Snt17062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 17 JUNI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peluang Jual Wisata Daerah

Tujuh Provinsi Bahas Program Ketransmigrasian di NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB kembali dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional ketransmigrasian. Senin malam 1517 Juni, digelar rapat Forum Komunikasi (Forkasi) Program Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi Wilayah Indonesia Tengah. Kegiatan yang dihadiri perwakilan tujuh provinsi inipun disisipi sebagai ajang menjual pariwisata NTB. Tujuh provinsi itu diantaranya, lima provinsi di Kalimantan, Provinsi NTT, serta Provinsi NTB selaku tuan rumah. Total 39 kabupaten/ kota hadir, diwakili langsung oleh pejabat utama dinas yang membidangi ketrasmigrasian dan pejabat Bappeda.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ars)

BUKA - Wagub didampingi Sesditjen dan Kadisnakertrans NTB membuka acara Program Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi Wilayah Indonesia Tengah.

Kejaksaan Bentuk Tim Cek Fisik BLK Poto Tano

BELUM BERUBAH - Dari tahun ke tahun bentuk fisik BLK Poto Tano tidak berubah, karena anggarannya macet dari pemerintah pusat. Kini proyek tersebut masuk desk penyelidikan Kejaksaan.

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB masih tetap menyelidiki proyek Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kasus yang lama tak terdengar kabarnya ini masuk tahap pemeriksaan fisik gedung.

Dalam rangka itu, penyidik sudah berkoordinasi dengan ahli konstruksi dari Universitas Mataram (Unram) untuk mengecek fisik proyek.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Lembaga Adat Tangkal Kriminalitas DI NTB, lembaga adat menjadi instrumen pelengkap untuk membantu peran menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Jika masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan lembaga adat, kemudian konsisten aturan dijalankan, maka daerah bisa terjamin keamanannya.

Ini dilontarkan Danrem 162/WB Kol. CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, mengungkapkan Bersambung ke hal 15

Sampah di Gili Trawangan Memprihatinkan

Istri Dubes AS dan India Turun Tangan

Mataram (Suara NTB) Kondisi sampah yang memprihatinkan di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengundang kepedulian berbagai pihak. Termasuk Istri Duta Besar Amerika Serikat (AS) dan India untuk Indonesia yang akhirnya turun tangan ikut mengatasinya. Ke dua tokoh wanita ini menggagas gerakan 6x6 Women in Action melibatkan enam perempuan Indonesia dan enam perempuan dari beberapa negara untuk mengatasinya.

Istri Duta Besar India untuk Indonesia, Mrs. Neeru Singh, salah satu penggagas 6x6 Women In Action dalam pertemuannya dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan maksud kedatangannya merupakan bagian dari proyek yang dilakukan bersama-sama dengan Istri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mrs. Sofia Blake. ‘’Kami memutuskan untuk mengadopsi 6 perempuan Indonesia pembawa perubahan yang mana mereka berkarya pada hal-hal yang berbeda namun dalam melakukan pekerjaan tersebut mereka membawa peruba-

han yang fantastis,’’ ucap Neeru.

Neeru mengatakan, salah satu perempuan Indonesia yang membawa perubahan dan juga ikut hadir dalam audiensi dengan Gubernur NTB tersebut adalah Febrianti Khairunnisa. Febri merupakan salah satu dari 6 perempuan Indonesia asal Pulau Lombok yang dipilih untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian dan melawan kerusakan lingkungan. Di Lombok, Febri mendirikan Bank Sampah sebagai solusi dari masalah sampah, sekaligus untuk memberdayakan perempuan setempat.

Neeru menjelaskan bahwa ia bersama Febri memiliki perhatian yang besar pada kondisi sampah di Gili Trawangan. Menurutnya, dari hasil kunjungan penelitian yang dilakukannya ke Gili Trawangan, kondisi sampah disana sudah sangat memprihatinkan. Sehingga harus ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Dari data yang diperoleh Febri dan kawan-kawan, total sampah pada saat low season di Gili Trawangan bisa mencapai angka kurang lebih 17.718 Kg perhari. Angka tersebut akan semakin meningkat pada high season atau musim liburan. Dimana volume sampah bisa mencapai angka 20 ribu Kg per hari.

“Gili Trawangan adalah salah satu pulau yang paling indah, dan kami rasa untuk generasi masa depan, Gili Trawangan harus dilestarikan. Saya merasa sedih bahwa keindahan Gili Trawangan terebut harus terganggu karena sampah yang dihasilkan oleh para wisatawan,”ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB telah menerima 44 bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang ingin memperoleh dukungan dari partai beringin tersebut di Pilkada tujuh kabupaten/ kota di NTB. H. Ahyar Abduh menjadi kandidat tunggal bakal calon Walikota Mataram yang diusulkan DPD Partai Golkar Kota Mataram kubu Aburizal Bakrie (ARB).

Hal itu terungkap dalam keterangan pers yang digelar DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie, di sekretariatnya, Selasa (16/6) kemarin.

Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 44 nama bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah dari tujuh DPD Partai Golkar kabupaten/kota.

Suhaili menegaskan bahwa setelah menerima nama-nama tersebut, pihaknya akan melakukan salah satu mekanisme seleksi dengan menggelar rapat pleno diperluas pada hari ini. Mekanisme itu antara lain akan diisi dengan proses uji kelayakan dan kepatutan para kandidat tersebut.

Bersambung ke hal 15

Musim Haji Tahun 2015

Terminal Haji BIL Belum Difungsikan Mataram (Suara NTB) Gedung Terminal Haji yang berada di dekat Bandara Internasional Lombok (BIL) dipastikan belum bisa difungsikan pada musim haji tahun 2015 ini. Para Jemaah Calon Haji (JCH) asal NTB akan diberangkatkan ke tanah suci, langsung dari Asrama Haji NTB di Kota Mataram menuju BIL. Untuk bisa operasional, gedung terminal haji masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 2-3 miliar yang diharapkan dapat teralokasi pada APBD 2016 mendatang.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram, Selasa (16/6) siang kemarin.

Dikatakan, pihaknya sedang menyiapkan pembenahan fasilitas yang diperlukan di terminal haji BIL. Beberapa fasilitas yang dinilai masih kurang antara lain mebeuler, AC, dan fasilitas lainnya. ‘’Nanti kita sempurnakan secara bertahap. Sedang kita ajukan anggarannya,’’ imbuhnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

BELUM DIFUNGSIKAN - Gedung Terminal Haji yang berada di dekat BIL dipastikan belum bisa difungsikan pada musim haji tahun 2015 ini.

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Meningkat, Volume Sampah di Mataram Berikan Sanksi Sosial BOSAN memberikan peringatan secara lisan kepada masyarakat yang melanggar aturan, Kecamatan Ampenan berinisiasi memberikan sanksi sosial warga yang melanggar.

Sebab, cara seperti itu dinilai efektif memberikan efek jera kepada masyarakat.

Camat Ampenan, Ki Agus M Idrus mengungkapkan, sanksi sosial yang akan diberikan kepada warga berupa membersihkan tempat ibadah serta lingkungan, jika warga tertangkap basah membunyikan petasan dan lain sebagainya. Menurutnya, sanksi seperti itu lebih efektif. “Sudah lelah kita peringati, sekarang kita suruh aja bersihkan tempat ibadah,” katanya Selasa (16/6).

Persoalan keamanan serta ketertiban selama bulan suci ramadhan sesuai surat edaran Walikota Mataram, sudah ditindaklanjuti pihaknya ke masing–masing kelurahan. Artinya, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kaling) mengontrol wilayah.

Meski diakui, Ampenan sebagai kawasan religi dengan tingkat kesadaran serta tolerasi masyarakat tinggi, namun tetap diingatkan agar pemilik rumah makan maupun tempat hiburan tidak berjualan pada siang hari. Bahkan, ia meminta kelurahan membuat spanduk dengan tulisan ‘’Masyarakat yang berpuasa tahan emosi, masyarakat tidak berpuasa jaga toleransi’’. “Maksudnya, biar saling memahamilah dan yang puasa tidak sedikit–sedikit marah,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu lanjutnya, pihaknya sudah melakukan sweeping terhadap sejumlah kos–kosan di Kelurahan Taman Sari.

Sasarannya yakni, senjata tajam, narkoba serta identitas penghuni kos. Ia mensyukuri kondisi relatif kondusif, artinya dengan tidak ditemukan pelanggaran–pelanggaran oleh petugas dari Polsek, Linmas maupun kelurahan.

Selama bulan ramadhan ini, ia mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan aman.

Lurah dan Kepala lingkungan diminta lebih intensif mengontrol terutama persoalan petasan dan lain sebagainya. (cem) Ki Agus M. Idrus (Suara NTB/cem)

Harus Ada Persetujuan Dewan PEMANFAATAN aset Pemkot Mataram berupa lahan di Jalan Dakota yang belakangan berdiri ruko di atasnya, menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Mataram. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/6) mengatakan, pemanfaatan aset daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan.

Sehingga nantinya ketika masyarakat bertanya, pihaknya bisa melakukan klarifikasi. Zaini menegaskan, pemanfaatan aset milik pemerintah tidak segampang membalikkan telapak tangan. Selain harus melalui persetujuan Dewan, MoU antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang memanfaatkan aset itu, harus jelas. ‘’Kita juga harus lihat itu MoUnya seperti apa,’’ cetusnya.

Sejauh ini, kata mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, pihaknya belum mendapatkan informasi apapun terkait pemanfaatan aset milik Pemkot Mataram di Jalan Dakota Rembiga itu. ‘’Siapa itu investornya yang memanfaatkan lahan itu, kita belum tahu,’’ akunya. Apalagi, lahan itu dimanfaatkan untuk pembangunan ruko, tentu orientasinya untuk jangka panjang. ‘’Tapi apa model kerjasamanya, royaltikah modelnya atau pinjam sewakah modelnya, hak guna bangunankah modelnya,’’ tanya Zaini. Politisi Partai Demokrat ini cukup menyayangkan bahwa pemanfaatan aset Pemkot Mataram ini oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan kalangan Dewan. Apalagi dirinya sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Pansus Aset DPRD Kota Mataram. ‘’Paling tidak, ada informasilah kepada kita (Pansus Aset, red) tentang itu,’’ harapnya. Pasalnya, jika tidak ada bentuk kerjasama yang jelas atas pemanfaatan aset Pemkot Mataram itu, dikhawatirkan di kemudian hari bisa terjadi saling klaim antara Pemkot Mataram dengan pihak ketiga yang memanfaatkan aset itu. Yang jelas, kata Zaini, sekecil apapun aset pemerintah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga harus jelas bentuk kerjasamanya. ‘’Jangan sampai kita ditertawakan orang,’’ katanya.

Bahkan Zaini mengatakan, meminjamkan aset tanpa alas kerjasama yang jelas merupakan bentuk keteledoran Pemkot Mataram.

Pasalnya lahan itu bukan milik pribadi melainkan milik Pemda yang harus jelas administrasinya. ‘’Apalagi kita (Mataram, red) baru dapat WTP. Jangan sampai menciderai WTP itu,’’ tandasnya. (fit)

HM. Zaini (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Volume sampah di Kota Mataram mengalami peningkatan setiap harinya. Tahun lalu, volume sampah di Kota Mataram mencapai 1.200 meter kubik per hari, sementara saat ini telah mencapai 1.300 meter kubik lebih setiap harinya. Artinya volume sampah mengalami peningkatan 100 meter kubik. Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Selasa (16/6).

Sekda menyebutkan tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat tidak bisa diangkut semua ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Volume yang bisa diangkut Dinas Kebersihan setiap hari hanya 800 meter kubik.

Masih banyaknya sampah yang belum bisa terangkut ini karena sarana dan prasarana seperti armada yang masih jadi kendala. Untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, Pemkot Mataram juga memiliki program Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang telah dijalankan sejak beberapa waktu lalu. Dengan kehadiran bank sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat juga diharapkan bisa membantu Pemkot Mataram menyelesaikan persoalan sampah.

Persoalan sampah ini juga

sempat menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI yang menilai sampah di Mataram belum tertangani dengan baik. Belum optimalnya penanganan sampah sampai saat ini karena di beberapa titik masih terjadi penumpukan sampah. Untuk mengatasi persoalan sampah ini, Pemkot Mataram juga berencana membangun TPA berbasis teknologi.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan rencana pembangunan TPA ini di sekitar Kebon Talo, Ampenan. Program pembuatan TPA berbasis teknologi ini akan terintegrasi dengan program eco-district di Kota Mataram.

Menurutnya lahan yang dibutuhkan tidak terlalu besar.

Lahan yang akan disiapkan Pemkot Mataram sekitar 80 are. Tapi diperkirakan Mar-

Bulan Puasa, Pelayanan Keliling Dukcapil Dihentikan Mataram (Suara NTB) Memasuki bulan puasa, pelayanan keliling yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dihentikan. Biasanya mobil pelayanan keliling Dinas Dukcapil menyambangi setiap kelurahan dan memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mengurus pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan, Selasa (16/6) di Kantor Walikota Mataram.

Ridwan mengatakan setelah pelayanan keliling dihentikan sementara, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait hasil pelayanan tersebut.

Ia menambahkan kemungkinan setelah Lebaran atau Bulan Agustus mendatang pelayanan keliling kembali dilaksanakan untuk memudahkan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik maupun yang belum memiliki KK dan Akta Kelahiran.

Mobil yang digunakan untuk pelayanan keliling saat ini hanya satu unit dan itu masih offline. Agar pelayanan keliling ini bisa lebih maksimal dan bisa menjangkau banyak warga, maka diusulkan penambahan satu unit mobil online. Usulan mobil pelayanan online batal dianggarkan di APBD murni 2015 dan rencananya akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2015.

Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram tersebut menyebutkan harga mobil pelayanan dengan perangkat online sekitar Rp 600 juta. Mobil tersebut dilengkapi berbagai

perangkat dan di dalamnya akan ada ruang untuk pengambilan foto dan pencetakan dokumen kependudukan. Selain itu, mobil tersebut juga dirancang ramah bagi para difabel.

Memasuki bulan Ramadhan, Ridwan mengatakan pelayanan di kantornya tetap berjalan seperti biasa. “Pelayanan itu tetap, tidak bisa dihentikan. Warga tidak perlu khawatir di bulan puasa, tetap akan dilayani. Itu kewajiban Pemda, tidak boleh tidak melayani warga,” jelasnya.

Hanya saja di bulan puasa jam pelayanan disesuaikan dengan jam kerja PNS dimana pelayanan akan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wita.

Di hari biasa pelayanan mulai dibuka pukul 07.00 Wita.

“Khusus hari pertama mulai jam 08.00 Wita dan pulang jam 11.00 Wita. Seterusnya pelayanan tetap biasa sebagaimana adanya. Pelayanan semua sama, baik KK, KTP, tidak ada perubahan,” demikian Ridwan. (ynt)

H. Ridwan (Suara NTB/dok)

Revisi Perda RTRW

Pemkot Tunggu Kajian Akademisi Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram melakukan revisi Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), masih menunggu kajian dari akademisi. Terlebih dengan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, meminta Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Karang dipindahkan.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, tahapan revisi terhadap Perda RTRW tentunya akan melihat hal mendasar.

Misalnya ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH), aksesibilitas kewilayahan, transportasi serta pusat-pusat perbelanjaan.

Keseluruhan itu melihat kesesuaian kondisi yang mengakomodir berbagai kebutuhan mendesak secara regional yang dibutuhkan oleh Pemkot Mataram. “Proses atau tahapan review Perda itu, tentunya kita melihat yang mendasar. Itu semua kita melihat sesuatu kondisi Kota Mataram,” jelas Martawang Selasa (16/6).

Revisi terhadap RTRW, pi-

haknya masih menunggu kajian akademik. Sebab prinsipnya adalah, kajian akademik itu memetakan seluruh aspek, sehingga dari pemetaan itu bisa jelas dan terlihat apakah memenuhi standar mendasar dari yang harus diakomodir atau tidak.

Melihat tingkat investasi dengan perubahan lahan, Martawang merasa tingkat investasi harus melihat dampak lingkungan sehingga penting dilakukan pemetaan.

Pemkot Mataram menyusu skenario alternatif ke depan yang kemudian menjadi pilihan untuk penyempurnaan Perda RTRW. Kaitannya dengan rekomendasi perpindahan PLTG, ia mengatakan menjadi kebijakan dari BKPRD Provinsi NTB. Namun demikian, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Pemprov NTB terkait mekanisme atau rencana perpindahan PLTG. “Saya rasa kalau PLTG itu, silahkan tanya ke Asisten II Setda Provinsi, karena baru saja kami selesai rapat,” demikian Martawang. (cem)

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Tumpukan sampah yang belum diangkut ke TPA dimanfaatkan para pemulung untuk mencari sampah plastik. tawang bisa saja melebihi itu.

Jika diperlukan pembebasan lahan, maka Pemkot Mataram

akan melakukan pembebasan lahan. TPA berbasis teknologi ini nantinya akan saling meng-

isi dengan TPA Kebon Kongok yang ada di wilayah Lombok Barat. (ynt)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) Asisten I Setda Kota Mediasi yang difasilitasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kisruh rencana penutu- oleh Pemkot Mataram diapre- Mataram, Lalu Indra Bang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pan jalan oleh Lombok Epi- siasi oleh masyarakat. Tapi, sawan menjelaskan, hasil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 centrum Mall (LEM) den- yang menjadi persoalan serta pertemuannya dengan per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan warga Punia Jamaq pertanyaan warga mengenai wakilan warga, ternyata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kelurahan Punia Kecama- sertifikat yang dikeluarkan juga tetap bersikukuh agar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tan Mataram, berlanjut. oleh BPN, sebab masyarakat jalan itu tidak ditutup kare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Setelah sebelumnya, memiliki bukti kepemilikan na dinilai sudah menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemkot Mataram menden- terhadap lahan itu. Semesti- akses jalan kampung. Hal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 garkan keterangan dari per- nya, BPN sebagai instansi pe- – hal teknis seperti per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 wakilan LEM. Senin (16/6) merintah harus membatalkan soalan sertifikat menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemkot mengkonfrontir sertifikat yang lama kemudi- tanggungjawab BPN dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 keterangan warga yang me- an baru mengeluarkan serti- Sekda sudah memerintah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 nolak penutupan akses fikat baru. “Yang diakui yang kan BPN untuk mempela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 jalan tersebut. Warga pun mana, sertifikat yang lama jari kembali lahan tersebut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mempertanyakan serti- atau baru. Kalau disahkan “Sebelumnya kita minta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 fikat yang dikeluarkan oleh yang baru, batalkan dulu ser- penjelasan pihak LEM dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badan Pertanahan Nasion- tifikat yang lama,” kata Arya sekarang (kemarin,red) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 al (BPN) Kota Mataram. dari warga. Hasilnya, mereBambang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pantauan Suara NTB, raPemanfaatan akses jalan ka tetap minta jalan jan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pat dipimpin Sekda Kota itu dimulai sejak tahun 1976 gan ditutup,” terang Indra.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram, Ir.HL. Makmur dan batasan atau ukuran Pemkot Mataram hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Said sempat molor sekitar jalan itu sudah ditentukan memfasilitasi, sehingga ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 satu jam dari jadwal pukul hingga ke timur. Disamping solusi terbaik antara pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 11.00 Wita. Rapat tertutup itu, saat rekonstruksi ulang warga dengan LEM, karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu dihadiri oleh Asisten I, sudah ada patokan atau ba- kedua belah pihak menunju1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kabag Hukum Setda Kota tas–batas tanah. “Sudah jelas kan bukti kepemilikan, seh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram, Camat Mataram, patoknya ada, kok malah mau ingga pemerintah tidak bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lurah Punia serta warga. mengintervensi. (cem) di panggar lagi,” sesalnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Warga Pertanyakan Sertifikat Dikeluarkan BPN

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Yang Baru di ’’Kila Senggigi Beach’’ KATA kila bermakna kilau.

Perwujudan simbol yang terinspirasi dari sayap burung merak dengan cahaya berkilau di tengahnya. Memaknai keindahan dan keramahtamahan yang senantiasa terpancar dari hati. Simbol ini memiliki spektrum warna kecoklatan yang mendukung makna keramahan alami.

(Suara NTB/bul) Lima elemen dalam simbol Erik R. Tumbelaka memaknai keunikan hospitality Indonesia yang sensasinya ditawarkan melalui kelima indera.

Dulu Senggigi Beach Hotel namanya, setahun sudah telah rebranding menjadi Kila Senggigi Beach Lombok dan Pool Villa club pada akhir April 2014 lalu, kini di bawah manajemen Aerowisata Hotel & Resort. “Senggigi Beach itu namanya umum sekali, dan hampir semua boleh mengklaim nama itu. Makanya di rebranding menjadi Kila Senggigi Beach,” kata GM Kila Senggigi Beach, Erik R. Tumbelaka pada kegiatan gathering bersama media Lombok, Selasa (16/6) di Senggigi.

Kila Senggigi saat ini telah banyak mengalami perubahan.

Dari sejarah awalnya, Senggigi Beach Hotel yang menjadi nama sebelumnya, adalah hotel tertua di kawasan itu. Beroperasi sejak tahun 1987 silam.

Perubahan yang dilakukan, dalam bentuk fisik kamar-kamar penginapan. Kila Senggigi Beach yang berada di Jalan Pantai Senggigi akan tetap memegang nama hotel tertua. Tetapi, menurut Erik, kebersihan dan keasriannya selalu dijaga.

“Percuma hotelnya modern, tetapi tampilannya tidak modern, tidak bersih. Ini tetap hotel tertua, tetapi kami jamin kualitas dan pelayanannya,” tambah Erik meyakinkan.

Soal produk yang ditawarkan, Erik menjelaskan, memasuki bulan suci Ramadhan, hotel ini menawarkan paket menarik buat liburan keluarga yaitu paket menginap dengan harga yang sangat ekonomis. Adapun harga tersebut sudah termasuk menginap, sahur dan buka puasa.

“Kami juga menawarkan paket buka puasa, hanya dengan harga Rp 125.000 saja, anda bisa menikmati buka puasa dengan nuansa yang berbeda. Anda dapat ngabuburit bersama teman-teman ataupun rekan bisnis anda di pinggir pantai sambil memandang matahari terbenam di balik indahnya pemandangan gunung Agung yang pasti membuat buka puasa anda semakin berkesan,” terangnya. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

’’NTB Expo’’ Sedot Transaksi Rp 4,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Kegiatan NTB Expo ke-13 yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB tak mampu melampaui target transaksi Rp 5 miliar. Uang yang tersedot dari kegiatan pameran dan jual beli produk UMKM tersebut hanya mampu menyedot Rp 4,1 miliar.

(Suara NTB/bul)

H. Supran

“Akumulasinya berkisar di Rp 4,1 miliar,” kata Kepala Diskop dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM melalui Kabid UKM, Hj. Desak Iriantini di Mataram, Selasa (16/6).

NTB Expo ke-13 dilaksanakan mulai Rabu malam (10/6) lalu selama empat hari. H. Supran mengatakan hajatan kegiatan rutin tahunan ini sebagai fasilitas panen rezeki bagi palaku

UMKM sendiri dan masyarakat luas tentunya.

Dilaksanakan di Grand Imperial Ballroom Kekalik, Mataram, sebanyak 93 stand disediakan, naik dibanding tahun lalu yang hanya 75 stand. Pesertanya 350 pelaku UMKM terlibat langsung, meningkat dari NTB Expo tahun lalu yang hanya 250 UMKM. “Memang kita targetkan Rp 5 miliar, tapi yang tercapai hanya Rp 4 miliar lebih,”

katanya. Berbagai jenis produk dipamerkan, sekaligus dijual pada NTB Expo lalu.

Diantaranya pakaian, kerajinan tangan, makanan olahan, hingga yang berhubungan langsung teknologi dan IT. Lintas sektoral, diantaranya perbankan dan perpajakanpun serta instansi vertikal lainnya ikut memeriahkan NTB Expo. H. Supran merinci target transaksi sebesar Rp 5 miliar yang diharapkan terealisasi dari transaksi antar UMKM luar dengan dalam daerah. Bisa langsung dari hasil penjualan pedagang-pedagang lapak lainnya, hingga pendapatan juru parkir. Transaksi ini biasanya dihitung setiap hari

oleh tim yang sudah ditunjuk.

Kegiatan NTB Expo ini, bisa menjadi sarana membangun kemitraan antar UMKM. Artinya, dengan saling memamerkan produknya, tidak menutup kemungkinan akan kesepakatan jual beli produk antara UMKM luar dan dalam daerah.

“Apa yang menjadi kebutuhan UMKM di NTB, mungkin bisa didapatkan dari UMKM luar NTB, demikian sebaliknya. Sehingga mereka bisa lebih kuat dan saling melengkapi. Ini salah satu upaya kita menyiapkan UMKM menghadapi tantangan MEA yang paling penting,” demikian H. Supran. (bul)

ORNAMEN Berbagai cara dilakukan manajemen hotel untuk membuat betah dan berkesan bagi wisatawan. Salah satunya dengan memajang berbagai jenis kerajinan, baik di interior maupun eksterior hotel.

(Suara NTB/bul)

Pemkot Mataram akan Tertibkan Parkir Khusus Mataram (Suara NTB) – Persoalan lahan parkir di Kota Mataram, tidak ada habisnya. Setelah, target retribusi pendapatan asli daerah (PAD) kurun waktu dua tahun tidak tercapai serta banyak titik parkir tidak terpantau, sehingga diduga terjadi kebocoran PAD. Kini, parkir tepi jalan umum diduga diubah menjadi parkir khusus oleh pengusaha.

