Snt17112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 210 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 17 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/lin)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

RENOVASI - Proyek renovasi dan perluasan bangunan kelas III DAK RSJ Mutiara Sukma NTB. Renovasi gedung ini diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan awal.

(Suara NTB/dok)

Lakukan Kajian Teknis Proyek RSJ

Dinas PU Tak akan Rekomendasikan Penggunaan Baja Ringan

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB akan melakukan kajian teknis terkait dengan salah satu proyek di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma yang diduga tak sesuai perencanaan. Kajian teknis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah proyek tersebut salah perencanaan atau tidak.

TO K O H Belum Tahu Waktu Pilkada WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menceritakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui waktu pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang. Dengan sisa waktu yang tersedia, ia meminta penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pada tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Amin

KO M E N TTAA R

Terkait dengan penggunaan atap kerangka baja ringan yang berubah dari perencanaan awal menggunakan atap kerangka baja berat, Dinas PU tak akan merekomendasikan menggunakan atap kerangka baja ringan. Pasal-

nya, atap kerangka baja ringan hingga saat ini masih belum mempunyai SNI. ‘’Saya belum tahu ini salah perencanaan atau ndak. Ini yang kita carikan solusinya. Kita kaji dulu. Baja ringan itu tak punya Standar Nasional Indonesia

Baru Jari Keluarkan 4,5 Juta Meter Kubik Material LETUSAN Gunung Baru Jari, anak Gunung Rinjani, diperkirakan sudah mengeluarkan 4,5 juta meter kubik material piroklastik.

“Lahar panas mengarah ke arah timur dan utara Gunung Baru Jari,” kata Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya.

Berdasarkan pos pengamatan PVMBG di Sembalun Sabtu pukul 11.00 WIB, kata dia, asap letusan putih-kelabu tebal, tinggi sekitar 1.600 meter condong ke barat-barat daya.

Bersambung ke hal 15

(SNI). Sehingga saya tak punya dasar untuk merekomendasikan itu (penggunaan baja ringan),’’ kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (16/11) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

KPK Pastikan Turun Lagi ke Bima

(Foto diambil oleh Tim Tanggap Darurat PVMBG)

MELUAP - Visual luapan air Danau Segara Anak yang mengalir ke Sungai Kokok Putek,

Mataram (Suara NTB) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan turun lagi ke Bima, dalam rangka menindaklanjuti cek fisik proyek e-KTP. Namun kepastian waktu masih diagendakan. ‘’Iya, turun lagi. Tapi sementara belum diagendakan,’’ kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, Senin (16/11) ditanya terkait kelanjutan pemeriksaan fisik alat cetak EKTP di Bima. Selain belum diagendakan, tim penyidik juga masih sibuk menyelesaikan perhitungan kerugian negara kasus itu melibatkan ahli. ‘’Sekarang tim masih sibuk bersama ahli untuk kegiatan - kegiatan perhitungan kerugian,’’ kata Yuyuk.

Setelah rangkaian pekerjaan itu selesai dia pastikan tim KPK akan turun kembali mengecek ke lapangan. ‘’Tapi soal waktu nanti (dijadwalkan),’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

Alami Pengurangan Debit MATA air di NTB memang mengalami pengurangan debit.

Selain karena adanya kerusakan wilayah penyangga. Musim kemarau yang cukup panjang juga mempengaruhi berkurangnya debit air.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Bersambung ke hal 15

Izin Mendagri Turun

Penjabat Walikota Mataram Segera Gelar Mutasi Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram melakukan mutasi akan diterealisasi. Kabarnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si telah mengantongi izin melaksanakan mutasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Sekretaris Daerah (Sekda) yang sudah menjabat selama sembilan tahun dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Mataram dinilai subordinat terancam digeser alias dimutasi.

Surat izin Mendagri itu ditujukan kepada Gubernur NTB. Menurut informasi, terdapat lima poin dalam isi surat Mendagri tersebut, diantaranya berisi ketentuan Pasal 132 A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Peruba-

han Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Larangan tersebut kemudian mendapat pengecualian harus mendapat persetujuan tertulis dari Ment-

Hj.Putu Selly Andayani

eri Dalam Negeri.

Dalam point itu selanjutnya, Mendagri memberikan izin melaksanakan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mataram, agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Akan tetapi, Mendagri mengisyaratkan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus melalui proses seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan MenpanRB nomor 13 Tahun 2015 tentang cara pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Izin mutasi tersebut, kembali (Suara NTB/dok)

dipertegas dipoin ke empat, dimana mutasi jabatan eselon III, jabatan eselon IV dan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemkot Mataram, pada prinsipnya Mendagri memberikan izin kepada Penjabat Walikota untuk melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Pemkot Mataram.

Akan tetapi, Mendagri memberikan catatan bahwa pengisian jabatan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan karena tidak pidana dan/atau dikenai sanksi disiplin berat.

Penjabat Walikota tidak boleh mengakibatkan seorang pejabat struktural/fungsional kehilangan jabatannya (non job) kecuali terkena kasus tindak pidana dan/atau dikenai sanksi disiplin berat.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Target Terancam Tidak Tercapai

Tunggu Hasil Rakor SETIAP kelurahan akan diberikan anggaran tambahan sebesar Rp 250 juta pada tahun anggaran 2016 mendatang. Alokasi anggaran untuk setiap kelurahan tersebut diusulkan melalui Rancangan APBD 2016. Rencana penggunaaan anggaran tersebut di Kelurahan Pagesangan Timur akan menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) di tingkat kecamatan.

Demikian disampaikan Lurah Pagesangan Timur, H. Halil kepada Suara NTB, Senin (16/11).

Halil menyampaikan (Suara NTB/dok) pihaknya juga sudah merH. Halil ancang beberapa rencana jika anggaran Rp 250 juta tersebut bisa direalisasikan pada saat pembahasan APBD 2016. Ia menyebutkan Rp 100 juta akan dialokasikan untuk belanja modal dan untuk penambahan fasilitas kebersihan seperti gerobak sampah dan juga biaya pengelolaan sampah.

“Sedangkan yang Rp 150 juta dalam rangka meningkatkan kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan,” cetusnya. Selain itu anggaran Rp 150 juta juga rencananya akan dialokasikan untuk pemberdayaan pemerintahan umum, peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Ini belum kita rakor di tingkat kecamatan dan belum bisa dipastikan yang mana yang akan disetujui dari hasil rakor tersebut,” imbuhnya.

Halil berharap usulan penambahan anggaran RP 250 juta untuk masing-masing kelurahan tersebut disetujui DPRD Kota Mataram. Ia mengatakan dengan anggaran yang lebih besar, banyak program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bisa direalisasikan.

Untuk penanganan kebersihan di wilayahnya, Halil mengatakan pihaknya memerlukan penambahan angkutan untuk sampah seperti gerobak. Ia menginginkan setiap lingkungan memiliki tiga unit gerobak sampah sehingga penanganan kebersihan lingkungan bisa lebih maksimal. “Kita juga ingin gerobak yang awet misalnya dari kayu sehingga bisa tahan lebih lama,” jelasnya.

Selain itu dengan penambahan anggaran, program di lingkungan yang tak bisa diakomodir BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) bisa dilaksanakan kelurahan. Seperti untuk penanganan saluran mampet dan pekerjaan fisik lainnya. Dengan penambahan anggaran itu, ia mengatakan pihaknya juga lebih leluasa dalam menyusun program.

“Kita lebih leluasa untuk membuat program yang sifatnya penting untuk kebutuhan masyarakat dan semua bisa terakomodir dengan anggaran itu, termasuk untuk kebutuhan kelurahan,” tandasnya. (ynt)

Retribusi Parkir di Panca Usaha Turun 50 Persen

Mataram (Suara NTB) Proyek pelebaran jalan mulai dari perempatan Bunut Baok dan di sepanjang Jalan Panca Usaha, Cakranegara ternyata berdampak pada penurunan retribusi parkir di wilayah tersebut. Bahkan menurut Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, H. Syamsul Hakim, penurunan retribusi parkir mencapai 50 persen.

Setelah melakukan penghitungan, mulai dari perempatan Bunut Baok dan di sepanjang Jalan Panca Usaha, ada 50 titik parkir yang hilang.

Bahkan ia menyebutkan di salah satu titik biasanya juru parkir (jukir) bisa menyetor Rp 900 ribu dalam sebulan, setelah pelebaran jalan hanya bisa menyetor sekitar Rp 125 ribu dalam seminggu atau retribusi parkir yang disetorkan jukir menurun menjadi sekitar Rp 400 ribu dalam sebulan.

“Proyek pelebaran jalan berpengaruh terhadap pendapatan parkir, apalagi di Jalan Panca Usaha, semua (titik parkir) rata-rata berkurang (pendapatannya),” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (16/ 11). Para jukir disampaikan Syamsul juga banyak yang mengeluhkan kondisi dimana mereka kehilangan titik parkir.

Selain hilangnya titik parkir, ada juga warga yang enggan memarkirkan kendaraannya karena kondisi yang panas karena ditebangnya pohon-pohon di pinggir jalan. “Kondisi jalan yang masih banyak berlubang membuat tidak ada lahan parkir dan kalau tidak ada naungan orang tidak mau parkir,” jelasnya.

Saat ini realisasi retribusi parkir per Oktober 2015 mencapai Rp 1,147 miliar lebih. Retri-

(Suara NTB/ynt)

BERKURANG - Akibat proyek pelebaran jalan banyak titik parkir yang berkurang dan pendapatan parkir khususnya di Jalan Panca Usaha ini turun 50 persen. busi parkir tahun ini ditargetkan Rp 1,5 miliar. Syamsul mengatakan sampai Desember mendatang pihaknya optimis bisa mencapai Rp 1,4 miliar.

“Kalau kita lihat sekarang sudah mulai musim hujan dan sepi.

Apalagi jalan diperluas, proyek jalan mempengaruhi,” jelasnya.

Dengan berbagai kendala ini, pihaknya pesimis target Rp 1,5 miliar tidak bisa tercapai di akhir tahun ini.

Musim hujan yang telah mulai berlangsung ini juga menjadi salah satu kendala penurunan retrbusi parkir. “Di

Bulan Oktober kita bersyukur retribusi parkir bisa sampai Rp 123 juta lebih,” ujarnya. Dengan berbagai kondisi ini, pihaknya bisa memberikan toleransi terkait penurunan setoran retribusi dari para jukir.

Ke depan pihaknya juga akan melakukan penataan lagi terhadap berbagai potensi parkir yang ada. Dengan dibangunnya rumah toko (ruko) di beberapa titik, pihaknya juga optimis dapat memberi kontribusi untuk peningkatan retribusi parkir. (ynt)

Pembangunan Drainase perlu Diawasi DELAPAN titik rawan genangan, masih menjadi pekerjaan rumah Dinas PU Kota Mataram. Pelebaran jalan dan juga pembangunan drainase di sepanjang Jalan Panca Usaha dan Jalan Catur Warga diharapkan mampu mengurangi titik genangan di Kota Mataram. Karena dari delapan titik genangan yang tersisa di Mataram, salah satunya berada di Cilinaya atau tepatnya di pertigaan Mataram mall. ‘’Tetapi pembangunan drainase itu harus diawasi,’’ pinta anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (16/11) kemarin. Pasalnya, pembangunan drainase saat ini saling berkejaran dengan hujan yang sudah mulai turun sejak beberapa hari belakangan ini.

Ketut Sugiarta yakin, pembangunan drainase itu akan mampu mengurangi titik genangan, sepanjang dilakukan dengan benar. ‘’Makanya pembangunan drainase itu harus direncanakan dari hulu ke hilirnya. Dimana pemecahannya, itu harus jelas,’’ tegasnya. Anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini mengingatkan kontraktor agar tidak sekadar membangun.

Elevasi atau kemiringan jalan dengan drainase harus menjadi perhatian agar tidak menjadi titik genangan baru.

Demikian pula dengan tenggat waktu yang tersisa. Logikanya, lanjut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram ini, pembangunan drainase itu tidak boleh tidak rampung.

