Snt16102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 183 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 16 OKTOBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Turun ke Pulau Sumbawa

KPK Hitung Kerugian Negara Kasus E-KTP Mataram (Suara NTB) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Bima, Kamis (15/10) kemarin. Mereka mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat dan berencana menyita blangko pengisian Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP, sebagai barang bukti kasus yang diusut sejak 2014. Namun karena terjadi kecelakaan yang dialami tim penyidik KPK di perbatasan Dompu, pemeriksaan di Bima sementara batal.

Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK, Yuyuk Indriati memastikan, ada lima tim yang turun ke Bima untuk tujuan penyitaan dokumen itu. Kasus ini penanganannya terkonsentrasi di Jakarta, karena merupakan pengadaan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan tim yang ke Bima hanya meminta dokumen tambahan sebagai barang bukti. Sehingga tidak ada permintaan keterangan saksi, kecuali hanya mengambil dokumen dan pemeriksaan fisik alat cetak KTP elektronik.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan dimana saja daerah pemeriksaan E – KTP tersebut. Ditambahkan Yuyuk, tim KPK berangkat bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena selain penyitaan dokumen, berkaitan juga dengan perhitungan kerugian negara.

Kasus ini diketahui sudah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014 lalu. Tersangka

TO K O H

(Suara NTB/rus)

Empati dengan Rakyat

diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

KECELAKAAN - Mobil yang ditumpangi tim penyidik KPK yang mengalami kecelakaan di jalan negara Dusun Ncuni, Desa Kawangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Sementara Novel Baswedan dengan dahi dibalut perban usai mendapat perawatan (kiri).

pu m o D i d n a a k la e c e K K Mobil KP Mataram (Suara NTB) Kecelakaan mobil dialami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/10) malam lalu. Turut menjadi korban, penyidik Novel Baswedan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu.

Informasi dihimpun Suara NTB, kecela-

Rujukan Banyak, Pasien Terpaksa Dirawat di Lorong GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali melakukan inspkesi mendadak (sidak) ke sejumlah SKPD Pemprov NTB. Kali ini, orang nomor satu di NTB ini melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Pada kesempatan tersebut, gubernur meminta pelayanan di RSUP NTB jangan sampai terganggu dengan adanya rencana pemindahan secara bertahap mulai 24 Oktober mendatang. ‘’(Ini) kunjungan biasa un-

KAPOLDA NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, menyarankan semua pihak terkait, utamanya para penyelenggara pemerintahan untuk empati dengan kebutuhan rakyat. Kebutuhan utama rakyat, seperti sandang, pangan dan papan disarankan lebih dikedepankan daripada kebutuhan lain. ‘’Tolong empatilah dengan kebutuhan rakyat,’’ Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

SIDAK - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, saat sidak di RSUP NTB, Kamis (15/10) kemarin.

Visit Sunda Kecil TIGA kepala daerah yang tergabung dalam kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) mencanangkan Visit Sunda Kecil tahun 2016 mendatang.

Tiga kepala daerah itu adalah Gubernur NTB, Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Pencanangan Visit Sunda Kecil ini diharapkan dapat menggenjot angka kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada tiga kawasan tersebut. ‘’Bagaimana membangun pariwisata secara sinergis antarkawasan.

Langsung kemarin itu pencanangan Visit Sunda Kecil 2016.

Bersambung ke hal 15

RAPBD 2016, Pemprov Alokasikan Rp 300 Miliar Entaskan Kemiskinan

(Suara NTB/dok)

kaan terjadi sekitar pukul 02.00 Wita, jalan negara Dusun Ncuni, Desa Kawangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Saat itu rombongan di dalam mobil dalam perjalanan dari arah Sumbawa Besar, hendak melintas melalui Kabupaten Dompu untuk tujuan Bima.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus Pemprov NTB pada tahun 2016 mendatang. Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 300 miliar lebih. Pengalokasian anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih tersebut dinilai fantastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dicluster-cluster, anggaran peningkatan penurunan kemiskinan itu paling besar kenaikannya. Artinya, hampir (peningkatan anggarannya) 2,5 kali lipat atau sekitar Rp 300 miliar lebih. Kalau dulu sekitar Rp 100 miliar lebih,’’ sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, Kamis (15/ 10) kemarin.

Anggaran sebesar itu nantinya akan dipergunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang cukup bany-

ak. Ia menyebutkan seperti bantuan peralatan, bantuan pembangunan baru rumah tak layak huni, peningkatan kapasitas masyarakat, bantuan permodalan, pelayanan dan promosi kesehatan.

Ia menambahkan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini akan ditingkatkan sinergi antara provinsi dan pemda kabupaten/kota. Apalagi dengan adanya dana desa yang diberikan pemeirntah pusat melalui APBN mulai tahun ini dinilai cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan. Belum lagi, desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemda kabupaten/kota. ‘’Kemudian ada bagi hasil sumber daya alam di desa itu bisa untuk pengentasan kemiskinan. Anda mengentaskan kemiskinan bentuknya ini, kabupaten apa, kota apa, provinsi apa. Insya Allah target penurunan sebesar 2 persen bisa kita capai, ikhtiarkan,”imbuhnya.

Chairul menambahkan evaluasi APBD kabupaten/kota oleh Pemprov NTB nantinya akan diarahkan seperti itu.

Bersambung ke hal 15

tuk memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal walaupun mau pindah (ke Dasan Cermen). Jangan sampai karena mau pindah (pelayanan) kemudian pelayanan menurun. Ternyata memang, alhamdulillah pelayanan bagus di sini,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai sidak di RSUP NTB, Kamis (15/10) pagi kemarin.

Dari hasil sidak yang dilakukan pada sejumlah pelayanan, gubernur mengatakan bahwa memang ada peningkatan jumlah masyarakat yang dirujuk ke RSUP NTB dari RSUD kabupaten/kota. Untuk itu, dengan kondisi sarana yang kurang namun pelayanan harus tetap maksimal di ru-

mah sakit milik Pemprov NTB tersebut.

“Cuma memang karena rupanya masyarakat yang dirujuk sangat banyak. Sangat banyak kita lihat tadi dilorong-lorong. Jadi saya tetap minta walaupun sarana kurang di sana namun sampai pemindahan nanti selesai, itu tetap pelayanan harus tetap maksimal di sini,” tandasnya.

Terpisah, Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, M.PPM mengatakan kepindahan pelayanan RSUP NTB yang akan dimulai secara bertahap pada 24 Oktober ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada pasien.

Bersambung ke hal 15

BI Khawatir Kemiskinan Dijadikan Proyek KEPALA Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono mengkhawatirkan status kemiskinan hanyalah bagian dari strategi masyarakat untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Karena itu, perlu kebijakan-kebijakan strategis untuk merubah maindset masyarakat.

Oleh karenanya, tidak cukup menurut Prijono, pemerintah memberikan bantuan begitu saja.

Bersambung ke hal 15

Prijono (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

Terkendala Pemasaran BATAKO dari limbah sekam sisa pembakaran produksi tahu dan tempe yang dilakukan di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Sekarbela terkendala pemasaran. Padahal setelah diproduksi dan melalui tahapan uji coba, batako dari limbah sekam ini hasilnya cukup bagus. Demikian disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH kepada Suara NTB belum lama ini.

Fathurrahman mengatakan karena kendala pe(Suara NTB/dok) masaran ini, produksi bataM. Fathurrahman ko terhenti atau tak lagi dilanjutkan kelompok yang telah dibentuk di Lingkungan Kekalik Gerisak. “Tidak dilanjutkan lagi produksinya karena terkendala modal dan pemasaran,” cetus mantan Lurah Jempong Baru ini. Akibatnya batako ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan para anggota kelompok dan belum bisa dipasarkan.

Produksi batako dengan pemanfaatan limbah sekam ini merupakan salah satu upaya warga atau para pengusaha tahu di Kekalik Jaya untuk mengatasi persoalan limbah produksi tahu dan tempe. Pembuatan batako ini dipusatkan di Lingkungan Kekalik Gerisak. Fathurrahman menyebutkan ada dua kelompok yang memproduksi batako limbah sekam ini. “Ada dua kelompok yang telah terbentuk. Anggota kelompok ini berasal dari para pengusaha tahu dan tempe. Selain itu ada juga terlibat para pemuda setempat,” ujarnya.

Fathurrahman menyampaikan produksi batako ini akan tetap dilanjutkan sambil memikirkan formulasi tepat untuk pemasaran produk ini. Bappeda Kota Mataram juga telah menjanjikan bantuan anggaran untuk produksi batako ini.

“Akan kita lanjutkan sesuai janji Bappeda Kota Mataram yang akan mengalokasikan anggaran untuk pengolahan sekam di APBD Perubahan,” terangnya.

Limbah sekam sisa pembakaran dalam produksi tahu dan tempe cukup banyak. Dalam sehari, satu orang pengusaha tahu atau tempe menggunakan dua karung sekam. Artinya dari sekitar 200 pengusaha tahu dan tempe, penggunaan sekam dalam sehari bisa mencapai 400 karung.

Selama ini limbah sekam tersebut langsung dibuang sebagai sampah dan bahkan ada juga yang membuang ke sungai. Jika diolah menjadi batako, maka pencemaran lingkungan dapat diatasi. “Selama ini dibuang ke sungai. Kita sudah minta bantuan pemilik lahan di Kekalik Gerisak untuk penampungan limbah sekam ini sebelum diolah jadi batako,” jelasnya. (ynt)

Kurang Sosialisasi KALANGAN Dewan mengapresiasi terselenggaranya FHN (Festival Florikultura Nasional) 2015 di Kota Mataram.

Begitupula dampak domino yang dirasakan Pemkot Mataram, kalangan pelaku wisata hingga masyarakat. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi catatan Ketua Fraksi Gerindra Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta.

Pasalnya, tingkat hunian hotel yang disebutkan PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) NTB mencapai 80 persen, belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha (Suara NTB/fit) perhotelan di Kota Mataram.

I Ketut Sugiarta Pasalnya, Kota Mataram merupakan tuan rumah dari penyelenggaraan FHN. Dan, disebut-sebut ada ribuan tamu yang hadir dalam perhelatan florikultura tingkat nasional itu.

Sehingga logikanya, dengan waktu penyelenggaraan selama empat hari 10 – 14 Oktober, mestinya memberi dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi anggota PHRI yang ada di Kota Mataram. ‘’Biasanya tamu dari berbagai provinsi ini akanm menghubungi panitia dari provinsi lalu mereka akan diarahkan untuk menginap di mana,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (15/10).

Belum meratanya hotel-hotel di Mataram dijadikan sebagai tempat menginap tamu FHN diyakini Sugiarta karena masih kurangnya sosialisasi. ‘’PHRI pun saya yakin masih kurang koordinasi kepada anggotanya,’’ imbuhnya. Ia melihat PHRI sebagai organisasi tempat bernaungnya pelaku usaha perhotelan dan restoran, belum rutin melakukan komunikasi dengan anggotanya.

Sehingga, banyak anggota yang tidak mengetahui ada event berskala nasional diselenggarakan di Mataram. ‘’Kalau dibilang sosialisasinya kurang, iya kurang semarak banget sosialisasinya,’’ sesal anggota Komisi III DPRD Kota Mataram. Ia melihat, menjelang pelaksanaan hingga selama pelaksanaan FHN, informasi mengenai FHN yang dipasang di beberapa titik saja. Sehingga wajar kalau ada kesan FHN hanya semarak di RTH Pagutan saja.

Sebagai kegiatan berskala nasional, mestinya kemeriahan kegiatan-kegiatan seperti FHN harus dapat dirasakan seluruh kalangan yang ada di Kota Mataram, termasuk masyarakat. Sosialisasi mestinya gencar dilakukan. Karena bagaimanapun, kegiatan berskala nasional sebagai salah satu wadah menunjukkan produk Kota Mataram kepada para pengunjung yang datang.

Ia berharap ke depan sosialisasi terhadap kegiatan nasional di Mataram agar dilakukan lebih awal sehingga semua anggota PHRI mengetahui informasi terkait kegiatan itu. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mutasi Lingkup Pemkot Mataram Tak Libatkan Baperjakat Mataram (Suara NTB) Mutasi di lingkup Pemkot Mataram tak seperti biasanya. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diduga tidak dilibatkan. Pejabat yang telah lima tahun menduduki satu posisi, akan digeser.

Tidak dilibatkannya Baperjakat pada proses mutasi kali ini menurut Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., mengantisipasi adanya unsur suka dan tidak suka. Pihaknya ingin penyegaran birokrasi secara profesional, sehingga melibatkan tim assessment dari Pemprov NTB. “Nanti kan susah kalau mutasi karena suka dan tidak suka. Kita profesional sajalah,” terangnya saat ditemui, Kamis (15/10)

Agar tidak terjadi kejenuhan, katanya, harus segera disikapi sehingga birokrasi berjalan baik. Pejabat menduduki jabatan lima tahun atau lebih akan digeser. Pergeseran ini bisa dipromosikan atau dipindah ke tempat lain.

Selly enggan menyebutkan siapa - siapa pejabat yang lama menempati posisinya.

Hanya disampaikan dua orang pejabat eselon II yakni H. Ruslan Effendi dan Ijab Arwadi akan pensiun. “Diatas lima

tahun harus di rolling. Itu aturan dari ASN,” pungkasnya.

Apakah mutasi menyasar ke Sekda karena diketahui menjabat hampir 10 tahun?

Selly enggan menanggapi. “No comment,” cetusnya.

Yang jelas lanjutnya, mutasi menyasar staf dan pejabat eselon II. Dari assessment digelar 26 - 28 Oktober nanti,diketahui mana pejabat yang benar menempati posisinya atau tidak. Bisa jadi proses mutasi lalu asal - asalan

dilakukan, karena ada unsur suka dan tidak suka.

Selly enggan menanggapi kritikan DPRD terkait rencananya itu. Menurutnya, Dewan tidak memiliki hak mengatur proses mutasi, karena kewenangan ada di eksekutif. Paling penting mutasi diketahui dan disetujui oleh Gubernur dan ditembuskan ke Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Yang penting diketahui dan disetujui Gubernur kan selesai,” tukasnya seraya menambahkan mutasi tidak ada urusan dengan

(Suara NTB/why)

Hj.Putu Selly Andayani politik dan intervensi siapapun. “Saya ndak mau kerasak kerusuk mau pindah orang,” imbuhnya. (cem)

Dokter Belanda Kunjungi RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Tiga dokter spesialis gigi dan THT dari Belanda didampingi Ketua Yayasan Peduli Bangsa, dr. I Gusti Gede Djelantik, Sp.A (K) mengunjungi RSUD Kota Mataram dalam rangka transfer pengetahuan tenaga kesehatan lokal dengan luar negeri, Kamis (15/10). Pagi itu, mereka menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan drg.

Rahmidian Safitri, Sp.Perio, dan drg. Dian Paramita, Sp.PM di ruang Poli Gigi.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Mahaputra, M.Kes., menyambut gembira kunjungan tersebut, dengan harapan output berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga medis di rumah sakit yang dipimpinnya.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara paripurna. “Kita welcome, karena mereka yang datang ini adalah orang-orang yang expert dalam bidangnya, “ ujarnya.

“Mereka mencari tahu dan mempelajari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Di luar negeri itu memang kasusnya tidak sebanyak di Indonesia. Di sini mereka berkesempatan mempraktikkan teori yang mereka

miliki,” ungkapnya. Indonesia, kata Herman, menjadi daya tarik para dokter dari luar negeri.

Sebab, frekuensi dan kompleksitas kasus penyakit yang lebih tinggi dibandingkan di negara tempat mereka berasal.

“Sharing ilmu ini sangat penting. Meskipun, dokter kita sangat sarat pengalaman karena sering terjun berhadapan langsung dengan masyarakat.

Skill dokter-dokter kita sebenarnya tidak kalah dengan dokter dari luar negeri,” ungkapnya. Pihaknya, kata Herman, sangat membuka diri karena itu dihajatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, tidak ada batasan dalam hal pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang optimal dan maksimal. Ia juga berharap kunjungan berikutnya dari negara-negara lain di waktu yang akan datang. “Lebih banyak berinteraksi melakukan transfer pengetahuan, lebih banyak yang bisa kita serap.

Sangat memungkinkan kerjasama pelayanan kesehatan lintas negara. Ini bagus, pertukaran antar negara bisa kita lanjutkan dalam waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

(Suara NTB/why)

KENANG-KENANGAN – Direktur RSUD Kota Mataram, dr.H.L. Herman Mahaputra, M.Kes., menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Dental Hygienist, M.F.J. Verheijen-Blomme, di ruang Poli Gigi, RSUD Kota Mataram, Kamis (15/10).

Ia bahkan bermimpi masa depan kemajuan fasilitas dan layanan kesehatan di NTB. “Saya ingin Lombok tidak hanya dikenal lewat pariwisata, tapi juga karena pelayanan kesehatannya yang prima,” katanya bersemangat.

Buang Sampah ke Sungai

Petugas Kebersihan akan Dipecat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kelurahan Kekalik Jaya akan memberhentikan petugas kebersihan yang membuang sampah dari gerobak ke Sungai Ancar. Hal ini disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH kepada Suara NTB, Kamis (15/10). Menindaklanjuti petugas kebersihan yang diduga kerap membuang sampah dari gerobak ke Sungai Ancar, Fathurrahman mengatakan langsung memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) Kekalik Barat. “Hari ini (kemarin) saya panggil Pak Kaling. Kalau masih membuang sampah ke sungai sampai besok, saya minta gerobak ditarik dan petugas itu diberhentikan,” jelasnya.

Gerobak sampah tersebut merupakan milik kelurahan yang diserahkan ke lingkungan. Gerobak tersebut digunakan untuk mengambil

sampah dari rumah ke rumah kemudian dibuang ke tempat penampungan sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) oleh kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Sebelum gerobak diserahkan kepada petugas, Fathurrahman mengatakan pihaknya selalu memberikan arahan untuk membuang sampah ke tempat yang disediakan dan selalu diingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai.

Fathurrahman mengatakan alasan petugas kebersihan membuang sampah dari gerobak ke sungai karena lokasi tempat pembuangan sementara cukup jauh. “Alasannya tempat pembuangan sampah di Jalan Panji Tilaar terlalu jauh. Sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter ada kontainer di depan Kantor Gapensi. Tapi memang petugas itu maunya yang

mudah,” sesalnya.

Sampah yang dibuang ke sungai oleh petugas ini disebutkan Fathurrahman merupakan sampah dari Lingkungan Kekalik Barat. Selain itu petugas ini biasanya mengangkut sampah dari lingkungan lain, tapi masih di wilayah Kelurahan Kekalik Jaya.

Setiap lingkungan di Kekalik Jaya memiliki tiga unit gerobak sampah yang dibagikan kelurahan. Jumlah gerobak sampah secara keseluruhan di Kelurahan Kekalik Jaya sebanyak 18 unit. Pengangkutan sampah dari rumah warga dengan gerobak ini dibayar oleh warga yang memanfaatkan gerobak sampah.

Agar tak ada lagi petugas kebersihan yang membuang sampah di sungai, mantan Lurah Jempong Baru ini menyampaikan pihaknya telah meminta Kaling untuk meningkatkan pengawasan. (ynt)

Dalam waktu yang akan datang, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Yayasan Peduli Bangsa mengenai penambahan frekuensi program kun-

jungan dokter-dokter dari luar negeri. “Jika ada kesempatan, kita juga bisa melakukan kunjungan balik ke negara mereka. Melihat bagaimana wahana, fasilitas, dan teknologi kesehatan yang mereka miliki,” harapnya. (why)

Hari Ini Pemkot Serahkan Draf RAPBDP Mataram (Suara NTB) Ketegangan antara eksekutif dan legislatif rupanya mulai mencair. Setelah sebelumnya tidak satu pemahaman terhadap usulan anggaran perubahan. Rencananya Pemkot Mataram akan menyerahkan RAPBDP Jumat (16/10) hari ini ke Dewan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said menjelaskan, penyusunan draf RAPBDP telah final dikerjakan sehingga akan diajukan ke Dewan. Draf anggaran diserahkan nantinya sesuai hasil evaluasi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni Rp 1.111.841.861.974 dari sebelumnya Rp 1.117.841.861.974. “Insya Allah, besok (hari ini, red) kita sudah ajukan ke Dewan,” kata Sekda, Kamis (15/10).

Bagian menjadi koreksi BPKB yakni hasil penyertaan modal di PDAM Giri Menang Rp 6 miliar dan tidak boleh dimasukan. Kemudian pinjaman Rp 10 miliar di Bank NTB, aturannya tidak boleh dianggarkan dalam APBDP.

Pembahasan anggaran ini akan dimulai sesuai revisi baik penambahan dan pengurangan pada APBDP yakni Rp 1.208.758.220.893.

Perhitungan dan nilai dimaksud itu, sesuai rasionalisasi yang diminta BPKP. Dimana dana Bansos Rp 24 miliar dirasionalisasi, sehingga menjadi Rp 21 miliar lebih. Selanjutnya belanja pegawai dan lain - lain.

Untuk bansos sendiri,harus ada dokumen atau proposalnya sebelum pencairan.

Terkait alotnya pembahasan ini, kemungkinan kata Sekda ada perbedaan persepsi terkait angka Rp 1,114 triliun dan Rp 1,117 triliun. Menurutnya, tidak ada program urgen masuk dalam APBDP. Untuk dana Pilkada dipastikan tidak ada penambahan pada APBD 2016, tinggal sisa penganggaran di APBDP. Karena, asumsi sebelumnya calon yang mendaftar lima peserta dan satu calon dialokasikan Rp 1,5 miliar untuk kegiatan. Sejauh ini, dana yang sudah ada saja belum habis. “Dana yang sekarang saja kan belum habis,” ujarnya (cem)

Mataram (Suara NTB) – Langkah Pemkot Mataram yang diduga memangkas anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram oleh Polres Mataram, disesalkan oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada dinilai sebagai bentuk tindakan menghambat Pilkada Kota Mataram.

Anggaran yang telah disepakati di DPRD Kota Mataram bahwa hibah anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram 2015 kepada Polres Mataram, sebesar Rp 1 miliar. Eksekutif dikabarkan akan melakukan pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada oleh Polres Mataram dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Mestinya, kata Didi, eksekutif pada posisi menjalankan apa yang menjadi kebijakan bersama antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu.

Ia akan mengecek kebenaran informasi pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram itu. Kalau benar, lanjut orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, langkah pemangkasan anggaran pengam-

anan Pilkada Kota Mataram ini akan menjadi bahan penilaian atas kinerja eksekutif.

Pasalnya, sebelumnya DPRD Kota Mataram telah bersurat kepada eksekutif untuk memback up seluruh lembaga terkait Pilkada. ‘ Didi mengimbau kesepakatan itu mestinya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, dengan membentuk Perwal. ‘’Etikanya itu, eksekutif harus berbicara dengan Dewan,’’ katanya. Dewan, lanjut Didi, akan mempertanyakan hal ini kepada Pemkot Mataram. Dewan akan menilai alasan-alasan yang dikemukakan eksekutif secara objektif. Bahkan bila diperlukan, pihaknya akan mengundang para pihak terkait, khususnya Polres Mataram untuk melakukan konfirmasi terkait dana pengamanan Pilkada Kota Mataram.

Kalau nantinya alasan yang dikemukakan eksekutif rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, Dewan tentu akan dapat memakluminya. Ia mengingatkan salah satu tanggung jawab Penjabat Walikota Mataram adalah memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. (fit)

Lurah Bertais dan Camat Sandubaya Diduga Hadiri Kegiatan Paslon Pemangkasan Anggaran Pengamanan Dinilai Hambat Pilkada

Mataram (Suara NTB) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pilkada masih menjadi pertanyaan.

Dalam tahapan Pilkada ada saja ASN ikut terlibat. Lurah Bertais, Lalu Mukhsan dan Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan terancam dinonjobkan karena diduga terlibat menghadiri kegiatan salah satu pasangan calon.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menegaskan, tindakan kedua ASN itu, dinilai melanggar ketentuan undang undang dan peraturan pemerintah. Sebab, saat dilantik menjadi Penjabat Walikota oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemente-

rian Dalam Negeri (Kemendagri), agar betul - betul menjaga netralitas ASN. “Mereka ngpain di sana. Mereka kan PNS (Sekarang ASN, red),” tanya Selly, Kamis (15/10).

Semestinya, Panwaslu mengambil tindakan atau menyikapi temuan tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti dengan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) memeriksa yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar kedisiplinan ASN, maka akan dinonjobkan.

“Aturan ASN itu jelas, kita nonjobkan saja,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, sedang melakukan BAP terhadap keduanya.

Dari hasil klarifikasi Camat Sandubaya dan Lurah Bertais, diketahui menghadiri undangan sesuai permintaan salah satu yayasan untuk meletakan batu pertama. “Itu kebetulan saja. Tadi lengkap ditunjukan undangannya,” terangnya.

Yang tidak boleh dilakukan ASN sesuai PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15, bahwa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye, mengarahkan, melaksanakan kegiatan kampanye. Kehadiran Lurah dan Camat ini sebatas undangan karena selaku kepala wilayah.

Dan tidak ada kaitannya dengan kampanye.

Pemberian sanksi kata Sekda, melalui prosedur dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Tapi nantinya, tergantung dari Penjabat Walikota mengambil keputusan setelah menyerahkan hasil BAP. Lurah Bertais, Lalu Mukhsan menjelaskan, kehadirannya di acara itu hanya kapasitas sebagai kepala wilayah.

Tidak ada maksud kampanye atau lain sebagainya.

Mukhsan enggan menanggapi sanksi nonjob. Yang jelas, tidak ada kepentingan atau maksud menghadiri kegiatan politik salah satu pasangan calon. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

Halaman 3

Disiapkan Subsidi

Penerbitan Sertifikat Halal akan Dipermudah Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan memberikan kemudahan terhadap pengajuan sertifikat halal. Bahkan subsidipun telah disiapkan.

Kemudahan-kemudahan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada hotel, restoran dan pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menggelorakan gerakan “NTB Menuju Sertifikasi Halal”.

Pemberian sertifikat halal kepada IKM oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi

Foto bersama gubernur dengan peserta

Disperindag Provinsi NTB, Kamis (15/10) menggelar sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Hotel dan Restoran, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Dinas Kesehatan dan Dewan Syariah Nasional.

Pelaku usaha hotel dan restoran, serta pelaku usaha IKM diundang. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang hadir menegaskan, tahun 2016 mendatang sebagian besar restoran, hotel dan spa harus telah memegang sertifikasi halal.

Kalangan pengusaha harus didukung dengan berbagai terobosan, salah satunya dengan mempermudah perolehan sertifikat halal dimaksud. Bahkan gubernur sendiri mengharamkan hotel dan restoran yang tak memegang lisensi halal di tahun 2016 mendatang. Harapannya, para pelaku usaha juga jemput bola agar bersinergi dengan pemerintah untuk melegalkan bisnisnya.

Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM memberikan perhatian penuh pada arahan gubernur tersebut. Tahun 2016, Pemprov NTB bahkan akan menganggarkan sebesar Rp 1 miliar untuk mensubsidi pengajuan sertifikat halal. Teknis pemberian subsidi ini selanjutnya akan dirembugkan dengan pihak-pihak terkait.

