Snt16092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 160 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Paparkan Program Jagung di Rumah Transisi Jokowi

Program Jagung Dompu akan Dikloning, Bupati Bakal Diundang Lagi Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mendapat kehormatan untuk memaparkan program unggulan jagung di rumah transisi Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) di Jakarta. Kesuksesan program jagung yang dinilai sebagai hasil inovasi kebijakan dalam bidang ketahanan pangan akan dikloning menjadi program nasional. H. Bambang pun diminta untuk siap ke Jakarta lagi bila dipanggil tim transisi terkait programnya.

Kehormatan memaparkan kesuksesan program sapi, jagung, dan rumput laut (Pijar) di hadapan tim transisi

Jokowi – JK, Rabu (10/9) lalu, Drs H. Bambang M. Yasin diterima Deputi Bidang Inovasi Kebijakan untuk Ketahanan Pangan, Eko Putro Sandjojo.

Kesuksesan program jagung yang digalakkan Pemkab Dompu di bawah kepemimpinan Drs.H.Bambang M.Yasin dengan hanya memanfaatkan lahan tadah hujan berhasil membawa perubahan bagi Dompu. Lahan – lahan yang selama ini tidak termanfaatkan menjadi bernilai dengan ditanami jagung dan saat ini luas area tanam hingga 37 ribu ha dengan rata-rata produksi di atas 6 ton per ha.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ula)

BERJABAT TANGAN - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin berjabat tangan dengan Deputi Bidang Inovasi Kebijakan untuk Ketahanan Pangan Tim Transisi Jokowi - JK, Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Rabu (10/9) lalu usai memaparkan program jagung yang berhasil dikembangkan di Dompu.

(Suara NTB/Disbudpar NTB)

MASIH MEMIKAT - Bertumbuhnya destinasi-destinasi baru wisata di NTB khususnya Lombok, tak membuat kawasan wisata Senggigi kehilangan pamornya. Senggigi bagi wisatawan nusantara termasuk mancanegara, masih menjadi pilihan dan memikat untuk dikunjungi. Tampak pemandangan matahari terbenam di kawasan Pantai Senggigi yang dipotret beberapa waktu lalu.

Tak Diprioritaskan

Polda NTB Monitor Kasus BWS Loteng Mataram (Suara NTB) Meski redup dari pemberitaan media, namun pihak Polda NTB tetap memonitor penanganan kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat penghancur eceng gondok pada proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah. Pengawasan penyelidikan kasus ini sekadar memastikan apakah kasusnya berlanjut atau tidak. Apalagi sebelumnya ada penyampaian dari pihak Polres Loteng, kasus ini kurang menjadi prioritas.

TO K O H Mulai Merosot

H. Moch Ali Bin Dachlan

Rabu Esok, Penerimaan CPNS Serentak Dibuka Mataram (Suara NTB) Setelah hampir sebulan tak ada kepastian, akhirnya penerimaan CPNS secara serentak di NTB akan mulai dibuka pada Rabu (17/9) esok.

Kepastian itu diperoleh setelah keluarnya penetapan formasi untuk Kabupaten Lombok Tengah

(Loteng) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) pada akhir pekan kemarin. ‘’Pembukaan pendaftaran CPNS kita buka secara serentak pada hari Rabu besok.

Bersambung ke hal 5

Pilkada 2015

Elemen Masyarakat Khawatirkan Politik Transaksional Mataram (Suara NTB) Pilkada 2015 diharapkan bisa melahirkan para pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Namun, hal ini dinilai san-

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengatakan, seluruh desa di Lotim hendaknya jangan sekadar berpikir dana Rp 1 miliar saja, menyusul lahir undangundang baru tentang desa. Kepada seluruh kepala desa, bupati menegaskan pentingnya memahami Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

“Saat sekarang ini baru ada undang-undang tentang desa,” katanya pada saat pembukaan acara rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa se-Lotim di ruang rapat utama Kantor Bupati Lotim, Senin (15/9) kemarin.

Aturan perundangundangan tentang desa dinilai bupati sangat bagus. Namun harus dicermati tujuan dari diberlakukannya undang-undang desa tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah, desa bisa mengisi ruang pembangunan ini yang pada intinya semua mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Digambarkan bupati, desa-desa di Lombok sangat kuat sebenarnya nilainilai historis kewilayahannya.

Bersambung ke hal 5

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK mengaku memang tetap memantau perkembangan penanganan kasus pengadaan alat penghancur enceng gondok tersebut. Monitor, baik secara langsung atau melalui pemberitaan media. ‘’Tentu, tetap kita monitor kasusnya sejauhmana perkembangannya,’’

gat sulit terlaksana jika proses pencalonan di tingkat parpol masih kerap diwarnai praktik politik yang transaksional.

Kekhawatiran itu diutara-

kan oleh aktivis LSM Laskar NTB, H. Zulfan Tohid, S.Sos, saat diwawancarai Suara NTB, baru-baru ini. Zulfan menilai, Bersambung ke hal 5

Kasus Penembakan Tiga Polisi

Kapolda Diminta Selidiki Motif Konflik Internal

Muhammad Nasir (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Tragedi penembakan tiga anggota polisi di Bima, diminta tidak hanya distigmakan pelakunya mengarah ke gerakan radikal. Namun kemungkinan lain harus dipikirkan juga oleh petinggi Polda NTB, yakni adanya indikasi konflik internal.

Anggapan bahwa pelaku penembakan mengarah ke gerakan radikal atau terorisme, sebagaimana disampaikan pemerhati masalah konflik

komunal, Dr. Muhammad Nasir, SH, MH, hanya akan menjustifikasi ke kelompok tertentu yang belum tentu bersalah. Untuk itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ini sangat berharap Kapolda NTB yang baru, Brigjen Pol. Srijono memimpin penyelidikan kemungkinan keterlibatan dari dalam tubuh Polri sendiri. ‘’Kepada kapolda baru, harus mencurigai kemungkinan ada konflik internal,’’ kata Nasir kepada Suara NTB, Senin (15/9) kemarin. Sehingga fokus tidak hanya mengungkap kemungkinan lain, seperti terorisme.

Bersambung ke hal 5

kata Nurodin, Senin (15/9).

Tujuan monitor disebutnya, untuk memastikan, proses penanganan sampai dengan memantau apakah ada kesulitan dari tim dalam menangani kasus itu.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tuan Rumah MTQ 2016

Pemkot Usulkan Rp 5 Miliar ke Pemprov NTB untuk PJU DPK untuk Jalan dan Saluran

(Suara NTB/fit)

Penataan PKL Butuh Keberanian KARUT-marut penataan PKL di Mataram mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Mataram. ‘’Tidak ada kata terlambat dalam penataan, cuma harus punya niat yang sungguh-sunguh dan kemauan semua pihak,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB. Karena bagaimanapun juga, lanjut Zaini, penataan PKL menyangkut kepentingan. Terkadang dalam melaukan penataan, perasaan juga bermain. PenaHM. Zaini taan PKL di Mataram, tegasnya, membutuhkan keberanian yang sungguh-sungguh dari Pemkot Mataram. ‘’Kenapa saya bilang begitu. Nanti ada kerabat, keluarga, sahabat ujung-ujungnya tidak tega saja,’’ imbuhnya.

Kendati demikian, kalau memang Pemkot Mataram sudah memiliki keberanian untuk melakukan penataan PKL, maka harus dilaksanakan. Politisi Partai Demokrat ini tidak menampik menjamurnya PKL, salah satunya didorong oleh tingginya kebutuhan hidup masyarakat. Para PKL berjualan tentu untuk mencukupi kebutuhannya.

Memang, menyangkut kebutuhan masyarakat atau pelayanan publik sering dihadapkan pada tantangan yang besar.

Untuk itu, dalam hal penataan PKL di Mataram, dibutuhkan kebulatan tekad bersama. ‘’Bukan kemauan satu dua orang tapi kemauan kita bersama,’’ tandasnya. Sehingga ke depan penataan PKL tidak menjadi semakin rumit.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini, kalau dibiarkan tanpa penataan yang jelas, keberadaan ribuan PKL di Mataram tentu akan menjadi bomerang. Zaini menyayangkan banyak pihak yang menyebut sebuah kawasan sebagai kawasan campuran. Hal itu berdampak pada bermunculannya PKL yang berjualan sesuka hati mereka.

Fenomena kawasan campuran itu harus segera disikapi oleh eksekutif. Kalau penataan lamban, dampak yang ditimbulkan bisa membuat Mataram diserbu gelombang PKL yang datang dari mana-mana. Tidak menutup kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi Kota Mataram cukup tinggi, merangsang orang untuk melakukan berbagai aktivitas di Mataram. ‘’Jangan sampai penataan ini menjadi masalah di kemudian hari. Karena cukup banyak masalah yang harus ditangani, mulai dari dugaan jual beli lapak PKL, termasuk pembangunan lapak permanen,’’ terangnya. Zaini menyoroti maraknya PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Panca Usaha Cakranegara. ‘’Mereka berjualan di sana apa dasarnya, apakah itu memang diperbolehkan,’’ tanyanya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PEMKOT Mataram menyerahkan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) untuk 50 kelurahan di Kota Mataram. Setiap kelurahan diberikan DPK sebesar Rp 50 juta. Dalam rangka memanfaatkan DPK tersebut, Lurah Gomong, Muhammad Erwan mengatakan akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan saluran.

Jalan lingkungan akan diperbaiki dengan pemasangan paving block. Selain jalan dan saluran yang menjadi prioritas, Muhammad Erwan dana itu juga akan digunakan untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan pengadaan tong sampah.

Demikian disampaikan Erwan ditemui Suara NTB usai menghadiri penerimaan DPK di Kantor Walikota Mataram, Senin (15/9). Erwan mengatakan jalan rusak di wilayahnya tak banyak, hanya ada di beberapa titik. Dana tersebut juga akan digunakan untuk biaya pemeliharaan jalan-jalan lingkungan.

“Sebagian besar sudah dipaving. Tinggal berapa gang saja yang belum. Gomong wilayahnya terbilang kecil,” terangnya.

Sementara untuk PJU, pihaknya hanya menyiapkan peralatan atau tiang lampu saja, sementara sumber energinya berasal dari warga secara swadaya. “Kita hanya membuatkan tempat lampunya, nanti masyarakat yang menyiapkan energinya,” cetusnya.

Dana Rp 50 juta tersebut disebutkan Erwan tak bisa mencukupi untuk menangani beberapa program pembangunan di tingkat kelurahan. Namun hal itu bisa tertutupi karena beberapa program dilaksanakan secara bertahap. Program yang masuk skala prioritas akan diutamakan pengerjaannya. “Misalnya saluran. Saluran yang kita kerjakan sesuai dengan dana Rp 50 juta.

Kalau saluran di jalan-jalan utama itu dikerjakan Dinas PU, kita saluran yang di jalan-jalan lingkungan. Jadi yang kita prioritaskan di Gomong itu untuk saluran dan jalan, baru setelah itu penerangan jalan sama penanganan sampah,” jelasnya.

Untuk program PNPM di tingkat kelurahan, Erwan mengatakan khusus terkait dengan masyarakat miskin baik untuk pemberdayaan maupun program fisik. Lokasi pembangunan dengan dana PNPM dan DPK ini dibagi di lingkungan yang berbeda. Untuk program pembangunan menggunakan DPK diprioritaskan di Lingkungan Gomong Sakura. Sementara untuk PNPM di Lingkungan Gomong Lama karena jumlah warga miskinnya lebih banyak. Program yang ditangani dari PNPM adalah perbaikan saluran, perbaikan rumah tak layak huni, dan pemasangan paving block. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional tahun 2016 mendatang. Sebagai langkah persiapan menjadi tuan rumah, Pemkot Mataram mengusulkan Rp 5 miliar untuk penerangan jalan umum (PJU) kepada Pemprov NTB. Usulan itupun telah diakomodir Pemprov NTB dalam APBD 2015.

Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si ditemui di Kantor Walikota Mataram usai bertemu dengan Walikota, Senin (15/ 9). “Usulan dari Pemkot Mataram sendiri khusus untuk PJU Rp 5 miliar. Tapi itulah yang akan kita sinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan kita untuk mendukung itu,” terangnya didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si. Khusus untuk PJU, secara

keseluruhan Pemprov NTB telah menganggarkan Rp 10 miliar yang akan mengakomodir penerangan se-Pulau Lombok menjelang pelaksanaan MTQ pada 2016. Sesuai arahan Gubernur NTB, seluruh wilayah di Pulau Lombok harus terang benderang pada saat menjadi tuan rumah MTQ nanti.

Setelah dianggarkan Rp 5 miliar, Pemprov juga menuntut tanggung jawab Pemkot Mataram untuk pemeliharaan dan pembayaran PJU setiap bulannya. Dalam pertemuan dengan Walikota, Walikota berkomitmen untuk

memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pemeliharaan dan pembayaran PJU. Kota Mataram sendiri telah menganggarkan secara khusus untuk PJU, sedangkan yang akan diakomodir oleh dana dari Pemprov NTB adalah di tempattempat yang belum bisa diakomodir oleh dana dari Pemkot Mataram. “Kota Mataram sendiri sudah menganggarkan tapi masih kurang.

Berapa kurangnya kita saling koordinasi,” cetusnya.

Selain mengusulkan untuk PJU, Gita mengatakan ada 15 item lainnya yang diusulkan

Pemkot Mataram kepada Pemprov NTB. Diantaranya adalah pembangunan pengganti Puskesmas Dasan Cermen dimana setelah RSUP NTB yang ada di Dasan Cermen beroperasi, maka Puskesmas yang ada di sekitar wilayah tersebut harus dipindah ke lokasi lain.

Mengenai lokasi Puskesmas Dasan Cermen yang baru, Gita mengatakan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemkot Mataram. Pihaknya hanya menganggarkan dana untuk pembangunan. Mengenai dimana akan dibangun menjadi kewenangan Pemkot Mataram. “Puskesmas Dasan Cermen mau dipindah kemana secara teknis keputusannya ada di Pemkot Mataram, Pemprov hanya mendukung pembangunan,” terangnya.

Walikota dalam proposal-

nya juga mengusulkan anggaran Rp 1 miliar untuk penataan PKL. PKL yang akan ditata khususnya yang berada di samping Kantor Imigrasi dimana lokasi tersebut akan menjadi zona utama pelaksanaan MTQ. Gita mengatakan usulan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UMKM NTB. “Alhamdulillah disetujui walaupun jumlahnya tak sesuai dengan proposal,” ujarnya.

Item lainnya disebutkan mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini adalah anggaran untuk revitalisasi Pasar Induk Mandalika.

Pemprov NTB menyetujui usulan dalam proposal tersebut sebesar Rp 1,5 miliar. Disamping itu ada juga enam item terkait infrastruktur yang dikerjakan Dinas PU seperti jalan lingkungan dan beronjong. (ynt)

Penanganan Kebersihan

Setiap Lingkungan akan Diberikan Kendaraan Roda Tiga

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN HIBAH DPK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) secara simbolis kepada beberapa perwakilan kelurahan dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Senin (15/9).

Pemkot Gelontorkan Hibah untuk Kelurahan Rp 2,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Lima puluh kelurahan di Kota Mataram dibagikan hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dengan nilai Rp 50 juta untuk setiap kelurahan, Senin (15/9). Total dana hibah untuk kelurahan tersebut Rp 2,5 miliar. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada kelurahan agar mengelola dana tersebut sebaik-baiknya.

Dalam pengunaan dana tersebut, Walikota meminta agar dilakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam penggunaannya. “Hal-hal yang tak bisa ditangani SKPD bisa tertangani di kelurahan masing-masing,” terangnya.

Dana ini disebutkan Walikota adalah dana hibah yang diberikan Pemkot Mataram untuk percepatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Dana yang diberikan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan tahun-tahun berikutnya jumlahnya bisa bertambah.

Walaupun nominalnya terbi-

lang kecil, yang terpenting sebut Walikota adalah semangat dan komitmen bersama agar persoalan pembangunan di Kota Mataram bisa diselesaikan.

Tidak hanya bisa diselesaikan pemerintah, tapi juga butuh kerjasama dan partisipasi masyarakat. “Kalau dinilai dari nominal, saya yakin jauh dari cukup dari apa yang dibutuhkan kelurahan untuk pembangunan, penataan, dan penyelesaian masalah-masalah di tingkat kelurahan,” terangnya.

Pengelolaan dana tersebut juga harus berprinsip pada tranparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga tertuang dalam Perda mengenai proses perencanaan pembangunan dengan pola MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat).

Usulan pembangunan dari MPBM disebutkan Walikota tak semua bisa tertangani secara langsung oleh SKPD. Untuk itulah diberikan DPK kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam bentuk hibah yang dikelola dan dikembangkan dengan menga-

jak partipasi masyarakat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin mengatakan, hibah DPK merupakan bantuan berbasis masyarakat dan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta mendorong partisipasi masyarakat sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram.

Berbagai program yang telah dilaksanakan kelurahan melalui hibah DPK itu antara lain; perbaikan saluran, sumur resapan, penyediaan air bersih, perbaikan jalan, pembuatan gapura dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan setiap kelurahan.

Selain itu ada juga program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 380 unit, pengadaan gerobak sampah sebanyak delapan unit, serta lainya yang dikerjakan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. (ynt)

Serapan PAD Rendah

Pemkot Mataram akan Evaluasi Kinerja SKPD Mataram (Suara NTB) Desakan kalangan legislatif untuk meminta mundur pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tidak bisa melaksanakan tanggungjawab, karena masih kecilnya serapan anggaran, ditanggapi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM. Katanya, Pemkot Mataram akan melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing SKPD. “Pokoknya, akan ada evaluasi terhadap kinerja SKPD,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Kantor Walikota, Senin (15/9).

Diketahui, SKDP yang masih rendah serapan anggaran yakni Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Dinas Pertamanan Kota Mataram. Kecilnya serapan PAD Dispenda lanjut Sekda, karena memang ada perubahan dan pindahnya kantor pelayanan.

Sedangkan, Dinas Pertamanan sudah tidak lagi mengelola retri-

busi dan pajak reklame. “Kecilnya serapan kan karena ada perubahan pelayanan. Kalau pertamanan sudah tidak narik retribusi lagi, cuma tugasnya membongkar saja,” kata Sekda Dikatakan, pihaknya terus berupaya menggenjot capai target tersebut, salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lurah dengan Dispenda Kota Mataram dan menjemput bola ke lapangan. Lurah terang Sekda, diminta untuk memetakan potensi – potensi pajak serta menagih tunggkan pajak yang belum dibayar oleh masyarakat. Karena menurutnya, pola tersebut dinilai sangat efektif untuk mencapai target. “Tadi (kemarin,red) kita rapat koordinasi dengan seluruh lurah,” katanya.

Ketika ditanya kembali permintaan anggota dewan untuk meminta pimpinan SKPD untuk mundur karena rendahnya

serapan PAD? Sekda tetap berdalih, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing SKPD. Sebagai gambaran, Dinas Pertamanan pada semester III masih kekurangan sekitar Rp 1,38 miliar lebih dari target Rp 1,9 miliar retribusi pajak dan sewa lahan hanya Rp 999.775 dari target Rp 90 juta.

Sementara itu, Dinas Pendapatan pada 6 September kurang lebih Rp 9 miliar dari target Rp 18,5 miliar.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H. M.Zaini menyarankan kepada Pemerintah Kota Mataram segera mengambil langka tegas menyikapi serapan anggaran beberapa SKPD yang diduga tidak mencapai target. Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut, dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan pimpinan SKPD, sehingga diminta untuk mundur. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka penanganan kebersihan secara menyeluruh di Kota Mataram, khususnya terkait pengelolaan sampah, Pemkot Mataram berencana akan memberikan satu unit kendaraan roda tiga yang memiliki bak untuk 321 lingkungan yang ada di Kota Mataram. “Secara bertahap akan kita usahakan agar di setiap lingkungan ada Tossa (merek kendaraan roda tiga),” ujar Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (15/9).

Walikota mengatakan rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Hal itu penting karena menurutnya sarana penanganan kebersihan masih kurang. “Itu mau kita penuhi untuk penanganan sampah di tingkat lingkungan,” cetusnya.

Jika rencana ini terealisasi, Ahyar mengatakan kendaraan itu akan dikelola oleh kelurahan sekaligus menjadi penanggung jawab penggunaan alat tersebut. Operasional kendaraan roda tiga tersebut juga akan ditentukan oleh lurah di lingkungan bersangkutan.

Menurut Walikota, persoalan sampah di kota ini bukan hal kecil. Karena setiap hari volume sampah yang dihasilkan masyarakat cukup besar sehingga butuh penanga-

nan ekstra. “Masalah ini agak berat dan harus secara khusus kita selesaikan persoalan sampah ini,” terangnya.

Pengelolaan sampah juga disebutkan Walikota menjadi tanggung jawab masyarakat.

Masyarakat perlu ikut berpartisipasi bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik.

Terkait penanganan sampah, Pemkot Mataram kembali memesan satu unit mesin penghancur sampah atau incenerator. Pemesanan incenerator tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kota Mataram 2015 sebesar Rp 150 juta. “Tapi saya minta didesainkan yang bisa mobile. Jadi bisa ditaruh di atas kendaraan dan dia yang berjalan menghampiri TPSTPS sehingga tidak ada lagi penumpukan sampah di TPS,” ujar Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Ia telah meminta Kepala Dinas Kebersihan untuk menempatkan alat tersebut di transfer depo Lawata. Ia juga meminta agar disiapkan dua orang operator untuk mengoperasikan alat tersebut. Alat penghancur sampah ini menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Diperlukan operator selain untuk mengoperasikan, juga untuk merawat alat tersebut. (ynt)

(Suara NTB/cem)

BONGKAR - Petugas dari Dinas Pertamanan Kota Mataram akan membongkar papan reklame di depan Kantor Lurah Cakra Barat.

Nunggak Pajak Tiga Tahun

Papan Reklame di Depan Kantor Lurah Cakra Barat Dibongkar Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram, kembali membongkar billboard atau papan reklame di depan Kantor Lurah Cakra Barat. Pembongkaran tersebut dikarenakan pengusaha advertising menunggak pembayaran pajak selama tiga tahun.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menegaskan, pembongkaran papan reklame di depan Kantor Lurah Cakra Barat, karena pengusaha advertising menunggak pembayaran selama tiga tahun. Selain itu, papan reklame tersebut dinilai sudah tidak produktif lagi. “Sudah kita surati dan sampaikan baik – baik, tapi tidak direspon. Iya kita bongkar saja,” tegas Kemal ditemui di ruangnya, Senin (15/9).

Pembongkaran terhadap papan reklame akan tetap dilakukan, dengan catatan pengusaha yang tidak kooperatif terhadap aturan yang diterapkan pemerintah, terlebih dengan tunggakan pembayaran reklame tiga tahun. Menurutnya, Pemkot Mataram sudah terlalu baik memberikan keringanan kepada pengusaha.

“Kita (Pemerintah, red) harus punya wibawa dong, masa mau dimainkan sama pengusaha.

Kalau salahi aturan, sudah

kita eksekusi,” tegas Kemal.

Jangan sampai lanjutnya, masyarakat beranggapan Dinas Pertamanan hanya macan ompong atau memberikan gertakan. Ditambahkan, setiap pelanggaran akan dilakukan penertiban dan tidak ada jeda.

