Snt17032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 17 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 14 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Komisi XI DPR RI Dorong DJP Nusra Realisasikan Target Rp 5,3 Triliun Mataram (Suara NTB) Komisi XI DPR RI mendorong agar Ditjen Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) yang membawahi NTB dan NTT dapat mencapai target sebesar Rp 5,3 triliun tahun 2015. Jika tidak, beban pembangunan akan ditanggung dari utang-utang negara.

Hal ini disampaikan Ketua Panja Komisi XI DPR RI, H. Jon Erizal, MBA mengungkap kembali soal target penerimaan pajak secara nasional tahun ini sebesar Rp 1.300 triliun.

Baginya itu juga sangat berat akan dicapai.

Namun tetap bisa tercapai jika dilaksanakan dengan komitmen yang kuat serta keterlibatan semua pihak.

“Kami sadari mencapai target ini, termasuk di NTB cukup berat. Tetapi bisa tercapai asalkan bisa dilaksanakan secara bersamasama. Sayang, kalau penerimaan pajak kurang dan pembangunan negara akan menggunakan utang negara,’’ katanya pada acara Tax Gathering Tatap Muka dengan Komisi XI DPR RI, di Kantor DJP Nusra, Senin (16/3) kemarin.

Kegiatan kunjungan yang dilaksanakan Komisi XI DPR RI kemarin adalah menyerap kondisi sebenarnya dilapangan. Sehingga DPR RI juga bisa memberikan solusi. Terhadap kegiatan ini, hanya dua daerah yang dijadikan sample, yakni NTB dan Sulawesi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

TATAP MUKA - Suasana tax gathering dan tatap muka dengan Komisi XI DPR RI, di Kantor DJP Nusra , kemarin.

Diduga Kontraktor Kabur

Pembangunan Rumah Adat KSB Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Pembangunan Rumah Adat milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 2 miliar, akhirnya benar-benar terhenti alias mangkrak.

Terhentinya pembangunan rumah adat yang berlokasi di Alun-alun Taliwang itu, setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Pemutusan kontrak kerja ini, diduga karena kontraktornya kabur.

Kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis selaku pemilik proyek yang dikonfirmasi Senin (16/3) mengakui terhentinya pembangunan rumah adat tersebut. Iamenyatakan, sementara ini pembangunan rumah adat dihentikan setelah pemutusan kontrak

kerjanya pada akhir tahun 2014 lalu. Dan untuk kelanjutannya akan diupayakan dilaksanakan pada tahun ini. ‘’PPK sudah sampaikan hal ini ke Bupati. Nah untuk hasilnya apa silahkan ke PPK saja, Bersambung ke hal 15

TO K O H Merusak Lingkungan

Somasi Kritisi Amin Dukung Kepengurusan Golkar Penanganan Kasus dengan Legalitas Pemerintah DBH-CHT

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Kurtubi menolak rencana pengambilan pasir dari Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan reklamasi Teluk Benoa, Bali karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan.

“Kami Komisi VII akan menolak rencana itu, karena akan merusak lingkungan di Pulau Lombok,” tegas Kurtubi di Mataram, Senin (16/3).

Bersambung ke hal 15 Kurtubi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bug)

MANGKRAK - Proyek rumah adat KSB yang mangkrak. Dengan anggaran yang diterima diduga mencapai Rp 500 juta, seperti inilah hasil pekerjaan 5,4 persen yang mampu dikerjakan CV AS selaku pelaksana sebelum diputus kontraknya pada 22 Desember tahun lalu.

(ant/Bali Post)

Ganggu Mesin Birokrasi PEMPROV NTB akan segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan puluhan jabatan eselon III yang kini masih lowong. Kekosongan jabatan eselon III itu memang diakui cukup mengganggu mesin birokrasi dalam rangka melakukan percepatan pembangunan. ‘’Kita akan segera memproses pengisian jabatan eselon III yang lowong itu,’’ kata Sekda NTB yang juga Ketua Baperjakat, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/3) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Bersambung ke hal 15 H. Muhammad Nur

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta kepada DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) maupun kubu Agung Laksono supaya tak melakukan pemecatan kepada kader-kader yang berseberangan. Amin yang juga Wakil Gubernur NTB ini mengatakan akan mendukung kepengurusan DPP Golkar yang mempunyai legalitas pemerintah atau yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengibaratkan, masalah dualisme kepengurusan Golkar yang terjadi saat ini seperti orang yang berada dalam satu rumah, satu kamar tapi pisah ranjang. Artinya, tak ada kader Golkar yang berada di luar rumah tersebut, namun hanya pisah tempat tidur saja. Terkait dengan hal itu,

kata Amin, ia sudah berkomunikasi dengan dua kubu, baik kubu ARB dan kubu Agung Laksono.

“Mengapa saya berkomunikasi dengan semuanya? Baik kubu Munas Bali maupun Munas Ancol. Saya kira, tidak salah. Karena prinsipnya kita ini keluarga besar.

Kecuali kader itu melakukan komunikasi dengan pihak di luar partai Golkar,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (16/3) siang kemarin.

Mengenai dualisme kepengurusan Golkar ini, kata Amin, pihaknya menganut asas legalitas. Artinya, mana kepengurusan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka disitulah para kader Golkar di seluruh Indonesia termasuk NTB akan berlabuh.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mengkritisi kejelasan penanganan dugaan penyimpangan pada proyek Dana Bagi hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) oleh Kejaksaan Tinggi NTB. “Dari beberapa kasus korupsi yang kami pantau penanganannya di Kejaksaan Tinggi NTB, kasus DBH-CHT yang belum terlihat perkembangannya,” kata Direktur Somasi NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH, Senin (16/3) kemarin.

Sejak dua tahun terakhir,

penanganan kasus ini dilihatnya masih berkutat pada pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pilbaket).

Ketika pergantian jabatan Kajati, sambung Ahyar, justru perkembangan kasusnya tak terlihat, bahkan terkesan vakum. Sederet tindakan yang sudah dilakukan penyidik, pemeriksaan saksi dan pengecekan barang bukti, mestinya menurut dia sudah ada progress ketika kasus ini masuk tahun ke tiga.

Bersambung ke hal 15

Pengambilan Pasir Laut

Kewenangan Ada di Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan, Pemkab Lombok Timur (Lotim) tak mempunyai kewenangan memberikan atau mengeluarkan izin pengambilan pasir laut di wilayah itu untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan, kelautan dan kehutanan saat ini sudah diMuhammad Husni (Suara NTB/nas)

tarik ke provinsi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si bersama Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM menyikapi rencana pengambilan pasir laut oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) di perairan Lotim, Senin (16/3).

Husni menjelaskan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah kabupaten tak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pertambangan, seperti pengambilan pasir laut. Dikata-

kan, sesuai UU yang baru itu, untuk aktivitas pertambangan di daerah perairan dengan panjang 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara untuk 12 mil ke atas merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam UU sebelumnya, memang ada kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

Hery Erpan Rayes (Suara NTB/nas)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Validasi Warga Miskin PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk membagikan tiga kartu kepada warga miskin yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Data penerima ketiga kartu ini saat ini sedang divalidasi, khususnya yang ada di Kota Mataram.

Kelurahan Cakranegara Utara juga akan segera mulai melakukan validasi data. Data (Suara NTB/ynt) warga penerima ketiga kartu ini I Gde Sweca disampaikan Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca telah diterima dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. “Data itu sedang dicoklit (pencocokan dan penelitian), dan nanti setelah selesai akan kita bawa ke Disosnakertrans Kota Mataram sehingga nanti kartunya akan turun sesuai data yang diberikan,” jelasnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Senin (16/3).

Sebagai langkah awal, Sweca mengatakan pihaknya telah mengundang semua kepala lingkungan untuk merapatkan agenda validasi data ini. Terkait berapa jumlah warganya yang akan menerima ketiga kartu ini, data yang digunakan sama dengan penerima Jamkesmas yaitu 1.215 orang. Namun jumlah ini akan dicocokkan kembali karena ada warga yang telah pindah maupun meninggal dunia.

Pihaknya juga telah diminta oleh Disosnakertrans Kota Mataram untuk tidak menambah kuota penerima di luar data yang ada. Jika ada warga yang telah meninggal dunia, maka bisa diganti dengan anggota keluarga yang lain, terpenting jumlahnya tidak lebih dari kuota yang ada dalam daftar. “Misalnya dalam satu keluarga itu ada lima orang dan kepala keluarganya meninggal, jadinya tinggal empat orang. Bisa ditambah satu orang tapi dicari dari keluarganya itu sendiri sehingga jumlahnya tetap lima,” terangnya.

Dalam waktu dekat, para kepala lingkungan akan mulai turun untuk melakukan validasi. “Setelah selesai kami segera kirim ke Disosnakertrans sehingga kartu ini bisa langsung turun dan kita sebar ke masyarakat,” ujarnya. Validasi ini ditargetkan selesai setelah perayaan Nyepi. Karena sebagian besar warga di Kelurahan Cakranegara Utara akan merayakan Nyepi. (ynt)

Perjuangkan K2 KOMISI I DPRD Kota Mataram mengapresiasi rencana Forum K2 yang akan melayangkan surat ke DPRD Kota Mataram terkait belum jelasnya status kepegawaian mereka. ‘’Dewan sekarang sedang melaksanakan reses.

Jadi secara formal, surat dari Forum K2 belum pernah kami terima,’’ aku Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang dikomfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (16/3).

(Suara NTB/dok) Namun demikian, kata SuI Gde Sudiarta diarta, apa yang dijanjikan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said terkait tenaga honorer K2 dimaknainya sebagai semangat perjuangan antara eksekutif dan legislatif. ‘’Siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, mesti akan memperjuangan saudara-saudara kita yang ada di Kota Mataram,’’ akunya.

Terkait itu, kata politisi Gerindra ini, Komisi I akan melakukan koordinasi secara intens dengan eksekutif. Bila perlu, Komisi I bersama eksekutif akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan 873 tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS sekitar setahun yang lalu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Kalau apa yang disuarakan Forum K2 sudah sesuai dengan undang-undang kepegawaian, maka pihaknya bertekad memperjuangkannya. ‘’Yang tidak sesuai yang umpanya itu semuanya tentang mekanisme dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, tentu tidak bisa diperjuangkan,’’ terangnya.

Sudiarta mencontohkan kasus putus kerja. Hal itu menjadi kendala bagi pihaknya. Kendati demikian, Komisi I, sambungnya, tetap memperjuangkan aspirasi Forum K2. ‘’Sampai mana perjuangannya, nanti kita akan sampaikan kepada mereka,’’ imbuhnya. Pihaknya tidak bisa serta merta berbicara, meskipun wewenang terkait tenaga honorer K2 ini ada di daerah. Pasalnya, itu berkaitan dengan APBD maupun APBN. Ia menegaskan, bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak pernah tutup mata terhadap persoalan tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS. Nasib tenaga honorer K2 tersebut justru kerap menjadi bahan pembahasan saat komisi yang membidangi masalah aparatur pemerintahan ini menggelar rapat kerja.

Sudiarta meminta Forum K2 bersabar karena kemungkinan surat yang dikirim ke Dewan baru bisa ditindaklanjuti setelah masa reses Dewan berlalu selama enam hari. (fit)

BPKAD Akui Mengurus Aset Tidak Gampang Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram mengaku mengurus persoalan aset tidak gampang seperti yang dibayangkan. Terlebih dengan baru dibentuknya BPKAD dan pelimpahan seluruh masalah aset dari Bagian Umum Setda Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra Senin (16/3).

Selama dua kali diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Kota Mataram mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian itu diberikan karena ditemukan beberapa aset yang tidak diyakini oleh BPK. Namun demikian, Walikota Mataram mengharapkan tahun 2015 ini harus mendapat WTP. “Ibarat saat kuliah kita (Pemkot Mataram, red) dapat nilai C, tapi pak wali minta dapat nilai A,” kata Yance.

Tidak didapatkan WTP selama dua tahun karena di tahun 2013, BPK menemukan uang senilai Rp 7,6 miliar lebih berupa sisa barang seperti ATK, obat – obatan dan lain sebagainya dan tidak diyakini. Selanjutnya, tahun 2014 persoalan neraca aset senilai Rp 64,8 miliar juga tidak diyakini oleh BPK. Atas dasar itu, BPKAD kemudian menggunakan sistem informasi barang persedian (simba pres) dan stok of name di masing – masing SKPD, sehingga menemukan angka Rp 7,9 miliar. “Angka Rp 7,9 miliar itu menjawab uang senilai Rp 7,6 miliar,” sebutnya.

Sementara aset Rp 64,8 miliar dilakukan reclass dan berhasil mengindentifikasi Rp 54,4 miliar aset tersebut. Sisanya R0 10,4 milar menjadi pekerjaan rumah (PR) dari BPKAD untuk segera menuntaskannya. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Mataram akan Bangun TPA di Tengah Kota Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana akan membangun Tempat Pembangunan Akhir (TPA) di tengah kota. Ini menyusul tidak tertampungnya sampah di TPA Kebon Kongo akibat volume sampah dari Pemkot Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, persoalan persampahan terus dicarikan formulasi untuk menuntaskannya. Salah satu skenarionya dengan mempersiapkan TPA di wilayah Kota Mataram, karena TPA Kebon Kongo diprediksi tidak mampu menampung sampah setiap hari dari dua wilayah. Sejauh ini masih melakukan kajian terkait dampak yang ditimbulkan, namun meminimalisirnya pihaknya akan menggunakan insenerator. “Kita masih kaji dulu mengenai dam-

paknya,” kata Martawang.

Dia tidak menyebutkan secara pasti dimana lokasi TPA akan dibangun, namun diakui sedang mencari lokasi yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, karena persoalan sampah bukan hanya lintas kabupaten kota melainkan persoalan tingkat regional. Tetapi tahun 2017 mendatang lanjutnya, dipastikan TPA sudah siap.

Khusus TPA ini rencananya akan satu paket dengan Penataan Kebon Roek. Rencananya Pasar Kebon Roek akan direvitalisasi sebagai pasar tradisional bernuansa modern. Tu-

juannya, agar meminimalisir kemacetan dan mempercantik kondisi pasar tersebut. “Kebon Roek kan menjadi pusat belanja hotel di Lombok, jadi kita harus tata dengan baik,” imbuhnya.

Pasar ACC juga menjadi satu kesatuan yang terevitalisasi, dia melihat kondisi pasar ACC sudah kumuh sehingga perlu ditata dengan baik. Namun demikian, pihaknya tidak menyebutkan secara pasti berapa anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Mataram untuk membuat TPA dan penataan pasar Kebon Roek dan ACC di wilayah Ampenan tersebut.

(Suara NTB/cem)

PAPARKAN - Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang saat memaparkan rencana pembangunan TPA di ruang media center Pemkot Mataram.

Martawang memastikan bisa saja penganggarannya masuk di APBD Perubahan bahkan di APBD murni tahun 2016 ter-

gantung dari kebutuhan dan kesiapan Pemkot Mataram.

“Nanti kita lihat soal itu,” paparnya. (cem)

PKL Panji Tilar akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Menjamurnya lapak pedagang kaki lima (PKL) khususnya di Jalan Panji Tilar, Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela akan segera ditertibkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, PKL di Jalan Panjir Tilar mulai membangun lapak di atas trotoar dan menutupi jalan. Warga tak bisa lagi memanfaatkan trotoar untuk jalan kaki. Sementara pembeli harus parkir di badan jalan. Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH menjelaskan sebenarnya PKL itu sifatnya dadakan atau musiman saja, sehingga masyarakat memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. “Itu sifatnya dadakan, paginya diisi dan siangnya sudah tidak ada,” klaimnya saat ditemui di kan-

tor Walikota, Senin (16/3).

Meskipun demikian, pihaknya akan menertibkan lapak PKL itu karena dinilai telah melanggar undang – undang jalan. Dalam penertiban tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Camat dan Lurah karena sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota, Camat dan Lurah diberikan kewenangan mengurus soal PKL. “Sebenarnya pengawasan kan di kelurahan dan kecamatan,” imbuhnya.

Wartan mengaku sudah mengimbau bahkan berulang kali memperingati PKL tersebut, namun tidak direspon.

Yang menjadi persoalan masyarakat mencari makan di lokasi tersebut, sehingga bertentangan dengan hati nurani. Mau tidak mau, pihaknya mengambil langkah preventif agar pedagang mau

(Suara NTB/cem)

BERJUALAN DI TROTOAR - Pedagang di Jalan Panji Tilar, Kelurahan Kekalik memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. Diskoperindag pun berencana akan menertibkan lapak yang menyalahi aturan. mundur dari trotoar tersebut.

Camat Sekarbela, Hariadi mengaku belum mendapatkan

Ratusan Warga Hadiri Reses Fuad Sofian Bamasaq di Lingkungan Melayu Tengah Mataram (Suara NTB) Meski tak lagi menjabat sebagai kepala lingkungan, namun kedekatan Fuad Sofian Bamasaq, SH dengan warga tetap terpelihara. Kondisi ini terlihat saat anggota DPRD Kota Mataram dari PDI Perjuangan ini melaksanakan reses (penyerapan aspirasi) masyarakat di dapilnya, Ampenan, Minggu (15/3).

Dari 65 orang yang diundang, warga yang datang pada kegiatan reses Abah Fuad, sapaan akrab Fuad Sofian Bamasaq membludak hingga 132 orang. ‘’Karena ibu-ibu pengajian juga ikut bergabung,’’ akunya. Pemandangan ini juga terlihat pada resesnya empat bulan lalu.

Dikatakannya, banyak aspirasi yang mengemuka pada agenda reses hari pertama itu.

Antara lain, warga meminta agar pendistribusian kartu sakti (kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat) kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Selain itu, masih ada saja tuntutan terkait sekolah gratis.

Namun demikian, Fuad memaknai munculnya tuntutan yang sama seperti sekolah gratis semata-mata karena ketidakmengertian masyarakat.

Selain sekolah gratis, aspirasi lainnya dari warga Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan

(Suara NTB/ist)

RESES - Fuad Sofian Bamasaq, SH., anggota DPRD Kota Mataram berpose bersama ibu-ibu pengajian serangkaian kegiatan resesnya di Lingkungan Melayu Tengah Kelurahan Melayu Kecamatan Ampenan dihadiri ratusan warga, Minggu (15/3).

Ampenan Tengah tempat dimana Fuad melaksanakan reses adalah bantuan modal usaha. ‘’Karena masyarakat kita di Ampenan ini banyak yang berjualan bakulan maupun kios-kios kecil,’’ ujarnya. Kendati demikian, di tengah maraknya tuntutan masyarakat, Fuad mengaku tidak berani menjanjikan apupun kepada masyarakat.

Namun, selaku wakil rakyat, Fuad bertekad terus memperjuangkan aspirasi masyarakat mendekati kenyataan. ‘’Insya Allah kalau memang betul ada program dari pusat, nanti akan bekerjasama dari tingkat lingkungan, RT dan memfasilitasi dari tingkat pemerintahan

terbawah,’’ terangnya. Sementara itu, terkait bantuan modal usaha, Pemkot juga harus melihat kondisi masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut.

Pemberian bantuan modal usaha harus disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakoni masyarakat. ‘’Dari mana kita carikan modal? Kita akan bekerjasama dengan Pemkot melalui bagian Kesra maupun Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram,’’ kata Fuad. Pada bagian lain, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini menjelaskan kepada warga, bahwa dalam tataran kebijakan, pihaknya tidak ikut campur. (fit/*)

informasi dari Diskoperindag Kota Mataram terkait rencana penertiban lapak PKL di Jalan

Panji Tilar. “Belum ada informasi dari Perindag,” kata Hariadi lewat pesan singkatnya. (cem)

Disosnakertrans akan Koordinasi dengan PSKW Budi Rini Mataram (Suara NTB) Dalam rangka pembinaan perempuan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) maupun perempuan rawan tindak asusila, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram akan berkoordinasi dengan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini. Senin (16/ 3) kemarin, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik bersama Kepala Bidang (Kabid) dan staf terkait bersilaturahmi dengan pengurus PSKW Budi Rini. Tidak hanya perempuan ODHA maupun yang rawan tindak asusila, tapi perempuan korban kekerasan maupun korban perdagangan anak dan mantan PSK yang berasal dari Kota Mataram juga akan dibina bekerja sama dengan PSKW Budi Rini.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan saat ini memang belum ada warga Kota Mataram yang menjadi klien atau warga binaan di PSKW Budi Rini. “Bukan belum ada, kita belum lihat saja. Kalau masalah ada atau tidak, saya yakin masih ada, tapi belum terlihat,” ujarnya.

Untuk menjaga segala kemungkinan ke depannya, pihaknya mulai menjalin komunikasi dari sekarang dengan pengurus PSKW Budi Rini. Karena memang selama ini banyak kejadian di Kota Mataram seperti razia dan perempuan yang terjaring razia dibawa ke PSKW Budi Rini. “Kejadian ini banyak di Kota Mataram walaupun orangnya dari luar daerah (luar Kota Mataram),” ujarnya.

Persoalan sosial seperti ini menurut Khalik adalah persoalan bersama dan tidak dipungkiri ada persoalan seperti itu di Kota Mataram. Untuk itulah pihaknya berinisitif menjalin komunikasi dengan pengurus panti. Selama ini pihaknya hanya mengetahui bahwa PSKW Budi Rini hanya tempat pembinaan bagi PSK atau WTS yang terjaring razia. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala PSKW Budi Rini, diketahui bahwa perempuan yang dibina di tempat ini ada juga yang berasal dari ODHA, perempuan rawan tindak asusila, perempuan korban tindak kekerasan, perempuan korban perdagangan manusia, dan lainnya. (ynt)

Kisah Penghuni PSKW Budi Rini

Ada yang Tujuh Kali Bolak-Balik Panti SELAMA ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa para penghuni yang dibina di dalam panti sosial seperti Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini, Mataram adalah mereka yang pernah bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Sehingga setelah keluar dari panti tersebut, banyak dari penghuni panti ini yang dipandang sebelah mata dan dikucilkan masyarakat. PSKW Budi Rini tidak hanya membina para PSK yang berhasil terjaring razia, tapi perempuan korban kekerasan, orang yang rawan tindakan asusila, maupun perempuan ODHA (Orang dengan HIV/ AIDS) juga dibina di tempat ini Berdasarkan penuturan Koordinator Pekerja Sosial PSKW Budi Rini, Mawardin, saat ini ada 40 perempuan yang dibina di panti ini. Terbanyak adalah mereka yang rawan tindakan asusila. Sementara untuk yang PSK atau WTS (Wanita Tuna Susila) hanya empat orang, dan ada satu orang yang masuk kategori bawah umur yang usianya di bawah 15 tahun. “Ada juga yang hamil. Tapi

waktu itu suaminya datang. kesini dan akhirnya dititipkan disini sampai dia melahirkan,” cetusnya, Senin (16/3).

Penanganan untuk para penghuni disebutkan Mawardin juga berbeda, tergantung dari kategori merekaapakahitutermasukWTS, rawan tindak asusila, ODHA, dan lainnya. Begitu juga dengan durasi pelayanannya dibedakan. “Kalau orang sudah masuk ke Budi Rini, jika dia WTS, tidak ada lagi titelnya sebagai WTS. Tidak perlu ditakutkan. Semua diperlakukan sama,” jelasnya.

Hal pertama yang diberikan adalah advokasi hukum dan sosial. Ia mengatakan semua perempuan yang dibina adalah orang baik, tanpa memandang seperti apa ia sebelumnya. “Disini orang baik semua, tidak perlu ditakutkan,” ujarnya. Bahkan mereka tetap berlaku santun dan sopan selama ditampung di panti.

Waktu pembinaan yang diberikan paling lama selama enam bulan. Untuk penghuni atau disebut klien yang kerap bolak-balik jadi penghuni panti

tidak diberikan pelatihan keterampilan, tapi lebih difokuskan pada bimbingan mental dan spiritual. Pelatihan keterampilan yang diberikan pihaknya yaitu tata rias, tata busana atau menjahit, dan tata boga.

Bahkan banyak mantan klien PSKW Budi Rini yang diterima bekerja di salon, lesehan, usaha konveksi dan lainnya. Walaupun klien PSKW Budi Rini bisa diterima di dunia usaha karena keterampilan yang mereka miliki, Mawardin menyayangkan masih ada masyarakat yang sulit menerima kehadiran mereka kembali karena asumsi yang berkembang selama ini.

Klien yang dibina di PSKW Budi Rini berasal dari berbagai daerah seperti Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Ada juga salah satu klien yang berasal dari Jember, Jawa Timur, sebut saja Mrm. Mrm mengatakan dia sudah sebulan berada di panti. Ia datang ke Mataram untuk mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Ia pun sempat bekerja sebagai PRT di Cakranegara.

(Suara NTB/ynt)

BERBINCANG - Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik dan beberapa staf ditemani Koordinator Pekerja Sosial PSKW Budi Rini berbicang dengan klien yang saat ini sedang dalam pembinaan, Senin (16/3).

Mrm mengatakan memiliki suami yang kini tinggal di Surabaya dan dua orang anaknya ditinggal disana. Ia tidak bisa menghubungi keluarganya karena ponselnya disita.

Mrm bercerita ia masuk ke panti ini karena terjaring pada saat penertiban dilakukan Satpol PP. Ia terjaring karena tidak memiliki KTP. “Saya waktu itu habis makan selepas maghrib dan beli kopi sama saudara. Tibatiba ada razia KTP dan banyak anggota Satpol PP, terus saya dibawa ke sini,” ceritanya. Suaminya juga sudah mengetahui keberadaannya di panti ini. Ia ber-

janji setelah kembali ke daerahnya, ia tidak akan kembali ke Mataram. “Saya akan tinggal di rumah suami saja,” ujarnya.

Ada juga salah satu klien paruh baya, Nr (53 tahun). Perempuan asal Utan, Sumbawa ini telah tujuh kali bolak-balik menjadi klien di panti ini. Nr mengatakan ia berada di Mataram sejak tahun 1977. Ia mengaku di Mataram tinggal bersama pacarnya. Khusus untuk Nr, Mawardin mengatakan tak lagi diberikan pelatihan keterampilan. Tapi difokuskan pada pemberian bimbingan mental dan penanaman nilai-nilai agama. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Newmont Untung Besar SATU-satunya perusahaan di NTB yang menerima untung besar atas penguatan dollar Amerika terhadap rupiah adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Harga jual hasil tambang konsentrat di Batu Hijau, Sumbawa Barat itu tentunya akan lebih tinggi saat-saat seperti ini.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM mengemukakan nilai ekspor Provinsi NTB pada bulan Februari 2015 sebesar US$93.951.704. Angka ini mengalami peningkatan 49,12 persen jika dibandingkan ekspor Januari 2015 yang bernilai US$63.006.048.

Ekspor pada bulan Februari 2015 sebagian besar atau 77,58 persen ditujukan ke Negara Jepang, Philipina sebesar 22,09 persen dan Hongkong sebesar 0,19 persen.

“Berharap, dengan adanya penambahan nilai hasil ekspor ini, Newmont juga merealisasikan lebih besar dana CSR-nya (Coorporate Social Responsibility),” katanya usai penyampaian rilis bulanan di kantornya, Senin (16/3).

Lebih jelas, jenis barang yang diekspor untuk bulan Februari lalu sebagian besar atau senilai US$93.635.706 (99,66 persen) adalah konsentrat tembaga, menyusul perhiasan/ permata tetapi nilai ekspornya cukup sedikit sekitar 0,19 persen. Dan jenis barang ekspor lainnya adalah serat tekstil dan barang kertas sebesar 0,05 persen.

