Snt16122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 16 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/aan)

GUBUK DI TENGAH SAWAH – Dua anak kecil bermain dekat gubuk di tengah sawah di daerah Rembiga, Mataram, Selasa (15/12). Di areal persawahan tersebut kini mulai tumbuh bangunan-bangunan modern yang menandakan arah pembangunan ekonomi di Kota Mataram.

Penyidik Cek Fisik Proyek PJU Lobar Mataram (Suara NTB) Pencabutan laporan dugaan penyimpangan pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya (TS) di Lombok Barat, tak mempengaruhi proses hukum di Kejati NTB. Penanganan perkara itu jalan terus, bahkan penyidik sudah melakukan cek fisik.

Beberapa waktu lalu, secara random, tim turun mengecek ruas jalan yang sudah dipasangi 220 PJU-TS. Butuh waktu sekitar empat hari sampai tuntas seluruhnya. ‘’Sudah kita lakukan cek fisik. Sudah semua,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (15/12) melalui tim penyidik Pidsus yang

TO K O H

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Tuntas Tepat Waktu

dicek penyidik selama empat hari itu,’’ ulas Sutapa.

Dari hasil pemeriksaan lapangan itu, jumlah tiang cocok dengan materi laporan pelapor, yakni 220 unit.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dalam ajang penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2015, NTB tak mampu mempertahankan peringkat pertama nasional yang diraih tahun sebelumnya. Tahun ini, peringkat NTB dalam ajang penghargaan keterbukaan informasi publik melorot ke posisi empat nasional.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M. STr yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/12) kemarin. “Untuk keterbukaan informasi publik kita dapat peringkat empat nasional. Alhamdulillah kerja keras semua pihak, semua jajaran.

Karena PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ini kolektif, artinya kerja bareng semua SKPD,” kata Agung.

Tahun 2014, NTB meraih peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik.

Provinsi Aceh berhasil meraih peringkat pertama tahun ini.

Kemudian disusul Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Meskipun hanya meraih peringkat empat nasional, kata Agung, prestasi NTB dalam keterbukaan informasi publik cukup bagus. ‘’Iya tahun 2014 kita peringkat pertama. Ndak mungkin pertama terus. Karena ternyata provinsi lain juga cukup luar biasa. Semua samasama berbuat, sama-sama

berusaha untuk terbaik. Setiap tahun beda fokus penekanannya. Dari semua indikator penilaian kita cukup bagus. Tapi ada hal yang lebih dari daerah yang lain,’’ ujarnya.

Agung menjelaskan, jika tahun sebelumnya hanya lima indikator yang dinilai oleh tim dari pusat. Tetapi tahun ini, ada tujuh indikator yang menjadi penilaian. Untuk tahun 2016, kata Agung, pihaknya akan meningkatkan kinerja lebih menggigit lagi dari semua aspek. ‘’Baik tenaga, kelengkapan dokumen, peningkatan pelayanan. Semua kita tingkatkan kita evaluasi terus cermati terus untuk bisa memperoleh peringkat yang pernah kita raih tahun 2014,’’ tandasnya.(nas)

(Suara NTB/dok)

Tersangka Sakit

Kasus SPAM KLU Batal Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Rencana tim penyidik Pidsus Kejati NTB menuntaskan kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dituntaskan Desember ini, terpaksa diurungkan. Alasannya penyidik tidak bisa melimpahkan tahap dua ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena BES, tersangka tunggal dalam kasus ini dalam keadaan sakit parah. ‘’Kami mendapat surat keterangan tersangka ini sakit ginjal,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH berdasarkan informasi dari tim penyidik kasus ini, Thailani Moeshad, SH, Selasa (15/12). Dalam keterangan sakitnya itu, tersangka mendapat penanganan serius dengan operasi.

Berdasarkan agenda, seharusnya tersangka hadir memenuhi panggilan Kamis (10/12) lalu untuk dilimpahkan berkasnya ke JPU sekaligus tersangka.

Bersambung ke hal 15

Peningkatan Anggaran Pengentasan Kemiskinan

Bermanfaat Jika Benar-benar Tepat Sasaran (Suara NTB/dok)

PULUHAN proyek bangun baru Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Lombok Timur (Lotim) terancam tak tuntas sesuai dengan batas kontrak pada 20 Desember mendatang. Sehingga, Dinas PU NTB bakal memberikan sanksi berupa pengenaan denda kepada kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. ‘’Yang melewati kontrak iya kita denda. Ada yang kita denda di Lotim itu.

Denda kita terapkan, tapi pekerjaan harus selesai, Bersambung ke hal 15 Ahmad Mackhul

Made Sutapa

Keterbukaan Informasi Publik, Peringkat NTB Melorot

Regulasi Pilkada Perlu Dievaluasi WAKIL Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad mengutarakan bahwa DPD perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2015, terutama yang berkaitan dengan dengan perubahan arah regulasi atau sistem Pilkada.

Bersambung ke hal 15 Farouk Muhammad

menangani kasus ini.

Terakhir yang diperiksa dua tiang di Gunung Sasak, Giri Menang. Sebelumnya secara bertahap dicek wilayah utara Lombok Barat, termasuk daerah bagian selatan, Kecamatan Labuapi, hingga ke wilayah Sekotong. ‘’Total ada 220 titik tiang PJU yang sudah

’’

Total ada 220 titik tiang PJU yang sudah dicek penyidik selama empat hari.

Mataram (Suara NTB) Kebijakan Pemprov NTB yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 804 miliar untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2016 dinilai cukup bagus.

Namun alokasi anggaran yang begitu besar menjadi percuma jika pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut lemah.

Sehingga, Pemprov perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya program penanggulangan kemiskinan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Hal tersebut dikatakan Pemerhati Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/12) siang kemarin. “Kita menyarankan pengentasan kemiskinan itu diarahkan ke program yang ber-

kelanjutan. Artinya, pengentasan kemiskinan selama ini lebih banyak ke hal yang sifatnya konsumtif. Kemudian perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program yang ada,”ujarnya.

Menurutnya, berapapun anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tidak akan ada apa-apanya jika sifanya konsumtif. Untuk itu, dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 804 miliar tahun 2016 diharapkan program-program yang dilaksanakan lebih banyak bersifat pemberdayaan kepada masyarakat, bukan yang sifatnya konsumtif.

Kemudian, pengawasan yang ketat terhadap program dan kegiatan yang dilakukan SKPD dalam upaya pengentasan kemiskinan harus ketat. Dalam arti, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap dana-dana yang telah digelontorkan ke ma-

(Suara NTB/ist)

Ahyar Fadli syarakat. ‘’Apakah dana-dana bergulir yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan itu jalan apa tidak. Apakah tepat sasaran atau tidak. Faktanya, ada beberapa kasus, dana-dana kemiskinan itu ada yang tidak tepat sasaran,”ucapnya.

Selain itu, kata Dosen IAIN Mataram ini, data orang miskin harus benar-benar riil. Se-

hingga, pengentasan kemiskinan menyasar orang-orang yang tepat untuk dientaskan.

Jangan sampai pemberian program maupun kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan ini tidak tepat sasaran.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, lanjutnya, memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Misalnya, jika ada program bantuan pemerintah maka banyak masyarakat yang akan mengaku miskin. Menurutnya, mentalitas masyarakat juga perlu diubah supaya jangan mengaku miskin ketika ada program bantuan pemerintah. ‘’Persoalannya juga, mentalitas masyarakat kita yang penting dapat bantuan pemerintah, bisa membuat surat miskin di desanya. Ini kan problem mentalitas. Sehingga sampai kapanpun angka kemiskinan ini tak akan pernah turun jika seperti

ini. Perlu perubahan mindset terutama kemiskinan kultural,” imbuhnya.

Ahyar menyebutkan ada dua jenis kemiskinan yang ada di masyarakat, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural dapat diturunkan dengan intervensi berbagai program bantaun dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin tersebut.

Dalam pengentasan kemiskinan struktural inilah membutuhkan data-data yang riil. ‘’Yang berat itu kemiskinan kultural. Kalau dalam pengentasan kemiskinan strukural, kalau jelas programnya, jika nanti para pejabat melenceng dari pedoman yang ada ditindak saja. Yang lebih sulit itu kemiskinan kultural, ini kaitannya dengan mindset, budaya yang memang butuh waktu lama mengentaskan mereka,’’tandasnya. (nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Kembali Dianggarkan PEMERINTAH Pusat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, telah melaksanakan program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Sejumlah rumah, MCK serta infrastruktur lainnya menjadi intervensi pemerintah pusat.

Lurah Bertais, Lalu Mukhsan menyampaikan, program penataan lingkun(Suara NTB/dok) gan pemukiman berbasis Lalu Mukhsan komunitas di tahun 2015 sudah berjalan. Dengan perbaikan sejumlah infrastruktur tersebut, tapi masih membutuhkan anggaran sehingga Pemkot Mataram menganggarakan kembali di tahun 2016. “Buk Wali sudah mengunjungi dan tahun 2016 kembali dianggarkan,” kata Mukhsan dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (15/12).

Bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Bappeda ini, infrastruktur diperbaiki yakni rumah kumuh, MCK, drainase, tempat ibadah dan lain sebagainya. Dia tak mengetahui berapa jumlah rumah kumuh diperbaiki, namun anggaran kurang lebih Rp 1 miliar itu, dikerjakan kelompok swadaya masyarakat. Dan kebutuhan bahan tetap dikontrol oleh Badan Kesejahtraan Masyarakat (BKM) Kelurahan.”Jumlahnya sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Program ini berdampak positif, masyarakat sudah menyadari menjaga kebersihan serta memanfaatkan sarana dan prasarana. Kalaupun seandainya terjadi banjir, masyarakat dengan sendirinya mengantisipasi. Disisi lain, program PPLBK ini juga memiliki kendala. Dimana, sebagian masyarakat ada yang tidak menyadari tujuan dan manfaat program tersebut.

“Ada saja kendalanya di semua program pemerintah. Ada yang mendukung dan tidak tujuan program,” pungkasnya.

Harapannya, infrastruktur telah diperbaiki masyarakat memelihara dan menjaga. Disamping itu, masyarakat harus sadar betul program diturunkan pemerintah sangat penting. (cem)

Permudah Perizinan PELAYANAN perizinan menjadi salah satu atensi DPRD Kota Mataram. Tahun 2016 mendatang, kata anggota Pansus Perizinan DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta, BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram diminta untuk mempermudah perizinan di Kota Mataram. ‘’Kepala BPMP2T Kota Mataram kita tekankan untuk mempermudah perizinan apapun bentuknya,’’ ujar Gde Sudiarta kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (15/12).

Pansus perizinan DPRD (Suara NTB/dok) Kota Mataram, katanya, akan I Gde Sudiarta mengkaji isi Perda perizinan terdahulu tentang HO (izin gangguan). Dalam kurun waktu pengkajian tersebut, Dewan dalam hal ini Pansus perizinan membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat.

Ia mengimbau kepada Pemkot Mataram bahwa perizinan jangan hanya berorientasi pada keuntungan atau PAD (pendapatan asli daerah) semata. ‘’Itu jelas akan menyengsarakan rakyat,’’ cetusnya. Padahal, hajat perzininan itu ingin mensejahterakan masyarakat. ‘’Pemerintah jangan menjerat rakyat dengan PAD. Justru Perda harus memberi kelonggaran bahkan memfasilitasi masyarakat untuk pelayanan yang mudah,’’ pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini mencontohkan ada bangunan yang dibangun sejak tahun 1992. Setelah Perda diterbitkan, jadilah bangunan itu tidak memiliki izin. Setelah bangunan itu tidak memiliki izin, bangunan itu dijadikan tempat usaha yang bakal mendatangkan PAD bagi Kota Mataram.

Sehingga aturannya tidak sesuai dengan Perda yang baru. ‘’Sehingga ini terganjal. Makanya kita ingin carikan solusi yang terbaik,’’ tambah politisi Gerindra ini. Meskipun ada beberapa masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan perizinan di BPMP2T bukan berarti hal itu menggambarkan kinerja BPMP2T Kota Mataram. Apalagi, badan yang dipimpin Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ini merupakan SKPD baru setelah naik tingkatan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Karenanya, kalau masih ada kekurangan dalam hal pelayanan, Gde Sudiarta meminta kepada masyarakat untuk memakluminya. ‘’Kami tidak ingin menyalahkan pihak manapun.

Mari kita mengubah sikap sehingga bisa memberi kemudahan kepada masyarakat,’’ terangnya. Ia tidak menyangkal bahwa dirinya juga sering menerima aduan dari masyarakat terkait pelayanan perizinan.

Karenanya, ke depan, BPMP2T juga diharapkan menyediakan layanan pengaduan yang tentunya ditindaklanjuti secepatnya. (fit)

Retribusi Parkir Terancam Gagal Capai Target Mataram (Suara NTB) – Retribusi parkir Kota Mataram terancam gagal mencapai target yang telah ditentukan. Pemkot Mataram menargetkan retribusi parkir tahun 2015 sebesar Rp 1,5 miliar. Namun hingga saat ini baru terkumpul Rp 1,3 miliar. Meski demikian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram optimis target akan terpenuhi hingga akhir Desember mendatang.

“Capaian kita sudah 90 persen lebih. Sudah Rp 1,3 miliar, sisanya akan kita usahakan hingga akhir Desember ini,” kata Kepala Dishubkominfo Kota Mataram Khalid kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/12) kemarin.

Meski demikian Khalid mengaku belum melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab masih ada beberapa yang belum terselesaikan. Namun pihaknya sudah memberikan laporan kepada Pemkot bahwa capaian hingga awal Desember sudah mencapai 90 persen.

“Saya belum evaluasi lagi. Itu sudah saya laporkan dua minggu yang lalu,” ungkapnya.

Belum tercapainya target itu

karena banyak kendala yang dihadapi. Retribusi yang ditargetkan khusus parkir limpahan, yakni parkir di pinggir jalan bangunan. Itu di luar ketentuan Dispenda Kota Mataram. Misalnya parkir di belakang Mataram Mall yang biasa digunakan pengendendara apabila parkir di dalam gedung mall sudah penuh.

Sebaliknya, jika tidak ada limpahan parkir seperti di Lombok Epicentrum Mall, maka tidak menjadi kewenangan Dishubkominfo. “Seperti di Mataram Mall parkirannya melimpah keluar. Limpahannya ini yang menjadi ranah retribusi bagi Dishub. Kalau di dalam diatur oleh Dispenda,” kata Khalid.

Tahun depan target retribu-

(Suara NTB/lin)

PARKIR – Suasana parkir di salah satu ruko di Jalan Langko Kecamatan Selaparang, kemarin. si akan naik menjadi Rp 1,7 miliar. Hal ini melihat banyaknya potensi baru untuk menerima retribusi parkir di Kota

Mataram. Banyak bangunan ruko yang baru dibuka. Diantaranya, di Jempong, Ampenan, Loang Baloq, dan beberapa

tempat lainnya. Khalid mengatakan akan memaksimalkan potensi tersebut agar retribusi semakin meningkat. (lin)

Pelayanan BPMP2T DID Rp 42,6 Miliar Diprioritaskan Masih Dikeluhkan untuk Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Pelayanan BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram masih dikeluhkan masyarakat. Mulai dari prosedur yang terkesan berbelit-belit hingga pelayanan yang terkesan lamban. Namun tudingan yang terungkap dalam rapat Pansus Perizinan DPRD Kota Mataram, dibantah Kepala Bidang Perizinan BPMP2T Kota Mataram, Bambang Juni Wartono.

Ia membantah BPMP2T lamban dalam memberikan pelayanan. ‘’Terkait pelayanan itu hanya masalah administratif saja,’’ akunya menjawab Suara NTB. Sebab, sebelum menerbitkan izin, tentu ada prosedur yang harus ditempuh. ‘’Kita harus cek dulu kelengkapan administratifnya,’’ imbuh Bambang.

Pihaknya juga tidak ingin menyalahi prosedur dalam menerbitkan izin. Namun demikian, sambung Bambang, BPMT2T sepakat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam bidang perizinan. Ia mencontohkan untuk pengajuan izin yang sifatnya perpanjangan, mestinya tidak dibebankan persyaratan layaknya mengajukan permohonan izin baru. ‘’Ke depan, yang seperti ini mungkin tidak perlu dari nol persyaratannya. Ya cukup melampirkan surat pernyataan bahwa tidak ada yang berubah dari data-data yang terdahulu,’’ terang Bambang. Terkait waktu penyelesaian, BPMP2T sudah menetapkan standar waktu untuk masing-masing jenis perizinan.

Bahkan, lanjutnya, manakala ada persoalan yang ditemui, pihaknya mengkomunikasikan hal itu dengan pemohon. Baik melalui telepon maupun pesan singkat. Bahkan, BPMP2T, aku Bambang, telah membuka layanan pengaduan di website BPMP2T Kota Mataram. Di sana juga ada tracking perizinan untuk mengetahui sejauh mana perizinan itu diproses. ‘’Tinggal masukan nomor berkas dan nama pemohon, itu bisa ketahuan, berkasnya sudah sampai mana,’’ ujarnya. Bambang mengklaim bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan BPMP2T dalam memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat. ‘’Untuk sistem pelayanan online ini sudah siap dan segera dilaunching. Kemarin sudah dilakukan launching bagian back office maupun front office,’’ imbuhnya.

Dengan sistem pelayanan online, masyarakat pemohon cukup satu kali dating ke Kantor BPMP2T Kota Mataram. Sementara itu, persyaratan cukup di upload dari rumah.

Disamping itu, BPMP2T tetap menyediakan layanan offline mengingat tidak semua masyarakat melek teknologi. (fit)

Rancang Perda Lahan Abadi

Pemkot Diminta Inventarisir Lahan Potensial Mataram (Suara NTB) Rencana penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Abadi di Kota Mataram telah diwacanakan sejak tahun lalu.

Setelah mandeg selama beberapa bulan, draft Raperda yang telah dikaji akademisi Universitas Mataram (Unram) dibahas dalam rapat bersama SKPD terkait, Senin (14/12).

Dalam rapat tersebut akademisi menyampaikan hasil kajiannnya, dan salah satunya adalah meminta Pemkot Mataram menginventarisir lahan-lahan potensial di Kota Mataram yang akan dijadikan lahan abadi.

“Kami disuruh menginventarisir lahan-lahan yang berpotensi dijadikan lahan abadi untuk lima sampai 10 tahun ke depan. Ini saran dari akademisi Unram,” terang Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli kepada Suara NTB, Senin (14/12).

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi akademisi tersebut, Dinas PKP akan mengumpulkan para kelompok

Halaman 2

tani yang ada di Kota Mataram. Pengumpulan kelompok tani ini utnuk mengetahui berapa dari mereka yang masih memiliki lahan karena diketahui banyak petani di Mataram hanya petani garapan yang menyewa lahan dari orang lain.

“Nanti akan kami tanyakan yang punya lahan berapa orang, penggarap berapa orang. Berapa lahan yang bisa kita beri perhatian untuk diperhatikan,” ujarnya.

Mutawalli memastikan petani akan menyetujui langkah pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian karena itu sebagai mata pencaharian utama mereka. Namun ia memastikan bahwa para pengembang yang banyak menguasai tanah di Mataram tidak akan mau mempertahankan lahannya karena mereka membeli tanah untuk membangun perumahan, ruko, dan lainnya. Namun ke depan pihaknya juga akan berupaya bertemu dengan para pengembang untuk membahas persoalan ini.

“Step by step dulu. Setelah kami kumpulkan petani, akan kami coba undang para pengembang,” ujarnya.

Meskipun nantinya pengembang menolak mempertahankan lahannya, pemerintah disampaikan Mutawalli harus membuat sebuah aturan untuk kepentingan umum, kepentingan lingkungan, dan lainnya. “Kita harus buat regulasi,” cetusnya. Namun harus dirumuskan dulu dimana saja lahan-lahan potensial ini dan berapa luasnya serta pemiliknya. Semua SKPD juga sepakat terhadap hal ini hanya saja perlu kejelasan mengenai data lahan potensial tersebut. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendapat dana insentif daerah (DID) Rp 42,6 miliar dari pemerintah pusat. DID ini akan diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, Kota Mataram masuk dalam lima daerah mendapatkan dana insentif daerah.

Penghargaan didapatkan, karena Pemkot Mataram mendapat gelar wajar tanpa pengeculian (WTP), kinerja ekonomi dan sosial bagus, IPM dan perekonomian tinggi, mampu menekan inflasi,

penurunan pengangguran, drop out sekolah rendah serta penurunan angka kematian bayi dan ibu rendah. Ditambahkan, insentif Rp 42,6 miliar itu difokuskan 20 persen anggaran untuk biaya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Penghargaan diberikan di istana negara. Berupa uang dana insentif daerah Rp 42,6 miliar,” sebut Yance dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (15/12).

Dikatakan Yance, dana DID oleh Pemerintah Pusat akan dinaikkan dua kali lipat.

Namun, pemerintah daerah harus bisa mempertahankan WTP. Tantangan memperoleh WTP di Kota Mataram san-

gat berat. Sebab, sistem keuangan menggunakan accrual basic, sedangkan selama ini Kota Mataram masih menggunakan cash basic. “Bukan saja BPKAD, semua SKPD harus bekerja keras,” pungkasnya.

Sedangkan, pengelolaan aset sendiri tidak jadi masalah dan secara aturan terinventaris. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku, pihaknya tidak mendapatkan bantuan infrastruktur dari dana intensif Rp 42,6 miliar tersebut. Anggaran itu diperuntukan untuk pendidikan dan kesehatan (cem)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/ist)

KERAMBA - Tampak beberapa keramba apung milik warga pinggir Bendungan Pandanduri. BWS tidak memberikan toleransi atas budidaya ikan air tawar dengan sistem keramba, yang dikhawatirkan akan antara lain menimbulkan sedimentasi.

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB akan mempertimbangkan memberikan bantuan keramba ikan permanen di bendungan Pandanduri, Lombok Timur. Menyusul adanya permintaan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I untuk mensterilkan bendungan terbesar di NTB itu dari keramba.

Sebelumnya, dua legislator di Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin dan Hj. Isvie Rupaeda mendistribusikan sebanyak 50.000 bibit ikan jenis Nila Anjani kepada para pemilik keramba di Pandanduri dan Embung Raja.

Sebanyak 28 kelompok pembudidaya ikan keramba air tawar menerima langsung bantuan dana aspiasi yang dititipkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan itu. Dua legislator menyalukan benih ikan tersebut setelah adanya permintaan dari kelompok masyarakat setempat.

“Kami tidak tahu kalau sebenarnya itu tidak boleh. Kami hanya ingin memberikan dukungan kepada masyarakat karena melihat manfaatnya secara ekonomis,” kata H. Burhan, legislator Partai Bulan Bintang Dapil IV NTB, untuk Lombok Timur ini.

Saat ini, keramba ikan yang digunakan masyarakat setempat masih menggunakan bambu dan drum besi. Para legislator ini bahkan berencana akan membahas memberikan dukungan dalam bentuk keramba permanen. Terhadap rencana tersebut, H. Burhan

katakan akan mempertimbangkannya.

“Kalau BWS meminta dalam pemberian bantuan dalam bentuk tebar langsung, bantuan yang kita akan arahkan pastinya dengan menebar langsung benih ikan,” demikian H. Burhan.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, MT sebelumnya meminta agar masyarakat setempat tidak membuat keramba ikan di bendungan Pandanduri. Pemda setempat pun diminta kerjasamanya untuk mendukung keberadaan bendungan yang

belum lama rampung itu.

Ada dua kebijakan yang bertentangan terkait keberadaan waduk tersebut, di satu sisi Bupati mengeluarkan kebijakan memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk membuat keramba dan lapak PKL di hilir bendungan.

Di sisi lain, aturan di BWS, tidak diperbolehkan sama sekali keberadaan keramba dan PKL di area bendungan.

Rencananya, Menteri PU-PR akan bersurat, bahwa tidak boleh ada keramba di seluruh bendungan di Indonesia.

Sangat beralasan, di pulau Jawa, telah banyak dilihat bendungan yang rusak akibat keberadaan keramba. Persoalan yang muncul, pakan ikan yang dilepas oleh pemilik keramba setiap harinya tentu tidak seluruhnya akan di-

makan langsung oleh ikan.

Sisa pakan tersebut akan mengendap di dasar bendungan, apalagi dalam waktu yang relatif lama, akan mengakibatkan pendangkalan di area keramba.

Akibat yang muncul, untuk melakukan pemulihan bendungan, harus dilakukan pengeringan total, artinya harus menunggu bertahun - tahun.

Belum lagi untuk pengerukan, dapat dibayangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Asdin mengatakan, untuk pemulihan bendungan inipun, tidak dijamin akan kembali normal seratus persen.

Keramba ikan juga ditengarai akan mempengaruhi kalau kualitas air baku dari bendungan, bahkan dikhawatirkan akan membahayakan bagi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Asdin Julaidy yang mengkonsumsinya. BWS menurutnya tidak ingin menjadi sasaran jika karena ker-

H. Burhanuddin amba ikan, masyarakat pemanfaat air baku akan terserang penyakit. (bul)

Jasa Raharja Salurkan Rp 874 Miliar Lebih Dana PKBL Mataram (Suara NTB) PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB kembali menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tahun 2015 ini, telah hampir semiliar rupiah disalurkan perusahaan asuransi pelat merah ini.

Bertempat di kantor Jasa Raharja (JR) di Jalan Majapahit Mataram, Kepala Cabang JR Provinsi NTB, Dr. H. Supriadi, SH, MM bersama Asisten III Setda NTB, H. L. Syafi‘i, Se-

Menunggu Peran Investor KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menyatakan membuka diri seluasluasnya terhadap kehadiran para investor yang bergerak di bidang pengembangan udang vaname. Komoditi laut dengan pasar kelas dunia ini potensi pembudidayannya di NTB cukup banyak yang belum dimanfaatkan. Kepala dinas memaklumi, memang butuh investasi tidak kecil bagi pengusaha yang ingin mengembangkan udang vaname.

Potensi tambak udang vaname dihitung mencapai 26.000 hektar se-NTB. Tapi baru dimanfaatkan seluas 6 ribuan hektar, sekitar 25,7 persen. Komoditi ini sesungguhnya menjadi andalan potensi sumber daya alam di Bumi Gora ini. Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (15/12), Aminollah menyebutkan, di sekitar Awang, Lombok Tengah, udang vaname perlahan sudah menjadi primadona.

Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten yang potensial untuk pengembangannya kedepan.

Terbanyak tambak udang vaname ini ada di Kabupaten Sumbawa. Bahkan dalam setahun produksinya mencapai 68.000 ton. Perusahaan paling besar yang mengembangkannya ada di Gondang, KLU. Bahkan perusahaan tersebut telah rutin melakukan ekspor langsung ke beberapa negara peminatnya. Pemda mendukung pengembangan udang vaname. Sebelumnya, bantuan dalam bentuk benih diberikan dalam bentuk program usaha mina pedesaaan.

Belakangan program tersebut tidak lagi ada, sehingga suplai benih gratis kepada para petambak mandek.

