Snt17022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 17 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

28 HALAMAN NOMOR 283 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemimpin Baru dan Kekuatan Koordinasi gerakkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerahnya. Sehingga seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB bisa saling menguatkan untuk kemajuan bersama. Artinya, kemajuan masing-masing kabupaten/kota bisa menjadi kemajuan dan kekuatan provinsi untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Kita tidak bisa menampikkan, salah satu persoalan yang bisa saja muncul untuk mem-

serentak, 9 Desember 2015 dilantik secara bersamaan.

Peristiwa pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak bukanlah sebatas pengalaman baru di negeri ini, termasuk NTB. Apalagi sebatas kegiatan seremonial dan perayaan kemenangan. Maknanya tentu tidak seperti itu. Sebagai bagian dari masyarakat NTB, saya berharap para pemimpin baru di NTB ini bisa memberi semangat baru untuk meng-

(Suara NTB/aan)

Oleh: AgusTalino

HARI ini, Rabu, 17 Februari 2016 sejumlah kabupaten/ kota di Provinsi NTB resmi mempunyai pemimpin baru.

Bertempat di Mataram, Ibu Kota NTB, enam pasangan bupati/wakil bupati dan satu pasangan walikota/wakil walikota, masing-masing Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram hasil Pilkada

bangun sebuah daerah adalah soal koordinasi. Egoisme sektoral antarinstansi memungkinkan terjadi ketika ada yang memaknai “prestasi” sebagai sebuah “penonjolan diri”.

Bukan kemajuan bersama yang mengharuskan semua pihak saling menguatkan. Akibatnya, bisa memunculkan rivalitas dan mengabaikan kemajuan bersama. Begitu juga keberadaan kabupaten/ kota di sebuah provinsi.

Bersambung ke hal 27

GLADI BERSIH - Gladi bersih pelantikan tujuh bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berlangsung di Hotel Lombok Raya, Selasa (16/2) kemarin.

Mataram (Suara NTB) Hari ini, Rabu (17/2), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota yang terpilih dalam Pilkada serentak, 9 Desember 2015 lalu.

Pelantikan ini, sesuai dengan radiogram Mendagri No. 005/389/SJ tanggal 5 Februari 2016 yang menyebutkan bahwa pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilaksanakan pada 17 Februari 2016 di ibu kota provinsi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

TO K O H Wakil Pemerintah Pusat WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, pelantikan serentak tujuh bupati/walikota terpilih di NTB pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu tak terlepas dari regulasi yang ada.

Wagub melihat, pelantikan serentak kepala daerah tingkat kabupaten/kota itu mempertegas juga posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Ini tak terlepas dari regulasi. Mengapa sekarang gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dilantik di Istana Negara, Bersambung ke hal 27

‘’Lima tahun ke depan kami berkomitmen meningkatkan kemajuan di berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat Kota Mataram’’ H.Ahyar AbduhH.Mohan Roliskana

Demikian disampaikan, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (16/2) siang kemarin. ‘’Pelantikan sudah siap. Total undangan yang disebar 1.200 undangan,’’ sebutnya.

‘’Siapkan formula sinergitas lintas sektor. Visi misi sebagai sebuah konsep pembangunan harus mampu diimplementasikan oleh SKPD,’’ Dr.H.Najmul Akhyar, SH, MH -Sarifudin, SH

‘’Kita ingin terus memajukan infrastruktur jalan. Khususnya, di wilayah selatan, jalur dari dan menuju Kuta. Tentunya kita berharap anggaran untuk Kawasan Mandalika bisa dikucurkan sehingga harapan masyarakat Lombok Tengah bisa terwujud. Faktor keamanan harus mendukung hal tersebut.” ‘’Prioritaskan jalan selatan dan ekonomi rakyat,’’

‘’ Lima tahun ke depan, tidak ada lagi warga miskin di KSB,’’

H. Moh.Suhaili FT, SH L.Pathul Bahri, S.IP

H. M. Husni Djibril, B.Sc Drs.H. Mahmud Abdullah

KO M E N TTAA R Dewasa Berdemokrasi PENGAMANAN pelantikan kepala daerah terpilih di NTB merupakan rangkaian akhir dari perjalanan proses demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kedewasan berpikir dan bertindak di dalam berdemokrasi sebagai sebuah sistem politik diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs. Imam Margono dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan kepala daerah terpilih di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Selasa (16/2).

Bersambung ke hal 27

Dirjaharta mengatakan, pelantikan serentak tujuh bupati/walikota di NTB ini dilakukan sesederhana mungkin. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena itu, pelantikan secara serentak dilakukan di ibukota provinsi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. ‘’Memang amanat UU. Bagaimanapun juga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Makna Pilkada serentak untuk, pertama efisiensi. Ke dua,

‘’ Kita bermimpi membawa perubahan (lebih baik) untuk Kabupaten Bima. Membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan’’.

Hj. Indah Dhamayanti Putri Dahlan M. Noer

sesuai arahannya Presiden tak perlu terlalu seremonial, tapi kerja, kerja, kerja,’’ imbuhnya.

Ditambahkan, tamu yang diundang dalam pelantikan serentak tujuh bupati/walikota itu selain berasal dari pejabat daerah, juga berasal dari pejabat pusat. Seperti pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk di dalamnya Kepala Balitbang Kemendagri.

Kemudian seluruh wakil rakyat di Senayan yang berasal dari Dapil NTB, baik anggota DPR RI maupun DPD RI. Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam Setda NTB ini menjelaskan, selain pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh kepala daerah terpilih itu, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas. Nantinya, setelah pelantikan para bupati/walikota melakukan serah terima jabatan dengan para penjabat bupati/pejabat walikota.

Bersambung ke hal 27

Dr.Ir.H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST.

‘’Sesuai dengan jargon kita, Lanjutkan. Saya tidak akan membuat program yang baru. Kami hanya akan memperkuat program unggulan daerah yang sudah terbukti memberi manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Dompu.

Drs. H. Bambang M. Yasin-Arifuddin, SH

Gubernur Bentuk Satgas Penanganan Gizi Buruk Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan kasus gizi buruk.

Satgas ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si.

‘’Bapak Gubernur secara khusus meminta kepada Bapak Wakil Gubernur untuk menjadi Ketua Tim Satgas untuk penanganan gizi buruk ini,’’ kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM usai rapat pimpinan (rapim) lengkap di Ruang Ra-

pat Utama Kantor Gubernur, Selasa (16/2) siang kemarin.

Yusron mengatakan, pembentukan Satgas penanganan kasus gizi buruk ini diputuskan gubernur dalam rapim lengkap yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD Pemprov NTB, Selasa (16/2) kemarin. Tugas dari Sat-

gas ini melakukan kajian halhal yang menjadi titik persoalan khususnya mengenai kasus gizi buruk ini. ‘’Pak wagub diminta melakukan telaah, mengkaji apa yang menjadi persoalan mengenai gizi buruk. Kematian bayi dan gizi buruk ini tak

terlepas dari kondisi lingkungan, kondisi lingkungan masyarakat kita. Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya arti kesehatan. Ini akan diurai di mana titik-titik persoalannya itu,’’ kata Yusron.

Bersambung ke hal 27

Jenazah Terduga Teroris Divisum Tiga Orang Diamankan (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Jenazah terduga teroris Fajar alias Chan alias Muhammad Fuad yang ditembak Densus 88 di Kelurahan Pena To’I, Kota Bima, akhirnya sampai di RS Bhayangkara Polda NTB, Selasa (16/2). Oleh petugas medis, jenazah langsung dilakukan visum.

Pantauan Suara NTB, jenazah dibawa menggunakan mobil. Tiga personel Densus 88 di dalam mobil tersebut. Di belakang, mengawal empat anggota Densus 88. Semua bersenjata dan mengenakan penutup wajah.

Bersambung ke hal 27

di Mako Brimob

(Suara NTB/ars)

DIAUTOPSI - Jenazah Fajar terduga teroris yang tewas ditembak dibungkus dalam kantong diturunkan dari mobil untuk diautopsi di RS Bhayangkara, Mataram, kemarin.

Mataram (Suara NTB) Dari penggerebekan rumah terduga teroris di RT 02 RW 01 Kelurahan Pena To’I, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Senin (15/2), tiga orang diamankan. Mereka dibawa dari Kota Bima dan hingga kini masih ditahan di Mako Brimob Polda NTB. Tiga orang itu rata rata masih berusia muda. Mereka ditangkap karena diduga ada hubungannya dengan Fajar alias Chan, yang tewas ditembak saat penggerebekan itu.

Ketiganya adalah Im (29), SP alias Iwan (33) dan Mus alias Landa (26). Hingga berita ini ditulis, ketiganya masih diinterogasi tim Densus 88 untuk mengungkap keterlibatannya, termasuk kemungkinan ada hubungannya dengan jaringan gembong teroris Santoso.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono dikonfirmasi, membenarkan ada tiga orang yang diamankan, dari empat target penggerebekan itu.

Bersambung ke hal 27

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

Seleksi di Dua Lingkungan MUSABAQAH Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional diselenggarakan Juli mendatang. Pemkot Mataram melakukan persiapan dengan dengan menggelar STQ tingkat kelurahan.

STQ kelurahan ini baru pertama kali digelar dan Pemkot mengalokasikan anggaran Rp 10 juta tiap kelurahan. Di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, seleksi difokuskan di dua lingkungan.

Dua lingkungan disebutkan Lurah Ampenan, Hj. Elya Hadiana yakni lingkungan Tempit dan kampung melayu. “Karena Ampenan Tengah kan ada 10 lingkungan. Caranya kita bagi dua saja,” sebut Elya via telepone, Selasa (16/2).

Generasi muda memiliki potensi untuk tampil pada MTQ tingkat kecamatan bahkan nasional. Dia melihat, tempat pendidikan Alquran (TPQ) di lingkungan berperan aktif mendidik remaja - remaja. Disamping itu, sebagian masyarakat menyekolahkan anak mereka ke pondok - pondok pesantren di luar Kota Mataram. “Bahkan sudah ada lembaga di masing - masing lingkungan,” ujarnya.

Qari - qariah dan hafiz - hafizah dari Ampenan Tengah bahkan sudah berkompetisi di tingkat provinsi. Meskipun tidak meraih juara, paling tidak memberikan motivasi kepada rekan - rekan mereka untuk menggenjot serta mengasah kemampuan.

Dalam mencetak qari - qariah dan hafiz - hafiz, peran orangtua dinilai sangat penting. Pendidikan Alquran bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Artinya, orangtua mengawali pemahaman Alquran kepada anak - anak mereka. “Sehingga begitu diajarkan di TPQ dan Ponpes, anak - anak sudah mengerti,” terangnya.

Paling penting ditanamkan lanjutnya, qari - qariah dan hafiz - hafizah tidak berorientasi pada juara. Sebab, STQ kelurahan ini menanamkan sikap kecintaan terhadap Alquran, terlebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dengan harapan, terus terjadi proses regenerasi qari - qariah dan hafiz hafizah baik di tingkat kelurahan maupun tingkat provinsi. “Harapan saya pribadi, terus ada para penghafal Alquran di lingkungan,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Harap Pasangan AMAN Lebih Sering Turun ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rabu (17/2) hari ini, tujuh pasangan kepala daerah akan dilantik secara serentak oleh Gubernur NTB. Dari tujuh pasangan itu, salah satunya adalah Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana atau yang dikenal dengan pasangan AMAN. Sebagian masyarakat Kota Mataram bereuforia menyambut pemimpin barunya, tapi ada sebagian masyarakat, khususnya yang berada di pinggiran kota tak tahu bahwa hari ini kepala daerah mereka yang akan memimpin dalam lima tahun ke depan resmi dilantik.

Seperti yang dikatakan salah seorang kakek yang sedang sibuk menyabit rumput di sekitar ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, Amaq Jamrah.

Ia hanya melongo ketika Suara NTB menanyakan apakah ia tahu bahwa hari ini Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

“Ndak tahu,” cetusnya sambil menaruh rumput di atas gerobak dorongnya.

Hal yang hanya terpikirkan bagi Amaq Jamrah adalah bagaimana ia bisa memberi makan empat ekor sapinya setiap hari. Karena di sanalah hidup ia gantungkan. Setiap hari ia pergi mencari rumput dari rumahnya di Petemon, Kelurahan Pagutan Timur.

“Cuma ini sudah yang bisa saya kerjakan,” ujar bapak empat anak ini. Sebagai rakyat kecil, Amaq Jamrah berharap Walikota dan Wakil Walikota lebih sering turun ke lapangan melihat kondisi warganya. Dan tentunya, rakyat kecil seperti dirinya harus lebih diperhatikan.

Sahram juga tak tahu kalau hari ini Kota Mataram kembali dipimpin secara resmi oleh pasangan AMAN. “Saya tidak tahu kalau ada pelantikan,” cetus warga Dasan Kolo, Kelurahan Jempong Baru, Selasa (16/2). Sahram sekali waktu bekerja sebagai buruh tani, dan saat tidak ada ajakan bekerja di sawah, ia membantu adiknya mengurus warung makan yang ada di pinggir jalan lingkar selatan.

Ia berharap setelah pasangan AMAN kembali menja-

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/ynt)

Amaq Jamrah menyabit rumput

Nur di depan warungnya.

bat, perhatian ke rakyat kecil dan pinggiran kota bisa lebih ditingkatkan. Sahram yang ditinggal mati suaminya selama 12 tahun ini juga berharap pemerintah bisa membantu perbaikan rumahnya yang atapnya telah jebol.

Warga lainnya, Nur menaruh harapan besar akan kepemimpinan pasangan AMAN dalam periode kedua ini. Apalagi pada saat Pilkada lalu ia memilih AMAN. Ia berharap Walikota maupun Wakil Walikota lebih sering turun ke lapangan.

“Saya harap lebih banyak turun melihat langsung kon-

disi masyarakat. Kalau kita lihat bantuan pemerintah selama ini kurang merata,” ujarnya.

Ia berharap jalan lingkungan yang ada di Dasan Kolo, Kelurahan Jempong Baru diperbaiki, khususnya jalan masuk menuju perkampungan. Di samping itu ia juga berharap ada pembukaan jalan baru karena menurutnya jalan yang ada saat ini cukup sempit. “Warga juga harap ada pembukaan jalan baru karena di jalan yang biasa itu sudah tidak bisa dilebarkan, mobil ndak bisa lalu lalang,” tandasnya. (ynt)

Jangan Menghambat ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyayangkan berlarut-larutnya penetapan royalti Mataram Mall. Padahal, menurutnya, kalau berdasarkan hitung-hitungan bisnis, angka Rp 300 juta sebagai nilai royalti, tidaklah memberatkan. ‘’Kalau hitung-hitungan bisnis, Rp 300 juta itu sebenarnya masuk,’’ kata Malik menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/2).

Sebab, tidak satu dua unit yang dikelola. Disana (Mataram Mall, red), ada water boom. ‘’Di Water boom saja kalau hari libur sangat ramai,’’ akunya. Belum lagi penghasilan dari perparkiran maupun reklame. Karenanya, lanjut Malik, menurut perhitungan bisnis, angka Rp 300 juta masuk akal kalau ditetapkan sebagai nilai royalti mall. ‘’Sementara inikan masyarakat tahunya cuma Mataram Mall,’’ cetusnya. Apalagi pihak appraisal menyatakan kalau angka Rp 300 juta itu sudah layak. Malik mengaku belum tahu apa permasalahannya sehingga angka Rp 300 juta itu belum disepakati. Karenanya, kata Malik, dari pihak pemerintah, ia mendorong agar segera ada kesepakatan. Dengan catatan, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga ada win-win solution.

