Snt16072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 16 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 110 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal KSU ’’Mina Algae Bersaing’’

DKP Minta Bank Bukopin Bertanggung Jawab Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB akhirnya memberi klarifikasi terkait persoalan bantuan dana swamitra kepada kelompok petani rumput laut Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing’’ Labuan Mapin, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 500 juta tahun 2010 lalu. Menyangkut bantuan dana bergulir yang kini menjadi sumber permasalahan, pihak DKP NTB meminta Bank Bukopin sebagai perbankan yang dijadikan mitra pelaksanaan program pemberdayaan kelompok minapolitan ini untuk bertanggung jawab. ‘’Kami akan meminta ketegasan Bank Bukopin yang menjadi mitra pelaksanaan program pemberdayaan kelompok minapolitan untuk mengembalikan dana yang dijadikan jaminan penyaluran kredit kepada kelompok petani rumput laut yang tergabung dalam KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’,’’ tegas Kepala DKP

NTB, Ir.H.M.Ali Syahdan didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Hj. Baiq Haidar Indiana kepada Suara NTB, Senin (15/7).

Menelusuri kelanjutan program minapolitan ini, pihak DKP menurutnya akan melakukan komunikasi dengan BPK dan Inspektorat NTB untuk

membahas upaya penarikan kembali dana jaminan yang ada di Bank Bukopin sebesar Rp 500 juta tersebut. Apakah akan ditarik untuk dikembalikan lagi ke kas daerah. Atau ditarik kemudian dicairkan langsung kepada petani yang bersangkutan, itu belum diputuskan.

Bersambung ke hal 5

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Disesalkan Bantuan DKP 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB Tanpa Koordinasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BANTUAN bergulir Pemprov NTB untuk kelompok 1234567890123456789012345678901212 petani nelayan rumput laut anggota swamitra di Labuan 1234567890123456789012345678901212 Mapin, Kecamatan Alas Barat, Sumbawa yang diduga 1234567890123456789012345678901212 bermasalah sangat disesalkan. Apalagi tanpa koordina1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si dengan Pemkab Sumbawa. Padahal kawasan minapol1234567890123456789012345678901212 itan Labuan Mapin sangat potensial dalam pengembangan 1234567890123456789012345678901212 rumput laut di Sumbawa maupun NTB. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Ada banyak kelompok petani nelayan rumput laut di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 minapolitan Labuan Mapin. Kami tidak diikutsertakan 1234567890123456789012345678901212 dalam penyaluran dan tanpa sepengetahuan kita. Biasa1234567890123456789012345678901212 nya, kalau ada bantuan seperti sarana, kita diberitahu.

1234567890123456789012345678901212 Tetapi dalam kasus ini, provinsi langsung, dan kelompok 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang diberikan bantuan tidak kita tahu,’’ tandas Kepala 1234567890123456789012345678901212 Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Sumbawa, Ir. 1234567890123456789012345678901212 H. Junaidi, M.Si, ketika dimintai komentarnya, 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901212

(Suara NTB/rus)

TERTIDUR - Isu adanya massa yang akan menggelar aksi demonstrasi ke Kejari Selong diantisipasi aparat Kepolisian. Karena lama massa tak kunjung datang, polisi pun memilih istirahat dan tertidur di depan kantor Kejari Selong.

TO K O H

Sengketa Lahan Bandara Salahuddin

’’Rahmat Ilahi’’ Tenggelam di Selat Lombok

SEKDA NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH akan memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. H. M.Ali Syahdan terkait beberapa program yang diduga bermasalah di institusi yang dipimpinnya. Pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan terkait masalah tersebut apalagi hal tersebut sudah menjadi sorotan DPRD dan media massa.

Bersambung ke hal 5

Lima ABK dan Penumpang Belum Ditemukan

Aturan Hukum Harus Ditaati

Giri Menang (Suara NTB) Kapal ikan ‘’Rahmat Ilahi’’ bermuatan lima orang ABK dan penumpang yang berencana bertolak dari Makassar ke sejumlah titik pengambilan ikan di daerah Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan daerah lainnya di Lombok Barat (Lobar) Senin (15/ 7) kemarin tenggelam di sekitar perairan Selat Lombok.

Bersambung ke hal 5

H. Muhammad Nur

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pada semua pihak yang terlibat pada kasus sengketa masalah lahan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima mematuhi aturan hukum yang berlaku. Jika semua pihak mematuhi aturan hukum , tidak akan mengganggu pelayanan umum. ‘’Saya barusan melapor Pak Gubernur terkait hal itu. Jadi apapun persoalannya, bahwa kegiatan pelayanan di bandara tidak boleh terhenti. Terkait dengan persoalan hukum, mari kita selesaikan melalui jalur hukum. Dan semua pihak diminta gubernur tetap berkomitmen kepada hal tersebut. Selesaikan secara hukum, jangan mengganggu pelayanan,’’ terang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB Ir. Ridwan Syah, MTP, Bersambung ke hal 5

LOKASI TENGGELAM Nanang menunjukkan lokasi dimana kapal ikan itu tenggelam di Selat Lombok, atau Selatan Nusa Penida, Bali.

Sisi Lain Bantuan Kapal Nelayan (1)

Bukannya Untung, Nelayan Malah Buntung Setidaknya ada dua masalah yang menjadi beban baru nelayan di wilayah Tanjung Luar dan Labuan Lombok. Masalah itu seputar bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Bantuan berlabel proyek ini, justru tak bisa jadi solusi menambah pendapatan nelayan, tapi menjadi masalah baru yang menguras energi mereka.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

Klarifikasi Kepala DKP

MANGKRAK Kapal Inka Mina 12, salah satu proyek Kementerian Kelautan RI yang disalurkan melalui DKP NTB yang kini mangkrak.

CONTOH ketika bantuan diterima kelompok minapolitan di Desa Labuan Lombok, Lombok Timur. Kini kapal kayu yang diperkirakan berkapasitas 10 GT itu tertambat di pohon tepi pantai Dermaga Labuan Lombok.

Bersambung ke hal 5

05:01

05:11

12:23

15:44

18:14

19:27

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

SUARA MATARAM PARLEMENTARIA

Halaman 2

Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram 2012 Ditetapkan

Lakukan Pengawasan MARAKNYA aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di beberapa titik wilayah Kota Mataram mendapat perhatian serius dari jajaran Satpol PP Kota Mataram.

Melalui Kasi Operasi dan Pengendalian (Opsdal) Sat Pol PP Kota Mataram, Bambang,E.Yd, Senin (15/7) kemarin, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas para pedagang tersebut.

Menurut dia, sikap tegas Sat Pol PP kota Mataram itu berawal dari surat edaran yang dikeluarkan Walikota Mataram. Selain itu, dari (Suara NTB/smd) hasil pantauan jajarannya Bambang, E.Yd selama ini, masih banyak pedagang-pedagang yang membandel dan berjualan makanan secara diam-diam. “Surat edaran dari Walikota Mataram sudah jelas, kami sebagai aparat yang bertugas mengawal kebijakan merasa mempunyai kewenangan untuk gterus melakukan pengawasan,” jelasnya.

Pengawasan itu, diakui Bambang, tidak bisa hanya dilakukan jajaran Satpol PP seorang diri. Dia berharap, pihak lain turut membantu dalam melakukan pengawasan itu. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri, butuh kerjasama dari seluruh pihak, baik dari masyarakat maupun aparat yang lainnya,” pungkasnya.

Untuk para pedagang itu, Bambang mengatakan, sesuai aturan atau surat edaran yang dikeluarkan Walikota Mataram, rumah makan cepat saji di Mataram Mall diperbolehkan berjualan dengan cara tertutup. Namun, para pembeli tidak diperkenankan untuk menikmati makanan dan minuman di rumah makan tersebut. “Makanan itu dibawa pulang. Kalau ada yang melanggar itu, maka kami akan melakukan penyitaan, bahkan bila perlu izin operasi dari rumah makan itu akan dibekukan atau dicabut,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Bambang, sehari sebelumnya, jajarannya juga telah melakukan penyitaan terhadap alat berjualan beberapapedagang yang ada di lokasi PKL Jalan Perisaian berupa 9 termos nasi. “Sekarang barang bukti itu masih kami amankan di kantor. Jadi kami menegaskan, untuk pedagang yang lain jangan coba-coba tidak menggubris imbauan Walikota Mataram,” tandasnya. (smd)

Permintaan Kue Kering Meningkat BAGI jurusan Tata Boga SMKN 4 Mataram, momentum Ramadhan menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Terutama pada bisnis pembuatan kue kering. Saat Ramadhan seperti sekarang ini, order permintaan kue kering semakin meningkat.

Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal menyebutkan selain mengisi kegiatan selama bulan Ramadhan dengan program Imtaq, SMKN 4 Mataram juga terus mengembangkan program bisnis center yang dikelola sekolah. Beberapa diantaranya adalah bisnis center (Suara NTB/nia) yang dikelola oleh siswa-siswi H. Istiqlal jurusan tata boga. “Pesanan kue-kue kering sudah mulai masuk saat ini,” terangnya.

Bisnis yang dikelola para siswa ini sejak beberapa tahun terakhir, telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Beberapa guru, sekolah maupun instansi pemerintahan mulai melirik unit produksi olahan pangan milik SMKN 4 Mataram. Beraneka macam kue kering seperti nastar, lidah kucing, putri salju dan kue-kue kering lainnya, dapat dipesan langsung di SMKN 4 Mataram.

Saat ini para siswa sudah mulai memproduksi beraneka ragam jajan dan kue kering khas lebaran. Selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, beberapa kue kering ini nantinya akan dipajang di gerai kafé SMKN 4 Mataram untuk dijual kepada masyarakat umum. Tak hanya menerima kue kering, pihaknya juga bersedia menerima pesanan parcel kue kering. (nia)

Dewan Berharap Tahun Depan Mataram Masuk dalam Penilaian WTP Mataram (Suara NTB) DPRDKotaMataram,Senin(15/ 7) kemarin menyetujui penetapan Perda Kota Mataram tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran2012.Adapunrinciannyauntuk pendapatan Kota Mataram yang bersumber dari item, masingmasingPAD(PendapatanAsliDaerah),Rp95.877.364.986,29.Danaperimbangan Rp 644.317.090.589,00.

Lain-lain pendapatan yang sah Rp 15.040.000.000,00. Sehingga total pendapatanRp755.234.455.557,29.

Sedangkan jumlah total belanja Rp 740.283.006.976,29. Angka ini terdiri dari belanja operasi Rp 604.854.007.844,29. Belanja modal Rp 135.378.999.132,00 dan belanja tak terduga Rp 50.000.000,00. Dengan kondisi tersebut diatas maka tercatat surplus Rp 14.951.448.581,00. Sementara itu,

pembiayaan itemnya terdiri atas penerimaan Rp 91.599.546.587,11 dan pengeluaran Rp 2.750.000.000,00 sehingga jumlah pembiayaan netto Rp 8.849.546.587,11. Sedangkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 103.800.995.168,11.

Sebelumnya, laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Kota Mataram terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran Rp 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram Drs. HM. Noer H. Ibrahim menyampaikan dua poin saran. Pertama, disarankan kepada eksekutif agar bersungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan hasil audit BPK, sehingga diharapkan ke depan Pemkot Mataram masuk ke dalam pe-

nilian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kedua, terhadap masalah aset daerah, diminta kepada eksekutif agar memperhatikan hasil audit BPK, sehingga diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya, masalah aset daerah tidak lagi menjadi temuan BPK. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang telah melakukan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Adapun tanggapan, usul dan saran Dewan yang telah disampaikan kepada eksekutif melalui rapat fraksi, komisi dan gabungan komisi dengan eksekutif, lanjut Ahyar, merupakan wujud tanggung jawab para

(Suara NTB/ist)

BERJABAT TANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjabat tangan dengan Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini usai menyampaikan pemandangan akhir kepala daerah di DPRD Kota Mataram, Senin (15/7) kemarin.

anggota Dewan dalam mengemban fungsi dan tugas yang dipercayakan masyarakat.

Penetapan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 telah melalui proses pembahasan yang sungguh-sungguh dengan berbagai tanggapan, usul dan saran yang telah diselesaikan dengan sebaikbaiknya. Hal ini menurut Walikota, terwujudberkatkerjasamayangbaik dan harmonis antara legislatif dan eksekutif sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi perda.

Dengantelah ditetapkannya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012, berarti pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk tahun anggaran 2012 telah selesai. ‘’Dengan demikian kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan, selain juga apa yang akan dan harus kita siapkan untuk tahun-tahun menda-

tang. Sehingga secara bertahap kit akan dapat mempersiapkan dan membenahi berbagai tantangan dan peluang pembangunan di Kota Mataram yang kita cintai ini,’’ tuturnya.

Walikota berharap, kerjasama antara legislatif dan eksekutif dapat terus berjalan dengan lancar ke depannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. ‘’Dengan sinergitas dari segenappihakterkait,InsyaAllah,upaya untuk mewujudkan Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya dapat tercapai,’’ tandasnya.

Pantauan Suara NTB, meski paripurna digelar dalam kondisi bulan ramadhan namun tidak mengurangi partisipasi para anggota Dewan yang hadir saat itu serta pimpinan SKPD. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini bersama dua wakil ketua masing-masing H. Didi Sumardi, SH., dan I Wayan Sugiartha. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

SUASANA - Suasana sidang paripurna penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2012 di DPRD Kota Mataram, Senin (15/7) kemarin.

Satpol PP Grebek PKL Ismail Marzuki, Puluhan Pembeli Kabur Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram melakukan operasi penertiban di beberapa rumah makan di wilayah Kota Mataram, Senin (15/7) kemarin. Selain memasuki pusat perbelanjaaan di Mataram Mall, Satpol PP juga menggrebek beberapa lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ismail Marzuki sehingga menyebabkan puluhan pembeli kabur tanpa membayar.

Pantauan Suara NTB dalam operasi tersebut, Sat Pol PP Kota Mataram mengawali operasinya di beberapa rumah makan cepat saji di Mataram Mall. Satu persatu, rumah makan cepat saji dimasuki, mulai dari Mc Donald, KFC, Mirasa dan yang terakhir di beberapa kafe yangadadilantaiIVMataramMall.

Dalamoperasidipusatperbelanjaan terbesar di NTB itu, Satpol PP tidak menemukanadanyarumahmakan yang berjualan secara bebas.

Menurut Kasi Operasi dan Pengendalian Sat Pol PP Kota Mataram, Bambang,E.Yd, dari hasil operasi yang dilakukan bersama jajarannya, para pemilik rumah makan cepat saji di Mataram Mall nampaknya sudah memahami dan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan Walikota Mataram. “Hasilnya nihil, su-

rat edaran Walikota nampaknya dituruti pemilik rumah makan. Kami harap tetap seperti ini hingga selesai bulan ramadhan ini,” ujarnya berharap.

Usai sidak di Mataram Mall, Satpol PP melanjutkan operasinyakeJalanIsmailMarzuki.Dilokasi lapak PKL yang berada di seputaran Kampus STMIK Bumi Gora itu, terlihat beberapa pedagang membukawarungnyasecaradiamdiam. Belum saja aparat turun, para pembeli langsung bubar dan kaburmeninggalkanmakanandan minumnya. Bahkan ada beberapa pembeli yang belum membayar.

Dalam operasi di Jalan Ismail Marzuki itu, setidaknya ada lima PKL yang digrebek yang dicurigai berjualan secara diam-diam.

Bahkan, di salah satu lapak PKL, Sat Pol PP mengangkut sekitar 10 gelas minuman yang masih berisi sebagai barang bukti. “Jangan dibawa gelas-gelas saya, saya tumben jualan gara-gara mengikuti pedagang lain yang berjualan,” ujar pedagang yang berinisial Zoh itu memelas.

(Suara NTB/smd)

SITA - Untuk menjaga kekusyukan bulan suci Ramadhan, jajaran Satpol PP menggelar operasi di beberapa titik PKL yang masih berjualan secara diam-diam.

Tampak anggota Satpol PP saat menyita gelas bekas minuman pembeli yang kabur di Jalan Ismail Marzuki, Senin (15/7) kemarin.

Permintaan pedagang itu tak digubris Sat Pol PP yang dipimpin Kasi Operasi dan Pengendalian Sat Pol PP Kota Mataram, Bambang, E.Yd. Salah seorang anggota Satpol PP mengangkut gelas-gelas itu dan menuangkan isinya ke tanah. “Kami rugi gara-gara pembeli itu kabur tanpa membayar,” keluh Zoh lagi. Penggerebekan jajaran Satpol PP Kota Mataram di Jalan Ismail Marzuki itu berlangsung tanpa perlawanan. (smd)

Implementasi Kurikulum 2013 Diluncurkan Mataram (Suara NTB) – Meskiterkesantergesa-gesa,peluncuran implementasi kurikulum 2013 akhirnya resmi diluncurkan Senin (15/7) kemarin. Diresmikan oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, implementasi kurikulum 2013 ditandai dengan penyerahan buku kepada perwakilan siswa jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. WalikotaMataramH.AhyarAbduhsangatmengapresiasisekaligus memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran implementasi kurikulum2013kemarin.MenurutnyaterpilihnyaKotaMatarammenjadi bukti kepercayaan Kemendikbud dan Dikpora NTB kepada pendidikandiKotaMataram.Untukitu Ahyarmemintaparakepalasekolah tersebutsungguh-sungguhmempersiapkan diri dalam melaksanakan kurikulum 2013.

“Kami pemerintah kota sangat menyambut baik. Dan saya minta dimana sekolah ditunjuk untuk tahap pertama ini melaksanakan kurikulum saya minta sungguh-sungguh melaksanakan ini,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Dikpora NTB HL Syafi’i, mengatakan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2006. kali ini ada dua kabupaten kota di NTB yang menjadi tempat peluncuran implementasi kurikulum 2013 yaitu di Kabupaten Lombok Ten-

gah dan Kota Mataram.

Sementara itu pejabat eselon I yang mewakili Kemendikbud RI Prof. Ma’sun menyebutkan pro dan kontra tekait kurikulum 2013 merupakan hal biasa. Hanya butuh penjelasan karena konsep kurikulum 2013 sudah sangat bagus. Pro dan kontra selama ini menurutnya diduga karena adanya kesan tergesa-gesa terhadap peluncuran kurikulum 2013.

Menanggapi hal ini Ma’sun menilai kesan tergesa-gesa ini tidak benar karena sesungguhnya perubahan kurikulum 2013 telah tercantum di dalam RPJMD. Terlebih rumusan sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam inplementasi kurikulum 2013 sudah jelas. Sehingga guru tahu apa materi yang harus disampaikan ke siswa.

“Secara konseptual jauh lebih baik kurikulum ini dibandingkan kurikulum sebelumnya,” jelasnya.