Parkir tepi jalan umum yang diduga diubah menjadi parkir khusus berada di sebelah barat Mataram Mall, yakni

diduga dimanfaatkan oleh rumah makan serta pengusaha souvenir. Ketika wartawan mencoba parkir di tempat tersebut, karyawan sempat menanyakan dan melarang parkir jika tidak menjadi konsumen atau berbelanja di rumah makan tersebut. Dalam aturan, tidak diperbolehkan parkir jalan umum dimanfaatkan sebagai parkir khusus, sebab ada retribusi yang disetorkan kepada pemerintah.

Akan tetapi, pemilik rumah makan maupun souvenir diduga tidak pernah menyetor

retribusi ke pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid menegaskan, tidak ada aturan memperbolehkan jalan tepi umum digunakan sebagai parkir khusus, sebab ada retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah. “Tidak boleh ada parkir,” tegasnya.

Ia mempertanyakan alasan kenapa pemilik restoran maupun souvenir menjadikan jalan tepi umum menjadi parkir khusus. Dalam waktu

dekat ini, pihaknya berjanji meminta UPTD Perparkiran untuk mengecek ke lapangan.

“Nanti saya perintahkan staf untuk menegur,” pungkasnya.

Khalid memastikan, tidak ada retribusi disetorkan kepada pemerintah karena masyarakat terkesan memaksakan atau semau – maunya membuat parkir khusus. Tidak disebutkan berapa jumlah parkir khusus di Mataram, tapi pihaknya berjanji akan menindak tegas masyarakat yang memanfaatkan jalan tepi umum sebagai parkir khusus. (cem)

PLN Ngotot Bangun PLTG di Tanjung Karang

16

Mataram (Suara NTB) PLN UIP XI Wilayah Nusra (membawahi NTB dan NTT) tetap akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di lokasi pengurugan di Tanjung Karang. Hal ini mengingat sudah adanya restu dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. PLN-pun berharap semua pihak mengerti “Lokasi tersebut berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Walikota Mataram, dan juga ada dukungan dari Gubernur,” Kata GM PLN UIP XI, Idian dikonfirmasi di

Mataram, Selasa (16/6).

Dikonfirmasi perihal rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB, agar rencana pembangunan fisik PLTG tersebut dipindah bersebelahan dengan PLTD Tanjung Karang, Idian menegaskan PLN sendiri telah melakukan pembebasan lahan, bahkan telah melakukan pematangan lahan. Tentu biaya yang dikeluarkan oleh PLN tidaklah kecil.

“Jika dipindah, sangat menyulitkan PLN. Oleh karena itu, PLN tetap meminta pengertian dari Pemda bah-

kan masyarakat atas situasi ini,” harapnya.

Lebih jauh disebutkan, semua perizinan sudah diajukan. Memang bertahap dan dimulai dari izin tata ruang.

Pengerukan lahan sendiri sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu, sehingga tugasnya menurut Idian hanya melanjutkan yang sudah ada. Sementara untuk pembangunan konstruksi PLTG berkapasitasn 150 Megawatt (Mw) itu, masih menunggu izin lingkungan dan tata ruang.

“PLN tetap pada prinsipnya bahwa pembangunan tidak bisa dipindahkan,” demikian Idian pada Suara NTB. Ia kemudian memberikan pemahaman, sebenarnya PLN datang ke NTB untuk membantu masyarakat agar terbebas dari krisis listrik, meskipun itu sudah sesuai perintah dari pemerintah pusat.

Mestinya, kehadiran PLN ini menurutnya disambut baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerahnya.

Artinya, keinginan baik PLN jangan dipersulit, selama apa yang dilakukan oleh PLN sudah sesuai prosedur.

“Kami ini datang sebenarn-

(Suara NTB/bul)

Idian ya untuk memberikan masyarakat, tentu pertanyaannya apa yang bisa masyarakat berikan kepada PLN. Artinya, proses pembangunan jangan dihambat,” katanya.

PLN menargetkan pembangunan daya listrik sebesar 500 Mw, karena diperkirakan hingga 2019 mendatang tingkat kebutuhan listrik masyarakat didaerah ini akan sebesar yang disebut itu. “Sukses atau tidaknya program ini tergantung masyarakat,” demikian Idian. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6501CH NOKA/NOSIN:MH1JFJ112EK019039/ JFJ1E-1017472 AN.LU‘AIY JA‘FAR HLG DISKTR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA SUPRA X DR6571BA NOKA/ NOSIN:MH1JB61116K014084/ JB81E-1013941 AN.AYU SARTIKA RAMDHANY HLG DISKTR SMA NW KOPANG.

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Laba Belum Dilapor ke DPRD

(Suara NTB/dok)

Dewan dan Direksi PDAM KLU Beda Pendapat Lalu Bagus Wikrama

Bantuan Operasional Kesehatan SEBANYAK 29 puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Lombok Timur (Lotim), saat ini mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Lotim mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Bidang Promkes pada Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lotim, Lalu Bagus Wikrama,S.KM, MPH, yang juga selaku Sekretaris BOK Kabupaten Lotim, Selasa (16/6).

Dijelaskannya, tujuan dari penyaluran dana BOK tersebut untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif kesehatan di masing-masing puskesmas. Namun, penyaluran BOK untuk tahun ini, kata Bagus mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Di mana, kisaran jumlah yang diterima masingmasing puskesmas berada di kisaran Rp 150 juta hingga Rp 220 juta. Dibandingkan tahun lalu, tiap puskesmas mendapat bantuan antara Rp 180 hingga Rp 300 juta.

Bagus merincikan, perbedaan perolehan satu puskesmas dengan lainnya itu didasarkan pada kondisi jumlah penduduk, jumlah posyandu yang dinaungi, jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki dan juga yang menjadi sorotan adalah jumlah permasalahan kesehatan yang ditangani di wilayah puskesmas dan sejumlah persyaratan lainnya.

“Untuk penyaluran dana BOK tersebut sudah kita mulai sejak 1 April 2015. Memang, tahun ini sedikit mengalami penurunan jumlah. Sehingga, perolehan untuk tiap puskesmas turut mengalami pengurangan batas maksimal,’’ akunya.

Meski demikian, walaupun dana BOK yang diberikan mengalami pengurangan untuk tahap sekarang ini. Namun, ia berharap kepada pihak puskesmas supaya tetap menjalankan segala program promotif dan preventif kesehatan dengan baik dan maksimal seperti tujuan utama dari pemberian bantuan ini yang sudah dihajatkan oleh pemerintah.

Selain itu, penyaluran BOK tersebut juga merupakan program yang bertujuan untuk membantu 8 target MDGs yang berada di wilayah kerja Dikes Lotim. “Penyaluran bantuan itu juga dihajatkan untuk merealisasikan 8 terget MDGS seperti, menurunkan angka kematian ibu, penanggulangan gizi buruk, menurunkan angka kematian anak, penanganan terhadap penyakit menular serta menangani kesehatan lingkungan di masing-masing wilayah kerja puskesmas itu,” terangnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Laba perusahaan milik daerah – PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), kini menuai sorotan. Alasannya, selama mengantongi penyertaan modal dari Pemda KLU, PDAM yang bergerak di bisnis air bersih membukukan laba. Hanya saja, laba itu belum diketahui rinciannya hingga saat ini. Guna mempertegas itu, Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pun berencana memanggil jajaran Direksi PDAM dan Pemda KLU. “Idealnya PDAM meniru langkah PT. Bank NTB yang setiap tahun melaporkan labanya kemudian disetorkan ke kas daerah untuk disuntikkan kembali. Benar bahwa, sesuai Permendagri 27 tahun 2013 tentang APBD 2014/ 2015, PDAM tidak wajib memberi PAD sebelum mencapai cakupan pelayanan 80 persen. Tetapi apakah PDAM tidak harus menyetorkan labanya ke kas daerah untuk kemudian disuntikkan lagi ke PDAM,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (16/6).

PDAM KLU diketahui mengantongi dana penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar selama dua tahun (2013-2014). Ia menduga, terkait laba yang diperoleh PDAM tidak masuk ke dalam penyertaan modal, karena tidak pernah masuk dalam pembahasan APBD KLU setelah tahun buku tersebut.

“Untuk tahun ini kami di Banggar belum merespons penyertaan modal ke PDAM,

sebelum laba dua tahun terakhir itu jelas. Alokasi anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh PDAM KLU selama ini belum banyak diketahui oleh DPRD KLU maupun publik di KLU. Tidak wajib PAD bukan berarti labanya tidak disetor ke Kas Daerah, keliru itu,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag, menambahkan pihaknya justru hanya memperoleh informasi informal terkait keberadaan laba PDAM. Dalam hal ini, laba PDAM yang dibukukan lebih dari Rp 1 miliar pada tahun buku 2014 lalu, konon dialokasikan langsung oleh PDAM untuk menunjang operasional.

Untuk mengindari penyalahgunaan anggaran, Zarkasi pun meminta agar eksekutif dan PDAM melakukan audit melalui lembaga yang benar-benar independen. Selama PDAM dipimpin 2 tahun oleh Dirut saat ini, Suhaily, ST., kata dia, kalangan DPRD

belum melihat langsung dampak dari investasi senilai Rp 4 miliar pascaserahterima dari Lobar.

Menanggapi itu, Direktur PDAM Suhaily, ST, membenarkan adanya regulasi yang tidak mewajibkan PDAM tidak menyetor retribusi ke Pemda KLU sebelum mencapai cakupan pelayanan 80 persen. Sehingga laba yang diperoleh PDAM merupakan laba tertahan untuk diinvestasikan lagi ke dalam penyertaan modal.

“Dari total laba, 55 persen dari keuntungan ke Pemda tetapi labanya tertahan untuk menambah penyertaan. Sedangkan 45 lainnya, dirinci 15 persen ke cadangan umum, 10 persen untuk jasa produksi, 10 persen untuk dana sosial dan penddidikan serta 10 persen lagi untuk bantuan dana pensiun,” paparnya.

Dalam dua tahun terakhir, Suhaily menyebut laba yang diperoleh PDAM sebesar Rp 1,3 miliar (2013) dan Rp 2,2

(Suara NTB/rus)

AKSI - Aksi massa di depan gedung DPRD Lotim, Selasa (16/6). Mereka menagih janji kepala daerah menjadikan masyarakat Lotim lebih sejahtera.

Forum Masyarakat Lotim Menggugat Kembali Datangi DPRD Selong (Suara NTB) Forum Masyarakat Lombok Timur (Lotim) kembali melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Lotim.

Aksi warga ini buntut dari prosesnya beberapa waktu lalu yang tak kunjung dapat respons dari wakil rakyat Lotim.

Aksi ini berlangsung lancar. Aparat Polres Lotim dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim menjaga ketat gedung kantor DPRD. Salah satu orator, Amaq Mila mengungkapkan, jika aksi yang dilakukan secara damai ini menuntut sejumlah hal yang dinilai perlu direspons segera dari aparat pemerintah.

Harapan senada disampaikan Sayadi yang menagih janjijanji politik Bupati Lotim dan wakil Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin saat kampanye dulu.

Menurutnya, naiknya Bupati Ali Bin Dachlan bukanlah dari kendaraan partai politik, melainkan dari partai petani, partai nelayan dan partainya orang-orang pinggiran.

Untuk itu, kedatangan massa Forum Masyarakat Lotim Menggugat merupakan representasi orang miskin dan pinggiran agar kepala daerah bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. (rus)

(Suara NTB/ari)

miliar (2014). Dari nominal tersebut, 55 persennya masing-masing untuk Pemda, namun bersifat sebagai laba ditahan dan kembali masuk ke dalam penyertaan modal.

Suhaily tak menyangkal, belum terpublikasinya rincian laba itu bisa saja menyebabkan munculnya pertanyaan anggota DPRD. Namun deikian, untuk mengedepankan transparansi dirinya akan melayangkan surat ke DPRD un-

(Suara NTB/ari)

Ardianto

tuk merinci laporan keuangan pasca – LHP BPK. Pertanyaannya, mengapa 55 persen bagian Pemda tidak masuk melalui mekanisme APBD? “Memang seperti itu aturannya PDAM di seluruh Indonesia. PDAM tidak berkewajiban memberi PAD sebelum 80 persen, sehingga labanya tertahan. Kami sudah ditanya BPK soal itu, saya sampaikan, termasuk lewat Inspektorat,” pungkas Suhaily. (ari)

Kaltim Puji Potensi KLU

Provinsi Jemput SK Plt Bupati ke Mendagri Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengungkapkan, jika Pemprov NTB sedang menjemput Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB, Selasa (16/6) pergi ke Kemendagri untuk menanyakan perihal kepastian SK Plt Bupati. “Informasinya Asisten I ke Jakarta, Selasa untuk menanyakan soal SK itu,” ungkapnya.

Sampai saat ini, dirinya, masih menunggu SK Plt sebagai Bupati Lobar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari pihak provinsi. Alasannya, terkait SK itu, yang memiliki tugas dan kewenangan provinsi untuk mencari tahu. Dalam hal ini, pihaknya hanya menunggu dari provinsi, terkait kapan SK Plt keluar.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana membenarkan jika pihak provinsi informasinya ke Mendagri untuk menanyakan soal SK Plt. Dalam waktu dekat, katanya, jika SK itu keluar maka langsung diberikan ke Pemda Lobar.

Menurutnya, Kemendagri direncanakan akan mengeluarkan dua SK sekaligus yakni SK Plt Bupati Lobar terhadap Wakil Bupati dan SK pemberhentian sementara Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony. (her)

Suhaily

(Suara NTB/rus)

LOMBA PUSKESMAS - Suasana penjurian lomba puskesmas berprestasi di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lotim, Selasa (16/6).

Persoalan AKI

Masih Jadi Dilema di Puskesmas Selong (Suara NTB) Masih rentannya kemunculan kasus kematian ibu (AKI) dan kematian anak di sejumlah daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dianggap masih menjadi dilema. Utamanya di pelayanan di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Kepala Puskesmas Desa Korleko, Drg. Agung B.S. kepada tim juri lomba puskesmas berprestasi katagori pedesaan di Puskesmas Korleko, Selasa (16/6), mengaku, kasus AKI di wilayah kerjanya, ditemukan satu kasus tiap tahun. “Kejadian 1 per 27 ribu kelahiran terjadi di Korleko,” ucapnya.

Begitupun Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2014 lalu ditemukan sebanyak 9 kasus AKB. Sementara di tahun 2015 hingga Juni 2015, ini sudah dicatat baru tiga kasus. Penyebab utama tingginya AKB ini, karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Atas kondisi itu, pihak puskesmas berinovasi dengan membuat inkubator sederhana.

Pihaknya, lanjutnya, sudah membentuk Tim Reaksi Ce-

pat (TRC) dalam penanganan kasus-kasus seperti AKB dan AKI. Tim reaksi cepat ini melakukan gerak cepat dalam setiap melakukan penindakan dan pengawasan terhadap kasus-kasus BBLR. Diyakini, dari gerakan yang dilakukan hasilnya cukup signifikan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selanjutnya, dalam hal pelayanan di puskesmas dilakukan pengembangan sistem secara online, mulai dari pelayanan hingga pada pemberian obat kepada para pasien.

Inovasi yang dilakukan Puskesmas Korleko ini dapat pujian dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim dan tim juri Lomba Puskesmas berprestasi dari Provinsi NTB. Di tempat yang sama, Kepala Bagian Promosi Kesehatan pada Dikes Lotim, H. Suherman dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, inovasi yang dilakukan Puskesmas Korleko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luar biasa. Ia meyakini, wakil puskesmas katagori pedesaan ini bisa juara.

Menurutnya, Kabupaten

Lotim menetapkan tiga puskesmas mengikuti lomba puskesmas. Korleko jadi wakili Puskesmas Katagori Pedesaan, dua puskesmas lainnya adalah Puskesmas Sambelia mewakili puskesmas daerah terpencil dan Puskesmas Denggen mewakili puskesmas wilayah perkotaan.

Selama mengikuti ajang lomba puskesmas berprestasi dalam menangani dan membangun sistem pelayanan kesehatan, wakil Lotim kerap juara. Antara lain juara satu tahun 2012 lalu, Puskesmas Belanting Kecamatan Sambelia katagori terpencil.

Khusus Korleko, ujarnya, inovasi yang dilakukan menganut sistem yang ada di sejumlah rumah sakit besar.

Dengan sistem pelayanan dan jaringan IT yang digunakan, semua bisa terpantau secara transparan oleh masyarakat.

Dicontohkan dalam hal pemberian obat, dengan menggunakan sistem yang ada dipastikan bebas korupsi obat, karena selalu akan terpantau jumlah yang dikeluarkan. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Meski masih seumur jagung, animo pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) lain di Indonesia enggali cara kerja Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup tinggi. Sebagian besar Pemda luar daerah, mengunjungi KLU terkait pengelolaan pariwisata dan potensi PAD yang dikantongi.

Salah satunya Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) yang melakukan kunjungan kerja ke KLU, Selasa (16/6). Ketua rombongan, Hutomo mengatakan kehadirannya di KLU selain bersilaturahmi, juga bertukar pengalaman terkait proses pembangunan yang dilakukan Pemda KLU di bidang pariwisata.

“Saya awali bahwa Balitbang ini dibentuk tahun 2000, dan kami sudah mengalami pergantian yang ke 8, PAD kami lebih dari mencapai Rp 2 triliun.

Di Kaltim Pemda kami telah mendirikan sekolah olahraga yang pendidikannya gratis dan ditanggung sampai selesai pendidikan,” ungkap Hutomo salah satu pejabat di Biro Kesra Pemprov Kaltim.

Di sekolah gratis tersebut, masyarakat se-Kaltim berhak mendaftar dan dibiayai gratis. Namun demikian, melihat sekilas daerah KLU, ia mengakui KLU memiliki banyak potensi khususnya yang menonjol adalah sektor pariwisata. ‘’Daerah ini sudah banyak dikenal oleh wisatawan mancanegara,’’ pujinya.

Menurutnya, pariwisata yang dimiliki KLU tidak jauh berbeda dari apa yang ada di Kaltim, di mana penghasilan utama masyarakat berasal dari jasa perdagangan dan juga pariwisata.

Pihaknya berharap, kunjungan kerja dan studi banding ini akan memberikan tambahan wawasan bagi pejabat Pemprov Kaltim, sehingga melahirkan ide untuk mengembangkan masyarakat setempat.

Menurutnya, saat KLU menerima Opini BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam waktu singkat, maka progres pengelolaan keuangan yang dilakukan KLU patut ditiru.

Sementara itu, Asisten I Setda KLU, Drs. H. Kholidi Kholil, MM., menyambut baik kunjungan kerja Pemprov Kaltim. Terlebih konteks kunjungan Pemprov Kaltim, terkait penelitian terhadap dampak sosial bagi perkembangan daerah baru di Indonesia khususnya di KLU dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal.

“Kami sangat mengapresiasi kedatangan tim yang melaksanakan kunjungan kerja ke daerah kami di Lombok Utara, di mana dari sejak pertama berdiri sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2008 sampai saat ini telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan,” katanya.

Ia menyebut KLU saat ini memiliki 5 kecamatan, 33 desa definitif ditambah 10 desa persiapan. Jumlah penduduk KLU diperkirakan sebanyak 210 ribu jiwa, angka yang masih minim dibandingkan daerah lain di NTB maupun Kaltim.

Meski usia KLU masih sangat muda, namun kebersamaan dan keamanan dalam kegitan beragama sangat tinggi. Heterogenitas masyarakat membentuk sebuah peradaman dan budaya, namun bersanding satu sama lain untuk melahirkan keserasian dalam berkehidupan. (ari)

Kunker DPRD Lobar Dikritik Giri Menang (Suara NTB) – Kunjungan kerja (kunker) DPRD Lombok Barat (Lobar) menuai kritik. Pasalnya, kunker dewan ini dinilai menghabiskan dana besar, namun minim hasil. Kunker yang dilakukan Dewan, tak dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Kritikan ini disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar, Sahril. Ia menilai kunker dewan terkesan menghabiskan anggaran besar. Namun hasil kunker tersebut tidak menghasilkan dampak bagi masyarakat Lobar.

Sahril menyatakan kunker yang mengabiskan anggaran ratusan juta sekali jalan itu

tidak banyak menyentuh persoalan langsung di bawah.

Seperti menyangkut implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini pihak desa masih bingung terkait aturan ini, karena UU ini perlu ada perdanya. Akan tetapi, persoalan ini tidak dijadikan bahan oleh anggota DPRD pada saat kunker ke luar daerah.

“Kunker dewan ini kan banyak menelan anggaran, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” kritik Sahril, beberapa waktu lalu.

Persoalan lainnya, menyangkut tata ruang desa bagaimana sebelumnya pernah dibahas dan sosialisasikan, namun sampai saat ini

(Suara NTB/her)

H. L. Saswadi

belum jelas. Seharusnya pihak DPRD, mempertanyakan program tersebut ke pusat. Se-

mestinya, kata dia, kunker dewan menghasilkan produkproduk hukum yang menunjang kebijakan daerah.

Untuk menyampaikan kritikan ini, pihak AKAD Lobar akan mengundang kepala desa untuk datang hearing ke dewan.

Sementara Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi, mengungkapkan, kunker merupakan agenda dewan yang dianggarkan sebesar Rp 15 miliar lebih setahun. Diakuinya, tahun ini anggaran untuk DPRD sebesar Rp 22 miliar, namun turun menjadi Rp 15 miliar. Turunnya anggaran tersebut, karena rasionalisasi anggaran seperti uang harian dewan. Dulunya men-

gacu Permendagri tentang APBD uang harian tergantung keuangan daerah. Atas dasar itu,kabupaten dan kota serta provinsi bisa mengatur sendiri, sehingga antara daerah berbeda uang hariannya.

Tidak saja uang harian yang dipotong, namun perjalaan dinas juga terkena rasionalisasi. Dari 22 kali per tahun menjadi sekitar 16 kali pada tahun 2015. Kunker yang tidak dikurangi, dirincikan kunjungan pembahasan pansus, perda, kegiatan kunjungan kerja komisi, alat kelengkapan dewan dan kunjungan yang sifatnya insidentil.

“Nanti pada APBDP 2015 akan ditambah,’’ jelasnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pengangkatan Pejabat di Lobar

Wabup Ungkap Dugaan Praktik Transaksi Uang

Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran SKPD, jika sudah memiliki kewenangan. Evaluasi yang dilakukan berdampak pada promosi jabatan, mutasi horizontal bahkan demosi (turun) dari eselon II ke eselon III atau dinonjobkan.

H. M. Taufiq

Tidak hanya itu, dirinya akan melakukan penekanan dan pengetatan terhadap mutasi eselon III. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya transaksi uang dalam pengangkatan pejabat eselon III. Bahkan, dirinya sudah mendengar sinyalemen terjadinya praktik transaksi uang dalam pengangkatan pejabat.

Menurutnya, untuk mutasi eselon III , dirinya telah menggariskan kepada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) agar tidak

boleh ada transaksi. Misalnya, ada pejabat dinilai mampu secara objektif dan memiliki kapabilitas. Namun jika setelah diketahui dan diverifikasi ketahuan memakai uang, maka pengangkatannya akan dibatalkan. “Karena ada sinyalemen yang saya dengar begitu. itu masih sinyalemen yang sumbernya tidak diketahui, namun banyak sumber yang menyampaikan itu,” tegasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (16/6).

Dalam hal ini, dirinya tidak mengungkap adanya oknum pejabat yang melakukan tran-

saksi, karena itu masih sebatas sinyalemen yang harus ditelusuri dan diantisipasi ke depan. Adaya sinyalemen ini berasal dari banyak sumber, sehingga baperjakat ditekankan agar tidak boleh ada transaksi dalam mutasi eselon III. Selain itu, secara penilaian subjektif ia melihat jajaran SKPD lamban.

Menurutnya, SKPD lebih banyak fokus pada apa yang sudah direncanakan di program, namun tidak ada kreativitas. Padahal hasil kerja ditentukan oleh kreativitas SKPD. Tidak hanya itu, dari hasil evaluasi pribadi selama ini di SKPD sering pejabat dan pegawai tertentu yang bergerak.

Menurutnya, hal itu tidak boleh terjadi kembali. Wabup menilai itu terjadi karena ada kesalahan pada pimpinan SKPD.

Setelah melakukan evaluasi, ia akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menindaklanjuti hasil evaluasinya. Ia telah memutuskan, pansel yang akan dibentuk akan memakai pola mininimal beranggotakan lima orang.

Pada aturan Menpan dan RB jelasnya, ada tiga pansel, yakni minimal beranggotakan lima orang, tujuh orang dan sembilan orang. “Saya telah mengambil keputusuan menggunakan lima pansel,” ujar mantan Ketua KPU NTB ini.

Dari lima anggota pansel ini, jelasnya, akan diambil dua orang dari provinsi supaya lebih objektif. Termasuk meminta gubernur untuk membantu terkait dua anggota dari provinsi. Sedangkan tiga orang anggota panelis lainnya akan diambil dari luar, dalam hal ini Universitas Mataram.