Aminollah katakan, salah satu syarat pengembangannya, kualitas air laut harus terhindar dari berbagai jenis pencemaran logam berat. “Perairan laut kita tidak tercemar oleh apapun.

Sehingga banyak dari Jawa Timur yang pindah ke NTB mengembangkan udang vaname,” demikian Aminollah. Ia menambahkan, tidak menutup diri untuk investor dari manapun yang merencanakan mengembangkan udang vaname di NTB. Bahkan, pihaknya siap men-support benih dari salah satu balai benihnya. (bul)

lasa (15/12), menyerahkan senilai Rp 53,5 juta kepada kelompok perwakilan masyarakat. Terbagi untuk pembangunan empat masjid senilai Rp 50 juta rupiah, serta beasiswa prestasi kepada salah satu siswa senilai Rp 3,5 juta.

Sebelum penyerahan, H. Supriadi mengemukakan, bahwa Jasa Raharja adalah BUMN yang ditugasi untuk melindungi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu

lintas jalan. Dengan dijamin UU No.33 dan 34 tahun 1964, juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan PKBL. “Ini sebagai wujud nyata kepedulian Jasa Raharja kepada masyarakat, bahwa Jasa Raharja juga turut mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan lingkungan sekitar,” katanya.

Mekanisme pengguliran dana PKBL, pun tidak dilaksanakan asal-asalan, me-

lainkan dilakukan secara selektif kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, serius, amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan program.

Asisten III Setda NTB, H. L. Syafi‘i mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Jasa Raharja tersebut. Bahkan menurutnya, pemerintah sangat terbantu dengan kegiatan PKBL seperti yang sedang dilaksanakan oleh Jasa Raharja. Maka dari itu, ia meminta agar penggunaan

Royalti ’’Mataram Mall’’ Segera Ditetapkan (Suara NTB/bul)

PENYERAHAN - Penyerahan dana PKBL oleh PT Jasa Raharja kepada masyarakat, Selasa (15/12).

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rencananya Jumat (18/12) pekan ini, akan kembali mengundang Manajemen Mataram Mall.

Pemanggilan pihak PT. Pasific Cilinaya Fantasi ini, untuk finalisasi atau penentuan jumlah royalti yang akan dibayar ke pemerintah daerah.

Penentuan royalti ini sebelumnya, tidak ada titik temu antara Pemkot Mataram dan PT. PCF. Kedua belah pihak berbeda pandangan dengan nilai yang diusulkan sesuai hasil rekomendasi tim akuntan publik dan tim akademisi. Besaran diajukan terhadap pemanfaatan aset Pemkot Mataram seluas kurang lebih 2,5 hektar yakni, Rp 300 juta Rp 675 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, Selasa (15/12) mengatakan, sebelumnya Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra memberikan lampu kuning terkait usulan Rp 300 juta tersebut. “Insya Allah, Jumat ini kita rapat fi-

HILANG

(Suara NTB/dok)

Aminollah

dana tersebut sesuai tujuan saat diajukan.

“Kami mohon agar kiranya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai tujuan awalnya,” ucapnya.

Secara rinci, total dana PKBL yang digulirkan oleh Jasa Raharja hingga kemarin sebesar Rp 874.250.000.

Terdiri dari penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar Rp 500 juta dengan bunga lunak, penyaluran program bina lingkungan sebesar Rp 374.250.000. (bul)

HILANG STNK R2 HONDA NOPOL DR3415BE N O K A / N O S I N : MH1JF1217727/JF12E1117553 AN. AYU ROSMAWATY, S.Pd HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

nal royalti,” ujarnya.

Manajer Mataram Mall sebut Yance, membicarakan usulan tersebut dengan komisarisnya. Dengan harapan, usulan itu bisa diterima.

Adapun permintaan Penjabat Walikota agar dipatok Rp 300 juta sesuai tercantum dalam APBD 2016, Yance mengatakan masih dalam bentuk perencanaan. Nilai itu nantinya, bisa saja berubah sesuai adendum. “Adendumnya dulu diubah. Kalau misalnya dirasa kecil, nanti bisa diubah pada APBD Perubahan,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji menegaskan, nilai Rp 300 juta yang diminta Penjabat Walikota itu adalah nilai yang sesuai. Artinya, ini tidak akan menjadi beban besar melihat perkembangan Mataram Mall saat ini. “Angka Rp 300 juta itu, saya pikir wajar,” katanya.

PT. PFC menurutnya, tidak perlu menawar lagi.

Apalagi beralasan harus berbagi kue dengan mall lainnya.

Pemkot Mataram seharusnya bertindak tegas, misalnya memutus kontrak bahkan mengalihkan ke pihak lain jika Mataram Mall tidak sanggup membayar nilai itu. “Kalau berpikir berbagi kue itu harus dipikirkan sejak 20 - 40 tahun lalu. Bukan sekarang dipikirkan,” kritiknya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Wajib Sampaikan LPJ KETUA DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. M. Khaerul Rizal, ST, M.Kom, menegaskan jika Pemerintah Desa (Pemdes) wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara transparan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu berdasarkan tuntutan undang-undang (UU), jika ADD yang diterima oleh setiap desa khususnya di Lotim masing-masing satu desa, Rp 1,2 miliar itu wajib dilaporkan secara terbuka dan transparan.

Berdasarkan aturan dalam UU itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, pemerintah desa harus melaporkan penggunaan ADD ke bupati, BPD dan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan ADD itu.

Jika tidak demikian, maka masyarakat layak untuk menuntut laporan tersebut jika tidak disampaikan secara transparan. “Laporan penggunaan ADD itu wajib disampaikan secara terbuka ke pemerintah desa, baik itu ke bupati, BPD, dan masyarakat. Jika tidak, maka sah-sah saja jika masyarakat menunut laporan itu,” jelasnya, Selasa (15/12).

Oleh karena itu, untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di tingkat desa, ia mengimbau kepada pemerintah desa terus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Pasalnya, Kabupaten Lotim yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di NTB sekitar 1,3 juta jiwa dengan 256 desa/kelurahan dan 20 kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda.

“Pokoknya harus dilaporkan secara transparan, bisa dengan penggunanaan ADD itu ditempel di kantor desa dan lainnya.

Jika tidak disampaikansecara transparan, maka kepala desa yang bersangkutan bisa diberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai yang lebih tegas lagi pemberhentian selamanya,” tegasnya.

Dikaitkan dengan program sejuta kentongan untuk mewujudkan sejuta kedamaian, Ketua DPRD Lotim ini juga meminta kepada pemerintah desa mengalokasikan sebagian dari ADD itu untuk keamanan.

Seperti pembangunan Pos Ronda maupun kebutuhan lainnya dalam menjaga wilayah di masing-masing desa itu. “Seperti pembangunan pos ronda itu bisa dianggarkan dari ADD itu. Itu tidak apa-apa karena untuk menjaga keamanan,”terangnya. (yon)

H. M. Khaerul Rizal (Suara NTB/yon)

Intensifkan Razia dan Patroli Malam Selong (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH,MH, meminta kepada jajaran kepolisian untuk terus mengintensifkan razia dan patroli malam. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya perampokan dan pembegalan yang saat ini marak terjadi di NTB tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Dikonfirmasi usai pelaksanaan Apel Besar Pemecahan Rekor MURI Sejuta Kentongan di Lapangan Porda Lotim, Selasa (15/12), Kapolda mengaku jika saat ini Polda NTB sudah menjalin koordinasi dengan semua pihak. Termasuk meminta peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan situasi yang kondusif di daerahnya sendiri. “Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di daerahnya sendiri juga sangatsangat kita harapkan dapat berperan,” imbau Umar.

Selain itu, dengan terwujudnya situasi aman dan kondusif di sejumlah objek wisata itu. Maka, kondisi itu akan sangat menguntungkan masyarakat dan daerah itu sendiri mulai dari kesejahteraan masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau di Lotim, tingkat kerawanan di sejumlah objek wisatanya terbilang cukup aman,”ujarnya.

Terkait dengan konflik di Lotim, Kapolda juga menilai jika benturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim tidak terlalu tinggi walaupun daerah yang akrab disapa Gumi Selaparang ini memiliki tingkat jumlah penduduk yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. (yon)

Budidaya Tanaman Pangan Banyak Gunakan Pestisida Selong (Suara NTB) Aktivitas budidaya pertanian tanaman pangan diduga banyak menggunakan pestisida dan berbahaya untuk dikonsumsi. Untuk menjamin agar produk-produk pertanian tanaman pangan ini aman dikonsumsi, maka harus ada jaminan keamanan. Salah satunya dengan cara mendirikan laboratorium tempat pengujian keamanan konsumsi pangan.

Hal ini disarankan anggota DPRD Lotim, Saefurrohaidi, pada Suara NTB, Selasa (15/12). Dijelaskannya, di Mataram saat ini sudah ada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Namun, unitnya belum ada di kabupaten/kota. Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan, unit BBPOM ada di tingkat kabupaten, agar pengawasan terhadap produksi pangan lebih steril dan sehat setelah melalui proses pemeriksaan.

Di sinilah, lanjutnya, peranan dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam mengupayakan pemeriksaan hasil pangan. Paling tidak di Lotim atau tingkat kabupaten punya alat menguji dan pendeteksi pangan ini.

Produksi-produksi pangan dewasa ini, ungkapnya, tidak menutup kemungkinan mengandung residu bahan-bahan berbahaya. Hasil semprotan dan pemupukan tanaman pangan ini bisa bereaksi ke tanaman pangan.

Menurutnya, pengujian bahan pangan ini sangat penting.

Pasalnya, konsumsi pangan hasil produk pertanian yang dibudidayakan menggunakan bahan kimia jelas sangat berbahaya untuk dikonsumsi. “Ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan, ke depan kita harus pikirkan hal ini,” urainya.

Pihaknya khawatir dengan pertumbuhan perkembangan generasi penerus. Pasalnya, dewasa ini sudah mulai banyak mengkonsumsi pangan hasil budidaya tanaman yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Saat usia pertumbuhan sekarang bisa tidak terlihat dampaknya, namun lepas itu diyakini akan berdampak besar.

Diketahui pemerintah saat ini tengah gencar untuk menggerakkan pertanian tanaman pangan organik. Akan tetapi gerakan itu dinilai masih belum masif. Pasalnya, kegiayan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikulturan petani sebagian bersifat tradisional. Dari penyuluh juga belum optimal memberikan pencerahan kepada petani.

Selanjutnya, uji laboratorium yang dilakukan BKP diketahui butuh waktu lama. Padahal konsumsi pangan tiap hari dilakukan. “Harus terus dilakukan pengujian, kan kita makan tiap hari,” ujarnya menggambarkan.

Sebelumnya Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada BKP Lotim, Muhammad Hairi mengakui pentingnya pengujian terhadap hasil produksi pangan. Akan tetapi, apa yang bisa dilakukan selama ini sangat terbatas. Anggaran untuk menguji pangan masih sangat minim. Usulan wakil rakyat agar ada laboratorium pun disambut baik. Hanya saja butuh sumber daya yang besar untuk bisa mendirikan laboratorium uji pangan. (rus)

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat menyampaikan sambutan di depan para kades se-Lotim, Selasa (15/12).

Kades Diminta Anggarkan Dana untuk PKK Selong (Suara NTB) Seluruh kepala desa (kades) di Lombok Timur (Lotim) diminta menganggarkan dana kegiatan PKK di tingkat desa.

Kades diminta tidak menganggap kegiatan PKK Desa itu sepele. Pembangunan bukan saja infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan pembangunan harus menjurus juga pada pembedayaan manusia.

“Jalan dan jembayan iitu adalah benda mati. Yang menerima, menolak dan merasakan itu adalah manusia. Kualitas manusianya inilah yang harus ditingkatkan,” terang Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat bertemu dengan para kades di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (15/12).

Salah satu indikator maju-

nya suatu wilayah dapat dilihat dari majunya PKK. Melalui kegiatan PKK ini merupakan kegiatan pembangunan manusia. “Kita semua selalu bicara hal sederhana, dan tidak tahu hal yang rumit,” urainya.

Tahun depan melalui APBDes masing-masing desa diharuskan unttuk mengalokasikan anggaran PKK. Apa yang disampaikan itu, ujarnya, bagian dari dasar hukum yang harus dipatuhi. Bahkan, bupati meminta Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk mencatatnya.

Sebagai kepala daerah, ujarnya, dirinya ingin membangun semua hal di Lotim.

Akan tetapi alasan keterbatasan anggaran membuat

tidak bisa terpenuhi semua. Di hadapan para kades bupati menyinggung para pembantunya di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai banyak yang belum bisa menjabarkan visi dan misinya sebagai bupati.

Kepada para kades juga diminta untuk mengedepankan aspek pendapatan daripada belanja dalam struktur APBDes-nya. Tidak seperti dinasdinas dan Badan di lingkup Pemkab Lotim terkesan hanya senang belanja saja.

Kades juga diminta menghidupkan gotong royong dan menggunakan dana desa untuk mendorong swadaya masyarakat. Menurutnya, dikirimkannya uang ke desa agar mengurangi pekerjaan SKPD. Apala-

Giliran Camat Dimarahi Bupati Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan memarahi para camat di Pendopo Bupati, Selasa (15/12). Di hadapan para camat dan kepala desa yang mengikuti rapat koordinasi (rakor) bupati mengatakan dalam waktu dekat akan mengganti para camat yang dianggap kurang baik kinerjanya.

Bupati mengaku, dirinya telah banyak menerima laporan dari para kepala desa dan masyarakat sekitar terkait kinerja camat-camat. “Sudah banyak saya terima surat dari masyarakat dan beberapa hari lagi saya akan segera menganti camat-camat ini,” tegasnya.

Orang nomor satu di Lotim ini memastikan apa yang disampaikan itu bukan lucu-lucuan, melainkan serius akan dilaksanakan. Kepada para camat juga diingatkan agar menempati rumah dinasnya. Di mana tugas utama camat merupakan kepanjangan tangan bupati sebagai kepala wilayah di tingkat kecamatan dan harus bekerja 24 jam untuk rakyat.

“Kalau tidak tinggal di rumah dinas berhenti jadi camat,” ujarnya mengingatkan.

Disebutkan ada camat yang kerjanya hanya main tenis di Selong. Sementara tugasnya di bawah justru terabaikan. Bupati mempertanyakan kinerja camat yang dikatakan kebanyakan habis waktunya sekadar main tenis dan pimpong. ‘’Menjadi camat harus rajin berada di tengah-tengah masyarakat.

Kalau senangnya main pimpong, jadi pemain pimpong saja, jangan jadi camat,” tegasnya.

Bupati Ali BD ini mengakui, banyak camat yang tidak dikenal, seperti Camat Sakra Barat, Camat Montong Gading, Camat Keruak, Camat Suralaga, Camat Sikur. Hanya beberapa camat yang dikenal.

“Camat Selong saya kenal, Camat Sambelia H. Buhari itu saya kenal, Camat Suela Ripaan saya kenal,” sebutnya.

Pengakuannya, ini adalah salah satu kelemahannya tidak bisa menghafal semua namanama pejabat. Meski demikian, ia tegaskan bukan berarti tidak kenalnya terhadap para camat itu menandakan rasa tidak sukanya kepada para camat. Ada camat yang hanya dihafal orangnya saja, namun tidak tahu namanya, Prinsipnya, dalam hal kerja bupati mengedepankan cara-cara kedinasan. “Saya terbatas ingatan saya ada pejabat, apalagi mengingat kepala bidang tidak satupun yang diketahui namanya,” urainya. Menurutnya, cukup baik jika ia tidak tidak kenal dengan maksud supaya tidak ada yang dianakemaskan.

“Biar hubungan kedinasan tetap jalan,” ujarnya. (rus)

Tim JADI Kerahkan Massa Kawal Pleno KPU KLU Tanjung (Suara NTB) Rencana pleno penetapan pemenang pilkada 2015 oleh KPUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan mendapat pengawalan dari ribuan massa pendukung JADI. Selasa (15/ 12), Tim Pemenangan Pasangan Calon H.Djohan Sjamsu, SH - Mariadi, S.Ag (JADI) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan pengerahan massa kepada Kapolres Lombok Barat (Lobar).

Ketua Tim Pemenangan JADI, Akarman, S.Sos., mengakui pihaknya sudah melayangkan surat permakluman pengerahan massa ke Polres Lobar melalui Polres persiapan Lombok Utara, Selasa sore.

Melalui surat itu, tercantum jumlah massa yang akan dikerahkan sekitar 4.000 orang. Massa tersebut berasal dari 5 kecamatan, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan.

“Pengerahan massa aksi damai ini dilakukan sebagai tindaklanjut surat protes yang kita masukkan ke Panwaslu hari Senin kemarin. Kita minta supaya Panwas bergerak cepat untuk menelusuri lampiran yang kita masukkan,” kata Akarman.

Disebut Akarman, desain pengerahan massa untuk

Rabu ini, massa akan bergerak ke kantor Panwaslu lebih dulu pada pukul 10.00 Wita, selanjutnya pada pukul 11.00 Wita, massa akan mengarah ke lokasi pleno KPU KLU di Hotel Medana Bay Marina.

Massa pendukung JADI dalam hal ini, akan mempertanyakan langkah Panwaslu atas laporan dugaan pelanggaran pilkada 9 Desember 2015, baik pada hari tenang maupun hari H kampanye.

Diberitakan sebelumnya, Tim sukses pemenangan pasangan calon, H. Djohan Sjamsu, SH., - Mariadi, S.Ag., (JADI) memasukkan laporan pelanggaran Pilkada Lombok Utara ke Panwaslu KLU, Senin (14/12). Timses meminta, Panwaslu turun tangan mengkroscek indikasi pelanggaran yang dilakukan paslon dan tim pemenangan kubu Najmul Akhyar – Saripudin (NASA).

Ia menjelaskan, kecurangan Pilkada yang dilaporkan ke Panwaslu tidak disertai bukti. Namun sementara ini, bukti kecurangan sudah digenggam dan akan dibeberkan saat Panwaslu mulai bekerja.

Sekilas bukti pelanggaran yang ditemukan, meliputi dugaan pemilih fiktif menggunakan KTP luar daerah, pe-

milih menggunakan Surat Keterangan domisili untuk DPT tambahan (yang dibolehkan KTP dan KK), dugaan money politik, beredarnya Surat Undangan memilih dan mengajak mencoblos No.2 yang diedarkan Tim NASA pada H-1 (minggu tenang), hingga pemberitaan kampanye melalui media massa lokal pada minggu tenang (6-8 Desember).

Akarman mengatakan, selama ini pasangan JADI diisukan melakukan kecurangan. Namun dalam praktiknya, JADI justru tidak ditemukan melakukan pelanggaran oleh Panwaslu ataupun Timses berseberangan.

“Indikasi kecurangan ini sangat kuat, tetapi yang kita sayangkan, nyaris tidak ada temuan ataupun langkah signifikan yang dilakukan Panwas dalam proses Pilkada ini,” ungkap Akarman.

Untuk diketahui, laporan Tim JADI kemarin diterima di Panwaslu KLU, oleh Dedi Zulkarnaen. Sementara Ketua Panwaslu KLU, Andi Nursabandi, dan Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Adi Purmanto, disebutkan tengah berada di Mataram, karena mengikuti agenda yang digelar Bawaslu Provinsi NTB. (ari)

gi, desa dinilai masih murni dalam mengelola anggaran.

Kepada BPMPD diminta juga untuk mempercepat realisasi anggaran ke desa. Bupati menyinggung soal maklumatmaklumat dari para pejabat di tingkat pusat yang menyuruh agar merealisasikan dana desa. Akan tetapi, realisasi dana desa itu terkesan dipersulit oleh regulasi-regulasi.

Pemerintah pusat dianggap membuat jeratan dalam mengalokasikan dana desa yang justru bikin orang takut.

Menurut bupati boleh saja desa salah menggunakan anggaran untuk kegiatan pembangunannya, asalkan tidak dikorupsi. Alasan Bupati, ini kali pertama desa menerima dana dalam skala besar.

Kepala BPMPD Lotim, H. Syamsudin menambahkan para kades sudah diingatkan agar menganggarkan dana ke PKK. Minimal Rp 5 juta sebutnya untuk kegiatan PKK dan sudah ada petunjuk jelas dari BPMPD sesuai arahan bupati.

Mengenai realisasi anggaran desa, diakui masih belum tuntas semua sesuai perencanaan tahun 2015. Hal ini disebabkan dana pusat yang belum cair. BPMPD Lotim sudah meminta agar dana desa segera dicairkan oleh pusat.

Secara umum, ujarnya, sebagian besar dana desa sudah dicairkan. Penyaluran dana desa di Lotim dibandingkan kabupaten lain di NTB lebih cepat. “Tahap kedua sudah 100 persen,” klaimnya. (rus)

Hasil Pleno PPK Belum Mutlak Tanjung (Suara NTB) KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menggelar pleno tingkat kabupaten, Rabu (16/12) hari ini di Medana Bay Marina. Menurut Komisioner KPU KLU Juraidin, SH, walau pleno PPK mencerminkan perolehan suara pasangan calon menunjukkan kemenangan pilkada milik calon yang mana, tetapi hasil rekapitulasi PPK masih harus diplenokan lagi. ‘’Pada tahap ini, perolehan suara pasangan calon memungkinkan untuk berubah asalkan ada rekomendasi hasil temuan di lapangan,’’ ungkap Juraidin, Selasa (15/12).

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang menjadi temuan lapangan serta menjadi rekomendasi Panwaslu, rekomendasi saksi kabupaten dan pasangan calon, bisa saja mempengaruhi pleno akhir KPU. Mengingat dari rekomendasi yang disampaikan itu, KPU selanjutnya akan mencermati satu per satu.

“Apabila setelah dicermati ternyata benar, maka sudah pasti KPU akan mengajukan perubahan,” tandasnya.

Melihat pengaruh yang besar dari rekomendasi Panwas dan saksi pasangan calon dalam menenukan berubah tidaknya perolehan suara, tegas Juraidin, maka diminta kepada saksi pasangan calon yang mengajukan komplain menyertai rekomendasi dengan bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti, maka tuntutan atau rekomendasi saksi calon tidak bisa ditindaklanjuti.

Sesuai aturan PKPU, jelas Juraidin, perubahan hasil rekapitulasi tingkat PPK ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memenuhi keinginan paslon, misalnya, tuntututan pemungutan suara ulang (PSU).

Sebagaimana PKPU, batas waktu PSU diatur hanya dua hari setelah pencoblosan, atau sampai dengan tanggal11 Desember lalu. Sebaliknya, satusatunya tuntutan PSU agar dapat dikabulkan, adalah bilamana paslon mengantongi putusan MK terkait gugatan yang dik-

abulkan. “Seandainya ada gugatan dan MK memerintahkan PSU, ya kita laksanakan putusan MK itu,” imbuh Juraidin.

KPU KLU sambungnya, masih memiliki cadangan 2 ribu surat suara untuk PSU apabila diperlukan.

Namun seandainya surat suara yang dibutuhkan untuk PSU lebih besar, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU pusat untuk menyikapinya.

Di tempat terpisah, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Pilkada 2015, H. Djohan Sjamsu, SH Mariadi, S.Ag., (JADI), bersiap melayangkan gugatan kepada penyelenggara Pilkada, Panwaslu KLU dan KPU KLU. Jika di lembaga daerah itu tuntutan paket JADI mental, maka JADI dan Tim pemenangan, akan melangkah ke proses hukum.

Langkah tersebut, Calon Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, akan disikapi oleh timnya menyusul banyaknya temuan (dugaan) pelanggaran yang dilakukan tim lawan. “Hasil temuan kami di lapangan, banyak kejanggalan yang ditemukan dan sudah disampaikan ke penyelenggara. Sampai hari ini, kita belum menerima hasil itu (rekapitulasi pleno PPK), karena kejanggalan itu tadi,” ujar Djohan.

Sementara, Calon Wakil Bupati KLU, Maiadi, S.Ag., menilai tahapan pilkada belum selesai walaupun pencoblosan dan penghitungan di tingkat PPK sudah dilakukan. Dalam hal ini, JADI sebut Mariadi, telah mempelajari semua tahapan pilkada, dan ditemukan banyak hal yang menjadikan pilkada cacat hukum. Misalnya saja, mobilisasi massa oleh oknum kadus, kades dan hingga oknum pejabat tinggi Pemda KLU. Bahkan dalam penelusuran tim, diketahui oknum pejabat Pemda melakukan pencairan dana bansos pada minggu tenang kampanye. “Kami akan tetap tempuh jalur untuk menindaklanjuti temuan ke Panwaslu dan KPU, hingga proses hukum lebih lanjut,” tegas Mariadi. (ari)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Bangun Dermaga Rakyat DINAS Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Barat (Lobar) mengusulkan pembangunan pelabuhan rakyat di Dusun Tembowong Desa Sekotong Barat senilai Rp 10 miliar ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Proposal usulan sudah dimasukkan sejak setahun lalu. Rencananya tahun 2015 ini akan direalisasikan, namun ditunda karena sebuah persoalan. Dishubkominfo setempat kembali akan mengusulkan agar dermaga tersebut bisa dibangun pal(Suara NTB/dok) ing tidak tahun depan.

H. M. Saikhu Ditemui belum lama ini, Kepala Dishubkominfo Lobar, H. M. Saikhu, menyatakan proposal pembangunan dermaga rakyat sudah dimasukkan ke Kementerian PDT. “Kami usulkan pembangunan dermaga rakyat senilai Rp 10 miliar di Tembowong. Dermaga ini sangat diperlukan bagi masyarakat Gili yang mau menyeberang,” kata Saikhu.

Setelah proposal usulan masuk selanjutnya akan diverifikasi oleh kementerian terkait. Kalau dianggap memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti, sedangkan kalau tidak penuhi syarat maka tidak dilanjutkan.

Menurut Saikhu, pelabuhan rakyat ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat setempat. Masalahnya, pelabuhan yang dipakai masih belum representatif, karena posisinya persis di tikungan. Jika ada masyarakat mau ke Gili Gede, lalu lintas akan terhambat, karena kendaraan diparkir di bahu jalan. Terkait lokasi pembangunan dermaga ini, jelasnya, sudah ada komunikasi dengan masyarakat setempat. Warga setuju jika lahan tersebut dijadikan lokaso pembangunan dermaga. Pihaknya akan mereklamasi pantai sekitar. “Luas lahan yang dibutuhkan 15-20 meter, biar nanti ada daratan tempat parkir, tidak parkir di bahu jalan,” imbuhnya. (her)

65 Persen Jalan di Loteng dalam Kondisi Mantap Praya (Suara NTB) Kondisi jalan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Di mana saat ini, jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap sudah mencapai 65 persen dari total 726 km lebih jalan kabupaten yang ada di daerah ini. Sisanya, kini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk dituntaskannya pada tahun-tahun yang akan datang.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, untuk bisa menuntaskan sisa ruas jalan yang belum mantap bukan pekerjaan mudah. Butuh komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan kalangan Dewan dalam mendukung kesiapan anggarannya.