“Mungkin kita akan klasifikasi dulu, mana hotel dan restoran yang sebenarnya mampu dan tidak perlu disubsidi. Kita akan verifikasi seluruh IKM yang memang layak akan kita berikan subsidi,” ujarnya.

Diketahui bahwa semangat para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal ini masih rendah. Perhotelan hanya 10 per-

Sosialisasi

sen, sementara restoran dan IKM hanya 15 persen yang sudah memiliki lisensi itu. Ironis sekali, padahal NTB dalam lingkup regional merupakan daerah dengan mayoritas muslim. Sertifikat halal ini sebenarnya menjadi keharusan. Bahkan di negara-negara yang muslimnya minoritas, sertifikat halal menjadi kewajiban.

“Ini bukan persoalan halal dan haram sebenarnya, tetapi membuka peluang bisnis yang lebih besar. Kenapa demikian? Apalagi wisatawan, yang paling pertama dilihat adalah label halalnya. Kita bangun gerakan sertifikasi halal secara massif,” demikian H. Husni.

Tahun 2015 ini, hingga Desember, Disperindag Provinsi NTB akan mendukung penerbitan sebanyak 100 sertifikat halal kepada hotel dan restoran. H. Husni Fahri juga mengimbau, kepada pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal, prosesnya bisa mendatangi langsung Disperindag Provinsi NTB di Jalan Langko Mataram, serta dinas terkait yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota, termasuk dapat meminta penjelasan langsung di MUI. (bul/*)

H. Husni Fahri

Tanya jawab dengan peserta (Suara NTB/bul)

Pasar Tradisional di Mataram akan Digabung Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana menggabungkan beberapa pasar tradisional menjadi satu. Penggabungan pasar tradisional ini sekaligus untuk direvitalisasi menjadi pasar tradisional dengan konsep modern.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., Kamis (15/10) mengatakan, beberapa pasar yang misalnya bisa digabung atau dimerger ad-

alah Pasar Sindu, Pasar Karang Jasi, dan Pasar Cakranegara.

Nantinya pasar ini dipusatkan di Pasar Cakranegara. Lahan pasar sebelumnya bisa dimanfaatkan

untuk ruang terbuka hijau (RTH).

“Dimerger, distrukturisasi, misalnya tiga sampai lima pasar jadi satu. Mungkin pusatnya nanti Pasar Cakranegara bersama Pasar KarangJasidanPasarSindudijadikansatu,”jelasnya.Selaintigapasar tersebut, beberapa pasar tradisional lainnya juga bisa dijadikan satu.

Sedangkan untuk Pasar Panglima akan dijadikan pusat jual beli unggas.“PasarPanglimajadipusatunggas. Bisa kita bangun lantai tiga tapiuntukunggas,adabebek,ayam, burung di situ semua dan kita punya pasar unggas,” jelasnya.

Rencana ini disampaikan Selly masuk dalam program kerja 2016 mendatang. Pembiayaan tidak hanya dibebankan dari APBD KotaMataram,tapipihaknyaakan

meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan sharing anggaran dengan Pemprov NTB. Jika lahan terbatas, penggabungan beberapa pasar tradisional ini bisa disiasati dengan pembangunan bertingkat menjadi beberapa lantai. Dengan demikian pasar tradisional tak lagi terkesan kumuh, tapi rapi dan tertata. “Rapi jadi satu biar tradisional tapi modern,” cetusnya.

Pasar Cakranegara rencananya akan masuk dalam program pertama strukturisasi pasar ini.

Selly mengatakan jika nantinya pasar diperbaiki, maka aktivitas pasar akan dipindah sementara ke lokasi lain. “Kalau diperbaiki, dipindahkan dulu sementara membangun. Yang penting tidak mematikan usahanya dia.

Di pasar Sayang-Sayang masih

kosong dan bisa dipindah ke sana sementara ini dibenahi. Ini kita mulai 2016,” jelasnya.

Terkait rencana pembentukan perusahaan daerah (Perusda) atau BUMD Pasar, Selly mengatakan pihaknya belum mulai melakukan kajian. Ia ingin studi banding dulu ke daerah yang telah menerapkan kebijakan ini.

“Bali sudah menerapkan. Nggak usah jauh-jauh studi banding, ke Bali saja,” cetusnya.

Pembentukan Perusda ini dihajatkan untuk mengoptimalkan PAD dari pasar-pasar tradisional di Kota Mataram.

Nantinya Perusda yang mengelola pasar ini diwajibkan menyetor dividen ke Pemkot Mataram. Pengelolaan Perusda ini nantinya akan diserahkan ke pihak swasta. (ynt)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5336AW NOKA/NOSIN: MH1JB52106K104481/JB52E-1104321 AN. SATRIAWAN SAHAK, SH.SU HILANG DISEKITAR JL.PANJI TILAR NEGARA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4790CK NOKA/NOSIN: MH1JFH110EK342838/JFH1E-1341553 AN. AWIN SADLAN HILANG DISEKITAR MATARAM HILANG STNK R2 DR6577BD NOKA/NOSIN: MH1JB62137K-039214/JB62E-1038433 AN. JALENGKAP SIREGAR HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA

Pelanggan Listrik akan Ditertibkan PEMERINTAH akan memangkas jumlah anggaran subsidi listrik tahun 2016 mendatang. Mengefektifkan anggaran subsidi tersebut tepat sasaran, PLN akan melakukan penertiban kepada seluruh pelanggan. Kesimpulan inilah yang tertuang dalam Focus Group Discussion, mengambil tema “Menjadikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran”, yang dilaksanakan Dirjen Ketenagalistrikan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PLN Wilayah NTB. FGD ini dilaksanakan selama dua hari, sasarannya, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Jurnalis dan Mahasiswa. Bertempat di aula Unram. Menghadirkan narasumber Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Dirjen Ketenagalistrikan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir. Jisman P. Hutajulu, MM, General Manager PLN Wilayah NTB, Ir. Dwi Kusnanto, MM. Jisman dalam kesempatan tersebut memaparkan, tahun 2015 ini pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 66 triliun untuk mensubsidi sebanyak 44,8 juta pelanggan pengguna listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. Tahun 2016 subsidi tersebut dipangkas menjadi Rp 38,29 triliun kepada 24,7 juta pelanggan listrik subsidi. Agar subsidi tersebut tepat sasaran, penerima subsidi listrik akan mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tentunya acuan utamanya adalah masyarakat yang menerima berbagai jenis kartu yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya Kartu Indonesia Sehat. Pemerintahan hingga level terendahpun akan digandeng, RT/RW, hingga Kepala Lingkungan, agar penerima subsidi adalah masyarakat miskin benar-benar berdasarkan kondisi riil keadaannya di lapangan.

“Banyak dijumpai pelanggan pengguna listrik 900 VA justru gunakan AC, bahkan punya mobil. Banyak juga yang punya kos-kosan gunakan listrik subsidi,” ungkap Jisman. Dari total 24,7 juta penerima subsidi listrik tahun 2016 mendatang, 15,5 juta pelanggan di antaranya yang resmi menerima kartu sakti dari pemerintah. Sisanya 9 jutaan, di antaranya pelanggan yang rentan menjadi miskin. “Indikator penerima subsidi ini pelanggan yang miskin dan rentan miskin, mereka yang sudah dapatkan kartu miskin dari pemerintah,” jelasnya.

Terhadap pelanggan yang menggunakan listrik 900 VA, akan tetapi secara materil berkecukupan ditegaskan tetap akan dihitung sebagai pelanggan listrik non subsidi. Secara perlahan, pelanggan non subsidi tersebut digiring menggunakan listrik 1.300 VA. Sementara GM PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto menyebutkan jumlah pelanggan di NTB yang menggunakan 450 VA dan 900 VA (subsidi) hampir 1 juta pelanggan. Dalam sebulan, subsidi yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 121 miliar lebih, setahun total subsidi listrik yang turun ke NTB sebesar hampir Rp 1,5 triliun. Beberapa contoh penerima listrik yang tidak tepat sasaran di antaranya, pegawai BUMN, tinggal di rumah yang tidak memerlukan pengatur suhu ruangan (AC) sebab temperatur udara relatif dingin, karenanya kebutuhan listrik di rumahnya cukup 900 VA. Pegawai negeri Golongan III memiliki dua rumah. Rumah pertama untuk ditinggali, rumah kedua masih kosong memiliki tanah kebun, hanya dimiliki untuk investasi dan dipakai untuk istirahat setelah berkebun. Listrik untuk rumah kedua cukup 900 VA saja.

Dwi menegaskan akan memberlakukan kebijakan yang diamanahkan pemerintah pusat untuk melakukan penertiban penerima subsidi listrik di 2016 mendatang. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

FGD - Dari kiri, Dwi Kusnanto, moderator dan Jisman P. Hutajulu dalam FGD, Kamis (15/10).

SUARA PULAU LOMBOK Penyelenggara Sayembara Pilkada Tak Ada Koordinasi dengan Panwas

Halaman 4

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

Tanjung (Suara NTB) Beredarnya stiker dan spanduk sayembara Pilkada Bersih di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengundang tanda tanya publik. Sejauh tujuannya bagus untuk ikut menegakkan demokrasi yang bersih, jujur dan adil, Panwaslu KLU mendukungnya sebagai ide kreatif.

Hanya saja, tidak adanya nama jelas lembaga atau individu penyelenggaranya, membuat publik mempertanyakan substansi digelarnya sayembara. Terlebih penyelenggara sayembara siap “menukar” informasi berupa foto, video, dan rekaman percakapan oknum PNS atau pejabat publik yang terlibat politik praktis dengan uang tunai langsung senilai Rp 2 hingga 5 juta.

Sebagai daerah penyelenggara pilkada, Spanduk sayembara terpampang di sejumlah titik di pusat Kota Tanjung dan Gangga. Sayembara itu mengajak masyarakat untuk melaporkan (berupa foto, vid-

eo, rekaman), oknum PNS atau pejabat yang memanfaatkan jabatan atau program pemerintah untuk memenangkan salah satu calon Bupati.

Berikutnya, bukti diserahkan ke Posko Sayembara Pilkada bersih, Jl. Sunan Ampel ll Blok B No. 16, Jempong, Mataram - NTB. Penyelenggara mencantumkan contact person atau SMS Center yang bisa dihubungi yaitu: 08520541xxx/ 0877651xxx.

Namun tidak adanya nama lembaga penyelenggara membuat masyarakat mengira hal tersebut menjadi bagian dari program Panwaslu KLU atau Bawaslu Provinsi. “Saya mendapat informasinya, tapi sejauh ini kita belum tahu maksud dan tujuan sayembara itu, ataupun siapa yang adakan,” ungkap Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu KLU, Adi Purmanto, Kamis (15/10).

Pihaknya menyayangkan, tidak adanya koordinasi dengan lembaga penyelenggara

Gerakan Literasi Baca

Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Tanjung (Suara NTB) Kemiskinan berpangkal dari kebodohan. Memperbaiki kebodohan berarti harus memperbaiki kualitas pendidikan yang wujudnya terimplementasi dari intelektualitas sumber daya manusia - pelajar, terlebih lagi usia dini.

Korelasi itulah yang kini mulai diformulasikan oleh Komunitas Gemar Baca Lombok Utara, di bawah asuhan Nursida Syam. Mengawali kampanye Gemar Baca, simulai dengan gerakan literasi baca yang sudah digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kamis (15/ 10), Komunitas Gemar Baca bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan pemerintah pusat menggelar sosialisasi dan talk show literasi yang menyasar kalangan pelajar dan juga masyarakat.

Panitia Gerakan Literasi Baca, Nursida Syam, menilai kampanye yang dilakukannya diharapkan berimplikasi terhadap meningkatnya minat baca khususnya kalangan pelajar. Sebab dengan banyak membaca, ilmu dan wawasan pelajar akan semakin meningkat dan memicu motorik siswa untuk berpikir. Pada gilirannya, kemampuan intelektualitas itu akan mempengaruhi pola pikir dan cara kerja anak di usia kerja.

“Jika minat baca tinggi para pelajar otomatis akan mengalami peningkatan intelektual, hal ini salah satu indikator untuk percepatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya pada wartawan.

Kampanye Gemar Baca melalui taman baca yang digagasnya, ia meyakini gerakan literasi baca akan semakin dikenal dan diikuti masyarakat. Terlebih taman baca yang ada, sudah terbentuk di berbagai desa dan kecamatan sebanyak 23 lembaga. Taman-taman baca ini, diharapkan akan menjadi garda depan dalam mendukung program pemerintah untuk membumikan gerakan literasi baca.

Terlebih dalam Talkshaw yang dilakukan di Aula Bupati KLU, para narasumber juga menekankan kepada para pelajar, agar lebih banyak membaca dari berbagai literatur yang ada. “Untuk di KLU sendiri, minat baca di KLU sudah cukup bagus, tapi mesti diperluas lagi, sehingga membaca bisa menjadi sebuah kebutuhan,” harapnya.

Ia menilai, meningkatkan minat baca pada anak perlu sentuhan semua pihak, utamanya peran orang tua. Selain itu, sokongan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung literatur tambahan setiap tahunnya, patut dipikirkan. Minimnya koleksi literatur atau judul buku, cukup berdampak terhadap motivasi anak dalam menyerap ilmu dari buku-buku yang ada. (ari)

Pilkada yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebab dengan beredarnya pengumuman itu, Panwaslu lantas diopinikan membuat program dimaksud.

Dengan tidak adanya nama lembaga penyelenggara, bukan mustahil posko yang disebutkan dalam alamat adalah posko atau alamat palsu.

Jikapun mengganjar pelapor dengan uang tunai, lantas patut dipertanyakan siapa dan darimana anggarannya. Mengingat di Lombok ada 3 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, yakni Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Anehnya pula, Sayembara itu besar kemungkinan ditujukan ke Lombok Utara, karena sedikitpun tidak menyinggung pilkada Kota Mataram.

“Sebelumnya tidak ada koordinasi, malah masyarakat bertanya kepada kami kalau sayembara itu kita yang adakan. Idealnya mereka berkoordinasi, supaya substansi dari pada sayembara

tersebut tepat sasaran,” lanjutnya.

Kendati demikian, Adi mengatakan pihaknya sudah membahas hal ini dengan Bawaslu yang mana diketahui sayembara itu tidak melanggar aturan. Bahkan, pihaknya sangat mendukung yang mana sayembara tersebut akan berimplikasi kepada tertib berpolitik di KLU. Setidaknya, tujuan sayembara dalam rangka menekan dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.

Kendati demikian, ia mengimbau, agar masyarakat berhati-hati atas pengumuman itu. Mengingat tidak adanya nama jelas penyelenggara, bisa diopinikan bahwa pengumuman ini palsu. “Apabila ada indikasi penipuan dalam sayembara tersebut tentunya pihak penyelenggara Pilkada di Lombok Utara tidak akan bertanggung jawab, karena itu sudah masuk ranah kepolisian,” demikian Adi Purmanto. (ari)

(Suara NTB/ari)

SAYEMBARA PILKADA - Baliho pelaksanaan sayembara pilkada di KLU. Panwaslu KPU menegaskan, sayembara ini tidak ada koordinasi dengan pihaknya.

Realisasi Proyek Lambat

Bupati Tuding Ada Pihak yang Sengaja ’’Boikot’’ Program Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan kekesalannya terhadap persoalan lambatnya realisasi proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bupati menuding ada pihak yang sengaja memboikot pemerintahannya.

“Mungkin ada yang mau boikot saya,” katanya di Selong, Rabu (14/10) lalu.

Bupati mengharapkan apa yang dipikirkan idak benar terjadi. Ia mengaku sangat tidak senang pada praktik lambatnya kinerja proyek pelaksanaan program pembangunannya.

Pemerintah pusat, katanya menganjurkan realisasi diakukan dengan cepat. “Saya heran siapa yang begitu bodoh. Wajar kalau pemerintah pusat tidak berikan program karena tidak mampu, ini yang menyebabkan keterlambatan,” ujarnya kesal.

Secara terpisah, Plt Kepala Bagian Administrasi Pemban-

’’

Saya heran siapa yang begitu bodoh. Wajar kalau pemerintah pusat tidak berikan program karena tidak mampu, ini yang menyebabkan keterlambatan, H. Moch. Ali Bin Dachlan

gunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim melalui Kepala Sub Bagian Pengendalian, As’ad mengatakan, terjadinya keterlambatan itu disebabkan terlambatnya turun petunjuk teknis (juknis) dan

petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diberikan kementerian masing-masing instansi.

Lambatnya juklak dan juknis, katanyam menjadi persoalan klasik yang terjadi hampir terjadi tiap tahun. Para

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Ali Bin Dachlan pejabat di tingkat daerah tidak berani mengeksekusi dana ketika belum memegang juklak juknis. Salah satunya adalah proyek yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

As’ad memastikan tidak

ada unsur kesengajaan. Di mana, akibat lambatnya juklak juknis membuat proses perencanaan menjadi terhambat. Perencanaan lambat akan berdampak langsung pada keterlambatan proses lelang. Sampai sekarang, lanjutnya, sebagian besar proyek sudah melewati tahap pelelangan. “90 Persen sudah lelang, tinggal pelaksanaannya di tingkat SKPD,” jelasnya.

Dalam proses lelang, ditegaskan ada prosedur yang dilalui.

Pihaknya memastikan terlebih dulu kelengkapan persyaratan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat mengajukan apakah sudah lengkap syarat-syaratnya atau tidak. Dimisalkan, belum ada Harga Perkiraan Sementara (HPS), maka belum dinyatakan sempurna, sehingga terpaksa harus dikembalikan ke SKPD bersangkutan. (rus)

Data Pemilih dan ”Money Politics” Gerebek Arena Balapan Liar Polisi Berhasil Amankan Masih Jadi Ancaman Dua Oknum Pelajar

Selong (Suara NTB) Praktik money politic dan persoalan tidak validnya data pemilih masih menjadi beban dan ancaman pesta demokrasi.

Persoalan pelik nan klasik tersebut masih belum terpecah-

kan sampai saat ini. Hal ini tidak ditampik para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh pada media di Selong, Kamis (15/10), menjelaskan, jika KPU selama ini berusaha membuat sejumlah regulasi agar praktik money politic bisa ditiadakan.

Tidak ditampik fakta terjadi saat gelaran pesta demokrasi, termasuk Pilkada selalu muncul dugaan money politic. Namun saat dibenturkan dengan proses hukum, tindakan mencoreng demokrasi itu tidak pernah bisa terjawab.

Soa data pemilih, KPU telah melakukan berbagai cara untuk memvalidasinya. Data diperoleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) coba dikombinasikan dengan data BPS. Ia mengklaim saat ini sudah berjalan baik, sudah koordinasi dengan Dukapil. KPU terus juga minta perkembangan

data penduduk Lotim dan potensi pemilih. “Bagaimanapun juga KPU adalah user.

Karena itu, perlu menemukan satu orang dikroscek dari owner,” ucapnya.

Adanya EKTP, harapannya bisa menjadi solusi yang bisa membantu penyelesaian persoalan data. “Kalau bisa berjalan EKTP itu bisa membantu. KPU dorong, EKTP, bila perlu Pemilu dengan E-Voting bisa gunakan EKTP,” katanya.

Komisioner KPU, Zinnurain menambahkan, data pemilih masih menjadi penyakit. Faktanya, kerap ditemukan ketidakcocokan data. Satu orang memiliki lebih dari satu nomor induk kependudukan.

“Simpang siur data itu masih jadi penyakit,” katanya. Menyikapi persoalan itu, KPU melakukan berbagai tahap untuk memperbaiki data ini.

Berikutnya diinformasikan para komisioner KPU Lotim ini, ada sejumlah perubahan regulasi terkait pelaksanaan Pilkada. Termasuk pilkada

Selong (Suara NTB) – Aparat Polsek Sukamulia Lombok Timur (lotim) menggerebek arena balapan liar di Bagek Pituk Kecamatan Sukamulia, Kamis (15/10). Saat itu puluhan pelajar dari salah satu SMKN di Selong asyik menonton balapan liar. Namun, ketika melihat petugas datang, mereka melarikan diri.

Di lokasi balapan, aparat berhasil mengamankan tiga unit sepeda motor dan dua pelajar.

“Jumlah siswa diarena balapan liar itu sekitar 50 siswa baik laki maupun perempuan dan masih menggunakan seragam sekolah, namun yang berhasil kita amankan hanya dua orang siswa dengan tiga sepeda motor,”ungkap salah satu aparat kepolisian di Polsek Sukamulia.

Sementara Kapolsek Sukamulia, Iptu Irman, membenarkan adanya balapan liar yang digerebek satuannya. Saat ini, katanya, dua orang siswa be-

serta tiga unit sepeda motor siswa diamankan. “Untuk penyelesaiannya, nanti kita akan panggil pihak keluarga siswa, maupun pihak sekolah,”jelasnya.

Berdasarkan infromasi yang beredar, lokasi arena balap liar Bagek Pituk Kecamatan Sukamulia itu merupakan jalan raya yang kerap kali digunakan oleh remaja maupun anak sekolah dan masyarakat untuk menggelar balapan liar, termasuk saat bulan Ramadhan. Adanya balapan liar ini membuat pengguna jalan resah, karena suara bising knalpot yang digunakan.

Diakuinya, seringnya balapan liar ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan di tengahtengah masyarakat. Termasuk terbebas dari aksi-aksi balapan liar yang bisa merugikan masyarakat serta membahaya para pelaku balapan liar. (yon)

Berbelit-belit

Pengelola Tambang MBLB Malas Urus Izin Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang pertambangan. Pasalnya, dalam kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Lotim tidak semuanya memilki izin. Hal itu disebabkan proses pengurusan izin yang berbelit-belit membuat para pemilik lahan atau tambang enggan mengurus izin sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Salah satu pemilik tambang di Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji, Fikri mengakui, dirinya sangat ingin mengurus proses perizinan penambangannya supaya apa yang menjadi usaha dan mata pencarian keluarganya itu bisa dilakoni dan berjalan dengan aman dan nyaman. Namun, yang membuatnya enggan mengurus izin ini, karena proses

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Kepala Satpol PP Lotim Salmun Rahman didampingi Kasi Ops Polres Lotim saat melakukan sosialisasi terhadap pemilik tambang MBLB di Kelurahan Ijobalit beberapa waktu lalu. pengurusan izin yang cukup berbelit-belit. Sementara, para sopir dump truck maupun masyarakat sangat membutuhkan.

“Kita sih mau-mau saja mengurus izin, tapi prosedur pengurusan izin yang sangat

berbelit-belit. Sementara, jika kita tunggu izin keluar, kasihan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang sekop dan lainnya, karena mereka bisa makan sehari-hari itu hanya dari sini,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Drs.Salmun Rahman, menegaskan proses perizinan mengenai kegiatan pebambangan itu tidak terlalu sulit seperti apa yang dipikirkan para pengusaha tambang.

Hanya saja, katanya, proses penerbitan izin itu harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.

Selain itu, katanya, maksud dari Satpol PP Lotim mendatangi sejumlah lokasi penambangan itu bukan untuk melakukan penutupan terhadap aktivitas penambangan. Melainkan, itu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi supaya kegiatan penambangan MBLB di Lotim tidak berkesan ilegal.

“Kedatangan kami ini bukan untuk menutup paksa kegatan penambangan di sini. Namun kita hanya memberikan sosialisasi. Bagi yang sudah memiliki izin silakan melanjutkan usahanya. Sebaliknya bagi yang belum, urus izinnya terlebih dahulu,” tegasnya. (yon)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tunggu Laporan Masyarakat

Polres Siap Usut Dana Mencurigakan di APBD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Adanya desakan sejumlah kalangan agar aparat berwajib melakukan investigasi terhadap anggaran diduga siluman senilai Rp 23 miliar di APBD, ditanggapi pihak Polres Lombok Barat (Lobar). Polres siap mengusut dugaan dana mencurigakan ini, bila ada laporan dari masyarakat.

“Kami akan atensi kalau ada laporan masyarakat terkait temuan dana mencurigakan Rp 23 miliar di APBD Lobar,” tegas Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita kepada Suara NTB, Kamis (15/10).

Diakuinya, temuan dugaan

dana siluman yang dimaksud, pihaknya belum tahu persis, sehingga pihaknya perlu mempelajarinya. Pihaknya akan tetap memberi atensi laporan masyarakat yang masuk ke polres. Termasuk jika persoalan dana ini dilaporkan masyarakat, maka pihaknya

akan menindaklanjutinya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jika ada laporan terkait temuan ini, jelas Sidik, pihaknya lebih dulu mempelajari dan mengkajinya apakah ada pelanggaran yang menjurus ke pidana atau tidak. Jika

tidak ditemukan unsur pidana, maka tentunya akan kembali ke Pemda. Jika ada ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka pihaknya akan mengusutnya. “Jadi perlu dikaji dan dipelajari dulu,” tukasnya.

Ia menegaskan, pihak polres bisa masuk menyelidiki program Pemda yang didanai dari APBD bila telah selesai dieksekusi atau dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan arahan Kapolda, terkait penanganan masalah perkara berkaitan dengan anggaran daerah. “Ka-

lau belum selesai dikerjakan, maka belum bisa kami tangani,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui penggunaan dana itu di masing-masing SKPD yang mengelolanya.

Sementara itu, Ketua Gompar (Government and Parliament Watch) Lobar, Muazzam Fadli, menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini. “Kami (Gompar, red) tidak akan tinggal diam, sebagai bentuk kontrol kami

akan investigasi. Aparat berwajib juga kami minta jangan diam,” harapnya.

Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk pengawasan dan pengawalan terhadap program yang dilaksanakan Pemda dan penggunaan dana ini perlu dicari tahu dan dibuka ke publik sebab telah menjadi konsumsi publik. ‘’Jangan sampai, legislatif dan eksekutif tidak terbuka alias tertutup terhadap penggunaan dana ini,’’ ujarnya mengingatkan. (her)

Sidik Priamursita (Suara NTB/dok)

Diduga Pungut Pajak Ganda, Dewan Minta Perbup Dicabut

Seleksi Calon Pejabat PANITIA Seleksi (Pansel) calon pejabat yang akan menempati empat posisi lowong di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai melakukan serangkaian tes, Kamis (15/10).

Tahap pertama sebanyak 57 pejabat dites, termasuk ke 26 pejabat yang akan mengisi empat jabatan lowong. ‘’Ke 26 pejabat menjalani tes pembuatan makalah dan wawancara. Selain 26 pejabat itu, pansel juga melakukan tes assessment terhadap 31 pejabat eselon II di Lobar,’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar Drs. H. M. Syukran, Kamis (15/10).

Dijelaskan, setelah pendaftaran selesai dilaksanakan tanggal 5 Oktober lalu, selanjutnya dilaksanakan tes terhadap pejabat yang akan mengisi empat jabatan lowong.

Tes terhadap calon pejabat, dimulai sekitar pukul 8.00 WITA. Tahap pertama, peserta diminta membuat makalah.

Selanjutnya disusul wawancara 31 pejabat. Setelah itu, tes dilanjutkan dengan tes wawancara terhadap 26 pejabat. Tes khusus 26 pejabat ini, jelasnya, akan berlangsung sampai hari Sabtu mendatang.