“Dalam soal aturan dan pelanggaran akan tetap kita kejar,” imbuhnya. Selain penertiban di depan Kantor Lurah Cakra Barat, pihaknya juga menertibkan 83 baliho yang tidak sesuai izin di jalan Panca Usaha, Catur Warga, Pendidikan, Langko, Pejanggik dan Jalan Amir Hamzah. Ketidaksesuai tersebut dicontohkan Kemal, pengusaha sering memasang baliho 10, tetapi di lapangan lebih dari itu. “Biasanya mereka nunggu kita tidak ngantor hari Sabtu dan Minggu. Kalau sekarang jangan macam – macam, setiap hari kita akan awasi terus,” ujarnya mengingatkan.

Ditambahkan, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap papan reklame baik yang menunggak pembayaran pajak, memasang tidak sesuai izin dan lain sebagainya.

Penertiban yang dilakukan, diharapkan masyarakat menyadari dan mentaati aturan yang memang menjadi tanggungjawab bersama. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 16 September 2014

Halaman 3

Dipandang Punya Kapasitas

APKLI Desak H. Ahmad Rusni Maju di Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram dengan sangat terbuka mendorong dan mendesak H. Ahmad Rusni, SE, MM untuk membangun komitmen, maju dan bersaing pada Pilkada Kota Mataram tahun 2015 mendatang.

Ketua APKLI Kota Mataram, M. Nurrahmat, SE menyebut, pemilik perusahaan PT. Dasar Group itu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Jika melihat dari sejarah detailnya membangun, merintis dan mengembangkan perusahaannya yang kini cukup sukses berkibar di NTB. “Kalau figur beliau setahu kami figur yang sudah punya kapasitas yang baik, bagus, punya kemam-

puan leadership yang bagus dan tidak diragukan lagi. Beliau ini kita lihat dari sudut bisnisnya saja sudah luar biasa,” kata Nurrahmat, Senin (15/9) kemarin.

Tentang mampu atau tidaknya H. Ahmad Rusni memimpin Kota Mataram, menurutnya siapa saja memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Secara khusus contoh kecil dapat dilihat, bagaimana sosok H. Rusni cukup mandiri hingga sekarang.

Membangun perusahaan yang tidak kecil pengaruhnya di NTB, baginya, dapat dibayangkan jika hal itu dimulai dari nol. Suksesnya membangun perusahaan adalah sukses membangun manajemen kepemimpinan, sebab di perusa-

haan tersebut menurutnya tidak sedikit kepentingan ragam pendapat yang dihimpun dan dikuatkan.

“Dari sudut pandang APKLI, beliau mampu memimpin Kota Mataram. Kalau perusahaan sudah sukses, memanajemen Kota Matarampun tidak berat. Karena perinsipnya membangun leadership itu sudah ada dasarnya untuk menjadi acuan,” kata Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) ini.

Apkli melihat harapan Kota Mataram itu akan menjadi baik, jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada H. Ahmad Rusni nantinya. Taruh saja, ketika perusahaannya menyiapkan perumahan subsidi bagi masyarakat kecil menengah, yang di dalamnya adalah masyarakat APKLI. “Itu contoh kecil, mudahmudahan, kalau ada keinginan beliau untuk maju di Kota Mataram, kami (APKLI) akan support. Artinya, ketika kemauan itu ada, kami akan jembatani, kami minta meminta

beliau untuk menjadi calon,” tambah Rahmat, seraya menegaskan yang terpenting H. Ahmad Rusni punya komitmen.

Kota Mataram katanya tidak kekurangan figur. Salah satunya H. Ahmad Rusni. Tinggal, sejauh mana masyarakat memberikan kepercayaan dan kesempatan.

Tentu sekarang, bagaimana H. Ahmad Rusni harus membangun komunikasi dengan partai-partai pendukung untuk memenuhi mekanisme pemilihan. Atau, jika menggunakan jalur independen, baginya tidak persoalan.

Pada intinya, APKLI menyokong, bersama beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengusaha lainnya, yang juga mendesak H. Ahmad Rusni untuk maju pada Pilkada Kota Mataram tahun depan.

Soal kemampuan memimpin, Rahmat juga menegaskan, yang terpenting bagaimana memanajemen pembantupembantu pemerintahan nantinya. Memilih SDM-SDM yang tepat, untuk menterjemahkan dan melaksanakan program-program kerja.

“Kepemimpinan kan ada yang

membantu, kepala dinas, camat, hingga lurah. Tinggal bagaimana memasang SDM yang baik saja di pemerintahan,” demikian Rahmat.

Ia Optimis Kota Mataram juga akan menggeliat investasinya.

Mengingat H. Ahmad Rusni adalah salah satu pengusaha sukses. Dengan jaringan pengusaha yang berskala nasional dan internasional.

Baginya, tidak menutup kemungkinan investasi juga akan terdongkrak untuk pembangunan kota.

“Dan sudah banyak contoh, di bandung misalnya, kepala daerahnya adalah orang pengusaha. Dan pembangunan cukup sukses,” kata Rahmat tanpa berpihak pada kepentingan manapun di kota.

Ia berharap, akan ada pasangan baru, Ahyar Abduh-H. Ahmad Rusni, atau Mohan Roliskana-H. Ahmad Rusni. Atau bisa saja H. Ahmad Rusni- L. Anas Amrullah.

syukuri. Kendati demikian, masih akan dipertimbangkan kembali.

Jikapun pada gilirannya nanti, ia sudah menyatakan komitmen, ada kepercayaan dari Allah dan masyarakat Kota Mataram. Baginya, kepemimpinan adalah bagian ibadah. Sebab, komitmennya gajigaji kepala daerah, akan dialokasikan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Bila perlu kita tandatangan diatas materai, disaksikan KPK, atau Kepolisian yang terkait,” katanya.

Soal kendaraan partai yang kemungkinan mengusungnya. H. Ahmad Rusni menegaskan beberapa partai sudah merapat kepadanya.

Diantaranya Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Tetapi, menurutnya tetap masih dalam pertimbangan.(bul)

Bersedia Tak Terima Gaji H. Ahmad Rusni, SE., MM menanggapi desakan tersebut secara terpisah mengatakan, desakan-desakan itu adalah kepercayaan yang patut di-

Kartu Keanggotaan H. Ahmad Rusni di Golkar

H. Ahmad Rusni, SE.,MM

Bandar Judi Online Ditangkap Mataram (Suara NTB) Sedikitnya tiga terduga pelaku judi togel secara online telah diamankan jajaran Polsek Ampenan. Ketiga pelaku berinisial FA (26) Su (41) dan Hs (32) ditangkap saat melakukan transaksi secara online di sebuah kos – kosan yang ada di Lingkungan Gatep Utara, Kelurahan Gatep, Kecamatan Ampenan, Senin (15/9).

Kapolsek setempat, Kompol Arief Yuswanto mengatakan bahwa terungkapnya kasus tersebut berdasarkan informasi masyarakat serta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Khusus (Timsus) yang dibentuknya. Pengakuan para pelaku, transaksi togel secara online itu telah dilakukannya sejak januari 2014 lalu. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian berupa, uang tunai sebesar Rp 550.000, satu unit laptop dan printer, serta empat unit ponsel.

“Jadi terungkapnya kasus judi online ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim opsnal khusus yang sudah saya bentuk. Para pelaku yang kami amankan ini, ada bandar atau operatornya dan dua awak pemain yang bertugas mengumpulkan pembeli,” terangnya.

Ketiga pelaku tersebut akan diperiksa oleh tim penyidik di polsek setempat. Jika terbukti bahwa mereka benar melakukan aksi kriminal tersebut, mereka bisa dikenakan pasal 303 tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.

“Kita akan melakukan pengembangan, saat ini para pelaku akan masuk dalam proses penyidikan setelah melalui proses pemeriksaan awal. Kita belum tahu apakah akan ada tersangka lain yang memiliki keterlibatan, yang jelas polsek memiliki komitmen untuk membrantas tindak pidana perjudian khususnya di wilayah Ampenan ini,” tegasnya.

Menurut kapolsek tersebut, aksi perjudian di wilayah Ampenan tergolong sedikit atau tidak terlalu banyak. Meski sejauh ini, pihaknya telah mengungkap sejumlah empat kasus selama bulan agustus September. Kasus judi online ini merupakan deretan kasus keempat setelah pengungkapan tiga kasus lainnya, diantaranya, dua kasus di Kelurahan Jempong, dan satu kasus di lingkungan pejarakan. (met)

(Suara NTB/met)

DITANGKAP - Tiga terduga pelaku judi online diamankan di Mapolsek Ampenan untuk diproses secara hukum dan undang – undang yang berlaku.

Pesisir Lobar Kaya, Mayoritas Warganya Miskin Giri Menang (Suara NTB) Wilayah perairan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kaya potensi budidaya hasil laut. Meski wilayahnya memiliki potensi yang besar, namun sayang sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dari jumlah masyarakat pesisir 4.815 jiwa, rata-rata pendapatannya tergolong masih rendah hanya Rp 3 juta per tahun atau sekitar Rp 250 ribu per bulan. Banyak hal yang menjadi hambatan, terutama akan keterbatasan sarana prasarana. Hal ini menjadi keluhan masyarakat pesisir. Seperti ketiadaan layanan listrik, termasuk untuk peneranganan, diakui, cukup menghambat produktifitas masyarakat sehari-hari.

“Saat ini rata-rata penghasilan masyarakat pesisir Rp 3 juta per tahun, masih banyak masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan,” terang Subandi, kemarin.

Karena itu untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya membantu nelayan memasarkan hasil usahanya. Dinas Perikanan dan Kelautan Lobar berencana akan membantu pembangunan Ru-

mah Usaha Nelayan (RUN) di wilayah sekotong. RUN itu akan diupayakan melalui pendanaan dari APBD. Menurutnya, di sekitar perairan Lobar khususnya di sekotong mulai banyak baby lobster.

Terutama di Gili Gede Indah, tangkapan tongkol sangat banyak. Untuk usaha pengolahannya, nelayan dibantu dari program IFAD dengan dana sekitar Rp 2,6 miliar lebih.

Program International Fund for Agricultural Development (IFAD) ini dimulai sejak tahun 2013 ini telah memasuki tahun kedua, program ini diperkirakan berlanjut hingga tahun 2017. Tahun ini, kelompok di Sembilan desa akan memperoleh bantuan ini. Kelompok yang menerima bantuan, adalah kelompok infrastruktur seperti membangun jalan setapak. Selain itu, kelompok tangkap diberikan bantuan mesin tempel dan perahu.

Tahun ini, sebanyak 155 mesin tempel dan perahu

(Suara NTB/her)

EVALUASI - DKP Lobar melakukan evaluasi program IFAD di gili di Sekotong. akan diberikan kepada nelayan. “Sedangkan ibu-ibu (istri nelayan) akan diberi progam pengolahan,” ujarnya. Program Aipad ini juga diarahkan untuk membantu pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA).

Dalam hal pengembangan usaha ini jelasnya, warga pesisir sangat diuntungkan dengan keindahan alam yang ada. Seh-

ingga, bisa menyedot minat wisatawan untuk berkunjung.

Peluang di sektor wisata itu pun, lanjut Subandi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk menambah penghasilan.

Mereka diharapkan, bisa bekerja sama dengan pelaku usaha wisata setempat. Misalnya dengan menjual langsung produk-produk olahan mereka kepada wisatawan

dan usaha penginapan. Disamping Dengan menggeliatnya sektor wisata di sini, bisa membuka peluang usaha baru di bidang kerajinan. Produkproduk laut yang dihasilkan juga lebih mudah dipasarkan.

Menurut Subandi, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari, kesejahteraan masyarakat pesisir bisa meningkat. (her)

Belasan Unit Kendaraan Pengangkut Sampah Berusia Uzur Giri Menang (Suara NTB) Permasalahan sampah di Lombok Barat menjadi persoalan pelik yang belum bisa diatasi. Pasalnya, salah satu sarana pendukung seperti armada pengangkut sampah di samping tidak memadai juga kebanyakan dalam kondisi uzur. Umur kendaraan ratarata 20 tahun. Karena itulah, Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar mengusulkan tambahan armada sekitar 13 unit tahun depan.

Lobar sendiri menghasilkan sekitar 500 kubik lebih sampah setiap hari hanya mampu diangkut sekitar 300 kubik lebih sementara sisanya sekitar 200 kubik belum bisa diangkut. Hal ini menimbulkan keluhan masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar, Ir. H. Dahrun MM, dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin usai sosialisasi pengolahan sampah di kantor setempat. “Kita punya armada

Dam truk dan amrol 13 unit, tapi itu rata-rata berusia 20 tahun. Dari 13 unit itu, 10 yang lancar difungsikan,” tuturnya.

Disebutkan, dari armada angkut sampah yang dimiliki 13 unit hanya 10 unit yang berfungsi maksimal. Itupun kerap kali macet. Sedangkan jika dibandingkan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun terus meningkat. Dibandingkan dengan Kota Mataram jauh lebih memadai dari sisi sarana prasarana meskipun jangkauannya lebih sempit.

Sekretaris TKPK Agus Gunawan menyatakan untuk menangani persoalan sampah ini, selain melalui pengelolaan konvensional yakni dikumpulkan, diangkut lalu dibuang, pihak TKPK juga berupaya mengolah sampah itu menjadi barang bernilai ekonomi seperti pupuk, souvenir dan barang lainnya. Upaya ini tengah digalakkan di lima kecamatan.

“Cara konvensional ini tetap jalan volume sampah bertambah tiap tahun namun

paralel dengan pengolahan dengan membangun TPST direncanakan di 10 kecamatan masing-masing kecamatan satu TPST,” ujarnya.

Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) ini terang mantan Kasatpol PP Lobar ini sebagai pionir pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah melalui cara ini berhasil di sejumlah daerah. “Ke depan kita akan tonjolkan pengolahan karena itu perlu dilakukan sosialisasi ini kepada masyarakat,” tukasnya.

Kesulitan Pemasaran Kabid Kebersihan TKPK, Drh. I Gde Sudiana menambahkan, sejauh ini pengolahan sampah di Kecamatan Gerung sudah berjalan baik.

Namun terkendala pemasaran hasil olahan itu. Misalnya pupuk hasil olahan dari sampah, terkendala pemasaran.

“Karena itu kalau ada imbauan Bupati kepada semua SKPD yang memiliki taman agar membeli pupuk di kelom-

(Suara NTB/her)

PENGOLAHAN SAMPAH - Sosialisasi pengolahan sampah bagi kelompok masyarakat di kecamatan. pok ini maka akan bagus bagi kelompok,” imbuhnya.

Karena itu ke depan pihaknya perlu merancang kerjasama lintas sektor dengan dinas kehutanan dan dinas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk di dinas terkait perlu

disuplai dari kelompok pengolah sampah. Menurutnya, berkat adanya kelompok pengolahan ini, mampu menyerap 20 persen dari sampah yang ada di Gerung. Sosialisasi tersebut dihadiri 50 warga dari semua kecamatan. (her)

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

Ruslan

(Suara NTB/ula)

RAPBD 2015, Pimpinan SKPD Diminta Fokus pada Program Kesejahteraan Dompu (Suara NTB) Daya beli masyarakat Dompu tercatat dengan daya beli tertinggi kedua di NTB. Namun daya beli masyarakat Dompu masih didominasi oleh yang bersifat konsumtif, sehingga pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk mengalokasikan program yang dapat mendorong investasi dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara

NTB di kantornya, Senin (15/9) mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu pada 2013 tercatat sebesar 5,23 persen dan sektor pertanian masih mendominasi PDRB-nya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Dompu ini berpengaruh pada pengurangan angka kemiskinan dari 16,67 persen di tahun 2012 menjadi 14,24 persen tahun 2013.

Pertumbuhan ini tidak lepas dari kesuksesan program unggulan jagung yang dikembangkan di Dompu sejak akhir 2010 lalu, sehingga

menjadikan masyarakat Dompu sebagai pemilik daya beli tertinggi di NTB setelah Kota Mataram. “Memang berdasarkan data BPS, daya beli kita masih didominasi oleh hal yang bersifat konsumtif dan belum pada hal yang bersifat produktif,” katanya.

Pimpinan SKPD, lanjut Ruslan, dalam penyusunan program kegiatan tahun 2015 mendatang untuk fokus pada pembukaan lapangan kerja dan investasi dengan menitikberatkan pada program ung-

gulan daerah. “Program PIJAR sebagai program unggulan daerah diharapkan bisa dijual dalam bentuk produk setengah jadi dan ini diharapkan ada peran serta SKPD dalam membuat program kegiatan tahun 2015 yang dapat memberdayakan masyarakat sehingga memiliki keterampilan,” ingat Ruslan.

Ruslan juga mengingatkan, program jagung kedepan harus difokuskan pada peningkatan produktivitas dan bukan pada luasan area.

Apalagi jagung masih menjadi produk pertanian yang cukup memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Dompu. Peningkatan produktivitas ini melalui pemanfaatan bibit unggul, pengolahan dan penanganan pascapanen. “Pengolahan jagung pascapanen untuk peningkatan harga jual harus dimulai dan SKPD terkait diharapkan bisa memfasilitasi pengusaha yang ada,” terangnya.

Karena berdasarkan data

yang ada, pertumbuhan produksi tanaman bahan makanan di Dompu tahun 2009 (2,58 persen), 2010 (-2,47 persen), 2011 (8,22 persen), 2012 (8,14 persen), dan 2013 (1,98 persen). Pertumbuhan ini belum sepenuhnya terlihat pada industri tanpa migas / no oil dan gas manufacturing.

Untuk tahun 2009, pertumbuhannya 7,34 persen, 2010 (5,38 persen), 2011 (3,07 persen), 2012 (3,47 persen) dan 2013 pertumbuhannya hanya 4,17 persen. (ula/*)

Minta Dibuatkan Lapangan

Warga di Bima Blokir Jalan Bima (Suara NTB) Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Tenga Menggugat (GTM) Desa Tenga Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, memblokir jalan lintas Desa Tente dan Kecamatan Parado Kabupaten Bima, Senin (15/9). Aksi blokade menggunakan ban bekas yang dibakar ini dilakukan guna menuntut lahan dibebaskan untuk lapangan sepak bola. Namun blokade ini akhirnya dibuka paksa oleh aparat Kepolisian.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita.

Puluhan warga ini kemudian meblokade jalan dengan ban bekas yang dibakar. Lantaran diblokade, jalan yang menghubungkan Desa Tente sebagai pusat perkonomian dengan Kecamatan Parado pun menjadi macet.

Aksi blokade ini dilakukan guna menuntut aparat Pemerintah Desa segera membebaskan lahan yang dijanjikan untuk lapangan sepak bola. Tragisnya, belakangan lahan tersebut diklaim oleh oknum masyarakat sebagai milik pribadi. Lantaran tak terima atas tindakan oknum masyarakat akibat lambannya sikap aparatur desa membuat warga yang tergabung dalam GTM marah. “Kita mau main sepak bola di atas lahan itu, tapi dilarang oleh oknum warga yang mengaku sebagai pemilik tanah,” ujar Korlap, Maryono.

Hanya saja, aksi blokade yang memacetkan arus lalu lintas ini akhirnya memicu tindakan represif aparat Polsek Woha. Lantaran kasihan terhadap pengguna jalan yang terganggu, petugas yang dipimpin Kapolsek Iptu Suryadin pun membuka paksa blokade. Selain melakukan blokade, puluhan warga ini juga sempat mendatangi Kantor Desa setempat. Hanya saja, tak ada jawaban yang diterima oleh pendemo. Hingga akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita, pendemo membubarkan diri. (use)

Ganti Aset

Pemkot Bima Transfer Rp 5 Miliar ke Pemkab

Kota Bima (Suara NTB) Pertanyaan tim Banggar DPRD Bima mengenai kejelasan dana Rp 5 miliar yang dijanjikan akhirnya direspon oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Rencananya, hari ini melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKAD), Pemkot akan mengirim dana tersebut ke rekening Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol (Humaspro), Ihya Gazali, S.sos saat dikonfirmasi, Senin (15/9).

Dikatakan Ihya, anggaran Rp 5 miliar itu sedianya akan dikirim ke rekening Pemkab Bima pada Senin. Hanya saja, uang tersebut batal ditransfer karena Pemkab belum menyerahkan RAB penggunaan dana itu. “Jadi harus ada RAB dulu baru ditransfer, kita kirim langsung ke rekening Pemkab melalui DPPKAD Kota Bima,” ujarnya.

Namun karena belum memenuhi permintaan RAB tersebut, diperkirakan dana tersebut baru akan dikirim pada Selasa ini. Hanya saja, Ihya yang kemarin tengah berada di Jakarta untuk mendampingi Walikota Bima, H.M. Qurais H Abidin menyebutkan jika anggaran tersebut tetap akan diserahkan. Sebab, anggaran ini merupakan janji Walikota dalam bentuk bantuan pembangunan.

Sebelumnya, Walikota Bima dan Bupati Bima telah menemui komitmen mengenai penyerahan aset termasuk eks Kantor Bupati Bima. Meskipun secara fisik belum diserahkan secara resmi. Kedepan akan ada komunikasi intensif terkait penyerahan aset ini oleh kedua pimpinan daerah karena masalah aset sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi penilaian oleh BPK. “Kita masih mendapat predikat WDP karena masih terkendala masalah aset,” ujar pria yang akrab disapa Gojil ini.

Diberitakan sebelumnya, pertanyaan tersebut terlontar dari salah seorang anggota Tim Banggar M Aminurlah, apakah sudah ditransfer atau belum. Begitu pula mengenai mekanisme penyerahan apakah dalam bentuk hibah atau bantuan. Sebab, jika dana tersebut dana hibah tentu harus dilengkapi dengan naskah hibah, begitu juga jika dana tersebut diserahkan dengan mekanisme dana bantuan juga dipertanyakan bentuk MoU-nya. Bentuk penerimaan ini, lanjutnya, sangat penting karena akan dikaji dan dirumuskan oleh TAPD. Karena pedoman penyerahan dana hibah atau dana bantuan sosial ini diatur dalam Permendagri Nomot 32 tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 tahun tahun 2012. (use)

SIPUT LEBO – Kendati Danau Lebo, Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah diubah menjadi taman, namun hal itu tak menghalangi penduduk sekitar danau untuk mencari siput di danau itu.

Siput tersebut kemudian dijual ke pasar Taliwang dengan harga yang tidak mahal. Seorang ibu tengah memilah siput yang baru saja ditangkapnya di tepi Danau Lebo.

(Ant/Bali Post)

Kejari Bima Segera Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi Kota Bima (Suara NTB) Mendapat urutan ke-2 terkait tunggakan kasus setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, menjadi perhatian di internal Kejari Raba Bima. Kejari pun berkomitmen akan menuntaskan kasus-kasus yang telah lama mandek dimaksud.

(Suara NTB/use)

Eko Prayitno

Kajari Raba Bima, Eko Prayitno, SH, MH saat dikonfirmasi usai menerima Tim Aswas Kejati NTB, Senin (15/9) menyatakan, pihaknya akan berupaya guna menuntaskan perkaraperkara yang tertunggak tersebut. Disebutkannya, jumlah kasus yang tertunggak di Kejari Bima tak lebih dari 10 kasus.

Sebelumnya Suara NTB memberitakan, jumlah kasus yang ditunggak Kejari Raba Bima sebanyak 11 kasus. Antara lain, kasus korupsi pengadaan sumur bor, kasus Kebun Kopi hingga kasus Alkes Kota Bima yang rata-rata penanganannya di atas lima tahun.