Pasalnya anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan sisa jalan kabupaten yang belum mantap tersebut cukup besar. “Ada sekitar 35 persen lagi ruas jalan kabupaten yang belum mantap kondisinya atau sekitar 200 km lagi. Kalau kemudian 1 km ruas jalan rata-rata butuh Rp 1 miliar, maka kita butuh anggaran sekitar Rp 200 miliar lebih lagi,” jelasnya.

Inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam menuntaskan ruas-ruas jalan yang saat ini kondisinya masih rusak.

Diakuinya, dengan capaian sekitar 65 persen, sebenarnya sudah cukup memadai. Karena rata-rata jalan kabupaten yang kondisinya mantap berada di jalur-jalur strategis. Sementara sisanya, kebanyakan jalan kabupaten yang berada di daerah pinggir, sehingga tidak begitu nampak pengaruhnya.

Meski demikian, ujarnya, jalan-jalan tersebut tetap butuh perhatian dan perbaikan. Agar semua masyarakat Loteng di manapaun berada bisa merasakan kondisi jalan yang mantap. “Target kita seluruh jalan kabupaten di daerah ini dalam kondisi mantap ke depannya,” klaimnya.

Selain menuntaskan sisa jalan yang kondisnya belum mantap, ujarnya, tugas berat lainnya yang mesti dilalui Pemkab Loteng adalah menjaga jalan-jalan yang sudah mantap tetap baik kondisinya. Karena manfaat ekonomi suatu jalan tidak akan bisa berlangsung lama, jika tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

JALAN BAIK - Inilah kualitas kondisi jalan kabupaten di Loteng sudah terus membaik dalam lima tahun terakhir.

Ke depan, jalan-jalan yang masih rusak akan jadi prioritas pembangunan.

SUARA PULAU LOMBOK

Tak Capai Target, Sanksi Menanti Kepala SKPD Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 16 SKPD memperoleh rapor merah, karena pencapaian fisik dan keuangannya masih rendah di bawah 60 persen diberikan batas waktu hingga tanggal 20 Desember untuk bisa mencapai target yang telah dipatok. Jika hingga 20 Desember, SKPD terkait tak mampu mencapai target, maka kepala SKPD akan dijatuhkan sanksi. Pencapaian ini akan menjadi bahan evaluasi dari pimpinan dalam hal ini Plt Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Ditemui di Kantor Bupati Lobar, Sekda Lobar, H. M. Taufiq, menegaskan dari hasil evaluasi pada rapim lalu terdapat 16 SKPD masuk kategori pencapaiannya rendah. “Namun yang penting SKPD terkait berkomitmen pada tanggal 20 Desember, paling lambat bisa dicapai 95 persen dari target. Jika tidak, tentu akan dapat sanksi. Hal ini jadi evaluasi bagi pimpinan,” tegasnya pada Suara NTB, Senin (14/12).

Rendahnya, realisasi keuangan dan fisik SkPD, karena ada pihak ketiga yang belum mengambil termin proyek. Mereka ingin mengambil pada bulan Desember. Ia pun optimis, SKPD akan mampu mencapai target 95 persen dari target. Menurutnya, jika pencapaian bisa 95 persen, maka tidak masalah.

Hasil pencapaian SKPD ini, jelas Sekda, akan masuk eval-

uasi pada kegiatan refleksi akhir tahun tanggal 28 Desember. “Kami percaya kepada kadis untuk bisa tercapai tanggal 20 Desember mendatang,” ujarnya.

Ia menekankan, agar SKPD menepati janji, tidak ada target SKPD yang meleset artinya tidak mencapai target.

Sekda mendorong kinerja tahun 2016 mendatang harus lebih baik, karena akhir tahun ini SKPD diminta mulai melakukan persiapan tender supaya tahun 2016 awal bisa dilakukan eksekusi. Hal ini dilakukan, supaya tidak ada lagi SKPD yang beralasan pencapaian terlambat, karena waktu. Terkait masukan kalangan dewan supaya pemda tidak terlalu memberi toleransi ke SKPD, menurut Taufiq tidak ada istilah demikian.

Ia menegaskan, tidak ada pembiaran bagi SKPD yang

malas. Kaitan dengan kinerja SKPD jelasnya akan dilihat hasil akhir apakah sesuai janji atau tidak. “Yang jelas tidak ada pembiaran terhadap kinerja yang loyo,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail, mengharapkan, Plt Bupati harus memberi sanksi tegas terhadap SKPD yang berkinerja buruk dan tidak banyak memberi toleransi.

Menurutnya, rendahnya capaian fisik dan keuangan menjadi salah satu indikator banyak SKPD yang berkinerja buruk. Meski penilaian capaian ini hanya satu dari sekian banyak item yang dinilai. Namun, hal ini juga menyangkut prgoram SKPD. Sebab jika realisasi keuangan rendah, menandakan SKPD belum mampu mengeksekusi program yang menyentuh masyarakat banyak. (her)

Halaman 5

Menurun, Partisipasi Pemilih di Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 ini, terbilang cukup sukses. Sayangnya, sukses pelaksanaan kegiatan ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah partisipasi pemilih. Bahkan, jika bandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu, persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Loteng tahun ini justru menurun.

“Penurunannya sekitar 5 persen, kalau dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres kemarin,” aku Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, Sansuri, SPt, kepada Suara NTB, Selasa (15/12).

Ia menjelaskan, pada gelaran Pilpres yang lalu persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya mendekati angka 70 persen. Sedangkan pada Pilkada Loteng yang baru lalu, sesuai hasil tabulasi yang dilakukan oleh KPU Loteng, partisipasi pemilih hanya sekitar 65 persen saja. “Berapa detail jumlahnya, masih harus menunggu proses rekapitulasi. Tapi dari data awal, sesuai tabulasi yang ada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekitar 65 persen,” tandasnya.

Namun demikian, pihaknya mengaku belum bisa mengambil kesimpulan terkait faktor penyebab menurunnya minat pemilih menggunakan hak pilihnya. Mengingat, jika melihat kondisi riil di lapangan, banyak faktor yang menentukan besar kecilnya jumlah pemilih.

Bisa jadi, masyarakat sudah bosan dengan agenda politik yang itu-itu saja maupun persoalan-persoalan lainnya.

“Jadi kalau kita mau bicara penyebab turunya partipasi pemilih pada Pilkada Loteng

(Suara NTB/kir)

Sansuri tahun ini, banyak hal. Tidak bisa kita simpulkan pada satu atau dua penyebab saja. Karena persoalan di tengah masyarakat, begitu kompleks dan beragam. Sehingga tidak bisa kemudian mengeneralisir satu persoalan saja, sebagai penyebab turunya angka partisipasi pemilih,’’ ujarnya.

Terkait persoalan ini, pihaknya berencana melakukan kajian lebih mendalam untuk mengurai penyebab-penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Harapannya, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang memicu persoalan ini.

Pasalnya, kalau kita bicara sosialisasi yang kurang maksimal dilakukan oleh KPU Loteng, tidak sepenuhnya benar, karena KPU Loteng jauhjauh hari sebelum gelaran Pilkada Loteng sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara dan metode.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh KPU Loteng semata. Tapi juga melibatkan berbagai elemen. Mulai dari pemerintah daerah, partai politik (parpol) hingga pasangan calon kepala daerah itu sendiri.(kir)

Pemkab Loteng Persiapkan ’’Event’’ Bau Nyale Sejak Awal (Suara NTB/kir)

DITARIK - Seluruh logistik Pilkada Loteng kini sudah ditarik kembali ke KPU Loteng. Setelah proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tuntas. KPU Loteng segera menggelar rekapituasi perolehan suara tingkat kabupaten, tanggal 17 sampai 18 Desember ini.

Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Loteng Tetap Jalan Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) memastikan proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tetap akan digelar sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ada. Meski ada permintaan penundaan dari tiga pasangan calon kepala daerah, karena ada persoalan hukum dalam proses Pilkada Loteng.

Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu KPU Loteng, Sansuri, SPt, Selasa (15/12).

Dikatakannya, permintaan penundaan rekapitulasi bolehboleh saja dilakukan oleh pasangan calon. Tetapi itu tidak lantas mengganggu tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada.

Dengan kata lain semua tahapan tetap berjalan sesuai jadwal yang ada, walaupun ada pihak yang meminta penundaan.

Terlebih lagi pada tahapan pascapemungutan suara. Tidak ada aturan yang mengatur penundaan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara.

Adapun untuk proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pilkada Loteng direncanakan akan digelar mulai tanggal 17 sampai 18 Desember di di Aerotel Praya. Tiga hari kemudian mulai tanggal 21 sampai 23 Desember akan digelar penetapan pemenang Pilkada Loteng.

Pasalnya, sesuai aturan selama tiga hari rekapitulasi perolehan suara, merupakan waktu yang diberikan bagi pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan, shingga untuk penetapan pemenang Pilkada Loteng bisa saja ditunda, jika ada gugatan yang masuk.

Namun dengan melihat hasil perhitungan suara sementara yang beredar, kecil kemungkinan untuk ada gugatan. Meng-

ingat, selisih suara yang cukup mencolok antara pasangan calon kepala daerah yang memperoleh dukungan suara paling banyak dengan pasangan calon kepala daerah di bawahnya.

Disinggung terkait permintaan penundaan rekapitulasi perolehan suara yang diajukan tiga pasangan calon kepala daerah, Sansuri mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan, karena permintaan tersebut diajukan ke Panwaslu Loteng. “Kalau memang nantinya Panwaslu Loteng merekomendasikan penundaan, nanti kita kaji kembali,” imbuhnya.

Tapi untuk saat ini, tahapan Pilkada Loteng tidak ada perubahan. Semua tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah ada, karena rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PKK hingga kabupaten dan itu sudah ada jadwalnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menginginkan pelaksanaan event bau nyale yang merupakan agenda tahunan di Pantai Seger Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selain itu, masyarakat atau pengunjung yang ikut event bau nyale tidak kecewa, karena nyale atau sejenis cacing laut tidak banyak keluar pada puncak acara yang digelar pemerintah daerah.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Pemkab Loteng di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Ibnu Salim, SH, MSi, ingin agar event bau nyale ini sukses, baik dari sisi penyelenggaraan maupun peristiwa keluarnya nyale. ‘’Kita ingin persiapkan event ini lebih awal, supaya pelaksanaannya di lapangan lebih mantap,’’ ujar Ibnu Salim pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa (15/12).

Pemkab Loteng, lanjutnya, pada bulan Desember 2015 ini dijadwalkan menggelar rapat persiapan awal pelaksanaan event bau nyale dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku pariwisata. Termasuk, orang yang ahli atau paham mengenai waktu keluarnya nyale. Tujuannya, pelaksanaan event yang sudah menjadi calendar event ini lebih baik dan memberikan kepuasan pada warga yang ikut prosesi bau nyale.

Menurutnya, jika nyale tidak keluar sesuai dengan

pelaksanaan akan berpengaruh pada kepuasan masyarakat atau warga yang turun menangkap nyale.

Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah sebagai penyelenggara dan siap menggelar pelaksanaan bau nyale sesuai dengan penanggalan atau perhitungan para ahli. ‘’Melalui rapat persiapan ini, kita mengharapkan mendapatkan waktu penentuan yang tepat dari ahli mengenai kemunculan nyale dan dapat dipastikan. Ini untuk menghindari perbedaan waktu keluarnya nyale. Karena ini berdampak pada kepuasan masyarakat,’’ ujar Ibnu Salim yang juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini.

Pihaknya menginginkan pelaksanaan event ini dari tahun ke tahun lebih baik dan lebih bergema di tingkat nasional dan internasional, sehingga mampu mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara lebih banyak lagi. Untuk itu, keterlibatan seluruh pihak, baik masyarakat, pelaku pariwisata, tokoh agama dan masyarakat sangat diharapkan dalam mensukseskan event tersebut. Begitu juga keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif harus ditingkatkan lagi, sehingga wisatawan yang datang berkunjung ke Loteng, khususnya dan NTB umumnya lebih nyaman dan betah menikmati objek wisata yang ada di daerah ini. (ham)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan mutasi pejabat eselon III dan IV untuk mengisi sejumlah jabatan lowong. Mutasi ini kemungkinan tidak dilaksanakan akhir tahun ini, disebabkan SKPD sedang bekerja menyelesaikan laporan keuangan tahun 2015 dan Lakip. Jika mutasi dilaksanakan dalam waktu dekat dikhawatirkan akan mengganggu kinerja SKPD dalam menuntaskan laporan ini.

“Kami (baperjakat, red) sedang siapkan itu, tapi kemungkinan kalau akhir tahun tidak bisa dilaksanakan mutasi karena SKPD masih bekerja menuntaskan laporan keuangan dan Lakip. Kalau dilakukan mutasi, maka khawatirnya menganggu kinerja SkPD,” jelas Taufiq yang juga

Sekda Lobar, Selasa (15/12).

Hal ini, kata Sekda perlu menjadi pertimbangan, sebab jangan sampai laporan keuangan dan lakip molor. Menurutnya, laporan keuangan dan Lakip ini mendesak untuk diselesaikan pemda, sebab pemda diberi waktu sampai minggu 3 bulan Januari 2016, laporan tersebut harus tuntas.

Jangan sampai tambahnya, mutasi yang dilakukan berpengaruh terhadap lakip dan laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar Ahdiat Subiantoro, menyatakan, untuk mempersiapkan mutasi BKD saat ini sudah menyiapkan data kepegawaian, khususnya data jabatan yang kosong di eselon terkait. “Ada 14 jabatan kosong, masing-masing eselon IV A 10 jabatan, eselon II dua jabatan kosong begitu juga eselon III ada dua jabatan kosong,” terangnya.(her)

Harga Material Rumah Kumuh Mutasi Diharapkan Tak Parkir Pasar Gunung Sari Diduga Digelembungkan Ganggu Kinerja SKPD Diusulkan sebagai Lokasi PKL

Giri Menang (Suara NTB) Lahan parkir pasar Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diusulkan menjadi empat berjualan bagi PKL pada sore hari maupun malam hari.

Namun tentunya, lahan parkir maupun area sekitar pasar harus dijaga kebersihannya.

Usulan tersebut datang dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar B. Yeni S Ekawati saat acara sosialisasi terkait larangan penggunaan bahu jalan bagi PKL dari Dinas Pekerjaan Umum NTB, Selasa (15/12) siang.

Menurut Yeni, ruas jalan di Pasar Gunung Sari saat ini sudah diperlebar. Sehingga untuk fungsi jalan tersebut sudah disepakati tidak lagi ada PKL yang berjualan di atas trotoar.

Namun yang menjadi sorotan pihaknya yakni mengenai lahan parkir di pasar yang perlu ditata lagi, b aik dari segi kebersihan maupun penataan bagi transportasi tradisional cidomo. Jika sudah bisa dijaga kebersihannya, dia pun mengusulkan agar lahan parkir bisa digunakan untuk tempat berjualan bagi PKL saat waktu sore hari maupun malam hari. Akses jalan pun tidak akan terhindar dari kemacetan.

“Memang awal-awal berat, tapi kalau kita lakukan pengecekan satu atau dua minggu kemudian tentu nanti akan terbiasa,” ujar Yeni.

Untuk mewujudkan pasar yang bersih perlu keterlibatan semua pihak. Tentunya hal ini bisa terlaksana jika semua pihak mau bekerjasama. Sementara itu, Camat Gunung Sari H Rusni S.sos yang saat memberikan tanggapannya menyebutkan untuk usulan keberihan dan penataan pasar tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.(use)

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Warga Dusun Dasan Tapen Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar menduga ada kejanggalan pada harga material untuk pembangunan rumah kumuh dari program BSPS. Harga material diduga di-mark up (gelembungkan), sehingga warga harus membeli material dengan harga tinggi dibandingkan harga di lapangan.

Tingginya harga material ini, dikhawatirkan dengan bantuan yang diterima tidak cukup menyelesaikan pembangunan rumah mereka.

Karena itu, warga menolak membongkar rumahnya untuk dibangun melalui bantuan.

Mereka meminta agar pendropan material dihentikan sementara waktu, sebelum ada jaminan rumah mereka tuntas dengan dana bantuan yang diberikan.

Seperti disampaikan Nurul Khotimah dan Nawariah, warga Dusun Dasan Tapen Desa

Jembatan Kembar (Jakem) Timur. Dirinya, mempertanyakan mulai dari pencairan dana hingga material yang dipakai untuk pembangunan rumah mereka. Selaku ketua kelompok penerima bantuan, dirinya, belum mau rumahnya dibongkar, padahal rumahnya akan dibangun lagi melalui bantuan.

Ia ngotot tak mau rumahnya dibongkar, lantaran khawatir jumlah bantuan Rp 20 juta yang diperoleh tak cukup untuk membagun rumahnya hingga selesai. “Kami curiga ada kejanggalan harga material, harganya kok sangat tinggi dibandingkan harga di lapangan. Khawatirnya dengan dana bantuan Rp 20 juta itu tidak cukup untuk membeli bahan hingga rumah kami selesai dibangun. Kalau mandek, siapa mau bantu?’’ tanyanya.

Pertanyaan senada disampaikan Ketua BPD Jakem Timur, Arony menyatakan, pihaknya juga merasa ada ke-

janggalan dalam proses pendropan bantuan. Sebab dalam hasil musyawarah desa, BPD dan warga menyepakati bantuan dana itu dieksekusi ketua kelompok dan warga penerima, diawasi dan dibimbing oleh fasilitator untuk membelanjakan dana. Namun, praktiknya justru ketua kelompok tidak pernah diajak koordinasi. Selain, harga material juga sangat tinggi. Terkait persoalan ini, ia mengaku sudah banyak menerima laporan dari warga.

Petugas fasilitator program BSPS, Taqiudin, mengaku, khusus di Desa Jakem Timur ada warga yang menolak material. Menurutnya, warga terlalu pilih-pilih. Kaitan dengan bantuan ini, pihaknya bersama desa, dan pihak terkait sudah musyawarah dan sosialisasi. “Soal harga tidak benar di-mark up, karena sudah ada ketetapannya, tidak boleh melebihi standar harga kabupaten,” kilahnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Sumbawa Terima Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah 2016

Sumbawa Besar (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Senin 14 Desember 2015 menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran dan para Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah di Istana Negara Jakarta. Sebagai awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2016, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, lebih merata dan memberikan dampak multiplier yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian. Bersamaan penyerahan DIPA, Presiden juga memberikan penganugerahan kepada 66 Daerah Berprestasi

Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016 yaitu tujuh Provinsi, 48 Kabupaten dan 11 Kota. Daerah penerima anugerah didasarkan pada kriteria yaitu, pertama, LKPD TA 2014 minimal memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-PP) dari BPK. Kedua, Menetapkan Perda APBD TA 2015 tepat waktu, dan ketiga, memenuhi batas minimum nilai kinerja yang ditetapkan dalam penghitungan alokasi DID Tahun Anggaran 2016.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan DID merupakan wujud injeksi atau stimulus dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mempunyai prestasi. Jokowi berharap daerah dapat

mempercepat pembangunan dan diikuti oleh daerah-daerah lain.

Di tempat yang sama, Menkeu Bambang PS Brojonegoro menyampaikan bahwa penganugerahan tersebut dapat dijadikan motivasi bagi setiap daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya, memperbaiki pelayanan dasar publik serta memacu kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah. Dengan adanya penganugerahan ini, dapat meningkatkan kompetisi yang produktif dan sehat antardaerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Sumbawa termasuk salah satu Kabupaten yang memperoleh Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana

Insentif Daerah Tahun 2016 atas kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik bersama beberapa kepala daerah lainnya menghadiri penganugerahan ini di Istana Negara Jakarta, yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada dua provinsi, empat kabupaten, dan satu kota yang diwakili oleh Pjs. Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Bupati Jombang Nyono Wihandoko, Bupati Kaur Hermen Malik, Bupati Lamandau Marukan, Bupati Jayapura Mathius Awaitouw, dan Walikota Kendari Asrun.

Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menyampaikan syukur ke hadirat Allah SWT atas anugerah ini, dan menyampaikan terima kasih atas kinerja SKPD dan jajaran aparatur Pemda serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama membangun Sumbawa yang semakin berdaya saing. Perolehan Opini WTP 3 (tiga) tahun berturut-turut dari BPK RI selalu diikuti dengan reward yang sangat bermanfaat bagi stimulus fiskal daerah, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bupati Sumbawa berharap agar anugerah ini dapat terus dipertahankan, menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan dapat ditingkatkan di masa mendatang demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (arn/*)

(Suara NTB/arn) (Suara NTB/arn)

PENGARAHAN - Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah penerima DID

DI ISTANA NEGARA - Bupati Sumbawa, H.Jamaluddin Malik bersama kepala daerah lainnya di Istana Negara saat menerima anugerah DID

(Suara NTB/arn)

PENGHARGAAN - Prestasi Sumbawa lainnya, saat Bupati menerima penghargaan Regional Marketing Award di Jakarta dari Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Bupati Terpilih Diharap Mampu Saingi Prestasi JM-Arasy Sumbawa Besar (Suara NTB) Gelimang prestasi yang diraih pemerintahan Drs. H. Jamaluddin Malik—Drs. H. Arasy Muhkan, mungkin sangat sulit disamai. Bahkan bisa menjadi beban bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, karena masyarakat akan selalu memberikan penilaian perbandingan. Namun hendaknya hal tersebut harus dijadikan motivasi untuk minimal bisa menyamai pencapaian dimaksud.

Bahkan kalau bisa ditingkatkan.

Bayangkan dalam dalam sepekan terakhir, sedikitnya ada enam prestasi nasional yang diraih, termasuk anugerah daerah berprestasi penerima Dana Insentif Daerah (DID). Bahkan masih akan menyusul prestasi prestasi lainnya dalam beberapa waktu kedepan.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Kepada Suara NTB di Jakarta, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamalud-

din Malik menyatakan, pemimpin ke depan tidak perlu menjadikan apa yang telah ditorehkan pemerintahannya saat ini sebagai beban. JM-Arasy telah membangun pondasi yang bagus, tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan. Prestasi yang diraih selama ini harus dijadikan semangat dan cambuk untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan menunjukkan kinerja dan prestasi. Perlu diingat pula, prestasi yang diraih bukan kerja individu melainkan hasil kerja keras

seluruh komponen masyarakat. Kebersamaan ini harus dijaga karena pembangunan daerah menjadi tanggung jawab semua pihak. Siapapun pemimpinnya nanti harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat pembangunan akan berjalan dengan baik. “Untuk mendapat dukungan ini pemimpin ke depan harus mampu merangkul semua pihak. Untuk Sumbawa yang lebih maju,” tandas JM. (arn/*)

Pemda KSB Ajukan Penangguhan Penahanan Kepala Bakesbangpoldagri Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas Kepala Bakesbangpoldagri KSB, Ir. JH, yang ditahan Kejari Sumbawa, Senin (14/12). JH ditahan menyusul perkara tindak pidana yang disangkakan kepadanya dinyatakan P21 (berkas perkara lengkap) oleh pihak Polres Sumbawa.

Kabag Humas Pemda KSB, Najamuddin Amy, S.Sos mengatakan, penjabat bupati KSB Dr. Ir. Abdul Hakim, MM telah memerintahkan bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda) membuat surat penangguhan penahanan terhadap JH seperti sebelumnya saat kasusnya ditangani pihak kepolisian. “Tadi staf bagian Hukum Setda sudah mengan-

tarkan langsung suratnya ke Kejari Sumbawa. Penjabat bupati bersikap sama, waktu masih di kepolisian, beliau tetap minta agar pak JH tidak ditahan atas kasusnya itu,” jelasnya saat dihubungi media ini, Selasa (15/12).

Ia menjelaskan, upaya yang ditempuh penjabat bupati dan pemerintah KSB ini merupakan langkah normatif dalam pe-

merintahan. Di mana pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan dengan alasan fungsi dan tugasnya di pemerintahan yang penting untuk menopang jalannya kinerja pelayanan publik pemerintah.

“Jadi ini hal biasa. Toh juga nanti semuanya tergantung Kejari apakah memenuhi permohonan itu atau tidak. Yang

jelas kita ada celah untuk bantuan hukum, sehingga mengajukan permohonan penangguhan penahanannya,” papar Najamudddin.

Sebelumnya Abdul Hakim cukup gigih mengupayakan penangguhan penahanan terhadap JH saat kasusnya masih ditangani Polres KSB. Dengan alasan pentingnya posisi JH sebagai kepala Bakesbangpoldagri KSB untuk mengawal jalannya Pilkada serentak di KSB, Polres Sumbawa akhirnya memenuhi permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Pemda KSB. JH akhirnya dilepaskan 2 Desember lalu setelah menjalani penahanan se-

KSB Bangun RTH di Kompleks KTC Taliwang (Suara NTB) Kawasan Kemutar Telu Center (KTC) dalam waktu dekat akan segera memiliki taman Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini tengah dibangun taman RTH tepatnya di bagian sisi kanan depan masjid Agung Darussalam.

Kegiatan pembangunan RTH itu sendiri sudah dimulai dalam sepekan terakhir.

Pantauan media ini, para pekerja mengerjakan beberapa bagian fisik taman berupa trotoar pembatas dan jalur jalan yang kemungkinan akan dijadikan akses masuk ke dalam taman. Pekerjaan pembangunan RTH ini berlangsung di bawah kegiatan program Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB. Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan BLH KSB, Abdul Munir mengatakan, pekerjaan pembangunan RTH itu memakan biasa sebesar Rp 179 juta. Sumbernya berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) BLH tahun 2015 dan pekerjaannya dipercayakan kepada CV Maharani Jaya Mandiri.

“Sesuai kontrak, pelaksana punya waktu 30 hari kalender kerja. Jadi mereka harus segera menyelesaikannya sebelum akhir tahun bulan

(Suara NTB/bug)

RUANG TERBUKA – Beberapa pekerja sedang membangun ruang terbuka hijau (RTH) di kompleks KTC Taliwang, KSB, Selasa (15/12).

Desember ini,” cetusnya kepada wartawan.

RTH di dalam kompleks KTC ini adalah yang pertama dibangun Pemda KSB. Munir menyebutkan, RTH itu nantinya tidak hanya sekadar berfungsi sebagai paru-paru kota namun juga akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Diantaranya fasilitas jogging track (lintasan lari), tempat duduk dan wahan permainan anak.

Terkait lokasi pembangunan, Munir menjelaskan,

pihaknya sengaja menempatkannya di depan Masjid Agung Darussalam karena lokasi tersebut selama ini terkenal cukup padat didatangi masyarakat ketika berkunjung ke KTC. “RTH itu kan konsepnya ruang publik. Jadi nanti di sana, masyarakat bisa melakukan aktivitas positif apa saja dan harus tetap menjaga kebersihan lingkungan RTH,” tegasnya.

Secara keseluruhan RTH di dalam kota Taliwang

masih sangat minim, bahkan RTH yang dibangun saat ini adalah yang pertama di buat Pemda KSB. Murnir menyatakan, ke depan pemerintah secara bertahap akan berupaya membuat RTH di sejumlah titik khususnya di dalam kota Taliwang. “Karena anggaran terbatas, sementara kita fokus dalam KTC dulu.

RTH itu penting karena akan menjadi paru-paru kota yang ke depan akan terus padat,” pungkasnya. (bug)

lama 17 hari.