Kalau memang, antara PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi) dan Pemkot Mataram tidak kunjung bersepakat, politisi Golkar ini menyarankan Pemkot Mataram melakukan evaluasi. ‘’Saya yakin Rp 300 juta itu bisa. Masuk hitung-hitungannya,’’ katanya optimis. Pasalnya, Mataram Mall sebagai mall pertama dan paling lama di Kota Mataram.

Kehadiran dua mall baru, Lombok Epicentrum Mall dan Lombok City Center mestinya tidak dijadikan alasan untuk menolak penetapan angka royalti terhadap pengelolaan Mataram Mall. ‘’Makanya sekarang kuncinya di pemerintah. Kalau pengusaha sudah tidak mampu, tanya apa permasalahannya,’’ terang mantan karyawan bank ini.

Menurut Malik pemerintah harus mengambil langkah-langkah.

Ia menilai sampai saat ini Mataram Mall, terbilang masih ramai dikunjungi masyarakat. ‘’Dengan mall lain, Mataram Mall masih lebih ramai kok,’’ imbuhnya. Apalagi Mataram Mall menyediakan berbagai sarana. Salah satunya sarana olahraga futsal.

Ia mengimbau PCF agar tidak membuat kesan bahwa mall yang berada di jangtung Kota Mataram itu sepi. Malik mengimbau PCF segera menyetujui kenaikan royalti ini sehingga tidak terkesan menghambat proses penetapan royalti. (fit)

(Suara NTB/fit)

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dipertanyakan Kepedulian Hotel Mendukung Pengentasan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Keterlibatan perhotelan dan lembaga pembiayaan (finance) dipertanyakan, di tengah gencarnya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.

Perhotelan dan lembaga finance ini diminta tak hanya berorientasi kepada keuntungan dari masyarakat tanpa memberikan imbal balik. Sejauh ini menurut Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kementerian Sosial RI Provinsi NTB, Zainul Aidi, hanya dua perhotelan yang dinilai paling aktif, yakni Grand Legi dan Jayakarta.

Padahal, jumlah perhotelan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai ratusan, baik hotel bintang maupun non bintang.

“Kita tidak tahu, apakah perhotelan ini menyalurkan danadana sosial yang wajib disisihkan dari keuntungannya kepa-

da masyarakat miskin,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (16/2).

Forum CSR ini secara rutin melakukan pertemuan untuk memetakan wilayah mana saja yang menjadi sasaran bantuan (kantong kemiskinan). Sejauh ini, pihak perhotelan dianggap masih enggan terlibat dalam pertemuanpertemuan dimaksud. Kendati, undangan telah dilayangkan.

Forum CSR menurut penjelasannya berfungsi untuk mengkoordinasikan penyaluran dana CSR oleh perusahaan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih jika CSR disalurkan oleh para pihak. “Jangan sampai kita menggarami air laut,” katanya

mengungkapkan.

Target penurunan angka kemiskinan di NTB cukup tinggi.

Sebab itulah, perhotelan diharapkan fokus menyalurkan dana sosialnya mendukung target penurunan angka kemiskinan dimaksud. Perhotelan melalui asosiasinya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Hotel Mataram (AHM) seperti diketahui secara bisnis telah banyak didukung oleh pemerintah daerah. Terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pertemuan nasional melibatkan banyak orang dilaksanakan di hotel.

“Makanya saya setuju jangan hanya mengambil keuntungan se-

mata hotel-hotel ini,” tambahnya.

Forum CSR juga menyorot keberadaan lembaga finance yang cukup banyak di NTB. Nasabahnyapun tidak kecil jumlahnya.

Perusahaan-perusahaan pembiayaan ini harus dikoordinir untuk menyalurkan CSR-nya. Saat ini dari seluruh perusahaan yang ada di NTB, hanya 35 perusahaan yang sudah terkoordinir melalui Forum CSR. Padahal, jika seluruhnya aktif, potensi CSR bisa mencapai Rp 300 miliar setahun untuk disalurkan kepada masyarakat miskin.

Data BPS, tercatat jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2015 mencapai 802,29 ribu orang (16,54 persen), berkurang 21,60 ribu orang (0,56 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 823,89 ribu orang (17,10 persen). (bul)

(Suara NTB/bul)

TAK DINIKMATI - Harga beras dan gabah di tingkat petani masih tinggi. Meski demikian, harga tinggi ini tak dinikmati petani. Sebab tidak jarang produksi petani didanai oleh pemberi ijon.

Artinya, keuntungan mereka otomatis disetor untuk membayar pinjaman petani, termasuk bunga pinjaman. Salah seorang petani tampak tersenyum sumringah saat mulai memanen padinya di Lingsar, Lombok Barat, Selasa (16/2).

Selasa, 16/01/16

Rakernas ’’Guide’’ di NTB

(Suara NTB/bul)

Fahrurrozi HIMPUNAN Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB akan mengundang pihak Southeast Asia Tourist Guides Association (SEATGA) pada pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) tahun ini. Menyusul NTB telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Diundangnya asosiasi guide

dunia ini, harapannya agar Pulau Lombok dan Sumbawa dengan segala potensi sumber daya alamnya bisa dipasarkan lebih luas lagi.

Ketua Panitia Munas Daerah, Fahrurrozi Gaffar, pada rapat Selasa (16/2) mengatakan, rapat mematangkan kesiapan menyambut gawe nasional yang menghadirkan ratusan peserta perwakilan dari DPD HPI di seluruh Indonesia.

Dalam rapat kemarin dimatangkan tema yang diusung pada munas tahun ini, disepakati “Lombok-Sumbawa, Surga Wisata Halal dan Bulan Madu Dunia”. Tema ini mewakili penghargaan yang telah diterima Lombok (NTB) dalam ajang internasional di Dubai belum lama ini. Tema ini menurut hasil rapat, relevan dengan apa yang telah diperjuangkan pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pariwisata NTB. Selain itu, kata Fahrurrozi, munas ini akan lebih menyuarakan bagaimana HPI sebagai asosiasinya para guide benar-

benar diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat.

“Karena guide adalah penentu merah dan putihnya pariwisata daerah. Tapi justru pemerintah belum memberikan perhatian, justru PHRI dan Asita yang besar diberikan dukungan penganggaran,” katanya.

Sementara Ketua HPI Provinsi NTB, H. Ainuddin, SH, MH menyebut dampak ikutan dengan akan dilaksanakannya munas HPI di NTB akan cukup besar. Terutama pasar-pasar seni, sentra-sentra industri kerajinan.

Tentu yang paling utama tempattempat wisata di NTB. “Makanya perlu penataan dari sekarang,” demikian pengacara ini.

Seperti diketahui, DPD HPI NTB, berhasil meyakinkan peserta Rakernas HPI ke 14, di Bandung-Jawa Barat. 20 perwakilan DPD HPI se-Indonesia akhirnya bulat menunjuk NTB menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HPI Oktober 2016 ini. Munas di NTB sekaligus motivasi HPI pusat atas

dukungan kemajuan pariwisata NTB, menuju pariwisata halal (halal tourism).

Rakernas ke 14 HPI di Bandung, delegasi NTB banyak memberi inspirasi HPI tentang halal tourism. Hal ini dilakukan sesuai semangat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang tengah gencar mengkampanyekan wisata halal.

Selain penetapan NTB sebagai tuan rumah Munas 2016, rakernas di Bandung lalu juga banyak membahas payung hukum yang akan dijadikan dasar bergerak organisasi pramuwisata ini. Ada beberapa persyaratan yang akan dikeluarkan HPI pusat untuk menentukan ‘status’ guide lokal, nasional dan internasional nantinya. Untuk mendapatkan predikat itu akan dilakukan sertifikasi, yang nantinya akan menentukan level guiding-nya. Dengan payung hukum yang pasti ini, ke depan HPI bisa mejadi organisasi pramuwisata yang mandiri dalam berbagai hal. (bul)

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Najmul - Sarif Pimpin KLU

Siapkan Formula Sinergitas Lintas Sektor Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpilih, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih, Sarifudin, SH, adalah dua figur pilihan masyarakat KLU untuk 5 tahun ke depan. Keduanya dijadwalkan dilantik, Rabu (17/2) hari ini oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Hotel Lombok Raya Mataram. Memegang amanat rakyat, keduanya pun siap memberi bukti pengabdian untuk menciptakan Lombok Utara yang aman, sejahtera, beriman dan berbudaya.

(Suara NTB/rus)

PANEN - Seorang petani di Lotim sedang memanen padi. Pemkab Lotim optimis di tahun 2016 ini, hasil produksi akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertanian Lotim Diyakini Melaju di 2016 Selong (Suara NTB) Pertumbuhan sektor pertanian tidak ditampik pada tahun 2015 lalu terjadi perlambatan.

Hal ini ditandai dengan lemahnya produksi. Utamanya produksi tanaman pangan jenis padi. Sementara tahun 2016, pertanian Lotim diyakini mengalami pertumbuhan baik. Lajunya dibandingkan tahun 2015 lalu diklaim sangat bagus.

Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, H. Badaruddin menguraikan kepada Suara NTB, Selasa (16/2), produksi padi tahun 2014 sebesar 357.831 ton. Angka tersebut diperoleh dari luas areal tanam seluas 68.180 hektar. Sementara tahun 2015, jumlah produksi mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni 436.975 ton.

Peningkatan produksi ini disebabkan terjadinya peningkatan luas areal tanam yang direncanakan melalui program Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale) oleh pemerintah.

Luas areal tanam padi di Lotim mencapai 84.184 hektar dan luas areal tanamnya mencapai 82.850 hektar. Puluhan ribu hektar tambahan ini diyakini akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi untuk Lotim.

Sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, perekonomian Lotim ini didominasi sektor pertanian.

Baik buruknya ekonomi Lotim dalam angka statistik tergantung dari komoditi pertanian, khususnya komoditi pangan.

Mengetahui pertanian Lotim

tahun 2016 ini lebih baik dibandingkan tahun 2015, diyakinkan perekonomian Lotim pun akan bisa lebih baik di bandingkan tahun 2014 lalu. Kepala BPS Lalu Supratna menyebut sumbangan pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 27 persen.

Berikutnya, soal serapan Badan Urusan Logistik (Bulog) terhadap produksi padi Lotim ini cukup jauh dari angka produksi. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Lotim Saefuddin menyebut target pengadaan beras tahun 2015 hanya 27.000 ton. Dibandingkan dengan total produksi 436.975 ton tahun 2015, maka angka serapan Bulog berkisar kurang dari 10 persen. Target Bulog ini pun diakui Saefuddin jarang bisa tercapai. (rus)

Lantas konsep apa saja yang disiapkan keduanya?

Najmul Akhyar kepada awak media di kediamannya, Senin (15/2), mengaku telah menyiapkan agenda menuangkan visi misi pada 99 hari pertama pascapelantikan. Visi misi sebagai sebuah konsep pembangunan harus mampu diimplementasikan oleh jajaran SKPD lingkup Pemda KLU. Keesokan harinya setelah dilantik, ia menegaskan akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan jajaran SKPD. Sejumlah isu strategis yang akan disinggung, antara lain menyangkut sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kependudukan, pariwisata, hingga konteks kebencanaan dan lahan kering.

Dalam aspek kesehatan, bupati terpilih menegaskan masyarakat kurang mampu di KLU harus memperoleh proteksi dari sistem layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia ingin menciptakan satu sistem yang mana, program tersebut teraplikasi sebelum

masyarakat sakit. Sebab kebanyakan, kartu BPJS hanya diurus saat sedang sakit, namun justru pola ini kerap menghambat proses penanganan kesehatan masyarakat di instansi terkait.

“BPJS ini sebaiknya dimiliki masyarakat kurang mampu sebelum mereka sakit.

Kami akan mencari cara bagaimana dana talangan untuk itu disiapkan sejak awal,” ujar Najmul.

Sebagai pendukung peningkatan kualitas layanan sektor kesehatan, Najmul Sarif akan membuktikan “janji politik” yang dikampanyekan, seperti Program Satu Dokter Satu Desa. Jika sebagian kalangan pesimis, tidak demikian dengan empunya program.

“Insya Allah optimis, kita sudah banyak didatangi dokter-dokter yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Ke depan kita juga akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB,” sebutnya.

Jauh sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati KLU,

sejumlah ide brilian Najmul Akhyar muncul. Hal itu yang kemudian tertuang ke dalam visi misi. Dalam konteks pembangunan, Najmul menitikberatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pola membangun Lombok Utara dari desa. Namun setidaknya ada satu syarat agar visi misi tersebut terlaksana, yaitu team work yang kuat. Mengingat, di setiap sektor pelayanan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Korelasi yang paling dekat, papar Najmul, misalnya kemajuan sektor pariwisata yang belum beriringan dengan sektor lain, seperti pertanian, peternakan yang berimbas pada tingkat produktivitas lahan, termasuk lahan kering.

Menurut Najmul, sektor pertanian (umum) setidaknya mampu memberi jaminan ketersediaan baik dalam jumlah dan kualitas bahan baku pangan yang dibutuhkan hotel dan restoran yang ada di KLU. Ironi, kata dia, bilamana sebagian besar komoditas pangan untuk hotel sudah bisa dihasilkan masyarakat tetapi di sisi lain, pasokan untuk kalangan pariwisata masih bersumber dari luar Lombok Utara.

“Ke depan, hotel dan restoran supaya menyerap hasil pertanian, peternakan dari masyarakat.

Tetapi harus ada upaya menjamin kualitas komoditas pertanian itu disesuaikan dengan standar kebutuhan pasar,” sambungnya.

Terkait sektor pariwisata pula, Najmul mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan satu per satu. Di antaranya, meningkatkan sarana dan prasarana kawasan pariwisata, menata izin-izin pelaku pariwisata, yang pada gilirannya akan bermuara lada meningkatnya PAD. “Tahun ini, kami canangkan sebagai Tahun Pelayanan Pariwisata. Pelayanan birokrasi yang menyangkut perizinan akan dipermudah,” imbuhnya.

Keberlangsungan sektor pariwisata diharapkan berimbas pada mobilitas ekonomi masyarakat secara merata.

Lombok Utara yang dikenal memiliki potensi lahan kering, diharapkan bisa dikelola lebih produktif dengan adanya serapan pasar yang lebih terbuka. Najmul mengklaim, luas areal lahan kering Lombok Utara mencapai 40 persen dari areal pertanian yang ada. Pemanfaatannya sendiri, memerlukan “modifikasi” atau kreativitas baik di tingkat masyarakat maupun jajaran SKPD. Salah satu contoh, membudidayakan buah naga yang identik dengan areal lahan kering sebagai alternatif menggenjot sumber pendapatan petani. Bukan mustahil, dirinya akan membebankan kepada SKPD terkait untuk memulai gerakan budidaya ini, sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Sektor mendasar lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan kependudukan. Bupati terpilih masih melihat adanya kesenjangan pembangunan infrstruktur sektor pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di eranya nanti, fisik sekolah akan diciptakan dengan nuansa adil dan merata.

Sementara dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik, Najmul sudah menggebrak dengan konsep kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Guru-guru yang berprestasi akan diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, Magister (S2) hingga Doktor (S3) melalui program beasiswa yang bisa diakses di LPDP. (ari)

Cerah, Prospek Pariwisata Loteng Praya (Suara NTB) Dunia pariwisata di NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu bisa dilihat dari angka kunjungan wisatawan ke daerah yang ini yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, jika pariwisata di daerah ini mampu dikelola dengan baik, bukan mustahil dalam beberapa tahun kedepan pariwisata NTB khususnya Loteng bisa menjadi kiblat pariwisata nasional.