Dijelaskan sistem tes ini dilakukan secara bertahap. Tes wawaancara diberi waktu masingmasing 30 menit per orang. Sedangkan kalau tes seleksi pejabat ini sendiri diberi waktu 2 jam mulai dari pukul 08.00 Wita hingga 10 .00 Wita. (her)

H. M. Syukran (Suara NTB/dok)

Bantuan Rumah Kumuh Diminta Dibagi Secara Adil Giri Menang (Suara NTB) Program bantuan rumah kumuh tahun ini yang ditangani BPMPD mencapai 1.217 unit. Dari jumlah bantuan ini sebagian besar ada di wilayah Gunung Sari. Sedangkan sisanya dibagi secara proporsional di semua kecamatan lainnya.

Demikian disampaikan Kepala BPMPD melalui Kasubid Penyedia SDA dan Tekologi Tepat Guna, Madi kepada wartawan, Kamis (15/10).

Ia menyatakan tahun ini, Lobar memperoleh bantuan rumah kumuh sebanyak 1.217 unit. Terbagi dari APBN sebanyak 586 unit. Seharusnya jatah untuk Lobar 592 unit, namun berkurang lantaran penerima bantuan pergi ke Malaysia dan pemilik rumah ada yang meninggal, sehingga 6 unit bantuan rumah terpaksa dikembalikan dananya ke pusat.

“Bantuan rumah kumuh dari pusat ini diarahkan semua ke Gunung Sari, karena di daerah itu ada program pusat yakni tuntas desa dan tuntas kecamatan. Karena itu pengentasan rumah kumuh dituntaskan di sana dulu,” terang Madi.

Selain dari APBN, tambahan untuk bantuan rumah kumuh berasal dari APBD provinsi sebanyak 116 unit. Bantuan ini sejenis kontraktual dari Dinas PU Provinsi. Ada juga bantuan rumah kumuh dari APBD kabupaten sebanyak 515 unit. Bantuan rumah kumuh dari provinsi dan kabupaten ini menyeluruh ke semua kecamatan dengan nilai per unit berkisar antara Rp 10-15 juta. Khusus untuk APBN, katagori perbaikan sedang diberikan dana Rp 10 juta. Sedangkan yang sedang dalam proses perbaikan kerusakan berat Rp 15 juta. Sementara itu, untuk dana dari APBD, dipatok untuk merebah rumah yang dalam kondisi rusak berat.

Lebih jauh dijelaskan, terkait pencairan dana bantuan ini diupayakan akhir bulan Oktober. Terkait adanya warga yang mulai membangun tanpa menunggu dana ini, jelasnya tidak diketahuinya. Pihaknya tidak pernah meminta ke warga untuk membangun sebelum dana cair. Seperti kasus di daerah Sekotong, pihaknya belum mendapatkan laporan ada warga yang membangun di daerah itu.

Ia memastikan warga yang memperoleh bantuan ini akan tetap cair bantuannya. Namun, pihaknya mesti melihat dulu RAB dari pembangunan rumah yang dilakukan. Jika melebihi dana bantuan, maka tentunya ditanggung oleh warga sendiri, karena sejak awal bantuan ini juga berharap dari swadaya masyarakat.

Sementara itu, warga di wilayah Sekotong protes lantaran dana rumah kumuh lamban cair. Warga mempertanyakan program bantuan rumah tidak layak huni (RLTH) yang didanai dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten Lobar, lantaran dana bantuan rumah kumuh ini tak kunjung keluar. Sementara masyarakat khususnya penerima bantuan sudah mulai membangun. Warga pun kebingungan lantaran tak ada biaya untuk membangun rumah mereka.

Kepala Dusun Loang Balok Desa Sekotong Tengah, Mohri menanyakan pencairan dana bantuan rumah tidak layak huni.

Alasannya, warga yang memperoleh bantuan sudah ada yang mulai membangun. Diakuinya, beberapa warga sudah mulai membangun rumah, karena mereka memperoleh bantuan dana RLTH. Warga berinisiatif memulai membangun. Warga yang memperoleh bantuan, karena sudah diusulkan beberapa tahun lalu. Namun sampai akhir tahun ini, dana bantuan itu tak kunjung turun, sehingga warga pun mempertanyakannya. (her)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Kawasan Mandalika Resort yang dijanjikan segera dikembangkan oleh pemerintah pusat. Namun, hingga kini masih belum bisa terlaksana. Tampak Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri saat mengunjungi kawasan Mandalika Resort ketika datang ke NTB April 2015 lalu.

’’Deadline’’ bagi ITDC Tidak Bisa Ditawar Lagi Praya (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H.M. Amin, menegaskan, deadline waktu yang diberikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan kawasan Mandalika Resort tahun 2017 mendatang, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, tahun 2017 mendatang progress pengembangan kawasan Mandalika sudah harus ada. Kalau tidak, maka terpaksa lahan kawasan Mandalika akan diambilalih pemerintah provinsi.

“Masalah deadline waktu pengembangan kawasan Mandalika, mengacu pada kesepakatan terakhir. Bahwa tahun 2017 mendatang, sudah ada progress berarti di kawasan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan usai upacara perayaan HUT Loteng ke

70 di Praya, Kamis (15/10).

Itu artinya, sudah ada kegiatan pembangunan dan investasi serta tidak hanya sekadar rencana pengembangan seperti yang selama ini terjadi.

Adanya pembangunan membuktikan pihak ITDC benar-benar serius mengembangkan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

Pihaknya memberikan batas waktu sampai tahun 2017, karena pada tahun 2016 mendatang diyakini tidak akan banyak kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan Mandalika. Mengingat, anggaran yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, untuk pengembangan kawasan Mandalika sebesar Rp 1,8 triliun tidak masuk pada APBN tahun 2016 mendatang.

Anggaran tersebut, sesuai

kesepakatan dengan anggota DPR RI dan DPD RI asal NTB diharapkan baru bisa masuk paling lambat pada APBN 2017. Apalagi seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal NTB, sudah berkomitmen memperjuangkan anggaran ini dan tidak ada alasan lagi bagi pihak ITDC untuk tidak memulai pengembangan kawasan Mandalika.

Jika sudah ada pembangunan, ujarnya, pemerintah provinsi bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan lahan yang belum tuntas, karena masih banyak lahan-lahan yang belum tuntas sampai sekarang. “Masih ada sekitar 135 hektar lagi yang belum diselesaikan. Dan, itu akan jadi fokus perhatian kita ke depan bersama dengan pihak ITDC tentunya,” tambah Amin. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) diduga memberlakukan pungutan ganda atau double tax terhadap pajak Galian C. Pungutan pajak ini diduga ganda, lantaran Pemda memungut di tingkat penambang dan kontraktor. ‘’Pihak DPRD Lobar menilai, pemungutan pajak ganda ini melanggar ketentuan sehingga dewan menyarankan agar Pemda mencabut Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pungutan tersebut,’’ tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis kepada wartawan, Kamis (15/10).

Sulhan menjelaskan, pungutan pajak diatur oleh perbup, sehingga pungutan yang dilakukan bukan pungli, karena ada dasar dilakukan pungutan. Namun, pemungutan pajak ganda itu tidak dibenarkan oleh aturan. “Tidak boleh satu objek itu ditarik pajak dua kali. Makanya supaya tidak melanggar maka perbup yang mengatur tentang penarikan pajak itu harus dihapus (cabut) dulu,” terang Sulhan.

Menurutnya, penarikan pajak ganda ini tidak dibenarkan. Karena itu pemda harus mencabut perbup yang mengaturnya. Pihaknya menerima banyak keluhan dari investor terkait pemungutan pajak ganda galian C. Penarikan ini dipertanyakan oleh kalangan pengusaha lantaran dilakukan dua kali, yakni di tingkat penambang dan kontraktor yang membeli material terse-

but. Padahal kontraktor, dibebani pajak PPN dan PPH 11,5 persen. “Kontraktor mempertanyakan hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gapensi Lobar, H. Salman, SH menyampaikan pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Lombok Barat mengeluhkan persoalan sumbangan wajib kontraktor ke pemda dan pembayaran pajak galian C. Khusus pembayaran pajak galian C ini, para pengusaha jasa kontruksi mempertanyakan apa dasar Pemda memungut. Karena mengacu Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2014, bahwa yang dipungut pajak seharusnya bukan kontraktor, namun penambang selaku pemegang Izin Usaha Tambang (IUP).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas PPKD Lobar, Fauzan Husniadi menampik jika pemda memungut double tax terhadap galian C. Ia berdalih, Dinas PPKD hanya menarik pajak pada saat penggunaan material galian C, sedangkan khusus untuk pajak galian C di lokasi termasuk pajak kawasan dipungut oleh Distamben. “Itu bukan pajak ganda (double tax),” tampiknya.

Menurutnya, penarikan pajak ini sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang diturunkan menjadi Perbup Nomor 5 tahun 2014. Semua aturan ini sendiri turunan dari UU Nomor 28 tahun 2010 di mana pemda hanya bisa memungut pajak komoditas batuan. (her)

Tidak Masuk Prolegnas 2015

Nasib PPS dan KLS Terkatung-katung Praya (Suara NTB) -

Rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sampai saat ini semakin tidak jelas. Sempat menjadi pembahasan pada tahun 2013 lalu oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, nasib dua calon Daerah Otonomi Baru (DOB) kini just-

ru terkatung-katung. Bagaimana tidak, dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR RI pada tahun 2015 ini, pembentukan kedua DOB ini tidak masuk dalam perencanaan. ‘’Begitu pula pada Prolegnas tahun 2016 mendatang, belum ada jaminan pembahasan pembentukan PPS dan KLS masuk dalam renca-

na. Perkembangannya seperti apa terkait PPS dan KLS, sampai sekarang kita belum tahu persis,” aku Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, saat dikonfirmasi di Praya, Kamis (15/10).

Menurutnya, keputusan jadi tidaknya kedua DOB dibentuk sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI. Apalagi

kewenangannya sekarang sudah ada di tangan pemerintah pusat. Sementara urusan di daerah sudah selesai dengan telah diserahkannya seluruh berkas dan persyaratan pembentukan calon DOB oleh Pemprov NTB ke pemerintah pusat.

Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah provinsi tetap berharap pembentukan dua DOB bisa segera terwujud. Mengin-

gat, keinginan agar dua DOB di NTB ini terbentuk cukup besar dari masyarakat. “Kita tunggu sajalah, bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pembentukan PPS maupun KLS. Terpenting semua urusan yang berkaitan dengan urusan di daerah sudah selesai,” tambah Amin. (kir)

Kekeringan Meluas di Enam Kecamatan

Warga Keluhkan Lambannya Kinerja BPBD Lobar Kekeringan di Lombok Barat semakin parah saja. Terdata sampai saat ini 112 dusun yang ada di 32 desa di enam kecamatan yang dilanda bencana kekeringan. Enam kecamatan yang dimaksud Sekotong, Lembar, Kuripan Batulayar Gunung Sari dan Gerung. Warga yang terkena bencana kekeringan di wilayah ini mengeluh, karena BPBD lamban mendistribusikan air.

SEPERTI dialami warga di beberapa desa di Lembar, mengeluhkan kinerja BPBD tak pernah turun mendistribusikan air. “Katanya sudah ada jadwal tapi tidak pernah turun,” keluh Lita pada Suara NTB, beberapa waktu lalu.

Warga, katanya, mempertanyakan upaya Pemda dalam hal ini BPBD dalam mendistribusikan air ke desa yang mengalami kekeringan. BPBD dinilai lamban melakukan droping air ke beberapa wilayah yang terkena dampak kekeringan.

Kekeringan di daerah itu sudah terjadi semenjak enam bulan terakhir. Daerah ini paling parah terkena kekeringan, sehingga warga setempat mengambil air desa tetangga.

“Sejak sebulan kami ambil air ke daerah bawah,” akunya.

Warga berharap bantuan Pemda, namun tak sesuai harapan. Pemda dalam hal ini BPBD tidak pernah turun ke lokasi membantu air bersih. Yang sering turun, katanya, Dinas Sosial Kependudukan dan

Catatan Sipil (Disosdukcapil) dari provinsi dan kabupaten.

Kondisi serupa di daerah Sekotong Tengah. Warga di beberapa dusun di desa itu terpaksa mengkonsumsi air kotor, karena tak pernah dibantu air bersih. Amaq Dayat mengaku, kekeringan melanda warga di Dusun Loang Batu, Lebah Suren, Serero dan Harapan Baru. “Jangan kan untuk wudhu, untuk minum sangat sulit,” akunya. Ia mengaku pihak dusun bersama desa sering mengajukan permohonan bantuan, namun masih belum direspons pemda.

Terpisah Camat Sekotong, H. L Edi Sadikin, mengakui pelayanan distribusi air bersih untuk warga yang terkena kekeringan masih belum optimal.

Di Sekotong, jelasnya kekeringan meluas. Desa yang tadinya tidak terkena kekeringan tahun ini justru dilanda kekeringan. ‘’Ada 9 desa, hampir semua terkena kekeringan,’’ akunya.

Untuk menanggulangi kekeringan ini, pihaknya mengusul-

kan agar pihak kecamatan memiliki kendaraan untuk mengangkut air bersih ke lokasi yang terkena kekeringan.”Kami akan usulkan agar di kecamatan itu ada khusus memiliki kendaraan untuk angkut air, karena selama ini belum optimal pelayanan pendropan air,’’ ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengaku sampai saat ini kekeringan akibat kemarau panjang. Pihaknya baru beberapa pekan terakhir men distribusikan air lantaran baru menerima dana on call dari pusat.

“Di BPBD ada bantuan air yang siap didrop 585 tangki.

Per tangki 5.000 liter, sehingga total air yang tersedia 1 juta liter,” ujarnya.

Ia menyebut sekali mendistribusikan ke lapangan per tangki didanai Rp 300 ribu, jika ditotal anggarannya mencapai ratusan juta. Pendistribusian air saat ini tidak ada kendala lagi. Hampir 40 persen dari 585 tangki itu sudah tersalurkan.

Sebelumnya kalangan dew-

(Suara NTB/her)

KERING - Beginilah kondisi sebagian kecil sawah di wilayah Sekotong Lobar. Kering dan tidak bisa ditanam. Selain itu, warga di beberapa dusun dilanda krisis air bersih, sehingga pemerintah harus segera bergerak cepat. an mengkritisi penanganan kekeringan di Lobar belum sistematis. Pemda sejauh ini belum memiliki langkah penyelesaian permanen yang bersifat sistematis (sistemik) untuk mengatasi bencana ini. Pemda hanya melakukan penanganan bersifat pragmatis dengan mendistribusikan air bersih.

Dewan juga mempertanyakan penggunaan dana tanggap darurat senilai Rp 1 miliar lebih untuk menanggulangi benca-

na kekeringan. Sejauh ini dana ini tidak jelas penggunaannya, bahkan hampir tiap tahun dana ini tak terpakai, sehingga masuk menjadi Silpa.

Untuk mengantisipasi kekeringan yang tiap tahun terjadi di Lobar, pihak pemda telah memetakan daerah yang rawan dan langganan kekeringan.

Pemda juga secara bertahap akan membangun sumur bor dan embung di lokasi yang dimaksud. (her)

Paslon Bupati Sumbawa Terancam Dicoret KPU Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, kembali mengingatkan pasangan calon (paslon) yang berasal dari legislatif untuk segera menyerahkan SK pemberhentian dari pejabat berwenang. Sebab jika sampai batas waktu yang ditetapkan hingga 22 Oktober mendatang belum juga diserahkan ke KPU, maka KPU tak akan segan mencoret dari pencalonan.

“Calon harus menyerahkan SK pemberhentian sebagai persyaratan wajib dari pejabat berwenang paling lambat 22 Oktober 2015. Sementara waktunya ini tinggal beberapa hari lagi. Kami sudah sering komunikasikan ini baik secara lisan maupun tertulis dengan pasangan calon, agar tidak sampai terlambat,” tandas Syukri.

Kalau SK pemberhentian dimaksud tidak diserahkan sampai batas waktu yang ditentukan, maka KPU akan menggunakan kewenangannya mencoret calon yang bersangkutan. Sebab secara aturan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon. “Ini aturan yang harus kita taati bersama. Tidak ada alasan, kami harus menerima SK pemberhentian paling telat 22 Oktober. Makanya, kami mengimbau agar sesegera mungkin,” tukasnya.

Sebagai informasi, kata Syukri, Gubernur NTB akan keluar negeri (Dubai) pada 19 Oktober mendatang. Makanya, kembali lagi diingatkan kepada calon agar segera mengurus surat pemberhentian dimaksud. Agar jangan sampai karena keteledoran, berimbas kepada pencalonan. “KPU tidak akan mentolelir keterlambatan,” pungkasnya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, mengatakan, pihaknya telah meminta Sekretaris DPRD Sumbawa untuk segera menindaklanjuti surat pengunduran diri dari anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Surat pengunduran diri itu sudah masuk, dan sudah saya serahkan ke pak Sekwan. Sejauh ini belum ada jawaban dari Gubernur,” jelasnya.

Diketahui, ada dua anggota DPRD Sumbawa yang kini mencalonkan diri sebagai kandidat di Pilkada.

Yakni, Jack Morsa sebagai calon Bupati berpasangan dengan H. Irwan Rahadi (anggota DPRD NTB) dan Candra Wijaya Rayes sebagai calon wakil Bupati berpasangan dengan H. Saat Abdullah. (arn)

FKPD Sumbawa Terkesan Prosesi ’’Malala’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Parade ‘’Malala’’ Festival Muharram, peringatan tahun baru Islam, Selasa (13/10) malam berlangsung meriah. Para anggota forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) seperti Kajari, Kapolres dan Dandim Sumbawa ikut terkesan dengan Malala (proses pembuatan minyak obat Sumbawa).

Menurut Kajari, hal semacam ini perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai salah satu wadah atau ajang silaturahmi sesama masyarakat untuk berkumpul membuat suasana keakraban. “Harus kita pelihara hal-hal seperti ini, karena ini sangat bagus untuk menjalin silaturrahmi,” imbuhnya.

Diharapkannya, generasi muda juga ikut serta dalam melestarikan hal seperti ini, karena banyak generasi muda yang juga belum mengerti dengan hal tersebut. Ia juga berharap kedepannya acara ini bisa lebih berkembang. Tidak hanya 24 kecamatan, tetapi seluruh desa juga bisa diikutsertakan.

“Mungkin ini jangan hanya 24 kecamatan, tetapi seluruh desa. Kalau bisa rekor MURI,” tandas Kajari.

Selain itu, kata Kajari, kedepannya acara ini juga perlu diatur, supaya dapat bermakna. Umpamanya dinilai, dihitung kecepatannya, serta orang yang melakukan malala bisa menjelaskan langsung kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, MM. Sebagai Kapolres baru, ia melihat kegiatan tersebut sangat menarik bahkan tertarik. Mengingat selain untuk merayakan malam tahun baru Islam, juga bisa menjadi ajang silaturahmi bagi warga dari seluruh kecamatan. “Kalau saya melihat hal semacam ini cukup menarik, dan tertarik juga,” imbuhnya.

Ia berharap tradisi ini bisa diturunkan ke generasi muda.

Tentunya peran orang-orang tua juga dapat menyampaikan kepada generasi muda. Begitu pula generasi muda dapat menerimanya. Selain itu, kedepan diharapkan kegiatan ini bisa semakin dikembangkan. Tidak hanya diikuti 24 kecamatan, tetapi seluruh desa di Sumbawa. Supaya dengan adanya Festival Malala dapat membawa nama baik Sumbawa bukan hanya di tingkat Provinsi, tetapi nasional bahkan internasional. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerja Panwaslu KSB Terancam Terhenti Taliwang (Suara NTB) Kerja pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada pelaksanaan Pilkada terancam terhenti. Penyebabnya anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan, belakangan dipangkas.

Sekretaris Panwaslu KSB, Sajadah mengatakan, jika mengacu pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai rencana pemangkasan yakni sebesar Rp 2 miliar, maka kinerja Panwas hanya akan berjalan hingga minggu pertama bulan November mendatang. “Paling banter setelah pelaksanaan debat kandidat 19 November. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, karena anggaran sudah habis,” timpalnya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Terhitung bulan April hingga minggu pertama Oktober 2015 ini, diungkapkan Sajadah, total anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemda KSB ke Panwaslu sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut sejauh ini di-

gunakan selain untuk operasional, juga untuk membiayai honor aparatur Panwaslu. “Dari Rp 3,5 miliar berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah diteken antara Pemda dan Panwaslu, baru Rp 1 miliar yang kita gunakan,” urainya.

Rencananya, Pemda akan kembali mencairkan anggaran sebesar Rp 500 juta. Menurut Sajadah anggaran tersebut akan kembali dpergunakan pihaknya untuk biasa operasional dan honor. “Kalau pun itu segera cair. Kita akan banyak habiskan untuk biaya operasional,” tukasnya.

Dampak dari pemangkasan anggaran Panwaslu, membuat Panwaslu tidak dapat menjalankan sebagian dari kerja penga-

wasannya. Sajadah mengatakan, beberapa program anggaran yang terancam tidak bisa dibiayai di antaranya pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan pelaksanaan perekrutan tenaga pengawas Tempat Pengutan Suara (TPS). “Itu belum kita siapkan dananya,” ungkapnya.

Sementara itu ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, S.Kom mengatakan, pihaknya sejauh ini belum mengetahui riil jumlah anggaran yang akan dipangkas oleh pemerintah.

Namun demikian, pihaknya tetap meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait pemotongan nilai hibah yang sebelumnya telah disepakati bersama pihaknya itu.

“Kami tidak masalah kalau pun dipangkas. Tapi kami

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

minta surat resminya supaya kami ada alasan jelas ke pusat (Bawaslu, red) bahwa ada perubahan terkait alokasi anggaran yang disiapkan Pemda untuk kegiatan pengawasan Pilkada,” cetusnya.

Unang mengungkapkan kekecewaannya terkait pemangkasan anggaran oleh Pemda KSB itu. Terlebih

unang silatang keputusan itu diambil pemerintah secara sepihak tanpa sebelumnya melibatkan Panwaslu. “Yang tidak disadari oleh Pemda kalau hibah itu bukan ke kami (Panwaslu) tapi ke pusat dalam hal ini Bawaslu. Nah kami ingin ada legalitas soal pemangkasan itu, supaya kami punya alasan ke pusat,” imbuhnya. (bug)

Sajadah

Lurah Samapuin Turun Periksa Proyek Normalisasi Sungai

(Suara NTB/ind)

DIMINTAI KETERANGAN - AB, tersangka pengedar narkoba saat dimintai keterangan di ruangan Sat Narkoba Polres Sumbawa, Kamis (15/10).

Polisi Ringkus Tersangka Pengedar Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) AB alias A (28) , warga kecamatan Buer ditangkap polisi di depan sebuah koperasi di kecamatan Utan. Ia ditangkap lantaran diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Setelah digeledah, dari tangan tersangka polisi mengamankan 2 gram sabu-sabu yang terpecah menjadi 17 poket.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, MM, kepada wartawan, Kamis (15/10) menyebutkan, sebelumnya AB sudah menjadi target operasi (TO), dan sudah diikuti gerak geriknya oleh pihak kepolisian sejak Lebaran lalu, mengingat diduga yang ber-

sangkutan mengkonsumsi barang haram tersebut. “Dia sudah menjadi TO kita. Sudah kita ikuti dari mulai Lebaran lalu,” imbuhnya.

Namun sambung Kapolres, beredar Informasi bahwa AB diketahui sebagai pengedar.

Tepatnya pada Selasa (13/10) pihaknya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan akan melakukan transaksi penjualan. Sekitar pukul 12.00 Wita Tim Buser Polres Sumbawa menangkapnya di depan sebuah Koperasi di wilayah kecamatan Utan, sebelum tersangka melakukan transaksi. Untuk membuktikan kebenarannya, AB dibawa ke Polsek Utan untuk dilakukan penggeledahan. Sete-

lah digeledah, ditangan AB polisi berhasil mengamankan 17 poket sabu dengan berat 2 Gram, dan rokok yang digunakan untuk menyimpan.

Selain itu polisi juga mengamankan uang Rp 700 ribu hasil penjualan 4 poket sabu yang sudah terjual. Diketahui satu poket sabu dijual dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Setelah itu AB kemudian digelandang ke Mapolres Sumbawa untuk dilakukan penahanan. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakannya pada saat hendak melakukan transaksi. “Untuk sementara tersangka ditahan dan diproses lebih lanjut di Sat Narkoba Polres Sumbawa,” tukas Kapolres. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Lurah Samapuin, Muhtar Atmaja S.Sos, yang sebelumnya dinilai tidak tanggap oleh warganya, langsung turun mengecek proyek normalisasi sungai Kampung Cemes yang dikeluhkan warga. Serta berkoordinasi dengan lurah Pekat soal kekhawatiran penyalahgunaan fungsi tanggul dalam proyek tersebut oleh warga Karang Cemes.

Warga Samapuin menganggap Lurahnya tidak tanggap terkait normalilasi sungai di bantaran Kali, Kampung Cemes. Pasalnya beberapa kali warga melapor, Lurah terkesan tidak merespon keluhan warga untuk melakukan pengecekan ke lokasi normalisasi. Lurah Samapuin, Muhtar Atmaja, S.Sos kepada Suara NTB mengatakan bukanlah kewenangannya untuk mengatur dan mencampuri pekerjaan proyek, mengingat proyek tersebut sudah ada tim teknis yang sudah melakukan survei terkait normalisasi tersebut. Namun demikian, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan dan mencoba menemui warga untuk menanyakan apa yang menjadi keluhannya.

“Setelah ada yang melapor, Kasi Trantib langsung pergi cek lokasi bersama warga yang melapor itu.

Katanya perwakilan dari warga Samapuin Atas. Tapi waktu itu tidak ada warga ditemui di lokasi,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan melakukan pemantauan kembali untuk mengecek lokasi normalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Lurah Karang Pekat untuk meng-

himbau masyarakat Kampung Cemes yang tinggal di pinggiran sungai, untuk tidak menggunakan pinggir sungai sebagai kandang dan kebun. Sebab sedimentasi yang dikeruk dipinggir sungai tujuannya untuk menahan tebing yang sebelumnya sudah ada. “Kami langsung akan berkoordinasi ke Lurah Pekat untuk menghimbau warga untuk tidak memanfaatkan pinggir sungai sebagai tempat membangun rumah dan lainnya. Sebab itu yang dikhawatirkan warga Samapuin, karena sedimentasi tanah yang ditumpuk di pinggir sungai itu nantinya akan ditempati warga di sana. Sehingga sungai semakin sempit,” tandas Muhtar.

Hal serupa juga disampaikan Kasi Trantib Kelurahan Samapuin, Imam Suandi yang langsung menerima laporan masyarakat. Ia membenarkan adanya laporan warga terkait proyek normalisasi tersebut.

Dan pada saat itu juga ia mengajak warga yang melapor untuk mengecek lokasi tempat dilakukan normalisasi, dan mencoba menemui warga lainnya.