“Sebenarnya moment ini yang harusnya dimanfaatkan oleh para eksportir lokal, jadi yang dapat untung besar cuma Newmont saja sementara ini. Lainnya yang diekspor dari NTB adalah buah-buahan, terutama manggis, cuma nilainya juga kecil,” terangnya.

Sementa untuk impor, nilai Impor bulan Februari 2015 sebesar US$12.261.398. Nilai ini naik 13,08 persen dibandingkan bulan Januari 2015 yang bernilai US$ 10.843.022.

Negara asal impor terbesar pada Bulan Februari 2015 adalah Negara Amerika Serikat senilai US$ 2.914.860 (23,77 persen), Australia senilai US$ 2.318.450(18,91 persen) dan Cina senilai US$ 1.913.754 (15,61 persen).

Untuk sementara ini, jenis barang impor bulan Februari 2015 dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik senilai US$ 4.510.987 (36,79 persen), benda-benda dari besi dan baja senilai US$ 2.549.413 (20,79 persen) dan karet dan barang dari karet senilai US$ 2.087.727 (17,03 persen).

“Lebih banyak kami data turun di Pelabuhan Benete, kemungkinan itu barang-barang untuk kebutuhan Newmont. Untuk impor antar daerah, kita tidak bisa mencatat,” demikian Wahyudin.

Sebelumnya, Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah NTB, Prijono menegaskan, dengan penguatan harga dollar ini, kegiatan ekspor harus diperbanyak oleh pengusaha lokal. Karena harga jual barang akan semakin tinggi.Sebaliknya, meminimalisir kebutuhan dari luar (impor), karena harganya pasti akan cukup mahal dan bisa memicu inflasi tinggi. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Pasar akan Dipasangi Alat Penyaji Daftar Harga Mataram (Suara NTB) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masih memperkirakan terjadi inflasi pada bulan Maret ini. Nilainya dihitung antara 0,1 persen sampai 0,3 persen akibat harga barang yang relatif belum stabil. Upaya mengendalikan harga barang ini, rencananya setiap pasar tradisional percontohan akan dibekali alat penyaji informasi harga.

Rencana ini sebenarnya telah ada sejak tahun lalu, tetapi TPID dalam pertemuan di Biro Perekonomian Setda NTB, Senin (16/3), menganggap hal tersebut cukup mendesak untuk dipenuhi.

Mewakili Ketua TPID, Manggaukang Raba menegaskan ada beberapa poin yang menjadi perhatian TPID saat ini. Diantaranya, tentang kenaikan harga beras yang diakibatkan salah satunya dengan pengiriman keluar daerah, di antaranya ke Bali dan NTT. Namun ada harapan harga ini bisa turun, mengingat sebanyak 200 hektar lahan padi dalam waktu dekat sudah mulai panen. Demikian juga dengan kelangkaan elpiji 3 Kg dan harga tinggi, disebut karena masih banyaknya pelanggaran di lapangan.

Misalnya mengirim elpiji subsidi ke Pulau Sumbawa, padahal belum ada kebijakan konversi dari minyak tanah. Banyaknya migrasi dari pengguna 12 Kg ke 3 Kg. “Ini yang akan dirumuskan, siapa sebenarnya penerimanya. Apakah omprongan juga termasuk penerimanya. Stok kita bisa dibilang kurang dan bisa cukup. Ini yang dirumuskan regulasinya dalam bentuk Pergub,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini.

Terlebih musim omprongan dalam waktu dekat bisa saja dimulai. Dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi TPID. Soal pusat informasi harga ini, nantinya akan terpantau harga-harga di setiap pasar. Melalui pusat informa-

si harga inilah akan ditekan permainan para spekulan yang ingin menaikkan harga barang secara sepihak.

Papan informasi juga diminta oleh pusat untuk disiapkan di setiap provinsi. Guna memantau perkembangan harga di masingmasing daerah. NTB juga akan memenuhinya.

“Peralatan sudah ada, tinggal kita latih tim teknisnya,” sambung Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB, Endang Khairuddin.

Sementara Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah NTB, Prijono, sekaligus Sekretaris TPID menegaskan perlunya menjaga tren kenaikan inflasi akibat mahalnya harga-harga barang.

Yang bisa dilakukan untuk menekan harga katanya, memperbanyak kerjasama dengan daerah lain yang menyediakan stok kebutuhan-kebutuhan di NTB. Dengan kerjasama yang dimaksud, suplai barang akan lebih banyak sehingga tidak terjadi upaya permainan harga barang oleh pihak-pihak tertentu.

Harga minyak dunia yang kemungkinan naik, BBM naik dan perkiraan kebutuhan lain juga akan mengikuti, sehingga inflasi bisa terkerek naik.

Selain itu, maraknya pembangunan gedung, jembatan dan bendungan akan mengakibatkan lonjakan kebutuhan barang, terutamanya semen.

“Tingkat pembangunan yang tinggi antisipasi juga kenaikan harga barang, beri jaminan pasokan,” demikian Prijono. (bul)

(Suara NTB/bul)

POHON ENAU – Seorang warga tengah melihat pohon enau yang akan dipanjat. Pohon enau yang banyak tumbuh di desa-desa pinggiran hutan Kecamatan Lingsar, Narmada, Lombok Barat, memberikan berkah bagi penduduk untuk memproduksi tuak manis dan gula aren. Ekonomi masyarakat di sana pun tumbuh, kendati sentuhan modernisasi peralatan untuk diversifikasi gula aren belum diadaptasi penduduk setempat.

Produk Tauge Punia Berharap Diakomodir Supermarket

Wahyudin (Suara NTB/bul)

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Selama ini, Kelurahan Punia diketahui sebagai sentra produksi tauge dan lontong di Kota Mataram. Ada puluhan warga yang menjalani usaha ini sejak lama. Lurah Punia, Jaenuddin berharap produk tauge yang diproduksi warganya bisa diakomodir di supermarket yang ada di pusat perbelanjaan, khususnya supermarket yang ada di Lombok Epicentrum Mall yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.

“Keinginan kita supaya tauge itu bisa masuk supermarket yang ada di mall Epicentrum itu.

Karena itu salah satu ciri khas dari Kelurahan Punia. Kita harapkan produk lokalnya bisa masuk mall,” jelasnya.

Ada dua lingkungan yang

menjadi sentra produksi tauge dan lontong yaitu Karang Kelayu dan Karang Kateng. Produksi tauge ini dijalankan warga sejak tahun 1990. Ke depan usaha kuliner yang juga dijalankan warga juga akan ditingkatkan.

Jaenuddin mengatakan pembangunan pusat perbelanjaan terbesar yang ada di wilayahnya adalah sebuah berkah dan berharap dapat mendongkrak perekonomian warganya ke depan. “Karena mall ini akan jadi pusat perputaran ekonomi,” ujarnya.

Selain mengharapkan produk lokal warga Punia bisa diakomodir, ratusan tenaga kerja asal Punia yang juga telah melamar sebagai karyawan di mall terbesar di NTB tersebut juga bisa diakomodir. Mantan Lurah Taman Sari ini menyampaikan pihaknya sudah dijanjikan war-

ga lokal akan diutamakan.

“Tapi juga ini berkaitan dengan kualitas SDM-nya, keterampilannya, dan disesuaikan dengan tingkatan pendidikannya. Itu juga kita harus jalin komunikasi dengan pihak Epicentrum,” jelasnya.

Rekrutmen untuk warga Punia yang ingin bekerja di mall yang rencananya akan dibuka pertengahan tahun ini dilakukan lewat satu pintu dan warga bisa mendaftar langsung lewat kelurahan. “Warga yang mau bekerja disana harus punya surat pengantar dari kelurahan dan itu secara kolektif kita sampaikan ke Epicentrum,” jelasnya.

Sampai saat ini sebanyak 230 orang warga Punia telah melamar menjadi karyawan di Lombok Epicentrum Mall.

Pengantar ini juga sudah disampaikan dalam dua tahap.

“Tahap pertama sudah disampaikan lurah yang lama dan kita sambung dengan tahap kedua,” ujarnya. Jaenuddin berharap 230 warga ini bisa diakomodir dan diterima semua untuk bekerja di sana. Dengan demikian angka pengangguran di wilayahnya bisa berkurang. (ynt)

Perajin Tahu Minta Peralatan Pengolahan Limbah Mataram (Suara NTB) Pelaku industri kerajinan tahu tempe di Mataram meminta dukungan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan pengolahan limbah. Meski tak seberbahaya limbah B3, namun ampas pengolahan hasil pdoduksi tahu tempe, jika tak diolah menjadi bentuk lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat, tentu saja tetap akan membahayakan. Apalagi jika dibuang sembarang ke aliran sungai.

“Kami minta didampingi saja, atau diberikan peralatan untuk mengolah limbah tahu tempe,” kata Ketua Koperasi Beriuk Pacu, Kekalik Mataram, H. M. Hasbah yang menaungi perajin tahu di sentra produksi Kekalik.

Dalam sehari, untuk bahan baku misalnya, khusus di Kekalik kebutuhan produksi paling sedikit 20 ton. Limbahnya dalam bentuk cair dan ampas produksi.

Limbah yang dibuang oleh perajin tahu tempe tanpa proses pengolahan lanjutan ini, sangat dikeluhkan, apalagi saat sedang musim tidak hujan.

Selain mengakibatkan pencemaran air sungai itu

(Suara NTB/bul)

H. Hasbah sendiri, aroma tidak sedap juga selalu menjadi keluhan.

Terlebih bagi penduduk yang berada di kawasan pinggir sungai. Masih ada harapan menurutnya jika pelaku industri tahu tempe diberikan pembekalan untuk pemanfaatan limbah. Misalnya bekal kerajinan untuk membuat pupuk organik, atau sejenisnya yang bisa dijual kembali.

“Sebab untuk rumah saja, pekarangan tidak ada. Bagaimana warga bisa menyiapkan penampungan untuk limbahnya. Mau tidak mau ke sungai kadang-kadang dibuang. Walaupun resikonya juga mereka sadari,” demikian H. Hasbah. (bul)

TRAVEL 16

RUPA-RUPA

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tambah Pegawai Baru

Bupati Lotim: Bebani Keuangan Daerah Selong (Suara NTB) Sebanyak 35 CPNS dari formasi umum dan 11 dari formasi Katagori 2 (K2) diberikan SK oleh Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan, Senin (16/3). Kehadiran CPNS dan ada juga kenaikan pangkat, karena penyesuaian ijazahnya dipandang bupati menambah beban bagi kuangan daerah.

Terlebih bagi Lotim yang notabenenya sebagai daerah miskin.

Bupati mengaku, setiap pengangkatan satu pegawai diperlukan penyediaan anggaran Rp 40 juta/tahun. Jika yang diangkat sebanyak 400 pegawai maka dibutuhkan Rp 4 miliar/tahun. Untuk itu, ujarnya, Ali BD menegaskan pengangkatan pegawai harus menyesuaikan dari kondisi keuangan daerah. Karenanya, penentuan kuota berapa yang harus diterima itu dilakukan oleh daerah, bukan dari pusat.

Meski pusat memperbolehkan ratusan, namun daerah bisa menolak dengan melihat kemampuan daerah.

Terkait hal ini, bupati mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memperhatikan hal itu. Belanja pegawai di Lotim sampai saat ini masih mendominasi, yakni sebanyak 58 persen dari belanja non pegawai. Realita itu, kat-

anya, akan membuat daerah akan terasa sulit untuk maju.

Bupati Lotim ini menyoroti persoalan penyesuaian ijazah. Ia mengaku justru khawatir. Untuk itu, mulai sekarang, ia perintahkan tidak akan lagi ada kemudahan dalam penyesuaian ijazah.

Pihaknya akan memaksimalkan penerapan peraturan bupati yang para periode sebelumnya pernah diberlakukan.

Ada motif pegawai nuntut ilmu hanya untuk penyesuaian ijazah. Bukan untuk ilmu agar bisa lebih profesional dan kompeten dalam bekerja. “Ke depan sekurang-kurangnya 3 tahun di IIc baru bisa disesuaikan ke III a,” ucapnya. Kenyataan selama ini dianggap sangat merugikan keuangan daerah. “Pegawai golongan II berubah jadi III, otomatis kan gaji akan berubah. Itu yang

jadi beban,” katanya.

Mengetahui ada motif penyesuaian ijazah itu, Bupati Lotim mengaku tidak mau lagi memberikan izin belajar terhadap para pegawai Lotim.

“Tidak perlu minta izin untuk menuntut ilmu, kalau tujuannya penyesuaian ijazah itu namanya bukan menuntut ilmu,” tegasnya.

Selanjutnya kepada para lulusan CPNS yang menerima SK itu diingatkan bupati bukan saja pandai jawab soal. Akan tetapi benar-benar profesional dalam bekerja. Diketahui dari formasi 40 orang yang dicari Lotim, diikuti 4 ribu peserta.

Bupati mengaku, di kantorkantor dinas terlihat banyak orang duduk-duduk tanpa status dan tanpa surat bupati.

“Siapa buat SK, ada kadis, ada pegawai dan lain-lain,” urainya. Terhadap persoalan itu di-

ingatkan agar kantor-kantor pemerintah ini tidak dijadikan tempat untuk mempromosikan pengangguran.

Pasalnya, orang-orang yang duduk-duduk itu hanya akan mengganggu kerja dinas.

Sementara itu, Kepala BKD Lotim, H. Najamuddin menyebutkan, CPNS yang diterima Lotim ada 35 orang.

Masing-masing 11 orang orang tenaga pendidik yang terdiri dari 8 guru kelas, 2 guru penjas dan 1 guru fisika. Tenaga Kesehatan 19 orang terdiri dari 6 dokter, 5 bidan, 7 perawat. Lainnya merupakan penyuluh perikanan dan penggerak swadaya masyarakat Dari jalur K2 yang telah ditetapkan BKN sebanyak 11 orang yang memenuhi syarat aministrasi. Sisanya belum ada penetapan. Terkait kenaikan pangkat, diusulkan 849 PNS dan 826 memenuhi syarat, 23 tidak memenuhi syarat. Masing-masing terdiri dari 60 pejabat struktural, 123 tenaga kesehatan, 45 guru, 34 penyuluh dan 327 tenga teknis. Sedangkan yang melakukan penyesuaian ijazah sebanyak 96 orang. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN SK - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menyerahkan SK CPNS kepada para CPNS di Selong, Senin (16/3).

Banjir, Akibat Saluran Irigasi Tak Berfungsi Harus Dikaji Mendalam WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Daeng Paelori, SE, menolak rencana investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang akan melakukan penyedotan terhadap pasir tengah laut di wilayah Lotim. Daeng yang juga berasal dari Desa Labuhan Haji ini sudah mendengar aspirasi sebagian masyarakat Desa Labuhan yang tidak jauh dari lokasi tempat penyedotan pasir ini men(Suara NTB/rus) yarankan pemerintah perlu Daeng Paelori mengkaji lebih dalam rencana investasi perusahaan yang akan membawa pasir Lotim untuk menimbun Teluk Benoa ini.

Penegasan Daeng disampaikannya kepada Suara NTB saat diwawancara via ponselnya, Senin (16/3). Daeng mengaku, izin prinsip telah dikeluarkan Bupati Lotim. Harapannya investor itu tidak diberikan izin eksplorasi. “Kita harus berhati-hati,” saran Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini. Setiap bentuk investasi pertambangan harus ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Dalam dokumen Amdal itulah tertuang jelas dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas penambangan.

“Saya sendiri kaget mendengar dari masyarakat,” ucapnya.

Diakuinya, rencana penyedotan pasir laut Labuhan Haji telah membuat masyarakat rebut, karena khawatir terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Terlebih menjadi tren di Kabupaten Lombok Timur penolakan terhadap tambang pasir besi. Kasus-kasus kisruh pasir besi yang beberapa kali terulang ini disarankan bisa dijadikan pelajaran.

Rencana penyedotan pasir besi Labuhan Haji ini dinilai tidak akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lotim setidaknya tidak sekadar mengharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

Politisi partai berlambang pohon Beringin ini menyebut kekhawatiran terbesarnya, akan merusak lingkungan baik merusak delta dan terumbu karang. Meski bahasanya penyedotan pasir oleh kapal, namun saat aktivitas penyedotan berlangsung tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan. Di mana, tidak mengungkinkan setiap aktivitas penyedotan dilakukan pengecekan langsung di tengah laut. (rus)

Selong (Suara NTB) – Hujan yang terjadi beberapa waktu lalu membuat banyak kawasan di Lombok Timur (Lotim) tergenang air, bahkan kebanjiran. Sebagai contoh, genangan air yang terjadi di Desa Sugian Kecamatan Sambelia. Belum lagi di wilayah Lotim bagian selatan, seperti di Desa Pijot Kecamatan Keruak dan Desa Embung Tiang Kecamatan Sakra Barat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Lotim, Drs. H. Naspi, MM, mengatakan, hujan deras yang mengguyur Lotim sejak hari Jumat lalu mengakibatkan banjir khususnya di wilayah Lotim bagian selatan. ‘’Karena, hujan yang terjadi sampai hari Minggu sore itu menyebabkan banjir dan merendam rumah yang terdiri atas ratusan kepala keluarga di Desa Pijot Kecamatan

Keruak dan Desa Embung Tiang Kecamatan Sakra Barat,’’ terangnya, Senin (16/3).

Diakuinya, Di Desa Embung Tiang banjir terjadi akibat pendangkalan saluran irigasi yang sudah tak berfungsi. Hujan deras yang terjadi selama tiga hari itu dengan cepat merendam 80 rumah dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 30 sampai 50 cm. “Di Embung Tiang, saluran irigasi sudah tak ber-

Selong (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur (Lotim) tahun 2015 akan membangun dua unit sekaligus Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di tingkat kecamatan, yakni di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Sukamulia.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penggerak Masyarakat BPPKB Lotim Ir. Agus Masrihadi kepada Suara NTB, Senin (16/3). Balai Penyuluhan KB, katanya, akan difungsikan sebagai tempat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pelaksanaan pembinaan kepada PLKB/PKB. Termasuk Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam operasional program pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga tingkat kecamatan.

Selain itu, Balai Penyuluhan KB bisa menjadi tempat pelayanan program kependudukan, KB dan pembangunan ke-

luarga kepada masyarakat.

Termasuk sebagai tempat pelayanan konseling keluarga yang meliputi pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kependudukan dan keluarga. ‘’Balai ini bisa juga sebagai layanan konseling terhadap keluarga balita, pasangan pranikah, keluarga remaja dan anak remajanya, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga harmonis, keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga,’’ terangnya.

Melalui balai yang di tingkat kecamatan dapat juga memberikan pelayanan kontrasepsi yang memungkinkan, sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. “Biaya pembangunan kedua Balai Penyuluhan bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 365 juta,” katanya.

Ia menjelaskan, konseling keluarga merupakan pelayanan untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyar-

akat. Keluarga merupakan kelompok/unit paling kecil dalam masyarakat, terdiri dari suami dan istri atau bapak dan anak-anaknya, dan secara religius pembentukan keluarga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan.

Kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga yang dipengaruhi beberapa aspek. Di antaranya, kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga. “Di sinilah letak pentingnya konseling bagi remaja yang akan menikah,” jelasnya.

Disharmoni keluarga, lanjutnya, bisa mengarah ke perceraian. Hal ini sering disebabkan rapuhnya kesiapan lahir dan bathin para remaja saat mau menikah, padahal jika telah terjadi perceraian anggota keluarga lain juga ikut menanggung resiko. Keluarga sebagai sebuah institusi saatnya sebagai pilar utama dalam pendekatan pembangunan dan melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera. (rus)

Hadapi Persoalan Kompleks

DEMIKIAN terungkap dalam pertemuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan para pelaku wisata di Selong, Senin (16/3). Tidak ditampik bahwa sektor pariwisata Lotim sampai saat ini masih dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang perlu pembenahan secara massif.

Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi, SPd, mengaku sampai saat ini tidak punya landasan hukum untuk bekerja. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan di Gumi Selaparang.

Tidak adanya regulasi menganai pariwisata itu membuat pembangunan pariwisata pun masih belum terarah. Hal inilah kata peng-

(Suara NTB/rus)

DISKUSI PARIWISATA – Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi, Ketua BPPD Lotim, Widiyanto dan Kabid Pemasaran Disbudpar Lotim, Supriyadi dalam acara diskusi membahas pariwisata di Selong, Senin (16/3). ganti Lalu Wirabakti ini sebagai sebuah pekerjaan rumah yang terbesar yang harus segera diatasi.

Tergambar dari sisi potensi yang dimiliki Lotim sangat besar. Potensi luar biasa itu diakui dirasakan pula oleh para pelaku wisata itu bisa berkembang.

“Kita harus berbenah, harus mulai dari diri sendiri dan dari sekarang,” katanya.

Kepala Disbudpar ini melemparkan visi misi yang ingin diraihya dalam pembangunan pariwisata Lotim yang ia akronimkan dalam sebuah kalimat, “Dari Gelombang Laut Dermaga Menuju Kota Biru,”.

Tampaknya, moto pemban-

surut setelah dilakukan penanganan oleh pihak BPBD Lotim.

“Kondisi air sampai saat ini sudah mulai surut tapi perlu kita sedot lagi dengan 3 pompa air supaya cepat, tapi kita hanya memiliki satu pompa penyedot air. Selain itu, supaya tidak terjadi banjir susulan, saluran irigasi yang dangkal itu membutuhkan pengerukan supaya saluran irigasi bisa berfungsi lagi,”jelasnya. (yon)

Lotim Bangun Balai Penyuluhan KB

Pariwisata Lotim

Sektor pariwisata digadang-gadang bisa menjadi salah satu sektor penggerak memajukan perekonomian masyarakat.

Pariwisata diyakini memiliki multiplayer effect bagi pembangunan daerah. Termasuk bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan segudang potensi yang bisa dikembangkan.

fungsi, sehingga mengakibatkan air meluap dan merendam 70 sampai 80 KK,” terangnya.

Terkait hal itu, ujarnya, pihak BPBD akan melakukan pengerukan terhadap saluran irigasi-irigasi yang tersumbat itu. Menurutnya, jika dibiarkan seperti, dikhawatirkan akan terjadi banjir yang lebih besar lagi dan bisa merusak rumah masyarakat.

Untuk sementara, terang Naspi, kondisi air sudah mulai

gunan yang sebelumnya telah digaungkan di wilayah Kecamatan Labuhan Haji coba ditularkan di lingkup Disbudpar Lotim. Gelombang merupakan akronim dari Gerakan Lompatan Pembangunan.

Laut, terdiri dari kata Leadership, Amanah, Ucapan sesuai perbuatan dan Terpuji.

Dermaga merupakan rangkaiatan dari kata Demokratis, Edukatif, Religius, Manusiawi, Adil, Gairah dan Aktif. Pada aspek inilah diinginkan Kadisbudpar Lotim ini ruh dari pembangunan pariwisata Lotim.

Sedangkan kata Kota merupakan akronim dari kata-kata kenangan, oleh-oleh, tertib dan

aman. Terakhir, Biru terhimpun dari kata bersih, indah, ramah dan unggul.

Realita dari pembangunan pariwisata Lotim saat ini juga diakui belum mampu menjadi pendongkrak perekonomian Lotim. Terlihat dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diraup dari sektor pariwisata sampai saat ini belum bisa maksimal. Pernah disebut target Rp 1,2 miliar yang dipasang dalam dokumen APBD diyakini tidak akan bisa dicapai.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Widiyanto, S.Sos., mengemukakan, dalam aspek promosi harus diawali dengan adanya road map yang jelas dalam pembangunan pariwisata. Segmentasi pasar pun juga harus terukur. Di mana, pasar wisatawan Lotim yang katanya heterogen harus terbaca dalam sistem perencanaan yang matang dan jelas.

Kehadiran regulasi dalam bidang kepariwisataan ini pun harus diarahkan pada tatanan nilai. Artinya, wisata Lotim harus memiliki positioning.

Promosi yang akan dilakukan oleh BPPD sebagai mitra dari Disbudpar Lotim, saat ini sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Era kemajuan teknologi informasi (IT) saat ini harus dimanfaatkan.

Cara-cara promosi yang terkesan manual dipandang tidak terlalu efektif. Pasalnya, promosi secara manual melalui pamflet dan semacamnya tidak bisa menguasai ruang

dan waktu. Beda dengan kegiatan promosi melalui IT, diyakini Widiyanto bisa mengisi ruang dan waktu.

Sementara itu, para pelaku wisata menguraikan memiliki agenda dan rencana luar baisa dalam memanjukan pariwisata. Seperti dilakukan pelaku wisata asal Sambelia, Suhirman As Sugiani. Ia menyebut ada beragam bentuk kegiatan di antaranya, Gili Sulang Expo.

Gili Sulang Menyapa Dunia. Isi kegiatan di dalamnya ada ritual adat tolak bala yang dilakukan para nelayan.

Demikian dari sisi budaya, yang bisa menjadi paket-paket wisata menarik yang dapat memancing minat para wisatawan datang bertandang ke Lotim. Meski di tengah kompleksitas persoalannya, wisatawan yang ke Lotim ini dicatat para pelaku wisatawan cukup banyak berkunjung ke Lotim.

Disebut pemilik Gili Lampu, Suyanto yang kawasannya dekat dengan Gili Kondo. Ia menyebut wisatawan yang datang ke Gili Kondo dalam beberapa pekan terakhir ini sudah luar biasa. “Angka kunjungan saat ini bisa rata-rata 200 orang tiap pekannya,” tuturnya.

Tawaran penataan destinasi segera dengan mengedepankan konsep eco tourism mengemuka juga dalam pertemuan tersebut. Diinginkan pariwisata Lotim ini benarbenar bisa mengangkat kesejahetraan masyarakat. Tidak menjadi penonton di daerah sendiri. (rus)

(Suara NTB/ari)

DAFTAR - Pasangan H. Najmul Akhyar dan Sarifudin saat mendaftar di Kantor DPC PBB KLU, Senin (16/3).

Najmul - Sarif Daftar di PBB Tanjung (Suara NTB) Langkah politik bakal calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH, - Sarifudin, SH, mulai diwujudkan dengan mengisi formulir pendaftaran di sejumlah parpol, Senin (16/3).

Hingga kemarin, pasangan muda ini telah mengisi dua pendaftaran bakal calon yang dibuka parpol, masing-masing Nasdem dan PBB. Tidak seperti paket Djohan – Mariadi yang mendaftar di beberapa parpol tanpa “pengawalan”, Paket Najmul – Sarif (NASA) justru mendapat perhatian khusus dari tim relawan. Sebelum mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPC PBB KLU, puluhan relawan lebih dulu menunggu pasangan ini di Posko Rumah Makan Tarasa, Dusun Tembobor. Dari titik ini, pasangan ini dikawal ke timur menuju Tanjung sampai di Kantor DPC PBB. Kedua kandidat ini pun diterima langsung oleh Ketua DPC PBB KLU, Habli dan jajaran Pengurus DPC PBB KLU. Balon Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan kehadirannya mengembalikan formulir ke kantor DPC PBB bersama relawan merupakan bentuk keseriusan seluruh elemen pendukungnya dalam memenangkan Pilkada. Tidak hanya itu, upaya ini juga ditujukan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada parpol pendukung sebagai kendaraan politik calon. Oleh karenanya, pihaknya tidak ingin hanya sekadar formalitas dalam proses pengembalian formulir pendaftaran parpol.

Dari jumlah parpol di KLU, beberapa parpol sudah terangterangan memberikan peluang dukungan kepada paket tertentu. NASA sudah memperoleh dukungan kuat di tingkat DPC parpol meliputi PDIP, Gerindra dan PKB. Mengacu pada Koalisi yang dibangun di Villa Ombak lalu, maka 3 parpol lain yakni PPP dan PBB dimungkinkan akan menyusul memberi dukungan.