Sementara itu, Kejari Sumbawa akan melimpahkan kasus JH ke pengadilan negeri (PN) Sumbawa untuk disidangkan. Kejari telah menunjuk dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait hal tersebut, yaitu Kasi Datun, Benny Daniel Purba, SH MH, dan Muh. Isa Ansori, SH. Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH, mengakui kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan. Diakuinya berkas yang diterima dari penyidik Polres Sumbawa sudah lengkap atau P21. Dimana pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap JH yang

rencananya selama 20 hari pertama. “Selama waktu 20 hari itu bisa dilakukan pelimpahan. Ini sudah lengkap, karena kami sudah P21 dan harus disidangkan,” imbuhnya.

Dalam hal ini pihaknya tidak akan menunda-nunda pelimpahan berkas ke Pengadilan. Terkait penuntutan nantinya menjadi urusan Kajari baru yang akan menggantinya dalam waktu dekat ini.

Soal permohonan penangguhan penahanan, Kajari menyatakan hal tersebut merupakan hak dari semua pihak.

Tapi dia melihat hal itu tidak harus dikabulkan.

Dugaan kasus yang membe-

lit JH muncul ketika bersangkutan menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada saksi Adhe Santya Halim – seorang pengusaha di Kabupaten Sumbawa. Namun yang bersangkutan kemudian membuat laporan kehilangan di kepolisian yang menyatakan jika sertifikat tanah miliknya tersebut hilang dan kemudian dokumen tersebut dijadikan salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertifikat baru (duplikat) atas lahan yang sama. Sehingga secara otomatis sertifikat yang dijaminkan JH kepada Adhe Santya Halim (saksi) dinyatakan tidak berlaku lagi. (bug/ind)

Jaksa Limpahkan Kasus Tipilu KSB ke Pengadilan tyo Nugroho SH, Kasi Intel, Sumbawa Besar (Suara NTB) Erwin Indrapraja, SH MH, Kejari Sumbawa telah menerYandi Primanandra SH, dan ima pelimpahan berkas kasus Dita Rahmawati SH. Empat Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) jaksa Tipilu dimaksud, sudah dari kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan peraturan pe(KSB). Tersangka FS maupun rundang undangan, di mana barang bukti diterima dari penytelah mendapatkan sertifikat idik KSB, Rabu (15/12) kemarin. tentang Jaksa Tipilu.

Sebagaimana disampaikan Informasi yang diterima Kajari Sumbawa, Sugeng HariaSuara NTB, tersangka FS dikadi, S.H. kepada Suara NTB usai barkan telah mendatangi PN mengikuti acara serah terima Sumbawa. Tak diketahui secara jabatan (sertijab) wakil ketua PN Sugeng Hariadi jelas apa yang menjadi tujuan di Pengadilan Negeri Sumbawa, kedatangannya tersebut. Terpagi harinya pihaknya menerima pelimpahan berkas baik tersangka FS mau- kait hal itu, Ketua PN Sumbawa, Sri Sulastri, pun barang bukti. Siang harinya, pihaknya ke- SH, mengatakan tidak mengetahui terkait kemudian melimpahkan perkara Tipilu ke PN datangan tersangka FS. Diakuinya, memang Sumbawa. Di mana Kamis (16/12), rencanan- sempat diberitahukan bahwa ada datang orang ya akan dilakukan sidang perdana FS. “Semua dari KSB. “Saya ndak tahu itu, dia cuma datang berkas dan barang buktinya sudah lengkap. Dan saja, dan saya tidak tahu dia siapa,” imbuhnya.

Ditegaskannya, sesuatu yang menyangkut tadi siang (kemarin) sudah kami limpahkan masih ada proses persidangan, pihaknya tidak ke Pengadilan,” imbuhnya.

Dalam hal ini FS dijerat dengan pasal 69 boleh berdekatan terhadap yang bersangkuUndang-Undang Pilkada, dengan ancaman hu- tan. “Kalau sesuatu yang menyangkut masih kuman minimal tiga bulan, dan maksimal 18 ada proses persidangan kita tidak boleh berbulan. Pihaknya tidak melakukan penahanan dekatan dengan dia,” tukasnya seraya menamterhadap FS, mengingat pasal terkait pasal bahkan pihaknya membenarkan telah menertersebut tidak memungkinkan yang bersangku- ima pelimpahan Perkara Tipilu dari Kejaktan untuk ditahan. Meskipun demikian, yang saan Negeri Sumbawa.

Seperti diberitakan, sebelumnya Kejari bersangkutan berkewajiban melaporkan diri ke Kejaksaan selama proses persidangan berlang- Sumbawa telah menerima Surat Pemberisung di PN. Kalaupun tidak melapor, yang ber- tahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari sangkutan tidak akan mendapat konsekuensi. penyidik Tipilu di KSB, yang menyatakan FS Yang penting itu ikatan kami untuk yang ber- (salah satu pasangan calon Bupati KSB) sebagai tersangka. Di mana FS melakukan kasangkutan kooperatif saja,” tandas Kajari.

Terhadap perkara tersebut, pihaknya sudah mpanye yang menyebutkan etnis tertentu yang menentukan empat Jaksa Penuntut Umum menyinggung masalah SARA (suku agama ras (JPU), masing-masing Kasi Pidum, Feddy Han- dan antargolongan). (ind)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Musim Hujan Tiba, Waspadai Penyakit DBD Bima (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Bima dihimbau agar mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Karena pada saat musim hujan, dikhawatirkan penyakit yang ditularkan nyamuk jenis Aedes aegypt ini akan meningkat. Diharapkan warga tetap berperilaku hidup sehat serta tidak membuang sampah sembarang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, M. Saleh, M.Ap kepada Suara NTB, Selasa (15/12) mengatakan, langkah itu disertai dengan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Menurut dia, penyakit DBD disebabkan oleh penyebaran virus nyamuk, di mana jenis nyamuk ini bersarang dan berkembang biak di sejumlah tempat tertentu seperti bak penampungan serta sisa sampah yang digenangi air. “Jentik nyamuk ini bersarang di area atau tempat yang digenangi air,” ucapnya.

Saleh mengatakan, siapa saja bisa terjangkit dan terkena.

Namun selama ini pihaknya mencatat, penyakit DBD didominasi warga yang berusia 6 hingga 12 tahun. “Kebanyakan anak - anak yang menjadi korban penyakit ini,” terangnya.

Meskipun pihaknya kerap melakukan penyuluhan, namun tidak cukup untuk mengurangi penyebarannya. Langkah itu, kata dia, harus dibarengi dengan kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di sekitarnya.

Dia juga berharap, warga rutin melakukan gerakan 3 M. Yakni Menutup dan Menguras bak penampungan serta Mengubur barang - barang bekas yang menjadi tempat sarang nyamuk aedes aegypt, penyebab DBD. “Selain melakukan penyuluhan, kami berharap, masyarakat juga aktif dan rutin melakukan gerakan ini,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kejari Sumbawa Terima SPDP Kasus Kredit Macet Sumbawa Besar (Suara NTB) Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH mengatakan pihaknya sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Sumbawa, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan pemberian fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha kepada karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di PT Bank NTB Cabang Sumbawa.

“Kita sudah terima SPDP dari Polres Sumbawa terkait kasus itu,” imbuhnya kepada Suara NTB, Selasa (15/12).

Dalam hal ini, pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UndangIwan Kurniawan

Undang RI nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UndangUndang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi atas tersangka HM, HMA dan SN. Ketiganya pegawai PT Bank NTB.

“Sudah kami terima SPDP yang dilampirkan dengan laporan Polisi dan resumenya.

Kalau di dalam SPDP tersangkanya SN dkk. Tersangkanya ada tiga,” tukas Iwan.

Kata Iwan, pihaknya baru menerima SPDP dari kepoli-

sian, meski berkas pemeriksaannya belum diterima.

Sebelumnya, Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK mengatakan sudah menerima hasil audit dari BPKP terkait kasus tersebut.

Kerugian negara mencapai Rp 2.388.963.150 miliar. Diakuinya, dengan adanya hasil kerugian negara, status penanganan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang tentunya diikuti dengan penetapan tersangka. (ind)

(Suara NTB/ind)

Pilkada Bima

IDP Klaim Menang di 13 Kecamatan Bima (Suara NTB) Tim pemenangan Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) dan Drs. Dahlan M. Nor optimis jika hasil rekapitulasi akhir KPU nanti, hanya selisih 10 suara dengan hasil data C1 yang dikantongi oleh pihaknya saat ini. Disamping itu, IDP diklaim menang mutlak di 13 dari 18 Kecamatan.

“Kami optimis rekap akhir oleh KPU nanti, hanya selisih 10 suara saja,” ucap Sekretaris Tim Pemenangan IDP - Dahlan, Dafullah, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Selasa (15/12).

Dafullah mengaku, hasil tersebut sesuai dengan hasil C1 yang telah dikumpulkan dari para saksi, pada saat perhitungan di tingkat KPPS dan rekapitulasi di tingkat PPK (Kecamatan) beberapa waktu lalu. Kata dia, hingga kini IDP telah mengantongi sekitar 40 persen suara se-Kabupaten. “Sesuai data yang sudah kita kumpulkan, dari 18 Kecamatan yang ada, 13 Kecamatan dimenangkan oleh kita,” katanya.

Kendati telah mengetahui unggul lewat hitung cepat (quick count) dan telah mengantongi hasil rekap di tingkat PPK, namun pada saat rekapitulasi akhir tingkat kabupaten masih ditunggu. Pihaknya akan tetap mengirim sejumlah saksi untuk mengawal dan menyesuaikan perolehan suara. “Saat rekap akhir kita akan kirim empat saksi. Walaupun sesuai aturan hanya diperbolehkan dua orang. Namun keempatnya sistemnya bergantian,” terangnya.

Pada saat rekap akhir yang dipusatkan di aula KPU Kabupaten Bima, pada 16 hingga 18 Desember mendatang, Dafullah berjanji tidak akan mengerahkan massa pendukung ataupun simpatisan. “Hal itu agar proses rekapitulasi berjalan lancar dan aman,” janjinya.

IDP, kata Dafullah juga sudah menghimbau kepada simpatisan ataupun massa pendukungnya agar tidak melakukan konvoi atupun euforia sebelum ada penetapan resmi dari penyelenggara. “Yang jelas tidak ada persiapan khusus,” sambungnya.

Namun jika dipastikan unggul dan menang, IDP akan kembali turun ke tengah - tengah masyarakat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat secara bersama membangun Kabupaten Bima, tanpa memandang perbedaan dan warna. “Saat ini IDP masih santai dan sibuk menerima tamu dari berbagai elemen.

Jika ditetapkan sebagai Bupati, dia akan tetap turun ke masyarakat sebagai wujud syukur,” pungkas Dafullah.

Dafullah (uki)

(Suara NTB/aan)

KALDERA TAMBORA – Gunung Tambora menjadi salah satu destinasi yang potensial untuk dikelola sebagai objek wisata andalan di Pulau Sumbawa.

Tampak keindahan kaldera Gunung Tambora yang terbentuk dari letusan besar dua abad lalu.

Konsumsi Pangan di Dompu Didominasi Karbohidrat Dompu (Suara NTB) Keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Dompu relatif rendah dan baru mencapai skor 74 dari target 80. Pangan yang dikonsumsi masih didominasi nasi dan kurang sayur, buah atau pangan hewani.

Bupati Dompu yang diwakili oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si pada acara kampanye hidup sehat dengan memakan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman di Taman Kota Dompu, Selasa (15/ 12) mengungkapkan, hasil hasil analisis konsumsi pangan di Dompu oleh BPS tahun 2015 baru mencapai skor 74 dari target 80. “Ini menunjukkan tingkat keanekaragaman konsumsi pangan kita masih relatif rendah, perlu penganekaragaman gerakan dari semua pihak untuk mencapai target tersebut,” kata H. Agus Bukhari.

Berdasarkan data konsumsi berdasarkan analisis sekunder BPS Dompu telah

mencapai 170 kg beras per tahun. Karenanya, stigma tidak makan kalau belum makan nasi harus segera ditinggalkan.

“Hari ini adalah momentum untuk mengubah paradigma pola konsumsi masyarakat yang semula hanya makan kenyang dari nasi dan beras, kedepan mari kita tingkatkan keanekaragaan konsumsi dari berbagai bahan pangan untuk konsumsi untuk kesehatan dan sebagai gaya hidup sehat,” harapnya.

Berdasarkan survei mandiri BKP3 Kabupaten Dompu di padanan lokasi Desa sampel memberikan gambaran informasi baru mencapai 5 – 6 kali selama waktu makan dalam sepekan untuk konsumsi sayur.

Sedangkan untuk konsumsi hewani masih 3 – 6 kali sepekan, buah sangat minim kurang dari tiga kali sepakan. “Tapi di musim mangga seperti saat ini, bisa enam kali sehari konsumsi. Kalau dirata – ratkan bisa

mencapai target,” ungkap H. Agus Bukhari.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM kepada Suara NTB di Dompu mengatakan, survei BPS tentang keanekaragaman konsumsi pangan di Dompu keliru. Karena skor PPH 74 itu hanya menkonsumsi nasi, belum konsumsi daging, ikan, sayur dan buah. “Ternyata jawaban anak – anak tiap hari makan nasi, makan buah, makan sayur,” kata Hartina.

Kampanye makan buah sayur dan protein dengan sasaran anak SD dan SMP, lanjut Hartina, diharapkan tidak menjadikan kebiasaan turun temurun terlalu banyak konsumsi nasi. Mengurangi nasi dengan diselingi sayur segar dan protein. “Itulah membuat anak – anak cerdas dan harus sayur buah yang segar dan aman untuk dikonsumsi. tidak terlalu terkontaminasi dengan pestisida,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

KAMPANYE - Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB, Hj Hartina, saat mengkampanyekan makanan sehat pada anak – anak SD dan SMP di taman Kota Dompu, Selasa (15/12).

(Suara NTB/uki)

Bima Kirim Peserta Jambore ke Lobar Bima (Suara NTB) Sebanyak 43 anggota kontingen jambore daerah (Jamda) Kabupaten Bima dikirim untuk mengikuti Jambore Pramuka Tingkat Provinsi NTB di bumi perkemahan Karang Bayan, Lombok Barat. Kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan pada 15 hingga 20 Desember mendatang.

Kontingen dari Kabupaten Bima optimis menjadi kontingen terbaik sehingga bisa mewakili NTB dalam Jambore tingkat nasional yang diadakan di bumi perkemahan Cibubur pada tahun 2016 mendatang.

Sekretaris Pramuka Kwartir cabang (Kwarcab) Bima, Wahyudin, S.Ag, Selasa (15/12), mengatakan, 43 peserta Jamda tersebut dilepas oleh penjabat Bupati Bima yang diwakili oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Drs. Arifudin HMY di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (14/12).

“Sudah dilepas secara resmi, kini 43 orang peserta sudah tiba di arena perkemahan Bayan, pagi ini,” ucapnya.

Kata Wahyu, Kepala Inspektorat berpesan kepada peserta agar tetap menjaga nama baik Kabupaten Bima, serta menjunjung tinggi sportivitas dalam mengikuti berbagai kegiatan.

“Dia memberikan semangat dan mengingatkan kepada 43 peserta untuk selalu menjaga kesehatan,” kata Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, jambore daerah tingkat provinsi yang dipusatkan di Bayan Kabupaten Lombok Barat, merupakan sarana dan wadah rekreasi edukatif di alam terbuka, di samping sarana pembinaan pramuka. “Kegiatan ini dititikberatkan pada pengembangan diri seperti mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial baik sebagi individu maupun sebagai anggota masyarakat,” katanya.

Disamping itu, jambore juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan serta kemampuan Iptek yang memiliki jiwa Pancasila. “Juga mempererat tali silaturahmi antar Pramuka se-NTB,” jelasnya.

Wahyu berharap, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mampu menerapkan semua pengetahuan yang telah diberikan oleh para pelatih, pada saat pembekalan sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Bima.

Wahyu menambahkan, 43 orang Jamda itu akan didampingi satu orang pimpinan kontingen dan dua orang pembina pendamping. (uki)

Dompu Optimis Bisa Keluar Bima akan Lanjutkan Pendataan Penduduk dari Status Daerah Tertinggal Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu merasa optimis bisa keluar dari predikat daerah tertinggal dalam lima tahun kedepan.

Upaya industrialisasi pertanian yang dilakukan pemerintah selama lima tahun sebelumnya telah menunjukkan hasil dan akan terus dikembangkan dengan pen-

Abdul Sahid (Suara NTB/ula)

ingkatan infrastruktur pendukung. Pembangunan bendungan Rababaka kompleks dan pelabuhan Nusantara di antara upaya pemerintah untuk memajukan Dompu kedepan.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Selasa (15/12) mengungkapkan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Dompu telah terasa. Ini terlihat dari peningkatan ekonomi masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan dibandingkan lima tahun sebelumnya.

“Tentu saja Bupati terpilih akan berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari predikat daerah tertinggal ini dengan berbagai program termasuk dalam rencana tahun 2016,” kata Abdul Sahid.

Program jagung merupakan salah satu program yang cukup mengangkat Dompu di tingkat nasional dan masyarakatnya menjadi memiliki uang. Upaya industrialisasinya sudah berjalan baik. Tahun 2016 direncanakan pengoperasian pabrik gula dari ke-

bun tebu rakyat juga diharapkan akan meningkatkan ekonomi Dompu. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan gairah ekonomi Dompu,” terangnya.

Pembangunan infrastruktur bendungan Rababaka kompleks juga diharapkan bisa segera dirampungkan pemerintah. Karena dari bendungan Rababaka kompleks akan membuka daerah irigasi teknis baru hingga 2,5 ribu ha. Percepatan pembangunan bendungan pelabuhan Nusantara di Kilo. “Semua itu dalam rangka mempercepat pembangunan Dompu,” ungkapnya.

Dikatakan Abdul Sahid, APBD Dompu tahun 2016 telah mencapai Rp 1,030 triliun. Alokasi anggaran yang cukup besar ini diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada Rp 108 miliar anggaran 2016 diarahkan ke Desa dan diharapkan bisa ikut memberdayakan masyarakat, sehingga Desa lebih maju dan bisa menjadikan Dompu keluar dari predikat daerah tertinggal,” harapnya. (ula)

Bima (Suara NTB) Sempat terhenti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima akan kembali melanjutkan pendataan penduduk pada awal 2016 mendatang. Selain mendata, Disdukcapil setempat melakukan cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta langsung di tempat.

Kadis Dukcapil Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, M.Ap kepada Suara NTB, Selasa (15/12) mengatakan, pihaknya telah melakukan kegiatan serupa hingga ke pelosok dan daerah terpencil dengan langsung mendatangi warga.

Hanya saja, pendataan itu harus terhenti lantaran mendekati Pilkada.

Menurut Andi, pihaknya

menargetkan untuk menyelesaikan semua pendataan di 18 Kecamatan di secara cepat.

“Yang jelas kita akan data, di semua kecamatan tanpa terkecuali,” akunya.

Dia menjelaskan, proses pendataan nanti dengan sistem pelayanan menjemput bola. Pendataan akan langsung mencetak KK dan Akta di tempat.

Untuk itu, sebelum pihaknya turun langsung ke lokasi, Andi mengingatkan kepada masyarakat agar segera mengurus dokumen kependudukan terutama melaporkan kelahiran anak di desa yang bersangkutan. “Jika pelaporan sudah di desa, kita tidak akan lagi kesusahan untuk mendata ulang,” pungkasnya. (uki)

Andi Sirajuddin (Suara NTB/uki)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Satpol PP Ancam Tangkap Pedagang Miras di Mataram

Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram mengancam akan menindak pedagang miras, jika masih berjualan. Sebab, sesuai dengan Perda, penjualan miras dilarang kecuali untuk upacara keagamaan atau upacara adat. Namun saat ini masih banyak pedagang yang menjual miras secara terang-terangan. Padahal tidak digunakan untuk kepentingan upacara adat atau keagamaan.

Meskipun mengancam akan menindak pedagang nakal itu, namun terlebih dahulu Pol PP melakukan langkah persuasif dengan mengingatkan pedagang untuk tidak lagi menjual miras. Bukan hanya itu saja, Pol PP juga akan melakukan serangkaian sosialisasi keTUNJUKKAN MIRAS - Petugas Satpol PP Kota Mataram menunjukkan miras hasil sitaan beberapa waktu lalu dari pedagang.

ngambil tindakan tegas, ya memang harus kita lakukan. Untuk memberikan sanksi dan efek jera. Sebab mereka telah melanggar aturan yang sudah ada,” kata Khairul Anwar.

Pol PP Kota Mataram telah melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan, tokoh agama dan lurah-lurah se-Kota Mataram. Bukan hanya itu saja, turut dilibatkan pula Polres Kota Mataram untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pedagang-pedagang nakal.

pada para pedagang.

Kepala Satuan Pol PP Kota Mataram Khairul Anwar kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/12) kemarin mengaku, jika langkah persuasif berupa teguran tidak diindahkan, maka akan dilakukan dengan penyitaan barang-barang yang dianggap mengandung miras. Jika itu juga tidak membuat pedagang jera, maka akan dilakukan penangkapan.

Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pedagang.

“Jika terpaksa harus me-

“Sebenarnya di sini tidak ada tempat produksinya.

Miras tradisional ini banyak datang dari luar daerah, salah satunya Lombok Barat. Kedepannya kami akan lakukan koordinasi dengan Pemkab Lobar,” tutupnya.

Saat ini Pol PP tengah mempersiapnkan untuk melakukan pengamanan pada tahun baru.

Sebab pada tahun baru itu sangat rentan dengan penggunaan miras. Sementara pedagang semakin senang berjualan karena banyak permintaan dari masayarakat. Untuk hal ini Pol PP mengimbau agar masyarakat tidak lagi mengonsumsi miras baik tradisional maupun miras pabrikan. Sebab itu dapat membahayakan kesehatan dan dapat merugikan orang lain. (lin)

(Suara NTB/lin)

Pengedar Sabu Kayu Diduga Hasil TNI Jangan Sakiti Rakyat Divonis 6 Tahun Penjara ’’Illegal Logging’’ Diamankan

(Suara NTB/ars)

CEK PASUKAN - Danrem 162/WB Lalu Rudy Irham Srigede saat mengecek pasukan dalam upacara Hari Juang Kartika di Lapangan Lanud Rembiga, Selasa kemarin. lapan hal wajib yang harus dipatuhi TNI. Dua diantaranya, sebut Danrem, tidak sekali sekali menakuti dan tidak sekalipun menyakiti rakyat.

“Kalau ada rakyat yang merasa tersakiti, merasa dirugikan, laporkan saja. Sehingga ada dasar saya untuk menindak,” tegasnya.

Danrem juga menjelaskan soal semangat Hari Juang Kartika, adalah cara korps seragam loreng itu untuk memperingati Perjuangan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang saat itu dipimpin Jenderal Sudirman. Dengan semangat membara, TKR memukul mundur pasukan seku-

tu yang menggunakan senjata organik, dari Ambarawa ke Semarang.

Serangan pembebasan Ambarawa yang berlangsung selama empat hari empat malam dilancarkan dengan penuh semangat pantang mundur. Dari tanggal 12 Desember hingga 15 Desember 1945. “Semangat perang Ambarawa ini harus dijiwai semua Tentara Indonesia. Aktualisasinya untuk masa sekarang, dengan memperkuat kemanunggalan.

Karena TNI tanpa rakyat, tidak akan ada apa apanya,” tegas Danrem mengingatkan jajarannya. (ars)

Inspektorat Temukan Kerugian Negara Rp 50 Juta (Suara NTB/aan)

ANGKAT JEMPOL - Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPR/MPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, mengangkat jempol saat pose bersama mahasiswa/mahasiswa usai membuka Sosialisasi Ketetapan MPR RI, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, di Mataram, Selasa (15/12).

Mataram (Suara NTB) Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPR/MPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM menyerukan kepada generasi muda di NTB untuk tidak cepat terpengaruh dengan berbagai unsur negatif yang menyertai kemajuan peradaban saat ini. Generasi muda diharapkan tetap mengingat empat pilar MPR sebagai salah satu pegangan dalam menjalani aktifitasnya.

Seruan itu disampaikan Syafrudin saat membuka kegiatan Sosialisasi Ketetapan MPR RI, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di Mataram, Selasa (15/ 12). Selain Syafrudin, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, S.Pd, M.Pd juga tampil sebagai pembicara kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Syafrudin menekankan bahwa salah satu aspek yang menjadi alasan mengapa pemaha-

man terhadap empat pilar MPR RI perlu diperkuat adalah pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggi. Jumlah penduduk yang cukup tinggi melahirkan pula keberagaman dan untuk itulah generasi muda membutuhkan panduan dalam menyelaraskan diri dengan kondisi tersebut.

“Perkembangan sosial ini membutuhkan kemauan bagi kita untuk menerima kondisi ini. Untuk tidak terlalu cepat terpancing,” ujar politisi berslogan Mengabdi Tanpa Batas ini.

Syafrudin mengenang, saat masih menjadi pelajar dulu generasinya dibekali dengan berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila dan materi sejenis yang menjadi khazanah serta panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saat ini, ia mengaku generasi muda dinilai membutuhkan panduan serupa untuk menyongsong kemajuan zaman.

“Karena itu kami dari MPR RI melakukan sosialisasi empat pilar hampir setiap minggu. Dan kebetulan hari ini saya bersyukur bisa bertatap muka dengan teman-teman mahasiswa,” ujarnya.

Ia berharap setelah mendapatkan materi sosialisasi empat pilar tersebut para mahasiswa yang menjadi peserta bisa mengingat kembali semangat empat pilar tersebut. Dan akan lebih baik lagi jika mereka kemudian bisa menularkan ke rekan-rekannya sesama mahasiswa yang lain.

Ia menegaskan, zaman dan waktu boleh berganti. Namun, semangat dan kecintaan terhadap tanah air harus tetap dijaga. “Apakah teman-teman siap untuk hal itu?” ujar Syafrudin yang langsung dijawab dengan kesiapan para peserta kegiatan.

Syafrudin menutup pidatonya dengan menyampaikan salam hangat kepada puluhan mahasiswa/mahasiswi yang memadati ruangan tempat digelarnya kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, jika selama ini para mahasiswa/mahasiswi hanya melihat fotonya dalam baliho dan spanduk, kelak diharapkan mereka bisa saling menyapa jika bertemu kembali suatu saat nanti.

“Saya orang daerah, orang Nusa Tenggara Barat, tidak usah sungkan-sungkan ditegur,” ujarnya.

Syafrudin juga berharap mereka bisa saling mendoakan. “Doakan saya agar dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara diberikan kemudahan, dijauhkan dari halhal yang kurang terpuji seperti teman-teman yang di televisi itu. Dan saya tetap diberikan peluang untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa,” pungkasnya. (aan/*)

114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Faozi tertangkap basah oleh tim Opsnal Polres Mataram, Kamis (30/4) saat sedang menjajakan sabu di depan salah satu warung makan yang berlokasi di dekat bundaran Eks Bandara Selaparang, Rembiga, Mataram. Saat tertangkap, ia sedang menggenggam satu poket kristal bening yang dibungkus lakban warna cokelat.