Namun tak ditemui warga di sana. “Memang ada yang melapor salah satu warga. Langsung pada saat itu juga saya ajak dia ke Lokasi. Namun tidak ada warga lainnya pada saat itu. Kalau ada kekhawatiran nantinya warga Kampung Cemes menggunakan pinggir sungai untuk dibuat kandang, kebun dan lainnya, secepat mungkin kita akan pantau kembali dan berkoordinasi dengan Lurah Pekat,” imbuhnya.(ind)

Muhtar Atmaja

Imam Suandi

Kejari Sumbawa Sosialisasi Narkoba bagi Siswa SMA Sumbawa Besar (Suara NTB) Bahaya laten korupsi dan narkoba perlu mendapat perhatian serius. Tak hanya di ka-

langan pejabat dan masyarakat, namun siswa juga perlu mendapat pemahaman terkait hal tersebut.

Tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa melakukan sosialisasi di SMAN 3 Sumbawa pada Kamis (15/10). Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait bahayanya tindak pidana korupsi dan narkoba.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH kepada wartawan mengatakan, terhadap para siswa pihaknya memberikan pemahaman terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Dimana siswa sebagai agen perubahan (Agent Of Change) diharapkan tidak berprilaku koruptif terhadap apa yang dialami nantinya di masyarakat. Dalam hal ini para siswa juga diberikan pemahaman tentang beberapa jenis tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi, di antaranya suap, tidak jujur, nyontek, dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Itu kan prilaku koruptif terhadap diri sendiri. Itu yang harus kita sampaikan kepada pelajar yang ada di Samawa,” imbuhnya.

Kata Kajari, diharapkan kurikulum yang ada di sekolahsekolah, sedini mungkin di-

munculkan tentang kurikulum antikorupsi, termasuk kurikulum pembelajaran tentang narkotika. Hal ini perlu didukung dan harus dilaksanakan, sepanjang belum ada kurikulum tersebut. Sebagai aparat penegak hukum pihaknya akan tetap melakukan kegiatan sosialisasi untuk mencegah prilaku koruptif semakin marak. “Bukan hanya di aparat pemerintahan saja yang harus kita beri penyuluhan, tetapi seluruh masyarakat dan siswa.

Karena bagaimanapun ini adalah kerja kita bersama-sama dalam memberantas masalah korupsi dan bahaya narkotika,” tukasnya.

Sementara Kepala SMAN 3 Sumbawa, Syamsu Ardiansyah, S.Pd, M.Pd, sangat mengapresiasi pihak Kejari dalam memberikan sosialisasi hukum terutama tentang tindak pidana korupsi dan narkotika. Dinilainya kegiatan tersebut sangat luar biasa, apalagi pemahaman yang diberikan kepada siswa.

Dimana korupsi bukan hanya masalah uang, tetapi korupsi waktu, berbohong , dan lain sebagianya yang menyangkut prilaku koruptif terhadap diri sendiri. “Paling tidak, ada pemahaman-pemahaman lain yang dapat diterima siswa,” imbuhnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

SOSIALISASI - Kajari Sumbawa saat memberikan sosialisasi kepada siswa SMAN 3 Sumbawa, Kamis (15/10).

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

Ditemukan Pemasangan APK di KSB Salahi Aturan Taliwang (Suara NTB) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paslon di sana menempatkan APK-nya di areal fasilitas publik yang secara aturan dilarang.

Berdasarkan pantauan media ini, Kamis (15/10), ada dua Paslon yang menempatkan APK di areal terlarang. Masing-masing Paslon Mala Rahman – Iwan Panjidinata (Mapan) dan Musyafirin – Fud Syaifuddin (F1).

Kedua Paslon ini memasang APK-nya tepat di depan SMA Muhammadiyah Taliwang. Bahkan APK pasangan MAPAN ditempel di pagar sekolah yang notabene masuk dalam kategori sarana fasilitas publik.

Lokasi SMA Muhammadiyah Taliwang memang sangat strategis untuk menempatkan APK-nya. Sebab posisi salah satu sekolah swasta ini, tepat berada di persimpangan (simpang Berang), sehingga dari berbagai sudut akan mudah dilihat oleh warga yang melaluinya. Akan tetapi, penempatan APK tidak dibenarkan karena bagaimana pun di lokasi tersebut terdapat fasilitas publik yakni sebuah sekolah.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KSB, Unang Silatang, S.Kom yang dikonfirmasi membenarkan jika penempatan APK oleh kedua Paslon di simpang Berang itu menyalahi aturan. Karena titiknya masuk dalam radius wilayah sekolah sebagai fasili-

tas publik. Bahkan menurut dia, pihaknya telah meminta secara lisan kepada kedua Paslon untuk segera menurunkan APK yang telah ditempatkan di SMA Muhammadiyah Taliwang itu.

“Itu melanggar karena masih masuk dalam radius areal sekolah. Dan kami sudah minta secara lisan kepada kedua Paslon melalui tim suksesnya agar segera menurunkannya,” cetus Unang.

Untuk pemasangan APK, diakui Unang, masing-masing Paslon diberikan kesempatan memasang APK di ruang-ruang privat di luar dari titik-titik yang telah ditentukan KPU. Akan tetapi, pemasangan tetap harus mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan di bawah pengawasan KPU dan Panwaslu. “Di ruang privat pun harus seizin si empunya.

Kalau misalnya ada keberatan yah bisa dicabut atau dilepaskan. Apalagi itu di ruang publik, tidak dibenarkan,” tegasnya.

Proses pemasangan APK oleh Paslon dan KPU beserta jajaran di bawahnya, oleh Panwaslu terus diawasi. Unang menyatakan, pihaknya berupaya memastikan seluruh APK yang dipasang tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. “Kalau ada yang memang dipasang bukan pada tempatnya kami akan tindak.

Karena bagaimana pun aturan harus ditegakkan,” tandasnya. juga terkesan asal-asalan.

Seperti misalnya di desa Meraran, sejumlah APK jenis spanduk hanya dipasang di pagar pembatas jalan dengan hanya menggunakan tali plastik. (bug)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dana Desa di Bima Dibekukan Bima (Suara NTB) Diduga gara-gara terlambat membuat laporan penggunaan uang (LPU) tahap pertama, alokasi dana desa (ADD) di 191 desa di Kabupaten Bima tahap kedua yang harusnya cair pada bulan ini, dibekukan oleh Badan Pemerintahan Desa (BPMDes) Kabupaten setempat.

Menurut Kepala BMPdes Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, Kamis (15/10), LPU adalah laporan yang wajib diserahkan oleh pemerintahan

desa terkait hasil belanja selama ADD tahap pertama cair.

Wahab mengaku, transfer atau pencairan ADD semestinya dilakukan pada bulan Ok-

tober ini. Namun karena belum rampungnya LPU, pihaknya melakukan pembekuan atau pemblokiran sesuai dengan syarat dan aturan yang ber-

laku. “Untuk sementara kami blokir dulu, karena aturannya seperti itu,” ucapnya.

Sejauh ini belum ada satupun dari 191 desa di Kabupaten Bima

yang bisa dicairkan ADD tahap kedua. “Itu semua masih dalam persoalan yang sama. Kalau LPU sudah selesai, maka kita akan cairkan tahap kedua,” jelasnya Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Bahwa LPU ADD sedang diproses penyelesaian di tinggat desa. “Kita juga turun langsung di setiap desa. Saat ini

sedang diproses penyelesaian administrasi,” sambungnya.

Untuk itu dirinya berharap agar Kepala Desa segera menyelesaikan LPU ADD tahap pertama sehingga penggunaan ADD tahap kedua bisa segera dicairkan di setiap rekening desa. “Jika desa sudah selesai setor LPU, maka kita juga akan segera cairkan,” imbuhnya.

Terpisah, PLt Kepada Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Abdul Karim, mengaku saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pembuatan LPU itu.

Dan secepatnya akan menyetor kepada pihak BMPDes. “Insya Allah dalam waktu dekat ini, yang jelas kita bekerja untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

Pilkada Dompu DANA TRAHA - Salah satu sudut kompleks pemakaman Dana Traha, merupakan areal pemakaman Kesultanan Bima. Lokasi ini , berada di atas gunung di Areal Kota Bima atau Doro Raja. Kompleks pemakaman dijaga dan dirawat sedemikian rupa agar tidak hilang keasliannya. Di depan areal yang memiliki pagar pembatas, sering dijadikan tempat jogging atau yang sekadar ingin menikmati pemandangan Kota bima dari puncak. Perpaduan yang indah antara laut dan kota membuat puncak Dana Traha menarik dan tidak pernah sepi pengunjung.

Satu Paslon Belum Penuhi Syarat Dompu (Suara NTB) Pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi (Mulyaku) masih dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) untuk syarat pencalonan sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu. Keduanya belum melampirkan SK pemberhentian sebagai ASN dan anggota DPRD Dompu.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (15/10) mengatakan, ada dua calon yang belum melengkapi syarat SK pemberhentian, yaitu H. Mulyadin, SH, MH dari PNS dan Kurniawan Ahmadi se(Suara NTB/ula) bagai anggota DPRD Dompu.

Rusdyanto Keduanya sebagai pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu. Sementara Arifuddin, SH calon wakil Bupati dari pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin telah lebih dulu melampirkan SK pemberhentiannya. “Kalau H. Mulyadin proses pemberhentiannya di pusat karena ia golongan IV dan sebagai pejabat eselon II. Informasinya masih diurus. Kurniawan Ahmadi, proses pemberhentiannya ada di Gubernur,” katanya.

Rusdyanto mengaku, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan terkait SK pemberhentian ini dan batas penyampaian ke KPU pada 22 Oktober 2015 mendatang. Sehingga berkas kedua calon ini masih dinyatakan BMS. Apabila hingga batas pengajuan belum dilampirkan, maka KPU akan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Dompu.

Hasil koordinasi pihaknya dengan tim paslon, Rusdyanto mengatakan, SK pemberhentian tersebut akan disampaikan sebelum batas waktu. Namun ia berharap, SK tersebut dapat disampaikan sebelum batas waktu. “Kita berharap bisa sampaikan sebelum batas waktu, kalau tidak itu bisa membatalkan pencalonan. Makanya untuk syarat administrasinya, kita masih nyatakan BMS,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, H. Mulyadin, SH, MH sebelum mencalonkan sebagai Bupati Dompu masih sebagai PNS di Lombok Barat. Ia menjabat sebagai kepala Badan Penanaman Modal. Sementara Kurniawan Ahmadi, calon wakilnya masih aktif sebagai anggota DPRD Dompu. Ia menjabat sebagai ketua Komisi II DPRD Dompu. (ula)

Penyuluh Dompu Masuk Nominasi Peraih Adhikarya Pangan Nusantara 2015

(Suara NTB/ula)

Ir. M. Makmun Dompu (Suara NTB) Topikurohman, penyuluh pendamping Desa Tambora kecamatan Pekat, Dompu, masuk kategori sebagai penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusant-

ara (APN) tahun 2015 untuk kategori pelayanan ketahanan pangan. Tim dari pemerintah pusat langsung turun ke lokasi untuk memverifikasi, sehingga dinyatakan layak mendapat penghargaan pangan tingkat Nasional.

Kepala Bidang Ketersedian dan Kelembagaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Dompu, Ir. M. Makmun kepada Suara NTB mengatakan, ada dua penyuluh dan dua kelompok yang dikirimuntukduakategoripenghargaan. Yaitu kelompok wanita tani Sumber Rejeki Wawonduru dan kelompok wanita tani Cendana kelurahan Montabaru untuk pelaku pembangunan ketahanan pangan, serta Topikurohman Desa TamboraKecamatanPekatdanAdeMaryadi Desa Taropo Kecamatan Kilo untuk kategori pelayan ketahanan pangan.“Tapiyangmasukkategori hanya Topikurohman untuk kategoripelayanketahananpangan,”un-

Tapal Batas KSB dengan Sumbawa akan Diselesaikan di Kemendagri Taliwang (Suara NTB) Penyelesaian sengketa penetapan tapal batas antara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Kabupaten Sumbawa nampaknya akan segera menemui titik terang.

Hal ini ditandai dengan akan diadakannya pertemuan antarpihak bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, M. Endang Arianto, S.Sos mengatakan, terkait persoalan tapal batas antara KSB dengan Sumbawa, pihak Kemendagri telah menjadwalkan pertemuan.

Recananya pertemuan tersebut akan diadakan pada tanggal 19 Oktober mendatang. “Pertemuannya difasilitasi biro pemerintahan provinsi,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Ia berharap dalam pertemuan nanti, persoalan tapal batas antara KSB dan Sumbawa tersebut dapat segera ditetapkan oleh Kemendagri.

Pasalnya sejauh ini, satu-satunya pihak yang bisa menuntaskan persoalan tersebut adalah Kemendagri. “Sebelumnya kita sudah lalui seluruh proses di daerah. Terakhir gubernur sudah mengeluarkan SK penetapan soal tapal batas itu, tapi Sumbawa keberatan. Dan akhirnya sesuai ketentuan harus diselesaikan oleh pusat dalam hal ini Ke-

mendagri,” terangnya.

Menurut dia, di sisi KSB, Endang menyatakan, KSB hingga kini tetap berpatokan terhadap SK Gubernur NTB Nomor 289 tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi kabupaten Sumbawa dengan KSB. Sebab legalitas formal itu merupakan penegasan terakhir yang tertiggi sejauh ini. “Kalau pun kemudian Sumbawa keberatan, akhirnya bersama-sama, kita harus tunggu ketetapan final dari Kemendagri,” timpalnya.

Hingga kini belum adanya penetapan tapal batas antara KSB dengan Sumbawa, membuat kedua daerah terus saling klaim terkait sejumlah lokasi di wilayah perbatasan. Salah satunya keberadaan pulau Kalong. Pulau ini diklaim oleh Sumbawa masuk wilayahnya melalui desa Labuhan Mapin kecamatan Alas Barat, sementara oleh KSB pulau ini m a s u k wilayah desa Poto Tano kecamat a n Poto Tano.

Bah-

kan oleh KSB pulau tersebut sudah dicanangkan masuk dalam gugusan Gili Balu’ salah satu pusat pengembangan destinasi pariwisata baharinya. (bug)

M. Endang Arianto (Suara NTB/bug)

ASN Terlibat Politik Praktis Terancam Dipecat Bima (Suara NTB) Mengacu pada Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan BKN RI, aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada bisa dilakukan pemecatan.

Hal tersebut mengemuka pada acara sosialisasi dengan stakeholder tentang pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, Kamis (15/10) di aula kantor Bupati Bima. Pada sosialisasi yang secara khusus menghadirkan 80 peserta yang terdiri dari kepala SKPD, Camat, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian dan Dikpora se-Kabupaten Bima.

Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M. Pd mengaku MoU yang mengatur pengawasan netralitas dan kode perilaku ASN dalam penyelenggaraan Pilkada ini penting untuk disosialisasikan. “Ini karena terdapat perubahan yang amat mendasar berkaitan dengan penindakan ASN yang terbukti secara fisik dan riil melakukan pelanggaran berdasarkan

laporan Panwas,” ucapnya.

Bachruddin menjelaskan, jika regulasi sebelumnya hanya mengatur bahwa pada setiap pelanggaran, Panwas akan memberikan peringatan maka dengan MoU nantinya pengalihan penindakan oleh Panwas akan langsung dilakukan dengan ketiga Instansi tingkat pusat tersebut dengan mengirimkan dokumen keterlibatan ASN pada Pokja yang dibentuk oleh Kemen-PAN RB .

Oleh karena itu itu lanjut Bachrudin, menyikapi perubahan ini, seluruh ASN yang mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bima perlu menyimak perubahan yang ada. Sebab dengan regulasi baru ini ASN bisa langsung diberhentikan jika terbukti terlibat berpolitik praktis. Pada kesempatan tersebut Bachrudin menghimbau agar para Camat dan kepala UPTD ang hadir meneruskan informasi ini ke tingkat kecamatan dan desa.

Hal ini penting dilakukan agar kita lebih cepat melakukan antisipasi seperti pembelaan bila ada tindakan hukum pada ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum pada Pilkada. ‘’Di samping itu, ASN perlu menyingkapi dengan positif sebab hal ini merupakan sesuatu yang memili-

ki resiko tinggi bila ASN melibatkan diri di dalamnya” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusilawati, S.IP, M.M menjelaskan bahwa Pilkada merupakan sebuah arena pertarungan dan semua pihak berupaya mengambil bagian. “Namun aparatur harus menempatkan diri sesuai porsi masingmasing . Hal ini penting untuk disampaikan mengingat pada setiap tahapan Pilkada selalu diwarnai keterlibatan aparatur sipil Negara,’’ katanya.

Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Bima, Abdullah, SH, mengatakan, ada mekanisme yang Panwas lakukan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yaitu upaya pencegahan, baik melalui sosialisasi regulasi Pilkada maupun dengan memberikan peringatan. “Bila ASN yang bersangkutan masih terlibat politik praktis maka Panwas akan melakukan klarifikasi. Berkaitan dengan hal ini, ada dua sanksi yang bisa dikenakan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi dan dalam keterlibatan ini Panwas akan mengkaji perbuatan baik yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon yang mengikuti Pilkada,’’ pungkasnya. (uki)

gkap Ir. M. Makmun.

Tim verifikasi dari pusat, lanjut M. Makmun, pekan ini melakukan verifikasi terkait keberadaan Topikurohman.

Verifikasi langsung dilakukan di lapangan untuk bisa diputuskan layak mendapat penghargaan atau tidak.

Topikurohman, kelahiran Palimanan, Cirebon pada 10 Mei 1975 lalu dengan modal lulusan SPP SPMA berhasil membina 22 kelompok tani di Desa Tambora Pekat sejak 2007 lalu. Dampaknya, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalampenggunaanbibitunggul,pemupukan berimbang, sistem jajar legowo dan pengolahan hasil untuk kopi serta jambu mete. Kelompok tani binaan juga kini telah melakukan analisa usaha tani terhadap setiap komoditas pertanian yang ingin dikembangkan serta pola serta sistem tanamnya.

Keberhasilan kegiatan penyulu-

(Suara NTB/ula)

ANUGERAH ADHIKARYA - Topikurohman, penyuluh Desa Tambora Kecamatan Pekat masuk kategori pelayan ketahanan pangan untuk anugerah Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2015 tingkat Nasional. han ini tidak lepas dari adanya perencanaan, penggalian potensi wilayah dan tersusunnya program kerja. Namun yang paling utama, adanya swadaya dari pelaku utama selain dukungan pemerintah dalam bentukdanaAPBNdanAPBD.Dari

keberhasilan melakukan penyuluhanselamaini,Topikurohmanyang berdomisili di Desa Kadindi Bara Pekat ini berhasil meraih juara 1 THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan tingkat Kabupaten Dompu tahun 2014 lalu. (ula/*)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

Kasus Dermaga Gili Gede

Kejari Mataram Periksa Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram berangkat ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin (12/10) lalu.

Mereka meminta keterangan calon tersangka dalam kasus Dermaga Gili Gede, Sekotong, Lombok Barat.

Calon tersangka yang diperiksa itu berinisial RUP, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Kejari Mataram terpaksa meminta keterangan RUP di Kejari Kupang, karena yang bersangkutan ditahan karena terlibat dalam indikasi tindak pidana korupsi proyek Dermaga di Kecamatan Bakalang Kabupaten Alor NTT senilai Rp 43 miliar. Diketahui, proyek dermaga itu merupakan satu paket pekerjaan dengan objek yang sama di Sekotong, Lombok Barat tersebut. “Kita tidak bisa hadirkan dia ke Mataram, karena posisinya sedang dalam tahanan Kejati NTT,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH, Kamis (15/10).

Dijelaskan Rodiansyah, RUP posisinya masih sebagai saksi dalam kasus ini. Tapi tak dipungkiri, statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka, karena selaku pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan itu. “Nanti kita lihat hasil pemeriksaan saksi. Tapi untuk posisinya, memang sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengerjaan proyek di Gili Gede,” paparnya. Keputusan kasus ini akan ditetapkan tersangka, setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Disisi lain, kasus ini sebenarnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, Agustus lalu. Hanya penyidik belum menyebut siapa tersangkanya. Ditanya lagi soal kemungkinan tersangka mengarah ke RUP, Rodiansyah mengulas gambaran umum tadi dan akan diumumkan setelah gelar perkara.

Perjalanan pemeriksaan RUP dipastikan masih butuh waktu lagi, karena di Kejati NTT proses hukumnya masih berlangsung. Belum lagi tersangka akan berganti status menjadi terdakwa dan menjalani persidangan. Setelah putusan pengadilan, baru kemungkinan RUP bisa diboyong ke Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih dalam terkait kasus Dermaga Gili Gede. (ars)

POLHUKAM

Halaman 8

Pria Beristri Diduga Bunuh Selingkuhan Giri Menang (Suara NTB) Salihin (50) alias Amaq Viton, asal Dusun Rebakong Kecamatan Kayangan terancam hukuman mati. Pria paruh baya ini diduga membunuh janda berinisial S warga dusun setempat. Tersangka tega menghabisi nyawa korban yang tak lain pacarnya, lantaran jengkel dengan ulah korban yang sering cemburu terhadap istri tersangka.

Demikian dijelaskan, Kapolres Lobar AKBP Wingky Adhityo Kusumo, S.Ik, MBA kemarin dalam jumpa persnya di Mapolres Lobar didampingi Kasatreskrim, AKP Sidik Priamursita, Kasubag Humas Polres, I Ketut Wija dan sejumlah anggota. Dijelaskan Kapolres, awal mula kasus pembunuhan korban Sabtu (10/10) lalu, pihak keluarga mencari korban yang menghilang dari rumahnya. Korban ditemukan di jurang pukul 08.00 Wita.

Keesokan harinya, Polsek di daerah itu memperoleh laporan kasus pembunuhan itu.

Polsek berkoordiansi dengan Polres. Polres pun bergerak melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dari hasil olah TKP

itu, ditemukan ada kejanggalan bahwa ada bercak darah dan bekas racun. Sehingga polisi menduga bahwa korban dibunuh.

Dari hasil penyelidikan pun mengarah ke pelaku. Atas dasar itu polisi mengamankan pelaku Minggu (11/10) sekitar pukul 18.00 Wita. Penangkapan pelaku ini berjarak 1 jam dari kejadian pembunuhan tersebut. “Disangkakan pasal berlapis, yakni pasal 340 dengan ancamannya hukuman mati, kalau terbukti pembunuhan berencana. Selain itu disangkakan pasal 338 dan 351 ayat 1 penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia,” terang Winky.

Kasatreskrim, AKP Sidik

Priamursita menambahkan, pengungkapan kasus ini setelah polisi mengumpulkan dua alat bukti yang cukup. Dua alat bukti itu berupa keterangan saksi dan petunjuk dari hasil otopsi korban dan olah TKP. Lalu dari bukti itu, maka pihaknya melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Tersangka membunuh korban karena korban dongkol ketika tersangka hendak membonceng istrinya. Karena ulah korban melarang dan ingin merusak rumah tangga tersangka itu, maka tersangkapun mulai jengkel. Tersangka membuat janji bertemu dengan korban di pinggir jalan sesaat sebelum kejadian itu.

Terjadilah cek cok antara kor-

ban dengan tersangka. Tersangkapun naik pitam. Tersangka memukul perut dan rahang korban. Korban pun terkapar ke lantai. Tak sampai di situ, tersangka lalu mencekik korban. karena merasa tak yakin korban sudah tak bernyawa, tersangka memaksa korban minum racun. “Lalu mayat korban didorong masuk ke dalam jurang sedalam 30 meter,” ujarnya. Setelah membuang mayat korban ke tebing, korban kembali mencekik korban untuk memastikan korban tak bernyawa lagi. Setelah itu, untuk upaya menghilangkan jejak pelaku pun mengirimkan pesan singkat (SMS) ke anak angkat korban. Isi SMS itu intinya, ia dalam kondisi sakit, dia tak tahan hidup dan memilih bunuh diri. Setelah itu, pelaku pun ke rumahnya.

Sementara itu, di rumah anak angkat korban capek mencari-cari korban. Anak angkat korban melapor ke desa bahwa ibunya hilang, lalu diumumkan

ke masyarakat dan dilakukan pencarian. Warga pun menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa di tebing. Warga pun lalu membawa mayat korban ke rumahnya. Korban diketahui dibunuh oleh tersangka sesaat sebelum dimakamkan. Bermula ada warga yang curiga melihat ada bercak darah di sekitar lokasi penemuan mayat korban. Sehingga dari kecurigaan itulah, warga kemudian melapor ke Polsek lalu diteruskan ke Polres. “Lalu kami melakukan penyelidikan, imbuhnya.

Hasil penyelidikan, polisi mencurigai keterlibatan tersangka.

Setelah bukti cukup, maka sekitar pukul 18.00 Wita dilakukan penangkapan tersangka.

“Itu berjarak sekitar 10 jam setelah kejadian pembunuhan itu,” terangnya.

Pengakuan tersangka, ia menghabisi nyawa pacarnya karena jengkel akibat dilarang mengantar istrinya ke sebuah acara. “Saya pukuli hingga meninggal,” aku tersangka. (her)

Inspektorat Belum Ekspos Audit Enam SKPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat hingga kini belum mengekspos hasil audit enam SKPD lingkup Pemkot Mataram. Padahal, tim auditor internal pemerintah itu sudah turun sejak Oktober lalu.

Namun dipastikan, pemeriksaan sejumlah sekolah terhadap dugaan pungutan liar (pungli) terus berlanjut.

Tunggakan harus diselesaikan Inspektorat yakni, pembangunan gedung serba guna di belakang Kantor Lurah Kekalik bersumber dari program aspirasi Dewan senilai Rp 200 juta. Kabarnya, proyek dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan itu telah ditelisik oleh tim Tipikor Kejaksaan bahkan telah mengecek fisik bangunan itu.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum yang dikonfirmasi, Kamis (15/10) enggan berkomentar banyak terkait audit enam SKPD yakni, Dinas PU, Budpar, Dikes, RSUD, Dikpora dan Dishubkominfo Kota Mataram. Pengakuannya, tim masih bekerja sehingga belum berani disimpulkan hasil pemeriksaan tersebut. “Tanggal 20 Oktober baru selesai,” jawabnya.

Bagian diperiksa berkaitan penggunaan anggaran serta program. SKPD paling banyak menggunakan anggaran besar yakni Dinas PU. “PU paling besar. Dan juga ada program reses Dewan di sana,” sebutnya.

Meski didesak terkait gambaran umum hasil audit itu, Makbul memilih bungkam dan menunggu pemeriksaan selesai.

Sementara audit gedung serba guna itu lanjutnya, secara bersamaan hasilnya akan diketahui menunggu audit enam SKPD. Kenapa demikian, karena tim yang turun sebanyak 21 orang dan dibagi di semua instansi.

Bagian yang belum dikerjakan Inspektorat sesuai permintaan Penjabat Walikota Mataram, yakni dugaan pungli di sekolah.

