Snt17042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 17 APRIL 2014

NOMOR 39 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Caleg Gagal Jangan Berbuat Onar Mataram (Suara NTB) Sanksi tegas disiapkan kepada calon anggota legislatif (caleg) yang berbuat onar karena protes atas kekalahan. Jika sampai mengerahkan massa dan menimbulkan tindakan anarkis, bisa diancam dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. penghasutan terhadap orang,’’ tegas Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Moechgiyarto, SH, M.Hum, Rabu (16/4) kemarin.

Fenomena caleg gagal yang protes berlebihan memang sedang diamati pihaknya di beberapa daerah. Catatan Kapolda, ada yang sedang diamati perilakunya, namun belum sampai mengarah pada tindakan anarkis merugikan

Kapolda berharap para caleg gagal berpikir sebelum melakukan tindakan berlebihan karena tidak bisa menerima kekalahan. Sebab ancamannya tegas, jika sampai terbukti melakukan penghasutan. ‘’Saya imbau kepada caleg jangan gerakkan massa.

Kalau sampai terjadi perusakan, bisa kami tindak dengan pasal 160 KUHP tentang

kepentingan umum. Yang sementara ini dilihatnya, seperti di Lombok Tengah, caleg gagal yang menarik kembali bantuannya ke masyarakat.

Kapolda berharap, jika memang tidak menerima kekalahan, mestinya bisa menempuh jalur hukum dengan menguatkan bukti – bukti jika memang ada indikasi kecurangan terjadi.

Bersambung ke hal 5

Moechgiyarto

Puluhan SKPD Berada di Zona Merah

(Suara NTB/bul)

KREASI - Hasil kerajinan gerabah Banyumulek, Lombok Barat (Lobar), kreasinya semakin beragam. Inovasi yang menghasilkan kreasi-kreasi baru ini, tidak lepas dari sentuhan pembinaan yang secara kontinu dilakukan Pemkab Lobar.

TO K O H

MANTAN Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Dr. Dino Patti Djalal, Rabu (16/4) malam kemarin berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB sekaligus talkshow di Radio Global FM Lombok. Dalam kegiatan itu, Dino menyampaikan berbagai pemikirannya terkait Indonesia dan hubungan dengan negara – negara lain.

Dalam kunjungannya, Dino dan jajarannya ditemani Kabag Humas Setda NTB, Tribudi Prayitno, S.IP.M.Si

Bawaslu Harus Responsif GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, protes terhadap hasil penghitungan perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) yang terjadi di beberapa TPS di wilayah NTB masih dalam kondisi yang wajar. Proses tahapan pileg di NTB berlangsung relatif aman dan kondusif. Terkait protes yang terjadi di beberapa TPS, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan serta meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih peka dan responsif jika ada yang menjadi keluhan masyarakat terkait pileg tersebut.

Bersambung ke hal 5

BERBINCANG - Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H.Agus Talino (kiri) berbincang dengan Dino Patti Djalal saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB sekaligus talkshow di Radio Global FM Lombok, kemarin malam.

(Suara NTB/dok)

Kado Ultah Lobar dari BLH

TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R Tingkatkan Pengawasan

(Suara NTB/ist)

dan diterima oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Setelah berbincang ringan, Dino kemudian mengikuti acara talkshow di Global FM Lombok. Dalam talkshow tersebut, ia sempat mengutarakan bahwa dalam sejumlah kesempatan, Dino kerap berolok – olok dengan koleganya dari Amerika. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS ini menganggap praktik demokrasi di Indonesia justru lebih maju ketimbang AS yang sudah 200 tahun lebih mempraktikkan demokrasi itu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/aan)

Dino dan Demokrasi Kelas Menengah

Mataram (Suara NTB) Hingga pertengahan April ini, lebih dari 30 SKPD lingkup Pemprov NTB serapan anggarannya masih rendah atau masuk zona merah. Ratarata realisasi fisik APBD NTB 2014 per SKPD sampai dengan 16 April 2014 sebesar 16,88 persen. Target realisasi fisik hingga 30 April mendatang adalah sebesar 30 persen. Sementara, ratarata realisasi keuangan APBD NTB 2014 per SKPD sampai dengan 15 April 2014 hanya sebesar 16,56 persen. Target realisasi keuangan hingga 30 April 2014 sebesar 28 persen.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi terkait masih rendahnya serapan anggaran puluhan SKPD lingkup Pemprov NTB tersebut mengatakan, tidak ada alasan serapan anggaran masih rendah pada triwulan I ini. Gubernur menegaskan, akan segara melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran yang semestinya dilakukan per triwulan, namun karena agenda pemilihan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu maka evaluasi serapan APBD triwulan I diundur dalam beberapa hari mendatang.

Bersambung ke hal 5

KEPALA BPKP Pusat, Prof. Dr. Mardiasmo mengatakan, selama ini lembaga yang dipimpinnya lebih banyak melakukan pengawasan keuangan daripada pengawasan pembangunan. Untuk itu, ke depan pengawasan pembangunan akan lebih ditingkatkan sehingga danadana yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ‘’Karena namanya BPKP itu kan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selama ini lebih banyak pada pengawasan keuangan, belum pembangunan.

Bersambung ke hal 5 Mardiasmo

Bupati Teken MoU dengan Perusahaan Pengolah Limbah B3 Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat terus berupaya mencari inovasi dan terobosan untuk menekan atau mengeliminir pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambang liar di kawasan Sekotong.

Pasalnya, jika aktivitas ini tidak dicegah akan menimbulkan dampak pencemaran yang meluas.

DALAM pencarian inovasi itu, tercetuslah terobosn dari BLH bagaimana limbah khususnya puyak (sisa gelondongan) ini diolah dan dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomis tinggi seperti beton. Dari upaya ini dua keuntungan akan diperoleh Pemda, yakni mampu menekan pencemaran lingkungan dan memperoleh kontribusi dari sumbangan perusahaan.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

TINJAU - Kepala BLH bersama Dirut CV Antareja Bumi Abadi saat meninjau pengolahan limbah B3

Tidak Terbit

Mulyadin menunjukkan naskah MoU

Berkaitan dengan Hari Wafatnya Isa Almasih, SUARA NTB Jumat (18/4) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (19/4). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Halaman 2

Penghitungan Royalti Mall Lamban

Eksekutif dan Legislatif Desak Appraisal Serahkan Laporan

Partisipasi Masyarakat Meningkat TINGGINYA angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi 9 April, menunjukkan tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat. Terlebih menentukan perwakilan untuk duduk di parlemen. Seperti halnya di Kelurahan Monjok, tingkat partisipasi masyarakat dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

Lurah Monjok, Muhammad Iswan mengakui pemi(Suara NTB/cem) lihan umum (Pemilu) legisMuhammad Iswan latif ini, kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat mulai tinggi. Disebutkan, dari daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat di kelurahan 8311, warga yang memilih kurang lebih 6446 orang. Artinya, persentase Pilgub yang hanya sekitar 70 persen meningkat menjadi 77, 55 persen. “Alhamdulillah, masyarakat sudah sadar menentukan pilihan,” ungkap Iswan dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (16/4).

Dikatakan, persentasi tersebut, tidak terlepas dari upaya Panitia Penyelenggara bekerjasama dengan aparat pemerintahan, bekerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga, angka golongan putih (Golput) dapat diminimalisir. Selain itu, antusiasme masyarakat terlihat jelas menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Kalau saya lihat, tidak hanya partai politik saja, tapi masyarakat cukup antusias,” akunya.

Dijelaskan, hasil pantauan baik proses pendataan, pendistribusian logistik hingga rekapitulasi, tidak ada persoalan secara mendasar maupun polemik yang timbul. Meskipun, masyarakat memiliki banyak perbedaan partai politik. Terlepas dari itu sambungnya, keamanan dibantu oleh aparat keamanan dari Babinmaspol, Babinsa dan Linmas.

Terkait bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 18, tidak ada kendala mendasar yang dihadapi petugas KPPS. Hanya saja, form C1 dan lain sebagainya, memiliki tingkat kesulitan berbeda dibandingkan Pilgub beberapa waktu lalu. Sehingga, menghambat proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPS. “Cuma bedanya sekarang, petugas KPPS harus mengisi banyak form,” akunya.

Pada pemilihan presiden mendatangkan, Iswan menegaskan kepada masyarakat agar tetap berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi. Keamanan dan kenyamanan proses pemilu harus menjadi prioritas, supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Lambannya penyerahan laporan terkait data penghitungan royalti Mataram Mall yang dikelola oleh PT Pasifik Cilinaya Fantasi, oleh tim appraisal membuat eksekutif dan legislatif angkat bicara serta mendesak tim appraisal untuk segera menyerahkan hasil laporan. Pasalnya, sesuai kesepakatan tim appraisal diberikan waktu 20 hari menghimpun serta menyelesaikan penghitungan royalti tersebut.

(Suara NTB/yan)

ANGKAT SEDIMEN - Pasukan biru Dinas PU Kota Mataram sedang mengangkat sedimen yang menyumbat saluran di dalam Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Diduga Karena Ulah Pedagang

Saluran di Pasar Kebon Roek Tak Berfungsi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan saluran yang ada di dalam pasar Kebon Roek Ampenan tak bisa berfungsi dengan baik akibat kebiasaan para pedangan yang membuang limbah ke saluran. Selain itu persoalan yang ditemukan pihaknya adalah minimnya pemeliharaan saluran di dalam pasar. Pada saat musim hujan, pasar tersebut akan rawan tergenang sehingga akan terkesan kumuh dan kotor.

Mahmuddin mengatakan cara pembuangan limbah oleh pedagang masih semrawut.

“Sampah masih dibuang ke saluran. Ini jadi persoalan,” cetusnya. Pihaknya telah memprogramkan secara periodik untuk dilakukan normalisasi dengan mengerahkan pasukan biru.

Ia mengatakan saluran di dalam pasar harus ada pemeliharaan dan pembersihan secara rutin. Seharusnya pengelola pasar menyiapkan tenaga khusus untuk membersihkan saluran maupun sampah yang ada di dalam pasar. “Karena jika hujan akan terjadi penyumbatan semua,” cetusnya.

Royalti Mall Terkesan Dimainkan PENGHITUNGAN ulang royalti Mataram Mall yang dilakukan oleh tim appraisal yang ditunjuk oleh Pemkot Mataram, hingga kini belum juga membuahkan hasil.

Bahkan kinerja tim ini dan juga kesungguhan Pemkot Mataram mulai diragukan kalangan Dewan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib mengaku pesimis persoalan royalti Mataram Mall ini bisa selesai pada periode Dewan yang sekarang ini. Padahal, Dewan (Suara NTB/fit) sangat berharap persoalan itu Abdul Malik Thalib bisa rampung sebelum para wakil rakyat ini purna tugas pada Bulan Juli mendatang. Sementara saat ini saja, ia tidak menampik kalau banyak agenda kedewanan yang belum terlaksana. ‘’Saya juga pesimis tim ini bisa bergerak cepat,’’ kata Malik kepada Suara NTB di Mataram, Rabu 16/4 kemarin.

Padahal, Dewan, katanya, ingin sekali melihat ada hasil dari perhitungan ulang royalti Mataram Mall. Ia melihat lambannya perhitungan royalti Mataram Mall ini mengesankan penyelesaian masalah royalti Mataram Mall ini dimainmainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Politisi PKS ini mempertanyakan keseriusan Pemkot Mataram dalam mencari data yang dibutuhkan sebagai bahan perhitungan royalti Mataram Mall. Malik mengingatkan Pemkot Mataram jangan mau disetir oleh investor. ‘’Jangan turuti maunya investor saja saja. Apalagi ternyata hasilnya tidak maksimal,’’ ujarnya.

Malik tidak menampik keberadaan Mataram Mall cukup membantu Pemkot Mataram dalam hal penyerapan tenaga kerja. ‘’Memang mall ini memberikan dampak kepada daerah, tapi jangan hanya itu yang diberikan kepada daerah,’’ ujarnya. Karenanya, ia mendesak Pemkot Mataram membuat regulasi yang jelas soal investasi. Terutama investasi yang melibatkan aset milik daerah.

Jangan sampai, lanjut Malik, karena masalah royalti Mataram Mall ini dibiarkan berlarut-larut bakal menimbulkan masalah di kemudian hari. Terlebih akan muncul mall-mall baru di Mataram.

Menurutnya, memang ada ketidaksesuaian royalti yang disetor Mataram Mall dengan luas lahan milik Pemkot Mataram membangun pusat perbelanjaan terbsar di NTB itu.

Nilai royalti Rp 150 juta per tahun dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Mataram Mall saat ini. Malik menyarankan, ke depan pola kerjasama dengan pihak ketiga harus ada aturan yang jelas seperti halnya kerjasama dengan PT. Masmurni Sejahtera yang mengelola Taman Loang Baloq. (fit)

Menurutnya pemeliharaan saluran di dalam pasar bukan tanggung jawab PU, melainkan tanggung jawab pengelola pasar.

“Okelah anggaplah kalau di luar kawasan pasar itu, PU (bertanggung jawab). Tapi di dalam kawasan (pasar) harus orang pasar sendiri. Ada IPAL disitu tidak dioperasikan dengan baik,” terangnya. Ada dua IPAL yang ada di kawasan pasar itu yaitu IPAL khusus untuk los basah (penjual ikan dan daging) dan IPAL untuk kamar mandi. Namun disayangkan pengelolaannya tidak lancar sehingga tidak tertangani dengan baik.

Tahun ini, Satket PLP menganggarkan perbaikan saluran primer di sekitar kawasan Kebon Roek. Akan dibuat saluran besar di Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi genangan di Tinggar dan sekitar Kebon Roek.

Normalisasi saluran secara berkala dilaksanakan Dinas PU di semua pasar dan kawasan di Kota Mataram. “Tapi kami tidak masuk ke dalam pasar. Saluran yang mengelilingi pasar itu kami bersihkan,” ujarnya. (yan)

Dijadikan Sekolah Penerbangan

Masyarakat Belum Rasakan Dampak Signifikan

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tanggal 7 April yang lalu, Eks Bandara Selaparang resmi dijadikan sebagai sekolah penerbangan oleh PT Angkasa Pura. Rencananya, dua sekolah akademi penerbangan yang akan menempati kawasan tersebut. Yakni, Bali Internasional Flight Academy (BIFA) dan Lombok Institute of Technology. Kendati demikian, belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat maupun karyawan angkutan swasta pascadiresmikannya sekolah penerbangan itu oleh Walikota Mataram beberapa waktu yang lalu.

Pantauan Suara NTB, hanya ada beberapa mobil taksi yang parkir di dalam kawasan bandara. Petugas kebersihan mengenakan baju oranye sibuk membersihkan halaman demi halaman bandara. Belum ada aktivitas ataupun pesawat parkir di landasan bandara, hanya terlihat beberapa plafon dan atap yang rusak dan sudah mulai berkarat. Sementara, di landasan pacu, beberapa mobil terlihat hilir mudik masuk.

Salah seorang warga Mahdi mengaku meski sudah dii oleh Walikota Mataram sebagai sekolah penerbangan, belum ada tanda – tanda difungsikannya bandara tersebut. “Belum ada dampaknya,” ungkap Mahdi saat ditemui Suara NTB, Rabu (16/4). Diharapkan, Eks Bandara Selaparang, tidak dijadikan sebagai sekolah penerbangan, melainkan penerbangan komersial.

Dibandingkan, di Bandara Internasional Lombok (BIL), pendapatan masyarakat khususnya sopir taksi, tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan di Mataram. Apalagi tambahnya, perebutan lahan antara sopir travel serta banyaknya saingan angkutan lainnya. “Disana (BIL) banyak saingan dan berisiko,” akunya.

Dikatakan, sebelum dipindah jalur transportasi udara tersebut, penghasilan yang didapatkan sekitar Rp150 ribu hingga Rp 250 ribu perhari. Itupun, trayek tidak sepenuhnya dilakukan selama 24 jam dan di luar uang bensin dan perawatan mobil. Kini, dia hanya mendapatkan Rp 100 ribu hingga 150 ribu perhari, ditambah beban BBM. Pernyataan Mahdi diamini Khairil, ia mengaku tidak ada dampak apapun yang dirasakan hingga saat ini. Pengoperasian Bandara sebagai sekolah penerbangan, dinilai tidak menguntungkan masyarakat, terlebih sopir taksi. Dibandingkan penerbangan komersil, akunya, lebih mendatangkan manfaat. “Belum ada apa – apa saat ini,” aku Khairil. Khairil menambahkan agar Eks Bandara Selaparang, tidak dibuat sebagai sekolah penerbangan melainkan penerbangan komersil. (cem)

Eks Bandara Selaparang

Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekda Kota Mataram, Bq Nelly Kusumawati mengakui belum ada laporan yang diserahkan tim apprasial kepada Pemkot Mataram. Padahal, akuntan publik yang ditunjuk langsung oleh anggota dewan tersebut, berjanji menyerahkan data secepatnya. “Beberapa waktu lalu, dijanjikan akan serahkan data seminggu ini. Tapi, ini malah hampir satu bulan kok ndak datang – datang,” sesal Nelly saat dikonfirmasi, Selasa (15/4).

Dikatakan, tim appraisal sebenarnya harus segera memberikan informasi terkait kesesuaian royalti yang harus dibayarkan oleh PT PCF. Karena,

masyarakat sudah menginginkan kepastian besaran royalti tersebut. “Publik jadi penasaran dan terus bertanya – tanya,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menegaskan tim appraisal harus segera menyerahkan laporan data yang didapatkan di lapangan.

Dari rentan waktu yang diberikan, kurang lebih tiga bulan tim appraisal bekerja.

Artinya, Dewan sejauh ini dalam posisi menunggu kinerja appraisal. “Kami posisinya menunggu, kalau sudah ada hasil akan segera kita rapatkan dengan eksekutif,” jelasnya Nyayu. Ia mendesak tim appraisal harus segera me-

laporkan data tersebut, karena selama ini berdasarkan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasi, evaluasi besaran royalti dibahas tiga tahun sekali. Akan tetapi, sudah empat tahun, royalti Mataram Mall belum juga dievaluasi. “Ini sudah empat tahun belum dievaluasi, kami minta tim appraisal segera melaporkan hasilnya,” desak Nyayu. Dihubungi terpisah, tim appraisal, Muhammad Jan mengatakan tim appraisal bekerja berdasarkan data primer dan data skunder. Karena, data yang diperoleh sangat sulit diperoleh dan kurang lengkap. (cem)

Satpol PP akan Tertibkan Pedagang di RTH Selagalas Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram akan menertibkan pedagang yang ada di ruang terbuka hijau (RTH) Selagalas. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Mataram, Bambang EYD kepada media ini kemarin, sebelum turun langsung ke lapangan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Pertamanan dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Bambang mengatakan walaupun tanpa ada instruksi atau koordinasi dari dinas terkait, kalau memang dinilai melanggar Perda, pihaknya akan langsung turun untuk melakukan penertiban. Jika nanti pihaknya telah melakukan penertiban tapi pedagang tetap balik lagi berjualan, pihaknya akan

kembali melakukan penertiban sampai tak ada lagi pedagang yang kembali berjualan di sana.

Sebelum dilakukan penertiban, ia mengimbau kepada lurah yang ada di kawasan itu untuk lebih dulu bergerak mengingatkan para pedagang. “Kalau ada satu atau dua pedagang silahkan ditertibkan dulu. Jangan menunggu kami,” ujarnya.

Ketika jumlah pedagang semakin bertambah, pihaknya akan kerepotan. Mengingat jumlah personel mereka yang terbatas. “Kami kekurangan personil.

Apalagi kami harus melakukan pemantauan dari ujung Ampenan sampai Gerimak,” ujarnya.

Saat ini personil Satpol PP Kota Mataram sebanyak 76 orang. Sedangkan jumlah personil yang efektif hanya 67 orang, sembilan orang lainnya bertugas menjaga

pendopo Walikota dan berjaga di rumah Wakil Walikota. Jumlah idealnya adalah 150 orang.

Terkait kekurangan jumlah personil ini, pihaknya telah menyampaikan ke BKD Kota Mataram namun belum ditanggapi. Bambang mengatakan menurut BKD Kota Mataram banyak pegawai yang tidak mau dipindah ke Satpol PP. Pada bulan Maret lalu pihaknya telah mengusulkan penambahan 14 orang personel. “Kami minta untuk penambahan. Pegawai yang tidak mau ditempatkan di Satpol PP. Image-nya mungkin mengerikan tapi enak di satpol PP kalau sudah merasakan,” terangnya.

Bahkan ada lima anggota Satpol PP diminta SKPD lain.

“Dong tambah habis anggota saya kalau ditarik ke SKPD lain,” cetusnya. (yan)

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

Mulai 2014, Setiap PNS Wajib Punya SKP Bukan hanya sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diubah menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Undangundang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi penilaian pekerjaan setiap aparatur dinilai dalam penilaian kinerja. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan PNS yang dinilai memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku.