Najmul tak ingin berspekulasi dalam memastikan duku-

ngan dari parpol tersebut.

Namun ia optimis syarat 20 persen kursi di DPRD KLU (6 kursi dan 30 kursi) akan bisa dipenuhi dengan keberadaan parpol tersebut. “Dukungan parpol bisa bertambah, bisa juga berkurang karena politik itu dinamis. Tetapi syarat 20 persen sudah bisa kita pastikan terpenuhi,” yakinnya.

Menguatkan pernyataan Najmul, bakal calon Wakil Bupati, Syarifudin, SH, mengisyaratkan tidak ingin mainmain dalam menyikapi pendaftaran yang dibuka parpol. Tidak hanya dua atau 3 partai saja, NASA juga akan mendaftar ke seluruh parpol, termasuk parpol pengusung kompetitor, Djohan - Mariadi yakni Demokrat dan Golkar.

Menurut figur yang aktif sebagai anggota DPRD NTB ini, pihaknya tidak akan ragu untuk menjadi bagian yang akan diseleksi dan diverifikasi oleh seluruh parpol. Pada akhirnya, tentu dukungan politik parpol akan menentukan apakah akan mendukung NASA atau tidak. “Parpol pasti akan menyeleksi dan memutuskan apakah akan mendukung atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC PBB KLU, Habli mengakui, Paket NASA adalah pasangan pertama bakal calon Bupati/ Wabup KLU yang mendaftar melalui PBB. Pihaknya hingga ditutupnya pendaftaran beberapa hari lagi, masih akan menunggu kemungkinan pendaftar paket lain. “Paket NASA merupakan pendaftar pertama ke PBB. Untuk calon lain, kami masih menunggu sampai pendaftaran ditutup tanggal 20 Maret mendatang,” kata Habli.

Begitu berkas NASA diterima, jajaran pengurus DPC PBB akan melakukan verifikasi berkas. Untuk selanjutnya, paket yang dinyatakan memenuhi syarat Partai akan dipertimbangkan untuk mendapat rekomendasi dukungan politik dari DPC. Apabila paket yang mendaftar melalui PBB lebih dari satu, maka keputusan final dukungan politik akan ditentukan oleh DPP. (ari)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Pendaftaran Calon Dibuka Juli KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini, termasuk Pilkada Lombok Tengah (Loteng), dibuka bulan Juli mendatang.

Demikian disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, kepada Suara NTB, Senin (16/3). “Untuk penerimaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng dilaksanakan selama tiga hari.

Mulai pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2015,” sebutnya.

Jadwal pendaftaran pasanAri Wahyudi gan calon kepala daerah tersebut, memang masih draf yang diajukan oleh KPU RI. Tetapi bisa dipastikan tidak akan ada perubahan berarti. Pasalnya, draf jadwal termasuk tahapan pelaksanaan pilkada lainnya sudah diuji publik dan mendapat respons dari berbagai kalangan. “Pastinya memang harus menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah pusat dulu. Tetapi sudah bisa dipastikan, inilah jadwal yang akan digunakan nanti,” tegasnya.

Hanya saja, untuk calon perorangan saat mendaftar nanti hanya menyerahkan persyaratan pribadi pelengkap saja. Pasalnya, untuk persyaratan dukungan berupa salinan KTP, sudah harus diserahkan 21 hari sebelum pendaftaran dibuka. Karena berkas dukungan calon perseorangan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh KPU Loteng. Apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. “Jadi terhadap calon perseorangan, berkas dukungan diverifikasi terlebih dahulu. Kalau dari hasil verifikasi berkas dukungan, memenuhi syarat baru calon perseorangan yang bersangkutan bisa mendaftar saat pendaftaran dibuka,” ujarnya. Jika hasil verifikasi berkas dukungan tidak memenuhi syarat, maka calon perseorangan tersebut tidak boleh mendaftakan diri.

Sedangkan untuk calon dari parpol, harus menyerahkan berkas dukungan dari parpol dengan persentase dukungan minimal 20 persen dari total kursi yang ada di DPRD Loteng.

Artinya, calon dari parpol minimal harus mengantongi dukungan 10 kursi di DPRD Loteng.

Disinggung besaran persentase dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan, Ari menerangkan sesuai aturan yang ada yakni sebesar 6,5 persen dari total agregat jumlah penduduk. Artinya, kalau jumlah penduduk Loteng sebesar 1,1 juta jiwa lebih, maka calon persoalan harus mengumpulkan dukungan minimal 65 ribu orang.

Adapun jumlah agregat pendudukan Loteng sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Pasalnya, data kependudukan sampai sekarang belum disampaikan oleh Pemkab Loteng. “beberapa waktu lalu kita sudah layangkan surat permintaan data agregat penduduk Loteng. Tapi belum dikirim oleh Pemkab Loteng,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini menjelaskan, untuk pemungutan suara sendiri, direncanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Maju satu minggu dari rencana awal, 16 Desember. Pertimbangannya, pemungutan suara terlalu mepet dengan hari Natal dan tahun baru. ‘’Karena kalau pemungutan suara digelar tetap 16 Desember, maka diperkirakan untuk proses rekapitulasi suara akan berbenturan dengan hari raya Natal,’’ ujarnya. (kir)

Upaya Pertahankan WTP

Biro Umum Gelar Diklat Penilaian Properti Giri Menang (Suara NTB) Biro Umum Setda NTB berupaya maksimal mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov NTB 3 tahun berturut-turut. Paling tidak, pada tahun 2015 ini, Pemprov NTB kembali memperoleh WTP untuk ke empat kalinya.

Demikian disampaikan Kepala Biro Umum Setda NTB Drs. Fathurrahman, MSi, pada acara pembukaan Diklat Penilaian Aset Provinsi NTB tahun 2015 di Balai Diklat Pertanian Provinsi di Narmada Lombok Barat, Senin (16/3). Pelatihan ini diikuti 25 orang terdiri dari 23 peserta dari SKPD lingkup Pemprov NTB dan 2 utusan dari UTS (Universitas Teknologi Sumbawa) dan dibuka Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM. Menurutnya, diklat akan digelar selama 20 hari dari tanggal 16 Maret hingga 10 April 2015. Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan kelanjutan dari kegiatan diklat penilaian tingkat pertama yang pernah dilaksanakan pada tahun 2014 lalu di Kabupaten Sumbawa. Diakuinya, kegiatan pelatihan penilaian properti ini merupakan Kerja sama antara Pemprov NTB dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK Kementerian Keuangan.

Mantan Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah ini, menegaskan, kegiatan yang digelar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman staf Pengelola Aset Tentang Penilaian Properti. Termasuk, dapat mengimplementasikan teori yang didapatkan selama mengikuti diklat.

Sementara Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i mendukung upaya Biro Umum Setda NTB mengadakan Diklat Penilaian Aset dalam mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan benar, sehingga mampu mempertahankan opini keuangan Pemprov NTB, tetap WTP. (ham)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i, saat membuka Diklat Penilaian Aset Pemprov NTB di Balai Diklat Pertanian Provinsi di Narmada Lombok Barat, Senin (16/3).

Kediaman Bupati di Dasan Tapen ”Dikepung” Sampah Giri Menang (Suara NTB) Kediaman Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, yang berlokasi di Desa Dasan “dikepung sampah”. Dari beberapa jalur masuk menuju kediaman bupati sampah menumpuk, bahkan meluber hingga ke jalanan. Karena lama tak diangkut, sampah ini menimbulkan bau tak sedap, sehingga menganggu pernapasan setiap warga yang lewat di sekitar jalur tersebut.

Kondisi serupa dijalur setelah kediaman bupati. Sampah yang tertampung di bak sampah tak mampu menam-

pung, sehingga meluber keluar. Akibat bau tak sedap dari sampah ini, mengundang lalat mengerumuni rumpukan sampah tersebut.

Pantauan koran ini, ketika melintas dari jalur masuk menuju Bale Beleq (sebutan rumah bupati) sebelum Kantor Desa Beleka, sekitar dua kilometer terdapat pertigaan dengan gang kecil ke arah kanan, sedangkan kalau lurus menuju rumah bupati. Di sebelah kanan pertigaan kecil ini, tumpukan sampah meluber hingga ke jalanan.

Camat Gerung, Baiq Yeni Satriani Ekawati, S.Sos mem-

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

MASIH PARKIR - Pesawat Batavia Air dan Garuda Indonesia yang tergelincir beberapa waktu yang lalu, kini masih parkir di apron Bandara Internasional Lombok (BIL). Hingga saat ini, operasional kedua pesawat tersebut masih belum jelas. Pesawat Batavia Air masih dalam proses lelang. Sementara pesawat Garuda Indonesia, masih menunggu izin terbang setelah insiden tergelincir.

(Suara NTB/kir)

Retribusi Sampah di Batulayar

DPRD Lobar Temukan Indikasi Pungli Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya indikasi pungutan liar (pungli) retribusi sampah di kawasan Batulayar. Penarikan retribusi sampah diduga dilakukan pada beberapa hotel berbintang di Senggigi tahun 2012-2014.

Dewan menemukan kejanggalan, adanya biaya lembur bagi oknum pejabat dan camat yang diambil dari hotel berbintang. Dalam Perda hanya diatur retribusi per bulan untuk hotel bintang IV dan V kisarannya Rp 1,7 juta sampai Rp 2,2 juta, tidak ada ketentuan penarikan biaya lembur.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mengungkapkan, oknum kecamatan dan pe-

Sulhan Mukhlis

jabat diduga menarik biaya untuk lembur sebesar Rp 850 ribu per bulan. Ia mempertanyakan, apa dasar hukum dilakukan penarikan. ‘’Kami temukan ada dugaan penarikan dana lembur, apa dasar hukumnya dan dana itu kemanakan?, “ tanyanya, Senin (16/3).

Penarikan biaya ini, katanya, ditemukan di kawasan Batulayar dalam bentuk surat lengkap dengan materai. Di dalam surat itu, dibuat seolah penarikan biaya itu resmi dari Pemda namun diduga masuk ke oknum pejabat Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan dan camat setempat.

Selain tu pihaknya juga menemukan kejanggalan pengelolaan aset. Seperti aset perumahan yang akan dibangun di Gapuk, Gerung. Dewan sejauh ini tidak tahu seperti apa kerjasamanya. Dewan katanya sejauh ini tidak tahu apakah lahan itu dikerjasama (KSO) atau Pemda menjual ke pengembang. Pasalnya, dewan sejauh ini tidak per-

nah diajak membahas hal ini oleh eksekutif. Sehingga, dewan tidak tahu seperti apa pengelolaannya.

Selain itu, tambahnya, ada beberapa honor magang pada Disdukcapil yang dibiayai menggunakan biaya administrasi di Dukcapil. Hal ini perlu penjelasan, kemungkinan baik maksudnya, namun tentunya hal ini perlu penjelasan ke dewan.

Menanggapi temuan dugaan pungutan tersebut Camat Batulayar, Suparlan S.Sos menampik dirinya melakukan pungutan uang lembur ke hotel-hotel. Menurutnya, selama menjabat Camat Oktober 2014, pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan penarikan dana lembur tersebut.

“Saya tidak tidak pernah memungut dana lembur itu, saya tidak tahu soal itu,” bantahnya.

Diakuinya, khusus retribusi sampah ditarik kecamatan per bulan Rp 5 juta disetor ke Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Total yang sudah disetor retribusi mencapai Rp 15 juta selama tiga bulan. (her)

Kemenkes Lanjutkan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Narmada, yang sempat macet disebabkan wanpretasi kembali dilanjutkan tahun 2015. Kepastian akan dilanjutkannya kembali proyek pembangunan rumah sakit ini setelah Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra melakukan penandatanganan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin (16/3).

“Pembangunan RS Pratama yang akan diberi nama Rumah Sakit Awet Muda Narmada tahap kedua akan dimulai Mei mendatang. Hari ini (kemarin, red), bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan di Jakarta untuk kelanjutan pembangunan tahap kedua rumah sakit,’’ terang Sekretaris Dikes Lobar dr. Aan Suryanantha, di ruang kerjanya, Senin (16/3).

Sesuai rencana, pembangunan tahap kedua rumah sakit yang berada di ruas jalan negara di Narmada itu akan dimulai Mei mendatang.

Masa pengerjaan diperkirakan akan memakan waktu sekitar enam bulan, yakni berakhir November. Sehingga ditargetkan kemungkinan akhir tahun ini atau awal 2016, Ru-

mah sakit Tipe C ini sudah bisa dioperasikan.

Aan menyampaikan, segera setelah beroperasi, pemkab akan melakukan uji kelayakan RS Awet Muda agar mampu menaikkan kelasnya dari D menjadi C. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, setahun kemudian statusnya kembali diupayakan naik menjadi kelas B. Ia berharap keberadaan rumah sakit ini bisa menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Lobar di bagian utara. Termasuk warga di Kota Mataram dan Lombok Tengah yang lokasinya berbatasan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar Chandra Prayudha menambahkan, pengerjaan rumah sakit ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Pembangunan Rumah Sakit Pratama ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lobar, khususnya di wilayah Narmada. Rumah Sakit tipe D itu, diperuntukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan bagi pasien BPJS. Terlebih, mayoritas ruang perawatan yang disiapkan merupakan kelas tiga.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan dengan menyediakan ruang rawat VIP. (her)

(Suara NTB/dok)

Dishutbun Loteng Telusuri Dugaan Penjualan HKm

Praya (Suara NTB) Isu penjualan lahan kawasan hutan yang masuk ke dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di wilayah Lombok Tengah (Loteng) mulai merebak. Guna menelusuri informasi tersebut, Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun) Loteng, bakal menerjunkan tim khusus sekaligus akan dilakukan evaluasi total terkait program HKm Loteng pada tahun ini. Termasuk evaluasi pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Demikian disampaikan Kepala Dishutbun Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, saat dikonfirmasi Suara NTB, terkait dugaan penjualan lahan HKm, di ruang kerjanya, Senin (16/3). “Memang ada rencana untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program HKm di Loteng, pada benarkan kondisi sampah tersebut. Menurutnya, akibat tidak diangkut secara rutin sampah ini meluber hingga ke jalanan.

Pihaknya telah memberitahukan ke Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan untuk penanganan sampah tersebut, namun petugas dinas terkait tidak merespons. “Padahal sudah lama saya beritahukan ke petugas kebersihan tata kota, tapi sampai sekarang belum diangkut,” katanya.

Diakuinya, persoalan sampah ini kerap menyebabkan bupati marah. Menurutnya, petugas hanya fokus membersihkan sampah di depan kediaman bupati, sedangkan di jalur masuk rumah bupati terkesan tak diurus. “Saya pikir sudah terangkut, tapi ternyata belum,” ujarnya kecewa.

tahun ini juga,” terangnya.

Menurutnya, kedua program tersebut sampai saat ini belum dievaluasi, kendati sudah berjalan cukup lama. Evaluasi sendiri dilakukan menyeluruh, menyangkut semua aspek, mulai dari perizinan hingga kondisi organisasi masyarakat pengelola HKm dan HTR. Dari hasil evaluasi itu nantinya, diharapkan bisa diperoleh gambaran kondisi riil dari pelaksanan program HKm dan HTR di Loteng, apakah masih efektif atau tidak. Termasuk dampak positifnya bagi masyarakat selaku pengelola lahan kawasan HKm. Sekaligus akan menjawab kebenaran isu yang berkembang terkait pengelolaan kawasan HKm. “Kalau gambaran kondisi riil kedua program tersebut sudah bisa diketahui, baru bisa ditentukan kebijakan

seperti apa yang akan dilakukan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya pun belum bisa memastikan kebenaran terkait dugaan penjualan lahan kawasan HKm sebelum ada hasil evaluasi oleh tim.

Untuk HKm berada di kawasan Loteng bagian utara, tersebar di Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas lahan sekitar 1.809 hektar. Sedangkan kawasan HTR berada di wilayah Loteng bagian selatan dengan luas mencapai 889 hektar.

Terkait isu penjualan kawasan HKm tersebut, Pan Rahayu berharap adanya kerjasama dari masyarakat dengan memberikan laporan-laporan perihal dugaan penyimpangan pengelolaan kawasan HKm. “Laporan yang masuk dari masyarakat, nantinya juga akan menjadi bagian dari evaluasi,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Inilah kondisi sampah di sekitar jalur menuju kediaman Bupati Lobar meluber hingga ke jalanan. Sampah ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pengguna jalan.

Terpisah, Kepala Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. L. Winengan menegaskan, pihaknya akan langsung menerjunkan armada untuk member-

sihkan sampah yang ada. Menurutnya, kondisi ini disebabkan juga masyarakat yang membuang sampah di lokasi. “Kita langsung turun,” janjinya. (her)

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Bupati Lobar H. Zaini Arony didampingi Kepala Dikes H. Rachman Sahnan Putra pada acara penandatanganan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama tahap kedua di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin (16/3).

Pihak Kecamatan Sulit Identifikasi Izin Vila Giri Menang (Suara NTB) Pihak Kecamatan Batulayar kesulitan melakukan identifikasi terhadap izin vila yang telah dikeluarkan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, pihak kecamatan tidak pernah ditembuskan data perizinan, baik itu hotel dan vila yang diterbitkan izinnya oleh BPMP2T. Camat Batulayar, Suparlan, S.Sos, mengaku, terkait persoalan izin badan perizinan terpadu seolah tak mau terbuka kepada kecamatan.

Dalam hal perizinan kecamatan hanya merekomendasikan, rekomendasi ini, katanya, bukan izin karena izin resmi dikeluarkan BPMP2T. Semestinya, menurut Suparlan, setiap izin yang dikeluarkan BPMP2T memberi tembusan ke kecamatan dan dinas lain supaya pihak kecamatan mengetahui mana izin yang terbitkan dan mana vila yang belum berizin atau sudah berizin. Akan tetapi faktanya, justru Badan Perizinan tidak memberikan tembusan ke kecamatan. Akibatnya, pihak kecamatan keseulitan mengidentifikasi izin vila.

Termasuk pihak kecamatan kesulitan mengidentifikasi mana vila dan hotel yang masih ber-

laku izinnya dan mati izinnya.

Menurutnya, cara kerja ini tidak benar, sebab serba tertutup. Padahal, antara kecamatan dengan dinas harus satu data, entah itu vila dan hotel serta bangunan lainnya. Hal ini menurutnya penting agar bisa mendeteksi, jika ada vila yang melakukan perubahan peruntukan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mencurigai adanya oknum di BPMP2T bermain terkait perizinan vila yang ada di daerah Lobar. Kecurigaan itu muncul, sebab diduga hampir 70 persen vila tak memiliki izin resmi, namun hanya izin non formal. Di samping itu, data vila yang dikeluarkan BPMP2T dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah(PPKD) terjadi perbedaan, sehingga data tidak sama.

Wabup mengakui, sejak lama mencurigai adanya dugaan permainan di BPMP2T. Dalam permainan izin ini, bisa saja pengusaha yang mengajukan izin ke BPMP2T, namun karena oknum ini mau untung sendiri lalu izin tidak dikeluarkan.

Lalu setelah oknum ini dapat setoran, barulah oknum ini mengeluarkan izin. Namun bukan izin resmi, tapi izin secara tidak formal (ilegal). (her)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Ketua KUD Olat Ojong Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KUD Olat Ojong mulai diperiksa penyidik Polres Sumbawa, terkait pembangunan puluhan lapak baru bagi Pedagang Kali Lima (PKL) di depan KUD dimaksud. Menyusul adanya informasi terkait pengerjaan lapak yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo yang dikonfirmasi Senin (16/3), membenarkan hal tersebut. Penyelidikan dilakukannya cukup panjang. ”Yang bersangkutan kita panggil untuk dimintai keterangannya,” terangnya.

Pemeriksaan ini dilakukan menindaklanjuti informasi yang diperoleh sehingga polisi melakukan pemanggilan. Sejumlah orang juga bakal dipanggil untuk dimintai klarifikasinya. ‘’Kita memiliki data awal, dari data awal tersebut beberapa keterangan akan dikumpulkan,” cetusnya.

Menurut Tri, kasus ini harus memenuhi dua unsur. Di antaranya unsur melanggar hukum dan unsur kerugian negara. Ketika melanggar unsur hukum, tidak terdapat kerugian negara di dalamnya maka dikatakan penyimpangan administratif. Dari penyelidikan tidak melanggar hukum namun timbul kerugian negara, maka perdata. Namun ketika dua unsur itu dilakukan, setelah diaudit ada kerugian negara barulah dikatakan melanggar.

Terkait klarifikasi tersebut, Tri mengakui keterangan-keterangan yang dikumpulkan memenuhi unsure, untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara. “Memang kita sudah melakukan penyelidikan. Namun saat ini belum ada hasil pemeriksaannya,” tukasnya. (ind)

Sidang Pelanggaran Lalin Berkurang di PN Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun dari Januari sampai Februari meningkat, kasus pelanggaran lalu lintas yang dibawa ke pengadilan (tilang) di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa saat ini berkurang.

Dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah perkara pada bulan Maret.

Data di PN Sumbawa menunjukkan jumlah perkara tilang pada Januari sebanyak 1.806 perkara, meningkat pada Februari menjadi 1.903 perkara. Namun (Suara NTB/ind) pada Maret meskipun belum M. Nur Salam bisa dijelaskan seluruhnya, sampai saat ini 16 Maret 2015 sudah mencapai 923 perkara.

Dari perkara tersebut kesalahannya bervariasi, di antaranya tidak ada STNK, SIM, helm, dan lain sebagainya.

Dari perkara di pengadilan Negeri, kesalahan dominan biasanya tidak ada SIM dan STNK. Kedua unsur tersebut yang sering terjadi dalam pengadilan perkara tilang.

Humas PN Sumbawa, M. Nur Salam, S.H kepada Suara NTB, Senin (16/3) mengatakan jumlah dari perkara tilang biasanya tidak menentu, terkadang meningkat, terkadang turun lagi. Menurutnya peningkatan perkara dipengadilan tergantung pada tensi ditlantas dalam melakukan razia.

“Apalagi sekarang ada razia sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat, tentu bisa jadi meningkat,” ungkapnya Untuk lebih efektif, ada wacana pihak PN akan bekerja sama dengan Satlantas Polres Sumbawa untuk melakukan persidangan di tempat seperti dahulu. “Sehingga tidak menumpuk lagi persidangan di pengadilan semuanya. Terutama soal pajak STNK yang sudah mati, itu langsung pihak terkait yang tangani,” imbuh Nur. Jika dibandingkan untuk wilayah NTB, Sumbawa ratarata masih dalam kondisi normal. Tahun lalu kriminalitas Sumbawa agak menurun. Berhubung masih bulan Maret, untuk sekarang belum diketahui, akhir tahun baru diketahui jumlahnya,” tukasnya. (ind)

DPRD Sumbawa Segera Bahas Lima Raperda Tertunda Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P menyatakan, usai kunjungan Komisi ke sejumlah daerah, DPRD segera membahas lima Raperda inisiatif yang tertunda pada masa sidang pertama, Januari-April 2015.

Budi mengatakan, Senin (16/3), Raperda tersebut mendesak dibahas, dan merupakan sisa pembahasan tahun lalu. Sebagai tanggung jawab legislasi untuk dituntaskan. Lima Raperda insiatif dimaksud, yakni Raperda (Suara NTB/arn) Pelayanan Perizinan Terpadu, Budi Suryata Raperda tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) di Komisi I. Kemudian Raperda Pengaturan dan Pengelolaan Lar Kawasan Pengembalaan Ternak dan Raperda Pengelolan Barang Milik Daerah di Komisi II. Serta Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Komisi IV. Kelima Raperda tersebut sudah dilakukan harmonisasi dan singkronisasi oleh Badan Legislasi (Baleg). Sebab setiap Perda harus melalui singkronisasi. Sementara untuk usulan Raperda inisiatif baru tetap akan diakomodir untuk dibahas pada masa sidang berikutnya. (arn)

Ratusan Koperasi di Sumbawa Bakal Dibubarkan

Halaman 6

Karyawan Newmont Ancam Mogok Kerja Taliwang (Suara NTB) Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengalami kebuntuan, membuat para karyawan mengambil inisiatif baru. Mereka berencana melancarkan aksi mogok kerja untuk menunjukkan keseriusan dari tuntutan mereka.

Informasi yang diperoleh media ini, Senin (16/3) menyebutkan, aksi mogok kerja ribuan karyawan PT NNT itu akan mulai digelar pada 23 Maret mendatang. Aksi tersebut bahkan saat ini telah dilakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian oleh karyawan melalui serikat kerja yang selama ini mewakili para karyawan melakukan negosiasi pembahasan PKB. Wakil Ketua SP KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT NNT, Fachruddin, membenarkan rencana aksi mogok kerja tersebut.

Ia menyatakan, SPSI bersama serikat kerja lainnya di PT NNT telah bersepakat untuk

menggelar aksi itu dan kini telah melayangkan surat pemberitahuan kepada sejumlah pihak terkait. “Surat pembertahuannya kita layangkan hari ini. Kita tujukan ke perushaan dan tembusannya ke bupati, DPRD, dinas dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan,” timpalnya.

Aksi mogok kerja ini dikatakan Facruddin sebagai bentuk kekecewaan karyawan terhadap perusahaan yang tak kunjung memenuhi tuntutan para pekerja di PKB yang baru nanti. “Benar sudah 80 persen point-point di PKB kita sepakati bersama. Tapi menyangkut kenaikan gaji dan kesejahteraan karyawan be-

lum ada kesepakatan. Bahkan pada perundingan terkahir 5 Maret lalu, perwakilan perusahan tidak bersedia menandatangani berita acara perundingan. Jadi jelas kami sangat kecewa di sini,” tegasnya.

Ketua Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa PT NNT, Yoesrawan Galank membenarkan akan rencana aksinya tersebut. Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyampaikan surat pemberitahuan aksi mogok kerja itu.

“Teman-teman semua sudah tahu tentu apa penyebabnya.

Sekarang saya di Disosnakertrans untuk menyampaikan surat pemberitahuan mogok,” terangnya via SMS.

Di pihak lain Senior Specialist Media Relation PT NNT, H. Ruslan Ahmad yang dimintai keterangannya menyebutkan, sejauh ini proses pembahasan PKB yang dilakukan karyawan dan perusahaan telah menyepakati 80 persen dari poin-poin yang ada di PKB. ”Alhamdulillah, sebagian besar poin PKB sudah disepakati.

Dan sesuai risalah perundingan PKB tertanggal 5 Maret 2015, akan dilanjutkan kembali untuk membahas hal-hal yang belum disepakati bersama pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak,” urainya. Ia menambahkan, jika saat ini para karyawan tetap fokus dalam bekerja.

Sementara itu kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, MPd mengatakan, terkait buntunya proses pembahasan PKB PT NNT, pihaknya selaku pengawas telah melayangkan surat kepada PT NNT dan pekerja.

Dalam surat tersebut dinas meminta kepada perusahaan untuk memperpanjang jadwal proses pembahasan PKB untuk mengeliminir kemungkinan dampak negatif dari belum tercapainya kesepakatan terkait PKB itu.

“Sepenuhnya kewenangan PKB itu adalah otoritas perusahaan dan pekerja. Tapi kita sebagai pengawas punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan semua berjalan lancar untuk menghindari halhal yang justru akan merugikan kedua belah pihak,” urai Hamid seraya menambahkan jika aksi mogok kerja yang dipilih oleh pekerja bukanlah solusi terbaik.