Apalagi kalau alasan tidak rampungnya pembangunan drainase itu karena hujan. ‘’Tidak boleh tidak rampung karena kemarau inikan lebih panjang ketimbang musim hujan,’’ tandasnya. Mengenai besarnya kebutuhan anggaran untuk pembaikan drainase seKota Mataram, Ketut Sugiartha berujar, kalau memang itu sangat dibutuhkan, bukan mustahil untuk dianggarkan. ‘’Kenapa tidak untuk dianggarkan? Asalkan analisanya benar. Karena, jangan sampai anggaran yang dikeluarkan besar, akan menjadi mubazir lantaran analisanya tidak benar,’’ terangnya. Dikatakan Sugiarta, Dinas PU Kota Mataram harus mampu memetak kemana akhir dari aliran air pada drainase. ‘’Harus jelas, akan dipecah dimana,’’ cetusnya. Apalagi Mataram banyak dilintasi sungai. Ketut Sugiarta menyebutkan, penyebab munculnya genangan adalah akibat fungsi drainase yang tidak maksimal dari hulu ke hilir. Selain itu akibat pendangkalan dan maintenance yang tidak diperhatikan. (fit) I Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

DIJAGA - Surat suara sudah tiba di KPU Kota Mataram dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Surat Suara Tiba di KPU Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, telah menerima ratusan kotak surat suara pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Minggu (15/11) malam.

Surat suara yang dikirim menggunakan mobil box oleh PT. Pura Barutama yang beralamat Jalan AKBP Agil Kusumadaya No. 203 Kudus tiba di Kantor KPU Kota Mataram, Jalan Gajahmadha, Jempong Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela sekitar pukul 22.00 Wita, dikawal ketat oleh aparat keamanan.

Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menjelaskan,

logistik pemilu itu kemudian diamankan dan dibuatkan serah terima dari perusahaan.

“Kebetulan tadi jam 10 malam datang,” kata Asikin di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Dirincikan, surat suara berjumlah 303.204 lembar dikemas dalam 152 kotak. Kemudian 2.000 kertas suara lainnya untuk cadangan. Segel sebanyak 14.085 buah, template 667 buah, hologram 2001 buah. “Jadi total semuanya itu ada sekitar 321.957 logistik dalam 156 boks atau kotak,” sebutnya.

Rencananya, mulai Selasa (17/11) hari ini, dilakukan penyortiran dan pengecekan, apakah kertas suara ada yang rusak atau tidak. Jika ditemu-

kan rusak, akan dikembalikan ke percetakan. “Besok (hari ini, red) kita mulai sortir,” terangnya seraya mengatakan, tambahan 2.000 kertas suara itu mengantisipasi adanya pemilihan ulang. “Surat dalam kondisi dilipat. Dua ribu surat suara sebagai cadangan saja,” pungkasnya.

Pendistribusian logistik kampanye ini, rencananya akan dilakukan H - 7 ke PPK dan PPS. Pantauan Suara NTB, kotak yang berisi surat suara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota itu dikumpulkan di ruangan Divisi Logistik KPU Kota Mataram. Sejumlah polisi berseragam lengkap berjaga - jaga di dalam dan luar ruangan. (cem)

Penerapan Perda Pengelolaan Parkir

UPTD Perparkiran Belum Tentukan Langkah Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum sekitar September lalu. Terkait penerapan Perda inisiatif DPRD tersebut, khususnya terkait penggunaan karcis parkir, UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Mataram belum menentukan langkah. Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya masih menunggu salinan Perda tersebut.

Syamsul mengatakan pihaknya bisa menentukan langkah penerapan dari aturan dalam Perda tersebut setelah mengetahui secara terperinci isi dari Perda tersebut. “Kita belum menerima salinan Perdanya secara resmi. Nanti kita lihat bagaimana detailnya baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya,” terangnya dihubungi Senin (16/11).

Menurutnya penerapan Perda tersebut butuh proses dan waktu yang lama karena pihaknya juga perlu melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada para juru parkir yang ada di Kota Mataram. Sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan dari Perda tersebut. Terkait penerapan karcis,

ia juga belum bisa menentukan sistem atau mekanismenya seperti apa.

“Secara umum di Perda itu disebutkan akan ada karcis, tapi belum tahu kita detailnya seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya untuk penerapan karcis ini juga perlu sosialisasi karena merupakan hal baru yang akan diterapkan di Kota Mataram. Sosialisasi disampaikan Syamsul bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan agar penggunaan karcis ini nantinya bisa berjalan maksimal.

“Paling tidak perlu sosialisasi tiga bulan terkait bagaimana sistem penyetoran dan sebagainya. Kita akan sosialisasikan ke juru parkir maupun masyarakat,” cetusnya. Apalagi nantinya akan ada kebijakan ganti rugi dari pemerintah bagi warga yang kehilangan kendaraan saat parkir. “Ini sangat emergency bagaimana penindakannya.

Tapi kita ini masih merabaraba saja karena belum tahu aturan rincinya,” ujarnya.

Untuk ganti rugi kendaraan yang hilang saat di parkiran, kemungkinan akan dianggarkan secara khusus.

Bisa jadi disampaikan Syamsul ganti rugi akan ditanggung setengah oleh juru parkir dan setengahnya lagi oleh Pemkot Mataram melalui pengelola parkir. (ynt)

Inspektorat Serahkan LHP Enam SKPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram telah merampungkan pemeriksaan enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Mataram. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Senin (16/ 11) sudah diserahkan ke Penjabat Walikota Mataram.

“Hari ini sudah saya serahkan ke Buk Wali,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum usai bertemu Penjabat Walikota Mataram, Senin (16/11).

Enam SKPD diaudit berkaitan dengan pengelolaan anggaran yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Makbul menyampaikan, pemeriksaan dilakukan secara komprehensif baik mengenai pengelolaan anggaran dan kepegawaian.

LHP yang diserahkan ke Penjabat Walikota itu berisi rekomendasi - rekomendasi.

Sebab, pemeriksaan ini dilakukan secara internal. Namun demikian, ia enggan menyebutkan apa saja rekomendasi yang diberikan terkait enam SKPD tersebut.

Apakah Inspektorat menemukan adanya indikasi kerugian negara? Makbul enggan berkomentar dengan alasan tidak enak melangkahi pimpinan. “Saya kan staf, tidak etis menyampaikan sebelum pimpinan menyampaikan itu,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., membenarkan telah menerima LHP dari Inspektorat. Tapi orang nomor satu di Mataram ini menolak menyampaikan isi LHP itu Rampungkan Audit Sekolah dan Bakesbangpol Tim auditor internal Pemkot Mataram memastikan, Selasa (17/11) hari ini telah rampung melakukan audit terhadap sekolah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Pemeriksaan sekolah ini berkaitan dengan dugaan pungli dilakukan oleh sekolah.

Sementara, Bakesbangpol terhadap dugaan manipulasi absensi atau SPJ fiktif, saat menggelar sosialisasi izin pondokan di 50 kelurahan.

(Suara NTB/dok)

H. Makbul Ma’shum Untuk melengkapi data, Inspektorat meminta keterangan seluruh lurah yang dikumpulkan di masing - masing kantor camat. Satu persatu Lurah dikonfrontir terkait laporan masyarakat tersebut.

Makbul mengatakan, pemeriksaan sekolah dan Bakesbangpol dipastikan berakhir Selasa (17/11) hari ini.

Tetapi tidak menutup kemungkinan, data tambahan akan diminta kembali oleh tim untuk melengkapi berkas sebelumnya.

Makbul enggan menjelaskan item pemeriksaan tersebut, dengan alasan masih tahap pemeriksaan. Audit ini dilakukan di 16 sekolah.

Mengenai apakah ada kerugian negara ditimbulkan dari SPJ fiktif tersebut, dia enggan berkomentar. Dengan alasan masih proses pemeriksaan. “Belum bisa disimpulkan. Kan masih proses,” ujarnya.

Dugaan absensi fiktif atau SPJ fiktif ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat. Penjabat Walikota Mataram kemudian meminta Inspektorat mengusut dugaan tersebut. Di DPA Bakesbangpol biaya disiapkan untuk sosialisasi izin pondokan sebanyak 100 orang. Kenyataannya, diberikan kepada 50 orang.

Belakangan, diminta agar SPJ - kan 100 orang. Sejumlah Lurah menolak dengan alasan takut berimplikasi hukum.

Sedangkan, pemeriksaan dugaan pungli di sekolah lebih awal. Dan beberapa sekolah dimintai data sumbangan wali murid dan disinkronkan dengan aturan. (cem)

Disosnakertrans Siap Terima Laporan Terkait UMK Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 1.550.000 yang akan mulai diterapkan Januari 2016 mendatang. Terkait usulan kenaikan UMK ini, Pemkot Mataram telah menerima SK dari Gubernur NTB yang menyetujui kenaikan UMK tersebut.

Bagi pekerja yang tidak digaji sesuai UMK mulai tahun depan, pekerja diminta melapor ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Demikian disampaikan Ke-

pala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (16/11). “Pekerja boleh melaporkan ke Disosnakertrans Kota Mataram di Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan kalau ada perusahaan yang lalai dengan kewajibannya,” terangnya. Selain itu akan ada pengawas ketenagakerjaan yang akan turun mengawasi di lapangan. Jika ada perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut, maka akan diberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan.

Disosnakertrans Kota Mataram juga melakukan sosialisasi UMK kepada 100 perusahaan di Kota Mataram, Senin (16/11) di Kantor Walikota Mataram. Dalam sosialisasi tersebut, Khalik menekankan kepada semua perusahaan untuk mengikuti perintah yang ada pada SK Gubernur NTB tersebut agar UMK dengan nilai Rp 1,5 juta lebih berlaku mulai Januari tahun depan. Bagi perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawan sesuai UMK juga diperbolehkan mengajukan penundaan pembayaran minimal 10 hari

sebelum masuk Bulan Januari 2016. Surat pengajuan tersebut ditujukan kepada Gubernur NTB melalui Disosnakertrans Provinsi NTB. Khalik juga mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram untuk membuat struktur pengupahan. Struktur pengupahan ini penting untuk memberikan jaminan kepada para pekerja atas masa kerja, kompetensi, keahlian, pendidikan, dan jabatan yang dipegang oleh pekerja. “Hal ini sebagai upaya memberikan keadilan kepada

pekerja atas upah yang layak dan bermanfaat bagi kehidupan pekerja,” jelasnya.

Ia menambahkan semakin baik sistem pengupahan di perusahaan maka akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan peningkatan disiplin para pekerja. Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si sebelumnya juga meminta kepada perusahaan yang ada di Kota Mataram untuk menyesuaikan upah karyawannya dengan kenaikan UMK yang akan diberlakukan mulai awal tahun depan. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS Distribusi Semen Tidak Menyisakan Persoalan

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

Mataram (Suara NTB) Tahun ini hampir tidak ada persoalan dalam distribusi semen. Hal ini karena pembangunan infrastruktur tahun 2015 tidak sebergairah tahun-tahun sebelumnya. Di lapangan, bahkan tidak terdengar lagi adanya kenaikan harga semen.

Ketua Forum Perumahan Rakyat (ForPera) Provinsi NTB, Ir. L. Anas Amrullah meneyebut sektor properti pertumbuhannya cenderung melambat.

Sektor inilah yang sebenarnya memberi andil cukup besar terhadap distribusi semen.

Rumah komersil pembangunannya tak progresif, pelaku properti berharap dapat bergerak lebih besar di program rumah murah, sayangnya itu juga tak berjalan sesuai harapan. “Sektor properti lagi slow down, otomatis kebutuhan semennya kurang,” kata L. Anas dihubungi di Mataram, Senin (16/11).

Hampir setahun ini, ia melihat tidak ada pergerakan yang massif di kalangan pengusaha perumahan.

Yang dilihat justru proyek infrastruktur di Bina Marga (jalan dan jembatan) yang bergerak, tetapi proyek tersebut tingkat kebutuhannya terhadap semen relatif kecil.

Akhir tahun ini, bahkan sangat nampak pembangunan tak bersemangat. Tahun-tahun sebelumnya, terlebih di akhir tahun, pemerintah daerah terkait biasanya sangat disibukkan dengan pengawasan terhadap distribusi semen. Bahkan kerap terjadi kenaikan harga semen yang cukup tinggi. Di akhir 2015 ini, hal tersebut tak berlaku.

Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono juga belum

melihat akselerasi pembangunan yang lebih tinggi. Tetapi dikatakan tidak mesti itu menjadi ukurannya.

Sampai saat ini dinilai belum ada kenaikan yang signifikan terhadap kebutuhan semen.