BADAN kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur sebagai leading sector dalam manajemen kepegawaian, selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa (14 dan 15 April) lalu telah melaksanakan bimbingan teknis terkait PP Nomor 46 Tahun 2014 kepada 100 utusan dinas, badan, kantor serta unsur pemerintah kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan yang berlangsung di Wisma Haji Selong itu, dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Timur, diwakili Asis-

ten Administrasi Setda, Lalu Suandi, S.Sos. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Lalu Suandi, Bupati Lotim mengingatkan penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan rencana kerja organisasi. Lebih jauh dipaparkan, dilakukannya penilaian prestasi kerja PNS melalui ketentuan baru itu, menepis anggapan selama ini

penilaian prestasi kerja PNS melalui format DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sebagaimana yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979 tidak objektif dan bersifat formalitas semata.

Ketentuan penilaian itu menetapkan, mulai tahun 2014, setiap pegawai harus menyusun target kinerja, jika tidak dilakukan akan ada kesulitan-kesulitan berikutnya dalam hal ini proses kepegawaian. Pada kesempatan itu juga Lalu Suandi mengingatkan dalam kepegawaian tidak ada kata “staf “. Menurutnya kata tersebut mengaburkan tugas dan kinerja pegawai, karena semua pegawai dengan status PNS telah memiliki pangkat dan jabatan.

Sementara itu ditempat yang sama, narasumber dari Pusdiklat Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satia Supardy,SH, M.Pd, selaku Widyaiswara memaparkan Penilaian Kinerja (PK) Aparatur Sipil Negara ini bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisi-

pasi dan transparan. Dijelaskannya PK terdiri dari dua aspek penilaian yaitu aspek Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan aspek Penilaian Perilaku Kerja (PPK).

Penetapan SKP oleh atasan langsung dilakukan diawal tahun atau awal bulan Januari.

Sedangkan dalam pengisian atau menyusun uraian tugas pokok jabatan dibutuhkan kata operasional pada awal kalimat yaitu pada pejabat Eselon I menggunakan kata operasional Merumuskan Kebijakan, Menetapkan, Mengembangkan dan Menyelenggarakan. Untuk pejabat Eselon II menggunakan kata operasional yaitu Menyelenggarakan dan Menetapkan.

Pejabat Eselon III kata operasional yang digunakan yaitu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan. Sedangkan pejabat Eselon IV yaitu Memproses, Merancang, Menyusun, Melakukan dan Mengerjakan.

Sementara untuk Pejabat Fungsional Umum kata operasional yang digunakan dalam menguraikan tugasnya yaitu

(Suara NTB/ist)

BIMBINGAN TEKNIS - Pemkab Lotim melaksanakan Bimbingan Teknis penerapan PP Nomor 46 Tahun 2014 bagi 100 pejabat penilai kinerja PNS dan staf pelaksana di Gedung Wisma Haji Selong, Senin 14-15 April 2014.

Menyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan Bahan, Membayar, Mendokumentasikan, Mengolah Data dan sebagainya. Selanjutnya untuk Pejabat Fungsional Tertentu kata operasional yang digunakan disesuaikan dengan tingkatannya.

Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target kerja. Jika capaian realisasi kerja melebihi target maka SKP dapat lebih dari 100. Akan tetapi apabila SKP tidak terca-

285 Peserta Tak Ikut UN Selong (Suara NTB) Hingga hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Rabu (16/4) kemarin, dicatat sebanyak 285 peserta tidak mengikuti UN tingkat SMA. Salah satu penyebab utama, para siswa memilih menjadi TKI, pergi ke luar negeri mencari nafkah.

(Suara NTB/rus)

Gelar UN Susulan KEPALA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. Suhrawardi, M.Pd, memastikan Ujian Nasional (UN) susulan bagi sejumlah siswa akan dilangsungkan, Senin pekan depan. Meski sejauh ini pihaknya belum menerima jumlah siswa yang akan melangsungkan UN susulan, namun Dikbudpora dan pihak sekolah siap mengawal UN susulan tersebut.

Kepada wartawan di Mumbul Sari, Bayan, Rabu (16/4), Suhrawardi mengakui pelaksanaan UN selama 3 hari (13-15 April) bagi siswa SMA/MA, SMK dan Paket C telah digelar dan berjalan lancar.

Namun dari 2.354 orang siswa yang mengikuti ujian, pihaknya belum mendapat laporan dari sekolah penyelenggara terkait jumlah siswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal reguler.

“Pasti ada siswa yang tidak bisa ikut, karena alasan sakit dan sebagainya. Tetapi kita baru dapat menyimpulkan berapa jumlahnya nanti malam, atau paling telat besok pagi. Pihak sekolah sendiri sudah siap untuk menggelar UN susulan,” katanya.

Kepala Dinas mengungkapkan, pelaksanaan UN pada hari pertama langsung dipantau oleh Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar di 3 sekolah yaitu, SMAN 1 Pemenang, SMK Pemenang dan MA Sunan Kalijaga. Sedangkan pada hari ketiga, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu sepulang dari tugas dinas langsung memantau UN di SMAN 1 Gangga.

UN susulan pada pekan depan, sambungnya, akan digelar selama 3 hari pula. Hanya saja, siswa yang ikut UN tidak akan memperoleh soal yang sama dengan yang telah diuji oleh siswa yang telah melalui UN. Siswa susulan telah disiapkan soal khusus.

Dalam proses UN, soal-soal yang telah dijawab oleh siswa langsung diantar ke Universitas Mataram (Unram), dikawal oleh aparat kepolisian. Unram dalam hal ini bertindak selaku perguruan tinggi yang dibebani tanggung jawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memeriksa hasil UN siswa di KLU. “Hanya pada saat pengambilan nasakah saja di Polsek, tetapi untuk jawabannya tidak kembali ke Polsek tetapi langsung dibawa ke Unram.

Perguruan Tinggi juga bertindak selaku pemantau, sehingga kerahasiaan tetap terjaga,” terangnya. (ari) Suhrawardi (Suara NTB/dok)

jaan sebelumnya. Aspek tersebut terdiri atas enam aspek, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan terakhir aspek kepemimpinan. Perolehan nilai setiap aspek berdasarkan tingkatan klasifikasi Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang atau Buruk dari masing-masing pegawai. Hasil keseluruhan aspek PPK tersebut kemudian dikalikan dengan Bobot penilaian pada aspek ini adalah 40 %.

(Tim Humas)

Panwaslu akan Panggil Sejumlah KPPS

Pilih Jadi TKI

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim kepada Suara NTB, Rabu (16/4). Menurutnya, peserta yang tidak ikut dari SMA/MA sebanyak 60 orang, SMK sebanyak 48 orang dan Paket C sebanyak 177 orang.

Ditegaskan, ada juga yang tidak ikut, karena alasan menikah, meninggal dan putus sekolah. Sementara alasan utama jadi TKI, karena visa untuk berangkat sudah diterima. Di samping itu juga ada karena malas. “Ada yang mengutamakan mencari nafkah harian ketimbang ikut ujian,” imbuhnya.

Melihat fakta itu, ungkapnya, masyarakat kebanyakan akan lebih mengutamakan kebutuhan hidup tiap hari daripada ilmu pengetahuan atau pendidikan. Menurutnya, semestinya masyarakat mengutamakan pendidikan dulu. Melalui ilmu pengetahuan atau skill seseorang akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih spesial dan berkualitas. ‘’Ujungnya, skill yang memadai bisa mendatangkan penghasilan yang besar atau gaji besar,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, diperlukan adanya gerakan secara terstruktur di daerah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) mulai dari media cetak dan elektronik. Termasuk upaya penyadaran kepada orang tua siswa melalui majelis taklim dan khutbahM. Supriyadi khutbah Jumat. (rus)

pai yang disebabkan oleh faktor luar kemampuan aparatur, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Bobot penilaian aspek SKP adalah 60 % meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.

Untuk aspek penilaian yang kedua yaitu PPK diberikan oleh pejabat penilai per 31 Desember atau akhir tahun bersangkutan. Pada aspek ini pengukuran nilai tidak jauh berbeda dengan penilaian pelaksanaan peker-

(Suara NTB/rus)

PEMAKAMAN - Suasana prosesi pemakaman almarhumah Hj. Rahmatullah, istri almarhum TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Gedeng Abror Kompleks Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor, Lotim, Rabu (16/4).

Prosesi Pemakaman Hj. Rahmatullah Dibanjiri Jemaah Selong (Suara NTB) Shalawat Nahdlatain dan bacaan surah Al Ikhlas serta talkin mengiringi prosesi pemakaman almarhumah Hj. Rahmatullah Binti Guru Hasan, istri pendiri Nahdlatul Wathan (NW) Rabu (16/4) sore. Proses mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir ini dibanjiri ribuan jemaah.

Areal pemakaman keluarga di Gedeng Abror Kompleks Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain (PPD) NW Pancor mulai dipadati jemaah sejak siang hari. Prosesi pemakaman dimulai setelah dilakukan shalat jenazah di Musholla Abror.

Keluarga besar NW Ummi Rauhun dan Raihanun, jajaran Dewan Mukhtasyar NW, Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar NW, TGH. M. Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH, bersama dengan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Timur ada di areal pemakaman.

Ketua PW NW TGB Raden Gede Zainuddin Atsani dalam sambutannya menyampaikan peristiwa wafatnya pendamping setia Maulana Syeikh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid merupakan takdir. Harapannya semoga yang ditinggalkan diberikan ujian kesabaran. “Semoga peristiwa ini menjadi i’tibar,” katanya.

Hj. Rahmatullah, lanjutnya, meninggal di usianya yang cukup panjang, 105 tahun. Usia yang penuh berekah karena telah memberi contoh yang nyata dan menjadi pendamping yang setia.

TGH. Dr. Muhyi Abidin dalam pemaparan sekelumit mengenai riwayat hidup Hj. Rahmatullah menyampaikan, isteri mendiang pendiri NWDI/NBDI ini lahir di Dusun Lando Desa Jenggik sekitar tahun 1910 silam. Anak sulung dari 13 bersaudara ini adalah anak tercinta dari Guru Hasan, sahabat TGH. Abdul Madjid ayahanda pendiri NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Guru Hasan adalah seorang penyebar syariat Islam di Gumi Sasak. Waktu itu, ujarnya, TGH. Abdul Madjid menginginkan anaknya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid menikah dengan putri Guru Hasan, Rahmatullah. Terjadilah perjodohan anak di antara kedua tokoh penyebar Islam itu. Usia Rahmatullah saat itu baru 9 tahun. Setelah cukup 15 tahun usianya baru dinikahi oleh Maulana Syekh.

Almarhumah Hj. Rahmatullah mendampingi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid hingga 63 tahun. Menjadi motivator dan pemberi semangat perjuangan Maulana Syeikh. Berjuang membesarkan NW. Disebut Muhyi Abidin, salah satu jasa perjuangan Hj. Rahmatullah, lahir NBDI. (rus)

Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) terus melanjutkan proses pemeriksaan di balik persoalan pelaksanaan pesta demokrasi di Lotim, 9 April lalu. Penyebab tertukarnya surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara masih jadi prioritas. Usai meminta klarifikasi KPU, Panwaslu merencanakan memanggil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dmikian disampaikan Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman, Rabu (16/4), . Diketahui surat suara tertukar terjadi di enam TPS, masing-masing dua TPS di Kecamatan Selong, dua TPS di Kecamatan Keruak, satu TPS di Montong Gading dan satu lagi di Sembalun.

Dari enam TPS tersebut, lima TPS digelar pemungutan

suara ulang, karena di lima TPS tersebut baru diketahui sudah ada surat suara yang tercoblos.

Pihaknya berencana memanggil KPPS di TPS 13 Kelurahan Pancor dan TPS 3 Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong.

Dipilihnya dua TPS ini sebagai sampel saja, karena KPPS yang mengetahui awal adanya surat suara tertukar.

Menurutnya, setelah Panwaslu sebelumnya memeriksa lima komisioner KPU, giliran jajaran di sekretariat penyelenggara teknis Pileg. Pihaknya telah memeriksa KPU Kasubag Umum KPU Lotim dan dua pengawas saat dilakukan sortir dan awal dari proses distribusi.

Mengenai rekomendasi pascapemeriksaan KPU, Miftahurrahman meminta untuk menunggu. Alasannya, sampai sejauh ini belum bisa disimpulkan hasilnya.

“Tunggulah,” katanya. (rus)

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Pertanyakan Proses Verifikasi

Puluhan CPNS K2 Datangi Kantor Bupati KSB Taliwang (Suara NTB) Puluhan CPNS Kategori Dua (K2), Rabu (16/4), mendatangi gedung Graha Fitrah kantor bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kehadiran spontan pada pegawai K2 yang dinyatakan lulus tes tulis ini, guna mempertanyakan perkembangan proses verifikasi berkas yang mereka nilai terkesan diperlambat.

Meski kedatangan mereka dengan harapan bertemu bupati atau wakil bupati, namum setelah bernegosiasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), perwakilan mereka hanya ditemui oleh kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Abdul Malik Nurdin, S.Sos, Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa, Ir. H Ady Mauluddin, M.Si didampingi Kabag Humas Yahya Soud. Dalam pertemuan tersebut perwakilan K2 menyampaikan, mereka sangat gelisah karena proses verifikasi berkas terkesan lambat bahkan seakan ada pihak yang menghambatnya.

“Perasaan kami seperti itu. Karena selain tidak ada informasi ke kami, kabar lain yang kami dapat bahwa ada pihak yang menghambat beberapa rekan kami dalam proses itu,” cetus Ny. Nurhayati, juru bicara K2 lulus di hadapan kepala BK-Diklat dan Itkab KSB. Tak hanya merasa diperlambat, para pegawai K2 lulus ini mengadu jika dalam melengkapi berkas persyaratannya mendapat kesulitan. Terutama dalam mendapatkan surat pernyataan dari pimpinan satuan kerjanya. Menurut pengakuan mereka, banyak dari rekannya hingga kini kesulitan memperoleh surat pernyataan tersebut karena pimpinan unit kerja di mana selama ini mereka mengabdi enggan menandatangani. “Banyak rekan kami yang belum bisa menyerahkan surat pernyataan tersebut, karena kepala SKPD atau kepala sekolahnya tidak mau memberikannya,” ungkap Nurhayati yang diamini rekan-rekannya.

Mendengar keluhan tersebut kepala BK-Diklat KSB Abdul Malik Nurdin mengatakan, bahwa proses verifikasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Ia pun meminta kepada pegawai K2 yang lulus untuk memberikan ruang bagi tim verifikasi dan bersabar menunggu hasilnya. “Semua masih berproses. Jadi tidak ada kita memperlambat atau ada pihak yang menghambat prosesnya,” tegasnya.

Menurut Malik, verifikasi ulang berkas K2 yang lulus ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB). “Bukan karena ada protes lantas kita buat mekanisme verifikasi ulang ini. Tidak. Ini semua prosedur yang harus kita jalankan dan harus dilalui oleh teman-teman yang sudah lulus tes tulis,” tandasnya.

Sebelum diajukan untuk mendapatkan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), tiap pegawai K2 harus memenuhi 13 item persyaratan. Seluruh persyaratan tersebut tidak sekadar harus sah dalam pemberkasan namun juga harus benar secara faktual di lapangan. “Kalau sudah semuanya sah dan benar terpenuhi semua syarat berkasnya, baru kita ajukan. Rencananya kita untuk pengajuan ke BKN kita akan upayakan sebelum 31 Mei yang menjadi batas waktu pengajuan,” urai Malik.

Hal senada disampaikan Inspektur Itkab KSB, Ady Mauluddin. Ia menyatakan, verifikasi ulang yang saat ini sedang berlangsung bertujuan guna mencari kebenaran dari kelengkapan berkas yang telah diajukan masing-masing pegawai K2 yang sebelumnya telah memenuhi passing grade.

Karena itu ia tetap meminta kepada pegawai K2 yang lulus untuk bersabar dan membiarkan prosesnya berjalan. “Kalau tidak ada halangan verifikasi faktual akan kita mulai Senin depan. Kita bentuk 5 tim dengan 10 anggota tiap timnya. Perkiraan saya tim akan butuh waktu dua minggu untuk menyelesaikannya,” paparnya.

Sementara itu Kabag Humas Yahya Soud turut pula memberikan pemahaman kepada perwakilan K2 tersebut.

Menurutnya, setiap pegawai K2 yang lulus tes tulis tetap diwajibkan untuk menyerahkan surat pernyataan dari pimpinan unit kerjanya. Namun demikian bagi pegawai K2 yang kesulitan mendapatkan surat pernyataan tersebut, menurutnya hal tersebut dapat disiasati dengan membuat surat pernyataan mandiri (sendiri) dan memberikan keterangan jika pimpinan unit kerjanya tidak bisa mengeluarkan surat pernyataan mutlak tersebut.

“Nah kalau seperti itu. Tim verifikasi bisa menyikapinya dalam bentuk lain. Mungkin dengan menelusuri kebenaran pegawai K2 itu secara langsung, bahwa ia benarbenar telah bekerja sesuai ketentuan masa kerja yang diperyaratkan,” timpal Yahya.

Usai mendengar keterangan tiga pejabat tersebut, para perwakilan pegawai K2 langsung menyatakan paham. Mereka pun menemui rekan-rekannya yang menunggu di teras gedung Graha Fitrah dan menyampaikan pemaparan yang diterimanya dari ketiga pejabat bersangkutan. Mereka pun bersuka cita dan berharap seluruh proses dan tahapan yang harus dilaluinya sebelum diajukan mendapatkan NIP dapat berjalan lancar. (bug)

(Suara NTB/bug)

DATANGI - Puluhan pegawai K2 yang mendatangi kantor bupati KSB, Rabu (16/4).

Halaman 4

Rekapitulasi Suara di KPU

Polisi Tak Jamin Keamanan di PPK Dompu (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu 9 April lalu untuk wilayah PPK Pekat terpaksa dialihkan ke KPU Dompu. Pengalihan ini terpaksa dialakukan karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan pasca aksi unjuk rasa anarkis di kantor Camat Pekat, Selasa (15/4) lalu oleh massa pendukung caleg PKB dan Nasdem.

Polisi juga tengah menyelidiki tindakan anarkis massa yang hendak membakar kantor Camat Pekat. Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di KPU Dompu, Rabu (16/4). Dia mengatakan, aksi unjuk rasa oleh kelompok simpatisan PKB dan Nasdem di kantor Camat Pekat Selasa (15/4) lalu semula berlangsung tertib. Massa yang menuntut dilakukan pemilu ulang di wilayah Kecamatan Pekat ini menilai, pelaksanaan pemilu di Pekat gagal karena maraknya kasus politik uang yang dinilai dilakukan secara terstruktur dan massif, serta adanya keterlibatan PNS dalam praktek politik uang. Polisi pun diminta untuk menangkap Caleg yang melakukan praktek politik uang tersebut.

Saat negosiasi dilakukan di kantor Camat antara perwakilan pengunjuk rasa dengan aparat Kepolisian yang berjaga-jaga setempat, massa kemudian mendobrak masuk ke kantor Camat dan melempari menggunakan batu, bom molotov dan lainnya. “Berdasarkan barang bukti (2 botol bom molotov) yang kita amankan, ada indikasi mereka berencana membakar kantor Camat,” kata Purnama.

Salah seorang ibu dari kelompok pengunjuk rasa, lanjut Purnama, sempat berusaha

mengambil peti suara dari jendela kantor Camat Pekat.

Upaya ini berhasil dicegah aparat Kepolisian dengan merebutnya dari tangan pengunjuk rasa. “Tidak ada yang hilang (peti suara) dan sudah kita amankan semua. Pagi tadi langsung kita bawa ke Dompu untuk dilakukan rekapitulasi di KPU,” jelasnya.

Dikatakan Purnama, pengunjuk rasa menuntut dilakukan pemilu ulang di wilayah Kecamatan Pekat karena menilai pelaksanaan Pemilu 9 April lalu gagal karena maraknya kasus money politic yang dinilai dilakukan secara terstruktur dan massif, serta adanya keterlibatan PNS dalam praktek dimaksud.

Petugas penyelenggara pemilu pun diintimidasi dan ditekan.

Bahkan diminta untuk menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dan merekomendasikan pemilu ulang. “Kita menilai itu bukan surat pernyataan, makanya kita alihkan proses rekapitulasi Kecamatan ke KPU sesuai prosedur,” jelas Purnama.

Aksi unjuk rasa yang berujung perusakan dan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu di Pekat ini, lanjut Purnama, dalam proses penyelidikan untuk diproses secara hukum. Pihaknya memiliki bukti petunjuk berupa foto, video, barang bukti batu, bom molotov dan

(Suara NTB/ula)

DIAMANKAN – Logistik dari PPK Pekat dinaikkan ke truk, diamankan dan akan direkapitulasi di KPU Dompu, (insert) Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK memberikan keterangan pers. pecahan kaca jendela kantor Camat. “Tersangka sudah diidentifikasi. Inisial B yang membawa bom molotov, S,SH dan A selaku provokator,” ungkapnya.