Implementasi Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2015. Tahun ini pelaksanaan kurikulum akan diterapkan untuk kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK. Dilanjutkan tahun 2014 pada kelas yang lain sehingga tuntas tahun 2015. Begitu juga dengan persiapan guru yang akan terus dilakukan pelatihan dan pendampingan. Karena konsep merubah pemikiran harus dilakukan secara terus menerus. (nia)

K RITIK

(Suara NTB/rus)

Tradisi Buruk BALAPAN liar selama bulan suci Ramadhan ini ditemukan marak terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun aparat Polres Lombok Timur (Lotim), balapan liar yang disertai trek-trekan para pemuda ini sudah seperti tradisi. Aparat Polres Lotim bertekad, menghilangkan tradisi buruk selama bulan suci Ramadhan itu.

Demikian ditegaskan Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah, SIK, menjawab Suara NTB di Selong, Senin (15/6). Ia mengaku heran atas kemunculan aksi balapan liar yang justru terjadi pada malam bulan puasa, khususnya saat orang sedang shalat tarawih.

Aksi balapan liar itu jelas sangat meresahkan masyarakat. Kekhusyu’an ibadah di malam-malam bulan Ramadhan jelas akan sangat terganggu. Semua aksi balapan liar yang ditemukan aparat kepolisian siap akan memberikan tindakan tegas. “Balapan liar ini akan menjadi atensi kita,” ucapnya.

Diketahui, para pelaku balapan liar ini adalah para pemuda. Langkah yang dilakukan sejauh ini masih dalam proses pembinaan. “Setelah kita tilang, kita berikan pembinaan dan meminta jangan melakukan trek-trekan lagi,” ucapnya.

Diakuinya lokasi yang biasa di jadikan ajang balapan liar sambil taruhan antara lain di wilayah Kecamatan Keruak, tepatnya di jalan Sakra-Keruak. Kecamatan Jerowaru di wilayah Sukaraja, perbatasan Lombok Timur dengan Lombok Tengah. Lainnya di wilayah kecamatan Masbagik, terletak di Ambung.

Terakhir di Anjani, Kecamatan Suralaga. (rus) Dede Alamsyah

Rangkap Jabatan

Status Dirut Perusda Loteng Segera Diputuskan Praya (Suara NTB) Simpang siur terkait status Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Lombok Tengah Bersatu, L. Martadinata, S.E., yang juga staf pengajar di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mataram, bakal segera diputuskan. Penentuan status tersebut akan ditentukan setelah surat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait tugas perbantuan ke Pemkab Loteng, turun.

Rektor Unram, Prof. Ir. Sunarpi, Phd., ketika dikonfirmasi wartawan di Praya, Senin (15/7) tidak mempersoalkan jika ada stafnya yang diangkat sebagai Dirut Perusda di Loteng. Asalkan itu pada instansi yang berbeda, meski tetap harus ada izin dari Kemendikbud. Apalagi statusnya merupakan staf pengajar di Unram.

Tidak hanya itu, ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi. Termasuk dari Pemkab Loteng sendiri selaku pihak yang mengangkat. Bahwa Pemkab Loteng juga harus memberikan penyataan kesanggupan untuk menanggung semua beban yang keluar dari proses pengangkatan tersebut, terutama masalah penggajian dan tunjangan.

Pasalnya, setelah izin tugas perbantuan turun dari Kemendikbud, status L. Martadinata tidak lagi menjadi staf pengajar di Unram. Bersamaan dengan itu, semua hak-hak dan kewajiban kepada Unram selaku instansi asal juga hilang. “Jadi gaji, tunjangan dan semua hak yang diperoleh dari Unram tidak lagi diberikan kepada yang bersangkutan. Termasuk kewajiban untuk mengajar. Karena semua sudah dialihkan ke Pemkab Loteng,” sebutnya.

Atas persoalan itu, pihaknya pun sudah mengirim surat konfirmasi ke Pemkab Loteng. Dan, dari hasil konfirmasi, Pemkab Loteng mengatakan sanggup untuk menanggung semua beban yang keluar dari proses pengangkatan tersebut. “Surat penyataan kesanggupan dari Pemkab Loteng tersebut sudah kita kirim ke pusat. Untuk melengkapi izin tugas perbantuan dari Kemendikbud,” jelas Sunarpi, seraya menambahkan, pihaknya masih menunggu status yang bersangkutan turun dari Kemendikbud. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pasar Daging Mangkrak

Bupati Tegur Kadis Perindag dan Camat Kediri Giri Menang (Suara NTB) Bangunan khusus tempat jualan daging di Pasar Kediri Lombok Barat (Lobar) tak berfungsi maksimal. Para pedagang tak mau berjualan di tempat yang dibangunkan khusus oleh pemerintah daerah dengan alasan takut barangnya tak laku. Apalagi, lokasi jualannya terlalu masuk di dalam pasar. Akibatnya, dari 28 lokal bangunan meja tempat berjualan khusus daging hanya beberapa saja yang terpakai.

Tak difungsikannya tempat berjualan ini mengundang kekecewaan Bupati, Dr. H. Zaini Arony, MPd, ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasat tersebut, Senin (15/7). Terkait hal ini, bupati menegur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindag Lobar, Joko Wiratno dan Camat Kediri, Hamka.

Bupati juga meminta agar pengaturan space jualan pedagang lebih diatur, agar pedagang konveksi atau pakaian tak bercampur dengan pedagang daging dan bahan makanan. Bupati memerintahkan dan men-deadline selesai puasa, kondisi pasar sudah

harus tertata rapi.

Sementara itu, Kepala Disperindag, Joko Wiratno menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan petugas pasar untuk menindaklanjuti perintah bupati. Sejak awal pembangunan tempat jualan khusus daging itu, pihaknya sudah mengarahkan pedagang. Namun pedagang menolak, karena alasan ramai pembeli, pedagang kebanyakan memilih berjualan di bagian depan pasar yang mudah dijangkau pembeli.

Bangunan pasar itu dibangun tahun 2011 lalu, namun hingga dua tahun belum banyak dimanfaatkan oleh pedagang. “Nanti kita koordinasi

(Suara NTB/her)

SIDAK - Pedagang daging di Pasar Kediri menyampaikan keluhan ke Bupati Lobar mengenai belum dimanfaatkannya bangunan khusus lokasi berjualan daging, Senin (15/7). lagi dengan pihak camat dan pengelola pasar, kalau pedagang tidak mau ya kita paksa saja, karena kalau tidak begitu maka mereka tetap ngotot,” tukas Joko.

Sementara pedagang dag-

Penutupan Total Tempat Hiburan

Pemkab dan Polres Lobar Beda Sikap Giri Menang (Suara NTB) Selama puasa Polres Lombok Barat (lobar) ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Muslim di daerah itu dalam melaksanakan ibadah puasa. Khusus di daerah Senggigi, meski Polres mendapatkan tekanan dari pelaku wisata agar mencabut kebijakan menutup total tempat hiburan di kawasan wisata setempat. Namun Polres tak bergeming, pihak terkait tetap memberlakukan penutupan tempat hiburan selama Ramadhan.

Berbeda dengan Polres, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, justru menyatakan, kebijakan penutupan tempat hiburan itu tidak total, namun hanya diatur waktu jam operasi dengan durasi mulai pukul di atas jam 22.00 malam hingga 02.00 dini hari.

Diakuinya, memasuki tiga hari Ramadhan ada Surat Edaran (SE) bersama Pemda dan Polres. Sesuai SE itu, diatur waktu aktivitas kafe, karaoke, live music setelah jam 10 sampai 2 dini hari. ‘’Persoalan adanya keinginan Polres atas alasan keamanan dan tertib di Senggigi agar ditutup

permanen masih didiskusikan,’’ ujarnya, Senin (15/7).

Ia memahami kawasan ini perlu diperhatikan, karena kawasan wisata, sehingga perlu ada jaminan keamanan. Termasuk mempertimbangkan menutup total selama Ramadhan. Menurutnya kebijakan penutupan total, perlu dibahas lebih jauh karena perlu memikirkan nasib ratusan tenaga kerja. Apalagi PAD Lobar dari Senggigi sangat besar. Menurut rencana, dirinya dan Kapolres Lobar akan menghadap Kapolda NTB untuk mencari solusi.

Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto, mengaku, Polres hanya memberi waktu mulai dari tanggal 1 Juli hingga 8 Juli bagi pengelola tempat hiburan untuk membuka pelayanan hiburan. Namun setelah tanggal 8 Juli, Polres Lobar tidak lagi mengeluarkan surat izin keramaian ‘’ Surat izin keramaian ini sendiri dikeluarkan Polres hanya 8 hari selama Juli. Izin ini diperbaharui setiap bulan oleh pemilik usaha di Senggigi, khusus tempat hiburan berupa karaoke, pub, kafe dan klub malam. Kalau mencermati

surat izin itu, berarti tidak ada izin keramaian setelah tanggal 8. Artinya selama waktu setelah tanggal 8 Juli tempat hiburan tidak boleh operasi,’’ tegasnya.

Alasan paling penting kenapa diberlakukan kebijakan penutupan total, karena tanggal 18 Juni lalu Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kelompok tertentu terhadap Kepres Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

Tanggal 18 Juni lalu, keputusan MA resmi keluar. Ditolaknya kepres ini berarti regulasi terkait pengawasan minuman beralkohol tidak ada payung hukumnya, sehingga ada peluang bagi sekelompok masyarakat untuk melakukan sweeping terhadap jual beli miras di lokasi hiburan dan tempat lain.

Kapolres mengakui, tindakan aparat menutup total tempat hiburan di kawasan Senggigi mendapat dukungan dari pihak desa dan warga sekitar. Bahkan Kades Batulayar Barat sudah membuat semacam SE kepada tempat hiburan agar tidak beroperasi selama puasa. (her)

ing di Pasar Kediri menyatakan, sudah dua tahun direlokasi ke tempat berjualan khusus daging tersebut, namun hanya baru 5 orang yang aktif berjualan. Kebanyakan pedagang beralasan karena lokasinya

tak strategis, pedagang juga tak mau diatur. “Kepala pasar kurang tegas, makanya dua tahun direlokasi tak ada yang tempati tempat jualan khusus daging ini,” tukas Jariah. (her)

Kadis Dikpora Loteng Akui Ada Penyimpangan Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) Drs. H. L. Idham Khalid, MPd, tidak membantah ada penyimpangan pada sejumlah proyek fisik yang ada di SKPD yang dipimpinnya. Namun demikian, dari sekian kasus yang menjadi temuan, sebagian besar sudah bisa diselesaikan.

“Hasil temuan dari Inspektorat Loteng memang ada proyek yang diduga bermasalah. Tapi sudah ada sekitar 23 temuan yang sudah kita selesaikan,” sebutnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7).

Ia menjelaskan, hasil temuan Inspektorat Loteng terhadap proyek-proyek Dikpora Loteng berbedabeda. Ada yang hanya persoalan administrasi dan ada juga yang berupa materi. Namun, temuan-temuan tersebut sudah diselesaikan pihaknya. ‘’Misalnya kalau terkait adminis-

trasi, sudah diminta untuk dilengkapi. Sementara kalau terkait materi, pihak rekanan sudah diminta untuk mengembalikan kelebihan anggaran yang ada,’’ klaimnya.

Terhadap temuan yang belum diselesaikan, sampai sejauh ini pihaknya masih berusaha menyelesaikan secepat mungkin, sehingga persoalan yang muncul tidak berlarutlarut. “Yang jelas kalau memang itu hasil temuan, mau tidak mau harus kita upayakan untuk diselesaikan secepatnya,” tegasnya.

Diberikan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya maupun Polres Loteng sedang membidik kasus-kasus dugaan penyimpangan di Dikpora Loteng.

Kasus-kasus itu sendiri mencuat setelah keluarya hasil audit Inspektorat Loteng. Yang menyebutkan, banyak dugaan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek di Dikpora Loteng. (kir)

Enam Pelaku Penganiaya Polisi Masih Buron Dislutkan Lotim Akui Selong (Suara NTB) Enam orang pelaku penganiaya anggota Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim), Briptu Lalu Ramdani sampai saat ini masih status buron. Pada umumnya, para pelaku tindak perampokan Polisi yang bertugas di Polsek Keruak itu sudah terbaca. Hanya sampai saat ini, polisi masih belum mene-

mukan jejak pelaku tindak pidana tersebut.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah, SIK kepada wartawan di Selong, Senin (15/7).

Diakuinya, sebelumnya, puluhan pemuda yang dicurigai sempat diamankan Polres Lotim. Namun para pemuda yang disebut sering melakukan tindakan balapan liar di sejumlah tempat di Lotim itu tidak ada yang terindikasi, sehingga semua dibebaskan setelah dijemput orang tua masing-masing.

Ia menegaskan, upaya pengungkapan kasus yang membuat anggota polisi ini luka parah terus akan dituntaskan.

Pasalnya, hal itu terkait dengan wibawa aparat hukum di tengah masyarakat. “yang jelas ini terkait dengan wibawa Polri,” ucapnya.

Setelah aksi penganiayaan

dan perampokan terhadap salah satu anggotanya itu sekitar pukul 23.30 Jumat malam lalu, Kapolres Lotim yang belum lama menjabat menggantikan AKBP Agus Nugroho, SIK. SH, MH, ini mengkhawatirkan terjadinya tindakan kejahatan lain. Khususnya senjata api milik korban disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

Kapolres berharap, aksi para pelaku menyerahkan diri ke aparat penegak hukum. Dia meminta itikad baik para pelaku agar kasus tidak merembet. “Jika baik, maka saya siap menempelkan pipi saya, tapi kalau anarkis kita akan tindak tegas,” tegasnya.

Mengenai kondisi Briptu Lalu Ramdani, sampai saat kata Kapolres masih berada di Ruang VIP 8 Rumah Sakit Dr. R. Soedjono Selong untuk menjalani perawatan secara lebih intensif. (rus)

Dua Kapal Bantuan Nelayan Mangkrak

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Timur (Lotim), H. Hariyadi Surenggana mengakui dua unit kapal bantuan untuk nelayan di Labuhan Lombok dan Tanjung Luar saat ini mangkrak. Kapal senilai Rp 1,3 miliar per unit yang terlihat menjadi penjaga pantai itu coba akan dimanfaatkan lagi.

Ditemui di Selong, Senin (15/7), Hariyadi menjelaskan, mangkraknya kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Dr. Fadel Muhammad sekitar tahun 2010 dan 2011 itu, karena ketidakmampuan finansial para nelayan untuk mengoperasikannya. Alasan nelayan, lebih besar biaya operasional dibandingkan hasil yang diperoleh.

Dua kapal tersebut adalah Inka Mina 250 yang ada di Tanjung Luar Kecamatan Keruak dan Inka Mina 12 yang diberikan ke nelayan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya. Bahkan sejauh ini, khusus kapal di Labuhan Lombok baling-balingnya ada dikabarkan telah hilang.

Kondisi ini tentu saja membuat pihaknya prihatin. Namun pihaknya akan berusaha mengoperasi- kan kapal tersebut, sehingga bisa digunakan.

Menyadari ketidakmampuan nelayan itu, Pemkab Lotim s u d a h memfasilitasi upaya solutif mengatasi per-

soalan operasional kapal. Beberapa waktu lalu, Pemkab Lotim telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara nelayan dengan investor bernama PT Korina. Kedua unit kapal dengan kekuatan 13 GT itu akan menjadi kapal tangkapan nelayan yang hasilnya akan dijual ke PT Korina.

PT Korina, akan menyiapkan pemasangan rumpon di tengah laut berjarak 60 mil dari perairan. Di rumpon itulah kemudian menjadi rumah ikan itu sebagai areal tangkapan para nelayan yang menggunakan kapal Inka. Selain itu, investor juga siap memberikan biaya operasional selama berlayar.

Persoalan biaya berlayar yang terlalu besar itulah diketahui penyebab utama kapal mangkrak. Adanya PT Korina yang siap menyiapkan kebutuhan berlayar. Kerjasama dengan PT Korina ini pun dilakukan di lintas Kabupaten.

Selain Lotim, kabupaten Loteng, Sumbawa dan Sumbawa Barat juga turut dalam MoU tersebut. (rus)

H. Hariyadi Surenggana

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012

Badan Anggaran DPRD Sumbawa Berikan Catatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2012, dalam rapat paripurna, Senin (15/7). Berisi masukan dan saran kepada Bupati, bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekaligus menjadi referensi bagi panitia khusus (Pansus) Dewan nanti dalam kunjungan lapangan.

Melalui Juru bicaranya, Budi Suryata, S.P, Banggar memberikan beberapa saran, kritikan, dukungan dan masukan dari sektor pendapatan. Yakni, pencapaian realisasi target pendapatan daerah sebesar 102,26 % yang telah melebihi 100 persen. Meski demikian jangan puas, karena secara umum masih banyak SKPD pengelola PAD yang realisasi anggarannya masih rendah dan pencapaiannya belum sesuai

dengan target. Banggar memberikan apresiasi terhadap SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang telah mampu meningkatkan nilai pendapatannya sebesar 88,60 %. Hal ini sangat prospektif dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak pernah ada peningkatan bahkan minus. “Badan anggaran menilai, pelayanan kesehatan yang terbaik akan memberikan indeks kepuasan yang baik pula pada masyarakat yang akan meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat untuk melakukan cek up kesehatan atau berobat pada fasilitas dan tenaga kesehatan di dalam daerah ini,” kata Budi.

Kemudian, pencapaian target PAD di atas seratus persen di beberapa dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perikanan dan Kelautan dipandang perlu dit-

ingkatkan. Sebab nilai potensinya jauh lebih besar dari pencapaian tersebut. Makanya, perlu dilakukan pengkajian potensi PAD yang lebih mendalam.

Terhadap Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) yang pencapaian targetnya sebesar 61,07% salah satunya melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan, diminta kepada SKPD terkait segera menyelesaikan persoalan persampahan yang dirasakan menurun (41,62 %). Didasarkan atas aduan dari masyarakat, frekuensi pengambilan sampah semakin jarang. Begitupun halnya dengan penerimaan yang masih terjadi kebocoran, karena ketidakseriusan BPM LH menanggapi persoalan sampah. “Tidaklah elok sebagai pelampiasan atas kinerja yang buruk dengan melakukan lempar tanggungjawab antara pimpinan dan bawahan saat pembahasan, bagaimana mungkin bisa bekerja

dengan baik untuk mencapai target dengan kondisi aparatur yang demikian labil dan buruk. Selanjutnya untuk peningkatan pelayanan persampahan, badan anggaran mengusulkan untuk bidang persampahan, pertamanan dan penerangan jalan dijadikan kantor tersendiri,” tandas Budi.