Dalam hal melakukan muta- nama anggota ini ada, selanjutsi ini, jelasnya, tidak ada param- nya dibawa ke Komisi ASN uneter orang bupati atau orang sia- tuk dikonsultasikan. Apakah pa. Karena pada saat ia ber- nama-nama ini memiliki kappasangan dengan bupati sam- asitas dan kapabilitas menjapai sekarang tidak pernah men- di pansel. Alasannya, jika tidak ganggap ada orang bupati dan memiliki pengalaman di bidang wabup, namun semua orang bu- birokrasi, maka akan kerepotan pati. “Tidak ada parameter sapu m e n j a d i bersih, yang ada ukuran itu ad- p a n s e l . alah semuanya objektif. Walau- (her) pun objektif itu, karena namanya manusia pasti tetap ada unsur subjektifnya,” imbuhnya.

Di sisi lain Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq menyatakan, menindaklanjuti apa yang disampaikan wabup itu pihaknya dalam waktu dekat segera membuat surat ke provinsi dan Unram untuk menyampaikan perihal permohonan anggota pansel tersebut.

Setelah namaH. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Data Ulang Dokumen Kepegawaian

Diduga Tak Diurus Orang Tua

Anak Telantar di Lobar Capai 61 Ribu Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah anak telantar di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi. Dari data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) terdapat 61 ribu lebih katagori anak terlantar. Dari jumlah ini banyak anak telantar ini masih banyak belum tersentuh bantuan. Mereka diduga tak diurus orang tuanya, karena ditinggal merantau.

Kepala Disosnakertrans Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi, mengaku, dari 61 ribu anak telantar ini sebagian besar berasal dari Narmada sebanyak 9 ribu lebih, Sekotong dan Gerung masing-masing 7 ribu lebih dan Lingsar sebanyak 6 ribu lebih.

Dari sekian banyak anak telantar ini, ujarnya, yang telah memperoleh bantuan berupa kebutuhan dasar seperti makanan sebanyak 891 anak, sedangkan sisanya belum. Bantuan ini berasal dari dana APBN pusat. Bantuan ini sendiri langsung ke rekening yayasan.

Mengenai jumlah yayasan penampung anak telantar di Lobar, ujarnya, tercatat sebanyak 31 yayasan yang tersebar di semua kecamatan.

Selain anak telantar, di Lobar juga banyak balita telantar dan orang tua usia lanjut telantar. Jumlahnya juga lumayan tinggi mencapai 19 ribu lebih. Kecamatan yang paling tinggi jumlah orang tua telantar, ungkapnya, adalah Narmada dan Gerung dengan jumlah mencapai 3 ribu lebih.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar ini menyebut, penyebab anak telantar ini karena faktor ekonomi dan pendidikan. Biasanya orang tua akan meninggalkan anaknya bekerja, karena merantau ke luar negeri, sehingga dititip pada sanak keluarganya. ‘’Faktor lainnya, karena pendidikan rendah,’’ terangnya.

Melihat fakta ini, anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha mempertanyakan alokasi anggaran yang langsung menyentuh rakyat miskin tidak terlalu memadai, termasuk anggaran pemberdayaan bagi fakir miskin yang seharusnya sebesar Rp 2,8 miliar justru dipangkas sekitar Rp 1 miliar lebih. “Ada anggaran untuk pemberdayaan fakir miskin tadinya ada pada saat pembahasan KUA PPAS sebesar Rp 2,8 miliar namun belakangan pada saat pengesahan RAPBD justru dipangkas sekitar satu miliar lebih,” terangnya.

Menurutnya dengan anggaran tersebut dinilai sangat minim, karena jumlah masyarakat miskin yang mesti ditangani mencapai 119 ribu jiwa lebih. Belum lagi masyarakat yang tadinya hampir miskin, karena tidak diberdayakan bisa jatuh miskin, sehingga jumlah penduduk miskin bertambah lagi.

Terkait langkah penanganan pengentasan kemiskinan ini, eksekutif dan legislatif harus mengkaji dan membahas secara mendalam agar tidka bertambah. Adanya program pada dinas sosial melalui pusat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sangat membantu masyarakat miskin. ‘’Namun seharusnya yang lebih diperhatikan pemberdayaan fakir miskin untuk modal usahanya,’’ sarannya. (her)

(Suara NTB/nas)

SENTRA TENUN - Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah telah lama dikenal sebagai sentra tenunan tradisional khas NTB. Kain tenun khas Lombok ini cukup diminati wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Tampak seorang penenun di Sukarara sedang menyelesaikan kain tradisional di salah satu art shop di Sukarara beberapa waktu lalu.

Wabup Kecewa

Sebagian Besar SKPD di Lobar Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) – Memasuki triwulan II tahun ini, kinerja jajaran SKPD di Pemkab Lombok Barat (Lobar) masih loyo.

Pasalnya, dari hasil evaluasi kinerja SKPD pada rapat pimpinan (rapim) yang digelar Selasa (16/6) kemarin mengecewakan, dari 42 SKPD yang ada sebagian besar SKPD mendapatkan rapor merah dan kuning.

Dari 42 SKPD tersebut, hanya tiga SKPD yang memperoleh rapor hijau dan 3-4 SKPD yang termasuk rapor kuning. Sisanya, sebagian besar rapor merah. Artinya, serapan fisik dan keuangan jajaran SKPD masih rendah. Bahkan, ada SKPD yang realisasi anggarannya hanya 7 persen.

Rapim yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi Sekda Drs. H. M. Uzair dilaksanakan tertutup bagi media.

Dalam rapim itu, dilakukan evaluasi terhadap daya serap anggaran dan pencapaian PAD masing-masing SKPD. Termasuk, terkait realisasi fisik.

Wabup mengaku masih belum puas dengan pencapaian penyerapan anggaran kali ini.

Meski dibandingkan serapan

anggaran tahun lalu pada periode yang sama jauh lebih meningkat persentasenya tahun ini.

“Namun saya masih belum puas, karena itu diminta semua SKPD untuk menggenjot serapan anggaran, tentu tidak mengabaikan sisi kualitas dari program itu,” tegasnya usai rapim.

Dalam rapim itu, dirinya, tidak mau berjalan satu arah dan bersikap otoriter terhadap SKPD. Karena itu, di samping mengevuasi ia juga meminta klarifikasi dari kepala dinas terkait apa penyebab serapan anggarannya rendah. Jika alasannya rasional (logis), maka diterima sedangkan jika tidak rasional, maka dievaluasi.

Wabup mencontohkan di Dinas Pertambangan dan Energi, serapan anggarannya hanya 7 persen lebih. Ternyata pada dinas terkait ada program pengadaan lampu PLTS yang nilainya Rp 3 miliar lebih yang baru kontrak, sehingga tidak bisa serta merta disalahkan SKPD-nya. Termasuk di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ada program yang dilakukan di musim tertentu, sehingga tidak bisa dijalankan, karena perlu menunggu musim itu.

Contoh lain, SKPD yang belum bisa merealisasikan DAK seperti pada Dinas Kelautan dan Perikanan dikarenakan perlu menunggu juklak dan juknis dari pusat, sehingga programnya tidak bisa dilaksanakan. “Kalau alasannya tidak rasional, tidak bisa menggunakan anggaran maka tidak boleh,” ujarnya mengingatkan.

Wabup menambahkan, dalam rapim itu juga dievaluasi masalah realisasi pendapatan (PAD). Sampai tertanggal 29 Mei, pencapaian PAD mendekati angka 50 persen dari target PAD tahun ini. ia mengaku optimis, target PAD tahun ini tercapai. Salah satu kendala pencapaian PAD, disebabkan kebijakan pusat tidak boleh rapat di hotel.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq menyampaikan dari 42 SKPD termasuk kecamatan hampir semua rapor merah. Dari 42 SKPD itu, ada sekitar 3 SKPD rapor hijau, 3-4 SKPD rapor kuning sedangkan sisanya rapor merah. Dalam rapim itu SKPD diminta jaminan anggaran bisa selesai supaya tidak terlalu banyak sisa anggaran di akhir tahun. (her)

Ribuan Peserta BPJS Mandiri Nunggak Bayar Iuran Praya (Suara NTB) Minat masyarakat umum bergabung sebagai peserta BPJS mandiri di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup tinggi. Di mana saat ini, peserta BPJS mandiri sudah menyentuh angka di atas 3 ribu peserta. Sayangnya, kesadaran peserta BPJS mandiri tersebut untuk membayar premi atau iuran BPJS bulanannya masih sangat rendah.

Dari 99 persen lebih peserta BPJS mandiri di Loteng yang tercatat hingga saat ini belum membayar premi atau iuran bulanan peserta BPJS. “Peserta BPJS mandiri yang aktif membayar iuaran bulanan BPJS, kurang dari 1 persen,” aku Kepala BPJS Loteng, Soh Rijal, kepada Suara NTB, Selasa (16/6).

Kondisi tersebut, lanjut Rijal membuat beban BPJS Loteng cukup berat, lantaran biaya yang dikeluarkan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS mandiri cukup besar. Sementara pemasukan dari iuran bulanan dari peserta BPJS mandiri masih sangat minim.

Ia menjelaskan, yang terjadi selama ini banyak masyarakat umum mendaftar sebagai pe-

(Suara NTB/kir)

Soh Rijal serta BPJS mandiri ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Begitu sembuh, peserta BPJS yang bersangkutan tidak mengurus lagi keanggotaannya. Padahal, untuk tetap menjadi anggota BPJS dan memperoleh layanan kesehatan, harus secara aktif membayar iuran bulan.

“Kesan yang ada, BPJS hanya dibutuhkan saat sakit.

Tetapi setelah itu, kewajiban berupa iuran keanggotaan justru tidak lagi disetor,” terangnya. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada peserta BPJS mandiri yang ada di Loteng, supaya lebih aktif membayar iuran. Supaya status keanggotaannya sebagai peserta BPJS mandiri tetap aktif. (kir)

Ramadhan, Pemkab Loteng Siapkan 1.000 Paket Al Qur’an Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan setidaknya 1.000 paket kitab suci Al Qur’an, pada tahun ini.

Paket ini akan disebar ke semua masjid yang ada di 12 kecamatan di seluruh Loteng selama Bulan Ramadhan nanti.

Demikian disampaikan Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Loteng, Drs. L. Suardana, M.M., ketika ditemui Suara NTB, Selasa (16/6).

Saat ini, kata Suardana, paket Al Qur’an tersebut sudah dalam proses persiapan untuk selanjutnya akan disalurkan ke semua

kecamatan bersamaan dengan mulai digelarnya Safari Ramadhan Bupati dan Wabup Loteng, Senin (22/6) mendatang. “Kita mulai dari Kecamatan Praya Barat Daya. Dilanjutkan ke Kecamatan Praya Barat, Pujut terus keliling. Sampai berakhir di Kecamatan Praya,” sebutya.

Untuk jatah masing-masing kecamatan akan dibagi rata, sehingga tidak ada kecamatan yang iri, lantaran dapat jatah paket Al Qur’an lebih sedikit dibanding kecamatan yang lain.

Bersamaan dengan bantuan paket Al Qur’an tersebut, lanjut Suardana, juga ada bantuan lain yang bersumber dari sumbangan semua SKPD

lingkup Pemkab Loteng, khususnya SKPD yang masuk rumpun hijau. Seperti dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) dan SKPD terkait lainnya. “Jadi paketnya bukan hanya Al Qur’an saja. Ada juga bantuan lain dari SKPD lingkup Pemkab Loteng yang juga akan disalurkan bersamaan,” terangnya.

Khusus untuk paket bantuan Al Qur’an, ujarnya, sebagai bagian dari upaya siar Islam selama Bulan Ramadhan mendatang. Adanya paket bantuan tersebut diharapkan, bisa makin menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat, khusus-

nya umat Muslim di Loteng dalam membaca Al Qur’an.

Untuk menghindari ada kesalahan pada paket Al Qur’an yang disalurkan, menyusul adanya informasi kalau ada Al Qur’an salah cetak yang beredar, pihaknya sudah memerintahkan staf khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket Al Qur’an yang akan disalurkan. ‘’Sejauh ini dilaporkan tidak ditemukan Al Qur’an salah cetak seperti yang diisukan,’’ ujarnya. (kir)

L. Suardana

(Suara NTB/kir)

BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Barat (Lobar) akan melakukan pendataan ulang terhadap PNS yang ada di semua SKPD di lingkup Pemkab Lobar. Semua dokumen kepegawaian, termasuk ijazah akan didata ulang. ‘’Hal ini dilakukan untuk melacak PNS yang berijazah palsu di Lobar,’’ ungkap Kepala BKD, H. M. (Suara NTB/her) Syukron kepada wartawan H. M. Syukron di kantornya, Selasa (16/6).

Dijelaskan, pendataan ulang pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil rakornas ASN tanggal 10 Juni lalu di Jakarta.

Semua dokumen yang akan didata, katanya, seperti dokumen CV, ijazah, lulusan dan kapan tamat. Dengan pendataan ini, maka akan bisa dilacak dokumen ijazah yang dimiliki para pegawai.

Pelaksanaan pendataan ini diperkirakan bulan ini atau bulan depan. Saat ini, ujarnya, pihaknya masih menunggu surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk formatnya. Setelah itu, format akan diisi masing-masing PNS. “Di sana akan ketahuan semua dokumen pegawai,” katanya.

Terkait adanya PNS di Lobar yang menggunakan ijazah palsu, Syukron mengaku belum menerima laporan. Namun jika setelah pendataan ulang ditemukan PNS berijazah palsu, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas memecat oknum PNS terkait. Seperti ketika verifikasi K1 lalu, ada yang berijazah palsu langsung dicoret. “Jika ketahuan, maka akan dipecat, langkah itu dilakukan karena batal demi hukum karena dokumen dipalsukan,”tegasnya.

Diketahui,jumlah PNS di Lobar mencapai 8.139 orang .

Dari jumlah ini sebagian besar guru. Dari jumlah ini, PNS yang akan masuk usia pensiun sampai tahun 2019 sebanyak 906 orang. Dari 906 ini akumulasi dari tahun 2015 jumlah pegawai yang akan pensiun sebanyak 97 orang, 2016 sebanyak 126 orang, 2017 sebanyak 187 orang, 2018 sebanyak 226 orang dan tahun 2019 sebanyak 270 orang. (her)

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tuntut Perbaikan

Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga RT 01, RT 02 dan RT 04 RW 08 Kelurahan Brang Biji, Sumbawa, menutup akses jalan lingkungan Gang Cendrawasih II (Gg Wartel) dengan menanam pohon pisang di tengah jalan, Selasa (16/6). Mereka protes terhadap janji perbaikan jalan setempat yang tak kunjung depenuhi pemerintah.

Pantauan Suara NTB, akses jalan tersebut sangat ramai selalu digunakan 24 jam karena membelah pemukiman padat penduduk. Namun jalannya rusak dan banyak berlubang. Kesal tak kunjung diperbaiki, akhirnya warga kompak memblokir jalan dan menanam pohon pisang di atasnya. Sehingga akses jalan sementara tertutup.

Menurut Ketua RW 08, Mukhlis Rasyidi, sejak dua tahun lalu, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda waktu itu sudah berjanji akan memperbaiki jalan sepanjang 1,5 kilometer

(Suara NTB/arn)

Kepergok Mesum

Nyawa Kakak Kandung Melayang Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga desa Mata kecamatan Tarano, kabupaten Sumbawa dihebohkan dengan kejadian tragis pada Senin (15/6) sore lalu. Pasalnya karena kedapatan mesum oleh adiknya, berujung pada kematian kakak kandung.

Kapolsek Empang, Toto kepada wartawan yang dihubungi melalui telepon menuturkan kejadian tersebut bermula pada saat AS (28) sedang tidur di rumah-

nya. Saat terbangun, AS keluar dari dalam kamarnya. Hal yang tidak disangka, AS pergoki korban (kakak kandungnya) FI (29) sedang mesum dengan pacarnya. Kemudian pelaku bilang agar pacar kakaknya tersebut untuk menikahi korban, dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Tidak lama setelah itu, AS menyuruh pacar korban keluar dari rumah tersebut beserta korban. Sehingga pacar korban keluar. Namun korban tidak mau keluar dari tempat tersebut, dan pel-

aku sempat memukuli korban.

Setelah dipukuli, korban lari ke rumah tetangganya yang kebetulan rumah panggung. Pelaku pun mengejar korban ke tempat tersebut.

Saat korban hendak menaiki tangga, pelaku menarik kaki korban, yang menyebabkan korban jatuh terpelanting hingga tak sadarkan diri.

Tak lama kemudian korban meninggal.

Sejauh ini pihak Kapolsek masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangku-

tan dengan menunggu kedatangan orang tua yang bersangkutan. Mengingat baik korban maupun pelaku saudara kandung.

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetya yang ditemui wartawan di ruangannya belum bisa memberikan keterangan serta informasi terkait kejadian tersebut.

Mengingat pihaknya belum mendapat data secara lengkap serta laporan dari Polsek Empang. (ind)

TANAM PISANG Kerumunan warga di depan ruas jalan yang ditanami pohon pisang di Brang Biji, Sumbawa, Selasa (16/6).

tersebut. Rencananya akan dianggarkan dalam APBD 2015.

Namun ternyata tidak ada dan kini mereka kembali berjanji akan menganggarkannya dalam APBD Perubahan tahun ini.

“Kita masih tunggu perwakilan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa. Kalau sudah ada kesepakatan dengan Dewan, baru akses jalan ini kita buka,” tegasnya.

Korlap aksi yang merupakan Ketua RT 01, Dahlan Leon menambahkan, warga selama ini bosan dengan janji pemerintah. Beberapa kali diusulkan namun belum juga diperbaiki.

“Sudah lama kami dijanjikan meski secara lisan karena kami sudah tahu itu pejabat.

Dari Bappeda sendiri sudah menjanjikan dua tahun yang lalu ini sudah masuk dalam anggaran, tetapi kita tunggu realisasinya, sejak tahun 2013.

Kami sudah membuat komiteman dengan Kabid Bina Marga, tapi sepihak, akan tidak terealisasi tanpa ada komitmen dari legislatif,” tukasnya.

Kabid Bina Marga, Nurhidayat S.T, yang turun ke lokasi menyatakan, keinginan warga agar jalan tersebut di hotmix akan diupayakan penganggarannya di APBD Perubahan. “Sudah masuk dalam DPA kami, tinggal kita bahas di DPRD saja,” katanya singkat. (arn)

Kejari Kantongi Calon Tersangka Kasus Rumah Adat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pembangunan rumah adat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang sejak Mei ditangani pihak Kejari Sumbawa, akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kejari telah mengantongi calon tersangka dalam kasus tersebut.

(Suara NTB/dok)

Sugeng Hariadi

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H. M.H, Selasa (16/ 6) mengungkapkan, hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah mengerucut terhadap satu nama calon tersangka.

Namun Kajari enggan menyebutkan siapa calon tersangka dimaksud. Yang jelas calon tersangka dimaksud sudah pernah dimintai keterangan. Namun tidak memenuhi panggilan.

“Calon tersangka sudah ada, pokoknya yang terlibat di dalamnya saja. Hari ini kita panggil belum datang calon tersangkanya,” imbuh Kajari.

Pihak penyidik kejaksaan telah menemukan bukti permulaan yang cukup serta bisa menemukan calon tersangka.

“Kita panggil untuk penyidikan sebagai saksi dulu,” tukasnya. (ind)

Miliki Narkoba

Seorang Warga Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Diduga miliki narkoba, seorang tukang ojek, MA (39), warga RT 01 RW 01 desa Moyo kecamatan Moyo Hilir, kabupaten Sumbawa, diamankan tim Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Senin (15/6). MA tertangkap tangan hendak mengantarkan tiga poket sabusabu kepada pembelinya.

Pada malam itu, MA sebelumnya sudah dibuntuti pihak kepolisian. Kebetulan pada saat itu yang bersangkutan baru pulang dari Jakarta. MA duduk di pangkalan ojek simpang PDAM, jalan Tongkol kelurahan Pekat, kecamatan Sumbawa, diduga menunggu seseorang. Kemudian tiga ang-

gota kepolisian menghampiri yang bersangkutan. Lantaran melihat ada yang menghampiri, MA sempat kaget. Apalagi MA mengenal salah satu anggota kepolisian yang menghampirinya dan langsung bangun dari tempat duduk.

Dalam hal itu, MA juga sempat berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara membuangnya dengan tangan kiri. Namun dua anggota polisi melihat yang bersangkutan membuang barang haram tersebut. Akhirnya MA digelandang ke Mapolres Sumbawa untuk proses selanjutnya.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo kepada wartawan, Selasa (16/6), membenarkan adanya penangkapan

tersebut. Dari tangan AA polisi berhasil mengamankan sebanyak dua poket sabu, dengan berat masing-masing 0,41 gram, 0,38 gram, dan 0,17 gram beserta satu buah jaket warna abu-abu motif hitam.

Hasil tes urine yang dilakukan, yang bersangkutan negatif menggunakan narkoba. MA juga diketahui sudah residivis dengan kasus yang sama.

Dalam hal ini MA tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sesuai pasal 112 ayat 1 yo pasal 115 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Saat ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan di Sat Narkoba,” tukas Waluyo. (ind)

Fikri Mundur dari Bacabup Demokrat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, menyatakan mundur dari proses pencalonannya di Pilkada Sumbawa, Selasa (16/6). Meski telah mengantongi mandat dari 24 PAC Demokrat se-Kabupaten Sumbawa, namun Fikri, sapaan akrabnya, tetap mundur demi kepentingan partai. Lantas siapa yang bakal diusung Demokrat dalam Pilkada ini?

Dirinya mundur setelah melihat situasi dan realitas politik yang berkembang saat ini. Tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun. ‘’Ikhlas demi kepentingan partai yang lebih besar,’’ ujarnya.

Meski sebelumnya Fikri digadang-gadang bakal menjadi salah satu bakal calon Wakil Bupati yang akan mendampingi calon Bupati dari PDI Perjuangan, H. M. Husni Djibril. Kini tinggal tersisa tiga kandidat pendamping H. Husni, yakni H. Mahmud Abdullah, Arahman Alamudi (Ketua DPD Golkar Sumbawa) dan Burhanuddin J. Salam

(Ketua DPD PAN Sumbawa).

“Saya ingin mengubah dogma politik menghalalkan segala cara. Saya mundur demi kepentingan partai dan ini sudah disetujui 24 PAC dan pengurus harian DPC meski dengan berat hati,” ucapnya.

Meski mundur dari proses pencalonan, Fikri menyakini Demokrat akan tetap berkoalisi dengan PDIP dalam mengusung paket calon, siapapun pendamping H. Husni nantinya.

“DPC Demokrat akan mengeluarkan keputusan paling telat empat hari kedepan untuk memutuskan siapa yang akan diusung. Intinya Demokrat akan mendorong H. Husni dengan paketnya nanti,” tukas Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini.

Dua nama yang kini santer bakal menggunakan kendaraan Demokrat yakni Baijuri Bulkiyah dan H. Mahmud Abdullah (mantan Sekda Sumbawa). Baijuri (anggota DPRD NTB) diisukan bakal digandengkan dengan Ir. Moekhlis (Kadis Pertanian NTB) yang diusung sebagai calon Bupati oleh Partai Gerindra. Sementara H. Mahmud

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri

Abdullah bakal disandingkan dengan H. Husni Djibril.

“Yang jelas saya mundur dan akan saya laporkan ke DPD dan DPP. Mundur demi kepentingan partai karena akan ada koalisi strategis di NTB ini. Keputusan ini saya ambil dengan tenang berkhidmat karena saya yakin masih punya karier politik yang panjang,” demikian Fikri. (arn)

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Korupsi Distribusi Air Bersih

Terpidana Bayar Uang Pengganti Bima (Suara NTB) Terpidana kasus korupsi distribusi air bersih BPBD Kabupaten Bima tahun 2013, Drs. Sulhan, membayar uang denda dan uang pengganti sesuai putusan majelis hakim Tipikor. Dua orang keluarganya, Selasa (16/6), membayar uang itu ke eksekutor di Kejari Raba Bima.

Kasi Pidsus Kejari Raba Bima, Dipo Ikbal, SH, kepada Suara NTB, Selasa (16/6)

mengatakan kendati pengadilan sudah memvonis Sulhan telah bersalah melakukan tin-

dak pidana korupsi dan harus mendekam di penjara selama 1 satu lebih, juga harus mem-

bayar denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar Rp 175 juta. Secara berangsur, uang denda dan pengganti tersebut telah dilunasi oleh Sulhan. “Terpidana Sulhan telah menyelesaikan uang penganti dan denda yang diserahkan langsung oleh dua or-

nya Jaharudin dan Irianto, sampai kini belum menyerahkan guna menyelesaikan kewajibannya untuk membayar denda dan uang pengganti seperti yang dilakukan oleh Sulhan. “Keduanya belum menyerahkan, kita belum mengetahui pasti alasannya,” kata Dipo.

ang kerabatnya,” ucapnya.

Kejari selanjutnya akan menyerahkan uang tersebut ke bendahara penerima, kemudian akan menjadi pendapatan Negara. “Nanti kita setor ke kas Negara lewat bank,” bebernya.