Namun Purnama mengaku telah melakukan pendekatan terhadap Caleg yang massanya melakukan aksi unjuk rasa di kantor Camat bersama tokoh masyarakat setempat. Kepada Caleg diberi pemahaman dan meminta agar menenangkan massanya. “Bila terdapat kasus politik uang, kita arahkan untuk dilaporkan ke Panwascam (Panwaslu Kecamatan). Karena menurut mereka ada dua kasus politik uang dengan barang bukti pecahan uang Rp 50.000 dan Rp 100.000,” jelasnya.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST pada kesempatan yang sama mengatakan, tidak ada alasan untuk melakukan pemilu ulang seperti yang dituntut pengunjuk rasa. Bila terdapat tindak pidana politik uang, mestinya dilaporkan ke Panwaslu untuk diproses secara hukum. “Bila terjadi pelanggaran pemilu, ada mekanisme penyelesaiannya yaitu dilakukan di Panwaslu. Jadi tidak ada alasan untuk dilakukan pemilu ulang,” tegasnya.

Drs Arifuddin, anggota KPU Dompu yang menjadi koordinator wilayah Pekat mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun kasus politik uang yang dilaporkan ke Panwaslu Kecama-

tan seperti yang disebut-sebut menjadi alasan tuntutan pelaksanaan pemilu ulang. “Melihat kejadian (demo anarkis) kemarin dan intimidasi terhadap pelaksana pemilu, makanya kami langsung memutuskan proses rekapitulasi dilakukan di KPU Dompu,” ungkapnya.

Proses rekapitulasi perolehan suara di wilayah PPK Pekat berdasarkan keputusan KPU Dompu akan dilaksanakan pada Kamis (17/4) hari ini di kantor KPU. Seluruh peti suara telah diamankan di kantor KPU. Sementara di Pekat disiagakan 1 peleton anggota Brimob, 1 peleton Dalmas Polres Dompu, resmob, reskrim dan intelijen disiagakan. (ula)

PPK Kilo Mengaku Diimingi DPRD Sumbawa Sebagian Besar Diisi Pendatang Baru Uang oleh Caleg Dompu (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara Caleg di Kecamatan Kilo telah rampung dikerjakan. Namun intimidasi dan iming-iming dari calon anggota legislatif (Caleg) untuk menambah suara partainya cukup kencang. Apalagi dapil Kecamatan Woja dan Kilo yang memperebutkan delapan kursi Dewan ini memiliki selisih yang relatif kecil antara posisi 7, 8, 9, dan urutan 10.

Ketua PPK Kilo, Julhair kepada wartawan di kantor Camat Kilo, Rabu (16/4), mengakui telah dihubungi oleh beberapa Caleg dan pengurus partai untuk mendongkrak perolehan suara partai atau caleg tertentu dengan iming-iming sejumlah uang. Gagal dengan imingiming materi, intimidasi juga dilakukan terhadap pengurus PPK. “Kami sudah bertekad, Pemilu 2014 ini harus bersih dengan hasil apa adanya. Ketika ada intimindasi dan iming-iming dari Caleg dan partai, kita selalu berkoordinasi,” ungkap Julhair.

Julhair juga mengaku mendapat informasi soal perolehan suara sementara beberapa partai dan caleg tertentu dengan selisih yang relatif kecil. “Iya, memang ada beberapa partai selisihnya kecil antara yang bakal mendapat kursi dan tidak.

Begitu juga dengan antara caleg di internal partai. Tapi kita sudah bertekad, tidak mau repot dengan urusan orang,” terangnya.

Hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kilo hanya 7.621

(Suara NTB/ula)

PENYALINAN - Pengurus PPK Kilo bersama saksi partai melakukan penyalinan sertifikasi DA.1 meja yang memuat hasil perolehan suara masing-masing partai di setiap tingkatan, Rabu (16/4). pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari DPT 8.605 pemilih, DPKTB 108 pemilih, DPK 16 orang, dan DPTB 4 pemilih. Sementara perolehan suara masing-masing partai menempatkan PKS sebagai pemenang untuk DPRD Kabupaten Dompu dengan raihan suara 1.414 suara, diikuti oleh PPP sebanyak 1.335 suara, PDI Perjuangan dengan 814 suara, Partai Golkar 812 suara, Partai Demokrat 698 suara, PBB 567 suara, Partai Nasdem 542 suara, PAN 432

suara, PKB 341 suara, Partai Gerindra 222 suara, Partai Hanura 159 suara, dan PKPI 73 suara.

DPRD Provinsi diungguli oleh PPP dengan 1.269 suara, PKB 887 suara, Partai Golkar 706 suara, Partai Demokrat 662 suara, PKS 652 suara, Partai Nasdem 591 suara, Partai Hanura 569 suara, PAN 499 suara, PDI Perjuangan 484 suara, Partai Gerindra 380 suara, PBB 256 suara, dan PKPI 168 suara. Untuk DPR RI dimenangkan oleh PAN 1.381 suara, PKS 856 suara, Partai Demokrat 705 suara, Partai Golkar 658 suara, PKB 629 suara, PPP 561 suara, Partai Nasdem 551 suara, PDI Perjuangan 482 suara, Partai Gerindra 313 suara, Partai Hanura 283 suara, PBB 261 suara, dan PKPI 95 suara. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar pendatang baru berpeluang besar duduk di DPRD Sumbawa yang kantornya berlokasi di KM 5. Khususnya di Dapil II (Moyo Hulu, Ropang, Lantung, Lenangguar, Lunyuk dan Orong Telu), bila melihat perolehana suara sementara sampai saat ini.

Data yang dihimpun Suara NTB dari olah data tabulasi C1 KPU Sumbawa, Rabu (16/ 4), perolehan suara sementara Partai Politik, Nasdem 7.419 suara, PKS 6.478, PDIP 4.287, Golkar 5.155, Gerindra 4.267, Demokrat 3.214, PAN 4.744, PPP 6.703, Hanura 5.803. Minus kecamatan Ropang dan desa Berora (Moyo Hulu). Berdasarkan perolehan suara sementara tersebut, Nasdem berpeluang mendapatkan dua kursi dari 9 kursi yang diperebutkan di Dapil 2.

Dari analisis pemetaan suara sementara Caleg di Dapil II, dua kursi Nasdem di Dapil II, kemungkinan diisi oleh Zulkarnaen dan Edi Syarifudin yang keduanya merupakan pendatang baru. Kursi PKS bakal diisi Salamuddin Maula (incumbent), I Wayan Wisma dari PDI P (pendatang baru), Ahmadul Kosasi dari Golkar, Syarifuddin S.Pd dari Gerindra (pendatang baru), M. Yasin dari Demokrat (pendatang baru), Mustajamuddin dari PAN (pendatang baru), H. A. Rakhman HMS dari PPP (incumbent) dan Akhmad Junaidi dari Hanura (incumbent).

Sedang untuk DPRD NTB, perolehan suara di Kabupaten Sumbawa, dari 12 kecamatan yang sudah masuk, sementara ini, perolehan suara Husni Jibril 6.955 dan Mustami H. Hamzah 4.082 (PDI P), Jamaluddin Afifi 2.355 dan H. Farhan 1.967, Busrah Hasan 1.698 (Partai Golkar), Iwan Rahadi 2.373 (Gerindra), Johan Rosihan 4.004 (PKS), Burhanuddin Jafar Salam 4.301, M. Irwan 2.735, Edi Mochtar 2.327

(PAN), Nurdin Ranggabarani 5.657 (PPP), Hj. Rahma JM 5.337 (Hanura), Bajuri Bulkiyah 3.357 (Demokrat), H. Mahmud Abdullah 1.297 (Nasdem). Minus 12 kecamatan lainnya di Sumbawa.

Namun, dari analisis yang berkembang yang diserap Suara NTB, dari delapan kursi DPRD NTB Dapil Sumbawa dan KSB, sejauh ini yang berpeluang masuk ke Udayana, yakni Husni Jibril (PDI P), Nurdin Ranggabarani (PPP), Hj Rahma JM (Hanura), antara Jamaluddin Afifi dan Busrah Hasan (Partai Golkar), Burhanuddin J. Salam (PAN), Johan Rosihan (PKS). Dua kursi tersisa diperebutkan, H. Mahmud Abdullah (Nasdem), Bajiuri Bulkiyah (Demokrat) dan Irwan Rahadi S.T (Gerindra).

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menyatakan, proses rekapitulasi di PPK masih terus berlangsung.

Hari ini, ada lima kecamatan yang sedang melakukan rekapitulasi. Yakni, Sumbawa, Moyo Hilir, Lape, Maronge dan Pelampang.

Dimusnahkan Sementara itu, kelebihan surat suara yang tidak digunakan dalam Pileg lalu, segera dimusnahkan di Mapolres Sumbawa.

Kelebihan surat suara dimaksud telah diserahkan ke Mapolres sejak hari pencoblosan lalu. Berjumlah untuk DPR RI sebanyak 369 lembar, DPD 796 lembar, DPRD Provinsi 11 lembar, DPRD Kabuaten Dapil I, 1 lembar, Dapil II, 30 lembar, Dapil III, 38 lembar, Dapil IV 70 lembar, dan Dapil V sebanyak 64 lembar.

Saat penyerahan dari KPU ke pihak Polres, disaksikan juga oleh Ketua Panwaslu Sumbawa. Dalam waktu dekat proses pemusnahan akan dilakukan. Sambil berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait mekanisme pemusnahan dimaksud. (arn)

Isu Soal Utang, Tak Ganggu Pelayanan Darah PMI ke RSUD Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbawa, yang juga Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, menegaskan pihaknya tetap melayani suplai darah ke RSUD Sumbawa, meski adanya isu soal utang RSUD ke PMI yang belum dibayarkan sejak 2013 lalu.

“RSUD memang masih memiliki hutang, sejak 2013 lalu. Namun, kami

tetap melayani. Hanya sempat ada salah pengertian,” kata Sekda.

Diakuinya, PMI sempat kehabisan kemampuan, karena RSUD memang belum membayar hutang kepada UDD PMI, sejak November 2013 hingga saat ini.

Dengan total tagihan sekitar Rp 80 juta. Bahkan pegawai UDD PMI belum menerima gaji. Meski kesulitan, namun suplai darah ke RSUD tetap dilakukan.

Direktur RSUD Sumbawa

dr. Selvi, juga membantah adanya penghentian pelayanan dari UDD PMI Sumbawa. Artinya, sampai sekarang tetap dilayani. Meski mengakui pula memliki hutang kepada UDD PMI sejak November 2013. “Kami yakin UDD juga melakukan hal yang sama dengan kami.

Karena UDD itu dibangun untuk masyarakat, begitu juga RSUD. Intinya tidak ada masalah,” pungkas Selvi. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Caleg Gagal Jangan Berbuat Onar Dengan mengajukan gugatan disebutnya sebagai langkah fair. “Pakai mekanisme yang bagus, sampaikan ke panwas, nanti akan sidang pleno, apakah tipilu atau sanksi administrtasi atau kode etik,” tegasnya. ‘’Jika memang ada temuan, kuatkan buktinya, lapor ke panwas. Jika ditemukan tipilu akan diserahkan ke kepolisian, ada 17 hari waktu polisi untuk mengusut sampai dengan tuntas, ada aturan mainnya,’’ sambung Kapolda.

Memang menurutnya, fenomena caleg gagal yang rusuh tidak hanya terjadi di NTB, tapi hampir di seluruh daerah lain di Indonesia. Padahal sebelum kontestasi pemilu dimulai, sudah ada deklarasi pemilu damai dengan KPU, untuk tidak hanya siap menang tapi juga siap kalah. ‘’Tapi itulah gambaran masyarakat kita, hanya siap menang saja, tidak siap kalah,’’ katanya.

Harapannya, agar caleg berjiwa negarawan. Jika kalah harus berpikir positif dan menjaga situasi daerah tetap kondusif. (ars)

Dari Hal. 1

Dino dan Demokrasi Kelas Menengah Rekan Dino yang orang AS seringkali keberatan ketika ia menyampaikan pendapat yang demikian. Namun, Dino punya alasan yang cukup tepat untuk menggambarkan kemajuan demokrasi Indonesia atas AS. Alasan pertama adalah, di usianya yang baru seumur jagung, demokrasi Indonesia sudah menampilkan seorang presiden wanita dan wakil presiden wanita. Alasan berikutnya adalah, Indonesia, setiap pemilu, selalu mencapai angka partisipasi yang jauh lebih tinggi ketimbang negara Paman Sam itu.

Alasan ketiga, orang Amerika menerapkan kebebasan absolut. ‘’Orang menistakan agama, itu boleh dalam sistem demokrasi mereka. Saya bilang, itu bedanya. Kalau di Indonesia, membakar kitab suci, itu dilarang sebagai kebebasan demokrasi,’’ ujar Dino.

Dino menilai, ada fenomena menarik yang tengah berkembang di dunia internasional saat ini. Dimana, sejumlah negara maju seperti Amerika, termasuk Jepang dan negara – negara Eropa Tengah mengalami krisis kepercayaan diri. ‘’Sementara di Indonesia justru sebaliknya. Memang kita melihat demokrasi yang bising, tapi kita percaya terhadap masyarakat Indonesia dan sistem demokrasi kita,’’ ujarnya. Dino juga sempat menjelaskan konsepnya untuk memajukan Indonesia. Konsep yang diusungnya adalah nasionalisme unggul.

Menurutnya, demokrasi dalam konsep nasionalisme unggul yang diusungnya adalah demokrasi kelas menengah, namun bukan dalam artian demokrasi yang hanya dinikmati kelas menengah, melainkan agar kelas menengah Indonesia menjadi lebih banyak dengan turunnya angka kemiskinan.

Ia menegaskan, masyarakat Indonesia yang saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan harus bisa meningkat statusnya menjadi kelas menengah. ‘’Jadi kelas menengah melebar menjadi 75 – 81 persen di Indonesia. Kuncinya di pendidikan, make sure mereka bisa kuliah,’’ jelas Dino.

Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor kelautan dengan semakin tingginya kebutuhan manusia akan sumber – sumber kelautan di masa depan. Namun, tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah mengubah status negara ini dari negara kepulauan menjadi negara maritim dengan industri perkapalan dan industri perikanan yang bagus.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi perikanan nomor dua terbesar di dunia setelah Cina. Namun, nilai ekspor kita hanya berada di nomor 12. Karena itu, di masa yang akan datang, industri kelautan akan menjadi sektor yang semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dino juga mencermati masih adanya dinding tebal yang menghalangi sinergi antara para pemimpin – pemimpin reformis di Indonesia. Fenomena inilah yang mendorongnya untuk menginisiasi pertemuan antara sejumlah tokoh muda dan reformis di Indonesia baru – baru ini. Beberapa tokoh, seperti Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan banyak lagi pemimpin muda yang berjiwa reformis dipertemukan untuk saling mengkomunikasikan ide, gagasan dan harapan masing - masing. ‘’Kita tidak peduli latar belakang politiknya apa, tapi kalau ada tokoh yang bagus, mereka perlu saling mengenal ide dan gagasan,’’ ujarnya. Pertemuan semacam ini, menurutnya harus terus bergulir. Para reformis tidak boleh merasa sendirian. (aan)

Dari Hal. 1

Bupati Teken MoU dengan Perusahaan Pengolah Limbah B3 ‘’Terkait pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 terutama puyak, bupati akan teken MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama dengan pihak perusahaan CV. Antareja Bumi Abadi. Ini kado BLH untuk HUT Lobar ke 56,”kata Kepala BLH Lobar, Mulyadin, SH, MH, ditemui di kantornya Rabu (16/4) kemarin.

Mulyadin menjelaskan, masalaah pencemaran lingkungan satu dari tiga isu global yang marak diperbincangkan.

Lantas ia berpikir apa terobosan dan inovasi yang mesti dilakukan di awal ia menjabat Kepala BLH. Lebih-lebih diketahui di Lobar khususnya kawasan Sekotong terdapat aktivitas pertambangan ilegal yang diketahui menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menurutnya, aktivitas penambangan tanpa izin di Sekotong yang dilakukan masyarakat tanpa memikirkan akibat dari dampak kegiatan itu khususnya dampak ke lingkungan.

Masyarakat sendiri akan merasakan dampaknya, 5-10 tahun ke depan.

Langkah antisipasipun disiapkan pihaknya sebelum dampak pencemaran ini meluas. Sesuai tugas BLH melindungi lingkungan dari pencemaran, maka yang mungkin bisa dilakukan pihaknya bagaimana mengeliminir atau mengurangi dampak pencemaran lingkungan . ‘’Salah satu terobosan dan inovasi yang dilakukan adalah bekerjasama mengolah limbah B3,”terangnya. Pihaknya pun mencari mitra yang memiliki keahlian dan tekonlogi sesuai bidangnya. Cara pengolahan limbah ini, membebaskan limbah dari bahan beracun dan mengambil limbah itu menjadi bahan bernilai ekonomi.

Tahapan kerjasama ini sendiri sudah dijajaki, antara lain perusahaan sudah melakukan ujicoba. Bahkan barang hasil olahannya itu akan memliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Pihaknya juga sudah mengambil sampel, untuk melihat bagaimana tingkat pencemaran setelah diolah apakah berkurang atau tidak.

MoU ini katanya sebagai langkah awal untuk selanjutnya nanti jika usaha ini layak secara ekonomi dan layak secara lingkungan akan dilanjutkan dalam kontrak perjanjian. Perusahaan tersebut juga sepakat bersedia memberi kontribusi dari pengelohan ke daerah sekitar 5 persen dari total produksi. Hasil MoU ini juga akan dituangkan dalam konttrak perjanjian.

Dalam perjanjian itu juga diatur hakdan kewajiban perusahaan, pemda termasuk masyarakat. ‘’MoU ini sebagai nota awal, kalau kita sepakat menjaga pembangunan sesuai wawasan lingkungan,’’ujarnya. Jika hasilnya bagus, maka bukan tidak mungkin akan dikembangkan dan diperluas. Bukan tidak mungkin pula terobosan ini akan dicontoh oleh daerah lain. Karena sejauh ini, di NTB baru di Lobar. Pihaknya juga sudah diskusi dengan Kementerian LH terkait hal ini, Kementerian pun merespons bagus dan siap membantu mengawal. Ia sadari upaya ini tidak gampang, maka perlu komitmen dan visi bersama.

Direktur Utama, CV Antareja Bumi Abadi, H. M. Asraf menyatakan, tertarik mengolah potensi limbah B3 berupa puyak, sisa pengolahan emas di daerah Lobar, khususnya di kawasan Sekotong yang melimpah. Usaha pengolahan limbah ini bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan di kawasan Sekotong yang notabene merupakan kawasan pariwisata.

Menurut rencana, ke depan limbah puyak ini akan diolah menjadi barang ekonomis yakni beton ringan yang banyak dipakai untuk membangun hotel pencakar langit di kota-kota besar. Saat ini, pihak investor sedang mempersiapkan dokumen berupa izin dan kelayakan usaha. Selain itu, dalam waktu dekat akan mengadakan MoU dengan Pemkab Lobar. Menurut Asraf, potensi limbah puyak di Sekotong tinggi namun terbuang percuma tak terkelola dengan baik. Dikhawatirkan, jika limbah ini tak diolah akan mencemari lingkungan. ‘’Kami akan mengolah limbah, bekas olahan masyarakat berupa puyak, menjadi produk ekonomis yakni beton ringan yang anti gempa,’’ pungkasnya. (her/*)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Golkar ’’Booking’’ Satu Kursi DPRD NTB di Dapil 3 Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar memastikan perolehan satu kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2014 ini. Hasil itu diperoleh setelah DPD Partai Golkar memperoleh hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di sejumlah kecamatan di Dapil tersebut.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/4) kemarin menerangkan bahwa pihaknya telah menghimpun data dari Dapil 3 untuk Pemilu DPRD Provinsi NTB. Dari hasil itu, diketahui Isvie yang sekaligus menjadi Caleg Partai Golkar dari Dapil itu memimpin perolehan suara.

Data yang dihimpun pihaknya dari PPK, Selasa kemarin menyebutkan,

Isvie sendiri telah memperoleh suara pribadi sebesar 9.826 di delapan kecamatan di Dapil 3 tersebut.

Di Kecamatan Sukamulia, Partai Golkar memperoleh 3.653 suara. Dari perolehan tersebut, sebanyak 538 pemilih mencoblos lambang Golkar, 2.773 suara diraih Isvie, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 85 suara, 43 suara, 76 suara, 36 suara, 24 suara, 36 suara, 30 suara dan 12 suara.

Di Kecamatan Wanasaba, sebanyak 326 pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 1.441 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 101 suara, 29 suara, 120 suara, 140 suara, 35 suara, 65 suara, 26 suara dan 87 suara.

Di Kecamatan Swela, sebanyak 314

pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 585 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 61 suara, 47 suara, 37 suara, 46 suara, 32 suara, 36 suara, 18 suara dan 70 suara.

Di Kecamatan Aikmel, sebanyak 968 pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 1020 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 938 suara, 319 suara, 195 suara, 186 suara, 137 suara, 50 suara, 63 suara dan 110 suara.

Di Kecamatan Masbagik, caleg nomor urut 1 dari Golkar meraih 1.062 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 369 suara, 182 suara, 338 suara, 172 suara, 131 suara, 224 suara, 57 suara dan 32 suara.

Di Kecamatan Pringgasela, sebany-

YPIA Gelar Seminar Nasional Internal Audit di Lombok Mataram (Suara NTB) Perkembangan internal auditor sebagai garda terdepan untuk mengembangkan integrated assurance dalam organisasi, perannya semakin penting dan memerlukan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Internal auditor harus memberikan sumbangan nilai tambah terhadap organisasi dengan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan corporate governance.