Dilanjutkan Eko, pihaknya

belum bisa menyelesaikan kasus-kasus ini karena terdapat beberapa kendala. Kasus sumur bor misalnya, pihaknya mengalami kendala karena masalah pengecekan fisik oleh tim ahli dari Unram. Sebelumnya, pihaknya sudah meminta tim ahli dari Unram untuk turun namun hingga kini belum juga datang. Untuk, itu pihaknya akan menjadwalkan ulang untuk mengundang ahli dimaksud. Sebab, untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak harus dipastikan oleh tim ahli. “Kita sudah coba memanggil, tapi mereka masih ada halangan,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk dugaan korupsi proyek kebun kopi, belum bisa dituntaskan dengan alasan jarak yang jauh. Namun, untuk penanganannya sudah sampai pada tahap meminta klarifikasi tanah yang menjadi areal proyek.

Sementara itu, kasus Alkes Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima juga masih terkendala pada penelusuran H Umar yang menjadi tersangka. Saat ini yang bersangkutan yang disebut-sebut tengah berada di Jakarta tengah dalam perburuan. Eko menyebutkan pihaknya baru sebatas berkoordinasi dengan BKD Kota Bima soal H. Umar tersebut. Sementara itu, sebelumnya Kasi Pidsus, Indrawan Pranadita, SH menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan instansi lain untuk memburu H Umar. Indra juga menyebutkan jika H Umar baru sebatas calon ter-

Bupati KSB Perintahkan SKPD Lacak Seluruh Bantuan Pemerintah Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM memerintahkan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk melakukan pelacakan terhadap seluruh bantuan yang telah digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Instruksi itu untuk memastikan bantuan pemerinah telah tepat sasaran dan masyarakat yang mendapatkannya memperoleh manfaat dari bantuan tersebut.

“Saya minta bagian aset, Inspektorat dan seluruh SKPD yang pernah menyalurkan bantuan untuk melakukan pelacakan. Semua jenis bantuan terhitung sejak tahun 2005 sampai sekarang,” tandas

(Suara NTB/bug)

RAKOR - Suasana rakor SKPD yang dipimpin oleh Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM, Senin (15/9) bupati saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi mingguan dengan seluruh SKPD di gedung Graha Fitrah kantor bupati KSB, Senin (15/9).

Menurutnya bantuan dari pemerintah haruslah tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan kepada warga penerima. Karena itu proses pelacakan bantuan kali ini untuk memastikan semua jenis bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah setiap tahunnya tidak jatuh pada tangan warga yang salah. “Kalau salah peruntukannya, maka saya pastikan bantuan tersebut akan disalahgunakan juga karena warga yang menerima sebenarnya tidak perlu dengan bantuan itu,” tegasnya.

Tak hanya untuk memastikan tepatnya sasaran bantuan tersebut, pelacakan penyaluran bantuan itu juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja SKPD. Bagi bupati salah satu parameter beresnya kinerja SKPD dapat dili-

hat dari proses dan tepat sasarannya bantuan yang disalurkannya.

“Kalau tidak tepat maka ada proses yang salah di SKPD. Karena itu bisa dipastikan kinerjanya buruk karena tidak bisa bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran,” timpal bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini.

Bupati bukan tanpa alasan memerintahkan bagian aset dan Inspektorat serta SKPD untuk melakukan pelacakan bantuan tersebut.

Dalam rapat kemarin, ia mengungkapkan, dirinya kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga pemanfaatannya tidak maksimal. “Ada juga laporan yang saya dapatkan kalau bantuan itu sudah disalurkan tapi keberadaannya tidak diketahui. Ini saya kira serius persoalannya karena bagaimana mungkin bantuan untuk masyarkat, tapi masyarakat sendiri tidak tahu ke mana rimbanya bantuan itu,” sesalnya.. (bug)

sangka, belum menyandang status tersangka. Eko menyebutkan jika H Umar sudah menyandang status tersangka.

Selain memburu keberadaan H Umar, secara bersamaan pihaknya juga menyelidiki kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Hanya saja, lanjut Eko, Kejaksaan tidak menyebutkan kepada media guna mengantisipasi para pihak tersebut menghilangkan alat bukti. Selanjutnya mengenai arah anggaran Rp 1,6 miliar, apakah sudah digunakan atau tidak? Eko enggan menyebutkan dengan alasan masih dalam pendalaman. “Ini yang masih kita lakukan pendalaman,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Eko, dari semua kasus yang masih tertunggak, saat ini pihak brkomitmen untuk bisa diselesaikan.

“Memang kita di urutan kedua, tapi kita upayakan untuk diselesaikan,” pungkasnya. (use)

Pejabat di Pemkot Bima Ikuti Bintek LAKIP Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 80 orang pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mendapat bimbingan teknis (Bintek) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bintek ini diberikan agar para pejabat yang berada di lembaga atau instansi memahami tata cara penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan benar.

Kegiatan Bintek ini dibuka Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE di aula Pemkot Bima, Senin (15/9). Acara Bintek ini menghadirkan narasumber Tri Susilo, S. Sos., MM, Kepala Bidang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua panitia, Zainuddin, SH dalam laporannya mengatakan Bintek ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap tata cara penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan benar. Akuntabilitas yang baik dan benar dapat dilihat dari keselarasan antara rencana dengan apa yang ingin dicapai. Untuk itu dengan adanya Bintek ini, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Wawali Bima, H A Rahman H Abidin dalam sambutannya mengapresiasi Bagian Organisasi dan Pedayagunaan Aparatur (OPA) yang telah mengadakan acara Bintek dan sekaligus mengharapkan narasumber agar menyampaikan poin inti atau roh dari materi penyusunan LAKIP. “Kalau kita memahami rohnya maka kita bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga outcome didapatkan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Rahman mengingatkan peserta bahwa tidak hanya laporan kinerja saja yang diterapkan tetapi lebih kepada sistem akuntabilitas kinerja itu yang diterapkan dengan baik. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

Halaman 5

Polda NTB Monitor Kasus BWS Loteng Dari Hal. 1 Sejauh ini menurut Nurodin, proses penyelidikan kasus berjalan lancar.

Karena sejauh ini tidak ada penyampaian langsung dari pihak Polres Loteng yang mengaku kesulian menangani kasus. ‘’Ini artinya mereka masih mampu menangani kasus ini,’’ terang Nurodin. Terkait tidak dijadikannya kasus ini sebagai skala prioritas oleh Polres Loteng, dijawabnya, pada dasarnya semua kasus masuk skala prioritas. Hanya saja kasus BWS ini tidak masuk prioritas percepatan karena memang kasus lama, sementara yang jadi prioritas adalah kasus Bedah Desa Rp 1 mil-

iar lebih. ‘’Yang dimaksud skala prioritas itu, mempercepat kasus yang sebentar lagi selesai. Sementara kasus baru, akan tetap diproses.’’

Dipastikannya bahwa kasus itu masih terus berjalan penyelidikannya.

Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, baik dari kalangan Dinas PU Lombok Tengah, termasuk dari kalangan BWS Lombok Tengah. Bahkan tantangan dalam menyelidiki kasus itu, tim Polres Loteng harus melibatkan saksi ahli untuk cek fisik alat penghancur enceng gondok yang masih mangkrak di Bendungan Batujai itu. (ars)

Program Jagung Dompu akan Dikloning, Bupati Bakal Diundang Lagi Dari Hal. 1 Hasil jagung membuat rakyat memiliki uang tunai dan menjadikan Dompu sebagai daerah yang memiliki daya beli tertinggi ke dua setelah Kota Mataram.

Pertumbuhan ekonomi Dompu dalam 4 tahun terakhir rata – rata 7 persen pertahun dan angka kemiskinan bisa ditekan rata – rata 2 persen pertahun atau menjadi 14,24 persen untuk kondisi 2013.

Drs.H.Bambang M.Yasin kepada Suara NTB di Dompu, Senin (15/9) kemarin, mengaku, mengekspose kesuksesan program jagung yang dikembangkan di Dompu di hadapan Deputi Bidang Inovasi Kebijakan untuk Ketahanan Pangan, Eko Putro Sandjojo dan tim lainnya. Program jagung Dompu mendapat apresiasi dari tim transisi karena mampu meningkatkan kese-

jahteraan rakyat dan bahkan akan dikloning menjadi program nasional. ‘’Setelah ekspose, saya ditawari untuk memilih kloning orangnya (bupati) atau kloning programnya.

Saya bilang, cukup program saja. Paling tidak, ada program yang butuh perhatian khusus,’’ katanya.

Diakui H. Bambang, tidak hanya dirinya yang dipanggil tim transisi Jokowi – JK untuk ekspose program di hadapan tim transisi Jokowi – JK. Ada 10 bupati / wali kota se Indonesia yang diundang dan dilakukan secara terpisah.

Namun ia tidak diberi tahu, bupati mana saja yang diundang. ‘’Sebelum berpisah, saya dibisiki Pak Eko untuk bersedia diundang kembali ke Jakarta,’’ ungkap H. Bambang. (ula/*)

Rabu Esok, Penerimaan CPNS Serentak Dibuka Dari Hal. 1 Karena kemarin kan Jumat lalu Pemkab Lombok Tengah telah mendapatkan penetapan rincian formasinya,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Hariadi Widiatmoko dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/9) siang kemarin.

Ia menjelaskan, dengan diterimanya penetapan rincian formasi pada Jumat lalu untuk Loteng yang selama ini ditunggu-tunggu untuk pengumuman penerimaan serentak itu tak lantas langsung bisa dilakukan pembukaan penerimaan CPNS. Pasalnya, penetapan rincian formasi yang diterima dari Kemen PAN RB itu selanjutnya dilaporkan ke Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati untuk diumumkan ke publik.

Sehingga menurut Hariadi, pemprov dan seluruh kabupaten/kota sepakat untuk membuka penerimaan CPNS 2014 di seluruh NTB pada Rabu (17/ 9) besok. “Kita sudah sepakat dengan kabupaten/kota pada hari Rabu besok,”imbuhnya.

Ditanya mengenai prediksi jumlah pelamat tahun ini,

Hariadi belum bisa memastikan apakah meningkat atau tidak. Pasalnya, pada penerimaan CPNS tahun ini, seluruh pemda kabupaten/kota memperoleh jatah/kuota dengan jumlah yang bervariasi. Tahun lalu, ungkapnya, sekitar 5.0006.000 pelamar untuk tingkat provinsi saja. Selain itu, tahun lalu hanya tiga pemda yang memperoleh jatah CPNS yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Lombok Utara dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Jumlah kuota CPNS tahun 2014 seluruh Pemda di NTB yang diperoleh dari Kemen PAN RB sebanyak 658 formasi. Rinciannya, Pemprov NTB sebanyak 141 formasi, Kabupaten Sumbawa Barat 114 formasi dan Kota Mataram 59 formasi.

Kabupaten Sumbawa 56 formasi, Dompu 45 formasi, Kota Bima 41 formasi, Lombok Barat 40 formasi, Lombok Timur 40 formasi, Kabupaten Bima 37 formasi dan Lombok Tengah 36 formasi dan Lombok Utara 49 formasi. (nas)

Elemen Masyarakat Khawatirkan Politik Transaksional Dari Hal. 1 salah satu indikasi tumbuhnya iklim berdemokrasi yang maju dalam sebuah masyarakat adalah lahirnya pemimpin-pemimpin melalui kompetisi yang sehat.

Kompetisi dalam melahirkan pemimpin ini, menurut Zulfan hanya bisa terjadi jika proses pencalonan yang dilalui para calon pemimpin tersebut dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan berkeadilan.

Sayangnya, menurut Zulfan, indikasi yang terlihat justru berkebalikan. Karena itulah, ia mempertanyakan masih adakah parpol yang bersedia mencalonkan figur yang benar-benar berkualitas tanpa menyertakan kalkulasi terkait kontribusi calon tersebut kepada parpol yang bersangkutan.

“Masih adakah parpol yang bersedia mengusung calon dengan gratis? Kalau itu terjadi, saya yakin demokrasi di Pilkada 2015 ini akan berjalan dengan baik,” ujar Zulfan.

Ia mencontohkan, di Pilkada Kota Mataram, salah satu pasangan calon yang kemungkinan kuat akan tampil dominan adalah pasangan incumbent H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN). Ia menganggap, kondisi ini bisa melahirkan iklim politik yang kurang kompetitif. Ia menilai, sejumlah figur potensial sebenarnya masih bisa mencuat untuk menandingi duet tersebut.

Namun, seringkali pencalo-

nan figur-figur tersebut terganjal di tingkat parpol. Karena itulah, ia mengimbau parpol-parpol di NTB untuk membuka diri dan memberikan kesempatan kepada figurfigur baru untuk menjajal bursa pencalonan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat kesepakatan dengan tujuh kabupaten/ kota yang akan menggelar Pilkada pada 2015 mendatang. Dari kesepakatan tersebut, lima kabupaten/ kota, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima akan menggelar pemungutan suara pada 8 Juni 2015.

Sementara, dua lainnya, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah baru akan menggelar putaran pertama pada 10 Agustus 2014.

Aksar menjelaskan, pihaknya tidak bisa memaksakan menggelar pemungutan suara secara serentak di tujuh kabupaten/ kota karena menurut undang-undang, tenggat waktu akhir masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah antara satu daerah dengan lainnya harus berkisar 90 hari.

“Kalau tercepat awal Agustus, sementara Sumbawa 1 Januari 2016. Itu yang membuat sulit,” pungkasnya. (aan)

(Suara NTB/ars)

AKSES UTAMA - Sejumlah pekerja menyelesaikan konstruksi jembatan yang akan menjadi akses utama menuju Rumah Sakit Provinsi NTB di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya ,Mataram. Pada plang proyek tercantum judul pekerjaan pembangunan Jalan Boulevard senilai Rp 1,3 miliar lebih, digarap CV. Muhsan sejak Tanggal 20 Juni 2014 sampai Tanggal 18 Oktober 2014.

Masuk Kawasan Konservasi

Dishut Kesulitan Rehabilitasi 500 Hektar Kawasan TNGR yang Terbakar Mataram (Suara NTB) Dinas Kehutanan (Dishut) NTB mengaku kesulitan/kerepotan untuk melakukan rehabilitasi terhadap 500 hektar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang terbakar pada awal September yang lalu. Pasalnya, kawasan itu adalah kawasan konservasi yang hanya boleh direhabilitasi dengan tanaman/tumbuhan sejenis. Artinya, tidak boleh memasukkan tumbuhan/ tanaman jenis baru.

“Cuma yang jadi masalah adalah, karena ini kawasan taman nasional, kawasan konservasi, itu kalau direhabilitasi tidak boleh memasukkan jenis baru. Misalnya saya merehabilitasi dengan kayau sengon, itu tidak bisa. Nah ini yang agak repot. Dia ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena ada perwakilan ekosistem di situ, itu yang agak repot,” kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Untuk itu, rehabilitasi hutan kawasan TNGR ynag terbakar itu harus sesuai dengan jenis tanaman yang ada disitu. Pasalnya, tanaman di kawasan itu adalah perwakilan ekosistem yang dilindungi.

Dikatakan, kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu itu disebabkan karena orang yang berburu hewan di malam hari.

Kebakaran itu terjadi pada waktu malam hari. Sehingga pihaknya langsung menerjunkan petu-

gas untuk memadamkan api supaya tak meluas. Pada waktu itu, api berhasil dipadamkan hingga menjelang dini hari.

Kebakaran hutan itu terjadi di dua lokasi berbeda yakni sekitar daerah Sembalun Lombok Timur dan daerah Aik Berik Batukliang Utara Lombok Tengah. Untuk kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Sembalun Lombok Timur itu merupakan daerah savana yang cukup luas.

PR II Unram: PP Nomor 4 Tahun 2014 Tidak Banyak Berubah Mataram (Suara NTB) Pembantu Rektor (PR) II Dr. Hailudin Badry mengatakan, keberadaan PP Nomor 4 tahun 2014 tidak banyak berubah. Hanya saja, perubahan terjadi pada mekanisme pergantian dekan yang memberikan kewenangan kepada rektor untuk mengangkat dan memberhentikan dekan.

Lebih jauh Hailudin Badry mengakui pihak rektorat tidak melibatkan anggota senat pada saat mengajukan persetujuan statuta yang baru. Karena PP Nomor 4 tahun 2014 dinilai tidak banyak berubah dengan sebelumnya sehingga masih relevan untuk digunakan.

“Kini kita tengah menunggu persetujuan statuta Unram yang baru dari Kemdikbud. Hasilnya bagaimana nanti kita bicarakan lagi dengan senat. Tapi proses sebelumnya kita telah mengirim surat permintaan persetujuan statuta baru ke Kemdikbud setelah sebelumnya dibahas bersama dengan anggota senat. Di tengah perjalanan datang PP Nomor 4 tahun 2014. Akhirnya kita diminta kirim lagi,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (15/9), menanggapi polemik PP Nomor 4 Tahun 2014 di lingkup Unram.

Pernyataan PR II Dr. Hailudin Badry ini menanggapi, komentar Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Prof. Dr. Thatok Asmony yang menilai keberadaan PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian wakil pimpinan dan pimpinan unit organisasi dinilai cukup mengkhawatirkan.

Dijelaskan, dalam pasal 29 ayat 6 rektor diberikan kewenangan mengangkat dan memberhentikan wakil pimpinan dan pimpinan unit organisasi, termasuk di dalamnya dekan tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh senat sebagaimana yang diatur dalam PP sebelumnya.

Akibatnya, potensi terjadinya praktik KKN di lingkup lembaga pendidikan menjadi ancaman laten ke depan.

“Kalau rektor diberikan kewenangan yang cukup besar mengangkat dan memberhentikan dekan, bisa saja praktik KKN itu muncul. Yang diangkat adalah orang-orang terdekat saja,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman laten terjadinya praktik-praktik KKN pada saat rektor mengangkat dekan ke depan bukannya tanpa sebab. Pasalnya, praktik KKN yang kerap terjadi saat ini banyak dilatari oleh sistem penunjukan secara langsung pada saat pengangkatan para pejabat setelah sebelumnya mengikuti fit and proper test. Oleh sebab itu, Ia berharap agar rektor dalam menjalankan kewenangan yang besar tersebut dapat membuat satu sistem dalam proses pengangkatan dekan dengan terlebih dahulu menetapkan standar atau kriteria khusus.

“Saya bukan tidak setuju dengan proses penunjukan dekan oleh rektor ini, saya setuju untuk menghindari adanya friksi yang biasanya terjadi pascapemilihan dekan oleh senat berlangsung. Tapi rektor harus membuat sistem di mana proses penunjukan itu harus berlangsung adil. Artinya semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama dengan standar dan kriteria khusus yang harus dibuat oleh rektor,” terangnya.

Selain itu, Thatok Asmony mengharapkan Rektor Unram responsif menyikapi keberadaan PP Nomor 4 tahun 2014 dengan mekanisme dan prosedur yang benar yaitu melalui rapat pimpinan perguruan tinggi lalu kemudian dibawa ke tingkat senat sebagai lembaga normatif tertinggi di tingkat universitas. Baru setelah itu dibawa ke menteri untuk dimintakan persetujuan. Sehingga dengan demikian, produk statuta yang dihasilkan atas keberadaan PP yang baru tersebut dapat dijadikan sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi dapat diterima semua pihak.

“Setahu saya, sejak keberadaan PP nomor 4 tahun 2014 belum ada pembahasan yang dilakukan pimpinan universitas. Saya juga tidak tahu apakah sudah dibahas atau tidak. Karena mengacu pada mekanisme tadi, maka pembahasan harus melibatkan senat dan itu mutlak dilakukan,’’ tandasnya. (dys)

Kebakaran hutan di kawasan TNGR Sembalun hampir setiap tahun terjadi. Daerah tersebut adalah padang savana sehingga sangat mudah terbakar ketika musim kemarau (kering). Begitu juga di daerah Aik Berik Lombok Tengah. “Penyebabnya pasti orang yang membakar. Kebetulan juga sekarang ini musim kering.

Itu semakin memudahkan terbakar,”jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya cukup sulit untuk mendeteksi adanya titik-titik api (hotspot) di Kawasan TNGR. Pasalnya, daerah NTB tak masuk dalam areal yang liputan hotspot satelit NOA seperti di Pulau Sumatera. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Dishut NTB membentuk tim yang ditempatkan

di posko-posko kebakaran pada sembilan kabupaten/kota di NTB. Setiap posko terdiri dari dua sampai tiga orang petugas.

Para petugas itu setiap waktu harus melakukan patroli dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi hutan yang ada di NTB. Tugas mereka lebih diintensifkan pada musim kemarau seperti saat ini. Sehingga, jika ada titik-titik api maka akan segera terdeteksi untuk diambil langkah berikutnya. ‘’Kalau sudah membesar kita gerakkan pasukan. Tugasnya hanya memantau, kalau ada kebakaran kecil dia langsung memadamkan. Kalau ada kebakaran besar dia langsung memberikan laporan, segera kita turunkan pasukan,’’tandasnya. (nas)

Pertamanan Percantik Tugu di Petemon Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram terus melakukan penataan terhadap tugu yang berada di Kota Mataram. Salah satu tugu yang dipercantik yakni tugu di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan.

Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau Dinas Pertamanan Kota Mataram, Nanang Edward mengatakan, upaya mempercantik tugu di Lingkungan Petemon tersebut karena memang sudah terkesan kumuh. Pemkot dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Mataram, mencoba memberikan kesan yang bagus terhadap tugu tersebut. “Kita bongkar karena terlihat kumuh, sekarang sudah mulai dikerjakan,” kata Nanang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (15/9).

Tugu dengan diameter 1,5 meter tersebut dibuat seperti bundaran yang dihiasi taman bunga dan lampu hias. Tidak hanya tugu di petemon yang di-

lakukan penataan dengan anggaran Rp 18 juta, tapi pihaknya juga melakukan penataan terhadap tugu jangkar di Ampenan, Udayana, Tugu Adipura di Malomba dan lain sebagainya.

Disinggungpenataantuguyang harus mengedepankan jargon atau visi misi Kota Mataram? Dia mengatakan, permintaan masyarakat maupun dewan dengan mengedepankan visi Kota Mataram sedang dirancang. Diakui, salah satu tempat yang akan dibuat yakni tugu dengan ikon Kota Mataram di jalan Gajahmada. Ikon yang dipilih pun disesuaikan dengan kerajinan yang berada di Sekarbela dan Petemon.

“Kalau ndak salah patung yang pegang mutiara akan dibuat di sana, tapi lebih jelas coba lihat ke PU,” imbuhnya. Dikatakan, pihaknya akan tetap melakukan penataan terhadap taman dan tugu di Kota Mataram, sehingga terkesan menarik dan memiliki ciri khas tersendiri. (cem)

Kapolda Diminta Selidiki Motif Konflik Internal Dari Hal. 1 Internal tubuh Polri juga harus dicurigai ada oknum di dalamnya terlibat. “Saya pernah diajarkan petinggi Polri sendiri, kalau ada peristiwa semacam ini, anak istri pun harus dicurigai,” katanya memberi contoh.

Jika melihat korban yang menjadi sasaran penembakan, disebutnya, mereka itu polisi polisi terbaik. Bahkan Nasir menyebut ada empat peristiwa, dimana tahun 2009 lalu Briptu Hendra anggota Buser Narkoba Polres Bima Kota juga dibunuh secara misterius.