Namun dipastikan, pemeriksaan sejumlah sekolah ini akan berlanjut sambil menunggu tuntasnya pemeriksaan enam SKPD. Polanya dilakukan secara acak di sekolah tertentu. Materi pemeriksaan terkait pungutan dilakukan sekolah kepada wali murid. (cem)

H. Makbul Mahs’um (Suara NTB/wyh)

Satpol PP akan Razia Pelajar di Rumah Bernyanyi Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram berencana merazia sejumlah rumah bernyanyi di Kota Mataram. Sebab, tak jarang sejumlah pelajar main di tempat itu.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menjelaskan, belum menerima permintaan secara resmi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk merazia rumah bernyanyi. Justru laporan diterima akan ditindaklanjuti dan menyasar sejumlah tempat bernyanyi. “Laporannya malah saya dengar dari wartawan. Ini akan kita tindaklanjuti,” kata Chaerul, Kamis (15/10).

Pengusaha karaoke semestinya tidak menerima pelajar untuk menggunakan fasilitasnya. Ini dinilai mengganggu belajar siswa terutama jika malam hari. “Ya harus milih siapa pelanggannya,” pungkasnya.

Tidak disebutkan kapan timnya turun menyisir tempat karaoke itu, tapi yang jelas secepatnya. Dalam penertiban nanti, pihaknya lebih mengedepankan tindakan persuasif, agar bisa dipahami oleh para pengusaha. “Kita coba secara persuasif dulu,” imbuhnya.

Chaerul menambahkan, bukan saja mengganggu aktifitas belajar tapi dikhawatirkan terjadi praktik - praktik tidak diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Dikmen Dikpora Kota Mataram, H. Abdul Hamid meminta Satpol PP merazia sejumlah rumah bernyanyi, sebab pelajar diduga sering karaoke baik pagi maupun malam hari, sehingga mengganggu jam belajar. “Nah, kalau sekolah itu pasti mereka ngantuk,” jelasnya.

Ia menyarankan pengusaha karaoke memilih siapa pelanggannya. Jika itu pelajar, diminta agar ditolak saja. Selain sekolah mengontrol peserta didiknya. Peran orangtua diharapkan lebih memaksimalkan pengawasan anaknya di luar sekolah. (cem)

(Suara NTB/rus)

SALAM - Kapoda NTB menyalami para tersangka kasus curas yang berhasil ditangkap oleh aparat Polres Lotim.

Polres Lotim Bekuk Enam Pelaku Curas Selong (Suara NTB) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) membekuk tujuh terduga pelaku curas. Masingmasing FS (27), AJ, (24), AY (23), IH (23), RH (22) dan WA (18).

Semuanya merupakan warga Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim. Satu lagi H (31) bertindak sebagai penadah dari Desa Pringgabaya.

Keberhasilan jajaran Reskrim Polres Lotim ini langsung mendapatkan apresiasi dari

Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono yang secara khusus datang ke Lotim, Kamis (15/10) kemarin. Dimana dari kejadian, tim gabungan Satreskrim Polres Lotim dan Polsek Sukamulia dalam waktu 1x24 jam berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan. Tujuh orang pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing.

Kapolres Lotim, AKBP Karsiman dalam keterangan persnya mengemukakan, para

pelaku yang dibekuk merupakan pelaku curas di lingkungan PMI Unit Syekh Zainuddin Abdul Madjid NW Anjani Selasa 13 Oktober lalu.

Kronologi kejadian, dua orang korban yakni Ovan Jayadi (21) dan Surya Jaya Ningrat (21) masing-masing mahasiswa di Ponpes NW Anjani ini tengah mengerjakan tugas di Diksar KSR PMI Unit Syekh Zainuddin.

Tiba-tiba para pelaku masuk dan melakukan tindak kek-

Warga Minta Kasus Kades Rempek Dihentikan Mataram (Suara NTB) Proses hukum terhadap Kepala Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara (KLU) Muhammad Rofi’i terkait kasus illegal logging menuai protes dari masyarakat. Masyarakat meminta Kepala Kejari untuk tidak menangkap Rofi’i yang kini berkasnya sudah P-21.

Bahkan, masyarakat yang didampingi tokoh masyarakat (toma) dan tokoh pemuda (toda) ini meminta agar kasus tersebut dihentikan.

Permintaan tersebut disampaikan ratusan warga Rempek saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Mataram, Kamis (15/10) siang.

Tokoh Masyarakat (Toma) Sunardi saat melakukan orasi menyebutkan kasus ini bernuansa politis. Apalagi, penetapan Rofi’I sebagai tersangka tidak disertai dengan bukti yang kuat. “Mohon kepada Jaksa dan Polisi untuk melihat fakta di lapangan,” ujarnya.

Disebutkan Sunardi, Rofi’i dituduh melakukan tindak illegal logging. Di mana, Rofi’i disangka melakukan illegal logging di hutan tutupan Negara. Padahal kepala desanya tersebut mengambil kayu di lahan yang merupakan lahan garapan warga. Lahan yang menjadi hak tersebut sudah ditempati secara turun-temurun sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu. “Sehingga alasan pemidanaan terhadap masyarakat yang memanfaatkan tanah mereka tidak dibenarkan,” ujar Sunardi.

Beberapa saat setelah orasi, wakil pendemo ini akhirnya diterima oleh Kajari Mataram Rodiansyah, SH dan

(Suara NTB/use)

DEMO - Suasana demo di depan Kejari Mataram. Warga Desa Rempek KLU menuntut kasus hukum terhadap kades mereka dihentikan.

Kasi Pidsus untuk menggelar hearing. Dalam kesempatan itu, para perwakilan ini kemudian menyampaikan duduk persoalan termasuk mengenai masalah batas lahan garapan masyarakat (Gegumuk) dan hutan tutupan negara. Bahkan, mereka mengaku memiliki bukti terkait lahan dimaksud termasuk pipil garuda.

Oleh karenanya, di hadapan Kajari, para pendemo meminta agar kasus tersebut dihentikan. Apalagi, penetapan tersangka tidak disertai dengan bukti yang kuat. Sebelumnya, pihaknya sudah berkali-kali melakukan pengecekan namun tak ditanggapi. “Tolong hadirkan bukti dan saksi,” ujarnya. Jika Rofi’i ditangkap, Sunardi khawatir akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, bahkan masyarakat akan mengamuk.

Menjawab pendemo, Kajari Mataram, Rodiansyah, SH

menyebutkan dalam setiap kasus pihaknya tidak melihat di lapangan namun isi berkas.

Sebelumnya kasus tersebut beberapa kali bolak-balik Kejaksaan dan penyidik karena masih ada yang belum lengkap. Agustus lalu pihaknya menjawab sudah lengkap. Untuk tersangka dan barang bukti masih di penyidik namun belum dilakukan pelimpahan tahap II. Hanya saja terkait permintaan untuk tak dihentikan, pihaknya belum bisa menjawab. Pasalnya, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat Polres Lombok Barat. Tapi untuk membuktikan tersangka itu benar atau salah, akan dibuktikan di pengadilan. Hanya saja, menutup pertemuan tersebut Kajari berjanji akan turun ke lapangan guna mengecek batas lahan garapan masyarakat dan hutan tutupan negara. (use)

erasan kepada kedua orang korban yang mengakibatkan luka lebam pada bagian kepala.

Barang-barang milik korban berupa laptop 10 inch, Hp Merek I-Cherry, HP merek Nokia dan speaker aktif merek Big Shogun, satu buah mix dan gitar merek Yamaha menjadi barang bukti tindak kejahatan para pelaku.

Termasuk satu bilah pisau sepanjang 20 cm dan masker kain warna merah yang diduga kuat digunakan untuk beraksi dia-

mankan Polres Lotim sebagai barang bukti lain.

Kapolres menuturkan, para pelaku saat ditangkap petugas mencoba melakukan perlawanan. Karenanya terpaksa aparat menembak kaki tiga orang pelaku. Polisi akan mengembangkan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana yang melanggar pasal 365 KUHP ini. “Kita akan terus kembangkan penyelidikannya,” demikian Kapolres. (rus)

Bupati Loteng Minta Guru Cabul Dihukum Berat Praya (Suara NTB) Aksi dugaan pencabulan yang dilakukan Wr (45), oknum guru salah satu SD di Desa Pringgarata kepada sejumlah muridnya menuai kecaman dari Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT. Bahkan orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini dengan tegas mengutuk, aksi guru kelas VI tersebut. Ia pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku.

Menurut Suhaili, apa yang dilakukan pelaku sudah sangat keterlaluan.

Terlebih status pelaku sebagai seorang guru. Yang seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan bagi muridmuridnya dan masyarakat luas. Tetapi justru merusakan generasi masa depan daerah ini. Sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Bagi masyarakat, kasus tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga.

Untuk bagaimana pengawasan terhadap anak-anak bisa lebih diperketat. Supaya ke depan, kasus seperti itu tidak lagi terulang.

Karena bagaimanapun, itu juga menyangkut citra dan nama baik daerah.

Apalagi selama ini Loteng begitu dikenal sebagai daerah religius. Dengan jargon Beriman, Sejahtera dan Bermutu.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid. Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dik-

pora) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., mengatakan, poisi Wr selaku guru kelas VI di SD tersebut telah diganti untuk sementara waktu. Sembari menunggu proses hukum. Hal itu dilakukan, supaya proses kegiatan belajar mengajar di tempat Wr bertugas, tidak terganggu lantaran proses hukum.

Diakuinya, pascapenangkapan Wr aktfitas belajar mengajar di sekolah setempat sempat terganggu. Sehingga Dikpora Loteng langsung bergerak cepat dengan memerintahkan UPT di bawah untuk mendistribusikan guru pengganti sementara. Supaya proses belajar mengajar bisa tetap berlangsung.

Korban Bertambah Sementara itu, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kaur.

Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku penyelidikan terhadap Wr terus diintensifkan. Polres Loteng berhasil mengindetifikasi empat korban tambahan. Sehingga jumlah korban yang semula delapan orang, kini menjadi 12 orang. Semuanya merupakan murid dan mantan murid pelaku.

Penyidik rencananya akan melakukan psikotes untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Apakah ada kelainan atau tidak. (kir)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Lobar Ingin Pindahkan Lokasi Pasar Seni Senggigi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ingin memindahkan lokasi pasar seni yang ada di Senggigi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Barat, Ispan Junaidi, S.Pd.,M.Ed saat mengikuti rapat kerja kebudayaan dan pariwisata bersama Disbudpar NTB. Ispan mengatakan yang jadi persoalan adalah keterbatasan lahan. Perlunya memindahkan lokasi pasar seni ini karena pasar seni yang sekarang ini menurutnya sudah tak seperti pasar seni lagi. Bahkan satu orang memiliki tiga sampai empat lapak di lokasi yang sama.

Tak hanya digunakan untuk menjual produk kerajinan daerah, tapi banyak juga yang dijadikan kantor dan tempat menjual barang lainnya. “Kalau bisa pindahkan pasar seni

ke tempat lain dengan desain pasar seni yang benar-benar pasar seni,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ispan juga menyampaikan persoalan lain yang terjadi di kawasan Senggigi. Ia mengatakan banyak terjadi penelantaran lahan di kawasan Senggigi. Bahkan ada lahan yang ditelantarkan sampai 20 tahun. Selain itu pembangunan yang massif di kawasan perbukitan dikhawatirkan dapat merusak pariwisata Senggigi ke depan sehingga pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) tak bisa dicapai.

Sementara itu, Kepala Disbudpar NTB, H. Lalu Moh. Faozal menyampaikan kondisi pasar seni memang perlu diberikan atensi khusus. Pihaknya sudah turun ke lapangan dan menemukan kawasan itu dijadikan tempat tinggal dan banyak yang tidak sesuai peruntukannya. Disbudpar

Pelaku Pariwisata Dinilai Belum Optimal Manfaatkan TIC Mataram (Suara NTB) Pelaku – pelaku pariwisata baik di Lombok maupun Sumbawa dinilai belum optimal memanfaatkan Tourism Information Centre (TIC) yang ada di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pusat pelayanan informasi wisatawan atau TIC itu dinilai belum dimanfaatkan secara optimal lantaran belum banyak pelaku pariwisata, baik dari kalangan perhotelan maupun travel agent di daerah ini “menghidupkan” suasana di tempat itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier yang berencana mendatangi tempat itu, Senin pekan depan. Mereka akan datang ke TIC untuk menawarkan bantuan pengelolaan. Mereka juga ingin mengajak agar seluruh hotel – hotel di NTB ini menempatkan brosour mereka ditempat tersebut.

“TIC di bandara menurut kami saat ini belum bertaring.

Sebenarnya fungsinya sudah bagus. Nah tinggal kita sekarang, sebagai pelaku pariwisata mau tidak memanfaatkannya,” cetus General Manager (GH) Santika Hotel ini, Kamis (15/10).

Menurutnya, TIC belum dikelola secara maksimal, Sebab pelaku – pelaku pariwisata belum mau melibatkan diri. Andai saja, para pelaku pariwisata tergerak ikut mengelola TIC tersebut, dirinya yakin suasana pelayanan informasi di tempat itu akan terlihat “hidup”.

“TIC harus menjadi tempat yang berguna bagi wisatawan dan kita pelaku pariwisata. Semisal, wisatawan turun pesawat, keluar bandara mereka bingung, padahal sudah booking hotel misalnya, di daerah ini. Paling tidak, mereka dapat menemukan akses melalui TIC itu,” jelasnya.

Melalui TIC tersebut, ia dapat menelusuri alamat hotel yang selanjutnya menjadi tujuan perjalanan. “Sekadar mereka meminta bantuan di TIC saja, mereka paling tidak dapat petunjuk. Ini lho, brosur hotel yang sudah dibookingnya, kesini lho alamatnya. Tumpangi kendaraan ini, nanti akan menempuh perjalanan sekian jam. Kira – kira begitulah fungsi pelayanan di TIC tersebut,” lanjut dia.

Solusinya, jika diberikan kewenangan dan akses, AHM menawarkan diri untuk melibatkan karyawan hotel dari masing – masing anggotanya untuk terlibat mengelola TIC. Langkahnya, secara bergilir dari masing – masing karyawan itu akan ditempatkan di TIC. Perannya, membantu petugas TIC yang sudah ada dan digaji oleh pemerintah.

“Selama ini masih dikelola oleh birokrasi. Kita menawarkan gagasan itu untuk membantu pengelolaan supaya lebih efektif,” tandas Reza. (met)

Pengembangan Pariwisata Syariah Memasuki Tahap Cetak SDM Mataram (Suara NTB) Pengembangan industri pariwisata syariah di NTB memasuki tahap pencetakan Sumber Daya Manusia (SDM). Implementasi dari pariwisata alternatif ini diyakini berjalan efektif setelah dua tahun kedepan. Itulah yang disampaikan oleh Muhammad Paris, Chairman di Lembaga Ilmu Perhotelan dan Hospitality, saat diwawancara Suara NTB, Kamis (15/10).

Dikatakan, saat ini pihaknya sedang membimbing ratusan peserta didik dalam rangka menciptakan SDM yang siap mengelola pariwisata syariah. Pendidikan pariwisata syariah yang sedang dilakukannya akan berlangsung selama setahun. Enam bulan pertama, para peserta didik disuplai dengan materi berbentuk teori, sementara sisa masa pendididikannya digunakan untuk praktikum di hotel – hotel syariah.

“Di Lombok, memang belum ada hotel syariah. Sebagian besar hotel syariah ada di Malaysia. Kita memberikan pelatihan dengan kurikulum perhotelan secara umum. Kemudian, kita juga mengisi para peserta didik dengan pamahaman tentang hukum – hukum dalam ajaran Islam,” terangnya.

Dikatakan, kehadiran pariwisata syariah tidak akan menjadi boomerang bagi pariwisata konvensional. Sebaliknya, ini akan menjadi produk tambahan industri pariwisata daerah ini sehingga dapat menjadi pilihan alternatif. Ini juga demi mendorong terciptanya inovasi paket perjalanan pariwisata yang ditawarkan oleh agen – agen travel kepada wisatawan.

“Kita juga ingin membantu travel agent agar mampu menemukan paket – paket wisata yang baru untuk ditawarkan.

Selama ini kan begitu, wisatawan terutama yang pernah datang ke daerah kita, ditawarkan paket yang itu – itu saja. Tidak ada hal yang baru yang menjadi pemikat mereka datang kembali kesini,” lanjut dia.

Berkaca dari pengembangan industri pariwisata di pulau Bali.

Keunikan, dan keragaman tradisi masyarakat di pulau dewata itu, mampu dikemas menjadi pemikat kunjungan wisatawan.

Kultur masyarakat lokal, yang tidak ditemukan wisatawan asing di Negara mereka selalu menjadi magnet pemikat kunjungan.

“Bali, didatangi wisatawan asing karena mereka mampu mengemas atraksi – atraksi budaya, dan juga prosesi – prosesi yang dilakukan masyarakat lokalnya untuk dijadikan pemikat kehadiran wisatawan. Kemudian, kita juga mempunyai atraksi dalam peristiwa budaya yang tidak kalah menarik. Mengapa kita tidak menonjolkan itu, contohnya budaya – budaya dalam nilai religius kita,” bebernya.

Dirinya tidak memungkiri adanya penggerak pariwisata konvensional yang beranggapan pariwisata syariah ini menjadi ancaman bagi mereka. Kekhawatirannya, ketika pariwisata syariah ini berdiri, maka wisatawan asing akan ragu berdatangan kemari.

“Bahwa itu adalah persepsi yang salah. Justru dengan adanya pariwisata syariah ini, kita ingin tunjukkan bahwa daerah ini adalah tempat pariwisata yang aman, damai dan tentram,” lanjut dia. Islam justru mengedepankan aspek – apsek kedamaian dan keadilan ditengah sosial masyarakat.

Tidak ada hal yang patut ditakutkan dari pengembangan pariwisata syariah ini. (met)

NTB juga ingin merekonstruksi fungsi dan keberadaan pasar seni tersebut. “Kita akan desain bersama-sama dan akan kita sampaikan ke gubernur,” ujarnya.

Menanggapi usulan pemindahan pasar seni, Kepala Bappeda NTB, H. Chaerul Mahsul menyampaikan pasar seni tersebut merupakan kerjasama Pemprov NTB dengan pihak ketiga atau PT Rajawali.

Dalam kontrak perjanjian, panjang kerjasama kedua belah pihak sepanjang 70 tahun.

Saat ini Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar dan pihak terkait sedang mengkaji kembali kontrak kerjasama ini.

Chaerul mengatakan kontrak sepanjang 70 tahun tersebut cukup panjang sehingga perlu dikaji lagi. “Sedang dalam pembahasan untuk mengkaji kembali kerjasama itu,” ujar mantan Inspektur Inspektorat NTB ini. (ynt)

(Suara NTB/met)

Dialektika Kesusastraan di NTB Belum Terbangun Mataram (Suara NTB) Dialektika kesusastraan di NTB belum terbangun. Ini ditandai dengan langkanya kritikus sastra yang muncul membahas karya – karya sastrawan yang diterbitkan. Dialektika dibutuhkan untuk mencipatakan kemajuan dalam dunia sastra itu sendiri.

Membangun sebuah dialektika memang bukan perkara yang mudah. Hal ini membutuhkan orang – orang yang berkompeten dalam dunia sastra baik kalangan sastrawan atau kritikus karya sastra. Dialektika kesusastraan hanya akan terbangun dengan kekuatan sinergisitas antara dua subyek tersebut yakni kreator karya sastra dengan kritikus yang akan menganalisa hasil karya para sastrawan.

Peran kritikus juga lumay-

an berat. Ia harus mampu menjembatani antara Karya Sastra dengan Sastrawan (pembuat karya) serta dengan masyarakat luas (publik). Seorang kritikus sastra mengemban tugas fungsi kontrol terhadap karya yang dihasilkan setiap sastrawan. Hasil karya itu harus dikaitkanya dengan realitas sosial yang ada. “yang patut jadi kritikus itu adalah kalangan akademisi.

Tetapi, kelihatannya di NTB ini belum ada. Sekalipun ada,

tapi belum terbangun sinergisitas antara kritikus tersebut dengan sastrawan – sastrawan,” tutur Kiki Sulistiyo, Selasa (13/10).

Sastrawan yang karyawanya memasuki tahap seleksi 10 besar dalam Khatulistiwa Award 2015, ini mengutarakan, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun dialektika adalah memacu penerbitan buku khususnya karya sastra yang sebanyak – banyaknya. Karya sastra yang

sudah diterbitkan itu lalu dibahas, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk refeleksi kebelakang. Hal ini untuk membedah, kelemahan – kelemahan atau kekurangan yang ada dalam unsur pembangun karya.

“Solusinya, sering – sering terbitkan buku dan didiskusikan.

Pentingnya kritikus itu adalah untuk melihat kembali karya yang sudah diterbitkan pengarang atau penulis,” lanjutnya.

Kontinyuitas atau keberlanjutan penerbitan karya – karya sastra adalah kunci utama kemajuan dalam dunia kesusastraan. Tentunya, karya – karya sastra yang dilahirkan tidak boleh mengesampingkan aspek kualitasnya. Kualitas dibutu-

hkan, untuk menjamin eksistensi karya seni ditengah masyarakat.

Kritik sastra dibutuhkan juga untuk mengimbangi karya sastra. Melahirkan sebuah kritik sastra juga jangan sampai kritikus tertentu hanya mempromosikan karya itu sendiri.

Sebab, karya sastra bukan sekadar hiburan, melainkan menjadi unsur penting dalam membangun tatanan sosial.

Karya sastra, diyakini mampu memperhalus budi pekerti sehingga melahirkan prilaku yang luhur. Tentu hal ini adalah upaya mendorong pembentukan karakter atau bahkan budaya tiap – tiap individu agar mampu bersikap arif dan bijaksana. (met)

Bela Negara Lewat Budaya

Karakter Assange Muncul di Edisi Baru Komik Asterix Vanves, Prancis – Asterix dan Obelix kembali dalam edisi komik baru, yang kali ini menampilkan mereka melawan bangsa Romawi dalam perang propaganda bersama dengan satu karakter yang terinspirasi oleh pendiri WikiLeaks Julian Assange.

Dua tahun setelah “Asterix and the Picts” yang mengisahkan duo Asterix dan Obelix di Skotlandia kuno, bangsa Galia kembali ke rumah mereka untuk melawan pendudukan Romawi dalam buku ke-36 dari serial populer itu.

Buku baru “Asterix and the Missing Scroll” merupakan buku kedua karya penulis Jean-Yves Ferri dan ilustrator Didier Conrad, yang meneruskan karya dari kreator aslinya Albert Uderzo dan Rene Goscinny.

“Tema sentralnya benar-benar informasi dan pengendalian informasi dan gagasan dramatis yang meliputinya,” kata kartunis Conrad.

Ferri dan Conrad mengatakan beberpa karakter baru terinspirasi dari tokoh nyata seperti Jacques Seguela, publisis dan penasihat citra mantan Presiden Prancis Francois Mitterand.

“Kami berpikir tentang tokoh mana dari masa ini yang bisa menginspirasi kita, dan untuk penasihat Caesar, kami langsung berpikir Jacques Seguela,” kata Ferri. “Ini bukan tentang karikatur fisik, ini lebih ke tipe karakter... penasihat dalam bayangan,” katanya.

Tokoh tambahan baru dalam “Asterix and the Missing Scroll” adalah seorang jurnalis, yang terinspirasi Julian Assange, yang kelompok anti-kerahasiaannya mempublikasikan dokumen militer dan diplomasi tahun 2010 dalam salah satu kebocoran besar informasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

“Ini ide Didier yang ingin karakter secara fisik terlihat sedikit seperti Assange, meski kita tak bisa menyebut bahwa itu benar-benar dia, tapi tipe karakternya,” kata Ferri.

Komik Asterix dibuat sejak 1959 dan telah terjual lebih dari 350 juta kopi di seluruh dunia.

“Asterix and the Missing Scroll” akan keluar pada 22 Oktober, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/Bali Post)

AKTRIS Maudy Koesnaedi menilai mencintai budaya dan tradisi sebagai cara mengagungkan dan membela Indonesia. “Orang itu kan harus punya kesempatan buat membela negara dan bangsanya dengan semangat dan bakat yang mereka miliki,” kata Maudy saat dijumpai di jumpa pers Teater Abang None Jakarta, Kamis (15/10).

Perempuan yang namanya meroket karena berperan sebagai Zaenab dalam serial televisi “Si Doel Anak Sekolahan” ini berpendapat membela negara tidak berarti melulu dari segi fisik namun dapat juga dengan cara mengangkat warisan budaya.

“Ini cara kami membela negara dari sisi budaya,” kata dia.

Membela negara melalui budaya menurut dia mungkin tidak begitu terlihat karena umumnya bersifat sporadis.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membentuk kader bela negara sebanyak 100 juta orang dalam 10 tahun untuk mengantisipasi serangan ideologi dari pihak dalam maupun luar.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan kader bela negara itu disiapkan mengingat permasalahan bangsa yang semakin banyak mulai dari serangan ideologi yang menghancurkan bangsa serta hal-hal yang membuat rasa cinta tanah air para generasi muda luntur.

Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Laksamana Pertama M Faizal mengatakan program bela Negara bagi setiap warga negara berusia 50 tahun ke bawah wajib ikut program itu, yang nantinya selama satu bulan akan digembleng pelatihan fisik dan psikis di markas tentara.

“Dalam Bela Negara tersebut akan dilaksanakan Rindam atau batalyon, yang kerja sama dengan kepala daerah dan TNI setempat dan tinggal di asrama,” katanya. (ant/Bali Post)

Maudy Koesnaedi

NTB Didorong Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan

Mataram (Suara NTB) Pembenahan berbagai lini dalam sektor pariwisata dinilai sesuatu hal yang mutlak untuk dilakukan. NTB didorong agar mengembangkan pariwisata berkelanjutan oleh Gesellschaf fÜr Internationale Zusammenerbeit (GIZ), sebuah lembaga pendorong kemajuan pariwisata asal Jerman.

Sebetulnya, GIZ telah membantu pengembangan ke daerah ini sejak 2012 lalu. Kemudian saat ini, mereka mulai melakukan pendekatan terhadap lembaga – lembaga swasta dalam rangka mencapai misinya. Misinya adalah menciptakan industri pariwisata NTB yang mapan serta terkelola secara berkelanjutan. (ant/Bali Post) “2015 ini kita akan

lebih dekat dengan sektor – sektor swasta. Di Lombok, sebetulnya kita sudah mulai sejak 2012,” tanggap Oliver Oehms, salah seorang Team Leader Tourism and Investmen GIZ, ketika ditanya terkait program yang sedang dilaksanakannya itu, Kamis (15/10) disela – sela persiapan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara Asosiasi Hotel Mataram (AHM) dengan pihaknya.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sebelumnya beragam jenis dan bentuk bantuan telah diberikan oleh lembaganya untuk daerah ini. Akan tetapi, hasil dari bantuan tersebut belum terlihat berdampak atau belum ada hasil. mereka memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung baik berupa anggaran, pelatihan – pelatihan, serta berbagai hal lainnya dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata dan pembangunan masyarakat di daerah ini.

Akan tetapi, dirinya membantah hal tersebut dan segera memberikan klarifikasi.

“Pasti ada hasilnya. Kita membantu untuk pembangunan destinasi wisata hijau.