Kendati demikian, Prijono masih optimis, pembangunan di NTB masuh bagus. Melihat terjadinya peningkatan jumlah tukang bukan mandor (pekerja bangunan), sedang H. Husni Fahri menyebut akibat ketersediaan semen yang berkecukupan di distributor.

Komunikasi dengan para distributor semen sangat intens dilakukan.

Yang paling diantisipasi, jangan sampai berkembang di masyarakat adanya kebutuhan-kebutuhan yang langka, sehingga mengakibatkan pergolakan pasar.

“Tidak saja semen, kebutuhan sembako misalnya, kita juga sangat intens dengan distributornya berkomunikasi agar mereka tetap menjaga suplainya. Bukan kami lalu mengklaim karena komunikasi itu, tapi tahun ini memang relatif stabil kebutuhan dengan pasokan,” kata H. Husni Fahri ditemui terpisah.

Faktor lainnya, bisa saja menurutnya, karena bongkar muat di pelabuhan berjalan baik seiring makin membaiknya fasilitas bongkar muat pelabuhan. (bul) LANCAR – Bongkar-muat semen di pelabuhan Lembar, Lobar, yang berjalan lancar, merupakan salah satu faktor tercukupinya kebutuhan semen untuk infrastruktur.

Tolak Beras Impor PEMERINTAH menyatakan telah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand guna menjaga ketersediaan cadangan pangan di dalam negeri. Kendati demikian, NTB tetap menolak masuknya beras luas negeri tersebut karena dikhawatirkan jadi persoalan di tingkat petani.

“Kita tetap menolak, tidak ada alasan kita menerima beras impor,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Pemerintah akhirnya menyetujui melakukan impor, karena melihat kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah.

Hal itu akibat terjadinya elnino yang menyebabkan mundurnya panen bahkan mengakibatkan gagal panen.

H. Husni Fahri mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Wilayah NTB. Dari komunikasi tersebut, Bulog sendiri menyatakan belum mengetahui persis rencana pemerintah pusat untuk mengalokasikan beras impor ke NTB. Dari informasi yang diterimanya melalui Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono, bahwa stok beras dalam daerah cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sampai bulan Februari 2016.

Husni Fahri mengatakan, tidak ada ceritanya NTB menerima beras impor selama petani masih mampu berproduksi tinggi. Bahkan catatan pemerintah, NTB adalah salah satu daerah penyumbang pangan untuk kebutuhan nasional.

H. Husni Fahri menyebut, jika benar pemerintah pusat berencana akan mendistribusikan beras impor tersebut ke hampir seluruh daerah di Indonesia, tanpa terkecuali ke Provinsi NTB, pihaknya akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat, jangan sampai beras impor akan mempengaruhi pasar NTB. ‘’Kalau sampai impor, petani kitalah yang paling rugi.

Mereka harus mendapatkan proteksi,” ujarnya. (bul)

H. Husni Fahri (Suara NTB/dok)

Senin, 16/11/15

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Ekspor NTB Turun Drastis Mataram (Suara NTB) Nilai ekspor NTB mengalami penurunan cukup drastis. Tetapi jagung jadi satu-satunya komoditas yang memberikan sumbangan paling tinggi terhadap nilai ekspor NTB, menyusul belum adanya kepastian perpanjangan izin ekspor konsentrat galian tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis resmi, Senin (16/11), nilai ekspor Provinsi NTB selama bulan Oktober 2015 sebesar US$1.816.960. Nilai tersebut, menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM turun 98,76 persen dibandingkan dengan keadaan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 146.184.552.

Penurunan tersebut disebabkan turunnya nilai ekspor barang tambang/galian non migas pada bulan Oktober 2015 sebesar 99,97 persen. “Penuru-

nannya sangat drastis, akibat perpanjangan izin ekspor Newmont belum jelas,” katanya dalam keterangan resmi.

Mestinya, izin ekspor hasil galian perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu harus keluar bulan September, sebab September 2015 pemerintah memberikan batas terakhir ekspor konsentrat jika Newmont tak memastikan diri membangun smelter di dalam negeri.

Bulan Oktober 2015, ekspor

sebagian besar ditujukan ke negara Filipina yaitu senilai US$ 1.393.896 (76,72 persen), Jepang senilai US$ 294.304 (16,20 persen) dan Cina senilai US$ 35.372 (1,95 persen).

Jenis barang yang diekspor senilai US$ 1.393.750 (76,71 persen) berupa gandum-ganduman, US$ 303.946 (16,73 persen) berupa perhiasan/permata serta senilai US$ 40.855 (2,25 persen) berupa barang tambang/galian non migas.

“Gandum-ganduman itu masuk jagung,” terang Wahyudin.

Sementara impor, nilaian-

ya di bulan Oktober 2015 sebesar US$ 23.428.344. nilai tersebut naik 17,67 persen dibandingkan bulan September 2015 yang bernilai US$ 19.910.250. Negara asal impor terbesar pada bulan Oktober 2015 adalah Cina, senilai US$ 8.358.374 (35,68 persen), Jepang senilai US$ 5.118.005 (21,85 persen) dan Australia senilai US$ 5.012.786 (21,40 persen). Jenis barang yang diimpor terakhir masihg didominasi mesin-mesin / pesawat mekanik yang diperkirakan untuk kebutuhan mesin operasional Newmont senilai US$ 10.881.862 (46,45 persen), karet dan barang dari karet senilai US$5.182.695 (22,12 persen) serta benda dari besi dan baja senilai US$ 3.904.077 (16,66 persen).

Wira, Kepala Seksi Ekspor Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan membingungkan komoditas apalagi yang diandalkan di NTB jika konsentrat tidak lagi memberikan nilai terbesar ekspor NTB. Jagung yang saat ini mendominasi nilai ekspor menurutnya tidak bisa berkontribusi secara berkelanjutan. Mengingat, komoditas hortikultura ini telah usai panen raya di Pulau Sumbawa. Ia mempertanyakan produksi rumput laut di NTB yang cukup besar, namun tidak memberi sumbangan terhadap komoditas ekspor NTB. “Apakah rumput laut kita dikirim melalui daerah lain, atau bagaimana. Kita punya produksi 700 ribuan ton, itu kemana,” katanya. (bul)

Transportasi Laut NTB Sebaiknya Dihidupkan Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat, guna membangkitkan keberadaan transportasi laut.

Letusan Gunung Baru Jari yang mengakibatkan kelumpuhan total transportasi udara telah mengakibatkan sekian besar potensi pemasukan bagi ekonomi daerah yang hilang.

“Letusan Gunung Baru Jari cukup jadi pelajaran, ayolah, transportasi laut kita harus hidup,” kata Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono ditemui di Mataram, Senin (16/ 11). Meski belum menghitung sejauh mana dampak secara ekonomi yang telah ditimbulkan akibat lumpuhnya pelabuhan udara, sekian banyak potensi yang hilang dimaksud sangat mendesak dicarikan solusinya.

NTB menurutnya harus terkoneksi dengan daerahdaerah terdekat melalui koneksi cepat jalur laut. Prijono mengatakan, tidak boleh jalur laut hidup hanya dalam

(Suara NTB/dok)

Prijono kondisi-kondisi tertentu. “Ini bukan mendesak lagi dipenuhi transportasi laut yang memadai, sangat mendesak,” ujar Prijono usai kegiatan cerdas cermat tentang ke bank centralan, kemarin.

Pemerintah daerah mesti menyiapkan dermaga-dermaga penyangga selain di Lembar.

Dermaga penyangga dari daerah terdekat Kota Mataram di Senggigi misalnya, harus dipenuhi kemudahan transportasi dengan Sanur (Bali) atau daerah-daerah yang dekat dengan Bandara Ngurah Rai, Bali.

Ia membayangkan kebingungan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari NTB menuju luar NTB, atau sebaliknya. Tutupnya BIL dalam jangka waktu seminggu justru tidak dibarengi dengan tersedinya informasi yang cepat mengenai transportasi laut yang menjadi alternatif utama.

Mestinya, masyarakat di dalam daerah, ataupun di luar daerah harus mengetahui di mana penyeberangan cepat, jadwalnya, harga tiket hingga pelayanannya.

Sehingga yang berkepentingan dapat mengambil kesimpulan secara cepat.

“Darimana saja, ke mana mestinya harus ada, harus betul-betul clear, jelas waktunya dan kemudahan. Kalau BIL ditutup, laut bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Dengan tutupnya sekian penerbangan dari BIL, sejumlah itulah potensi pergerakan

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA NOPOL P2849 XD N O K A / N O S I N : MH31KP001DK335215/ 1KP333126 AN. MAMAT MULYADI HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MENUJU RUMAH

ekonomi yang hilang menurutnya. “Sekali lagi, semua orang harus familiar dengan transportasi laut kita,” demikian Prijono.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH., juga mendesak pemerintah agar melakukan promosi yang sama terhadap ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang kita miliki.

Saat penutupan BIL akibat aktivitas Gunung Baru Jari selama sepekan, kerugian telah mencapai Rp 3 miliar.

Mengantisipasi agar hal tersebut tak terulang kembali,

menurutnya harus diupayakan pembenahan pelayanan di sektor transportasi. Saat ini penyeberangan menjadi alternatif dalam kondisi darurat (force major). Angkutan penyeberangan laut (ferry) dan kapal cepat adalah pilihan.

NTB telah dikenal sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia. Terlebih dengan disematkannya tanda penghormatan Lombok sebagai destinasi halal dunia, mengalahkan sekian banyak tempat wisata dunia. Semua itu harus disambut dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang

(Suara NTB/dok)

Ainuddin memadai bagi siapapaun dan darimanapun yang datang dan pergi dari NTB. (bul)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dana Pusat Berkurang

Anggaran di Sejumlah SKPD akan Dirasionalisasi Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat yang diperoleh Lobar tahun ini mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Imbasnya, pihaknya akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja di sejumlah SKPD.

(Suara NTB/her)

PARIPURNA - Sidang paripurna penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan fraksi tentang RAPBD 2016 di DPRD Lobar, Senin (16/11).

Adanya kondisi ini, Plt Bupati memastikan tidak akan memangkas anggaran belanja langsung ke publik. Pihaknya akan memangkas anggaran SKPD yang tidak langsung menyasar ke rakyat. Ditemui wartawan Senin (16/11), Plt Bupati menyatakan akan melakukan penyisiran anggaran di SKPD. Ia mengklaim khusus belanja langsung untuk pengentasan kemiskinan yang direncanakan pada RAPBD 2016 mencapai Rp 160 miliar atau sekitar 10 persen lebih dari total belanja RAPBD dan se-

kitar 26 persen lebih dari total belanja langsung. Anggaran ini tersebar di semua SKPD yang memiliki program pengentasan kemiskinan yang tergabung dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Menurutnya terkait rasionalisasi anggaran tentunya akan dikaji terkait sejauh mana anggaran itu kurang memberi daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan ke depan. Terkait rasionalisasi anggaran di Dinas Kesehatan sebesar Rp 500 juta, menurutnya akan di-

lakukan setelah dilakukan kajian lebih mendalam terhadap belanja yang akan dirasionalisasi,. Menurutnya tidak bisa asal dilakukan rasionalisasi, tanpa ada kajian lebih dulu.

Menurutnya, kenaikan DAU tidak sesuai harapan.

Kenaikan yang diharapkan di atas 11 persen justru terealisasi hanya 9 persen lebih. Hal ini menyebabkan pemda akan melakukan rasionalisasi belanja.

Jatah DAU yang diperoleh Pemkab Lobar dari pemerintah pusat tahun 2016 mendatang

(Suara NTB/dok)

Kemampuan Daerah Biayai Diri Hanya 22 Persen Tanjung (Suara NTB) Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Ekonomi Lainnya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, M. Bahdin, menyoroti lemahnya tingkat kemandirian daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Menurutnya, sebagian besar daerah di Indonesia hanya mampu menangani pembiayaan pada APBD dengan kisaran kurang dari seperempat dari total kebutuhannya.

“Tingkat kemandirian provinsi, kabupaten dan kota masih sangat rendah, cuma 22 persen. Artinya apa, kemampuan membiayai diri masih menggantungkan dana transfer dari APBN,” ungkapnya dikonfirmasi Suara NTB saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum lama ini.

