HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB
SABTU, 16 NOVEMBER 2013
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 209 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Soal Akuntan Publik dan Tim Appraisal
Sekretaris DPRD Kota Mataram Siap Fasilitasi Dewan Pertama, tenaga ahli dan kedua tim ahli. Tenaga ahli, menurut Aria, memfasilitasi sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Mataram. Dimana masing-masing fraksi menggunakan satu tenaga ahli. ‘’Sesuai aturan, mereka dibayar Rp 2 juta per orang per kegiatan,’’ sebutnya. Sementara itu, tim ahli ditentukan oleh pimpinan Dewan. Tim ini biasanya membantu Dewan dalam mengkaji sebuah raperda. Selama ini, sambungnya, tim ahli ini berasal dari kalangan akademisi. Bersambung ke hal 5
Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek yang dianggarkan melalui APBD NTB 2013 kini sedang dikebut pelaksanaannya karena realisasi pelaksanaannya yang melenceng dari target semula. Ketua Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/11) kemarin mengakui bahwa sejumlah SKPD yang menjadi mitra kerjanya kini memang mulai memacu pelaksanaan proyek yang mereka kerjakan. ‘’Terakhir kemarin masih sekitar 70
persen rata – rata. Makanya dikebut sekarang,” ujar politisi Partai Hanura ini. Menurut Suharto, sejumlah proyek di SKPD yang menjadi mitra kerja mereka memang ada yang sudah melampaui 70 persen realisasinya. Namun, se- bagian lagi justru realisasinya jauh dari angka tersebut. SKPD – SKPD tersebut, menurut Suharto kini harus berpacu dengan waktu sebelum akhir tahun anggaran ini terlampaui. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/aan)
DIKEBUT - Empat buah menara bangunan IC terlihat megah. Proyek IC saat ini sedang dikebut pengerjaannya. Selain proyek ini, rekanan di sejumlah proyek lain juga kini tengah berkejaran dengan waktu menjelang akhir tahun.
Fantacy (PCF). Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (15/11) kemarin menyampaikan kesiapannya mendukung kegiatan DPRD Kota Mataram, termasuk soal keinginan Komisi II DPRD Kota Mataram menggunakan jasa akuntan publik dan tim appraisal. Memang, katanya, selama ini yang sedang berlangsung sesuai peraturan pemerintah, menyangkut ahli, Sekretariat DPRD Kota Mataram telah meyiapkan dua ahli.
(Suara NTB/fit)
C.01.08.13
Mataram (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kota Mataram menunjukkan kesigapannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kesigapan ini terlihat dari kesiapan Setwan mendukung segala bentuk kegiatan kedewanan 35 anggota DPRD Kota Mataram. Salah satunya, Setwan siap memfasilitasi Komisi II DPRD Kota Mataram yang membutuhkan bantuan akuntan publik dan tim appraisal dalam menghitung royalti Mataram Mall berikut nilai aset tanah Pemkot Mataram yang digunakan PT. Pasifik Cilinaya
TO K O H
Kasus Penjualan Aset
Menuju Geopark Dunia
Mataram (Suara NTB) Setelah eksekutif, giliran pejabat legislatif Lombok Barat (Lobar) diperiksa Kejaksaan Negeri Mataram, masih terkait dugaan penjualan secara ilegal rumah Dinas Sosial, di Jalan Ciamis BTN Taman Indah Mataram. Pemeriksaan dilakukan terhadap Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hamroni. Diinformasikan, pemeriksaan terhadap Hamroni, terkait kapasitasnya sebagai Ketua Komisi yang terlibat dalam Pansus yang mem-
bahas masalah aset Lobar. Kejaksaan mengarahkan pertanyaan seputar mekanisme penjualan aset. Khusus terhadap rumah dinas tersebut,
penyidik menanyakan sejauhmana pengetahuan Hamroni soal tindakan oknum pejabat eksekutif yang menjual rumah dimaksud senilai Rp 300 juta. Kasi Intel Kejari Mataram Mawardi, SH membenarkan pemeriksaan terhadap Hamroni. Selain Hamroni, dua anggota lainnya H. Misrun dan M. Sabirin, juga sudah dimintai keterangan dalam waktu hampir bersamaan. “Hamro-
akan melengkapi keterangan saksi lainnya dari pejabat eksekutif. Dimana, sebelumnya sudah dimintai keterangan Sekda Lobar Drs.H.M Uzair, yang bertindak sebagai tim appraisal atau penaksir harga bersama Asisten I, M.S Udin. Bersambung ke hal 5
ni kami perlukan keterangannya, sejaumana dia tahu tentang penjualan aset itu. Apakah sudah pernah dibahas dalam pansus atau tidak,” kata Mawardi kepada Suara NTB, Jumat (15/11) kemarin. Keterangan Hamroni dan dua anggota Komisi I lainnya terlibat dalam pansus,
Kisah TKI yang Dideportasi dari Arab Saudi (1)
Dijemur di Tarhil, Lolos dari Penjara Bawah Tanah Ultimatum dari Abdullah bin Abdulazis, Raja Arab Saudi, mengubah kehidupan ribuan TKI. Mereka yang sudah merasakan nyaman bekerja di berbagai sektor – meski berstatus ilegal – harus rela angkat kaki dari negeri penghasil minyak itu, kembali ke tanah air. Tak terkecuali dialami TKI asal Lombok. Mereka harus segera eksodus, jika tidak penjara bawah tanah ancamannya.
RANGKUL - Rosmin Widi korban deportasi TKI dari Arab Saudi, dirangkul anaknya, Nata, melepas kerinduan di kediaman mereka, Desa Batujai , Loteng.
LEBIH dari disambar petir. Sekujur tubuh Rosmin Widi (35) tiba tiba lemas. Ketakutan, panik, bercampur baur, setelah ultimatum raja itu keluar Sabtu (9/11) lalu.
Majikannya ikut ketakutan. Tapi tidak ada pilihan lain, ia harus segera keluar, tidak hanya dari rumahnya, tapi juga negara syeikh itu. “Saya cepat cepat ambil koper, tidak
(Suara NTB/ars)
ada baju, kecuali yang dibadan. Pamit sama majikan,” kata Rosmin mengungkapkan kepanikannya saat itu, ditemui di kediamannya, Bersambung ke hal 5
C.03.08.13
TGH. M. Zainul Majdi
Kejaksaan Periksa Ketua Komisi I DPRD Lobar (Suara NTB/dok)
SETELAH ditetapkan menjadi geopark nasional, Pemprov NTB mengupayakan Rinjani menjadi geopark dunia pada 2015 mendatang. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta tim yang ada di provinsi untuk memverifikasi kekurangan-kekurangan persyaratan Rinjani sebagai geopark dunia. Bersambung ke hal 5