Kami juga banyak membantu masyarakat di Banyumulek, Sekarbela, dan Bile Bante di Lombok Tengah,” klaim relawan Jerman yang memiliki basis keilmuan di bidang pembangunan ekonomi masyarakat ini, untuk menyangkal informasi sebelumnya.

Dikatakan, GIZ datang memberikan bantuan di Indonesia sejak sepuluh tahun lalu. Mereka mulai menjalani misi mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah (Jateng). Usai program di Jateng, GIZ berpindah untuk mendongkrak ekonomi masyarakt kecil di provinsi Kalimantan. Kemudian 2012 kemarin, mereka bergeser ke Lombok. “Program di Lombok sampai 2017,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kuasai Bahasa Asing PADA era globalisasi sekarang ini, penguasaan bahasa yang bertaraf internasional merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban dalam pergaulan, baik di lingkungan madrasah maupun di luar. Atas dasar itu membuat MA Muallimat NW Pancor berkeinginan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di lingkungan madrasah. ‘’Untuk menggapai apa yang diharapkan itu, pihak sekolah menerapkan sistem password terhadap siswa setiap harinya sebe(Suara NTB/dok) lum masuk ke dalam ruang H. Humaidi kelas,’’ ungkap Kepala MA Muallimat NW Pancor, Drs. H. Humaidi, pada Suara NTB, Rabu (14/10) lalu.

Menurutnya, dengan dilakukannya pembiasan penggunaan Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab, para santri ke depannya akan memiliki dasar dan lebih mudah menguasai kedua bahasa itu. Sehingga, visi MA Muallimat NW Pancor untuk go international dapat tercapai dengan baik.

Dalam menerapkan program ini, MA Muallimat NW Pancor melibatkan para alumninya, baik yang masih duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus. Selain itu, para guru juga terus berikan pendidikan dan pelatihan (Diklat).

“Saat ini kita sedang menggagas pembiasaan siswa berinteraktif menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab.

Target pada bulan Desember mendatang, semua siswa sudah bisa bercakap menggunakan kedua bahasa itu. Pemahaman itu dilakukan sebagai upaya membawa madrasah ini menuju go international. Tekniknya, setiap siswa datang maupun pulang, diberikan pertanyaan oleh para alumni baik yang menggunakan Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris,” ungkapnya.

Sementara, Ketua OSIS MA Muallimat NW Pancor, Dina Uswatun Hasanah, mengatakan kegiatan pembiasaan penggunaan kedua bahasa itu sangat disambut baik oleh para santri. Betapa tidak, kegiatan ini merupakan suatu batu loncatan yang bagus untuk bisa membawa MA Muallimat NW Pancor go international. (yon)

WR III Sudah Dilantik

BEM Unram Tak Kunjung Terbentuk Mataram (Suara NTB) Nasib Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) masih belum jelas. Memasuki pertengahan bulan Oktober 2015 ini, keberadaan organisasi tertinggi di tingkat mahasiswa Unram itu belum ada tanda-tanda akan terbentuk.

Kepada Suara NTB, Kamis (15/10), Wakil Ketua DPD KNPI NTB, Viken Madrid mempertanyakan komitmen Unram dalam memberikan kebebasan terhadap aktivitas kemahasiswaan di Unram. Viken menyebut, di era serba terbuka sekarang ini, pihak Unram tidak boleh membungkam gerakan-gerakan mahasiswa seperti dengan membekukan BEM yang merupakan pusat aktivitas kemahasiswaan Unram secara umum.

Ruang-ruang gerakan dalam rangka untuk belajar lanjut Viken, harusnya dibuka selebar-lebarnya oleh Unram, karena akan memberikan manfaat bagi mahasiswa dan institusi secara lebih luas, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada Unram.

“Jadi tidak hanya Unram, semua kampus harusnya begitu juga, memberikan ruang yang bebas bagi mahasiswa, tapi tentu dengan cara diatur bukan dibungkam,” kritiknya.

Sebelumnya, kata Viken, pihak Unram pernah beralasan belum terbentuknya BEM Unram lantaran masih menunggu pemilihan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Padahal kini Wakil Rektor III Unram sudah dilantik sebulan lebih, tapi Unram belum juga berniat membentuk BEM. Menanggapi hal ini, Wakil Rektor III Unram, Dr. Muhammad Natsir, SH, MH, pada Suara NTB, Kamis membantah tuduhan pihaknya tidak punya komitmen membuka ruang gerakan bagi mahasiswa.

“Kehadiran saya tentu melaksanakan visi misi Unram dan program rektor, jadi tidak ada niatan pimpinan Unram untuk mengkerdilkan dunia kemahasiswaan. Justru melakukan pembinaan kemahasiswaan yang arahnya mendukung kegiatan rektor dan mensukseskan Unram menjadi salah satu universitas yang go nasional dan go international tahun 2025,” bantahnya.

Sementara disinggung soal lambannya pembentukan BEM, Natsir mengaku struktur kepanitian pemilihan BEM sudah terbentuk dan siap bekerja melaksanakan pemilihan awal Desember mendatang.

“Unsur panitia berasal dari DPM yang mewakili seluruh fakultas dan Prodi di bawah rektor. Target pemilihannya adalah awal Desember 2015, karena dipersiapkan untuk pengurus periode 2016, kemudian juga UKM-UKM ini sedang dievaluasi ada yang lanjut ada yang tidak dan pergantian pembina,” tegasnya. (dys)

Hindari Kekerasan pada Siswa Mataram (Suara NTB) Model komunikasi yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap guru dalam menjalankan proses belajar mengajar terhadap siswa. Hal itu penting sebagai jaminan tidak ada kekerasan fisik dan psikis terhadap siswa.

Kepada Suara NTB, Wakasek Kurikulum MI Nahdatul Mujahidin Jempong, Baiq Tuty Hasianti, SPd, mengaku pihaknya menjamin tidak ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah.

“Ini menuju sekolah ramah anak, kita berbaur sangat bagus. Apapun persoalan anak-anak itu selalu cari kita gurugurunya. Kita ke anak-anak itu sampai hari ini masih berkomunikasi dengan sangat baik,” terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Sementara itu model komunikasi yang dibangun pun senantiasa dilandasi oleh nilai kasih sayang seorang guru terhadap siswa apalagi perlakuan kekerasan sudah pasti tidak ditemukan sepanjang anak-anak juga berkelakuan baik. “Akan tetapi kalau ada anak yang benar-benar nakal dan tidak disiplin, paling dapat hukuman lari keliling lapangan, adapun kalau masih dicubit-cubit oleh guru itu masih sangat wajar,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Tuty menyebut dalam rangka terwujudnya sekolah ramah anak di MI Nahdatul Mujahidin Jempong, Ampenan, aspek kesehatan siswa juga senantiasa diperhatikan sekolah. Status pernah menjadi juara sekolah sehat tingkat kecamatan Ampenan jadi jaminan yang diberikan sekolah, termasuk pengamanan terhadap siswa saat akan melakukan penyeberangan di jalan raya.

“Pihak sekolah juga pernah mengikuti lomba sekolah sehat, dua kali pernah mengikuti dapat juara I sekolah sehat tingkat Kecamatan Ampenan. Alhamdulillah UKS sudah punya lengkap, kesehatan sekolah terjamin termasuk juga sampah di halaman hampir tidak ada. Disuruh denda jika buang sampah sembarangan,” tutur Tuty. (dys)

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Menanamkan kebiasan membaca sejak dini, khususnya pada siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Dasar harus terus dilakukan. Caranya, siswa harus diajak berkunjung ke perpustakaan dan diperkenalkan dengan berbagai jenis bacaan untuk seusianya. Tampak sejumlah siswa TK Pembina Mataram sedang berdialog dengan Gubernur NTB , TGH. M. Zainul Majdi saat inspeksi mendadak ke Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB.

Menikah di Usia Muda

Mahasiswi Unram Gagal Lanjutkan Program Bidikmisi Mataram (Suara NTB) Akibat menikah di usia yang relatif masih muda, salah seorang mahasiswi asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) calon penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Mataram (Unram) gagal melanjutkan perkuliahan, karena terkendala izin suami.

Wakil Rektor III Unram, Dr. Muhammad Natsir, SH, MH, mengungkapkan, mahasiswi calon penerima program beasiswa Bidikmisi Unram ini enggan melanjutkan perkuliahan setelah menikah dan bermusyawarah dengan sang suami. Padahal berdasarkan hasil verifikasi tim Unram, mahasiswi bersangkutan layak memperoleh beasiswa.

“Peserta yang diverifikasi menikah berasal dari kabupaten Loteng, kita kasih deadline agar memberikan konfirmasi ke pihak Unram. Tapi memilih tidak lanjut setelah musyawarah sama suaminya,” terang Natsir.

Pihak Unram kata Natsir, sangat menyesali keputusan

(Suara NTB/dys)

Muhammad Natsir berhenti mahasiswi tersebut.

Padahal untuk memperoleh beasiswa Bidikmisi harus

bersaing ketat dengan ratusan orang lainnya.

“Ini kan kasihan, bahkan saya temukan bersama ortunya, kasihan sekali dikasih jatah sama pemerintah tapi di sia-siakan seperti itu,” tuturnya.

Ia pun berharap agar mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi lainnya agar menunda usia pernikahan dan fokus melanjutkan pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat diri mereka melalui intelektualitas pendidikan dan meminta agar masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana beasiswa Bidikmisi untuk kepentingan membangun anak-anak melalui bidang pendidikan. (dys)

Masukkan Data Sekolah, Operator Harus Jeli Selong (Suara NTB) Sejumlah operator sekolah mulai dari tingkat TK/SD/ SMP dan SMA, diberikan pelatihan oleh pihak dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Kamis (15/10).

Menurut pemateri dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud RI, Bambang, kegiatan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan operator di masingmasing sekolah. Operator me-

miliki peranan penting dalam setiap kegiatan verifikasi dan validasi data peserta didik, guru maupun sejumlah datadata penting lainnya dalam proses sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di pusat.

Selain itu, katanya, proses sinkronisasi data membutuhkan proses waktu yang cukup panjang dan rumit. Untuk itu, dibutuhkan operator-operator sekolah yang teliti dan kejelian dalam setiap melakukan proses input data di setiap sekolah.

Dalam kesempatan itu pula, para operator sekolah yang hadir pada saat itu dijelaskan bagaimana melakukan

teknik-teknik maupun strategi dalam melakukan pengisian dan sinkronisasi data, baik dalam proses verifikasi data peserta didik (PD), verifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berupa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maupun sejumlah data-data penting lainnya.

Tidak hanya itu, para operator sekolah juga dilatih terkait dengan menu operator sekolah, mulai dari urutan pengerjaan aplikasi verbal peserta didik, residu sampai dengan konfirmasi data dan edit data. Termasuk, sinkronisasi data sekolah. (yon)

(Suara NTB/yon)

PELATIHAN - Operator sekolah di Lotim saat mengikuti pelatihan proses sinkronisasi data sekolah di Aula Dinas Dikpora Lotim, Kamis (15/10).

Banyak Guru RA yang Belum Berijazah Linier Mataram (Suara NTB) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Provinsi NTB mengakui hingga detik ini, masih terdapat ratusan guru yang mengajar di lembagalembaga Raudhatul Athfal (RA) yang memiliki ijazah tidak linier. Padahal berdasarkan aturan, tahun 2016 mendatang semua guru TK, RA, PAUD harus berijazah linier.

Ketua IGRA Provinsi NTB, Suzana, M.Pd, membenarkan kondisi tersebut meski pihaknya enggan menyebut berapa data pasti jumlah guru yang tidak linear. Sementara berdasarkan data IGRA NTB, jumlah RA di NTB sebanyak 564 RA dengan rincian Kota Mataram sebanyak 41, Lombok Tengah (Loteng) 190 orang. Di Lombok Barat sebanyak 54, Lombok Timur 127, Kabupaten Lombok Utara (KLU) 14, Sumbawa 52, Kabupaten Sumbawa Barat 7, Kota Bima 14, Kabupaten Bima 47.

“Staf pengajar rata-rata belum memiliki jenjang pendidikan linier, ini adalah salah satu masalah kita juga, tapi mau bagaimana lagi kan. Jadi kita maksimalkan dengan kegiatankegiatan workshop dan pelati-

han. Jadi, setelah kita lihat data emis direkap, ternyata banyak,” akunya belum lama ini.

Adanya kondisi ini, IGRA NTB telah berusaha mengkomunikasikan hal tersebut kepada sejumlah pihak termasuk pihak Kanwil Kemenag. Meski sudah dikomunikasikan, belum ada respons signifikan dari pihak Kanwil Kemenag.

Tidak hanya itu, komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan Pendidikan Guru RA (PGRA) dan Pendidikan Guru PAUD (PGPAUD) seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dan Universitas Mataram (Unram) juga pernah dilakukan.

“Kami sudah berusaha mengkomunikasikan dengan pihak IAIN yang sekarang membuka jurusan PGRA dan berusaha dengan pihak Unram itu yang kami sampaikan ke kanwil Kemenag. Sekian ribu yang belum sertifikasi, sekian guru yang belum menamatkan S1 nya, sekian guru yang tidak linier, jangankan yang sudah sertifikasi saja, yang belum sertifikasi saja banyak yang tidak linier,’’ akunya. (dys)

Pemilihan Ketua OSIS ala Pilpres

Ajarkan Siswa Berdemokrasi Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Proses pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Mataram (Smansa) serupa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Usai pemungutan dan penghitungan perolehan suara, pasangan calon yang dinyatakan kalah berhak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi Pemilihan Ketua (MKPK).

Proses pemungutan dan penghitungan suara di sekolah berlangsung, Selasa (13/10).

Pemilih tetap yang berhak menyalurkan suaranya dalam pesta demokrasi tingkat pelajar itu berjumlah 1.052 orang.

Masing–masing terdiri dari pelajar kelas X (sepuluh) hingga kelas XII (dua belas).

“Kalau tim sukses dari pasangan calon merasa tidak puas, kemudian menilai ada kejanggalan atau kecurangan dalam selama proses pemilihan, mereka berhak mengajukan gugatan.

Jangka waktu yang diluangkan untuk pengajuan gugatan adalah dua hari setelah berlangsungnya proses penghitungan suara,” terang Agus Siswoaji Utomo, Pembina OSIS Smansa Mataram, ketika membimbing siswanya melakukan proses pemungutan suara.

Dikatakan, segala mekanisme atau teknis pengajuan gugatan telah tertuang dalam draf aturan pemilihan. Draf aturan tersebut merupakan hasil adopsi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Mataram H. L. Fatwir Uzali,

menegaskan, proses penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS berbasis pemilu itu dinyatakan sebagai bentuk akselerasi (percepatan) pemahaman para pelajar tentang dunia demokrasi.

Para siswa diharapkan memahami prosedur dalam tahapan– tahapan pemilu. Selain itu, mereka juga dididik agar menyelenggarakan pemilu dengan adil, jujur dan bermartabat. Artinya, mereka dituntun agar tidak melakukan kecurangan–kecurangan dalam proses pemilihan.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, L. Aksar Anshori mendukung penuh proses penyelenggaraan pesta demokrasi di Smansa Mataram. Selain itu, pihaknya berharap apa yang dilakukan sekolah dapat dicontoh oleh sekolah – sekolah lain. “Kalau yang di sekolah – sekolah itu memang menjadi tanggungjawab KPU kabupaten kota untuk memberikan bimbingan,” terangnya.

Ia menganalogikan sekolah tersebut adalah sebuah negara.

Hal itu penting dilakukan demi mempercepat proses pemahaman tentang demokrasi bagi kalangan pemuda. Percepatan proses pemahaman demokrasi diinginkan untuk mewujudkan pemilih yang cerdas.

Daftar pemilih tetap di Smansa Mataram mengacu pada daftar hadir siswa. Proses pemungutan suara berlangsung di empat TPS. Alat peraga kampanye dan kebutuhan logistik pemilihan tersebut disokong oleh KPU NTB. Para siswa tinggal menjalankan alur dari proses penyelenggaraan pesta demokrasi di kalangan mereka. (met)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

NTB Loloskan Lima Petinju di PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju NTB berhasil meloloskan lima petinju di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar 2016. Mereka adalah Nasrudin, Huswatun, Putra Samada, Endang dan Jubaitul.

Keberhasilan lima petinju NTB itu sayangnya tidak dikuti oleh dua petinju Pelatda Sentralisasi lainnya. Hari Budianto dan Yogi Muhdar harusangkat koper lebih awal karena kalah di babak delapan besar Kejurnas Pra-PON Tinju, di Kupang, Rabu (14/10) malam lalu.

Informasi dari Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto SH, via ponselnya, Kamis (15/10) kemarin mengatakan sebagian besar atlet dari lima petinju yang lolos PON itu adalah petinju dari Sasana Tinju Notorius KSB, yakni Huswatun, Putra Samada, Endang dan Jubaitul. Sementara satu petinju lagi dari Pelatda Sentralisasi, Nasrudin.

“Empat petinju dari Sasana Notorius berhasil meraih tiket PON dan sekarang mereka akan bertanding di babak semifinal, selain itu petinju putra Pelatda Sentralisasi NTB, Nasrudin juga lolos PON, sementara Hari Budianto dan Yogi Muhdar gagal,” ucapnya.

Kabar lolosnya lima petinju NTB di PON itu juga telah sampai ke telinga anggota Bidang Pembinaan Prestasi Litbang KONI NTB, Drs. Nasarudin M.Pd. Mantan Pembantu Rektor (PR) III (tiga) Universitas Mataram (Unram) itu memuji kemampuan kelima petinju NTB itu. Terutama empat petinju dari sasana tinju Notorius KSB diakui sukses di Pra-PON Tinju tersebut.

“Ini benar-benar kejutan besar, empat petinju dari Sasana Notorius KSB (luar Pelatda Sentralisasi KONI NTB-red) berhasil lolos PON, sementara tiga petinju Pelatda KONI NTB meloloskan satu atlet saja,” ungkapnya.

Nasarudin tampaknya memuji kemampuan petinju luar Pelatda Sentralisasi. Sebaliknya kegagalan dua petinju Pelatda Sentralilasi KONI, Hari Budianto dan Yogi Muhdar Harus akan segera dievaluasi. Menurutnya kekalahan dua petinju Pelatda NTB di Pra-PON bisa jadi karenalawan yang dihadapi terlalu tangguh. Sebaliknya mungkin ada kelemahan dalam program latihan yang dijalani di Pelatda.

“Saya mendengar lawan yang mengalahkan Hari Budianto dan Yogi Muhdar adalah atlet Pelatnas, sehingga petinju kita kalah pengalaman. Namun demikian kita juga harus mengevaluasi kegiatan latihan di Pelatda,” tegasnya.

Untuk diketahui, kabarnya empat petinju NTB dari sasana Notorius yang lolos PON masih akan bertanding di babak semifinal, sementara petinju Pelatda Sentralisasi Nasrudin akan bermain di babak final melawan petinju, Kaltim, Jumat (16/10) hari ini. (fan)

Manchester City Catatkan Keuntungan Perdana London Manchester City mengumumkan pada Rabu bahwa mereka telah mencatatkan keuntungan untuk pertama kalinya sejak klub Liga Utama Inggris itu diambil alih oleh Sheikh Mansour bin Zayed pada 2008.

City merilis laporan tahunan mereka untuk musim 2014/2015 yang menyoroti keuntungan sebesar 10,7 juta pound, yang diraih klub pada satu tahun terakhir. “Musim (Suara NTB/ist) Sheikh Mansour bin Zayed 2014/2015 menandai langkah bersejarah dalam perjalanan Manchester City,” kata ketua eksekutif klub Ferran Soriano.

“Model keuangan dan strategi investasi terbukti berjalan dengan baik. Manchester City sekarang menguntungkan, klub berkelanjutan yang bersaing di level tertinggi di sepak bola dunia,” tambahnya.

Pemuncak klasemen Liga Utama Inggris itu melaporkan pendapatan tahunan sebesar 352 juta pound, serta berada pada tahun ketujuh secara beruntun dalam pertumbuhan tahun ke tahun, sementara klub itu memangkas pos gaji mereka menjadi sebesar 193,5 juta pound, turun dari 205 juta pound pada musim sebelumnya.

Sementara itu, pada periode yang sama, klub rival sekota Manchester United menghabiskan 203 juta pound untuk pos gaji, sedangkan Arsenal dan Chelsea masing-masing mengeluarkan 192,2 juta pound dan 192,7 juta pound untuk pos gaji.

City gagal meraih satu trofi pun pada musim lalu ketika mereka finis di peringkat kedua dan kalah pada persaingan dengan Chelsea di Liga Utama Inggris, dan ketua klub Khaldoon Al Mubarak menambahi, “Fakta bahwa kami mempertimbangkan musim lalu merupakan penampilan di bawah standar untuk Manchester City merupakan kesaksian seberapa jauh kami telah melaju dalam tujuh tahun terakhir.

Ini merupakan level ambisi yang semestinya tidak membuat kami malu.” Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

RENANG - Sejumlah perenang pelajar mengikuti nomor gaya bebas di Kejuaraan Renang Antar Pelajar SD, SMP dan SMA se NTB di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (14/10).

Kejuaraan Renang Antar Pelajar se-NTB

Putri Angkie Sapu Bersih Medali Emas Mataram (Suara NTB) Perenang putri kelahiran Lombok Barat (Lobar), Putri Angkie masih menjadi yang terhebat di tingkat regional NTB. Siswa SMP Negeri 2 Mataram itu berhasil menyapu bersih medali emas di tujuh nomor yang dipertandingkan tingkat SMP putri pada Kejuaraan Renang Antar Pelajar se-NTB yang berlangsung di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (14/10).

“Putri Angkie masih menjadi yang terhebat di tingkat pelajar NTB. Dia berhasil menyapu bersih semua (tujuhred) medali emas di kategori SMP,” ucap Sekum Pengprov PRSI NTB, Achmad Musafak

yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela memantau kejuaraan renang tingkat pelajar se-NTB yang digelar oleh Tirta Mayura Club (TMC) di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (14/10) lalu. Pada saat itu Achmad Musafak mendampingi Kabid Pemuda Olahraga Dinas Dikpora Kota Mataram, Zarkasyi.

Dikatakan, lomba renang yang diikuti 100 lebih pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se NTB itu memperebutkan sebanyak 162 medali, yakni 54 medali emas, 54 perak dan 54 perunggu di sebanyak 54 nomor yang dipertandingkan.

Dimulai dari kategori SD, SMP dan SMA. Untuk tingkat SD dipertandingkan

dua kelompok umur. Kelompok umur pertama diikuti siswa kelas 1 dan 2 SD, sementara kategori kedua melibatkan siswa kelas 3 hingga kelas 6 SD. Para siswa SD itu mengikuti masing-masing delapan delapan nomor yakni 8 nomor, yakni gaya bebas 50 dan 100 meter putra/putri, punggung 50 meter putra/putri, dada 50 meter dan 100 meter putra/putri dan 50 meter kupu-kupu putra/putri.

Sementara untuk tingkat SMP mempertandingkan nomor gaya bebas 50 meter dan 100 meter putra/putri, gaya kupu-kupu 50 meter dan 100 meter putra/putri, dada 50 dan 100 meter putra/putri dan gaya punggung 50 meter putra

Sirnas Bulutangkis NTB akan Libatkan 800 Atlet Nasional Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB, Junaidin Yaman mengatakan penyelenggaraan Sirkut Nasional (Sirnas) Bulutangkis yang akan berlangsung di NTB, 26-31 Oktober akan menjadi Sirnas terakbar di NTB, pasalnya event itu melibatkan 800 atlet nasional.

Jumlah peserta sirkuit nasional bulutangkis tahun ini cukup banyak bila dibandingkan peserta Sirnas Bulutangkis di NTB tahun 2008 lalu yang hanya diikuti kurang dari 400 atlet lebih.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diharapkan dapat mendukung pelaksanaan event itu, sehingga penyelenggaraan event ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapat pencitraan yang baik dari semua kalangan peserta yang hadir.

“Kabarnya pebulutangkis dari Singapore dan Malaysia juga akan ikut, mereka akan menginap di sejumlah Hotel di Kota Mataram,” ucap Junaidin Yaman ketika diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (15/10) kemarin. Kedatangan pemilik GOR JBC (Junadin Batminton Club) ke lokasi GOR Turide itu untuk memantau kondisi gedung sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Sirkuit Nasional Bulutangkis. Pasalnya pihak panitia pusat akan berkunjung ke NTB, 22 Oktober mendatang guna melihat sejauh-

(Suara NTB/fan)

Junaidin Yaman mana persiapan panitia menggelar event itu.

Dikatakan Junaidin, banyaknya peserta yang akan tampil di event itu mengharuskan pihaknya menyiapkan dua lokasi untuk penyelenggaraan event itu. “Kita gunakan dua lokasi, yakni gedung sport hall GOR Turide dan GOR Bulutangkis JBC yang ada di Ampenan,” ucapnya.

Lanjutnya, penyelenggaraan Sirnas Bulutangkis tahun 2015 ini bakal menjadi penyelenggaran yang kedua bagi NTB. Sebelumnya NTB juga pernah menggelar event yang sama

tahun 2018 lalu. Penyelenggaraan Sirnas tahun 2015 bakal menjadi yang terakbar, sehingga pihaknya harus menyiapkan dua lokasi untuk penyelenggaraan event itu.

“Kalau di Sirnas tahun 2008 lalu kita menggunakan satu lokasi saja. Namun di Sirnas tahun ini kita harus menggunakan dua lokasi karena pesertanya sangat banyak,” ucapnya.

Sirnas kali ini mempertandingkan empat kategori, yakni pemula, remaja, taruna dan dewasa putra/putri. Masing-masing kategori mempertandingkan sedikitnya tujuh kelas, yakni tunggal putra/putri, ganda putra/putri, beregu putra/ putri dan campuran.

Mantan atlet di era tahun 70-an ini berharap penyelenggaraan event ini dapat didukung oleh Pemprov NTB sebab event ini bisa menjadi ajang promisi wisata NTB karena diikuti peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dan mancanegara. Event itu bisa dikemas sebagai ajang promosi wisata, pasalnya sejumlah hotel di Kota Mataram akan diisi ratusan peserta Sirnas. (fan)

Polda Metro Koordinasi Polda Lain untuk Piala Presiden Jakarta (Suara NTB) Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) berkoordinasi dengan polda lain terkait pengamanan laga final Piala Presiden antara Persib kontra Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

“Kita undang rapat juga Polda Jawa Barat untuk ikut mengamankan suporter termasuk Polda Banten, Polda Sumatera Selatan dan Mabes Polri,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, Kamis.

Iqbal mengatakan suporter Persib “Bobotoh” akan mendapatkan pengawalan dari Polda Jawa Barat pada titik keberangkatan di Bandung.

Selanjutnya, para Bobotoh akan mendapatkan pengawalan dari Polda Jaya saat rombongan memasuki daerah perbatasan Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

Iqbal menuturkan Polda Jawa Barat maupun Polda

Metro Jaya akan mengerahkan petugas polres setempat guna mengamankan rute yang dilintasi Bobotoh menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Iqbal mencontohkan petugas polsek maupun polres setempat akan menjaga wilayahnya yag dilintasi Bobotoh seperti Tol Simatupang.