Menurutnya, kondisi lemahnya kemampuan daerah memenuhi anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan mencerminkan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali dan menarik pendapatan asli daerah. Jika PAD ditingkatkan, pusat setidaknya berharap kemampuan daerah bisa lebih tinggi lagi. Pemerintah pusat, terus mendorong agar daerah menginventaris potensi-potensi PAD yang ada, seperti PAD sektor pariwisata.

Berkaitan dengan PAD sektor pariwisata yang melibatkan keberadaan tenaga kerja asing, Bahdin mengakui, saat ini pemerintah pusat tengah mencari cara agar penarikan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bisa lebih optimal di daerah.

“Kebetulan saya juga menangani tenaga kerja di pusat.

Dalam pengajuan RPTKA oleh perusahaan, mereka tidak secara spesifik menyebutkan satu tempat bekerja bagi TKAnya, tetapi di banyak tempat, akhirnya untuk perpanjangan IMTA, dia lebih senang bayarnya ke pusat,” ungkapnya.

Ia mengakui, terhadap kondisi itu, daerah banyak mengeluhkan, karena meskipun daerah tempat bekerja seorang TKA, tetapi pemilik perusahaan lebih cenderung membayar kontribusinya ke daerah lain atau ke pusat. Artinya, meskipun TKA bekerja di Lombok Utara, namun bukan berarti retribusinya masuk ke kas daerah KLU. (ari)

tif dan menyentuh masyarakat.

Zaenuri mempertanyakan imbal balik dari Dinas Kesehatan dari penambahan belanja menjadi Rp 13 miliar. “Kalau Dikes tidak sanggup naikkan. pendapatan maka tidak ada gunanya menambah anggaran untuk Dikes,” kritiknya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis yang mengusulkan memangkas anggaran Dikes. Pihaknya menemukan ada pengalokasian dana untuk mengadaan kendaraan Rp 350 juta dan pengadaan lapotop dan perangkat printer senilai Rp 400 juta lebih.

Menurutnya, pengadaan sarana ini mubazir, karena sebelumnya tahun 2014 sudah dilakukan pengadaan dengan nilai yang jauh lebih tinggi. (her)

Cek Rumah Kumuh 2014, BPK Pusat Turun ke KLU

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat SEBAGAI daerah yang berada di sumber air, Desa Peresak Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) memiliki banyak potensi. Salah satunya di bidang perkebunan, yang mana banyak ditanami dengan buah-buahan. Adanya perkebunan ini pun dinilai mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan sekitar.

Kepala Desa Peresak Kamarudin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (16/11), menyebutkan Desa Peresak memiliki banyak potensi, baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Sebab, wilayah setempat memang berada di sumber air.

Menurutnya, salah satu hasil perkebunan terdiri dari berbagai buah-buahan. Antara lain rambutan, manggis dan durian. Untuk saat ini yang mulai memasuki musim hujan, khususnya buah-buahan, terutama durian mulai marak.

Khusus untuk durian, Kamarudin menyebutkan jika kualitas yang ada merupakan kualitas yang paling baik. Bahkan durian banyak diburu oleh kalangan menengah ke atas. Bahkan untuk satu kompleks, lahan yang ditanami buah tersebut mencapai hampir 1 hektar.

Di dalamnya pun tidak satu jenis varietas melainkan beragam.

“Yang jelas cukup membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Bagi yang memiliki lahan, bagi yang tak memiliki lahan bisa sebagai penjual,” tutur Kamarudin.

Selain itu, sektor pertanian juga dirasa mampu meningkakan ekonomi masyarakat setempat. Tanaman yang ditanami khususnya padi. Bahkan, hasil panen di desa juga turut serta mencukupi kebutuhan beras kecaKamarudin matan. (use)

Rp 784 miliar lebih. Awalnya, estimasi kenaikan DAU sebesar 11 persen, namun naik hanya 9 persen lebih. Adanya pertimbangan kenaikan DAU yang sedikit dan jika pendapatan daerah tidak naik. maka pemda akan melakukan pemangkasan anggaran di beberapa SKPD yang sudah diplot pada saat penetapan KUA-PPAS. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lobar Ahmad Zaenuri, menyebut sejumlah pengadaan yang diduga mubazir ada di Dinas Kesehatan, seperti perangkat laptop lengkap dengan printer senilai Rp 400 juta lebih. Termasuk, kendaraan dinas senilai Rp 350 juta lebih. Karena dinilai tidak terlalu penting, dana pengadaan sejumlah sarana ini pun dipangkas. Dana ini dialihkan ke bidang lain yang lebih produk-

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Penjabat Bupati KLU H. Ashari saat meninjau salah satu stan di Expo GPP yang digelar di Pasar UMKM Tanjung, Senin (16/11).

Pengangguran Capai 13.919 Orang

Expo GPP KLU Sepi Peminat Tanjung (Suara NTB) Gelaran Expo Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) yang diselenggarakan di Pasar UMKM Tanjung, Senin (16/11), sepi peminat. Padahal acara yang didesain Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan cukup menarik, karena orientasinya untuk mengentaskan pengangguran di KLU yang saat ini mencapai angka 13.919 orang.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KLU, Intiha, SIP, mengakui hingga tahun 2015 ini, rekaman angka pengangguran di KLU masih cukup tinggi, yakni sebesar 13.919 orang. Sementara di sisi lain, jumlah pengusaha yang sampai saat ini berperan menampung tenaga kerja tercatat sebanyak 529 pengusaha.

“Jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 196.660 orang, jumlah angkatan kerja sebanyak 134.936 orang, jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 52.344 orang, penduduk yang bekerja sebanyak 91.736 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja tercapai 67,98 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,28 persen, dan tingkat kesempatan bekerja mencapaii 94 persen,” ujar Intiha.

Ia mengatakan, expo GPP untuk pertama kalinya digelar di KLU. Dengan harapan, expo yang menampilkan berbagai hasil kreativitas ini, masyarakat tergugah untuk menciptakan berbagai varian baru hasil kriya atau olahan, sehingga memunculkan pengusaha baru yang dapat menekan angka pengangguran di daerah.

Sementara Perwakilan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Kementerian Tenaga Kerja Chairul Huda menyampaikan, angka pengganguran tidak hanya tinggi di satu daerah saja, melainkan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi tingginya ketergantungan masyarakat untuk bekerja di sektor formal. Di sektor informal, partisipasi masyarakat untuk bekerja atau menjadi pengusaha masih sangat rendah.

“Kita harapkan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa mengandalkan sektor formal. Melalui Expo GPP ini, kreativitas masyarakat bisa muncul dan membantu yang lain dalam menyiapkan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati KLU, H. Ashari, SH, MH, menilai. penurunan tingkat pengangguran

yang dilakukan Pemda KLU semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pengangguran dari 43,14 persen pada 2010, menjadi 34 persen lebih di tahun 2014. Kendati demikian, menurutnya, Pemda KLU masih memiliki pekerjaan berat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup besar, 13.919 orang.

“Sebab jumlah pengangguran di KLU masih tinggi disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang tercatat pengangguran masih rendah. Selain itu penyebaran penduduk juga tidak merata,” katanya.

Expo GPP ini, ujarnya, merupakan satu langkah positif untuk mendorong motivasi masyarakar agar berperan aktif dalam menggiatkan ekonomi kalangan usaha mikro dan kecil.

Bagi pelaku kelompok dimaksud, expo bisa dijadikan wahana mata rantai pemasaran produk. sehingga bisa meningkatkan omzet untuk keberlangsungan usaha mereka. Ia juga berharap, agar seluruh SKPD yang ada melanjutkan political will Pemda KLU untuk menyerap seluruh produk buatan kelompok IKM di KLU, baik produk pangan, sandang maupun kerajinan dan hasil kriya yang lainnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Masing-masing 2 orang perwakilan dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terjun langsung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Kamis - pekan lalu. Mereka mengecek kondisi terakhir program bantuan rumah kumuh tahun 2014 di 3 desa, yakni Desa Bayan, Desa Loloan dan Desa Mumbul Sari. Tidak hanya itu, perwakilan dua lembaga itu juga melakukan pendampingan dalam proses pelaporan realisasi rumah kumuh oleh pihak Tim Pendamping Masyarakat tiap desa.

Kepala Desa Bayan, Raden Madikusuma, yang dikonfirmasi perihal pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Kemenpera, membenarkan hal tersebut. “Ya, benar. Dari BPK 2’orang dan Kemenpera 2 orang. Mereka datang ke Desa Bayan, karena secara kebetulan Bayan yang dijadikan sebagai sampel untuk pemeriksaan dan pelaporan ke pusat,” ungkap Madikusuma via telepon, Senin (16/11).

Kades membantah informasi yang menyebutkan seluruh penerima se Desa Bayan dikumpulkan dan diperiksa sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Ia memberi klarifikasi, sebenarnya, perwakilan pusat itu berada di Desa Bayan sekitar 3 jam.

Setelah menelusuri sekilas pelaporan administrasi yang diajuk TPM, tim tersebut juga terjun ke lapangan ke rumah-rumah warga selaku penerima program rumah tidak layak huni.

“Memang diperiksa, apakah administrasinya benar atau tidak. Mereka

cuma sebentar di desa dan sempat tanya-tanya warga sambil melihat kondisi rumah yang dibangun. Setelah itu, mereka balik ke Mataram,” sambung Madikusuma.

Untuk diketahui kata dia, warga Desa Bayan yang memperoleh bantuan RTLH dari Kemenpera pada tahun 2014 sebanyak 537 KK. Angka ini lebih kecil dari yang diajukan yakni 558 KK. Namun demikian, sebanyak 21 KK yang tidak mendapat bantuan tidak dikarenakan minimnya kuota, melainkan mereka yang diajukan dinyatakan tidak layak memperoleh setelah melalui verifikasi.

Terhadap pelaporan rumah kumuh 2014 di 3 desa tersebut, Kades Bayan mengatakan bahwa BPK dan Kemenpera mempertegas pelaporannya ke pusat harus selesai pada Bulan Desember mendatang. Untuk itulah, TPM di tiga desa diminta untuk lebih proaktif dan mempercepat penyelesaian laporan.

“Di Desa Bayan semua rumah sudah jadi, tinggal susun laporannya. TPMnya dibina supaya laporannya baik, karena langsung dikirim ke pusat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, program bantuan rumah kumuh di Kecamatan Bayan dialokasikan dalam dua tahap oleh pusat. Tahun 2013 lalu, terdapat 4 desa yang memperoleh, yakni Desa Sambik Elen, Desa Senaru, Desa Karang Bajo dan Desa Akar-Akar. Ditambah dengan 3 desa tahun 2014, yakni Loloan, Bayan dan Mumbul Sari, berarti tinggal 1 desa lagi yang belum tersentuh program yaitu, Desa Anyar. (ari)

Dampak Erupsi Gunung Baru Jari

Pasar Seni Senggigi Masih Lesu Meski operasional Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah dibuka sejak Kamis (12/11) lalu, dampak penutupan operasional BIL masih dirasakan pelaku usaha, termasuk para pedagang di Pasar Seni Senggigi, Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar). Hingga akhir pekan lalu para pedagang masih ‘gigit jari’ lantaran wisatawan yang berbelanja masih sepi.

“SANGAT berdampak sekali, tempat usaha kita masih sepi,” ujar Andika salah satu pengelola toko di Pasar Seni Senggigi. Andika mengaku, meski telah dibuka dia memperkirakan para wisatawan masih takut berkunjung ke Lombok. Mereka khawatir aktivitas Gunung Baru Jari masih akan berlanjut. Apalagi, lanjut Andika, dia dan para pedagang setempat sangat bergantung dari kunjungan wisatawan. B iasanya, para wisatawan yang datang ke Pasar Seni setempat ada yang lokal maupun mancanegara. “Sebelum erupsi, pemasukan lumayan. Tapi akibat erupsi, masih berdampak sampai sekarang,” keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lainnya, Munawar, saat dikonfirmasi sebelumnya. Disebutkannya, erupsi Gunung Baru Jari beberapa waktu lalu sangat berpengaruh pada pendapatan dalam penjualan barang seni. Sebab, para

pedagang di kawasan wisata Senggigi sangat mengharapkan wisatawan khususnya yang menggunakan penerbangan.

Karena biasanya, wisatawan yang datang ke Senggigi biasanya menggunakan jalur transportasi udara.

Namun, akibat ditutupnya BIL selama seminggu membuat pendapatannya menurun.