“Saya kira kedua belah pihak harus sama-sama bisa kembali ke proses perundingan, karena kalau pilihannya tetap mogok kerja, saya rasa itu bukan solusi yang baik,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

RENCANA MOGOK - Sejumlah pekerja Newmont sedang memarkir haul truck-nya di sekitar lubang tambang.

Para pekerja Newmont berencana akan melakukan aksi mogok dalam waktu dekat ini, menyusul tidak terakomodirnya beberapa tuntutan yang diajukan mereka ke manajemen.

Pembangunan Bendungan di Sumbawa hanya Wacana Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, menyindir Pemkab Sumbawa yang dinilai pintar memainkan wacana soal usulan rencana pembangunan sejumlah bendungan besar di daerah ini. Seperti Labangka Kompleks dan Beringin Sila.

Pasalnya, setelah dikroscek ke pusat, usulan dari daerah nyatanya belum masuk ke Kementerian PU. “Sewaktu kami Komisi II kunjungan ke Dirjen Pengairan Kementerian PU, nyatanya belum masuk usulan bendungan itu seperti keterangan yang disampaikan ke kita.

Meski disini sudah berkoarkoar dan malah dijadikan komoditas politik. Jadi masih sebatas wacana dan

masyarakat menunggu kepastian,” cetusnya, Senin (16/3).

Seperti masyarakat Utan yang kini menanti kepastian rencana pembangunan bendungan Beringin Sila yang dalam beberapa tahun terakhir dibicarakan. Namun tak jelas kapan bisa direalisasikan. Sepanjang yang diketahuinya, pihak BWS Provinsi baru melakukan survei di lokasi. Sementaraa FS dan DED belum juga dilakukan daerah.

Pusat kata Salman, menunggu daerah yang proaktif mengajukan usulan tersebut. Setelah dilakukan Feasibility Study (FS) dan Detail Engeneering Design (DED) oleh daerah. Seperti bendungan Bintang Bano di KSB, yang Pemdanya tidak pernah berkoar-koar. Namun daerah aktif melaku-

kan FS dan DED sebagai bahan pengajuan ke pusat, sehingga sudah bisa direalisasikan pembangunannya oleh pusat. “Daerah yang mesti proaktif melakukan FS dan DED. Jangan hanya berkoar-koar, sehingga tak heran, kalau usulan (bendungan Labangka Kompleks, Beringin Sila termasuk Bendung Kereke) belum masuk ke pusat,” tandas Politisi PAN Sumbawa ini.

Pembangunan bendungan besar juga memakan waktu lama. Dari perencanaan hingga realisais fisik bias mencapai tujuh tahun. Makanya dalam tiga tahun kedepan, Kementerian PU fokus melanjutkan pembangunan bendungan di KSB, Bima dan Dompu. Jadi Sumbawa belum masuk dalam rencana. (arn)

Bakal Cabup/Cawabup Sumbawa Saling Lamar Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tengah kerinduan masyarakat Sumbawa mendambakan pemimpin yang bisa membawa perubahan siginifikan, beberapa figur saling lamar menjelang suksesi Pilkada. Tiba-tiba mendaftar di Parpol meminta dukungan masyarakat tanpa menyuarakan visi dan misi yang jelas.

“Masyarakat ini menginginkan Bupati kedepan yang mampu membawa perubahan ke arah perbaikan.

Sebab suka tidak suka, yang kita lihat selama ini, Pilkada tak lebih dari pergantian pimpinan lima tahunan yang tidak terlalu signifikan membawa perubahan. Saat nyalon merayu-rayu minta dukungan. Saat jadi, tak tahu apa diperbuat untuk masyarakatnya, ”tandas mantan anggota DPRD Sumbawa,

Fitrarino kepada Suara NTB, Senin (16/3).

Masyarakat yang diajak oleh figur yang menyatakan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati harus bisa memberikan garansi akan misi perubahan yang akan dibawanya. Bukan sekadar berkoar-koar menjadi calon dan saling melamar. Sementara nama-nama yang berseliweran dan mencalonkan diri saat ini rata-rata sudah dikenal publik dan diketahui kiprahnya yang mestinya dari sekarang memberikan misi yang jelas.

Agar masyarakat bisa menyandarkan harapan. “Seharusnya dari sekarang disampaikan, kalau jadi Bupati akan melakukan apa, akan mengembangkan sektor ini - itu. Beritahu ke masyarakat cara memperbaiki Sumbawa agar bisa setara dengan daerah lainnya,” kritik Vito, panggilan akrabnya.

Vito memberi contoh, Sumbawa yang kaya potensi perta-

nian, peternakan dan perikanan bahkan tambangnya.

Namun tak satupun yang mampu membangkitkan perekonomian Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa memiliki garis pantai terpanjang di pulau Sumbawa. Namun nelayan sebagai penghuni garis pantai tetap aja berada di garis kemiskinan. Akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola sumberdaya perikanan yang ada. “Ini salah satu yang ingin kita dengar dari calon, bagaimana caranya,” cetusnya.

Selain itu, pemimpin kedepan juga harus mampu mendatangkan investor ke daerah ini. Tentu harus didukung dengan infrastruktur yang baik, termasuk layanan transportasi yang baik.

Kalau misi yang ingin dibangun sudah jelas, maka rakyat bisa memilih mana figur yang pantas. (arn)

Sakit Keras, Keluarga Berharap TKW Dipulangkan dari Oman Taliwang (Suara NTB) Keluarga Khaeridawati binti Usman meminta bantuan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memulangkan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal dusun Benteng desa Seteluk Atas, kecamatan Seteluk itu.

Pasalnya TKW yang saat ini berada di Oman itu tengah mengalami sakit keras sejak keberangkatannya pertengahan tahun 2014 lalu.

Permintaan pihak keluarga Khaeridawati itu telah disampaikan ke Komisi I secara langsung oleh Samsul, suami bersangkutan pada, Senin (16/ 3). “Permohonannya secara resmi melalui surat,” terang sekretaris Komisi I, Masdar Arma, SE, Senin (16/3).

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, diketahui Khaeridawati berangkat sekitar bulan September tahun lalu melalui PT Bin Hasan Sumbawa. Selama itu Khaeridawati telah berpindah majikan sebanyak tiga kali.

Masdar memperkirakan, berpindahnya Khaeridawati dari tiga majikan itu dikarenakan alasan sakit. Sebab sejak bekerja di majikan ketiga selama satu bulan, Khaeridawati akhirnya dikembalikan ke agen perusahaan yang memberangkatkannya itu.

“Sekarang posisi bersangkutan di penampungan perusahaan yang memberangkatkannya di Oman.

Nah pihak keluarga meminta kami (Komisi I) untuk membantu memulangkannya karena bersangkutan juga tidak bisa bekerja karena sakit yang dialaminya itu,” timpalnya.

Masih berdasarkan pengakuan keluarga, Masdar menMasdar Arma erang-

kan, sebelumnya pihak keluarga sempat mengupayakan sendiri pemulangan Khaeridawati. Samsul sang suami mengaku, pihak perusahaan bahkan meminta dana sebesar Rp 15 juta sebagai biaya pemulangan.

Sayangnya meski telah menyetorkan dana sesuai yang disepakati, sang istri pun tak kunjung dipulangkan. “Ini ada bukti-bukti penyerahan uang oleh keluarga ke pihak perusahaan. Tapi keluarga mengaku kecewa, karena sampai sekarang belum ada juga tanda Khaeridawati akan dipulangkan,” timpalnya.

Atas laporan tersebut, Komisi I akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Diantaranya Disosnakertrans dan PT Bin Hasan selaku perusahaan PJTKI yang memberangkatkan Khaeridawati ke Oman. “Khusus perusahaan yang akan kami pertanyakan soal permintaan uang Rp 15 juta itu. Ini perlu diklarifikasi karena setahu kami, setiap TKW itu diasuransikan oleh PJTKI yang memberangkatkannya,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari 375 koperasi yang terdaftarBadanHukumnyadiSumbawa, sebanyak 185 koperasi diusulkan pembubarannya. Setelah sekian lama tidak aktif dan mati suri. Sementara koperasi yang masih aktif akan terus dibina dan dibangkitkan usahanya.

Sebagaimana disampaikan KepalaDinasKoperasiPerindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin didampingi Kabid Koperasi, M. Ali, Senin (16/3), sekitar 50 persen koperasi yang ada se(Suara NTB/arn) banyak 375 telah mati suri. TuZainal Abidin juhkoperasiyangkininyarismati sedang dibangkitkan kembali dan sisanya masih aktif. Koperasi yang masih aktif akan berupaya dibangkitkan kembali usahanya. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi baru akan mengucurkan bantuan usaha, kalau koperasi dimaksud masih berpotensi. “Makanya yang sudah tidak aktif kita usulkan pembubarannya,” sebutnya.

Diskoperindag berupaya mempertahankan koperasi yang masih aktif. Membangun komunikasi dengan pemiliknya. Sebab aturan memberikan ruang selama dua tahun untuk berbenah agar bisa aktif lagi. Kelemahan koperasi di Sumbawa, juga kaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga tak bisa melakukan rapat melakukan perencanaan. Sementara indikator utama penilaian dari Provinsi, koperasi mesti rutin menggelar rapat.

Makanya, pembinaan masih sangat diperlukan. Dalam waktu dekat Bidang Koperasi juga akan lebih banyak turun melakukan pembinaandanpengawasandilapangan.MengingatkondisikoperasidiSumbawa masih banyak membutuhkan sentuhan dari pemerintah. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kasus Diare di Dompu Menurun

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

Dompu (Suara NTB) Kasus diare relatif berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang dirawat RSUD Dompu. Justru penyakit pnemonia mengalami peningkatan yang dirawat selama 2014. Ini mengindikasikan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat membaik.

Direktur RSUD Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada Suara NTB di kantornya, Senin mengatakan, selama 2014 tidak ada penyakit menonjol yang dirawat. Kasus diare tahun 2014 tercatat sebanyak 1.397 kasus yang dirawat, tapi tidak masuk kategori kejadian luar biasa. “Diare sudah mulai jauh berkurang. Biasanya pada Desember – Januari.

Kemarin (Januari 2015) relatif aman,” katanya.

Tidak seperti pada Desember 2013 - Januari 2014, kasus diare relatif banyak. Masyarakat sudah mulai minum air yang sudah dimasak atau bersih, dan buang air besar pada pada tempatnya.

Namun kasus pnemonia, lanjut Ahmad Faisal, selama 2014 mengalami peningkatan kasus. Jumlahnya 437 pasien rawat inap. Penyakit yang terjadi akibat infeksi pada paru relatif banyak dibandingkan sebelumnya.

“Kalau DBD juga tidak sampai kejadian luar biasa (KLB),” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BERSAMA - Ketua seksi pemberantasan buta katarak Perdami NTB, dr Syamsul Rizal, Sp.M (dua dari kiri) yang juga koordinator tim dokter mata foto bersama dengan pasien yang akan dioperas (kiri). Tim dokter dari Perdami NTB saat melakukan operasi katarak RSUD Dompu, Senin (16/3) kemarin.

Sukseskan TMD 2015

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Para terdakwa bentrok Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.

Kesembilan orang terdakwa ini dibagi dalam tiga berkas perkara, karena memiliki peran berbeda.

Dalam menjalani persidangan, para terdakwa ini didampingi oleh Penasihat Hukum (PH) sesuai penetapan Pengadilan.

Wakil Ketua PN Raba Bima melalui Humas, Fatchu Rochman, SH yang dikonfirmasi di PN, Senin (16/3) menyebutkan, kesembilan terdakwa tersebut masing-masing Imam Syafrudin, Dedi Romansyah, Dodi Arianto, Mate, Agus, Ruslin, Merdeka Yadi, Tobing dan Gaus. Pelimpahan berkas maupun kesembilan tersangka diterima pihaknya beberapa waktu lalu.

Kesembilan orang terdakwa ini disidang secara terpisah lantaran berkas yang pihaknya terima dalam bentuk terpisah sesuai dengan peran saat bentrok berlangsung akhir Desember 2014 lalu. “Ada yang berperan sebagai provokator dan ada yang melawan aparat penegak hukum,” terang Fatchu.

Sebenarnya enam dari sembilan terdakwa telah menjalani persidangan pada Rabu (11/3) lalu. Saat itu para terdakwa hadir dan didampingi oleh PH. Rencananya persidangan akan dilanjutkan pada Rabu pekan ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara sisanya disidangkan pada Senin (16/3) dengan agenda pembacaan dakwaan.

Karena kasus ini menarik perhatian masyarakat Pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa para terdakwa didampingi oleh PH secara sukarela. Sebagai PH, pihaknya menunjuk Syaiful Islam cs dan Kantor LBH Bendera. “Karena penetapan pengadilan, jadi PH-nya tidak dibayar,” terang Fatchu.

Syaiful Islam, SH yang ditemui sebelumnya membenarkan jika pihaknya ditetapkan sebagai pendamping para terdakwa dimaksud. Untuk selanjutnya, dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa ini pihaknya akan melihat perkembangan fakta persidangan untuk dijadikan sebagai bahan pembelaan. “Kami tidak ada persiapan, tapi kami akan melihat perkembangan fakta persidangan karena itulah yang menjadi bahan kami untuk membela mereka,” ujarnya singkat.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan pengalihan penahanan dari Polda NTB ke Polres Bima Kota dilakukan pada Sabtu (21/2) sekitar pukul 09.30 Wita. Para tersangka dikawal ketat personel Polda NTB. Kesembilan orang ini sengaja dibawa ke Bima, dengan maksud saat menjalani persidangan mereka lebih dekat dengan keluarga. (use)

erjasama dengan pemerintah Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan Dompu, RSUD Dompu, IPC (Pelindo) dan PT STM. “Targetnya pemberantasan buta katarak, karena di Dompu sudah lama sekali tidak dikunjungi (untuk operasi katarak),” katanya.

Operasi katarak ini, lanjut Syamsul, ditargetkan pada masyarakat tidak mampu dengan jumlah 200 orang dan minimal 150 orang. Untuk pasien umum, operasi katarak biayanya Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta, belum termasuk obat. “Targetnya pasien tidak mampu, jadi gratis. Kita tidak tarik apa-apa.

Obat dan operasinya gratis. Kontrolnya juga gratis,” ungkapnya.

Namun pasien yang dioperasi harus dikontrol sehari setelah opera-

si dilakukan. Kontrol ini tidak dipungut biaya. Sepekan kemudian, kontrol kembali dilakukan. “Cukup sekali sehari setelah operasi (kontrol). Sepekan kemudian harus datang (ke RSUD) kontrol. Di RSUD Dompu ada dr Noval, Sp.M setiap Jumat ke Dompu, tapi kita berikan obatnya langsung untuk sepekan,” jelasnya.

Dr Syamsul juga mengungkapkan, bila proses operasi berjalan lancar maka pasiennya akan langsung bisa melihat dengan terang sepekan setelah operasi dilakukan. Kecuali bagi mereka yang mengalami kencing manis dan darah tinggi, atau mereka yang kataraknya sudah terlalu matang. “Kalau operasinya lancar, seharusnya tidak ada sakit. Bahkan sepekan setelah op-

erasi bisa berfungsi normal,” jelasnya.

Sementara untuk program bakti masyarakat ini, Syamsul mengaku, melibatkan 10 orang dokter mata dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur dan Bima. “April nanti dari BKMM di bawah Pemprov NTB. Tapi kalau kita diminta bantuan datang lagi, kita datang lagi. Karena pada prinsipnya, pasien yang membutuhkan dapat terlayani,” katanya.

H. Syarif Endi, dari Dinas Kesehatan Dompu pada kesempatan yang sama mengatakan, pada hari pertama pelaksanaan operasi katarak direncanakan sebanyak 80 orang dari 160 orang yang discreening. “Hari ini kita targetkan 80 orang dan baru 60 orang yang sudah dioperasi,” jelasnya. (ula/*)

Polisi Amankan Tersangka Perakit Senpi pucuk. Senjata-senjata yang dibuatnya menggunakan peluru asli dengan kaliber MK 3.

Namun selain kaliber tersebut, Polisi menyebutkan jika senjata yang dibuat bisa juga menggunakan kaliber 5,5 mm.

Wakapolres, Kompol A. Wakhit PU membenarkan penangkapan dimaksud. Disebutkannya jika pelaku sudah lama menjadi incaran pihaknya. Namun pelaku baru bisa diamankan beserta barang bukti. “Saat ini pelaku

Bima (Suara NTB) MA (44), warga Dusun Tangga Ombo Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima diamankan aparat Polres Bima. MA diduga menjadi perakit senjata api (senpi) rakitan yang banyak beredar di Bima.

Bersama pelaku, aparat Polres Bima juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senpi rakitan laras panjang serta tiga butir peluru aktif.

MA berhasil diamankan saat aparat Polres Bima melakukan penggerebekan di

termasuk alat elektronik, las karbit, gerinda dan mesin bor.

Di hadapan aparat, MA mengaku aktivitas merakit senpi ini sudah tiga tahun dilakoninya. Senpi-senpi tersebut dibuat untuk dijual. Setiap satu senpi dijual dengan harga Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per

kediamannya di Dusun Tangga Ombo, Kamis (12/3) pagi.

Saat itu, MA yang diketahui berada di rumah tak berkutik hingga akhirnya digelandang ke Mapolres Bima.

Selain senpi dan peluru tersebut, aparat juga mengamankan peralatan merakit senpi

masih dilakukan pemeriksaan untuk mengembangan lebih lanjut,” katanya, Sabtu (14/3).

Rencananya, pihaknya akan terus melakukan pengembangan termasuk menelusuri warga yang membeli. Menyusul penangkapan perakit senpi rakitan tersebut, dalam kesempatan itu Wakhit juga menghimbau masyarakat agar secara sukarela menyerahkan senpi tanpa izin yang dimiliki sebelum langkah-langkah represif diambil pihaknya. (use)

Perangkat Desa di Dompu Diproses Ulang Warga Bima Perlu Diberi Pembelajaran Hukum Dompu (Suara NTB) Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang dibawa ke forum paripurna DPRD Dompu dipersoalkan persatuan perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Dompu. Eksekutif dianggap paksakan diri ajukan Raperda perangkat Desa, padahal Peraturan Menteri yang mengaturnya belum terbit.

Ketua PPDI Kabupaten Dompu, Sudirman kepada wartawan usai paripurna laporan badan legislasi (Banleg) DPRD Dompu, Senin (16/3) mengatakan, keputusan Banleg yang membawa Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pada forum paripurna untuk disahkan menjadi Perda terkesan dipaksakan. Karena dalam pasal 70 PP No.43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU No.6 tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam peraturan Menteri. “Sampai hari ini peraturan Menterinya belum ada, tapi Dewan justru sudah membuat Raperdanya. Ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” katanya.

Jika peraturan Menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terbit, kemudian menegaskan bahwa perangkat Desa yang memenuhi syarat diperpanjang masa jabatannya hingga usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa,

Kota Bima (Suara NTB) Wakil Ketua PN Raba Bima, Timur Pradoko, SH mendapat promosi sebagai Ketua PN Kelas 1B Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selama bertugas di Bima, Timur mengaku banyak pelajaran yang dipetik. Bima dinilainya sebagai daerah yang masih kental dengan aroma adat.

Timur juga meminta Pengadilan dan Pemerintah daerah (Pemda) memberi pembelajaran hukum bagi masyarakat Bima sehingga perlahan demi perlahan bisa berubah.

Ditemui di ruang tunggu PN, Senin (16/3), Timur mengakui jika proses penerapan hukum di Bima sangat dinamis, dalam artian penerapan hukum sangat bervariatif. Selama ini, dia melihat banyak tantangan saat menguji dan menyidangkan perkara yang ditangani. Tantangan tersebut, katanya, khususnya datang dari masyarakat di mana dari kultur masyarakat yang masih kental dengan aroma adat.

“Karena dinamis, sehingga di sini sangat bagus untuk belajar banyak hal,” katanya.

Tantangan-tantangan tersebut, khususnya datang dari kasus perdata yang ditangani. Di mana dalam penyelesaian masalah tanah, dia melihat masih banyak aroma adat yang terjadi. Menurut Timur, disamping itu banyak fenomena yang terjadi di PN Raba Bima. Hal ini terjadi lantaran saat ini masyarakat Bima masih kurang diberikan pembelajaran hukum dari berbagai pihak. Tentunya yang bertanggungjawab dalam mem-

maka pihaknya akan dirugikan.

“Kami akan menghadap Bupati agar menunda penyelesaian Raperdanya,” tegasnya.

Ketua Banleg DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE menegaskan, Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diajukan ke paripurna setelah melalui proses pembahasan yang cukup alot. Pasal demi pasalnya mengikuti UU No.6 tentang Desa dan PP 43 tahun 2014.

“Raperda ini mutatis mutandis dari Undang-undang No 6 tentang Desa dan PP 43 tahun 2014, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” katanya.

Raperda ini, lanjut Kurnia, untuk mengisi kekosongan hukum terkait perangkat Desa dan Kepala Desa. Karena tahun 2015, ada sekitar 16 Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa (Pilkades). “Raperda ini untuk mengisi kekosongan hukum karena pada 2016 ini ada

16 Desa yang akan melaksanakan pemilihan,” ungkap Kurnia.

Diakui Kurnia Ramadhan, tuntutan perangkat Desa agar usia pengabdian 60 tahun langsung diterapkan. Padahal, selain itu terdapat syarat dan ketentuan bagi perangkat Desa sesuai UU No 6 diantaranya saat perekrutan maksimal berusia 42 tahun dan berijazah minimal SMA/sederajat. “Kalau kita beri kekhususan akan menimbulkan kerancuan hukum yang bertentangan dengan pasal lain soal kewenangan kepala Desa dalam memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa,” jelasnya.

Bila peraturan Menteri tentang perangkat Desa sudah ada dan ketentuannya bertentangan dengan Perda, kita revisi Perdanya. Tapi kita yakin, pasal demi pasal dalam Taperda tidak ada yang bertentangan karena acuannya undang-undang dan PP,” tambah politisi Partai Gerindra Dompu ini menegaskan. (ula)

Pembayaran Pajak Randis Sudah Rampung Bima (Suara NTB) – Terkait kendaraan Dinas (Randis) yang menjadi sasaran UPTDPajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam operasi gabungan (Opgab) karena dinilai menunggak pajak dan plat diubah dari merah menjadi hitam, dugaan itu dibantah oleh Bagian Umum Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima karena pajak sudah menjadi urusan SKPD setempat.

Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Budiman kepada Suara NTB, Senin (16/3) mengatakan terkait masalah Randis yang banyak menunggak pajak, seutuhnya tidak dibebankan oleh bagian umum, karena Randis yang dipakai oleh tiap Kepala SKPD sampai Camat itu sudah ada anggarannya tersendiri,

“Minyak, Oli bahkan Pajak itu bukan semata-mata diurus oleh bagian umum, karena ada dananya yang sesuai dengan DIPA SKPD setempat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, beberapaRandisyangdiurusolehbagiannya, Budiman mengakui selama ini tidak menuai kendala apapun, temasuk dalam urusan membayar pajak, “semuanya yang rampung tidak kendala,” lanjutnya.

Hanya saja, lanjutnya, randis yang diurus oleh bagian umum adalah beberapa randis yang sudah tidak layak dipakai dan fatal seperti hancur dan rusak akibat tabrakan, itu memang diurus kemudian dilaporkan keatasan yakni Sekretaris Daerah atau Bupati untuk ditelaah, “Seperti mobil hancur,rusak, tabrakan dan fatal akan dilaporkan ke pimpinan yaitu Sekda

atau Bupati, untuk ditelaah, dan kalau ada dana dibagian umum kami akan bantu,” tuturnya.

Selain itu, Budiman mengakui bahwa banyak Randis yang diubah plat merah menjadi hitam, diakuinya hal tersebut untuk menjaga keselamatan karena dijalan itu sensitif sekali bagi penggunanya, lagipula sudah dilaporkan oleh SKPD atau Camat, “karena urusanKeselamatan semata-mata demi menjaga aset negara,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan oleh Suara NTB sebelumnya, bahwa banyak kendaraan Dinas yang menunggak Pajak serta banyak yang diubah plat merah menjadi plat Hitam, hal itu disampaikan oleh Sekretari UPTD PDRD Bima, Mansyur SP, dan merupakan sasaran Opgab dalam waktu dekat ini. (uki)

(Suara NTB/use)

Bima (Suara NTB) – Pemkab Bima menyatakan serius untuk mendukung pelaksanaan perayaan Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang tinggal menghitung hari. Pemkab intens melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk bersama mendukung peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora tersebut.

Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, M. Chandra Kusuma, AP kepada Suara NTB, Senin (16/3) mengatakan, Bupati Bima bersama Kepala Daerah beserta Gubernur NTB, diundang oleh Kementerian Pariwisata (Menpar) kemarin di Jakarta untuk menandatangi Mou terkait promosi wisata. ‘’Selain TMD, Visit Lombok - Sumbawa juga yang dibahas,” katanya.

Candra mengaku, dengan izin Bupati Bima, pihaknya sudah memasang baliho di berbagai sentra Kabupaten, seperti di perbatasan Kota dan Kabupaten Bima, di Perbatasan DompuBima serta selanjutnya akan dipasang di dua kecamatan tempat festival dihelat yakni Kecamatan Sanggar dan Tambora.

“Baliho dengan ukuran 4 x 6 meter sebanyak 15 lembar sudah beberapa dipasang,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bima mengisi konten dengan tema TMD secara online, agar bisa diakses melalui jejaring sosial karena menurutnya akan lebih ampuh dan langsung menyentuh di berbagai kalangan.

Chandra berharap kepada Pemprov NTB selaku leading sector event ini untuk rapat jangan hanya mengundang Dinas Pariwisata saja, namun Pemkab juga diundang agar jadwal dan kegiatan TMD bisa diketahui. (uki)

Dompu (Suara NTB) Puluhan warga tidak mampu mengikuti operasi katarak secara gratis di RSU Dompu. Program untuk pemberantasan buta katarak ini menjadi bagian dari untuk menyukseskan event Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 oleh Perdami NTB. Sepuluh dokter ahli mata dilibatkan untuk menangani minimal 150 orang pasien selama dua hari.

Ketua seksi pemberantasan buta katarak Perdami NTB, dr Syamsul Rizal, Sp.M yang juga koordinator tim dokter mata kepada Suara NTB di RSUD Dompu, Senin (16/3) mengungkapkan, program operasi katarak oleh pihaknya merupakan program bakti masyarakat Perdami NTB bek-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Digelar Operasi Katarak Gratis bagi Warga Miskin di Dompu

Pemkab Bima Serius Sukseskan TMD

Provokator Bentrok Tanjung - Dara Disidangkan

Halaman 7

Timur Pradoko

berikan pembelajaran tersebut termasuk dari internal Pengadilan sendiri maupun Pemda.

Sehingga kedepan, masyarakat lebih paham mulai dari proses penyelidikan, penyidikan maupun saat di persidangan. Masyarakat pun tahu apa yang menjadi hak maupun kewajibannya ketika tersangkut masalah hukum sehingga kedepan masyarakat Bima lebih paham dan dewasa dalam memandang suatu masalah. “Itu menjadi tanggungjawab Pengadilan dan Pemda membawa pelan-pelan masyarakat Bima untuk berubah,” ujar Timur yang diperkirakan akan menempati posisi baru pada Mei mendatang.

Ditanyai penyebab banyaknya protes dari keluarga pihak terdakwa maupun korban saat persidangan berlangsung bahkan sampai adanya demonstrasi hingga tindakan anarkis yang terjadi? Timur menyebutkan jika hal tersebut bukan sebagai protes melainkan tindakan solidaritas terhadap korban. Namun aksi solidaritas ini juga dipandang berlebihan, sebab belum juga persidangan berakhir namun dari awal keluarga maupun simpatisan korban sudah ribut duluan. “Kalau masalah puas dan tidak puas itu di akhir persidangan,” tutur pria berkacamata ini.