Ketua Panitia Seminar Nasional Internal Audit (SNIA), Soedar Kendarto, QIA, CRMP mengatakan, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) menyelenggarakan seminar nasional tanggal 16-17 April 2014 di Hotel Lombok Raya Mataram. Seminar nasional itu akan membahas topiktopik antara lain emerging trends & outlook internal audit 2014, menyongsong integrasi report, Integrated Framework

Internal Control COSO 2013, reformasi satuan audit internal pemerintah dan best practices bagi internal auditors. Selain itu, pengendalian intern, manajemen risiko, governance, Anti Fraud di lingkungan perusahaan dan public sector.

“Topik-topik tersebut dibahas dalam 2 keynote speechs, 3 panel diskusi, special speech dan 9 sesiconcurrent,”ucapnya, Rabu (16/4) siang kemarin.

Seminar tersebut katanya, dihadiri 700 peserta dari seluruh Indonesia. Serta dihadiri peserta dari Malaysia dan Timor Leste. Seminar itu dihadiri para internal auditor, audit komite, direksi, komisaris dari berbagai perusahaan, auditor sektor publik dan lainnya. Pembicara berasal dari praktisi organisasi ternama, ilmuan yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang luas di bidang internal audit, control, risk management, governance dan anti fraud dari

dalam dan luar negeri.

Usai acara pembukaan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, pembicara pertama yang merupakan Past Chairman of International Internal Audit (IIA), Gerald D. Cox menyampaikan materi dengan topik emerging trends and outlook. Dikatakan, seiring dengan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi terus menerus, tuntutan stakeholders terhadap profesi audi internal juga mengalami perubahan. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki sebelumnya, mungkin tidak lagi cukup untuk memenuhi tantangan masa depan.

Gerald D.Cox memaparkan tren terbaru dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan audit. Kemudian imperatif utama yang harus segera diatasi oleh seorang kepala fungsi audit internal dan strategi baru untuk menyeleraskan audit internal dengan harapan stakeholders. (nas)

HUT Lobar Ke 56

Pemda Bangun Ribuan Proyek Selama 2013 Giri Menang (Suara NTB) 17 April hari ini, Lombok Barat (Lobar) genap berusia 56 tahun. Pemkab Lobar pun telah banyak mengalami kemajuan, namun masih banyak perlu dibenahi dan ditingkatkan. Di bidang infrastruktur, Pemkab mengklaim telah membangun 1.058 proyek selama tahun lalu dengan total anggaran Rp 213 miliar lebih.

Sekda Lobar Drs.H. M. Uzair, menjelaskan, tahun lalu anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan poyek, mencapai Rp 213 miliar dan bersumber dari APBD Rp 142 miliar lebih dan APBN, PNPM, PPIP dekonsentrasi sebesar Rp 70 miliar lebih. “Proyek-proyek ini dikerjakan di 23 SKPD dan tersebar di seluruh kecamatan,” terangnya, Rabu (16/4).

Dijelaskan, termasuk proyek yang diresmikan adalah proyek Pasar Kediri dan Baznasda dan Kantor Perpustakaan. Proyek yang sebelumnya diputus kontraknya itu dikerjakan lanjutan

tahun ini tetap diresmikan, sembari menungggu pekerjaan selesai. Proyek Pasar Kediri, misalnya, tahun lalu progresnya 80 persen lebih, sehingga diputus kontraknya. Namun, proyek ini kembali dilanjutkan tahun ini melalui mekanisme PL, karena anggaran di bawah Rp 200 juta.

Proyek Pasar Kediri ini dianggarkan sekitar 180 juta, sehingga di-PL-kan. Proyek ini sudah mulai dikerjakan. Angggaran untuk biaya proyek ini sendiri diambilkan dari tahun sebelumnya.

“Ketika Januari kerja, maka dananya diambilkan dari anggaran sebelumnya (tahun lalu),” ujarnya. Sedangkan proyek Baznasda dan Perpustakaan dalam proses penyelesaian.

Ia menambahkan, di Lobar juga diresmikan dua pelabuhan, yakni Tawun dan Sekotong.

Proyek senilai Rp 7 miliar ini tuntas dikerjakan tahun lalu.

Peresmiannya langsung oleh Bupati Lobar bersama Menteri PDT Helmy Faishal Zaini.

(Suara NTB/dok)

H. M. Uzair

Sekda menambahkan, perayakan HUT Lobar dimeriahkan dengan berbagai kegiatan.

Termasuk lomba-lomba dan hiburan rakyat. Menurut rencana, hiburan rakyat ini dilaksanakan di tiga lokasi, Narmada tanggal 19 April, Gerung 23 April dan Batu Layar tanggal 26 April. (her)

Bawaslu Harus Responsif Dari Hal. 1 “Kepada masyarakat bahwa kewajiban kita menjaga keamananan. Kemudian kepada penyelenggara pemilu, kalau ada keberatan dari masyarakat atau protes agar ditindaklanjuti. Bawaslu dengan perangkatnya yang harus turun dan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan,” ujar gubernur, Selasa (16/4) siang kemarin.

Jika ada dugaan terjadinya pengurangan perolehan suara salah satu calon legislatif, misalnya, mereka mempunyai target 500 suara namun yang didapat sebanyak

100 suara. Dan mereka menduga ada calon legislatif yang mengambil suara mereka padahal hal itu belum tentu terjadi, maka hal itu harus benar-benar dipastikan tidak terjadi. Tentunya hal itu harus dengan pengawasan dari Panwaslu di tingkat bawah.

Menurut gubernur, aparat keamanan seperti kepolisian juga tetap berjaga dan menyiapkan perangkatnya di lapangan untuk menjamin pelaksanaan tahapan pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.

Sejauh ini, katanya, kasuskasus pemilu yang terjadi masih bersifat kasuistis.

Artinya, jika melihat jumlah desa seluruh NTB seba-

nyak 1.160-an desa/kelurahan dengan jumlah TPS 12.020 buah dengan jumlah DPT mencapai 3,7 juta jiwa, maka kasus-kasus pemilu yang terjadi pada proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS masih bersifat kasuistis.

“Maka kalau ada di dua, tiga desa atau 10, 15 TPS ada misalnya gugatan-gugatan, permintaan ini itu, menurut saya itu adalah rentang yang masih ditolerir. Dalam artian wajarlah seperti itu. Kita hanya harapkan semua pihak menindaklanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya. (nas)

ak 544 pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 1.275 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 255 suara, 111 suara, 137 suara, 186 suara, 52 suara, 34 suara, 128 suara dan 70 suara.

Di Kecamatan Labuan Haji, sebanyak 713 pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 964 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 211 suara, 98 suara, 188 suara, 625 suara, 50 suara, 14 suara, 28 suara dan 30 suara.

Di Kecamatan Pringgabaya, sebanyak 709 pemilih mencoblos lambang Golkar, caleg nomor urut 1. 706 suara, lalu caleg nomor urut dua hingga sembilan masing – masing meraih 286 suara, 76 suara, 143 suara, 201 suara, 75 suara, 48 suara, 51 suara dan 30 suara dengan total suara mencapai 2.319. (aan/*)

Praperadilan PT. CGA Ditolak Hakim Mataram (Suara NTB) Hakim Pengadilan Negeri Mataram menolak keseluruhan materi praperadilan pemohon PT.Citra Gading Asritama (CGA), pada sidang dengan agenda putusan, Rabu (16/4).

Atas putusan ini, pihak kuasa hukum perusahaan konstruksi ini mengaku kecewa dan akan menempuh upaya eksaminasi ke Komisi Yudisial (KY).

Tiga poin yang menjadi tuntutan PT.CGA, termasuk soal penahanan dan penyitaan kerugian negara, dimentahkan hakim tunggal I Made Pasek, SH,MH. Diantaranya, terkait penetapan tersangka Direktur Utama PT.CGA, Ichsan Suaidi, penahanan Ichsan Suaidi, dan penyitaan dana kerugian negara Rp 8,9 miliar lebih, terkait kasus Dermaga Labuhan Haji.

Sebelumnya, tim kuasa hukum PT.CGA menyebut dalam materi permohonan praperadilan Kejaksaan Agung RI Cq. Kejati NTB, bahwa tiga proses itu melawan hukum dan tidak menghargai hak asasi Ichsan Suaidi. Mereka meminta hakim mengabulkan permohonan dan membebaskan Ichsan Suaidi karena penahanannya tidak sesuai ketentuan.

Hakim kemudian menguji materi berupa bukti dan keterangan saksi yang diajukan pemohon, kemudian menguji dengan pembelaan dari termohon.

Setelah menimbang materi permohonan pemohon dan pembelaan termohon, akhirnya memutuskan tiga poin. Yakni, penetapan tersangka terhadap Ichsan Suaidi, telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 38 KUHAP. Kaitan dengan penyitaan kerugian negara, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 39 KUHAP, karena penyitaan itu untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

dengan tersangka Ichsan Suaidi dalam kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji.

“Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 4,5,8 dan 11 haruslah ditolak,” kata hakim.

Sementara kuasa hukum PT.CGA Otto Hasibuan, SH, menyesalkan putusan hakim tersebut, karena mereka memastikan bukti dan keterangan saksi sudah sangat mendukung untuk memenangkan praperadilan tersebut.

Seperti halnya penyitaan uang, saksi -saksi sudah jelas mengatakan bahwa penyitaan uang itu bukan untuk kerugian negara tapi jaminan penangguhan penahanan.

Mengenai langkah lanjutan, pihaknya akan mencermati putusan tersebut.

“Langkah-langkah lain, akan meminta kepada KY untuk eksaminasi terhadap putusan praperadilan ini,” pungkasnya.

Staf CGA Protes Jaksa Berselang beberapa menit usai sidang, salah seorang staf PT CGA Lalu Rukanda protes keras kepada tim dari Kejati NTB. Rukanda meneriaki Yonnie E Malaka yang disebutnya ingkar janji. Ia geram karena Yonnie termasuk yang pernah menjanjikan penangguhan penahanan bosnya dengan syarat kompensasi dana jaminan Rp 8,9 miliar tersebut. “Awas kau Yonie,” teriaknya sambil menunjuk ke arah Yonnie yang terburu buru masuk ke mobil.

Tidak sampai di sana, Rukanda kembali masuk ke gedung Pengadilan dan meneriaki jaksa jaksa yang mengawal tahanan dan jaksa lain yang berurusan dengan sidang berbeda. ‘’Kalian semua dzolim,” teriaknya, namun aksinya tidak berlanjut setelah ditenangkan tim kuasa hukum CGA. (ars)

Tingkatkan Pengawasan Dari Hal. 1 Tidak cukup kepada keuangan saja, dalam arti kata mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi bagaimana nextnya,’’ kata Mardiasmo pada acara penandatanganan izin pinjam pakai lahan Pemprov NTB untuk pembangunan Kantor BPKP Perwakilan NTB, Rabu (16/4) di Mataram.

Dijelaskan, pengawasan keuangan lebih kepada akuntabilitas input dan output. Sementara pengawasan pembangunan diharapkan memiliki outcome dan impact yang benar-benar riil dirasakan oleh masyarakat.

“Maka pengawas pembangunan akan mengawal hasilhasil pembangunan, karena bagaimanapun juga belanja modal, bantuan hibah, bansos, belanja PNPM ini betul-betul dikawal sehingga pembangunan di NTB itu hasilnya riil , nyata untuk kesejahteraan masyarakat NTB,” tambahnya.

Mardiasmo menambahkan, pengawasan pembangunan sebetulnya sangat ditunggu oleh masyarakat luas. Sehingga BPKP bisa meningkatkan kinerja aparatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholders. ‘’BPKP akan blusukan pengawasan pembangunan,’’tandasnya. (nas)

Puluhan SKPD Berada di Zona Merah Dari Hal. 1 ‘’Jadi Insya Allah sebentar lagi , dua atau tiga hari lagi kita evaluasi nanti kita genjot biar meningkat realisasi anggarannya. Sudah tidak ada alasan terlambat realisasi sekarang, ndak ada alasan karena semua sudah dibuat time table-nya,’’ kata gubernur di Mataram, Rabu (16/4) siang kemarin.

Terkait dengan masalah lelang yang masih menjadi faktor utama rendahnya serapan anggaran pada triwulan I ini, gubernur mengatakan, sebenarnya terkait dengan masalah itu sudah dibuat schedule dan telah disepakati oleh seluruh SKPD pada awal

tahun anggaran. ‘’Jadi ndak ada alasan untuk penundaan atau keterlambatan,’’ imbuhnya.

Dalam percepatan proses lelang yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) hal tersebut katanya tergantung dari SKPD. Sehingga, kata Zainul Majdi, sejak awal tahun anggaran telah diberikan tenggat waktu bagi SKPD untuk menyiapkan dokumen lelang. ‘’Supaya jangan terlambat dan menyiapkan bahan sehingga pengadaan barang dan jasa itu bisa berjalan sesuai schedule,”tandasnya.

Data yang diperoleh dari TEPPA TV Monitor pada Biro Administrasi Pembangunan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda

NTB rata-rata serapan anggaran hingga pertengahan April ini masih dibawah 17 persen.

Rata-rata realisasi fisik APBD NTB 2014 per SKPD sampai dengan 16 April 2014 sebesar 16,88 persen. Target relisasi fisik hingga 30 April mendatang adalah sebesar 30 persen.

Dari 44 SKPD lingkup Pemprov NTB, sebanyak 34 SKPD masuk dalam zona merah terkait dengan realisasi fisik. Realisasi fisik SKPD tersebut hingga 16 April 2014 masih di bawah 20 persen. SKPD tersebut antara lain Dishut, Diskop, Biro Hukum, Disnakeswan, Inspektorat, BKPMPT, BPMPD, Biro Kesda, Korpri, BLHP, BKD Diklat, Disbun, Dislutkan, Kantor Penghubung, Disnaker-

trans, Biro Pemerintahan, Biro Umum. Selnajutnya, BKP, Biro Ekonomi, Bakorluh, Bappeda, Distamben, Baperpus Arsip, Biro Organisasi, Dikes, Dishubkominfo, Dikpora, Perindag, Dinas Pertanian, RSJ, Disbudpar, Biro Kesra, Dinas PU dan RSUP. Sedangkan enam SKPD masuk zona kuning dengan serapan fisik antara 20-25 persen yakni Biro Keuangan, Bakesbangpoldagri, KPID, BP3AKB, Satpol PP dan Disosdukcapil. Sementara empat SKPD masuk zona hijau dengan serapan fisik di atas 25 persen yakni Sekretariat DPRD NTB, Dispenda, Biro Pembangunan dan BPBD. Untuk rata-rata realisasi

keuangan APBD NTB 2014 per SKPD sampai dengan 15 April 2014 hanya sebesar 16,56 persen. Target realisasi keuangan hingga 30 April 2014 sebesar 28 persen. Data dari TEPPA TV Monitor Biro AP LPBJP Setda NTB per 15 April 2014 sebanyak satu SKPD masuk zona hijau dengan serapan keuangan di atas 25 persen yakni Dispenda. Kemudian tujuh SKPD masuk zona kuning dengan serapan keuangan antara 20-25 persen yakni Biro Keuangan, Sekretariat DPRD NTB, Bakesbangpoldagri, KPID, Satpol PP, Disosdukcapil dan BP3AKB. Sementara, 36 SKPD masuk dalam zona merah karena relaisasi keuangannya masih di bawah 20 persen. (nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Tuntaskan Permasalahan Pemilu MASA pemilihan umum legislatif (pileg) sudah lewat seminggu. Namun, berbagai macam persoalan yang terjadi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih belum selesai. Beberapa permasalahan masih ditemukan di lapangan, sehingga menimbulkan protes dan insiden seperti bentrokan di Kabupaten Lombok Utara dan kasus pembakaran kotak suara di Bima dan beberapa daerah lainnya.

Melihat beberapa persoalan yang muncul di beberapa kabupaten/kota di NTB, seperti di Lombok Timur yang dinilai banyak pelanggaran di lapangan. Begitu juga di Lombok Tengah, ada 9 TPS yang direkomendasikan Panwaslu Lombok Tengah agar KPU kembali menggelar pencoblosan ulang. Dari temuan Panwaslu di lapangan diduga ada penyelewengan penghitungan suara, sehingga menyebabkan kerugian bagi caloncalon tertentu.

Apa yang terjadi di Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk sementara masih belum menimbulkan gejolak. Dalam arti, belum ada protes keras dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari penyelenggaraan pemilu. Di sinilah, KPU dituntut peka dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jangan sampai, kondisi wilayah yang sebelumnya kondusif bisa mengarah seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Tidak adanya solusi yang diambil Panwaslu terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di TPS 4 Salut Barat Kecamatan Kayangan KLU membuat pihak yang dirugikan melakukan protes. Bahkan, massa harus bentrok dengan aparat kepolisian, sehingga sejumlah warga terluka. Kondisi ini tentu saja menciderai pelaksanaan pileg di KLU yang berlangsung secara lancar dan aman di seluruh wilayah.

Di sinilah peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Panwaslu sebagai pengawas di tingkat kabupaten berperan dalam mengatasi permasalahan, khususnya berkaitan dengan pemilu. Lambannya mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di satu TPS bisa menjadi bumerang terhadap penyelenggaraan pemilu secara umum.

Langkah Panwaslu KLU seperti disampaikan Ketua Panwaslu Andi Nursabandi dalam menuntaskan masalah di lapangan mesti diterima oleh pihak yang merasa tidak terima. Artinya, melalui Gakkumdu, temuan yang terjadi di lapangan akan diproses. Kalau sudah diproses di Gakkumdu, maka semua pihak harus menghormatinya dan tidak harus berbenturan dengan aparat.

Untuk itu, kita berharap semua persoalan yang terjadi di lapangan segera mendapatkan solusinya, sehingga hasil demokrasi yang sudah kita lakukan tanggal 9 April lalu sesuai dengan diharapkan. Jangan sampai persoalan kecil menciderai pelaksanaan pemilu secara umum. Termasuk menyerahkan persoalan kasus pemilu pada proses hukum yang berlaku. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Seni dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh : STILAH pemberdayaan masyarakat mulai didengungkan sekitar pertengahan tahun 2000-an, setelah muncul semacam tuduhan atas manipulasi angka kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki arti yang kelihatannya progresif, yakni bagaimana supaya masyarakat memiliki daya. Masyarakat yang berdaya bisa diartikan pula sebagai masyarakat yang sanggup menghadapi tantangan dan persoalan, serta mengatasinya secara mandiri. Dengan pengertian ini, kita dapat membayangkan semacam relasi yang aktif dan sejajar antara pemerintah sebagai pengatur dengan masyarakat sebagai yang diatur. Sebuah rancangan yang terbayangkan bergerak menuju pembentukan situasi yang ideal dengan perkembangan di setiap aspeknya.

Tetapi tentu saja dalam praktiknya merealisasikan rancangan itu tidak mudah. Kita sudah terbiasa pada kenyataan bahwa apaapa yang kelihatan bagus di atas kertas bisa jauh meleset di tingkat praktiknya. Pada tahap merumuskan persoalan di masyarakat saja, dibutuhkan pengkajian yang intens agar program yang nanti diputuskan tidak meleset dari sasaran.

Apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di suatu lokus bisa berbeda dengan kebutuhan masyarakat di lokus lainnya. Itulah sebabnya, kenapa kemudian banyak program yang dijalankan kerap luput dari sasaran, kerap gagal pada tujuan. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, pemerintah sudah punya program khusus melalui apa yang kita kenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Program yang penyediaan dananya disokong oleh bantuan luar negeri ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Kalau kita lihat program PNPM Mandiri lebih pada pembangunan fisik semisal jalan, sanitasi, pos yandu dan sebagainya.

Pembangunan fisik seperti ini memang baik untuk membentuk suatu kondisi yang ideal menyangkut kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tetapi apabila dikaitkan dengan rumusan “masyarakat yang berdaya” diperlukan pendekatanpendekatan lain yang lebih bersifat interaktif, agar masyarakat tak terperangkap menjadi objek pem-

Kiki Sulistyo

(Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram)

bangunan semata, dimana mereka tak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk merumuskan dan menyuarakan apa sesungguhnya kebutuhan mereka.

Belum lagi jika program-program pembangunan fisik tersebut tidak mendapat pengawasan dan evaluasi yang memadai, potensi penyimpangan bisa saja terjadi. Mungkin dalam proses pra-program ada penggalian isu melalui pertemuan dan rembug, tetapi posisi tawar masyarakat tidak sepenuhnya terbangun. Sehingga pertemuan dan rembug itu berlangsung tapi kemudian tak memiliki korelasi yang memadai dengan pelaksanaan program. Saat hal tersebut terjadi terus-menerus, rasa skeptis kemudian muncul. Kepercayaan masyarakat semakin melemah terhadap program-program semacam itu dan akhirnya abai dan tak peduli.

Penilaian seperti itu saya temukan ketika saya ikut terlibat dalam sebuah proyek bertajuk “Festival Seni Desa Pemenang Timur 2014” awal tahun ini. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan satu fenomena, yakni menurunnya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan. Ada hal yang sedikit meleset dari kesimpulan yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang pasif itu. Kemelesetan itu ditunjukkan dengan sikap bahwa yang mesti dibongkar itu adalah masyarakat, padahal kepasifan masyarakat itu disebabkan program pemberdayaan masyarakat itu sendiri tidak menyentuh bagian yang paling fundamental.