Selanjutnya, terhadap Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang pencapaian targetnya sebesar 67,07%, Banggar meminta agar objek wisata yang telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan dilakukan penataan dan promosi guna meningkatkan animo kunjungan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD. Khusus Saliper Ate harus diupayakan penataan yang lebih baik dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga. Demikian pula dengan pendapatan dari pajak hiburan yang setiap tahunnya masih rendah. Pemerintah harus lebih kreatif mencari solusinya

misalnya dengan memperbanyak even-even dan promosi penyelenggaraan pergelaran kesenian dan budaya dalam daerah maupun kancah nasional.

Terhadap Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang pencapaian targetnya sebesar 75,04%, Banggar, meminta untuk melakukan perhitungan yang lebih cermat terhadap retribusi pelayanan pasar. Sebagai upaya meningkatkan PAD. Pengkajian yang mendalam perlu dilakukan atas potensi yang ada saat ini.

Memperhatikan pertumbuhan perumahan dan pertokoan, restoran dan rumah makan di Sumbawa , terdapat pertumbuhan yang cukup pesat, untuk itu diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan penagihan terhadap pajak hotel dan restoran tersebut, badan anggaran Dewan meminta kepada eksekutif untuk melakukan pengkajian secara

(Suara NTB/arn)

PARIPURNA - Suasana sidang paripurna laporan pertanggungjawaban APBD 2012 DPRD Sumbawa, Senin. selektif tentang potensi pajak hotel dan restoran sesuai potensi yang ada, sehingga terdapat peningkatan pendapatan.

Diminta kepada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk segera menagih piutang deviden sebesar Rp. 13. 446. 980.

000,00 pada PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) atas laba 2011 yang belum diterima Pemkab Sumbawa per 31 Desember 2012. Penagihan beberapa jenis pajak dan retribusi pada piutang dana bagi hasil provinsi NTB, piutang pajak, piutang retribusi sebe-

sar Rp. 10,872,361,054.59 belum dilakukan dengan optimal. Sehingga realisasi penerimaan lebih kecil dari yang semestinya.

Badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghapusan /pemutihan atas dana bergulir sebesar Rp 9 miliar yang sudah direkomendasikan Banggar untuk dihapus sejak dua tahun lalu di beberapa dinas seperti BPM PD, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lainnya, karena berpengaruh terhadap penerimaan daerah. (arn/*)

Tak Puas Pembagian BLSM

Warga Banggo Bakar Kantor Desa Dompu (Suara NTB) Kantor Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, kabupaten Dompu, jadi sasaran amuk massa yang tidak puas dengan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat miskin (BLSM). Warga menduga ada permainan aparat desa, sehingga warga cepat tersulut emosi dan membakar kantor desa hingga tersisa dindingnya.

Aksi protes warga Banggo ini awalnya dilakukan oleh sekitar sembilan orang dan tidak berlangsung lama, hingga terkumpul puluhan orang.

Warga yang diduga dikoordinir oleh salah seorang Kepala Dusun di Desa Banggo berinisial Sdk ini awalnya melakukan protes di kantor Desa.

Aparat Desa yang berusaha menjelaskan masalahnya, justru dituding terlibat rekayasa data sehingga banyak warga miskin tidak memperoleh bantuan, sedang warga yang mampu memperoleh bantuan.

Warga yang tersulut emos-

inya bersama oknum Kadus langsung membakar kantor Desa sekitar pukul 08.45 Wita, Senin (15/7). Besarnya kobaran api dan lambannya pemadam kebakaran karena jaraknya yang jauh dari kota, sehingga dengan cepat menghanguskan gedung kantor Desa dan api baru bisa dipadamkan setelah 20 menit mobil pemadam tiba sekitar pukul 10.00 wita. Barang inventaris dan dokumen arsip Desa pun ikut hangus terbakar.

Kapolsek Manggelewa, AKP Jamaluddin, S.Sos kepada Suara NTB saat dihubun-

gi, mengatakan, kasus terbakarnya kantor Desa ini cukup singkat. Awalnya, sembilan orang warga melakukan protes soal pendistribusian BLSM yang dinilai tidak adil dan datanya diduga direkayasa oknum aparat Desa. Aksi ini dengan cepat mendapat respon warga lain, sehingga terjadi kebakaran. “Saya diinformasikan oleh Kepala Desa ada aksi protes, ternyata setelah sampai ke lokasi kantor Desa sudah terbakar,” katanya.

Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini langsung oleh Polres Dompu. Kepala Desa

Banggo dan beberapa saksi yang diduga mengetahui kejadian langsung dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. “Kasusnya sedang dalam tahap penyelidikan di Polres dan beberapa pihak terkait langsung dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan,” terang Jamaluddin.

Camat Manggelewa, M. Rais mengatakan, warga sangat cepat tersulut emosinya.

Padahal sudah dijelaskan, data penerima BLSM tahun 2013 ini didasarkan data tahun 2010-2011 dan penentuan penerima langsung dilakukan oleh pemerintah pusat. Bahkan pendistribusiannya langsung melalui Pos. “Nama penerima BLSM langsung dikirim dari pusat bersama uangnya. Sehingga jangankan Kepala Desa dan Camat, Bupati saja tidak tahu soal BLSM ini,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

PUING - Seorang fotografer tengah mengambil gambar kantor desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Dompu, yang sudah hangus dibakar warga, dan tersisa tinggal puing, Senin (15/7).

Kasus Perusakan di Hu’u, Polisi Amankan Enam Warga Dompu (Suara NTB) Kasus perusakan rumah pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berimbas pada perkelahian antarwarga, Desa Hu’u ditangani Polres Dompu.

Enam orang warga yang diduga sebagai pelaku diamankan Polisi. Namun Polisi masih mendalami kasusnya baru ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilakukan penahanan.

Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa

Made Sidan, SIK kepada Suara NTB saat dihubungi di kantornya, Senin (15/7), mengaku masih mengamankan enam orang yang diduga sebagai pelaku dan penanggungjawab perusakan rumah milik pengurus BPD Hu’u. Pihaknya belum menetapkan sebagai tersangka dan menahannya karena masih mendalami keterangan dan saksi yang terkait. “Sampai hari ini kita belum menetapkan sebagai tersangka dan masih diamankan. Tapi kita akan kena-

kan pasal 170 KUHP junto 406 KUHP,” terang Dewa Made Sidan.

Pengamanan terhadap enam orang warga Hu’u ini, lanjut Dewa Made Sidan, juga terkait dengan kemarahan tujuh orang pemilik rumah yang dirusak bersama keluarganya. Bila keenam orang ini dilepas, dikhawatirkan keselamatannya. “Tapi kita akan gelar dulu kasusnya sebelum menetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Kasus perusakan tujuh rumah milik

pengurus dan anggota BPD Hu’u ini, lanjut Dewa Made Sidan, berawal dari aksi blokir jalan menolak keputusan pemerintah melaksanakan pemilihan kepala Desa (Pilkades) ulang. Massa pendukung Syamsuddin ini akhirnya melampiaskan kekesalannya pada rumah pengurus dan anggota BPD Hu’u, karena dianggap berada di balik gagalnya penetapan Syamsuddin sebagai Kades Hu’u walaupun unggul perolehan suara.

Kepala BPMPD Dompu, H. Supardin, S.Sos mengatakan, pemerintah menetapkan Pilkades ulang di Hu’u karena BPD menolak mengakui hasil Pilkades.

Penolakan itu dikarenakan banyaknya dugaan pelanggaran dan panitia Pilkades yang diduga lepas tanggungjawab. Sementara selisih suara antara peraih suara terbanyak pertama dengan kedua serta berikutnya tidak beda jauh. (ula)

Eksepsi Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Terdakwa Pertanyakan Status Walikota Bima Mataram (Suara NTB) Sidang kasus Puskeskmas RasanaE Timur, Kota Bima masuk tahap eksepsi keenam terdakwa. Salah seorang terdakwa, Jufri, S.Sos dalam eksepsinya mempertanyakan status Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin. Dimana kapasitas Qurais saat itu sebagai Wakil Walikota Bima, menggantikan almarhum H.M

Nur Latif sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Terdakwa melihat, mestinya Jaksa bisa menyeret keterlibatan Qurais karena perannya sebagai eks officio.

“Mengapa H. Qurais H. Abidin sebagai Plt. Walikota Bima menggantikan almarhum H.M Nur A Latif ketika itu tidak diikutkan sebagai tersangka, atau setidak-tidaknya sebagai saksi,

karena saat PHO proyek selesai dibangun, kemudian diserah terimakan kepada Walikota Bima secara eks officio pejabat walikota mengetahui semua persoalan ini,” kata Edi Rahman, SH, tim kuasa hukum Jufri.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ery Iriawan,SH, MH itu, Jufri yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Puskemsas senilai Rp 6,4 Miliar itu, menarik kesimpulan keterlibatan Walikota berdasarkan materi dakwaan Jaksa. Di mana dalam uraian dakwaannya, primair dan subsidair, Jaksa menjuntokan Pasal55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 KUHP. Sehingga praktis, orang orang yang terlibat di dalam persetujuan proyek itu mestinya dipanggil dan diperiksa.

Edy Rahman, masih dalam uraian eksepsi juga menyebut, JPU keliru menguraikan dakwaannya dan terkesan dipaksa-

kan. Dimana JPU menurutnya hanya menguraikan peran Sarjan (mantan Kadikes Kota Bima) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menetapkan paket pekerjaan proyek kepada semua rekanan. Sehingga menurutnya, unsur perbuatan pidana Jufri semakin kabur.

Sementara itu, Sarjan yang didampingi kuasa hukumnya Lalu Azhabuddin, SH dari Advokad Anak Bangsa (AAB), merumuskan lima poin dalam eksepsinya, meminta hakim menerima keberatan kuasa hukum.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dinilai tidak berwenang mengadili terdakwa, namun menjadi kewenangan pengadilan lain. “Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum,” sebutnya.

Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut dan memerintahkan JPU membebaskan terdakwa. (ars)

(Suara NTB/ars)

SALAMI - Terdakwa mantan Kadikes Kota Bima, Sarjan, Apt menyalami hakim Tipikor Ery Iriawan, usai sidang dengan agenda eksepsi, Senin kemarin.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

DKP Minta Bank Bukopin Bertanggung Jawab Dari Hal. 1 Ali Syahdan kemarin berkesempatan membeberkan kronologis program minapolitan yang anggarannya digelontorkan tahun 2010 tersebut. Awalnya katanya, program ini direalisasikan setelah melihat perkembangan budi daya rumput laut di NTB tahun 2009 lalu cukup bagus.

Untuk mengembangkannya, muncul ide untuk melakukan pemberdayaan dengan melibatkan kelompok tani.

Akhirnya, diusulkanlah program minapolitan ini dikembangkan di 10 kawasan pengembangan rumput laut di NTB kepada Gubernur NTB. Dengan support dana masingmasing kawasan pengembangan Rp 500 juta, sehingga total dari 10 kawasan itu membutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar.

Tetapi, eksekusi tahun 2010 untuk pilot project hanya diberikan kepada satu kelompok petani rumput laut. Kelompok tersebut kemudian sepakat membentuk koperasi sebagai wadahnya, yakni KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’ di Labuan Mapin, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Bantuan dana bergulir sebesar Rp 500 juta tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama dijadikan sebagai dana jaminan di Bank Bukopin Cabang Mataram. Kenapa Bank Bukopin yang dipilih? Karena menurut Ali Syahdan, bank ini diketahui sebagai satu-satunya perbankan yang melaksanakan program swamitra. Dengan harapan setiap anggota kelompok swamitra tersebut berhak meminta kredit di Bank Bukopin dengan adanya dana jaminan tersebut. ‘’DKP sama sekali tidak pernah melihat uang Rp 500 juta tersebut. Karena diberikan langsung kepada Bank Bukopin sebagai penjamin kredit, bagi anggota kelompok swamitra yang mengajukan kredit atau penambahan modal,’’ tegasnya. Menyangkut persoalan teknis bagaimana penyaluran kredit dan berapa besaran yang diperbolehkan dipinjam itu atas rekomendasi KSU dengan Bank Bukopin.

Selama kurang lebih enam bulan kata Ali Syahdan, kelompok swamitra yang terbentuk ini menurutnya berkembang cukup bagus. Terbukti dengan laporan bulanan

yang menjadi bahan evaluasinya. Tetapi belakangan laporan pencairan kredit yang dikucurkan Bank Bukopin kepada petani rumput laut itu justru tidak terdeteksi lagi hingga sekarang. ‘’Beberapa tahun kemudian kami anggap kelompok pengembangan kawasan minapolitan yang kami jadikan pilot project tidak berjalan baik. Belajar dari pengalaman ini, akhirnya kami mengubah system. Setiap ada bantuan kami berikan langsung ke rekening yang bersangkutan. Tidak melibatkan pengelolaan dengan pihak lain (termasuk tidak lagi dengan Bank Bukopin) seperti pada tahun 2010,’’ jelasnya.

Terkait tabungan yang bermasalah yang kini dipersoalkan KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’, Ali Syahdan mengaku tak mengetahuinya. ‘’Saya tidak tahu menahu karena itu menjadi urusan KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’ dengan Bank Bukopin,’’ jelasnya. Menurut Kepala DKP NTB yang menjadi fokus terpenting terkait dengan bantuan bergulir untuk KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’ yakni uang jaminan di Bank Bukopin bisa kita tarik. ‘’Teknisnya apakah dicicil atau bagaimana silahkan menjadi kesepakatan mereka,” tegas Ali Syahdan.

Terkait dengan dana bergulir yang dijaminkan kepada Bank Bukopin, pihak Bank Bukopin Cabang Mataram, hingga Senin (15/7) kemarin belum bias diminta konfirmasinya.

Sementara menyangkut dana aspirasi yang dipersoalkan DPRD NTB yang disalurkan dalam bentuk bantuan kapal kepada kelompok nelayan di Sumbawa dan Labuan Lombok, Lombok Timur. Ali Syahdan membantah jika bantuan tersebut DIPA-nya Rp 200 juta seperti yang disebutkan salah satu anggota DPRD NTB. ‘’Dia bohong itu (anggota Dewan), DIPA-nya cuma Rp 75 juta. Dan mana ada kapal yang harganya Rp 13 juta. Kalau ada saya beli 10 kapal dengan ukuran yang sama 16 meter. Bahkan mesinnya saja Rp 16 juta,’’ tegasnya. (bul)

Disesalkan Bantuan DKP NTB Tanpa Koordinasi Dari Hal. 1 terkait bantuan bergulir Pemprov NTB melalui DKP NTB sebesar Rp. 500 juta kepada KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’ di Labuan Mapin yang diduga bermasalah.

Dijelaskan Junaidi, biasanya, bantuan dari provinsi maupun pusat, berupa sarana misalnya, Diskanlut Kabupaten yang diminta mengalokasikan kelompoknya. Seperti bantuan hibah dari provinsi pada tahun ini, Diskanlut Kabupaten Sumbawa yang mengidentifikasikan kelompok penerima bantuan. Tetapi, dalam kasus bantun bergulir ini, tak ada koordinasi provinsi. “Ini yang kita sayangkan. Padahal cukup banyak kelompok petani nelayan rumput laut di sana (Labuan Mapin),”tandasnya, tanpa mau mengomentari lebih lanjut, mengingat hal itu di luar sepengetahuannya.

Menurutnya, di Sumbawa terdapat enam kawasan minapolitan sentra pengembangan rumput laut sesuai SK Bupati Sumbawa. Yakni, Labuan Mapin, Labuan Aji, Labuan Sangur, Labu Kuris, Pulau Medang dan Tanjung Bele.

Dua diantaranya masuk dalam kawasan minapolitan provinsi, yakni Labuan Aji Tarano dan Labuan Mapin.

Maka, tak heran, kalau provinsi langsung memberikan

bantuan kepada kelompok petani nelayan di Labuan Mapin yang saat ini jumlahnya cukup banyak dan terus berkembang setiap tahun. ‘’ Minapolitan Labuan Mapin cukup besar, meliputi wilayah barat Sumbawa yang interlinenya sampai ke Kecamatan Utan,” terang H. Junaidi.

Potensi pengembangan rumput lautnya juga cukup besar. Bahkan menempati urutan ke tiga dari enam kawasan minapolitan di Sumbawa, setelah Pulau Medang dan Labuan Kuris. Kelompok petani nelayannya cukup banyak saat ini. Ada yang bergerak di bidang budi daya maupun di bidang pengolahan. Makanya, sangat diharapkan adanya bantuan provinsi maupun pusat untuk pengembangannya, mengingat keterbatasan keuangan daerah. Namun, seyogyanya selalu bisa dikoordinasikan dengan kabupaten. Sebab seluruh paket bantuan dari provinsi dan pusat, memang harus diketahui daerah. Kalau memang lokasi bantuannya ada di daerah ini. “Kalau kita diberitahu, kita bisa ikuti dari awal dan menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan,” demikian Junaidi. (arn)

Klarifikasi Kepala DKP Dari Hal. 1 ‘’Besok (hari ini, Red) saya panggil itu (Kepala DKP NTB), saya minta klarifikasinya. Di mana letak kelemahan-kelemahan dan masalah yang mengganjalnya,’’ kata Muhammad Nur ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/7) kemarin.

Dikatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu informasi yang berkembang kepada penanggung jawab dinas terkait dalam hal ini Kepala DKP NTB. Adanya informasi bahwa perbankan tidak menyalurkan dana bergulir kepada koperasi kelompok nelayan “Mina Algae Bersaing” akan diklarifikasi kepada kepala dinas bersangkutan yang merupakan leading sector program tersebut. ‘’Kita akan cek dulu bahwa ada informasi perbankan yang tidak menyalurkan

bantuan bergulir tersebut supaya tidak salah berkomentar. Kemudian kalau ada yang mangkrak sudah ada mekanismenya. Pertama secara struktur birokrasi, kita akan minta pertanggungjawaban kepala SKPD. Saya panggil, saya tanya apa masalahnya. Sebenarnya kemarin Sabtu saya akan panggil tetapi ada halangan,’’ terangnya.

Menurut Muhammad Nur, setiap program yang dijalankan oleh SKPD harus dituntaskan dari tiga sisi sekaligus. Ketiga sisi tersebut adalah penyelesaian fisik, administratif dan penyelesaian keuangannya harus sejalan. “Ketiga titik ini harus bertemu secara paripurna, tidak boleh fisik kurang, administratif dan keuangannya maju, harus sejalan,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Serikat Pekerja Ancam Tarik Dana JHT Jamsostek Mataram (Suara NTB) Terkait rencana pemberlakuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Serikat Pekerja Nasional (SPN) mulai bereaksi. Melalui rapat nasional yang diikuti seluruh pengurus beberapa waktu lalu, ada kesepakatan untuk menarik dana Jaminan Hari Tua (JHT), jika Jamsostek akan dilebur menjadi BPJS. Ungkapan itu dilontarkan Ketua SPN NTB, H. Lalu Wire Sakti, terkait dengan penetapan UU tersebut, sebab sudah bisa dipastikan BPJS akan terbentuk. Sebagai konsekwensinya, BPJS akan mengendalikan pengelolaan dana bidang tenaga kerja dan kematian. Sementara untuk bidang

kesehatan dikelola oleh Askes, lembaga pemerintah yang selama ini mengelola dana kesehatan pegawai negeri.