Dipo mengatakan, sementara untuk kedua terdakwa lain-

Sulhan, Jaharudin dan Irianto merupakan terdakwa kasus korupsi distribusi air bersih BPBD Kabupaten Bima tahun 2013. Ketiganya sudah mendekam di tahanan tipikor Mataram dengan vonis yang berbeda. Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan mencapai Rp 157 juta. (uki)

Kasus Korupsi Sampan

Penyidik akan Panggil Pejabat Kemendagri

Istri dan Selingkuhan Terlibat Adu Jotos di Pemkot Bima Kota Bima (Suara NTB) Suasana pelataran halaman Kantor Pemkot Bima, mendadak riuh, Selasa (16/6). Hal ini menyusul adanya perkelahian dua orang wanita. Rupanya kedua wanita ini adalah istri dan selingkuhan seorang PNS berinisial Ad yang baru saja tepergok jalan berdua.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WITA. Tiba-tiba saja, kedua wanita ini terlibat adu jotos. Sejumlah orang yang berada di lokasi segera melerai keduanya. Namun dua wanita yang masingmasing tersulut emosi ini terus saja saling memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan, keduanya sampai bergulat di tanah. Keduanya pun dapat dilerai, setelah sejumlah PNS lain mendatangi lokasi. Namun akibat perkelahian tersebut, kedua wanita ini mengalami luka-luka di bagian wajah.

Belakangan diketahui, kedua wanita ini adalah Anita istri sah dan Nhy selingkuhan dari seorang PNS Dinas Kebersihan Kota Bima berinisial Ad. Ceritanya, Anita yang sudah lama mengetahui hubungan gelap suami dan selingkuhan merasa emosi setelah melihat Ad datang berboncengan dengan Nhy. Namun begitu melihat istrinya dari kejauhan, Ad lantas turun dan berjalan kaki menuju kantor Pemkot.

Sementara Anita yang tak terima suaminya berjalan dengan wanita lain langsung mendatangi Nhy. Tak berapa lama keduanya pun terlibat adu jotos.

Menurut Anita, Nhy sendiri sudah lama menggoda suaminya. Bahkan, Nhy rela meninggalkan suaminya sendiri demi mendapatkan Ad. Selama ini Nhy kerap memberi uang dan membelikan pakaian untuk Ad. Sebenarnya, lajut Anita, dia sering memberitahukan kepada keluarga Nhy agar wanita yang bekerja sebagai pegawai Panwaslu ini tidak lagi mengganggu suaminya. Namun Nhy tak menggubris dan terus saja berhubungan dengan Ad. “Sudah sering saya kasi tahu lewat adiknya, tapi dia tetap mengganggu suami saya. Dia itu kepengen punya suami PNS,” tutur Anita yang mengaku akan melaporkan peristiwa ini ke aparat Kepolisian.

Salah seorang saksi, Agus, yang berada di lokasi mengaku langsung berlari ketika melihat dua wanita ini berkelahi. “Waktu itu tak ada orang, tiba-tiba keduanya berkelahi,” aku Agus.

Kepala SPKT III Polres Bima Kota, Ipda H Syamsudin membenarkan adanya laporan dari Anita terhadap Nhy. Laporan dimaksud terkait dugaan penganiayaan. “Untuk selanjutnya akan kami serahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut,” tuturnya singkat. (use)

BLOKIR – Kerumunan warga desa Tambe, kecamatan Bolo, kabupaten Bima, saat aksi blokir ruas jalan, Selasa (16/6).

(Suara NTB/uki)

Mobil Kredit Ditarik, Warga di Bima Blokir Jalan Bima (Suara NTB) Ratusan warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, melakukan aksi pemblokiran ruas jalan provinsi. Warga menutup menggunakan balok kayu dan batu, Selasa (16/6) pagi, yang menyebabkan arus lalulintas lumpuh total.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, pemblokiran ruas jalan raya dilakukan sekelompok warga Tambe, menyusul terjadinya penarikan mobil kredit yang dilakukan pihak dealer bersama tujuh orang yang mengaku anggota Polres Bima, 11 Juni 2015 lalu. Hanya saja, saat penarikan, petugas dealer dan

tujuh anggota polisi tidak bisa menunjukan surat penyitaan/ penarikan yang dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Penarikan paksa mobil sedan jenis Honda Yuri warna putih, dengan nomor polisi DD 332 QE tersebut, mengundang reaksi pihak korban dan simpatisan. Pasalnya, mobil yang semestinya untuk ditebus oleh pihak kedua (korban), ternyata tidak ada di Mapolres Bima, alias hilang jejak.

Sebelumnya, diperoleh informasi bahwa mobil tersebut diamankan di Mapolres Bima Kabupaten. Namun setelah dikroscek, mobil tak ada di tempat.

bus terpaksa turun dari bus dan jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Setelah dua jam kemudian, sekira pukul 11.15 Wita, satuan aparat Polres Bima Kabupaten dengan kendaraan bermotor dan senjata lengkap tiba di lokasi pemblokiran, tepatnya sekitar 100 meter arah barat perbatasan Desa Rasabou-Tambe. Tak ada negosiasi, Polisi langsung membubarkan paksa aksi warga serta membersihkan jalan dari tumpukan balok kayu yang dipakai massa aksi.

Kabag Ops Polres Kabupaten Bima, Kompol Muslih yang memimpin langsung pembubaran itu, menyampai-

Aksi pemblokiran jalan dimulai sekira pukul 09.00 Wita. Satuan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Bolo yang turun mengamankan dan berusaha menegosiasi dengan pihak korban, tak membuahkan hasil. Situasi di tengah aksi tersebut sempat memanas, menyusul seorang anggota Polsek Bolo berusaha paksa membubarkan pemblokiran itu. Namun upaya yang dilakukan itu justru ditentang warga.

Diperkirakan dua kilometer dari arah timur dan barat jalan lintas Sumbawa, terpantau antrian panjang kendaraan roda dua maupun roda empat. Beberapa penumpang

Pelaku Video Mesum akan Ditindak Tegas Kota Bima (Suara NTB) Menyusul beredarnya foto dan video mesum yang diperankan oleh oknum pegawai Setda Pemkot Bima, akan ditanggapi oleh Pemkot Bima.

Oknum pegawai tersebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi, bahkan diberhentikan sebagai pegawai honorer jika terbukti sengaja merekam dan menyebarkan.

Pemeran wanita dalam video mesum tersebut berinisial F, yang selama ini bekerja di Bagian Ekonomi. Sementara pemeran pria berinisial Hd, oknum guru honorer di MAN 2 Kota Bima asal Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Diduga video dan foto mesum tersebut sengaja disebarkan oleh Hd karena unsur balas dendam, lantaran kini F berpacaran dengan pria lain.

Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.sos, Selasa (16/6), mengakui jika F

merupakan pegawai honorer di Setda Kota Bima. Menyusul beredarnya video dimaksud, F yang diketahui sebagai warga Kelurahan Sambi NaE Kecamatan Mpunda ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti, katanya, terhadap F akan diambil tindakan tegas yakni berupa pemberhentian.

Hanya saja, lanjut Gazali, F akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sebab, sepengetahuan pihaknya, F menjadi korban dalam penyebaran video dimaksud oleh pemeran pria yang merupakan mantan pacar. Bahkan, F telah melaporkan penyebaran video tersebut kepada aparat Kepolisian.

Menyusul adanya video mesum ini, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima juga akan mengambil sikap serupa.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. Syahrir, M.Si mengaku

Balon dari PNS Belum Mundur

tak tahu menahu jika pemeran dalam video dimaksud adalah pegawai di Kemenag.

Karena selama ini belum ada koordinasi dari Kepsek MAN 2. Namun disebutkannya, dia sangat menyayangkan dan merasa prihatin jika Hd memang merupakan aparatur dari Kemenag.

Untuk itu dia meminta Kepala Sekolah (Kepsek) setempat untuk mengambil tindakan guna menangani masalah dimaksud. Sebab, aparatur Kemenag seharusnya menjaga amanah sehingga sangat mengherankan jika terlibat dalam tindakan amoral.

“Saya minta Kasek untuk mengambil langkah konstruktif untuk menangani masalah ini,” ujar Syahrir.

“Pegawai honorer kalau sudah salah tak ada mekanisme yang harus dilalui. Sepanjang itu merusak nama baik Kementerian, ya diberhentikan,” tandasnya. (use)

Debit Air PDAM Dompu Berkurang Dompu (Suara NTB) Debit air baku untuk kebutuhan air bersih PDAM Dompu mengalami kekurangan cukup drastis. Di awal musim kemarau, debit air yang berkurang hingga 25 persen. PDAM pun harus menggilir air bagi pelanggan di beberapa tempat.

Direktur PDAM Dompu, Syamsul Huriah, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (16/6) mengatakan, debit air baku PDAM Dompu pada instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Oo dan IPA di Selaparan memiliki dampak.

Namun berkurangnya debit air baku ini masih wajar pada musim kemarau. “Ini belum terlalu berdampak. Kita lihat sebulan kedepan (kekurangan debitnya),” katanya.

Diakui Syamsul Huriah, debit air untuk IPA Desa Oo

sekitar 100 liter per detik dan di Selaparan sekitar 40 liter per detik. Di IPA Selaparan debit air di awal musim kemarau tersisa sekitar 30 liter per detik. Kurangnya debit air ini berimbas kurangnya pasokan air pada pelanggan. “Seperti di Selaparan, untuk sementara kita gilir pemakaian air pada pelanggan,” katanya.

Namun secara teori, air yang ada saat ini sudah over kapasitas. Tapi kenyataannya, pihaknya keteteran mendistribusi air yang ada. Kondisi ini karena sistem jaringan yang masih bermasalah. Di beberapa tempat, pelanggan mendapat air 6 jam, 10 jam atau 12 jam perhari. “Untuk mempertahankan (pelayanan) dengan mengoptimalkan yang ada. Sambungan liar ditertibkan dan kebocoran

ditutup,” katanya.

Syamsul Huriah juga mengaku, telah mengajukan surat kepada Pemda agar dibantu mobil air tanki. Terlebih dana klaim pada AUSAID dari program pemasangan MBR sebesar Rp 1,4 miliar dan masih tersisa Rp 600 juta.

Saat ini sedang diusulkan klaiman sebesar Rp 4 miliar. Anggaran ini masuk ke daerah karena harus dikelola melalui mekanisme APBD, tapi sesuai juknisnya harus dikembalikan pengelolaannya untuk air bersih.

Kita sudah usulkan agar diberi mobil tanki, sehingga bisa memberikan layanan pada pelanggan saat musim kemarau atau saat banjir. Bukan kita mau jual air pake mobil tanki, justru kita akan rugi. Tapi kita ingin memberikan pelayanan,” terangnya. (ula)

kan pesan kepada koordinator aksi agar hal ini segera disampaikan atau dilaporkan ke Mapolres Bima Kabupaten untuk segera ditindaklanjuti.

“Ini jalan nasional, tidak boleh diblokir seperti ini. Kasihan pengguna jalan yang kepentingan lain. Silakan pihak korban laporkan ke Polres,” katanya tegas.

Mendengar arahan itu, tidak ada perlawanan dalam pembubaran paksa yang dilakukan polisi. “Jika ada oknum anggota yang ikut terlibat dalam penarikan paksa mobil itu, sebutkan namanama mereka di Mapolres nanti, biar kita panggil dan proses,’’ pungkasnya. (uki)

Pilkada Dompu

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Setelah menghadirkan puluhan saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan sampan Fiberglass, penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Bima Kota akan memanggil salah satu pejabat Kemendagri, sebagai Satuan kerja (Satker).

Saksi tersebut dinilai mengetahui petunjuk teknis (juknis) pemberian bantuan tersebut, yang dinilai merugikan negara ratusan juta rupiah tersebut.

Kapolres Bima, melalui Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Yerry T Putra kepada Suara NTB, Selasa (16/6) mengaku, secara keseluruhan sudah dimintai keterangan, dari sejumlah pejabat penting, panitia yang mengetahui seputar pengadaan Sampan fiberglass tersebut. termasuk Muzakkir, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, yang kini menjabat sebagai Asisten II Bupati Bima yang kerap mangkir dari panggilan penyidik. “Secara keselurahan ada 20 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk yang kerap mangkir kemarin,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mempertajam penyelidikan, pemanggilan saksi pejabat Kemendagri tersebut sudah dikirim melalui kantor pos. ‘’Kita jadwalkan hari Rabu minggu depan untuk dimintai keterangan,” lanjutnya.

Selain itu, Yerry mengatakan, akan dipanggil panitia penerima barang serta lima rekanan peserta tender. “Semuanya kita akan jadwalkan minggu depan, agar kasus ini bisa diketahui siapa tersangkanya,” katanya.

“Kami tidak akan berhenti mengungkap kasus ini. Kalau sudah masuk dalam ranah sidik, pasti akan terungkap, apalagi kasus ini sidiknya baru 2015 kemarin, setelah lama dalam proses lidik,” imbuhnya.

Yerry menegaskan, banyak pertimbangan kenapa pihaknya sampai saat ini belum mau merilis nama – nama tersangka dalam kasus sampan ini. Salah satunya tingkat putusan Mahkamah Konstitusi, yang dimana tersangka nanti akan mengajukan praperadilan. Semisal merilis 20 nama tersangka nanti akan disibukkan dengan hal itu, pihaknya tidak ingin memberikan ruang pada tersangka berulang – ulang mengajukan praperadilan. ‘’Calon tersangka sudah dikantongi dan jumlahnya lebih dari satu orang,’’ katanya. (uki)

Dompu (Suara NTB) BKD Kabupaten Dompu hingga saat ini belum menerima permohonan pengunduran diri dari PNS bagi pejabat yang ingin ikut sebagai bakal calon (balon) Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada 2015. Pengunduran diri sebagai PNS untuk pegawai dengan golongan IV/A akan ditandatangani Presiden. Hak pensiun tetap diberikan bagi PNS yang berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun.

Kepala BKD Dompu, Drs. H. Abdul Haris, M.Ap kepada Suara NTB, Senin (15/6) mengatakan, pihaknya segera akan memproses pengunduran tersebut jika memang telah ada masuk ke kantornya. Pejabat pembina kepegawaian akan mengusulkannya ke pemerintah atasan, dan hal itu memakan waktu cukup lama. “KPU juga sampai hari ini belum ada koordinasi soal PNS yang ingin ikut, tapi kita sudah pertanyakan. Berdasarkan undang – undang ASN, PNS harus mengundurkan diri,’’ katanya, seraya menyebutkan, penjelasan lebih lanjutnya hingga saat ini belum ada PP-nya.

Berdasarkan peraturan BKN soal pengunduran diri PNS atas permintaan sendiri, lanjut H. Haris, ia akan diberhentikan secara hormat dan hak pensiun akan diberikan dengan syarat usia minimal 50 tahun dengan masa pengabdian minimal 20 tahun. Permohonan pendunduran diri ini juga bisa ditunda hingga 1 tahun sesuai kebutuhan pemerintah. “Itu aturan lamanya, tapi aturan terbarunya hingga saat ini belum ada,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak yang direncanakan 9 Desember tahun 2015 ada beberapa pejabat PNS yang bakal ikut dalam suksesi pimpinan daerah. Di Kabupaten Dompu sendiri, M. Amin, S.Sos Kepala Bagian Umum Setda Dompu dikabarkan akan mendampingi Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai bakal calon wakil Bupati. (ula) H. Abdul Haris

Ayah Diduga Hamili Anak Tiri Selong (Suara NTB) Malang malang dialami Shr (15) warga Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Adalah Sahnun (40) yang merupakan ayah tiri Shr, tega menggagahinya hingga hamil. Kedok Sahnun terbongkar setelah korban mengadukan hal tersebut kepada ibunya, Juita yang masih menjadi Istri sah pelaku. Juita pun melaporkan langsung perilaku bejat suaminya itu kepada Polsek Jerowaru. Selasa (16/6) kemarin, polisi langsung membekuk pelaku dan menyeretnya ke Mapolsek Jerowaru guna megikuti proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SiK membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, kasus tersebut terjadi karena pelaku memaksa korban. “Ayah tirinya itu memaksa melayaninya,” ucapnya. Korban tepaksa melayani karena mengancam akan dibunuh kalau tidak dilayani. Pelaku dijerat UU Perlindungan Anak dengan Ancaman hukuman penjara 5 tahun.

Tindakan bejat ayah tiri korban ini diduga dilakukan di rumahnya. Terakhir sekitar pukul 20.00 wita Senin lalu. Korban yang keberatan dengan perbuatan pelaku, melapor ke ibunya hingga sampai ke Mapolsek Jerowaru. Pihak keluarga dan warga sekitar yang mengetahui prilaku si ayah tiri ini sempat emosi dan memukul pelaku hingga babak belur. Aparat kepolisian terus memproses kasus ini. (rus)

Buka Siang Hari

Kafe di Kawasan Wisata akan Ditindak Tegas Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) secara resmi telah melayangkan surat peringatan kepada seluruh pengelola kafe dan rumah makan yang ada di kawasan wisata supaya tidak berjualan pada siang hari selama bulan ramadhan nanti. Jika tetap membandel, maka kafe atau rumah makan bersangkutan bakal ditindak tegas tanpa terkecuali. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Loteng, H.L. Putrie, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/6) Larangan tersebut berlaku sejak hari pertama bulan puasa. Dan, mengikat semua kafe dan rumah makan yang ada di kawasan wisata. Terkecuali restoran yang ada di hotel. Tentu tidak bisa dilarang.

Karena itu merupakan bagian dari pelayanan hotel kepada tamu.

Tempatnya pun tertutup dan hanya diperuntukan khusus bagi tamu hotel. Diakuinya, pelarangan tersebut murni sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan umat muslim menjalankan ibadah puasa. Terlebih sebagai umat mayoritas di Loteng pada khususnya, maka pelaksanaan puasa bagi umat muslin patut dihormati oleh semua.

Pihaknyan tidak ingin jika tidak dilakukan pelarangan, justru bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Yang tentunya bisa menggangu kenyamanan umat muslim untuk berpuasa. Imbasnya dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan daerah. Putrie menjelaskan, selama kebijakan tersebut diberlakukan, akan ada tim khusus yang akan melakukan pemantaun terhadap aktifvitas kafe dan rumah makan di kawasan wisata tersebut. Tim khusus itulah yang nantinya akan memberikan informasi ke Pemda.

Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan.

“Nanti yang akan menindak Pol PP,” tambahnya. Masyarakat diharapkan peran sertanya. Dengan bisa memberikan informasi kepada Pemda, jika menemukan ada kafe atau rumah makan yang tetap melayani pembeli pada siang hari. Pantuan terakhir yang dilakukan pihaknya, sejauh ini sudah ada beberapa kafe atau rumah makan yang tidak melayani pembeli. Dimana pemilik kafe dan rumah makan tersebut dengan kesadaran sendiri, menutup sementara tempat usaha. Tapi ada juga yang masih buka.

Terhadap kafe dan rumah makan yang masih buka inilah yang akan diawasi nantinya. Jika sampai bulan puasa nantinya, kafe dan rumah makan tersebut tetap buka, maka pengelolannya akan ditindak tegas. Termasuk tempat usahanya bakal ditutup paksa untuk sementara waktu. (kir)

Kasus ’’Illegal Logging’’

Pemilik Kayu Diduga Lobi Petugas Mataram (Suara NTB) – Ditahannya truk fuso bermuatan kayu hutan diduga hasil Illegal Logging asal Bima yang rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa oleh petugas Kehutanan Provinsi NTB pekan lalu, diapresiasi oleh pegiat lingkungan hidup. Tapi belakangan, pemilik kayu diduga melobi petugas agar kayu miliknya dilepas.

Truk fuso dengan nomor polisi DR 8845 AA itu, parkir di belakang Kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan tumpukan kayu di belakangnya. Kendaraan bercat merah kombinasi hitam itu terlihat dinyalakan oleh sopirnya. Sementara, salah satu ruangan persis di samping ruang penyidik, pemilik kayu yang mengenakan jilbab berdialog dengan empat orang pria dan diantaranya penyidik dari Dinas Kehutanan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani menerangkan laporan penangkapan satu Fosu kayu itu didapatkan dari Walhi Kabupaten Bima minggu lalu. Disinyalir, kayu itu akan dilepas karena diduga pemilik kayu melakukan lobi dengan petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB, agar kayu miliknya di lepas. “Saya dapat laporan ada dugaan pemilik kayu bermain dengan petugas,” kata Murdani, Selasa (16/6).

Yang marak terjadi kata Murdani, izin penebangan pohon dimiliki masyarakat misalnya di kawasan Bima, tetapi pengambilan atau penebangan pohonnya di lakukan di Rabangka.

Tidak heran 1,4 persen dari 22 persen hutan di NTB rusak, sehingga kinerja dari pimpinan SKPD harus dievaluasi, karena kasus illegal logging selalu luput dari pengawasan. Selain itu, bukan pada penindakan saja, tetapi harus ada pencegahan.

Kaitannya dengan dugaan lobi pemilik kayu itu, pihaknya mengecek laporan ke Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTB, tapi penanganan diserahkan sepenuhnya ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Kehutanan. “Baru ini, saya ngecek laporan penahanan kayu itu di Polda,” akunya.

Salah seorang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi NTB, tidak berani berkomentar terkait dugaan lobi – lobi itu. Ia katakan, kalau penyelidikan dan penyidikan serta terbukti menebang pohon dari lahan sendiri, maka kayu akan dibebaskan sesuai dengan proses. “Langsung ke Kadis aja, karena harus dari satu sumber,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

TRUK KAYU - Direktur Walhi NTB, Murdani saat melihat truk fosu bermuatan kayu diduga hasil illegal logging saat diamankan di Kantor Kehutanan Provinsi NTB.

POLHUKAM

Halaman 8

Dugaan Pemerasan Kepala Dishubkominfo Lobar

Oknum Wartawan, Jaksa dan LSM Disidang Mataram (Suara NTB) Sidang dugaan percobaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lobar, Ahmad Saikhu, digelar Selasa (16/5). Empat terdakwa yang disidang, oknum wartawan, oknum jaksa gadungan dan oknum LSM. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dipimpin ketua majelis hakim AA Ngurah Rajendra, anggota Edward Samosir dan Moh. Amin Moh. Idris. Sidang kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imam Firmansyah, SH. Empat terdakwa dengan berkas terpisah itu diantaranya, Husnul Hasan oknum LSM Lembaga Investigasi Tipikor bermarkas di Cikini Jakarta, oknum guru Sahwan, oknum LSM Lalu Sahnun Yadi dan oknum wartawan, Kamarudin.

JPU Imam Firmansyah mengurai kronologi peristiwa, berawal

dari kerjasama antara Sahwan dengan Lalu Sahun Yadi, yang mengaku mendapat informasi dan data kasus pada proyek jembatan di Dishubkominfo Lombok Barat.

Skenario dimulai, kedua oknum ini kemudian berusaha mencari akses ke Ahmad Saikhu sebagai kepala Dishubkominfo. Setelah itu, kedua terdakwa menghubungi Kamarudin yang posisinya sebagai wartawan dianggap bisa memfasilitasi ke Kepala Dinas.

Dalam dakwaan, keduanya ingin menjalankan modus bahwa seolah-olah kasus Dermaga senilai Rp 45 miliar pada Dishubkominfo itu ditangani Kejaksaan Agung. Lantas Lalu Sahwan menghubungi Husnul

Hasan, kenalannya di Jakarta yang mengaku punya channel di Kejaksaan Agung untuk mengurus perkara yang bisa dimainkan. Skenario berlanjut.

Tanggal 21 April 2015, terdakwa Sahwan berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Husnul Hasan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Husnul menyerahkan surat panggilan palsu kepada Sahwan untuk kepala Dishubkominfo. “Maka Husnul Hasan lah yang kemudian membuat surat panggilan terhadap saudara Ahmad Saikhu, yang ditandatanganinya sendiri atas nama Direktur Penyidikan pada Jampidum Kejaksaan Agung,” papar Imam Firmansyah pada dakwaannya.

Lantas panggilan itu disampaikan ke korban, agar segera hadir di gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Namun sebelum pemeriksaan, para terdakwa kemudian bertemu dengan korban tanggal 28 April 2015 lalu di Blok M Jakarta Selatan. Terungkap juga, Kamarudin perannya masih sama, hanya sebagai perantara karena mengenal korban, bahkan mengantarnya sampai ke Jakarta. Pertemuan pun digelar di sebuah restoran di Blok M, sekitar pukul 10.00 Wita.

Sesuai berita acara pemeriksaan, terungkap ada percakapan dengan korban. Lalu Sahwan mengintimidasi korban, bahwa jika diperiksa di Kejaksaan makan akan langsung ditahan. “Kalau sudah masuk ke gedung Kejaksaan Agung, maka bapak tidak akan kembali,” kata Imam mengutip pernyataan terdak-

wa. Dijawab terdakwa yang saat itu tertekan, mengaku tidak bersalah dalam kasus itu, namun demikian cukup mengganggu ketenangannya.

“Tapi tenang, ini kan bisa diselesaikan,” kata Sahwan, menawarkan kepada korban.

Namun belum sempat sampai pada proses penyerahan uang, tim Intelijen Kejaksaan Agung datang ke tempat mereka, lantas melakukan penangkapan. Atas perbuatannya para terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e Junto pasal 53 ayat 1 tentang percobaan pemerasan sesuai Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang menurut rencana akan berlanjut Jumat (19/5) mendatang, dengan agenda penyampaikan eksepsi atau nota keberatan para terdakwa atas dakwaan JPU. (ars)

Sudah Mengerucut, Suhaili Belum Tentukan Calon Pendamping

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Kasatreskrim Polres Lobar menyerahkan barang bukti ternak sapi kepada korban (pemilik ternak).