Tim Penasihat Hukum terdakwa, Munzirin, SH melalui Herman, SH kepada Suara NTB seusai persidangan mengatakan akan mengajukan banding terhadap putusan hakim. “Materinya kita rundingkan dulu,” ujarnya singkat melalui telepon. (why)

Polda NTB Usut Kasus Dugaan Politik Uang Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak 9 Desember lalu sudah berlalu. Tapi masih menyisakan sederet kasus tindak pidana. Saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) NTB sedang memproses dugaan politik uang di dua daerah. Bahkan kasusnya sudah naik penyidikan.

Sentra Gakumdu yang bermarkas di Polda NTB itu, sedang memproses kasus dugaan politik uang di Kabupaten Dompu. “Ada dua kasus dugaan money politic di Kabupaten Dompu,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tribudi Pangastuti, MM kepada wartawan, Selasa (15/12).

Di daerah yang sama, ada kasus perusakaan alat peraga kampanye.

Selain dari Dompu, ada kasus yang sama dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Sedangkan KSB dan KLU masing-masing satu kasus (dugaan) money politic,” jelasnya.

Diurai Tribudi, dua kasus money politik di Kabupaten Dompu itu terjadi pada pada 8 Desember lalu, atau sehari sebelum pencoblosan. Dikenal dengan “serangan fajar”. TKP di Desa Jala, Kecamatan Hu’u. Kasus ini ditemukan pihak Panwas setempat, kemudian dinaikkan ke Gakumdu NTB setelah me-

Syafrudin : Generasi Muda Jangan Cepat Terpengaruh

Dugaan Absensi Fiktif

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram menemukan kerugian negara Rp 50 juta terkait kasus dugaan absensi fiktif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram.

Kasus ini sebelumnya muncul atas laporan masyarakat terhadap sosialisasi izin pondokan di 50 kelurahan. Diduga ada penyimpangan atau dinilai tidak sesuai dari pagu anggaran seharusnya.

Item semestinya dijalankan sesuai pagu untuk 100 peserta. Kenyatannya, dihadirkan 50 orang di tiap kelurahan dengan honor tiap peserta sosialisasi Rp 50 ribu. DPA di Bakesbangpol tercantum biaya ATK dan snack sesuai jumlah peserta.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menyebutkan LHP yang diterima dari Inspektorat ada kerugian negara Rp 50 juta.

Dan ini diminta ditindaklanjuti oleh Asisten I Bidang Tata Praja Setda Kota Mataram untuk mengawasi.

“Nanti Asisten I tindaklanjuti,” ujarnya Selly.

Sesuai aturan, kerugian negara itu harus dikembalikan ke kas daerah 60 hari setelah menerima hasil pemeriksaan. “Ya harus segera dikembalikan sesuai aturan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum, Selasa (15/12) mengatakan hal sama. Disampaikan, pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan sudah diserahkan ke Penjabat Walikota. Dan paling lambat, pengembalian kerugian negara 60 hari. “Pengembalian kerugian setelah diterima LHP,” kata Makbul.

LHP sudah diserahkan dua pekan lalu. Dan belum dicek apakah sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait atau tidak. “Mudah - mudahan sudah ditindaklanjuti,” terangnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Faozi, terdakwa pengedar sabu divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar subsidair tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (15/12).

Ia dinyatakan terbukti bersalah sebagai perantara yang melakukan jual beli narkoba jenis sabu seberat 85,67 gram.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Mataram yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Marice Dillak itu juga menjatuhkan vonis berupa subsidair kurungan penjara selama tiga bulan sebagai pengganti jika uang denda tidak dibayarkan. JPU sebelumnya menuntut subsidair enam bulan.

Dalam persidangan, warga asal Otak Desa Utara, Ampenan yang bekerja sebagai tukang itu terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan primair bahwa terdakwa melanggar pasal

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Polsek Narmada kembali mengamankan sejumlah balok kayu diduga hasil pembalakan liar, Senin (14/12) di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Narmada. Kayu kelokos dan Bajur tersebut kini disimpan sebagai barang bukti di Mapolsek Narmada.

“17 balok kayu dengan ukuran bervariasi,” kata Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono, SH saat dihubungi Suara NTB, Selasa (15/12). Ia menjelaskan, kayu-kayu itu diantaranya berukuran 25 cm x 18 cm x 2,5 m yang ditemukan tergeletak di jalan tanah sekitar Pasar Pesongoran Jukung.

Penyitaan kayu-kayu pada pukul 20.30 Wita itu bermula dari informasi intelijen yang menyebutkan tentang adanya kendaraan roda empat berwarna hitam yang diduga akan mengangkut kayu dari jenis rimba campuran tersebut melewati pasar Dusun Pesorongan Jukung.

Laporan itu ditindaklanjuti dengan pengerahan tim Opsnal untuk melakukan pengintaian dan berjaga di sekitar pasar. Pada saat perjalanan menuju pasar, polisi menemukan sejumlah kayu yang sudah diolah dalam bentuk balok-balok berukuran tertentu pada jarak sekitar 200 meter dari pasar.

Kemudian polisi berkordinasi dengan kepala dusun setempat perihal kepemilikan kayu-kayu diduga ilegal tersebut, namun nihil. “Ndak ada yang ngaku. Setelah itu, (kayu) kita amankan disaksikan kepala dusun,” ungkapnya.

Pada saat penyitaan, kondisi kayu masih basah sehingga muncul dugaan bahwa kayu-kayu tersebut baru saja ditebang dan diolah. Untuk memastikan itu, saat ini masih dilakukan penyelidikan serta untuk menelusuri para pelaku.

Sebelumnya, akhir pekan lalu, Polsek Narmada juga berhasil menyita 85 balok kayu berjenis rimba campuran di dekat lokasi wisata air terjun Segenter, di dalam wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa.

Polisi akan terus mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus perusakan hutan. Selain menjalankan tugas dan kewenangan, hal itu juga sebagai bentuk upaya menjaga masa depan.

Kapolsek menghimbau masyarakat, terutama yang tinggal di tepi hutan untuk menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan secara liar. “Di dalam undangundang sudah jelas. Dalam upaya penindakan, kami akan bertindak tegas,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta agar memaksimalkan potensi hasil hutan bukan kayu, seperti buah-buahan untuk menghindari praktik-praktik melawan hukum berupa merusak hutan. (why)

Mataram (Suara NTB) Korps Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terus memperjuangkan identitas kemanunggalan dengan rakyat, disebut bagian dari cara mengadopsi semangat Juang Jenderal Sudirman. Di momen peringatan Hari Juang Kartika atau hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat (AD), Selasa (15/12) kemarin, semangat kemanggulangan itu harus diaktualisasikan dengan hadirnya prajurit di tengah masyarakat, bukan untuk menyakiti rakyat.

“Semangat kemanunggalan TNI adalah kebersamaan dengan rakyat. Sehingga ada motto kami, bersama Rakyat TNI kuat,” kata Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede usai upacara Hari Juang Kartika di Lapangan Lanud Rembiga kemarin. Jadi diingatkannya, jangan sampai ada prajurit yang menyakiti hati rakyat.

“Selalu saya sampaikan, jangan sampai ada prajurit Korem 162/WB yang menyakiti hati rakyat,” ujarnya mengingatkan. Karena jika itu sampai terjadi, maka kepercayaan masyarakat dikhawatirkan berpengaruh pada pengabdian TNI dalam melayani kepentingan rakyat.

Dalam setiap upacara, atau kesempatan bertemu dengan jajarannya, Danrem mengaku selalu mengingatkan ini. Selain kepada prajurit, juga ke jajaran pewira di Korem hingga tingkatan Kodim. Ada de-

menuhi syarat untuk diproses hukum.

Kronologinya, kasus ini dilaporkan pada 12 Desember lalu, dilampirkan sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 490 ribu, Rp 120 ribu dan Rp 560 ribu.

Modusnya, dua orang berinisial JU dan GU, warga Hu’u mengajak beberapa orang silaturahmi ke rumahnya, kemudian mereka memberikan sejumlah uang. Baik pemberi uang maupun penerima uang, sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Gakumdu, yang didalamnya tergabung Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Satu kasus sudah masuk tahap penyidikan, sedangkan satu kasus lagi belum cukup alat bukti,” jelas Tribudi.

Diluar kasus Dompu, Tri Budi menjelaskan, sepanjang tahapan Pilkada pihaknya baru menerima lima pelanggaran yang masuk. Namun baru empat yang memenuhi unsur formil.

Sedangkan untuk KSB dan KLU, juga masih diproses pihaknya secara berthap, setelah laporan dari Dompu. (ars)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Adegan Bikin Merinding ADEGAN wawancara seorang orator demonstran di Ground Zero, Amerika Serikat menjadi hal yang paling emosional bagi Acha Septriasa di film terbarunya “Bulan Terbelah di Langit Amerika”.

“Bikin merinding,” kata Acha saat pemutaran film tersebut di Jakarta, Selasa (15/12). Kala itu, Acha, yang berperan sebagai jurnalis beragama Islam mewawancarai salah satu orator yang menentang pendirian rumah ibadah.

Dengan tegas, Hanum, tokoh yang diperankan Acha, menjelaskan bagaimana menjadi pemeluk agama Islam sambil mengutip ayat yang terdapat dalam Al-Quran.

Sejak awal film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Hanum Rais, karakter yang ia perankan memang terlihat emosional karena harus mengerjakan artikel yang provokatif permintaan kantornya. Acha pun mengakui ini merupakan film yang sulit, terutama dari segi teknis dan persiapan.

Ia ingat ada kru dan pemain yang ditolak visa masuk ke Paman Sam sehingga proses pengambilan gambar pun perlu menunggu semua tim dapat berangkat.

Saat mengambil gambar di tengah Kota New York yang ramai, Acha juga harus mengulang beberapa adegan karena suara sirine mobil polisi maupun pemadam kebakaran turut terekam.

Ia pun merasa dirinya menjadi sorotan saat harus beradegan di Ground Zero, tempat runtuhnya gedung WTC pada peristiwa 9/ 11. Meski menguras energi, ia masih harus syuting mendekati peluncuran, Acha menitikkan air mata haru saat jumpa pers karena film yang ia rasa berat ini akhirnya dapat tayang.

“Terbayarkan apa yang harus dikorbankan untuk film ini,” kata Acha yang mengaku sempat ingin menolak tawaran film ini.

“Bulan Terbelah di Langit Amerika” mengisahkan Hanum dan Rangga (Abimana Aryasatya) yang harus menyelesaikan pekerjaan mereka di New York.

Film arahan Rizal Mantovani ini akan tayang mulai 17 Desember 2015. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Tak Mau Terlibat Prekuel Hunger Games Jakarta (Suara NTB) Jennifer Lawrence tidak setuju dengan ide prekuel serial Hunger Games, mengungkapkan bahwa masih “terlalu cepat” untuk kembali terlibat dalam dunia Katniss Everdeen.

“Saya tidak akan terlibat,” kata Lawrence kepada Variety saat penayangan film barunya “Joy”. “Saya pikir itu terlalu cepat. Mereka harus menunggu dulu menurut pendapat saya.”

Kabar itu datang sepekan setelah wakil pemimpin Lionsgate Michael Burns menyiratkan bahwa studio sedang mempertimbangkan kemungkinan prekuel Hunger Games.

“Satu hal yang anak-anak rindukan (dari film Mockingjay) adalah tidak ada arena,” kata Burns di UBS Global Media and Communications Conference di New York pekan lalu.

“Jika kami bergerak ke belakang, sudah pasti ada arena.”

Bagian terakhir dari film yang diadaptasi dari buku Suzanne Collins itu meraup 103 juta dolar AS saat penayangan perdana dan telah mengumpulkan 244 juta dolar AS selama tiga pekan sejak dirilis, angka yang menakjubkan meski merupakan yang terendah dibandingkan film sebelumnya.

Meski Lawrence mungkin butuh beristirahat dari panah dan busur Katniss, sutradara Francis Lawrence sepertinya siap meneruskan film itu.

“Bagian menarik dari kisah itu bagi saya adalah kembali 75 tahun sebelumnya dan melihat bagaimana semuanya menjadi seperti sekarang,” kata Lawrence pada EW. “Saya yakin bila (pengarang) Suzanne (Collins) terinspirasi dan memutuskan ada cerita lain yang penting baginya untuk dikisahkan mengenai Panem atau Dark Days, karakter lain, atau permainan lain, apa pun itu, saya yakin pasti itu bagus.

Dan saya tentu saja ingin terlibat.” (ant/bali post)

Dunia Perfilman di Lombok Belum Berkembang Mataram (Suara NTB) Dunia perfilman di Lombok hingga saat ini masih belum berkembang. Belum berkembangnya dunia perfilman di NTB karena sangat minimnya pendidikan film di Lombok, yang berpengaruh ke perfilman secara luas.

Film merupakan sebuah produksi kebudayaan. Dan sebagai produk kebudayaan, perfilman di Lombok belum menghadirkan fungsinya dengan baik. Karena dibutuhkan sebuah usaha yang menyeluruh untuk menggeliatkan perfilman di Lombok. Hal itu diutarakan oleh Manajer Program Komunitas Pasirputih, Muhammad Sibawaihi, Selasa (15/12) kemarin.

Menurut Sibawaihi, hal pertama untuk membentuk iklim perfilman baik di Lombok, adalah melalui pendidikan film.

Iklim perfilman ini tidak hanya sebatas masyarakat sebagai penikmat. Pendidikan film, kata Sibawaihi, dapat berupa pendidikan formal maupun nonformal.

“Dapat melalui screening film, Workshop, dan diskusidiskusi. Melalui pendidikan film inilah kemudian dapat memunculkan pembuat film atau film maker,” ujar Sibawaihi.

Setelah kemunculan film maker, para film maker ini harus terus berproduksi. Karena film menghadirkan bentuk atau visual, maka dibutuhkan wadah untuk menampung hasil karya film maker. Wadah tersebut dapat berupa festival film.

Sebuah festival yang baik membutuhkan seorang kura-

tor yang mampu mengurasi film dengan baik. Dengan adanya festival film yang dikurasi dengan baik, maka akan memunculkan juga kritikus.

Kritikus ini nantinya memberikan pembacaan terhadap film yang dihasilkan.

“Itulah yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan iklim perfilman yang baik. Tetapi sementara ini hal tersebut tidak terjadi. Kurangnya halhal tersebut membuat film tidak hidup. Bagaiamana mau ada kritikus film, jika festival film tidak ada. Dan itu bertautan juga dengan sangat kurangnya pendidikan film di Lombok,” terang Sibawaihi.

Sejauh ini Komunitas Pasirputih terus menggiatkan pemutaran film dan diskusi-diskusi tentang film. Komunitas Pasirputih belum lama ini masuk dalam nominasi unggulan Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2015 kategori Komunitas Film.

Sibawaihi juga menambahkan, saat ini masyarakat masih memahami film hanya sebatas film komersil. “Itu yang bahaya karena memahami film hanya sebatas cerita dan teknis semata.

Itu yang aku lihat terjadi di festival yang dilakukan di sekolahsekolah. Perfilman akhirnya tidak bisa berkembang,” ujarnya.

Kondisi ini, kata Sibawaihi, diperparah lagi dengan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah terhadap perkembangan film di NTB. Tidak hanya itu, untuk membuat film di Lombok, belum ada sponsor yang mau membiayai. Perfilman di Lombok akhirnya belum bisa berkembang. (ron)

(Suara NTB/met)

KESENIAN TRADISIONAL - Salah satu kesenian tradisional yakni Kecimol yang ditampilkan masyarakat Desa Lenek, Lombok Timur di Kota Mataram, beberapa hari lalu.

Perda Krama Adat dan UU Kebudayaan Harus Sejalan Mataram (Suara NTB) Jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan selesai dikaji ulang serta pembahasan Perda Krama Adat telah rampung, maka dua entitas peranti kebudayaan ini harus berjalan dengan selaras.

UU Kebudayaan merupakan payung hukum yang mengikat tatanan kebudayaan di aspek legal dan memiliki cakupan nasional.

Selanjutnya, Perda Krama Adat adalah peraturan yang hendak berlaku pada tataran lokal, khususnya di tengah masyarakat suku Sasak di Lombok. Kedua aturan dalam bidang kebudayaan ini harus sejalan demi mencegah timbulnya persoalan di tengah perjalanan implementasinya.

Kendati demikian, keberadaan kedua wujud aturan tersebut sangat dibutuhkan.

Sebab, tidak semua nilai-nilai yang terkandung di tiap-tiap daerah (kearifan lokal) dapat termuat dalam aturan undangundang kebudayaan. Hal ini lebih disebabkan karena, beragamnya tradisi dan nilai

yang tertanam di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang luhur itu tidak terakomodir dalam Undang-Undang Kebudayaan bukan karena tidak dikehendaki, tetapi lebih kearifan lokal di daerah yang satu belum tentu sama dengan kearifan lokal di tempat lain.

“Dua-duanya sangat dibutuhkan. Karena, banyak nilainilai yang berlaku di tengah masyarakat lokal yang tidak terjangkau dalam UndangUndang Kebudayaan. Artinya banyak nilai-nilai yang hanya berlaku di tataran lokal saja.

Salah satu contoh misalnya nyongkolan. Ini kan hanya berlaku bagi masyarakat sasak di Lombok saja,” tanggap antropolog Dr. Hamidsyukrie ZM, M,Hum ketika dimintai pendapatnya mengenai RUU Kebudayaan dan Perda Kra-

ma Adat yang sama-sama dalam tahap penggodokan, Selasa (15/12).

Ia menerangkan, ada nilainilai lokal yang tidak berlaku secara universal. Seyogyanya, nilai-nilai lokal tersebut dimiliki oleh seluruh suku/bangsa yang menjadi elemen lapisan warga negara ini. Nilai-nilai yang berlaku di tataran lokal tersebut, tidak bisa dipaksakan untuk masuk kedalam undang-undang kebudayaan.

“Adat adalah nilai lokal yang hanya berlaku di tempattempat tertentu. Misalnya adat pernikahan seperti contoh tadi, nyongkolan misalnya.

Itu kan tidak berlaku di tempat lain,” lanjutnya.

Contoh lain, lanjutnya, seperti yang ada di tengah masyarakat Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ban-

Tari, Puisi yang Tak akan Mati Mataram (Suara NTB) Setiap gerak tubuh dalam sebuah tarian mengandung diksi dan makna bahasa tersendiri. Tari adalah puisi yang tak akan mati.

Beragam jenis karya seni tari yang dikurasi oleh orangorang terdahulu direkonstruksi kembali. Salah satunya adalah jenis tari Zafin Al-Zafn yang konon datang dari jazirah arab. Tarian ini sempat mengkristal di Kabupaten Bima. Masyarakat yang telah mengakulturasi kesenian dari Yaman ini menyebutnya dengan Julukan Zapin Dani-Dana.

Maestro Zapin Nusantara, Tom Ibnur dan koreografer ulung, Ery Mefri menduga julukan itu lahir atas dasar muatan syair yang dinyanyikan untuk mengiringi tarin tersebut. Kendati demikian, apapun namanya, jelas penyebaran Tari Zapin adalah jejak pergaulan budaya nusantara yang terjadi sepanjang sejarah peradabang bangsa ini.

“Itu mungkin karena ada syair ya dana … ya dana… dalam lagu pengiring tariannya,” kata Tom Ibnur di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terlepas dari julukan tersebut, Koreografer L. Suryadi

Mulawarman menanggalkan sebutan terdahulu. Dirinya merekonstruksi ulang tari tersebut dan menyelipkan beberapa gerakan dari jenis tarian lain. Garapan tari tradisi dengan gaya kontemporer tersebut mendapat sanjungan dari para maestro seni pertunjukan di Jakarta.

“Sajian kita mendapat sanjungan karena dinilai menghasilkan varian gerak terbanyak. Saya tidak menyangka jurnalis dari Kompas yang datang waktu itu akan menghitung betul jumlah dan format gerak yang dibangun,” tanggap Surya ketika berada di Mataram, belum lama ini.

Mendamba Perbedaan Keberagaman bentuk dan cara menuturkan seni pertunjukan yang satu ini adalah kekayaan nusantara yang tak ternilai harganya. Perbedaan merupakan sesuatu yang patut didamba dan dibiarkan tanpa harus menuai penyeragaman. Sebab, tidak sedikit dari kalangan penutur tari ini menginginkan agar tari ini memiliki pakem sehingga berwujud seragam. Keseragaman Zapin harus ditunjukan di seluruh titik daerah yang pernah

mengenal seni tari ini.

“Biarkan saja tarian ini bervariasi. Justru kalau diseragamkan, Zapin bisa mati.

Keberagaman yang terlihat sekarang dari masing-masing daerah ini adalah kekayaan yang harus dipertahankan,” tanggap Ery usai menyaksikan pementasan Zapin dengan corak yang berbeda-beda.

Keselarasan bentuk gerak diyakininya akan mematikan ragam Zapin yang ada. Lantas, jika ini terjadi wadah kreativitas akan mengalami penyempitan. Seperti pada garapan tari tradisional yang yang harus rigid bergerak dibawah aturan pakem. Tatkala gerakannya meleset sedikit, maka makna yang ingin disampaikan akan amburadul sehingga gagal diartikulasikan. Berbeda dengan gaya kontemporer yang memberikan ruang kreasi tanpa batas.

Nampaknya, tarian ini mulai menjadi menu utama dalam hidangan perhelatan kesenian di daerah-daerah. Ini terbukti setelah beberapa saat berakhirnya Temu Zapin Nusantara, NTB mulai mengangkat kesenian yang terpinggirkan di pelosok kabupaten Bima ini. (met)

Mark Wahlberg Konfirmasi Transformers 5 Jakarta (Suara NTB) Mark Wahlberg mengonfirmasi bahwa film “Transformers 5” akan diproduksi dengan dirinya sebagai salah satu pemeran.

Seperti dikutip Sydney Morning Herald, Wahlberg mengonfirmasi perannya di “Transformers” dalam wawancara bersama cinepop.com, dia mengatakan “berkomitmen untuk membuat dua lainnya.”

“Kau tahu, saya tidak bisa berbicara atas nama Mr Bay, tapi saya punya firasat kami akan segera syuting,” kata Wahlberg.

Dalam “Transformers 5”, Wahlberg yang juga berperan dalam “Transformers: Age Of Extinction” akan kembali berakting sebagai inventor Cade Yeagar.

Belum jelas apakah Micha-

el Bay akan menyutradarai lagi film kelima ini, namun rumor di media sosial menyebutan dia telah berbincang dengan produser Steven Spielberg mengenai proyek tersebut.

Bay pada September lalu menulis tweet bahwa dia belum bisa mengonfirmasi perannya di film kelima, sementara Spielberg juga baru-baru

ini mencuit bahwa dia “belum berkomitmen atas ide apapun.”

Ada pula kabar mengenai serial animasi spin-off Transformers yang disebut fokus pada asal mula planet Cybertron. “Transformers 5” dijadwalkan mulai diproduksi pada pertengahan 2017. (ant/bali post)

yak upacara-upacara adat yang hanya berlaku di satu titik kawasan saja. Norma-norma atau aturan adat yang berlaku di tempat tersebut harusnya diakomodir. “Aturan-aturan yang seperti ini yang harus diperdakan,” lanjutnya.

Terpisah, Sosiolog yang menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Dr. Syafruddin, M.S mengutarakan, kasus secara umum yang kerap terjadi adalah kelemahan masyarakat daerah dalam menerjemahkan aturan yang datang dari pemerintah pusat.

Kelemahan dalam menerjemahkan inilah yang menyebabkan munculnya persepsi bahwa aturan di tingkat nasional bertentangan dengan norma yang berlaku di daerah.

Untuk Perda dan UU yang sama-sama dalam tahap penggodokan ini harus terbangun secara linier. Menurutnya, Perda yang disusun untuk mengatur di tingkat daerah

harus sejalan dengan undangundang yang cakupannya nasional.

“Perda krama adat yang berlaku di tataran lokal harus linier (sejalan) dengan undangundang di tingkat nasional (maksudnya UU Kebudayaan).

Karena, Undang-Undang yang di tingkat nasional tersebut sifatnya mengakomodir kebudayaan lokal,” bebernya.

Lantas, manakah diantara kedua aturan ini yang harus diterbitkan terlebih dahulu.

Sosiolog yang satu ini menghendaki agar Perda Krama Adat disesuaikan dengan Undang-Undang kebudayaan.

Sebaliknya, jika mengacu pada definisi kebudayaan dalam UUD 1945, yang menyatakan puncak kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, maka seharusnya UU Kebudayaanlah yang harus disesuaikan dengan Perda yang lahir dari daerah-daerah sehingga bersifat bottom up (dari bawah ke atas). (met)

Modernisasi, ”Ekskavator” Penghancur Tatanan Sosial Mataram (Suara NTB) Modernisasi adalah “ekskavator” penghancur tatanan sosial. Begitulah pakar sosiologi Dr. Syafruddin, M.S memandang gejala sosial yang melanda negeri ini. Hancurnya kearifan lokal dalam kebudayaan masyarakat ini mulai terlihat jelas sejak era 1980an hingga sekarang.

“Budaya itu kan tidak hanya menyangkut kesenian, tetapi mencakup tentang pola pikir, gaya hidup atau sistem tata kelola kehidupan sehari-hari. Segala kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan kita itu mulai dihancurkan oleh proses modernisasi,” tutur sosiolog ini ketika ditemui Suara NTB, Selasa (15/12).

Dijabarkan, sistem tata kelola kehidupan, utamanya bagi masyarakat agraris (petani) meliputi pengelolaan irigasi persawahan. Menurutnya, sistem pengelolaan irigasi pertanian masyarakat sebelum datangnya mode modernisasi sudah sangat apik. Akan tetapi, begitu proses modernisasi datang, semuanya nyaris menjadi amburadul dan berantakan.

“Awalnya masyarakat kita punya sistem tata kelola irigasi yang baik, misalnya dalam dunia pertanian. Tetapi, sistem irigasi dari eropa dipaksa agar diterapkan, nah proses moderniasi seperti inilah yang membuat tatanan yang sebelumnya menjadi rusak,” jelasnya.

Padahal, belum tentu format irigasi yang datang dari luar serta dipandang sebagai sesuatu yang modern tersebut lebih baik daripada yang sebelumnya. Boleh jadi, sistem yang baru itu justru tidak cocok sehingga melahirkan persoalan di tengah masyarakat.

Lebih jauh sosiolog ini menyinggung perihal pengobatan alamiah. Dirinya sangat terkesan dengan polapola pengobatan yang bersifat tradisional. Baginya, pelaku-pelaku medis yang mempertahankan cara pengobatan yang alamiah itu belum tentu keliru dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya, lanjut dia, ada proses transformasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara turun temurun dari leluhur dan nenek moyang kepada generasi penerusnya. Tentunya, ilmu pengetahuan yang ditransformasikan menyangkut tentang pola-pola pengobatan (medis).