Yakni membangun pola pikir (mindset) dan menempatkan masyarakat sebagai partner dalam setiap program. Bukan menjadikan masyarakat sebagai objek saja.

Dengan Seni Beberapa waktu sebelum proyek tersebut dilangsungkan, sudah ada pertanyaan seberapa efektifkah kesenian dipakai sebagai “alat” untuk mengangkat peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Sampai disini kita dapat menengok kembali sebuah kenyataan yang bersilangan. Seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saking tak

terpisahkannya, sampai-sampai kehadiran seni itu sendiri tak disadari. Properti yang kita dipakai, cara kita berkomunikasi, dinamika suara dan visual yang kita saksikan sedikit banyak mengandung unsur fungsi dan estetika yang merupakan syarat dari kehadiran seni. Baik itu seni murni maupun seni terapan. Tetapi di bagian lain, seni sebagai entitas tersendiri dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat berada di garis marjinal. Hampir tak ada perhatian yang memadai terhadap dunia kesenian, sehingga sudah sering kita jumpai bagaimana maestro-maestro kesenian kita menjalani hidup sehari-hari dengan berat akibat kesempatan atau peluang hidup dari kesenian sangat tipis. Tapi meskipun keluhankeluhan semacam ini masih saja dilontarkan, pelaku-pelaku kesenian kita tetap saja ngotot, bertahan dalam kemiskinan dengan tetap bersetia mengolah kreatifitasnya seolah-olah bila mereka meninggalkan itu sama dengan mereka meninggalkan kehidupan mereka.

Meski tidak mutlak dapat menjadi solusi yang tepat, setidaknya secara proses kesenian dapat melatih kreatifitas masyarakat.

Kita paham bahwa kreatifitas adalah syarat penting untuk sebuah daya. Untuk menjadi berdaya, kita dituntut untuk kreatif. Apalagi di tengah persaingan yang makin kuat dan berat. Dengan terbiasa berlaku kreatif, mau tak mau kita juga terbiasa untuk melihat segala sesuatu sebagai tantangan untuk diolah kembali menjadi karya.

Tak terkecuali itu persoalan yang kerap datang. Di sisi yang lain dengan menggunakan medium seni kita juga bisa melakukan transformasi kreatifitas pada khalayak. Mengamati sebuah karya seni dapat merangsang imajinasi. Dan imajinasi adalah sumber utama kreativitas.

Dengan seni pula potensi diri dapat terasah dan teraktualisasikan sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dan pada gilirannya berani menuangkan pendapat atau pikiran saat menyikapi suatu persoalan. Bahkan pada bagian yang lebih awal seni menuntut pula hadirnya wawasan. Dengan wawasan yang selalu diperluas, kemungkinan untuk menjadi kritis juga dap-

at tumbuh dengan alami. Tetapi mesti dilihat pula, bahwa menggunakan kesenian sebagai medium atau alat pendekatan tak bisa dilakukan secara instan. Seni bukan sesuatu yang bisa dihadirkan serta-merta dan bisa dilupakan begitu saja. Seni sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, karenanya dia hanya perlu ditempatkan dalam posisi yang seharusnya. Posisi dimana kesenian diberikan peran, kesempatan dan perhatian untuk berkembang secara alami. Itulah saya kira esensi dari pemberdayaan. Yakni kesempatan untuk berperan dalam tiap kegiatan.

Demikianlah, dalam “Festival Seni Desa Pemenang Timur 2014” saya melihat betapa masyarakat di sebuah lingkungan terpencil seperti Tebango Bolot bisa dengan antusias mengikuti dari tahap proses sampai presentasi pertunjukan kesenian tradisi mereka yang secara tematik mengangkat persoalan-persoalan sekitar. Alhasil, saya percaya di dalam kesenian setiap orang bisa berperan, dan dengan begitu pula setiap orang bisa berdaya.

Hari ini, HUT ke 56 Lobar Kesejahteraan masyarakat harus lebih baik

*** Caleg gagal jangan berbuat onar

Ancaman hukuman telah menanti

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Calo Pemasangan Instalasi Listrik Masih Marak

Subsidi 7.000 Hektar Lahan PEMPROV NTB tahun ini mensubsidi 5.000 sampai 7.000 lahan petani.

Subsidi ini menurut Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husni Fahri, MM dalam bentuk penyediaan bibit unggulan kepada kelompok tani secara cuma-cuma, serta dilakukan pendampingan hingga panen.

Langkah itu sebagai program menyiapkan benih hibrida unggulan untuk komoditi pertanian dan hortikultura, meski itu tidak dibarengi dengan animo masyarakat un(Suara NTB/bul) tuk menggunakan benih-benih Husni Fahri berkualitas terjamin ini.

Harapannya bibit hibrida lebih diminati masyarakat petani, dengan melihat perbandingan kuantitas produksi dengan menggunakan bibit biasa.

Soal target, salah satu upaya yang harus ditempuh adalah dengan memasarkan penggunaan bibit hibrida secara luas.

“Padi saja, kalau menggunakan bibit hibrida hasilnya bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar, berlipat-lipat dari pada penggunaan bibit biasa yang hanya maksimal sampai 4 ton per hektar,” demikian digambarkannya.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/4), dia mengatakan secara bertahap akan mengembangkan penggunaan bibit hibrida ini, meski masyarakat masih memandang bibit hibrida terhitung mahal. Tetapi pandangan itu akan coba terus dipatahkan dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan menggunakan bibit hibrida ini. Ia mengatakan berkaca pada keberhasilan jagung yang produksinya melimpah. Secara perlahan keberhasilan itu akan diterapkan pada komoditi padi, termasuk komoditi lain, seperti cabai, yang diakuinya sudah menggunakan bibit-bibit unggulan yang kedepannya akan terus berkontribusi terhadap produksi yang berkecukupan.

Sementara untuk pohon buah dan komoditi hortikultura lainnya, Husni Fahri mengatakan nampaknya pada bidang ini, pemerintah belum begitu memberikan perhatian lebih dibanding komoditi pertanian.

“Perhatian pemerintah pusat untuk mengembangkan bibit hibrida untuk hortikultura ini juga belum begitu besar,” katanya.

Namun demikian, Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi NTB terus mendorong masyarakat menggunakan benih hibrida dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), penyerapan jumlah tenaga kerja serta menggenjot perekonomian petani.

Tak bisa dipungkiri, berkembangnya produksi komoditi hortikultura, misalnya semangka, melon, serta buah-buahan lainnya telah memberi peluang usaha dan keuntungan yang cukup besar kepada petani.

Meski demikian, harus ada proteksi dari pemerintah sendiri untuk melakukan pembatasan produksi.”Jangan sampai produksi tinggi, justru harga merosot. Ini yang kita coba terus atur,” katanya. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/ars)

PANEN - Petani dihadapkan dengan kekhawatiran anjloknya harga gabah, menyusul panen secara bersamaan di beberapa wilayah di pulau Lombok. Pemerintah dan institusi BUMN seperti Bulog tampaknya belum dapat menyikapi persoalan ini. Tampak dua buruh tani sedang memepes (mencari sisa-sisa bulir padi setelah dirontokkan) di daerah persawahan jalan lingkar selatan, Jempong Baru, Kota Mataram, Rabu (16/4).

Dari Dialog Publik

Jasa Raharja Lebih Dekat dengan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja NTB kian berupaya lebih dekat dengan masyarakat. Pandangan adanya sekat-sekat yang menjadi jarak pemisah terus dipersempit. Gelaran Dialog Publik yang dilaksanakan, Rabu (16/4), menjadi media untuk membangun komunikasi yang lebih intens, tujuannya bagaimana masyarakat memahami fungsi dan peran Jasa Raharja dalam memberikan santunan kecelakaan, sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 33 dan 34 tahun 1964 Junto PP nomor 17 dan 18 tahun 1965.

Dialog Publik menghadirkan narasumber dari Dirlantas Polda NTB, Kombes. Pol. Edi Ciptianto, M. Si, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ir. Agung Hartono, M. STr, Pengamat transportasi dari Universitas Mataram, Prof. DR. Galang Asmara, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTB, Adhar Hakim, selain Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Zainal Arifin, SE tentunya.

Ratusan undangan dari kalangan mahasiswa, pelajar, Or-

ganda, komunitas motor, Gapasdap dan LSM serta kalangan profesional memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan sekali setahun itu. Komunikasi dua arah terjalin cukup hangat, antara nara sumber dan peserta selama hampir tiga jam. Pesan sosialisasi yang disampaikan Jasa Raharja tepat sasaran dan cukup dipahami. Harapannya hasil dialog tersebut akan disebarluaskan kembali oleh peserta.

Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Zainal Arifin pada sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini tujuan dan maksudnya bagaimana JR mengoptimalkan peran menanggulangi lakalantas, sesuai dengan visi, misi dan mottonya “Utama dan Perlindungan, Prima dalam Pelayanan” pada posisinya sebagai asuransi masyarakat Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dihajatkan dalam rangka mendukung program keselamatan transportasi publik, sesuai dengan ketentuan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Jasa Raharja memiliki komitmen untuk mengupayakan peningkatan keselamatan jalan dan penanggulangan kecela-

kaan lalu lintas khususnya di NTB,” katanya.

Harapannya kegiatan tersebut dapat menambah manfaat wawasan dan pengetahuan masyarakat melalui dialog publik. Sehingga kesadaran peserta utamanya dalam berlalu lintas dan menjadi pioner terdepan untuk masyarakat dalam aksi keselamatan lalu lintas jalan.

Sementara itu Kapolda NTB, Moechgiyarto mengatakan kegiatan tersebut sangat mendukung kerja pihak Kepolisian, kaitannya dalam berlalu lintas.

Polri sudah ada komitmen untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih ramah dan cepat, demikian juga pada kecelakaan untuk dibuatkan berita acaranya secara cepat juga.

Tanggung jawab Polri dalam menegakkan aturan berlalu lintas dianggap masih berat, khususnya di NTB ini. Alasannya, tokoh masyarakat yang menjadi panutan sendiri memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat lainnya.

Inilah yang kemudian menjadi PR bersama yang dilaksanakan dengan semua pihak, termasuk Jasa Raharja. (bul)

Mataram (Suara NTB) PLN tidak memungkiri banyak terjadi kebakaran baik di perumahan, pertokoan maupun di pusat perbelanjaan lainnya. Alasan yang kerap muncul, akibat adanya gangguan sistem kelistrikan. Penambahan jaringan kelistrikan di luar rekomendasi PLN bisa saja memicu banyak hal berbahaya terjadi. Idealnya, apapun bentuk penambahan instalasi kelistrikan harus dikoordinasikan dengan tim ahlinya.

Demikian Manajer PLN Rayon Cakranegara, Jerimias Unatu pada Suara NTB, Rabu (16/4). Ia menegaskan, penambahan instalasi listrik di luar rekomendasi PLN lebih cenderung rawan mengakibatkan kecelakaan. Persoalannya, calo jasa service di luar mitra kerja PLN biasanya menawarkan instalasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan semestinya.

“Bisa saja dipasang kabel listrik berambut, penggunaannya untuk kulkas, TV dan alat-alat elektronik lainnya. Ini yang mengakibatkan panas dan terjadi kebakaran. Semakin besar daya listrik yang digunakan, mestinya disesuaikan dengan jenis kawat yang digunakan,” katanya.

Calo jasa servis kelistrikan ini menurutnya sudah mulai marak. Anehnya masyarakat banyak tertarik. Padahal belum tentu penambahan instalasi yang dipasang menggunakan instalasi standar. PLN menyediakan jasa layanan servis kepada masyarakat, melalui beberapa asosiasi yang direkomendasikan yang tetap mengedepankan Standar Layak Operasi (SLO).

“Masyarakat kurang begitu faham, mestinya bisa konsultasi ke PLN, nanti PLN yang akan merekomendasikan kepada mitra. Ini rawan karena calo bisa saja memasang asalasalan dan tidak sesuai ketentuan,” tambahnya lagi.

Pada penggunaan instalasi listrik yang digunakan PLN, ketentuannya maksimal lima tahun sekali dilakukan pergantian instalasi, baik yang di perumahan, maupun di tempattempat lainnya. Di atas ketentuan itu, perlu diwaspadai.

Jerimias Unatu menegaskan lagi, saat ini jumlah calo yang menyediakan jasa servis kelistrikan cukup banyak. Di sinilah kelihaian masyarakat (pengguna listrik) untuk menggunakan

(Suara NTB/bul)

Jerimian Unatu

mana pemberi jasa yang mestinya digunakan.

Ia melihat ada kecenderungan masyarakat melakukan penambahan instalasi di luar ketentuan PLN. Tidak terkecuali tokotoko, dan bangunan-bangunan yang serba beton lainnya. Jangan diabaikan, sebab tetap saja pemasangan instalasi secara ilegal ini rawan terhadap kebakaran.

Soal maraknya aksi pencurian kabel gardu PLN, Jeri menyebut tetap saja aksi ini masih rawan. Diyakini para pelakunya adalah orang-orang yang sangat memahami seluk beluk dan teknik kelistrikan.

Sebab kabel tembaga gardu yang dicuri, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Jeri mengatakan dalam beberapa waktu terakhir memang tren pencurian kabel tembaga PLN ini sudah menurun. Namun telah mengakibatkan banyak kerugian PLN. Oleh karenanya, beberapa gardu yang digembosi sudah dilakukan pergantian kawat berbahan alumunium.

“Pencurian ini terjadi di seluruh NTB, tetapi sampai saat ini Polisi juga belum mampu mengungkapnya,” katanya pada media ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

TABUH - Kapolda NTB, Moechgiyarto (kiri) bersama Kacab JR NTB, Zainal Arifin menabuh gendang tanda pelaksanaan Dialog Publik dimulai, Rabu (16/4).

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MEBEL

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

16

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

16

Drs. L. Imam Maliki, MM NIP. 195812231985031007

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Cegah Penggelembungan Suara

Panwaslu Kota Mataram Awasi Formulir C1 Plano Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah upaya penggelembungan suara, Panwaslu Kota Mataram mengintensifkan pengawasan dalam tahapan rekapitulasi baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin, SE menyampaikan untuk mencegah adanya penggelembungan suara, pihaknya mengawasi jumlah perolehan suara yang tercatat di formulir C1 Plano.

Saat ini rekapitulasi suara sedang berlangsung di tingkat PPK, Srino mengatakan pada tahapan ini pihaknya mengindikasikan ada arah upaya penggelembunan suara, untuk itu pihaknya di lapangan tetap sigap dengan mengecek dan mengawasi perolehan suara yang tercatat di formulir C1 Plano.

“Kita buka dan kita cek karena di formulir C1 bisa saja berubah angkanya untuk itu kami membuka C1 Plano ini sebagai langkah kami untuk melihat hasil penghitungan suara,” terangnya.

Dalam tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini, Srino mengatakan pihaknya tetap standby melakukan pengawasan dalam proses rekapitulasi. Pihaknya memantau sejauh mana rekapitulasi berjalan sesuai hasil rekapitulasi C1 di tingkat kelurahan.

Sebelumnya Srino juga menyampaikan berdasarkan hasil temuan pihaknya, hampir di semua TPS di Kota Mataram para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) maupun saksi-saksi dari 12 parpol tak diberikan formulir C1 oleh KPPS. Alasannya adalah karena mereka kekurangan formulir tersebut.

Ia mengatakan formulir C1 itu harus dibuat rangkap 17 yang diberikan kepada saksi 12 parpol, PPL, PPS, dan PPK. Mengacu pada aturan atau UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS yang tidak memberikan formulir C1 bisa terancam pidana.

Hal itu diatur dalam Pasal 288 yang berbunyi: “Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” (yan)

POLHUKAM Jelang Pleno

Polisi Perketat Pengamanan Kantor KPU Loteng Praya (Suara NTB) Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah (Loteng) sejak dua hari terakhir mulai memperkekat pengamanan di sekitar kantor KPU Loteng. Dengan menambah jumlah personel serta peralatan pengamanan lainnya. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi menjelang pelaksaan pleno perolehan suara Pemilu legislatif tingkat kabupaten pekan depan.

“Untuk Brimob dan Dalmas Polda NTB, masing-masing kita tambah satu pleton lagi dari jumlah personel yang sudah ada sebelumnya. Guna membantu pengamanan di kantor KPU Loteng,” ungkap Kabag. Ops Polres Loteng, Kompol Trisal Prianggara, SH., MH., kepada Suara NTB, Rabu (16/4) kemarin.

Selain personel, peralatan pengamanan taktis lainnya juga ikut ditambah. Dengan harapan pengamanan di kantor KPU Loteng bisa lebih optimal lagi. Bahkan pihaknya juga sudah meminta tambahan pasukan gegana dan rescue dari Polda NTB. Untuk bisa lebih memaksimalkan pengamanan yang dilakukan.

Namun memang pasukan tidak langsung diterjunkan di kantor KPU Loteng. Tetapi disiapkan di Mapolres Loteng.

Supaya bisa diterjunkan sewaktu-waktu, ketika dibutuhkan.

“Kondisi pasukan pengamanan pada posisi siap terjun,” tegas-

Minim, Pendaftaran Hak Cipta dan Merek di NTB Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran hak cipta maupun merek yang dimiliki masyarakat NTB di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih minim.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak hukumnya dan akses untuk mendaftarkan hak cipta masih dinilai jauh.

Direktur Merek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bambang Iriana Djajaatmadja, ketika diwawancarai Suara NTB di sela acara sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang digelar oleh Biro Hukum Sekda Provinsi NTB, di Hotel Grand Legi, Rabu (16/4) kemarin, mengatakan minat masyarakat NTB untuk mendaftarkan hasil cipta atau kekayaan intelektualnya masih rendah.

“Untuk NTB masih rendah. Hanya 1-2 saja yang terdaftar. Itupun UKM, dan biasanya yang didaftarkan adalah jenis makanan,” ungkapnya. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat NTB untuk mendaftarkan hak cipta atau kekayaan intelektual-

PANEN raya jagung di kelompok tani Geruk Gundem, Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Rabu (16/4) seolah menandai babak baru budidaya jagung oleh masyarakat di KLU bersama pemerintah. Panen raya jagung diikuti penyerahan bantuan mesin pipil oleh Direktur Pascapanen, Kemeterian Pertanian. Ini artinya, produktivitas diyakini meningkat sehingga efek transaksi jagung bilateral antara asosiasi di Indonesia luar negeri akan berkurang.

Hadir pada panen raya jagung kemarin, Direktur Pascapanen, Kementan, Ir. Pending Dadih Permana, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura NTB, Ir.H.

nya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. “Bisa karena kesadaran hukum atas hak yang dimiliki minim.

Bisa juga karena akses yang dinilai jauh. Padahal bisa dilakukan di Kanwil masing-masing,” katanya.

Ditambahkannya, sebenarnya potensi yang dimiliki masyarakat NTB dalam hal menciptakan karya dan produk sangatlah bagus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa merek dan produk khas NTB seperti abon, susu kuda liar, kangkung lombok, gerabah,tenun dan karya lainnya. “Potensi di daerah ini yang sekarang sedang kita kembangkan supaya bisa terdaftar sebagai hak cipta,” tambahnya.

Sementara itu, hak intelektual dalam bidang akademik seperti penciptaan buku dan lainnya, dijelaskan Bambang langsung mendapatkan perlindungan hukum meskipun tanpa mendaftar. “Perlindungan hukum langsung didapatkan asalkan telah dipublikasikan,” jelasnya. Kedepan, pihaknya berharap sosialisasi akan hak intelektual dan hak cipta ini tidak hanya di lingkup SKPD di masing-masing daerah. “Kami berharap sosialisasi akan hak cipta ini bisa menyentuh masyarakat. Sehingga masyarakat memahami hak hukumnya,” tutup Bambang. (ami)

Husni Fahri, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu.

Hadir pula, unsur asisten, Pimpinan SKPD, Pemprov NTB dan Pemda KLU serta TNI yang dihadiri, Pabungdim, Kapten Arianto.

Panen raya jagung di sentra budidaya jagung di Kecamatan Bayan, saat ini tidak kurang dari 2.000 hektar. Dengan rincian, sekitar 855 hektar berada di Desa Mumbul Sari, 1.000 hektar di Desa Akar-Akar, serta sejumlah hektar lahan lainnya berada sporadis di wilayah Kecamatan Kayangan dan Bayan. ‘’Produksi jagung secara nasional sedang kami lakukan uji petik di beberapa tempat produksi, diketahui 5 – 7 persen mengalami hilang hasil.

Namun dengan pengolahan

pascapanen dengan mesin, Pemerintah optimis, 18 juta ton target produksi jagung nasional akan tercapai tahun ini,’’ ungkap Direktur Pascpanen, Pending Dadih Permana.

Pascauji coba penggunaan mesin bantuan, Pending menyarankan petani untuk menambah alas tampung yang belum sempurna. Tujuannya untuk menghindari pipil lebih banyak terbuang. Mesin ini sendiri mampu mengefisiensi waktu dan biaya tenaga kerja.