Bahkan, hari-hari terakhir hampir tak ada wisatawan yang mengunjungi pasar seni setempat. “Sebelum penutupan BIL, wisatawan agak ramai,” akunya.

Menurutnya, kebanyakan yang dicari oleh wisatawan di Pasar Seni Senggigi, berupa souvenir , pakaian maupun perhiasan (mutiara, red). Dia sendiri menjual souvenir berupa pakaian maupun kain khas Lombok. Biasanya, saat ramai omzet yang didapat bisa mencapai Rp 1 juta sehari.

Wisatawan-wisatawan yang datang tersebut pun berbedabeda karena tiap-tiap negara ada waktunya tersendiri. Untuk Bulan Juli hingga Agustus, wisatawan yang datang biasanya dari Prancis, setelahnya dari Jerman. Sementara Australia biasanya menggunakan kapal pesiar.

Namun dia dan para pedagang lain tetap berjualan,

(Suara NTB/use)

BELUM NORMAL - Kunjungan wisatawan ke Senggigi sebagai dampak penutupan BIL akibat erupsi Gunung Baru Jari beberapa waktu lalu masih belum normal. Masih banyak wisatawan masih takut datang ke Lombok, karena erupsi Gunung Baru Jari masih terjadi. meski sedang sepi kunjungan wisatawan. Karena, akunya, dia tak memiliki keahlian lain. Menunggu di rumah tentu hanya akan menambah pengeluaran. “Kalau di sini siapa tahu bisa masuk rezeki,” tutu pria asal Desa Midang Kecamatan Gunung Sari ini.

Sementara pedagang lainnya, Sadri, juga menyebutkan hal yang sama. Biasanya, pe-

masukan yang dia dapat mencapai jutaan. Namun karena tutupnya bandara pendapatannya menurun drastis.

Sebab, pria yang berjualan perhiasan mutiara ini sangat bergantung pada kunjungan wisatawan. terutama yang menggunakan pesawat terbang. “Sekarang, kalau dapat Rp 100 ribu sudah syukur,” tandasnya singkat.(use)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ibu dan Bayi Meninggal Lakukan Pembenahan BENTROK yang melibatkan narapidana dan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya dengan para sipir, Jumat (13/11) lalu, berbuntut panjang. Kepala Rutan Praya, Sugeng Tri Wibowo, SH, dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut hanya berselang sehari, setelah bentrok yang menyebabkan salah seorang tahanan kena tembak dan harus dilarikan ke RSUD Praya.

PelaksanaTugas (Plt) Ke(Suara NTB/kir) pala Rutan Praya, Drs. Gunawan Gathot Priyadi Gunawan Gathot Priyadi, yang dikonfirmasi, Senin (16/11) kemarin,membenarkan hal tersebut. Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah pencopotan Kepala Rutan Praya tersebut bersifat sementara atau tidak.

“Pak Sugeng sudah dinonaktifkan sebagai Kepala Rutan Praya. Dan, sementara bertugas di kantor wilayah Kemenkumham Mataram. Untuk keperluan pemeriksaan,” sebutnya.

Meski demikian, selama belum ada penunjukan Kepala Rutan definitif, status Kepala Rutan Praya masih dipegang oleh Kepala Rutan Praya yang lama. “Saya di sini hanya sebagai pelaksana tugas saja. Bertugas sampai ada penunjukan Kepala Rutan Praya yang baru,” terang Gunawan.

Disinggung pemicu bentrok antara warga binaan Rutan Praya dengan para sipir, Gunawan mengaku, saat ini masih diinventarisir. Pihaknya pun sudah membuka dialog dengan seluruh warga binaan Rutan Praya untuk mencari tahu, apa persoalan yang sesungguhnya terjadi.

“Hasil inventarisir persoalan-persoalan itu nantinya, kemudian akan ditelaah. Untuk selanjutnya dicarikan solusi dan jalan keluarnya,” sebut Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Pemasyarakatan Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB ini.

Seperti apa hasilnya, semuanya akan dilaporkan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kemenkumham dalam menentukan arah dan kebijakan lebih lanjut. Selain itu, pihaknya masih akan melakukan pembenahan. Dimulai dengan penataan lingkungan di dalam Rutan Praya supaya warga Rutan Praya bisa lebih nyaman. “Pembenahan perlahan akan kita lakukan. Dengan begitu, kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

DILANJUTKAN - Pengerjaan proyek jembatan BIL II dilanjutkan, karena proses pemeriksaan di lokasi sudah selesai oleh penyidik polres. Namun, aparat kepolisian masih butuh waktu lama menuntaskannya kasus ini.

Kasus Jembatan BIL II

Polisi Akui Penyelidikan Butuh Waktu Lama Giri Menang (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus ambruknya jembatan di jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) II terus berlangsung di Polres Lombok Barat (Lobar). Penyidik polres memerlukan waktu lama untuk menyelidiki kasus jembatan, sehingga pihak polres belum bisa memastikan kapan perkara ini dinaikkan ke penyidikan.

“Untuk penyelidikan kasus ini perlu waktu lama, karena perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh semua pihak terkait,” jelas Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Sidik Priamursita, Senin (16/11).

Saat ini, ujarnya, masih dilakukan proses penyelidikan pada tahap Pulbaket. Beberapa pihak sudah dimintai keterangan, seperti pekerja, pihak mandor dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, tidak cukup memeriksa pekerja saja, namun perlu memeriksa manajemen perusahaan terkait serta pekerja yang alami kecelakaan.

Selain itu, pihaknya telah memeriksa alat dongkrak yang yang rusak. Hasil pemeriksaan melibatkan tim ahli, ditemukan alat ini memang rusak. Namun demikian, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut, siapa yang bertanggung jawab.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan kasus ini, sejauh ini pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran pada kasus ambruknya jembatan jalur BIL II Gerung-Mataram, persisnya di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan hasil temuan indikasi pelanggaran, karena masuk menjadi materi penyelidikan.

Dijelaskan, pihaknya sudah memeriksa para pekerja dan mandor serta pimpinan proyek yang mengerjakan proyek itu.

Selain itu alat dongkrak yang disita dari kontraktor sudah diperiksa melibatkan tim ahli dari Unram. Pemanggilan saksisaksi untuk mengetahui apakah pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan atau berpisah-pisah antara pekerja satu dengan lainnya. Saksi-saksi dipanggil baik pengawas maupun pekerja.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menggelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Temuan sementara, pihaknya menemukan alat dongkrak rusak. Hal inipun masuk materi dalam pelanggaran yang dimaksud. Di samping itu, ada juga beberapa temuan yang diduga melanggar. Ia menampik jika pihaknya tertutup terkait penanganan kasus ini Pihaknya belum bisa menyimpulkan dugaan sementara karena harus menunggu pekerja yang di masih dirawat di rumah sakit sehat dulu untuk dimintai keterangan. Menurutnya dalam penangann kasus ini, tim penyidik polres juga berkoordinasi dengan Mapolda NTB. Terkait proses pengerjaan jembatan itu sendiri, sudah dilanjutkan karena proses penyelidikan sudah cukup. (her)

RSUD Tripat Harus Benahi Pelayanan Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta kalangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung membenahi pelayanan terhadap para pasien. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya keluhan yang dialamatkan ke RSUD. Apalagi menyusul kejadian meninggalnya ibu dan bayi di rumah sakit tersebut, Sabtu dinihari lalu.

“Kalau pelayanannya yang kurang, maka menjadi catatan dari pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan,” tegasnya saat ditemui, Senin (16/11).

Ia mengaku, belum tahu perihal kasus meninggalnya ibu dan bayi. Pasalnya, dirinya belum memperoleh laporan resmi dari pihak RSUD terkait kasus ini. Jika penyebabnya pelayanan yang kurang maksimal, maka tentunya akan menjadi catatan khusus bagi rumah sakit untuk berbenah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Berbagai kritikan dan keluhan ke RSUD harus dijadikan bahan evaluasi. Namun semua tidak bisa dilimpahkan semua ke pihak RSUD. Seperti halnya masalah kebersihan, menurutnya bukan semata tanggung jawab RSUD, namun juga perlu kesadaran pengunjung pasien. Apalagi masalah kebersihan sangat berpengaruh terhadap status RSUD. Sementara itu, Dirut RSUD

Tripat Gerung, drg. I Made Ambarwati menyatakan, terkait kasus meninggalnya pasien ibu dan bayi di RSUD Gerung disebabkan pendarahan. Sedangkan, bayi pasien sudah meninggal di dalam perut. “Namun untuk memastikan penyebab kematian pasien, akan dilakukan audit maternal atau AMPM,” terangnya.

Audit ini untuk mencari tahu, mulai dari riwayat kehamilan hingga proses pelayanan bersalin di puskesmas hingga dirujuk ke RSUD. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Drs. Rahman Sahnan Putra. Pihaknya akan melakukan audit kasus meninggalnya ibu dan bayi. Audit ini akan melibatkan tim Dikes, RSUD dan tim profesi dokter. “Audit ini mulai dari hamil, pemeriksaan di puskesmas hingga proses bersalin,”terang Rahman.

Menurutnya , meninggalnya ibu dan bayi ini berkontribusi terhadap kasus angka kematian ibu dan bayi (AKI-

SDN Pandang Tinggang Terancam Ditutup Praya (Suara NTB) Aktivitas belajar mengajar di SDN Pandang Tinggang Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya kini terancam.

Menyusul klaim kepemilikan lahan oleh warga setempat.

Warga pun mengancam bakal menutup paksa sekolah, jika pemerintah daerah tidak segera memberikan solusi berupa ganti rugi atas lahan seluas 20 are itu.

Lesim alias Amaq Liana, perwakilan ahli waris yang ditemui Suara NTB di kantor Bupati Loteng, Senin (16/11), mengungkapkan kalau lahan tempat SDN Pandang Tinggang merupakan lahan milik orang tuanya yang dipinjam pemerintah tahun 1977 silam.

Oleh Pemerintah Desa Mantong Sapah kala itu, sebelum mekar menjadi Desa Batujangkih, berjanji akan segera membayar ganti rugi lahan. Sayangnya, janji ganti rugi hanya sebatas janji. Terbukti sampai saat ini, ganti rugi yang dijanjikan tidak kunjung dibayar.

Sampai kemudian pemilih lahan atas nama Amaq Lesim meninggal. Dan, sempat mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk meminta penyelesaian ganti rugi atas lahan. “Jadi sekarang kami datang untuk meminta penyelesaian atas lahan ini,” sebut Lesim.

Ia pun meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ganti rugi atas lahan.

Jika tidak ingin terjadi hal-hal negatif terhadap SDN Pandang Tinggang. “Kalau tidak ada so-

lusi segera dari persoalan ini, jangan salahkan kalau sekolah tersebut kita tutup sementara.

Sampai ada kejelasan penyelesaiannya,” ancamnya.

Dikatakannya, pihaknya sampai berani mendatangi pemerintah daerah, karena sebelumnya sudah banyak kasus serupa yang terjadi di Desa Batujangkih. Di mana warga mengambil alih lahan-lahan yang dulu dikuasai oleh pemerintah daerah. Dan, anehnya tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aksi tersebut.

Disinggung besaran ganti rugi yang diminta, Lesim mengaku bukan jadi persoalan utama.

Yang paling penting sekarang ialah keinginan baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku kalau pihaknya sudah menerima pengaduan terkait klaim lahan SDN Pandang Tinggang. Namun demikian, ia mengaku belum bisa memberikan jawaban atas persoalan itu. “Nanti semua pihak yang terkait akan kita undang untuk membahas persoalan tersebut,” tegasnya.

Ditanyakan apakah lahan SDN Pandang Tinggang sudah disertifikat oleh pemerintah daerah, Muhammad tampak ragu-ragu menjawab. “Kayaknya sudah (bersertifikat). Tapi yang pasti nanti akan terjawab setelah semua pihak terkait bertemu,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

BLOKIR - Warga Lelede blokir jalan wisata Banyumulek, karena memprotes kondisi jalan yang rusak. Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan sesuai aspirasi masyarakat.

Jalan Tak Kunjung Diperbaiki

Warga Blokir Jalan Wisata Banyumulek Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga Desa Lelede Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) memblokir jalan menuju kawasan wisata Banyumulek, Senin (16/11) sekitar pukul 17.00 Wita. Aksi warga ini bentuk protes terhadap pemda yang tak kunjung memperbaiki jalan di jalur tersebut. Warga merasa lelah dijanjikan diperbaiki, namun bertahun-tahun jalan wisata tak diperbaiki.