Inilah yang memicu kekhawatirannya. Jika kemudian dana kesehatan dan JHT dikelola Askes, ia ragu akan bisa dikelola dengan baik.

“Kami tidak bisa menjamin, dana para tenaga kerja itu bisa dikelola dengan baik, oleh perangkat baru BPJS dan Askes,” terangnya.

Disebutnya, saat ini secara nasional dana JHT untuk tenaga kerja di bawah naungan SPN mencapai Rp 3,4 triliun, dari seluruh tenaga kerja kontrak maupun outsourcing di seluruh Indonesia. “Nah, apakah BPJS dan Askes mampu mengelola dana sebesar ini dengan perangkat barunya?,” protesnya.

Demikian juga di NTB, saat ini ada total 9000 orang tenaga kerja tersebar di banyak perusahaan di NTB yang memiliki dana JHT. Karena kebijakan SPN pusat akan menarik dana itu, maka pihaknya juga akan melakukan hal sama. Hanya saja kisaran jumlahnya belum direkapitulasi.

Lalu Wire yang saat itu didampingi Ketua Bidang Perempuan dan UKM, Firma Hariyudhawati dan Ketua Bidang Konsolidasi M. Akbar, mengaku akan ada rapat besar bersama pengurus pusat untuk membahas ini. Pengurus NTB bersama mayoritas pengurus SPN di daerah lain menyuarakan hal sama. “Jadi, setelah Undang Undang ini berlaku Januari 2014 nanti, SPN pusat langsung membentuk tim ad-

Nama Kajari Dicatut, Sejumlah Anggota Dewan Nyaris Terkecoh Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang oknum yang mengaku sebagai pegawai kejaksaan menghubungi sejumlah anggota DPRD Sumbawa. Diminta menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa.

Hingga beberapa anggota nyaris terkecoh dan melaporkannya ke Kajari.

“Seluruh anggota Dewan dan beberapa pimpinan parpol, dihubungi oleh orang namanya Nirwan. Dihubungi mengatasnamakan saya (Kajari). Jadi, itu tidak benar, Saya tidak pernah

menghubungi anggota Dewan, bahkan nomornya saja saya tidak tahu,” tandas Kajari, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, Senin (15/7) ketika dimintai klarifikasinya atas persoalan ini.

Masalah ini pun, lanjut Kajari, sudah dikoordinasikannya dengan Kepolisian. Serta dilaporkan nomor HP dan no rekening yang diminta oknum bersangkutan yang mencatut nama Kejaksaan. “Tolong sampaikan itu tidak benar, saya khawatir, teman-teman anggota Dewan terkecoh. Saya tidak pernah berurusan dengan anggota DPRD,” tandas Kajari. (arn)

Pelayanan RSUD Bima Dikeluhkan Kota Bima (Suara NTB) Keluarga yang hendak mengupayakan kesehatan terhadap pasien harus merasa kecewa akibat manajemen di RSUD Bima.

Pasalnya, saat hendak memberikan transfusi darah, petugas RSUD Bima kehabisan stok kantong darah. Hingga akhirnya, pertolongan terhadap pasien harus terhambat padahal kondisinya mendesak. Kantong darah yang kehabisan stok darah ini menambah panjang daftar carut marut di RSUD Bima. Tidak saja kehabisan stok, salah diagnosa pun kerap terjadi.

Salah satu keluarga yang mengeluhkan kondisi tersebut yakni Burhanudin. Menurut Burhanudin yang juga relawan penyedia donatur darah, peristiwa tersebut terjadi dua hari lalu. Saat itu, awalnya dia dihubungi oleh pasien yang membutuhkan darah golongan A. Seperti biasa, sebagai relawan ia pun mencari donatur, hingga akhirnya dia mendapat dan memintanya ke RSUD Bima untuk mendonorkan. Namun sesampainya di

RSUD rupanya donor batal dilakukan lantaran salah diagnosa.

Yang dibutuhkan oleh pasien adalah darah golongan B. “Padahal kami sudah mencari tapi akhirnya salah pula,” ujarnya.

Hingga akhirnya keluarga pasien pun harus kecewa.

Selanjutnya, malam harinya sepulang dari rumah kerabat di Donggo Bolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dia didatangi oleh keluarga pasien lainnya di kediamannya di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sekitar pukul 09.00 Wita. Keluarga pasien ini mendatanginya karena segera butuh darah golongan A. Saat itu keluarga pasien tersebut menyebutkan donaturnya sudah ada. Hanya saja pihak rumah sakit belum bisa melakukan transfusi darah lantaran kehabisan stok kantong darah.

Menurut Burhanudin, kondisi ini sudah sering kali terjadi.

Namun waktu demi waktu, tahun demi tahun tetap saja terulang. Keluarga pasien sudah harus mencari sendiri donatur karena RSUD tak memiliki stok

darah, harus ditambah lagi dengan kehabisan stok kantong darah. Padahal, pasien harus segera mendapatkan transfusi. Selanjutnya, lanjutnya, bagaimana dengan kesterilan darah yang didonor jika dalam kondisi mendesak. Sementara darah harus disterilkan dalam inkubator minimal 6 jam sebelum ditransfusi.

“Inilah kondisi di Bima, sudah tak ada stok darah, keluarga pasien disuruh mencari sendiri donatur, terakhir kantong darahnya yang kehabisan,” katanya.

Kalau pun jawaban dari rumah sakit nantinya bagus, tapi apakah tidak ada petugas yang melakukan kontrol terhadap stok darah.

Sementara itu, Kepala RSUD Bima, dr M. Ali yang dikonfirmasi di ruang kerjanya gagal ditemui karena tengah tak di tempat. Sejumlah staf setempat menyarankan untuk bertemu Humas yakni Firmansyah SE. Namun saat dihubungi Firmansyah mengaku kehumasan bukan bidangnya lagi dan menyarankan untuk menghubungi Kabid Pelayanan, Heru. (use)

Lima ABK dan Penumpang Belum Ditemukan Dari Hal. 1 Lima ABK serta penumpang itu, hingga berita ini ditulis belum berhasil ditemukan.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, sekitar pukul 10.00 Wita kapal tersebut mengalami mati mesin di sekitar perairan Selat Lombok.

Sekitar 30 menit mengapung dalam kondisi mesin mati, kapal ikan itu pun tenggelam. Untungnya, lima orang ABK dan sejumlah penumpang di kapal tersebut berhasil menyelematkan diri menggunakan rakit.

Namun hingga berita ini ditulis, ke para korban yang menyelamatkan diri dengan rakit belum berhasil ditemukan Tim SAR. Menurut Kepala Operasi SAR NTB, Nanang Sigit PH, sekitar pukul 10.00 kapal ikan itu bertolak dari Makassar mengalami mati mesin di sekitar perairan Selat Lombok atau sebelah Selatan Nusa Penida, Bali.

Sesaat setelah itu kapal karam,’’ungkap Nanang. Kapal karam itu diketahui sekitar pukul 10.19 Wita. SAR NTB memperoleh informasi kapal tenggelam itu dari Pos SAR Kayangan. Pos SAR Kayangan mendapatkan laporan dari pihak Pelabuhan Kayangan yang melaporkan ke Pos SAR setempat

kalau ada kapal ‘’Rahmat Ilahi’’, tenggelam di sekitar Selat Lombok. Kapal berjenis kapal kayu yang merupakan kapal ikan itu bermuatan penumpang sebanyak lima orang berserta ABK. Nama kapten kapal itu Erurun.

Pengakuan kapten kapal yang sempat dihubungi via telepon oleh Nanang, mengatakan bahwa kapal itu bertolak dari Makassar berencana menuju ke sejumlah titik di Pemenang dan Kayangan untuk mengambil ikan pada nelayan yang memancing ikan dan masih berada di tengah laut. Pada saat mati mesin, kapal itu berada di titik koordinat 08 derajat 57 menit dan 48 detik selatan dan 115 derajat, 42 menit 43 detik Bujur Timur. Tepatnya di bagian selatan Nusa Penida, Bali berdekatan dengan Batu Gendang, Sekotong Barat.

Nanang mengaku tak tahu pasti penyebab kapal itu mati mesin. Namun tenggelamnya kapal itu diduganya karena hempasan gelombang yang pada saat itu ketinggian sekitar 3 meter.

Pada saat mesin kapal itu mati, pihak SAR berhasil menghubungi kapten kapal via telepon sehingga keberadaan kapalpun bisa dilacak. Namun setelah 30 menit kemudian, sekitar pukul 10.29 Wita, kapal itu dikabarkan

tenggelam dan ABK serta kapten kapalpun hilang kontak tak bisa dihubungi. Informasi yang ia peroleh, lima ABK dan penumpang berhasil menyelamatkan diri menggunakan rakit. Namun hingga malam kemarin, kelima orang ini belum juga ditemukan.

Pencarian dilakukan oleh tim SAR menggunakan kapal 220 Basnas. Tim SAR berangkat sekitar pukul 10.25 Wita melalui Pelabuhan Lembar. Jumlah personel yang dikerahhkan sekitar 32 orang. Kemungkinan, kelima korban terhempas ke arah barat bagian selatan Nusa Penida karena dorongan angin. Tim pun memusatkan pencarian di sekitar daerah itu. Untuk membantu melacak keberadaan kelima orang korban, pihaknya juga berkoordiansi dengan SAR Bali untuk meminta bantuan.

Sekitar pukul 17.00 Wita, Tim SAR juga menurunkan personel menggunakan pesawat helikopter dari SAR Bali untuk mencari keberadaan kelima korban namun hasilnya masih nihil. Karena kondisi sudah sore hari, pencarian akan dilanjutkan besok (hari ini) pagi. ‘’Hasil pencarian korban masih nihil, kita lanjutkan besok pagi (hari ini),’’ kata Nanang. (her)

Bukannya Untung, Nelayan Malah Buntung Dari Hal. 1 Tak ada tanda tanda kapal itu “hidup” karena sama sekali tak pernah dipakai mengarungi samudera.

“Sekarang malah neyalan yang dirugikan karena kapal yang dibuat belum dibayar,’’ kata Sahdan, Kaur Desa Labuhan Haji, Lombok Timur.

Cukup disesalkannya karena seharusnya nelayan bisa menikmati bantuan yang datang dari pemerintah, bisa langsung dipakai untuk meningkatkan hasil tangkapan. Harapan nelayan itu memang sudah cukup lama, walau sebenarnya mereka sudah mampu tanpa ada bantuan. Tapi pada dasarnya menurut Sahdan, dengan adanya bantuan tersebut, kehidupan lebih baik seiring dengan meningkatnya hasil tangkapan.

Selain soal bantuan dari DKP NTB, yang tidak kalah disesalkannya adalah bantuan dari KKP berupa kapal dengan

nama lambung Inka Mina 12, berkapasitas 30 GT dari bahan fiber glass. Secara konstruksi, kapal itu menurutnya sangat layak untuk ukuran nelayan, sehingga bisa bersaing dengan nelayan asing. Tapi ibarat besar pasak dari pada tiang.

Kapasitas kapal yang mencapai 30 GT itu, harus menyedot BBM jenis solar mencapai 700 liter. Itu pun jarak tempuhnya sampai Labuhan Haji Lombok Timur. Berharap bisa mendapat hasil maksimal dari dengan jarak tempuh hanya di sekitar perairan Lombok, tentu masih mimpi menurutnya. “Bukannya untung, kami malah jadi buntung.

Uang biaya operasional kapal habis beli BBM, tapi hasilnya tidak ada,” protes Musmuliadi, mantan nahkoda Inka Mina 12.

Saat itu harga BBM jenis solar sebelum naik mencapai Rp 4.500. sehingga untuk membeli 700 liter solar, 11 nelayan yang terlibat dalam pelayaran itu harus

urunan dan terkumpul uang Rp 3.150.000. Nah, jika saat ini kapal tersebut dipaksakan dioperasikan dengan kenaikan solar yang mencapai Rp 5.500 per liter, maka sedikitnya lebih dari Rp 5 jutaharusmerekakumpulkan.“Itu baru sampai Labuhan Haji, nah kalau mau nangkap ikan sampai Selat Alas atau Selat Bali. Berarti ada belasan juta harus kami kumpulkan uang,” keluhnya.

Sejak dioperasikan 2011 lalu itu, mereka memutuskan tidak menggerakkan kapal tersebut.

Sehingga dibiarkan parkir begitu saja tidak jauh dari Pelabuhan Kayangan, beberapa meter dari pelabuhan milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Akibatnya, kapal tersebut mulai rusak.

Mesin dan baling balingnya pun dicuri. “Sekarang sama sekali tidak bisa dipakai. Itu kapalnya dibiarkan parkir begitu saja, tidak ada yang mau urus,” katanya sambil menunjuk kapal Inka Mina yang terapung miring. (ars)

(Suara NTB/ars)

Ketua SPN NTB, H. Lalu Wire Sakti (paling kanan) didampingi pengurus, di Sekretariat SPN di Perumahan Pepabri Pagesangan. vokasi, kemudian menarik uang JHT di Jamsostek,” tandasnya.

Kali ini pengurus SPN NTB akan lebih mudah konsolida-

si dengan ditetapkannya sekretariat baru di Jalan Merdeka Raya Nomor 14 Perumahan Pepabri Pagesangan. (ars)

Investigasi Proyek Fisik

DPRD Sumbawa Bentuk Pansus Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa membentuk Panitia Khusus (Pansus) menindaklanjuti hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) untuk melakukan investigasi dan kunjungan lapangan atas proyek fisik 2012.

SK pembentukan Pansus dimaksud ditandatangani Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah S.P, Senin (15/7).

Bekerja mulai 15-17 Juli 2013 dibagi dalam empat wilayah sesuai Daerah Pemilihan (Dapil). Nantinya Pansus akan melakukan investigasi dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah menjelaskan, pembentukan Pansus ini menindaklanjuti hasil kerja Banggar. Mereka melakukan cek lapangan lebih kepada fisik. “Bukan berarti tidak menghargai hasil pemeriksaan BPK. Sebab belum tentu sama administrasi dengan kondisi lapangan. Mungkin ada proyek yang tidak selesai,” cetusnya.

Kerja Pansus hanya tiga hari. Makanya dibagi per Dapil.

Selain dilaporkan ke pimpinan, hasil investigasi juga akan dikomunikasikan dengan SKPD. Bahkan bila perlu dilaporkan ke penegak hukum apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan. “Anggota Pansus dibagi per dapil, jadi saya rasa cukup tiga hari mereka bekerja,” pungkasnya. (arn)

Masa Jabatan KPU Sumbawa Segera Berakhir Sumbawa Besar (Suara NTB) Masa jabatan KPU Sumbawa akan berakhir pada Desember 2013. Namun, lima bulan sebelumnya, atau sekitar Agustus nanti, rekrutmen anggota baru sudah mulai dilakukan.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Suhardi Soud, S.E, Senin (15/7) kemarin. Seleksi awal sekitar dilakukan bulan Agusutus dan September. Untuk itu, siapapun yang ingin menjadi Komisioner KPU Sumbawa bisa mendaftarkan diri. Minimal umur 30 tahun dan punya pengalaman dan kemampuan dibidang kepemiluan boleh menjadi calon KPU. “Kami berharap masyarakat yang punya kompetensi untuk itu, bisa ikut,”jelasnya.

Tim seleksi, lanjut Hardi, akan ditentukan KPU NTB, lima bulan sebelumnya sebelum masa jabatan berakhir. Agar tidak menggangu proses dan terjadi kesinambungan tugas. Lima orang anggota KPU Sumbawa terpilih nantinya akan ditentukan oleh KPU NTB terpilih. Mengingat seleksi anggota KPU NTB lebih awal pada Juli mendatang. Suhardi sendiri akan ikut bertarung untuk seleksi menjadi anggota KPU NTB. “Insya Allah, saya siap (jadi anggota) di KPU NTB,”pungkas Suhardi. (arn)

Dewan Belum Bahas Dua Raperda Usulan Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada awal bulan Juni lalu ternyata hingga kini belum dibahas oleh DPRD setempat.

Kepastian belum diprosesnya dua Raperda masing-masing Raperda Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Raperda retribusi biaya pelayanan rumah sakit umum itu oleh DPRD KSB berdasarkan keterangan ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD KSB Andi Laweng, SH. “Belum ada kita bahas soal Raperda itu,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (15/7).

Ia mengakui, dewan secara kelembagaan telah menerima draft kedua Raperda tersebut.

Namun dirinya belum mengetahui kapan DPRD secara kelembagaan akan mulai membahasnya sebab hingga kini unsur pimpinan DPRD belum mendisposisikan kedua draft Raperda tesebut kepada Baleg.

“Kalau memang akan mulai dibahas sekarang, seharusnya pimpinan sudah mendisposisikannya ke kami (Baleg) karena prosedurnya memang demikian.

Tapi sampai sekarang belum ada disposisi itu ke kami,” cetus poli-

tisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Senada dengan Laweng, anggota Komisi I Syafruddin, SE mengatakan, dirinya belum mendengar soal kedua usulan Raperda Pemda KSB itu. Meski pihaknya membidangi kedua item Raperda yang akan dibahas tersebut, hingga kini baik draft Raperda IMTA maupun Raperda retribusi biaya pelayanan rumah sakit umum itu belum sampai ke tanganya. “Kami juga belum terima draft-nya. Karena kalau bicara proses, harusnya sebelum ke kami (Komisi I) draft Raperda itu masuk ke Baleg dulu,” pungkasnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KSB Ahmad Yani kepada media ini mengaku, jika kedua draf Raperda tersebut telah diajukan ke DPRD setempat di sela-sela proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun Bupati 2012. Bahkan Yani memastikan draf tersebut telah masuk ke Dewan, karena dirinya lah yang telah menerima berkas draf kedua Raperda saat masih menjabat sebagai Kabag Umum DPRD KSB. “Saya bisa pastikan karena saya sendiri yang terima drafnya waktu itu,’’ pungkasnya. (bug)

Aturan Hukum Harus Ditaati Dari Hal. 1 kepada Suara NTB usai menghadap Gubernur NTB, Senin (15/7).

Menurutnya, jika melihat kasus tersebut sudah lama terjadi antara H. Mansyur sebagai pemilik tanah dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kasus tersebut mencuat setelah H. Mansyur yang mengklaim sebagai pemilik lahan menyegel areal bandara yang sebelumnya merupakan tanah miliknya seluas 1,74 hektar. Jika melihat harga tanah 1 are mencapai Rp 10 juta, maka pemerintah harus membayar sekitar Rp 1,7 miliar.