Demikian disampaikan Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, saat Grand Opening Zmax D Hotel Praya, Selasa (16/2).

Menurutnya, salah satu yang mendorong pesatnya dunia pariwisata di daerah ini adalah peningkatan jumlah fasilitas pariwisata, khususnya hotel dan restoran. “Pertumbuhan jumlah fasilitas pendukung pariwisata, seperti hotel memiliki andil besar dalam mendongkrak kemajuan pariwisata di daerah ini,” ujarnya.

Dengan kata lain, pariwisata di daerah ini terutama Loteng tidak akan bisa berkembang jika fasilitas pendukung tidak tumbuh dengan baik. Hal itu menandakan kalau fasilitas pendukung pariwisata, memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan pariwisata itu sendiri.

Diakuinya dengan trend positif yang ada saat ini, target kunjungan 3 juta wisatawan yang dicanangkan oleh Pemprov NTB tahun ini, bukan hal mustahil untuk dicapai. Dan, pariwisata Loteng dalam hal ini siap mengambil peran mewujudkan target tersebut.

Terlebih dengan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki, Loteng ke depan bisa menjadi andalan dalam mendongkrak angka kunjungan wisata di NTB. Saat inipun Loteng sudah menjadi salah satu magnet bagi wisatawan untuk mau berkunjung di daerah ini. “Dengan pertumbuhan fasilitas pendukung yang ada, Loteng ke depan bisa menjadi destinasi tujuan wisata utama di NTB,” tandas Kepala Sat Pol PP NTB ini.

Hal senada disampaikan Direktur Utama PT. Cipta Jaya Hotel, pemilik Zmax D Hotel Praya, Ngadiman. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, pariwisata Loteng memiliki prospek cerah di masa datang. Pertimbangan itulah yang kemudian mendasari pihaknya berani berinvestasi membangun fasilitas pariwisata berupa hotel di daerah ini.

“Kita membangun hotel di daerah ini, atas dasar pertimbangan yang matang,” sebutnya.

Karena pariwisata Loteng punya potensi untuk berkembang. Dengan alamnya yang begitu indah dan masih belum terjamah. Bahkan, pihaknya memprediksikan pariwisata Loteng bisa menyamai pariwisata Bali. Jika dikelola dengan benar-benar maksimal. (kir)

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 5

Calon TKI Asal Sumbawa Harus Bermartabat Sumbawa Besar (Suara NTB) Hampir 4.000 orang setiap tahunnya, warga Sumbawa mengadu nasib di luar negeri sebagai pekerja imigran. Meski tidak sedikit pula masalah yang muncul membelit TKI. Tak dipungkiri, keterpurukan ekonomi menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tetap keluar negeri. Namun, calon TKI/TKW ini harus bekerja secara bermartabat. Inilah mimpi yang mulai diretas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt, M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (16/2). Dalam mewujudkan CTKI bermartabat itu, dari proses awal perekrutan hingga pemberangkatan harus selektif. Sekaligus memberantas PPTKIS dan pekerja iimigran nakal. CTKI harus dibekali pengetahuan tentang tata cara dan proses seleksi mereka yang benar. Kadang banyak yang berangkat modal nekat, tidak paham dan tidak mau aturan yang ada. “Salah satu contoh yang banyak persoalan di luar negeri itu karena ada istilah over stay. Yang mana over stay itu di luar tanggung jawab PT apabila lebih dari dua tahun.

Ini juga banyak tidak diketahui TKI,” cetusnya.

Dalam hal ini, pihaknya selektif dalam memberikan rekomendasi keberangkatan CTKI. Melalui verifikasi data secara benar, proses interview dan lainnya. Sebab banyak sekali data-data CTKI yang tidak sesuai dengan paspor sebelumnya. Konsep memanusiakan manusia berarti juga memberikan pemahaman kepada CTKI. Pola-pola inilah yang tidak ada di daerah lain. “Dalam proses rekrutmen betul-betul kami harus menghasilkan calon pekerja imigran yang siap mental.

Banyak sekali kasus pengaduan yang notabene bersumber dari calon pekerja imigran itu. Kalau dulu mungkin PT yang nakal, sekarang calon pekerja imigrannya yang nakal, jadikan modus. Karena ada istilahnya uang belanja itu. Itu yang dikejar. Setelah dia dapat, pergi ke PT di BLK tidak mau ikuti aturan PT pulang balik dengan harapan dia dengan berbagai alasan supaya dia tidak ganti rugi. Ini modus,” urainya.

Lewat seleksi yang ketat, takkan ada pihak yang dirugikan. Prinsipnya, kalau CTKI yang salah harus ditindak, begitupun kalau PPTKIS yang salah juga mesti ditindak. Jadi, membela yang benar, sesuai aturan. Jangan lantas PPTKIS yang disalahkan, sementara calon pekerja tidak ditegur kalau salah. “Apabila mereka bermasalah, mereka dong yang kita tindak. Jangan kita rugikan PT. PT itu kan pebisnis jasa.

Tanpa PPTKIS tidak bisa mereka berangkat,” cetusnya.

Inilah konsep-konsep tata kelola pekerja imigran. Hal ini sekaligus memberantas mafia atau sponsor hitam yang numpang proses di PPTKIS tertentu. Dalam hal ini, pihaknya tidak menerima sponsor, hanya perwakilan PPTKIS yang memiliki kantor cabang di Sumbawa. Begitupun bagi PPTKIS yang bermasalah, pihaknya tegas menghentikan proses atau membekukan sementara perekrutan melalui PPTKIS dimaksud. Jadi memang menertibkan TKI perlu komitmen bersama, agar semuanya taat aturan. Sekarang ini ada sekitar 50 PPTKIS yang berkantor cabang di Sumbawa. Mereka pun kini lebih selektif dalam melakukan perekrutan. Tidak lagi mengirimkan CTKI yang tidak layak dan memenuhi syarat atau mencoba mempermainkan data.

Sebab pasti terlihat dalam proses seleksi yang dilakukann y a . (carn) Zainal Arifin (Suara NTB/arn).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Nama PTT Dikbudpora Diduga Dicatut untuk Cairkan Dana Pemerintah Taliwang (Suara NTB) Sejumlah nama pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah tidak aktif diduga dicatut untuk mencairkan honor dan insentif.

Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya di Dinas Dikbdupora ditemukan sebanyak 65 nama yang tercatat sebagai tenaga sukarela sudah tidak bekerja selama beberapa tahun. Akan tetapi insentif mereka tetap dicairkan. “Sebelumnya mereka masuk data, tapi karena keluar sendiri atau hal lainnya mereka kemudian tidak bekerja lagi sebagai PTT. Tapi oleh oknum di dinas namanya tetap dimasukkan sebagai penerima honorarium,” jelasnya kepada

wartawan, Selasa (16/2).

Berdasarkan data Itkab KSB ke-65 PTT itu tersebar di sejumlah sekolah. Sebagai SKPD gemuk, di mana SKPD ini membawahi UPTD dan sekolah Ady mengaku, modus yang digunakan dengan mengajukan nama-nama fiktif terhitung mudah. Sebab jumlah pegawai yang banyak menyulitkan proses pemeriksaan secara seksama oleh pengawas pemerintah. ”Kebanyakan kami temukan praktik ini dilakukan di sekolah-sekolah. Dan ini masih terus kita proses,” tegasnya.

Ditanya apakah indikasi ini menguatkan adanya PTT fiktif yang selama isunya terus

merebak. Ady mengatakan, terkait dugaan tersebut pihaknya telah melakukan penelusuran dan tidak menemukan.

“Ada kesalahpahaman penjabat bupati soal itu dan kami sudah sampaikan,” cetusnya seraya menyebutkan seharusnya tahun ini Pemda KSB akan mengangkat sebanyak 400 PTT namun dibatalkan.

“Kita ada rencana tambah PTT tapi saat review RKA penjabat bupati tidak setuju.

Jadi kita keluarkan semua dari SKPD yang akan mengangkat dan kegiatannya tidak jadi dilaksanakan,” katanya.

Terhadap temuan tersebut, Ady menyebutkan, pihaknya

telah meminta Dinas Dikbudpora agar melakukan pengembalian dana yang telah diterima dari insentif PTT namun tidak pernah disalurkan itu.

Selain di Dinas Dikbudpora, Ady mengungkapkan praktik yang sama juga terjadi di sejumlah dinas lainnya, hanya saja jumlahnya tidak terlalu banyak. “Kalau SKPD lainnya, paling banyak hanya tiga sampai empat orang. Nah yang mendominasi ini adalah Dikbudpora,” sebutnya.

Data Itkab KSB sendiri sejauh ini total pencatutan nama PTT non aktif untuk mencairkan dana insentif PTT sebanyak 119 orang. Nama-nama tersebut saat ini sudah dipastikan tidak aktif dan

karenanya pihak dinas tetap akan ditagih untuk mengembalikan dana yang telah dicairkan tersebut. “Perintah pengembalian sudah kami lakukan sekarang tinggal menunggu realiasinya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

Budidaya Rumput Laut Diandalkan Tekan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tetap mengandalkan rumput laut sebagai salah satu komoditas yang bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan karena memiliki nilai ekonomi bagus dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Dari rumput laut saja kami targetkan bisa menanggulangi kemiskinan sebanyak 28.550 orang pada 2016,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Aminollah di Mataram, Senin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tercatat, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2015 mencapai 802,29 ribu orang (16,54 persen), berkurang 21,60 ribu orang (0,56 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 823,89 ribu orang (17,10 persen).

Aminollah menyebutkan melalui pengembangan agribisnis rumput laut, pihaknya mentargetkan serapan tenaga kerja dari sisi budi daya sebanyak 37.000 orang pada 2016, dengan pendapatan per kapita Rp 47 juta/tahun.

Jumlah produksi yang akan

dihasilkan sebanyak 900 ribu ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1.800 miliar.

Selain dari sisi budi daya, kata dia, penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui industri olahan rumput laut, di mana target penanggulangannya melalui sektor industri tersebut sebanyak 600 orang dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 15 juta/tahun pada 2016.

Jumlah produksi olahan rumput laut yang akan dihasilkan sebanyak 400 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 100 miliar.

“Jumlah serapan kerja di sektor industri olahan rumput laut pada 2016, diharapkan sebanyak 1.000 orang,” ujar Aminollah.

Menurut dia, dipilihnya rumput laut sebagai komoditas yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan karena pasar domestik dan ekspor masih terbuka lebar.

Selain itu, turunan dan pohon industri olahan rumput laut sangat beragam, mulai dari makanan, kosmetik, farmasi hingga kebutuhan bahan baku industri lainnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PANEN - Nelayan menjemur rumput laut hasil panennya di pinggiran Pantai Dusun Kertasari, Desa Labuan Kertasari, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

Pasangan HBY – Arif Janjikan Lapangan Kerja Baru Dompu (Suara NTB) Program unggulan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR) yang terbukti memberi manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Dompu akan tetap diperkuat pada periode kedua kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH. Tebu dan sengonisasi juga akan menjadi bagian komoditas unggulan menuju agro industri.

Pengembangan komoditas unggulan ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Dompu. Karena kantong kemiskinan, sebagian besar ada di desa. “Ketika pendapatan lebih baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan menuju agro industri, maka pendapatan masyarakat akan lebih baik, sehingga kemiskinan bisa digenjot,” jelas Bambang M Yasin kepada Suara NTB di kediaman pribadinya, Jumat (12/2) yang didampingi ketua tim pemenangannya, Drs. H. Asikin Ahmad.

Untuk program jagung, masyarakat petani Dompu sudah terbiasa dengan gerakan menanam jagung. Upaya kedepan dengan program intensifikasi, sehingga bisa meningkatkan produksi dan upaya mekanisasi untuk menekan biaya produksi. Langkah ini sudah mendapat dukungan pemerintah pusat, bahkan pusat telah bersinergi dengan daerah untuk upaya swasembada pangan. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh petani akan bertambah. “Itu sudah mulai dilakukan di tahun terakhir periode kepemimpinan saya,” kata H. Bambang.

Upaya menghadirkan pabrik pengolahan jagung menjadi pakan ternak atau makanan akan semakin bisa diwujudkan. Begitu juga dengan komoditas unggulan lainnya. Ini menjadi komitmen untuk periode kedua selama lima tahun depan. Sehingga komoditas unggulan daerah dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat petani.

Tebu dipilih menjadi komoditas unggulan karena potensinya yang besar dan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga animo masyarakat untuk budidaya tebu semakin tinggi. Program pengembangan tebu sebagai bahan baku gula pasir, secara nasional dikembangkan di tujuh Provinsi, termasuk Dompu di NTB. Dari tujuh lokasi pengembangan tebu untuk pabrik gula, hanya di Dompu yang berhasil.

Bahkan pabrik gulanya di Doropeti Kecamatan Pekat telah berdiri dan direncanakan pada April 2016 ini akan dilakukan uji coba mesinnya. Ketika pabrik gula Tambora beroperasi, maka akan membuka ribuan lapangan kerja baru. Perputaran uang di tengah masyarakat juga akan semakin banyak dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Ketika pabrik gula beroperasi, banyak sektor yang akan ikut berkembang,” ungkapnya.

Pengembangan tebu di wilayah Kecamatan Pekat dan Kempo akan menjadi solusi bagi keterbatasan pakan ternak. Daerah pelepasan ternak Doro Ncanga yang menjadi andalan masyarakat Dompu selama ini dihadapkan dengan keterbatasan pakan. Ketika musim kemarau tiba, ternak banyak yang kurus akibat kurang pakan. Pucuk tebu nantinya bisa menambah pakan ternak, sehingga saling bersinergi.

Selain pabrik gula, H. Bambang merasa yakin, lima tahun kedepan pertambangan tembaga dan emas oleh PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Huu juga akan ada kemajuan menuju produksi. Ini juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Dompu. Ia pun akan mendorong peningkatan keterampilan masyarakat di sekitar lokasi tambang, sehingga tenaga terampil bisa diambil dari warga Dompu sendiri.

Penataan kota juga akan menjadi fokus kerja selain peningkatan ekonomi masyarakat untuk menekan kemiskinan.

Karena Kota menjadi ciri khas sebuah daerah dan masyarakat pun agar ada pilihan untuk hiburan. “Kalau orang ke kota ada yang berbeda, makanya kita akan tata,” jelasnya. (ula)

Berlatar Belakang Pengusaha PASANGAN Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH, Rabu (17/2) hari ini akan dilantik sebagai pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu bersama enam kepala daerah lain di NTB. Kedua putra terbaik Dompu yang terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu ini sama – sama memiliki latar belakang pengusaha dan pernah merasakan pahitnya hidup dalam keterbatasan.

Drs. H. Bambang M. Yasin yang lahir pada 28 Oktober 1965 dengan istri Hj. Eriyani memiliki dua orang anak, Ahmad Adi Bhakti (kuliah) dan Raihan Ramadhan (SMP). Sebelum menjadi Bupati Dompu tahun 2010, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses bidang konstruksi di Kalimantan Timur dan memiliki perusahaan CV Sukses Cipta Mandiri sebagai direktur 1994 – 2010. Usaha ini dilakoni setelah memutuskan berhijrah dari Dompu bersama Hj. Eriyani.

Arifuddin, SH yang lahir 31 Desember 1965 memiliki istri Dina Imayanti, STP. Keduanya memiliki putra seorang laki – laki, Ardi Ansyari. Kendati berkarir di PNS sejak 1997 dan pernah menjadi Camat Kempo tahun 2010, Arifuddin juga dikenal sebagai seorang pengusaha jasa angkutan umum dan pemilik Po Sinar Rejeki.