Sementara khusus di tingkat internal, sebelum benar-benar meninggalkan PN Raba Bima, Timur meminta agar para hakim dari melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga peradilan yang agung. Namun selama ini dia melihat, putusan pengadilan khususnya pada kasus kriminal sudah memenuhi rasa keadilan. Hal ini tentunya terlihat dari kasus tindak pidana pencabulan (pemerkosaan, red) anak di bawah umur maupun pembunuhan anak yang diputus hukuman penjara tinggi. (use)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Kebanyakan Tak Miliki SIM

Polsek Tanjung Sediakan Kendaraan Gratis Tanjung (Suara NTB) Jajaran Polsek Tanjung dan Polres (persiapan) Lombok Utara terus mengintensifkan razia bagi pengendara sepeda motor. Tak terkecuali melalui operasi Jaran Gatarin. Usai gelar razia, jajaran Polres dan Polsek mengidentifikasi para pengendara masih lebih dominan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Dengan adanya operasi yang kita lakukan, termasuk operasi Jaran Gatarin, kecelakaan lalu lintas menjadi nihil selama 2 bulan terakhir. Hanya ada 1 kejadian lakalantas yang terjadi awal Maret ini. Namun dalam operasi, kita masih menemukan kebanyakan pengendara tidak memiliki SIM dan body motor pretelan,” kata Kapolsek Tanjung, AKP I Nyoman Adi, melalui Kanit Lantas, Iptu I Nyoman Diada, kepada wartawan usai razia, Senin (16/3).

Untuk meningkatkan animo pembuatan SIM di KLU, pihak Polsek Tanjung memberi solusi kepada masyarakat. Di mana kepengurusan SIM akan difasilitasi oleh Polsek.

Masyarakat cukup mendaftarkan diri ke Polsek. Begitu jumlah pendaftar kolektif terkumpul 20 – 50 orang, Polsek akan mengangkut pelamar SIM ke Polres Lobar secara gratis.

“Mungkin masyarakat menganggap ke Lombok Barat jauh, memakan waktu atau sebagainya, maka kita fasilitasi mereka dengan kendaraan gratis. Jadi dengan cara ini, kita harapkan kepemilikan SIM di KLU meningkat,” sambungnya.

Sementara menyambung kejadian lakalantas yang terjadi di KLU, Nyoman Diada mengatakan, jumlah kejadiannya cenderung menurun dari tahun – ke tahun. Selama 2012 dan 2013 lalu, catatan Lakalantas masing-masing 138 kasus dan 122 kasus. Pada rentang waktu tersebut jumlah korban meninggal berturut-turut, 22 orang dan 15 orang, sedangkan luka berat 54 orang dan 46 orang.

“Tahun 2014 tercatat 133 kejadian lakalantas dan 6 kasus yang non tabrakan. Dari jumlah kejadian itu, 24 orang diantaranya meninggal dunia dan 58 orang luka berat. Data ini di luar Pemenang karena mereka tangani sendiri,” sebutnya. Mengacu pada titik paling rawan kecelakaan, Kanit Lantas mengatakan jumlah kejadian kecelakaan paling tinggi justru terjadi di ibukota Tanjung. (ari)

POLHUKAM

Halaman 8

Sekeper Makan Korban

Jenazah Mahasiswa Dompu Ditemukan di Dasar Kolam Air Terjun Tanjung (Suara NTB) Setelah dilaporkan tenggelam di seputaran Air Terjun Sekeper Sabtu (14/3), mahasiswa Unram, asal Dompu, Ardiansyah Adi Budaya, akhirnya ditemukan Senin (16/3). Jenazah yang bersangkutan ditemukan di dasar kolam sekitar Air Terjun oleh Tim penyelam Basarnas dan BPBD KLU, sekitar pukul 11.00 wita.

Kepada wartawan via telepon, Humas Basarnas NTB, Putu Cakranegara, mengakui jasad almarhum sudah ditemukan oleh tim pencari yang dikerahkan Basarnas. “Ya, dua orang penyelam yang kita turunkan telah menemukan jasad mahasiswa Ardiansyah. Ditemukannya di dasar kolam,”

kata Putu Cakranegara.

Kronologi tewasnya mahasiswa asal Dompu ini disebutkannya, terjadi ketika korban bersama lima orang rekannya sesama Fakultas Hukum, Unram berlibur ke Air Terjun Sekeper, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Sabtu lalu. Sore seki-

tar pukul 15.00 Wita, korban bersama rekannya menikmati aktivitas renang di sekitar kolam air terjun. Saat semua mahasiswa ini selesai berenang, semuanya pun beranjak dari kolam. Namun tanpa disadari, pada saat yang bersamaan, alian air cukup deras sehingga menyeret dan meng-

(Suara NTB/her)

VISUM - Korban yang ditemukan tewas di dekat selokan Mapolres Lobar sedang divisum di Rumah SakitTripat Gerung.

adapkan pada cuaca yang kurang mendukung. Sehingga rencana penyelaman pertama urung dilakukan. Setelah kondisi memungkinkan, pada hari kedua baru Basarnas dapat melakukan penyelaman ke dasar kolam.

“Pagi harinya kita turunkan 9 orang penyelam, dan jenasah ditemukan oleh dua orang penyelam dan berhasil dievakuasi,” sambungnya. Untuk selanjutnya, tim evakuasi akan mengangkut jenazah korban ke Kota Mataram dan diserahkan kepada keluarganya. (ari)

Pilkada Serentak di NTB

Pemungutan Suara Digelar 9 Desember 2015

Penemuan Mayat Pemulung di Sekitar Mapolres Lobar Hebohkan Warga Giri Menang (Suara NTB) Penemuan sesosok mayat laki-laki bernama Amaq Menah Alias Dabok (75) asal Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar Timur di Selokan dekat Kantor Mapolres Lobar menghebohkan warga sekitar. Laki-laki yang berprofesi sebagai pemulung ini ditemukan tak bernyawa di selokan sebelah timur Mapolres oleh warga setempat ketika hendak ke sawah.

Warga pun langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke aparat di Polres setempat. Dugaan sementara, korban meninggal akibat benturan benda tumpul akibat terjatuh di selokan. Pada bagian kepala ditemukan luka lecet diduga akibat benturan tersebut. Hal ini dibenarkan Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Sidik Priamursita kepada koran ini kemarin. “Korban ditemukan meninggal di selokan dekat Polres oleh warga yang mau ke sawah. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian kepala (sebelah kanan), diduga akibat benturan saat terjatuh di selokan,” kata Sidik.

Petugas memasang police line di sekitar penemuan mayat. Setelah itu, petugas melakukan identifikasi. Dari hasil identifikasi fisik mayat tersebut, polisi menemukan luka lecet pada bagian kepala korban bagian kanan akibat terbentur benda tumpul. Posisi mayat saat ditemukan, kaki kiri diatas sedangkan kaki kanan terperosok di selokan. Sebelum meninggal, korban diduga sempat terpeleset dan kepala terbentur di tanah.

Dari posisi, korban kemungkinan hendak ke arah sawah namun kaki kanan terpeleset sehingga terjatuh dan terbentur. Setelah selesai melakukan identifikasi korban, mayat korban dibawa ke rumah sakit Tripat Gerung untuk divisum.

Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, pihaknya akan meminta persetujuan dari keluarga untuk melakukan otopsi. Diketahui kondisi kejiwaan korban terganggung, keseharian korban terkadanng berprofesi sebagai pemulung.

Sementara Kabid Pelayanan RSUD Tripat Gerung, dr.

Ahmad Taufiq Fathoni menjelaskan dari hasil pemeriksaan visum yang dilakukan petugas medis di Rumah Sakit setempat ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan hingga paha. Diduga luka ini disebabkan benturan benda tumpul akibat terjatuh. Menurutnya, kemungkinan korban sempat terpelset jatuh dan terkena kepala sehingga menyebabkan cidera pada bagian kepala.

Pihak keluarga yang ditemui ketika mengambil mayat korban di ruang jenazah Rumah Sakit tripat Gerung tampak sedih. Dimata keluarga, korban dikenal baik, namun karena kejiwaan yang agak terganggu sehingga ia tak pernah betah di rumah. (her)

hanyutkan korban.

Putu Cakranegara mengatakan, rekan korban bersama warga sekitar sempat melakukan pencarian terhadap korban. Namun hingga keesokannya (Minggu), korban tak berhasil ditemukan. “Akhirnya dilaporkan ke Basarnas pada hari Minggu.

Begitu mendapat laporan, kita langsung turun ke lokasi untuk mencari,” katanya.

Ia menambahkan, saat proses pencarian dilakukan di sekitar lokasi air terjun, Tim Basarnas bersama TNI, BPBD dan warga sekitar dih-

(Suara NTB/yon).

GERET - Satpol PP Lotim saat menggeret mobil yang dijadikan lapak oleh PKL dari depan RS Selong menuju ke Kantor Satpol PP Lotim.

Satpol PP Lotim Tertibkan Paksa Mobil Lapak PKL Selong (Suara NTB) Setelah mengimbau para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah ruas jalan di Lotim, Senin (16/3) Satpol PP Lotim melakukan tindakan tegas dengan menertibkan paksa satu buah mobil yang dijadikan lapak oleh PKL. Keberadaan mobil itu disinyalir sudah menganggu pemandangan dan melanggar aturan yang berlaku. Bahkan, keberadaan mobil yang diduga rusak itu sudah berdiam diri di depan Rumah Sakit R. Soedjono Selong sejak lama. Sehingga, petugas yang melakukan penertiban langsung menggeret ke Kantor Satpol PP Lotim dengan cara mendorongnya.

Kasi Pengamanan dan Pengawalan (Pamua) Pada Satpol PP Lotim, Warsitul Firdaus,

SIP mengatakan, tindakan penertiban paksa itu dilakukan setelah pekan lalu para pedagang diberikan teguran lisan oleh petugas Satpol PP Lotim. Namun, dari puluhan pedagang yang ada, ternyata masih ada beberapa pedagang yang belum membongkar lapaknya setelah teguran tersebut sehingga dilakukan penertiban dengan mengambil tindakan yang lebih tegas.

“Kita sudah memberikan peringatan berupa teguran, namun beberapa pedagang itu masih saja ada yang berjualan di sana terutama di depan Rumah Sakit (RS) Soedjono Selong. Sedangkan beberapa pedagang lainnya sudah pindah. Pada penertiban itu, petugas menggeret salah satu mo-

bil yang diduga rusak namun dijadikan sebagai lapak oleh PKL,” jelasnya.

Sesuai Perda Nomor 4 tahun 2007, tentang ketentraman dan ketertiban umum. Keberadaan mobil itu sudah melanggar perda tersebut. Dalam penertiban itu, PKL tidak bisa mengelak karena mereka menyadari bahwa keberadaan mereka di samping melanggar peraturan juga mengganggu pandangan. Bahkan keberadaan mereka juga bisa mengancam keamanan pengguna jalan maupun pedagang. “Terkait mobil yang saat ini berada di kantor Satpol PP Lotim, silahkan yang merasa memiliki datang mengambilnya. Asalkan dia bisa menunjukkan surat kepemilikannya,” ujarnya. (yon)

Kawanan Pencuri Satroni Dua Sekolah Giri Menang Suara NTB) Aksi kawanan pencuri di Lobar beberapa minggu terakhir membuat heboh institusi pendidikan. Pasalnya, para pencuri berhasil membobol dua sekolah yakni SDN 1 Beleke dan SDN 2 Beleke. Kawanan pencuri itu berhasil masuk dengan cara merusak pintu ruang kelas dan guru. Mereka berhasil menggasak barang elektronik berupa laptop, organ, TV dan LCD Proyektor.

Kepala SDN 1 Beleke Muzhari menuturkan aksi kawanan pencuri diketahui pada pagi hari. Ruang kelas yang biasanya tertutup pada pagi harinya, terbuka lebar.

Kebetulan penjaga sekolah

saat kejadian tidak masuk kerja. Para pelaku masuk ke ruang kelas dengan cara menjebol terali dan merusak kunci gembok ruangan. Selain itu ada pula yang merusak pintu dengan cara mencongkel besi di pintu sekolah.

“Kejadiannya dua minggu yang lalu. Saat kejadian penjaga tidak masuk kerja karena sakit,” katanya kepada wartawan kemarin. Lain halnya aksi pencurian di SDN 2 Beleke, kawanan pencuri berhasil mengondol uang sebesar Rp 150 ribu dan laptop. Mereka berhasil masuk dengan merusak pintu belakang dan juga mengacak-acak ruang guru. Pristiwa pencurian di

sekolah itu berlangsung dua kali. “Kawanan pencuri itu bereaksi jarak dua minggu. Saya yang menginap di sekolah.

Tapi pada malam kejadian saya tidak mendegar apaapa,” kata Samsulhadi salah satu guru SDN 2 Beleke.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kapolsek Gerung, AKP Kadek Metria membenarkan adanya pencurian tersebut namun kejaiannya sudah kama. “Kalau seminggu terakhir tidak ada, itu mungkin beberapa minggu terakhir kejadiannya,” ujarnya. Terkait hal ini pihaknya terus menggencarkan patroli rutin untuk mengawasi keamanan di daerah sekitar Gerung. (her)

Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 ini, dipastikan bakal tetap digelar serentak. Untuk pemungutan suara, direncanakan tanggal 9 Desember 2015.

Demikian diungkapkan Komisioner KPU NTB, Agus, S.Sos.M.Si, saat dikonfirmasi Suara NTB, di Praya belum lama ini.

Ia menjelaskan, rencana pemungutan suara sesuai dengan draf jadwal pelaksanaan Pilkada yang telah disusun bersama dengan KPU pusat. Draf tersebut kini tinggal dikonsultasikan dengan pemerintah pusat dan akan disahkan dan ditetapkan sebagai jadwal pelaksanaan Pilkada di NTB. Menurut Agus, kendati belum disahkan, kemungkinan perubahan jadwal Pilkada sangat kecil.

Mengingat, draf sudah disepakati oleh KPU. Terkait tahapan Pilkada, sesuai aturan yang ada dimulai 6 bulan sebelum pemungutan suara atau Bulan Juni mendatang. Di mana, agenda pertama dalam tahapan pelaksanaan Pilkada adalah penerimaan pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah. “Jadi untuk pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan digelar pada sekitar bulan Juni atau paling lambat bulan Juli,” tambah Agus.

Sementara untuk tahapan persiapan Pilkada akan dimulai pada Bulan April. Dalam masa tahapan persiapan ini, KPU kabupaten/kota diberikan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Termasuk persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan. Persiapan ini terkait penyiapan data-data calon pemilih.

Penyiapan data, lanjutnya, diawali dengan penyiapan Daftar Potensial Pemilih Pemula Pemilu (DP4) yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Untuk urusan ini, koordinasinya dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Bersamaan dengan itu, KPU kabupaten/kota juga diberikan tugas untuk membentuk panitia ad hoc Pilkada.

Mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa serta Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) yang direncanakan dilaksanakan pada Bulan Mei mendatang.

Mantan Ketua KPU Loteng ini menambahkan, waktu tahapan Pilkada kali ini lebih pendek, yakni hanya enam bulan. Pasalnya, ada beberapa kegiatan dalam tahapan Pilkada serentak yang direncanakan sebelumnya, tidak jadi dilaksanakan. Salah satu contoh, uji publik pasangan calon kepala daerah, itu urung dilaksanakan. (kir)

Diduga Simpan Sabu-sabu, Tukang Las Diciduk Polisi Giri Menang (Suara NTB) Seorang tukang las yang diduga pemakai dan pengedar narkoba di Dusun Karang Bedil Selatan Desa Kediri diciduk aparat Satuan Narkoba Polres Lombok Barat. Pelaku diciduk di rumahnya tanggal 8 Maret sekitar pukul 19.30 Wita. Dari rumah pelaku aparat menemukan 14 poket sabu seberat 5 gram lebih disembunyikan di lemari pakaian.

Sabu ini selain untuk diedarkan juga diduga dikonsumsi pelaku sendiri. Pelaku pun digelandang ke Mapolres tanpa perlawanan, kini pelaku mendekam di jeruji tahanan Polres setempat untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Hal ini dikatakan, Kapolres Lobar melalui KBO Narko-

ba, Iptu AA Raii Budha, SH kepada wartawan dalam keterangan persnya di Mapolres setempat. “Pelaku diincar sejak lama, tapi saat penggerebekan pertama nihil. Lalu penggerebekan kali ini kami menemukan di rumah pelaku 14 poket barang diduga sabu yang disimpan di lemari pakaian,” bebernya.

Pelaku ini termasuk TO Polres. Pelaku diincar sejak lama, sebelumnya pernah digerebek namun saat itu aparat tidak menemukan barang bukti. Aparat pun mengawasi gerak gerik pelaku, hingga akhirnya polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa tersangka K (32) diduga mengedarkan narkoba.

Dari informasi tersebut, selanjutnya aparat bergerak melakukan penyelidikan.

Selanjutnya, atas informasi dari masyarat polisi melakukan penggerbekan ke rumah pelaku berlokasi di RT 1 nomor 7 di Dusun Karang Bedil Selatan.

Pihaknya terus melakukan pengembangan kasus ini, termasuk mengincar pelaku lain. Dari pengakuan pelaku, barang haram itu diperoleh dari rekannya di Dasan Agung. Pengakuan tersangka ini katanya akan diperdalam dengan berkoordinasi dengan polda NTB. Pelaku K mengakui bahwa barang haram itu diperoleh dari Dasan Agung. Sabu itu dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan. Pria yang kesehariannya sebagai tukang las ini membeli butiran lalu dipecah menjadi poket. Ia mengaku pertama kali memakai narkoba tahun 2013, tapi sempat berhenti lama. Namun ia kembali ketagihan barang haram ini sejak tujuh bulan terakhir ini. (her)

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Gunung Tambora Resmi Jadi Taman Nasional Mataram (Suara NTB) Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, dengan nilai historis yang cukup tinggi serta dan merupakan bagian dari kekayaan alam di NTB akhirnya resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional (TN). Hal ini menyusul inisiatif Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB yang ingin menjadikan kawasan cagar alam dan taman buru tersebut sebagai objek pariwisata.

Killer Ranger, Superhero Sadis Buatan Lokal Jakarta (Suara NTB) Sosok pahlawan super lazimnya berkonotasi positif, mereka yang membela kejahatan dan mengutamakan nilai moral serta kasih sayang. Killer Ranger mengusung kisah berbeda di mana karakter utama merupakan superhero sadis nan pendendam.

“Killer Ranger bercerita tentang superhero pemberontak yang tidak hanya memburu lawan, tetapi juga memburu kawan,” kata penulis Killer Ranger yang mengusung nama pena Korudo Kiraru melalui surel, Minggu (15/3).

Pria kelahiran Jakarta pada 23 tahun silam itu mengatakan dia ingin mengangkat sudut pandang berbeda dari kisah pahlawan. Sosok pahlawan, ujar dia, bisa saja hanya merupakan topeng yang menutupi karakter asli yang busuk. Oleh karena itu dia mengangkat karakter yang biasa dianggap antagonis sebagai pemeran utama.

Killer Ranger menggabungkan unsur superhero dan politik yang biasa ditemukan dalam kisah pahlawan di Amerika Serikat, namun jarang terlihat di Indonesia.

“Di AS, kita sudah banyak melihat perpaduan antara dua insur ini, seperti Batman, Robocop dan Iron Man. Di Indonesia agaknya masih sedikit, jadi saya mencobanya,” kata pria yang terinspirasi dari komik One-Punch Man asal Jepang itu.

Killer Ranger digambarkan tidak memiliki kemampuan super. Satu-satunya kelebihan yang ia miliki adalah ia terlahir sebagai seorang petarung natural yang mampu beradaptasi dalam pertarungan ratusan kali lebih cepat daripada master beladiri.

Korudo Kiraru menyebutkan kisah fiksi ini ditujukan untuk pembaca dewasa karena alurnya tak hanya bercerita tentang pergelutan antara pahlawan super dan monster jahat, tetapi juga sampai kepada ranah politik, sosial, bahkan dunia gemerlap.

Sang penulis menyerap referensi dari berbagai sumber untuk menciptakan plot menarik. Ilmu politik salah satunya didapat dari membaca buku-buku badan intelijen Amerika Serikat CIA yang sudah boleh dibaca publik.

Killer Ranger dibuat dalam format light novel, yaitu novel ringan bacaan remaja yang dihiasi ilustrasi. Dua ilustrator dari Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom digandeng untuk menghidupkan Killer Ranger dalam bentuk gambar. Kolaborasi ketiganya diwujudkan lewat kisah-kisah yang diunggah berkala tiap pekan di laman fanpage Facebook Killer Ranger.

“Saya sebagai penulis ingin format saya juga sepopuler komik saat ini, kalau bisa malah jadi saah satu sumber inspirasi utama para pembuat film dan animasi karena selama ini yang biasa disebut-sebut di industri kreatif itu hanya game, musik, film dan komik,” jelasnya.

Dia juga memiliki rencana menerbitkan Killer Ranger dalam format komik, meski bukan prioritas utama. ”Sampai saat ini saya masih ingin cerita utama formatnya light novel, apalagi novel action yang menggambarkan adegan perkelahian ala the Raid masih sangat jarang di Indonesia,” jelasnya. Dia berharap, novel ini dapat diterbitkan di toko buku kelak.

“Yang penting membangun fanbase dulu,” ujar penulis yang sebelumnya telah menerbitkan buku berjudul “Bunglon”, “The Black”, “Petal and Fire” dan “I Am Your Bodyguard”. (ant/bali post)

Kepala BKSDA NTB melalui Kasubbag Tata Usaha (KTU) Budi Kurniawan, Senin (16/3), mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), tentang perubahan status kawasan dari cagar alam dan taman buru menjadi objek pariwisata akan dikeluarkan pada 20 Maret mendatang. Dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka kawasan kawah seluas 71.000 hektar itu resmi serta sah untu dijadikan objek pariwisata.

“Ketika status kawasan masih sebagai cagar alam aktivitas yang boleh dilakukan itu hanya sebatas konservasi.

Kemudian aktivitas pariwisata belum dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil kajian bersama pihak kementerian, kawah Gunung Tambora layak untuk menjadi Taman Nasional,” tuturnya ketika ditemui di Kantor Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Senin kemarin.

SK penetapan status kawasan di Gunung Tambora menjadi Taman Nasional itu diharapnya dapat menjadi kado istimewa untuk peringatan dua abad meletusnya gunung tersebut. SK dari Kemenhut itu akan diserahkan Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur NTB di puncak pelaksanaan Festival Tambora nanti.

“Sebetulnya SK tersebut akan dikeluarkan sekitar Juni – Juli nanti, namun kita mendesak pihak kementerian sehingga akhirnya SK itu diputuskan keluar pada 20 Maret,” tambahnya.

Setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional, BKSDA berencana akan segera melakukan penataan. Penataan yang akan dilakukan antara lain dari sisi kelembagaan serta penataan destinasi dan batas

fungsi. Penataan destinasi akan dilakukan dengan landasan, kaldera dengan diameter sekitar 6 sampai 7 kilometer dan kedalaman kawah sekitar 900 hingga 1200 meter itu sudah resmi dan boleh dibuka menjadi objek rekreasi dan pariwisata.

“Awalnya ada yang melakukan rekreasi di tempat itu, bahkan guide dan porter dari kalangan masyarakat setempat juga sudah tersedia, namun kami belum berani melegalkan sebab dasarnya belum ada,” ujarnya.

Ditetapkannya Taman Nasional Gunung Tambora itu diharapkan mampu mendatangkan dampak positif terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Diyakini, aspek perekonomian masyarakat khususnya di kawasan setempat dapat terdongkrak ketika kawasan telah menjadi kawasan pariwisata.

(Suara NTB/ist)

Mike Porcaro

tempat itu antara lain pohon cemara, bunga Edelweis, Burung Kakatua, Burung Sukurea, Burung Kipasan Flores, dan Burung Gosong. “Selain itu masih banyak spesies – spesies langka yang dapat menjadi daya tarik wisatawan,” tuturnya.

Keunikan destinasi wisata di tempat tersebut benar – benar tidak berbatas. Selain keunikan flora dan fauna dan panorama kaldera yang maha luas, di Tambora juga dapat ditemukan kawasan air terjun bertingkat tujuh. Air terjun tersebut terletak di kawasan Kawinda To’i.

Pengendali ekosistem ini berharap agar sederet potensi alam khususnya dikawasan gunung Tambora tersebut dapat diberdayakan. Alam yang begitu potensial dengan keaneka ragaman isinya dapat menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat sekitar melalui sistem pemanfaatan pengembangan industri kepariwisataan. Pemanfaatan lingkungan melalui sektor ini diharap tidak berdampak terhadap rusaknya paru – paru bumi yang ada di Pulau Sumbawa itu. (met)

Kemenpar Gelontorkan Rp 10 Miliar Promosi Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelontorkan dana promosi pariwisata NTB sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2015. Selain itu, Kemenpar juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk sadar wisata. Hal itu dilakukan setelah melihat berbagai program dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan yang dilakukan oleh Pemprov NTB. “Kita dapat bantuan Rp 10 miliar untuk promosi.

Kemudian juga untuk sadar wisata diberikan Rp 1 miliar langsung pada saat pertemuan di Jakarta pekan kemarin. Sehingga total anggaran yang diberikan Kementerian sebesar Rp 11 miliar,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di kantor Gubernur, Senin (16/3) siang kemarin.

Dalam kesempatan itu, kata Wagub, Menteri Pariwisata Arief Yahya hadir menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dan Pasific Asia Travel Association (PATA) di Balairung Soesilo Sudarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Pariwisata, Rabu (11/3) pekan lalu.

Amin menambahkan, Menpar sangat kagum dengan keindahan NTB. Ia menyebut bahwa NTB

Mike Porcaro ”Toto” Tutup Usia California Mike Porcaro, pemain bas “Toto” band rock Amerika Serikat pemenang penghargaan Grammy, meninggal dunia pada Minggu pagi, menurut saudara laki-lakinya dan rekanrekannya sesama anggota Toto dalam sebuah pernyataan singkat.

Mike Porcaro meninggal dunia pada usia 59 tahun. Band itu menyatakan pada Februari 2010 bahwa Porcaro telah didiagnosa menderita ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis, dan band itu merencanakan tur untuk menghasilkan dana guna membantu perawatan serta meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini.

“Saudara kami Mike meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya pada pukul 00:04 tadi malam di rumah dan dikelilingi oleh keluarganya. Istirahat dalam damai, saudara saya,” kata pemain keyboard Toto, Steve Porcaro, di akun Facebooknya, seperti dikutip Reuters. Dia tidak memberikan informasi tambahan.

Toto, dibentuk di California pada akhir tahun 1970-an.

Band itu mencatat beberapa lagu hits seperti “Hold the Line,” “Rosanna” dan “Africa.”

Band ini memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori album terbaik tahun 1982 untuk album Toto IV, setelah Porcaro melakukan tur untuk album itu, menggantikan pemain bas Mike Hungate. Porcaro meninggalkan band itu pada tahun 2007.

“Saudara laki-laki saya Mike Porcaro sekarang damai.

Saya akan merindukannya lebih dari yang pernah saya bisa ungkapkan dalam kata-kata,” kata gitaris Toto, Steve Lukather, di akun Twitternya. “Cinta terdalam saya kepada keluarga yang ditinggalkan.” (ant/bali post)

Pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Deny Rahadi menjelaskan, Gunung Tambora memiliki banyak sisi keunggulan. Disamping nilai historis tentang letusan yang maha dahsyat, kawasan tersebut juga menjadi habitat flora dan fauna yang langka.