Untuk itu, pihaknya meng-

harapkan adanya pertemuan antara pemilik lahan dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ada jalan keluar. Sehingga jalur transportasi udara dari dan menuju Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima menjadi lancar.

Disinggung mengenai keterlibatan provinsi dalam kasus ini, Ridwan mengaku tidak terlibat.

Sesuai kesepakatan sebelumnya, yang bertanggung jawab terhadap pembayaran lahan yang belum selesai ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. ‘’Mudahmudahan hasil pertemuan tersebut ada hasilnya. Seperti sekarang ini, sudah lancar. Hanya hari Jumat ada permasalahan di Bandara Muhammad Salahuddin Bima,’’ pungkasnya. (ham)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Halaman 6

Tokoh Santri dalam Politik Praktis Evaluasi Satpol PP MINIMNYA aksi Satpol PP Kota Mataram di lapangan dalam rangka mengamankan edaran Walikota Mataram, cukup disayangkan. Kurang gregetnya aparat pengaman Perda (Peraturan Daerah) ini tentu ada keterkaitan dengan hal-hal lainnya. Mencuat kabar kondisi ini dipicu minimnya anggaran yang parkir Kantor Satpol PP Kota Mataram. Kurangnya aksi yang ditunjukkan oleh aparat Satpol PP Kota Mataram ini harus diakui sebagai keadaan yang perlu dievaluasi.

Sejak Walikota Mataram mengeluarkan edaran terkait kegiatan bulan ramadhan, memang minim sekali aksi Pol PP di lapangan. Patroli yang dilakukan hanya beberapa kali saja. Misalnya, pemantauan Pol PP pada hari pertama dan kedua puasa, tidak ada temuan warung makan yang buka siang hari. Padahal, dari pengamatan media, tidak sedikit warung makan yang sejak hari pertama puasa, buka secara diam-diam.

Akibat tidak intens dan kurang seriusnya aparat Pol PP melakukan pemantauan di lapangan, maka warung makan yang dalam edaran walikota sudah diminta beroperasional mulai pukul 16.00 Wita, nekat buka sejak pagi hari. Pol PP pun pura-pura tidak tahu ada warung makan buka di siang hari. Hal ini tidak perlu terjadi kalau saja antar pihak, baik TAPD maupun Satpol PP Kota Mataram saling pengertian. TAPD jangan terlalu ‘’pelit’’ memberikan anggaran terhadap Pol PP. Begitu juga sebaliknya, Satpol PP jangan terlalu berhitung soal anggaran. Toh mereka (Pol PP, red) digaji, salah satunya untuk mengamankan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemkot Mataram.

TAPD dalam membagi-bagi kue anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram hendaknya profesional dan proporsional. Melihat dari beban tugas Satpol PP untuk menciptakan suasana kondusivitas di Mataram, terutama di bulan ramadhan, wajar kiranya kalau Pol PP mengajukan anggaran Rp 100 juta. Menyikapi permintaan SKPD-SKPD, TAPD harus menyesuaikan dengan beban kerja. Sehingga, tidak ada kesan kalau TAPD asal pangkas. Seperti yang dialami Satpol PP Kota Mataram. Dari Rp 100 juta yang dianggarkan direalisasikan hanya setengahnya.

Hal ini harus menjadi telaahan bersama. Betapa pembagian kue anggaran yang tidak proporsional dapat mempengaruhi kinerja SKPD. Meskipun sebagai abdi negara, Satpol PP yang notabene PNS harus siap melaksanakan tugas apapun sesuai dengan bidang kerja SKPD-nya. Walikota juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya. Sebab, kasus Pol PP ‘’mogok’’ baru terjadi di Kota Mataram. Jadi kepada siapa masyarakat bisa berharap supaya pelaksanaan ibadah puasa berjalan lancar tanpa gangguan dari adanya warung yang buka siang hari ataupun menjamurnya gepeng dan anjal, kalau Pol PP saja malas turun. (*)

Dalam alam demokrasi keterlibatan tokoh santri merupakan kemajuan.

Ketika demokrasi dijadikan barometer kemajuan dalam sistem berbangsa dan bernegara maka keterlibatan tokoh santri adalah merupakan hal yang wajar. Demokrasi memberi tempat yang luas kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, tidak terkecuali tokoh santri.

ENGAN demikian fenomena keterlibatan tokoh tuan guru dalam politik praktis di NTB merupakan fakta menarik untuk dikaji. Diharapkan dari pengkajian-pengkajian itu akan melahirkan masyarakat yang lebih maju di mana ketika tuan guru terlibat dalam politik praktis tidak ada lagi elemen yang memandang tindakan tersebut sebagai tidak /kurang tepat. Sebaliknya hal itu harus diapresiasi dan atau didukung oleh semua elemen masyarakat asalkan semuanya berjalan berdasarkan prosedurprosedur yang benar dan sah.

Dalam Pilkada NTB baru-baru ini, masyarakat harus merasa bangga di mana terdapat beberapa kontestan yang berasal dari kalangan santri ikut meramaikan pilkada. Semoga hal ini terus berlanjut dan tidak putus di masamasa mendatang, sehingga tokohtokoh santri dapat menempatkan diri mereka dalam sistem besar yang bernama demokrasi.

Segenap masyarakat mestinya dapat menerima keterlibatan tokoh santri ini sebagai hal yang baik dan positif. Masyarakat tidak dapat lagi mempertahankan staus quo atau anggapan lama yang mengatakan tuan guru tugasnya hanya untuk mengurus jemaahnya atau umat di pondok.

Tuan guru tempatnya di pondok pesantren tidak boleh keluar dari urusan santrinya.

Asumsi ini tentu saja tidak dapat dipertahankan terus-menerus sebagai konsekuensi membahananya demokrasi. Anggapan lama itu terlalu memojokkan para tokoh santri dalam berkiprah. Tokoh santri tidak boleh lagi terpaut oleh asumsi-asumsi seperti itu karena asumsi-asumsi tersebut terlontar sekadar untuk mengkerdilkan.

Muncul pertanyaan, apakah keterlibatan politik santri ini dapat dipertanggung jawabkan? Atau pertanyaan lain yang dapat diajukan adalah apakah ada relevansinya tokoh santri di dalam konteks gelombang demokrasi dewasa ini

Oleh

Ahmad Efendi, Msi

(Lembaga Pengembangan Masyarakat Global NTB, Staf pengajar Ilmu-ilmu Sosial IAIN Mataram) berpartisipasi dalam politik praktis? Kiranya pertanyaan di terdahulu selanjutnya akan menjadi kupasan tulisan ini. Harapannya kemudian masyarakat dapat lebih tercerahkan dan semakin dewasa dalam memandang tokoh santri terlibat dalam politik praktis.

Muslim Demokrat Banyak sarjana-sarjana barat menyangsikan keberadaan masyarakat muslim dapat berdampingan dengan demokrasi.

Salah satu sarjana yang paling menonjol diantaranya adalah Samuel Huntington penulis buku “Clash Of Civilization”. Huntington mengatakan bahwa Islam sebagai agama kaum muslim tidak dapat mengakomodir demokrasi dalam pengertian yang sesungguhya.

Huntington menawarkan toleransi sebagai alat ukur dalam memandang kaum muslim berhadapan dengan demokrasi. Menurutnya Islam mengajarkan pemeluknya tidak mentoleransi konsep yang berasal dari luar tidak terkecuali demokrasi. Namun demikian pandangan atas Huntington itu terbantahkan sebagai pandangan yang cenderung menggeneralisir kasus.

Hal ini seperti yang dengan panjang lebar digambarkan oleh Saiful Mujani penulis buku Muslim Demokrat. Bahwa Huntington hanya menilai sekilas fenomena kaum muslim lalu kemudian dijadikan acuan untuk mengasumsikan kaum muslim sebagai kaum yang tidak dapat berdamai dengan demokrasi. Anggapan Huntington tidak dapat dijadikan pegangan dalam memandang hubungan antara kaum muslim Indonesia dengan demokrasi, sedangkan buku Huntington sendiri diterima sangat luas di Barat.

Maknanya bahwa Huntington dkk mentransfer informasi yang kurang tepat dari kenyataan kaum muslim Indonesia khususnya dalam memandang demokrasi.

Peneliti seperti Huntington harus terlebih dahulu melepaskan sentimennya terhadap kaum muslim baru kemudian melakukan studi terhadapnya. Hanya dengan demikian ada kemugkinan hasil studi tersebut dapat lebih independen.

Besarnya animo kaum muslim yang diwakili oleh para tokoh santri untuk terlibat dalam politik praktis merupakan contoh dari bahwa Islam dan demokrasi dapat berdamai bahkan tidak dapat dipertentangkan. Kaum muslim yang diwakili kaum santri telah dan sedang bersedia terus terlibat dalam sosial kemasyarakatan

yang plural. Hal ini mengindikasikan ada semangat inklusivitas dalam masyarakat muslim itu sendiri yang diwakili oleh tokoh santrinya.

Dalam konteks ke-Indonesia-an yang plural tokoh santri dapat ikut dalam apa yang diistilahkan dengan secular civic engagement (keterlibatan kewargaan sipil sekular).

Bertebarannya tokoh santri pada berbagai macam partai politik merupakan contoh konkritnya. Sedangkan tinggi rendahnya keterlibatan kewargaan (civil engagemet) dapat menjadi indikasi maju atau mundurnya kehidupan demokrasi di tengah-tengah masyarakat tidak terkecuali di dalamnya para tokoh santri.

Membangun Citra Munculnya para tokoh santri pada kehidupan sosial politik adalah hal yang positif. Masyarakat harus senang melihat fenomena ini. Anggapan lama yang mengatakan tokoh santri harus diam di pondoknya harus dibantah karena anggapan itu tidak mempunyai dasar yang kuat bahkan tidak mempunyai dasar sekalipun harus ditilik dari sisi manapun. Sebaliknya majunya para tokoh santri dalam kehidupan sosial politik dapat dilacak dasarnya baik secara ilmiah maupun secara historisitas.

Secara ilmiah sosok seorang tokoh santri mempunyai beberapa keistimewaan, di samping menguasai ilmu agama secara luas ia juga tokoh yang mampu mengikat berbagai unsur sosial kemasyarakatan. Tokoh santri dapat dengan mudah menggerakkan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kemaslahatan masyarakat umum tentunya. Hal ini menegaskan bahwa seorang tokoh santri akan dapat dengan lebih mudah dan efektif memainkan peran kepemimpinannya, karena social cost nya menjadi lebih rendah ketika masyarakat dengan mudah digerakkan. Sedangkan dari sisi historis kaum muslim dapat merujuk pada Muhammad sebagai Nabi sekaligus dapat menjadi pemimpin politik.

Tokoh santri wajar kiranya diberi jalan. Majunya para tokoh santri dalam kehidupan sosial politik memungkinkan baginya untuk terus dapat mengembangkan diri dan masyarakat. Dengan demikian akan dimungkinkan terjadinya regenerasi kepemimpinan di dalam pondok pesantren itu sendiri. Jika tokoh yang satu maju maka diharapkan ada pengkaderan guna mengisi kepemimpinan yang ditinggalkan. Demikian seterusnya.

Pada finalnya semakin banyak para tokoh santri yang maju dalam kancah politik praktis di alam demokrasi saat ini akan menguntungkan masyarakat. Kehadiran para tokoh santri sebagai pemimpin politik dapat mengirimkan sinyal positif. Bahwa besarnya kesalahpahaman para sarjana Barat khususnya di satu sisi, lebih umum masyarakat Barat terhdap Islam di lain sisi perlahan-lahan akan terbantahkan.

Berbagai peristiwa besar telah menggemparkan kaum muslim sedunia atas sindiran-sindiran masyarakat Barat terhadap dunia Islam. Kasus terbaru seperti munculnya kartun Nabi Muhammad dan dirilisnya film Innocent of Moslem merupakan contoh betapa Islam dan kaumnya masih dipandang sebagai entitas lain dari arus maestream sistem besar saat ini.

Dengan tingginya keterlibatan tokoh-tokoh santri dalam meramaikan demokrasi diharapkan dapat memberi kesan /citra positif kaum muslim dan Islam sendiri ke seluruh dunia. Lebih-lebih pada masyarakat barat yang masih saja setereotype. Keterlibatan tokoh-tokoh santri mengindikasikan semangat toleransi.

Sedangkan toleransi dapat dikatakan syarat mutlak bagi demokrasi. Maknanya bahwa Islam yang direpresentasikan para tokoh santri seiring sejalan dengan demokrasi itu sendiri.

Tak puas pembagian BLSM, warga Banggo bakar kantor desa Ekses bantuan tak tepat sasaran

*** Produktivitas kopi NTB menurun Ketahui penyebabnya, carikan solusi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Produktivitas Kopi NTB Menurun

Menggandeng Ponpes PELAKSANAAN Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri, telah dibangun kesepakatan perjanjian untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarkat. Salah satunya dengan menggandeng Pondok Pesantren (Ponpes) untuk diberdayakan dalam hal bisnis.

Beberapa Kementerian yang membangun kesepakatan kerjasama di hadapan Presiden itu di antaranya, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pertanian yang kedepannya akan melaksanaan program pemberdayaan kepada Ponpes sesui tupoksinya.

Pada fungsinya, Menteri Kelautan dan Perikanan, terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, H. Ali Syahdan akan memberikan pelatihan keterampilan, peningkatan SDM dan bantuan-bantuan lainnya kepada 40 Ponpes di NTB. Dengan masing-masing kabupaten/kota diwakili empat Ponpes.

“NTB menjadi proyek percontohan (pilot project) di Indonesia untuk penguatan ekonomi dengan menggandeng Ponpes. Karena tersebar sebanyak 700-an Ponpes di daerah ini. Ini program pertama kali diluncurkan secara nasional dan berkembang seterusnya,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/7).

Untuk tahap awal, program yang dilaksanakan melalui DKP ini khususnya untuk pengembangan budidaya air tawar dan budidaya air laut. Terbagi tiga dari empat Ponpes di Kabupaten/Kota akan diproyeksikan untuk budidaya air tawar untuk perikanan maupun kegiatan budidaya lainnya. Semetara satu satu ponpes lainnya akan diarahkan pada pengembangan rumput laut.

Pihaknya akan melakukan seleksi untuk pengajuan Ponpes yang akan dibina, atau masing-masing Ponpes dapat mengajukan langsung penerimaan program tersebut kepada DKP dikabupaten/kota.

Beberapa kriteria yang menjadi persyaratan Ponpes, diantaranya memiliki potensi perairan yang memadai. Memiliki lahan, adanya komiten pengurus Ponpes untuk mengembangkan program. Ponpes yang terpilih selanjutnya akan didampingi langsung oleh Petugas Lapangan (PL), di mana pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Karena ini menjadi program perdana dan NTB menjadi pilot project-nya, kita akan selektif dan memilih mana saja Ponpes yang memiliki komitmen untuk diajak bekerjasama, dan kita tidak ingin gagal,” terangnya.

Program ini lanjutnya akan berlangsung lama. Alumni Ponpes yang terpilih selanjutnya akan diminta kesediannya untuk menjadi corong di masyarakat luas atau setidaknya lingkungan keluarganya pada lingkup terkecil untuk diajak kembali mengembangkan keterampilan tersebut.

“Selain Ponpesnya, alumninyapun harus siap untuk menjadi penerus di masyarakat, atau ditempat mengajarnya nanti agar menularkan keterampilan yang didapat dari Ponpes tempatnya belajar,” demikian H. Ali Syahdan. (bul)

(Suara NTB/bul)

ISTIRAHAT – Beberapa armada angkutan Damri diistirahatkan di gudangnya, Bertais, menyusul menurunnya pengguna jasa angkutan.

Penumpang Angkutan Darat Menurun Drastis Mataram (Suara NTB) Pengguna jasa angkutan darat di NTB mengalami penurunan yang cukup drastis. Perum Damri memiliki satu indikator untuk menilai grafik tersebut, yakni penurunan jumlah angka penumpang dari dan ke Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, grafik penurunan angkutan darat tersebut menunjukkan penurunan yang cukup drastis, hampir mencapai 50 persen dari sebelumnya.

Kepala Perum Damri Provinsi NTB, Ferdik Sakona yang dihubungi di kantornya, Senin (15/7), merinci penurunan tersebut mencapai akumulasi 30 hingga 40 persen dari hari-hari biasanya.

“Ada dua kemungkinan yang menjadi pemicunya, pasca kenaikan BBM yang cukup terasa dan memasuki awal Ramadhan di mana semua orang ada kecenderungan tidak berminat bepergian,” katanya.

Untuk itu, saat ini pihak Damri mengurangi operasional armada busnya sejumlah 80 persen. Dimana 20 persennya dilakukan perbaikan secara bergantian untuk untuk operasion-

(Suara NTB/bul)

Firdik Sakona

al total jelang Lebaran nanti.

Dari 44 unit armadanya, sebagiannya disebut sedang dilakukan service untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan transportasi beberapa hari jelang dan sesudah pelaksanaan hari raya Idul Fitri.

Secara umum digambarkan, angka penurunan jumlah penumpang ini dirasakan cukup berat. Apalagi pada ruterute selain dari BIL dihitung menurun sebesar 20 sampai 25 persen. Kecenderungannya kemungkinan lain karena persoalan banyaknya jenis angkutan darat lainnya yang

beroperasi di daerah ini.

“Mataram-Empang (Sumbawa: red) menjadi rute yang sudah kita gagas dan operasikan belum lama ini. Itupun sudah menurun. Kondisinya memang seperti itu, tentu kita tidak bisa berbuat lebih.

Damri tetap beroperasi karena menjadi kewajibannya,” tambahnya.

Perum Damri Provinsi NTB disebut akan memperbanyak rute, di antaranya Rute Mataram – Bima - Dompu karena masih melihat potensi dan peluang pasar. Selanjutnya rute lain antarprovinsi pun sudah diincar untuk diperluas.

Di antaranya rute penyeberangan ke Denpasar dan Jawa.

Untuk rute antar provinsi ini menurutnya akan direalisaikan sekitar tahun 2015 mendatang untuk menjawab kebutuhan penumpang. Saat ini masih dilakukan survey trayek dan pengumpulan datadata lapangan.

“Sebelumnya kami akan lakukan penambahan armada, sebanyak lima unit dengan kapasitas 27 penumpang.

Baru kami pastikan rute-rute yang akan kami layani. Tetapi pada intinya semua rute kami ingin garap,” terangnya. (bul)

Selama Ramadhan, Dewan Ingatkan Pemerintah Pantau Harga Sembako Mataram (Suara NTB) Selama bulan Ramadhan ini, untuk menjaga kestabilan harga sembilan bahan pokok (sembako), pemerintah diminta untuk tetap memantau harga-harga yang ada di pasar.