Menurut Nasir, jika melihat tiga kali penembakan terakhir, ada kesamaan jenis senjata dan peluru. Ini bisa jadi alibi pada pelaku, sehingga tuduhan pelaku mengarah ke satu kelom-

pok tertentu. “Nah kalau pelakunya bandar narkoba, berarti ada saingan di internal. Inilah yang harus diwaspadai Kapolda NTB,’’ tegasnya.

Sebagai akademisi, juga mewakili masyarakat yang berharap banyak kasus ini segera terungkap, ia menyarankan kepada kapolda melakukan beberapa langkah. Seperti membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jika sudah terjalin baik, maka masyarakat tidak akan tertutup seperti saat ini, tapi justru membantu polisi mencaritahu pelakunya. Juga disarankannya perkuat fungsi intelijen, karena berperan vital dalam identifikasi lapangan mencari informasi dan jejak pelaku.

Cara lain, dengan terus menelusuri track record polisi yang menjadi korban. ‘’Misal

untuk almarhum Iptu Abdul Salam, dicari tahu, pernah bertugas untuk menelusuri kelompok radikal tertentu. Sehingga patut dicurigai pelakunya adalah teroris. Tapi kalau tidak ada hubungannya, maka kuat kemungkinan ini persaingan internal,’’ tegasnya.

Nasir juga mengkritik kepolisian, soal lambannya pengungkapan peristiwa itu, sudah semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Pandangan masyarakat yang minor, justru menganggap polisi sudah tidak mampu menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

“Bagaimana dia bisa melindungi korpsnya, sementara dia sendiri menjadi korban. Yang saya khawatir, sudah tidak ada rasa aman lagi di tengah masyarakat,” kritiknya. (ars)

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN FOTO - Kabid Ruang Terbuka Hijau Dinas Pertamanan Kota Mataram, Nanang Edward menunjukkan foto rancangan desain tugu Petemon.

Mulai Merosot Dari Hal. 1 Di Gumi Sasak ini dikenal sejumlah istilah seperti wet, gumi paer yang sekarang mulai banyak tidak dikenal. Pengakuan masyarakat terhadap hukum adat di desa-desa di Lombok mulai merosot. Beda dengan di Bali yang menurut bupati masih cukup kuat desa memegang nilai-nilai adat.

Rakor digelar dengan tujuan meningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya kebijakan baru

itu mengamanatkan desa, upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Mengembangkan kemandirian masyarakat desa. Melakukan aktivitas pembangunan sesuai esensi masalah.

Hasilnya diharapkan terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Rakor tersebut dihadiri pemateri Prof. Dr. Tjahya Supriatna, dari lembaga penelitian IPDN, dan Dr. Budi Hasmanto, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri. (rus)

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

Sikapi SKPD Berkinerja Rendah SOROTAN kalangan legislatif terhadap rendahnya kinerja beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) nampaknya cukup beralasan. Pasalnya hingga menjelang berakhirnya triwulan III, masih ada beberapa SKPD yang capaiannya bisa dikatakan dibawah capaian ideal yang terukur pada triwulan bersangkutan.

Adalah Drs. HM. Zaini, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram menyoroti lambannya beberapa SKPD melaksanakan programnya. Padahal, DPRD Kota Mataram seperti diungkapkan mantan Ketua DPRD Kota Mataram tersebut, telah mengetok APBD Kota Mataram tepat waktu. Dengan ditetapkannya APBD tepat waktu, diharapkan program-program kerja SKPD seperti diusulkan dalam APBD, dalam terlaksana dengan tepat waktu dan target yang terukur.

Sayangnya, fenomena SKPD tidak mampu melaksanakan programnya sendiri dengan waktu dan target yang terukur, tidak terjadi tahun ini saja. Tahun sebelumnya, kasus yang sama juga mengemuka. Sehingga tidak heran kalau banyak kalangan yang merasa gregetan terhadap sikap Pemkot Mataram yang masih saja mempertahankan pejabat yang tidak cakap.

Wajar kalau akhirnya kalangan legislatif meminta pejabat yang tidak mampu, mengundurkan diri dari jabatannya. Celakanya, tidak banyak pejabat yang legowo mundur ketika SKPD yang dipimpinnya tidak mampu mencapai target. Bahkan, tidak sedikit pula pejabat yang merasa mampu, tetapi dalam pelaksanaan programnya kurang memuaskan.

Sikap Walikota Mataram yang masih bertahan dengan pembantu-pembantu berkinerja rendah sangat disayangkan di tengah gaung percepatan pembangunan yang selalu dilontarkan di mana-mana.

Secara logika, akan sulit Pemkot Mataram mewujudkan percepatan pembangunan, manakala pejabat-pejabat di lingkaran Walikota Mataram, kurang cerdas menterjemahkan makna percepatan pembangunan yang diinginkan kepala daerah.

Setiap kepala daerah pasti berlomba-lomba membuat daerah yang dipimpinnya menjadi lebih maju. Untuk mencapai kemajuan-kemajuan tersebut, dibutuhkan SDM yang tidak asal ada. Memang, rendahnya capaian di beberapa SKPD disebabkan banyak faktor.

Selain SDM, juga mungkin saja akibat perencanaan yang tidak matang sehingga program yang telah direncanakan jauh-jauh hari tidak terlaksana dengan baik.

Hal-hal demikian mestinya menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam memilih pembantupembantunya. Apalagi, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerja semua SKPD. Evaluasi ini diharapkan, evaluasi yang sungguh-sungguh dilandasi profesionalisme. Karena evalusi seperti itu sebetulnya sudah sering dilakukan Pemkot Mataram tapi tidak berujung reformasi jajaran birokrasi.

Jika tidak ada keberanian mengambil langkah tegas terhadap SKPD-SKPD yang lamban, niscaya Kota Mataram akan mencapai kemajuan yang diimpikan dalam waktu yang lama. (*)

STASIUN RADIO

OPINI

Halaman 6

Kering di Ladang, Basah di Dewan Kalau datang kering di ladang, kering pula pengharapanpengharapan. Alam kadang baik kadang ganas tak kenal kasihan. Alam punya siklus, tak selalu lurus. Selain itu alam juga punya reaksi, dan karenanya memiliki sistem tersendiri yang telah terbentuk sekian lama. Naluri dasar makhluk hidup, yakni bertahan hidup dan melakukan reproduksi menjadikan alam gelanggang yang membutuhkan pertarungan. Dan karena sifat alamiah terbentuklah keseimbangan ekosistem yang dalam jangka waktu tertentu konsisten menjadi bagian dari rotasi ruang-waktu, dimana segala yang berada di dalamnya tak bisa sepenuhnya bebas.

SEKALI waktu terjadi “revolusi�, dimana perubahan-perubahan mutlak menjadi akibatnya.

Secara naluriah hewan-hewan mengetahui hal-hal semacam itu.

Kita, manusia, menyebutnya bencana. Gerakan lempeng bumi yang menimbulkan gempa atau muntahnya gunung-gunung yang sekian lama memelihara bara api dalam perutnya. Dan diantara bencana-bencana lainnya ada yang (lebih banyak) disebabkan oleh terganggunya sistem kerja alam itu sendiri. Terganggunya sistem itu tentu karena ada yang mengganggu. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang cuma memiliki insting atau naluri semata. Itu adalah kerja akal, kerja pikiran. Artinya kerja manusia.

Begitulah, banjir di musim hujan terjadi karena penebangan hutan yang keterlaluan.

Atau pola penataan daerah pemukiman yang tak menghormati air. Sehingga air tak punya pilihan kecuali “mengganggu� manusia yang tak menyediakan tempat alami untuknya.

Itu juga yang sejatinya terjadi dan tak perlu dipertanyakan lagi, apabila datang serbuan ulat bulu, serangga tomcat atau bahkan hewan buas macam harimau dan gajah yang di daerahdaerah tertentu sering menerobos kampung dan pemukiman.

Bagaimana tidak, hewan-hewan

Oleh :

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

itu tak punya pilihan, sebagai makhluk hidup mereka memiliki kedua naluri dasar tadi. Bila habitat mereka rusak, otomatis mereka akan mencari habitat baru untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dan mereka tak mungkin permisi dulu.

Secara spiritual alam adalah organisme hidup. Alam bisa menimbulkan reaksi yang dapat membuat manusia terpukau, takjub bahkan dilingkupi kengerian.

Proses penghancuran sistem alam yang dilakukan manusia dengan ego besarnya, menimbulkan kebingungan pada bagaimana alam akan bereaksi. Jadinya pergantian musim tak lagi jelas.

Dan di setiap pergantian itu selalu ada yang berdebar-debar sebab khawatir datangnya bencana.

Bila musim penghujan tiba, banjir siap-siap melanda. Bila musim kemarau datang, kekeringan siap-siap mengancam.

Seperti sekarang ini, titik-titik kekeringan tampak begitu merisaukan di berbagai wilayah NTB. Dan kabarnya, para petani dan peladang hanya bisa pasrah menunggu belas kasihan dari alam.

Seolah-olah menunggu keajaiban diturunkan dari langit. Tak ada yang bisa dilakukan, kecuali bersabar menunggu musim berganti. Seperti sekawanan reptil di gurun-gurun Afrika, yang apabila musim kering yang panjang datang, mereka masuk ke guagua dan berdiam disana, sampai musim hujan tiba. Sebagian diantaranya tak sanggup bertahan dan mati mengering, sebagian lainnya sanggup melewati tekanan waktu dan keluar pada saatnya, menikmati hujan pertama yang membawa berlimpah makanan.

Dengan akal-pikiran manusia bisa menjadi makhluk mulia, tapi bisa dengan mudah pula menjadi makhluk paling aniaya. Masalah kekeringan yang datang setiap tahun dapat diatasi apabila memang benarbenar mau diatasi. Pertanyaannya adalah adakah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan itu? Banyak orang pintar, tapi persoalan

cuma berputar-putar di meja.

Ada pola, ada aturan, ada kebijakan, tapi seolah-olah tak menyentuh inti persoalan. Indikasinya sederhana, jika suatu persoalan selalu datang berulang sudah jelas tak ada langkah-langkah signifikan yang sudah dilakukan. Yang menunjukkan adanya proses, adalah adanya progres. Tanpa progres, proses hanya pembenaran.

Kekeringan yang melanda beberapa kawasan di NTB sudah pasti menyusahkan masyarakat di kawasan itu. Entah kemana mereka akan mengadu.Tapi, tunggu.

Bukankah mereka punya wakil di pemerintahan? Kabar kekeringan seperti menyusul kabar lain, yakni telah dilantiknya puluhan anggota DPRD NTB beberapa waktu lalu. Mereka yang di dewan ini orang-orang pilihan, orang-orang terhormat, orang-orang penting. Pelantikan yang artinya pengesahan tersebut seperti menyodorkan kursi basah dan empuk bagi orang-orang di dalam ruang dewan.

Apakah nanti akan sampai gaung suara dari tanah-tanah retak yang menganga itu ke meja dewan? Lantas disikapi sebagai suatu persoalan serius yang harus segera diatasi? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas apabila tak ada penanganan serius terhadap bencana tahunan tersebut, berarti suara-suara itu telah terbentur dinding tinggi birokrasi, seperti juga banyak persoalan lain yang sampai hari ini belum benar-benar tertanggulangi.

Dalam skala yang lebih luas, dunia sekarang berada di bawah ancaman krisis pangan. Meningkatnya populasi tidak sebanding dengan upaya-upaya merawat kualitas alam sebagai sumber pangan. Berbagai laporan menyorot pada kawasan-kawasan subur dan tropis, termasuk Indonesia, yang secara ironis abai terhadap potensi sendiri dan malah terseret oleh problem bencana akibat distorsi sistem alam. Kita tak bisa memisahkan ancaman global tersebut dengan persoalan lokal. Semuanya terhubung dan menjadi gelembung yang terus

membesar. Untuk itu benar-benar dibutuhkan tindakan yang tepat berupa aplikasi dari sekian teori, sekian ilmu pengetahuan ke ranah praksis yang langsung menyentuh inti persoalan.

Gerak alam tak bisa dicegah.

Seperti juga tak satu jua bisa menahan gerak waktu. Bila tiba saatnya alam bergerak dan musim bertukar, kita tak bisa mencegahnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi akibat-akibat buruk darinya.

Agar hujan tak datang bersama banjir bandang, agar kemarau tak tiba sekedar menyebar kekeringan. Dan antisipasi itu sangat mungkin dilakukan, dan sudah banyak dibuktikan manfaatnya. Tentu saja diperlukan kerja keras dan biaya yang besar.

Tapi daripada ilmu-ilmu dari mereka yang disebut pakar dengan sekian deret gelar cuma membusa di mulut saja, dan dana-dana yang tersedia cuma dihabiskan untuk hal-hal yang lantas jadi mubazir saja, bukankah lebih baik diprioritaskan untuk mengatasi problem yang sudah di taraf gawat ini?

Serapan PAD rendah, Pemkot Mataram akan evaluasi kinerja SKPD Kepala SKPD berkinerja rendah harus diganti

*** Pedagang khawatirkan elpiji oplosan Masyarakat waspada, aparat harus lakukan langkah antisipasi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

Halaman 7

Pedagang Khawatirkan Elpiji Oplosan Perumahan untuk TNI PT. Dasar Group milik H. Ahmad Rusni, SE., MM semakin menguatkan komitmennya untuk mempersiapkan perumahan kepada para anggota TNI. Beberapa titik pembangunan telah disiapkan, di antaranya di Gondang, KLU, Jeranjang Lombok Barat. Selain perumahan utama yang ada di depan DPRD Kota Mataram, di lingkar selatan.

H. Rusni bersama Komandan Korem 162 Wira Bhakti, Kol. Arh. Kuat Budiman di kantor PT. Dasar Global di Jalan Ali Batu No. 1 Lingkar Selatan Mataram mengatakan, pihaknya menyiapkan ke(Suara NTB/dok) mudahan bagi anggoH. Ahmad Rusni ta TNI yang ingin memiliki perumahan. Sesuai lokasi pembangunan PT. Dasar Group.

Beberapa proyek pembangunan yang sedang digarap oleh anak perusahaan PT. Dasar Group, di Gondang KLU sebanyak 3.000 unit perumahan akan disiapkan. Demikian juga di Bakong, Lombok Barat sebanyak 3.500 perumahan akan dibangun, tetapi untuk tahap awal sedang akan dibangun sebanyak 600 unit.

Hingga 2015 mendatang bersama 50 anak perusahaannya, sebanyak 15.000 perumahan sudah dipastikan dapat dibangun di NTB. “Silakan yang mau mengambil perumahan di mana saja, untuk anggota TNI. Termasuk untuk umum juga, kita siapkan,” katanya, Senin (15/9).

Kemudahan utama yang diberikan PT. Dasar Group menurut H. Rusni, bagi konsumen yang berminat diberikan kelonggaran tanpa uang muka. Selain itu, diberikan jaminan kesehatan seumur hidup, dana pensiun, hingga klaim asuransi yang dapat diambil setelah menempati rumah periode enam tahun, 10 tahun, hingga 20 tahun.

Jika rumah yang disiapkan PT. Dasar Group ditempati selama enam tahun, maka konsumen dapat mengajukan klaim sebesar Rp 70 juta, selama 10 tahun, klaim yang dapat diajukan sebesar Rp 110 juta, jika hingga 20 tahun, maka klaimnya akan mencapai Rp 2 miliar dan wajib diberikan.

Sebab, PT. Dasar Group sudah membangun kerjasama dengan asuransi Firelli dan asuransi PT. Beringin Life. Harga rumah sudah termasuk dana asuransi yang disetorkan oleh PT. Dasar Group “Sekarang sudah bisa kita lihat, banyak sekali yang antre memesan, makanya kalau telat tidak dapat rumah dan kemudahan-kemudahan dari kami,” katanya. Bahkan kemudahan lain yang disiapkan, jika konsumen meninggal, maka akan diberikan santunan kepada ahli waris, dan itu nilainya cukup besar.

Sementara itu, Komandan Korem 162 Wira Bhakti, Kol. Arh. Kuat Budiman mengatakan, ada dua tugas pokoknya sebagai pemimpin tinggi TNI di NTB. Di antaranya tugas yang diinstruksikan komando dari pusat, tugas berdasarkan undang-undang, hingga tugas secara insidentil.

Tugas lain adalah bagaimana memperhatikan kesejahteraan prajurit. Dalam hal ini, peluang kemudahan untuk mengakses perumahan yang disiapkan oleh PT. Dasar Group baginya sebagai gayung bersambut.

Mengingat, sebagai prajurit TNI, tidak sedikit diantaranya yang tinggal di asrama. Sehingga, saat prajurit TNI pensiun, baru terasa jika perumahan adalah kebutuhan yang utama.

“Ini gayung bersambut dan membantu prajurit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan,” demikian Kuat Budiman. (bul)

Mataram (Suara NTB) Beredarnya elpiji oplosan menjadi salah satu kekhawatiran para pedagang eceran, menyusul dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga elpiji 12 Kg baru-baru ini.

“Sekarang banyak sekali yang keliling-keliling menawarkan elpiji. Tapi kita tidak berani, khawatir itu elpiji oplosan karena agennya tidak jelas,” kata pemilik Toko Cekoti Jaya Ampenan.

Bahkan pengakuan pedagang kepada media ini, Senin (15/9), cukup banyak saat ini berkeliaran sales-sales elpiji yang menawarkan kepada para pedagang. Tetapi, seperti yang dikhawatirkan, berkurangnya isi tabung hingga kepada kemungkinan-

isi ulang.

Hal tersebut menurutnya wajar, karena untuk isi ulangnya, saat ini dari agen diterima harganya oleh pedagang Rp 127.000. Pedagang kemudian menjualnya Rp 135.000.

“Wajar kalau rumah tangga tidak lagi menggunakan elpiji 12 Kg,” tambahnya.

Dengan naiknya harga elpiji 12 Kg ini, ia menyebut pembeli lebih dominan memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan elpiji subsidi (3

masyarakat penggunanya yang masih sedikit.

“Apalagi kalau modal sedikit, terus barangnya susah laku. Pedagang saja yang rugi,” akunya.

Supiati menyebut, dengan kenaikan harga elpiji 12 Kg ini. Menurutnya ada kemungkinan masyarakat mengandalkan elpiji 3 Kg. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan permintaan elpiji subsidi, meski trend-nya tidak begitu besar.

“Lama-lama tidak ada pedagang yang mau jual elpiji 12 Kg, mahal soalnya. Bisa dilihat jarang yang jual isi ulang 12 Kg,” demikian Sri Supiati. (bul)

Permintaan KPR di NTB Lesu

(Suara NTB/cem)

MENJAMUR – Menggunakan trotoar, PKL di jalan lingkar selatan sekitar asrama haji Loang Baloq menjamur selama musim haji.

PKL Menjamur di Asrama Haji NTB Mataram (Suara NTB) – Gedung Asrama Haji NTB merupakan tempat penginapan terakhir untuk jemaah calon haji (JCH) sebelum diberangkatkan ke tanah suci Mekkah. Keberangkatan JCH ini merupakan harapan besar dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk meraup keuntungan setiap tahunnya. PKL yang ada di depan asrama haji semakin merajalela di depan gedung Asrama Haji NTB. Maryam, salah seorang PKL di sana menuturkan, Senin (15/ 9), ia mulai berjualan di depan Asrama Haji NTB sebelum dimulainya pemberangkatan JCH. Kegiatan seperti itu sudah biasanya dia lakukan setiap tahun ketika musim haji karena dengan berjualan seperti itu dia bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. “Setiap bulan haji saya jualan di sini,” akunya.

Pedagang musiman tersebut memanfaatkan musim haji dengan menjajakan beraneka ragam barang jualan. Kondisi tersebut membuat jalan yang ada di lingkar selatan itu terlihat rancu tak terawat. Adapun lokasilokasi yang digunakan oleh para PKL itu adalah terotoar-terotoar

MEBEL

MEBEL

kemungkinan lain yang dapat menjadi bahan komplin pembeli.

“Makanya kalau kami pesen biasanya langsung telephon agen, khawatir saja elpiji oplosan ini,” katanya menguatkan.

Membahas soal kenaikan elpiji 12 kg ini secara khusus, pedagang yang enggan dikorankan namanya ini menyebut, memang ada pengaruhnya secara langsung. Yakni sepinya peminat dari rumah tangga yang melakukan pembelian

Kg). karena selain harganya yang relatif terjangkau oleh siapapun, tabung melon ini disebut lebih praktis.

Ia tidak memungkiri, dengan kenaikan harga ini, banyak di antaranya pengguna elpiji 12 Kg bermigrasi ke elpiji 3 Kg. Ia mengaku tidak tertarik menjual elpiji tabung 12 Kg, hanya saja masih perlu dihabiskan stok tabungnya yang tinggal beberapa tabung saja.

Di tempat terpisah, pengakuan dari Sri Supiati di wilayah Cakranegara, Mataram, disebutkan pedagang mulai enggan menjual elpiji 12 Kg. karena selain harganya yang sudah naik, permintaan

yang ada di depan Gedung Asrama Haji NTB dan ada juga yang menyewa lahan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, tidak seenaknya saja berjualan di terotoar-terotoar yang ada di depan Gedung Asrama Haji, akan tetapi dia tetap menyewa lahan dan bayar pajak kebersihan kepada pemilik lahan dan panitia penyelenggara haji dengan harga sewa yang berbeda-beda, tergantung luas lapak yang diambil. “Kami sewa lokasi ini,” paparnya.

Ia mengatakan, pembayaran pajak kebersihan yang dibayar kepada panitia penyelenggara haji sebesar Rp 2.000 per hari dan penyewaan lahan kepada pemilik lahan tempatnya berjualan itu tergantung dari luas lahan yang kita gunakan.

Maryam sendiri menyewa lahan tempatnya jualan sebesar Rp 55.000 sampai pulang para jamaah haji dari tanah suci Makkah. “Kita bayar pajak setiap hari itu Rp 2.000 dan sewa tempat Rp 55.000 sampai jemaah haji pulang,” jelasnya.

Dia mengaku mendapatkan keuntungan sehari itu Rp 150.00 lebih, sehingga itulah yang membuat para PKL berlomba-lomba menjajakan barang daganga-

nnya itu di sana. Sementara itu, PKL asal Lombok Tengah itu mengaku hari ini hari terakhir ia jualan dan akan pulang ke alamat masing-masing karena hari ini merupakan hari terakhir pemberangkatan jamaah haji dari NTB. Akan tetapi para PKL akan kembali lagi jualan nanti ketika para jemaah haji pulang dari tanah suci Makkah. “Hari ini kan hari terakhir jualan, ya kita pulang ke rumah masingmasing dan besok kalau jamaah haji pulang dari tanah suci baru kita datang lagi jualan di sini,” paparnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2014 ini menjadi tahun politik, imbasnya cukup besar terhadap perekonomian secara nasional. Investor masih dalam posisi wait and see pada kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Bahkan permintaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ikut-ikutan lesu.

Pimpinan BTN cabang NTB, Agus Susanto di ruang kerjanya, Senin (15/9) menyebut, indikator lesunya permintaan KPR ini di NTB misalnya, dari target 50 persen penyaluran kreditnya pada pertengahan tahun ini, justru baru terealisasi hanya 30 persen.

Padahal, di tahun 2013 lalu, bank penguasa kredit perumahan ini pertengahan tahun target tersebut dapat terlampaui, bahkan hingga akhir tahun capaian targetnya di atas 100 persen.

“Tercapai 60 persen saja dari target kita tahun 2014 ini, hitungannya sudah untung,” katanya.