“Jangan anda kira dukun-dukun tradisional itu tidak paham tentang cara pengobatan. Mereka memiliki ilmu pengobatan yang ditransformasikan secara turun temurun. Kearifan lokal dalam dunia pengobatan alamiah, contohnya daun dari pucuk jambu itu bisa melegakan gejala sakit perut,” bebernya.

Tiongkok, lanjutnya adalah satu contoh negara yang mampu mempertahankan kearifan lokal dan kearifan tradisinya. Sebagai bukti, tengok saja sistem pengobatan herbal dan alamiah yang mereka miliki berhasil merambah dunia. Salah satunya pengobatan dengan memanfaatkan khasiat tumbuhan ginseng.

Indonesia, khususnya di Lombok, sejatinya sangat kaya dengan tanaman dan tata cara pengobatan yang alamiah. Hanya saja, perkara gengsi menjadi sekat pemisah sehingga tidak sedikit masyarakat mulai meninggalkan pola-pola lama.

“Akan tetapi modernitas itu sekarang sudah mati.

Semua sudah mulai menelusuri pola-pola lama. Termasuk pengobatan-pengobaan ala herbal itu,” tandasnya.

Setelah penghancuran oleh modernisasi, masyarakat terhentak untuk kembali menelusuri pola-pola tradisional. Sayangnya tidak sedikit dari bagian yang bersifat tradisional tersebut telah tertimbun sehingga tenggelam dimakan zaman. Yang tertinggal hanyalah sisa-sisa dari peradaban masa lalu dan kemudian dicoba untuk diaplikasikan kembali. (met)

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tingkatkan Kreativitas Guru Lewat Lomba Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, pada Suara NTB di Selong, Selasa (15/12), menginginkan ada gerakan pembangunan budaya mutu. Dalam meningkatkan budaya mutu diperlukan kegiatan akselerasi peningkatan dan pengem-

bangan mutu pendidikan.

Lomba kreativitas guru diklaim menjadi salah satu cara. Sebelumnya, Dikpora Lotim menggelar lomba cerdas cermat siswa Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen).

Dalam upaya pengemban-

gan mutu pendidikan itu menjadi bagian yang sentral adalah mutu peserta didik dan kualitas pendidik. Setidaknya dengan kegiatan ini terbangun budaya belajar. “Kita ingin menanamkan budaya belajar dan bekerja,” terangnya.

Peserta didik terus me-

nerus belajar meningkatkan penguasaan pengetahuan yang telah disampaikan para pendidik. Materi-materi pembelajaran diharapkan bisa dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Termasuk, memberikan motivasi belajar terus dilakukan Dikpora.

Di samping itu, saat ini di semua sekolah diwajibkan memiliki tanda mutu sekolah atau disebut School Quality Icon (SQI). SQI ini tergambar dari mutu peseta didik seta pendidiknya. “Melalui cerdas cermat, kita coba menjaring potensi anak-anak,” sebutnya.

mendidik peserta didik.

Lomba kreativitas guru lanjutnya diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi bagi para guru untuk bisa menghasilkan karya. Berkarya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. “Kegiatan ini juga kita gelar bertepatan dengan hari Guru nasional dan hari PGRI,” demikian Mahsin. (rus)

Mahsin menambahkan, mengenai SQI ini tidak saja sekolah-sekolah yang ada perkotaan. Termasuk sekolah yang ada di pinggiran pun harus memiliki SQI. “Semua sekolah harus bermutu, guru-guru harus berkualitas,” harapnya.

Sementara epada para guru, dimimta untuk terus berkarya dan meningkatkan kreativitas guru belajar. Salah satu prinsip menyebutkan, guru mulia karena berkarya.

Untuk itu, untuk menghasilkan karyanya, guru harus dimotivasi untuk melahirkan karya-karya terbaiknya dalam

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Pascakegiatan ujian bersama semester pertama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengisinya dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya menggelar lomba kreativitas guru. Dikpora tidak inginkan ada waktu yang terbuang sia-sia. Digelarnya lomba kreativitas guru, katanya, bertujuan agar bisa terus terbangun budaya peningkatan pendidikan bermutu.

Petakan Potensi Anak

(Suara NTB/dok)

PULUHAN anak penghuni Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Mataram mengikuti psikotes. Tujuannya untuk memetakan potensi para penguni panti agar mempermudah pekerja sosial dalam memberikan penanganan terhadap para penghuni panti.

Kepada Suara NTB, Kepala PSAA Harapan Mataram pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) Provinsi NTB, Nuryanti, SE, menyebut psikotes yang digelar pihaknya belum lama ini merupakan tes untuk mengetahui potensi setiap anak penghuni panti. Harapannya, ada gambaran umum mengenai kondisi masing-masing penghuni panti.

“Harapannya agar dalam penanganan anak, punya standar dan perlakuan yang jelas. Nanti rekomendasi rujukan terapis untuk anak-anak akan lebih mudah dilakukan jika ada peta sejauhmana potensi anak-anak,” terangnya.

Masih kata Nuryanti, tes potensi akademik dan psikotes secara umum sangat penting bagi para pengelola panti, karena dengan masa penanganan yang singkat, diperlukan pemberian layanan yang optimal dan diperlakukan tidak sama rata. Namun, berdasarkan pada potensi masingmasing penghuni panti “Dia punya kecenderungan di mana nantinya, dan sikap kerja juga sudah mulai dibentuk sejak dini. Nanti dari hasil psikotes bisa kelihatan kekurangannya di mana, dari sisi mana, sehingga terapis yang akan dilakukan tepat berdasarkan hasil rekomendasi hasil psikotes tersebut,” ujarnya.

Selama ini, treatment terhadap para penghuni panti tidak terukur, alhasil penanganannya pun dilakukan berbeda. Target setelah diadakannya psikotes bagi penghuni panti, ada laporan perkembangan anak dari hasil evaluasi pascamereka keluar untuk melihat indikator keberhasilan program dan di sisi lain menjadi rujukan ke orang tua.

“Kita tetap komunikasikan ke orang tua jangan sampai setelah keluar dari panti kembali ke sana kembali ke pola yang lama, anak balik lagi. Tapi kita inginkan anak bisa mempengaruhi keluarga, bisa menjadi motor gerakan keluarga. Sebelum itu, pemataan potensi bagi penghuni panti belum pernah dilakukan pemetaan akademik seperti ini, di panti baru tahun ini dianggarkan hal itu,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

YOGA - Mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram menampilkan yoga dalam pembukaan Pensi 2015, belum lama ini.

BEM STAHN Gde Pudja Gelar Pensi Mataram (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Pekan Seni (Pensi) 2015. Pensi ini diikuti 208 peserta yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar).

Ketua Panitia Pensi STAHN Gde Pudja Mataram Gede Adi Aryawan, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (15/12), menjelaskan, event tahunan ini dibuka Wakil Ketua II STAHN Gde Pudja Mataram Dr. Drs. I Nyoman Murba

Widana, SAg, Sabtu (12/12) lalu. Dalam kegiatan Pensi, peserta mengikuti sembilan kategori yang dilombakan, seperti, tari, sloka, puisi, pembuatan canang, fasion show, menggambar, mewarnai dan singing competition. ‘’Selain itu, dalam acara

pembukaan ditampilkan tari penyambutan dari UKM Tari dan penampilan yoga asanas dari UKM Yoga STAHN Gde Pudja Mataram,’’ terangnya.

Sementara Wakil Ketua II STAHN Gde Pudja Mataram I Nyoman Murba Widana, mengakui, seni merupakan

bagian terpenting dari kehidupan manusia, sehingga seni tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam hal ini, pihak rektorat mengapresiasi program kinerja BEM STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2015 -2016 dalam acara pembukaan pensi. (r)

Pemerintah Siapkan Perangkat Wajar 12 Tahun

(Suara NTB/lin)

BIMTEK - Peserta saat sesi tanya jawab pada bimtek yang diselenggarakan Puskot Mataram, di Mataram, Selasa (15/12).

187 Guru SD/MI Ikuti Bimtek Kearsipan Mataram (Suara NTB) Masalah arsip menjadi sangat penting, sebab menjadi bukti sesuatu itu telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kearsipan kepada 187 guru dan kepala SD dan MI seKota Mataram. Ini menjadi penting sebab pengelolaan arsip yang baik dan menjadikan administrasi yang baik.

“Arsip itu sebenarnya bersifat rahasia, meskipun boleh juga dibertahukan kepada orang lain. Sehingga bimtek ini dirasa perlu agar setiap sekolah mengetahui bagaimana cara mengelola arsip dengan baik,” kata Kepala Seksi Pengelolaan

dan Layanan Kearsipan Perpustakaan Daerah Kota Mataram Nurhaslinda kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/12).

Nurhaslinda mengatakan bimtek kearsipan yang digelar itu merupakan suatu hal sangat bermanfaat dan positif, karena akan memberikan kemampuan kerja yang lebih baik dan profesional dalam mengelola kearsipan, sehingga sekolah dapat menata arsip sekolahnya dengan lebih baik dan rapi.

“Kita lihat saja misalnya kepolisian, itu mempertanyakan arsip. Karena keberadaan arsip itu sangat penting, sehingga dapat memudahkan semua pihak ketika ingin mengetahui tentang arsip itu,” imbuhnya.

Bimtek kearsipan sekolah ini sangat diperlukan oleh masing-masing sekolah.

Sebab sebelumnya penyusunan kearsipan di sekolah tidak tertata sebagaimana mestinya. Sehingga ketika ingin mencari salah satu arsip sangat memakan waktu lama baru mendapatkannya. Tetapi dengan ilmu yang diperoleh dalam bimtek itu diharapkan dapat menangani kearsipan sekolah dengan lebih baik lagi.

Bimtek yang berlangsung di MAN 2 Mataram itu akan dilakukan selama tiga hari.

Sehingga setiap guru dapat dengan maksimal mempelajari dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama diberikan materi bimtek. (lin)

Jakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyiapkan peta jalan atau road map wajib belajar (wajar) 12 tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, beberapa perangkat yang disiapkan menuju wajar 12 tahun itu antara lain perangkat hukum dan sisi penyediaan sarana dan prasarana berupa guru, unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB). “(Dulu) wajib belajar enam tahun itu ditetapkan pada tahun 1984 setelah pemerintah menyiapkansupply sidenya. Sekolah-sekolah SD itu dibangunnya tahun 70an, lalu tahun 1984 baru (diberlakukan) wajar enam tahun. Yang kita harus lakukan juga adalah menyiapkan supply side-nya, yaitu gurunya, sekolahnya, sehingga begitu nanti ketok palu untuk wajib belajar 12 tahun, kita sudah siap,” ujarnya usai berbicara pada Seminar Nasional Wajib Belajar 12 Tahun di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/12).

Menurutnya, mengelola wajar 12 tahun dari sisi penyediaan, artinya pemerintah harus menambah kemampuan untuk bisa menampung semua lulusan SMP yang akan melanjutkan ke pendidikan

menengah, baik SMA atau SMK. Namun ia menegaskan, usaha memperluas sisi penyediaan sarana dan prasarana tidak boleh mengesampingkan kualitas sarana dan prasarana serta kualitas tenaga didik dan tenaga kependidikan. Pendidikan, katanya, merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap.

“Kita melihatnya bertahap.

Membangun sekolah itu cepat.

Tapi mengisi anaknya tidak cepat. Anak-anak itu lulus SMP dan SMA juga tahunan.

Kita membayangkan pertumbuhan sekolah seimbang dengan pertumbuhan lulusan,” tutur Mendikbud.

Ia juga mengatakan hasil dari proses pendidikan tidak dapat dilihat dengan instan, melainkan akan terlihat dalam jangka waktu panjang.

Pendidikan diharapkan bisa menjadi eskalator sosialekonomi dan bisa mengalahkan ketertinggalan dan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. “Karena itu road map (peta jalan) yang disusun mencerminkan kondisi tiap daerah karena setiap daerah berbeda-beda,” ujarnya. Sementara terkait perangkat hukum, Mendikbud mengatakan akan ada pembahasan dengan DPR mengenai payung hukum untuk wajib belajar 12 tahun.(ant/bali post)

(Suara NTB/yon)

PELEPASAN - Pelepasan kontingen Kwarcab Lotim untuk mengikuti Jambore Daerah Tingkat NTB tahun 2015 di Sekretariat Kwarcab Lotim, Selasa (15/12).

Kwarcab Lotim Siap Ikuti Jambore Daerah

Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin menyebut kegagalan tiga kepala sekolah sebagai wakil Kota Mataram dalam ajang Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Nasional di Jakarta tanggal 17-25 November lalu ditengarai proses pembinaan yang serba instan.

Menurut Adnan, minimnya pembinaan terhadap para guru dan kepala sekolah bisa jadi penyebab keoknya wakil Kota Mataram di ajang bergengsi

tingkat nasional tersebut. Untuk itu, ia menyerukan agar proses pembinaan terhadap seluruh guru dan kepala sekolah dilakukan secara berkelanjutan.

“Panitia yang menyeleksi harus memanfaatkan kepala sekolah atau guru yang berhasil. Itu saya dulu kan sering seperti itu. Dulu pas saya jadi kepala sekolah ketatnya luar biasa, sekarang beda,” terangnya.

Dikatakan Adnan, dari aspek pembinaan dilakukan serba cepat dan ditunjuk-tunjuk tanpa melalui proses panjang

secara sistematis. “Kita melihat dari hasil, problemnya terletak pada portofolio yang masih sangat lemah. Dari itu saja kita kalah, bandingkan dengan daerah lain. Mungkin dalam memberikan jawaban itu secara lisan saja, tapi bukti fisiknya ngak ada. Bukan berarti tidak ada upaya dari mereka, tapi mau bilang apa”.

Fakta gagalnya wakil Kota Mataram di tingkat nasional berjalan lurus dengan fakta siswa Kota Mataram yang tak banyak bersuara di tingkat na-

sional. Meski pun nilai ujian nasional (UN) para siswa di Kota Mataram tertinggi di NTB. “Jadi kepala sekolah, guru sudah begitu, sehingga relevansi terhadap siswa juga seperti itu, kalau kepsek tak mampu bersaing di tingkat pusat, siswa kita pun seperti itu. Kita bangga di daerah ini saja, kita bangga di NTB saja, tapi coba lihat di provinsi lain. Padahal kalau kita bandingkan dengan Kota Mataram tak kalah dengan daerah-darah lainnya,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Pembinaan pada Guru Harus Berkelanjutan

Selong (Suara NTB) Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Gufranuddin, Dipl. TESOL, MA, Selasa (15/12) melepas kontingen Kwarcab Lotim mengikuti Jambore Daerah tingkat provinsi NTB tahun 2015. Dalam Jambore Daerah tahun ini, Kwarcab Lotim mengirim sebanyak 92 orang untuk mengikuti kegiatan tingkat provinsi ini.

Menurutnya, seluruh peserta yang dikirim dalam pelaksanaan jambore daerah tingkat provinsi NTB merupakan anggota pramuka Kwarcab Lotim dari tingkatan penggalang yang diambil dari perwakilan Kwartir Ranting se-Kabupaten Lotim.

“Kontingen Lotim merupakan kontingen dengan jumlah peserta paling banyak dari 10 kabupaten/kota lainnya di NTB,”sebut mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim ini.

Selama mengikuti jambore, ujarnya, para peserta harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.

Di mana, momentum itu harus dijadikan sebagai ajang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang dimiliki. Selain itu, ia juga mengimbau kepada para penggalang sebagai utusan Kwarcab Lotim berusaha mempertahankan prestasi Kwarcab Lotim sebagai Kwarcab Tergiat I Tingkat Kwarda NTB periode 2009-2014.

“Marilah gunakan dan manfaatkan momentum jambore ini untuk menambahkan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan. Pada tahun 2009-2014 lalu, Kwarcab Lotim mengantongi prestasi yang sangat luar biasa yakni sebagai Kwarcab Tergiat I. Sehingga, marilah prestasi itu kita pertahankan,” harapnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Leicester Pupus Harapan Chelsea London Kekalahan dari Leichester City 1-2 dalam Liga Inggris, Senin (Selasa WIB), membuat manajer Chelsea harus melupakan harapan untuk masuk urutan empat besar musim ini.

Gol-gol dari Jamie Vardy dan Riyad Mahrez membuat Chelsea harus menelan kakalahan kesembilan musim ini dan terpuruk di urutan 16 dengan nilai 14, hanya satu poin di atas zona degradasi. “Harapan untuk empat besar telah pupus,” kata Mourinho.

“Untuk membalikkan situasi, satu-satunya jalan yang saya tahu adalah berusaha dengan kualitas level atas.

Mourinho mengatakan bahwa ia merasa “dikhianati” dan frustrasi, namun ia menegaskan bahwa ia belum melihat perlunya melakukan pembelian pemain-pemain baru pada masa transfer Januari mendatang.

“Dari hari ke hari, saya tidak ada komplain terhadap pemain. Namun jika melihat yang dilakukan saat berlatih dan bertanding, ini membuat frustrasi,” katanya.

“Menurut saya belum tepat untuk mengatakan kepada pemimpin bahwa para pemain tidak bagus dan perlu 50 atau 100 miliar.

“Kami punya pemain yang ada sekarang, dan dengan pemain ini kami harus terus berjalan. Dan para pemain yang tampil buruk seharusnya merasa terpukul,” katanya seperti dikutip Reuters.

Seperti diketahui, Chelsea harus mengakui keperkasaan Leicester City usai dikalahkan 1-2 pada lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke-16 di Stadion King Power, Leicester, Senin waktu Inggris. Kemenangan ini membuat Leicester City naik ke puncak klasemen Liga Utama Inggris dengan 35 poin dari 16 laga atau unggul dua poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua.

Sebaliknya, Chelsea yang pekan lalu juga kalah dari Bournemouth, tidak beranjak dari peringkat 16 dengan 15 poin bahkan hanya berselisih satu poin dengan Norwich City yang berada di peringkat 18 atau zona degradasi.

Pada jalannya laga, Chelsea harus melakukan pergantian pemain lebih awal setelah Eden Hazard mengalami cedera usai berbenturan dengan Vardy sehingga posisi pemain asal Belgia tersebut digantikan Pedro Rodriguez pada menit 28.

The Blues ketinggalan 1-0 oleh gol yang dibukukan Jamie

Kamerun Cari Pelatih Baru Lewat Twitter Paris Federasi Sepak Bola Kamerun (Fecafoot) beralih ke jejaring sosial Twitter untuk mencari pelatih baru timnas negeri tersebut. “Panggilan untuk aplikasi rekrutmen pelatih kepala,” cuit Fecafoot seperti dikutip AFP. Pada laman resminya, Fecafoot menyebutkan syarat-syarat yang dibutuhkan adalah “berkewarganegaraan Kamerun atau asing, berkarakter baik, secara fisik bugar dan sehat serta berkepribadian kuat”.

Bagi yang berminat juga harus “memiliki kredibilitas dan sudah mendapat pengakuan nasional serta internasional...memiliki pengetahuan sepak bola Afrika yang bagus...bersedia tinggal menetap di Kamerun...dan memiliki jejak rekam bagus di lapangan profesional”.

Para calon hanya punya waktu singkat untuk melamar dengan tenggat waktu Selasa 15 Desember. Calon terkuat adalah Claude Le Roy dari Prancis yang meninggalkan pos pelatih Republik Demokratik Kongo bulan lalu.

Le Roy (67) sudah melatih beberapa negara pada delapan final Piala Afrika dan baru-baru ini memimpin Kongo ke semifinal edisi 2015 turnamen itu.

Volker Finke dari Jerman melatih Kamerun dari Mei 2013 sampai kontraknya habis Oktober silam dan kemudian untuk sementara digantikan warga Kamerun Alexandre Belinga. Kamerun lolos ke fase ketiga zona Afrika Pra Piala Dunia 2018. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

CARI PELATIH – Para pemain tim nasional Kamerun kini mencari pelatih baru dengan memanfaatkan media sosial twitter.

Kota Bima Juara Umum Kejurda Atletik Antar Pelajar Mataram (Suara NTB) -

Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atetik Antar Pelajar yang digelar di Lintasan Sintetis Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram sejak Jumat (11/12) lalu, telah berakhir Minggu (12/12). Hasilnya kontingen Kota Bima berhasil keluar sebagai juara umum, sementara juara umum kedua diraih oleh kontingen Sumbawa disusul KLU di peringkat tiga.

Ketua Panitia Pertandingan (Panpel), H. Hamzan Wadi, di Kantor Dinas Dikpora NTB, Selasa (15/ 12) kemarin menjelaskan, kontingen Kota Bima dinyatakan sebagai juara umum setelah berhasil mengantongi medali terbanyak di event tersebut yakni 8 emas, 7 perak dan 7 perunggu.

Sementara itu perolehan medali emas terbanyak kedua diraih Kabupaten Sumbawa dengan mendulang 7 emas, 5 perak dan 5 perunggu, dan medali emas terbanyak ketiga diraih oleh kontingen KLU dengan mengoleksi 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

“Secara keseluruhan kontingen Kota Bima berhasil keluar sebagai juara umum, diikuti Kabupaten Sumbawa di tempat kedua dan KLU ditempat ketiga,” ucap Hamzan Wadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi (KASI) Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB. Dikatakan Hamzan kejuaraaan atletik antara pelajar itu merupakan agenda tahunan pihak Dinas Dikpora NTB dalam rangka menjaring atlet-atlet pelajar yang disiapkan mewakili NTB di kejuaraan atletik level pelajar nasional.

Bagi atlet yang sukses menorehkan prestasi di masing-masing nomor pertandingan akan dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB tahun 2016.

Sebagaimana diketahui, kejuaraan atletik antara pelajar itu diikuti seluruh pelajar dari 10 kabupaten/kota di NTB. Namun demikian kejuaraan atlet antar pelajar tahun 2015 hanya diikuti delapan kabupaten/kota, kecuali atlet dari Lombok Tengah (Loteng) dan KSB tidak ikut.

Kejuaraan itu memperebutan 24 medali emas, 24 perak dan 24 medali perunggu. Terdiri dari 13 nomor pertandingan putra dan 11 nomor pertandingan atletik putri. (fan)

Vardy menyusul umpan matang Riyad Mahrez dari sisi kanan pada menit 33. Gol tersebut merupakan yang ke15 dicetak Jamie Vardy pada musim ini.

The Fox menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol yang dicetak penyerang sayap Aljazair, Riyad Mahrez, yang mengelabuhi bek Chelsea Cesar Azpilicueta, usai mendapaytkan bola terobosan dari Marc Albrighton pada menit 48.

Tertinggal dua gol membuat Jose Mourinho mengubah taktik dengan memasukkan Cesc Fabregas menggantikan pemain bertahan John Terry sementara Loic Remy masuk menggantikan Oscar.

Pergantian pemain tersebut membuahkan hasil ketika penyerang Prancis, Loic Remy, berhasil membobol gawang Kasper Schmeichel setelah mendapatkan umpan bola diagonal dari Pedro di sayap kiri pada menit 77.

Pada menit 84 Loic Remy kembali memperoleh peluang dari sisi sayap namun berhasil digagalkan bek Leicester yang langsung memberikan bola ke arah Vardy untuk melancarkan serangan balik.

Namun hingga laga usai skor 2-1 kemenangan Leicester tidak berubah. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUET MAUT – Jamie Vardy dan Riyad Mahrez berkolaborasi mencetak masing-masing satu gol untuk mengubur peluang Chelsea ke babak empat besar Liga Inggris.

”Fit And Proper Test” Harga Mati Mataram (Suara NTB) Meski mendapat penolakan dari pelatih menembak, namun kegiatan fit and proper test pelatih sepertinya harus tetap dilaksanakan. Pihak KONI NTB memastikan akan menggelar fit and proper test pelatih di GOR 17 Desember Turide Mataram, 26-27 Desember mendatang. Fit and proper test itu akan diikuti semua pelatih yang diusulkan masuk Pelatda Sentralisasi 2016.

Ketua Litbang KONI NTB, Drs. Nasaruddin M. Kes yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (15/12) kemarin mengatakan fit and proper test pelatih sudah menjadi harga mati. Pasalnya kegiatan itu penting bagi KONI NTB untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pelatih dalam menyusun program latihan atlet yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

“Fit and proper test pelatih akan kami laksanakan tanggal 26 hingga 27 Desember di GOR Turide Mataram. Jadi semua pelatih yang diusulkan oleh cabor untuk mengikuti Pelatda tahun 2016 harus mengikuti fit and proper test,”

ucapnya.

Dosen F-KIP Universitas Mataram (Unram) itu menjelaskan bahwa fit and proper test pelatih itu harus dilakukan oleh KONI NTB, karena lewat kegiatan fit and proper test itu pihak KONI NTB akan dapat mengukur sejauhmana kemampuan pelatih-pelatih yang diusulkan cabor dalam membuat program latihan atlet daerah untuk kegiatan Pelatda Sentralisasi 2016.

Dijelaskannya fit and proper test yang dilakukan oleh KONI NTB nanti bukan untuk menentukan pelatih itu lulus atau tidak lulus, namun hal itu dilakukan sebagai syarat untuk memetakan grade pelatih yang berkompeten melatih atlet-atlet unggulan NTB. Bagi pelatih yang merasa belum

berkompeten untuk membuat program tidak perlu khawatir karena pihak KONI NTB akan memberikan pembekalan ilmu pelatihan sehingga pelatih yang menangani atlet pelatda nanti betul-betul memiliki ilmu kepelatihan yang memadai.

Diakui Nasaruddin sejumlah pelatih yang diajukan pengurus cabor untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi tahun 2016 belum tentu mengusai secara benar metode pembuatan program latihan, sehingga pihak KONI NTB perlu melakukan fit and proper test.

Bagi pelatih yang tidak ingin mengikuti fit and proper test akan dipertimbangkan oleh KONI NTB untuk masuk dalam pelatda sentralisasi tahun 2016. (fan)

Sean Menjanjikan di Sesi Uji Coba Sepang Jakarta (Suara NTB) Pebalap Indonesia Sean Gelael tampil menjanjikan saat sesi uji coba mobil Le Mans Seri Asia bersama tim Jagonya Ayam with Eurasia di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, Senin (14/12).

“Saya merasa cukup kompetitif selama empat sesi uji coba mobil. Cuaca yang cukup bersahabat membuat tim bisa mencoba berbagai setelan dengan relatif lancar,” kata Sean dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12).

(Suara NTB/ist) Sean mampu berSean Gelael adaptasi dengan karakter sirkuit dan mobil sehingga menorehkan waktu terbaik 1 menit 59,2 detik. Dari total empat jam melakukan tes di Sepang, Sean tak kurang menempuh jarak 600 kilometer.

Catatan itu hanya 0,5 detik lebih lambat dari waktu tercepat tim Algarve Pro Racing saat meraih posisi start terdepan pada seri kedua Le Mans Asia di Sepang bulan lalu. Pencapaian tersebut mengangkat rasa percaya diri Sean yang menargetkan juara pada dua seri terakhir Le Mans Asia bulan depan.

Sesi uji coba di Sepang dilakukan Sean sebagai persiapan jelang dua seri terakhir Le Mans Asia di Sirkuit Buriram, Thailand, 8-10 Januari 2016 dan Sepang dua pekan kemudian.