Komplotan Pencuri Ternak Lintas Kecamatan Dibekuk Polisi Giri Menang (Suara NTB) – Salah seorang komplotan pelaku pencuri ternak sapi dengan korban Mani’in asal Dusun Berore Desa Jakem Timur, Kecamatan Lembar.

Pelaku berhasil diciduk aparat kepolisian dari Polres Lobar. Pelaku berinisial ZF ini berhasil ditangkap ketika beraksi di daerah Gerung.

Pelaku ini merupakan pencuri lintas kecamatan karena kerap kali beraksi di beberapa kecamatan di Lobar. Kini pelaku diamankan di Mapolres Lobar, selain pelaku polisi juga berhasil menemukan lima ekor sapi milik korban Mani’in yang dicuri Rabu (10/6) lalu.

Hal ini dijelaskan Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita SH, kepada wartawan kemarin. Dijelaskan, setelah kejadian pecurian itu pihaknya melakukan pengejaran terhadap para pelaku, pihaknya memperoleh informasi bahwa kawanan pelaku berasal dari Pelambik,

Praya Barat Daya.

Sehingga pihaknya pun bergerak di lokasi, dari informasi kawanan pencuri berasal dari daerah itu. Namun setelah dicek, ternyata pelaku dibantu para pelaku lain berhasil kabur. Di lokasi, hanya ditemukan barang bukti lima ekor sapi.

Pihaknya terus melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Dari beberapa kali penyanggongan, hari Minggu ada kejadian pencurian di daerah Banyu Urip Gerung. Satu ekor sapi milik warga setempat dibawa kabur oleh para pencuri.

Aparat yang tengah patroli dan melakukan penyanggongan di daerah itu pun mengetahui kejadian itu, sehingga melakukan pengejaran. Saat ditemukan, para pelaku lari ke atas bukit sedangkan ternaknya ditinggal. “Aparat kembali melakukan penyanggongan, sehingga ditemukan salah satu pelaku,” ujarnya.

Pada hari Minggu, sekitar pukul 02.00 pagi pelaku ditangkap di Taman Ayu Gerung.

Pelaku diduga kawanan pencuri yang beraksi mencuri di Berore, Jakem. Pelaku berinisial ZF dari Serage, Praya Barat Daya. Pelaku ini kerap kali beraksi di daerah Sekotong, Kuripan, Lembar dan Gerung.

Sidik menambahkan, biasanya menjelang puasa rawan pencurian sehingga pihaknya terus menggencarkan patroli. Menurutnya, kendala dihadapi selama mengungkap kasus pencurian karena banyak jalur tikus.

Usai memberi keterangan pers, Kasat Reskrim langsung menyerahkan BB berupa lima ekor ternak sapi ke korban di halaman Mapolres setempat.

Penyerahan BB ini gratis, tanpa pungutan biaya. Ia mengimbau masyarakat, setiap ada pengamanan barang bukti baik berupa ternak akan dikembalikan ke korban tanpa memungut biaya. (her)

Diteriaki Maling

Karyawan PLN Babak Belur Dihajar Warga Praya (Suara NTB) Seorang karyawan PLN, Selasa (16/6), babak belur dihajar warga Desa Langko Janapria saat sedang memperbaiki gardu listrik dan meter listrik di rumah salah seorang warga desa setempat. Beruntung, karyawan bersangkutan berhasil selamat dari amuk massa setelah diamankan aparat kepolisian.

Diduga, kejadian tersebut terjadi lantaran adanya miskomunikasi antara warga dengan karyawan PLN bersangkutan. Pasalnya, sebelum kejadian berlangsung karyawan PLN bersangkutan sempat diteriaki maling oleh warga, lewat pengeras suara masjid setempat.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Selasa siang petugas PLN bersama salah satu karyawan perusahaan rekanan PLN, tengah mengganti dan memindahkan travo listrik di salah satu gardu listrik dekat rumah salah seorang warga desa setempat. Dimana ada beberapa travo yang mengalami over load. Sehingga harus diganti dengan yang baru.

Saat sedang berkerja, tibatiba dari pengeras suara masjid setempat terdengar

teriakan maling. Sontak, warga yang tadinya tenang kemudian berhamburan keluar dan langsung mengejar petugas PLN tersebut. Salah seorang diantaranya berhasil lolos.

Sedang satu orang diantaranya terjebak dan langsung jadi bulan-bulannya warga.

Untungnya, aksi warga bisa segera diredam. Sehingga tidak sampai melakukan hal-hal di luar kendali. Aparat kepolisian yang mendapat informasi tersebut, tiba beberapa saat kemudian dan langsung mengamankan petugas PLN yang jadi korban amuk masa tersebut. Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut.

Kendati demikain, Suparta belum bisa menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi. Tapi yang jelas, persoalan tersebut saat ini tengah dalam proses mediasi oleh pihak Polsek Janapria. Antara warga dengan pihak PLN terutama korban yang menjadi korban amuk warga tersebut.

Dihubungi terpisah, Kepala PLN ranting Praya, H.L. Mulyadi, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi sampai ada karyawannya

yang mengalami luka-luka.

Pasalnya, petugas bersangkutan bekerja atas perintah dan saat bekerja mengantongi surat perintah.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan perbaikan travo pada gardu listrik setempat sebagai bagian dari perbaikan layanan. Bukan malah mengganggu pelayanan listrik.

Mengingat ada beberapa travo yang mengalami over load.

Sehingga harus diganti yang lebih baru dan lebih besar kapasitasnya.

Muliyadi pun berharap, kejadian tersebut bisa jadi pelajaran bagi warga. Untuk tidak begitu saja memukuli petugas. Tanpa bertanya terlebih dahulu. “Kan bisa bertanya sebelumnya. Sehingga kejadian ini tidak terjadi,” ujarnya kesal.

Disinggung terkait pemukulan itu, Mulyadi menyerahkan sepenuhnya kepada karyawannya yang menjadi korban.

Apakah akan tetap melanjutkan ke proses hukum atau tidak. Karena itu sudah masuk ranah persoalan perseorangan. Tapi yang jelas sejauh ini masih ada upaya mediasi.

Untuk mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut. (kir)

Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT, SH, menegaskan belum menetapkan siapa yang akan menjadi bakal calon pendampingnya di Pilkada Kabupaten Loteng tahun ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembicaraan menyangkut siapa bakal calon pendampingnya itu sesungguhnya sudah mengerucut.

Hal itu ditegaskan Suhaili di kantor DPD Partai Golkar NTB, Selasa kemarin. Ia menegaskan, saat ini tantangan yang dihadapi pihaknya adalah menyatukan visi dan misi dengan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil bupati yang digandengnya nanti.

Sementara, soal peluang kembali bergandengan dengan Normal Suzana yang saat ini menjadi Wakil Bupati Lombok Tengah, ia menegaskan hal itu juga belum diputuskan. “Kami juga belum mengambil keputusan dengan siapa kami mendapatkan izin untuk kembali berkhidmat.

Memang kami sedang pertimbangkan beberapa hal, termasuk situasi di partai kami,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan menyangkut siapa yang akan jadi pendampingnya ini kemungkinan akan segera diambil dalam waktu dekat. Terlebih, saat ini DPD Partai Golkar NTB juga masih harus menggodok sejumlah nama yang bakal diusung oleh Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah.

Suhaili sendiri masuk dalam tiga nama bakal calon bupati yang sudah direkomendasikan ke DPD Partai Golkar NTB. Dengan demikian, kemungkinan besar keputusan menyangkut siapa yang akan menjadi bakal calon wakil bupati yang mendampinginya nanti akan diputuskan setelah ia memperoleh dukungan resmi dari Partai Golkar.

Soal dengan partai mana pihaknya akan berkoalisi, Suhaili menegaskan semua partai bisa saja menjalin koalisi dengan Golkar dalam mendukungnya. “Semua sangat terbuka kemungkinannya.

Baik dengan Demokrat, dengan yang lain juga. Yang penting bisa menyatukan visi saja,” ujarnya. (aan)

Panwaslu Tak Lakukan Pengawasan di Bulan Puasa Mataram (Suara NTB) Di tahun politik seperti 2015 ini, bulan puasa kerap dijadikan ajang untuk melakukan safari politik atau mencari dukungan warga dengan melaksanakan berbagai kegiatan oleh para bakal calon pemimpin.

Namun Panwaslu Kota Mataram tidak akan melakukan pengawasan di bulan puasa ini. Karena menurut Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin, saat ini belum ada calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Mataram sebagai calon walikota dan wakil walikota.

Mereka yang telah menyatakan diri maju dalam Pilkada Kota Mataram pada September nanti masih berstatus bakal calon. “Bakal calon saja masih dalam proses, jadi belum ada istilah calon dan itu harus dipahami. Para kandidat masih dalam tahap bakal calon, bukan calon. Yang kami awasi nanti setelah mereka ditetapkan sebagai peserta Pilkada, sebagai calon walikota dan wakil walikota,” terangnya, Selasa (16/6) di Kantor Walikota Mataram.

Para bakal calon yang melakukan berbagai kegiatan di bulan puasa menurutnya sah-sah saja dan tidak menjadi persoalan. Sesuai peraturan perundang-undangan, tahapan pengawasan yang harus dilakukan pihaknya adalah mengawasi para peserta Pemilu. “Sekarang masih belum jelas ada peserta Pemilunya. Mereka masih dalam kapasitas sebagai bakal calon. Jadi apa yang harus kami lakukan?

Kan tidak a d a , ” imbuhnya.

J i k a a d a b a k a l pasangan cal o n

yang melakukan kegiatan safari politik, menurutnya hal itu sebagai bagian upaya sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan tersebut juga menurutnya bukan termasuk mencuri start kampanye, tapi merupakan hak semua warga untuk melakukan sosialisasi.

Srino mengatakan pengawasan akan dilakukan secara intensif setelah secara resmi KPU Kota Mataram menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Mataram. “Cuma sekarang bagaimana kesiapan tahapantahapan ini. Yang menjadi sorotan kami bagaimana melihat tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilu. Itu menjadi bagian kami saat ini. Terkait soal pencalonan, bukan saatnya bagi kami,” jelasnya. Srino menambahkan saat ini pihaknya mulai mempersiapkan jajarannya sampai tingkat bawah bagaimana melakukan pengawasan di lapangan. (ynt)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Srino Mahyaruddin

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sekolah Pedalangan, Upaya Regenerasi Wayang Sasak Giri Menang (Suara NTB) Sekolah pedalangan yang diselenggarakan masyarakat Kampung Budaya, Sesela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat menjadi upaya untuk meregenerasi kesenian tradisional Wayang Kulit Sasak khususnya di Pulau Lombok.

(Suara NTB/met)

PEREMPUAN RUSUK DUA – Tarian “Perempuan Rusuk Dua” yang ditampilkan di ruang pameran terbuka Taman Budaya NTB, Senin (15/6) malam.

Tari ”Perempuan Rusuk Dua”

Bahasa Tubuh Novel Salman Faris Mataram (Suara NTB) Tari kontemporer hasil garapan seorang koreografer, L. Suryadi Mulawarman, S.Sn., MM berjudul “Perempuan Rusuk Dua” merupakan pengalihan bahasa tulisan novel karya sastrawan Dr. Salman Al- Farisi alias Salman Faris menjadi bahasa tubuh.

Tari kontemporer yang dipentaskan oleh sejumlah penari di ruang pameran terbuka Taman Budaya NTB, Senin malam kemarin disarati dengan makna filosofis. Sang koreografer menceritakan bahwa nilai yang terkandung dalam tarian tersebut menyangkut keterbelengguan kaum hawa dari kungkungan nilai tradisi feodal.

“Tarian ini sebenarnya merupakan adaptasi dari Novel Salman Faris yang memang berjudul Perempuan Rusuk Dua. Yang saya lakukan kemudian hanya mencoba mengartikulasikan narasi

novel tersebut ke dalam sebuah tarian. Sederhananya, mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa tubuh,” tuturnya, Selasa (16/6).

Dalam tarian itu, dirinya memanifestasikan upaya – upaya perempuan sasak untuk keluar dari belenggu nilai tradisi tersebut. Menurutnya, perempuan sasak ingin membuka ruang ekspresi yang lebih luas. Sebab, perempuan sasak merasa mampu dan mumpuni dalam meraih dunia baru.

“Esensi dalam novel yang kemudian juga menjadi isi dari tarian ini bahwa, ketika seorang perempuan sasak tersebut harus menanggalkan tradisi lama maka ia harus memilih. Antara melangkah kedepan atau kebelakang. Dia tidak mampu melakukan dua hal yang berbeda ini secara sekaligus,” lanjutnya.

Itulah sebabnya, mengapa dalam tarian yang digarapn-

ya bersama sejumlah seniman sebagai penarinya ini memunculkan gerakan berupa langkah kedepan dan kebelakang.

Langkah kedepan berjumlah delapan kaki, sementara kebelakang hanya berjumlah dua gerakan saja. Secara filosofis, makna yang ingin disampaikan oleh Surya adalah, perempuan – perempuan ini lebih banyak memilih kemajuan, ya meskipun sesekali haru juga menoleh kebelakang.

“Nilai – nilai dalam tradisi sebetulnya juga banyak yang mengandung makna positif, makna – makna yang baik.

Nilai – nilai tersebut memberikan penghargaan bagi seorang perempuan. Tetapi sayangnya, nilai kesopanan, kesantunan dan nilai – nilai tradisi seperti yang terdapat dahulu sudah tidak lagi terdapat dalam tradisi tersebut sekarang ini,” tandasnya. (met)

Kisah Para Pendiri Kaskus Difilmkan Jakarta (Suara NTB) Sutradara muda Naya Anindita mengangkat kisah para pendiri forum komunitas terbesar di Indonesia, Kasak Kusuk (Kaskus), ke layar lebar.

“Film ini semoga mampu menginspirasi para generasi muda, dan Naya adalah sosok yang tepat untuk menggarapnya,” kata pendiri Kaskus Andrew Darwis usai jumpa pers di Jakarta, Selasa kemarin. Ia menganggap ceritacerita bertema motivasi dan inspirasi belum banyak di Indonesia dan berharap kisah para pendiri Kaskus bisa menambah daftar film semacam itu. “Semoga cerita-cerita kami bisa membangun para pemuda bangsa ini,” katanya.

Pendiri Kaskus lainnya, Ken Dean Lawadinata, mengatakan sebenarnya keinginan untuk membuat film inspirasi sudah lama. “Kami sudah ingin membuat film ini, tapi baru bertemu dengan yang cocok sekarang ini,” kata Ken. Naya, sang sutradara, mengaku kaget saat diminta menggarap film tersebut.

“Saya merasa terhormat sekali dan kaget tentunya, tapi saya akan berjuang semaksimal mungkin, apalagi saya juga member (anggota) Kaskus,” kata Naya.

Ade Sulistioputra, pemilik 700 Pictures, memproduseri film yang lebih banyak mengangkat kisah persahabatan para pendiri Kaskus itu. “Ini

bukan film tentang bisnisnya, tapi ini adalah sebuah persahabatan ketika berjuang bersama-sama dalam menghadapi masalah,” kata Ade, yang menggandeng Putra Tuta menjadi produser film itu.

Dion Wiyoko berperan sebagai Ken Lawadinata dan Albert Halim memerankan tokoh Andrew Darwis dalam film yang naskahnya ditulis oleh Priesnanda Dwi Satria dan Ilya Sigma itu. Pengambilan gambar untuk film itu dilakukan di Jakarta dan Seattle, Amerika Serikat. Pembuatan film drama komedi itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan ditargetkan selesai akhir 2015. (ant/bali post)

”Aroma of Heaven” Raih Penghargaan di Tiongkok Beijing Film Biji Kopi Indonesia atau yang memiliki judul internasional Aroma of Heaven, berhasil meraih penghargaan sebagai film dokumenter terbaik dalam ajang Festival Fim Hainan 2015 Jalur Sutra Maritim Abad 21 di Kota Haikou, Provinsi Hainan, Tiongkok, akhir pekan silam.

Produser eksekutif film berdurasi 65 menit tersebut, Shelvy Arifin melalui surat elektronik yang diterima Antara di Beijing, Jumat, mengatakan sangat bangga dengan prestasi yang diraih Biji Kopi Indonesia.

“Semoga melalui film ini, masyarakat internasional

makin mengenal kekayaan alam Indonesia, khususnya komoditi pangan di Indonesia.

Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh petani kopi di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam ajang yang berlangsung 12-14 Juni 2015 tersebut, ditampilkan sekitar 100 judul film dari sejumlah negara yang berada di sepanjang jalur sutra maritim abad 21 seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand.

Film Biji Kopi Indonesia arahan sutradara muda Budi Kurniawan berhasil menyisihkan beberapa judul film serupa dan tampil menjadi film

dokumenter terbaik. Penghargaan untuk film produksi Perum Produksi Film Negara (PFN), Budfilm, Traffic Production, GoodNews Film tersebut, berupa piagam dan piala.

Film yang rilis pada 2014 tersebut pada awal 2015 juga telah memenangi penghargaan Best Editing pada ajang Ahvaz Science Film Festival di Iran. Biji Kopi Indonesia juga telah diputar di beberapa negara antara lain di pavilion Indonesia dalam pameran Specialty Coffee Association of America (SCAA) yang diselenggarakan di Seattle, Washington, D.C, Amerika Serikat (AS) pada 9-12 April 2015. (ant/bali post)

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Suara NTB, tidak lama ini, sekolah pedalangan tersebut dibentuk oleh IDEAKSI (Ide dan Aksi) bersama masyarakat setempat.

Sekolah pedalangan ini didirikan demi melestarikan kesenian tradisional khususnya permainan wayang kulit di pulau lombok yang nyaris tenggelam tergerus zaman.

Melalui sekolah tersebut, sejumlah pemuda yang berminat menjadi seorang dalang akan dibina oleh para budayawan serta dalang senior.

Jumlah dalang dalam pewayangan terus “menyusut” seiring perubahan waktu dari masa ke masa.

Salah satu inisiator yang merumuskan gagasan pendirian sekolah pedalangan itu yakni Abdul Laitf Apriaman mengaku sangat miris ketika melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Menurutnya, kenyataan yang melanda kesenian wayang kulit sasak di tanah Lombok ini terjadi lantaran lemahnya upaya regenasi untuk mengkader penerus yang mewarisi kesenian yang ada.

“Betapa nasib Wayang Sasak sangat memprihatinkan, di mana pertunjukan wayang telah begitu tertinggal dan ditinggalkan oleh perkembangan zaman yang melesat begitu cepat. Wayang Sasak seolah

dongeng malam hari yang kian hilang,” bebernya.

Pengalaman yang terekam dalam benaknya, bahwa dirinya pernah menyaksikan pementasan wayang yang hanya disaksikan oleh segelintir orang. Hal itulah yang memaksa dirinya berfikir tentang betapa mirisnya kondisi yang dialami kesenian tradisional tersebut. Dari peristiwa itu, ia lantas menulis sebuah puisi yang berjudul “Selandir”. Puisi tersebut dipentaskan dalam aksi pertunjukan yang ditampilkannya ketika dibukanya sekolah pedalangan di Kampung Budaya itu.

“Puisi berjudul Selandir ini saya tulis, ketika pertunjukan

wayang 17 April 2011 silam, hanya ditonton belasan orang, saat malam beranjak hanya beberapa penonton yang tersisa. ini sangat menyakitkan.

Dan tak boleh terjadi lagi,” tuturnya.

Kemudian, sekolah pedalangan yang digagasnya itu dihajatkan sebagai tuntunan dan bimbingan generasi penerus agar melestarikan kesenian dan kebudayaan. Disamping, melalui pendidikan yang berbasis kebudayaan dan kesenian itu juga ditujukan untuk mengasah dan memperhalus budi pekerti sehingga kaum muda lebih tanggap terhadap persoalan – persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

“Ini kami hajatkan untuk anak anak muda generasi penerus di kampung ini, tentu saja agar kita tak kehilangan jejak atas budaya dan tradisi leluhur kita,” tandasnya. (met)

Ramadhan Pertama dengan Putra

Shireen Sungkar

RAMADHAN tahun ini merupakan kali pertama yang akan dilewatkan Shireen Sungkar bersama buah hatinya, Adam, yang kini menginjak usia sembilan bulan. Shireen bertekad untuk tetap menyusui putra pertamanya meski sedang berpuasa.

“Ramadhan dengan menyusui adalah hal baru jadi belum tahu nanti gimana, Insya Allah tetap puasa,” ucapnya di Jakarta, Senin. Saudara Zaskia Sungkar itu siap mengonsumsi asupan bergizi seperti sayur mayur, buah-buahan serta air mineral agar persediaan ASI tetap cukup selama berpuasa.

Dia pun enggan lama-lama berpisah dengan Adam saat harus bekerja di lokasi syuting. Agar dapat tetap menyusui, Shireen bertekad untuk membawa serta buah hati ke tempatnya bekerja. Sebagai seorang istri yang mengurus suami beserta anak, kini Shireen pun membatasi kegiatannya di dunia hiburan.

Setidaknya, dia sudah harus tiba di rumah pukul sepuluh malam untuk menyiapkan kebutuhan keluarga pada esok hari. ”Jadi ibu di bulan Ramadhan baru pertama kali, belum terbayang, ya dijalani saja,” imbuh dia. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Halaman 10

Kekurangan Kelas

Siswa SMKN Sikur Belajar di Kantor Desa

Hafal Dua Juz Al Qur’an

Hasil UN Lotim

Sembilan Siswa SMPN 1 Selong Dominasi 10 Besar Selong (Suara NTB) – Prestasi yang cukup gemilang ditorehkan para siswa-siswi SMPN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sebanyak sembilan siswanya berhasil masuk 10 besar sebagai peraih nilai tertinggi hasil ujian nasional tingkat SMP di Lotim.

“Dari 131 siswa kita kelas Sembilan yang mengikuti UN tahun ini, sembilan di antaranya berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan masuk 10 besar,” terang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Selong, Fatmawati, Selasa (16/6).

Siswa-siswi SMPN 1 Selong yang berhasil masuk 10 besar itu di antaranya, Sangalikur Riski Romeo, dengan total nilai 382.0, Rizkafala Berliandra, 376.5, Ayu Nurislami Wulandari,376.0, M.Naupaldi Maulana,373.5, Divananda Ayucahyani,372.5, Siti Gwynna Audrey Octavia,372.5, L. Rinaldi Rizky Mulia, 371.5, Niko Arif Zulkarnaen, 371.0, dan Siti Roslyana Oktari, 369.0. Sementara, untuk per satu mata pelajaran, tiga siswa SMPN 1 Selong berhasil mendapatkan nilai 100 di mata pelajaran Matematika.

Diakuinya, untuk menggapai prestasi yang gemilang dan cukup membanggakan tidak semudah membalik telapak tangan. Melainkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah memberikan motivasi pembinaan, pengayaan kepada siswa. “Sebelum mengikuti UN kemarin, kita dari pihak sekolah sudah melakukan pengayaan, pendalaman materi sejak dua bulan sebelum UN yang dilakukan yang kita jadwalkan pada waktu sore hari,”jelasnya.

Selain itu, untuk lebih mematangkan persiapan mengikuti UN, para siswa membuat kelompok belajar bersama temannya. Sementara, pihak sekolah tetap menjalin koordinasi dengan orang tua siswa supaya memantau dan mengawasi setiap gerak-gerik langkah siswa selama dua bulan tersebut. Sehingga, segala bentuk upaya yang dilakukannya itu saat ini membuahkan hasil. Itu terbukti dengan SMPN 1 Selong mendominasi pringkat kelulusan UN tahun 2015 tingkat SMP. (yon)

Harapan ini disampaikan Kepala SMKN Sikur, Lalu Rusbin kepada Suara NTB, Selasa (16/6). Ia menyebut jumlah siswanya saat ini ada 15 rombongan belajar. Termasuk bersama dengan lulusan terakhir ditotal mencapai 387 orang.

Menurutnya, jumlah ruang belajar yang ada di kawasan utama ada sebanyak 6 lokal. Sementara dihitung kebutuhan sebenarnya adalah 9 lokal. Meski demikian, tahun 2015 pihaknya bersyukur ada tambahan satu lokal lagi dari pemerintah daerah. “Sehingga totalnya jadi 7 ruang kelas, kita masih butuh tambahan dua ruang lagi,” imbuhnya.

Meski tergolong sekolah baru, Rusbin menyatakan peminat warga untuk memasukkan siswanya ke SMKN 1 Sikur ini cukup tinggi. Hal ini terlihat

dari banyaknya siswa yang mendaftar, sehingga terpaksa pihak sekolah menitipkan siswanya ke gedung kantor desa. ‘’Sebenarnya pihak desa sendiri sudah berencana untuk mengambil kantor desa. Tapi karena ruang kelas belum cukup, kita masih belajar di sana,’’ ujarnya.

SMKN 1 Sikur ini membuka Jurusan Multimedia, Otomotif, TKJ, Tata Boga dan Akuntansi. Peminat Tata Boga, katanya, paling besar. Apalagi melihat tren pertumbuhan rumah makan membuat banyak warga berminat untuk menjadikan anak setelah lulus bisa langsung bekerja.