“Disamping flora dan fauna yang hidup di kawah Tambora, nilai keunikan kawasan itu terletak pada kaldera yang sangat luas. Ini menjadi potensi wisata yang unggul,” tuturnya.

Dijelaskan, jenis fauna yang hidup dalam habitat khususnya di kawah Gunung Tambora itu diantaranya Rusa, Burung Kakatua, Burung Gosong dan lain sebagainya. Sementara dari sisi flora, dirinya menyatakan kawah Gunung Tambora memiliki satu jenis epidemik.

“Flora yang kami temukan di sana antara lain, Ganitri, Edelweis, Kemangi Gunung, sejenis madu putih seperti yang ditemukan di batu dulang, itu jenis endemik,” tuturnya.

Dilanjutkan, spesies kunci yang harus dilestarikan di

(ant/bali post)

OGOH OGOH - Perajin menyelesaikan pembuatan Ogoh-ogoh di sebuah sanggar di kawasan Sesetan, Kota Denpasar, Bali, Jumat (6/3). Menjelang hari raya Nyepi, terjadi lonjakan permintaan Ogoh-ogoh yang dijual dengan harga Rp 500 ribu - Rp 15 juta per buah tergantung ukuran dan bentuk dan ogoh-ogoh dijual ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Papua dan Lampung.

Ramai Berburu ”Red Borneo” Banjarmasin (Suara NTB) Kunjungan wisatawan nusantara meningkat drastis ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, setelah munculnya batu cincin “red Borneo” (Kalimantan merah) empat bulan terakhir ini.

“Sekarang banyak sekali kunjungan wisatawan, khususnya pemburu batu red Borneo dari berbagai wilayah nusantara,” kata Alfian pemilik toko “Cahaya Mahkota,” yang menjual batu(Su batu cincin, di lokasi ara NT pertokoan Cahaya B/i st) Bumi Selamat (CBS) Martapura, Senin (16/3).

Alfian menuturkan, dengan Red Borneo banyaknya berdatangan pemburu batu red Borneo maka perajin hampir kewalahan Borneo dengan sistem per kimengolah batu cincin tersebut, logram, kata Alfian didamsebab para pendatang itu bu- pingi pedagang lainnya kan saja membeli untuk prib- Kaspul Anwar. adi tetapi tak sedikit yang Menurut Alfian setelah membeli secara borongan un- ditemukannya red Borneo oleh tuk diperdagangkan lagi di seorang penduduk di Desa daerah asal mereka.

Kiram atau Gunung Pematun, Pendatang tersebut bukan Kecamatan Karang Intan, saja membeli batu red Borneo Kabupaten Banjar, maka jeyang sudah jadi tetapi tak nis batu permata tersebut sedikit pula yang membeli kian terkenal saja. bongkahan bebatuan red Apalagi setelah dalam

pada sebuah kontes keindahan batu cincin red Borneo mengalahkan batu Bacan dari Ternate, bahkan konon Presiden Jokowi juga kini memakai jenis batu cincin ini, maka membuat jenis batu yang bewarna merah tersebut kian diburu pencinta dan pengoleksi batu cincin.

Dampaknya, kata mereka, Kota Martapura kian diserbu, buktinya hampir semua penginapan di kota yang berjuluk “serambi Mekkah,” ini selalu penuh oleh wisatawan, bahkan setiap even kegiatan masyarakat baik yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kuala Kapuas, maka paket kunjungan selalu Ke Martapura.

Disebutkan, red Borneo yang banyak dicari adalah yang bewarna merah polos, tetapi yang jenis kristal atau yang tembus pandang harganya capai Rp 35 juta, sementara yang jenis super hanya ratusan ribu hingga satu juta rupiah per biji. (ant/bali post)

merupakan destinasi pariwisata unggulan ditempatkan sebagai bagian dari Great Bali. Dimana, sekitar 40 persen wisman yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Bali. Kemenpar berusaha menarik mereka agar melanjutkan kunjungannya ke NTB. Sehingga sebagai komitmennya, Kemenpar menggelontorkan dana sekitar Rp 11 miliar tersebut.

“BPPD NTB harus mengawal itu. Apresiasi Menteri luar biasa kepada kita,” imbuh Amin.

Sementara itu, mengenai peringatan puncak Tambora Menyapa Dunia (TMD) pada 11 April mendatang, Wagub mengatakan Presiden Jokowi dipastikan akan hadir. Dirinya sudah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menanyakan perihal kehadiran Presiden tersebut.

Selain menghadiri peringatan dua abad meletusnya Tambora, Presiden juga direncakan meresmikan kampus IPDN NTB, panen raya jagung dan meninjau pabrik gula di Dompu.

“Jadwalnya sudah fix.

Kecuali kalau ada jadwal Presiden ke luar negeri.

Kalau acara dalam negeri bisa digeser. Tapi sampai saat ini belum ada jadwal ke luar ngeri, sehingga bisa dipastikan beliau datang,” pungkasnya. (nas)

”Cinderella” Bersinar di Box Office Jakarta (Suara NTB) Cerita klasik yang belakangan difilmkan kembali “Cinderella” bersinar seperti sepatu kacanya yang hilang di box office pada pemutaran perdana minggu ini.

Pada debut pertamanya, Cinderalla diestimasikan meraup 70,1 juta dollar AS, di mana angka tersebut jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, yakni 50-60 juta dollar.

Debut perdana Cinderella juga lebih tinggi dari debut pertama film berjudul “Maleficent” dengan bintang utama Angelina Jolie yang sebesar 69 juta dollar AS, demikian dilansir CNN. Cinderella kali ini terasa lebih manis dan ringan di tangan sutradara Kenneth Branagh.

Lily James dan Richard Madden sebagai pemeran Ella dan pangeran, yang mengatasi kesedihan dengan bersabar dan berbuat baik. Sementara pemenang Oscar Cate Blanchett berperan sebagai ibu tiri Cinderella.

Rating untuk film inipun sangat kuat, yakni mencapai 83 persen versi Rotten Tomatoes rating. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PARA AKTRIS - Aktris Cate Blanchett, Lily James, dan Helena Bonham Carter berfoto bersama saat sesi pemotretan untuk memromosikan film “Cinderella” di Festival Film Internasional Berlinale ke-65 di Berlin, Jerman, Jumat (13/2) lalu.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Halaman 10

POS UN Bisa Diunduh di Luar Sekolah

Tonton Film ”Merariq”

Selong (Suara NTB) Pesan yang disampaikan dalam film Merariq mengandung nilai-nilai pendidikan. Berdasarkan hal itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) melayangkan surat edaran kepada satuan pendidikan di tingkat SMP dan SMA untuk menonton film tersebut. Sekolah dipersilakan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Mahsin, SPd, MM, di Selong, Senin (16/3). Mahsin menjelaskan masing-masing siswa diperbolehkan menganggarkan Rp 15 ribu dalam menonton film tersebut. “Bahasa dalam surat itu sekolah dapat, jadi tidak ada unsur memaksa,” terang Mahsin.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lotim ini menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran guru terkait ajakan untuk menonton film tersebut. Dikpora mengeluarkan surat ke tingkat satuan pendidikan berdasar surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim.

Ia menjelaskan, tujuan dari penayangan film bukan mengajak guru dan pegawai ramai-ramai merariq. Melalui tayangan film itu dipesankan agar tidak terjadi pernikahan dini. Sesuai data di Lotim,

cukup banyak kasus anak didik sudah menikah dini. “Inilah yang perlu diantisipasi, di tingkat SMP saja menjelang Ujian Nasional itu sudah ada yang menikah, belum lagi di tingkat SMA,” katanya.

Diketahui berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim itu, untuk PNS umum dikenakan ongkos karcis sebesar Rp 25 ribu.

Termasuk para guru yang dikoordinir oleh Dikpora Lotim.

Uang karcis itu, katanya, tidak dibahasakan pemotongan.

Karena untuk para guru itu dana Rp 25 ribu diambil dari dana pribadi guru. Terlepas dari persoalan guru menonton atau tidak, ia katakan para guru diajak untuk sama-sama memperhatikan persoalan pernikahan dini. “Kita sama-sama bertanggung jawab untuk mencegah anak tidak melakukan pernikahan dini,” ujarnya.

Lebih jauh soal penggunaan APBN untuk menonton film itu dinyatakan Mahsin telah dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan Inspektorat.

Arah pembiayaan dari dana BOS diperuntukkan untuk apresiasi seni dan budaya daerah.

Besarannya pun sudah diingatkan Kadis Dikpora agar bisa rasional. Semua satuan pendidikan diimbau pula agar tidak menimbulkan masalah.

“Jadi ini semua dalam rangka peningkatan kompetensi siswa,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rai)

SETELAH dideklarasikan rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba, SMAN 7 Mataram segera mengambil sikap. Hal ini akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler.

Wakil Kepala SMAN 7 Mataram Sunardin, SE, pada Suara NTB, beberapa waktu lalu mengaku, pengaruh penggunaan narkoba sudah merambah di berbagai lini, termasuk sekolah. ‘’Inilah yang menjadi fokus kami ke depan,” tegasnya.

Gerbang masuk untuk menyentuh siswa tidak cukup dengan kegiatan yang sifatnya seremonial, tapi perlu mengkonsepkan secara matang dalam pencegahan. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi. Menurutnya dalam mencegah kasus penggunaan barang haram ini, perlu dengan konsep yang berkala. “Artinya andalanya melalui kegiatan kesiswaan,” jelasnya.

Kegiatan kesiswaan atau yang disebut UKS. Menurutnya, ada pendekatan yang berbeda melalui kegiatan ini. Siswa tidak hanya sekadar menjadi siswa, tapi ada ikatan antara guru dan siswa bisa lebih dari pendidik dan pelajar. “Untuk menjadikan siswa itu seorang kawan lewat pendekatan UKS itu,” tambahnya.

Metode inilah yang perlu diterapkan, guru dan murid semestinya berkawan, tidak hanya dalam kelas saja. Pengontrolan terhadap siswa tidak bisa bergantung dalam KBM saja, melainkan lewat kegiatan UKS, karena banyak hal yang akan dibangun antara guru dan siswa.

Menurutnya, salah satu tujuan khusus UKS adalah memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya juga mencakup daya hayat. Termasuk, daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya.

Lewat konsep yang seperti ini, ditargetkan akan mampu mendobrak kesulitan dan tantangan yang dihadapi para pencegah. Siswa khususnya peran guru dalam sekolah.

Selain itu, orang tua siswa tidak hanya bergantung pada kontrol pihak sekolah, tapi ikut andil dan mengontrol anak dalam pergaulannya. (rai)

(Suara NTB/rai)

Mataram (Suara NTB) SMKN 4 Kota Mataram mengalokasikan dana sekolah untuk dipinjam siswa sebanyak 3 juta per orang. Alokasi anggaran tersebut untuk memberi peluang kepada siswa yang berkompeten merintis usaha sendiri. Anggaran tersebut akan dikelola sendiri. Jika berhasil modal tersebut akan dikembalikan pada sekolah.

Staf Kurikulum SMKN 4 Mataram Rr. Triyatmi kepada Suara NTB Senin (16/3), menjelaskan, sebagai sekolah kejuruan sudah menjadi satu konsep yang matang untuk memberi peluang bagi siswa yang memiliki jiwa usaha. Namun oleh kebijakan sekolah, peluang usaha tersebut hanya diprioritaskan bagi siswa yang tidak mampu. “Dengan cara itu kami harap siswa bisa mandiri,” katanya.

Berbagai macam usaha yang dirintis oleh siswa, usaha yang sederhanapun tidak dijadikan persoalan. Untuk itu, sekolah akan mendukung apabila siswa benar-benar ingin mengelola sebuah usaha.

Meski demikian siswa yang diberikan pinjaman modal ini adalah siswa yang serius dan memiliki jiwa entrepreuner.

“Ini upaya kami untuk membentuk jiwa pengusaha pada siswa,” katanya.

Beberapa usaha yang dikelola oleh siswa, ujarnya, yakni usaha kecil-kecil seperti halnya jenis jualan PKL yang beroperasi di luar, sehingga pasarannya langsung di masyarakat.

Pihaknya mengklaim, pada tahun ajaran sekarang ini ada banyak siswa yang sukses merintis usaha bermodalkan anggaran dari sekolah.

Namun tidak sembarang siswa yang diberi modal, pihak sekolah mengutamakan siswa yang konsisten dengan hasil rintisannya, sSehingga guru pembina kewirausahaan tidak ragu dan akan mendata siswa untuk didorong lebih lanjut. “Apakah benar siswa itu kehidupannya di rumah tidak mampu, sehingga guru akan mendatangi rumahnya untuk melihat kondisinya,” tuturnya. (rai)

(Suara NTB/dys)

SMKN 4 Mataram Beri Kesempatan Usaha pada Siswa

SERTIJAB - Sertijab kepala sekolah SMA Hang Tuah 3 Mataram disaksikan Danlanal Mataram Kol. Markos, Senin (16/3).

Penyegaran Lembaga, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Diganti Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk penyegaran terhadap lembaga, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram AA Gde Alit Yudadana, S.Pd, diganti. Pergantian dilakukan setelah melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh pimpinan pusat Yayasan Hang Tuah dan menunjuk Abdul Majid, S.Pd yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Bidang Humas sebagai Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram yang baru.

Kepada Suara NTB usai serah terima jabatan anatara kepala lama dan kepala baru Senin (16/3), Pembina Yayasan SMA Hang Tuah 3 Mataram yang juga Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Mataram Kolonel Mar. Markos menjelaskan kalau pergantian kepala sekolah dilakukan hanya semata-mata sebagai ben-

tuk untuk memperbaharui kondisi sekolah. Kata dia, pergantian sebuah jabatan merupakan hal lumrah yang bisa dilakukan kapan saja dan terhadap siapa saja, begitupun terhadap Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram.

Selain itu, Markos berharap agar kepala sekolah yang baru dapat memberikan banyak kontribusi berupa ide dan gagasan yang membuat sekolah semakin maju. Markos berharap, di bawah kepemimpinan Abdul Majid, kualitas sekolah semakin ditingkatkan, sehingga bisa tetap menorehkan prestasi dan dapat meningkatkan kualitas SDM yang dilahirkan.

Sementara itu, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Abdul Majid mengaku akan menjalankan amanat yang diberikan yayasan dengan sebaik-baiknya. Ia berjanji akan

segera melakukan konsolidasi dan penguatan terhadap internal sekolah.

Salah satu target ke depan mampu membawa nama baik sekolah dengan baik melalui berbagai prestasi yang dimiliki para siswanya. Pada dasarnya, meski hanya berlabel sekolah swasta, dari aspek infrastruktur dan suprastruktur sekolah sudah memadai. Untuk itu, tidak ada kata untuk tidak menorehkan prestasi ke depannya.

Hal senada juga diungkapkan Kabid Dikmen Dikpora Kota Mataram H Lalu Abdul Hamid dalam kesempatan serah terima jabatan tersebut.

Menurut Hamid, agar sekolah swasta dapat tetap berkembang, pihaknya berharap agar sekolah swasta melakukan koordinasi berbagai program dan kebijakan strategis sekolah kepada Dikpora. (dys)

Pelatihan Guru di KLU Minim

Dikbudpora Bangun Gedung Sentra PAUD Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU telah menyiapkan anggaran untuk membangun gedung sentra PAUD (pendidikan anak usia dini). Fasilitas ini dibangun untuk mendukung layanan dan peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga didik (guru) PAUD yang ada.

Kepala Dikbudpora KLU, melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Drs. Rusli Hamdi, MM, Sabtu (14/3) mengemukakan, tahun ini juga gedung PAUD ditargetkan akan berdiri dan sudah memberikan pelayanan. Di gedung ini nantinya, seluruh guru-guru PAUD akan memperoleh pendalaman, pengalaman, dan wawasan dalam memberikan materi kepada anak didiknya.

“Dari jumlah lembaga (PAUD) yang ada sebanyak 180 lembaga, kita memiliki 700 lebih guru. Setahun kita hanya memiliki anggaran untuk melatih paling banyak 50 orang guru, jadi butuh waktu 14 tahun untuk bisa melatih semua guru.

Untuk memangkas itu, kita siapkan gedung sentra PAUD untuk mengakomodir guruguru ini,” jelas Rusli.

Gedung ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai ajang pembelajaran guru dan anak didik. Setiap harinya, lembaga PAUD yang ada di KLU boleh berkunjung dan mendapatkan pendalaman materi, dengan melihat seperti apa dan bagaimana tempat bermain yang seharusnya ada di PAUD. Gedung ini lebih dititikberatkan sebagai sumber inspirasi bagi guru untuk mendukung kemajuan program di lembaga masingmasing.

Rusli memaparkan, persoalan yang masih dihadapi oleh PAUD saat ini terletak pada kualitas. Berbeda dengan kuantitas yang telah memenuhi rataan jumlah PAUD di 33 desa, kualitas justru masih jauh dari harapan.

“Guru PAUD yang kita miliki berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang hanya tamat SMA, ada yang SMK dan ada juga yang sarjana. Tetapi cara mendidik anak-anak masih tidak sesuai dengan standar,” katanya.

Ia berharap, melalui terobosan pembangunan fasilitas Gedung Sentra PAUD akan mempersingkat waktu peningkatan kapasitas tenaga dan lembaga PAUD. Diharapkan pula, dalam jangka panjang Pemda tidak mengeluarkan dana besar untuk melatih karena bisa pelatihan dapat digodok secara bersamaan di gedung yang disiapkan.

“Ke depan, kita juga memiliki terobosan untuk memilih dan menetapkan 1 PAUD sebagai PAUD percontohan di tiap kecamatan. PAUD percontohan harus memiliki keunggulan dan layak untuk dicontoh, sehingga PAUD yang lain bisa menyesuaikan untuk meningkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Dalam konteks memilih PAUD percontohan, Bidang PLSPO Dikbudpora KLU telah menginventaris jumlah PAUD, dan menetapkan katagori PAUD yang layak untuk dinilai. Dalam evaluasi ke depan, Dikbudpora akan menetapkan mana diantara PAUD yang layak untuk dicontoh oleh yang lain, sehingga mampu memberi motivasi dunia pendidikan PAUD di KLU. (ari)

(Suara NTB/dys)

Dikpora Persilakan Sekolah Gunakan Dana BOS

Cegah Narkoba di Sekolah

Mataram (Suara NTB) Menanggapi adanya kesulitan beberapa sekolah dalam mengunduh Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) karena terhambat jaringan internet yang lelet, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Drs. H. Isin meminta sekolah mencari alternatif lain. Salah satunya, mengunduh POS UN di luar sekolah.

Menurutnya, sekolah harus kreatif dan tidak terpaku pada terbatasnya kondisi yang dialami oleh sekolah. Isin menyebut, keberadaan internet saat ini sudah sangat banyak dan layanan sudah tersedia di

mana-mana. Untuk itu, pihak sekolah jika mengalami hambatan saat mengunduh POS UN bisa meminta bantuan di luar sekolah. “Sekolah tidak harus punya internet, mereka bisa di luar sekolah. Bisa di rumah juga kan,” kritiknya belum lama ini.

Selain itu, ujarnya, Dikpora telah menyediakan salinan berupa hard copy POS UN bagi sekolah yang merasa membutuhkan. Untuk POS UN tahun 2015 ini, tidak ada perubahan fundamental pada proses pelaksanaan UN. Hanya saja, letak perbedaannya adalah UN tidak menjadi penentu kelulusan, melainkan hanya dijadikan sebagai alat untuk memetakan kondisi pendidikan.

Pada pelaksanaan UN tahun 2015 ini, sebanyak 7.064 siswa jenjang SMA sederajat di Kota Mataram tercatat sebagai peserta Ujian Nasional (UN). Mereka ditetapkan sebagai peserta UN 2015 setelah Dinas Dikpora Kota Mataram merilis Daftar Nominasi Tetap (DNT) calon peserta Ujian Nasional. Adapun jumlah DNT terdiri dari 3.577 siswa SMA, 2.723 siswa SMK dan 764 siswa MA. (dys/rai)

PLS Tetap Lakukan Pembinaan pada PKBM Selong (Suara NTB) – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Alasannya, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan masyarakat yang berinisiatif melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan diri sendiri. ‘’ Sehingga, untuk mensejahterakan masyarakat melalui diri sendiri dengan pendidikan non formal itu, Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tetap melakukan pembinaan terhadap semua PKBM yang terdaftar. Karena peran dari PKBM itu sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keaksaraan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lombok Timur (Lotim) Rosyid Ridho, Senin (16/3).

Rosyid Ridho mengaku peran PKBM dalam mensejahterakan masyarakat sangat bagus, terutama dalam memperhatikan keaksaraan di Lotim.

Alasannya, PKBM mampu

memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan non formal. Selain itu, PKBM merupakan wahana penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar masyarakat yang berdasarkan pada kebutuhan warga, melayani kebutuhan pendidikan informasi, keterampilan kerja, kemitraan, teknologi tepat guna serta fasilitas pemberdayaan masyarakat. “Kita tetap melakukan pembinaan terhadap PKBM itu, dimana jumlah PKBM yang terdaftar itu sebanyak 83,”ujarnya.

Diakuinya, peran serta PKBM dalam memperhatikan masyarakat yang buta aksara sangat besar. Hanya saja, di dalam perjalanannya PKBM jarang yang meningkatkan kapasitas lembaga PKBM untuk menjadi lebih mandiri. Terkait hal ini, pihak dari PLS akan tetap melakukan pembinaan dan memberikan motivasi yang kuat terhadap PKBM. Jika PKBM itu sudah mandiri maka akan mampu melaksanakan kegiatan tanpa harus bergantung kepada pemerintah. (yon)

Jelang UN

SMPN 15 Mataram Dorong Siswa Ber-DUIT Mataram (Suara NTB) Menjelang Ujian Nasional (UN), SMPN 15 Mataram mendorong dan memperkuat mental siswa melalui Doa, Usaha, Ikhlas dan Tawakkal (DUIT). Selain melatih siswa dalam mengasah kemampuan dalam proses belajar, hal demikian pun menjadi penting dalam memperkuat mental siswa. Sehingga kegiatan belajar mengajar tidak cukup sebagai bekal siswanya untuk menghadapi UN mendatang.

Kepala SMPN 15 Mataram Drs. Munahar kepada Suara NTB, mengungkapkan, meski sekolahnya tidak fokus pada bidang keagamaan, namun untuk memberi nilai keyakinan pada spriritual pada siswa, sekolah ini pun mendorong siswa untuk ber-DUIT. Karena bernuansa spiritual dirasa penting hadapi UN. Oleh karena itu, “doa” yang menjadi penuntun bagi siswa yang beragama dipercayai ujung tombak dalam mendobrak kerisauan siswa. Namun baginya, doa saja belum cukup. Pihaknya mengupayakan pemahaman terhadap “usaha” yang dilakukan saat ini yakni dengan menggencarkan siswa dalam imtaq setiap hari Jumat.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah berusaha, siswa juga didor-

(Suara NTB/rai)

ong dalam mengikhlaskan segala apa yang menjadi usahanya. Namun kebanyakan siswa yang masih labil, pendekatan melalui keagamaan pun terus diperkuat untuk memberi pemahaman terkait DUIT tersebut. “Setelah siswa berdoa, berusaha dan ihlas, tidak bisa dinafikan kebanyakan siswa mengeluh akan hasil usahanya, oleh karena itu pemahaman agama inilah yang paling kami diutamakan,” jelasnya.

Jikalau setelah tiga poin tersebut sudah dilakukan siswa, berserah diri kepada Tuhan ‘’tawakkal’’ terkadang berat bagi siswa. Bahkan menyalahkan orang lain menjadi kekhawatiran pihak sekolah.

Namun untuk memberi pemahaman itu, agar tidak melenceng dari koridor yang sudah ditetap yang maha kuasa, sebisa mungkin jelang UN ini siswa diberi jam tambahan.

“Makanya tak cukup arahan dalam ruangan, lewat pengayaan pun kami beri pemahaman,” terangnya.

Selain cara DUIT, penertiban dan kedisiplinan siswa pun menjadi fokus pihak sekolah. Seperti halnya melarang siswa membawa sepeda motor dan handphone.

Jika ada siswa yang melanggar peraturan tersebut, pihaknya akan menyerahkan kepada yang berwenang.

Cara ini diharapkan Munahar agar pembentukan sikap siswa lebih terarah dan sesuai harapan bersama demi ketertiban. Selain itu suasana menjelang UN pun dapat ditertibkan agar siswa lebih fokus pada UN, lebih-lebih penilaian guru terhadap sikap siswa, yang akan dimasukkan dalam penilaian rapor nantinya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Mataram (Suara NTB) Atlet dan pelatih mengharapkan lokasi Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi disterilkan dari kegiatan lain. Dengan begitu kegiatan pemusatan latihan atlet akan berjalan aman.

Hal itu disampaikan oleh atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra kepada Suara NTB di Mataram, Senin (16/3) kemarin. “Kalau bisa lokasi pelatda ini disterikan dari aktifitas lain, sehingga atlet bisa fokus menjalani pemusatan latihan,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh atlet BMX NTB setelah terjadi bentrok antara atlet dengan pemuda Turide Mataram belum lama ini. Diakui Bagus selama ini tempat kegiatan pemusatan latihan atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram masih longgar dari pengawasan keamanan. Dalam hal ini semua orang bebas masuk dan berkeliaran di lokasi Pelatda.

Menurut Bagus bila semua orang bisa bebas masuk di lokasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ketegangan atlet dengan pemuda di Turide terulang lagi. Oleh karena itu menurutnya sebaiknya Panitia Pelatda tidak boleh membiarkan semua orang bebas masuk di lokasi pelatda, sehingga kenyamanan atlet tidak terganggu.

Menurutnya ketegangan atlet dan pemuda Turide muncul karena longgarnya keamanan di lokasi Pelatda. “Kita lihat orang baru di lokasi itu salah, dikira kita nantang.

Kita ndak melihat orang juga salah karena belum lama ini ada sepeda motor pelatih yang hilang,” jelasnya.

Di tempat terpisah Pelatih Penembak NTB, Andik Budi Hariono, juga menginginkan panitia Pelatda memperketat pengawasan di lokasi Pelatda. Dalam hal ini panitia diminta mampu memberikan jaminan kemanan kepada atlet. Sebab para atlet yang mengikuti Pelatda merupakan atlet berusia muda dan masih labil.

“Kalau KONI tidak bisa memberikan keamanan sebaiknya atlet-atlet ini tidak usah diinapkan dulu di GOR,” ucapnya. (fan)

Mourinho Tak Merasa Rugi

Terlibat Perkelahian

Atlet Pelatda Jalani Terapi Psikologi Mataram (Suara NTB) Dua atlet NTB yang terlibat perkelahian dengan warga Turide belum lama ini menjalani terapi psikologi di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (16/3) pukul 14.00 wita kemarin. Terapi mental itu melibatkan psikiater dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram.

“Kita coba melihat psikologi atlet. Kita berharap mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi pertandingan,” ujar Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ NTB dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.Kj saat ditemui Suara NTB sebelum memeriksa psikologi atlet. Saat itu dia didampingi Tim Kesehatan Pelatda NTB, Dr. Handomi.

Eli yang merupakan dokter spesialis terapi psikologi ini mengatakan kedatangan mereka di tempat itu untuk mengamati psikologi atlet paska terjadi ketegangan atlet dengan warga. Jangan sampai atlet terjadi trauma yang berkepanjangan setelah pristiwa yang memilukan itu.