Persoalan yang muncul dari tahun politik ini, yakni keengganan para pengembang untuk membangun perumahan. Mengingat perhatian masyarakat tidak terfokus kepada investasi, termasuk untuk membeli perumahan. Perhatian masyarakat lebih tertuju pada perhelatan politik, dan belanja-belanja politik lainnya.

Dengan kondisi tersebut, tentunya tambah Agus implikasinya langsung kepada pengembang di daerah ini, yang juga enggan membangun perumahan. Pertimbangannya jika pengembang membangun perumahan, khawatir perumahan tersebut tak laku, sementara pengembang harus mem-

bayar bunga kredit di perbankan, biaya perawatan perumahan, biaya operasional pembangunan, serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung.

“Kalau rumahnya tidak laku, rugi para pengembang.

Ini salah satunya kepada KPR tahun ini lesu,” terang Agus.

Kendati demikian, tahun 2015 mendatang ia menyatakan optimis KPR akan kembali stabil, permintaan akan meningkat. Mengapa? Karena pemerintah baru sudah tentu akan jelas kebijakannya dalam hal perekonomian. Sehingga suku bunga perbankan bisa relatif stabil, belanja-belanja pemerintah akan dikucurkan. Sehingga dampaknya, investor akan lebih berani menentukan sikap.

Lesunya permintaan KPR ini, katanya berlaku secara nasional tidak saja di NTB. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perbankan-perbankan lainnya memiliki cerita yang sama tentang penyaluran KPR. Hal ini tidak saja berlaku untuk KPR komersil, bahkan perumahan subsidi yang disiapkan dananya tak terhingga oleh pemerintah pun, banyak pengembang yang enggan membangunnya. Di NTB, tahun 2013 lalu Kementerian Perumahan Rakyat telah menganggarkan subsidi sebesar Rp 16 miliar, tetapi tak sepeserpun subsidi tesebut tersalur kepada masyarakat.

“Bahkan tahun ini, belum ada sama sekali yang bangun perumahan subsidi. Kita siapkan dananya berapapun, bunganya tetap 7,5 persen.

Tetapi pengembangnya yang tidak ada membangun,” sebut Agus. (bul)

15

RUPA-RUPA

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

TRAVEL

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

POLHUKAM

Halaman 8

(Suara NTB/ars)

TERSANGKA Penyidik Subdit I Ditnarkoba Polda NTB menunjukkan dua tersangka dan barang bukti 4 kilogram ganja, Senin kemarin.

Mataram (Suara NTB) Ditangkapnya tukang ojek karena diduga transaksi ganja 1 kilogram beberapa waktu lalu, bukan pengungkapan terakhir. Baru-baru ini, Ditnarkoba Polda NTB kembali membongkar pengiriman narkoba 4 kilogram. Ironisnya, ganja ini disita dari dua kuli bangunan asal Dasan Agung. Keduanya MH alias Har dan FH alias Ozi, ditangkap Sabtu (13/9) lalu, di Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara saat akan mengirim narkoba itu ke Gili Trawangan.

Mendapat informasi akan ada transaksi narkoba, sudah stand by ke Dusun Karang Desa, Desa Pemenang Barat.

Beberapa saat kemudian tiba Har dan Ozi menggunakan sepeda motor. Setelah berte-

mu, tim Ditnarkoba Polda NTB langsung menciduk keduanya. “Setelah keduanya diamankan, tim mencari barang bukti ganja yang dibawa, tapi setelah digeledah tidak ditemukan,” kata Dirnarkoba Pol-

Masuk Secara Ilegal

Disostektrans Loteng Kesulitan Urus Asuransi TKI Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, sampai saat ini masih terus berupaya mencari kejelasan terkait penyebab kematian dua TKI asal Praya, di Malaysia. Termasuk kejelasan asuransi kedua TKI bersangkutan. Namun, karena kedua TKI tersebut masuk secara ilegal, bisa dipastikan sulit untuk mengurus asuransinya.

Bahkan kemungkinan besar kedua TKI tersebut tidak akan bisa memperoleh asuransi layaknya TKI yang masuk secara resmi. “Karena mereka masuk secara ilegal, jadi sulit bagi kita untuk membantu mengurus asuransinya,” ungkap Kepala Disostektrans Loteng, H. Nazili, S.Ip., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/9) kemarin.

Menurutnya, kalau TKI resmi, asuransinya dibayarkan oleh lembaga atau perusahaan tempatnya bekerja. Dan, tidak ada alasan bagi perusahaan bersangkutan untuk tidak membayar asuransi bagi TKI yang terkena musibah.

Justru kalau ada hak-hak TKI resmi yang tertimpa musibah yang tidak diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, pemerintah pasti menjadi yang terdepan dalam mengurus hak-hak TKI bersangkutan. “Tapi kalau TKI yang masuk secara ilegal, perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja tidak bisa dipaksa untuk membayar hak TKI bersangkutan. Apalagi asuransinya,” timpalnya.

Disinggung bantuan yang akan diberikan kepada keluarga TKI yang jadi korban, Nazili mengaku dengan kondisi anggaran yang ada sulit untuk saat ini. Hanya saja pemerintah tetap berupaya membantu memfasilitas untuk urusan pemulangan dan hal lainnya, sesuai kemampuan pemerintah daerah. Seperti penyiapan ambulance dan pendukung lainnya.

Namun kedepan pihaknya akan berupaya maksimal, supaya bagi TKI maupun kelurga TKI yang tertimpa musibah, bisa memperoleh santunan maupun bantuan materi. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah daerah. Terlepas dari apakah TKI tersebut ilegal maupun resmi.

Adapun terkait pemulangan dua TKI yang meninggal tersebut, Nazili mengaku kalau pihaknya tidak tahu sama sekali. Karena informasi yang diterima pihaknya juga tidak ada. Pihaknya baru mengetahui kalau ada TKI yang dipulang setelah jenazah sampai di tanah air.

Informasinya, kedua TKI yang meninggal tersebut memiliki keluarga di Malaysia. Yang kemudian menghubungi keluarga yang ada di Loteng. Untuk keperluan pemulangan jenazah TKI bersangkutan. “Jadi keluarga yang ada di Malaysia langsung dengan keluarga yang ada di tanah air,” imbuh Nazili.

Sehingga pemerintah daerah, tambah mantan Kabag Aset Setda Loteng ini, tidak tahu sama sekali prihal pemulangan jenazah TKI bersangkutan. Termasuk kejelasan penyebab kematiannya. Tapi sekarang, pemerintah daerah melalui kantor perwakilan yang ada di Malaysia terus berupaya mencari tahu kejelasan penyebab kematian dua TKI tersebut.

Ia pun berharap, kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi para calon TKI lainnya. Supaya setiap kali akan berangkat menjadi TKI, hendaknya melalui jalur resmi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga ketika ada musibah yang menimpa TKI bersangkutan, hak-haknya sebagai TKI bisa terjamin. (kir)

da NTB, Kombes Pol Ricky Simon Paays seizin Kapolda NTB, Brigjen Pol. Srijono, Senin (15/9).

Namun tim menyusuri semak belukar di pinggir jalan, akhirnya menemukan kardus

yang dipastikan berisi ganja.

Setelah tersangka diminta membuka kardus tersebut, ditemukan ganja kering dalam empat paket yang dikemas dengan lak ban. Barang bukti dalam kardus air mineral ini diamankan pada jarak 400 meter dari posisi keduanya ditangkap. Keduanya akhirnya digelandang ke Mapolda NTB. Saat diinterogasi di Polda NTB, keduanya mengaku menerima kiriman barang itu

dari pria yang dikenalnya bernama Anto. “Anto ini yang kemudian menyuruh Har dan Ozi membawa barang itu ke Desa Pemenang,” tutur Dirnarkoba.

Dipastikan barang haram itu akan dikirim ke Gili Trawangan, dengan upah Rp 400.000.

Kepada wartawan, kedua tersangka mengaku tidak tau siapa yang akan menerima barang bukti itu. Tersangka Har hanya tahu barang bukti ganja itu diserahkan oleh

Anto. “Saya pas lagi kerja kuli bangunan, didatangi Anto, minta saya bawa ganja ini ke Pemenang,” kata Har. Setelah sampai di Pemenang, ia hanya diminta meletakkan kardus berisi ganja itu di semak semak pinggir jalan. “Katanya Anto, nanti ada yang ambil. Tapi saya tidak tahu siapa itu,” kelitnya.

Namun demikian, apapun dalih keduanya, Polisi tetap menciduknya dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka

dijerat dengan Pasal 114, Pasal 111, Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, denda Rp 8 Miliar. Pihak Ditnarkoba Polda NTB kini sedang mengembangkan kasus tersebut. Karena ada kecurigaan, barang bukti ganja 4 kilogram inisama dengan ganja 1 Kilogram yang diamankan dari tukang ojek sebelumnya. (ars)

12 Lapak Pedagang Pelimpahan Alkes Lotim Tertunda Labuhan Haji Terbakar Penyidik Periksa Auditor BPKP

Mataram (Suara NTB) Belum lama ini, penyidik Polda NTB telah meminta keterangan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang pertama kali mengaudit proyek Alkes Lotim. Pemeriksaan itu dalam rangka merumuskan nilai konkret kerugian negara yang sebelumnya tertulis mencapai Rp 1,09 miliar. Hal ini memicu tertundanya pelimpahan berkas ke Kejati NTB yang sebelumnya ditarget sebelum lebaran.

“Kita memang sudah periksa auditor yang menghitung kerugian negara kasus ini pertama kali,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK. yang dimaksud auditor itu ad-

alah, adalah Sotar Duga Huatabarat. Auditor ini di BAP sebagai bahan menguatkan bahan audit, sehingga ditemukan angka Rp 1,09 miliar, untuk 25 item Alkes yang pengadaannya Tahun 2008 itu.

Kini sesuai petunjuk lisan Kejaksaan, naskah riil hasil audit yang menyatakan angka kerugian hingga Rp 1,09 miliar itu sedang diproses Ditreskrimsus. Surat permintaan disampaikan ke BPKP NTB, yang diharapkan memfasilitasi langsung dengan auditor tersebut.

“Jadi hanya tinggal itu (perhitungan riil kerugian negara) yang harus kami lengkapi,” terang Nurodin, yang posisinya kini menjadi plt Dir Reskrimsus, menggantikan sementara Kombes Pol Prestijo Utomo yang

sedang studi di Amerika.

Kapan target itu rampug, hingga permintaan Kejaksaan terpenuhi, Nurodin tidak bisa memastikan, karena bagaimana pun juga ada lembaga lain yang terlibat dalam proses ini, khususnya BPKP. Sehingga dalam posisi ini, ia hanya menunggu sampai BPKP berhasil meminta data yang dimaksud ke auditor.

Gambaran bahwa kasus ini akan dilimpahkan dalam waktu dekat, juga tidak bisa dipastikan. Upaya merampungkan kasus ini semakin kabur. “Kalau keinginan kami secepatnya, karena kasihan status tersangka mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menjadi beban moral panjang mereka,” tegasnya. (ars)

Hindari Bermasalah dengan Hukum

SDM Pengelolaan Keuangan Desa Harus Diperkuat Praya (Suara NTB) Penguatan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan di desa harus benar-benar maksimal dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dalam menghadapi program bantuan pembangunan Rp 1 miliar bagi desa dari pemerintah pusat tahun depan.

Dengan begitu, potensi munculnya persoalan di tingkat desa terkait pengelolaan keuangan bisa diminimalisir.

“Terus terang kita melihat kualitas SDM pengelola keuangan di tingkat masih sangat lemah,” aku anggota DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., menyinggung pelaksanan program tersebut, Senin (15/9). Persoalan tersebut, berpotensi menimbulkan masalah pelik ketika program bantuan Rp 1 miliar per desa mulai berjalan.

Untuk itu, penguatan akan kualitas SDM pengelola keuangan desa harus dilakukan. Dan, itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Untuk bagaimana bisa menyiapkan SDM

pengelola keuangan desa yang benar-benar handal.

Menurutnya, masih lemahnya kualitas SDM pengelola keuangan desa bukan kemudian menjadi alasan untuk menolak program Rp 1 miliar per desa. Justru pemerintah daerah harus mendorong supaya program tersebut bisa segera terealisasi. Bersamaan dengan itu, penyiapan SDM pengelola keuangan desa juga dipersiapkan.

Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah juga harus kuat. Tidak kemudian melepas desa begitu saja. Walaupun desa memiliki otonomi tersendiri dalam hal pengelolaan keuangannya. “Berikan desa menjalankan otonominya. Tapi tidak lantas mengendurkan pengawasan. Justru harus makin diperkuat dengan adanya program tersebut nantinya,” timpal Suhaimi.

Pemerintah daerah dalam hal ini tidak harus sendiri melakukan pengawasan. Ditingkat desa, peran dan fungsi BPD selaku perwakilan masyarakat di tingkat desa juga harus dimaksimalkan.

Caranya, regulasi yang mengatur fungsi pengawasan oleh BPD perlu diatur kembali.

Mengingat banyak peran dan fungsi BPD yang sudah dicabut.

Tidak kalah penting, bagi kepala desa dan aparat desa di tingkat bawah, dalam mengelola keuangan desa harus tetap berpegang pada aturanaturan yang ada. Mekanisme pengelolaan anggaran harus dijalankan dengan sebaikbaiknya. Jangan sampai karena tidak menjalankan aturan dan mekanisme pengelolaan anggaran, kades harus berurusan dengan penegak hukum.

Pasalnya, selama ini banyak kades yang harus berurusan dengan hukum, lantaran tidak menjalankan mekanisme penggunaan anggaran yang benar. “Intinya sekarang, dalam menggunakan anggaran kades dan perangkat desa harus menjalankan aturan dan mekanisme yang ada. Kalau aturan dan mekanisme sudah dijalankan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi kades dan aparat desa untuk berurusan dengan hukum,” tandasnya. (kir)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 12 lapak pedagang di wilayah Pantai Labuhan Haji, sekitar pukul 19.00 Wita Minggu (14/9) ludes terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran lapak-lapak berukuran rata-rata 2 x 4 meter ini.

Dituturkan Kapolsek Labuhan Haji, Iptu H. Munawar Qomar kepada wartawan Senin kemarin, pihaknya masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Pasalnya, saat kejadian tidak ada aktivitas di lokasi.

Menurut pengakuan para

pemilik lapak, rata-rata tingkat kerugian materil akibat kebakaran itu mencapai Rp 4 juta per lapak. Sehingga total kerugian mencapai Rp 48 juta. Menurut Kapolsek, tidak bisa dikatakan ada dugaan sabotase terhadap kejadian tersebut.

Disampaikan, kejadian serupa ini sebenarnya pernah terjadi sekitar satu tahun lalu.

Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran karena lokasi kebaran yang jauh dari permukiman warga ini tidak terjadi saat warga tengah tidak berada di lokasi kejadian. (rus)

Tak Ada Pengawas Khusus

Miras Oplosan Disinyalir Masih Beredar di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Minuman Keras (Miras) tradisional yang umumnya tak berlabel disinyalir masih marak beredar di kawasan wisata tiga gili dan sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, minuman oplosan dengan bahan berbahaya seperti bunga kecubung dan jamur kotoran Sapi (magic mushroom) diduga masih bisa dilakukan oleh beberapa kalangan pengelola restoran, bar atau klub malam di pulau wisata Trawangan, Meno dan Air (Tramena).

Kepala Dinas Prindagkop UMKM Lombok utara, Abdul Hamid melalui Kabid Perdagangan, H. Mawardi kepada wartawan, Senin (15/9) mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.

Pihaknya juga sejak lama telah membentuk Tim Pengawas Peredaran Barang Dan Jasa (PPBJ) secara umum.

“Sejauh ini kita tidak memiliki petugas pengawas khusus yang mengontrol peredaran minuman keras, termasuk yang oplosan. Pengawasan untuk jenis minuman itu memerlukan kompetensi khusus,” ungkap Mawardi.

Dikatakannya, pengawasan miras beralkohol dan miras oplosan dikoordinatori oleh Pemprov NTB melalui

Dinas terkait. Oleh karena itu, pihaknya di tingkat Kabupaten hanya bersifat berkoordinasi ke Provinsi terkait sejumlah isu peredaran miras oplosan agar dapat ditindaklanjuti oleh Provinsi.

Mawardi menyebut, Tim pengawas PPBJ dibentuk secara khusus untuk mengawasi peredaran miras. Pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara terintegrasi bersama lintas instansi yang ada di daerah, seperti Dikes, BBPOM Mataram hingga Aparat Kepolisian.

Sejauh ini Polda NTB juga gencar melakukan razia miras, menyusul terjadinya kasus kematian turis Australia yang diduga akibat menenggak miras oplosan illegal tahun 2012 lalu. Meski demikian, Pemprov NTB hingga kini belum juga membentuk tim khusus yang mengawasi peredaran Miras berbahaya tersebut.

Mawardi berharap, miras yang diproduksi secara lokalan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat tidak memberi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen.

Namun demikian, ia juga mengimbau agar pelaku pariwisata KLU turut mempertimbangkan risiko terhadap konsumsi miras oplosan dengan berbagai campuran. (ari)

Kapal Pesiar dari Australia Singgah di NTB Mataram (Suara NTB) Meski fasilitas umum di tempat – tempat wisata yang ada di NTB masih relatif minim, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kedatangan tamu kapal pesiar yang mengangkut wisatawan dari Australia, Senin (15/9).

“Hari ini saya akan menyambut kedatangan tamu kapal pesiar di Lombok Utara, mereka akan berkunjung ke makam Medane yang berada tidak jauh dari kecamatan Tanjung,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. H. Muhammad Nasir saat ditemui koran ini di kantornya, Senin (15/9).

Sebelumnya, fasilitas umum pada objek wisata khususnya di gili masih relatif minim. Sejumlah pelaku pariwisata meluapkan keluhan dengan alasan mereka menampung aspirasi wisatawan. Koran ini, Senin (15/9) merilis perihal keluhan pelaku pariwisata akibat minimnya fasilitas tersebut.

Meski demikian, pemerintah mengaku akan berupaya untuk memaksimalkan pembangunan di tempat – tempat wisata. Bahkan, dinas pariwisata telah menetapkan sejumlah objek wisata yang tergolong mendapat skala prioritas pembangunan fasilitas tersebut. Salah satunya yakni objek wisata Gili Trawangan. Saat ini, gili tersebut mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah sebab objek tersebut tergolong kerap dipadati pengunjung.

Para wisatawan yang berangkat dari Australia tersebut dinyatakan akan diajak untuk mengunjungi objek wisata yang ada, khususnya di wilayah KLU. Kemungkinan besar, para wisatawan mancanegara tersebut juga akan menyeberang ke pulau Sumbawa untuk menikmati objek – objek wisata yang tak kalah indahnya. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Loteng Jadi ’’Pilot Project’’ Pariwisata Berkelanjutan Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai pilot project pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Sekaligus dipercayakan untuk menyusun konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, saat ditemuai Suara NTB, Senin (15/9).

Dipilihnya Loteng sebagai pilot project tersebut karen Loteng dinilai cukup konsen dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Sebagai tahap awal, saat ini master plan pengembangan pariwisata berkelanjutan

tersebut tengah dalam proses penyusunan dengan difasilitasi oleh GIZ – lembaga asal Jerman, yang memang fokus pada pengembangan sumberdaya manusia (SDM), khususnya di sektor pariwisata.

Dengan begitu diharapkan nantinya, program pengembangan pariwisata di Loteng dan pulau Lombok bisa lebih terarah dan tertata. Sehingga manfaatnya bagi masyarakat juga bisa lebih maksimal.

Pada kesempatan yang sama, konsultan GIZ, H. Akhmad Saufi, M. Bus.Phd.,

mengungkapkan, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki makna supaya pengembangan pariwisata tersebut bisa berlangsung untuk masa yang lama, tidak hanya untuk beberapa tahun.

Dalam artian manfaat dari sektor pariwisata bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Menurutnya, perencanaan yang baik dan terarah di sektor pariwisata penting artinya. Supaya arah pengembangan bisa benarb e n a r fokus,

Rima Demensah Ingin Tetap Dekat dengan Laut

Keprihatinan Rima prihatin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak ekosistem laut seperti mencari ikan menggunakan bom ikan.

“Terumbu karang akan hancur dan hal tersebut dapat merusak ekosistem atau tempat tinggal dari ikan itu sendiri. Masyarakat harus diedukasi agar mereka mengerti,” katanya.

Ia berharap seluruh masyarakat ikut menjaga wilayah laut Indonesia, yang oleh masyarakat internasional disebut “surga kehidupan bawah laut”.

“Orang luar negeri aja peduli sama laut kita, masa kita tidak. Dan tugas itu bukan hanya Miss Scuba Indonesia tetapi seluruh masyarakat Indonesia dan tentu saja pemerintah juga harus memberikan edukasi,” katanya.

Dia ingin bisa bekerja sama dengan sponsor dan donatur untuk membantu upaya pelestarian ekosistem laut.

Rima juga berharap bisa membantu mengampanyekan upaya pelestarian ekosistem laut Indonesia saat mengikuti ajang Miss Scuba Internasional 2014 pada 18-28 November di Kota Kinabalu, Malaysia.

“Saya akan melakukan yang terbaik buat Indonesia, terkhusus lautnya, karena itu saya minta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan saya,” katanya.

(Ant/Bali Post)

Rima Saradiani Demensah

sehingga kesalahan dalam pengembangan pariwisata yang terjadi di Bali maupun di kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) tidak terjadi di Loteng.

Tidak hanya itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan juga penting untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam yang ada tetap terjaga dengan baik, hingga masa yang akan datang. Mengingat pengalaman dari berbagai daerah, pengembangan pariwisatanya terkadang mengabaikan kelestarian alam. Sehingga kelestarian alam ikut terganggu seiring dengan berkembanganya pariwisata itu.

“Kalau lingkungan sudah rusak, maka sektor pariwisata juga akan ikut terpengaruh.

Di sinilah diperlukan suatu konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai pedoman dalam mengembangkan pariwisata itu sendiri. Tanpa

mengganggu keberlangsungn dan kelestarian alam yang ada,” terang salah satu dosen Unram ini.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan itu nantinya, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam mengembangan sektor pariwisata. Bukan hanya di Loteng pada khususnya maupun pulau Lombok dan NTB saja.

Tetapi secara luas, bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain yang tengah mengembangkan sektor pariwisata.

Menurut Saufi, pariwisata merupakan salah satu industri yang perkembangannya paling pesat saat ini. Mengalahkan industri-industri lainnya.

Di mana secara global, tahun 2013 lalu tercatat ada sekitar 1 miliar lebih wisatawan antarnegara. Sedangkan untuk wisatawan dalam negeri mencapai 7 miliar orang. Artinya, hampir tidak ada orang yang tidak pernah berwisata. (kir)

PANTAI KUTA – Salah satu sudut pantai Kuta, Lombok Tengah bagian selatan, yang telah ditata oleh sebuah hotel berbintang lima. Eksotisnya pemandangan alam dengan pantai rata-rata berpasir putih di kawasan itu menjadi salah satu alasan Loteng dijadikan pilot project pengembangan pariwisata berkelanjutan.