Iqbal juga mengimbau para suporter maupun pendukung fanatik tim sepak bola dapat menunjukkan sikap yang tidak anarkis dan menjunjung sportivitas.

“Kita tunjukkan inilah momentum sepak bola Indonesia, tentunya di GBK itu lambang supremasi sepak bola dan kita akan amankan bersama,” tutur perwira menengah kepolisian itu.

Pihak penyelenggara dan Polda Metro Jaya telah menetapkan final sepak bola Piala Presiden antara Persib lawan Sriwijaya FC digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada Minggu (18/10). (ant/bali post)

dan putri. Sedangkan di tingkat SMA juga mempertandingkan nomor gaya bebas 50 meter dan 100 meter putra/putri, gaya kupukupu 50 meter dan 100 meter putra/putri, dada 50 dan 100 meter putra/putri dan gaya punggung 50 meter dan 100 meter putra dan putri.

“Kalau dihitung-hitung jumlah nomor yang kita pertandingkan sebanyak 54 nomor, itu artinya jumlah medali emas yang diperebutkan 162, yakni terdiri dari 54 keping emas, 54 perak dan 54 perunggu,” ucap Achmad Musafa yang biasa disapa Sofa.

Menurut Sofa, ratusan peserta renang tingkat pelajar putri SD, SMP dan SMA

yang ambil bagian di kejuaraan renang terbuka tingkat pelajar itu masih belum bisa mengalahkan catatan waktu perenang putri NTB, Putri Angkie. Meskipun putri Angkie diikutsertakan di tingkat SMA, namun putri catatan waktu Angkie masih menjadi yang terbaik. Sayangnya di kejuaraan renang tingkat pelajar itu Putri Angkie hanya diperbolehkan turun di kategori SMP dan tidak boleh turun di kategori SMA. Diakui Sofa, ditingkat pelajar SMP, putri Angki berhasil menyapu bersih medali emas di semua kelas yang dipertandingkan di kategori SMP, yakni gaya bebas, punggung, dada dan Kupu-kupu. (fan)

Sabet Tujuh Emas KEBERHASILAN Putri Angkie menyapu bersih medali emas di kategori SMP ditanggapi biasa aja. Siswa SMP Negeri 2 Mataram ini seolah tak begitu tertantang menjuarai renang kategori SMP itu, maklum lawan yang dihadapinya adalah pelajar SMP sementara dia adalah atlet unggulan NTB yang pernah sukses meraih sembilan medali emas dan tiga perak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Juni 2014 lalu.

Diwawancara Suara NTB disela-sela Kejuaraan Renang Antar Pelajar se NTB, Rabu (14/10), putri Angky terlihat santai saja, wajahnya yang cantik tidak begitu memperlihatkan kegembiraan yang berlebihan. Dia hanya melemparkan sedikit senyuman sembari berlalu. Mungkin prestasi yang diraihnya di event itu terlalu mudah dicapai, mengingat lawan yang dihadapi adalah pelajar SMP, sementara dia merupakan perenang putri terbaik NTB yang saat ini dipersiapkan mewakili NTB di Pra-PON Renang bulan Desember tahun ini.

“Biasa aja kok, tak usah dibesar-besarkan,” ucapnya seraya menjelaskan di event itu dirinya berhasil meraih tujuh medali emas.

Tujuh medali emas yang diraih Angkie di event itu yakni di nomor gaya bebas 50 meter dan 100 meter putri, kupu-kupu 50 meter dan 100 meter putri, dada 50 meter dan 100 meter putri dan 50 meter gayang punggung putri. “Di nomor gaya punggung saya meraih satu medali emas saja, soalnya nomor itu hanya mempertandingkan nomor 50 meter saja, sementara di gaya bebas, kupukupu dan dada masing-masing dua emas,” ucapnya.

Pelajar yang tengah duduk di bangku kelas sembilan SMP Negeri 2 Mataram ini memang terlalu tangPutri Angkie guh untuk dikalahkan di event itu. Dia meluncur lebih cepat di semua nomor yang diikuti, sehingga diapun berhasil menyapu bersih semua medali emas di event itu, mengalahkan Aprida Asmayana dari SMP 2 Praya di peringkat kedua dan Binar Rizky siswa SMP Negeri 1 Mataram di peringkat ketiga gaya kupu-kupu. (fan) (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Jumat, 16 Oktober 2015

Mahasiswa Khawatirkan Program Subsidi Listrik Mataram (Suara NTB) Saat ini NTB tengah dihadapi dengan listrik yang berada dalam kondisi defisit. Hal itu berakibat pada pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT PLN Persero.

Dalam kondisi itu pemerintah masih dapat memberikan subsidi listrik terhadap masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin.

Setiap tahun pemerintah setidaknya membayar biaya subsidi yang diberikan kepada masyarakat melalui PLN sebanyak Rp 1,4 triliun. Namun ternyata tidak semua menyambut rencana subsidi itu dengan baik. Karena jika subsidi kembali diberikan, maka pemakaian listrik akan semakin bertambah. Sementara PLN tidak dapat memastikan kapan pemadaman bergilir dapat dihentikan.

Pasalnya sejumlah mahasiswa merasa terganggu dengan adanya pemadaman itu.

Lily (19) dan Intan (22) mahasiswa asal Lombok Timur itu mengaku sangat terganggu dengan pemadaman yang terjadi baik di Mataram ataupun di Lombok Timur. Sebab saat mengerjakan tugas kemudian tiba-tiba listrik padam, maka dapat mengurangi semangat dan produktivitas untuk mengerjakan tugasnya.

“Saya itu kalau udah mati listrik ya nggak bisa buat tugas, karena laporan praktikum saya harus tulis tangan. Belum lagi laporan-laporan pendukung yang materinya ada di laptop. Sementara saya sudah deadline. Tahu kan kalau kuliahnya sains itu bagaimana.

Pokoknya dirugikan banget sama listrik yang padam ini,” cetus Lily.

Bukan hanya itu saja, pemadaman juga dapat berpengaruh pada mahasiswa tingkat akhir yang tengah mengerjakan skripsi. Pemadaman listrik menurut mereka dapat menunda pengerjaan skripsi yang artinya dapat menunda kelulusan mereka. Intan mengaku sangat terganggu apalagi saat tengah mengerjakan skripsi yang harus diselesaikan saat itu juga. Belum lagi dia harus berhadapan dengan dosen pembimbing yang tidak mau tahu jika sudah diberikan waktu mengerjakan maka harus segera dikumpulkan.

Bukan hanya itu saja, mengenai subsidi listrik ternyata tidak disambut hangat oleh kedua mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri itu. “Saya pikir kalau jumlah penggunanya ditambah, berarti harus menambah jumlah pemakaian. padahal sebelum ditambah saja sudah sering mati gini lampunya. Kalau bisa dipikirkan lagi, itu juga merugikan kami Pak PLN,” kata Intan yang saat ini masih bergelut dengan penyelesaian skripsinya.

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh pihak PLN. Manager Niaga PT PLN Persero Wilayah NTB Aris Suwardianto mengatakan bahwa subsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi pemerataan penggunaan listrik di NTB. Apalagi listrik yang disubsidi dirasa akan mengurangi beban masyarakat miskin.

Sebab jika tidak menggunakan subsidi maka seharusnya masyarakat membayar Rp. 2.700 per KWh. Namun dengan bantuan subsidi maka masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp 600. Kemudaian sisanya dibayarkan oleh pemerintah.

“Karena tidak ada pilihan lain, untuk pemerataan memang harus ada subsidi. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum dapat listrik,” ungkap Aris. (lin)

ABH di NTB Meningkat

Mataram (Suara NTB) Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) di NTB semakin meningkat. Pada tahun 2014 jumlah ABH sebamyak 25 anak. Sementara pada 2015 hingga Oktober ABH telah mencapai 39 anak. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pemahaman orang tua dalam mengawasi prilaku anaknya. Sementara itu anak lepas dari pengawasan sehingga menjadi tidak terkontrol dengan baik.

Sahan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ABH memutuskan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan yang paling banyak adalah faktor gaya hidup yang dipengaruhi oleh teknologi. Namun dari semua faktor itu semestinya jumlah ABH dapat ditekan apabila keluarga dapat memaksimalkan perannya bagi anak.

Pelaku maupun korban bukan hanya dari tingkat ekonomi rendah, namun beberapa ABH juga termasuk dari keluarga yang mampu secara finansial.

Meskipun ABH terbanyak adalah berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

“Bukan hanya kurang pengawasan

dari orang tua saja, namun pemahaman tentang interaksi sosial dan agama juga masih kurang. Jadi itu juga sangat perlu untuk kita perhatikan bersama,” ungkap Sahan selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB, di Mataram, Kamis (15/ 10) kemarin.

Jumlah ABH diperkirakan akan semakin meningkat melihat beberapa faktor yang sangat sensitif dalam masyarakat. Apalagi saat ini NTB merupakan daerah dengan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan tertinggi ke-dua di Indonesia.

ABH yang tengah dalam pengawasan pihak yang berwenang harus tetap diperhatikan hak-haknya, baik se-

bagai pelaku, saksi, maupun sebagai korban. Sebab dalam pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan beberapa perlindungan khusus bagi ABH. Beberapa diantaranya adalah perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa.

Selain itu harus bebas dari penyiksaan maupun perlakuan lain yang dianggap kejam dan dapat merusak mental anak.

Dan yang paling penting adalah menghindarkan anak dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali hal itu sebagai upaya terakhir yang dapat diberikan kepada anak.

Meskipun sebelumnya LPA dan pemerintah telah melakukan berbagai sosialisasi. Namun pada kenyataannya jumlah ABH semakin meningkat.

Permasalahannya adalah ada

suatu kebiasaan atau sistem yang salah dalam masyarakat.

Sehingga pembinaan kepada orang tua bukan saja kepada anak sangat diperlukan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya mengawasi prilaku anak.

Bukan hanya orang tua, namun anak juga perlu diberikan pemahaman agama secara mendalam. sebab sebagian besar ABH merupakan anak yang kurang mendapatkan pendidikan agama dengan baik. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dilakukan LPA sebagai bentuk pembinaan adalah bekerjasama dengan pondok pesantren dan telah membuat nota kesepahaman. Setidaknya ada 10 pondok pesantren yang tersebar di kabupaten/kota akan digandeng LPA sebagai tempat pembinaan agama bagi anak. Sehingga dapat membangun optimisme anak dalam menjaga diri dan berprilaku sesuai dengan nilai kepatutan. (lin)

(Suara NTB/Lin)

Kejaksaan Periksa Saksi BSPS di Kupang Mataram (Suara NTB) Sambil menunggu hasil audit kerugian negara terkait perkara dugaan korupsi Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) senilai Rp 5,3 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram terus melengkapi berkas untuk tersangka, Ruslan. Guna melengkapi berkas tersebut, Tim Kejaksaan terbang ke Kupang NTT untuk memeriksa PPK yang ditahan oleh Kejari setempat.

Tim Kejaksaan terbang ke Kupang Senin (12/10). Tim berangkat untuk memeriksa saksi, PPK proyek bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut. Pemeriksaan

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/ SMK PROVINSI NTBTAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOKTENGAH

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Siswa/siswi SMAN 4 Praya, foto bersama para nara sumber seusai mengikuti Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang Untuk Pelajar SMA/SMK Provinsi NTB, di Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan hari Selasa 13 Oktober 2015 di SMAN 4 Praya, Lombok Tengah.

RUPA-RUPA

Halaman 12

terhadap PPK yang tak disebutkan namanya tersebut untuk melengkapi berkas tersangka, Ruslan pemilik UD.Adiz selaku Supplier bahan bangunan. Tim penyidik terpaksa terbang ke Kupang, lantaran PPK dimaksud tengah ditahan oleh Kejari setempat karena tersangkut dugaan korupsi lain. Namun Rabu, Tim sudah kembali ke Mataram.

Kajari Mataram Rodiansyah, SH yang dikonfirmasi, Kamis (15/10) siang, membenarkan tim penyidik terbang ke Kupang untuk meminta keterangan. “Pemeriksaan berlangsung di gedung Kejari Kupang,” ujar Rodiansyah.

Usai melakukan pemeriksaan saksi, Rodiansyah tak menyinggung mengenai langkah Tim selanjutnya dalam penanganan perkara dimaksud. Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini Kejaksaan masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara. Proses audit masih dilakukan oleh BPKP Provinsi NTB. Proses audit tinggal dilakukan penghitungan di atas meja dan tak ada lagi kegiatan tim untuk turun ke lapangan. Terlebih pihaknya sudah menyerahkan seluruh data yang diperlukan untuk melakukan audit.

Dalam proyek senilai Rp 5,3 miliar, pihaknya sudah memiliki kesimpulan awal mengenai kerugian, yakni sebesar Rp 500 juta. Namun untuk memastikan berapa kerugiannya tentu harus menunggu hasil audit dari BPKP. Hasil audit ini juga sekaligus untuk menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, Ruslan, selaku Supplier material bangunan. (use)

(Suara NTB/ron)

DEMONSTRASI - Massa ARP saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, kemarin.

ARP Tuntut Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB yang terkenal sebagai lumbung padi justru menduduki peringkat tertinggi angka kasus gizi buruk yakni 30,5 persen dari jumlah penduduk.

Pemerintah daerah dinilai belum mampu mengeluarkan NTB dari krisis ketersediaan pangan.

Itulah antara lain isu yang diusung oleh massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pembebasan (ARP). Puluhan pemuda menggelar demonstrasi kemarin (15/10) memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada hari ini (16/10).

“NTB mengalami surplus hasil pertanian. Tapi banyak penduduk yang mengalami gizi buruk. Ini akibat dari liberalisasi pertanian,” ujar Korlap Aksi ARP, Risky, saat menyampaikan orasinya.

ARP terdiri dari sejumlah organisasi antara lain SMI, LMND, FM2S, HIMADIPMA, HMP2K, dan WMPM. ARP memandang, banyak la-

han produktif dialihfungsikan ke bidang pariwisata, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan menyempitnya lahan produktif untuk menunjang ketersediaan pangan.

Massa aksi menyampaikan orasinya di perempatan Bank Indonesia. Setelah dari sana, ARP beralih ke Kantor Dinas Pertanian Provinsi di NTB. Setelah beberapa saat menyampaikan orasinya, massa ditemui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (THP) Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. ARP mempertanyakan tentang mahalnya harga komoditi pertanian. Massa aksi juga mempertanyakan tentang NTB yang dianggap surplus pertanian, tetapi banyak kasus gizi buruk, dan tentang sulitnya mengakses hasil pertanian.

Menanggapi hal itu, Husnul Fauzi mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian THP sudah memfasilitasi para petani di setiap kabupaten dan kota, sesuai amanat peraturan perun-

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

dang-undangan.

“Mengenai kondisi harga, itu tidak bisa diproteksi, karena mengikuti mekanisme pasar.

Untuk urusan harga, harga bukan tugas kami. Dinas Pertanian punya tugas memberikan penyuluhan ke petani. Dan bisa menghasilkan surplus. Jika surplus, bisa disumbangkan ke daerah lain. “ ujar Husnul Fauzi.

Dinas Pertanian THP katanya, juga bersinergi dengan dinas terkait untuk mengatasi ketahanan pangan. Dari Dinas Pertanian, massa aksi menuju Kantor Gubernur NTB. Di sana massa aksi kembali berorasi.

Massa aksi menuntut negara bertanggungjawab terhadap pangan. Agar pangan bisa diakses oleh semua kalangan. ARP juga menuntut pemerintah memberikan teknologi dan subsidi bagi petani. Dan juga akses modal bagi petani. Serta pemerintah dituntut untuk menurunkan harga komoditas pangan dan menghentikan pengalihan fungsi lahan pertanian. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 16 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Jumat, 16 Oktober 2015

Praya (Suara NTB) Puncak perayaan hari jadi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 70 yang ditandai dengan upacara di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Lombok Tengah (Loteng) Kamis (15/10) kemarin, berlangsung khidmat. Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT.SH., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara yang dihadiri seluruh PNS lingkup Pemkab Loteng. lapisan masyarakat di daerah ini,’’ ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT.SH. Tidak kalah penting, perayaan HUT Loteng kali ini juga bisa meng-

introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat Loteng. Agar Loteng ke depan benarbenar bisa menjadi daerah yang maju. Sesuai harapan seluruh

L. Herdan, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan perayaan HUT Loteng tahun ini dari awal sampai akhir. Termasuk para sponsor pendukung lainnya. Sehingga seluruh kegiatan perayaan HUT Loteng tahun ini bisa berjalan lancar.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sam-

gugah kesadaran masyarakat akan arti penting peran serta aktif masyarakat dalam mendukung jalannya pembangunan. Karena bagaimanapun juga, pembangunan di daerah ini tidak akan bisa berjalan sukses dan lancar, tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat. ‘’Tidak akan ada artinya, program pemerintah tanpa dukungan masyarakat.’’

Terpisah Sekretaris Panitia Perayaan HUT Loteng ke 70, Drs.

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari pimpinan upacara.

Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., selaku Sekretaris Panitia Perayaan HUT Loteng ke 70.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, duduk berdampingan dengan Wagub. NTB, H.M.Amin (Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Bupati Loteng H.M. Suhaili, FT., selaku Inspektur upacara tengah membaca teks Pancasila.

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE., membaca teks Pembukaan UUD 1945.

Bendera Pataka Loteng.

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Para anggota Pramuka Loteng, membentangkan kacu sepanjang 2,5 km.

Istri Bupati Loteng, Hj. Bq Risma Suhaili (dua dari kiri) bersama para istri pejabat dan anggota Forkopimda Loteng.

Peserta upacara perayaan HUT dipimpin pemimpin upacara Bowo W. (Suara NTB/kir)

Jajaran pejabat lingkup Pemkab Loteng.

paikan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan perayaan HUT Loteng yang ke 70 ini. Tanpa dukungan berbagai pihak tersebut, kegiatan perayaan HUT Loteng tahun ini tentunya tidak akan bisa berjalan sukses,” ucapnya.

Suhaili Berhasil Bangun Loteng Kabupaten Loteng dalam lima tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati Loteng, H.M. Suhaili,FT.SH., dan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengalami perkembangan cukup pesat di segala bidang. Hal itu menandakan kalau program pembangunan di daerah sudah berjalan dengan baik. Itu semua tentunya juga tidak lepas dari peran serta dan dukungan seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Kendati mencatat keberhasilan, nyatanya masih banyak pula persoalan pembangunan di daerah ini yang butuh perhatian. Untuk itu, Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, usai upacara perayaan HUT Loteng, sinergisitas antara Pemkab Loteng dengan Pemprov NTB ke depan harus terus diperkuat. Dengan begitu, program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Loteng bisa berjalan lancar. “Kita di provinsi akan terus mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini,” katanya.

Sektor pariwisata, ungkap Amin merupakan salah satu sektor yang patut mendapat perhatian serius.

Mengingat, potensi Loteng di sektor pariwisata sangat menjanjikan.

Tinggal sekarang bagaimana kemudian, Pemkab Loteng bisa mendorong masuknya investasi di sektor tersebut. Yang dengan sendirinya akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah ini. “Sukses untuk Loteng. Dan semoga cita-cita untuk menjadi daerah yang maju bisa segera tercapai,” tutup Amin. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, duduk bersama Wagub. NTB, H.Muh.Amin, Dandim 1620/WB Praya, Letkol. Inf. Arie Trie Hedhianto, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., dan anggota Forkompinda Loteng lainnya, pada upacara perayaan HUT Loteng, di Bencingan Agung Praya.

(Suara NTB/kir)

Hadir juga pada kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si didampingi anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB. Jajaran FKPD Loteng juga tampak hadir bersama para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Tidak ketinggalan, para anggota DPRD Loteng dan ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Loteng.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, H.M. Suhaili, FT., membacakan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara. Sedangkan teks Pembukaan UUD 1945 dibacakan oleh Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT, SE. Berbeda dengan kegiatan upacara pada umumnya, upacara perayaan HUT Loteng tersebut, baik peserta maupun undangan seluruhnya menggunakan pakaian adat.

Kendati cuaca Kota Praya cukup terik, namun tidak sampai mengurangi semangat peserta upacara untuk mengikuti seluruh agenda upacara sampai selesai. Di bagian akhir, perayaan HUT Loteng ditutup dengan sejumlah lomba. Diantaranya lomba panjat pinang dengan 15 tiang, dengan berbagai jenis hadiah.

Perayaan sendiri semakin semarak dengan kehadiran marching band dari Korps Gita Praja IPDN Kampus NTB. Ribuan anggota Pramuka Loteng juga hadir dengan membentangkan kacu sepanjang 2,5 Km yang selanjutkan akan didaftarkan ke Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kegiatan membentangkan kacu terpanjang di Indonesia. ‘’Momen Hari Jadi ini kita harapkan bisa menjadi momentum untuk

Halaman Halaman 14 14

Atraksi korps Gita Praja IPDN Kampus NTB, ikut menyemarakkan upacara perayaan HUT Loteng

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 16 Oktober 2015

KPK Hitung Kerugian Negara Kasus E-KTP Dari Hal. 1 Posisi terakhir kasus ini penyidik bakal memanggil Manajer PT Hewlett-Packard (HP) Indonesia Habib Mohamad untuk diperiksa sebagai saksi.

Yuyuk juga menjelaskan, kedatangan tim ke Dukcapil Bima sekaligus memeriksa alat yang digunakan untuk mencetak E-KTP. Cek fisik alat itu untuk mendukung hasil penyidikan kasus. “Alasan tim turun bersama BPKP, sekaligus untuk cek fisik, dalam rangka menghitung kerugian negara,” pungkasnya.

Pemeriksaan Batal Sementara informasi dari Bima, tim penyidik KPK batal menyita sejumlah dokumen penting pengadaan blangko E-KTP oleh Kemendagri tahun 2011-2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota dan Kabupaten Bima.

Pasalnya, di tengah perjalanan dari Dompu menuju Bima, tim lembaga anti rasuah itu mengalami kecelakaan.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs Andi Sirajuddin M. Ap menjawab Suara NTB, Kamis kemarin.

Menurut Andi, kedatangan tim KPK tersebut untuk mengumpulkan data dan beberapa dokumen penting soal pengadaan blangko E-KTP tahun 2011 - 2013 oleh Kemendagri yang diduga bermasalah. ‘’Penyidik KPK memang sedianya datang ke Bima. Namun karena ada kecelakaan ringan dibatalkan,’’ ucap Andi.

Lebih jauh Andi menjelaskan, menyambut kedatangan penyidik KPK, pihaknya telah mengumpulkan semua camat se Kabupaten Bima. Karena memang penyidik hendak me-

minta keterangan dari seluruh camat seputar pengadaan E-KTP tersebut.

“Dari tadi pagi kami sudah kumpulkan seluruh camat, namun setelah lama menunggu ada informasi penyidik KPK kecelakaan di Dompu, dan semua camat kita pulangkan,” jelasnya.

Andi menambahkan, persoalan pengadaan blangko E-KTP itu tengah ditangani oleh KPK karena diduga bermasalah. Bahkan KPK juga tidak hanya memintai keterangan di Kabupatendan Kota Bima saja, namun semua Disdukcapil seluruh Indonesia.

“Intinya persoalan itu di pusat, kita hanya dimintai keterangan saja,” tegasnya.

Meskipun ada persoalan E-KTP yang tengah diproses. Namun Disdukcapil setempat tetap beroperasi seperti hari biasa.

“Yang jelas tidak ada masalah dengan pelayanan,” pungkasnya.

Tidak hanya di Bima, pemeriksaan peralatan cetak E-KTP ini direncanakan juga di Kabupaten Sumbawa Besar. Itu dibenarkan Kepala Didukcapil Sumbawa, Zulkarnain. Dihubungi Suara NTB via ponsel petang kemarin, Zulkarnain mengaku sudah ada pihak KPK yang menghubunginya dalam rangka pemeriksaan pengadaan E-KTP. Namun ditunggu sejak Rabu (14/10) hingga Kamis kemarin, tak ada tim KPK yang datang. ‘’Tapi sampai sekarang tidak ada tim dari KPK yang datang ke kantor kami,’’ ujarnya singkat. Pada dasarnya pihaknya siap menunggu untuk pemeriksaan maupun cek fisik alat E-KTP di kantornya. (ars/uki/arn)

Mobil KPK Kecelakaan di Dompu Dari Hal. 1 Pelaksana Harian Juru Bicara KPK Yuyuk Indriati membenarkan kecelakaan yang dialami Novel Baswedan. ‘’Benar, bahwa tim penyidik KPK mengalami kecelakaan tunggal di perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Semua tim dalam keadaan selamat,” Kata Yuyuk kepada Suara NTB, Kamis (15/10) siang. Sampai berita ini ditulis sore kemarin, Novel dkk dalam perjalanan kembali ke Jakarta.

Kasat Lantas Polres Dompu juga membenarkan ada kecelakaan mobil, terjadi sekitar pukul 02.30 Wita dini hari. Semua korban selamat.

“Mobil jatuh ke sungai dan mengalami kerusakan,” kata Kasat Lantas seraya menambahkan, kondisi mobil masih akan dicek lebih jauh. Pada saat dihubungi, mobil Innova warna hitam DR 1415 AJ yang ditumpangi tim KPK sedang dalam proses diangkat dari sungai untuk diderek menuju Polres Dompu.

Namun pihaknya belum bisa memastikan siapa saja di dalam mobil tersebut, karena masih harus memeriksa saksi khususnya sopir.

Saat tim Sat Lantas turun ke lokasi tadi pagi, hanya didapati mobil dan sopir. “Penumpangnya sudah tidak ada,” sebutnya. Dari hasil olah TKP, dipastikan kejadian itu kecelakaan tunggal, tidak ada unsur lain. Kendaraan menabrak pembatas jalan, kemudian masuk ke sungai pinggir jalan.

Penelusuran ke RSUD Dompu, didapati informasi, korban luka adalah Novel Baswedan. Datang sekitar pukul 02.45 wita dan keluar pukul 02.50 Wita. ‘’Jadi cuma lima menit korban di sini,’’ kata petugas piket berdasarkan registrasi pasien.

Disebutkan, korban Novel Baswedan mengalami luka robek di pelipis kanan atas dan harus dijahit. Ada juga benjolan di kepala. (ula/ars)

Halaman 15

73 Calon TKW Diamankan

Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia Mataram (Suara NTB) Sebanyak 73 calon TKW asal NTB dipulangkan oleh BNP2TKI. Diduga 73 orang TKW tersebut menjadi korban perdagangan manusia, selain tanpa melalui PJTKI, beberapa diantaranya masih di bawah umur dan sebagian lain tak bisa membaca dan menulis. Saat ini, Polisi tengah memburu sponsor yang melakukan perekrutan terhadap 73 orang dimaksud.

Para calon TKW ini diamankan di dua tempat di Jakarta.

Awalnya petugas gabungan mengamankan 13 orang, sementara 86 lainnya diamankan di Cijantung. Sehingga total yang diamankan dari penampungan-penampungan ilegal tersebut sebanyak 99 orang.