Dengan tenaga kerja atau pipil manual, dibutuhkan waktu 1 minggu untuk mencapai hasil 1 ton pipil, tetapi dengan mesin ini, dalam 3 jam, sanggup menghasilkan 3,5 ton. Bahkan jagung yang masih memiliki kadar air 25 persen, bulirnya masih utuh, tidak pecah. Artin-

nya. Pasukan sendiri akan terus disiagakan sampai seluruh proses pemilu tuntas.

Diakuinya, ketatnya pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian bukan semata-mata karena tingkat kerawanan.

Tetapi lebih pada upaya antisipasi. Karena kalau bicara tingkat kerawaran, Loteng termasuk yang paling aman selama proses pemilu legislative berlangsung sejauh ini.

“Yang penting kita sudah melakukan langkah antisipasi.

Masalah kerawanan itu fluktuatif. Bisa saja daerah yang dianggap rawan justru aman. Begitu pula sebaliknya. Daerah yang masuk aman, bisa menjadi rawan,” jelasnya. Dengan begitu, potensi terjadi kerugian ketika muncul persoalan bisa ditekan seminimal mungkin.

Pantauan di Kantor KPU Loteng menujukkan, selain kawat berduri yang sudah dipasang sejak beberapa pekan sebelumnya, aparat kepolisian kini juga

(Suara NTB/kir)

POS PENGAMANAN - Aparat Polres Loteng membangun pos pengamanan khusus dan memasang portal di samping gerbang Kantor KPU Loteng. Untuk memaksimalkan pengamanan menjelang pleno perolehan suara tingkat kabupaten pekan depan. sudah membangun pos khusus disebelah pintu gerbang kantor KPU Loteng. Dan, membuat portal untuk mengendalikan arus keluar masuk ke kantor penyelenggaran pemilih umum tersebut.

Bagi setiap orang yang akan masuk ke kantor KPU Loteng kini harus melalui pemeriksaan ketat aparat. “Langkah ini kita lakukan untuk memudahkan control sekaligus pengawasan terhadap setiap orang yang masuk. Jadi kalau mau masuk ke kantor KPU Loteng, kepentin-

agn juga harus jelas,” timpal Trisal.

Pasalnya, bagaimanapun persoalan pengamanan menjadi tanggung jawab penuh aparat kepolisian. Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menjadi sasaran jelas aparat kepolisian.

Pleno Kabupaten Sementara Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH., MH., yang dikonfirmasi terkait rencana pelaksanan pleno perolehan suara untuk tingkat kabu-

paten, mengungkapkan, kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin (21/4) besok. Saat ini, pleno masih dilakukan dimasing-masing PPK tingkat kecamatan.

“Jadwalnya pleno kabupaten kita rencanakan dilaksanakan mulai Senin besok,” jelasnya. Dan, direncanakan akan berlangsung selama dua sampai tiga hari. Namun saat ini, pihaknya masih fokus untuk menuntaskan pleno di tingkat kecamatan. Yang rata-rata sudah mau selesai. (kir)

Dugaan Politik Uang

Panwaslu Kota Mataram Klarifikasi Enam Saksi Mataram (Suara NTB) Panwaslu Kota Mataram memanggil enam saksi untuk diklarifikasi mengenai dua kasus dugaan politik uang yang menjadi temuan Panwaslu Kota Mataram pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif pekan lalu. Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin menyampaikan dua kasus dugaan politik uang itu saat ini masih dalam proses klarifikasi saksi-saksi yang dilakukan oleh Divisi Penindakan Panwaslu Kota Mataram.

Srino menyebutkan dalam kasus ini ada dua oknum sebagai terlapor. Dalam proses klarifikasi, dari setiap terlapor akan dipanggil tiga saksi. Hasil

klarifikasi ini nantinya akan dijadikan kajian pihaknya apakah akan dilanjutkan ke tingkat Gakkumdu untuk dilakukan gelar perkara atau tidak.

“Seandainya bisa memenuhi unsur pidana akan kita rekomendasikan ke penyidikan. Kalau belum memenuhi unsur itu, selesai sampai disitu (klarifikasi di tingkat Panwaslu),” terangnya kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (16/4).

Proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu seperti politik uang mekanismenya setelah melalui klarifikasi di tingkat Panwaslu kemudian jika ditemukan unsur pidana dapat dilanjutkan ke

pihak kepolisian untuk penyidikan dan setelah itu akan ditindaklanjuti ke Kejaksaan Negeri.

Srino mengatakan dalam kasus dugaan politik uang yang sedang ditangani pihaknya, sebagai terlapor adalah dua oknum caleg dari dua parpol berbeda. Caleg sebagai terlapor ini tidak akan dipanggil Panwaslu. “Nanti pada saat penyidikan di tingkat kepolisian baru dipanggil,” ujarnya.

Jika oknum caleg ini terbukti melakukan praktek politik uang, walaupun ia terpilih sebagai anggota dewan, ia bisa didiskualifikasi. “Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bisa diskualifikasi,” cetusnya. Srino mengatakan caleg yang terbukti

melakukan pelanggaran praktek politik uang sanksinya berat. Tidak hanya sanksi moral tapi juga pidana. “Oleh karena itu jangan sampai ada praktek politik uang. Berikanlahpendidikanpolitikyangbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Bagi pihak yang diduga melakukan politik uang pada masa tenang, dapat terkena pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan sanksi empat tahun penjara dan denda Rp 48 juta. Pasal 301 ayat (2) itulah yang menjadi acuan pihaknya dalam menindaklanjuti dua kasus ini. (yan)

ya, proses pascapanen dengan mesin ini akan jauh meningkatkan hasil produksi masyarakat.

“NTB pada tahun 2013 lalu mampu memproduksi 633 ribu ton, meski sedikit menurun di banding 2012 mencapai 642 ribu ton. Tetapi tingkat hilang hasil yang kecil akan mendukung produktivitas sehingga impor 3,6 juta ton oleh gabungan pengusaha pakan ternak dapat kita turunkan,” sambungnya.

Pending juga mengingatkan, penurunan mutu jagung paling banyak mempengaruhi harga pasar jagung. Dengan kondisi terkini panen di KLU, ia memprediksi tingkat kadar air berkisar 20-22 persen, namun bisa menurun 17-18 persen jika jagung dalam posisi sudah terbuka dan didiamkan

dalam 3 hari ke depan. Kadar air ini sendiri sangat mempengaruhi kualitas jagung untuk diterima pasar. Ia bersyukur, harga jual petani di KLU masih cukup baik pada kisaran Rp 2.700 per Kg. Nominal tersebut masih lebih tinggi dibanding harga beli pengusaha di Dompu, Rp 2.400 per Kg, atau Rp 1.800 di Kendal, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Husni Fahri, pada kesempatan tersebut langsung menyerap aspirasi kelompok tani untuk meningkatkan daya dukung produksi komoditas pertanian KLU. Sebagian besar anggota Poktan di Akar-Akar dan Mumbul Sari, mengusulkan perbanyak embung, perbaikan akses

jalan lintas Kecamatan, serta saluran irigasi. Adanya bantuan mesin pada salah satu kelompok jagung tak luput menarik atensi kelompok lain untuk memperoleh bantuan yang sama. Karena di AkarAkar, 1.000 hektar lahan jagung sedang dalam tahap produksi.

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengimbau kepada masyarakat KLU agar memanfaatkan bantuan Kementerian Pertanian tersebut sebaik mungkin. Ia juga berpesan agar memfungsikan alat secara merata, tidak dimonopoli oleh hanya 1 kelompok saja.

Produksi jagung KLU, dikatakan bupati, tidak hanya digantungkan pada usaha petani. Tetapi pendampingan oleh

Penyuluh turut berperan. ‘’Saya tidak ingin, PPL yang ada hanya duduk di atas meja, tetapi turun lapangan, berikan bimbingan kepada petani. Penanganan hama harus diperbanyak, karena variasi hama penyakit tambah modern,’’ ungkap Djohan Sjamsu.

Pemda KLU kata dia, akan berupaya untuk meningkatkan luasan areal tanam jagung pada tahun-tahun mendatang. Dengan beragam bentuk upaya, seperti perluasan areal baru, penambahan infrastruktur jalan, akses irigasi (embung), serta memenuhi usulan masyarakat akan jembatan penghubung beberapa ruas jalan yang melintasi wilayah Selatan Bayan dan Kayangan. (ari/*)

Dirketur Pascapanen, bupati dan kepala dinas pertanian turut memipil jagung secara manual Panen raya jagung secara simbolis dilakukan Direktur Pascapanen Kementan, Pending Dadih P, Kadis Pertanian NTB, Husni Fahri (kiri), Bupati KLU dan Kadis Pertanian KLU

Kadis Pertanian NTB, Husni Fahri memberikan arahan kepada petani jagung KLU

Halaman 8

Jajaran pejabat SKPD Pemprov NTB turut hadir saat panen raya jagung di KLU

Direktur Pascapanen Kementan memberikan sambutan dan arahan kepada petani jagung Mumbulsari

Petani jagung sumringah saat uji coba pemipilan jagung dengan mesin bantuan Kementan

SUARA NTB

Halaman 9

Kualitas Desa Wisata Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Desa wisata yang ada di NTB, merupakan salah satu cagar pariwisata. Desa Wisata sebagai aset penting yang bisa mengangkat pamor daerah dalam mempertahankan kultur budaya, karena mampu memikat kunjungan wisatawan asing. Untuk itu, harus ada evaluasi peningkatan serta pengembangan terhadap beberapa desa yang sudah ditunjuk menjadi desa wisata tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Drs. M. Nasir, Rabu (16/4) menjelaskan terkait evaluasi perjalanan pengembangan potensi Desa Wisata di NTB. Ia menyebut, beberapa desa sudah ditunjuk menjadi desa wisata sejak beberapa bulan yang lalu.

Diantaranya, Desa Bayan di kabupaten Lombok Utara, Desa Sukerare di Kabupaten Lombok Tengah dan beberapa desa yang ada di kawasan Lombok Barat.

“Pada intinya, beberapa desa

yang sudah ditunjuk menjadi desa wisata di wilayah NTB ini memerlukan penigkatan dan pengembangan, baik kondisi penataan desa serta peningkatan sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut,” ujarnya.

Terkait pengembangan desa wisata di NTB, ditegaskannya, yang perlu dikembangkan bukan hanya desanya saja, melainkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) harus sejajar. Dalam rangka itu, beberapa organisasi diterjunkan

langsung ke masyarakat untuk membangun SDA masyarakat setempat, Khususnya pada daerah daerah yang sudah ditunjuk menjadi desa wisata.

Terkait pengembangan wisata NTB, secara umum diklaimnya cukup meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan dari turis lokal maupun asing ke wilayah NTB. Sebab potensi desa wisata yang ada di wilayah NTB dinilai tak kalah jauh dari daerah lain. (met)

Miley Cyrus

Dilarikan ke RS Los Angeles Penyanyi Miley Cyrus membatalkan konser pada Selasa di Kansas City, Missouri, karena harus dirawat di rumah sakit.

Penyelenggara tempat pertunjukan menyebut Cyrus mengalami “alergi parah terhadap antibiotik”.

Pihak Sprint Center Kansas City

dalam pernyataan mengemukakan Cyrus diharuskan rawat inap oleh dokter.

Cyrus di Twitter mengunggah foto dirinya di ranjang rumah sakit. Dia juga minta maaf kepada para penggemar dengan mengatakan “I wanted so badly 2 b there 2night.”

Penyelenggar mengatakan tiket bisa diuangkan kembali. Awal bulan ini, Cyrus terpaksa membatalkan konser di Charlotte, North Carolina, karena flu.

Cyrus sedang melakukan tur “Bangerz” dengan 60 pertunjukan di Amerika Utara dan Eropa, mulai Februari hingga Juni. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Hasil Ujian Sekolah Tinggi BANYAK sekolah menjadikan hasil pelaksanaan try out dan pra-UN yang rutin dilaksanakan jelang perhelatan Ujian Nasional (UN) menjadi tolok ukur untuk mendapatkan gambaran awal mengenai hasil UN yang akan diikuti seluruh siswasiswanya. Seperti halnya SMPN 1 Kuripan yang belum lama ini menggelar try out dan pra-UN untuk seluruh siswa peserta UN di sekolahnya.

Alhasil, dari ratusan siswa yang terdaftar sebagai peserta UN, Ni Nengah Dhea Riska (Suara NTB/dys) Putri Nandita berhasil meraih Ni Nengah Dhea Riska nilai tertinggi pra-UN Dikpora Putri Nandita Kabupaten Lobar pada mata pelajaran Matematika. Nilai sempurna 9,5 berhasil diraih siswi kelahiran Mataram 31 Oktober 2000 silam ini. Tidak hanya itu, hasil sempurna juga diperoleh Dhea nama panggilannya pada saat ujian sekolah yang dilaksanakan sekolahnya belum lama ini. Hasil sempurna dengan nilai 100 menjadikan Dhea sebagai salah satu siswa peraih nilai ujian sekolah tertinggi di Lobar.

Kepada Suara NTB kemarin, Dhea mengaku menyenangi mata pelajaran Matematika sejak kecil. “Sejak kecil sudah belajar sempoa, saya kursus sempoa pas SD. Kedua orang tua memberikan support untuk mengembangkan Matematika,” ujarnya. Di tengah perspektif negatif soal Matematika yang cukup sukar, Dhea mengaku mempunyai trik-trik khusus agar menyenangi belajar Matematika. Salah satunya harus mempunyai jiwa tertantang untuk mempelajari sesuatu yang baru.

“Matematika memang sulit seperti mata pelajaran yang lain, tapi karena sulit itu buat saya semakin tertantang untuk belajar Matematika” ujar siswi yang bercita-cita jadi seorang dokter dan dosen Matematika ini. Berkat ketekunannya dalam belajar Matematika, Dhea sewaktu duduk di bangku SD pernah tercatat menjadi juara I pada ajang O2SN tingkat Kabupaten Lobar. Tidak hanya itu, belum lama ini juga Dhea tercatat menjadi wakil SMPN 1 Kuripan sebagai peserta bimbingan UN untuk empat mata pelajaran UN pada Pusat Sanggar Mutu Pendidikan Mataram. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belum Jelas, Peresmian Kampus IPDN NTB Praya (Suara NTB) Setelah tertunda pada akhir bulan Maret lalu, kepastian peresmian kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB di Praya Lombok Tengah (Loteng) belum jelas. Pasalnya, rencana peresmian masih dibahas di tingkat pusat.

Direktur IPDN kampus NTB, Drs. H. Abdul Malik, MM, kepada Suara NTB, Rabu (16/4), mengaku sedang berada di Jakarta dan belum bisa memastikan waktu peresmian kampus IPDN. Apalagi semua sangat tergantung keputusan pemerintah pusat.

“Sekarang rencana peresmian sedang dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi kita belum bisa pastikan,” ujar mantan Sekda NTB ini melalui ponselnya.

Selain itu, pihaknya tidak tahu siapa yang akan melakukan peresmian, apakah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau-

kah sesuai target awal, diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kalau kita berharap bisa diresmikan oleh Presiden. Tapi itu semua kembali tergantung keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya kampus yang dibangun sejak tahun 2011 direncanakan diresmikan akhir Maret lalu oleh Presiden SBY. Namun rencana tersebut tertunda, karena alasan masih fokus pada pelaksanaan Pemilu legislatif, sehingga keputusan peresmian baru bisa diputuskan setelah gelaran pemilu.

“Kalau kesiapan kita sudah sangat siap,” tambah Pemban-

(Suara NTB/dok)

KAMPUS - Peresmian Kampus IPDN NTB di Praya masih belum jelas. Hingga pertengahan April ini, rencana peresmian oleh Mendagri atau Presiden SBY masih menunggu jadwal dari Kemendagri. tu Direktur Administrasi IPDN Kampus NTB, Dr. Drs. Syahruddin Yasin, sebelumnya. Bahkan

aktivitas belajar mengajar termasuk civitas akademika sudah berjalan, walau masih ada be-

berapa aktivitas yang harus diselesaikan. Tetapi semua sudah tidak ada persoalan. (kir)

Tidak Pakai Seragam

Polisi Ubah Image Awasi UN Nuansa berbeda terlihat di sekolah-sekolah sebagai lokasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di Kota Mataram tahun ini. Pasalnya, aparat kepolisian yang turut bertugas mengawal jalannya UN tidak seseram saat mereka bertugas di tempat-tempat lain. Itu ditujukan agar siswa peserta UN tidak terganggu secara psikologis.

BIASANYA, pakaian yang digunakan serba coklat dari atas kepala hingga ujung kaki menghiasi hari-hari bertugas mereka. Belum lagi dengan balutan sepatu hitam besar dan panjang disertai dengan sebuah pistol yang tersisip di pinggang mereka menambah nuansa menyeramkan dan menakutkan tiap kali bertugas.

Namun saat bertugas mengawal proses pelaksanaan UN kali ini, pemandangan itu tidak

akan pernah terlihat selama pelaksanaan UN berlangsung.

Pasalnya secara bersama, pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) telah menyepakati agar seluruh polisi yang bertugas mengawal pelaksanaan UN di sekolah-sekolah tidak menggunakan seragam formal sebagaimana biasanya. Seperti yang terlihat di beberapa sekolah pelaksanaan UN di Kota Mataram selama tiga hari pelaksanaan UN. Ditemui Suara NTB saat mengawal UN di salah satu sekolah, Ngakan Putu Asmara, SH, dari Polsek Mataram mengenakan baju batik. Ia mengaku dirinya tidak menggunakan seragam formal polisi disebabkan kesepakatan pihak kepolisian dan Dikpora yang meminta seluruh polisi yang bertugas di lokasi UN tidak menggunakan seragam polisi. Hal tersebut bertujuan agar siswa yang sedang mengikuti UN tidak merasa takut dan terganggu saat menjawab soal UN. “Kalau kita pakai seragam, biasanya ada kesan menakutkan dan seram, sehingga meng-

ganggu psikologi peserta, oleh karena itu kita pakai pakaian bebas, baik batik dan lainnya,” terangnya.

Ditambahkannya, pada pelaksanaan UN sebelumnya, ia mengaku mendapatkan tugas serupa yaitu mengawal proses pelaksanaan UN di sejumlah sekolah berbeda, namun dengan seragam polisi lengkap dengan atributnya. Untuk UN tahun ini, ia mengaku merasa nyaman dengan pakaian bebas yang dikenakannya.

Menanggapi hal itu, Kepala SMK Negeri 2 Mataram, Drs. Sahnan mengaku pengawalan yang dilakukan oleh polisi sangat membantu pihaknya dalam mempersiapkan sejumlah kesiapan pelaksanaan UN, seperti mengawal naskah soal UN yang diambil dari polsek. Meski tidak menggunakan seragam, Sahnan merasa tugas-tugas kepolisian tidak akan hilang dengan seragam bebas yang dikenakan mereka dalam mengawal UN di sekolah. Sahnan menilai apa yang dilakukan oleh polisi dengan tidak menggunakan seragam saat bertugas ini merupakan lang-

kah positif untuk menghilangkan stigma negatif dan menyeramkan polisi selama ini.

“Dengan menggunakan pakaian bebas bukan berarti tugastugas mereka sebagai polisi hilang. Mereka tetap polisi yang senantiasa akan melekat tugastugas mereka, meski tidak memakai seragam. Efek positifnya adalah kehadiran polisi dengan pakaian bebas di lokasi UN tidak menyeramkan dan tidak mengganggu psikologi siswa peserta UN. Bayangkan kalau pakai seragam polisi datang di sekolah, kayak mau ngawal teroris” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd, mengaku pelaksanaan UN mulai dari tahapan pengambilan naskah soal UN dan lembar jawaban UN di kantor pos dan polres serta polsek setiap harinya akan mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Sampai di sekolah pun akunya, polisi akan terus melakukan pengawalan dengan menggunakan seragam preman (bebas, red) untuk mengurangi efek psikologi siswa peserta UN. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Gaji Pemain City Tertinggi di Dunia Olahraga

Terus Matangkan Teknik KESIBUKAN dalam urusan kuliah tidak lantas mengendorkan semangat atlet kempo asal Lombok Tengah (Loteng), Dwi Putri Kisnasari untuk meningkatkan kulitas teknik dan fisiknya. Mahasiswa IKIP Mataram ini tetap intens berlatih guna memaksimalkan kemampuan skill dan teknik beladiri kempo yang dia tekuni sejak lama.

Maklum targetnya adalah merah medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX yang akan berlangsung di Mataram 15-21 Juni mendatang.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (15/4), atlet yang pernah sukses mempersembahkan medali perak di SEA Games Palembang 2011 ini mengatakan bahwa menjelang bergulirnya Porprov NTB 2014 ia terus berlatih keras meski sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ujian semester. Fokus latihannya saat ini adalah pemantapan skill, fisik dan teknik.

“Seperti biasa, saya latihan tiga kali dalam seminggu di Gelanggang Pemuda Mataram bersama atlet-atlet kempo NTB, dan begitupun kuliah tetap berjalan “ ucapnya.

Diakuinya, Porprov NTB akan berlangsung dalam hitungan hari lagi (45 hari-red) ,itu artinya tak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Baginya sisa waktu kurang dari dua bulan itu akan difokuskan untuk mempersiapkan diri mengikuti Porprov NTB. Latihan yang dilakukan oleh Putri saat ini sudah memasuki tahap kompetisi, saat ini dia tinggal mematangkan teknik saja, seperti jurus-jurus yang akan digunakan dalam nomor embu yang menjadi andalannya di Porprov NTB. “Sebenarnya tinggal mematangkan teknik saja.