Usaha ini menjadi usaha keluarga yang ditekuni orang tuanya H. M. Tayeb Arifin (alm) dan Hj. Ebo Supu.

Selain memiliki kesamaan latar belakang sebagai pengusaha, Bambang dan Arifuddin memiliki almamater yang sama untuk jenjang pendidikan SMP. Keduanya alumni SMPN 1 Kempo. Hanya saja, Arifuddin lebih dulu menamatkan pendidikannya di SMP Kempo tahun 1980 dan melanjutkan pendidikan di SMAN Mataram tahun 1980 – 1983 serta S1 Hukum di Universitas Mataram tahun 1983 – 1989.

H. Bambang menamatkan pendidikannya di SMPN 1 Kempo tahun 1982 dan melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Dompu tahun 1982 – 1985 serta kuliah di IKIP Negeri Ujung Pandang tahun 1985 – 1989.

Sementara istri calon pemimpin Dompu untuk lima tahun akan datang ini memiliki profesi juga hampir sama. Hj Eriyani sebelum ikut mendampingi suami menjadi ketua PKK Dompu tahun 2010 – 2015, ia juga cukup setia mendampingi suami untuk mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Timur. Dina Imayanti, STP sebelum menjadi anggota DPRD Dompu dari PKB untuk periode 2014 – 2019 dan pada periode 2009 – 2014 menjadi anggota DPRD Dompu dari PKNU, ia juga dikenal sebagai pengusaha mendampingi suaminya mengurusi Po Sinar Rejeki. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Keluarga Minta Jenazah Terduga Teroris Dipulangkan Kota Bima (Suara NTB) -

Keluarga terduga teroris, Fajar yang tewas saat penggerebekan oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Penato’i Kecamatan Mpunda Kota Bima, Senin (15/2), meminta pihak kepolisian mengembalikan jenazah almarhum untuk dimakamkan.

Demikian rilis keluarga almarhum Fajar yang diterima Suara NTB, Selasa (16/2).

Ibu terduga teroris, Nurseha (45), sangat mengharapkan jenazah anaknya dipulangkan. Sebab kata dia, akan lebih baik, dalam ketentuan agama Islam, mayat seseorang untuk dimakamkan secepatnya.

“Tidak ada yang mereka dapatkan dari mayat anak saya.

Maka dari itu, dengan hati yang ikhlas dan atas izin Allah SWT, saya meminta agar jenazah anak saya dikembalikan dan kami siap untuk memakamkannya,” ucapnya.

Ia juga menceritakan, detikdetik anaknya tewas tertembak. Saat itu, ia sedang menggendong bayinya. Datang-

lah sekelompok aparat Densus 88 dengan senjata lengkap. Ia dan suaminya diminta untuk keluar dari dalam rumah.

Sesaat kemudian, pintu rumahnya ditendang dan terdengar suara tembakan diperkirakan tujuh kali. “Saya mendengar suara tembakan itu, sangat menyakitkan. Saya di luar hanya bisa panjatkan doa saja,” katanya menceritakan.

Tidak hanya itu, ia mengaku sepintas melihat anaknya tergeletak tidak bernyawa.

Saat itu, ia masuk mengambil susu anaknya. Sebab aparat sedang lengah. “Anak saya sudah terkapar tidak bergerak. Saya langsung informasikan ke ayahnya,” katanya.

Tidak hanya melalui media.

(Suara NTB/uki)

DIPULANGKAN - Ibu korban dan saudara almarhum terduga teroris, berharap jenazah korban dipulangkan ke kampungnya.

Bahkan Nurseha dan keluarga juga meminta bantuan kepada

Harapan terhadap Pemimpin Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di Mataram, Rabu (17/2), sebagai era baru untuk lebih maju ke depan. Gebrakan dan inovasi baru manjadi hal yang ditunggu elemen masyarakat terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah. Tak terkecuali sejumlah tokoh di Sumbawa juga turut melontarkan sejumlah harapan.

Seperti halnya Drs. H. A. Latief Madjid, mantan Bupati Sumbawa. Ia menyampaikan supaya Bupati dan Wakil Bupati baru menjalankan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga perlu memperbanyak turun untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. “Jangan hanya meninjau, tetapi turun langsung bila perlu nginap di kecamatan itu untuk mengetahui apa yang menjadi keluh kesah masyarakat,” imbuhnya.

Untuk Kabupaten Sumbawa banyak potensi yang perlu dikembangkan. Baik itu pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lain. Jangan sampai memprogramkan sesuatu, tetapi justru mandeg di tengah jalan. Perlu perencanaan yang matang, di samping itu harus dikawal dengan baik sehingga dapat berhasil. “Jangan cuma dicanangkan saja, tapi tidak ada pemantauan dan pengecekan. Sehingga nanti program mandeg di tengah jalan,” katanya.

Selain itu yang menjadi perhatian yakni, masalah perairan, infrastruktur jalan, dan pemenuhan listrik untuk masyarakat. Perairan dalam artian agar kebutuhan petani akan air dapat bermanfaat.

Jangan sampai saluran hanya dikerjakan, tetapi tidak di kawal. Yang nantinya mengakibat-

kan sawah petani tergenang.

Sedangkan terhadap infrastruktur jalan juga masih perlu diperhatikan. Masih banyak sejumlah tempat di Sumbawa yang masih membutuhkan perbaikan jalan. Padahal potensinya sangat besar, seperti halnya wilayah kecamatan Ropang, Orong Telu dan beberapa wilayah lainnya. Sementara kebutuhan akan penerangan juga sangat dibutuhkan bagi desadesa yang sampai saat ini belum merasa merdeka dengan listrik. “Makanya seorang Bupati, jangan hanya menerima laporan saja. Datang dan lihat tempat itu. Sering turun langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat,” tukasnya.

Harapan yang sama juga disampaikan mantan Ketua DPRD Sumbawa, Drs. H. Umar Hasan. Dia berharap Sumbawa akan lebih baik dan maju dari yang sebelumnya. Jangan sampai jalan di tempat atau justru mundur. Bermodal pengalaman yang banyak diyakini tentu pemerintahan kedepan akan jauh lebih baik. Hal ini tentunya juga harus ada ikut serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun. “Visi misi yang disampaikan itulah yang menjadi barometer mereka. Karena masyarakat sudah mendengar, tinggal pembuktian dan pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain itu yang mendesak saat ini terkait infrastruktur jalan ke beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa. Seperti kecamatan Orong Telu, Ropang, Batu Dulang dan lain-lain. Hal ini sudah bertahun-tahun disuarakan. Paling tidak walaupun tidak bisa mengerjakan sekaligus, minimal dilakukan bertahap.

“Jadi jalankan program prioritas baru, jangan lupa prioritas lama,” kata Umar Hasan.

Sedangkan Ketua MUI Sumbawa, Nadi Husein berharap Bupati dan Wakil Bupati baru dapat berpegang pada visi misi yang sudah disampaikan.

Mengingat Sumbawa ini memerlukan pemimpin yang proaktif. Sehingga nantinya bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dijelaskannya, Kabupaten Sumbawa masih memerlukan perhatian pemerintah dalam hal transportasi, termasuk juga dalam hal pertanian.

Untuk pertanian, masih dibutuhkan pembangunan embung di sejumlah wilayah. Sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk meningkatkan produksi. “Ini kiranya yang perlu diperhatikan untuk diupayakan tahun pertama. Nanti tahun berikutnya untuk melanjutkan program lainnya,” pungkasnya.

Selain itu di dalam wilayah kota masih adanya hal-hal yang dirasa mundur. Seperti halnya lampu jalan. Sumbawa dulunya juga sudah memasang merkuri, tetapi sekarang mundur, justru menggunakan lampu yang seharusnya digunakan di rumah.

Sehingga estetikanya tidak ada. Tak terkecuali juga dengan sarana lainnya yang perlu mendapat perhatian. Sehingga masyarakat dapat merasakan sesungguhnya kemajuankemajuan yang bisa dicapai Pemda Sumbawa dalam rangka melakukan pembangunan.

Nadi Husein menambahkan, selain berbicara pembangunan fisik juga tidak kalah penting pembangunan moral atau akhlak, yang perlu ditanamkan pada generasi muda.

“Semoga Bupati dan Wakil Bupati baru dapat bekerja dengan baik dan mampu merealisasi apa yang sebelumnya disampaikan,” tukas Nadi. (ind)

anggota DPD RI Komite I di Bidang Hukum dan HAM agar

jenazah anaknya tersebut dipulangkan dengan cepat. (uki)

Perusahaan di KSB Diminta Terapkan UMK

(Suara NTB/bug)

H. Abdul Hamid Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh perusahaan yang ada di daerah agar mulai menyesuaikan gaji minimumnya dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016.

Kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, MPd mengatakan, imbauan tertulis itu sudah dilayangkan pihaknya sejak tiga pekan lalu.

Karenanya sudah tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak mematuhi penerapan standar upah terbaru itu.

“Sebelumnya kita juga sudah sosialisasi. Jadi saya kira perusahaan sudah sangat mengetahui UMK baru yang berlaku tahun 2016 ini,” jelasnya kepada wartawan.

Terdapat sekitar 162 perusahaan lokal dan non lokal yang saat ini beroperasi di KSB. Menurut Hamid, sejauh ini dari hasil pantauannya belum ada perusahaan yang dilaporkan oleh pekerjanya karena tidak mengikuti stan-

dar pengupahan yang telah ditetapkan tahun 2016 ini.

“Sepertinya perusahaan sudah mematuhi semuanya.

Tapi kami tetap buka ruang pengaduan karena jangan sampai ada perusahaan yang masih tetap memakai standar (UMK) lama,” timpalnya.

Ia menjelaskan, sejak pemerintah memberlakukan UMK perusahaan yang beroperasi di daerah tetap mematuhinya. Hal ini dikarenakan dalam setiap kali pembahasan, pihak perusahaan juga turut dilibatkan secara aktif dalam forum dewan pengupahan. “Saat pembahasan semua aspirasi dari pekerja dan perusahaan ditampung kemudian dicari solusi terbaiknya,” paparnya.

Dia menyebutkan, ada sejumlah perusahaan saat ini yang membayarkan upah kepada pekerjanya lebih tinggi dari UMK yang ditetapkan. Ratarata perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan.

“Data kami ada sekitar 10 perusahaan yang mengupah karyawannya di atas rata-rata UMK dan itu seluruhnya bergerak di bidang tambang atau support tambang,” ujarnya.

Berdasarkan ketetapan, UMK tahun 2016 yang diberlakukan di KSB besarannya mencapai Rp 1.609.300. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari upah minimum tahun sebelumnya. Menurut Hamid, peningkatan tersebut disesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup rata-rata di KSB. “Sebelum ditetapkan dewan pengupahan melakukan survei harga rata-rata.

Dan hasilnya itu yang kita jadikan pijakan menyusun UMK,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 8

SUARA NTB

Rabu, 17 Februari 2016

Halaman Halaman14 9

KALEIDOSKOP

MASA JABATAN PENJABAT WALIKOTA MATARAM (10 Agustus 2015 – 17 Februari 2016) Dalam masa jabatan selama 6 (enam) bulan, Penjabat Walikota Mataram Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. telah menorehkan beberapa catatan dan prestasi penting, dalam pelaksanaan pembangunan Kota Mataram yang berkelanjutan.

Pembukaan Pekan Hortikultura Tingkat Nasional 10 Oktober 2015

Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 7 Januari 2016

Penetapan APBD Kota Mataram Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 7 Januari 2016 Pengambilan Sumpah dan Janji Sebagai Penjabat Wali Kota Mataram oleh Gubernur NTB

Menyampaikan Pidato Selamat Datang kepada Peserta Hari Pers Nasional 2016

Pengecekan Kendaraan Dinas 12 Oktober 2015

Gotong Royong bersama anggota TNI 14 Agustus 2015

Menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Kegiatan Donor Darah Hari Pers Nasional 4 Februari 2016

Kunjungan ke Disdukcapil 29 November 2015

Penandatanganan Berita Acara Kartu Indonesia Sehat 9 November 2015

Pencanangan Sentra Produksi Pangan 7 Oktober 2015

Melepas Pawai Ta'aruf 1 Muharram 1437 H 13 Oktober 2015

Kegiatan Jalan Sehat Hari Pers Nasional 2016 7 Februari 2016

Ucapan Selamat kepada Jajaran Guru pada Peringatan HUT PGRI ke -47

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 10

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 11

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 13

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 14

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 15

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 16

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 17

SUARA NTB

Rabu, 17 Februari 2016

Senator Robiatul Adawiyah memberikan sambutan dalam rapat kerja Anggota Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kantor Gubernur Provinsi NTB (1 Februari 2016)

Senator Robiatul Adawiyah meninjau lapangan ke KPPS Kec. Selaparang, Kota Mataram dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak 2015 (9 Desember 2015)

Halaman 18

Senator Robiatul Adawiyah melakukan audiensi dengan Kepala Polda Provinsi NTB beserta jajarannya dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak 2015 di Kantor Polda Provinsi NTB (8 Desember 2015)

SENATOR ROBIATUL ADAWIYAH: MEMOTIVASI KEPALA DAERAH TERPILIH UNTUK MENYONGSONG HARAPAN PERUBAHAN DAN MEMPERKUAT SINERGI DENGAN DPD RI UNTUK mengimplementasikan mandat UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), maka pada 9 Desember 2015 lalu, untuk pertama kalinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan secara serentak.

Anggota DPD RI/MPR RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Robiatul menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur atas terselenggaranya Pilkada Serentak 2015. “Alhamdulilah, pesta demokrasi yaitu Pilkada Serentak pada Desember 2015 lalu itu berjalan dengan cukup baik dan lancar, karena bagaimana pun Pilkada Serentak merupakan bagian dari upaya masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin di tingkat daerah, yaitu Walikota dan Bupati beserta Wakil-Wakilnya.

Terkait dengan pelantikan kepala daerah terpilih, selaku Anggota Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya membidangi persoalan pemerintah daerah, Senator Robiatul Adawiyah menyebutkan bahwa dengan ditetapkan secara resmi kepala daerah

terpilih itu harus dipahami sebagai bentuk penyerahan kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah terpilih untuk memimpin pemerintahan daerahnya ke arah yang lebih baik lagi. “Dengan pelantikan jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 lalu, secara tidak langsung bahwa masyarakat telah memberikan mandat kepada para pejabat daerah tersebut untuk menyongsong harapan perubahan terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat dan daerahnya.” ujar Senator Robiatul Adawiyah.

Senator Robiatul Adawiyah menyampaikan bahwa sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan, DPD RI tentunya mendorong pengembangan daerah dengan menjadikan kepala daerah sebagai mitra kerja DPD RI guna mewujudkan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai aspek permasalahan di daerah, seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya.

Sebagai Anggota Komite I DPD RI, Senator Robiatul Adawiyah memaparkan bahwa dirinya memiliki agenda prioritas yakni mencakup inventarisasi materi atau per-

masalahan dalam bidang-bidang berikut: bidang Pemerintah Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; Pembentukan Pemekaran dan Penggabungan Daerah; Desa; Wilayah Perbatasan; Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM); Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; Pertanahan dan Tata Ruang; Pemukiman dan Kependudukan; Informasi dan Komunikasi; serta bidang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pada tanggal 1 Februari 2016 lalu, saya bersama Anggota Komite I DPD RI lainnya telah melakukan kegiatan kunjungan kerja Komite I DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “ jelas Senator Robiatul Adawiyah.