Mengingat pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran, kerap harga-harga kebutuhan masyarakat melonjak tinggi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST. Di samping itu pemerintah juga diminta untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat di pasaran.

Mengingat pada saat bulan puasa seperti ini tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan akan semakin tinggi menjelang Lebaran.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos.,MM mengharapkan pemerintah menggelar operasi pasar melalui dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB. Operasi pasar bertujuan untuk menstabilkan harga-harga sembako.

Burhanuddin mengatakan harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya memasuki

bulan Ramadhan ini sangat tinggi. Harga yang tidak terkendali itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena biaya rumah tangga semakin tinggi.

Selain dipengaruhi faktor kenaikan harga BBM yang diberlakukan akhir Juni lalu, melambungnya harga-harga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mulainya tahun ajaran baru dan masuknya bulan Ramadhan. Selain operasi pasar, pemerintah juga diharapkan tetap memantau harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar induk. (yan)

Produktivitas kopi yang biasanya 1 ton per hektar tetapi saat ini ada yang produktivitasnya 300 kg per hektar sampai 500 kg per hektar.

Mengatasi permasalahan ini, pemprov NTB melalui Dinas Perkebunan melakukan peremajaan tanaman terhadap sentra-sentra potensial tanaman kopi di NTB, baik di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Peremajaan tanaman kopi dengan teknologi sambung samping diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kopi di daerah ini.

“Kondisi lapangan itu kita lihat, kita ini banyak tanaman kopinya, ada perluasan areal tetapi produksi kita stagnan bahkan ada kecenderungannya menurun. Kami menemukan terobosan dengan teknologi sambung samping tahun 2013 ini, kami uji coba pada lahan 10 hektar di KLU ternyata respon masyarakat bagus,” ujar Kepala Dinas Perkebunan NTB, Dra. Hj. Hartina, MM di Mataram, Senin (15/7).

Dikatakan, metode sambung samping adalah teknologi rehabilitasi tanaman-tanaman yang terkena penyakit atau kurang produktif. Dengan menggunakan klon-klon entres yang tahan penyakit dan memiliki produksi tinggi .Teknologi ini menjadi salah satu yang digalakkan dalam program nasional peningkatkan produktivitas kopi d a n kakao.

“Uji coba 10 hektar sudah berhasil, masyarakat menerima dan memang sudah dilakukan kelompok tani ternyata di wilayah Tambora sudah ada dua orang yang sudah mencoba dan hasilnya bagus. Dengan teknologi sambung, 1,5 tahun tanaman kopi sudah bisa memberikan hasil,” terangnya.

Ia menyebutkan, tahun ini sebanyak 300 hektar lahan tanaman kopi di NTB akan dikembangkan dengan teknologi sambung samping. Masingmasing di KLU seluas 100 hektar, Tambora 75 hektar, Tepal Sumbawa 50 hektar dan Sembalun Lombok Timur 75 hektar. Potensi areal tanaman kopi di NTB, katanya seluas 31.016,10 hektar, yang sudah dikembangkan seluas 12.753,80 hektar dengan produksi 5.128,10 ton. (nas)

DANA TUNAI

HILANG

KERJASAMA DENGAN INVESTOR ASING DAN PINJAMAN SEGALA PROJEK SEINDONESIA SDAI JKT HUB: DANIE 081219610974, ANTO 081380089145

STNK R2 HINO DR8945A NOKA/NOSIN: MJFF173 NIKA-15066/H07D-AJ-19427 AN. SANARDI HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MENUJU LOBAR

Hj. Hartina

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Produktivitas kopi NTB beberapa tahun terakhir stagnan dan cenderung menurun, menyusul banyak tanaman kopi yang sudah berusia tua. Di sisi lain, walaupun tanamannya tumbuh subur dan daunnya tumbuh lebat, tetapi buah biji kopi yang dihasilkan sedikit.

(Suara NTB/bul)

H. Ali Syahdan

Halaman 7

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Khedira Puji Ancelotti dan Mourinho Marid – Sebuah era baru ditiup-tiupkan di kubu Real Madrid.

Pemain asal Jerman Sami Khedira melontarkan pujapuji kepada Carlo Ancelotti yang dimuat dalam surat kabar Die Welt.

“Ini halaman baru, dengan pelatih baru, gagasangagasan baru dan filosofi sepak bola yang berbeda. Saya sangat bangga bermain di Real Madrid. Siapa pun yang tampil membela klub ini berharap merebut trofi. Saya yakin bakal beroleh kemajuan di bawah arahan Ancelotti,” katanya sebaimana dikutip dari situs Marca.

Ia juga mendengar warta mengenai kehebatan manajer asal Italia itu. “Ia sosok manajer yang banyak mendulang sukses. Tim yang diasuhnya senantiasa memainkan gaya sepak bola hebat. Kami punya pelatih berpengalaman.”

“Ia punya kepribadian menawan dan ia mampu memfokuskan diri kepada taktik dan menerapkan disiplin. Ancelotti memberi keleluasaan kepada tim asuhannya, dan ia menjamin bahwa tim asuhannya memberi laga yang menghibur kepada para pendukung setia.” Semua hal itu mengingatkan dia ketika Mourinho masih melatih Real Madrid.

Khedira juga menaruh hormat kepada pelatih asal Portugal itu. “Ia memberi saya kesempatan selama tiga tahun, pindah dari Bundesliga ke La Liga. Saya terikat kontrak dengan Real Madrid, dan saya sekarang saya ingin bekerja bersama dengan Ancelotti.” (ant/bali post)

Sami Khedira

Target 15 Emas Harus Riil

KONI NTB Harus Inventaris Ulang Cabor

Mataram (Suara NTB) Bicara soal target tak boleh lepas dari data prestasi cabor yang sudah ada.

Dalam hal ini pihak KONI NTB harus menginventarisir ulang data - data atlet cabor unggulan yang berpotensi meraih medali emas di kancah nasional. Sehingga, apa yang ditargetkan pemerintah bisa lebih riil lagi. Hal ini dikatakan Wakil Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Agus Salim saat diwawancara Suara NTB, di Mataram, Senin (15/7) kemarin.

Pelatih Nasional yang sukses membawa tim voli pantai NTB merebut medali emas di PON XVIII di Riau ini mengatakan bahwa target NTB meraih 15 medali emas di PON harus disambut baik. Namun dia menginginkan target tersebut harus lebih riil lagi. Untuk itu KONI NTB harus menginventarisir kembali jumlah potensi atlet yang bisa diper-

siapkan di PON. Terutama, soal usia dan kondisi atlet harus diprioritaskan.

“Saya ingin kita (KONI NTB) segera mendata ulang potensi cabor yang berpeluang meraih medali emas sehingga apa yang ditargetkan itu bisa lebih riil,” ucanya.

Menurutnya, bicara soal target tentu bicara soal data.

Dalam hal ini tugas KONI NTB sekarang harus menda-

ta ulang atlet – atlet yang pernah mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Pertanyaanya, apakah atlet-atlet peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012 lalu masih produktif lagi atau tidak. Dicontohkannya atlet cabor voli, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana penyumbang medali emas PON. Begitu juga atlet dari cabor lain juga harus dicer-

mati potensinya.

“Apakah mereka atlet ini masih siap untuk main lagi di PON, atau mungkin mereka tidak siap karena faktor usia dan mungkin mereka sudah menikah, sehingga menjadi alasan mereka tak bisa main lagi di PON?,” tanyanya.

Lanjutnya, pengalaman dirinya selama menjadi pelatih nasional bahwa caborcabor yang lebih siap itu memiliki atlet yang sudah disiapkan tiga tahun lalu bukan tiga tahun yang akan datang.

Untuk itu, tujuan inventaris ulang cabor unggulan itu sangat penting untuk melihat peluang medali emas lebih riil lagi. Sebab, KONI NTB

juga harus bisa menjelaskan potensi-potensi atlet itu.

Apakah mencetak atlet pendatang baru atau KONI NTB hanya mengandalkan prestasi atlet-atlet sebelumnya.

Hal itu tentu menjadi tolok ukur KONI NTB. Ia menambahkan, dari pengalamannya membina cabor voli pantai, sebelumnya Putu Dini Jasita dan Dita Juliana bukan atlet unggulan karena mereka tidak menyumbangkan emas, tapi mereka bisa menyumbangkan medali emas di PON. Itu artinya KONI NTB harus perhatikan semua potensi cabor.

Dalam ha ini cabor yang punya potensi untuk ditingkatkan prestasi atletnya. (fan)

Menangi di Sachsenring, Marquez Pimpin Klasemen Jakarta (Suara NTB) Pebalap Repsol Honda Team Marc Marquez berhasil memenangi balapan di Sirkuit Sachsenring, Jerman sekaligus memimpin klasemen sementara MotoGP 2013. Pebalap Spanyol itu mengungguli pebalap-pebalap lainnya seperti Cal Crutchlow, Valentino Rossi dan Stefan Bradl yang saling susul menyusucl sepanjang 30 lap di sirkuit tersebut.

Rossi yang sempat memimpin saat start akhirnya harus finish di posisi ketiga. Sementara, Bradl yang sempat menyusul Rossi beberapa saat setelah start harus puas berada di posisi empat dan gagal naik podium.

Marquez finish pada menit 41:14.653, disusul Crutchlow pada posisi kedua dengan selisih 1,559 menit dan Rossi pada posisi ketiga dengan selisih 9,620.

Dengan hasil race di Sachsenring itu, Marquez memimpin klasemen dengan poin 138, disusul Pedrosa dengan poin 136 dan Lorenzo dengan poin 127.

MotoGP Sachsenring, Jerman disebut-sebut putaran mudah karena tidak diikuti dua pebalap yang memimpin klasemen sebelumnya, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo.

Kedua pebalap Spanyol itu tidak mengikuti race di Sachsenring karena didera cedera.

Pedrosa cedera di bagian tulang selangka kiri setelah mengalami kecelakaan di Free Practice 3 pada Sabtu pagi. Pebalap Spanyol itu kehilangan kendali saat keluar pada putaran satu, membentur keras aspal setelah sempat terpental ke udara.

Sementara Lorenzo, kecelakaan Jumat lalu sehingga menekuk lempengan yang terpasang pada tulang selangka kirinya yang sudah cedera sebelumnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PIMPIN KLASEMEN - Marc Marquez berhasil sebagai meraih pucuk pimpinan klasemen MotoGP 2013 setelah memenangi balapan di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

(ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 16 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Disiplin PNS di Bulan Ramadhan Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : ‘’Ada tiga manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil dan doa orang teraniaya. (HR. At Tirmidzi)

Berpuasa bagi Penderita Maag

Maag adalah penyakit yang menyerang lambung, karena ada peradangan yang terjadi. Penderita maag biasanya diwajibkan untuk makan secara teratur dan menghindari makanan yang bersifat pedas. Lantas bagaimana jika penderita maag ingin berpuasa?

Meskipun orang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun jika penyakit tersebut tidak begitu kronis, Anda tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Coba simak tipsnya seperti yang dilansir dari The Star berikut ini.

Satpol PP NTB Perketat Pengawasan

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB memperketat pengawasan PNS selama Ramadhan sehingga produktivitas atau kinerjanya tetap terjaga. Pelayanan kepada masyarakat pada Ramadhan bukan justru turun , karena saat ini masyarakat sudah cerdas dengan menuntut pelayanan yang lebih baik.

“Selama puasa ini pimpinan mengharapkan produktivitas kinerja PNS tetap, tidak ada perubahan, pelayanan masyarakat bukan justru turun. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas menuntut pelayanan yang lebih baik, itulah yang kita akomodir,” terang Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirma-

si, Senin (15/7) siang.

Menurutnya, pengawasan PNS lingkup Pemprov NTB selama bulan Ramadhan tetap dilakukan dengan melihat dan memantau absensi PNS di seluruh SKPD. “Pengaturan jadwal kerja itu sudah disesuaikan tinggal PNS menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Bagi yang tidak melak-

sanakan ketentuan itu dan terkena dalam sidak, tentu kita akan catat dan melaporkan ke pimpinan dan itu ditembuskan ke BKD untuk diberikan sanksi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada awal-awal Ramadhan ditemukan adanya PNS yang datang terlambat. Namun, dengan adanya absensi di masing-masing SKPD maka PNS

SEPAT Berbuka atau sahur tidak cukup hanya dengan mencoba menu khas Sumbawa, yakni singang. Tapi ada baiknya kita mencoba resep lain yang tidak kalah enak untuk berbuka atau sahur, yakni sepat. Berikut ini, kami sajikan bagaimana cara membuat sepat. Sepat tidak hanya untuk satu jenis saja, tapi bisa beragam.

(Suara NTB/nia)

MENINGKAT - Di bulan Ramadhan buku-buku tentang tafsir hingga Al Qur’an mulai banyak dicari para pembeli. Seperti di Toko Buku Airlangga Mataram ini, permintaan buku-buku tentang Agama Islam meningkat.

Cara Pembuatan ; Udang atau bandeng dibakar. Kemiri, bawang merah, tomat dibakar kemudian dihaluskan bersama. Mangga muda diparut halus dan campurkan pada bumbu halus. Campuran bumbu kemudian ditambahkan air matang dan aduk merata. Ikan/bandeng/udang dipanggang dan dimasukkan ke dalam kuah tersebut. Tambahkan terong panggang dan irisan blimbing wuluh.

Diberi perasan jeruk lokal Sumbawa.

Bila bahan dasar bandeng disebut sepat banang. Bila air putihnya diganti dengan santan disebut sepat santan pada sepat santan jarang digunakan asam muda. (sumber : BKP NTB)

Mataram (Suara NTB) – Memasuki bulan Ramadhan, omzet penjualan buku-buku bernuansa Islam mengalami peningkatan. Di salah satu toko buku di Mataram misalnya, masyarakat mulai banyak berburu bukubuku Islam, seperti cerita sejarah Islam, novel Islam dan tafsir Al Qur’an.

Fahrozi Salim admin toko buku Erlangga menyebutkan, selama bulan puasa ini omzet penjualan bukunya meningkat hingga 25 persen. Semakin banyaknya permintaan buku-buku Islam, seperti tafsir Al-Quran yang banyak diincar pengunjung, menjadi salah satu penyebab meningkatnya penjualan bukubuku Islam di bulan suci.

“Dari awal puasa sampai sekarang penjualan buku-buku Islam sudah mencapai Rp 11 Juta. Terutama pada penjualan Al Qur’an, bulan puasa ini semakin meningkat karena banyak yang cari,” terangnya pada Suara NTB, Senin (15/7).

Untuk memenuhi per-

mintaan pasar, pihak toko buku sudah mengantisipasi lonjakan permintaan dengan menambah stok buku. Khususnya buku-buku tafsir dan kitab suci Al-Quran yang semakin laris diborong saat Ramadhan seperti sekarang ini.

Saat menjalankan ibadah puasa, sebagian besar umat Islam lebih memilih memanfaatkan waktu luang mereka untuk beribadah serta membaca buku.

Momen Ramadhan juga biasa dimanfaatkan untuk memperdalam ajaran Islam, baik melalui pengajian ataupun melalui buku-buku bacaan Islam.

Devi misalnya, mahasiswi smester akhir IKIP Mataram ini lebih memilih mengisi waktu puasanya dengan membaca berbagai buku. Menurutnya, membaca buku-buku berisi tuntunan Islam dan buku yang menginspirasi, lebih bermanfaat, daripada sekadar ngerumpi atau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. “Daripada di rumah ngak ada kerjaan mending membaca buku-buku Islam yang inspiratif,” sarannya. (nia)

Hari Ini, STQ Korpri Dibuka

Bahan : · Siapkan ½ kilogram udang. Atau jika ingin membuat jenis makanan lain, bisa menyiapkan ikan bandeng atau ayam Bumbu : · 8 siung bawang merah · 3 siung bawang putih · 5 buah kemiri · 5 buah cabai · Garam secukupnya · Gula secukupnya · Mangga muda/buah asam muda · 2 buah terong dibakar

pulang pada jam 11.00 WITA. Untuk hari Senin-Kamis, PNS masuk pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.30 WITA, sementara waktu istirahat sejak pukul 12.00-13.00 WITA. Sedangkan untuk hari Jumat, PNS masuk pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 16.30 WITA, sementara waktu istirahat sejak pukul 11.30 – 13.30 WITA. Sementara itu, untuk SKPD yang bersifat layanan umum seperti rumah sakit, pimpinannya diminta mengatur peugasan pegawai sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. (nas)

Ramadhan, Penjualan Buku Islam Meningkat

Hal yang harus dihindari · Segala bentuk makanan yang digoreng, berlemak, dan rasanya asam (termasuk buah) sebaiknya tidak dikonsumsi selama puasa. · Makanan ekstra pedas dan makanan olahan juga harus dijauhi jika Anda adalah penderita maag yang berpuasa. · Makanan yang terlalu manis dan karbohidrat olahan, mis alnya roti. · Segala jenis minuman berkafein, seperti teh, kopi, dan soda.

Bahkan meskipun tidak menderita maag, minuman terse but juga perlu dihindari demi mencegah dehidrasi. · Rokok, karena bisa memperparah maag. · Obat-obatan yang memperburuk kondisi peradangan dalam lambung.

Hal yang dianjurkan · Konsumsi makanan yang bisa dicerna secara lambat oleh tubuh ketika sahur demi menahan agar perut kenyang leb ih lama. · Makanlah kurma yang kaya akan serat, karbohidrat, kali um, dan magnesium. · Nikmati kacang almond yang mengandung protein dan se rat. · Pisang juga termasuk sumber karbohidrat, kalium, dan magnesium yang baik. · Pilih makanan yang dipanggang daripada yang digoreng. · Saat berbuka, makan pelan-pelan dalam porsi kecil. Jika masih lapar, lanjutkan makan setelah Tarawih. · Jangan melewatkan sahur demi mencegah maag kambuh di siang hari. · Jika perlu, konsumsi obat maag yang sudah disetujui oleh dokter. · Minumlah air sebanyak mungkin saat sahur dan berbuka. · Minum susu ketika sahur juga dianjurkan demi meredakan kondisi peradangan di dalam lambung.

Biasanya, kondisi asam lambung meningkat di siang hari.

Jadi Anda sebaiknya mewaspadai gejala maag yang muncul ketika berpuasa. Karena Anda paling mengenal kondisi tubuh sendiri, tidak perlu memaksakan jika memang tidak sanggup berpuasa karena menderita maag. (berbagai sumber)

yang datang terlambat tersebut tidak akan bisa mengelak, karena rekap absensi tersebut juga dipegang oleh Satpol PP. Hal seperti ini, katanya, rutin dilakukan bukan hanya pada saat bulan puasa, tapi pada bulan lain. “Laporan kita kepada pimpinan itu bersyarat agar dilakukan tindakan kepada oknum PNS yang melanggar ketentuan,”tegasnya.