Seperti jurus-jurus yang digunakan akan dimatangkan lagi, dan tetap dipraktekan setiap latihan,” ucapnya seraya menambahkan bahwa dia mematok target medali emas di nomor embu berpasangan putri. (fan)

Real Madrid berada di urutan kedua dengan rata-rata gaji pemain mencapai hampir Rp 86 miliar per tahun. Sementara Barcelona ada di peringkat tiga dengan gaji para pemain utamanya di bawah Rp 85 miliar.

Bayern Munchen menjadi satu-satunya klub di luar liga Inggris dan Spanyol yang ma-

suk peringkat 12 besar. Mereka berada di urutan tujuh. Sementara Manchester United, Chelsea dan Arsenal juga masuk dalam daftar.

Tingginya gaji di Real Madrid dan Barcelona disumbang para pemain bintangnya, seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Sedangkan City memiliki

beberapa pemain yang bergaji besar, seperti Yaya Toure, Sergio Aguero dan David Sil-

London Kandidat juara Liga Utama Inggris Manchester City diperkirakan tidak akan diperkuat gelandang berpengaruh Yaya Toure untuk sekitar dua pekan karena ia mengalami cedera otot kaki, demikian diungkap pelatih Manuel Pellegrini, Selasa.

“Yaya mengalami cedera otot. Kita lihat saja berapa hari ia akan absen menurut para dokter,” kata Pellegrini pada konferensi pers, lapor AFP. “Mungkin itu tidak sekeras yang kami pikirkan pada awalnya, namun saya pikir ia setidaknya memerlukan 10 hari sampai dua pekan untuk memulihkan diri.”

Sebagai salah satu pemain yang tampil mengagumkan bagi City pada musim ini, Toure mengalami cedera saat ia melepaskan tembakan ke gawang pada fase awal pertandingan ketika timnya kalah 2-3 dari tuan rumah Liverpool di Liga Utama Inggris, Minggu.

Berita mengenai absennya sang pemain datang di saat

yang tidak tepat bagi Pellegrini, yang timnya sekarang tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Liverpool, dengan dua pertandingan yang belum dimainkan.

Toure (30) akan absen pada pertandingan-pertandingan kandang melawan Sunderland dan West Bromwich Albion, serta saat timnya melawat ke markas Crystal Palace pada 27 April. Pellegrini mampu memberikan kabar yang lebih optimistis perihal kapten Vincent kompany dan pencetak gol terbanyak Sergio Aguero.

Kompany cedera ringan saat berlatih sebelum pertandingan di Liverpool dan ia melakukan kesalahan yang berujung pada gol kemenangan tuan rumah, setelah gagal menyapu bola dengan sempurna dan bola mengarah ke jalur lari Philippe Coutinho.

Bagaimanapun, Pellegrini mengatakan sang pemain semestinya akan bugar untuk pertandingan Rabu melawan Sunderland, bersama dengan Aguero, yang kembali bermain saat diturunkan se-

(Sumber: espn)

Arsenal Kembali ke Empat Besar

bagai pemain pengganti pada babak kedua di Anfield setelah absen selama lima pertandingan karena mengalami masalah pada otot paha belakangnya.

“Vincent baikbaik saja. Ia masuk dalam daftar tim untuk besok (Rabu) dan demikian pula Aguero,” kata Pellegrini. “Kita lihat saja besok siapa yang akan dimainkan sejak awal pertandingan.

Penting bagi kami untuk memulai dengan performa yang sama tingginya seperti yang kami perlihatkan pada babak kedua pertandingan melawan Liverpool.” (ant/ bali post)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR6927BF NOKA/ NOSIN: MH314D0018K0498 50/14D-049952 AN. IMAN CAHYADI HILANG DISEKITAR PAGUTAN KOTA MATARAM

Lukas Podolski

CORAL&BATU ALAM (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

Yaya Toure Absen Sampai Dua Pekan

Dwi Putri Kisnasari

va. Ketiganya dibayar lebih dari Rp 3,9 miliar per pekan. (ant/bali post)

(Sumber: tsmplug.com)

Sergio Aguero

Manchester Manchester City menjadi klub yang membayar gaji tertinggi di dunia untuk para bintang yang mereka miliki. Demikian menurut hasil survei yang dilakukan lembaga Sporting Intelligence. Data itu menunjukkan rata-rata gaji anggota tim utama City mencapai Rp 91 miliar per tahun di musim 2013-14.

Jakarta (Suara NTB) Penyelesaian yang akurat dari Olivier Giroud dan dua gol Lukas Podolski mengantarkan finalis Piala FA Arsenal menang 3-1 dini hari tadi atas West Ham di Emirates Stadium guna kembali naik ke empat besar Liga Utama Inggris.

Setelah awal lamban menyusul kemenangan adu penalti melawan Wigan di Wembley Sabtu lalu, The Gunners sempat tertinggal 0-1 akibat gol Matt Jarvis pada menit 40.

Namun penyerang Jerman Lukas Podolski dengan cepat menyamakan kedudukan pada menit 44, dan kemudian pada menit 55 tembakan jarak dekat nan menawan dari Giroud membuat Arsenal berbalik unggul 2-1.

Sebuah tendangan keras lainnya dari Podolski pada menit 78 mengamankan tiga poin Arsenal yang membuat tim asuhan Arsene Wenger melewati lagi Everton yang Rabu malam nanti akan menjamu Crystal Palace.

Respons cepat para pemain The Gunners ini membahagiakan Wenger, namun bos The Gunners ini tahu masih banyak hal dilakukan untuk mengamankan jatah Liga Champions timnya ini, di samping menjalani laga final Piala FA melawan Hull City 17 Mei nanti di Wembley, demikian espn.com. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 17 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 17 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Kamis, 17 April 2014

H. Anom Setiabudi

RADEN MOHAMMAD RAIS

Tokoh Masyarakat Labuapi

Budayawan, asal Desa Mambalan PERTAMA-tama ia mewakili segenap budayawan menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Lombok Barat ke 56. Menurut pengamatan, rasa dan fakta yang ia rasakan bahwa, sesuai dengan motto Lombok Barat Bangkit, Bapak Drs. H.Zaini Arony dalam menjalankan pemerintahannya, sekaligus memegang tiga aspek. Pertama, aspek budaya, Bupati memegang rasa TINDIH, yakni apa yang diucapkan selalu dilakukan. Kedua, MALIQ, yaitu Bupati tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Ketiga disebut MERANG, yaitu Bupati memiliki semangat, ketika ada kabupaten lain yang lebih maju, maka Bupati ingin lebih seperti itu demi kemajuan daerahnya. Pada HUT ke 56 ini, menurutnya Lobar jauh lebih maju dari tahun sebelumnya. Dari sisi pelayanan publik dan pembangunan fisik sudah dirasakan masyarakat meskipun belum sepebuhnya. Tapi itu suatu kewajaran, karena manusia memiliki kekurangan-kekurangan.

Bupati Zaini memiliki komitmen terhadap seniman, budayawan baik yang profesional maupun pemula. Sebagai bentuk kepedulian beliau, sekarang sudah dibangun sanggar seni yang tersebar di seluruh kecamatan. Berbicara fakta, masing-masing kecamatan sudah dibangun sanggar seni sebagai tempat berkreasinya para seniman dan budayawan di masing-masing kecamatan. Beliau juga memiliki buku tentang busana adat yang telah diseminarkan Desa Golong beberapa waktu lalu. Seminar ini diikuti oleh peserta se-Pulau Lombok. Tak sampai disitu, Bupati juga sering turun blusukan ke kampung-kampung sebagai bentuk pengarse masyarakat. Karena saecara budaya, yang namanya pengarse harus mengenal yang dipimpinnya. Ia berharap mudah-mudahan masalah kearifan lokal di masing-masing desa, bisa dihidupkan dan diperkuat, karena secara kewilayahan sangatlah luas, memiliki aneka ragam adat dan budaya. Potensi inilian supaya bisa dihidupkan kembali.

HL. Nasib AR

Seniman, Budayawan, Kidalang Sasak Menurut HL. Nasib AR, pembangunan fisik di Lobar mengalami kemajuan pesat di semua sektor. Tidak terkecuali di bidang pengembangan seni budaya. Terbukti dengan dibangunnya Sanggar Seni/Budaya di masing-masing kecamatan. Hanya saja perlu lebih dihidupkan kembali kegiatan-kegiatan seni dan budaya di masing-masing sanggar yang sudah ada. Tujuannya semata-mata lebih menjukkan potensi dan daya kreativitas masyarakat seniman dan pagelaran budaya agar tak tergilas zaman. Bidang ekonomi , geliat masyarakat di sektor usaha mikro sudah terlihat. Ini tidak terlepas dari tersedianya infastruktur jalan yang sudah diaspal mulus. Di bidang pendidikan H. Zaini Arony membangun dari tingkat TK hingga SLTA/SMK dan merata di semua wilayah. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga tak luput dari perhatian beliau. Lapangan pekerjaan akhirnya terbuka. Apalagi dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan . Ke depan harapan kami agar prestasi tersebut makin lebih ditingkatkan. Amin.

H. Lalu Anggawa Nuraksi

Budayawan, asal Gerung-Lombok Barat

Bangga Jadi Warga Lobar Kemajuan pembangunan di Lombok Barat jauh maju pesat dari apa yang saya perkirakan. Secara kasat mata saya lihat bila kita memasuki gerbang masuk wilayah Lombok Barat terasa betul bedanya. Jalanjalan yang ada telah ditata rapi dengan taman, lampu jalan, monumennya yang megah dengan hiasan lampu dan air mancurnya, Jalan-jalan desa sampai ke pelosok-pelosok sebagian besar telah mulus dihotmix.

Saya sadar tugas bupati sangat berat. Membangun tidak semudah membalik telapak tangan. Seiring perkembangan zaman, tuntutan pembangunan semakin kompleks, namun tuntutan itu saya yakin akan bisa tertuntaskan pada periode kedua kepemimpinan bapak. Sebagai warga Lombok Barat saya sangat-sangat berterimakasih, semoga bapak beserta keluarga diberikan kesehatan, panjang umur dan sukses selalu dalam menata karier selanjutnya.

Sekali lagi terimakasih, karena pengabdian bapak sebagai Bupati, saya bangga menjadi Warga Lombok Barat!

TGH. Azhar Rosidi

Pimpinan Ponpes Nurul Hikmah, Desa Langko, Lingsar SEJAK dipimpin H. Zaini Arony, Lobar mengalami kemajuan pesat di segala sektor. Baik pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Karena itu sebagai masyarakat Lobar saya bangga dan memberi apresiasi positif untuk H. Zaini Arony. Berharap dan tetap optimistis ke depannya Lobar akan makin maju, mandiri, unggul dan bermartabat. Diharapkan juga Lobar akan menjadi corong pembangunan di tingkat nasional, tidak saja di NTB. Namun mampu bersaing, mengejar ketertinggalannya bahkan lebih unggul dengan kabupaten lainnya.

Kepemimpinan H. Zaini Arony telah mengalami kemajuan di segala bidang. Ini bukti kepercayaan masyarakat Lobar atas kepemimpinannya. Hasil Pembangunan banyak menorehkan prestasi. Karakter kepemimpinan seperti Pak Zaini menjadi dambaan masyarakat. Kemajuan spektakuler membanggakan bagi pembangunan Lobar terlihat di sektor infrastruktur.

Sebelumnya sektor yang satu ini kurang mendapat perhatian, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Sejak Zaini Arony dipercaya sebagai Bupati Lobar, tak ada satu ruas jalanpun yang tak diaspal. Tersedianya Infrastruktur jalan semakin mempermudah

masyarakat mengakses hasil-hasil pertaniannya ke pasar. Selain itu hubungan silaturrahmi yang intens dengan masyarakat bukti kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakatnya yang merasa terayomi dan makin terjalin dengan baik. Bidang pendidikanpun Lobar semakin maju pesat. Ini terbukti dengan makin banyaknya dibangun SMK. Lobar bisa dikatakan kabupaten terlengkap SMK-nya beserta jurusannya di NTB dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dengan berbagai kemajuan tersebut, harapan ke depannya semakin lebih ditingkatkan dan disempurnakan. Dengan begitu Lobar makin maju lebih bermartabat dengan daerah lainnya.

JAMZURI

Marbot, Masjid Pemda Lombok Barat, Asal Dasan Geres ALHAMDULILLAH, Wasyukurillah, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat ke 56. Pada kesempatan ini, saya selaku Pengurus Masjid Sekretariat Pemda Lombok Barat, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Lombok Barat ke 56. Semoga di tahun ini seluruh komponen masyarakat semakin aman, damai, tentram dan sejahtera. Intinya adalah, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini tidak lebih baik dari tahun kemarin, maka merugilah kita semua terutama para pemangku jabatan.

Jujur saja saya katakan, selama lima tahun kepemimpinan bapak H. Zaini Arony, saya rasakan, saya lihat dan saya nikmati pembangunan dimana-mana sudah direalisasi. Pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan, pasar, puskesmas dan

sekolah-sekolah sudah dibangun. Tidak hanya itu, pembangunan mental spiritual juga tak lupa beliau laksanakan. Buktinya, ada pengajian akbar dan Istighosah dengan melibatkan Ustaz-Ustaz serta Ulama kondang dari pusat. Kegiatan non Muslim pun tak kalah maraknya. Ada Dharma Shanti serta dalam rangka menyambut Waisak.

Menyinggung masalah finansial, saya akui ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, saya harapkan ada peningkatan lagi baik dari segi pembangunan fisik, kesejahteraan serta pelayanan publik. Saya akui, tahun-tahun pertama, honor marbot hanya Rp 350 ribu. Sekarang mencapai Rp 600 ribu. Ini artinya, ada peningkatan yang cukup drastis. Selanjutnya, dengan telah pindahnya hampir seluruh SKPD ke Gerung, maka terasa suburlah masjid kita ini, karena para karyawan melakukan sholat berjamaah yang rasanya ramai. Begitu pula dengan kegiatan sholat Jumat selalu ramai, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, shaf-shaf para makmum tidak sampai satu shaf.

TGH. A. Zubaidi Abdunnafis

Pimpinan Ponpes Al-Muslimun NW Kebon Kongok, Suka Makmur, Gerung HASIL pembangunan dibawah kepemimpinan H. Zaini Arony tak bisa dipungkiri sudah banyak hasilnya dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Program pembangunan yang digagas dan dipetakan secara umum sudah bisa terpenuhi dan mengalami peningkatan yang signifikan. Bidang kesehatan, ekonomi terlebih pendidikan perkembangannya sangat pesat dbanding sebelumnya. Untuk itu saya optimis untuk periode kedua beliau ini Lobar akan semakin bersinar dan lebih cemerlang dan berjaya. Harapan, Lobar akan menjadi teladan bagi daerah lainnya di NTB. Kepemimpinannya sangat dibutuhkan masyarakat Lobar. Seperti bagaimana kedekatannya dengan masyarakat dimana beliau rajin bersilaturrahmi atau turun langsung menemui

Ruju Rahmat, S.Pd, MT

Tokoh pendidikan/Kepala SMKN 2 Gerung

PENDIDIKAN di Lobar makin maju pesat dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Buktinya satu-satunya kabupaten/kota di NTB, Lobar paling lengkap SMK-nya berikut prodinya. Bupati juga cerdas memetakan pembangunan sekolah-sekolah yang mendekatkan masyarakat dengan fasilitas pendidikan. Contohnya di Desa Taman Ayu ini. Terbangunnya SMK ini tentu berkat upaya lobi Pemda ke pemerintah pusat. Dengan adanya SMK ini kita optimis mampu bersaing dan unggul dengan daerah lain agar sejajar menjadikan daerah kita lebih bermartabat. Namun untuk mendukung pendidikan di SMK perlu diperbanyak guru-guru spesifikasi kejuruan.

Maju terus Lobar. Selamat HUT ke 56.

masyarakatnya, tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan. Hubungan harmonis dengan tuan guru dan tokoh agama non muslim juga tak terbantahkan lagi. Beliau sangat dekat dan bahkan setiap kali diundang, beliau selalu hadir. Ini bukti beliau sangat konsen menciptakan kerukunan, keharmonisan antar pemeluk agama satu dengan lainnya. Lobar tak pernah mengalami konflik antaragama hal yang wajar. Bidang pendidikan baik kuantitas dan kualitas pendidikan makin meningkat. Juga kita apresiasi kesungguhan ibu Bupati selaku Ketua TP. PKK Lobar yang tak pernah lelah mendukung program kegiatan Pemkab Lobar. Istri Bupati juga rajin turun menyambangi masyarakatnya sesuai dengan tupoksinya dalam upaya pemberdayaan perempuan.

ADE SATRIA

Cleaning Service, Sekretariat Pemda Lobar, Asal Gerung SAYA mengawali testimoni ini denganmengucapkanSelamatUlang Tahun Lombok Barat ke 56.

Jika pada manusia, usia ini merupakan usia yang tidak muda lagi, lebih dari setengah abad. Melalui momen ini saya berharap ada perbaikan-perbaikan bagi perjalanan daerah kita dalam membangun masyarakat maupun membangun fisiknya. Jika selama tahun 2013 lalu, masih terjadi penyimpangan, saling sikut dan saling sikat, saya berharap kali ini tidak akan terjadi lagi. Mari sama-sama kita bertekad untuk memperbaiki diri.Yang jadi pemimpin, memimpinlah yang baik dan benar. Yang bertugas sebagai cleaning service, jagalah kebersihan dengan baik dan benar. Yang jadi pejabat, jadi karyawan, jadilah pejabat dan karyawan yang baik. Begitu pula dengan ulama, rakyat, pengusaha, anggota DPR/DPRD. Harapannya, tentu akan dicapai cita-cita masyarakatmaju,sejahteradanadil.Terakhir,sayamengucapkan; Happy Birthday Lombok Baratku yang ke 56. Semoga, masyarakat Lombok Barat, bisa lebih sejahtera lagi. Sehingga akan semakin menambah kecintaan kita pada bumi tercinta, bumi Patut Patuh Patju. Semoga!

Halaman 14

TGH. BADRUN HAMID

Ulama ,Toga, Pimpinan Ponpes Al Hamidy Kecamatan Lembar TGH. Badrun Hamid, Pimpinan Pondok Pesantren Al Hamidy dan juga mantan anggota dewan berpendapat kepemimpinan DR. H. Zaini Arony selama 5 tahun ini, sangat dirasakan. Pembangunan yang dilakukan di segala bidang baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya sangat dirasakan tidak hanya oleh kami, tapi seluruh masyarakat Lombok Barat pada umumya dan masyarakat Lembar khususnya. Dari lima bupati yang memimpin yang sudah memimpin Kabupaten Lombok Barat yang saya rasakan, hanya pak Zaini yang paling berhasil. Karena di bawah kepemimpinan beliau kami merasakan punya bupati. Beliau sangat dekat dengan ulama, tokoh agama tokoh masyarakat serta masyarakat luas. Beliau juga sangat memperhatikan pondok –pondok pesantren. Kedepan, saya berharap dan berdoa, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memimpin Lombok Barat, sehingga nantinya Lombok Barat bisa lebih baik lagi. Terakhir, saya memohon kehadirat Allah SWT semoga dalam usia Lombok Barat yang 56 tahun ini, akan semakin dewasa, begitu pula dewasa pemikiran masyarakat dan para pejabat pemangku kebijakan. Pada hari ini, Kamis 17 April 2014 Kabupaten yang kita cintai, Lombok Barat tengah berulang tahun. semoga semakin unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat, sesuai visi misi yang diemban.

TGH.TAUFIKURRAHMAN

Ulama, Tokoh Agama Kecamatan Gerung Sebagai warga Gerung, saya menilai, pemerintahan Bupati Zaini Arony, selama lima tahun ini sangat memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Pembangunan askes jalan yang beraspal dan merata hingga ke pelosok desa, memberikan perubahan dan perasaan senang bagi warga masyarakat khususnya ibu – ibu. Dalam menjalankan aktivitas berjualan dan bisnis lainnya, mereka merasa terbantu dengan adanya askes jalan yang memadai ini. Sebelum askes jalan diperbaiki, jarak tempuh untuk sampai ke tempat tujuan memerlukan waktu yang cukup lama. Sekarang, arus perputaran uang dan barang sangat menguntungkan.

Untuk pembangunan infrastruktur lainnya, wajah Kota Gerung sudah banyak berubah, mulai dari bundaran Giri Menang Square, Pasar Gerung sangat jauh berubah dari sebelumnya. Bertebarannya lampu -lampu jalan dan lampu lampu hias menambah indah Kota Gerung. Hal ini yang membuat tokoh agama, tokoh masyarakat Lombok Tengah maupun Lombok Timur, ketika saya berkunjung ke sana sangat berkesan, sehingga sangat berharap, Bapak DR. H. Zaini Arony untuk bisa mencalaonkan diri menjadi NTB Satu periode berikutnya. Terakhir saya berharap di hari jadi Kabupaten Lombok Barat ke 56 ini, Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

TGH. MUHAMMAD ILHAM

Ulama, Tokoh Agama, Pimpinan Pondok Majelis Taklim Darul Hafizin - Kecamatan Gerung ALHAMDULILLAH , sekarang Lombok Barat sudah berusia 56 tahun, komentar saya mengenai pemerintahan Dr. H. Zaini Arony selama lima tahun ini kalau dilihat dari pemerintahan sebelumnya, saat ini perubahan pembangunan sangat dirasakan. Mulai dari jalan, kalau dulu jalan di daerah Gunung Sasak masih jalan setapak, sekarang sudah beraspal.