“Kegiatan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Provinsi NTB pada tanggal 1 Februari itu memiliki tujuan khusus yaitu untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu bidang tugas Komite I DPD RI. Melalui rapat kerja bersama pemerintah di Provinsi NTB, Komite I DPD RI sekaligus bermaksud untuk melakukan pengawasan

terhadap jalannya pemerintahan di daerah beserta aparatur daerah.” ujar Senator kelahiran 16 September 1974 itu.

“Rapat kerja Komite I DPD RI bersama Pemprov NTB serta aparatur daerah di kantor Gubernur NTB itu pun dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait permasalahan di daerah menyangkut pelaksanaan UU Pemda dan UU ASN yang harus dicari solusinya secara komperehensif.” kata Senator Robiatul Adawiyah.

Senator Robiatul Adawiyah mengatakan bahwa saat dirinya melaksanakan tugas Komite I DPD RI yaitu pengawasan hari Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu, berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait pemilihan kepala daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki harapan perubahan terhadap kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 itu.

“Harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih itu di antaranya adalah menginginkan adanya perubahan dalam pembangunan daerah atau pembangunan daerah diharapkan tidak statis, tetapi harus berkembang. Berikutnya adalah masyarakat berharap bahwa kepala daerah terpilih dapat melanjutkan

program pemerintah daerah terdahulu yang dinilai sudah baik dan dapat mengevaluasi perkembangan program pemerintah daerah demi kemajuan daerah.” ujarnya.

“Agar mampu mewujudkan harapan masyarakat, kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 tentunya harus bersungguh-sungguh dalam merealisasikan program kerja yang disosialisasikan pada masa kampanye, karena masyarakat kita membutuhkan kepastian yang kongkret dari janjijanji kampanye.” tegas Senator dari empat anak itu.

Adapun kepala daerah terpilih di tujuh Kab./Kota di Provinsi NTB yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 ini yaitu sebagai berikut: (1) Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.; (2) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. dan Sarifudin, S.H.; (3) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan L. Pathul Bahri, S.IP.; (4) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. dan Fud Syaifuddin, S.T.; (5) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc. dan Drs. H. Mahmud

Abdullah; (6) Bupati dan Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer; (7) Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, S.H. “Sebagai Anggota DPD RI, saya mengapresiasi dan menyampaikan selamat atas terpilihnya kepala daerah di tujuh Kab./Kota di Provinsi NTB ini.

Keberadaan kepala daerah terpilih ini dapat dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.” kata Senator yang akrab disapa Dewi Rasyid itu.

Lebih lanjut, Senator berusia 41 tahun itu juga menyampaikan bahwa kepala daerah yang terpilih diharapkan mampu melaksanakan amanah kepemimpinan sesuai dengan komitmennya demi kemaslahatan umat dan bangsa.

“Semoga semua kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 itu dapat saling bersinergi serta semakin erat menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, termasuk DPD RI” ujar Senator yang mengemban tugas di Komite I DPD RI itu. (*)

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 19

SUARA NTB

Rabu, 17 Februari 2016

Halaman 20

Pimpinan dan segenap jajaran DPRD Kota Mataram

mengucapkan: Selamat dan sukses atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, periode 2016 - 2021

Semoga tetap amanah mengemban tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Pimpinan DPRD Kota Mataram

Muhtar

H. Didi Sumardi, SH

I Wayan Sugiartha

(Wakil Ketua)

(Ketua)

(Wakil Ketua)

I Gde Sudiarta

Drs. HM. Zaini

I Gede Wiska, S.Pt

H. Muhir, S.Kep

TGH. Mujiburrahman

HM. Husni Thamrin, MPd

Ketua Komisi I

Ketua Komisi II

Ketua Komisi III

Ketua Komisi IV

Ketua Badan Kehormatan

Ketua Banleg

Lalu Aria Dharma BS, SH Sekretaris Dewan

Rabu, 17 Februari 2016

Syafrudin Siap Dukung Tujuh Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM menegaskan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan dan perwujudan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh kabupaten/kota yang dilantik di Mataram, Rabu (17/2) ini.

“Jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan saya, kami di DPR RI terbuka untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para kepala daerah,” ujar Syafrudin kepada wartawan, Selasa (16/2).

Syafrudin memberikan ucapan selamat kepada H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Menurutnya, sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram menghadapi tantangan untuk mengelola pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya untuk semua lapisan masyarakat di kota.

Syafrudin juga memberikan ucapan selamat kepada Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan Sarifudin, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Syafrudin menilai, Lombok Utara memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan kelautan. Selain itu, khazanah budaya masyarakat Lombok Utara juga dianggapnya bisa menjadi kekuatan tersendiri jika bisa dikelola dengan baik.

Kepada H. M. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Syafrudin juga menyampaikan selamat. Lombok Tengah menurutnya bisa menjadi daerah yang maju dengan sektor pariwisata yang menjanjikan – khususnya jika rencana besar pembangunan di Kawasan Mandalika bisa direalisasikan.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, pasangan Dr. Ir. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST yang akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati juga punya tantangan besar dan peluang yang cukup menjanjikan. Syafrudin berharap, KSB dengan sektor pertambangannya yang sudah dikelola secara modern bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakatnya.

Ucapan selamat juga disampaikannya untuk H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Ia optimis, di bawah kepemimpinan duet ini, Sumbawa bisa mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimilikinya di berbagai sektor. Ia berharap pemimpin Sumbawa ini bisa mengoptimalkan potensi yang tersedia.

Kepada pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH yang akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Syafrudin menyampaikan pula ucapan selamat. Ia menegaskan, di era kepemimpinan sebelumnya, Bambang M. Yasin sudah cukup mampu mengembangkan salah satu komoditas andalan di Dompu yaitu jagung. Menurutnya, keberhasilan serupa juga bisa diraih di sektor-sektor lainnya di masa kepemimpinan kedua Bupati Bambang M. Yasin ini.

Sementara itu, ucapan selama juga disampaikan untuk duet Hj. Indah Damayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer yang akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima. Syafrudin menilai, daerah di ujung timur NTB ini memiliki kekhasan sekaligus tantangan yang cukup beragam. Namun, Syafrudin mengaku optimis Indah yang merupakan bupati perempuan pertama di NTB bisa menjawab tantangan ini dan meneruskan kemajuan yang sudah dicapai bupati-bupati sebelumnya.

“Saya percaya masyarakat sudah mendapatkan yang terbaik untuk pemimpin daerahnya di tujuh daerah tersebut dan semoga semua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik ini dimudahkan dalam menjalankan amanah dari masyarakat,” pungkasnya. (aan/*) H. M. Syafrudin, ST, MM (Suara NTB/aan)

SUARA NTB

Halaman 21

Hotel Diharapkan Jadi Percontohan Zero Narkoba Mataram (Suara NTB) Beragam upaya pencegahan dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hotel-hotel ternama di Mataram dan Lombok Barat satu per satu didatangi, kemudian di tempeli stiker “Anti Narkoba”. harapannya, hotel menjadi objek percontohan zero peredaran narkoba.

Setelah menyasar sejumlah hotel di Mataram beberapa pekan lalu, Selasa (16/2) kemarin, tim BNN mendatangi sejumlah hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Pertama yang didatangi Hotel Jayakarta. Kepala BNN Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si ditemui langsung General Manager Cherry Abdul Hakim. Setelah sempat berdialog, akhirnya keduanya sama sama menempelkan stiker “anti narkoba” pada kaca sebuah ruangan terbuka dekat resepsionis.

Cherry Abdul Hakim mengapresisasi kedatangan BNN itu. “Kami senang, bahkan mendukung penuh supaya Hotel bersih dari narkoba,” kata Cherry.

Setelah itu, tim menuju Hotel Graha Senggigi. Mereka juga ditemui General Manager, Firman. Diungkapkan Firman, hotel butuh branding positif untuk kenyamanan tamu. Sehingga sangat dihindari jangan sampai dimasuki pengguna narkoba. “Kalau sudah ada narkoba masuk, apalagi ada penangkapan, ini kan jadi citra buruk buat kami. Jadi, sekuat tenaga kami akan berusaha membuat hotel ini bebas narkoba,” kata Firman di hadapan kepala BNN. Bahkan secara

proaktif akan melapor ke BNN ketika menemukan pengguna narkoba di hotel itu.

Tim kemudian begerak ke Hotel Santosa, masih di kawasan Senggigi. Kepala BNN mengapresiasi khusus hotel tersebut, karena mendapat predikat hotel yang zero narkoba dan zero alkohol.

Hotel ini dikenal sangat mendukung program Pemprov NTB halal tourism. Terakhir penempelan stiker di Hotel Holiday Inn. Kepala BNN Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si memastikan semua hotel akan diajak melakukan hal sama, sebagai salah satu cara sederhana cegah narkoba. “Ini salah satu metoda kami untuk sosialisasi pencegahan narkoba,” kata dia. Dengan penempelan stiker, diharapkan membawa efek psikologis kepada pengelola hotel dan karyawan.

Sehingga ada rasa tanggungjawab mencegah dari dalam diri sendiri, termasuk lingkungan kerja. Kepada pengunjung juga diharapkan membawa dampak. Dengan terlihatnya stiker yang ditempel pada tempat strategis di bagian depan hotel, bisa menjadi peringatan tersendiri bagi pengunjung, bahwa hotel itu memang kawasan bebas narkoba dan menjadi pantauan khusus BNN. “Setelah tempel stiker ini, ketika ada pegawai hotel atau pengelola menggunakan narkoba, ini bisa jadi sanksi sosial. Kenapa kok sudah tempel stiker, masih ada narkobanya? Ini kan jadi sanksi sosial dari masyarakat,” tegasnya. Ini menurutnya bagian dari ikhtiar untuk menekan penggunaan dan peredaran narkoba di Lombok dan NTB umumnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

TEMPEL STIKER - Kepala BNN NTB Sriyanto bersama General Manager Hotel Jayakarta Cherry Abdul Hakim saat menempel stiker “anti narkoba”.

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 22

Napas Nawacita dalam Sumbawa Hebat dan Bermartabat Selamat Datang Pemimpin Baru RABU (17/2) hari ini, tujuh pasangan bupati/walikota, dilantik oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi. Pelantikan ini menandai kepemimpinan yang baru di tujuh daerah. Tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu, masing-masing Walikota dan Wakil walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan H.Mohan Roliskana (AMAN). Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan Sarifudin, SH (NASA). Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, SH dan L. Pathul Bahri, S.IP. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr.Ir.H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST. Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H. M . Husni Djibril, B. Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah. Bupati dan Wakil Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri-Drs. Dahlan M. Noer.

Terhitung mulai hari ini, tepatnya setelah pelantikan, ketujuh pasangan Bupati/Walikota itu, resmi menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing.

Pelantikan ini tentu disambut suka cita masyarakat di masing-masing daerah yang bupati/walikotanya dilantik hari ini. Euforia masyarakat ini, mestinya dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan mereka.

Karena, masyarakat pasti menggantungan harapan kepada tujuh pasangan yang dilantik serentak di Mataram ini. Harapan agar daerah mereka semakin maju, harapan agar derajat kesehatan masyarakat meningkat, IPM membaik dan yang tidak kalah pentingnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Pelantikan tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak ini, dapat menjadi momentum yang baik bagi Pemprov NTB dengan tujuh daerah tersebut.

Sebab ada kesan, selama ini, koordinasi antara Pemprov NTB dengan kabupaten/kota tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan satu sama lain. Karena harus disadari, kabupaten/kotalah yang memiliki otoritas terhadap pengelolaan daerahnya. Termasuk program-program yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Sementara, tidak sedikit pula program-program yang digelontorkan Pemprov NTB ke kabupaten/kota, mandek bahkan mangkrak.

Kenyataan ini disinyalir terjadi akibat program yang tidak terkesan nyambung dari Pemprov NTB kepada kabupaten/kota. Dengan telah dilantiknya tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru pola koordinasi harus dibenahi. Jangan sampai karena koordinasi yang lemah antara Pemprov NTB dengan kabupaten/kota, menjadi sandungan suksesnya programprogram tersebut di daerah.

Padahal, mungkin saja program-program itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu. Pelantikan ini dapat menjadi momentum menyatukan persepsi bagaimana membangun kabupaten/kota yang lebih maju.

Untuk itu, Pemprov NTB perlu duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk memantapkan koordinasi mengenai program pembangunan di NTB pada umumnya dan kabupaten/kota khususnya. Karena bagaimanapun, pendapat bahkan saran dari kabupaten/kota perlu didengar agar tidak ada lagi program-program mubazir. Pemprov NTB dan juga kabupaten/kota harus membangun sinergi dan soliditas dalam melaksanakan program. Kalau Pemprov NTB dan juga kabupaten/kota kompak dan harmonis, tentu akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di NTB. (*)

SELAMAT DATANG PEMIMPIN BARU

ABUPATEN Sumbawa yang secara administrative terbentuk setelah 13 tahun Indonesia merdeka adalah satu dari ratusan daerah otonom di Republik Indonesia, telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpian daerah, dimulai dari Sultan Muhammad Kaharuddin III, Madilaoe ADT, Hasan Usman, Jakub Koswara, Latief Majid, Jamaluddin Malik dan saat ini Husni Djibril memegang tongkat estafet selanjutnya dalam membangun dan melanjutkan sejarah peradaban Kabupaten Sumbawa.

Pergantian-pergantian kepemimpinan tersebut selalu tidak dapat dipisahkan dengan proses transformasi yang mempengaruhinya baik pengaruh lingkungan eksternal maupun internal, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang terjadi baik di kawasan regional Nusa Tenggara Barat, lingkungan nasional Indonesia maupun lingkungan global. Kedepan tantangan yang harus dihadapi akan semakin kompleks mengingat semakin menguatnya daya kritis masyarakat, pengaruh globalisasi, perubahan geopolitik kawasan, serta perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan hidup.

Oleh karena itu Kabupaten Sumbawa harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tantangantantangan yang tiap saat mengalami fluktuasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ratna Mutu Manikam di Tana Intan Bulaeng Kabupaten Sumbawa sekilas hanyalah sebuah daerah otonom yang sama dengan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Namun jika disimak mendalam Kabupaten Sumbawa memiliki banyak kemiripan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya atau lebih eloknya bahwa Kabupaten Sumbawa mirip sebuah miniature Indonesia. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari utara ke selatan, Indonesia adalah rangkaian keindahan demi keindahan sehingga dikenal dengan zamrud khatulistiwa, dimana Max Havelaar pun menyebut Indonesia sebagai untaian ratna mutu manikam. Demikian pula Sumbawa dari ujung Alas Barat sampai Tarano, dari Moyo Utara sampai Lunyuk membentuk sebuah pesona dan untaian kekayaan alam yang terukir indah dalam ungkapan tana intan bulaeng. Keragaman budaya, agama, etnis menambah khasanah Bhinneka Tunggal Ika di Tana’ Sabalong Samalewa. Entahlah, sejenak saya berpikir apa bedanya Kabupaten Sumbawa dengan Indonesia, yang jelas bahwa Kabupaten Sumbawa adalah

Oleh:

Rachman Ansori

Aparatur Pelaksana Kabupaten Sumbawa bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama wajib bahkan harga mati untuk kita jaga sampai kapanpun.

Jokowi-JK, TGB-Amin, Husni-Mo Linearitas Pemerintahan tentunya akan menjadi perekat sekaligus pendorong terwujudnya akselerasi pembangunan di daerah. Jokowi-JK yang memenangkan Pilpres 2014 yang lalu dengan Nawacita dan Tri Sakti tentu menjadi payung besar di negeri ini untuk bersama bergerak menujuk Negara berdaulat, berdikari dan sejahtera.