NTB Kembangkan Hutan Topi ”Selfie” Dihargai Rp 11,5 Juta Jadi Wisata ’’Horti Park’’ Giri Menang (Suara NTB) Sebagai daerah penghasil hortikultura di kawsan hutan, beberapa titik hutan di NTB khususnya di Pulau Lombok akan dikembangkan menjadi kawasan wisata Horti Park oleh Dinas Kehutanan (Dishut) provinsi NTB. Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si yang ditemui saat melakukan survei lapangan bersama sejumlah pejabat di gubernuran, Senin (15/9) mengungkapkan, beberapa kawasan yang telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) memiliki potensi untuk dijadikan sebagai wisata alam Horti Park. Disebutkannya, terdapat banyak pohon buah – buahan yang sengaja ditanam oleh warga sebagai wujud pemanfaatan hutan. Di antaranya pohon durian, pohon cokelat, pohon kopi, serta pohon manggis.

“Kami berangkat dari kawasan h u t a n Karang S i d e men di Lomb o k

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Pemenang kontes Miss Scuba Indonesia 2014, Rima Saradiani Demensah, sejak kecil sudah suka laut dan ingin tetap dekat dengan laut.

Sejak berusia tiga tahun, Rima sudah tertarik dengan laut. Orangtuanya juga sering mengajak dia ke pantai saat liburan.

“Setiap kali libur weekend atau kadang sebulan sekali, Papa dan Mama sering membawa saya ke kolam renang untuk berenang atau juga ke pantai,” katanya di Jakarta, Sabtu (13/9).

“Orangtua emang sudah suka sama laut jadi kebanyakkan kami selalu diajak ke pantai,” ujar Rima, yang lahir di Palembang pada 5 Januari 1994.

Mahasiswi semester akhir di Telkom University Bandung itu juga mengikuti kontes-kontes seperti Putra-Putri Bahari 2010 dan Abang None Jakarta Utara 2013 karena berkaitan dengan laut.

“Abang None Jakarta Utara itu berdekatan dengan laut jadi membuat saya bisa tetap dekat dengan laut,” kata Rima, yang ingin sekali berkunjung ke Labuan Bajo dan melihat laut Flores.

Perempuan yang selain kuliah bekerja sebagai pemandu acara di satu stasiun televisi swasta di Bandung itu juga semula mengikuti ajang Miss Scuba Indonesia 2014 biar bisa mendapat lisensi menyelam, supaya bisa menikmati keindahan laut Indonesia.

“Pertamanya saya cuman pengen ikut aja, siapa tahu saya bisa mendapatkandiving license agar bisa menyelam bebas.

Tetapi ternyata terpilih menjadi Miss Scuba,” katanya.

Rima, yang mendapat beasiswa dari Telkom University, mengaku bangga sekaligus tertantang bisa menjadi Miss Scuba.

“Menjadi Miss Scuba itu tidak hanya mengandalkan kecantikan dan lenggak-lenggok tubuh, tetapi pengetahuan sangat diperlukan, sebab Miss Scuba mempunyai tiga misi yakni konservasi kelautan, diving industry dan pariwisata bahari,” katanya.

Halaman 9

Tengah, dari perjalanan kami hingga sampai di kawasan hutan Kumbi ini, ternyata banyak pohon penghasil buah – buahan yang ditemui. Kami menyimpulkan bahwa kondisi itu berpotensi untuk kita bangunkan kawasan wisata Horti Park, akses jalan atau trekking-nya juga cukup memadai,” jelasnya.

Dari perjalanan berjarak 7 km itu, dirinya mengaku menemukan ciri khas tentang pemanfaatan kawasan Tahura yang ada. Ia berharap, pemerintah mendukung rencana pembentukan objek wisata Horti Park tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menggantungkan nasib serta hanya bisa mengeksploitasi kayu – kayu hutan yang ada. Terlebih, kayu yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

“Ada ciri yang berbeda dan cukup khas tentang kondisi kawasan hutan kita. Di wilayah Lombok Tengah, misalnya, di sana lebih banyak terdapat pohon durian, sementara memasuki kawasan Lombok Barat ini, jenis tanamannya berbeda. Dari sini ada tanaman manggis, cokelat, serta pohon kopi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan mengupayakan rehabilitasi beberapa kawasan yang ditemukannya mengalami kerusakan. Adapun kawasan yang dinyatakan rusak yakni daerah – daerah yang memang sudah tidak memiliki pohon atau telah digantikan dengan tanaman pisang.

Lemahnya pengawasan serta pembinaan terhadap

masyarakat di lapangan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan. Kadis kehutanan tersebut juga berharap pihak TNI juga terlibat dalam upaya penjagaan kelestarian hutan yang ada. Menurutnya, tanpa permintaan dari Dinas Kehutanan, tanggung jawab menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab secara bersama.

Siap Promosi Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB mendukung program Dishut tersebut. “Komitmen saya begini, hal itu akan kita dukung serta kedepan, Disbudpar siap mempromosikan dan memasarkan objek wisata itu,” ujar Kadis Budpar NTB, Drs. H. Muhammad Nasir, Senin (15/9).

Menurutnya, Kadis Kehutanan perlu berupaya lebih dalam hal persiapan untuk pembentukannya. Selain persiapan teknis berupa adanya rencana dan sebagainya, Kadis Kehutanan juga diharap untuk mematangkan kesiapan masyarakat sekitar.

Sebab salah satu aspek terpenting dalam pembangunan tersebut yakni kesiapan masyarakat setempat yang nantinya akan menjadi pelaku pariwisata.

Dikatakannya, buah yang dihasilkan dari kawasan hutan itu acapkali dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah hotel yang ada. Untuk itu, perlu ada semacam pembinaan agar kualitas buah – buahan yang dihasilkan itu tetap bagus serta terjangkau. (met)

Jakarta (Suara NTB) Ajang London Fashion 2014 yang dihadiri pencinta fashion berusaha mengenalkan beberapa ide fashionnya.

Salah satu yang unik adalah ide seorang desainer, Cristian Cowan-Sanluis, berumur 20 tahun yang telah mendunia.

Rancangannya sudah dikenakan oleh Lady Gaga dan Rita Ora. Dalam ajang London Fashion 2014, dia merancang sebuah topi yang terinspirasi dari Lady Gaga.

Topi yang dijuluki “Christian Cowan-Sanluis x Acer Selfie-Hat dibanderol Rp 11,5 juta. Topi ala Lady Gaga tersebut bisa berputar 360 derajat untuk membantu para penggemar selfie.

Desainer Cristian Cowan mengawinkan teknologi dan fashion.

Topi ini dilengkapi dengan tablet yang berputar ketika sedang dipakai. Memadukan versi teknologi tinggi dan membantu mendeteksi sudut

yang pengguna inginkan.

Selfie sombrero membantu pengguna memahami pencahayaan dan bagaimana berbagai ekspresi dapat mengubah wajah pengguna untuk menciptakan momen media sosial yang sempurna.

Pengguna dapat mengakses aplikasi seperti Facebook atau Instagram sementara memakai topi dapat mengunggah foto ke media sosial.

Christian Cowan-Sanluis adalah mahasiswa tahun pertama London College of Fahion tapi sudah bekerja dengan para tokoh desain top dunia.

Dia telah menampilkan beberapa koleksi di London Fashion Week, dan Acer mengatakan gaya yang unik adalah pertandingan yang sempurna untuk proyek topi selfie mereka.

“Kami ingin bekerjasama dengan anak muda dan baru , kami membutuhkan orang yang tidak hanya mengutamakan budaya selfie saja,” kata seorang juru bicara Acer.

(Ant/Bali Post)

Topi ” Selfie”

(Ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Bentuk PT. Energi Selaparang PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melaksanakan rencananya membentuk perusahaan daerah baru yang akan dinamakan PT. Energi Selaparang (ES). Senin (15/ 9), jajaran eksekutif sudah mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) terkait perusahaan baru itu dan telah dipersiapkan modal awal untuk mewujudkan PT. ES sebesar Rp 9,5 miliar.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin usai mema(Suara NTB/dok) parkan pandangan eksekuHaerul Warisin tif terkait Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Raperda PT ES dan Raperda Pedoman Pengelolaan Investasi Pemkab Lotim di Gedung DPRD Lotim, menjelaskan, salah satu Badan Milik Usaha Daerah (BUMD) itu akan bergerak di bidang perdagangan, industri jasa. Termasuk rencana mendirikan SPBU, menjual BBM dan melakukan ekspor-impor.

Dalam waktu dekat ini, PT. ES akan membangun pabrik air mineral. Air cukup besar potensi yang akan dikembangkan.

Tempat sudah dipersiapkan di Suryawangi. Tak jauh dari mata air Suryawangi. “Ini maksudnya juga akan tidak menyia-nyiakan air,” katanya.

Disebutkan, mata air Suryawangi itu ada di 100 meter dari laut yang selama ini terbuang begitu saja ke laut. Potensi air mineral sangat besar. ‘’Keuntungan ke depan, masyarakat bisa mimum air sendiri dengan jaminan harga lebih murah.

Insya Allah 2015 selesai,” katanya.

Selama ini, melalui perusahaan daerah Agro Selaparang, dijadikan distributor produk air mineral merek Agro. Pascaberoperasinya pabrik air di Lotim, dipastikan Pemkab Lotim akan menghentikan mengambil air dari luar.

Mengenai SPBU pada tahap awal ini belum dimulai. Wabup mengakui akan dilakukan secara bertahap dengan rencana pembangunan di Pringgabaya dan harus daftar dulu.

Ditambahkan, peluang bisnis PT ES ini juga sudah mengambil alih pengelolaan tiga unit SPBN yang berada di Labuhan Haji, Tanjung Luar dan Labuhan Lombok. “Sudah dikelola oleh kita tiga SPBN ini,” demikian Wabup. (rus)

Pemberlakuan JKN

Dikes Lotim Gencarkan Sosialisasi PASCADIBERLAKUKANNYA Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihak Dinas Kesehatan Kabupaten (Dikes) Lombok Timur (Lotim) terus intensifkan kegiatan sosialisasi.

Seluruh kecamatan sudah melakukan sosialisasi ke tingkat desa-desa, termasuk ke Puskesmas untuk melanjutkannya.

Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dikes Lotim, H. Suherman, SKm. Menjawab Suara NTB di ruangannya, ia menyampaikan, sebagai wujud tanggung jawab Dikes, para tenaga medis coba terus ditingkatkan kompetensinya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pemilik kartu JKN, dan pihak Dikes sebagai pelaksana pelayanan medis dituntut untuk menyiagakan diri,

khususnya kompetensi bidan dan perawat.

Hal ini dilakukan karena tenaga bidan dan perawat akan banyak bersentuhan dengan pelayanan JKN. Dikes dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga bidan dan perawat tersebut. Dikabarkan, ke depannya BPJS selaku pemegang “nasabah” dari JKN ini akan menunjuk institusi kesehatan untuk diajak kerjasama dalam pelayanan kesehatan.

Kartu JKN, lanjutnya berlaku secara nasional. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan terbilang sudah cukup banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Banyak dari kalangan masyarakat bersyukur bisa memiliki JKN. Pasalnya, pasien yang sakit

TPI Tak Penuhi Syarat, KLU Upayakan Sentra Pasar Ikan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU tak membantah adanya aspirasi nelayan KLU untuk dibangunkannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hanya saja, melihat kelayakannya belum terpenuhi, maka Pemda KLU lebih berpeluang untuk membuatkan masyarakat Sentra Pasar Ikan yang memudahkan akses pasar bagi nelayan dan konsumen KLU. Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kabid Perikanan KLU, Drs. Sudirman, kepada Suara NTB, Senin (15/9), mengungkapkan untuk mendirikan TPI harus ada syarat yang harus dipenuhi. Antara lain di KLU harus lebih dulu memiliki Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan. Di tempat ini pun, bongkar muat ikan harus dipastikan harian dengan kapasitas 10 ton sampai 100 ton.

“Keinginan masyarakat ini bukan TPI skala besar, tetapi sekadar tempat berkumpul, supaya harga tidak dimainkan oleh tengkulak. Cuma kalau tidak TPI, tidak boleh kita melakukan aktivitas itu, sehingga yang bisa kita upayakan adalah sentra pasar ikan,” ungkap Sudirman di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan dibangunkannya TPI pada 2009 ke pemerintah pusat. Namun usulan itu mental sampai saat ini. Pusat sejatinya bersedia membangunkan fasilitas dimaksud, namun karena kesiapan “interland” (baca: kapasitas produksi) nelayan KLU masih rendah, sehingga belum memenuhi syarat untuk dibuatkan.

Menurut Sudirman, harus ada nelayan yang memiliki tangkapan skala besar. Minimal kapal yang digunakan berkapasitas 10 GT (Gross Ton). Kemampuan nelayan untuk mampu mengadakan 10 - 100 ton sehari syarat ketersediaan itu, saat ini hanya mampu dicover oleh nelayan sebesar 450 kg tangkapan rata-rata per bulan.

Dirinya mengamini tingkat penghasilan nelayan melalui program rumpon mengalami peningkatan. Setiap tahunnya, Pemda KLU mengalokasikan 5 unit rumpon per tahun untuk nelayan di 5 kecamatan - kecuali Pemenang. Kendati demikian, ia mengindikasikan mental nelayan setidaknya harus diperbaiki. (ari)

Jamkesmas sampai saat ini masih diberlakukan. Saat sakit, dengan menyodorkan kartu Jamkesmas akan langsung diganti nantinya oleh petugas medis dengan JKN. Wujud nyata perhatian serius pemerintah dalam bidang kesehatan, selain Jamkesmas, terdapat 10.081 warga penerima Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi NTB. Ada juga Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk seluruh ibu-ibu melahirkan seKabupaten Lotim dibiayai oleh daerah. Proses persalinan dibiayai pemerintah dari dana sharing Rp 2,3 miliar dari Pemkab Lotim. Khusus Jampersal ini untuk meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang ada di Lotim. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

H. Suherman, SKm

Pimpin Lotim

Bupati dan Wakil Bupati Tetap Harmonis Selong (Suara NTB) Pascasetahun memimpin Lombok Timur (Lotim) Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin diterpa isu-isu disharmonisasi. Sontak saja, isu tersebut langsung ditepis bupati dan wakil bupati. Kedua pucuk pimpinan tertinggi di Gumi Selaparang ini tetap harmonis dan ibarat gayung bersambut, bersinergi mewujudkan visi pembangunan sisa empat tahun mendatang.

Soal Buta Aksara, Lobar Pertanyakan Data BPS Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mempertanyakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait angka buta aksara yang mencapai 21 ribu lebih. Pasalnya Lobar telah ditetapkan sebagai Kabupaten Bebas Buta Aksara oleh Pemprov NTB dan memperoleh sertifikat langsung dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Untuk mengecek kebenaran data itu, Dikbud akan bekerjasama dengan BPS untuk melakukan survai bersama secara by name, by address dan by foto supaya diketahui di mana lokasi masyarakat yang buta aksara tersebut,’’ ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar, Ispan Junaidi, MEd, kepada wartawan, Senin (15/9).

Diakuinya, dari data provinsi, jika Lobar sudah bebas buta aksara dua tahun lalu. Artinya tingkat ketercapaian melek huruf sudah 95 persen hampir 100 persen, sehingga Lobar mendapatkan sertifikat dari gubernur. “Namun terjadi perbedaan tafsir angka antara data yang dikeluarkan provinsi dan BPS sendiri bahwa di Lobar terdapat masih sekitar 21 ribu angka buta huruf. Ini menjadi persoalan,” terang Ispan.

Dalam hal ini, lanjutnya, Dinas Dikbud mempertanyakan data itu, karena menurut data provinsi Lobar telah dinyatakan bebas buat aksara dua tahun lalu. Pemda juga menggelontorkan dana besar untuk program keaksaraan.

Menurutnya, soal data tidak ada pretensi kalau BPS benar datanya, tidak mungkin juga mengada-mengada data. Namun pihaknya harus pro aktif melakukan survai bersama.

Ia sudah memerintahkan Bagian Perencanaan pada Dinas Dikbud untuk mendeteksi lokasi orang-orang yang diklaim masih buta aksara.

Terkait data buta aksara ini menurut mantan Kabag Humas Setda Lobar ini perlu pendataan ulang, karena dalam penanganannya perlu perencanaan akurat terkait data ini.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi saya,’’ tukasnya.

Terpisah Komisi IV membidangi kesehatan dan pendidikan, Adnan menyatakan dalam hal penanganan buta aksara ini ada yang tidak beres. Pemda dinilai masih setengah hati menangani persoalan ini, sehingga jangan heran jika masih ada buta aksara di Lobar.

Menurut politisi PDIP ini, pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penunjang kegiatan ini banyak yang asal-asalan, sehingga ketika BPS melakukan pencacahan justru menemukan masih banyak masyarakat buta aksara, karena penanganan yang tidak serius. “Pemda masih setengah hati menangani masalah buta aksara ini,” kritiknya. (her)

parah harus operasi saat ini tidak perlu bayar mahal.

Dicontohkan H. Suherman, ada satu pasien yang harus operasi di salah satu rumah sakit rujukan Jawa. Biaya operasi yang harus dikeluarkan Rp 84 juta. Namun karena memegang JKN, biaya operasi menjadi gratis.

Manfaat besar lainnya memiliki JKN, lanjutnya pemberlakuannya secara nasional.

Saat pasien mengalami emergensi, di mana pun rumah sakit bisa dimasuki dengan tanpa mengeluarkan biaya apapun.

JKN Selanjutnya disebutkan Kabid Promosi Kesehatan ini, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 628 ribu warga pemegang kartu Jamkesmas yang masuk dalam katagori penerima bantuan.

(Suara NTB/rus)

HARMONIS - Bupati Ali Bin Dachlan (kanan) dan Wakil Bupati Haerul Warisin tetap harmonis di tengah isu perpecahan keduanya.

Bupati Ali Bin Dachlan, Senin (15/9) menegaskan, hubungannya dengan wakil bupati sangat harmonis. Hubungan kerja kepemimpinan katanya sangat bagus. Bersama rakyat Lotim sangat bagus, apalagi sama wakil bupati. “Itu ceritacerita burung tidak perlu terlalu ditanggapi,” katanya.

Senada dengan bupati, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menegaskan adanya pemberitaan di media massa terkait isu perpecahan di antara keduanya sama sekali tidak benar. “Bisa dilihat sendiri bagaimana hubungan saya dengan Pak Bupati,” urainya.

Ia menuturkan, sepekan setelah dilantik menjadi wakil bupati, dirinya langsung menghadap Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan. “Waktu itu saya langsung ke ruangan beliau (Bupati-red),” tegasnya.

Mengutip kembali apa yang telah disampaikannya, H. Haerul Warisin mengatakan, Bupati Lotim tidak saya anggap sebagai bupati. Akan tetapi sebagai bapak kandung dalam pemerintahan. Antara bupati dengan wakil bupati diibaratkan antara bapak dengan anak. ‘’Tidak mungkin anak makan bapak atau sebaliknya, anak membunuh bapaknya,’’ terangnya.

Sampai saat ini, kata Haerul Warisin pandangannya tidak berubah terhadap sosok Ali BD – panggilan akrab bupati sebagai bapak. Sehingga anggapan dari sejumlah pihak yang menyatakan dirinya pecah merupakan cerita karangan. Menurutnya, yang menyampaikan pasangan bupati - wakil bupati pecah berarti bukan bagian dari dirinya. “Itu adalah orang yang kita

tidak tahu,” sebutnya.

Semestinya, sebagai warga Lotim yang baik, yang harus disampaikan justru adalah kritikan yang konstruktif.

Memberikan motivasi dan ikut berpartisipasi dalam melakukan aktivitas pembangunan di Lotim. Bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan berbau tidak menyenangkan.

Menurutnya, semua kebijakan yang dilahirkan untuk kebaikan Lotim ke depan selalu dengan berkoordinasi. Seperti pelantikan 151 pejabat di lingkup Pemkab Lotim, Senin kemarin yang mana bupati dan wakil bupati memperlihatkan hubungan kerja yang harmonis. Saling memberikan masukan bersama-sama.

“Tidak ada kata lain, kami sangat harmonis dan hubungan komunikasi sangat baik,” demikian pungkasnya. (rus)

151 Pejabat Lotim Dimutasi Selong (Suara NTB) Sebanyak 151 pejabat di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) dimutasi Senin (15/9). Prosesi pelantikan para pejabat dilakukan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan disaksikan Wakil Bupati H. Haerul Warisin, Sekretaris Daerah H. Rohman Farly dan sejumlah pejabat lain.

Di antara pejabat yang terkena mutasi adalah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) H. Syarif Waliyullah yang dipercaya menduduki jabatan sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim yang sebelumnya ditempati H. M. Aminullah.

Jabatan Kadishubkominfo dipercayakan kepala H. Lalu Suandi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi. Jabatan Asisten III yang ditinggal Lalu Suandi ditempati Dr. H. Yanis Maladi, SH, MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Posisi Kadis Dikpora ditempati oleh Mahsin, yang sebelumnya menjadi Sekretaris Dinas Dikpora.

H. M. Aminullah dimutasi

sebagai Kadis Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) Lotim. Kepala Disosnakertrans Lotim yang sebelumnya Sudirman, diberikan kepercayaan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).

Kepala Bakesbangpoldagri yang lama, Lalu Taufiqurrahman turun eselon menjadi Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menggantikan Hj. Baiq Miftahul Wasly.

Miftahul Wasly kembali diberikan kepercayaan menempati jabatannya yang sebelumnya pernah dipegangnya, yakni sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA).

Pejabat eselon II lainnya yang dipindah adalah, H. Sutarno Muharyadi sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) bertukar tempat dengan H. Sapirin sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Perkebunan dan Kelautan (BP4K).

Sedangkan jabatan eselon III yang turut kena kebijakan mutasi adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi.

Iswan dipercaya menempati jabatan sebagai Sekretaris Dinas PPKA menggantikan H. Teguh Sutrisman yang dipindah menjadi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim. Jabatan Kabag Humas masih lowong. Belum ada pejabat yang ditempatkan mengisi kursi jabatan tersebut.

Kepala Bagian Umum sebelumnya yang saat ini tengah ibadah Haji, H. M. Juaini Taofik dipercaya menempati posisi baru sebagai Sekdis Dinas Kelautan dan Perikanan yang lama kosong.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selong juga mengalami pergantian.

Jabatan strategis dalam mengurus rumah sakit daerah terbesar ini dipercayakan Bupati kepada dr. Syamsul Bahri yang bertukar tempat dengan Made Pradnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Bupati Lotim, H. Moch Ali BD dalam sambutannya menyampaikan kepada pejabat baru agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ali BD mengaku, sebagai bupati ia tergolong malas melakukan mutasi, karena selalu ada sikap positif dan negatif yang muncul. “Akhir-akhir ini saya tidak mau menyakiti siapapun,” katanya.

(Suara NTB/rus)

SEMATKAN TANDA KEPANGKATAN - Bupati Lotim H. Moch Ali BD menyematkan tanda kepangkatan kepada camat yang turut dilantik pada acara pelantikan pejabat yang dimutasi, Senin (15/9).

Akan tetapi, lanjutnya, demi kepentingan dinas, ia harus melakukan mutasi.

Harapannya semua bisa berpikir positif. “Semakin banyak dipindah, semakin ramai riwayat hidup Anda,” kelakarnya. Selain itu, hidup juga akan menjadi lebih berwarna.

Karenanya, diminta semua untuk terus berpikir positif.

Pasalnya, dengan berpikir posiif, Tuhan akan memberikan jalan terbaik. “Kalau berpikir negatif Tuhan tak berikan jalan terbaik,” imbuhnya Mutasi dimaksudkan pula

untuk regenerasi, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. “Kadis Dikpora dan Direktur RSUD ini harus serius. Sangat serius. Pejabat lama bukan berarti tidak baik.