Dalam lomba ketahanan mobil itu, ia akan berpasangan dengan pebalap Italia Antonio Giovinazzi, mantan rekannya saat membela tim Jagonya Ayam with Carlin pada Formula 3 Eropa tahun lalu.

Le Mans seri Asia merupakan turunan dari ajang balap 24 jam European Le Mans Series dan FIA World Endurance Championship. Penyelenggaraan Le Mans Asia hanya berlangsung empat seri. Seri pertama berlangsung di Sirkuit Fuji Speedway Oyama Jepang (Oktober lalu) dan seri kedua diadakan di Sepang bulan lalu.

Pada Le Mans seri Asia, pebalap akan beradu cepat selama tiga jam dan mengemudi secara bergantian. (ant/bali post)

Messi : Gaya Barcelona Telah Berkembang Yokohama Lionel Messi yakin Barcelona sekarang memiliki lebih banyak amunisi dibandingkan era Pep Guardiola pada 2009, dan dirinya ingin membuktikan hal itu deng a n

berambisi menjuarai Piala Dunia Antarklub untuk ketiga kalinya.

Klub raksasa Spanyol tersebut,

TRIO PENYERANG Lionel Messi bersama Neymar dan Luis Suarez menjadi trio penyerang paling mematikan di dunia saat ini.

yang telah memenangi Liga Champions, Liga Spanyol, Piala Raja, dan Piala Super Eropa tahun ini, akan menghadapi klub sepak bola Tiongkok Guangzhou Evergrande, Kamis (17/12), untuk berebut tempat di final yang akan digelar di Yokohama pada 20 Desember.

“Ini adalah

(Suara NTB/ist)

s a l a h satu kompetisi favorit saya,” kata Messi, yang menjadi favorit untuk memenangkan Ballon dOr kelimanya pada bulan Januari. “Kompetisi ini memberi kesempatan untuk menggenapkan tahun dengan cara terbaik. Titel tersebut merupakan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah klub. Ini sesuatu yang sangat penting.”

“Sekarang merupakan tahun yang luar biasa,” kata pemain Argentina tersebut kepada fifa.com dalam persiapan jelang pertandingan Barca melawan Guangzhou yang saat ini dilatih oleh Luiz Felipe Scolari.

“Waktu ketika kami memenangkan segalanya di bawah Guardiola

mungkin tidak akan terulang.

Kami juga tidak yakin bisa mendekati kondisi itu lagi.

(Tapi) di sinilah kami.

Sekarang apa yang tersisa untuk kami lakukan adalah mengakhiri tahun dengan sebaik mungkin dan membuatnya tak terlupakan.”

Dibayangi pertandingan semi final lainnya pada Rabu antara juara Piala Libertadores River Plate dan tim asal Jepang Sanfrecce Hiroshima, Messi akan mungkin berhadapan dengan tim yang hampir dibelanya ketika masih remaja di Argentina.

Messi hanya satu kali bermain melawan klub Argentina ketika Barcelona mengalahkan Estudiantes 2-1 di final Piala Dunia Antarklub 2009. Dua tahun kemudian, Barca mengalahkan klub Brasil Santos, yang pada saat itu dibela Neymar.

Perubahan Gaya “Saya telah menyaksikan pertumbuhan yang sangat besar dari dia (Neymar), baik sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi,” kata Messi.

“Waktu itu dia sudah menjadi pemain hebat dan sekarang dia lebih lengkap. Adalah kesenangan dan keistimewaan dapat memiliki dia untuk bermain bersama kami.”

Messi juga memberikan gambaran tentang bagaimana Barcelona telah berevolusi di bawah Luis Enrique, yang kurang mengandalkan gaya permainan umpan pendek dan ru-

mit “tiki-taka” ala Guardiola.

“Kami telah berubah sedikit,” ungkap Messi. “Kami telah menjadi tim yang lebih vertikal. Namun tentu saja, kami tidak kehilangan ideologi untuk menjaga penguasaan bola.

“Itu ciri khas dan prioritas kami: untuk mengontrol permainan dan menjaga penguasaan bola. Namun sekarang kami sudah memperoleh gagasan bahwa, hanya dengan beberapa sentuhan, kami bisa berada di depan gawang lawan. Sebelumnya kami melakukan itu dengan menerapkan permainan rumit.”

Penambahan mantan penyerang Liverpool Luis Suarez, yang berbekal kemampuan untuk menembus bek terakhir lawan, tidak diragukan telah mampu memberikan dorongan lebih bagi Barcelona.

Messi, Neymar, dan Suarez telah membukukan 127 gol untuk Barca pada 2015, jumlah yang lebih banyak dari rivalnya Real Madrid, meskipun Neymar masih diragukan untuk tampil di Jepang akibat cedera pangkal paha.

Messi juga bersikeras bahwa permainannya telah mengalami perubahan pula. “Dengan berjalannya waktu maka anda akan tumbuh, baik di dalam dan di luar lapangan,” katanya. “Anda beradaptasi dengan situasi yang berbeda.

Meskipun saya telah menyimpan esensi (dari gaya bermain saya), selama bertahun-tahun saya telah menambahkan kualitas untuk permainan saya,” demikian dilansir AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 16 Desember 2015

Halaman 12

Bakso Cornelan : Bakso dengan Cita Rasa Turun Temurun Oleh : Kelompok Fisip UAJY – Bernadeta Gita (Mahasiswa Semester 1) BAKSO merupakan makanan yang paling banyak digemari oleh orang Indonesia. Karena mempunyai cita rasa yang sangat unik.

Setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Di Kota Yogyakarta pedagang bakso sangat mudah ditemui dengan harga yang beraneka ragam. Dari harga yang paling murah hingga

mahal, dari yang berjualan di pinggir jalan hingga di tempattempat yang berkelas, dengan ukuran yang beragam dan penampilan yang unik pula.

Namun, di KotaYogyakarta terdapat bakso yang sudah diakui bahkan terkenal dengan kelezatannya, yaitu Bakso Cornelan. Bakso ini diberi nama Cornelan oleh para pelanggannya karena letak ber-

jualannya yang berada di paling pojok. Tempat berjualannya terletak di daerah Sosrowijayan No. 43- Yogyakarta tidak jauh dari kawasan Malioboro. Bakso Cornelan memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dengan bakso-bakso lainnya. Yaitu kuah kaldu yang gurih terasa nikmat di lidah bersama lembutnya daging bakso yang berasal dari dag-

ing sapi asli. Satu porsi bakso seharga Rp 10.000 berisi mie kuning, bakso sebanyak 3 biji, tahu, usus dan bakso goreng.

Sang pemilik, Ibu Gitri yang merupakan generasi ke tiga penerus usaha bakso tersebut mengungkapkan Minggu (22/11) di tempatnya berjualannya bahwa yang menjadi ciri khas dari bakso tersebut adalah usus dan ker-

enyahan bakso gorengnya.

Bakso Cornelan ini mulai buka pukul 16.30-21.00 WIB. Tempat ini selalu ramai dikunjungi pada hari biasa maupun hari libur. Satu lagi yang spesial dari tempat ini yang melengkapi nikmatnya Bakso Cornelan adalah segelas es sirup seharga Rp 2.500. Es sirup tersebut sangat segar karena terdapat

perasan jeruk nipis di dalamnya sehingga menambah kenikmatan saat menyantap semangkuk bakso.

Usaha ini merupakan usaha turun temurun sejak tahun 1971 dan sudah banyak yang mengenal Bakso Cornelan ini.

Rasa yang khas dan tidak pernah berubah sejak awal berdirinya membuat Bakso Cornelan tak pernah ditinggalkan

oleh pelanggannya meskipun sekarang banyak dijumpai penjual bakso yang menawarkan beragam cita rasa dan penampilan.

Jika kalian mampir ke daerah Malioboro kalian harus menyempatkan untuk mampir ke tempat Bakso Cornelan karena tidak susah untuk menemukan lokasinya. (*)

1,3 Juta Warga NTB Belum Nikmati Listrik Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, rasio elektrifikasi di daerah ini masih relatif rendah yakni sebesar 71,31 persen. Sampai dengan triwulan III tahun 2015, masih terdapat sekitar 28,69 persen atau 1,369 juta jiwa lebih warga NTB yang belum menikmati listrik.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Distamben NTB, Muhammaddin dikonfirmasi di Mataram, Selasa (15/12) siang kemarin. “Permasalahannya pertumbuhan daya listrik lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik,”ujarnya.

Selain itu, masih rendahnya rasio elektrifikasi di NTB juga disebabkan ham-

batan finansial, regulasi dan sosial dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Sehingga katanya, sampai dengan triwulan III 2015, masih terdapat sekitar 28,69 persen atau 1.369.813 jiwa atau 387.041 KK warga NTB belum menikmati layanan listrik.

Warga yang belum terlayanan lis-

trik ini terutama pada daerah terpencil yang termasuk dalam daerah remote area. Selain itu, ia juga menyebutkan pengembangan potensi energi terbarukan belum optimal.

Disebutkan, dari 10 kabupaten/ kota di NTB, hanya Kota Mataram yang sudah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 100 persen. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 123.566 rumah

tangga. Rasio elektrifikasi terendah berada di Lombok Barat (Lobar) yang hanya 58,59 persen atau jumlah rumah tangga yang terlayani listrik sebanyak 184.301 rumah tangga.

Kemudian, Lombok Utara memiliki rasio elektrifikasi sebesar 71,55 persen, atau 59.144 rumah tangga sudah terlayani listrik. Lombok Tengah sebesar 63,53 persen, atau 273.168 ru-

mah tangga terlayani listrik.

Lombok Timur memiliki rasio elektrifikasi sebesar 68,14 persen, atau 342.766 rumah tangga terlayani listrik.

Selanjutnya, KSB dan Sumbawa masing-masing memiliki rasio elektrifikasi sebesar 78,70 persen dan 80,24 persen, atau 34.118 rumah tangga di KSB dan 115.747 rumah tangga di Sumbawa yang sudah terlayani lis-

trik. Dompu memiliki rasio elektrifikasi sebesar 77,43 persen atau 58.064 rumah tangga terlayani listrik.

Sedangkan Bima dan Kota Bima memiliki rasio elektrifikasi sebesar 70,23 persen dan 71,44 persen. Atau 117.912 rumah tangga di Bima sudah terlaayani listrik dan 40.054 rumah tangga di Kota Bima sudah terlayani listrik. (nas) (Suara NTB/ron)

PENJUAL TEROMPET - Seorang penjual terompet di ruas Jalan Pejanggik sedang memperbaiki dagangannya. Fenomena PKL yang berjulan terompet menjelang libur Natal dan Tahun Baru terjadi setiap tahun.

Mataram (Suara NTB) Menjelang libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan terompet tampak mulai banyak terlihat di ruas jalan Kota Mataram. PKL itu biasa berjualan ketika musim libur Natal dan Tahun Baru. Mereka biasanya mencari pemasukan tambahan di momentum seperti ini.

Seperti yang diutarakan Putu Suriandani, salah satu PKL yang berjualan terompet di ruas Jalan Pejanggik, Cakranegara, saat ditemui Selasa (15/12), bahwa ia memang biasa berjualan terompet ketika menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Saya sudah sejak tahun 2010 berjualan seperti ini. Kalau seharuhari saya bekerja yang lain di rumah,” ujar Putu.

Omzet yang didapat setiap berjualan terompet, kata Putu, mencapai Rp

2 juta. Jumlah itu tidak pasti, terkadang bisa lebih atau kurang. Penjualan terompet di pinggir jalan, bergantung juga pada cuaca. Jika sering terjadi hujan, penjualan akan sedikit mengalami penurunan.

Terompet yang dijual berkisar dari yang paling murah seharga Rp 5 ribu dan yang paling mahal seharga Rp 50 ribu. “Harganya berkisar antara Rp. 5 ribu, Rp. 15 ribu, Rp. 25 ribu, sampai Rp. 50 ribu yang pakai gas itu,” ujar Putu sambil menunjuk salah satu terompet.

Putu mengakui penghasilan dari menjual terompet menjelang Natal dan Tahun Baru cukup menambah penghasilannya.

Banyaknya PKL yang bermunuculan ketika memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru merupakan sebuah tradisi di masyarakat kita.

Hal tersebut disampaikan oleh, Ket-

ua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, Muhammad Irwan Prasetya, yang dikonfirmasi di Mataram, Selasa (15/12).

“Ini merupakan fenomena yang unik dan menarik. Menjadi semacam tradisi di daerah kita.

Kecenderungan seperti ini juga terjadi di banyak daerah,” ujarnya.

Irwan mengatakan PKL yang berjualan terompet berjumlah hingga ratusan PKL. Pemerintah sendiri, menurutnya, tidak mempersoalkan keberadaan PKL yang datang musiman ini. Karena hadirnya para PKL yang berjualan terompet ini hanya bersifat sementara.

Selain itu, lapak-lapak PKL penjual terompet tidak bersifat permanen yang bisa langsung dibongkar.

PKL ini biasanya memilih berjualan di beberapa ruas jalan protokol. ‘’Namanya rakyat kecil, menjual

terompet ketika memasuki Natal dan Tahun Baru merupakan euforia bagi mereka.

Meskipun penghasilan yang didapat tidak terlalu menguntungkan,’’ pungkasnya. (ron)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 16 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Jadi Bahan Evaluasi DITETAPKANNYA delapan kabupaten dari 10 kabupaten/kota di NTB sebagai daerah tertinggal cukup miris. Apalagi, seperti diakui Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy, delapan kabupaten itu disebut daerah tertinggal bukan saja saat pemerintahan Presiden Jokowi saja, tetapi sejak pemerintahan sebelumnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat merilis 122 kabupaten di Indonesia masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dari 122 kabupaten di seluruh Indonesia itu, delapan kabupaten di NTB masuk dalam kategori daerah tertinggal. Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal yang akan dilakukan percepatan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, hanya Kota Mataram dan Kota Bima yang tidak masuk daerah tertinggal. Sementara kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan kabupaten Bima masih termasuk daerah tertinggal. Mestinya kalau predikat sebagai daerah tertinggal terhadap delapan kabupaten ini telah melekat sejak lama, harus ada upaya perbaikan yang terencana.

Sayangnya, ketika disebut ada daerah tertinggal di NTB, pihak pemerintah dalam hal ini Bappeda NTB terkesan tidak mau diberikan predikat seperti itu.

Adapun argumentasi dari Bappeda NTB bahwa tolak ukur yang dijadikan acuan dalam menetapkan delapan kabupaten di NTB sebagai daerah tertinggal, adalah data lama.

Pernyataan ini tentu harus dicek kebenarannya.

Karena indikator menentukan daerah tertinggal bukan dilihat dari satu faktor saja. Berdasarkan Perpres itu, suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasaran, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas; dan karakteristik daerah. Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut.

Mestinya, kalau memang Bappeda mengklaim bahwa data itu adalah data lama, harusnya klarifikasi dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pemda jangan senang dianggap sebagai daerah tertinggal demi untuk menarik dana pusat ke daerah. Mestinya, Pemda lebih kreatif dalam menarik dana pusat ke daerah. Misalnya dengan menunjukkan keberhasilan program yang dilaksanakan di daerah. Bukan dengan menjual ketertinggalan.

Sebab, pemerintah pusat dalam menentukan suatu daerah sebagai daerah tertinggal atau sebaliknya, tentu sudah melakukan pengamatan langsung di lapangan.

Penetapan daerah tertinggal oleh pemerintah pusat seharusnya tidak membuat delapan kabupaten/kota dan juga Pemprov NTB menjadi gusar. Justru penetapan ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi delapan kabupaten tertinggal dan juga Pemprov NTB untuk berbenah. Sehingga pada penilaian berikutnya, delapan kabupaten itu, diharapkan tidak lagi terkategori daerah tertinggal. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

’’Best Halal Tourism’’: Peluang dan Tantangan Oleh: ENGAN NTB mendapatkan predikat best halal tourism (BHT) tingkat internasional patut disyukuri oleh semua pihak. BHT selanjutnya dapat sebagai starting point bagi kebangkitan pembangunan NTB. Salah satu aspek yang terkait langsung adalah misalnya seperti sektor pariwisata dengan berbagai konsekuensi berantai lainnya seperti produkproduk lokal NTB misalnya.

Jika disetujui bahwa BHT terkait erat dengan pembangunan pariwisata NTB maka hal itu adalah merupakan sesuatu yang menyimpan peluang sekaligus tantangan ibarat dua sisi keping mata uang.

Di satu sisi dengan predikat BHT NTB dapat mengembangkan apa yang selama ini dikatakan sebagai wisata syariah, wisata religius dan wisata halal lainnya. Di sisi lain tentu ada tantangan untuk mewujudkan hal itu, seperti maraknya perdagangan barang haram (narkoba) yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Sebut saja peredaran narkoba yang ada di Gili Trawangan di mana salah satu media cetak lokal pernah menurukan judul “Surga” Narkoba Bernama Gili Trawangan.

Judul berita ini menceritakan betapa massif penggunaan narkoba di gili indah nan elok itu. Di sini narkoba dijual tidak ubahnya seperti penjual kacang goreng yang dengan vulgar (bebas) menawarkan barang dagangannya ke para pengunjung.

Sontak saja hal itu menjadi catatan pula bagi salah satu media terkemuka Australia yaitu Sydney Morning Herald (SMH). Artinya bilamana media luar telah meliput maka dipastikan hal itu akan menjadi konsumsi internasional yang mana hal itu tentu membuat pencitraan NTB sebagai BHT akan menjadi diskusi panjang. Dengan kata lain ada sesuatu yang kontra produktif ketika NTB mendapatkan predikat BHT namun di sisi lain NTB juga masih dihadapkan pada persoalan yang berlawanan dengan predikat itu.

Namun tentu saja hal itu tidak boleh menyurutkan niat dan usaha segenap komponen masyarakat NTB untuk terus –menerus mencoba mempertahankan BHT sebagai predikatnya. Hal ini dikarenakan oleh potensi NTB jika ditilik dari aspek sosial budayanya merupakan masyarakat yang mempunyai keinginan kuat untuk tampil sebagai masyarakat religius. Masyarakat yang diliputi oleh ke-halalan. Tentu hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai kekuatan penggerak dari

Ahmad Efendi (Transform Institute)

keberadaan BHT. Masyarakat NTB adalah masyarakat yang mempunyai jati diri yang sudah sesuai dengan predikat BHT itu. Maknanya bahwa apapun persoalan yang mengiringi di mana hal itu dapat menjadi ganjalan bukan berarti masyarakat NTB bisa dengan mudah dapat kehilangan arah. Tentu hal itu masih sangat jauh panggang dari api.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana posisi strategis BHT untuk pembangunan pariwisata NTB ke depan? Pertanyaan terdahulu selanjutnya yang akan menjadi bahasan tulisan ini. Tujuannya adalah untuk memahami arti penting dari sebuah predikat yang berikutnya bisa dijadikan sebagai icon (brand) pembangunan masyrakat NTB khususnya pembanguunan kepariwisataan.

Posisi Startegis Sudah saatnya NTB menetapkan arah pembangunan pariwisatanya.

Untuk itu BHT dapat menjadi starting point yang strategis untuk memulainya. Bayangkan saja dari beberapa negara yang kota-kotanya dilombakan dalam kategori BHT NTB dapat memenangkannya. Adapaun negara-negara yang kota-kotanya dijadikan peserta lomba bersama NTB adalah seperti kota Abu Dhabi, Atalya Turki, Amman Yordania, Kairo Mesir, Doha Qatar dan Kualalumpur Malaysia.

Tentu saja masyarakat NTB pantas berbangga hati memenangkan lomba kategori BHT itu. Lagi-lagi kembanggaan itu cukup beralasan disebabkan oleh karena ajang ini bukanlah ajang dalam skala kecil melainkan skala besar (baca: internaasional). Ini adalah momentum tepat bagi NTB untuk berjalan lebih jauh pada pembangunan pariwisata.

BHT dapat menjadi inspirasi telak bagi NTB membangkitkan kepercayaan dirinya dalam pembangunan pariwisata halal, pariwisata syariah dan ataupun pariwisata religius. Ini dikarenakan NTB dapat menawarkan sesuatu yang beda.

Bahwa era global saat ini yang dikatakan oleh Antony Giddens sebagai era masyarakat dunia telah dilebur menjadi satu bentuk dari yang tadinya terkotak-kotak secara teritorial di mana kemudian hal itu tidak dapat lagi diberlakukan disebabkan oleh adanya TI sebagai peretas. Tentu saja anggapan dari Antony Giddens tidak bisa begitu saja diikuti. Bahwa masyarakat global tetap adalah masyarakat yang kompleks, tidak sesederhana yang menjadi anggapannya. Artinya bilamana masyarakat mengikuti definisi globalisasi dari Antony Giddens tersebut di atas sama saja masyarakat telah hanyut dalam aliran propaganda.

Itu karena keunikan sebuah wilayah tentu tidak bisa hanya digeneralisir oleh sebuah asumsiasumsi. Apalagi asumsi-asumsi tersebut dapat bertabrakan dengan karakter dan atau jati diri masyarakat suatu wilayah, tentu saja hal itu menjadi sesuatu yang utofis. Mengikuti keinginan Antony

giddens dengan definisinya itu bagi masyarakat NTB bisa membuat masyrakat NTB menjadi bukan dirinya sendiri. Masyarakat NTB akan menjadi diri orang lain sehingga untuk mempertahankan diri masyarakat NTB harus bisa mengidentifikasi dirinya sesuai dengan jati dirinya yang sesungguhnya.

Nah sejalan dengan itu pun muncul predikat BHT. Artinya ada interaksionisme simbolik yang menjadi cara pandang untuk memahami masyarakat NTB yang mana hal itu sekaligus bisa menjadi keunikan tersendiri. Bahwa masyarakat NTB hidup dalam aturan-aturan dan atau norma-norma sosial yang dinspirasi dari keberadaannya sebagai masyarakat berperadaban di mana hal itu pula dapat menjadi pembeda dengan entitas lainnya ditataran global. Lalu ketika itu dipertahankan sehingga hal itu dapat menjadi potensi besar bagi pembangunan pariwisata maka hal itu sudah sepantasnya untuk didukung oleh semua pihak.

Ini tentu saja dalam rangka memberi warna yang berbeda di tataran regional maupun global. Homogenitas harus ditolak karena dasar kehidupan memang penuh warna. Di lain sisi barang yang homogen tentu saja akan menurunkan posisi tawarnya. Oleh karenanya NTB harus berani beda dengan mempertahankan BHT sebagai icon selanjutnya.

Merawat BHT Menurut penulis BHT adalah takdir bagi NTB. Maknanya bahwa NTB memang layak menjual kenunikannya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ke-halalan. Ini tidak bisa dibantah karena jika ini yang diobrak-abrik maka NTB akan menghadapi kekacauan. Masyrakat NTB adalalah entitas yang mempribadi artinya masyrakat NTB tidak akan mengenal dirinya sendiri jika masyarakat NTB dilekatkan dengan predikat yang jauh dari keberadaannya yang sebenarnya.

Ibarat sesorang yang hendak mau mengenakan (memakai) baju yang mana baju itu bukanlah yang dikehendaki maka si pemakainya itu tentu tidak akan pernah merasa nyaman, tidak akan pernah merasa menjadi dirinya dan pada gilirannya orang itu tidak akan pernah merasa percaya diri. Begitu juga NTB yang entitasnya memang terdiri dari masyrakat dengan peradabannya yang khas tidak akan bisa menjadi yang lain kendatipun propaganda global seringkali berhembus kencang.

Persoalanya saat ini adalah pada cara atau sistem memamanjemen komunikasi dua arah antara masyarakat luas NTB dengan pemerintah. Bahwa masyrakat NTB secara luas belum memahami betul dirinya sebagai masyarakat yang menjual keunikannya (BHT) sebagai barang yang memang layak jual.

Bahwa masyarakat NTB secara luas belum menyadari barang dagangannya itu karena lagi-lagi pemerintah misoreintasi dalam hal ini.

Maksudnya adalah bahwa guna

RADIO

NTB (masyarakat) bangkit untuk dapat diajak membangun pariwisata NTB pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran. Bahwa untuk pemerintah membangun masyarakat sadar wisata (komunitas wisata) adalah tentu dengan pelibatan masyarakat luas secara total.

Ini harus dilakukan jika NTB mau mendapatkan out put yang optimal dari keberadaannya sebagai BHT. Oleh karenanya BHT harus dijadikan sebagai brand seperti melekatnya SNI pada produk-produk nasional Indonesia. Selangkah dengan itu maka di sini diusulkan agar BHT menjadi label pada setiap produk lokal NTB. BHT harus menjadi asesoris (label) pada semua barang kreasi masyarakat lokal.

BHT dapat saja dituliskan pada berbagai produk bahkan bisa juga dituliskan diberbagai tempat di mana itu menjadi pintu masuk wisatawan. Sebut saja misalnya di pintu-pintu masuk seperti di pelabuhan,dermaga-dermaga, hotel-hotel sampai pada produkproduk kerajinan tangan dapat pula dituliskan BHT. Ini juga dihajatkan bagi sosialisasi (baca: internaslisasi) nilainilai (baca: komunikasi) kepada masayarakat luas agar mereka segera memahami diri mereka sebagai bagian dari duta wisata yang memang harus mewujudkan BHT itu sebagai barang dagangan. Jika ini tercapai tentu saja akan ada mimpi untuk mendapatkan hasil optimal dari BHT. Daripada harus lompat-lompat brand yang lagi-lagi brand itu belum tentu sealur-sejalan dengan jati diri masyarakat setempat (baca:NTB). Selamat Hultah NTB

Retribusi parkir terancam gagal capai target Indikasi retribusi bocor perlu diselidiki

*** Enam sungai di NTB tercemar logam berat Masyarakat harus waspada

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 16 Desember 2015

Halaman 15

Enam Sungai di NTB Diduga Tercemar Logam Berat Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Lingkungan Hidup NTB, Ir.H. Hery Erpan Rayes mengungkapkan terdapat enam aliran sungai di provinsi ini yang diduga tercemar bakteri E-coli, logam berat, dan mercury. ‘’Pencemaran terbanyak di sungai-sungai ini akibat bakteri E-coli dan mercury yang di buang ke aliran sungai,” kata Hery di Mataram.

Menurutnya, tingkat pencemaran ke enam sungai tersebut sudah dalam kategori berbahaya. Sehingga, bila dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sangat berbahaya bagi kesehatan warga. “Dari hasil sampel penelitian yang kita lakukan,

tingkat pencemarannya sudah 30 persen,” ujarnya.

Ia menyebutkan, ke enam sungai tersebut berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram, seperti Sungai Jangkok, Sungai Menin-

ting, Sungai Unus. ‘’Kemungkinan penyebab adanya bakteri E-coli di sungai dikarenakan masyarakat yang masih buang air besar di sungai. Ditambah adanya aktivitas pengolahan tambang dengan menggunakan bahan kimia berbahaya sep-

erti mercury,” jelasnya.

Ia menambahkan, akibat pencemaran itu, pihaknya bersama kabupaten/kota sudah melakukan upaya antipasi dan pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap warga yang bermukim di sekitar aliran sungai untuk tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan air tersebut.