Demikian pula pemerintahan TGBAmin yang secara mayoritas terpilih pada Pilgub 2013 tentunya akan berupaya membangun daya saing daerah di tingakt regional Nusa Tengara Barat, dan pemerintahan baru yang juga telah hadir di Kabupaten Sumbawa hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendaulat Husni Djibril – Mahmud Abdullah untuk menahkodai Kabupaten Sumbawa 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai sebuah Negara kesatuan tentunya Kabupaten akan merujuk pada Provinsi dan Negara dalam konteks sesuai potensi daerahnya. Visi dan misi yang diusung oleh para pemimpin bangsa pada masingmasing tingkatan diharapkan mampu menuntaskan segala persoalan bangsa dan daerah yang masih jadi pekerjaan rumah serta melanjutkan keberhasilan para pendahulu yang telah dicapai. Melalui visi dan misi pemimpin bangsa dari tingkat Kabupaten sampai Negara setidaknya kita paham kena arah peradaban ini akan dibawa. Visi Jokowi-JK 2014-2019 : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, Visi TGBAmin 2013-2018 : Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera dan Visi HusniMo 2016-2021 : Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, Dan Berpribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong.

Sumbawa dan NTB dihubungkan dengan Berdaya Saing, Sumbawa dan Indonesia dihubungkan dengan Mandiri, Berkepribadian dan Gotong Royong. Maka menjadi sangat elok pemerintahan nantinya bahkan akan semakin dinamis dan akseleratif dengan dukungan pusat dan provinsi karena adanya kesamaan visi yang berujung pada strategi saling mendukung dan saling melengkapi antara pusat, provinsi dan daerah. Ditambah lagi dengan struktur politik pemerintahan daerah yang “linear” dengan kepemimpinan Nasional dan NTB

yang berpadu dalam pasangan Husni Djibril – Mahmud Abdullah maka “Sumbawa Hebat dan Bermartabat” tentunya bukan mustahil untuk diwujudnya. Walaupun ditengah optimisme tersebut patut sedikit kita sadari saat ini bahwa gotong royong mulai terkikis semangatnya, kemandirian mulai goyah dengan serbuan produkproduk luar yang lebih murah dan menarik. serta kepribadian yang agak oleng karena hantaman teknologi yang tak terfilter dan semakin keras, serta alam yang mulai mengeropos.

Alhasil, Tak ada kata lain selain tekat bersama, kreativitas, inovasi, kerja keras dan kerja ikhlas sebagai anak bangsa dan sebagai Tau Samawa bukan hanya dalam batas diskusi saja namun menjadi keniscayaan untuk diimplementasikan dalam keseharian pada tataran dan fungsi masing-masing. Jango desa, basiru sabalong desa yang menjadi akar gotong royong di Sumbawa tampaknya mutlak untuk dikembali digelorakan disertai penguatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa taket ko nene, kangila boat lenge, berpadu dengan menguatnya fungsi Desa guna mendongkrak kretivitas masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Nawacita dalam Spirit Sumbawa Hebat dan Bermartabat Nawacita telah menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nawacita juga telah menjadi RPJMN dan RPJMD. Membumikan serta mewujudkan harapan bersama “Nawacita” pada tahun 2016-2021 Pemerintahan Husni-Mo akan menerapkan 3 (tiga) Agenda Prioritas guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Pertama, Guna mewujudkan pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana Nawacita 2, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dalam Nawacita 5, menciptakan kesetimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam pada Nawacita 6, serta melakukan revolusi karakter bangsa sesuai Nawacita 8, Kabupaten Sumbawa akan mengakselerasi dalam Agenda Peningkatan Daya Saing yang terdiri dari 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 3) Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi, 4) Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Kedua, Merujuk pada Nawacita 3 yang akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, menciptakan kesetimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam pada Nawacita 6, Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor— sektor strategis ekonomi domestic sesuai Nawacita 7, agenda prioritas berikutnya adalah Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat terdiri dari 1) Peningkatan nilai tambah komiditi unggulan daerah melalui pengembangan kegiatan indsutri berbasis pertanian, 2) Meningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk unggulan daerah, 3) Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat melalui pengembangan fasilitas perekonomian, 4) Mendorong realisasi investasi agar bisa mendongkarak laju pertumbuhan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, 5) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, 6) Peningkatan partispasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, dalam rangka merealisikan Nawacita 8 dan 9 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia, maka agenda prioritas ketiga adalah Penguatan Karakter Kepribadian Masyarakat terdiri dari 1) Peningkatan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) masyarakat, 2) Meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat.

Akhirnya program Nawacita akan segera menggema di Bumi Sabalong Samalewa. Gerakan transformasi birokrasi dan ekonomi dari era Samawa Mampis Rungan ke era Sumbawa Hebat dan Bermartabat akan segera dimulai. Membangun Indonesia Hebat dari Sumbawa Hebat. Selamat Bapak Husni Djibril dan Bapak Mahmud Abdullah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2016-2021 yang telah dilantik oleh Gubernur NTB atas nama Menteri Dalam Negeri RI, kami semua siap mendukung ikhtiar ini. Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan petunjuk, keafiatan dan kasih sayangNya dalam memimpin aparatur dan masyarakat Kabupaten Sumbawa lima tahun kedepan guna mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berpribadian berlandaskan semangat gotong royong. Amin ya rabbal alamin. (*)

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 23

Rabu, 17 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 24

Segera Dioperasikan

Dishubkominfo Ujicoba Trayek Bus Mataram Metro Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 25 unit bus ke Pemkot Mataram. Rencananya, pada Bulan April mendatang mulai dioperasikan. Untuk memastikan kelayakan operasional bus Mataram Metro tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan ujicoba.

Ujicoba trayek dimulai dari pangkalan Bus Damri Mandalika menuju Narmada kemudian Batu Layar berakhir ke Mandalika. Bus yang yang merupakan bantuan tahun 2015 ini memiliki kapasitas penumpang 80 orang.

Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, bus dari Kementerian Perhubungan itu tiba di Mataram tanggal 8 Februari kemarin. Pemerintah

pusat baru mengirim 15 unit dan pekan depan kembali datang sebanyak 10 unit. Pengelolaan bus Mataram Metro diserahkan sepenuhnya ke PT. Damri. Tapi ujar Khalid, 10 unit disiapkan untuk angkutan perintas dan 15 unit untuk Trans Mataram. “Jadi ada yang kita persiapkan bus perintis membawa penumpang ke Sekotong dan Bayan,” kata Khalid Selasa (16/2).

Rute bus Mataram Metro mengambil trayek jalur pinggir kota dan dalam kota. Apakah nanti tidak mengganggu trayek angkot? Khalid mengatakan, bus ini hanya berhenti di halte - halte yang disiapkan.

Artinya, penumpang tidak bisa sembarang turun atau naik.

Sementara, jumlah halte disiapkan oleh pemerintah, pihaknya sedang menghitung

dan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan PT. Damri. “Kita ini sedang berhitung berapa jumlah halte yang disiapkan,” pungkasnya.

Sedangkan tarif bus Mataram Metro ini dibandingkan dengan angkutan lainnya lebih murah. Penumpang hanya membayar Rp 3.500. Rencananya, bus tersebut mulai beroperasi Bulan April mendatang sembari menunggu Peraturan Gubernur (Pergub). “Kita tunggu Peraturan Gubernur dulu.

Targetnya Bulan April sudah beroperasi,” sebutnya.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi sebelumnya menentang operasi bus Mataram Metro. Kenyataan, Organda melunak bahkan keberadaan bus tersebut dinilai memiliki dampak bagi

Tata Bantaran Sungai

Warga Usulkan Pembukaan Jalan di Pinggir Muara Jangkok Mataram (Suara NTB) Beberapa kawasan bantaran sungai di Kota Mataram masih terkesan kumuh dan tak tertata karena adanya bangunan-bangunan liar. Salah satunya di sepanjang muara Jangkok yang masuk wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan. Agar kawasan ini bisa lebih tertata, warga Kelurahan Banjar mengusulkan pembukaan jalan inspeksi pinggir sungai. Usulan ini disampaikan warga pada saat pelaksanaan MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) tingkat kelurahan belum lama ini.

Demikian disampaikan Lurah Banjar, Muzakkir Walad,

S.STP kepada Suara NTB, Selasa (16/2). Usulan pembukaan jalan disampaikan Muzakkir mulai dari jembatan Ampenan sampai dengan ujung muara Jangkok. Panjang jalan yang diusulkan ini sekitar 560 meter dan usulan pembangunan jalan ini dilanjutkan melalui MPBM tingkat kecamatan.

Muzakkir menjelaskan pihaknya ingin kawasan bantaran sungai yang masuk ke wilayahnya bisa lebih tertata.

Hal ini juga dimaksudkan dalam rangka penataan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai. “Ini sebagai awal terwujudnya water front city dan penataan bangunan liar di sep-

anjang sempadan sungai agar tertib,” jelasnya.

Dengan tertatanya kawasan pinggir sungai, ia mengatakan tak ada lagi warga yang membuang sampah ke sungai. Di samping itu, program BABS (buang air besar sembarangan) juga bisa terwujud. Kendati demikian ia menyebutkan tidak ada warganya yang masih memiliki kebiasaan buang air di sungai sejak dideklarasikan pada tahun 2013 lalu sebagai kelurahan BABS nol. “Banjar sebagai pelaksana terbaik enam pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) tingkat provinsi NTB tahun 2013,” terangnya. (ynt)

masyarakat. Meski diakui, trayek dilalui merupakan trayek angkutan kota. Namun, dipastikan tidak akan mengganggu.

Kemungkinan kata Suratman, terjadi gesekan kecil antara angkot dan pengelola bus melihat pangsa pasar bus Mataram Metro relatif mudah dan nyaman bagi penumpang.

Sepenuhnya, hal tersebut diserahkan ke masyarakat sebagai pengguna manfaat.

Apa yang membuat Organda melunak terhadap bus Mataram Metro, terlebih keinginan pengelolaan diserahkan ke Organda? Melihat peluang yang ada dan sebelum melakukan hitung - hitungan, Organda memang ingin mengelola. Karena persyaratan dan biaya yang besar, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. (cem)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3306BL NOKA/NOSIN: MH1JF12109K714947/ JF12E-1719943 AN.HERRY NIRWANTO HLG DISKTR JL.DR.SUTOMO KARANG BARU KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3843BC NOKA/NOSIN: MH1HB32146K060035/ HB32E-10574 AN.AYU KENTRIANI HLG DISKTR JL.HOS COKROAMINOTO CEMARA KOTA MATARAM. HILANG STNK R2 HONDA DR5338HO NOKA/NOSIN: MH1JFD220DK382642/ J F D 2 E - 2 3 6 2 9 5 9 AN.SUARAYA HILANG DISKTR JL RAYA BENGKEL

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 17 Februari 2016

Halaman 25

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Rabu, 17 Februari 2016

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH – Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat menyampaikan ceramah kebangsaan di KSB.

Danrem 162/WB Ceramah Kebangsaan di KSB Mataram (Suara NTB) Masih berkaitan dengan perang proxy, Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si., kali ini giliran ceramah kebangsaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (16/2) lalu. Bertempat di Gedung Kemuter Telu Center Setda ceramah wawasan kebangsaan disampaikan kepada aparat pemerintahan, Toga, Toda, Tomas dan Ormas-ormas setempat.

Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan ceramah wawasan kebangsaan dan proxy war, juga menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu hidup rukun. “Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya sehingga akan menimbulkan gesekan di masyarakat,” kata Danrem.

Dengan ceramah itu, dia berharap aparat pemerintah dan seluruh elemen lapisan masyarakat yang ada di KSB dapat memahami dan mengerti mengenai proxy war. “Dengan demikian kita bersama-sama dapat mewaspadai dan menangkal bahaya proxy war yang dapat mengganggu keutuhan negara yang kita cintai,” ajaknya.

Hadir dalam acara tersebut Pejabat Bupati KSB H.Ir.Abdul Hakim MM, Ketua DPRD KSB M. Nasir, ST., MM., Plt Sekda KSB Abd Aziz SH., MH., Dandim 1607/ SBW, Kapolres KSB, Staf Ahli Kab. KSB, Kadis Inspektorat, Kadis Nakertrans dan Camat Dan Kepala Desa se KSB, serta Toga,Toma,Toda, dan Ormas se KSB. Proxy war atau perang proxy adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Perang proxy tidak seperti perang pada umumnya, dimana negara atau pihak yang ingin menghancurkan atau menyerang negara lain tidak langsung berhadapan atau melakukan kontak, namun dengan cara menggunakan pihak ketiga atau masyarakat yang ada di dalam negara tersebut seperti menggunakan LSM, Ormas, dan organisasi lain sebagai alat untuk menyerang dan melemahkan Inpoleksosbudhankam Negara yang menjadi targetnya. Salah satu contoh yaitu maraknya peredaran narkoba. (ars/*)

Halaman 26

Terduga Pemalsu Akun Gubernur NTB Dibekuk di Rumahnya Selong (Suara NTB) Kiprah TH (18) tersangka diduga pemalsu akun Facebook TGH. M. Zainul Majdi melakukan penipuan dihentikan polisi Senin (15/2) lalu. Ia diamankan aparat kepolisian di rumahnya di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Penangkapan itu berkat kerjasama Polsek Jerowaru dengan Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB yang menggerebek tersangka sekitar pukul 17.00 Wita berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pantauan Suara NTB, tersangka TH ditemani orangtuanya saat sedang menjalani pemeriksaan awal kasus di Mapolsek Jerowaru.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Gubernur NTB yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Kepala Subdirektorat II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK, SH menjelaskan bahwa transaksi dan kegiatan elektronik di dunia maya itu dilakukan tersangka dari genggaman tangannya, yaitu telepon genggam merek Nokia E1.

“Dengan menggunakan beberapa nomor telepon. Diganti-ganti,” terangnya didampingi Kapolsek Jerowaru, Ipda Arif Budiman, SH di Mapolsek setempat Senin (15/ 2) malam. Ia menambahkan, akun Gubernur palsu itu dibuat pada 8 Januari 2016 lalu dan sempat aktif selama empat hari sebelum akhirnya diblokir oleh pihak Facebook.

Melalui akun dengan mencatut nama orang nomor satu di NTB itu, TH berupaya

mengelabui beberapa orang dengan menawarkan jasa pemberangkatan umroh dan haji.

Para korban dimintai imbalan senilai Rp 10 juta. Tak ada yang tertarik, kata Darsono, tersangka kemudian menawarkan bayaran uang muka setengah dari totalnya, yaitu Rp 5 juta. “Dari akun TGB itu ia mengelabui saksi korban dengan modus isi pulsa Rp 20 ribu,” jelasnya.

Darsono menyebutkan bahwa yang bersangkutan memiliki keinginan yang kuat untuk meneruskan aksinya. Merasa kurang berhasil dengan akun TGB tersebut, tersangka kemudian mencatut nama salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, Safahari Azhari. Ia pun melancarkan modus yang sama, yaitu umroh dan haji, walaupun juga gagal.

“Lalu digunakan modus seolah-olah pemilik akun anggota DPRD itu sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya segera dan ternyata mendapatkan respon lewat fitur pesan percakapan,” terang Darsono. Modus itu, sambungnya, membuahkan hasil berupa kiriman uang senilai Rp 1.750.000 yang ditransfer ke rekening atas nama tersangka.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka yang pu-

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN - Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, Darsono Setyo Adjie (kiri) didampingi Kabid Humas Polda NTB, Tri Budi Pangastuti menunjukkan dokumen elektronik akun Facebook palsu salah satu anggota DPRD NTB yang kini telah dinlokir pihak Facebook dalam rilis media di Mapolda NTB, Rabu (16/2). tus sekolah sejak kelas XII SMA itu mengaku bahwa motifnya adalah iseng belaka.