Berkat Bale, Real Kembali ke Jalur Kemenangan Madrid Gareth Bale mengakhiri puasa golnya selama sembilan pertandingan dengan mengemas dua gol ketika Real Madrid kembali berjarak satu angka dengan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol, berkat kemenangan 2-0 atas Levante pada Minggu.

Pemain Wales ini membungkam kritik-kritik yang dialamatkan kepadanya saat Real men-

London Bukan rugi, melainkan keuntungan yang diperoleh dari laga The Blues melawan Southampton yang berakhir 1-1 dalam pekan ke-29 ajang Premier League yang digelar di Stamford Bridge pada Minggu (15/3).

Demikianlah sinyalemen yang disampaikan Mourinho atas hasil tersebut.

Gol Chelsea dicetak Diego Costa pada menit ke-11, sementara gol balasan Southampton dilesakkan oleh Dusan Tadic lewat titik penalti setelah Nemanja Matic melakukan pelanggaran keras terhadap Victor Wanyama.

Mourinho yang berjuluk The Special One memandang hasil imbang itu sebagai hal yang positif saja.

Respons pelatih asal Portugal itu mencuat lantaran pada pertengahan Gareth Bale bulan ini, Chelsea terdepak dari ajang Liga Champions setelah kalah dari Paris Saint-Germain.

Hasil itu tentunya tidak terlalu jalani tiga menggembirakan bagi Mourinho. pertandingan Hanya saja hasil imbang melawan beruntun tanSouthampton tidak lantas membuat pa kemenangusar pelatih Chelsea itu, lantaran gan, untuk meManchester City menelan kekalahmastikan merean di Burnley pada Sabtu. ka menghadapi Mourinho menyatakan, “Kemarin “Clasico pekan kami unggul lima poin dari tim yang depan di Nou menduduki posisi kedua. Sekarang Camp dengan kami unggul enam poin dari tetap menempel (Manchester City) dan unggul satu ketat Barcelona. laga di depan. Situasi ini membuat Bagaimanapun, kami lebih merasa nyaman ketimbang Cristiano Ronaldo kepertandingan sebelumnya.” lihatan tidak “Hasil laga ini bernilai positif. Haterlalu sil pertandingan ini tidak negatif, mesmenikki hasil ini bukan hasil terbaik. Hasil m a t i ini positif. Saya berpikir hal itu sampai kemkami beroleh hasil imbang 1-1 karena lawan balimendapat tendangan penalti.” nya re“Tim telah turun bertanding dengan stabil. Saya kan settidak mengatakan bahwa hasil ini gemilang, mesimnya itu ki kami mampu menguasai jalannya pertandinke daftar gan,” katanya sebagaimana dikutip dari laman pencetak SkySports. gol, ketika ia “Sesudah tendangan penalti dan sesudah babak tampak frustrasi pertama selesai, kami kehilangan kontrol atas saat upaya-upaya awalnya jalannya pertandingan. Tim kehilangan kepermemicu terciptanya gol bagi cayaan diri. Kami tidak mampu mengantisipasi Bale. serangan balik lawan, karena mereka tampil Pelatih Real Carlo Ancelotberbahaya.” ti merespon kekalahan “Di babak kedua, masuknya Ramires mengubah mengejutkan 3-4 dari Schalke jalannya pertandingan. Ia mampu secara apik menpada Selasa di Liga Champighalau serangan balik lawan.” (ant/bali post) ons dengan memasukkan (Suara NTB/ist)

Sebagaimana diketahui sebelumnya empat atlet Pelatda NTB belum lama ini bersitegang dengan pemuda Turide. Namun saat terapi mental itu hanya dua atlet yang diterapi yakni I Gusti Bagus Saputra dan dan Hari Budianto. Kedua atlet ini mengalami luka di bagian kepala, dan memar di bagian tubuh akibat benturan dengan ratusan pemuda Turide.

Terapi mental itu dilakukan oleh dr. Elly dengan menanyakan latar belakang kejadian ketegangan atlet dan pemuda Turide. Wartawan dan pengurus KONI NTB tidak diperkenankan berada di ruangan saat proses terapi psikologi atlet ber-

kembali Luka Modric dan Sergio Ramos ke dalam tim inti untuk pertama kalinya setelah lama menepi, sedangkan Keyor Navas diberi kesempatan untuk menggantikan Iker Casillas.

Bagaimanapun, pada sisi lain lapangan Si Putih terlihat kembali ke penampilan terbaiknya ketika Bale melepaskan sepakan voli akrobatik sebelum ketiga pemain depan terlibat dalam pergerakan yang berakhir dengan sepakan Ronaldo membentur tiang gawang.

Modric juga menghadirkan letupan kreatif yang hilang pada beberapa pekan terakhir, dan ia memulai pergerakan untuk terciptanya gol pembuka.

Pemain Kroasia ini memberi umpan kepada Benzema dan ketika sepakan over head Ronaldo dari umpan silangnya dapat disapu sebelum melewati garis gawang oleh Ivan Ramis, Bale berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola pantul dengan kaki kanannya yang lebih lemah.

Tono Garcia kemudian menggagalkan sepakan ringan Ronaldo dari umpan mendatar Bale, sedangkan Simao membelokkan sepakan Bale ke mistar gawangnya sendiri ketika pertandingan yang berjalan berat sebelah ini terus dimainkan.

Dan tuan rumah akhirnya mampu menggandakan keunggulan mereka lima menit sebelum turun minum, ketika tembakan keras Ronaldo diubah sedikit arahnya menuju ke gawang oleh Bale.

Mungkin dapat dipahami bahwa gempuran Real sedikit berkurang setelah turun minum, namun terdapat momen berkualitas ketika Benzema menyambar bola umpan silang dari Ronaldo dengan sisi luar kakinya, namun bola masih membentur mistar gawang.

Pada pertandingan yang dimainkan sebelumnya, Sevilla kini hanya berjarak empat angka dengan tim peringkat keempat Atletico Madrid, melalui kemenangan 3-0 atas Elche berkat dua gol dari Carlos Bacca dan satu gol sumbangan dari Kevin Gameiro.

Villarreal tetap menghuni peringkat keenam setelah bermain imbang 0-0 di markas Almeria, sedangkan Cordoba masih terbenam di dasar klasemen setelah mereka kalah 0-2 dari Malaga. (ant/ bali post)

langsung. Yang diperbolehkan berada di ruangan itu hanya atlet dan dr. Elly.

Satu persatu atlet dipanggil oleh dr. Eli untuk ditanyakan kronologis kejadian itu.

Saat pemanggilan pertama adalah atlet tinju, Hari Budianto. Setelah itu atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra. Masing-masing atlet diperiksa dalam ruangan ketua KONI NTB selama kurang lebih setengah jam, selanjutnya atlet diperbolehkan meninggalkan ruangan.

“Kita disuruh menceritakan soal kronologis kejadian, dan setelah itu dikasih solusi,” jelas I Gusti Bagus Saputra. (fan)

(Suara NTB/fan)

TERAPI: Tampak dr. Elly Rosila Wijaya sedang melakukan terapi psikologi kepada salah seorang atlet di Sekretariat KONI NTB di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (16/3) kemarin.

Zlatan Dihujat Seantero Prancis Paris tuk negeri ini.”

Seruan untuk menghukum Pemain timnas Swedia berustriker bintang Paris Saint- sia 33 tahun itu terpojok setelah Germain yang temperamen- Menteri Olah Raga Prancis tal, Zlatan Ibrahimovic se- Patrick Jenner menyebut ucapan makin meluas, menyusul ko- itu “menghina”. Namun kemumentar yang dibuatnya men- dian Jenner menyambut ucapan yangkut Prancis yang disebut minta maaf Ibrahimovic. salah seorang menteri Prancis “Saya ingin meminta maaf sebagai menghina. jika orang-orang merasa tersPemimpin Barisan Nasion- inggung. Saya ingin menjelasal yang berhaluan ekstrem kan bahwa ucapan saya itu kanan, Marine Le Pen, men- tidak ditujukan kepada orang yatakan Ibrahimovic yang Prancis atau negara Prancis. sudah meminta maaf bebera- Saya membicarakan sepak pa jam setelah komentar kon- bola, saya kalah pada pertandtroversialnya setelah PSG ingan itu dan saya menerima kalah 2-3 dari Bordeaux, harus itu namun saya tidak menmeninggalkan Prancis. gakui manakala wasit tidak Striker Swedia yang secara menaati aturan.” kontroversial diusir ke luar “Saya mengutlapangan dalam laga Liga arakan perasaan Champions melawan saya ketika saya Chelsea pekan lalu, dua marah dan semua kali menyamakan orang tahu bahkedudukan pada wa pada saat pertandingan itu. ini, kataNamun dia kata memenyerbu pinglebihi gir lapangan maknadengan berkan y a . ” ta di depan kata Ibrakamera telehimovic. visi: “Dalam Jen15 tahun, n e r saya tidak menyepernah b u t menyaksikan wasit semac a m ini. Di negeri yang sial ini, pernegeri ini minttidak panaan maaf tas untuk Ibrahimovic itu sePSG. Kabagai pernyataan Zlatan mi terlalu dari sang juara Ibrahimovich bagus unsejati, namun (Suara NTB/ist)

Lokasi Pelatda NTB Harus Steril

permintaan maaf itu tidak meredakan kontroversinya.

“Mereka yang menganggap Prancis adalah negara sialan boleh meninggalkannya,” kata Le Pen kepada stasiun radio France Info.

Jerome Guedj, seorang politisi partai Sosialis terkemuka, menyebut ucapan sang bintang itu tidak bisa diterima.

“Biarkan dia bermain sepak bola dan tutup mulut, atau paling tidak hormati negara ini, para pendukung sepak bola yang juga terhina.”

Ibrahimovic, yang baru saja kembali dari satu dua larangan bertanding dan akan dilarang untuk tampil pada perempat final Liga Champions akibat diusir ke luar lapangan pekan lalu itu kemungkinan akan menghadapi sanksi dari Liga Prancis.

Pertahanan yang ceroboh menjadi biang kekalahan PSG manakala Paris tinggal dua poin di belakang pemuncak klasemen Lyon dan dua poin di depan peringkat ketiga Marseille.

Ibrahimovic dua kali menciptakan gol penyama kedudukan untuk tim asuhan Laurent Blanc yang tengah memburu empat gelar itu, namun Diego Rolan memastikan kemenangan Bordeaux pada menit 89 ketika pertahanan tengah PSG kocar kacir.

Blanc kemudian menyatakan berjuang untuk bugar dan mendapatkan motivasi setelah kemenangan mereka di London.

“Kami telah melakukan hal istimewa Rabu dan semua orang membicarakannya yang adalah biasa saja namun bermain 10 melawan 11 selama 90 menit melawan tim seperti Chelsea adalah istimewa,” kata sang pelatih seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 17 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 17 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Selasa, 17 Maret 2015

Pembangunan TPA Harus Disosialisasikan RENCANA Pemkot Mataram akan membangun TPA di tengah kota, bisa jadi merupakan langkah solutif mengatasi over kapasitas TPA Kebon Kongok milik Pemkot Mataram di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Rencana ini harus disosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau tidak disosialisasikan sejak dini, dikhawatirkan pembangunan TPA itu akan terganjal protes dari warga.

Pemkot Mataram harus belajar dari pengalaman ketika membangun TPA Kebon Kongok di daerah tetangga.

Meskipun Kabupaten Lobar merupakan kabupaten induk dari Kota Mataram, nyatanya, awal-awal pembangunan TPA itu sempat diwarnai protes warga sekitar TPA. Demikian pula pengalaman pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Masyarakat sering menolak pembangunan TPS di sekitar pemukiman mereka. Alasannya tentu karena bau yang tidak sedap.

Jangan sampai, karena minim sosialisasi, rencana pembangunan TPA tersebut justru mendapat penolakan dari warga. Pemkot Mataram juga harus memikirkan teknologi agar sampah yang nantinya dibuang ke TPA yang bakal dibangun di tengah kota, tidak mengganggu masyarakat sekitar. Mengingat volume sampah yang begitu tinggi di Mataram, maka sudah sepatutnya Mataram merancang TPA berbasis teknologi.

Seperti diketahui, produksi sampah di Kota Mataram cukup tinggi setiap hari mencapai 1.400 meter kubik. TPA berbasis teknologi diharapkan mampu menjawab persoalan sampah di Kota Mataram. Apalagi menurut Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang TPA berbasis teknologi telah diterapkan di berbagai negara maju di dunia. Membangun sebuah TPA yang pengelolaannya menggunakan teknologi canggih tidak memerlukan lahan yang luas. Teknologi yang digunakan bisa berupa incenerator atau mesin penghancur sampah.

Pemkot Mataram harus mengkaji dengan cermat lokasi mana yang paling pas dijadikan TPA. Dengan adanya TPA berbasis teknologi ini, Kota Mataram diharapkan tak lagi terjebak dalam persoalan sampah. Selama ini pola yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Mataram adalah pola ambil, angkut, dan buang. Selama ini, salah satu kendala tidak maksimalnya penanganan sampah karena jarak tempuh yang cukup jauh dari Mataram ke TPA Kebon Kongok.

Rencana pembangunan TPA berbasis teknologi ini akan diintegrasikan dan didukung oleh program eco-district yang didanai pemerintah Prancis. Diharapkan rencana ini bisa segera direalisasikan. Untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Walaupun nantinya TPA ini berada di wilayah Kota Mataram, tapi tidak akan menimbulkan dampak lingkungan seperti yang diperkirakan warga.

Kendati demikian, rencana pembangunan TPA ini tetap harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Terlebih masyarakat di sekitar TPA itu. Pemkot Mataram harus mampu meyakinkan masyarakat terkait teknologi yang akan digunakan sehingga tidak ada salah persepsi di masyarakat. (*)

Halaman Halaman 14 14

’’Rosi Effect’’: Nilai Tawar ’Rosi Sumbawa’ di Konser D’Academy 2 Indosiar EBUAH kebanggaan tersendiri saat melihat nama Sumbawa muncul di stasiun TV Nasional Indosiar apalagi digandengkan dengan prestasi yang mampu dibawa oleh penyanyi asli daerah yakni Rosi. Ya, wanita yang bernama lengkap Rosi Dwi Panugrah asal Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ini berhasil menunjukkan kemampuan vokalnya kepada Indonesia dalam ajang pencarian bakat Dangdut Academy 2 Indosiar.

Sekiranya tak berlebihan jika penulis menggunakan istilah “Rosi Effect” untuk mewakili euphoria kegembiraan masyarakat Sumbawa akan prestasi ini.

Memang sempat sedih saat Rosi tereliminasi di babak awal padahal kualitas suaranya diakui oleh dewan juri. Lantaran karena voting sms, nama Sumbawa tak lagi muncul.

Namun demikian, dalam kompetisi D’Academy 2 ada yang disebut wild card yaitu hak yang diberikan oleh dewan juri kepada kontestan yang sudah tersenggol (tereliminasi) untuk bersaing kembali bersama dengan pemilik hak wild card dan memperebutkan tiket berkompetisi di konser wild card D’Academy 2.

Kembalinya Rosi Sumbawa dalam kontes bernyanyi tersebut menunjukkan kapasitas suaranya yang tak bisa dianggap enteng.

Artinya, juri sepakat bahwa Rosi punya nilai tawar besar yang mampu meningkatkan rating acara D’Academy 2. Harusnya sinyal ini mampu ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa agar tidak terulang lagi pengalaman ‘tersenggol’ pertama. Bagaimanapun juga dukungan Pemda terhadap Rosi sangat dibutuhkan.

Belajar dari Daerah Lain Dalam ajang kontes pencarian bakat model sms ini tidak hanya bermodal kualitas suara tetapi bagaimana meraup dukungan lewat sms tersebut. Masih ingat finalis Indonesian Idol 2014, Nowela asal Papua? Selain kualitas suaranya yang tak diragukan, andil Pemda Papua untuk mendongkrak jumlah SMS pun terbukti manjur.

Seperti dikutip dalam www.detik.com, Gubernur Papua Lucas Enembe memerintahkan Sekretaris Daerah Papua T.E.A Herry Dosinaen dan Kepala BPKAD Papua Benyamin Arisoy untuk membagikan voucher pulsa gratis kepada seluruh masyarakat agar mengirimkan SMS dukungan kepada Nowela sebesar Rp.25-30 ribu. Dukungan besar juga terlihat

Oleh:

Aan Widhi Atma, MM

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa) dari KodamXVII/Cendrawasih seluruh jajarannya mulai dari satuan komando kewilayahan sampai dengan koramil membuat spanduk dukungan bertuliskan ketik Nowela kirim SMS ke-9288.

Sedikit melirik ke Kabupaten tetangga yakni Bima. Aura dukungan masyarakat Bima terasa hingga Sumbawa. Dugaan bahwa kontestan dari Bima melaju ke putaran final telah diprediksi oleh masyarakat Sumbawa sendiri.

Bagaimana tidak, dari walikota hingga anggota DPR-RInya ikut nonton langsung di studio Indosiar. Kalau demikian faktanya, siapa yang tak termotivasi dan siapa yang tak tergugah?

Memang, dalam APBD tidak tercantum anggaran untuk SMS, namun bagaimana kreativitas pemda dalam menggalang partisipasi masyarakat agar tidak sekadar menonton tapi tergerak mengirim sms yang hanya Rp. 2.200,- adalah menjadi pekerjaan rumah Pemda.

Dibutuhkan gerakan konkret seperti “one family one sms” dengan memanfaatkan space baliho yang kosong di tengah kota atau optimalisasi peran SMS Center Pemda maupun provider Telekomunikasi untuk himbauan dukungan kepada Rosi.

Nilai Strategis Rosi bagi Sumbawa Maraknya program ajang pencarian bakat di televisi memberikan peluang yang besar kepada siapa saja yang memiliki bakat untuk unjuk kebolehannya dihadapan masyarakat Indonesia. Menurut penulis ajang seperti ini merupakan muara dari program-program peningkatan kemampuan putra-putri daerah dalam bidang seni. Festival menyanyi yang dilakukan oleh daerah tidak hanya stagnan sampai pada tingkat provinsi saja setelah itu usai, namun Pemda harus melihat jauh ke depan.

Indonesian Idol, KDI, D’Academy merupakan ajang pencarian bakat skala nasional yang harus ditangkap oleh Pemda sebagai peluang karir bagi putra-putri daerah yang berbakat di bidang seni tarik suara. Kalaulah hari ini mereka masih berjuang sendiri untuk ikut kontes tersebut mulai dari pendaftaran, mencari sponsor, menyiapkan kostum hingga membayar pelatih maka tak ada salahnya mulai saat ini Pemda wajib mewadahinya melalui sebuah program pembinaan yang berkelanjutan.

Optimalisasi peran pemda dalam ajang pencarian bakat seperti ini memiliki dampak positif di masa mendatang. Kali ini, penulis mencoba mengkaji apa saja yang menjadi nilai strategis Rosi bagi Sumbawa dalam Konser D’Academy 2 Indosiar ditinjau dari perspektif Ilmu Manajemen.

Pertama, Nilai Promosi. Jika dikaji dari sisi Strategic Marketing maka munculnya Rosi di ajang D’Academy 2 Indosiar akan berpengaruh terhadap awareness penonton terhadap keberadaan Pulau Sumbawa. Apalagi edifikasi yang dilakukan presenter disela-sela acara terhadap setiap kontestan saya nilai sangat dalam, mulai dari penelusuran tim kreatif terhadap latar belakang kehidupan peserta, hingga nilai unik lokal daerah seperti bahasa, makanan, dan kebiasaan sehari-hari. Biasanya strategi memunculkan awareness dilakukan melalui kegiatan promosi yang berulang-ulang hingga tertancap dalam benak pelanggan. Nah, kehadiran Rosi memiliki daya ungkit (leverage) promosi yang luar biasa bagi Sumbawa. Selain gratis, dampaknya pun sangat luas, seluruh masyarakat Indonesia di belahan dunia manapun bisa melihat langsung. Kita sudah sering mendengar sapaan “Horas ala Medan”, “Apa Kareba ala Makasar” dan sudah saatnya menggaungkan “Apa Rungan ala Samawa”.

Hal ini terbukti saat aksi suami Rosi, Obi yang juga seorang penyayi memberikan hadiah cincin batu akik asal Sumbawa, sontak membuat suasana acara semakin meriah ditambah lagi dengan duet mesra keduanya dalam satu panggung. Bukankah hal ini sangat luar biasa? Katakanlah jika Rosi tidak sampai putaran final layaknya Nowela sehingga wajar jika Pemda Papua membelanya sedemikian rupa maka seharusnya kita sebagai warga Sumbawa merasa bahwa hari inilah hari terakhir Rosi dalam pentas nasional dan ketergerakan hati untuk mendukungnya seyogyanya jauh lebih optimal. Jika dikalkulasi, cukup separuh jumlah penduduk KSB dan Sumbawa saja yang mengirim SMS maka insyaallah posisi Rosi akan aman.

Kedua, Nilai Inspirasi. Bagi warga Sumbawa dan Sumbawa Barat, nama Rosi sudah tidak asing lagi. Ia kerap kali diundang bernyanyi di acara-acara resmi Pemda hingga pernikahan. Bisa

dibilang kemampuan Rosi bernyanyi bukan karena hasil belajar vokal dari seorang maestro musik ternama melainkan tertempa secara otodidak dari panggung ke panggung yang sangat panjang.

Sehingga wajar jika upaya kerja kerasnya selama ini terbayar dengan terpilih menjadi 25 finalis D’Academy 2 Indosiar. Tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan jatuh bangun kegagalan. Tentunya momen ini mampu menjadi inspirasi bagi para penyanyi dangdut lainnya di Sumbawa untuk mengikuti jejaknya. Rosi akan menjadi role model pencarian bakat berikutnya karena masih banyak Rosi-Rosi lainnya yang belum muncul dikarenakan tidak tahu bagaimana cara untuk meraih sukses melalui ajang tersebut. Selepas dari D’Academy 2 ini, entah menang atau kalah, ia telah mengukir sejarah dengan menorehkan nama indah Sumbawa di pentas nasional dan kami akan mengingatnya!

Inilah momentum Pemda untuk me-refresh kembali program pemberdayaan SDM berbakat menjadi lebih terencana, tersistem dan berkelanjutan (sustainable). Tentunya hal ini membutuhkan upaya keras dan kerjasama dari semua stakeholder terkait. Perlu dicatat, bahwa peluang untuk bersaing di kancah nasional itu ada, tinggal kita mau atau tidak untuk meraihnya!

Pemkot Mataram akan bangun TPA di tengah kota Harus ada sosialisasi sebelum jadi masalah

***

Kecamatan sulit identifikasi izin vila Tidak ada yang sulit jika serius

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 17 Maret 2015

Pembangunan Rumah Adat KSB Mangkrak Dari Hal. 1 karena kebetulan selain PPK Pak Yahya (Soud) juga yang bersangkutan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari proyek itu,” terang Mukhlis.

Sementara itu PPK proyek Rumah Adat Yahya Soud yang dikonfirmasi membenarkan, pembangunan rumah adat tersebut akan kembali diusulkan anggarannya di pada tahun 2015 ini. ‘’Anggarannya akan diusulkan di APBD Perubahan 2015,” katanya.

Seperti diketahui pemenang tender proyek ini adalah CV Agung Sembada (AS). Terkait dengan pengerjaan proyek ini, Yahya mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT AS sekitar 5,4 persen dari keseluruhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada.

Sementara persoalan keuangan yang sebelumnya telah dikucurkan oleh pemerintah kepada PT AS, saat ini PPK telah melakukan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka ke Perum Jamkrindo, lembaga tempat di mana kegiatan proyek tersebut dijaminkan. ‘’Secara administrasi kami sudah memenuhi syarat klaimnya.

Sekarang kami tinggal menunggu realisasi klaim dari Jamkrindo,” imbuhnya.

Sementara ini memang tidak ada yang bisa diperbuat oleh Dinas Dikbudpora KSB terkait proyek tersebut. Proyek yang dianggarkan senilai Rp 2 miliar lebih itu praktis dihentikan pada tanggal 22 Desember 2014, atau sehari sebelum kontrak kerjanya berakhir 23 Desember. Kebijakan pemutusan kontrak pun diambil oleh pemerintah melalui PPK dengan alasan CV AS selaku pelaksana dinyatakan tidak dapat menyelesaikan proyek yang hanya memiliki masa kerja sekitar 4 bulan tersebut.

Sayangnya meski diputus kontrak, persoalan tidak berhenti begitu saja. Banyak pihak yang mempertanyakan perihal proyek itu karena, CV AS sebelumnya ternyata diduga telah menerima anggaran sebesar Rp 500 juta atau hampir seperempat dari nilai kontraknya. ‘’Kami sempat pertanyakan itu sebelumnya,” aku Sekretaris Komisi I DPRD KSB Masdar Arma, SE, Senin (16/3) kemarin.

Ia mengatakan, setelah pemutusan kontrak kerja pembangunan proyek rumah adat itu, pihaknya belum mendapat laporan dari Dinas Dikbudpora.

Karenanya dalam waktu dekat, Komisi ini akan memanggil dinas dan pihakpihak terkait yang terkait dengan proyek tersebut. ‘’Kita memang belum mendapat penjelasan menyeluruh dan kami akan pertanyakan secara rinci seperti apa persoalan proyek itu dan bagaimana dengan solusi penyelesaiannya ke depan,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terkait dengan kontraktor pemenang tender itu diketahui CV. AS, bermarkas di Tuban, Jawa Timur.

Saat Suara NTB menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam website perusahaan tersebut, tak ada jawaban. Alternatif saluran komunikasi lainnya seperti email tak tersedia.

Penelusuran di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), perusahaan ini terdaftar sebagai pemenang tender pekerjaan berjudul “Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Adat” tersebut.

Pemerintah KSB melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP) memenangkan perusahaan ini, dengan nomor pengumuman 027/ 1.02/013/Pokja Paket – 042 / ULP / IX / 2014. Dari pagu anggaran Rp 2 miliar itu, kontrak pengerjaan terealisasi sebesar Rp 1,9 Miliar.

Dari penetapan pemenang itu, rekanan melaksanakan berdasarkan kontrak untuk kegiatan pelestarian fisik kandungan bahan pusaka termasuk naskah kuno, dengan nama pekerjaan, pengerjaan rumah kuno tadi.

CV. AS memenuhi syarat kualifikasi dan memenangkan tender setelah berhasil menyingkirkan 20 perusahaan penawar lainnya. Kewajiban perusahaan ini menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak sampai akhir 2014, dengan sumber anggaran dari APBD KSB, dengan sistem pembayaran lump sum atau berdasarkan volume. (bug/ars)

Kewenangan Ada di Pemprov NTB Dari Hal. 1 Yakni untuk radius 0-4 mil menjadi kewenangan kabupaten/kota. Radius 4-12 mil kewenangan provinsi dan di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 itu, maka otomatis aturan yang lama sudah tak berlaku, digantikan dengan UU yang baru.

“Tidak ada lagi kewenangan semua jenis mineral tambang di kabupaten/kota sejak 2 Oktober 2014,” terang Husni.

Distamben katanya, bersama BLHP NTB beserta pejabat Lotim pernah diundang ke Jakarta terkait dengan rencana pengambilan batuan dan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa di Pringgabaya Lotim. Dalam pemaparan, ternyata investor itu hanya punya satu Amdal. Padahal mereka akan mengambil pasir di wilayah NTB. Mengenai rencana tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tegas menolak yang disampaikan melalui surat No. 660/240/1/BLHP/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilaian Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup. Penolakan itu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Seperti kebijakan tata ruang wilayah NTB dengan jelas mengatur pembangunan di Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan pulau yang membatasi kegiatan pertambangan.