Bahkan, tidak hanya itu pihaknya juga telah mengimbau warga masyarakat untuk tidak membuang air besar di sungai.

“Tidak hanya warga, bagi

perusahaan yang terbukti melanggar membuang limbah di sungai, diberikan sanksi dan upaya pembinaan. Kalau masih tetap melakukan akan dilakukan upaya hukum,” tegasnya.

Sementara, untuk kualitas udara di daerah itu, Rayes mengungkapkan masih dalam kondisi bagus. Termasuk, kondisi udara dari hasil uji emisi buang kendaraan. ”Kalau untuk kualitas udara kita masih bagus, belum ada pencemaran,” katanya. (ant/Bali Post)

KPK Tahan Empat Petinggi DPRD Musi Banyuasin Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat petinggi DPRD Musi Banyuasin terkait dugaan penerimaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015.

Keempat tersangka adalah Ketua DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi PAN Riamon Iskandar, dan tiga Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin meliputi Darwin AH dari PDIP, Islan Hanura dari Golkar dan Aidil Fitri dari Gerinda.

“Empat tersangka ini ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia menuturkan penahanan dilakukan untuk memudahkan penyelidikan kasus yang disangkakan kepada para tersangka.

Keempatnya diduga melakukan perbuatan dalam pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan Rp1 miliar.

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menambahkan sebelum ditahan, para tersangka sempat diperiksa penyidik KPK. “Sebenarnya hari ini kami juga memanggil PA dan L, tapi tadi dapat laporan dari penyidik, yang bersangkutan tidak dapat hadir,” kata Johan Budi.

Ia menuturkan pemanggilan terhadap Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari (PA) dan istrinya Lucianty (L) yang merupakan anggota DPRD Sumatera Selatan akan dijadwal ulang.

Keduanya juga merupakan tersangka kasus korupsi terkait dugaan pemberian suap kepada anggota DPRD Munyi Banyuasin. (ant/Bali Post)

Kasus SPAM KLU Batal Dilimpahkan Dari Hal. 1 Namun yang datang justru surat keterangan sakit dilengkapi dengan hasil rekam medik. “Jadi batal kita lakukan pelimpahan tahap dua,” terangnya.

Atas situasi ini, Sutapa mengatakan penyidik tidak bisa memaksakan, meski target penuntasan kasus yang berjalan tiga tahun itu seharusnya Desember 2015. Pelimpahan tahap dua pun diagendakan Januari 2016 mendatang. Sedianya dalam kasus ini hanya tinggal pelimpahan tahap dua saja. Kelengkapan bukti dan keterangan saksi juga sudah masuk dalam berkas. Demikian juga dengan dugaan kerugian negara, sudah dihitung dengan nilai sebesar Rp 1 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Disebut penanganannya lama, karena kasus ini diketahui diusut sejak Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH, awal tahun 2013 lalu. Di tangan Sugeng, kasus ini penanganannya cepat ditandai dengan penetapan BES sebagai tersangka. Namun rekanan belum tersentuh. Pada era Fadil Zumhanna sebagai Kajati berikutnya, kemajuan kasus ini tak terlalu signifikan karena hanya memaksimalkan koordinasi dengan BPKP dan ahli konstruksi sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Saat ini, pada masa Kajati Martono, kasus ini belum juga tuntas.

Perkembangannya hanya pada keluarnya audit kerugian negara dari BPKP. Sementara tersangka masih tunggal BES, rekanan pelaksana diketahui belum tersentuh. (ars)

Dari Hal. 1 Seperti diketahui, Pilkada serentak telah berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2015, di 264 daerah. Pelaksanaan Pilkada di lima daerah harus ditunda karena masalah hukum dan 62 TPS akan menjalani pemungutan suara ulang karena berbagai masalah. ‘’Secara umum Pilkada serentak kemarin berjalan lancar.

Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi yang makin menggembirakan dan dapat menjadi contoh negara-negara lain,’’ ujar Farouk Muhammad, Senin (14/11). Ia menegaskan pihaknya berharap kepala daerah terpilih dapat mengemban amanah rakyat dengan baik melalui inovasi dan kreativitas dalam mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di daerah.

Farouk menambahkan, meski lancar bukan berarti Pilkada serentak 2015 tidak memiliki persoalan. Masalah utama terdapat pada rendahnya partisipasi pemilih dan politik uang.

“Partisipasi pemilih secara umum relatif rendah, yakni tidak lebih dari 60 persen. Bahkan Pilkada Medan hanya diikuti 26,88 persen pemilih. Kenyataan ini meleset dari target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU dan pemerintah yaitu sebesar 77,5 persen.”

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Ia menyebut-

Mataram (Suara NTB) Jumlah jemaah haji yang sudah terdaftar di NTB sampai tahun 2015 mencapai 132.551 jemaah. Dengan jumlah yang cukup tinggi tersebut telah menetapkan daftar tunggu haji untuk NTB termasuk salah satu daerah yang daftar tunggunya cukup tinggi di seluruh Indonesia, yakni sampai 24 tahun.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Ma’ad Umar, M.Pd, pada Suara NTB, Selasa (15/12) kemarin. ‘’Ya daftar tunggu kita selama 24 tahun.

Tapi ada juga daerah yang daftar tunggunya sampai 36 tahun. Untuk tahun 2016 ini Insya Allah, kita akan mendapat tambahan kuota sebanyak 216. Karena Kementerian Agama dengan Pemerintah Arab Saudi sudah menandatangani MoU untuk penambahan kouta jemaah haji dari Indonesia,’’ ujarnya, seraya menambahkan dengan daftar tunggu hingga 24 tahun tersebut, pada tahun 2015 NTB mendapat kuota pemberangkatan sebanyak 54.941 orang.

Mengingat panjangnya masa tunggu jemaah haji untuk NTB tersebut, Kemenag memiliki kebijakan untuk memberikan prioritas pemberangatan bagi lansia yang umurnya sudah mencapai diatas 70 tahun agar lebih dahulu diberangkatkan. ‘’Ya mungkin bahasanya bukan diprioritaskan ya, tapi ada peluang bagi yang sudah lansia untuk

diberikan percepatan pemberangkatannya,” ujar Umar.

Sementara itu terkait dengan banyaknya masyarakat yang tertipu dalam pemberangkatan haji, karena menggunakan jasa pemberangkatan yang tidak resmi. Umar menilai bahwa pihaknya sudah sejak awal menginformasikan pada masyarakat agar menggunakan jalur yang sudah resmi. Selain itu, menurut Umar, pihaknya tetap melakukan pengawasan terkait dengan banyaknya penyalur jemaah haji bodong. ‘’Kita sudah sejak awal mengimbau pada masyarakat agar menggunakan jalur pemerintah untuk berangkat haji. Lebih aman menggunakan jalur pemerintah.

Selain itu juga kami tetap melakukan pengawasan terhadap penyelenggara haji yang bodong itu.’’

Persoalan dalam menindak penyelenggara haji bodong tersebut karena masyarakat sendiri tidak berani melaporkannya pada Kemenag. Seandainya saja masyarakat berani untuk melaporkannya, maka pihak Kemenag akan langsung menindaklanjuti secara hukum terhadap penyelenggara pemberangkatan haji bodong tersebut.

“Persoalannya sekarang ini adalah masyarakat itu malu untuk melaporkannya kalau ada perusahaan pemberangkatan yang bodong itu. Seandainya saja mereka melaporkannya, pasti kita akan tindaklanjuti,’’ pungakasnya. (ndi)

Proses Hukum Tidak Pengaruhi Tahapan Rekapitulasi (Suara NTB/lin)

DIRAWAT - Kondisi Dimas Anggara, warga asal Lingsar, Lombok Barat menderita TBC dan gizi buruk sedang dirawat di RSUD Kota Mataram.

Ditinggalkan Orang Tua, Dimas Anggara Alami Gizi Buruk Mataram (Suara NTB) – Nasib malang dialami Dimas Anggara, balita delapan bulan yang ditinggalkan ibunya. Kemalangan Dimas bukan hanya itu saja, saat ini dia harus melawan penyakit Tuberculosis (TBC) dan gizi buruk yang dideritanya. Terlihat kondisi badan Dimas dalam keadaan kurus dan sangat sulit bernapas. Terdengar tangisan lirih, namun tidak dengan suara lantang. Hanya tangisan kecil seperti tengah menahan rasa sakit. Beruntung Dimas belum merasakan sakitnya perasaan ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Kini Dimas tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Ayah Dimas, Kamaludin warga Longserang Barat Selatan Kecamatan Lingsar, Lombok Barat menuturkan kesedihannya ditinggalkan ister-

Regulasi Pilkada Perlu Dievaluasi kan, selain kurangnya sosialisasi baik oleh KPU maupun oleh pasangan calon, menurut Farouk, rendahnya rata-rata partisipasi pemilih di Pilkada 2015 disebabkan karena kejenuhan masyarakat. ‘’Masyarakat melihat tidak ada korelasi antara proses pemilihan dengan kinerja pemimpin daerah yang dengan langsung bisa dinikmati masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan kampanye yang tidak mengedepankan adu program, melainkan hanya adu popularitas dan adu financial,’’ .

Praktek politik uang yang dilakukan pasangan calon (paslon) juga masih dapat ditemukan sehingga menurunkan kualitas Pilkada. Jenis politik uang yang terjadi cukup bervariasi, di antaranya pembagian undian, pembagian sembako, pembagian uang yang dilakukan oleh oknum tim sukses.

Politik uang bahkan diduga terjadi melalui penyalahgunaan bansos dan program pemerintah lainnya. Melihat dua persoalan tersebut, Farouk Muhammad menyerukan bahwa DPD perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2015, terutama terkait dengan perubahan arah regulasi atau sistem Pilkada. (ant/bali post)

24 Tahun, Daftar Tunggu Haji NTB

inya. Padahal anaknya tengah membutuhkan ibunya, terlebih Dimas menderita gizi buruk akibat tidak diberikan ASI eksklusif. Ibunya hanya memberikan air gula sebelum ditinggalkan.

“Saya kemarin pergi kerja ke Kalimantan jadi buruh, baru seminggu saya di sana anak saya sudah lahir. Namun saya diberitahu keluarga kalau ibunya meninggalkan anak saya di rumah orang tua saya dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu saya langsung pulang,” tutur Kamaludin dengan wajah sedih, Selasa (15/12).

Kamaludin sudah pernah menghubungi istrinya semenjak anaknya dirawat di rumah sakit. Namun istrinya tidak pernah mau datang untuk melihat keadaan anaknya.

Padahal Kamaludin sangat berharap istrinya mau datang untuk memberikan ASI dan

turut merawat anaknya yang sedang sakit.

Beruntung RSUD Kota Mataram segera memberikan tindakan medis, sehingga kondisi Dimas tidak semakin memburuk. Padahal sebelumnya Kamaludin sudah khawatir dengan biaya pengobatan anaknya. Namun RSUD tetap menangani pengobatan anaknya dan diperbolehkan untuk membayar nanti. Kamaludin juga berharap pemerintah dapat membantu biaya pengobatan anaknya yang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Anak ini sudah ditangani dengan baik oleh dokter, semoga ibunya mau datang dan mau ikut merawat. Karena kasihan bayinya masih membutuhkan ibunya,” kata Kasubag Kehumasan RSUD Kota Mataram Hardimun, Selasa kemarin. (lin)

Tak Tuntas Tepat Waktu Dari Hal. 1 tuntas. Sekitar 20 an unit yang berpotensi tak tuntas tepat waktu di Lotim,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Mackhul, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (15/ 12) siang kemarin.

Dikatakan, tahun 2015 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk pembangunan baru RTLH bagi masyarakat miskin di NTB. Dengan anggaran tersebut, Pemprov melakukan pembangunan baru rumah warga miskin yang tidak layak menjadi layak sebanyak 800 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Setiap unit pembangunan baru mendapatkan senilai Rp 25 juta. Untuk Lombok Timur sendiri, katanya, ada ratusan pembangunan baru RTLH. Dimana, sekitar puluhan unit berpotensi tak dapat tuntas sesuai dengan batas kontrak pada 20 Desember 2015.

Mackhul mengatakan pihaknya melakukan evaluasi setiap satu kali seminggu untuk mengawal proses pembangunan RTLH ini. Adanya potensi keterlambatan pengerjaan proyek di Lotim, kata Mackhul, akibat terlambatnya penandatangan kontrak.

Sehingga proyek tersebut terlambat dimulai.

Permasalahan yang dihadapi kontraktor di lapangan terkait dengan distribusi bahan

bangunan dan mencari tenaga kerja yang mengerjakan proyek tersebut. Pasalnya, meskipun proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga, namun mereka harus mengutamakan tenaga kerja setempat dan menggunakan material-material bangunan di daerah setempat. ‘’Sehingga dia lebih mudah dan memberdayakan masyarakat. Tukang misalnya, dia tak boleh mengambil dari luar.

Kalau ada tukang di desa itu ya gunakan dia. Material juga gunakan material lokal. Itu yang kadang-kadang belum tersedia cukup. Karena kan dalam jumlah tertentu. Itu alasan yang disampaikan pemborongnya, rekanannya,”ujar Mackhul.

Mantan Kepala Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Bappeda NTB ini menambahkan, meskipun demikian tak lantas itu menjadi alasan pembenar bagi kontraktor.

Dikatakan, secara keseluruhan, progres pengerjaan proyek TRTLH di NTB sudah mencapai 95 persen. Pengerjaan proyek RTLH di NTB tahun 2015 dibagi dalam lima paket pekerjaan. Sehingga penandatangan kontrak masing-masing paket juga berbeda. ‘’Keterlambatan ini karena memang rekanan kadangkadang salah strategi dia. Dia drop bahan kemudian diserahkan di desa, ternyata bahan itu ada yang hilang dan sebagainya. Tapi itu kan bukan alasan pembenar. Terakhir saya ke

sana (Lotim) Jumat kemarin meninjau ke Masbagik sudah selesai semua, di Keruak ada beberapa yang belum jadi, saya minta minggu ini harus sudah tuntas,’’ katanya.

Disebutkan, dari jumlah rumah di NTB sebanyak 1.056.163 unit, sebanyak 27,11 persen atau 286,287 unit diantaranya adalah rumah tidak layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai pola antara lain dengan pola stimulan untuk merehabilitasi kondisi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pola pembangunan baru untuk masyarakat yang sangat miskin.

Sejak tahun 2014, kata Mackhul, Pemprov NTB melalui Dinas PU telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar untuk melaksanakan pola pembangunan baru RTLH sebanyak 1.000 unit. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 sebanyak 800 unit dengan alokasi anggaran Rp 25 juta/ unit yang tersebar diseluruh kabupaten/kota se NTB secara proporsional. Pada Tahun 2016, akan dilaksanakan pembangunan RTLH sebanyak 1.000 unit dengan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Dalam lima tahun ke depan sesuai RPJMD NTB 2013-2018, Pemprov melakukan pembangunan baru RTLH sebanyak 5.000 unit dengan target per tahun sebanyak 1.000 unit. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kendati ada proses hukum yang dilakukan oleh pasangan H.L Wiratmaja-H. Badrun Nadianto (JADI), terkait dengan gugatan SK KPU Loteng nomor 52 tahun 2015 tetang penetapan H. M. Suhaili FT-L. Fathul Bahri sebagai pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada Pilkada Lombok Tengah (Loteng) yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Proses tahapan rekapitulasi suara hasil Pilkada Loteng tidak bisa ditunda.

Demikian disampaikan Komisioner KPU NTB, Suardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait dengan permintaan tiga paslon yang meminta rekapitulasi ditunda. Menurutnya, proses tahapan rekapitulasi suara hasil Pilkada Loteng tidak bisa ditunda. ‘’Tidak bisa itu ditunda, meskipun mereka minta untuk ditunda, tetap tidak bisa,” ujar Suardi.

Menurut Suardi, bahwa rekapitulasi hasil Pilkada Loteng harus tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah disusun. Untuk itu,

KPU Loteng jangan sampai terpengaruh dengan permintaan itu, harus tetap melanjutakan rekapitulasi.

“Harus tetap dilanjutkan, sesuai dengan tahapan.

Proses hukum yang mereka ajukan itu tidak memengaruhi tahapan rekapitulasi itu,” ujarnya.

Adapun ke tiga Paslon yang meminta rekapitulasi hasil Pilkada Loteng ditunda adalah pasangan JADI, pasangan TGH. L. Gde M, Ali Wirasakti Amir Murni-H. L. Ahmad Wirajaya (SaktiJaya), dan pasangan H. L. Suprayatno-Zainul Aidi (SURYA). Ketiganya meminta agar KPU menunda tahapan rekapitulasi hasil Pilkada loteng, dengan alasan salah satu pasangan calon sedang dalam proses hukum.

Seperti diketahui behawa tahapan penetapan hasil pilkada serentak akan digelar mulai tanggal 17-19 Desember. Setelah itu dilanjutkan dengan pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih pada tanggal 23 sampai 29 Desember mendatang. (ndi)

Penyidik Cek Fisik Proyek PJU Lobar Dari Hal. 1 Pengecekan itu berdasarkan SK nomor 469/169/Distamben/ 2014 tentang penetapan lokasi pembangunan PJU Tenaga Surya yang tersebar di 10 kecamatan, karena proyek ini menjadi tanggung jawab Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat.

Antara lain di Kecamatan Narmada sebanyak 20 unit. Pemasangan PJU ini disasar di dua desa antara lain Peresak dan Golong. Kecamatan Lingsar 20 unit PJU, masing-masing di Desa Lingsar dan Batu Kumbung. Kecamatan Batu Layar dipasang 20 unit PJU, masingmasing tersebar di Desa Bengkaung dan Lembah Sari.

Kecamatan Gunung Sari sebanyak 20 unit PJU dipasang di tiga desa, yakni Desa Penimbung, Mekar Sari dan Mambalan.

Di wilayah tengah, pemasangan PJU ini masingmasing 20 unit di Kecamatan Labuapi, Kediri dan Gerung. Di Labuapi dipasang di tiga desa sedangkan di kecamatan lainnya PJU ini dipasang masingmasing di dua desa.

Sementara itu, di wilayah selatan, terdapat di Kuripan sebanyak 20 unit PJU masing-masing di Desa Kuripan Utara dan Kuripan Induk.

Jumlah PJU ini paling banyak dipasang di Kecamatan Lembar yaitu 40 unit. Pemasangannya tersebar di 10 desa. Masing-masing desa dipasang sebanyak empat unit

PJU. Sedangkan di Kecamatan Sekotong hanya ada di Desa Pelangan sebanyak 20 unit. Sehingga total semua PJU yang bersumber energinya dari tenaga matahari ini sebanyak 220 unit.

Namun fakta lain didapat tim penyidik meski secara fisik sudah lengkap. Banyak ditemukan PJU yang aki nya hilang diduga diambil orang tak bertanggung jawab. Hampir di semua ruas yang dicek, sebagian besar hilang, meski terpasang di depan rumah warga. “Akinya banyak hilang dicuri. Itu yang menyebabkan lampu PJU itu tidak berfungsi,” terangnya.

Tapi bukan soal itu yang jadi substansi pemeriksaan lapangan, meski akan tetap ada hubungannya dengan kelengkapan komponen PJU bernilai total Rp 5 miliar tahun 2014 itu, dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar. ‘’Tetap kita periksa fisiknya, cek sesuai kontrak,” sebutnya.

Pengamatan penyidik itu serupa yang didapat Suara NTB sebelumnya. Puluhan lampu PJU di sejumlah titik tak berfungsi. Lampu PJU yang tersebar di Kecamatan Kediri, Kuripan, Gerung, Labuapi dan Lembar mati karena komponen aki PJU dicuri.

Seperti di Desa Jagerage Indah, Kecamatan Kediri, terdapat empat aki PJU hilang. Pihak desa pun mengeluh, lantaran PJU yang dibangun tahun 2014 ini mati total. (ars)

Rabu, 16 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Iuran Rp 19 Miliar Lebih dari Pemegang IUP Belum Tertagih di NTB Mataram (Suara NTB) Belasan miliar rupiah tunggakan iuran dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB belum tertagih.

Berdasarkan data, jumlah piutang negara yang harus dibayarkan para pemegang IUP baik logam dan non logam di daerah ini sebesar Rp 19,228 miliar lebih. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Muhammaddin mengatakan, pihaknya melalui Bidang Pertambangan Umum sedang gencar-gencarnya melakukan penagihan kepada para pemegang IUP yang menunggak.

Namun ia tak menyebutkan perkembangan terakhir jum-

lah tunggakan yang sudah tertagih.

“Sekarang masih ditagih, diminta kesediaan yang belum, bagi yang menunggak itu untuk ke kantor.

Dengan cicil atau sebagainya, itu tetap dilakukan.

Sangat intensif sekali sekarang di bidang pertambangan umum untuk menindaklanjuti tunggakan iuran IUP itu. Saya belum tahu persisnya (yang sudah tertagih),” kata Muhammaddin di Mataram, Selasa (15/12) siang kemarin.

Ditanya kemungkinan melibatkan Kejaksaan untuk melakukan penagihan? Muhammaddin mengatakan, itu mungkin saja dilakukan. Namun upaya yang dilakukan saat ini masih dengan pendekatan memanggil perusahaan-perusahan pertambangan yang telah memperoleh IUP untuk membayar kewajibannya.

Muhammaddin menambahkan, Pemprov NTB telah dua kali melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai evaluasi IUP-IUP. Dari hasil evaluasi itu memang masih ada IUP yang belum celar and clean di daerah ini. Namun, Muhammaddin tak menyebutkan berapa IUP yang sudah clear and clean dan yang belum clear and clean.

Berdasarkan data, utang dari para pemegang IUP di NTB nilainya sebesar Rp 19,228 miliar tersebut menjadi piutang negara yang harus dituntaskan atau dibayar oleh para pemegang IUP. Piutang tersebut tersebar di bebarapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berutang, dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya. Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Dimana 10 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari 9 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanyak 8 IUP sudah habis masa berlakunya. Lombok Timur sebanyak satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta.

Serta Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih. Dimana sebanyak 7 IUP sudah habis masa berlakunya. (nas)

Polres Lotim Berhasil Pecahkan Rekor MURI Sejuta Kentongan

Wujudkan Sinergitas Empat Pilar dalam Menjaga Kamtibmas DAMAILAH Lombok Timur, Amanlah Lombok Timur, Sejahteralah Lombok Timur dan Jayalah Lombok Timur. Inilah untaian kata penuh makna yang dilontarkan oleh Kapolda NTB. Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH dalam pelaksanaan apel besar pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Sejuta Kentongan yang dicanangkan oleh Polres Lotim.

Melalui kegiatan tersebut, sinergitas empat pilar antara Polri, TNI, Pemerintah dan Masyarakat dapat terwujud dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

Selaku Pimpinan Apel Besar Sejuta Kentongan itu, Kapolda NTB, san-

mewujudkan situasi aman dan kondusif. ‘’Ke depan saya harapkan, satu rumah satu kentongan. Karena alat ini merupakan alat yang paling efektif untuk berkomunikasi ketika terjadi gangguan keamanan,’’ pesannya.

Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM menyebutkan jika jumlah undangan dalam puncak pelaksanaan sejuta kentongan yang dimasukkan kedalam rekor MURI ini sebanyak 13.750 undangan. Namun, masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan di Lapangan Porda Selong melebihi dari jumlah tersebut yang disertai dengan alat-alat berupa kentongan, senter dan lainnya layaknya ketika melakukan ronda malam. Sehingga, kata Kapolres, itu membuktikan jika antusiasme masyarakat untuk samasama menjaga daerahnya dari gangguan Kamtibmas sangat tinggi.

Dikatakannya, kentongan merupakan sarana yang paling efektif dan

cepat untuk berkomunikasi antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, sudah saatnya kentongan dihidupkan kembali untuk mengajak masyarakat siap siaga dalam menyikapi segala bentuk kriminalitas dan gangguan Kamtibmas. Dalam kesempatan itu pula, Kapolres menyampaikan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jajaran Polri, TNI, Pemerintah dan Masyarakat yang telah ikut ambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan rekor MURI Sejuta Kentongan untuk mewujudkan Sejuta Kedamaian. ‘’Kentongan ini merupakan alat tradisional dan sarana komunikasi yang paling efektif bagi masyarakat jika terjadi gangguan Kamtibmas,’’jelas Kapolres.

Sedangkan, Wakil Bupati Lotim, H.Haerul Warisin, juga mengapresiasi terobosan kreatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya Pol-

res Lotim dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dengan melibatkan masyarakat. Kentongan, baginya alat komunikasi tradisional yang hampir punah. Sehingga, melalui momentum ini diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan lagi semangat masyarakat untuk membantu Polri dan pemerintah untuk menjaga keamanan.

Sementara, Senior Manajer MURI, Awan Rahargo juga sangat mengapresiasi prestasi, karsa dan karya yang ditunjukkan oleh masyarakat Lombok Timur (Lotim). Pelaksanaan rekor MURI Sejuta Kentongan yang dilaksanakan itu, katanya, layak dicatat oleh MURI sebagai pembunyian kentongan terbanyak di Indonesia bahkan di dunia. ‘’Kegiatan pemecahan rekor MURI yang dilaksanakan ini memecahkan rekor nomor ke 7.251 dalam penyelenggaraan apel besar membawa kentongan terbanyak,’’paparnya. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

Kapolda NTB, Berigjen. Pol. Drs. Umar Septono, SH,MH menjadi Pimpinan Apel dalam pelaksanaan Apel Besar pemecahan rekor MURI Sejuta Kentongan di Lotim,

gat mengapresiasi langkah yang dilakukan Polres Lotim dalam melibatkan masyarakat untuk mewujudkan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kegiatan superlatif yang dilaksanakan ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga keamanan di daerah sendiri serta mendukung program Seribu Masjid, Seribu Poskamling, Sejuta Kentongan hingga terwujudnya Sejuta Kedamaian. “Penggunaan kentongan merupakan salah satu alat tradisional yang paling efektif untuk berkomunikasi antarmasyarakat untuk bersamasama menjaga Kamtibmas,”ujar Kapolda, Selasa (15/12).

Dengan demikian, ia berharap kegiatan apel besar Sejuta Kentongan ini tidak hanya sebatas seremonial semata. Akan tetapi, kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi antara, Polri, TNI, Pemerintah dan Masyarakat untuk tetap menjalin sinergitas

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Umar Septono, SH, MH saat melakukan pemukulan kentongan secara simbolis dalam acara pemecahan rekor MURI Sejuta Kentongan di Lotim,

Sejumlah tamu undangan saat foto bersama dalam acara Rekor MURI Sejuta Kentongan

Senior Manager MURI Awan Rahargo memberikan piagam Rekor MURI Sejuta Kentongan kepada Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SiK, MM di dampingi Wakil Bupati Lotim, H, Haerul Warisin.

Para tamu undangan melakukan pemukulan kentongan

Kemeriahan dan keunikan masyarakat Lotim membuat kentongan raksasa menyambut Program Sejuta Kentongan yang dicanangkan oleh Polres Lotim,

.Belasan ribu masyarakat yang melakukan pemukulan kentongan serentak dalam kegiatan pemecahan rekor MURI Sejuta Kentongan di Lotim,