Kemudian jalan di daerah lain di Desa Tempos, Desa Bantir yang berbatasan dengan Lombok tengah, Giri Tembesi dan banyak yang lainnya semua sudah beraspal. Untuk pembangunan infrastrukutur lainnya sekarang di wilayah kelurahan Dasan Geres sudah ada SMK (Sekolah menengah Kejuruan), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang sangat berguna bagi masyarkat untuk pelatihan. Di Desa Taman Ayu sekarang sudah ada SMK kelistrikan yang lokasinya berdekatan dengan PLTU Jeranjang. Untuk masalah kemasyarakatan sekarang kita sudah memilki kantor Badan Amil Zakat Nasional penyaluran zakatpun sudah dilakukan. Untuk kegiatan turun ke masyarakat bapak bupati dan istri turun langsung melihat keadaan masyarakat.

Kado HUT Lobar Ke-56

Bupati Resmikan Proyek Bernilai Ratusan Miliar Rupiah

Bupati bersama Menteri PDT meresmikan Dermaga Tawun & Senggigi

Bupati melepas Lomba Susur Pantai di Batulayar

Giri Menang (suara NTB) – Hari ini, Kabupaten Lombok Barat merayakan hari jadinya. Daerah yang memiliki moto Patut Patuh Patju ini genap berusia 56 tahun sejak kelahirannya 17 April 1958 silam. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya ini, Bupati Lombok Barat (Lobar), DR. H. Zaini Arony usai pelaksanaan upacara bendera akan meresmikan sejumlah proyek bernilai ratusan miliar rupiah.

Proyek-proyek hasil pembangunan tahun 2013 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pelayanan, perekonomian masyarakat Lobar, sehingga visi “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat, dilandasi nilai Patut Patuh Patju akan segera terwujud.

Proyek-proyek fisik yang akan diresmikan bupati Lobar ini, terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur umum dan tata kelola pemerintahan. Sesuai data yang ada, dapat dirincikan, biaya yang dibutuhkan masing-masing bidang pembangunan, menelan dana puluhan miliar rupiah. Tahun 2013 ini, keseluruhan dana pendukung mencapai Rp 213.435.157.267. Angka ini meningkat tajam tahun 2009 hanya Rp 61.550.690.270.

Dirinci, proyek bidang pendidikan bernilai Rp 39.424.017.982, bidang kesehatan Rp 23.107.624.351.54, bidang tata kelola pemerintahan bernilai Rp 15.626.372.600 dan proyek bidang infrastruktur umum menelan dana sebesar Rp 107.790.865.932,74.

Peresmian proyek ini juga menadai berfungsinya 1058 proyek yang dibangun pada tahun 2013 dengan total anggaran Rp. 213.435.157.267,28 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 142.540.645.382,82 dan APBN, PNPM, PPIP, Dekonsentrasi sebesar Rp 70.894.511.884,46. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh 23 SKPD dan tersebar di seluruh kecamatan

di Kabupaten Lombok Barat.

Diketahui, Indikandikator umum keberhasilan pembangunan di daerah ini, dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, Penurunan Angka Pengangguran dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah.

Tahun 2009, IPM Lobar sebesar 61,27, meningkat menjadi 63,19 pada tahun 2012. Angka kemiskinan, tahun 2009 sebesar 24,02 %, turun menjadi 16,43% tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2009 sebesar 5,48% menjadi 4,16% pada tahun 2013. Konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan baik dalam bentuk peningkatan kondisi maupun pemeliharaan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Tahun 20-09 sepanjang 32,30 km meningkat menjadi 179,1 km tahun 2013.

Bukti keberhasilan pembangunan, tidak saja dibuktikan dengan sejumlah indikator di atas.

Tetapi juga dari sejumlah penghargaan yang diterima oleh bupati yang akan dilantik kedua kalinya, 23 April mendatang. Sejak tahun 20092013, Kabupaten Lobar sudah menerima berbagai macam penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Komitmen daerah ini sudah bulat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan serta menekan angka pengangguran. Komitmen ini secara nyata dapat diwujudkan apabila kerjasama multidimensi yang dibangun benar-benar atas dasar kepercayaan dan amanah dari masyarakat. Sehingga melalui semboyan “Untukmu Lombok Baratku” ini bisa mewujudkan masyarakat Lombok barat yang Maju, mandiri dan Bermartabat dilandasi nilai Patut Patuh Patju. (her/*)

Bupati Lobar, Dr. H.Zaini Arony dalam acara Lombok Barat Berzikir

Bupati bersama Menteri PDT memotong vita tanda Peresmian Dermaga Tawun & Senggigi

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 17 April 2014

Halaman 15

Gerindra: Prabowo Sudah Telepon SBY Soal Koalisi Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait koalisi, namun keduanya masih mencari waktu tepat untuk melakukan pertemuan langsung.

“Komunikasi Pak Prabowo dengan Pak SBY secara telepon sudah ada. Tapi untuk pertemuan tidak hari ini, kita akan cari waktu yang tepat dalam waktu dekat,” ujar Fadli Zon di DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (16/4).

Pernyataan Fadli Zon itu menyikapi beredarnya kabar di kalangan media bahwa Prabowo melakukan pertemuan dengan SBY pada hari ini untuk membicarakan koal-

isi. Kabar ini juga dibenarkan oleh Media Center Partai Gerindra, namun tidak ada yang bisa memberikan kepastian atas pertemuan itu.

Menurut Fadli Zon, saat ini partainya masih gencar melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai seperti Demokrat, Golkar, termasuk partai berbasis massa Islam seperti PKB, PAN, PPP, dan PKS. “Saya dengan Pak Muzani

(Sekjen Gerindra) sudah bertemu dengan PKB kemarin sore, dan tadi siang bertemu tim PAN yang diwakili Zulkifli Hasan. Pak Prabowo sendiri sudah bertemu pak Hatta Rajasa (PAN) dan Anis Matta (PKS),” ujar dia.

Dia mengatakan bahwa partainya akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain hingga timbul kesepakatan koalisi. Menurut Fadli saat ini komunikasi politik masih san-

gat cair, sehingga masih ada kesempatan untuk berkoalisi sebelum batas waktu pencalonan presiden dan wakil presiden pertengahan Mei 2014.

“Gerindra ingin koalisi kuat, baik di pemerintahan maupun parlemen. Kalau perlu buat kesepakatan koalisinya dengan banyak materai, jangan di tengah jalan berdusta, soalnya pakai satu materai saja ada yang berdusta,” seloroh dia.

Fadli mengatakan bagi Gerindra, saat ini partai tiga besar (versi “quick count”) berada dalam posisi start yang sama, sehingga kemungkinan koalisi masih sangat terbuka. (ant/Bali Post)

Mantan Ketua Umum PAN Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menjelaskan pembelian tanah milik dia dan Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier oleh pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya dan Pak Fuad mem-

punyai bangunan rumah di Tebet Jakarta Selatan yang waktu itu kita jual melalui, biasa kan ada (agen) properti itu kan? Kemudian ternyata yang beli Pak Wawan,” kata Soetrisno seusai diperiksa KPK sekitar tiga jam di Jakarta, Rabu (16/4).

Jual-beli dengan nilai transaksi sekitar Rp1,8 miliar tersebut dilakukan tahun

(ant/Bali Post)

DIPERIKSA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Rabu (16/4).

2007. Artinya saat itu Soetrisno masih menjadi Ketua PAN karena ia memegang jabatan itu selama 2005-2010.

“Saya ditanya oleh penyidik apakah bapak waktu itu tahu kalau itu Wawan yang adiknya Gubernur Ratu Atut, saya tidak tahu karena itu tujuh tahun lalu, saya baru tahu kalau Wawan itu yang sekarang jadi tokoh,” tambah Soetrisno yang saat ini sudah keluar dari PAN. Fuad Bawazier juga sudah diperiksa KPK pada Senin (14/ 4) tentang pembelian tanah yang dilakukan oleh adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Menurut Fuad, luas tanah yang dibeli Wawan 443 meter persegi.

Soetrisno mempersilakan KPK menyita tanah tersebut bila memang terbukti hasil korupsi.

“Nomor (tanahnya) saya tidak tahu, luasnya 400-an meter, bahkan kata penyidik ini kecil sekali, ini bagaimana saya membantu tugas KPK,” katanya.

KPK sudah menelusuri hingga 100 aset tidak bergerak terkait Wawan yang berupa

tanah dan bangunan antara lain berada di Bali, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

KPK dalam kasus ini juga sudah menyita 74 mobil dan satu motor besar terkait Wawan yang terdiri atas berbagai merek seperti Ferrari California, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spurs, Toyota Pajero, Toyota Vellfire hingga truk Hino Dutro Dump dan Truk Hino Molen.

Mobil terakhir yang disita adalah mobil milik istri Wawan, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yaitu mobil Honda CRV B 1179 NJA yang diantar oleh seseorang dari Pandeglang pada Selasa (15/4).

Wawan menjadi tersangka kasus pencucian uang dan tiga perkara korupsi yaitu pemberian suap dalam penanganan perkara Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun 2012, dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. (ant/Bali Post)

Puluhan Caleg Datangi RSJ Abepura Jayapura (Suara NTB) Puluhan calon legislatif (caleg) strees karena gagal dalam pemilu, 9 April lalu mulai berdatangan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Abepura, Jayapura, Papua. Direktur RSJD Abepura, dr Samo Adi kepada Antara di Jayapura, Selasa mengatakan pihaknya terpaksa menyulap Apotik yang berukuran 3 x7 meter di rumah sakit tersebut untuk ruang rawat inap.

Ini dikarenakan melonjaknya para pasien caleg yang gagal dalam pemilihan tahun ini.

Menurut dia, setiap hari para caleg ini mulai berdatangan ke rumah itu untuk konsultasi.”Ratarata caleg yang berobat jalan ada sekitar 20 orang setiap harinya.

Caleg yang berobat adalah stres

berat dan belum dinyatakan gangguan jiwanya,” katanya.

Dia mengatakan, caleg yang datang berobat membutuhkan pemulihan dan pengobatan dengan jangka waktu yang lama. Para caleg ini juga patut dikasihani, sebab ratarata para caleg yang berobat dalam keadaan terpuruk.

“Mereka kasihan sekali, mentalnya jatuh dan tambah stres. Pengalaman pengobatan, kebanyakan para caleg susah disembuhkan, namun mereka bukan gangguan jiwan,” tuturnya.

Fasilitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit itu, kata dia, hanya sekitar 50-60 bangsal sementara pasien rawat inap sebanyak 90 lebih. Pasien rawat inap meningkat tajam. ‘’Kami juga kekurangan ten-

aga medis dan psikiater. Perlu penambahan tenaga,” ujarnya guna kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut,’’ tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melaporkan segala kekurangan yang di alami ke Gubernur Papua, Lukas Enembe dan ke Kementrian Kesehatan, namun sampai saat ini belum di tanggapi. “Setiap tahun memang ada penambahan tempat tidur, tapi pasien terus meningkat,” ujarnya.

Dia menambahkan, memang sudah ada bantuan berupa fasilitas namun belum cukup. Pemerintah Papua dan Pusat diminta menambah fasilitas yang di butuhkan karena hanya satu-satunya rumah sakit yang menangani pasien sakit jiwa di pelosok Papua. (ant/Bali Post)

Kuota Haji 168.800 Orang Jakarta (Suara NTB) Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/ 2014M menyebutkan, jumlah haji 168.800 orang yang terdiri atas kuota haji regular 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang.

KMA tersebut telah ditandatangani Menteri Agama Suryadharma Ali pada 4 April 2014, kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu ketika memberikan sambutan pada Orientasi Pelayanan Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, Jakarta, Selasa (15/4) malam.

“KMA tentang kuota sudah ditetapkan. Jumlahnya tidak mengalami perubahan dari tahun lalu,” kata Dirjen PHU Anggito Abimanyu. Hadir dalam kegiatan ini, para pejabat

eselon II Ditjen PHU dan para kepala bidang haji kanwil Kemenag provinsi seluruh Indonesia.

KMA ini menetapkan bahwa kuota haji regular terdiri atas kuota jamaah haji provinsi sebanyak 154.049 orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.151 orang.

Sedangkan kuota haji khusus terdiri atas 12.899 jemaah haji khusus dan 701 untuk petugas haji khusus.

Penetapan kuota ini penting untuk menjawab banyaknya permintaan kuota tambahan dari berbagai pihak dengan beragam cara. ‘’Permintaan kuota semuanya sudah dijawab: ma fiih kuota (tidak ada kuota),” terang Anggito disambut tawa peserta. ‘’Itulah ketentuannya, mohon para kabid haji ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat,’’ tambahnya.

Terkait kapan diterbitkannya peraturan presiden tentang Biaya Penyeleng-

garaan Ibadah Haji Tahun 1435H/ 2014M, Anggito menjelaskan bahwa sampai saat ini masih diproses.

“Insya Allah kalau tidak aral melintang akan segera diterbitkan.

Tergantung pada kesibukan Presiden,” kata Anggito. “Target kita bulan Mei sudah bisa dimulai pelunasan,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan ada penurunan BPIH 1435H dengan besaran rata-rata 308 dolar AS dibandingkan BPIH 1434H. Untuk itu, jamaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya, akan menerima pengembalian selisihnya.

“Pengembalian selisih hanya diberikan kepada jamaah yang lunas tunda. Kebijakannya, kita akan mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai di embarkasi,” ujar Anggito. (ant/Bali Post)

Panwas Tangani Aduan Raibnya Perolehan Suara Kediri (Suara NTB) Panitia Pengawas Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menangani aduan dari calon legislatif yang mengaku suaranya raib saat penghitungan suara di tingkat PPS atau desa.

“Kami akan meminta keterangan dari PPS bersangkutan. Keterangan dari calon legislatif itu, suaranya (dukungan suara) hilang,” kata Ketua Panwas Kabupaten Kediri Muji Harjito di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan, calon legislatif itu bernama Agus Yudi Jatimiko, dari Partai Hanura. Ia mengaku kehilangan dukungan dari pemilih, dan membawa bukti berupa foto hasil rekapitulasi oleh PPS bersangkutan.

Calon legislatif itu membawa foto penghitungan suara dari PPS Desa Adan Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Foto itu diberikan ke panwas dan ia berharap panwas

menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan panitia setempat.

Dari keterangan calon legislatif itu, hasil penghitungan ia mendapatkan 4.600 suara. Namun, setelah dihapus, perolehan suaranya hanya tinggal sekitar 1.600 suara. Sehingga menurut Agus, ada sekitar 3.000 perolehan suaranya yang raib.

“Dari keterangannya, berkas data di form C1 plano terdapat bekas dihapus dengan tip ex,” kata Jito. Pihaknya sampai saat ini masih mendalami pemeriksaan yang disampaikan oleh pelapor, sehingga belum bisa memberikan rekomendasi apapun terkait masalah itu.

Namun, Jito menegaskan jika di PPS tersebut, Desa Adan-adan, bukan termasuk desa yang mendapatkan rekomendasi untuk hitung ulang. Sementara itu, Agus Yudi Jatmiko, calon legislatif yang melaporkan dugaan ke-

curangan itu berharap panwas segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan pihak - pihak yang melakukan tindak kecurangan. Makanya kami laporkan hal ini ke panwas,” ujar Agus. Agus mengatakan, praktik dugaan kecurangan tersebut diduga juga dilakukan di daerah lain.

Menurut calon legislatif Kabupaten Kediri itu, dugaan pengurangan perolehan suara yang dialaminya juga terjadi di Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Plemahan. Untuk itu, ia meminta penghitungan ulang.

Agus mengancam akan menempuh langkah hukum lebih lanjut jika panwas dan KPU tidak menyelesaikan persoalan tersebut. Di Kabupaten Kediri, Pemilu Legislatif, Rabu (9/4) diikuti 1.164.037 pemilih. Mereka menyuarakan aspirasinya di 4.203 tempat pemungutan suara (TPS). (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KORBAN PENEMBAKAN - Seorang warga sipil, Heri (25) mengalami luka tembak di lengan kanan saat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura, Papua, Rabu (16/4).

Kontak Tembak di Perbatasan Indonesia-PNG, Satu Warga Terluka Jayapura (Suara NTB) Kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata denga aparat keamanan kembali terjadi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG).

Pada peristiwa yang terjadi di Skouw itu, Rabu (16/4) sekitar pukul 13.30 WIT itu, seorang warga sipil terluka. Namun belum dipastikan kondisi korban yang dilaporkan merupakan salah satu pedagang yang berjualan dipasar perbatasan.

Ini adalah kejadian kedua bulan ini di wilayah perbabatasan itu. Pada 5 April juga

terjadi kontak tembak antara aparat keamanan diperbatasan yang menyebabkan dua anggota terluka.

Kontak senjata yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIT itu menyebabkan Kapolres Kota Jayapura AKBP. Alfred Papare dan salah anggota TNI-AD Tugino mengalami luka.

Kejadian awal bulan ini itu berawal ketika aparat keamanan memantau situasi di sekitar perbatasan sesaat setelah kelompok sipil bersenjata mengibarkan bendera “bintang kejora” melalui menara suar yang ada diperbatasan kedua negara. (ant/Bali Post)

Kamis, 17 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

16 MiG Baru Perkuat Rusia

Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara Izyum Presiden Rusia Vladimir Putin, memperingatkan Ukraina di ambang perang saudara, setelah Pemerintah Kiev mengirim pasukannya untuk menyerang para separatis pro-Rusia di daerah timur negara itu.

“Presiden Rusia itu menegaskan bahwa ketegangan yang meningkat dalam konflik itu menyebabkan negara itu berada diambang perang saudara,” kata Kremlin dalam satu pernyataan mengenai pembicaraan telepon antara Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel, Rabu.

Tetapi kedua pemimpin itu menekankan tentang pentingnya perundingan empat pihak yang direncanakan mengenai Ukraina antara para diplomat penting Rusia, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Ukraina Kamis.

Ukraina mengerahkan puluhan tank ke kota Slavyan-

sk, di sebelah timur Ukraina yang bergolak, untuk menumpas kelompok separatis proMoskow. Kota industri berpenduduk 100.000 jiwa itu secara efektif berada dalam kekuasaan para separatis bersenjata sejak Sabtu.

Pengiriman 20 tank dan kendaraan lapis baja pengangkut personil ke Slavyansk itu adalah tanggapan paling keras Pemerintah Kiev dukungan Barat itu terhadap kelompok garis keras pro-Kremlin yang telah menduduki 10 kota di daerah Ukraina itu.

Pesawat MiG

“Mereka harus diperingatkan bahwa jika mereka tidak meletakkan senjata-senjata mereka, mereka akan dihancurkan,” kata Kepala Badan Keamanan Ukraina (SBU) Jenderal Vasyl Krutov kepada satu kelompok wartawan.

Ia menegaskan para anggota kelompok garis keras menerima dukungan ratusan tentara dari Direktorat Intelijen Utama (GRU) yang dikirim ke Slavyansk dan desa-desa sekitarnya. Pasukan Ukraina juga dikirim dengan helikopter ke satu lapangan udara di

Kramatorsk selatan Slavyansk yang kementerian dalam negeri katakan telah “dibebaskan” tanpa korban.

Pada bagian lain, Kementerian Pertahanan Rusia telah menandatangani kontrak 470 juta dolar AS dengan korporasi MiG untuk pengiriman 16 MiG29 tempur SMT canggih. Perusahaan sebelumnya telah mengkonfirmasi kesepakatan itu dalam wawancara dengan RIA Novosti, tetapi tidak menentukan nilainya. “Nilai kontrak, termasuk dukungan lapangan dan alat uji, adalah senilai lebih dari 17 miliar rubel.

Pada tahun lalu, Angkatan Udara Rusia memiliki 28 jet tempur, versi kursi-tunggal dari upgrade pesawat tempur MiG-29 SM yang mampu menggunakan senjata-senjata cerdas dari udara-ke-permukaan.

MiG-29 SMT, dikembangkan pada paruh pertama tahun 2000-an, dengan fitur tambahan tangki bahan bakar pesawat untuk rentang diperpanjang, radar-menyerap cat khusus, dan dapat dilengkapi dengan supersonik dan rudal anti-kapal. Pesawat dapat melakukan pemboman sambil melesat pada malam hari, serta misi pengintaian.

Kementerian Pertahanan juga berencana menandatangani kontrak untuk pengiriman jet tempur MiG-35S generasi 4++ setelah tahun 2016, dengan sekitar 100 yang akan dibangun dalam waktu dekat, kata seorang juru bicara kementerian. Langkah ini akan membantu mengoptimalkan rasio pesawat tempur ringan dan berat di Angkatan Udara Rusia, kata kementerian tersebut. (ant/bali post)