“Tetapi nyatanya ia diduga ada maksud mengambil keuntungan dari akun-akun tersebut,” ungkap Darsono. Uang diduga hasil menipu itu diakui tersangka untuk menghabiskan hari di salah satu tempat karaoke di wilayah Mataram.

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

Sebab, ditemukan pula akun lain yang dikelola tersangka atas nama Lia Ldr. Akun yang

dihias tersangka dengan foto profil wanita cantik berjilbab itu digunakan juga untuk mencari untung dari sejumlah akun yang menjadi temannya.

Bahkan, diduga tersangka sanggup meraup belasan juta rupiah. Masing-masing korban yang terbujuk rayu pun diminta menyetor sejumlah uang bervariasi, mulai Rp 200.000 hingga Rp 500.000 hingga terkumpul sekitar Rp 13.000.000. “Untuk yang ini masih kita dalami lagi,” kata Darsono.

Adapun barang bukti yang

turut diamankan antara lain, satu buah telepon genggam merek Nokia, satu buku rekening Simpedes, satu kartu ATM, satu buah kartu anggota rumah bernyanyi, serta sejumlah dokumen elektronik berupa akun-akun Facebook.

Pria yang sempat mengenyam pendidikan SMA di Selong itu disangkakan pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) dan pasal 27 ayat (4) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (why)

Penggerebekan Terduga Teroris di Bima

Polisi Masih Dalami Modus Operandi Perekrutan Mataram (Suara NTB) – Polisi masih mendalami perihal tindak tanduk terduga teroris Fajar selama berada di Bima. Meski disebut sebagai perekrut calon anggota baru jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah, namun belum diketahui se-

cara persis modus operandi yang bersangkutan dalam menjaring anggota baru.

“Masih pendalaman saksi dan barang bukti,” terang Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs. Imam Margono saat ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Selasa (16/2).

Mengenai sejumlah barang bukti yang turut diamankan

saat penggerebekan Senin (15/ 2) lalu, ia mengonfirmasi belum mengetahui secara persis, seperti adanya sejumlah buku baiat dan sejumlah warga yang sudah direkrut. “Belum tahu. Masih dikembangkan,” ujarnya singkat.

Gabungan Densus 88 Anti Teror, Brimob, dan Polres Bima Kota menggerebek

salah satu rumah Jalan Pemuda RT 01 RW 02 Kelurahan Penato’i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin (15/2) pagi. Baku tembak terjadi hingga sekitar pukul 08.30 Wita dan menewaskan salah satu penghuni rumah terduga teroris, Fajar. Turut diamankan pada saat itu diantaranya IM dan DW yang

kini tengah menjalani pemeriksaan initensif mengenai kaitan mereka dengan Fajar.

Baku tembak itu juga mengakibatkan seorang anggota polisi terluka di bagian bawah lengan sebelah kiri diduga akibat terkena peluru yang menembus hingga ke bagian paru-paru. Kini masih dalam perawatan medis di Rumah

Sakit Sanglah, Denpasar, Bali. Wakapolda menyebutkan, bahwa anggota Densus 88 Anti Teror asal satuan Brimob Bima tersebut kini keadaannya sudah berangsur membaik.

Terduga teroris yang tewas dalam baku tembak tersebut berperan melakukan perekrutan calon anggota di daerah

Bima dan menjembataninya dengan markas jaringan Mujahdin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Polisi menyebutkan bahwa peran perekrut tersebut ditunjukkan dengan ditemukannya senjata api dan sarana logistik persenjataan. (why)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 17 Februari 2016

Hari Ini, Gubernur Lantik Tujuh Bupati dan Walikota Dari Hal. 1 Setelah itu, penjabat bupati/ pejabat walikota ditarik lagi ke provinsi.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelantikan serentak kepala daerah terpilih itu, kata Dirjaharta, dijelaskan bahwa serah terima jabatan dari penjabat bupati/pejabat walikota ke bupati/walikota terpilih dalam waktu sesegera mungkin di ibukota kabupaten/kota masing-masing. Pasalnya, lanjut Dirjaharta, pada minggu ke empat Februari ini seluruh kepala daerah yang dilantik akan dikumpulkan oleh Presiden di Istana Negara.

“Minggu ke empat itu akan dikumpulkan semua kepala daerah itu oleh Presiden. Didiklat di pemerintah pusat, itu informasi yang kita peroleh via telepon. Semua kepala daerah yang dilantik Februari ini didiklat di pusat,’’ tandasnya.

Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun ini di NTB adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Berdasarkan ha-

sil perhitungan suara, Pilkada Kota Mataram dimenangkan oleh pasangan H. Ahyar Abduh dan H.Mohan Roliskana (AMAN). Pilkada Lombok Utara dimenangkan pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan Sarifudin, SH (NASA).

Pilkada Lombok Tengah dimenangkan oleh pasangan H. Moh.Suhaili FT, SH dan L.Pathul Bahri, S.IP. Pilkada Sumbawa Barat dimenangkan pasangan Dr.Ir.H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST. Pilkada Sumbawa dimenangkan pasangan H. M . Husni Djibril, B. Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah.

Pilkada Dompu dan Kabupaten Bima masing-masing dimenangkan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) dan Arifuddin, SH dan pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri-Drs. Dahlan M. Noer.

Tujuh bupati/walikota yang dilantik ini, sudah sangat siap untuk membangun daerahnya masingmasing. Berikut kutipan pernyataan mereka. (nas)

Pemimpin Baru dan Kekuatan Koordinasi Dari Hal. 1 Tidak menutup kemungkinan bisa muncul, ada kabupaten/kota yang asyik dengan dirinya sendiri.

“Lupa” bahwa mereka merupakan bagian dari provinsi.

“Berprovinsi” sama halnya dengan bernegara, adalah bicara tentang kemajuan dan kekuatan bersama. Kita tidak bisa sebatas berbicara tentang kabupaten atau kota masingmasing. Karena itu, untuk membangun kemajuan dan kekuatan provinsi, kita sangat memerlukan kekuatan koordinasi. Pemprov harus bisa mengambil inisiatif yang cerdas soal koordinasi dengan kabupaten/kota.

Secara teoritis, koordinasi adalah soal sederhana dan gampang. Tetapi faktanya, tidak jarang persoalan yang sederhana dan gampang secara teoritis tersebut menjadi tidak gampang di lapangan.

Ada banyak yang bisa menjadi hambatan. Termasuk hambatan psikologis yang dimiliki oleh mereka sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sebab seperti yang kita ketahui, “pertarungan” di Pilkada bukanlah sebatas “pertarungan” biasa seperti pertandingan persahabatan di dalam olahraga. Tetapi Pilkada adalah sebuah “pertarungan” yang memungkinkan menyisakan kekecawaan dan ketidakrelaan. Yang boleh jadi memerlukan waktu untuk mendinginkan perasaan dan menerima semua kemenangan sebagai kemenangan bersama. Apalagi kepala daerah kita, rata-rata berlatar belakang politisi, yang suka tidak suka memiliki tanggung jawab dan tugas untuk memenangkan calon yang diusung dan didukung partainya.

Tetapi saya meyakini dan percaya, semua kepala daerah/wakil kepala daerah. Termasuk gubernur dan wakil gubernur adalah pemimpin besar. Teladan dan contoh bagi masyarakat. Artinya, “pertarungan” partainya di Pilkada selesai seiring dengan selesainya seluruh proses Pilkada.

Maksudnya, yang tersisa sekarang adalah semangat bersama seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah untuk membangun daerahnya masing-masing dan membangun Provinsi NTB. Tugas kepala daerah/wakil kepala daerah masih berat dan tidak akan pernah selesai. Karena memang hidup itu dinamis. Kebutuhan masyarakat juga demikian. Ukuran kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan terus bergerak sesuai dengan dinamika zaman. Untuk itu, semua kepala daerah/wakil kepala daerah harus bisa memahami selera dan dinamika zaman. Yang paling sederhana, kepala dearah/wakil kepala daerah tidak bisa lagi “cuek” dan tidak mau tahu dengan perkembangan teknologi. Kepala daerah/wakil kepala daerah sekarang harus faham dan lincah menggunakan teknologi. Mereka harus mau belajar menggunakan teknologi jika memang masih mengalami kegagapan.Kepala dearah/ wakil kepala daerah yang gagap teknologi bisa menghambatnya untuk berkoordinasi dengan baik dan cepat.

Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah mereka harus mendapatkan informasi yang lengkap dan harus mengambil keputusan yang cepat. Sedangkan untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap misalnya, mereka bisa saja harus menggunakan teknologi yang canggih. Tentu menjadi sangat

merepotkan, jika kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi sangat tergantung dengan orang lain. Padahal ada situasi yang membuat mereka tidak mempunyai pilihan selain melakukannya sendiri.

Bukan zamannya lagi, pemimpin hanya mau mendapatkan informasi dari “lingkaran dekatnya” yang mungkin selalu “menyenangkannya”. Pemimpin harus mempunyai sumber informasi yang luas dan lengkap.

Sehingga keputusan yang diambil tidak keliru. Kekeliruan keputusan pemimpin tidak saja merugikan dirinya sendiri, tetapi bisa merugikan banyak orang. Untuk itu, pemimpin tidak bisa membatasi diri bergaul dan berdiskusi dengan orang-orang tertentu saja.

Pemimpin memang harus sabar dan betah bergaul dan berdiskusi dengan banyak orang untuk memperkaya informasinya. Sangat keliru, jika ada pemimpin yang memaknai jabatannya secara berlebihan.Misalnya, merasa kehilangan “wibawa” jika harus bergaul dan berdiskusi dengan orang yang dinilainya tidak penting. Padahal tidak menutup kemungkinan, informasi penting itu bisa datang dari orang yang dianggapnya tidak penting. Sebaliknya, informasi “sampah” bisa saja muncul dari orang yang dianggapnya penting. Karena boleh jadi orang-orang yang dianggapnya penting tersebut hanya memberi informasi yang menyenangkannya. Sehingga tidak heran, jika ada pemimpin yang “hancur” karena perilaku “orang dekatnya”.

Melihat “mimpi” yang dibangun NTB, kita patut bangga. Ada “mimpi” membangun Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, ada “mimpi” membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, ada “mimpi” membangun Samota di Sumbawa. Termasuk memasang target penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi, 2 persen.

Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan semua “mimpi” tersebut adalah koordinasi.

Provinsi harus bisa menempatkan diri sebagai “koordinator” yang baik terhadap seluruh kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota harus diberi perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhannya.

Provinsi tidak boleh terjebak dengan “kepentingan” yang membuat ada kabupetan/kota merasa “ditinggalkan”. Apalagi provinsi harus tergelincir “bermain” sendiri. Tanpa melibatkan dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Katakanlah soal promosi pariwisata misalnya, provinsi perlu melibatkan kabupatan/ kota sebagai “pemilik” destinasi.Penting juga saling menjaga “perasaan” dengan seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah dalam banyak hal untuk saling mendukung dan saling menguatkan kemajuan NTB. Sebaliknya kabupaten/kota harus juga bisa saling bahu membahu untuk menopang kemajuan dan kekuatan provinsi. Karena sesungguhnya, salah satu kekuatan provinsi itu ada di kabupaten/kota. Selamat datang pemimpin baru. ***

Halaman 27

Segera Diserahkan ke Gubernur, Tiga Besar Calon Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda NTB masih melakukan penilaian tahap akhir terhadap enam calon Sekda yang mengikuti seleksi. Pansel menargetkan, paling lambat tanggal 22 Februari mendatang tiga besar calon Sekda sudah diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Tanggal 20, 22 Februari paling lambat itu kita serahkan ke pak Gubernur,” kata Sekretaris Pansel, Drs. H. Wildan dikonfirmasi Suara NTB disela-sela gladi bersih pelantikan tujuh bupati dan walikota di Mataram, Rabu (16/2) sore kemarin.

Wildan mengatakan, saat ini masih dilakukan verifikasi dan menghimpun rekam jejak seluruh calon. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun Pansel, enam calon Sekda NTB itu menjalani tes kompetensi manajerial atau psikologi 4-9 Februari 2016. Selanjutnya, penulisan makalah pada 10 Februari, presentasi dan wawancara, 11-16 Februari, penelusuan rekam jejak 9-16 Februari. Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan Pansel, penetapan hasil seleksi akan dilakukan 17-19 Februari. ‘’Belum (penetapan tiga besar). Itu kan tanggal 17-19. Sekarang masih verifikasi juga sedang dihimpun rekam jejak calon,’’ tandasnya.

Enam orang calon Sekda NTB yang dinyatakan lolos tahap administrasi dan mengikuti tahapan selanjutnya antara lain Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Indrajaya.

Jumlah pendaftar secara online calon Sekda NTB sebanyak 13 orang. Dari 13 orang itu, sebanyak sembilan orang yang menyampaikan berkas-berkas pendaftaran. Setelah diverifikasi oleh Pansel, dari sembilan orang yang menyampikan berkas pendaftaran, gugur sebanyak tiga orang. Antara lain Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Sehingga, tersisa calon sekda yang lolos seleksi administrasi sebanyak enam orang dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Diketahui, Pansel Sekda berasal dari unsur internal dan eksternal Pemprov NTB. Sesuai ketentuan, 45 persen berasal dari Pemprov NTB dan 55 persen dari luar unsure Pemprov NTB. Jumlah anggota Pansel sebanyak lima orang.

Dua orang dari unsur Pemprov NTB adalah Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan Plt Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Wildan. Kemudian unsur dari luar Pemprov NTB itu berasal dari Direktur IPDN NTB, Direktur Intelkam Polda NTB dan Kepala BPKP NTB. (nas)

“SELAMAT MENUNAIKAN AMANAH, MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT” oleh Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad APRESIASI atas proses dan hasil pilkada berjalan lancar, menghasilkan pasangan calon (paslon) terpilih di 7 daerah Kabupatan/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Paslon yang menang harus merangkul paslon lain yang tidak terpilih. Libatkan partisipasi warga dalam memimpin pembangunan.

Hubungan pendukung dan yang didukung telah usai selepas pelantikan menjadi hubungan antara rakyat dan pemerintah (pelayan rakyat). Tidak ada lagi Tim sukses dan lawan politik, kecamatan atau desa pendukung dan bukan.

Secara umum pilkada serentak berjalan lancar. Dari sisi keamanan, walaupun awalnya di beberapa daerah tertentu telah diwaspadai munculnya gejolak dan konflik sosial, itu tidak terjadi.

Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi yang makin menggembirakan dan dapat menjadi contoh daerah lain.