Menurut Lalu Rusbin, tingginya peminat warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMKN 1 Sikur ini, karena letak SMK ini yang dinilai

(Suara NTB/rus)

NUMPANG BELAJAR - SMKN Sikur masih terpaksa meminjam gedung Kantor Desa Sikur sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, karena kekurangan ruang belajar. Mereka mengharapkan pemerintah segera merespons keinginan menambah ruang belajar. cukup strategis. Siswa-siswa di SMK dididik untuk menjadi tenaga yang siap pakai. ‘’Lulusan SMK harus me-

miliki skill dan pengetahuan memadai, sehingga setelah lulus bisa mandiri,’’ harapnya. (rus)

Antisipasi Tidak dapat Siswa

Sekolah Swasta Diminta Tingkatkan Kualitas

TARIAN - Salah satu tarian dibawakan oleh mahasiswi asal Thailand dalam acara Pensi 2015 yang digelar AKPAR Mataram, Selasa (16/6).

Akpar Gelar Pentas Seni Mataram (Suara NTB) -

Guna memantik potensi mahasiswa dalam bidang seni, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram menggelar Pentas Seni (Pensi) yang digelar Selasa (16/6).

Pagelaran Pensi dilaksanakan di halaman kampus AKPAR dan disaksikan puluhan mahasiswa Akpar Mataram dan para siswa dari sejumlah sekolah di Mataram.

Pada kegiatan Pensi tersebut, berbagai atraksi ditampilkan oleh perwakilan mahasiswa mulai dari tari modern, tari tradisional dan juggling serta stand up comedy.

Kepada Suara NTB, Direktur Akpar Mataram Drs. I Gede Putu, M.Par, mengaku Pensi 2015 yang digelar BEM Akpar Mataram tersebut

merupakan pertama kali digelar. Menurutnya, kegiatankegiatan serupa ke depannya akan lebih sering dilaksanakan, karena secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Karena dalam Pensi 2015, berbagai karya mahasiswa ditampilkan, seperti traditional dance, modern dance, stand up comedy.

Tentu dengan wadah Pensi 2015, mahasiswa yang tampil dapat merasakan langsung manfaatnya sekaligus dapat mengembangkan diri mereka. Selain itu, lomba fashion show antar sekolah juga digelar AKPAR Mataram. Nantinya, juara pertama lomba akan diusulkan untuk mengikuti Japan Festival Award. “Tentu kegiatan ini dapat mengembangkan potensi mereka dalam

bidang seni, ini tumben digelar dan akan kita laksanakan rutin ke depan,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan Pensi 2015 juga dirangkai dengan acara pelepasan enam mahasiswa dari Thailand yang telah menuntaskan program sit in class selama tiga bulan sejak bulan Maret lalu.

Mereka berasal dari sejumlah universitas di Thailand seperti Collage Sowaba dan Swimi. ‘’Selama berada di Akpar Mataram, mereka belajar banyak hal mulai dari makanan tradisional, budaya dan pariwisata NTB,’’ ujarnya.

Sementara itu, perwakilan BEM Akpar Mataram, Asgar berharap agar pelaksanaan Pensi terus berlanjut dari tahun ke tahun. Karena menurutnya, Pensi sangat bermanfaat bagi mahasiswa. (dys/*)

Gunakan Bahasa Indonesia dengan Baik

Kantor Bahasa Ajak Aparatur Pemda Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, meminta agar pemerintah daerah di semua level di NTB mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal itu menurutnya sesuai dengan undang-undang kebahasaan. ‘’Menjadi keharusan bagi mereka untuk menggunakan

bahasa Indonesia dengan baik,’’ ujarnya di hadapan 100 peserta pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB, Selasa (16/6).

Pelatihan tersebut, ujarnya, adalah bagian dari agenda pembinaan dan perlindun-

gan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat NTB. Selama ini, ujarnya, penggunaan bahasa Indonesia di instansi-instansi milik pemerintah belum seratus persen menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, seperti penulisan pada papan nama instansi.

Untuk itu, pelatihan ini diharapkan lebih menyadarkan pemerintah untuk senantiasa mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dalam setiap layanannya terhadap masyarakat. Apalagi saat ini, perkembangan dunia kebahasaan sangat pesat dan maju. Perkembangan itulah yang harus diketahui oleh pemerintah agar senantiasa update. “Terutama papan nama instansi atau pengumuman harus baik dan benar, karena dibaca masyarakat luas,” terangnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Fenomena sekolah swasta tidak mendapatkan siswa saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dianggap sebagai persoalan klasik yang terjadi hampir setiap tahun. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH, kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram mengungkapkan, persoalan ini muncul setiap tahun.

Sebetulnya, kata Muhtar, sekolah swasta tidak perlu khawatir. Pihaknya telah mengarahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram untuk mensosialisasikan pula keberadaan sekolah swasta berikut kualitasnya. Apalagi untuk lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA, nyatanya banyak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. ‘’Tentunya swasta juga harus bersiap diri,’’ pintanya.

Menyikapi fenomena ini, Muhtar mengatakan, pihaknya menginginkan adanya terobosan dari Dinas Dikpora Kota Mataram. Bagaimana supaya sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota agar memiliki kualitas sama dengan sekolah yang ada di tengah kota. Jangan sampai, sekolah-sekolah yang sudah terkenal dengan label ‘’sekolah favorit’’ saja yang menjadi incaran calon peserta didik. ‘’Ini tugas dari Dikpora, bagaimana pemerataan guru,’’ imbuhnya.

Artinya, sambung politisi Partai Gerindra ini, guru yang ditempatkan di sekolah pinggiran harus berkompeten.

Demikian pula untuk sekolah swasta, harus ada guru dari sekolah negeri yang diperbantukan di sana. Dengan terobosan tersebut, Muhtar berharap, ke depan semua sekolah bisa memiliki kualitas yang sama.

Harapannya, seperti halnya di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta maupun Surabaya, bahwa sekolah swasta mampu bersaing dengan sekolahsekolah negeri. ‘’Jadi kalau kualitasnya rendah, orang tidak akan mau masuk,’’ imbuhnya.

Muhtar mencontohkan sekolah swasta di Mataram yang konsisten mempertahankan kualitas adalah SMA Kusuma Cakranegara. Buktinya, setiap tahun ajaran baru, SMA Kusuma kebanjiran murid.

Muhtar mengimbau sekolah swasta lainnya bisa mencontoh konsistensi SMA Kusuma. Karena, yang selama ini terjadi, di satu sisi, sekolah swasta ingin mendapatkan siswa yang banyak, tetapi kualitas tidak pernah diperhatikan. ‘’Ini juga problem dari sekolah swasta,’’ ucapnya.

Untuk itu, ia meminta sekolah swasta untuk melakukan introspeksi, sehingga sekolah negeri tidak selalu menjadi kambing hitam atas minimnya siswa yang ingin berminat sekolah di sekolah swasta. (fit)

Buku Biografi L. Mudjitahid Diseminarkan Empat PT Mataram (Suara NTB) Empat perguruan tinggi (PT) yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi, Universitas 45 Mataram, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) segera menggelar seminar tentang Buku Biografi H. Lalu Mudjitahid.

Pasca diluncurkan pada Sabtu (13/6), buku dengan judul “Kepemimpinan Sasak Nusantara” itu mendapat sambutan positif dan apresiasi dari perguruan tinggi.

Rektor Universitas NTB Dr. Ir. Mashur mengaku tertarik untuk menggelar seminar dan bedah buku biografi tersebut lantaran tertarik dengan sosok kepemimpinan L. Mudjitahid.

Menurutnya, Mudjitahid merupakan tipe pemimpin ideal yang relevan dengan semua konsep kepemimpinan masa kini.

Salah satunya ialah konsep blusukan yang saat ini tengah ngetrend. Menurutnya, konsep blusukan telah lama dipraktikkan oleh Mudjitahid saat menjadi Walikota Mataram maupun Bupati Lombok Barat. Untuk itu, ia berharap agar mahasiswa sebagai pelanjut generasi ke depan dapat menerapkan model kepemimpinan Mudjitahid.

Sementara itu, ditemui Selasa (16/6) di Mataram, Mudjitahid mengapresiasi keinginan sejumlah kampus yang ingin menyeminarkan buku biografi tersebut. Akunya, banyak manfaat yang dapat dipetik dari buku biografi setebal 500 halaman itu. Salah satunya adalah pengalaman menjadi pemimpin dengan segala keterbatasan infrastruktur saat itu.

Menurut Mudjitahid, seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya dengan membaur dan melibatkan diri bersama masyarakat (blusukan), berbagai problem pembangunan dapat selesai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, ukuran keberhasilan pemimpin menurutnya ialah sejauhmana masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga apa yang dilakukan seorang pemimpin senantiasa berpikir dan berbuat untuk orang lain atau rakyat melebihi kepentingan pribadi dan keluarga. “Banyak model kepemimpinan dulu ada dalam buku biografi, itu dapat dijadikan contoh,” terangnya.

Selain itu, menurutnya, seorang pemimpin tidak datang dengan instan, namun melalui proses penempaan panjang. Oleh sebab itu, semua pihak harus sejak awal mempersiapkan calon pemimpin melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang baik.

Ke depan, Ia berharap agar tokoh-tokoh lokal NTB dapat teridentifikasi guna dilakukan penulisan biografi agar menjadi sumber tauladan dan inspirasi bagi generasi muda NTB. “MAS (Majelis Adat Sasak) sudah mengidentifikasi sejumlah tokoh-tokoh lokal yang berperan bagi masyarakat, baik yang ada di Bima, Sumbawa dan Dompu,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Puluhan siswa SMKN Sikur terpaksa belajar di kantor Desa Sikur. Hal ini dilakukan karena sekolah yang tergolong baru ini kekurangan ruang kelas tempat belajar. Kegiatan belajar ini sudah berlangsung lama dan pihak sekolah berharap segera dapat bantuan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) agar semua siswanya bisa tertampung.

(Suara NTB/dys)

MENGHAFAL Al Qur’an, meski hanya 1 juz bagi sebagian orang merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi yang menghafal Al Qur’an adalah buah hati yang sangat disayangi dan diharapkan menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bangsa dan agama. Terlebih menghafal Al –Qur’an 2 juz merupakan syarat kelulusan di Sekolah Dasar (SD) Integral Lukman AlHakim Mataram. Belum lagi berprestasi di mata pelajaran lain.

Inilah yang ditunjukkan Muhammad Nabil Zayyan, salah satu peserta wisudawan Angkatan VII di SD Integral Lukman Al-Hakim Mataram yang diwisuda di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (14/6) lalu. Calon santri di SMP Abu Hurairah Mataram yang lahir di Mataram 13 Juni 2003 lalu ini berhasil menghafal juz 30 dan juz 29 Al Qur’an, saat wisuda beberapa waktu lalu dipercaya membaca sajak perpisahan dan kesan pesan oleh pihak sekolah. Tentunya, kepercayaan yang diberikan pihak sekolah membuktikan prestasi selama di sekolah cukup baik dan bagus, sehingga mampu dipercaya pihak guru.

Nabil – panggilan akrabnya didampingi ayahandanya Tarmidzi, S.Kom, sejak kecil memang dididik dengan harapan orang tuanya mampu mengikuti akhlaq Nabi Muhammad SAW sesuai dengan arti namanya. Sejak umur dalam kandungan selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al Qur’an dan shalawat, umur 3 tahun sudah dikenalkan dengan kewajiban menjalankan shalat 5 waktu secara taat, membaca Al Qur’an di waktu Magrib hingga menjelang Isya adalah kewajibannya.

Setelah itu berangkat ke masjid untuk Shalat Isya dan Subuh tak tertinggal dan tak pernah terlewatkan.

Bila dilihat dari ukuran jamaah yang hadir shalat Subuh di Masjid Al-Mutaqien Banjar Ampenan, Sakha dan Nabil adalah jamaah terkecil di suasana Shalat Subuh.

Inilah yang dilakukan Nabil bersama saudara kandungnya dalam binaan orang tuanya.

Menurut Tarmidzi, orang tua Nabil, anak-anaknya selalu menjalankan kewajiban Shalat Isya, Subuh di masjid dan mengaji di rumah untuk muroja’ah juga sekolah. ‘’Perkara agama ini merupakan pesan sekaligus amanah yang harus tetap terjaga hingga usia telah tiada,’’ ujarnya.

Sekarang ini, Nabil sudah terdaftar dan diterima menjadi santri di SMP Abu Hurairah Mataram dengan program hafalan Al Qur’an 5 Juz pada setiap semesternya.

Itu artinya, dalam 3 tahun diharuskan menghafal 30 Juz. ‘’Itulah harapan suci kami dan memohon ridho Allah SWT serta doa para teman-teman sekalian yang dapat mempermudah jalan ini dan Insya Allah akan melanjutkan sekolahnya nanti ke jenjang yang lebih tinggi di Makkah-Madinah dan dapat menjadi Hafidz di Kampung Banjar Ampenan.

Amiin,” ujar Tarmidzi yang mendampingi Nabil. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Target Emas PON

Praveen/Debby Buktikan Raih Emas SEA Games Singapura Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/ Debby Susanto membuktikan janji Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk meraih emas pada SEA Games 2015.

Praveen/Debby sukses melibas pasangan campuran Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying pada final di Singapore Indoor Stadium Singapura, Selasa, dengan skor 18-21, 21-13, 25-23.

“Pada game ketiga kami lebih banyak berkomunikasi dan saling mengingatkan. Kami harus bermain tenang karena pada poin-poin kritis kami tidak boleh terburu-buru dan harus tetap berhati-hati,” kata Praveen selepas meraih medali emas bersama Debby di Singapura.

Praveen mengaku pasangan Chan/Goh bukan pasangan yang susah untuk dilawan meskipun juga tidak dapat diremehkan saat bertanding. “Kami mampu keluar dari tekanan salah satunya ada dukungan penuh dari pendukung Indonesia yang hadir di stadion,” kata Praveen.

Game ketiga partai final ganda campuran SEA Games 2015 menjadi laga sengit antara Praveen/Debby dan Chan/Goh. Kedua pasangan saling menyamakan kedudukan dari 4-4, 7-7, 1010, 17-17 hingga 19-19. Kedua pasangan terus mencetak satu per satu poin meskipun telah melewati setting poin hingga 2323. Game ketiga ditutup Praveen/Debby dengan skor 25-23.

“Pada game pertama, kami bermain terburu-buru dan ingin cepat memenangkan pertandingan. Mestinya kami sudah dapat poin, tapi justru kami banyak melakukan kesalahan sendiri,” kata Debby. Dalam pertemuan untuk kedua kalinya dengan pasangan Chan/Goh, Debby mengaku hanya berpikir meraih poin satu demi satu saat poin kritis game ketiga.

“Kami tidak ada beban untuk menang hanya saja saya ingin meraih gelar pada SEA Games ini bersama Jordan,” kata Debby yang meraih medali emas pada SEA Games 2013 Muhammad Rijal. Atlet putri Malaysia Goh mengaku tidak kalah mental dari pasangan campuran Indonesia itu.

“Sebenarnya mental kami juga kuat, tapi dia lebih dapat poin. Pada partai campuran, kami sering dapat poin meski sering membuang poin. Kalau kami ikut permainan mereka kami tidak dapat peluang,” kata Goh. Indonesia menjadi juara umum pada cabang bulu tangkis SEA Games 2015 dengan tiga medali emas, dua medali perak, dan empat medali perunggu. Selain ganda campuran, medali emas juga disumbangkan oleh tim beregu putra dan ganda putra Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi yang mengalahkan sesama ganda Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon 21-12, 24-22.

Sedangkan medali perak diraih pasangan Kevin Sanjaya/ Marcus Fernaldi Gideon yang kalah pada final ganda putra dan pemain tunggal putri Hanna Ramadhini yang kalah pada final oleh atlet Thailand Busanan Ongbumrungpan dengan skor 21-17, 21-12.

Adapun medali perunggu diperoleh dari tim beregu putri, ganda putri Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi dan Maretha Dea Giovani/Suci Rizky Andini, serta ganda campuran Riky Widianto/Richi Puspita Dili.

Pada cabang bulu tangkis SEA Games 2015, Tim Malaysia menempati peringkat kedua dengan dua emas, empat perak, dan dua perunggu. Sementara tempat ketiga dihuni tim Thailand dengan dua medali emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kegagalan lima atlet atletik NTB menyumbangkan medali emas di SEA Games 2015 tidak mematahkan harapan KONI NTB dalam menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. Pihak KONI NTB tetap optimis atlet NTB dapat merealisasikan target 15 medali emas di PON jabar 2016.

“Atlet kita memang tidak ada yang meraih medali emas di SEA Games 2015. Namun kalau dilihat dari limit waktu mereka saya sangat optimis kelima atlet itu bisa menyumbangkan medali emas di PON,” ucap Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto menjawab Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (16/6) kemarin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, terdapat lima atlet atletik asal NTB ikut membela tim atletik Indonesia di SEA Games 2015 di Singapore. Mereka adalah Iswandi, Fadlin, Andrian, Ridwan dan Safwaturrahman.

Diantara lima atlet itu ter-

dapat dua atlet yang menyumbang medali perunggu di kelas perorangan. Mereka adalah Iswandi peraih medali perungggu di 100 meter dan Andrian meraih medali perunggu di nomor gawang 400 meter putra.

Bila dibandingkan dengan prestasi atlet NTB di SEA Games sebelumnya ternyata perolehan medali atlet NTB di SEA Games tahun ini paling buruk. Pasalnya tak ada satupun atlet asal NTB yang berhasil mempersembahkan medali emas.

Sementara di SEA Games tahun 2011 lalu atlet atletik asal NTB mampu mempersembahkan sedikitnya tiga medali

emas di cabor atletik.

Namun demikian kegagalan atlet asal NTB di SEA Games tahun ini tidak mematahkan impian KONI NTB dalam menatap PON Jabar 2016. Dalam hal ini KONI NTB tetap optimis dapat meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Namun untuk menatap PON Jabar 2016 mendatang pihak KONI NTB mengingatkan pihak Satgas Panitia Pelatda agar mempersiapkan atlet dan pelatih dengan baik.

Terutama aspek penanganan atlet dan sarana prasarana latihan atlet harus disiapkan secara baik. Sebab aspek psikologi dan kesiapan atlet sangat menentukan atlet meraih prestasi di PON. (fan)

Silaturahmi Pertina NTB

Danrem Ingin Gelar Tinju di Atas Sungai Mataram (Suara NTB) Pengurus Pertina Provinsi NTB berkunjung ke Makorem 162/WB, kemarin. Kegiatan kunjungan ini dalam rangka silaturrahmi sekaligus perkenalan Ketua Harian Pertina Provinsi NTB yang baru, disambut langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T., M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Pertina NTB. Pengurus harian kepada Danrem menyampaikan, sesuai dengan Skep Pertina Pusat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Provinsi Pertina NTB masa bakti 2014-2016, bahwa saat ini sedang dilaksanakan Pelatda Sentralisasi Atlet Tinju di GOR Turida.

Rombongan yang dipimpin Imam Maliki menyebut, kegiatan itu sebagai persiapan event Pelatda dan PON serta persiapan untuk Gubernur Cup yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang.

“Dengan memahami metode sentralisasi ini, diharapkan kepada para atlet dapat meningkatkan prestasi, selain itu kerjasama yang baik antar semua pihak juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet sehingga nantinya bisa berkompetisi dengan atlet-atlet dari daerah-daerah lain,” kata Imam Maliki.

Danrem 162/WB mengutarakan keinginannya untuk

menggelar kejuaraan tinju di atas air sungai. Ring tinju akan didesain sedemikian rupa di atas sungai, sehingga menjadi hal yang sangat berbeda dari kebiasaan. Sebagaimana yang pernah digelar di Sungai Jangkuk, Ampenan beberapa waktu lalu, untuk pertama kalinya panggung Presean dibuat di atas Kali Jangkuk.

Jika ini bisa dilakukan, menurut Danrem selain sebagai hiburan rakyat juga diharapkan dapat menjadi ikon dalam memajukan pariwisata daerah, sekaligus mengajak masyarakat untuk kampanye peduli terhadap kebersihan sungai. “Ini akan menjadi sangat unik nantinya,” harap Danrem.

Dalam rangka sukseskan rencana ini, Danrem berharap kedepan makin banyak sponsorsponsor yang bersedia membantu pelaksanaan event tinju sehingga dapat meningkatkan kualitas atlet tinju di wilayah NTB. Demikian juga untuk menghadapi Gubernur Cup nanti, Danrem 162/WB selaku Ketua Pengurus Provinsi Pertina NTB memerintahkan untuk segera membentuk panitia. “Kita selenggarakan kegiatan tinju seobyektif mungkin jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan, dengan demikian atlet tinju NTB diharapkan dapat mencetak prestasi tidak hanya di tingkat nasional namun juga mampu berprestasi pada tingkat Internasional,” harapnya. (ars/*)

Menembak Minta Penambahan Kuota Atlet Pelatda

(Suara NTB/ist)

DIJATUHKAN - Gelandang serang Cili, Arturo Vidal dijatuhkan oleh bek Meksiko, Gerardo Flores yang akhirnya berbuah penalti dalam laga yang berakhir imbang untuk kedua tim di Piala Amerika 2015, Selasa kemarin.

KOI akan Evaluasi Meksiko Berbagi Angka dengan Cili Prestasi SEA Games Singapura Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menegaskan akan mengevaluasi hasil yang diraih kontingen Indonesia di SEA Games tahun ini. KOI juga mengharapkan dukungan pemerintah untuk memfasilitasi atlet agar dapat meningkatkan prestasi pada SEA Games yang akan datang.

“Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari pemerintah untuk memberikan fasilitas agar atlet dapat berlatih lebih baik dan (Suara NTB/ist) mencapai peringkat lebih Rita Subowo tinggi pada SEA Games 2017,” kata Ketua Umum KOI Rita Subowo seusai pertandingan final bulu tangkis SEA Games 2015 di Singapore Indoor Stadium Singapura, Selasa kemarin.

Rita Subowo mengatakan dukungan fasilitas yang diharapkan dari pemerintah berupa keikutsertaan atlet-atlet Indonesia dalam kompetisi-kompetisi internasional. Tentang hasil yang diraih kontingen Indonesia pada SEA Games 2015 yang berakhir hari ini, Rita menyebut usaha para atlet untuk merebut medali bagi kontingen Indonesia sudah maksimal.

“Tentunya masyarakat akan kecewa dengan hasil itu karena kontingen kita hanya meraih peringkat lima. Tapi, kita harus melihat kenyataan ini sebagai usaha maksimal para atlet, pembina, dan tim pendukung,” kata Rita.

Ia mengatakan, KOI akan mengevaluasi seluruh hasil yang telah diraih kontingen Indonesia dalam 32 cabang dari 36 cabang olahraga yang diperlombakan pada SEA Games ke-28 itu. Kontingen Indonesia dalam sejumlah cabang olahraga tidak memenuhi target medali emas yang telah ditetapkan pada SEA Games 2015 seperti renang yang hanya meraih satu medali emas, pencak silat dengan tiga medali emas, biliar dengan satu perunggu dari dua medali emas yang ditargetkan.

“Tentu kami akan duduk bersama, seperti dengan federasi renang. Kami mengharapkan cabang renang mampu merebut banyak medali bagi kontingen. Tapi, sedikit sekali yang diraih tim Indonesia. Itu akan menjadi evaluasi bagi kami,” kata Rita.

Kontingen Indonesia menempati peringkat kelima dalam perolehan medali SEA Games 2015 dengan 47 medali emas, 61 medali perak, dan 74 medali perunggu. Peringkat Indonesia itu berada di bawah kontingen Thailand (95 emas, 83 perak, 69 perunggu), kontingen Singapura (84 emas, 73 perak, 102 perunggu), kontingen Vietnam (73 emas, 53 perak, 60 perunggu) dan Malaysia (62 emas, 58 perak, 66 perunggu). (ant/bali post)

(Suara NTB/penrem)

FOTO BERSAMA - Danrem 162/WB (tengah) foto bersama pengurus Pertina NTB.

Jakarta (Suara NTB) Meksiko mencuri satu poin berkat hasil imbang 3-3 atas tuan rumah Cili pada laga kedua Grup A Piala Amerika 2015 di Stadion Nasional Santiago, Cili, Selasa pagi kemarin.

Pada laga berbuah setengah lusin gol itu, gelandang Juventus Arturo Vidal mencetak dua gol dan satu assist, sedangkan gol Meksiko dicetak Matias Vuoso dan Raul Jimenez. Kendati bermain imbang, Cili tetap memimpin klasemen grup A dengan poin sama dengan Bolivia (empat poin) namun unggul produktifitas gol.

Meksiko unggul lebih dulu lewat tendangan kaki kiri Matias Vuoso setelah menerima umpan Juan Carlos Medina pada menit 20. Cili membalas melalui sundulan Vidal yang memaksimalkan umpan melambung Aranguiz pada menit 22.

Meksiko kembali unggul setelah Raul Jimenez menanduk bola sepak pojok Adrian Aldrete, tetapi sundulan Vargas pada menit 42 menutup babak pertama dengan kedudukan imbang 2-2.

Cili berbalik unggul pada babak kedua ketika Arturo Vidal membobol gawang Jose

Corona lewat sepakan penalti setelah dia dijatuhkan Gerardo Flores pada menit 55.

Meksiko kembali mengejar skor menjadi 3-3 melalui tendangan kaki kanan Matias Vuoso setelah mendapatkan bola dari Adrian Aldrete. Setelah gol itu Cili menciptakan dua peluang emas dari aksi Valdivia dan Sanchez namun meleset sehingga skor 3-3 tidak berubah sampai laga selesai.