Akibat aksi blokir jalan, menyebabkan arus transportasi dari dan menuju Banyumulek lumpuh total. Arus transportasi pun terpaksa dialihkan ke jalur lain, bahkan sejumlah pengendara terpaksa berputar menuju jalur BIL II. “Aksi ini kami lakukan karena kekecewaan warga atas janji pemda memperbaiki jalan ini, tapi tak pernah direalisasikan,” tegas Suhardi kepada wartawan ketika melakukan aksi bersa-

ma ratusan warga lain.

Panjang jalan yang diblokir sekitar 100 meter. Pemblokiran ini murni dari masyarakat bukan karena ada yang menjadi provokasi. Pasalnya, masyarakat sudah lelah dengan janji yang diberikan tapi tak kunjung direalisasikan. Warga akan memblokir jalan sampai pemerintah memberikan realisasi atas perbaikan jalan.

Menurutnya kerusakan jalan ini diperparah, karena kendaraan pengangkut sampah milik Pemkot Kota Mataram yang lalu lalang. Kondisi jalan ini rusak parah, apalagi pada saat musim hujan seperti sekarang ini. Kendaraan yang melintas, menyebabkan lumpur mengotori rumah warga.

Warga sangat menyayangkan kondisi jalan sepanjang sekitar 4 kilometer dalam keadaan rusak, mulai dari pintu masuk hingga ke perbatasan

perdesaan, belum lagi jalan dusun-dusun sejauh ini tidak ada perhatian pemerintah, baik provinsi maupun Lobar. Seharusnya jalur ini diprioritaskan, lebih-lebih RPH Desa Banyu Mulek telah dijadikan sebagai teknopark dan wisata kerajinan gerabah. “Tapi, kenapa perhatian pemerintah itu tidak ada dari segi infrastruktur jalan. Apakah mereka hanya bisa mengambil manisnya saja,” protesnya.

Aparat kepolisian dipimpin Kapolsek Kediri, AKP Nuraini tak mampu bernegosiasi dengan warga untuk membuka blokir jalan. Sejumlah personel hanya berusaha meredam supaya tidak ada aksi anarkis.

Aparat juga mengarahkan arus kendaraan yang hendak melintas di jalur itu. Sampai berita ini ditulis, Senin pukul 19.00 Wita, aksi blokir jalan masih berlangsung. (her)

Rutan Praya Tidak Layak Huni

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan SDN Pandang Tinggang mendatangi Kantor Bupati Loteng, Senin (16/11). Mereka meminta kejelasan soal penyelesaian ganti rugi lahan.

Warga Dasan Tereng Datangi Manajemen LCC Desa Dasan Tereng berkoordinasi dengan pihak Desa Gerimaks. Terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja ini, warga di Desa Dasan Tereng dan Gerimaks diprioritaskan masuk sebagai tenaga kerja.

Waktu itu, ia masih ingat pada saat groundbreaking pembangunan yang dilakukan Bupati Lobar non aktif Dr. H. Zaini Arony, MPd. Saat itu, bupati meminta agar pihak manajemen memprioritaskan warga di dua desa bekerja di pusat perbelanjaan itu. Saat itu, manajemen LCC menyanggupinya. Namun setelah

bayinya digeletakkan begitu saja di meja persalinan. Hal ini yang sangat disesalkan dari pihak rumah sakit.

Sekitar pukul 02.00 Wita, Sabtu (14/11) dini hari ia pun membawa mayat bayinya pulang untuk dikubur. Setelah selesai mengubur bayinya, ia pun kembali ke RSUD Tripat Sabtu pagi. Namun, setibanya di rumah sakit, petugas medis di rumah sakit menyampaikan istrinya kritis sampai akhirnya meninggal.

Ia mencoba menanyakan ke petugas medis yang menangani almarhumah istrinya, terkait penyebab istrinya meninggal. Namun saat itu, dirinya belum mendapatkan penjelasan. Menurutnya, ada kejanggalan selama penanganan istrinya. Di mana, dari awal sejak dioperasi, köndisi istrinya baik-baik saja dan normal.

Namun entah kenapa setelah istrinya dioperasi justru meninggal. Ia sendiri ikhlas istrinya meninggal, karena hal itu takdir, namun masih ada ganjalan dan pertanyaan terkait penyebab istri dan bayinya meninggal. Ia berharap pelayanan RSUD Tripat lebih baik ke depan khususnya bagi warga kurang mampu.

Supaya kasus serupa yang dialaminya tidak terulang menimpa keluarga lainnya. (her)

Lahan Diklaim Warga

Protes Perekrutan Tenaga Kerja

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah perwakilan dari Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) mendatangi manajemen Lombok City Center (LCC) yang berada di Desa Gerimaks Narmada. Mereka mendatangi pihak LCC, lantaran mempertanyakan komitmen awal manajemen LCC terkait pengakomodiran warga sekitar pada perekrutan tenaga kerja.

Kepala Desa Gerimaks Habibullah yang dikonfirmasi, mengaku, sebelum mendatangi manajemen LCC pihak

NO) di Lobar. Namun menurut catatannya, Akino di Lobar tidak terlalu tinggi. Tahun 2009 terdapat 18 kasus, namun dapat ditekan menjadi 7 kasus tahun 2015. Tahun ini, tercatat hanya 5 kasus.

Sebelumnya, pada Sabtu (14/11) dinihari, salah satu pasien bersalin bernama Seniman Arfan (30) warga Dusun Labuan Tereng Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar meninggal. Ia meninggal selang beberapa jam setelah dioperasi. Almarhumah meninggal bersama bayinya yang lahir satu jam sebelumnya.

Belum jelas penyebab ibu dan bayi ini meninggal, namun diduga adanya malapraktik yang dilakukan petugas medis di RSUD selama menangani pasien. Kematian ibu dan bayi inipun mengundang tanya kalangan keluarga.

Ditemui di rumahnya ketika suasana berkabung, Minggu (15/ 11) lalu, Mastur suami dari almarhumah mengatakan masih bertanya-tanya apa penyebab

meninggal istri dan bayinya.

Menurutnya banyak kejanggalan yang dirasakn ketika penanganan almarhumah istrinya.

“Terus terang kami masih bertanya-tanya penyebab kematian istri dan bayi saya,’’ ungkap Kepala Dusun Labuhan Tereng ini.

Diakuinya, dirinya membawa istrinya ke Puskesmas Jembatan Kembar, Kamis (12/11) pekan lalu, karena istrinya akan melahirkan. Di puskesmas sempat dirawat selama satu jam, lalu setelah itu dirujuk ke RSUD Tripat Gerung. Setiba di rumah sakit, istrinya mendapatkan penindakan dari petugas medis.

Jumat malam (13/11) Sekitar pukul 21.00 Wita, istrinya dioperasi. Operasi berjalan hingga pukul 23.00 Wita lebih. Ia merasa janggal saat itu, karena operasinya berjalan sangat lama dari perkiraan. Akhirnya istrinya melahirkan pada pukul 00.12 Wita. Sayang, setelah istrinya melahirkan ia tidak diberi tahu langsung. Apalagi saat itu bayinya sudah meninggal.

Ia pun saat itu sangat shock dan kaget. Ia bertanya kenapa bayinya bisa meninggal.

Namun pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan.

Ia sangat keberatan, karena setelah bayinya lahir tidak ditangani dengan baik. Bahkan ketika ia mendapati mayat

beroperasi, justru komitmen itu tidak dijalankan.

Menurutnya, adanya komitmen dari manajemen ini menyebabkan warga khususnya di Desa Gerimaks tidak pernah menuntut apa-apa dari manajemen. Namun, karena komitmen perekrutan tenaga kerja tidak dijalankan, maka pihak desa bersama warga pernah mendatangi manajemen LCC. “Jadi ini kedua kalinya dipertanyakan,”terang Habib.

Sementara pihak perusahaan yang masuk di Mall LCC, seperti Matahari Department Store sangat terbuka kepada

pihak desa. Bahkan ketika masuk ke mal pihak perusahaan mendatangi kantor desa untuk memberitahukan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Center Manager LCC, Daniel, menegaskan, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada warga setempat selama memenuhi kriteria dari lowongan yang dibuka.

Terkait komitmen mengakomdir 75 persen warga lokal Lobar bekerja di Mall LCC, ia mengaku tidak tahu menahu.

Bahkan ia balik bertanya, mengenai pihak yang menyebarkan isu seperti itu. (her)

Praya (Suara NTB) Kondisi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya dinilai sudah tidak layak huni lagi. Selain karena kondisi bangunan yang memprihatinkan. Jumlah tahanan dan narapidana yang ditampung juga sudah over kapasitas dan jauh di atas daya tampung yang tersedia.

Hal tersebut terungkap saat anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Praya, Senin (16/11).

Saat ini, jumlah tahanan dan narapidana yang ditampung di Rutan Praya sudah mencapai 216 orang. Padahal daya tampung Rutan Praya hanya sekitar 92 orang saja.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan dukungan fasilitas yang begitu minim. Mulai dari fasilitas air bersih, kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya.

“Terus terang kita sangat prihatin dengan kondisi Rutan Praya.

Yang serba minim seperti ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar.

Padahal, katanya, kendati sebagai tahanan maupun narapidana, hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pelayanan yang baik, tetap harus dipenuhi. “Jangan mentangmentang ini rumah tahanan, pelayanan kepada penghuninya justru tidak diperhatikan,” ujarnya mengingatkan.

(Suara NTB/kir)

SIDAK - Anggota Komisi I DPRD Loteng saat sidak melihat langsung kondisi para tahanan Rutan Praya, Senin (16/11).

Untuk itu, pihaknya berjanji segera bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM, supaya apa yang menjadi keluhan dan keprihatinan terhadap kondisi Rutan Praya bisa segera dijawab. Bahkan, Dewan bersama pemerintah daerah siap membantu kebutuhan di Rutan Praya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. ‘’Kalau memang solusinya, harus ada perluasan Rutan Praya atau membangun rumah tahanan baru, kita siap membantu. Apakah itu untuk pembebasan lahan untuk lokasi rumah tahanan baru atau kebutuhan lainnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Rutan Praya, Drs. Gunawan Gathot Priyadi, tidak

menampik hal tersebut. Pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kondisi Rutan Praya yang sudah seperti itu. Namun demikian, upaya perbaikan dan pembenahan tetap akan dilakukan.

Sementara itu, salah satu narapidana, Sahri mengatakan, saat ini satu ruang tahanan di Rutan Praya bisa dihuni sampai 16 orang. Padahal ruang tahanan maksimal hanya bisa menampung sampai 11 orang. Begitu juga untuk kondisi fasilitas pendukung, sangat jauh dari dari kata layak. “Selama bertahuntahun, tidak ada perubahan di Rutan Praya. Kondisinya seperti ini saja. Sementara jumlah yang ada di tahanan terus bertambah,” keluhnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

’’Elang Muda’’ UTS Terbang Mengukir Prestasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan ‘’elang muda’’ UTS, sebutan bagi mahasiswa Kampus Elang, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) bulan ini beterbangan ke sejumlah wilayah untuk mengukir sejumlah prestasi level nasional.

Kabag Humas UTS, Dina Raysa dalam keterangan persnya, Senin (16/11), memaparkan sejumlah prestasi yang dirah dalam beberapa waktu terakhir. Berhasil melewati tahapan eliminasi tingkat daerah (kabupaten), puluhan mahasiswa UTS mewakili nama Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB, berjuang mengukir prestasi ke tingkat nasional dan internasional.

Hampir semua fakultas berhasil mengirimkan perwakilannya dalam kompetisi-kompetisi yang akan mengharumkan nama Sumbawa. Mengawali 30 mahasiswa Fakultas Psikologi UTS terbang ke Surabaya untuk memperkenalkan Fakultas Psikologi UTS kepada jejaring Fakultas Psikologi Nasional dalam moment Olimpiade Psikologi 3 yang diselenggarakan pada 13 – 14 November 2015.