Saya berharap kepala daerah

terpilih dapat mengemban amanah rakyat dengan baik melalui inovasi dan kreatifitas dalam mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat daerah. Pemilihan kepala daerah harus benarbenar menjadi awal yang baik bagi

kemajuan daerah dalam kerangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kita semua berharap penyelenggaran pemilihan kepala daerah ke depan jauh lebih berkualitas dalam segala aspeknya: terpilihnya kepala daerah yang cakap dan berkualitas, rakyat memilih dengan cerdas, serta proses demokrasi berjalan dengan baik dengan minimal cela kasuskasus money politics, intimidasi, pencurian suara, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya. jikapun ada Pasangan calon terpilih yang berhasil memenangkan pertarungan dengan cara-cara yang tidak legal atau berbagai bentuk penyimpangan sebaiknya momentum di awal masa jabatan ini digunakan untuk introspeksi dan kemudian ditebuskan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang adil, jujur, amanah dan mengabdi sepenuh dan setulusnya kepada rakyat sebagai bagian dari amal ibadah. Selamat mengabdi. (*)

Bank Indonesia Boyong Tiga Penghargaan InMA Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia menerima penghargaan Gold dan Silver bagi Majalah Fokus untuk kategori majalah internal Lembaga Pemerintah, serta Bronze bagi Gerai Info untuk kategori E-Magazine.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Dahlan Iskan di malam Anugerah Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2016 di Mataram (9/2) lalu.

Bank Indonesia memboyong tiga piala sekaligus dalam kompetisi InMA 2016 untuk

media internal cetak (prints) dan e-magazine kategori Lembaga Pemerintah.

Gelaran rutin Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Penganugerahan diserahkan oleh Ketua SPS, Dahlan Iskan kepada Direktur Departemen Komunikasi, Arbonas Hutabarat mewakili Bank Indonesia. Seperti diketahui, Bank Indonesia merupakan salah satu dari 70 instansi yang turut serta dalam kompetisi InMA, yang kali ini mengusung tema “Kreativitas

dan Inovasi Tanpa Batas”.

Dua piala masing-masing 1 emas dan 1 perak dipersembahkan kepada Majalah Fokus dan 1 perunggu untuk emagazine Gerai Info.

“Selamat untuk kita semua, terutama atas kinerja tim yang terlibat,” ucap Arbonas Hutabarat usai menerima penghargaan.

Piala emas merupakan penghargaan tertinggi dari SPS Indonesia. Majalah Fokus kembali berhasil meraih trofi emas di tahun ini.

Menurut Dahlan Iskan, penganugerahan ini sebagai bentuk

Tiga Orang Diamankan di Mako Brimob Dari Hal. 1 Namun tidak dijelaskan secara rinci, status ketiganya dan perannya dalam jaringan Santoso.

Status ke tiganya masih sebagai saksi.’’”Tapi kalau dalam

pendalaman ada bukti keterlibatan, mereka bisa jadi tersangka,’’ sebut Kapolda. Ditanya juga peran mereka dalam kasus penembakan Kapolsek Ambalawi almarhum AKP. Abdul Salam, Kapolda hanya

mengatakan bahwa eksekutornya adalah Fajar. Pistol jenis revolver itu milik almarhum Kapolsek Ambalawi. ‘’Pistol yang diamankan itu milik Kapolsek Ambalawi,’’ sebutnya. (ars/why)

Jenazah Terduga Teroris Divisum Dari Hal. 1 Sekitar pukul 11.10 Wita, rombongan itu tiba di RS Bhayangkara. Belasan personel Brimob bersenjata juga siaga. Jenazah yang dibungkus kantong mayat warna kuning dikeluarkan dari pintu belakang mobil, langsung dibawa petugas dari Dokpol RS. Bhayangkara.

Selama proses visum di ruang autopsi, personel Brimob berjaga di dua lorong yang menghubungkan bagian depan rumah sakit dengan kamar autopsi.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya jenazah selesai di visum sekitar pukul 15.00 Wita.

Humas RS Bhayangkara, AKP Redhana yang dikonfirmasi mengatakan, jenazah hanya dilakukan visum luar. ‘’Jenazah hanya dilakukan visum luar saja,’’ kata Redhana. Sementara Kepala RS Bhayangkara, Kompol. Drg. Muzakir mengatakan, untuk visum memang sudah disiapkan pihaknya. Sejak mendapat kabar ada penggerebekan terduga teroris di Pena To’i Kota Bima dan ada satu orang tewas, pihaknya langsung diminta menyiapkan personel dokter dan peralatan. ‘’Sejak awal kami sudah diminta Pak Kapolda untuk siap. Mau autopsi atau visum, kami

sudah siap,’’ jawabnya.

Sementara Wakapolda NTB Kombes Pol Drs. Imam Margono mengabarkan, setelah selesai visum, jenazah akan dibawa kembali ke Bima agar langsung bisa dimakamkan. ‘’Jangan sampai terkatung- katung jenazahnya, kasihan,’’ jawabnya ditemui usai shalat dzuhur di Mesjid Mapolda NTB. Itulah alasan sehingga jenazah tidak dibawa ke Mabes Polri, sebagaimana kabar yang beredar. Mengenai hasil visum,terutama soal luka tembak yang dialami Fajar, tidak bisa dijelaskannya. “Itu kewenangan dokter,” jawabnya. (ars/why)

Gubernur Bentuk Satgas Penanganan Gizi Buruk Dari Hal. 1 Terlebih, kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk insentif para kader posyandu di daerah ini. Dengan harapan, Poskesdes dan Posyandu lebih optimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, Poskesdes dan Posyandu merupakan garda terdepan dalam menjamin kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan anak balita.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, periode Januari sampai pekan ke dua Februari 2016, jumlah penderita gizi buruk di daerah

ini mencapai 35 kasus. Angka ini meningkat sebanyak dua kasus jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kasus gizi buruk di NTB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Disebutkan, pada tahun 2013, jumlah kasus gizi buruk sebanyak 646 kasus. Kemudian menurun menjadi 486 kasus pada tahun 2014. Begitu juga pada tahun 2015, jumlah kasus gizi buruk menurun menjadi 337 kasus. ‘’Laporannya terpantau sebanyak 35 kasus yang tersebar di rumah sakit kita. Yang ditangani RSUP sebanyak enam pasien dan lainnya tersebar di kabupaten/kota.

Inilah yang kemudian dicarikan solusinya oleh tim Satgas ini yang dipimpin Pak Wagub,’’ ujarnya.

Yusron mengatakan, gubernur berharap Satgas penanganan kasus gizi buruk ini memberikan rekomendasi terkait dengan penanganan kasus gizi buruk baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kasus gizi buruk yang muncul saat ini harus ditangani segera. ‘’Bahkan kita berharap di APBD murni bisa tertangani dengan program yang ada. Kalau tidak, tentu jangka menengah dan panjang diajukan dalam APBD perubahan 2016 dan APBD 2017,’’pungkasnya.(nas)

penghargaan tertinggi insan pers Indonesia atas upaya kreatif sharing informasi ke publik. “Di era keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam undang-undang, kita harus memberikan layanan informasi ke publik yang bermanfaat, cepat, dan jujur,” ungkap Dahlan Iskan.

Hadir pula di acara tersebut Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan serta Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin.

Adapun beberapa kriteria penilaian dewan juri, yang sangat diperhatikan adalah kesesuaian antara informasi visual dan tema. “Kesesuaian cover dan tema, keseuaian infografis dan paparan tulisan, serta kesesuaian pesan artistik dengan teks menjadi titik utama pe-

nilaian kami. Secara artistik harus nyambung dengan pesan tertulis. Jangan sampai keduanya berjalan sendiri-sendiri,” ungkap salah satu anggota dewan juri, Gunawan Alif.

Para dewan juri yang didaulat menilai kompetisi tersebut ialah wartawan foto, lay outer, penulis, redaktur, dan ahli bahasa. Mereka di antaranya Agus Susanto, Ndang Sutisna, Arif Prabowo, Oscar Matulloh, dan Gunawan Alif.

Selain pengumuman pemenang InMA, juga diberikan penghargaan kepada pemenang Indonesia Print Media Awards (IPMA), Indonesia Student Prints Media Awards (ISPRIMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA).(bul)

Wakil Pemerintah Pusat Dari Hal. 1 ini juga mempertegas posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itu adalah simbol-simbol dan juga ada regulasinya,’’ kata Amin dikonfirmasi usai rapat pimpinan (rapim) lengkap di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Selasa (16/2).

Selain mempertegas posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pelantikan bupati/walikota yang dilakukan serentak mulai tahun ini juga mengandung makna pentingnya peningkatan koordinasi ant-

ara pemerintah kabupaten/ kota dengan provinsi. Pelantikan kepala daerah terpilih ini juga untuk efisiensi dan efektivitas. ‘’Karena semangat Pilkada dan pelantikan serentak itu maknanya diwujudkan dalam pelantikan. Kalau sebelumnya dilakukan di kabupaten/ kota masing-masing. Gubernur ke sana, sekarang tidak.

Ini untuk efisiensi dan efektivitas. Serta makna serentak itu mempertegas posisi gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan UU No 23 tahun 2014 maupun peraturan lainnya,’’ ujar Wagub. (nas)

Dewasa Berdemokrasi Dari Hal. 1 ‘’Potensi kerawanan sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi kerawanan kamtibmas,’’ tegasnya kepada ribuan personel anggota semua fungsi kepolisian.

Ia menyampaikan bahwa momentum introspeksi dan evaluasi terhadap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dan mengawal setiap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Wakapolda juga mengingatkan jajarannya bahwa dalam melaksanakan setiap tugas agar mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas serta menjadi polisi yang humanis. “Jangan pertaruhkan daerah demi kepentingan sesaat. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegas Wakapolda.

Pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya prosesi pelantikan, kata Wakapolda, tetap menerapkan kesiagaan terhadap potensi terburuk agar persiapan dan pelaksanaan pengamanan di lapangan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Potensi terburuk yang dimaksud antara lain, adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan kegiatan. ‘’Bisa juga hal lainnya yang dipicu ketidaksepahaman dengan pelantikan ini,’’ terangnya.

Para pendukung masingmasing pasangan kepala daerah terpilih diimbau agar selalu menjaga ketertiban baik di dalam ruangan pelantikan. Pun begitu juga yang memadati halaman luar agar tetap saling menjaga agar prosesi pelantikan calon pemimpin daerah menjadi cermin kondusifnya suatu daerah pada saat masa pemerintahan berjalan lima tahun ke depan. (why)

Rabu, 17 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tersandung Kasus Narkoba

Kepala BPMP2T Usulkan Pemecatan Oknum PNS Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar), Effendi menegaskan, pihaknya sudah mengusulkan pemecatan oknum PNS di badan terkait yang tertangkap saat nyabu oleh aparat kepolisian. Pihaknya mengusulkan ke BKD untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dilakukan tidak saja sekali yang membelit oknum bersangkutan. Menurut catatannya, track record oknum tersebut sangat jelek.

Dari sisi kehadirannya tidak pernah masuk kantor, sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya.

“Kami sudah usulkan pembinaan dan pemberhentian oknum PNS yang terlibat kasus narkoba, kami tegas,” tegasnya pada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/2).

Mantan Kepala Bapeluh Lobar ini mengaku, selama menjabat Kepala BPMP2T dirinya tak pernah bertemu dengan oknum ini, karena jarang masuk. Ia juga mengecek ke atasan ber-

sangkutan dan melaporkan terkait kinerja oknum tersebut yang tidak beres. Pihaknya pun sudah melayangkan surat teguran berkali-kali, namun tak pernah didengar.

“Tiga kali kami surati tapi tak

diindahkan,” imbuhnya.

Kasus terakhir menyeret oknum ini, saat ditangkap oleh aparat kepolisian. Pihaknya pun langsung merespons dengan bersurat langsung ke BKD untuk meminta agar bersangkutan diberi sanksi tegas. Tidak saja ditegur, namun akan dibina dan disanksi di BKD. Dasar memberi sanksi, selain tidak pernah masuk juga berkasus narkoba. “Itu dasar kami untuk menjatuhkan sanksi,” imbuhnya. Terkait apa sanksinya, pihaknya menyerahkan ke BKD yang akan mengkaji. (her)

(Suara NTB/her)

AMBROL - Jalur utama penghubung beberapa desa di Narmada ini ambrol sebulan lalu, namun tak kunjung diperbaiki oleh pemda.

Warga Narmada Keluhkan Lambannya Penanganan Jalan yang Rusak Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan utama yang menghubungkan beberapa desa seperti Desa Suranadi, Sesaot, Pakuan dan Lembah Sempaga Kecamatan Narmada mengalami ambrol. Jalan utama ini ambrol akibat talud penahan badan jalan ambruk, karena tak kuat menahan air hujan.

Diduga kualitas bangunan talud ini tidak bagus, sehingga baru umur dua bulan setelah dibangun rusak. Akibat ambrolnya jalan tersebut, jalan menuju beberapa desa nyaris terputus.

Warga pun terpaksa menggunakan akses jalan yang tersisa untuk lalu lalang.

Pantauan koran ini, persis di plang masuk Desa Pakuan hampir semua badan jalan ambrol. Akibat talud penahan sepanjang 10 meter ambrol, terdapat lubang menganga di badan jalan. Badan jalan yang tersisa hanya sekitar 2 meter, jalan tersebut dipakai oleh masyarakat lalu lalang.

Warga hanya berani melintas menggunakan kendaraan kecil, roda dua dan roda empat.

Sedangkan khusus kendaraan truk, tidak berani melintas dari jalur tersebut. Warga terpaksa melalui jalur itu, meski menempuh bahaya, karena akses jalan ini adalah satu-satunya dari dan ke desa tersebut.

Menurut warga sekitar, jalan

itu ambrol hampir sebulan lalu.

Dari pihak Pemda pernah datang mengecek saja, namun tak ada tindak lanjut. Bangunan talud jalan pernah beberapa kali diperbaiki. Pasalnya semenjak dibangun pertama kali, belum lama sudah ambrol. Lalu selang beberapa lama, kembali diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun lagi-lagi ambruk. Namun ambrol kali ini sangat parah dibandingkan sebelumnya.

“Dulu pernah ambrol tak lama setelah dibangun, tapi lagi dia ambruk, diperbaiki lagi, ambruk lagi. Tapi yang sekarang ini yang parah sekali,”kata warga Desa Pakuan yang tinggal di sekitar lokasi jalan tersebut.

Menurut warga, akses jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak saja desa setempat, namun beberapa desa di sekitar daerah Narmada, seperti Desa Pakuan, Sesaot dan Lembah Sempaga. Akses ini satu-satunya penghubung ke desa terkait. Jalur ini juga menghubungkan dengan daerah Kabupaten Loteng. Akses jalan ini dipergunakan warga untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan ke pasar. Semenjak jalan ini ambrol, jarang ada kendaraan lewat. Warga pun merasa terganggu dan terkendala dengan kondisi ini.

“Kami berharap supaya cepat diperbaiki lah,” harapnya.

Sementara itu, Kades Lembah Sempaga, Turmuzi menyatakan dampak kerusakan jalan ini terhadap kegiatan masyarakat di desanya. Meski lokasi jalan itu di desa sebelah, namun masyarakatnya banyak yang menggunakan akses tersebut untuk keperluan mengangkut hasil kebun. Apalagi saat ini musim mangga. “Selain itu biasanya saat ini banyak wisatawan yang datang tapi karena jalan itu rusak, ya agak kurang,” imbuhnya. Ia mengaku, saat ini musim buah-buahan seperti rambutan dan durian. Banyak tamu yang datang untuk membeli ke desa tersebut..

Ia mempertanyakan keseriusan pemda memperbaiki jalan, sebab pada saat road show di kantor camat dua minggu lalu tim Pemda berjanji segera menerjunkan alat berat untuk memperbaiki jalan tersebut. Dari BPBD juga sudah siap menerjunkan alat berat, namun nyatanya sampai saat ini belum ada realisasi. “Janjinya sih secepatnya turunkan aalat berat tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya,” keluhnya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD, HM Najib melalui Kabid Rehab Rekon (RR)Suryakin, menjelaskan, pengerjaan talud yang ambrol sudah diusulkan ke bupati. (her)