Kemudian, lokasi penambangan batuan di Kecamatan Pringgabaya merupakan bagian dari delineasi geopark Rinjani yang telah dikaui secara nasional yang saat ini dalam persiapan untuk diusulkan menjadi bagian geopark dunia.

Selanjutnya, NTB termasuk

dalam program MP3EI koridor V Bali Nusra dengan prioritas pembangunan sebagai kawasan pariwisata dan penyangga pangan nasional. Serta, pembangunan infrastruktur di NTB yang terus meningkat juga membutuhkan dukungan ketersediaan material berupa batu dan pasir dalam jumlah besar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka Gubernur meminta pihak terkait tidak melanjutkan pembahasan rencana penggunaan batuan dari Lotim untuk mendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa.

Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM menambahkan, jumlah material yang akan diambil mencapai 20 juta meter kubik. Jumlah itu ekuivalen dengan lahan seluas 4hektar sampai 50 hektar.

Lahan seluas itu, nantinya akan dikeruk di kedalaman 40 meter.

“Siapa yang bertanggung jawab jika ada kerusakan.

Harus ada Amdal ketika terjadi rekayasa lingkungan,”ujarnya.

Dikatakan, rencana pengambilan pasir laut di Lotim sama sekali tak diketahui oleh pihaknya. Ia menerima undangan secara tiba-tiba untuk menghadiri konsultasi publik terkait dengan rencana tersebut.

“Pengambilan pasir di laut seharusnya ada dokumen dulu. Seperti apa kebijakan, ada kajiannya dan tidak ada hubungan ekosistem antara Pulau Lombok dan Bali. Sudah kita sampaikan supaya dipisah Amdalnya,”pungkasnya. (nas)

Merusak Lingkungan Dari Hal. 1 ‘’Jangan sampai nanti Lombok, NTB yang menderita, sementara Bali terima enaknya saja,’’ katanya. Jika benar rencana itu terlaksana, Kurtubi mengemukakan dia akan mempertanyakan persoalan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. ‘’Kalau benar rencana ini jadi dilakukan, tentu saya akan mempertanyakan masalah ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan,’’ katanya.

Dia berharap Pemprov NTB bersama Pemkab Lotim dan Pemerintah Provinsi Bali perlu segera melakukan pertemuan guna solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan.

“Ini penting untuk segera dibicarakan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Karena masih banyak cara yang bisa dilakukan. Karena sekali lagi kita tidak ingin melihat Bali yang menikmati, NTB yang dirugikan akibat rencana itu,” jelasnya. (ant/Bali Post)

Halaman 15

MENGENAL HNP SI SARAF TERJEPIT SEMUA orang pernah merasakan nyeri tulang belakang (back pain), baik di leher, punggung, maupun pinggang.

Pada umumnya(90%) nyeri tulang belakang dapat hilang dengan obat penghilang nyeri sederhana yang bisa dibeli di warung atau apotek. Sepuluh persennya akan timbul kembali bahkan terkadang semakin berat nyerinya.

Meskipun prosentasenya sedikit, akibat yang ditimbulkannya sangat berat, diantaranya cacat saraf menetap. Cacat saraf dapat berupa kelumpuhan lengan dan tungkai kedua sisi, impotensi, dan kehilangan kemampuan dalam mengontrol keinginan berkemih dan buang air besar.

Nyeri pada tulang belakang dapat merupakan gejala awal saraf terjepit yang disebabkan oleh menyempitnya ruang / rongga yang dilalui saraf atau sekelompok saraf. Penyempitan ini dalam bahasa medis disebut dengan Stenosis.

Penyebab jepitan saraf di tulang belakang (stenosis) dapat berupa tumor saraf tulang belakang, sebaran kanker ke tulang belakang, infeksi dan sebaran infeksi ke tulang belakang, trauma atau benturan pada tulang belakang, dan penyakit degenerasi atau penuaan dini jaringan.

Penuaan dini jaringan di daerah tulang belakang dapat berupa penuaan dini bantalan antar ruas tulang belakang yang menyebabkan penonjolan pada ruas tulang belakang (Herniasi nucleus pulposus = HNP), HNP merupakan penyakit degenerasi pada daerah tulang belakang yang menjadi awal dari proses

penjepitan saraf tulang belakang yang dapat berakibat fatal yaitu kelumpuhan.

Penyebab & Gejala HNP. HNP sering terjadi pada daerah perbatasan antara ruas tulang belakang yang banyak bergerak dengan ruas tulang belakang yang tidak dapat bergerak. Daerah ini merupakan daerah yang paling banyak mendapat beban mekanik sehingga cepat mengalami penuaan dan kehilangan elastisitas. Akibatnya dapat terjadi penonjolan bantalan antar ruas tulang belakang yang menekan / menjepit saraf. Faktor yang memudahkan terjadinya proses penuaan meliputi merokok, faktorketurunan / genetik, sikap tubuh yang tidak tepat, dan beban benturan terutama yang berulang. Ruas tulang belakang yang paling sering terkena adalah ruas leher bawah dan ruas pinggang bawah.

Gejala dan pertanda HNP bergantung pada ruas tulang belakang yang terkena dan berat ringannya penekanan/jepitan yang terjadi. HNP pada ruas leher akan menyebabkan rasa nyeri atau pegel pada leher atau bahu yang menyebar ke lengan.

Rasa nyeri pada HNP dapat bertambah saat batuk atau mengejan. Gajala lain meliputi rasa kesemutan atau baal/kebas yang menyebar ke lengan..

Pada HNP yang berat akan ditandai oleh kelumpuhan anggota gerak. Pada tahap awal kelemahan dalam menggenggam, selanjutnya kesulitan mengangkat lengan seperti gerakan menyisir rambut atau mengancing baju. Pada

dr.M.Sofyan Faridi RSUD Kota Mataram

keadaan yang lebih berat kelumpuhan akan diikuti lengan sisi lain dan kedua tungkai.

Gejala lain yang dapat timbul adalah impotensi.

HNP pada ruas pinggang akan menimbulkan rasa nyeri pada pinggang yang menyebar ke tungkai. Umumnya ke daerah betis. Dalam bahasa awam rasa nyeri seperti nyetrum. Seperti halnya HNP leher, nyeri pada HNP pinggang juga akan lebih terasa saat batuk atau mengejan. Gejala lain adalah rasa kesemutan, Baal/kebas. Pada keadaan yang lebih berat rasa nyeri akan semakin terasa saat berjalan atau duduk lama. Kelumpuhan pada HNP pinggang adalah ketidakmampuan berjalan dengan jingkat/jinjit atau berjalan dengan tumit.

Pemeriksaan Pelengkap Untuk memastikan diagnose dan beratnya penyakit, diperlu-

kan pemeriksaan pelengkap yaitu pemeriksaan hantaran listrik serabut saraf dengan EMG (Elektro mielografi). Pemeriksaan struktur ruas tulang belakang dengan rontgen tulang leher atau pinggang, dan pemeriksaan MRI atau CT Scan. Pemeriksaan MRI lebih menguntungkan karena dapat melihat struktur jaringan lunak seperti jaringan saraf.

Pengobatan.

Pengobatan saraf terjepit meliputi pengobatan medika atau pemberian obat-obatan, fisioterapi, dan operasi. Sebagian besar (70%) HNP yang baru pertama kali dan belum merusak saraf tidak memerlukan operasi. Pada kasus ini diberikan obat penghilang nyeri, penyembuh radang, dan fisioterapi selama 3 bulan. Bila keluhan menetap atau bertambah berat dipertimbamgkan untuk operasi. Alternatif pengobatan pada kondisi ini adalah blok saraf (penyuntikan obat anti radang dan / atau anti nyeri ke saraf yang terjepit ).

Kapan Operasi dilakukan.

Operasi diperlukan bila jepitan saraf sudah mengancam terjadinya kerusakan saraf. Operasi diharapkan akan menghilangkan nyeri, mencegah kerusakan saraf, dan memungkinkan terjadinya kesembuhan saraf bila kerusakan belum berat. Dokter bedah saraf menggunakan petanda tertentu untuk menilai perlu tidaknya operasi dan memperkirakan hasil yang dapat diperoleh dengan cara operasi. Petanda tersebut diperoleh dari pemeriksaan

pasien dan penilaian kesesuaiannya dengan hasil pemeriksaan pelengkap. Semakin sesuai hasil operasi semakin baik. Pada pemeriksaan kasus HNP, dokter akan melakukan test provokasi untuk memastikan diagnose dan memperkirakan hasil yang dapat dicapai dengan operasi.

Prosedur operasi saraf kejepit dapat bersifat konvensional atau Bedah Mikro. Bedah Mikro dilakukan dengan bantuan alat Mikroskop atau endoskop. Pilihan prosedur operasi tergantung pada ketersediaan alat dan temuan dari pemeriksaan pasien dan temuan dari gambar MRI. Angka kekambuhan setelah menjalani operasi berkisar antara 7-14%. Kekambuhan ini biasanya timbul pada ruas yang sama atau pada ruas di atas atau di bawahnya.

Pengobatan pada HNP meliputi operasi dan non operasi.

Pada kasus HNP yang belum terjadi deficit neurologis, sebagian besar (70%) rasa nyeri akan berkurang atau hilang dengan obat. Pada kasus yang sudah terjadi deficit neulogis berupa gangguan raba-rasa dan kekuatan otot, pengobatan terpilih adalah operasi.

Selain kedua modalitas pengobatan ini, blok saraf merupakan alternative pengobatan pada kasus-kasus tertentu dengan hasil yang memadai.

Setiap operasi selalu mengandung risiko komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan luka operasi, infeksi, dan kelumpuhan. Di era modern ini risiko komplikasi sangat rendah (<2%). Operasi oleh ahli bedah yang terlatih risiko kelumpuhan < 0,5%. (*)

Pawai Ogoh –ogoh

Jalur Pejanggik Sampai Selaparang Ditutup Mataram (Suara NTB) Pawai Ogoh – ogoh akan mewarnai rangkaian perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1937. Jumat (20/3) mendatang, pawai seperti biasa akan dipusatkan di Jalur Pejanggik sampai Selaparang, Cakranegara. Masyarakat diimbau menghindari jalur ini karena akan ditutup total.

Dijelaskan Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Mujahidin,

pawai nanti akan diramaikan 175 ogoh – ogoh. Akan berkumpul di simpang empat Karang Jangkong, sebagai titik start.

Titik finish di Pura Meru, Jalan Selaparang. “Karena ruas ini akan jadi jalur pawai ogoh – ogoh, sehingga masyarakat yang akan melintas, sebaiknya menggunakan jalur alternatif lain,” kata Mujahidin kepada wartawan, Senin (16/3).

Tujuan diinformasikan jalur ini, menurut Kabag Ops, untuk menghindari kemacetan pada ruas jalan tersebut. Karena selain dilalui peserta pawai, juga kiri kanan jalan akan dipadati penonton agenda rutin ini.

Menurut rencana, pawai akan dimulai setelah Ummat Muslim selesai melaksanakan shalat Jumat, kemudian berakhir pukul 18.00 Wita. (ars)

Ganggu Mesin Birokrasi Dari Hal. 1 Dikatakan, calon-calon pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III itu sudah digodok oleh BKD dan Diklat NTB. Namun, penggodokan itu perlu diproses lagi sehingga hasilnya benar-benar matang. Selain itu, lamanya pros-

es penggodokan pejabat eselon III itu lantaran harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

“Karena landasan hukumnya baru, tentu ada penyesuaianpenyesuaian. Kalaupun (sudah) selesai, godoknya tidak selesai satu kali jadi. Tapi Insya Allah dalam waktu dekat (dilakukan

pengisian),”imbuhnya.

Ia mengatakan, bahwa memang dari sisi kebutuhan organisasi perlu segera dilakukan pengisian. “Karena memang kebutuhan organisasi segera dilakukan pengisian. Kalau kosong kan ndak enak, kalau diisi kan ada yang bekerja,”pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/rai)

OGOH-OGOH - Salah satu ogoh – ogoh yang akan diarak melalui Jalan Pejanggik sampai Jalan Selaparang, sehari menjelang perayaan Nyepi.

Somasi Kritisi Penanganan Kasus DBH-CHT Dari Hal. 1 “Janji Kajati Fadil Zumhanna yang akan menggenjot kasus ini di awal tahun 2015, sampai sekarang belum terlihat,’’ katanya.

Seperti diketahui, kasus ini sempat intens diusut pertengahan sampai akhir 2014. Namun belakangan ini, kabar kasus DBH-CHT ini, tak terdengar lagi di Kejaksaan Tinggi NTB. Kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan ini tak jelas juntrungannya.

Upaya konfirmasi ke Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB,

Made Sutapa, SH, tak ada jawaban pasti. Hampir dua pekan Suara NTB menunggu konfirmasi dari juru bicara Kejaksaan ini, Sampai Senin (16/3) kemarin, dia mengaku belum mendapat konfirmasi dari tim penyelidik.

Upaya mendapat penjelasan dari Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Suripto Irianto, SH, juga belum mendapat respons. Demikian juga ketika Suara NTB menghubungi langsung Kajati Fadil Jumhanna, SH, MH, via ponsel tak mendapat tanggapan sama sekali.

Kasus yang sempat menyedot perhatian media karena

anggarannya mencapai Rp 39 miliar ini, gencar diusut sejak pergantian pejabat dari Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH ke Fadil Zumhanna.

Pemeriksaan lapangan dilakukan, meliputi pengecekan ke kelompok petani tembakau di Lombok Timur dan Lombok Tengah, dua daerah yang mendapat distribusi anggaran dari pemerintah pusat via Pemprov NTB itu.

Catatan Suara NTB edisi tanggal 4 November 2014, saksi ditanya terkai distribusi anggaran sebesar Rp 12.990.000.000, dari total yang digelontorkan Rp

26.950.000.000 mulai November sampai Tanggal 31 Desember 2010 lalu.

Saksi juga ditanya seputar distribusi alat omprongan ke daerah itu. Dimana dua daerah itu mendapat jatah alat omprong tembakau dari 12 perusahaan yang direkomendasikan, mencapai 2.598 petani penerima alat yang kini diduga mangkrak.

Kajati Fadil Jumhanna bahkan sempat meyakinkan setidaknya kasus ini sudah mengerucut ke arah indikasi penyimpangan. “Penyelidikannya saya lihat sudah mulai menga-

rah,” tegas Fadil. Awalnya, ketika ia mendapat limpahan kasus ini dari Kajati sebelumnya, penyelidikannya masih belum jelas arahnya. “Sebelumnya penyelidikannya masih ke sana kemari, sekarang sudah mulai fokus ke unsurnya,” terangnya.

(Suara NTB 26 November 2014).

Terangnya arah penyelidikan setelah pihaknya meminta keterangan 10 Dinas lingkup Pemprov NTB yang bertanggung jawab karena menerima aliran dana tersebut. Tapi, apa output setelah pemeriksaan saksi itu, kini tak jelas juntrungannya. (ars)

Amin Dukung Kepengurusan Golkar dengan Legalitas Pemerintah Dari Hal. 1 Menurut Amin, Munas Bali dan Munas Ancol sudah selesai. DPD I Golkar NTB dan seluruh DPD II Gokar se NTB pada waktu itu seluruhnya memberikan dukungan ke Munas Bali di bawah kepemimpinan ARB. Kemudian, timbul permasalahan kepengurusan DPP Golkar antara kubu ARB dan kubu Agung Laksono. Mengenai kepengurusan siapa yang diakui oleh pemerintah maka nantinya ditentukan oleh keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara ini, lanjut orang nomor dua di NTB ini, kepengurusan DPP Golkar yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM masih belum final. Pasalnya, kubu ARB masih melakukan upaya hukum terhadap kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

“Kita menganut asas legal-

itas, taat asas. Mana finalnya di Kementerian Hukum dan HAM,” tambahnya.

Menurutnya, keputusan final kepengurusan DPP Golkar yang diakui pemerintah sangat ditunggu di daerah. Pasalnya, sebentar lagi akan menghadapi Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB. Jangan sampai, kata Amin, Golkar tak bisa ikut Pilkada garagara masih terjadi dualisme kepemimpinan.

Politisi asal Sumbawa ini mengatakan dirinya sudah meminta kepada jajaran pengurus DPP Golkar kubu ARB supaya jangan melakukan tindakan pecat memecat kader yang berseberangan saat ini karena bisa membuat gaduh di daerah. Amin meminta supaya DPP Golkar segera mengakhiri konflik yang terjadi saat ini.

Dianggap Percuma Langkah kubu ARB yang menggelar rapat konsultasi di

tengah meredanya tensi di internal Partai Golkar di NTB dianggap sebagai tindakan yang percuma. Bahkan, langkah itu dianggap cenderung meruncingkan kembali pertentangan antar kedua kubu.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris Korwil NTB DPP Partai Golkar, Chris Parangan, SE, kepada Suara NTB, Senin kemarin. Chris menilai, sebenarnya tensi politik di internal kader Partai Golkar di NTB mulai reda selepas terbitnya surat pengakuan dari Kemenkumham terhadap kubu Agung Laksono.

Namun, menurut Chris, digelarnya kegiatan rapat konsultasi pengurus Golkar di Sekretariat Golkar NTB jalan Sriwijaya, Minggu (15/3) lalu dianggap telah memantik kembali benih-benih perbedaan kedua kubu. Chris menilai, manuver ini juga percuma karena digelar di NTB yang notabene mayoritas pen-

gurusnya menghadiri Munas Golkar di Bali.

“Jadi apa yang mau dikonsolidasikan. Orang notabene di NTB itu pendukung ARB semua,” ujar Chris. Ia juga menyesalkan mengapa yang diutus dalam rapat tersebut justru pengurus DPP Golkar dari daerah pemilihan di luar NTB. Menurutnya, hal ini menimbulkan kesan bahwa kubu Aburizal Bakrie sepertinya kurang serius mengkonsolidasikan NTB. Jika dikalkulasi secara politik, Chris menilai pihaknya malah diuntungkan dengan adanya rapat konsultasi yang digelar kubu ARB di NTB tersebut. Menurutnya, melalui rapat tersebut justru terungkap adanya fenomena lain, yaitu banyaknya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang tidak hadir. Menurutnya, jika dikalkulasi antara Ketua DPD yang hadir dengan yang tidak hadir, dapat terlihat bahwa

mayoritas justru memilih tidak hadir dalam rapat konsolidasi tersebut.

Sementara itu, sejumlah mitra Golkar di Koalisi Merah Putih NTB memberikan reaksi serupa dengan sikap kepengurusan partai di tingkat pusat dalam menyikapi dualisme Partai Golkar.

Partai Gerindra misalnya.

Senafas dengan koalisi di tingkat nasional, kepengurusan Partai Gerindra di NTB tak ingin ketinggalan memberikan dukungan kepada kubu Partai Golkar yang berada di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Hal itu disampaikan politisi Partai Gerindra NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin kemarin.

“Kami tetap mendukung Golkar di bawah kepemimpinan ARB. Kami mengikuti arahan DPP kami di Jakarta,” ujar Mori melalui pesan singkatnya, kemarin. (nas/aan)

Komisi XI DPR RI Dorong DJP Nusra Realisasikan Target Rp 5,3 Triliun Dari Hal. 1 Dengan target sebesar itu, Jon Erizal tetap menekankan, jangan sampai Ditjen Pajak kemudian membuat aturanaturan yang justru memperberat wajib pajak. Sebab dengan aturan-aturan yang berbelitbelit, dikhawatirkan wajib pajak justru semakin menghidar.

“Target pajak tidak tercapai, itu artinya memberikan

beban utang kepada generasi kita selanjutnya,” katanya Sementara itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Bali NTB, Rahmat Subagio optimis pajak bea dan cukai akan tercapai sesuai target. Sebab tahun 2014 lalu dianggap sebagai catatan tahun paling memprihatinkan. Karena penerimaan pajak bea dan cukai tercapai hanya 31 persen.

Persoalan utamanya lant-

aranya sempat tidak beroperasinya PT.NNT. Sehingga pajak keluar dan masuknya cukup minim. Setelah diberikan izin ekspor pada Oktober lalu, dengan batas hingga Maret 2015 ini, belum ada kepastian apakah akan ada perpanjangan atau tidaknya.

Ketidakpastian ini menurutnya menjadi bagian dari ketidakpastian berapa penerimaan pajak bea dan cukai

tahun ini. Karena disadari betul pajak terbesar itu disumbang oleh PT.NNT. Dilain pihak, Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna juga menyebut masih banyaknya persoalan yang dialami di lapangan untuk memenuhi target penerimaan pajak. Diantaranya, bendaharawan yang tidak menyampaikan pajak tepat waktu. Banyaknya proyek pemerintah daerah

yang dikerjakan oleh kontraktor luar.

Masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak (kesadaran pajak yang masih rendah), termasuk masih adanya perbankan yang tidak ditunjuk, justru menerima setoran pajak. Ada kekhawatiran jika pajak-pajak yang disetorkan wajib pajak tidak bisa sampai ke Ditjen Pajak. (bul/*)

Selasa, 17 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berkas Perkara BW Sudah 99 Persen Jakarta (Suara NTB) Polri menegaskan berkas perkara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto hampir rampung.

“Berkas perkara sudah 99 persen,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, tidak ada penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus ini. “Begitu berkas sudah lengkap, tentu dilimpahkan ke Kejaksaan. Tidak ada SP3,” tegas dia.

Dia mengatakan, BW akan dipanggil lagi bila penyidik Bareskrim masih membutuhkan keterangannya guna melengkapi berkas.

“Dia bisa dipanggil lagi untuk diperiksa kalau keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas atau untuk mengklarifikasi hal-hal yang mau diperjelas,” ujar Rikwanto.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengahm di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.

Selain BW, dalam kasus tersebut, Polri juga sudah menetapkan status tersangka pada Zulfahmi Arsyad serta dua orang berinisial S dan P. Zulfahmi adalah kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

JEMBATAN AMBRUK - Warga menggendong anaknya yang akan bersekolah dengan menyeberang sungai di desa Hulo, Kec. Kahu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Senin (16/3). Mereka terpaksa melintasi sungai karena jembatan ambruk termakan usia dan belum ada perhatian pemerintah setempat, sedangkan untuk menempuh jalur jalan raya jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 30 km.

Hadi Poernomo Ajukan Praperadilan Jakarta (Suara NTB) Tersangka Kasus korupsi, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Poernomo, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

“Praperadilan diregister pada 16 Maret 2015 dengan nomor register 21/Tik.Trap/ 2015/Pnjkt.Sel,” kata pengacara Hadi, Yanuar P Wasesa melalui telepon di Jakarta, Senin (16/3).

KPK sudah dua kali me-

manggil Hadi sebagai tersangka yaitu 5 dan 12 Maret 2015 namun Hadi tidak memenuhi kedua panggilan tersebut karena mengaku sakit jantung dan hingga saat ini dirawat di RS Pondok Indah.

“Alasan praperadilan karena KPK tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak sesuai pasal 25 dan 26 UU No 99/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi Dirjen Pajak punya kewenangan yang diberikan oleh UU pajak untuk memeriksa permohonan keberatan wajib pajak,” ungkap Yanuar.

Kedua, keputusan menerima permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk tahun 1999 adalah wewenang penuh Dirjen Pajak.

“Ketiga, nota dinas Dirjen Pajak tanggal 17 Juni 2004 ke direktur PPH (Pajak Penghasilan) merupakan pendapat atas pendapat direktur PPH untuk melaksanakan, jadi direktur PPH tanggal 13 Maret 2004 yang menyampaikan usul dan dibalas dengan nota dinas. Nota dinas pak Hadi untuk melaksanakan instruksi atau perintah Menkeu No 117 tahun 1999 pasal 10 yang menyebutkan bahwa terhadap bank-bank termasuk BCA wajib menyerahkan NPL yaitu non performing loan-nya ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan nilai nihil,” jelas Yanuar.

Menurut Yanuar, sifat nota dinas tidaklah wajib sehingga Dirjen Pajak tidak mem-

Presiden Jokowi Panggil Pimpinan KPK Terkait Penyelamatan SDA Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan

persiapan gerakan nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Membicarakan persiapan gerakan Nasional penyelama-

tan sumber daya alam,” kata Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki di Komplek Istana Negara Jakarta, Senin (16/3).

Ruki mengungkapkan gerakan ini merupakan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola, dari sisi administrasi pemerintahan khususnya dalam penyelamatan sumber daya alam Laut perkebunan dan kehutanan.

Hal yang sama juga diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi saat memasuki Kantor Presiden bersama pimpinan KPK lainnya.

“Dalam rangka berkoordinasi dengan presiden terkait dengan acara penyelamatan Sumber daya Alam yang akan di tandatangani oleh 29 Kementerian,” kata Johan Budi.

Dia mengatakan kelima pimpinan akan menyampaikan inti dari program KPK untuk penyelamatan Sumber daya Alam, termasuk mineral batubara, juga kelauatan dan kemaritiman.

Johan mengatakan gerakan nasional ini merupakan upaya pemberantasan korupsi, yakni penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara simultan.

“Kami sepakat akan hal itu jadi tidak ada yang dilebihkan,jika pencegahan lebih didahulukan penindakan dibelakangkan itu dua duanya penting bagi KPK,” tegas Johan. (ant/Bali Post)

buat nota dinas pun tidak menjadi persoalan dan tidak melanggar apapun bahkan pembuatan nota dinas menghasilkan transparansi dan akuntabilitas.

“Kedua, apabila Dirjen Pajak pengganti Pak Hadi Poernomo memandang atau bersikap bahwa dirjen pajak terdahulu itu kewenangannya di dalam menerima keberatan pajak dianggap salah, maka (keputusan itu) wajib diperbaiki, dinasihatkan atau diterbitkan surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Tambahan atau KKBPT sesuai dengan pasal 15, 16, 36 UU 9 tentang KUP,” ungkap Yanuar.

Masih menurut Yanuar, putusan menerima atau menolak keberatan pajak PT BCA Tbk tahun 1999 tidak

menimbulkan kewajiban negara untuk membayarkan pajak BCA yang menimbulkan kerugian negara karena keputusan Dirjen Pajak sifatnya belum final atau “on going process”.

“Artinya masih ada upaya hukum, apabila wajib pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak yang putusannya final sesuai pasal 27 UU 9/ 1994 tentang KUP,” tambah Yanuar.

Alasan lain, putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasar pasal 14 UU No 39/1999 mengenai Pemberantasan Tipikor. (ant/Bali Post)

Agung Ikrarkan Golkar Siap Dukung Pemerintah Jakarta (Suara NTB) Golkar kubu Agung Laksono menyatakan siap mendukung program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami ke depannya siap mendukung pemerintah, baik di parlemen maupun program yang lain,” kata Agung usai menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar No. 27A, Jakarta, Senin (16/3).

Ia menjelaskan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi.

“Kami ingin bersilaturahmi dan memperkenalkan regenerasi partai Golkar yang baru,” katanya.

Pertemuan tersebut selesai

pukul 15.00 WIB atau satu jam setelah ia datang.

Partai Golkar kubu Agung Laksono datang langsung mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar 27A sekitar pukul 14.00 WIB. Mengenakan jas berwarna kuning, Agung terburu-buru masuk rumah Megawati akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta siang ini.

Didampingi politisi Golkar lainnya Yoris Raweyai dan Siswono Yudhohusodo, Agung memasuki kediaman Megawati yang di antaranya didampingi Hasto Kristiyanto. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AGUNG LAKSONO KUNJUNGI MEGAWATI - Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) disaksikan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung (tengah) serta sejumlah pengurus kedua partai usai menggelar pertemuan di Kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Senin (16/3).