Disusul oleh pemenang pertama Hackaton 2.0 NTB, sebanyak tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Informatika UTS, Nizar Hafizahullah, Yogi Saputra, dan Febri Caputra Kandidat melanjutkan perjuangannya di Jakarta, 14 - 15 November 2015, berpusat di Digital Valey Menara Telkom, Jakarta ini akan berkompetisi bersama ke-27 programer-programer terbaik Indonesia lainnya untuk mendapatkan prestasi tingkat nasional dan menjadikan program teknologi informatika tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mereka buat digunakan oleh negara untuk sistem kependudukan Indonesia.

Selanjutnya sebanyak tiga team mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS berhasil masuk 25 besar dan berjuang untuk meraih prestasi terbaiknya dalam kompetisi Accounting Challenge yang akan berlangsung pada tanggal 16 – 18 November 2015 di Kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Pada waktu yang hampir bersamaan, dua karateka UTS terbang ke NangroeAceh Darussalam untuk bertanding di POMNAS XIV, yang akan berlangsung pada 14 – 21 November 2015. Mewakili Provinsi NTB, Muhammad Isro’ Al-Fajri dan Adiyat Ade Putra memperkuat cabang olahraga karate masing-masing pada kelas kumite karate putra 67 kg dan kumite karate putra 84 kg. ‘’Elang muda’’ lainnya yang akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti OSN Pertamina tahun 2015, pada tanggal 23 – 26 November 2015 adalah Fahmi Dwi Laksono, Faqih Abdul Azis, Kurniawan Eka Putra, dan M. Al-Azhar, mahasiswa Fakultas Bioteknologi UTS. Sementara itu, prestasi dalam bentuk lain berhasil diukir oleh dua team mahasiswa UTS yang berhasil lolos berhasil sebagai peringkat sebagai penerima dana Proposal Bisnis dari Kemenristek Dikti Kopertis VIII. Menjadi peringkat 16, team pertama yang terdiri dari Irwandi (Prodi Teknologi Industri pertanian), Adelia Elviantari (Prodi Bioteknologi), Rozzy Apriachman (prodi Ekonomi Pembangunan), dan Nadhira Rosalina (Prodi Akuntansi), serta team kedua UTS, berada diperingkat ke-4, terdiri dari Fitri Tjahyani prodi Tehnik Metalurgi), Frisca Sari Nabila (Prodi tehnik Metalurgi), M. Al-Azhar (Prodi Bioteknologi), dan Rian Adha Ardinata (prodi Bioteknologi).

Kompetisi berbeda juga berhasil membawa dua team dari Program Studi Teknik Metalurgi UTS berhasil meraih peringkat 6 dan 3 nasional. Berkompetisi dalam event Indonesian Student Research Festival (ISRF), team Metalurgi UTS pertama yang diketuai oleh Egi Subrata, lolos di peringkat ke-6 nasional, dan team Metalurgi UTS 2, yang diketuai oleh Frisca Sari Nabila, berhasil menjadi peringkat ke-3 nasional.

Sementara itu, meski dilaksanakan di Sumbawa, prestasi Fakultas Ilmu Komunikasi ini berlevel internasional. Bekerjasama dengan Goethe Institut, FIKOM UTS akan menjadi penyelenggara Science Film Festival tahun 2015 di Sumbawa pada tanggal 25 – 26 November 2015.

Dan prestasi tingkat internasional juga diraih oleh elang-elang muda UTS hingga membuat mereka terbang ke Jepang. Berhasil meraih NIMS AWARD 2015, Cindy Suci Ananda dan Indah Nurulita, mahasiswa Fakultas Bioteknologi UTS menjadi generasi kedua yang berhasil magang selama dua bulan di Nims, Jepang, salah satu institusi penelitian terbaik dunia tersebut. (arn)

(Suara NTB/arn)

SIAP BERLAGA - Puluhan mahasiswa Fakultas Psikologi UTS yang siap berlaga di Olimpiade Psikologi, Senin (16/11).

Minim, PAD Sektor Pariwisata KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) buka suara soal penyebab instansinya minim menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas yang kegiatannya utamanya mengelola segala hal yang berkaitan dengan pariwisata itu mengaku, penyebab minimnya pendapatan dari usahanya karena memang sumber yang dikelolanya juga sedikit. “Sumber yang menjadi hak pengelolaan kami tidak banyak,” ujar Sekretaris Disparekraf KSB, Ir. M. Saleh.

M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Selama ini kata dia, dari sekian banyak potensi sumber pendapatan yang berhubungan dengan kepariwisataan, hanya ada dua yang ditangani langsung oleh Dispakrekraf. Yakni retribusi fasilitas hiburan dan sumbangan pihak ketiga dari kegiatan kepariwisataan. Untuk fasilitas hiburan, Disparekraf hanya mengelola wahana sampan bebek di kolam danau Lebo, sementara sumbangan pihak ketiga tidak bisa dipatok untuk besaran pendapatannya.

“Sekarang boleh lihat wahana sampan Bebek di Lebo itu tidak bisa beroperasi. Jadi bisa dibilang tidak ada sumber pendapatan kita untuk PAD. Dan saya perlu luruskan soal pedapatan dari misalnya pajak hotel dan restoran itu bukan kewenangan kami, tapi menjadi tupoksi dinas pendapatan (DPPKD) yang menagihnya,” ujar Saleh.

Diungkapkannya, pada tahun sebelumnya dari dua sumber tersebut, Disparekraf sempat menargetkan PAD hingga sekitar Rp 36,5 juta per tahunnya. Rinciannya dari pengelolaan wahana sampan bebek di kolam danau Lebo sebesar Rp 35 juta dan sisanya dari sumbangan pihak ketiga. “Tapi hasilnya dari sampan bebek itu hanya Rp 1 juta. Sedangkan sumbangan pihak ketiga nihil,” paparnya.

Sebenarnya kata dia, ada 13 kegiatan yang bisa dikelola dinasnya sebagai sumber pendapatan. Hanya saja berdasarkan ketentuan terbaru saat ini, ke-13 sumber itu sudah tidak bisa diberlakukan penarikan retribusi oleh pemerintah. “Kalau saja itu bisa ditarik semacam retribusi atau semacamnya maka kita punya peluang untuk menambah sumber PAD yang khusus kami kelola,” tukasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, untuk mendapatkan PAD dari kegiatan kepariwisataan di daerah pemerintah harus membenahi seluruh infrastruktur pendukungnya. Dan kata dia, hal itu tengah dirintis saat ini sehingga dalam beberapa tahun ke depan, potensi-potensi wisata daerah akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. “Kita sedang menuju ke sana. Sambil membenahi infrastruktur kami akan bangkitkan potensi lainnya,” imbuh Saleh. (bug) M. Saleh (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - JH didampingi pengacaranya saat diperiksa penyidik Polres Sumbawa, Senin (16/11), sebelum akhirnya ditahan.

Kepala Kesbangpoldagri KSB Ditahan Sumbawa Besar (Suara NTB)Polisi memanggil Kepala Kesbangpoldagri KSB, JH guna melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Senin (16/11). Dalam pemeriksaan tersebut polisi mengeluarkan surat penahanan terhadap JH. Pantauan Suara NTB, JH didampingi pengacaranya saat menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik di Polres Sumbawa. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Pemeriksaan sempat rehat untuk shalat dan makan siang. Pemeriksaan dilanjutkan kembali pukul 14.00 Wita. Kemudian setelah beberapa proses dan pertanyaan

yang dilontarkan penyidik, JH kemudian ditahan.

Pengacara JH, Gede Karya, SE, SH, MH yang dikonfirmasi wartawan mengakui baru kali ini melihat adanya surat perintah penahanan. Terhadap penahanan, ia selaku penasehat hukumnya juga wajib melakukan upaya hukum, dalam hal ini membuat penangguhan penahanan.

“Hari ini (kemarin) akan kami

buat penangguhan penahanan ini,” imbuhnya.

Ini dilakukan dengan alasan kliennya memiliki jabatan strategis sebagai Kepala Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sehingga atas dasar tersebut, dia berharap sedikit kebijakan dari Kapolres untuk memberikan keringan atau tidak melakukan penahanan. Sementara proses hukum tetap berjalan, untuk

menentukan salah atau tidaknya nantinya di Pengadilan. Supaya proses di Polres tetap berjalan begitu pula proses yang ada di KSB. Keputusan dilakukan penahanan kata Gede, itu kewenangan kepolisian sudah menetapkan sebagai tersangka, begitu pula ditahan atau tidaknya. “Yang jelas intinya kooperatif. Supaya tidak kesulitan untuk mencari pada saat diadakan pemeriksaan untuk tidak menghilangkan barang bukti. Mungkin itu pertimbangannya,” tandasnya.

Sementara Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim Iptu Tri Prasetiyo mengatakan per-

timbangan penahanan itu karena memang JH tidak kooperatif, dan ada yang tidak diakui meskipun polisi sudah mengantongi alat bukti. Selain itu, JH juga terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menurut Informasi, JH Kepala Kesbangpoldagri KSB ditetapkan sebagai tersangka.

Di mana ia diduga memalsukan keterangan dalam akta otentik.

Persoalan ini berawal dari jual beli tanah antara JH dan Ade, seorang pengusaha. Dalam persoalan ini, Polres Sumbawa sempat dipraperadilankan oleh JH. Sebab JH menilai penetapan statusnya sebagai tersangka tidak pas. (ind)

Serapan Anggaran di Sumbawa Masih Minim Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka memastikan terwujudnya efektivitas penyelenggaraan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing SKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian APP dan LPBJP menggelar Rakor Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 2015, Senin (16/11).

Dalam laporannya, Kepala Bagian APP dan LPBJP, Zulkifli, S.Sos menyampaikan serapan anggaran dari total APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 adalah 60,58% dari Rp. 1.424.676.014.083,48.

Sedangkan realiasasi ratarata belanja langsung yang menjadi tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi masingmasing SKPD adalah sebesar 48,06% dari total pagu sebesar Rp. 570.903.332.695,-.

SKPD dengan realiasasi anggaran belanja langsung terkecil adalah Dinas Pendidikan Nasional, RSUD dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sedangkan SKPD dengan realiasasi anggaran belanja langsung terbesar adalah Ins-

pektorat, BP4K dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik dalam arahannya mengingatkan SKPD untuk lebih bekerja keras lagi melaksanakan program dan kegiatannya, mengingat pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2015 kurang dari dua bulan efektif dengan realisasi anggaran yang masih kurang.

SKPD diinstruksikan untuk membuka dan memperhatikan kembali dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk memastikan ada tidaknya program/kegiatan yang belum terlaksana. Bupati Sumbawa juga menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/ program 2015 pada masingmasing SKPD khususnya menjelang berakhirnya tahun 2015 ini. Menambahkan arahan Bupati, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan menekankan kepada para pimpinan SKPD untuk fokus melaksanakan program dan kegiatannya di dalam daerah, dan meminimalisir kegiatan di luar daerah yang tidak penting.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan progres realisasi anggaran sampai dengan 31 Oktober 2015 dari para pimpinan SKPD dan Camat yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. Muhammading, M.Si. Pada kesempatan berikutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi mengingatkan kepada SKPD khususnya terkait dengan kegiatan fisik/ konstruksi agar mengidentifikasi paket pekerjaan yang diperkirakan berpotensi tidak dapat terselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran dan dilaporkan kepada Bupati Sumbawa paling lambat tanggal 15 Desember 2015 dan selalu berkoordinasi/berkonsultasi dengan pihak yang kompeten untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa juga mengintruksikan Kabag APP dan LPBJP untuk menggelar Rapat Evaluasi lanjutan yang direncanakan pada akhir Bulan November 2015 ini, sebagai tindak lanjut rakor hari itu. (arn)

KSB Antisipasi Serangan DBD Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mempersiapkan diri mengantisipasi hadirnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di musim hujan tahun ini.

Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dikes KSB, Suhodo, SP mengatakan, salah satu langkah awal yang dilaksanakan untuk dalam rangka antisipasi penyakit DBD yang kerap datang seiring musim hujan yakni mengaktifkan kembali tim gerak cepat di seluruh Puskesmas. “Kami sudah informasikan ke seluruh Puskesmas bahwa sekarang sudah masuk musim penghujan dan agar tim gerak cepat diaktifkan untuk antisipasi penyakit DBD,” katanya kepada media ini, Senin (16/11).

Selain tim gerak cepat, Dikes juga meminta agar seluruh penunjang penanganan dipersiapkan mulai dari tingkat Puskesmas sebagai tindakan awal hingga fasilitas lanjutannya. “Alhamdulillah sekarang kita punya rumah sakit dan fasilitasnya sudah sangat lengkap. Makanya kita perkirakan tidak akan ada tindakan rujuk lagi, cukup di RSUD kita nanti,” klaim Suhodo.