Ibnu Salim menjelaskan sesuai dengan surat edaran Gubernur, bagi SKPD yang memberlakukan lima hari kerja, pada hari pertama pelaksanaan puasa seluruh PNS masuk jam 08.00 WITA dan

(Suara NTB/ham)

AMBIL NOMOR UNDI - Beberapa peserta STQ Korpri sedang mengambil nomor undi pada panitia di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (15/7).

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dijadwalkan membuka Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Korpri ke VIII di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/7) ini. STQ ini merupakan kegiatan rutin dan tetap digelar setiap bulan Ramadhan yang diikuti PNS lingkup Pemprov NTB, perwakilan dari kabupaten/kota dan instansi vertikal di daerah ini.

‘’Kegiatan STQ ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap bulan Ramadhan.

Acara ini akan digelar mulai Selasa tanggal 16 Juli hingga 20 Juli 2013 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB,’’ ungkap Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB Tri Budiprayitno, di ruang kerjanya, Senin (15/7).

Sebagaimana kegiatan sebelumnya, ungkapnya, selain diikuti PNS dari SKPD mau-

pun perwakilan kabupaten/ kota juga diikuti Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB. Namun, keikutsertaan kepala SKPD tersebut sifatnya hanya ekshibisi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri NTB Ashari, SH, MH. Menurutnya, STQ Korpri yang digelar rutin setiap tahun ini akan semakin menambah keimanan bagi peserta. Bagi para juara 1 hingga 3, ujarnya, akan diberikan penghargaan berupa melaksanakan ibadah umrah. ‘’Untuk juara STQ Korpri tahun 2012, kita rencanakan pergi umrah tahun ini. Sementara untuk juara STQ Korpri tahun 2013 kita rencanakan tahun 2014 dan kita alokasikan melalui APBD murni,’’ tandasnya.

Sementara di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, pihak panitia sedang menggelar technical meeting dirangkai dengan pengambilan nomor undi peserta yang akan tampil.

Mereka dengan tertib mengambil nomor undimpada panitia pelaksana. (ham)

(Suara NTB/use)

MANCING - Menunggu waktu berbuka, warga di Palibelo Bima mengisi waktu dengan memancing.

Menunggu Buka Puasa dengan Memancing Bima (Suara NTB) Di bulan suci Ramadhan, banyak cara yang dilakukan oleh umat Muslim untuk menunggu waktu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga di kawasan tambak Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Untuk menunggu waktu berbuka, sejumlah masyarakat ini memilih untuk memancing.

Salah satu warga yang dite-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Giri Menang at 4 ruangan yang terdiri rupa, sehingga menjadi ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 (Suara NTB) dari ruang laboratorium, rugunan yang kokoh dan telah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Keberadaan Pondok Pe- diuji kekuatannya. ang perpustakaan dan ru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 santren (Ponpes) Darunnaang belajar bagi siswa MA. Pengasuh Ponpes Darunna1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 jah Nahdlatul Ulama (NU) jah Duman Lingsar KH. Mu‘’Sementara di lantai atas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Lingsar Lombok Barat hammad Anwar, MZ, mendipergunakan sebagai tem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 memberikan kontribusi be- jelaskan, selama Ramadhan, pat shalat berjamaah hing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 sar bagi pengembangan ag- masjid tersebut tetap disemaga pengajian umum yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 ama Islam di Pulau Lomdisampaikan tokoh agama rakkan dengan berbagai keg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 bok, khususnya di bagian iatan agama, baik yang meliatau staf pengajar di pon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 utara. Ponpes yang berloka- batkan santri dari ponpes sepes tersebut,’’ ujarnya pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 si di Desa Duman Lingsar tempat juga masyarakat Suara NTB di Ponpes 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 ini terdapat Madrasah umum. ‘’Pengajian tetap digeDarunnajah, Senin (15/7).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Di lokasi ini sudah ada lar di tempat tersebut.

Baik Ibtidaiyah (MI) setingkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Rumah Sehat Baznas SD, Madrasah Tsanawiyah santri dan masyarakat umum.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 NTB. Keberadaannya dijamaah dari (MTs) setingkat SMP dan Kalau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 harapkan mampu mempermasyarakat umum digelar 2 Madrasah Aliyah (SMA).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 mudah para mustahiq Di dalam kompleks ini kali seminggu, yakni Ahad pagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 memperoleh pelayanan terdapat satu masjid yang dan Jumat siang,’’ terangnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 (Suara NTB/ham) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 kesehatan yang baik. Teruhanya memiliki satu huruf, pada Suara NTB di Kantor GuTEMPAT WISATA - Masjid N di Kompleks Ponpes Darunnajah Duman Lingsar Lo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 tama yang sifatnya metode yakni Masjid N (bahasa bernur NTB belum lama ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 bar.

Masjid ini selain dijadikan untuk beribadah juga dijadikan sebagai tempat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 pengobatan secara herbalis Diakuinya, pembangunan Arab Nun). Masjid yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 wisata religi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 dan refleksi. Di lokasi ini dibangun beberapa waktu Masjid N tidak hanya dijadikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Sementara Heny salah ada juga metode pengobalalu ini dirancang sebagai sebagai tempat beribadah, tapi masjid yang terdiri satu huruf. Di kembali pada nurun na alan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 bangunan yang ramah dijadikan sebagai tempat berwi- mana, di dalam masjid ada satu nur (cahaya di atas cahaya). satu staf pengajar di MI tan dengan cara bekam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 lingkungan. Bangunan ini sata, khususnya wisata religi. tempat untuk melihat cahaya Nurun na alannur terurai di Darunnajah NU Duman Ling- yang bercermin pada me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 dibangun menggunakan Menurutnya, banyak orang yang berwarna-warni dan sudah masjid ini,’’ klaim Ketua Hari- sar, menjelaskan, masjid terse- tode pengobatan yang di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 an Badan Amil Zakat Nasion- but terdiri dari 2 lantai. Di lakukan Nabi Muhammad batu bata, pasir dan semen menyebut nama Masjid N meru- di-design sedemikian rupa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 lantai dasar, ujarnya, terdap- SAW. (ham) ‘’Jadi di masjid itu bisa al (Baznas) Provinsi NTB ini. yang diatur sedemikian pakan satu-satunya nama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

Masjid N Lingsar sebagai Tempat Wisata Religi

mui, Andi (19) yang ditemui Minggu (14/7) sore lalu, mengaku sengaja datang memancing untuk menunggu waktu berbuka puasa. Menurutnya, dengan memancing, selain tak merasakan waktu berjalan namun juga mendapatkan hasil.

Diakuinya, dirinya tak datang sendirian. Dia sengaja datang bersama sejumlah keluarga lainnya, termasuk kakak iparnya.

Hasilnya, mereka mendapat hasil tangkapan yang lumayan dan bisa dijadikan untuk keperluan berbuka atau sahur. “Hasil pancingan ini langsung jadi menu berbuka juga,” katanya.

Memancing, menurut Andi banyak manfaatnya, selain meregangkan saraf, Mahasiswa semester 3 STKIP Bima ini juga dengan memancing juga menghindarkan perbuatan negatif yang dilarang agama saat berpuasa serta bisa bersilaturahmi dengan warga dari desa lainnya.

Sebab, selain mereka juga banyak warga lainnya yang memiliki profesi berbeda namun memiliki hobi yang sama. mulai dari PNS, sopir truk hingga petani Hal senada juga diungkapkan Agus yang ditemui di tempat yang sama. Menurut Agus memancing merupakan kegiatan yang mengasyikkan terlebih di saat bulan puasa seperti ini. Selain untuk meregangkan syaraf, dia juga mendapatkan ikan untuk disantap. Namun menurut pemuda ini, memancing juga tak terlalu sering dilakukannya saat puasa. terkadang dia juga ngabuburit dengan berjalan-jalan di jalan baru yang merupakan tempat tongkrongnya anak muda di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. (use)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Pemilu 2014 Miskin Wajah Baru

18 Orang Tewas

Polri Periksa 11 Saksi Kericuhan Nabire

Jakarta (Suara NTB) Bagi para penggandrung perubahan nasional, boleh kecewa. Setidaknya, beberapa pengamat politik menegaskan, Pemilu 2014 nanti masih diborong wajah yang itu-itu saja, alias miskin wajah baru dan tokoh pembaharu.

Pernyataan ini menepis anggapan akan banyak bermunculan wajah baru yaitu calon alternatif dari nonpartai pada Pemilu 2014.

“Sebagian besar partai politik masih saja mencalonkan orang-orang lama dari internal partai. Kemungkinan muncul wajah baru, yaitu konvensi Demokrat dan isu Megawati berencana menggandeng Jokowi,” ujar pengamat politik dari Universitas Moestopo (Beragama), Usmar Ismail, di Jakarta, Senin.

Megawati Soekarnoputri memiliki catatan khas: tidak pernah menjadi menteri melainkan langsung wakil presiden, lalu menjadi presiden, dan dua kali kalah dalam putaran Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada 2009, dia kalah lagi dari bekas anak buahnya di kabinet, Susilo Yudhoyono, yang kini menjadi presiden keenam Indonesia. Megawati Soekarnoputri tidak pernah hadir pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, di Istana Merdeka, pasca kepemimpinannya.

Dia memilih menyelenggarakan sendiri upacara serupa di Kantor DPP PDI Perjuangan yang dia pimpin, sementara BJ Habibie yang juga pernah menjadi presiden dan banyak berdomisili di luar negeri, lebih sering hadir.

“Untuk saat ini, mungkin akan sulit bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari nonpartai untuk mendapatkan 20 persen suara pemilih karena masingmasing partai politik sudah memiliki jumlah pendukung tetap,” kata Ismail.

Sebelumnya, Institute for Transformation Studies (Intrans) melakukan riset bertema persepsi dan sikap pemilih terhadap asosiasi dan atribut kandidat presiden dan wakil presiden pada 2014.

Salah satu fakta dari hasil jajak pendapat dengan metode kualitatif tersebut menunjukkan responden lebih memilih pemimpin muda ketimbang pemimpin yang sudah senior.

“Akademisi melihat pemimpin yang kompeten tidak berdasarkan usia namun berdasarkan pengalaman, keberanian mengambil keputusan, serta memiliki rekam jejak yang baik,” lanjut Usmar.

Namun, katanya, tidak menutup kemungkinan wajahwajah baru dengan ide-ide inovatif untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan akan menggantikan dominasi wajah lama tersebut.

Kehadiran wajah baru merupakan alternatif dari kebosanan masyarakat akan capres dan cawapres yang itu-itu saja.

Dominasi tersebut sangat mungkin terjadi apabila calon pemimpin muda dapat menarik suara sekitar 30 persen pemilih pemula, lanjut Ismail. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Kepolisian RI saat ini masih memeriksa 11 saksi untuk mengusut kericuhan saat final pertandingan tinju yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia karena berdesakan keluar dari gedung.

(Suara NTB/ist)

Timur Pradopo

Jakarta (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan kuasa hukum terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq, dengan perbedaan pendapat.

“Menyatakan sah surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai dasar pemeriksaan dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan perkara,” kata Ketua Majelis Hakim, Gusrizal, saat membacakan putusan sela, Senin.

Dalam nota keberatan mereka, kuasa hukum Luthfi antara lain menyatakan bahwa dakwaan terhadap Luthfi bertujuan untuk menjatuhkan Partai Keadilan Sejahtera karena KPK melakukan tebang pilih dan PKS yang sekarang ditebang.

“Itu bukan materi keberatan sehingga harus dikesampingkan,” kata Gusrizal tentang keberatan itu.

Hakim juga menyatakan beberapa keberatan kuasa hukum Luthfi harus dibuktikan, termasuk soal penyadapan yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan bahwa bukan penyelenggara negara yang terbukti mempengaruhi pegawai Kementerian Pertanian dalam perkara itu.

“Hal itu bukan materi keberatan serta merupakan ruang lingkup pembuktian

150 dari Polri.

“Tentunya kita akan lakukan langkah-langkah audit pemeriksaan lebih dalam. Kemudian hari ini Kapolda sudah di lokasi dari Jayapura. Kemudian bantuan pengamanan tambahan untuk keamanan di Nabire 300 dari TNI dan 300 dari Brimob Polda Papua,” kata Timur.

Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah merasa pri-

perkara sehingga keberatan harus dikesampingkan,” tambah Gusrizal.

Namun Gusrizal menambahkan bahwa hakim anggota memiliki perbedaan pendapat dalam membuat putusan tersebut.

“Hakim anggota 3 dan 4 mengakukan perbedaan pendapat khusus mengenai kewenangan jaksa penuntut umum KPK mengenai kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang,” kata hakim anggota, I Made Hendra.

Made Hendra menjelaskan, penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah jaksa yang berada di bawah jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi.

“Jaksa KPK tidak termasuk di bawah Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga wewenang penuntutan TPPU harus diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat,” tambah dia.

Anggota majelis hakim ke4, Joko Subagio, mengatakan bahwa organ pemerintah tidak bisa menganggap sendiri dirinya punya wewenangan.

“JPU KPK tidak punya kewenangan untuk mengajukan penuntutan pencucian uang ke pengadilan sehingga TPPU dalam dakwaan ke-2 dan ke-3 haruslah tidak dapat diterima,” jelasnya. Atas putusan tersebut pengacara Luthfi pun mengajukan per-

(ant/bali post)

DIDAKWA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, didakwa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian dalam perkara pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian lawanan.

“Kami mengajukan perlawanan,” kata kuasa hukum Luthfi, M. Asegaf. Sementa-

ra jaksa KPK, Muhibuddin, menyatakan tetap akan melanjutkan perkara. “Kami tetap melanjutkan perkara,

dissenting opinion akan dijawab dengan perlawanan bersamaan dengan penuntutan,” katanya. (ant/bali post)

Wajar Presiden Menegur Menteri

(Suara NTB/ist)

Tak Perlu Penghapusan PP Akibat Kerusuhan Tanjung Gusta

(Suara NTB/ist)

“Korban terakhir 18 meninggal. Semua korban terinjak-injak di dalam gedung karena pintu tidak mampu menampung (penonton keluar-red),” katanya.

Kapolri mengatakan berdasarkan laporan pintu keluar di gedung itu hanya dua.

Mengenai petugas pengaman saat acara berlangsung, Kapolri mengatakan petugas keamanan dikerahkan sekitar 250 personil masing-masing 100 dari TNI dan

Hakim Tolak Keberatan Luthfi Hasan Ishaaq

Jakarta (Suara NTB) Aparat Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) meringkus dua orang berinisial YA dan BT yang diduga terlibat pembunuhan mahasiswa Bina Nusantara (Binus) bernama Ong Lucky Mustofo alias Ong. “Tersangka berteman dengan korban menggunakan narkoba,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Senin.

Rikwanto mengatakan awalnya pelaku dan korban menggunakan narkoba jenis putaw di rumah YA, kemudian korban mengalami kejang karena diduga overdosis.

Karena panik melihat korban sekarat, kedua pelaku menyimpan korban di tempat sampah Jalan Kemandoran II RT013/03, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Slamet Riyanto, mengungkapkan hasil visum menunjukkan pada bagian kepala korban ada luka akibat kekerasan.

“Kita masih dalami temuan luka akibat benda tumpul pada kepala korban,” ujar Slamet.

Jasad Ong ditemukan dengan posisi duduk di bak sampah Jalan Kemandoran 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (4/6), dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. (ant/bali post)

Pramono Anung

“Ada 11 yang diperiksa.

Kapolda sudah di Nabire dan sejak jam 12 malam tadi sudah bisa dikendalikan,” kata Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Kapolri mengatakan kericuhan terjadi saat akhir kejuaraan oleh kelompok yang tidak puas dan mengakibatkan para penonton yang berjumlah 1.500 orang berebut keluar dari gedung.

hatin atas hal tersebut dan menyampaikan duka yang mendalam.

“Kapolda saya sudah minta untuk terus antisipasi terhadap perkembangan apabila mungkin nanti bisa berkembang lebih lanjut,” kata Djoko.

Namun hingga Senin (15/7) siang, kata Djoko, perkembangan situasi di Nabire baik dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pasti ada evaluasi.

Biasanya kalau ada keramaian itu ada ijin keramaian baik dari kepolisian atau Pemda,” katanya. (ant/bali post)

Putusan Sela

Polisi Ringkus Dua Tersangka Pembunuh Mahasiswa Binus

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan peristiwa kerusuhan di LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara tak perlu berujung pada penghapusan Peraturan Presiden (PP) 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi bagi terpidana korupsi, narkotika dan terorisme.

“Saya berpandangan kejadian itu tidak harus menjadi satu tonggak mengubah PP 99 tahun 2012. Yang ada di Tanjung Gusta melakukan tindakan korupsi kecil sekali dan paling banyak tindak pidana murni. Sehingga kemudian ini dijadikan satu alasan memperlemah pemerintah,” kata Pramono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Ia menilai, PP 99 Tahun 2012 sudah cukup baik dan tak perlu dicabut.

“Kalau saya lihat PP 99 tahun 2012 itu cukup baik agar orang jera dalam melakukan korupsi,” katanya.

Pramono meminta pemerintah untuk lebih tegas dan menjalankan PP 99 tahun 2012 tersebut. Bila PP 99 tahun 2012 itu dicabut, justru akan melemahkan dan merugikan pemerintah.

“Ini adalah pilihan pemerintah apakah kemudian ragu-ragu atau maju terus,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu. (ant/bali post)

Halaman 11

Marzuki Alie

Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat menegur Menteri Perdagangan Gita Wirjawan atas lambannya penanganan impor daging dan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok.

“Kewajiban presiden ya menegur menterinya.

Saya rasa wajar presiden menegur menterinya,” kata Marzuki di

Konflik Syiah di Sampang

Pemerintah Prioritaskan Upaya Rekonsiliasi Jakarta (Suara NTB) Pemerintah memprioritaskan upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik antara kelompok penganut Syiah dengan masyarakat setempat di Sampang, Madura, Jawa Timur.

“Proses ketiga yang dikerjakan adalah rekonsiliasi.

Mempertemukan kelompok yang bersengketa. Ini sedang berjalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin sore.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjuk Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A’la sebagai ketua tim yang membantu proses rekonsiliasi tersebut.

Seiring dengan jalannya rekonsiliasi, warga yang semula mengungsi di GOR Sampang sementara dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo.

“Saat ini mereka ada di rumah susun Sidoarjo, jumlahnya 235 jiwa atau 69 kepala keluarga,” katanya.

Pemindahan sementara ke Sidoarjo, kata Djoko, sematamata demi alasan kemanusiaan.

“Apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya penyelamatan bagi warga tersebut, sifatnya adalah kemanusiaan,” katanya.

Selama berbulan-bulan, katanya, warga yang mengungsi hidup di gedung olahraga dengan fasilitas yang tidak memadai untuk kehidupan seharihari. (ant/bali post)

Jakarta, Senin.