Dari jumlah tersebut 73 orang berasal dari NTB tepatnya Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sebagian besar diantaranya adalah wanita. “Tapi yang terbanyak yang kita amankan adalah berasal dari Provinsi NTB,” terang Kasubbid Pengamanan dan Pengawasan (Pamwas) Direktorat BNP2TKI Kombes Pol Ahmad R. Diterangkannya, bersama calon TKI dari daerah lainnya, 73 calon TKI asal Provinsi NTB ini akan diberangkatkan ke Abu Dhabi dan Malaysia. Setelah digerebek, 73 orang ini kemudian dipulangkan kembali ke Lombok pada Selasa malam. Para calon TKI ini diberangkatkanke Lombok dan tiba di Mataram sekitar

pukul 17.00 Wita. Selanjutnya, para calon TKI ini akan diserahkan ke masing-masing Polres.

“Kita berangkatkan menggunakan bus,” tutur Ahmad.

Menyusul adanya temuan calon TKW ilegal ini, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap sponsor yang memberangkatkan. Sebab, diketahui dari keterangan calon TKI, mereka tidak diberangkatkan menggunakan PJTKI melainkan direkrut dan diberangkankan oleh orang perorang.

“Kita akan memanggil orang yang merekrut untuk mencari tahu pengiriman calon TKW secara ilegal ini,” ujar Ahmad.

Kepada pelaku, akan dikenakan UU No 39 tahun 2004 tentang pernempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Begitu juga ada dugaan pemalsuan dokumen.

Hanya saja, dalam kasus ini pihaknya juga menemukan adanya indikasi perdagangan orang. Sebab indikasinya, ada dua orang calon TKI yang masih

Empati dengan Rakyat Dari Hal. 1 ungkap Kapolda di sela kunjungannya di Mapolres Lotim, Kamis (15/10).

Penegasan Kapolda itu sebagai salah satu alasan penolakan pemberian izin atas rencana jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang akan menghadirkan Band Slank pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Loteng.

Saat ini rakyat lebih membutuhkan air bersih, makanan dan kebutuhan mendasar lainnya dibanding hiburan.

Acara menghadirkan musisi pada perayaan peringatan Hari Ulang Tahun, katanya, hanya untuk hiburan sesaat.

Dana yang digunakan untuk acara tersebut lebih baik digunakan untuk memberikan rakyat air bersih. Dari dana itu akan cukup banyak bantuan air bersih yang bisa diberikan kepada masyarakat. “Rakyat sekarang ini tidak butuh hiburan, tapi butuh makan, banyak yang lapar,” ucapnya.

Ia menegaskan juga, sekarang ini menjadi test case pertama kali perayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Pihaknya khawatir acara hiburan musik bisa mengarah ke politik. ‘’Karena itu kita tidak diberikan izin,’’ imbuhnya. Kapolda berharap, hal-hal negatif yang bisa mengarah ke konflik akan dicegah semaksimal mungkin.

Secara umum kata Kapolda, kondisi keamanan di NTB

cukup kondusif. Meski di sejumlah daerah terungkap kasus kriminalitas, seperti curas curat dan lainnya. Kejadian tersebut tidak ditampik sebagai sebuah dinamika masyarakat. Keberadaan aparat kepolisian tetap antisipasi. Pencegakan dilakukan.

“Kalau terjadi cepat terungkap seperti yang dilakukan jajaran Polres Lotim,” pujinya.

Masalah yang dihadapi di NTB saat ini, lanjutnya, adalah terjadi musibah kerawanan air bersih. Kebutuhan mendasar warga itu pun menjadi atensi khusus aparat penegak hukum ini. Polda dan jjarannya memberi bantuan air bersih kepada masyarakat supaya tidak ada gejolak sosial yang berawal dari kelangkaan air. “Kita gandeng pemerintah dan swasta menghadapi kesulitan rakyat,” imbuhnya.

Kapolda NTB ini menyatakan siap semampunya bersama jajarannya untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. “Kita terlahir dari rakyat untuk rakyat dan dibayar oleh rakyat. Maka tugas kita adalah melayani rakyat,’’ pungkasnya. (rus)

di bawah umur. Sebab, sesuai aturan tidak boleh merekrut calon TKI di bawah umur. Sementara 7 lainnya diketahui tak bisa membaca dan menulis.

Apalagi, mereka akan di kirim ke negara timur tengah di mana saat ini negara-negara pengirim TKI Informal tengah mengeluarkan moratorium terhadap 21 negara di timur tengah.

Bahkan, paspor para calon TKI ini dipegang oleh sponsor.

Apalagi saat diperiksa, para calon TKI ini mengaku saat di penampungan mereka sama sekali tidak diberi pelatihan.

Setiap hari mereka hanya makan dan tidur.

Dotambahkannya, penggerebekan calon TKW ilegal ini menyusul adanya informasi dari jaringan. Di mana di lokasi penggerebekan tepatnya di Kelurahan Cijantung terdapat BKL yang kegiatannya selalu tertutup, terlebih berada di

(Suara NTB/use)

DIAMANKAN - Calon TKW yang diamankan oleh BPN2TKI tengah beristirahat setelah dilakukan pendataan dan diberikan pengarahan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). dalam gang. Kegiatan pengiriman pun selalu dilakukan malam hari sekitar pukul 22.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita. Kebetulan pesawat-pesawat yang berangkat ke timur tengah biasanya tengah malam. Berdasarkan informasi ini pihaknya melakukan penggerebekan dan menemukan para calon TKI. “Bahkan jika tidak dilakukan peggerebekan lebih awal, ada 11 orang yang akan diberangkat-

kan malam itu,” pungkasnya.

Salah seorang calon TKI, Solehatun Nurhasanah (23) yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku jika dia diberikan uang saat mendaftar. Jika gagal berangkat, uang sebesar Rp 1,5 juta tersebut harus dikembalikan.

Dia sendiri rencanannya mau berangkat ke Abu Dhabi, hanya saja sesampainya di Jakarta tidak diberi pelatihan apa-apa.

Selama 2 bulan lebih dia hanya makan dan tidur. (use)

Pilkada Kota Mataram

Satpol PP ’’Backup’’ Penertiban APK Mataram (Suara NTB) – Satpol PP hanya bertindak sebagai eksekutor di dalam tim terpadu penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada Kota Mataram 2015.

“Yang melanggar hanya Panwaslu yang paling tahu,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Chairul Anwar di Mataram, Kamis (15/10). Tim terpadu penertiban APK terdiri dari KPU Kota Mataram, Panwaslu, Dinas Pertamanan dan Satpol PP. Ia menambahkan, pelang-

garan ketentuan terkait APK di luar kewenangan Satpol PP. “Itu ranah kerja Panwaslu.

Dalam tim terpadu, Satpol PP hanya sebagai backup. Kami profesional dalam melaksanakan tugas,” tegasnya. Jika suatu waktu ditemukan pelanggaran, pihaknya siap mengeksekusi dengan melakukan pembongkaran.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, MSi., meminta pihak terkait untuk menertibkan APK. Sementara tim ter-

padu masih saling tunggu dalam melakukan penertiban.

Panwaslu masih melakukan pengamatan dan pencermatan di lapangan terkait pemasangan APK di sejumlah titik. Pihak Panwaslu belum menemukan laporan maupun temuan pelanggaran.

APK dipasang dalam bentuk baliho, spanduk dan umbul-umbul. Baliho dipasang empat buah. Umbul-umbul dan spanduk di masing-masing kecamatan dan 50 kelurahan. (why)

Visit Sunda Kecil Dari Hal. 1 Berbagai event bersama dilakukan antara Provinsi Bali, NTB dan NTT,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si di Mataram, kemarin.

Gita menjelaskan, Visit Sunda Kecil tersebut merupakan kerjasama promosi, kerjasama penyelenggaraan melalui eventevent yang dilaksanakan. Sehingga pergerakan wisatawan terjadi pada tiga kawasan tersebut. Dengan potensi yang dimi-

liki masing-masing kawasan seperti Kuta Bali, Gunung Rinjani NTB dan Pulau Komodo NTT diharapkan menggenjot kunjungan wisatawan pada daerah tersebut. ‘’Kita-kita pemasaran sama-sama berjuang, bahwa sunnatullah kita berdampingan ini saling memanfaatkan.

Selama ini kita juga merasakan bahwa arus wisatawan melalui pintu masuk Bali banyak juga yang ke daerah kita,’’ katanya.

Gita menambahkan, Visit

Sunda Kecil merupakan agenda pertama yang akan dilakukan tiga Pemda. Tiga kawasan ini sepakat untuk kerjasama dalam pengembangan sektor pariwisata. Meskipun kegiatan itu melibatkan tiga provinsi, namun masing-masing daerah menganggarkannya dalam APBD masingmasing. “Apa event di NTB, nanti dari Bali juga mempromosikannya. Penyelenggara event, promosi bersama, tapi besumber dari APBD masingmasing,”terangnya. (nas)

Rujukan Banyak, Pasien Terpaksa Dirawat di Lorong Dari Hal. 1 Dikatakan, pihaknya sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut kepindahan tersebut baik personel maupun peralatan atau alat medis. ‘’Tentu walaupun kita pindah, tidak boleh. Walaupun kita fokus persiapan pindah, kita tidak boleh mengurangi standar pelayanan kepada pasien,”ucapnya.

Dijelaskan, peralatan yang melekat dengan pasien tentu tidak akan dipindah sebelum pasien tersebut pindah ke RSUP Dasan Cermen

atau peralatannya dipindah bersamaan dengan pasiennya. “Demikian juga dengan personel juga akan kita atur.

Jadi pelayanan tak akan terganggu,’’ imbuhnya.

Dikatakan, pemindahan pelayanan rumah sakit dengan pemindahan kantor biasa sangat berbeda. Pasalnya, pemindahan pelayanan rumah sakit bukan hanya memindahkan barang atau peralatan, namun juga orang atau pasien. “Ini memindahkan orang sakit tentu harus ada teknis-teknis khusus, cara yang cermat, persiapannya matang. Tidak bisa pindah begitu

saja,”tambahnya.

Persiapan pemindahan barang-barang atau peralatan yang tak bersentuhan langsung dengan pasien sudah mulai dilakukan. Proses perpindahan secara besar-besaran mulai dilakukan pada 24 Oktober ini.

Sehingga diharapkan pada pertengahan November, operasional RSUP Dasan Cermen sudah bisa berjalan.

“Jadi diharapkan pertengahan November, saya ndak bisa memastikan tanggalnya, sudah bisa dipastikan kita operasional di sana. Jadi nanti Desember itu grand opening-nya semua

sudah di sana (RSUP Dasan Cermen). Yang di sini (RSUP lama) sudah tak ada pelayanan lagi,” tandasnya.

Mawardi menjelaskan, sidak yang dilakukan gubernur untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meskipun saat ini manajemen RSUP sedang fokus untuk persiapan pindah ke RSUP Dasan Cermen. Untuk memindahkan peralatan medis, lanjutnya tak sembarangan dilakukan. Nantinya, pemindahan peralatan medis akan dipihakketigakan. Artinya, peralatan yang dipindah tersebut diasuransikan. (nas)

RAPBD 2016, Pemprov Alokasikan Rp 300 Miliar Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 Artinya, pemda kabupaten/ kota juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam bentuk dukungan anggaran dalam APBD masing-masing. ‘’Jadi kita akan cermati, sama-sama bekerja untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM. (Anggaran) meningkatkan IPM juga naik. Ini kan fokus untuk 2016 itu. Peningkatan daya beli, peningkatan IPM, menurunkan kemiskinan, menjaga kualitas

lingkungan. Itu yang fokus. Termasuk pemberdayaan masyarakat lingkar hutan,” tandasnya.

Gambaran umum RAPBD 2016, diasumsikan seperti APBD Murni 2015 yang hampir mencapai Rp 3 triliun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih belum berani memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat. DAK akan menyesuaikan dalam RAPBD Perubahan 2016. Untuk 2016 mendatang, lanjutnya, anggaran untuk pem-

bangunan RSUP NTB Dasan Cermen sudah tak ada lagi.

Pasalnya, pembangunan RSUP Dasan Cermen sudah dituntaskan pengalokasian anggarannya pada APBD Murni dan APBD Perubahan 2015.

Dalam RAPBD 2016, asumsi pendapatan turun. Pasalnya, komponen pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memang terjadi penurunan akibat perlambatan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang

melambat berpengaruh terhadap minat masyarakat membeli kendaraan bermotor. ‘’Kalau dia, punya uang paspasan, yang dulu dia berani beli motor, sekarang kan mikir dia. Karena kebutuhan lain, biaya hidup, perlambatan ekonomi, kenaikan harga memengaruhi daya beli. Ia menunda pembelian untuk itu. Kalau dia menunda pembelian maka dua yang tidak masuk ke pajak daerah, pajak kendaraan bermotor dan pajak BBNKB,”tandasnya.(nas)

BI Khawatir Kemiskinan Dijadikan Proyek Dari Hal. 1 Apalagi jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal langsung. Perlu katanya, dilibatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja (LLK).

Masyarakat tak cukup diberikan bantuan secara gelondongan. Pola itulah yang justru menjadikan masyarakat menjadi manja. Dengan memberikan bantuan skill, kata Prijono masyarakat justru akan lebih mandiri dan dapat memanfaatkan berbagai peluang di tengah tantangan.

“Saya khawatirnya, jangan sampai kemiskinan justru menjadi profesi,” ungkap Prijono Kamis (15/10).

Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk

miskin di NTB pada Maret 2015 mencapai 823.89o orang atau 17,10 persen. Bertambah 7.260 orang atau 0,05 persen jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang mencapai 816.620 orang atau 17,05 persen.

Selama periode September 2014 – Maret 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 6.570 orang (dari 385.310 orang pada September 2014 menjadi 391.880 orang pada Maret 2015). Begitu pula di daerah perdesaan penduduk miskin bertambah dari 431.310 orang pada September 2014 menjadi 432.010 orang pada Maret 2015).

BI Kantor Perwakilan Provinsi NTB kemarin menggelar Desiminasi Kajian Ekonomi Daerah (Kekda),

menghadirkan beberapa nara sumber. Diantaranya dari Bappeda Provinsi NTB, akademisi, perbankan, dan beberapa elemen pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, beberapa hal yang mengemuka diantaranya inflasi, persoalan ekonomi, hingga persoalan kemiskinan. Di NTB persoalan hanya mengerucut pada tiga hal tersebut. Selanjutnya, berbagai masukan akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Dalam menekan inflasi, persoalan ekonomi, hingga persoalan kemiskinan menurut Prijono, yang paling penting dilakukan bagaimana program pemerintah daerah tidak jalan sendiri-sendiri. “Saya melihat program pemerintah daerah sudah bagus. Tinggal

bagaimana agar program tersebut tidak jalan sendirisendiri,‘‘ sarannya.

Persoalan kemiskinan memang menjadi persoalan di negara manapun. Termasuk turun naiknya angka kemiskinan ini dianggapnya sebagai sebuah dinamika. Apalagi dengan ditambahnya anggaran untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2016 mendatang, ia optimis angka kemiskinan dapat ditekan.

“Diseminasi ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dimana yang kira-kira masih kurang agar mendapatkan perhatian.

Bank Indonesia tetap memotret dan memberikan gambaran bagaimana kondisi regional, nasional maupun global,‘‘ katanya. (bul)

Jumat, 16 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPD RI Perwakilan NTB Perjuangkan RUU Pertembakauan Tidak Rugikan Petani Mataram (Suara NTB) Salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk prioritas dalam pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 adalah undang-undang tentang pertembakauan. Untuk itu anggota DPD RI Perwakilan NTB, Baiq Diah Ratu Ganefi, SH menegaskan, akan memperjuangkan agar RUU pertembakauan berpihak pada petani, khususnya petani tembakau di NTB. ‘’Dalam pembahasan RUU Pertembakauan, DPD RI Perwakilan NTB akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di daerah. Kita tidak ingin petani tembakau di NTB dirugikan oleh UU Pertembakaun,’ ’ujarnya di Mataram, Kamis (15/10).

Menurut Baiq Diah, ia ber-

sama tiga anggota DPD RI Perwakilan NTB lainnya dan 10 anggota DPR RI dari dapil NTB, akan berkoordinasi untuk memperjuangkan nasib petani tembakau di NTB. Sehingga petani tembakau di NTB, tidak dirugikan oleh undang-undang pertembakauan yang akan dibahas bersama

eksekutif. ‘’Saya dan tiga teman-teman di DPD RI akan memperjuangkan agar RUU pertembakauan tidak rugikan petani. Selain itu, kita juga akan minta pada 10 anggota DPR RI dari Dapil NTB. Jadi kita harapkan mereka juga turut memperjuangkan apa yang menjadi keinginan

masyarakat di daerah,’’ ujarnya.

Namun menurut Baiq Diah, segala kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk dalam RUU pertembakaun yang akan dibahas. Bahwa apa yang menjadi keinginan petani tembakau bisa saja tidak terakomodir nantinya dalam RUU Pertembakaun. Karena dalam pembahasan RUU ini merupakan sebuah proses politik. ‘’Di DPD sudah dibahas, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana di DPR RI. Di DPR RI sangat banyak kepentingan. Sehingga usulan-usulan

dari daerah bisa saja hilang dan berubah. Itu bisa terjadi karena itu merupakan proses politik,’’ terangnya.

Ditanya jika RUU Pertembakaun nantinya lepas dari penjagaan DPD RI Perwakilan NTB bersama 10 anggota DPR RI dapil NTB. Upaya apa yang akan dilakukan sehingga RUU Pertembakuan yang sedang dibahas bisa menjamin tidak merugiakn petani tembakau. ‘’Ya kita kembali pada keadaannya seperti apa nantinya. Jika RUU Pertembakaun ini lepas dari penja-

gaan kami, dan itu merugikan petani tembakau. Kita akan tempuh jalur selanjutnya untuk memperjuangkan keinginan petani, yakni melalui yudicial review,’’ ujarnya.

Sebelumnya, terkait dengan pembahasan RUU Pertembakaun dikhawatirkan akan mematikan usaha pertembakauan, khususnya di NTB. Gubernur NTB, Dr. TGH.M Zainul Majdi, menegaskan menolak jika ada regulasi yang akan mematikan usaha pertembakauan.

Menurut Zainul Majdi, reg-

ulasi yang akan dibuat oleh pemerintah pusat terkait dengan pertembakauan jangan hanya melihat dari aspek kesehatan saja. Tapi juga harus dilihat dari aspek tenaga kerja dan kemakmuran rakyat.

Sementara itu, tembakau Indonesia, khususnya NTB termasuk yang menjadi unggulan dunia. Dilihat dari sektor pendapatan, kontribusi sektor industri rokok nasional terhadap pendapatan negara setiap tahunnya mencapai Rp 276 triliun yang berasal dari cukai tembakau dan pajak rokok. (ndi)

Dua ASN RSUP NTB Kena Sanksi Penurunan Pangkat

(ant/Bali Post)

SEKJEN PARTAI NASDEM TERSANGKA - Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi (kanan) dan Indrianto Seno Adji (tengah) melakukan konferensi pers tentang penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10). KPK menetapkan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait penanganan perkara korupsi Dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUP NTB dikenakan sanksi penurunan pangkat karena tercatat tidak disiplin (indispliner). Sementara itu, satu orang ASN RSUP NTB yang tercatat indispliner selama 29 hari, dinyatakan dalam kondisi mengalami gangguan jiwa. Sehingga pihak RSUP NTB telah melaporkan ke BKD dan Diklat NTB mengenai kondisi seorang pegawai tersebut.

“Terhadap tiga pegawai yang disanksi, satu memang karena kelainan kejiwaan.

Yang memang harus dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa).

Tapi karena keluarga dan segala macam, jadi belum dibawa ke sana (RSJ). Tapi kita sudah lapor ke BKD. Dia nyanyi sendiri, ketawa sendiri bagaimana dia bisa rajin,” kata Direktur RSUP NTB, dr.

H. Mawardi Hamri, M.PPM dikonfirmasi usai inspeksi mendadak (sidak) Gubernur NTB di RSUP NTB, Kamis (15/10) kemarin.

Diketahui, selain sidak pelayanan RSUP, gubernur juga melihat tingkat kehadiran pegawai pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu. Gubernur meminta Direktur RSUP untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pegawai dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mawardi menjelaskan, satu orang pegawai RSUP yang mengalami kelainan jiwa itu tercatat tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (TK) selama 29 hari. Mawardi menjelaskan, pegawai tersebut tak pernah mengisi absensi karena kondisinya yang kurang waras.

“Sementara yang dua orang

sudah kita sanksi, penurunan pangkat. Tentu kita terus berupaya meningkatkan kedisiplinan pegawai. Tapi tentu itulah kelemahan kami mungkin dalam hal pembinaan. Tapi yang jelas itu sudah kita lakukan pembinaan. Dua orang ini adalah pegawai yang indispliner, sudah diberikan sanksi,” imbuhnya.

Dikatakan, dengan jumlah pegawai RSUP yang mencapai 1.024 orang, maka tentu membutuhkan pengawasan yang ketat dan membutuhkan personel yang banyak. Diakuinya, banyaknya pegawai memang tak lantas menjadi alasan pengawasan menjadi lemah. ‘’Dua orang pegawai yang kena sanksi penurunan pangkat ini, harusnya dia jam 7 masuk tapi jam 8 dia datang. Dia merupakan petugas adminsitratif, bukan di bagian pelayanan keduanya,’’ pungkansya. (nas)

Tahun 2018, FGD ’’Law Center’’ DPD RI Inventarisasi UU Bermasalah di Daerah Pemprov Targetkan Mataram (Suara NTB) Kerasnya pertarungan kepentingan politik dalam pembahasan peraturan daerah, telah menyebabkan peraturan daerah yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga tidak heran, banyak produk hukum di daerah menimbulkan konflik di kemudian hari.

Itulah permasalahan yang

diangkat dalam Focus Group Discusion (FGD) Law Center DPD RI di Universitas 45 Mataram, Kamis (15/10).

FGD yang difasilitasi oleh anggota DPD RI Perwakilan NTB, Baiq Diah Ratu Ganefi, SH bekerjasama dengan Universitas 45 Mataram. Menghadirkan pembicara masing-masing mewakili unsur pemerintah daerah oleh Kepala Biro Hukum Setda NTB,

H. Rusman, SH. MH. Dari unsur akademisi, Dr. H. Kharuddin, SH. MH dan Dr. Hamdani Ar. Menurut akademisi Fakultas Hukum Unram, Kharuddin, suatu produk hukum tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan. Sehingga kadang substansi produk hukum yang dihasilkan tidak mengakomodir unsur sosiologisnya. Sehingga, menyebabkan produk hukum tersebut setelah ditetapkan atau disahkan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu, kata Dosen Fakultas Hukum ini, salah satu upaya untuk menghindari agar peraturan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan tidak bertentangan dengan masyarakat, terlebih dahulu harus melewati proses kajian naskah akademik. Jika tidak, maka norma hukum tersebut akan menjadi liar, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. ‘’Setelah melalui kajian akademik, naskah akademik suatu rancangan peraturan, harus dikembalikan lagi pada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Apakah sudah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat atau tidak,’’ ujarnya.

Dengan begitu kata Kharuddin, maka peraturan hukum tersebut dapat efektif dijalankan, tanpa ada persoalan di kemudian hari

baik secara yuridis normatifnya, maupun secara sosiologisnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH. MH mengatakan, pihaknya hanya menjalankan produk hukum yang sudah disahkan untuk berlaku. Karena bagaimanapun, peraturan tersebut dibuat karena dianggap penting dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jikapun ada masyarakat yang tidak puas dengan suatu peraturan, maka ada mekanismenya untuk melakukan keberatan, yakni dengan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, agar suatu produk hukum sebelum menjadi konflik di masyarakat, Baiq Diah Ratu Ganefi, berkomitmen untuk memperjuangkan suatu rancangan undang-undang yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Untuk itu lanjut Baiq Diah, dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 ini, DPD RI turun untuk menginvetarisasi undang-undang yang bermasalah, kemudian akan dibawa untuk diperjuangkan di tingkat pusat. (ndi/*)

(Suara NTB/Why)

FGD - Anggota DPD RI Perwakilan NTB, Baiq Diah Ratu Ganefi dalam FGD Law Center DPD RI ‘’Inventarisasi UU yang Bermasalah di Daerah” di Universitas 45 Mataram.

Cakupan Air Bersih 84,7 Persen

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan cakupan air bersih bagi masyarakat di daerah ini sampai dengan tahun 2018 sebesar 84,7 persen. Masing-masing untuk cakupan air bersih di perkotaan sebesar 87,58 persen dan perdesaan sebesar 81,87 persen. Untuk mencapainya, Pemprov mengajukan Raperda tentang pemerataan akses air bersih yang saat ini sedang dibahas di tingkat panitia khusus (Pansus) DPRD NTB. Hal tersebut dikatakan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Tujuan dibentuknya Raperda pemerataan akses air bersih adalah menjadi pedoman dasar dan landasan bagi Pemprov NTB bersama legislatif dan pemangku amanah lainnya, dalam upaya memberikan jaminan hak-hak masyarakat, dalam rangka penyediaan dan pelayanan air bersih secara merata.

“Dalam upaya meningkatkan pemerataan akses air bersih terutama kepada masyarakat yang mengalami krisis air, Pemprov NTB telah menjadikan gerakan air bersih menjadi salah satu program prioritas dalam pemba-

ngunan daerah,” ujar Sekda.

Disebutkan, untuk percepatan capaian cakupan air bersih perdesaan sebesar 81,87 persen dan air bersih perkotaan 87,58 persen sesuai target RPJMD tahun 2013-2018. Bahkan diikhtiarkan akses universal air bersih 100 persen, sebagaimana halnya juga target RPJMN 2015-2019. Untuk mewujudkan hal itu, kata Sekda, telah dirumuskan dalam Raperda ini meliputi pengembangan sistem penyediaan air bersih melalui sistem pipanisasi, pembangunan sumur bor, pembangunan tempat penampungan air bersih dalam jumlah yang memadai, dan penambahan pengadaan mobil tangki khusus yang beroperasi memasok kebutuhan air bersih di daerah terpencil yang sering mengalami kekeringan dan/atau krisis air.

Ditambahkan, melalui Raperda ini juga dihajatkan pembangunan sistem jaringan air bersih/air minum dan pengembangan kelembagaan badan pengelolaan sistem penyediaan air bersih/air minum di daerah. Melalui kerjasama dengan lembaga non pemerintah atau badan usaha lainnya.

“Selain itu, akan dilakukan pengembangan teknologi pemerataan akses air bersih. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik dan non fisik dalam melaksanakan penyediaan air bersih/ air minum kepada masyarakat,” imbuhnya.

Terkait dengan kondisi sumber daya air yang dimiliki saat ini, Nur mengatakan berdasarkan hasil perhitungan, secara umum kondisi neraca air pada wilayah sungai Pulau Lombok dan wilayah sungai Pulau Sumbawa dalam kondisi surplus. Terhadap tanggung jawab perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah dalam penyediaan pengaturan dan pengelolaan air bersih, khususnya dalam melayani seluruh lapisan masyarakat, Nur mengatakan otoritas lokal berkewajiban dan memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pelayanan publik dalam penyediaan air bersih yang berkualitas. Dengan harga yang terjangkau, menciptakan kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air bersih. (nas)