Statistik Conmebol mencatat Cili unggul penguasaan bola dengan 53 berbanding 47 persen namun berhasil melepaskan 14 tendangan, sementara Meksiko hanya sembilan kali. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pelatih cabang olahraga menembak, Andik Budi Hariono mengatakan jumlah atlet menembak NTB yang meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 sebanyak 10 atlet. Ia meminta Panitia Pelatda Sentralisasi Tambora 2015 untuk segera menambah kuota atlet menembak yang mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan PON 2016.

“Kita minta KONI NTB menambah jumlah kuota atlet menembak yang mengikuti Pelatda Sentralisasi, soalnya jumlah atlet menembak NTB yang lolos PON sebanyak 10 atlet,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariano, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (16/6) kemarin.

Dikatakan Andik, panitia ternyata hanya merekomendasikan empat atlet mengikuti Pelatda Sentralisasi tahun 2015. Jumlah empat atlet itu diakui Andik tidak sebanding dengan jumlah atlet menembak yang lolos PON. Dalam hal ini Andik meminta panitia Pelatda Sentralisasi untuk meninjau kembali kuota atlet menembak yang masuk pelatda tahun ini karena tidak sebanding dengan

jumlah atlet menembak yang telah lolos PON. Menurut Andik harusnya pihak Panitia Pelatda NTB memberikan kuota sebanyak 10 atlet untuk atlet menembak mengikuti Pelatda Sentralisasi tahun 2015. Pasalnya cabor menembak telah meloloskan sebanyak 10 atlet mengikuti PON Jabar 2016.

“Sebagaimana yang pernah dikatakan Pengurus KONI NTB, Nasarudin bahwa atlet yang lolos PON harus langsung dimasukan di Pelatda Sentralisasi persiapan mengikuti PON,” terangnya.

Menanggapi hal itu Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pembatasan kuota atlet menembak yang mengikuti Pelatda Sentralisasi itu berdasarkan hasil putusan panitia pelatda. Namun bila cabor menembak ingin menambah jumlah atlet yang masuk pelatda sentralisasi dengan alasan 10 atletnya lolos PON tentu bisa saja diajukan kembali ke panitia Pelatda. Dalam hal ini pihaknya akan kembali meminta tanggapan pengurus panitia pelatda untuk segera menyikapi usulan cabor menembak. “Silakan cabor mengusulkan saja, nanti kita kaji,” terangnya. (fan)

Blatter Bertahan Jika Tak Ada Calon Layak New York Sepp Blatter bisa saja membatalkan janjinya mundur sebagai Presiden FIFA, kendati kejaksaan AS telah bersepakat dengan seorang mantan eksekutif FIFA yang sudah berjanji kepada penyidik untuk mengungkapkan suap dan uang pelicin di FIFA. Klaus Stoehlker, yang menjadi penasihat Blatter pada masa pencalonannya kembali menjadi Presiden FIFA tahun ini, berkata kepada Sky News bahwa Blatter bisa tetap menjabat kepala badan sepak bola dunia itu jika “kandidat yang meyakinkan” untuk menggantikannya tidak ditemukan.

FIFA sendiri sudah mengumumkan Stoehlker tidak lagi bekerja untuk Blatter. Blatter menyatakan akan mundur dari jabatannya 2 Juni lalu.

Senin waktu AS, kejaksaan AS mengaku telah bersepakat dengan whistleblower Chuck

Blazer, mantan anggota Komite Eksekutif FIFA yang secara rahasia membocorkan informasi mengenai FIFA selama dua tahun sebelum mengaku bersalah di pengadilan pada November 2013.

Blazer adalah mantan sekretaris jenderal badan sepak bola Amerika Utara dan Tengah CONCACAF, selain menjadi eksekutif FIFA, demikian Reuters.

Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) menyeru Sepp Blatter yang sudah mengumumkan mundur namun tetap bertahan sampai pemilihan Presiden baru FIFA digelar Desember tahun ini, untuk secepatnya meninggalkan badan sepak bola dunia itu.

“Kami hanya tahu laporan media yang memperkuat posisi tegas kami. Pengunduran diri yang sudah diumumkan Blatter harus secara resmi dituntaskan sesegera mungkin,”

Sepp Blatter kata juru bicara DFB Ralf Koettker kepada wartawan.

Domenico Scala, pejabat yang mengawasi proses pemilihan presiden baru FIFA, juga

mengatakan kepergiaan Blatter telah menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam reformasi terencana badan sepak bola dunia ini.

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

KEMBALIKAN BOLA - Pebulutangkis Indonesia, Praveen Jordan (kanan) dan Debby Susanto mengembalikan bola ke arah lawannya pebulutangkis Malaysia Peng Soon Chan-Liu Ying Goh pada laga Final Bulutangkis Ganda Campuran SEA Games ke-28 di Singapura, Selasa (16/6). Jordan dan Debby menang dengan skor 2-1 dan meraih medali emas.

Prestasi Atlet NTB di SEA Games Anjlok, KONI Tetap Optimis

Beberapa saat lalu muncul laporan Blatter akan terus bertahan pada posisinya jika tidak ada calon pengganti yang dianggap layak. Bahkan, dia disebut mendapat sokongan dari Asia dan Afrika untuk membatalkan pengunduran dirinya yang sehari kemudian dibantah konfederasi sepak bola Afrika.

Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sendiri mengaku dibingungkan oleh laporan-laporan terakhir mengenai sikap Blatter itu, namun menegaskan jika Blatter terus bertahan maka itu akan sangat memalukan.

Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) Greg Dyke tidak yakin Blatter akan berani berubah sikap. “Saya kira itu akan sangat kontroversial.

Akan ada pemberontakan dari banyak orang (jika Blatter urung mengundurkan diri),” kata Dyke kepada Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 17 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 17 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

TRAVEL

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

OPINI

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

(masalah) Parkir yang Tak Kunjung Usai Pemkot Jangan Abaikan RTRW KENGOTOTAN PLN UIP XI Wilayah Nusra (membawahi NTB dan NTT) yang tetap akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di lokasi pengurugan di Tanjung Karang, nampaknya harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Tidak saja Kota Mataram tapi juga Pemprov. Sebab, pembangunan PLTG yang dilakukan PLN ternyata sudah mendapat restu dari orang nomor satu di Kota Mataram maupun Provinsi NTB. Tetapi, apa yang menjadi rekomendasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi NTB yakni menegaskan bahwa PLTG itu harus pindah dari lokasinya saat ini karena dianggap bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram, kalau dicermati jelas bertentangan pula dengan restu yang telah dikantongi pihak PLN. Entah siapa yang keliru dalam persoalan ini. Apakah BKPRD yang belum mengetahui bahwa Gubernur seperti disampaikan GM PLN UIP XI, Idian telah memberikan restu atas pembangunan PLTG 150 megawatt itu ataukah sebaliknya. Yang jelas, rekomendasi BKPRD ini sudah menggelinding dan menjadi konsumsi publik. Tidak heran kalau sejumlah kalangan menyoroti pembangunan PLTG itu.

Kalau ditarik benang merahnya, kondisi ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pihak PLN, Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB. Sebelum memutuskan lokasi pembangunan PLTG, PLN mestinya meminta masukan terkait tata ruang kepada Pemkot Mataram. Sehingga ketika akan melakukan pembangunan, tidak mendapat penolakan dari manapun.

Demikian pula Pemkot Mataram yang belakangan terkesan latah dengan maraknya pembangunan ini dan itu di ibukota Provinsi NTB ini. Dengan telah direstuinya pembangunan PLTG itu oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, logikanya, Pemkot Mataram juga telah menyetujui lokasi pembangunan PLTG itu. Mestinya, kalau Pemkot Mataram memang konsisten dengan Perda RTRW yang telah dibuatnya, seharusnya Pemkot Mataram tidak menggiring PLN melakukan pembangunan di kawasan yang bertentangan dengan perutukkannya.

Seperti diketahui, kawasan Tanjung Karang sesuai RTRW Kota Mataram merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau dan arah pengembangannya adalah untuk pariwisata. Pembangunan PLTG jelas akan sangat bertolak belakang dengan tata ruang. Wajar kalau akhirnya PLN menjadi dilema dalam persoalan ini. Hajatan untuk mengantisipasi terjadinya krisis listrik di Kota Mataram khususnya, akhirnya tidak bisa segera dilaksanakan.

Rekomendasi BKPRD pun membuat PLN berada dalam kondisi yang cukup sulit. Yakni, memindahkan lokasi pembangunan PLTG itu ataukah menghentikan pembangunan PLTG dan menunggu sampai revisi Perda RTRW Kota Mataram rampung. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi Kota Mataram. Sehingga tidak terlalu gampang memberikan izin pembangunan di kawasan yang bukan peruntukkannya.

Jangan sampai, akibat kesalahan yang disengaja, Perda Kota Mataram harus direvisi. Akan berapa kali lagi RTRW Kota Mataram direvisi? Dalam segala kebijakan yang diambil Pemkot Mataram seharusnya tidak boleh mengabaikan RTRW yang telah susahsusah disusun bersama Dewan. (*)

RADIO

ENGELOLAAN parkir hingga saat ini masih menjadi momok bagi Kota Mataram. Dengan mudahnya kita bisa melihat sebagian besar ruas jalan utamatelah diokupansi oleh parkir kendaraan yang seringkali menyebabkan kemacetan. Belum lagi ditambah komplain masyarakat tentang keberadaan juru parkir liar yang dengan “kuasanya” mengizinkan tiap jengkal jalan untuk parkir kendaraan. Demikian rumitkah pengelolaan parkir sehingga untuk menatanya begitu sulit? Sebelum bisa menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita dapat memahami dulu essensi pengelolaan perparkiran dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada kita, bahwa pengelolaan perparkiran merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dikatakan sederhana.

Kapan Parkir mulai bermasalah Parkir sendiri dibedakan menjadi dua yaitu, parkir tepi jalan (Onstreet) dan parkir diluar badan jalan (Off-street), yang seringkali menjadi masalah adalah pengelolaan parkir tepi jalan yang menggunakan sebagian ruang jalan untuk lokasi parkir. Umumnya pengendara akan lebih memilih lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya. Tidak heran di beberapa tempat banyak lokasi perbelanjaan/kegiatanyang tidak menyediakan lokasi parkir khusus, menggunakan cara termudah dengan menggunakan badan jalan guna memberikan kemudahan akses kepada pengunjung.

Berargumen bahwa dengan parkir tepi jalan akan meningkatkan omset usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para warga sekitar serta menjadiindikasi sukses suatu usaha. Ruas jalan yang awal dibangunnya hanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan telah dirancang agar mampu menampung volume kendaraan hingga tingkat tertentu tidak mampu lagi memberikan rasa nyaman bagi para pengendara kendaraan yang harus menerima pahitnya terjebak kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Parkir yang seringkali dilihat sebagai sumber pendapatan potensial bagi daerah menambah akut permasalahan parkir di perkotaan.

Banyak daerah yang kemudian mengambil kebijakan yang kurang pas dengan melegalkan banyak ruang – ruang parkir tepi jalan hanya untuk menambah pendapatan daerah mereka. Disisi lain,parkir juga berkembang menjadi salah satu pekerjaan informal baru bagi masyarakat. Tergiur keuntungan finansial, simbiosis mutualisme pun akhirnya terbentuk antara pengelola perparkiran dan oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan. Di banyak tempat bahkan di negara maju sekalipun, isu – isu tentang praktek menyimpang

Oleh:

Budi Mulyono

(Postgraduate Student Urban Mobility and Accessibility University of New England)

dalam pengelolaan perparkiran bukanlah sesuatu hal yang baru. Lobi – lobi bisnis dengan regulator untuk melonggarkan aturan perparkiran atau sistem bagi keuntungan adalah hal lumrah terjadi.Itulah salah satu penyebab,disamping karena kurangnya pemahaman akan esensi pengelolaan parkir,persoalan parkir seperti sangat sulit untuk dibenahi.

Menempatkan pengelolaan parkir dalam sistem transportasi Pengelolaan perparkiran dalam lingkup sistem transportasi digunakan sebagai penyeimbang mobilitasmasyarakat perkotaan. Penataan parkir melalui pembatasan ruang parkir tepi jalan memastikan bahwa ruang jalan digunakan sebesar – besarnya untuk lalu lintas kendaraan dan orang, bukannya “diduduki” oleh kendaraan yang notabene dimiliki sekelompok orang tertentu. Pembatasan parkir adalah sama halnya dengan melakukan pembatasan kendaraan,berperan penting terhadap keberhasilan suatu kota dalam menata angkutan publiknya. Pembatasan parkir memiliki pengaruh besar terhadap pengguna kendaraan untuk mau beralih ke angkutan umum. Ketika tarif parkir dipusat perkotaan semakin mahal dan sulit, orang cenderung akan menggunakan moda angkutan lainnya seperti publik bus atau bahkan berjalan kaki dan bersepeda. Ketika banyak kota – kota di Indonesia hanya memandang parkir sebagai sumber pendapatan, bagi kota kota di negara maju pengelolaan parkir tidak bisa dilepaskan dari perannya dalam menata sistem transportasi perkotaan.

Dukungan penuh pemerintah dalam pengelolaan transportasi publik sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian dukungan finansial kepada pengusaha angkutan, tetapi juga bagaimana membantu angkutan umum untuk mendapatkan pasarnya. Mahalnya tarif dan terbatasnya ruang parkir akan membuat pengendara berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraannya. Secara tidak langsung pasar angkutan umum menjadi lebih terbuka lebar. Pola seperti inilah yang seringkali dilupakanpara pembuat kebijakan ketika memperkenalkan angkutan publiknya ke masyarakat yang kemudian harus gagal ditengah jalan dengan alasan kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Ini disebabkan, menggunakan kendaraan pribadi masih dianggap lebih murah dan mudah dibandingkan dengan angkutan umum Bagaimana parkir harusnya

dikelola?

Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit untuk dijawab. Disamping fakta yang menunjukkan bahwa hanya sedikit kota di Indonesia yang mampu mengelola sektor parkirnya dengan baik,pengelolaan parkir tiap kota memiliki ciri khasnya masing - masingsehingga sangat sulit untuk mencari solusi yang berlaku universal. Poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah sebagai regulator mampu menggunakan pertimbangan – pertimbangan yang tepat dalam mengelola sektor perparkiran. Ketika banyak usulan atau saran untuk mengelola parkir hanya dari sisi keuntunganfinansialatau ketika energi kita hanya habis untuk meributkan realisasi pendapatan yang tidak kunjung terpenuhi dan bahkan hanya “gontok – gontokan” menentukan siapa yang berhak mengelola perparkiran, ada baiknya semua pihak yang berkepentingan mendudukan kembali pengelolaan parkir sesuai dengan kodratnya sebagai salah satu instrument pengendalian lalu lintas.

Perlu kiranya pengambil kebijakan kembali untuk menggunakan teori – teori transportasi terkait pengelolaan parkir dibandingkan hanya mempertimbangkan asumsi – asumsi yang hanya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang terbukti kurang tepat. Ruang jalan harus diperlakukan layaknya sumber daya alam bagi perkotaan mengingat betapa terbatasnya lahan dan mahalnya membangun ruas jalan baru. Ruas jalan dan trotoar yang dibangun dengan dana yang tidak sedikit, bukanlah tempat parkir bagi kendaraan. Oleh sebab itu, efisiensi dan efektifas penggunaan ruang jalan haruslah menjadi peletak dasar bagi para pengelola kota dalam mengelola sektor perparkirannya.

Parkir yang menggunakan badan jalan sebisa mungkin harus dibatasi baik itu melalui tarif parkir progresif,pembatasan waktu parkir atau bahkan pelarangan parkir tepi jalan dan menggantinya dengan parkir khusus di gedung – gedung parkir. Hal tersebut membuat pengendara menjadi lebih bijak dalam menggunakan ruang parkir yang ada. Pengenaan tarif parkir haruslah menggunakan prinsip pay-asyou-use, bayarlah parkir sesuai dengan yang anda gunakan. Sistem ini untuk memastikan tidak ada satu pengendara pun yang bisa seenaknya memarkirkan kendaraanya tanpa memperhatikan batasan waktu.

Ini juga akan memberikan keuntungan bagi juru parkir dan pemilik bisnis karena tingkat turn over atau penggantian kendaraan yang menggunakan ruang parkir akan menja-

di lebih tinggi.

Peran pengawasan juga harus ditingkatkan. Pengawasan tidak hanya terbatas pada juru parkir tapi juga pada pengendara. Pengawasan memastikan tidak ada pengendara yang seenaknya memarkirkan kendaraanya tanpa mau peduli dengan kondisi lalu lintas sekitar. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, sistem pengawasan dibuat sederhana tapi efektif. Di banyak negara, pelanggaran parkir dianggap sebagai tindakan non-kriminal (decriminalise) sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih dominan dan hasil dari tilang atau denda dapat kembali sepenuhnya untuk kepentingan lokal. Penderekan atau penggembokan kendaraan adalah bentuk penindakan yang umumnya sering dilakukan.

Di Kota Mataram sendiri sektor perparkiran telah berkembang menjadi sektor yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Ratusan orang menjadi sangat tergantung dengan sektor ini dan menjadikan pemerintah nampaknya lebih berhati – hati dalam mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran. Belajar dari contohgagal dari kota – kota lain di Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian kota kita yang tercinta ini akan berjalan ke arah yang sama dengan kota – kota tersebut atau kemudian berani membuat suatu kebijakan yang pada akhirnya mampu menyelesaikan penyakit kronis pengelolaan perparkiran. Let’s see….(*)

Sampah di Gili Trawangan memprihatinkan, istri Dubes AS dan India turun tangan Kepedulian yang patut ditiru

*** PLN ngotot bangun PLTG di Tanjung Karang Pelanggar tata ruang harus ditindak

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2015

Istri Dubes AS dan India Turun Tangan Dari Hal. 1 Untuk itu, ia bersama-sama dengan Febri dan Delphine Environment Enterpreneur, akan membersihkan Gili Trawangan dari sampah.

“Kami akan mencoba membersihkan Gili Trawangan untuk mengembalikan kelestariannya,” kata Neeru.

Dalam pertemuan itu, ia meminta bantuan dan dukungan Gubernur NTB untuk keberhasilan program yang akan dijalankannya tersebut. Bantuan-bantuan yang diharapkan berupa lahan dari pemerintah untuk pengolahan sampah, boat atau perahu sebagai alat transportasi sampah. Kemudian regulasi dari pemerintah daerah bagi hotel dan restoran yang ada di Gili Trawangan agar mereka memisahkan mana yang merupakan sampah organik dan mana yang bukan sampah organik. ‘’Kami membutuhkan lahan dari pemerintah untuk memisahkan sampah-sampah, sehingga kami bisa membuat pupuk kompos dan kemudian kami bisa menanam sayuran organik dari pupuk kompos yang kami hasilkan,’’ tambahnya.

Untuk membawa sampahsampah tersebut menuju pulau utama, mereka membutuhkan bantuan perahu untuk memudahkan pengangkutan tumpukan sampah. ‘’Kami juga minta bantuan gubernur untuk membuatkan regulasi bagi semua restoran dan hotel bahwa mereka harus memisahkan sampah. Itu akan membantu mereka dalam proses daur ulang,”terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan respon positif atas pelaksanaan program tersebut. Gubernur berjanji akan memberikan dukungan dan bantuannya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan sampah di Gili Trawangan.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Neeru juga merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Kita menyadari bahwa Gili Trawangan adalah pulau yang sangat istimewa karena itu adalah sebuah pulau kecil dengan jumlah wisatawan yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Kedatangan para wisatawan ke Gili Trawangan, tentunya dengan membawa sampah. Itu sebabnya pengelolaan sampah sangat penting bagi kami pemerintah daerah,’’ katanya. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini, gubernur mengingatkan perlu kontribusi dari masyarakat, khususnya dari Febri dan Bank Sampahnya.

Terkait permasalahan lahan dan permintaan boat, Gubernur berjanji akan segera memberikannya. Gubernur bahkan menginstruksikan langung kepada Kepala Biro Umum Drs. Fathurrahman untuk memfasilitasi hal tersebut.

Gubernur juga menyampaikan harapan untuk suskesnya program ini dan berjanji akan memberikan dukungan yang maksimal.

“Saya harap program ini bisa sukes, dan Inshaa Allah kami akan memberikan dukungan semaksimal mungkin. Saya ingin Gili Trawangan bisa menjadi lebih bersih dan nyaman untuk siapa saja,” ujarnya.

Sementara itu Istri Gubernur NTB, Hj. Erica Zainul Majdi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengimbau Febri selaku pelaksana program untuk tidak segan-segan melaporkan langsung kepada gubernur jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait penanganan permasalahan sampah di Gili Trawangan.

Hal demikian, menurut istri orang nomor satu di NTB itu, akan meminimalisir kerusakan lingkungan yang akan terjadi di Gili Trawangan dengan melakukan langkah-langkah preventif yang lebih cepat dan efisien. (nas)

Tujuh Provinsi Bahas Program Ketransmigrasian di NTB Dari Hal. 1 Forum ini membahas program pembangunan dan pengembangan transmigrasi, menyangkut segala hal di dalamnya. Baik infrastruktur, ekonomi hingga SDM para transmigran. Serta bagaimana upaya mempercepat realisasi anggaran ketransmigrasian tahun ini dari pemerintah pusat. Dan paling utama dibahas adalah rencana program ketransmigrasian tahun 2016 mendatang.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan menyampaikan, tujuan forum tersebut diantaranya, mempersiapkan percepatan pelaksanaan program dan anggaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2015.

Memantapkan usulan program dan anggaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2016.

Kemudian memberikan pemahaman tentang arti pentingnya komunikasi, konsultasi, koordinasi yang akurat.

Meningkatkan peran serta dan partisipasi seluruh penyelenggaraan transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Serta tujuan mewujudkan komunikasi, informasi, sinergi program dan semakin mantapnya koordinasi penyelenggaraan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kalimantan, NTB dan NTT. Hadir pada acara itu sebanyak 170 peserta, dengan narasumber Sesditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Drs. Bambang Setiobudi, MM, dari UGM Prof. Dr. Purwo Santoso, MA, Kakanwil DJBP Provinsi NTB, Suprio.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan, menyampaikan apresiasi mewakili Pemprov NTB, atas dilaksanakannya kegiatan ini di NTB.

Forkasi itu diakui sebagai agenda penting untuk membahas upaya pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tekad pemerintah dari pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah itulah yang kemudian perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti. Melalui forum tersebut, dilakukan sinkronisasi, sharing dan pengendalian program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.

Bagi kabupaten yang telah memiliki warga transmigrans dengan status serah, Wagub mengharapkan Forkasi itu sebagai media untuk menukar informasi dan pengalaman dalam mengembangkan kehidupan warga transmigrasi yang lebih baik dan mandiri.

Tak lupa, melalui kesempatan tersebut Wagub memberi kabar bagaimana NTB saat ini sebagai daerah yang terus mengembangkan diri.

Terlebih dengan ditetapkannya NTB sebagai pintu gerbang pariwisata melalui program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V Bali Nusra.

Wagub juga cukup bersemangat mempromosikan wisata-wisata daerah. Baik wisata pantai, kuliner, wisata alam hingga wisata budaya hingga kerajinan, termasuk di dalamnya wisata syariah. Sama halnya seperti yang dilakukan di berbagai kesempatan oleh H. Wildan dan jajaran. ‘’Saya mohon perhatian, Ibu Dirjen terhadap pola pengembangan ekonomi masyarakat transmigrasi melalui bantuan non standar. Yaitu pada tahun ke-4 dan seterusnya, atau sebelumnya diserahkan menjadi urusan daerah. Agar lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi produksi jangka panjang dan bersaing pasar,’’ harap Wagub.(bul/*)

Terminal Haji BIL Belum Difungsikan Dari Hal. 1 Dikatakan, pembangunan gedung terminal haji BIL saat ini sudah masuk tahap III. Total anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. Agung menyebutkan, jumlah anggaran yang masih dibutuhkan supaya semuanya tuntas sekitar Rp 2-3 miliar. “Anggaran untuk fasilitas penunjang lainnya sekitar Rp 2-3 miliar. Kita harapkan tahun depan tuntas semuanya,” harapnya.

Pembangunan gedung terminal haji BIL sempat terhambat pada tahun 2014 lalu.

Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam proses hokum dugaan korupsi oleh penegak hukum.

Belakangan aparat penegak hukum mempersilakan pemprov untuk melanjutkan pembangunannya.

Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Pada tahun 2014 lalu dianggarkan sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. (nas)

Halaman 15

Beda Kerugian Negara Kasus Alkes Lotim

BPKP Rp 1 Miliar, Versi Jaksa Rp 500 Juta

Mataram (Suara NTB) Setelah perkara naik ke tahap penuntutan, materi perkara dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD. Dr>Sudjono< Selong, Lombok Timur (Lotim) terindikasi berubah. Pada poin terkait kerugian keuangan negara, antara Kejaksaan Tinggi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berbeda. Hitungan Kejaksaan hampir setengah nilai temuan auditor.

Di tingkat penyidikan, sesuai Berita Acara Penyidikan (BAP) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, kerugian negara mencapai Rp 1.095.124.310. Angka ini didapat dari hasil kerja Sotdar Duga Hutabarat, yang pernah menjadi auditor BPKP Bali dan diumumkan ke media, sesuai catatan Suara NTB tanggal 2 Juni 2014.