Marzuki menilai teguran itu demi kepentingan rakyat. “Tugas pemerintah untuk stabilkan harga,” kata dia.

Dia kembali mengingatkan pemerintah untuk membuat instrumen yang bisa mengintervensi pasar guna melindungi rakyat dari mahalnya harga-harga kebutuhan bahan pokok.

“Kita sekarang menganut pasar bebas, tapi kalau ingin melindungi rakyat harus ada instrumen untuk melindungi. Kalau hanya menghimbau, memanggil, tak akan bisa

jalan,” kata Marzuki seraya mengatakan instrumennya adalah Bulog.

Menurut dia Bulog harus diberi kewenangan cukup dan kepercayaan untuk operasi pasar. “Pemerintah harus ambil kebijakan agar tidak terjadi lagi harga yang tinggi karena ini akan berlangsung lama,” kata Marzuki.

Belum lama ini Yudhoyono menegur Gita Wirjawan karena lambatnya birokrasi izin impor daging yang membuat pasokan daging tak bertambah, sehingga harga sulit turun. (ant/bali post)

Priyo Nilai ICW Berlebihan Sumedang (Suara NTB) Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) sering salah mengerti dan merespon balik secara berlebihan soal suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Silakan baca dan cermati surat yang dikirim ke presiden,” kata Priyo dalam pernyataan tertulisnya yang dikirimkan melalui surat elektronik dari Jakarta, Senin.

Priyo membantah berinisiatif membantu terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dalam surat yang dia kirimkan ke Yudhoyono, sebagaimana diasumsikan oleh ICW. Surat yang disampaikan ke Presiden Yudhoyono, katanya, sebatas menyampaikan kewajibannya sebagai pimpinan DPR untuk meneruskan surat aspirasi ke pihak-pihak terkait.

Menurut Priyo, surat yang dikirimnya ke Presiden Yudhoyono adalah surat

pengaduan biasa yang diteruskan kepada presiden dan menteri terkait.

“Silakan presiden dan menteri menyikapinya sesuai dengan aturan perundangan, tidak ada embel-embel apa pun,” tukasnya.

Sebagai pimpinan DPR, Priyo mengaku menandatangani ratusan surat serupa yang bersumber dari pengaduan masyarakat termasuk pengaduan dari mantan Panglima GAM tentang konflik agraria.

“Itu tugas konstitusi. Sekarang bola ada di pe-

merintah mau diapakan,” ucap Priyo.

Ketua DPR Marzuki Alie, kata Priyo, sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang telah dia lakukan. (ant/bali post)

Priyo Budi Santoso (Suara NTB/ist)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2013

Kerusuhan Melanda Irlandia Utara Belfast Para perusuh melemparkan bom molotov, batu bata, botol dan kembang api dilemparkan ke arah polisi pada malam ketiga kekerasan di Irlandia Utara, lapor Reuters.

Para demonstran membuat barikade di sepanjang sebuah jalan dan membakar sebuah mobil dalam bentrok yang dipicu hari Jumat lalu oleh rute konvoy warga Protestan.

Ribuan warga Protestan pro-Inggris menggelar konvoy setiap tahun yang kerap memicu kekerasan sektarian karena warga Katolik yang umumnya menginginkan bergabung dengan Republik Irlandia menganggap parade warga Protestan itu sebagai provokasi.

Perjanjian damai 1998 hampir mengakhiri konflik sektarian yang bertahun-tahun lamanya di negara bagian Inggris itu.

Namun wilayah ini tetap dilanda kekerasan, terutama dipicu oleh parade Orange yang menandai kemenangan kaum Protestan terhadap Raja Katolik di daerah ini ratusan tahun lalu.

Polisi Inggris menambah kekuatannya, sedangkan baik Orde Orange Protestan yang mengorganisasi parade dan kelompok antipemerintah, menyerukan massa tenang. “Sangat penting di sini untuk berkepala dingin di tengah situasi saat ini dan saya harap orang akan mematuhi pengumuman dan pernyataan Orange Institution bahwa orang mesti menghindari kekerasan,” kata Peter Robinson, atas nama pemerintah Inggris.

Para peserta parade Protestan yang tidak sedang dengan keputusan pemerintah yang melarang mereka melalui jalan yang membagi dua komunitas, mulai melemparkan batu bata dan botol ke arah polisi Jumat lalu, yang dijawab polisi dengan meriam air dan peluru karet.

44 orang polisi terluka selama pekan lalu, sementara 49 orang ditahan yang seorang diantaranya masih berumur 10 tahun, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mesir Bekukan Aset Pemimpin Ikhwanul Muslimin Kairo Jaksa penuntut umum Mesir memerintahkan pembekuan aset-aset milik 14 petinggi kelompok Islam, termasuk di antaranya sembilan pemimpin Ikhwanul Muslimin.

Pembekuan aset itu merupakan bagian dari perintah penyelidikan dari jaksa penuntut umum Hisham Barakat pada Minggu (14/7). Menurut sumber kehakiman yang dikutip kantor berita AFP, pembekuan aset tersebut berdampak pada sembilan pemimpin Ikhwanul Muslimin, termasuk Mohamed Badie, serta lima anggota kelompok Islam lain.

Perintah itu disampaikan

sehari setelah penuntut menerima pengaduan soal presiden terguling Mohamed Moursi, Badie dan anggota senior kelompok Islam yang lain terkait kegiatan mata-mata, serta menghasut untuk melakukan kekerasan dan kerusakan.

Moursi belum tampil di depan publik sejak penggulingannya 3 Juli lalu, yang memicu aksi kekerasan di Mesir. Aksi kekerasan terburuk sejak kudeta militer terjadi di luar

markas Garda Republik, Kairo, Senin lalu, tempat 53 orang, kebanyakan pendukung Moursi, terbunuh dalam apa yang digambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai pembantaian oleh aparat keamanan.

Sementara itu, setidaknya dua orang tewas dan 14 lainnya terluka pada Senin pagi di Provinsi Sinai Utara, Mesir, ketika tersangka gerilyawan menggunakan roket peluncur granat untuk meny-

tergulingnya presiden Moursi.

Pertempuran pecah di daerah Al-Wifaq, di Sinai utara, setelah gerilyawan gagal mencoba meledakkan sebuah kendaraan polisi dengan bahan peledak. Bentrokan antara kelompok bersenjata dan tentara itu kini sedang berlangsung, kata sumber tersebut.

Para tetua Badui mencoba untuk membicarakan gencatan senjata.

Semenanjung Sinai yang bergolak, adalah tempat bagi resor mewah Laut Merah Mesir, yang dilanda gelombang kekerasan sejak penggulingan Moursi pada 3 Juli. (ant/bali post)

Snowden Belum Ajukan Suaka

Lebih 40.000 Pendukung Oposisi Kamboja akan Unjuk Rasa Phnom Penh Lebih dari 40.000 pendukung oposisi akan menggelar unjuk rasa di bandara ibu kota, Jumat, untuk menyambut kembalinya pemimpin mereka yang baru diampuni Sam Rainsy, kata Yim Sovann, juru bicara Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).

Dia menyampaikan rencana itu selama kampanye pemilu di Taman Kebebasan di Phnom Penh City, Minggu, seperti yang dilaporkan Xinhua. Sam Rainsy, pemimpin CNRP di pengasingan, mengumumkan di laman Facebook-nya pada Sabtu bahwa ia akan tiba di Bandara Internasional Phnom Penh pada 19 Juli setelah menerima pengampunan kerajaan dari Raja Norodom Sihamoni, Jumat.

Sam Rainsy, 62 tahun, meninggalkan Kamboja pada akhir tahun 2009 sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara secara in absentia atas dua tuduhan - menghapus tiang perbatasan dan menerbitkan peta palsu perbatasan dengan Vietnam, selain menuduh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Hor Namhong menjadi anggota Demokrat Kampuchea.

Hor Namhong mengatakan, Sabtu, bahwa pemberian pengampunan kerajaan untuk Sam Rainsy bukan karena tekanan internasional, namun komitmen Perdana Menteri Hun Sen terhadap unifikasi nasional dan pemilu bebas, adil dan demokratis pada 28 Juli.

Dr Chheang Vannarith, dosen Studi Asia Pasifik di Universitas Leeds di Inggris, mengatakan kembalinya Sam Rainsy sebelum pemilu pasti akan memperkuat kampanye partai oposisi. “Dia bisa memobilisasi pendukungnya dengan kecepatan yang lebih cepat,” katanya kepada Xinhua. “Ada peningkatan popularitas terutama di kalangan pemuda.”

Namun, kata dia, tidak diragukan lagi, partai oposisi tidak bisa mengalahkan Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa (CPP) dari petahana Perdana Menteri Hun Sen dalam pemilu mendatang. Delapan partai politik akan bertarung dalam pemilihan umum dengan sekitar 9.670.000 orang yang berhak memilih. (ant/bali post)

erang bus yang membawa pekerja di sebuah pabrik semen.

Reuters melaporkan sumber-sumber keamanan dan medis mengatakan bus tersebut ditembaki di kota El Arish, di pusat serangan gerilyawan di wilayah tanpa hukum yang berbatasan dengan Israel dan Jalur Gaza sejak Presiden Mesir Mohamed Moursi digulingkan oleh militer pada 3 Juli.

Sumber keamanan yang dikutip AFP juga mengatakan bahwa orang-orang bersenjata bentrok dengan tentara Mesir pada Minggu di dekat perbatasan Israel, dalam kekerasan terbaru yang meletus di semenanjung Sinai sejak

(ant/bali post)

MARIYUANA - Seorang polisi Kolombia menjaga paket mariyuana dengan berat 2,2 ton saat ditunjukkan kepada media, di Miranda, bagian Cauca, Colombia, Senin (21/3).

Polisi Kolombia Sita 3,4 Ton Ganja Bogota Polisi Kolombia, Minggu (14/7), menyatakan mereka telah menyita lebih dari tiga ton ganja di empat tempat berbeda di satu kota kecil di Departemen Magdalena di bagian utara negeri tersebut.

Polisi mengatakan di dalam satu siaran pers bah-

wa 3,436 ton barang haram selundupan ditemukan dalam proses pengeringan, berkat keterangan dari satu sumber.

Ganja tersebut, menurut pihak berwenang, milik satu kelompok penjahat terorganisir yang dikenal dengan nama Los Urabenos dan aktif di daerah setempat di negara Andea itu.

Ganja itu siap dipres, dikemas dan dikirim untuk didistribusikan, kata polisi sebagaimana dikutip dari Xinhua, Senin pagi. Namun pernyataan tersebut tidak menjelaskan apakah ada orang yang ditangkap sehubungan dengan penyitaan itu. (ant/bali post)

Moskow Edward Snowden belum mengajukan permintaan suaka sementara kepada Rusia kendati sudah berjani pekan lalu, kata para pejabat Rusia seperti dikutip AFP. Snowden menyampaikan pernyataan pertamanya ke publik setelah tiga pekan bersembunyi di bandara Moskow, ketika bertemu satu kelompok HAM Rusia dan tokoh-tokoh Rusia di bandara yang sejak 23 Juni menjadi pengungsian sementaranya. Kepala Biro Migrasi Federal (FMS) Rusia Konstantin Romodanovsky mengatakan belum ada permohonan suaka dari Snowden.

“Sampai hari ini tidak ada permohonan dari Edward Snowden,” kata Romodanovsky kepada Interfax. Interfax melaporkan Snowden memiliki sebuah ruangan di sebuah hotel dalam wilayah transit bandara Sheremetyevo dan bahkan akses ke ruang istirahat khusus staf pabean. “Snowden dijaga baik di dalam hotel itu maupun di ruangan ini,” lapor Interfax mengutip satu sumber.

Sementara itu, Brazil mungkin segera mengharuskan perusahaan Internet menyimpan data komunikasi di dalam negeri itu sebagai reaksi atas laporan Amerika Serikat secara luas memata-matai lalu lintas Internet dan telepon di seluruh Amerika Latin.

Ini buntut dari pengungkapan program spionase Amerika Serikat oleh bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden. “Yang ideal nanti,

bagi semua perusahaan ini ialah menyimpan data mereka di dalam negeri sehingga itu bisa tersedia, kalau saja sistem kehakiman Brazil memintanya,” kata Menteri Komunikasi Brazil, Paulo Bernardo Silva, kepada harian O Estado de Sao Paulo, untuk berita Minggu (14/7).

Silva mengatakan perusahaan internet global sekarang menyatakan mereka tak bisa menyediakan keterangan buat sistem kehakiman sebab arsip mereka disimpan di luar negeri. Penyimpanan data digital di dalam wilayah hukum Brazil adalah masalah kedaulatan nasional.

Silva menyatakan komunikasi di Brazil rentan terhadap pengawasan gelap, sebagian, karena server pusat Internet negeri tersebut berada di belahan Bumi utara. Pemerintah berencana menanam modal pada jaringan internet nasional dan mendorong pembaruan sehingga PBB, bukan Amerika Serikat, yang mengelola komunikasi global.

Jaringan itu juga akan membantu Brazil mempelajari kebijakan kerahasiaan perusahaan internet multinasional seperti Facebook dan Google guna memastikan kebebasan pribadi. Brazil sebelumnya menyerukan perusahaan internet multinasional memiliki pusat data di dalam negeri melalui keringanan pajak dan insentif lain. Namun Silva mengatakan, Brazil sekarang ingin menjamin data diperoleh melalui peraturan. (ant/bali post)

Kisah Para Pengirim Surat di Kabul (ant/bali post)

Unjuk rasa di Phnom Penh (ilustrasi).

Banyak jalan tak bernama dan rumah-rumah tak bernomor di Kabul, membuat tukang pos yang seharihari harus berani menghadapi ancaman bom bunuh diri berlaku seperti detektif untuk mengantar surat.

MOHAMMAD Rahim (46) berkeliling mengayuh sepeda tuanya di jalanan perbukitan yang koyak di Afghanistan.

Setelah 10 tahun menjalankan tugasnya, ia tidak pernah gentar mengantarkan surat ke alamat yang paling tidak jelas sekalipun.

“Ini kami menerima sepucuk surat untuk seorang pria yang tinggal di dekat rumah dokter Hasmat,” kata Rahim.

“Saya tidak tahu alamatnya, jadi mari kita lihat, bagaimana kita bisa menemukan alamat ini,” lanjut dia.

Petunjuk Rahim hanya nama penerima Mohammad Naeem, nama dokter dan petunjuk di balik amplop yang mengatakan “Puncak bukit Kart-e-Sakhi, di belakang gedung Kementerian Pertanian.”

Mengenakan topi bulu warna hitam, celana jin biru dan kaos warna ungu, serta potongannya yang khas, menjadikan dia sosok yang sering dikenali warga Kabul.

Ia mengawalinya dari lingkungan kantor pos terdekat dengan alamat tujuan dan mulai bertanya pada orangorang. “Bung, bisakah memberitahu saya di mana rumah dokter Hasmat?” teriak Rahim kepada seorang penjaga toko. “Naik ke atas bukit dan belok kanan,” jawabnya, maka Rahim pun memasuki jalanan berbatu.

Setelah lebih jauh, seorang pria mengatakan kepadanya: “Belok kanan, rumah ke tiga di sebelah kiri.” Setelah lama menunggu di luar gerbang, seorang perempuan berumur 40-an keluar. Istri Mohammad Naeem, yang menerima surat bagi suaminya.

“Kami mendapat surat dari Amerika, Kanada, Jerman dan Pakistan dan tukang pos selalu mengirimkannya tepat waktu,” katanya. Rahim mengirim puluhan surat setiap hari, melintasi barat dan barat daya Kabul, kota yang sudah berubah menjadi reruntuhan

setelah perang saudara brutal tahun 1992-1996.

Penduduk Kabul melonjak menjadi lima juta ketika banyak orang membanjiri kota untuk mencari pekerjaan dan melarikan diri dari peperangan melawan Taliban, membuat banyak rumah dan gubuk dibangun di tanah sengketa tanpa izin.

Namun hari-hari yang membingungkan mengenai pencarian alamat akan segera berakhir, setelah bulan lalu Kementerian Komunikasi menandatangani kesepakatan dengan pemerintah kota untuk menciptakan sistem alamat yang baru.

Seluruh jalan dan rumah akan diberi kode, nomor rumah dan dipetakan dalam proyek dua tahun yang oleh pemerintah diharapkan dapat meluas ke kota-kota lain.

Skema yang akan menggunakan penelusuran GPS itu akan membantu Rahim dan rekan-rekan sesama tukang pos seperti Khan Agha (42), yang bekerja di kantor pos pusat di daerah Shar-e-Naw. Bagi Agha, yang pertama kali mengirim surat 22 tahun lalu, peta alamat yang kacau menjadikan tugasnya sebagai

pekerjaan tersulit di dunia.

“Kami tidak peduli dengan kondisi lalu lintas, musim panas atau dingin, berkabut atau hujan, tetapi banyak sekali alamat tidak jelas, meskipun nomor telepon di sampul surat sangat membantu,” katanya.

“Kami menelepon dan mereka menjawab ‘Saya berdiri di sini’ lalu kami pergi dan menyerahkan suratnya.”

“Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani orang. Kami melihat di televisi, tukang pos di luar negeri dihargai karena menghubungkan pengirim dan penerima surat.”.

Pekerjaan itu lebih menantang bagi Agha, yang kehilangan mata kanan ketika bertugas sebagai tentara 20 tahun lalu, salah satu korban pertikaian yang puluhan tahun melanda Afghanistan.

“Saya tertembak di belakang kepala dan pelurunya menembus keluar di mata kanan saya,” katanya.

Mengaku bahwa luka itu masih terus menyulitkannya, Agha mengaduk tumpukan surat di lantai kantor pos untuk mencari surat-surat yang harus dikirim di lingkungan

tersebut. “Kami akan mengantar surat untuk Ny. Barbara di Sherpoor, sepucuk surat yang dikirim dari Jerman,” katanya.

Kerapkali ada surat yang hanya mencantumkan nama wilayah tanpa nama jalan dan nomor rumah. Setelah berkeliling hampir dua jam mencari alamat dengan bertanya pada lebih dari 12 orang berbeda, termasuk tukang roti, ia menemukan jalan sempit menuju penerima surat, seorang pegawai kesehatan.

Pekerjaan keras semacam itu tidak mendapat imbalan pantas di Afghanistan, yang memiliki 900 tukang pos di seluruh negeri dan 100 di antaranya di Kabul. Agha hanya menerima sekitar 5.000 Afghani atau 90 dolar per bulan, jauh dari cukup untuk memberi makan delapan anggota keluarganya.

Namun ia berharap dalam waktu dekat semua jalan di Kabul sudah memiliki nama dan nomer. “Ini adalah langkah baik kementerian untuk menciptakan sistem. Ketika proyek selesai, kami bisa lebih mudah melakukan pekerjaan,” katanya. (ant/bali post)