Tapi kinerja harus ditingkatkan,” pintanya.

Program pembangunan daerah ke depan sangar besar. Tantangannya sangat berat. Semua harus bekerja keras dari tingkat rendah sampai paling tinggi. Bupati dan semua mata akan terus mengawasi hasil kinerja semua pejabat. (rus)

Bupati Lepas Keberangkatan 334 JCH Asal Lobar dan Mataram

(Suara NTB/her)

LEPAS - Bupati Lobar H. Zaini Arony melepas keberangkatan JCH asal Lobar dan Mataram di Bencingah Agung Giri Menang, Senin (15/9).

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H, Zaini Arony melepas keberangkatan 334 Jamaah Calon Haji (JCH) dari Lobar dan Kota Mataram. Dari jumlah CJH yang berangkat, tiga di antaranya gagal berangkat, karena dua orang meninggal dan satu lagi ditunda karena sakit.

Bupati menekankan kepada jamaah agar menjaga kesehatan, kedisiplinan dan kekompakan sesama jamaah. “Jaga kesehatan, kedisiplinan dan kekompakan selama baik saat berangkat, watu di tanah suci dan kepulangan,” pesan bupati kepada jamaah ketika melepas 334 jamaah asal Lobar dan

Mataram di Bencingah Agung, Giri Menang, Senin (15/9).

Ia mengimbau agar dalam menjaga kesehatan, jamaah harus lebih banyak mengkonsumsi air dan buah-buahan.

Selain itu, agar jamaah tidak pelit menyisihkan uangnya untuk membeli air dan buahbuahan sebagai untuk dikonsumsi di pondokan. Karena di Mekkah sangat panas, sehingga perlu meminum banyak air.

Ia juga berpesan agar jamaah meningkatkan amal ibadah ketika berada di Mekkah, jamaah diminta jangan mudah niatnya goyah.

“Gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai di sana lebih

banyak di pondokan, kecuali jamaah yang resiko,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I, HM Udin dalam sambutannya menyatakan, jumlah jamaah haji yang terdaftar dan antre hingga September mencapai 10.526 orang.

Jamaah ini terpaksa menunggu hingga 17 tahun baru bisa berangkat ke tanah suci.

Jamaah yang berangkat kali ini, sebanyak 334 orang, terdiri dari 292 dari Lobar, 27 dari jamaah Kota Mataram ditambah lima petugas sehingga total menjadi 334 JCH. “Ada satu yang ditunda, karena sakit, dua orang meninggal dunia serta tujuh jamaah mutasi,” terangnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

(Suara NTB/fan)

ATLET air rifle putri, Amelia Meilani Sumarno dipercaya memiliki peluang mendulang medali di Kejurnas Menembak Awang Faroek yang akan berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), 21-28 September mendatang. Kepercayaan itu tentu tak akan disia-siakan penembak berusia 16 tahun ini. Oleh karena itu dia memasang target mempertajam nilai Maksimum Qualifikasi Standar (MQS) di ajang memperebutkan tiket PON Remaja itu.

“Catatan score akhir saya sudah mencapai 378 poin, nilai ini sudah melampaui MQS (350 poin) atau lolos PON Remaja.

Meski demikian target saya di kejurnas kali ini mempertajam poin tembakan agar bisa menyumbangkan medali,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di sela pemusatan latihan di SMA Saraswati Mataram, Senin (15/9) kemarin.

Putri pasangan Nono Sumarno - Heni Kristanti ini mengakui bila Kejurnas Awang Faroek kali ini merupakan penampilan perdananya. Meski demikian bukan berarti dirinya minim pengalaman tanding. Siswa kelas 3 SMA Negeri 5 Mataram diyakini oleh Pelatihnya, Andi Budi Harianto memiliki peluang mendulang medali, karena sebelumnya dia pernah menorehkan prestasi di beberapa event nasional.

Terakhir di Kejurnas Menembak Terbuka di Bali, Mei lalu dia sukses menyumbangkan medali perunggu di kelas air rifle 10 meter putri. Menurutnya, ia harus bisa meningkatkan tembakan hingga 380 poin bila ingin menyumbang medali emas, karena lawan terberatnya dari Bali, Jabar, Jatim dan Kalsel memiliki angka tembakan ratarata kurang dari 380 poin.

Karena itulah dirinya akan menunjukan performa terbaiknya di event paling bergengsi tingkat remaja nasional tersebut. Tak hanya mengincar tiket ke PON Remaja, dia pun berharap bisa menyumbangkan medali emas, sehingga dia bisa bisa menjadi unggulan NTB di PON Remaja di Jawa Timur (Jat i m ) , Desemb e r 2014. (fan)

Amelia Meilani Sumarno

Munakip Robohkan Petarung Jatim Mataram (Suara NTB) Sebagian besar atlet tarung derajat NTB tampil maksimal dalam uji tanding dengan atlet tarung derajat Jawa Timur (Jatim) yang digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (13/9) lalu. Satu diantara petarung NTB atas nama Munakip menang KO dengan memukul roboh atlet Jatim, Maki Mubaraq yang tampil di kelas -49,1-52 Kg putra.

Dalam laga uji tanding yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.30 Wita itu, petarung putra NTB, Munakip tampil perkasa tanpa perlawanan berarti dari lawannya.

Tendangan keras ditambah kombinasi pukulan cepat yang dilayangkan atlet kelahiran Loteng itu berhasil merobohkan lawannya, Maki Mubaraq. Munakip pun menang KO sementara lawannya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena pergelangan tangannya nyaris patah.

“Kondisi tangan lawan Munakip antara patah dan keseleo, yang pasti atlet itu dilarikan ke rumah sakit karena tangannya tak bisa digerakan,” ucap Sekum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat NTB ( Kodrat) NTB, Dedy Noor Choolish saat dihubungi Suara NTB, usai pertandingan.

Atlet NTB lainnya, Murdani juga berhasil menang KO. Tuan rumah NTB menurunkan 15 petarung yang terdiri dari 11 petarung putra dan 4 petarung putri. Demikian halnya pengurus tarung derajat Jatim menurunkan atlet dengan jumlah yang sama.

Bagi NTB sendiri uji tanding itu merupakan yang kedua kalinya, di tahun 2011 lalu petarung Jatim juga pernah melakukan uji tanding. Tak hanya atlet Jatim, namun atet dari Jawa Tengah (Jateng) dan Bali juga pernah uji tanding dengan atlet NTB. Namun untuk tahun ini baru atlet dari Jatim yang melakukan uji tanding di NTB. Sementara informasi kedatangan atlet Bali dan Jateng untuk uji tanding di NTB tahun ini belum diketahui.

Namun demikian Pengprov Kodrat NTB siap meladeni atlet manapun sebab saat ini pengurus tarung derajat NTB memiliki 5 atlet yang masuk Pelatda terpusat sementara 10 atlet lainnya mengikuti Pelatda Desentralisasi di masing-masing Pengcab. (fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah pengurus cabang olahraga motor dan pengurus cabor menembak, kini pengurus PSSI NTB dan KONI Lobar kembali mendesak H. MNS. Kasdiono, SH mundur dari jabatan Ketua Umum KONI NTB. Desakan kali ini tak main-main.

Mereka mengancam akan melaporkan anggota DPRD NTB itu ke Ombudsman jika tidak segera memberikan pernyataan sikap mundur dari KONI NTB. “Dia (Kasdiono-red) harus segera memilih apakah dia mau jadi anggota DPRD atau Ketua Umum KONI NTB. Kalau dia tidak memilih kami akan melaporkannya ke Ombudsman,” ucap Ketua Harian KONI Lobar, Muhazam kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (15/9) kemarin.

Dikatakannya, desakan dari cabor yang menginginkan Kasdiono mundur harusnya sudah ditanggapi oleh Kasdiono setelah dilantik menjadi anggota DPRD NTB 1 September lalu, dan bukannya mendiamkan persoalan itu.

Pasalnya Kasdiono dinilai telah melanggar UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan UU dan melangar UU Susduk DPRD 2014.

“Secara aturan dia tidak boleh merangkap jabatan. Jangan mencari alibi untuk mem-

pertahankan diri. Apakah kita tidak yakin bahwa orang lain bisa lebih baik darinya,” tegasnya.

Diakuinya rapat anggota KONI belum lama ini memang menyerahkan sepenuhnya ke Kasdiono untuk memilih, namun bukan berarti masalah ini harus didiamkan tanpa penjelasan. Menurutnya, banyak orang yang mampu membangun prestasi olahraga. Misalnya, KONI Lobar dengan anggaran minim bisa menjadi juara umum Porprov. Apalagi anggaran KONI NTB mencapai Rp 5 miliar yang tentunya bisa mendongkrak prestasi NTB di kancah nasional.

Status Kasdiono sebagai pejabat publik memang kencang dipersoalkan oleh pengurus KONI Lobar dan beberapa cabor lain namun demikian status ketua KONI Lobar yang dijabat oleh Bupati Lobar, Zaini Arony juga patut ditanggapi

oleh Muhazam.

Menurut Muhazam persoalan Kasdiono dan Zaini Arony berbeda karena memang Zaini Arony dipilih sebagai ketua KONI Lobar secara aklamasi oleh semua cabor lewat Musorkab KONI saat itu menjabat Bupati. Sementara Kasdiono dipilih tidak saat menjadi anggota DPRD NTB. Menurutnya, terpilihnya Bupati sebagai Ketua KONI NTB bisa ditolerir karena Bupati pengguna anggaran. Sementara anggota DPRD harus mengawal dan mengawasi pengurus KONI. Ditambahkannya, tidak segelintir cabor yang mempersoalkan status Kasdiono namun banyak cabor. “Kita beberapa cabor akan memberikan pernyataan sikap ke Ombudsman. Kita sudah koordinasi dengan cabor motor, menembak, sepak bola, KONI Lobar, terus ada cabor lain yang masih malu-malu bersuara

namun juga menginginkan Kasdiono mundur,” akunya.

Desakan serupa juga datang dari pengurus Inkado (induk karatedo) NTB. “Beberapa pengurus cabor mengisyaratkan agar MS Kasdiono segera mengundurkan diri, kami juga mendesak agar dia mundur,” tandas Ketua Inkado NTB H. Lalu Winengan kepada wartawan Senin (15/9) kemarin.

Dijelaskan, Dalam peraturan organisasi (PO) dan AD/ ART KONI sudah jelas dikatakan bahwa Ketua KONI tidak boleh rangkap jabatan kecuali jika semua pengurus cabor memilih untuk tidak dilakukan pergantian atau menerima ketua KONI rangkap jabatan.

Inkado lanjut Winengan yang juga menjadi manajer Liga Nusantara tahun 2014 ini juga menegaskan bahwa Ketua KONI NTB harus segera menanggalkan salah satu jabatannya. Jika memilih untuk tetap mengurus KONI maka jabatan selaku wakil rakyat harus ditanggalkan begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana diketahui, UU Susduk DPRD Tahun 2014 nomor 17 pasal 350 ayat 1 dan 2 tidak memperboleh-

kan anggota DPRD NTB merangkap jabatan yang sumber pendanaannya dari APBD dan APBN. Resikonya akan dipecat dari keanggotaan DPRD NTB. Demikian halnya UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 juga tidak memperbolehkan Ketua Umum KONI NTB merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Meski ada aturan yang melarang namun cukup banyak Ketua Umum KONI di Indonesia dijabat oleh pejabat publik.

Dan sosok H. MNS. Kasdiono masih didukung untuk menjadi ketua umum KONI NTB meskipun merangkap jabatan sebagai anggota DPRD NTB. Hal ini dilihat dari hasil rapat anggota KONI NTB di Mataram belum lama ini, dimana sebanyak 90 persen peserta rapat menginginkan Kasdiono kembali memimpin KONI NTB. Rapat itu diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri pengurus cabor dan pengurus KONI di 10 kabupaten/kota di NTB. Kasdiono sendiri hingga berita ini ditulis belum ingin memberikan tanggapan terkait desakan ini karena hendak melihat reaksi masing-masing cabor di NTB. (fan)

Di Maria Inspirasi ’’Galacticos’’ MU

London – Para bintang Manchester United (MU) yang disebutsebut sebagai Galacticos tampil meyakinkan dengan menggilas Queens Park Rangers (QPR) di Old Trafford dengan skor 4-0.

Kemenangan itu banyak terinspirasi dari Angel Di Maria yang mencetak gol pertama di debutnya ketika United menunggu kemenangan di laga kompetitif pertamanya di bawah gaya kepelatihan Van Gaal. Dengan Ander Herrera, Wayne Rooney, dan Juan Mata mencatatkan namanya di papan skor.

Radamel Falcao yang menyelesaikan kepindahannya dengan status pinjaman dari Monaco menjelang akhir transfer, menjadi pemain pengganti di babak

kedua untuk penampilan pertamanya mengenakan seragam Setan Merah. Sementara Van Gaal memasang dua muka baru, Marcos Rojo dan Daley Blind sejak awal.

Walaupun demikian, Van Gaal mengaku terkejut dengan ditekuknya QPR, dia tertarik untuk melihat skuat United berkembang setelah finis di peringkat tujuh musim lalu.

“Ketika kamu mendapat hasil 4-0, kamu akan merasa senang sebagai pelatih, tetapi kamu selalu punya poin yang bisa kamu tingkatkan,” kata pelatih 63 tahun itu.

“Saya sangat senang karena hasil ini dan cara kami telah bermain. Kami mendominasi dan mencetak gol juga menjaga clean sheet.” Ia menimpali, “Dalam penguasaan

(Suara NTB/ist)

GALACTICOS - Fans MU membentangkan poster selamat datang untuk para galacticos MU. bola, saya pikir kami kehilangan terlalu banyak bola sebelumnya. Kami lebih langsung dan saya menyukai itu.”

“Kami juga menciptakan

banyak peluang, meski kami tidak membuatnya menjadi gol.” “Kami selalu menganalisis apa yang kami telah lakukan. Hasil ini fantastik, teta-

pi kami bisa bermain lebih baik lagi. Ini permulaan yang baik,” tambahnya lagi seperti dilansir di fourfourtwo.com. (ant/bali post)

Belasan Penembak NTB Berlaga Ancelotti Andalkan Pengalaman di Awang Faroek Cup Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga menembak NTB akan menurunkan sedikitnya 15 atlet di Kejurnas Menembak Awang Faroek Cup di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) 21-28 September mendatang. Lewat kejurnas tersebut atlet NTB akan mengikuti dua even besar yakni Pra-PON Remaja dan Pra-PON menuju PON XIX 2016.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Harianto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (15/9) kemarin mengatakan sebanyak 15 atlet NTB itu akan diberangkat tanggal 18 September mendatang. Pihak Perbakin NTB sendiri telah menyiapkan dana untuk biaya pengiriman sejumlah atlet itu. Demikian halnya para atlet telah menjalani pemusatan latihan cukup panjang untuk mengikuti dua event bergengsi tersebut.

Menurutnya, Kejurnas Awang Faroek yang akan beralangsung selama delapan hari itu akan mempertandingkan dua event besar nasional,

yakni Pra-PON Remaja dan Pra-PON. Pihak Perbakin NTB sendiri telah menyiapkan sebanyak 15 atlet, terdiri dari 8 atlet remaja mengikuti PON remaja dan 7 atlet junior mengikuti Pra-PON. “Sambil menunggu kuata atlet dari KONI NTB, kita sudah menyiapkan sebanyak delapan atlet remaja untuk tampil di PON remaja, mereka atlet itu sudah mengikuti pemustaan latihan sejak tanggal 1 Agustus lalu,”terang Andi seraya menambahkan khusus untuk atlet yang mengikuti event itu para atlet telah disiapkan oleh Perbakin NTB. Dalam mengikuti dua event bergengsi itu, kontingen menembak NTB akan diperkuat beberapa penembak terbaik yang sudah mengantongi tiket ke PON 2016. Diantaranya Dimas Restu Arindra Putra, Liza Risna Widjayanti dan Ni Wayan Yliarthi. Keterlibatan ketiga atlet terbaik ini bukan mencari tiket PON Jabar 2016, namun untuk mengikuti seleksi nasional (Seleknas) atlet PRIMA Muda. (fan)

Madrid Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, akan mengandalkan segudang pengalaman pada timnya guna menambal kebocoran di lini tengah juara bertahan tersebut yang tengah bersiap menjamu Basel pada laga pembuka Grup B Liga Champions Eropa, pada Rabu dini hari WIB di Stadion Santiago Bernabeu.

Langkah buruk Madrid di awal La Liga Spanyol musim ini terus berlanjut pada Minggu dini hari WIB lalu saat mereka takluk 2-1 di kandang sendiri melawan juara bertahan Atletico Madrid, sementara kepergian Xabi Alonso dan Angel Di Maria jelang bergulirnya musim agaknya mengganggu keseimbangan tim yang memenangi trofi antarklub benua Eropa kesepuluh mereka musim lalu itu.

Pemain yang baru didatangkan Toni Kroos dan James Rodriguez belum memperlihatkan kontribusi layaknya dua pemain yang mencuri perhatian selama berlangsungnya Piala Dunia 2014 di Brazil, namun Ancelotti terlihat yakin ia dapat mencari solusi cepat dan tepat.

Pelatih asal Italia, dulu berposisi sebagai gelandang di masa karirnya sebagai pemain itu dan menyudahi penantian panjang Madrid selama 12 tahun atas gelar Liga Champions ke-10 mereka, berencana untuk mengeluarkan pengetahuan taktik yang dipelajarinya selama karir kepelatihannya di Italia, Inggris dan Prancis, demi

membantu klub berpenghasilan tersubur itu melewati masalah awal musim mereka.

Ancelotti merupakan satu dari enam orang saja yang pernah memenangi Liga Champions sebagai pemain dan pelatih, serta pelatih kedua setelah legenda Liverpool Bob Paisley yang memenanginya sebagai pelatih sebanyak tiga kali.

“Saya memiliki banyak peluang dalam hal ini,” kata Ancelotti dalam sesi jumpa pers saat ditanya tentang kesulitan di lini tengah Madrid setelah kekalahan kedua beruntun di La Liga. “Saya mencari keseimbangan dengan pemain-pemain berkualitas, itu yang membuatnya berbeda,” ujarnya menambahkan.

“Ada kalanya dalam sepak bola sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dan kita harus bereaksi cepat sebab laga lain menunggu.” Ancelotti mengaku

(Suara NTB/ist)

Pertajam Limit MQS

Kasdiono Terancam Dilaporkan ke Ombudsman

Carlo Ancelotti

ia sedikit terganggu lantaran timnya mengawali musim tidak sebaik musim lalu.

“Untungnya ini masih permulaan, saya yakin bersamasama kami dapat memperbaiki ini, dengan tenang dan introspeksi,” katanya.

Sebagian pendukung yang marah dan tidak sabar menujukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan seusai laga Minggu dini hari WIB lalu, bersiul kepada penjaga gawang sekaligus kapten Iker Casillas dan meminta presiden Florentino Perez untuk mundur.

Perez, arsitek utama dalam kebijakan Madrid membeli pemain-pemain top dunia yang mampu mendongkrak pendapatan komersial klub, secara terang-terangan dipersalahkan atas kepergian Alonso dan Di Maria, sementara Ancelotti cenderung kurang senang dengan keputusan membiarkan mereka pergi ke Bayern Muenchen dan Manchester United.

Sementara Basel, juara Swiss, menderita kekalahan di laga domestik mereka saat ditundukkan Grasshoppers 31 Sabtu lalu, namun menyimpan ambisi untuk menyudahi catatan buruk wakil Swiss di Bernabeu.

Real memenangi seluruh 10 laga saat menjamu wakil Swiss di Bernabeu, mencetak 42 gol dan hanya kebobolan dua gol saja.

Basel harus tampil tanpa gelandang Chile, Marcelo Diaz, lantaran larangan bertanding tiga laga yang didapatnya saat menerima kartu merah di laga kedua perempat final Liga Europa musim lalu melawan Valencia. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 16 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 16 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Selasa, 16 September 2014

Halaman 14

Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Walikota Mataram Raih Gelar Kehormatan Dato’ Sri Panglima Budaya Utama Nusantara

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh bersama Raja Nusantara Sri Sultan Prabu Notobroto Nusantara beserta permaisuri.

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menerima Gelar Kehormatan Dato’ Sri Panglima Budaya Utama Nusantara dari Yayasan Kedaton Nusantara.

Gelar tersebut disematkan kepada walikota atas jasa dan prestasinya dalam melestarikan, melindungi khazanah kebudayaan dan mengangkat marwah budaya bangsa di Nusantara. Penganugerahan Gelar Dato’ Sri Panglima Budaya Utama Nusantara dilakukan langsung oleh Senuhun Penembahan Agong Sri Sultan Prabu Notobroto Nusantara melalui prosesi Penganugerahan yang dilaksanakan di Balai Raja Museum Indonesia TMII Jakarta, Sabtu (13/9).

Selain menerima Gelar Kehormatan, Walikota juga menerima Penghargaan Golden Achievement Award Spirit Cultural Asean Community dari People to People Exchange Programme Cultural Asean Community, suatu gelar prestisius yang

diberikan atas prestasi dan daya upayanya menyelenggarakan fasilitas dan dukungan dalam acara Festival Keraton Asia Tenggara yang digelar di Mataram akhir tahun 2013 lalu. Atas dukungan dan partisipasinya sebagai tuan rumah dalam perhelatan tahunan tersebut, Walikota berhak menyandang Gelar Paramadaya Budaya Asia Tenggara.

Sementara, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh usai menerima dua gelar sekaligus mengaku berbahagia dan berterima kasih kepada Yayasan Kedaton Nusantara dan People to People Exchange Programme Cultural Asean Community atas penghargaan yang diberikan pada dirinya.

Upaya memajukan dan melestarikan warisan budaya Nusantara merupakan salah satu bagian dari komitmen Pemerintah Kota Mataram. Langkah tersebut terbukti dengan ditambahkannya Visi Berbudaya dalam Visi Misi Kota Mataram.kemajuan suatu bangsa ungkap Walikota dapat ter-

lihat dari bagaimana masyarakat bersama pemerintah melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa. Beragam adat istiadat serta budaya yang masih terus dilestarikan hingga kini memiliki daya tarik tersendiri terhadap perkembangan sektor pariwisata yang menjadi lokomotif dari pengembangan sektor ekonomi di wilayah ini.

Dengan Penganugerahaan Gelar Kehormatan ini, menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Mataram dalam terus melestarikan khazanah budaya Nusantara di tengah kuatnya arus globalisasi yang turut mempengaruhi budaya yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Momentum ini juga dijadikan sebagai sarana promosi Kota Mataram kepada masyarakat Indonesia dan dunia, sehingga ke depan angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dapat terus meningkat. (*)

Walikota Mataram dikukuhkan sebagai Dato’ Sri Panglima Budaya Utama Nusantara oleh Raja Nusantara.

Foto bersama dengan Raja-Raja Nusantara.

Walikota Mataram menerima keris dari Raja Nusantara.

Walikota Mataram bersalaman dengan Raja Nusantara.

Walikota Mataram menyerahkan keris kepada Raja Nusantara.

(Suara NTB/ist)

Bupati KLU Janji Tak Telantarkan Kampus Vokasi Sementara Politeknik

Termotivasi NTB Jadi Tuan Rumah PERAIH emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 bidang Matematika Heriko Ongkojoyo dari SMAN 1 Mataram mengaku sangat gembira bisa mempersembahkan hasil terbaiknya di ajang bergengsi tahunan tingkat nasional yang digelar awal September lalu.