Kerugian itu diduga dari nilai kemahalan harga pengadaan barang oleh rekanan, yang dihitung oleh panitia pengadaan berdasarkan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS). Bahkan menurut BPKP, pihak rekanan PT. CMM ikut bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara itu.

Namun belakangan perhitungan tersebut berubah menjadi Rp. 569.212.966. Angka ini turun berdasarkan hasil hitungan sendiri oleh Kejaksaan, sebelum perkara dinaikkan ke tahap penuntutan. ‘’Memang ada perbedaan. Setelah kami hitung, nilainya menjadi Rp 500 juta lebih,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa SH melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Tridadi Wibawa, SH.

Jabatan Kepala BPKAD NTB Tak akan Diseleksi Melalui Pansel Mataram (Suara NTB) Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji menjelaskan jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB tak akan diseleksi melalui Panitia Seleksi (Pansel).

Kepala Biro Keuangan Setda NTB yang saat ini dijabat Ir. H. Iswandi, M.Si otomatis akan menjadi Kepala BPKAD, karena sama-sama jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Ndak (diseleksi). Kan kepala bironya itu kan pimpinan tinggi pratama. Nanti kepala badannya juga pimpinan tinggi pratama. Sama kan?

Sekarang ndak ada eselon II A dan eselon II B. Kepala Biro dan kepala badan itu samasama pimpinan tinggi pratama,” terang Suruji dikonfirmasi di Mataram.

Dikatakan, dalam UU No. 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dikenal ada tiga jabatan pimpinan tinggi. Yakni jabatan pimpinan tinggi pratama (setingkat eselon II), jabatan pimpinan tinggi madya (setingkat sekda0 dan jabatan pimpinan tinggi utama (setingkat Dirjen di kementerian/lembaga).

Sementara itu, untuk jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB akan dilakukan seleksi melalui pansel jika pimpinan SKPDnya diambilkan dari pejabat eselon III. “Kalau diambil dari eselon III iya (diseleksi). Itu pakai pansel. Ini yang kemar-

in kita konsultasikan Rapergub itu, sebagai pedomannya,’’ terang Suruji.

Pemprov NTB, katanya telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang tata cara seleksi pejabat tinggi. Rapergub tersebut sudah dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pekan lalu. Setelah Rapergub tersebut ditandatangani oleh Gubernur menjadi Pergub, maka selanjutnya akan di bentuk Pansel.

Pansel itulah nantinya yang akan bekerja menyeleksi calon pimpinan tinggi pratama yang akan menduduki jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol. Dilanjutkan, setelah Pansel terbentuk maka merekalah yang membuat persyaratan, mengumumkan dan segala macam yang terkait dengan seleksi pimpinan tinggi pratama tersebut.

Suruji mengatakan nantinya Pansel tersebut berasal dari unsur internal dan eksternal Pemprov NTB yang ditetapkan melalui SK Gubernur.

Ditanya apakah pajabat di kabupaten/kota juga bisa ikut dalam seleksi pimpinan tinggi pratama? Suruji menjelaskan boleh jadi hanya untuk pejabat provinsi saja. Namun, untuk jabatan pimpinan tinggi madya (sekda), pejabat dari kabupaten/kota boleh ikut seleksi. Bahkan, pejabat dari instansi vertikal yang ada di NTB ini juga bisa ikut seleksi. (nas)

Angka kerugian negara yang merosot itu, versi Kejaksaan, didasarkan pada kontrak dengan penyedia barang dan jasa, potongan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh).

Dirinci Budi Tridadi Wibawa, bahwa dipa pengadaan Alkes dari APBD Lotim memang mencapai Rp 4.102.250.000. Kemudian setelah adanya negosiasi harga ditetapkan kontrak antara KPA dengan rekanan menjadi sebesar Rp. 3.788.000.000.

Dari kontrak itu, PT. CMM sebagai pemenang tender ke-

sejumlah pengalamannya bertemu dengan lembaga adat, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Di Pulau Lombok misalnya, ada Lembaga MAS (Masyarakat Adat Sasak).

Salah satu lembaga baru yang dibentuk itu, yakni Lembaga Adat Masyarkat Donggo (Lamdo) di Kabupaten Dompu. Warga yang mayoritas berasal dari Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima namun berdomisili di Desa O’o , Kabupaten Dompu itu, menyatakan ikrarnya membantu aparat melalui Lamdo yang dibentuk.

Menurut Danrem, lembaga itu dibentuk atas kesadaran penuh dari tokoh pemuda, tokoh

agama, tokoh masyarakat setempat, karena bosan dengan banyaknya peristiwa kriminal di daerah itu. Mulai dari kasus kakap seperti terorisme, kasus perkelahian antar kampung, bentrokan antarpemuda, sampai aksi blokir jalan. “Yang saya apresiasi, mereka ini menyatakan menolak terorisme, menolak narkoba, menolak adanya perkelahian antarkampung,” bebernya.

Mereka juga membuat pernyataan tertulis yang isinya menolak serangkaian tindak kejahatan itu, dan berusaha melakukan antisipasi secepat mungkin jika ada peristiwa terjadi, sehingga tidak meluas.

Ikrar itu diserahkan langsung kepada Danrem dan Kapolda saat itu, Brigjen Pol Drs.

Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengajak SKPD lingkup Pemprov NTB mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu, istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini mengajak semua pihak menjadikan NTB sebagai daerah percontohan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di tingkat nasional.

“Beberapa program yang telah kita laksanakan guna mendukung PUP ini, seperti seminar sehari tentang pendewasaan usia perkawinan serta koordinasi dengan KUA, terkait kelas pranikah. Di mana nantinya calon pengantin yang telah mendaftarkan diri terlebih dahulu diberikan bekal mengenai kehidupan pernikahan, kesehatan

“Kami tinggal berkoordinasi lagi dengan ahli konstruksi, untuk rencana cek fisik,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, Selasa (16/5) kemarin.

Kasus yang diusut Ketua Tim Penyidik Eli Rahmawati, SH, MH ini belum memastikan kapan waktu yang tepat untuk cek fisik, namun sudah masuk dalam agenda penyelidikan. Dengan dasar hasil cek fisik itu, menjadi rujukan tim untuk menentukan, apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

Pertama kalinya penyidik turun ke lokasi September 2014 lalu. Itu merupakan pemeriksaan awal tanpa meli-

batkan ahli. Turunnya tim sekaligus untuk dua kasus lainnya, terkait proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih, KSB dan bantuan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Kabupaten Sumbawa.

Selain cek fisik awal, diketahui untuk kasus ini, baru sebatas pengumpulan dokumen.

Belum ada satu pun saksi yang diperiksa.

Tapi setidaknya penyidik sudah bisa fokus pada penyelidikan kasus ini setelah beberapa kasus lainnya naik ke penyidikan bahkan masuk tahap penuntutan.

Catatan Suara NTB sebelumnya, pembangunan BLK Poto Tano dilaksanakan pada tahun 2008 hingga 2009, oleh Satker pusat, Kementerian

reproduksi serta kesehatan kehamilan,” ungkapnya saat menerima audiensi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB, Dra. Wismaningsih Drajadiah di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (16/6).

Audiensi ini juga dihadiri perwakilan Deutsche Gesellschaft Fur International Zusammenarbeit (GIZ), Dinas Kesehatan serta LSM. Pertemuan tersebut membahas kampanye lanjutan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP merupakan salah satu isu prioritas di Provinsi NTB yang juga telah tercantum sebagai salah satu target dalam pencapaian RPJMD tahun 2013-2018.

Dirinya mengharapkan perlunya forum komunikasi antara

LSM dengan pemerintah terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat. “Apabila ada forum yang dapat menjadi wadah antara pemerintah dengan LSM, insya Allah permasalahan yang ada di masyarakat akan cepat terselesaikan,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Kepala BP3AKB Wismaningsih Drajadiah mengatakan, saat ini BP3AKB telah mengubah metode dari penyuluhan biasa menjadi metode mengajak untuk ikut serta melalui kelompok remaja, kelompok masyarakat, dan kelompok ibuibu. BP3AKB, lanjutnya, telah membentuk kelompok dialog warga di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah untuk membantu mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat sekitar. (ham)

Nunggak Iuran BPJS, Kejaksaan Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Perusahaan swasta, BUMN /BUMD dan pemerintah daerah yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan di daerah ini akan berurusan dengan Kejaksaan. BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk melakukan penagihan kepada perusahaan dan pemerintah. Namun, jika ada indikasi penyelewengan iuran BPJS itu oleh bendahara, maka akan diproses secara pidana.

Demikian dikatakan Kepala Kejari Mataram, Rodiansyah,

Sriyono. “Yang membuat saya bangga, mereka menyerahkan langsung kepada saya dan kepada Kapolda pernyataannya itu, sebagai bentuk kesungguhannya,” kata Danrem.

Ikrar ini diharapkannya benar-benar bisa diwujudkan dengan perbuatan. Karena jika keinginan menjaga stabilitas keamanan ini terwujud, maka akan sangat membantu TNI dan Polri mengamankan daerah. Danrem berharap, ini juga bisa dilakukan masyarakat di daerah lain, dengan bersatu antara para pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agamanya. Harus ada kesamaan persepsi bahwa daerah harus bercitra baik luar, dengan cara dijaga keamanannya. (ars)

Kejaksaan Bentuk Tim Cek Fisik BLK Poto Tano Dari Hal. 1

elah kami rekap ulang tidak sebesar itu,” ulas Budi Tridadi.

Tapi terkait pertanyaan sejauh mana keterlibatan rekanan yang seharusnya ikut menanggung kerugian negara, Budi Tridadi menyerahkan sepenuhnya ke proses persidangan. Di fakta persidangan nanti akan terungkap, apalagi rekanan juga akan dihadirkan sebagai saksi. ‘’Nanti silahkan publik menilai,’’ sarannya.

Perkara ini sedang diproses di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram. Sidang diagendakan dilaksanakan setiap Senin. Pada agenda sidang sebelumnya, sudah masuk tahap persidangan. Saksi yang dihadirkan para panitia pengadaan yang pertama kali di SK kan Bupati saat itu. Yakni Mustafa selaku Ketua Panitia Pengadaan, Usman sebagai Sekertaris dan Ashari sebagai anggota. (ars)

Hj. Erica Ajak SKPD Lingkup Pemprov NTB Cegah Pernikahan Dini

Lembaga Adat Tangkal Kriminalitas Dari Hal. 1

mudian melakukan pengadaan 25 jenis Alkes untuk RSUD dr. Soedjono Selong, melibatkan 25 distributor.

Belakangan terungkap, ini merupakan perubahan ketiga atas nilai kerugian keuangan negara. Saat kasus ini diusut tahun 2009 lalu, kerugian keuangan negara didasarkan pada pengurangan biaya umum sebesar Rp 250.000.000.

Setelah menggunakan hitungan auditor negara, pihak Kejaksaan menilai bahwa angka Rp 1,09 miliar itu belum bisa dikatakan produk audit investigasi.

Nilai kerugian negara itu disebut jaksa Budi Tridadi sebagai pendapat auditor yang harus diuji secara yuridis. “Nilai Rp 1 miliar lebih itu kan baru sebatas pendapat ahli. Jadi ketika ahli (BPKP) dimintai pendapatnya soal kerugian negara, maka memang hasilnya segitu (Rp 1,09 miliar), tapi set-

Tenaga Kerja RI. Untuk pekerjaan fisiknya, Kementerian menjunjuk dua perusahaan berbeda, di tahun pertama dan kedua. Selama dua tahun itu instansi ini setidaknya menyalurkan anggaran sekitar Rp 4 miliar ditambah dana pendampingan dari APBD KSB dalam tahun yang sama senilai ratusan juta rupiah.

Gedung itu terdiri dari beberapa komponen, mulai dari perkantoran, tempat workshop, asrama dan laboratorium. Dalam master plan anggaran proyek ini akan menghabiskan dana Rp 14 miliar dari APBN, akan disalurkan bertahap. Namun baru masuk tahap kedua, proyek ini tak lagi dikucurkan anggarannya, fisik gedung pun mangkrak. (ars)

SH usai penandatangan MoU di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (16/6) siang kemarin. Ia menjelaskan penandatangan MoU ini merupakan tindaklanjut dari penandatangan MoU sebelumnya antara BPJS pusat dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata usaha Negara Kejaksaan Agung. Kemudian MoU antara BPJS Kesehatan Regional XI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. “Mungkin bapak ibu memandang Kejaksaan itu sematamata tugasnya melakukan penuntutan atau penyidikan tindak pidana korupsi. Ada juga bidang tugas Kejaksaan itu Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur UU no 16 tahun 2004,”terangnya.

Ia menyebutkan salah satu tugas Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha dengan memberikan bantuan hukum kepada lembaga negara, baik pusat dan daerah, BUMN dan BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Baik posisinya sebagai tergugat maupun penggugat yang dilakukan secara ligitasi maupun non ligitasi.

“Kita tak cukup dengan MoU. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, tentu ada surat kuasa kepada kami. Mungkin tagihan bayaran-bayaran iuran belum

maksimal. Iuran yang diserahkan baik instansi pemerintah maupun badan usaha swasta.

Kalau ada tunggakan pembayaran iuran BPJS kesehatan maka kalau ada perusahaan-perusahaan yang menunggak atau instansi pemerintah kami dengan SKK bisa menagih iuran yang belum terbayar,”imbuhnya.

Rodiansyah menegaskan, meskipun MoU yang dilakukan pihaknya dengan BPJS Kesehatan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun, jika ada indikasi penyelewengan dana iuran BPJS kesehatan maka pihaknya akan melakukan proses hukum pidana. ‘’Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Kalau seandainya uangnya yang untuk disetorkan kepada BPJS itu ternyata disalahgunakan oleh bendahara atau oleh yang lain, mungkin bukan lagi perdata bias, tapi tindak pidana korupsi. Tapi kami akan bedakan antara tindak pidana korupsi dengan perkara perdata dan tata usaha negara,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sistri Sembodo mengatakan bahwa memang ada perusahaan atau badan usaha yang menunggak pembayaran iuran BPJS. Namun ia tak merinci seberapa besar jumlah tunggakan tersebut. (nas)

44 Kandidat Bersaing di Golkar ARB Dari Hal. 1 Mereka nantinya akan diuji oleh panelis yang terdiri dari para akademisi seperti Drs. H. Darmansyah, M.Si, Dr. H. Zainal Asikin dan Dr. Kadri.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang diperluas nantinya akan diperoleh maksimal tiga nama yang harus dikirimkan ke DPP Partai Golkar sebelum difinalisasi dalam bentuk dukungan Partai Golkar terhadap kandidat tersebut.

“Kita juga akan menggunakan mekanisme survai.

Mana daerah yang kita bisa nomor satu, mungkin plottingnya nomor satu. Nanti baru kita zonding-kan (dengan paketnya),” ujar Suhaili. Ia menegaskan, survai tersebut nantinya akan digelar oleh pihak DPD Partai Golkar NTB. Suhaili menegaskan pihaknya memang melaksanakan kegiatan yang terpisah dengan

pengurus DPD Golkar NTB kubu Agung Laksono. “Sejauh ini ya kita jalan sendiri-sendiri.

Bagaimana berikutnya, nanti itu tergantung kesepakatan yang diambil di pusat. Kita akan menyesuaikan,” tegasnya.

Saat ini, Suhaili juga mengakui bahwa satu kepengurusan Golkar, yaitu di Kabupaten Sumbawa masih berupa kepengurusan sementara yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas atau Plt. “Secepatnya akan kita gelar Musda, sebelum pendaftaran,” ujarnya.

Suhaili juga menegaskan bahwa banyaknya kandidat yang melamar di Partai Golkar ini membuktikan bahwa partai ini masih memiliki daya tarik dan masih diharapkan oleh para kandidat dan elemen masyarakat. “Bahwa masyarakat menginginkan adanya perbaikan kondisi di Golkar.

Dan ternyata, secara luas mencermati, mana yang beliau yakini benar,” ujarnya. (aan)

Rabu, 17 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua AMI Apresiasi Lomba Bercerita Diselenggarakan Museum Negeri NTB

Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengapresiasi setiap kegiatan yang diprogramkan Museum Negeri NTB. Ketua AMI ini hadir bersama anggota DPR RI Komisi X, Dr. Jefri Riwu Kero serangkaian kegiatan Lomba Bercerita dan Lomba Menulis Cerita Pendek yang diselenggarakan Museum Negeri NTB. Kepala Museum Negeri NTB, Ir. Baiq Rahmayati, M.Si kepada Suara NTB mengatakan, tujuan kegiatan lomba bercerita tersebut adalah upaya untuk menggiring anak didik lebih mencintai Museum. Lomba bercerita yang diselenggarakan itu mengusung

tema “Aku Cinta Museum”.

Sementara lomba penulisan cerita pendek yang diikuti oleh Siswa SMP dan SMA se-NTB ini bertemakan “Dua Abad Tambora Menyapa Dunia”.

“Ketua Asosiasi Museum Indonesia sangat mengapresiasi pola – pola pendekatan yang kita lakukan terhadap anak – anak terutama siswa agar lebih mencintai Museum. Beliau berharap agar ke depan, generasi muda kita tetap tekun belajar kesusastraan, belajar sejarah dan tidak meninggalkan kekayaan budaya yang kita miliki,’’ jelasnya, Selasa (16/6).

Menurutnya, harus ada upaya untuk menanamkan pemahaman bagi para tunas bangsa tentang arti penting mempelajari sejarah. Entah sejarah mengenai kesusastraan, kebudayaan atau bahkan sejarah yang menyangkut kebangsaan. Bahwa pemahaman yang harus ditanamkan saat ini adalah pembelajaran sejarah terutama melalui Museum itu bukanlah satu hal yang kolot atau kuno.

“Museum berperan untuk memfasilitasi anak – anak agar mereka memiliki ruang ekspresi yang lebih leluasa. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan bahwa belajar sejarah, kesusastraan, kebu-

dayaan dan tradisi – tradisi kearifan lokal bukanlah suatu hal yang kuno,” tegasnya.

Baiq Rahmayati mengemukakan, fenomena yang terjadi saat ini bahwasanya banyak nilai – nilai kearifan tradisi semakin tertimbun akibat ditinggalkan oleh generasi muda. Anak – anak muda seolah acuh dan enggan mempelajari serta mengaplikasikan nilai – nilai yang diwariskan para leluhur dan bersifat sangat esensial. ‘’Ini fenomena ya, anak – anak zaman sekarang itu lebih tertarik untuk meniru budaya – budaya asing. Sangat jarang mereka tersadarkan dan mau menggali ilmu – ilmu yang terkadung dalam tradisi dan kebudayaan,” ungkapnya.

“Kegiatan yang coba kita selenggaraan saat ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian para siswa agar tertarik mempelajari dan menggali nilai – nilai tradisi serta kebudayaan kedaerahan kita. Ini sekaligus untuk membendung atau mencegah mereka agar tidak terseret dan justru lebih bangga dengan kebudayaan orang asing,” lanjutnya.

Selain dua kegiatan yang diselenggarakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) itu, Museum juga menyajikan

(Suara NTB/ist)

Kepala Museum Negeri NTB Ir. Baiq Rahmayati, M.Si memberikan souvenir kepada Ketua AMI Pusat, Putu Supadma Rudana. lomba cerdas cermat kebudayaan dan permuseuman tingkat SMP sederajat dengan peserta seluruh NTB. Lomba cerdas cermat tersebut diikuti oleh empat kelompok finalis. Empat regu finalis terse-

but masing – masing berasal dari SMPN 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), SMPN 1 Lembar Lombok Barat, serta dua sekolah dari Pulau Sumbawa masing – masing dari Kabupaten Sumbawa

dan Kabupaten Dompu.

“Kalau cerdas cermat yang kita selenggarakan ini adalah seleksi regu tingkat provinsi.

Setiap regu yang menjadi peserta saat ini adalah mereka yang telah lolos di seleksi

tingkat kabupaten beberapa waktu lalu,’’ jelasnya. Regu yang terbaik ini akan didelegasikan untuk mewakili NTB dalam Lomba Cerdas Cermat yang sama di tingkat nasional nanti. (met/*)

(Suara NTB/ist)

Ketua AMI, Kepala Museum Negeri NTB dan anggota DPR RI Komisi X saat berfoto bersama dalam kegiatan Lomba Bercerita dan Lomba Menulis Cerpen di Mataram.

(Suara NTB/ist)

Suasana lomba cerdas cermat.

(Suara NTB/ist)

Penyerahan hadiah pemenang lomba cerdas cermat oleh Kepala Museum Negeri NTB, Ir.Baiq Rahmayati, M.Si.

Jenazah Angeline Akhirnya Dibawa ke Banyuwangi Denpasar (Suara NTB) Jenazah Angeline (8) akhirnya dibawa ke rumah duka, Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa sore, dengan menggunakan ambulans Ikatan Keluarga Banyuwangi setelah proses administrasi di Instalasi Kamar Jenazah RSUP Sanglah Denpasar, Bali, selesai.

(ant/Bali Post)

AWAN PANAS SINABUNG - Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, tampak dari Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). Gunung Sinabung berstatus Awas (Level IV) kembali erupsi, mengakibatkan sedikitnya 2.805 warga mengungsi.

Wapres Kunjungi Poso Kembangkan Perdamaian Poso (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah guna membuka sejumlah acara pengembangan perdamaian. Menurut agenda Setwapres RI, Kalla tiba di Bandara Kasiguncu, Poso pada Selasa sekitar pukul 10:30 Wita dan disambut oleh Wakil Bupati Poso Samsuri.

Kemudian Wapres akan membuka acara Poso Harmoni di lapangan Maroso, Poso.

Dalam acara tersebut akan dilakukan pameran Model Pembelajaran Harmoni dan pertunjukan teater Harmoni.

Selain itu, Kalla juga akan mengunjungi SMA Negeri Harmoni di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Poso menggunakan helikopter.

Dalam kunjungan tersebut, Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan meresmikan beropera-

sinya sekolah tersebut.

Wapres rencananya kembali ke Palu pada pukul 15:00 dan ke Makassar pada pukul 16:00 lalu ke Jakarta pukul 18:30 Wita.

Bupati Poso Piet Inkiriwang mengatakan pelaksanaan acara Poso Harmoni menunjukan bahwa kota tersebut sudah kembali kondusif.

“Itu karena Poso sudah damai, bersatu kembali jadi bersinar. Jadi ada 2, Poso Harmoni dan Poso Bersinar. Kalau ada anggapan Poso itu kacau, itu keliru,” kata Piet.

Bupati mengatakan kedamaian yang terjadi di Poso merupakan upaya dari JK saat menjabat sebagai Wapres periode 2004-2009.

“Beliau di sini adalah inisiator dan pelaku, pelaksana perdamaian yang mengharmoniskan kembali hubungan antara masyarakat yang tadi terpecah,” ujar Piet. (ant/Bali Post)

Pada Selasa pagi, jenazah anak yang ditemukan terkubur di halaman tempat tinggalnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali itu dinyatakan belum dapat dibawa ke Banyuwangi karena pemberkasan dan administrasi belum selesai diproses.

“Hari ini, jenazah belum diperbolehkan pulang karena pemberkasan dan administrasi belum terselesaikan,” kata Ketua P2TP2A Kota Denpasar, Luh Putu Anggreni, di Denpasar. Ia mengungkapkan intruksi dari Kapolda Bali untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

Menurut Anggreni kemungkinan jenazah dapat dipulangkan dan diambil oleh keluarga pada Rabu (17/6).

Namun ternyata urusan administrasi dapat diselesaikan pada hari yang sama sehingga jenazah Angeline dapat segera diberangkatkan ke Banyuwangi. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PEMULANGAN JENAZAH ANGELINE - Warga menangis di hadapan peti jenazah Angeline sesaat sebelum dipindahkan dari RS Sanglah Denpasar, Selasa (16/6).

Jenazah Angeline (8) anak korban kekerasan dan pembunuhan tersebut diberangkatkan dari RSUP Sanglah untuk dikebumikan di rumah orang tuanya di Desa Wadungpal, Banyuwangi.

Polisi Kembali Periksa Ibu Kandung Angeline Denpasar (Suara NTB) Aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali, pada Selasa (16/6) kembali memeriksa ibu kandung Angeline, Hamidah, untuk meminta keterangan terkait kasus pembunuhan anak perempuan berusia delapan tahun itu.

Hamidah datang ke Markas Kepolisian Resor Kota Denpasar didampingi Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar.

Dia masuk ke ruang Unit Perlindungan Perempuan dan

Anak dan selama beberapa jam dimintai keterangan mengenai proses pengadopsian Angeline oleh Margriet Christina Megawe saat anak itu berusia tiga hari.

Hamidah mengaku mengizinkan Margriet mengadopsi anaknya karena saat itu dia tidak mampu membayar biaya persalinan dan perawatan di rumah sakit.

Dari Kepolisian Resor Kota Denpasar, ia menuju Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (RSUP) Denpasar untuk mengiringi pemulangan jenazah

Angeline ke Banyuwangi, Jawa Timur.

Pemulangan jenazahAngeline dijadwalkan pada Selasa pagi namun petugas berwajib menundanya dan berencana memulangkannya pukul 15.00 WITA. “Sudah kami agendakan pemulangan jenazah hari ini ke Banyuwangi,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Hery Wiyanto.

Selain memeriksa Hamidah, polisi meminta keterangan dari saksi ahli kedokteran forensik. (ant/Bali Post)