Selain karena persiapan matang dan pembinaan yang diberikan pihak sekolah, emas diraih Heriko, tapi adanya motivasi kuat dari beban mental sebagai tuan rumah penyelenggara di Mataram.

(Suara NTB/dys) Kepada Suara NTB beberHeriko Ongkojoyo apa waktu lalu, Heriko sangat bersemangat dalam menjelaskan perihal dirinya mendapatkan emas. Ia yang kini duduk pada kelas XII jurusan IPA SMAN 1 Mataram ini mengaku kaget bisa mendapatkan emas, karena persaingan yang sangat ketat pada bidang Matematika.

Ia juga mengaku emas yang diraihnya tersebut merupakan buah dari upaya dan kerja kerasnya dalam berlatih di bawah pembinaan pihak sekolah selama ini. Lebih lanjut siswa kelahiran Mataram 4 Januari 1997 silam ini berharap agar pemerintah memenuhi janjinya kepada para pemenang dan peraih emas lainnya.

“Buah dari latihan selama ini. Selain di sekolah, belajar mandiri di rumah setiap ada waktu belajar. Untuk para peraih emas ini juga agar lebih diperhatikan lagi pemerintah,” harapnya. (dys)

Lahan Sudah Siap

Pembangunan STP Lombok Segera Terwujud Praya (Suara NTB) Keinginan pemerintah dan masyarakat Lombok Tengah (Loteng) bisa memiliki Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Lombok, dipastikan bakal segera terwujud. Pemprov NTB sudah menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan perguruan tinggi pencetak tenaga kepariwisataan tersebut.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, Senin (15/9).

Kepada Suara NTB, Putria menjelaskan, luas lahan yang disiapkan pemerintah provinsi guna mendukung rencana pembangunan STP Lombok tersebut sekitar 20 hektar. Letaknya di sebelah barat kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB di Leneng Praya. “Lokasi pembangunan STP Lombok, bersebelahan dengan kampus IPDN saat ini,” terangnya.

Awalnya, lokasi pembangunan kampus STP Lombok tersebut direncanakan di kawasan Mandalika Resort. Namun kemudian dialihkan di sekitar kawasan kampus IPDN dengan harapan lembaga-lembaga pendidikan tinggi bisa terpusat. Apalagi didukung oleh ketersediaan akses transportasi yang memadai.

Namun demikian, Putria mengaku belum bisa memastikan kapan pembangunan kampus STP Lombok tersebut dimulai, mengingat untuk proses tersebut, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah dalam hal ini hanya ikut membantu menfasilitasi. “Kapan pembangunan kampus STP Lombok dimulai, belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas segera. Mengingat persoalan lahan sudah tidak menjadi kendala,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan kampus STP Lombok tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengembangan Mandalika Resort oleh pemerintah pusat. Melalui program MP3EI yang kini sudah mulai berjalan, yakni terkait dengan pengembangan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM)-nya. (kir)

(Suara NTB/dys)

MID - Suasana mid semester di SD-SMP Kristen Aletheia yang digelar mulai Senin (15/9).

SD-SMP Aletheia Gelar Mid Semester Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengevaluasi proses belajar-mengajar yang telah berlangsung selama setengah semester di tahun ajaran baru 2014 ini, Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Mataram menggelar Mid semester jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD, mid semester dijadwalkan berlangsung selama lima hari dimulai sejak Senin (15/9).

Sementara jenjang SMP dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari ke depan.

“Mid semester ini dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk menggali kemampuan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung,” terang Wakil Kepala Kurikulum SD-SMP Kristen Aletheia Anita Theresia Sinaga, SP, Senin (15/9).

Anita mengaku pelaksanaan mid semester di Aletheia lebih cepat bila dibandingkan dengan di sekolah lainnya. Alasannya pengaturan internal masingmasing sekolah berbeda. Biasanya di tahun ajaran sebelumnya, mid semester jatuh pada bulan Oktober. Akan tetapi mengingat pertengahan semester tahun ini

jatuh pada bulan September, mid semester dilaksanakan pada bulan September.

Selain menjadi media untuk menggali kemampuan para siswa, pelaksanaan mid semester juga nantinya akan dijadikan bahan laporan pihak sekolah terhadap orang tua melalui rapor hasil mid semester yang nantinya akan dbagi.

Senada dengan Anita, Putu Dadi Susanti L.P, A.Md, juga mengaku mid semester juga berfungsi sebagai media untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung. Ia juga mengaku jenis soal mid semester menggunakan bentuk soal isian dan uraian. Hal itu dilakukan untuk melatih nalar siswa.

Masih menurut Putu Dadi, sebelum pelaksanaan mid semester dilakukan, pihak sekolah sebelumnya telah menyelenggarakan program try away conference yaitu pertemuan antara siswa, orang tua siswa dan wali kelas.

Dalam pertemuan itu dibahas serangkaian hal untuk

mengetahui kekurangan dan kelemahan serta kelebihan masing-masing siswa yang langsung diketahui oleh orang tua dan wali kelas agar dalam rekomendasinya nanti diperbaiki letak kekurangan dan kelemahan masing-masing siswa. Seperti mengetahui bagaimana kemampuan siswa dlam bidang bahasa, matematika dan mata pelajaran lainnya.

“Jadi dalam pertemuan itu, siswa akan ditanya kurangnya di mana, lebihnya di mana. Itu ditulis dalam satu form yang telah disediakan sekolah dan dijadikan rekomendasi nantinya.

Tidak hanya itu, siswa juga ditanya mengenai proses belajar mengajar. Apa saja kendala selama belajar. Sehingga orang tua tahu problem anaknya apa dan segera dicarikan jalan keluar pemecahan masalah,” terangnya.

Selain itu, program try away confrence tersebut juga bertujuan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh siswa. Hal itu sangat penting agar guru di sekolah senantiasa dapat mengarahkan para siswa pada potensi yang mereka miliki. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, dan jajarannya Senin (15/9), berkunjung ke Kampus Sementara Politeknik.

Dalam lawatannya itu, bupati berjanji tak akan menelantarkan kampus yang mulai kuliah semester pertama September ini.

“Kami akan memperhatikan semua fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh Politeknik Negeri Vokasi Universitas Mataram (Unram) yang sudah berdiri dan sekarang ini sudah mulai masuk masa perkuliahan,” janji bupati didampingi Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., serta Kabag Humas dan Protokol, Setda KLU, Ihwan Budiman, S.Pd. M.Pd. Di kampus vokasi itu, tercatat jumlah mahasiswa sebanyak 162 orang, yang terbagi ke dalam 4 jurusan (keseluruhannya Diploma III), mencakup Prodi Pariwisata, Prodi Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak, Prodi Teknologi Pangan dan Pengolahan Makanan dan Prodi Kelautan dan Budidaya Perairan.

Komitmen bupati dalam ketersediaan fasilitas, akan terimplementasi dalam bentuk penyediaan lahan seluas 20 hektar - tanah milik Pemda di Dusun Amor-Amor, Kecamatan Bayan, serta pembangunan gedung perkuliahan. Mengingat gedung perkuliahan merupakan salah satu prasyarat diperolehnya akreditasi saat pengajuan nantinya.

Bupati meminta, sumber daya penyelenggara perkuliahan dari dosen dan mahasiswa bersungguh-sungguh untuk menghidupkan suasana kampus. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, Djohan mengharapkan jalannya perkuliahan tidak terganggu.

Wakil Direktur I Politeknik Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ir. Saptono, mendampingi Bupati mengutarakan perkuliahan sudah dimulai sejak 1 September lalu. Ia mengakui, dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana, namun dosen dan mahasiswa tetap menjalankan perkuliahan dengan motivasi tinggi.

“Pada semester ganjil ini, mata kuliah yang diajarkan masih menyangkut pelajaran dasar dan umum. Sejauh ini, tidak dipersoalkan aktivitas kuliah menumpang, tetapi setelah 6 bulan, Pemda diharapkan bisa mensiasati,” kata Saptono.

Meski aktivitas perkuliahan masih menumpang, namun lokasi perkuliahan di SMAN 1 Pemenang harus dilegalkan atau ditetapkan sebagai kampus sambi, diupayakan pembangunan gedung baru.

Karena ke depan, aspek verifikasi dan penilaian akreditasi akan mencakup keberadaan gedung, termasuk jumlah dosen yang mengajar. (ari)

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Jokowi Umumkan 16 Menterinya Berasal dari Parpol Jakarta (Suara NTB) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang partai politik.

“Kita sudah memutuskan kementerian ada 34, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai,”

kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).

Mantan Walikota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya

akan dijabat oleh kader partai. Dia juga tidak menyebutkan bakal terdiri dari partai mana saja 16 menterinya kelak.

Sementara itu untuk 18

menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan diantaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Lebih jauh Jokowi membeberkan dirinya akan tetap dibantu oleh tiga Kementerian Koordinator, dan sedikitnya seorang wakil menteri

yang dinilainya masih diperlukan keberadaannya di Kementerian Luar Negeri.

Namun demikian, Jokowi enggan merinci nama-nama 34 kementeriannya itu. Menurut Jokowi, ada sejumlah nama kementerian yang belum final.

“Intinya kita ingin bangun kabinet kuat, yang siap menjalankan program-program.

Perubahan nama, atau kementerian yang baru kita akan menyampaikan lain waktu, karena nama-namanya belum final betul. Setelahnya baru kita siapkan kriteria menteri seperti apa,” jelas dia.

Jokowi sempat menerima pertanyaan mengapa dirinya seolah sudah memagi jatah menteri untuk 16 partai poli-

tik, meskipun nama-nama kementeriannya belum selesai.

Menjawab ini Jokowi mengaku ingin memastikan lebih dulu seluruh pembantunya di kabinet berisi orang-orang profesional. “Ini pembagiannya agar semua dari profesional, cuma yang nonparpol lebih banyak,” ujar Jokowi. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terlibat Korupsi Jakarta (Suara NTB) Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi. Dari 48 orang yang tersangkut korupsi sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya dan terdapat 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi.

Sedangkan berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana. ‘’Mereka ini bukan hanya wakil rakyat tapi juga penentu proses kebijakan-kebijakan publik. Kalau masih dipaksakan dilantik, ini akan bahaya bagi masyarakat,” kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam jumpa pers “Awas Legislatif Ditempati Koruptor!” di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9).

ICW melakukan proses pemantauan dan inventarisasi terhadap caleg-caleg yang terpilih dan nantinya akan menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kotamadya di seluruh Indonesia. Dari 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi, mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor atau Mahkamah Agung.

Bahkan beberapa di antaranya saat ini masih dalam tahanan.

Jumlah caleg tersangkut korupsi yang terpilih di tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan caleg yang tersangkut korupsi dan terpilih lagi pada tahun 2009. Sebelumnya dalam pantauan ICW hanya ada enam orang caleg yang tersangkut korupsi kemudian terpilih lagi dan dilantik pada tahun 2009.

Berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi namun terpilih lagi menjadi anggota dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.

Sementara dari PKB terdapat lima orang kader sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN ada satu orang.

Dari fakta tersebut, Ade menilai ada kelemahan dalam sistem perekrutan anggota partai.

“Sistem rekrutmen partai sudah lemah, tidak punya elektabilitas dan integritas. Partai memilih orang-orang yang punya uang.

Partai sudah memulai politik uang dari internal mereka,” ujar Ade. Menurut Ade, seharusnya partai bertindak tegas atas kadernya yang terlibat kasus korupsi.

“Partai harusnya bisa berbuat bijak antara lain dengan tidak meloloskan mereka atau mengganti mereka,” tambahnya.

Ia menambahkan dengan masuknya 48 orang yang tersangkut kasus korupsi sebagai wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah bisa berdampak negatif pada citra parkemen. Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 menyebutkan terdapat 3.169 anggota DPRD se-Indonesia yang tersangkut perkara korupsi selama kurun waktu 2004-2014.

Dampak lainnya, parlemen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat serta berkomitmen dalam pemberantasan korupsi akan semakin sulit terwujud. Kejadiran 48 koruptor ini sebagai anggota dewan juga menandakan suatu kemunduran sebab koruptor nyatanya masih terfasilitasi untuk kembali menduduki jabatan sebagai wakil Ade Irawan rakyat. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Asisten Staf Khusus Presiden Terkait Kasus Jero Wacik Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa asisten Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Politik Nur Hasyim untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri ESDM 2011-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka JW (Jero Wacik),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (15/9). Selain Nur Hasyim, KPK juga memeriksa Dulhadi, sopir dari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga.

KPK sebelumnya sudah memeriksa Politik Daniel Sparingga pada 9 September lalu dalam kasus yang sama. Setelah diperiksa, Daniel mengaku tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Saya sampaikan ke mereka secara penuh, benar, dan apa adanya. Komitmen saya masih sama, mari kita dukung KPK, (aliran dana dari Jero) nanti bisa tanyakan ke KPK. Biarlah prosesnya kita serahkan kepada penyidik,” kata Daniel pada Selasa (9/9).

KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp 9,9 miliar. (ant/Bali Post)

DIJUAL

TRAVEL

RUPA-RUPA

(ant/Bali Post)

DIAMANKAN - Polisi mengamankan dua mahasiswa saat terjadi bentrokan antara polisi dan mahasiswa di depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulsel, Senin (15/9). Bentrokan terjadi saat polisi berusaha membubarkan aksi mahasiswa yang menolak RUU Pilkada, dan akibat bentrokan tersebut sejumlah mahasiswa diamankan.

Pernyataan SBY Soal Pilkada ’’Angin Segar dalam Demokrasi’’ Jakarta (Suara NTB) Politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono terkait RUU Pilkada di laman Youtube.com, merupakan angin segar bagi demokrasi di Tanah Air.

“Itu sesuatu yang sangat baik, dan menjadi angin segar dalam demokrasi,” kata Hasto di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Hasto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum DPP, sekaligus Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentunya

memiliki pengaruh signifikan pada suara Fraksi Demokrat di parlemen. ‘’Dalam konteks itu seluruh Fraksi Demokrat juga akan mendukung, sehingga muncul kekuatan yang akan memperjuangkan hak rakyat,’’ nilai Hasto.

Hingga saat ini PDIP masih terus berupaya berkomunika-

si dengan partai lain di parlemen terkait RUU Pilkada.

Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono mengunggah pernyataannya melalui laman Youtube.com, dan mengatakan partainya masih berpikir keras untuk menentukan sikap apakah mendukung penyelenggaraan kepala daer-

ah langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. DPR sendiri saat ini masih melakukan pembahasan RUU Pilkada yang di dalamnya akan diatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD. (ant/Bali Post)

WNA Terduga Teroris Pakai Paspor Palsu Pemilihan Anggota BPK Dilakukan Tertutup Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi XI DPR RI, Olly Dondokambe mengatakan, pemilihan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan secara tertutup.

“Pemilihan anggota BPK RI dilakukan secara tertutup. Mekanisme lainnya adalah one man one vote dan seorang anggota Komisi XI DPR RI menulis lima nama calon anggota BPK RI,” kata Olly di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/9). Ia berharap, lima calon anggota BPK RI terpilih nanti bisa meningkatkan kinerja demi kesejahteraan rakyat.

“Lima orang calon terpilih nanti bisa membawa nuansa baru yang tujuannya perbaikan kinerja BPK itu sendiri dan bangsa,” kata Olly.

Sebanyak 64 orang calon anggota BPK RI telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Awalnya, mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dari 64 orang dinyatakan lolos sebanyak 25 orang. Selanjutnya 25 calon yang lolos melakukan uji kepatutan sejak pekan lalu di Komisi XI DPR RI. Hari ini, Komisi XI DPR RI akan memilih lima calon anggota BPK. (ant/Bali Post)

MEBEL

RUMAH

Jakarta (Suara NTB) Empat WNA diduga anggota jaringan teroris internasional yang dikejar dan ditangkap tim gabungan Kepolisian Indonesia, di Sulawesi Tengah, Sabtu lalu, masuk ke Indonesia memakai paspor palsu.

“Dugaan sementara paspor yang mereka gunakan palsu. Karena mengaku dari Turki, tetapi tidak ada (catatan) keberangkatan dari wilayah itu,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Komisari Besar Polisi Agus Riyanto, di Jakarta, Senin (15/9).

Tim Polda Sulawesi Tengah dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror telah menangkap empat WNA itu, di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Dari identitas yang didapat, mereka adalah A Basyit, A Bozoghlan, A Bayram, A Zubaidan, yang awalnya diduga sebagai warga negara Turki.

Menurut Riyanto, keempat WNA itu mengaku sebagai turis yang ingin berekreasi ke Indonesia. Empat orang asing terduga teroris itu masuk ke wilayah Indonesia secara terpisah. “Masuk ke Indonesia ada yang melalui Jakarta, ada yang dari Bandung. Lalu bertemu di Makassar menuju ke Palu, dan kemungkinan mau ke Poso,” jelasnya.

MAKAN “Kalau betul mereka memang warga Turki seperti yang tercantum di paspornya, tetapi keberangkatan keempat orang asing itu dari Turki tidak tercatat,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Riyanto, dari hasil

pemeriksaan sementara diketahu keterangan yang diberikan empat warga asing itu seringkali tidak sesuai dengan data pada dokumen yang dibawa.

“Jadi, kami masih harus mendalami pemeriksaan terhadap mereka ini. Sebagai contoh, satu orang di paspornya berumur 27 tahun, setelah kami tanya secara langsung, ia mengaku berumur 19 tahun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, polisi akan berkoordinasi dengan imigrasi dan Kedutaan Besar Turki di Jakarta untuk memastikan keabsahan dokumen dan paspor mereka. “Info awal dari peneerjemah, mereka hanya pernah berada di Turki. Kemungkinan mereka berasal dari salah satu daerah di perbatasan antara China dan Mongol, seperti Turkistan. Memang di sana

sebagian besar penduduknya muslim,” ujarnya.

Riyanto mengaku sejauh ini pihaknya menduga keempat warga asing itu berencana ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Santoso yang difasilitasi terduga teroris, Mochtar, yang berada di Poso, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

“Jadi, kami juga mendalami tentang keterlibatan mereka (dengan jaringan terorisme di Indonesia) sehingga berada di Tanah Air,” katanya.

“Sebagaimana kita ketahui, Santoso sudah mendeklarasikan ikut ke dalam kelompok itu (ISIS).

Sehingga afiliasi terhadap pihakpihak yang kami temukan ini, apakah mengarah ke sana, hal ini yang masih kami lakukan pendalaman,” ujar dia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

GELEDAH - Sejumlah anggota Densus 88 mengamankan seorang warga saat menggeledah rumah kos terduga anggota jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/9).

ADVERTISING

SUARA NTB Selasa, 16 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Salah Tembak, Empat Pejuang Hizbullah Tewas Amman Empat anggota kelompok Hizbullah Lebanon, termasuk seorang anggota terkemuka, tewas akibat salah tembak di pinggiran pedesaan timur Damaskus, Minggu.

Pesawat-pesawat tempur rezim Suriah mengira posisi di daerah Kashkol adalah lokasi oposisi dan menyerangnya, menewaskan empat orang bersenjata Hizbullah, termasuk direktur urusan departemen keuangan kelompok itu.

Dalam perkembangan terkait, Komando Dewan Militer Tertinggi oposisi di kota utara Aleppo menunjuk Brigadir Staf Zaher Al-Saket sebagai komandan dewan, menggantikan Kolonel Abdul-Salam Hameidi setelah berkonsultasi dengan anggota brigade.

Brigadir Al-Saket, warga kota Bab Al-Hadid, Gubernuran Aleppo, diangkat sebagai kepala unit divisi kimia kelima dari tentara, sebelum membelot ke pasukan oposisi pada tahun 2013, demikian laporan KUNA. (ant/bali post)

IS Eksekusi Delapan Warga Sunni di Irak Utara Baghdad Kelompok garis keras Negara Islam (IS) mengeksekusi delapan orang Sunni di satu desa kecil di Irak utara pada akhir pekan dengan tuduhan merencanakan melawan kelompok di depan umum.

Eksekusi dimulai Jumat malam ketika sepasang orang bersenjata bertopeng dari Negara Islam secara terbuka membunuh seorang perwira polisi di desa Al-Jumasah, setelah kelompok garis keras menuduhnya sebagai mata-mata untuk pasukan militer Kurdi dan Irak.

Para pejuang Negara Islam (IS), yang sebelumnya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) mengumpulkan penduduk setempat untuk menonton eksekusi di desa sekitar 120 km (75 mil) sebelah utara kota Tikrit.

Setelah polisi dieksekusi, satu kelompok kecil bersenjata melepaskan tembakan sebagai balas dendam terhadap rumah seorang perwira IS. Pada Sabtu pagi, saksi mengatakan, 10 mobil Negara Islam melaju di sekitar al-Jumasah dengan dua informan bertopeng, yang membantu para

(ant/bali post)

PELUNCUR GRANAT - Seorang pejuang Peshmerga Kurdi membawa roket peluncur granat saat mengambil posisi di sebuah daerah yang menghadap desa Baretle yang dikendalikan Negara Islam di Khazir, pinggiran kota Mosul, Irak beberapa waktu lalu. pejuang mengidentifikasi 10 orang yang mereka curigai menyerang rumah anggota mereka malam sebelumnya.

Malam itu, tiga orang dibebaskan dan tujuh lainnya seluruhnya selain seorang yang merupakan kerabat polisi yang dibunuh - dieksekusi. (ant/bali post)

Layanan Pengaduan Ranjau Darat Tewaskan Penjaga Perdamaian Chad di Mali 082339978827

Bamako Seorang penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa asal Chad tewas dan beberapa orang lainnya cedera ketika kendaraan mereka menghantam ranjau darat di Mali utara.

“Kami kehilangan satu orang ketika kendaraan kami menginjak ranjau dekat Aguelhoc. Ada juga beberapa yang terluka,” kata seorang tentara Chad dari pasukan penjaga perdamaian MINUSMA PBB kepada AFP.

Satu sumber militer Mali yang berbasis di utara kota utama Gao menuduh kelompok garis keras aktif menggunakan ranjau darat sebagai taktik pertempuran.

“Mereka telah menguasai seluruh pasokan ranjau dan mereka mengetahui jalanjalan yang digunakan oleh kendaraan MINUSMA,”

tambah sumber itu.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk serangan mematikan yang menurut juru bicaranya mengatakan, telah menewaskan empat penjaga perdamaian lainnya.

“Serangan-serangan ini tidak akan mengubah penetapan PBB untuk mendukung rakyat Mali dalam upaya pen-

carian mereka untuk perdamaian,” kata juru bicara PBB menekankan.

Empat penjaga perdamaian PBB dari Chad tewas pada 2 September ketika truk mereka diledakkan di wilayah gurun utara yang sama di dekat Kidal.

Tiga kelompok jihad - AlQaeda di Maghreb Islam (AQIM), Ansar Dine dan Gerakan untuk Keesaan dan Jihad di Afrika Barat (MUJAO) - mengambil alih banyak gurun utara dari negara Afrika barat pada tahun 2012, termasuk tiga kota utama Kidal, Gao dan Timbuktu.

Mereka diusir dari kotakota dan terpaksa kembali ke tempat persembunyian di gurun oleh intervensi militer Prancis yang diluncurkan pada Januari 2013, tetapi serangan sporadis masih berlanjut. (ant/bali post) (ant/bali post)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB

Ilustrasi ranjau darat