Sebenarnya kata dia, untuk antisipasi penyakit DBD yang kerap merebak di musim penghujan, pihaknya secara terus menerus melakukan tindakan antisipasi dengan berbagai cara. Yang paling rutin sebut Suhodo yakni dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat, terutama soal tindakan pencegahan dengan melakukan pola 3M efektif. Yaitu menguras, menimbun dan menutup berbagai bentuk wadah yang memungkinkan menjadi lokasi kembang biak nyaSuhodo

muk pembawa virus DBD. “Sosialisasi ini terus kami lakukan setiap tahun terutama ketika sudah akan masuk musim hujan. Tapi memang kembali kesadaran masyarakat yang masih perlu terus ditempa agar benar-benar kita tekan kasus penyakit yang disebabkan nyamuk ini,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Dikes KSB, pada periode tahun 2014-2015 jumlah penderita penyakit yang disebabkan nyamuk ini mencapai ratusan orang. Per Oktober hingga Desmber 2014 sekitar 40-an kasus sementara sepanjang awal tahun 2015 mulai Januari hingga April tercatat sebanyak 107 kasus yang teridiri dari Demam Dengue (DD) 44 kasus dan sebanyak 63 positif DBD. Suhodo menjelaskan, data tahun 2014-2015 itu menunjukkan peningkatan signifikan jika dibanding pada periode-periode sebelumnya.

Menurutnya serangan penyakit DBD di KSB memiliki siklus lima tahunan di mana pada sekitar tahun 2009-2010 peningkatan jumlah kasus juga pernah terjadi. “Kita tidak punya daerah endemik. Tapi kalau di rata-rata dari delapan kecamatan sekitar enam kecamatan setiap tahunnya ditemukan kasus. Tapi Alhamdulillah sejauh ini semua bisa tertangani dengan baik sehingga belum pernah sampai tejadi kematian,” klaimnya. (bug) (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

DIMINTAI KETERANGAN - Dirut PT AS,rekanan pemenang Proyek PLTS Labangka, Abdul Kholik didampingi istrinya saat dimintai keterangan Tim Unit Tipikor Polres Sumbawa, Senin (16/11).

Rekanan Proyek PLTS Labangka Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah beberapa saksi dimintai keterangan, giliran rekanan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Interaksi 1 Mega Watt di Labangka, Kabupaten Sumbawa dimintai keterangan, Senin (16/11). Direktur PT AS, Abdul Kholik, diperiksa dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 11.30 Wita. Di mana yang bersangkutan didampingi istrinya di ruangan Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa.

Informasinya, dalam pengerjaan Proyek, PT AS selaku pelaksana tidak menerima gambar perencanaan melainkan gambar lay out saja. Dari PLTS tersebut sebelumnya pernah dilakukan uji coba dan peralatannya berfungsi dengan baik. Cuma PLTS berbe-

da dengan PLTU, di mana PLTS tergantung dari cuaca mempengaruhi hasil daya yang dikeluarkan. Dalam pembangunan proyek tersebut, dipasang peralatan dengan Kapasitas 1 Mega Watt, bukanlah kapasitas yang dihasilkan. Di mana kapasitas yang dihasilkan tergantung Sinar Matahari.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo menyatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap yang bersangkutan setelah memeriksa pihak-pihak lain sebelumnya. Pihaknya masih akan memintai keterangan sejumlah saksi lainnya guna melakukan pengumpulan data. “Kami masih mendalami dan akan mengklarifikasi pihak lainnya terkait pelaksanaan proyek itu,” tukasnya. (ind)

Camat Berharap Inspektorat Segera ke Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, Inspektorat belum turun melakukan pemeriksaan lapangan kaitan dengan tuntutan transparansi anggaran desa khusunya di desa Sebeok Kecamatan Orong Telu yang sempat dipersoalkan warga dalam pertemuan sebelumnya di DPRD Sumbawa.

Untuk itu, diharapkan Inspektorat dapat segera turun.

“Kita masih koordinasi ke Inspektorat. Informasinya mereka masih pemeriksaan dokumen administrasi desa, baru nanti akan ditindaklanjuti turun ke lapangan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Bukan hanya desa Sebeok yang diperiksa, tetapi juga desa desa lainnya di Orong Telu,” kata Camat Orong Telu, Surianto, S.Sos, Senin (16/11).

Namun, sejauh ini pemerintahan desa di Sebeok masih berjalan normal. Pro dan kontra masyarakat tak lagi terasa. Setelah sebelumnya dalam pertemuan di DPRD, 9 November lalu, teruangkap adanya dugaan penyimpangan pada sejumlah item kegiatan 2014 lalu yang tidak dikerjakan oknum Kades sesuai apa yang tercantum dalam APBDes. Seperti pembangunan bak air bersih yang seharusnya dua unit namun diduga yang dikerjakan hanya satu unit. Serta mempertanyakan pula mekanisme penyusunan APBDes 2015.

Pada kesempatan tersebut,

(Suara NTB/arn)

Surianto Surianto juga menyoroti perilaku masyarakat yang masih berladang secara sembarangan. Terutama di desa Klawis, yang kadang membakar lahannya tanpa memperhatikan kondisi sekitar, sehingga sempat terjadi adanya puluhan pipa air bersih yang ikut terbakar. Pihaknya telah mengingatkan Kades setempat dan siap mempertanggungjawabkan kerusakan dimaksud, dengan melakukan perbaikan pipa. Tak hanya itu, di tengah kondisi hutan yang makin kritis, mata air banyak yang mengering yang membuat susah masyarakat itu sendiri dalam mendapatkan air bersih.

“Kita juga berharap Polhut bisa turun dan berkoordinasi dengan kita di lapangan,” pintanya. (arn)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

Pilkada Dompu Dinilai Paling Aman di NTB Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 yang tengah memasuki masa kampanye membuat persaingan antarpasangan calon (paslon) semakin kental. Persaingan antar pasangan calon dalam meraih dukungan juga berimbas pada gesekan antar pendukung. Namun Kabupaten Dompu dinilai paling aman di NTB berdasarkan hasil pengamatan intelijen.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si pada acara syukuran HUT Brimob (Suara NTB/ula) ke 70 di markas Brimob H. Agus Bukhari Dompu, Sabtu (14/11) mengungkapkan, berdasarkan data intelijen yang dibahas dalam rapat bersama Kesbang Poldagri bahwa Kabupaten Dompu paling aman di antara Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak di NTB. Hasil ini tidak lepas dari dukungan anggota Brimob Dompu. “Alhamdulillah, hasil rapat di Kesbang Poldagri bahwa Kabupaten Dompu merupakan daerah yang paling aman di NTB. Ini tidak lepas dari dukungan dari Brimob,” kata H. Agus Bukhari.

Ia pun mengatakan, keberadaan Brimob di Dompu cukup membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Namun pemerintah daerah (Pemda) belum bisa maksimal, tapi tahun ini telah dianggarkan untuk meratakan lahan, sehingga tahun 2016 bisa dibangun markas dan kantor Brimob.

“Kita anggarkan untuk meratakan lahan Brimob, semoga bisa dilaksanakan, sehingga tahun 2016 depan bisa dibangun markas dan kantor Brimob,” ungkapnya.

Selain itu, H. Agus Bukhari mengatakan, Brimob yang awal pembentukannya sebagai Polisi khusus usianya lebih tua ketimbang aparat lainnya. Ini ditandai pada 13 November 2015, usia Brimob telah mencapai 70 tahun. (ula)

Proyek Jalur Dua Arah Diduga Tidak Memiliki Izin Amdal Bima (Suara NTB) – Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bima, Ir. H. Moh. Mawardi, mengatakan pembangunan ruas jalan dua arah diduga tidak memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Untuk itu, pihaknya telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pihak yang bertanggung jawab mengerjakan proyek tersebut agar tidak melanjutkan pengerjaan sampai dokumen izin Amdal dikantongi.

Mawardi kepada Suara NTB, Senin, (16/11) mengatakan sejak pertama dirancang, disurvei hingga dikerjakan, pengerjaan jalur dua arah yang terletak di jalan lintas Sumbawa – Bima atau tepatnya di desa Niu Kecamatan Palibelo, tidak pernah melibatkan pihaknya. “Selama ini tidak ada koordinasi dengan kita,” ungkapnya.

Kata dia, sebagai pengawas lingkungan di Kabupaten Bima, semestinya beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan jalan tersebut melibatkan pihaknya agar tidak terjadi polemik kedepan. “Kalau ada masalah mengenai lingkungan, kita tidak ingin disalahkan atau dinilai tidak pernah melakukan pengawasan,” jelasnya.

Meskipun tahap pertama telah selesai dikerjakan dengan panjang 3,3 kilometer. Namun pihaknya tetap meminta agar izin tersebut segera dibuat untuk melanjutkan proses pengerjaan tahap ke dua yang sedianya akan dikerjakan pada tahun 2016 mendatang. “Sementara, kita minta dihentikan dulu sampai dokumen Amdal sudah ada,” tuturnya.

Untuk menegaskan itu juga, BLH setempat telah mengeluarkan dua surat yang berbeda. Surat pertama ditujukan kepada Kementerian PUPR di Jakarta kemudian surat kedua ditujukan bagi pihak yang mengerjakan proyek tersebut. “Kita tidak ingin menghambat pembangunan, namun hal itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Mawardi.

Proyek jalur dua tersebut di bawah pengawasan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai pelaksaan jalan nasional VIII diteruskan ke satuan kerja (Satker) pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi NTB. Sesuai dengan papan informasi. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Dunia Mas dengan nomor kontrak KU.02.09/PPK10/156/2015 dengan masa pelaksanaan kerja selama 210 hari. (uki)

(Suara NTB/uki)

AMDAL – Ruas jalan dua jalur di Bima yang diduga tidak memiliki Amdal, Senin (16/11).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Sidang DPRD Bima Gaduh

Anggota Dewan Bakar Dokumen RAPBD Bima (Suara NTB) – Sidang paripuran DPRD Kabupaten Bima, Senin (16/ 11), berlangsung ricuh. Hujan interupsi dan kegaduhan yang berlangsung diwarnai dengan aksi pembakaran dokumen RAPBD Bima 2016 yang hendak dibahas.

Kegaduhan berawal usai penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachrudin, M.Pd, membacakan pengantar nota keuangan RAPBD 2016. Sejumlah anggota Dewan menolak paripurna dilanjutkan. Mereka meminta pimpinan sidang, H. Sudirman menghentikan rapat paripurna, karena RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah perlu diperbaiki (revisi) terlebih dahulu.

Sedangkan dari beberapa anggota Dewan lain juga menginginkan agar paripurna dilanjutkan, dengan alasan bahwa DPRD perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan RAPBD tersebut dalam paripurna. Selanjutnya, anggota DPRD bisa memberikan tanggapan.

Tetapi, anggota Dewan lainya lantas berdiri. Mereka keberatan dengan keputusan pimpinan sidang yang bersikeras melanjutkan paripurna tersebut.

Puncak kericuhan terjadi, tatkala pimpinan sidang memaksa untuk melanjutkan paripurna. Saat itu, anggota Dewan meminta pimpinan agar sidang paripurna diskorsing.

Padahal sebagian besar anggota DPRD tidak menghendaki paripurna dihentikan.

Salah satu anggota DPRD,

Edy Muchlis yang menolak paripurna dilanjutkan, tiba-tiba geram dan membakar dokumen RAPBD. Ia meminta sidang paripurna diskorsing, namun tidak digubris oleh pimpinan sidang dan situasi tegang pun mewarnai sidang paripurna.

Tidak terima dibentak oleh pimpinan sidang, Edy Muchlis kemudian memukul meja hingga memicu ketegangan. Adanya rencana membatalkan agenda pembahasan RAPBD tahun 2016 itu, karena sejumlah usulan yang menjadi pokok pikiran anggota Dewan tak muncul dalam draf atau program-program pemerintah.

Menurut Edy Muchlis, usulan anggota Dewan berdasarkan hasil resesnya adalah murni aspirasi publik. Namun dalam rancangan APBD, hanya sebagian kecil pokok pikiran yang merupakan usulan dari anggota Dewan. “Kami meminta RAPBD itu dievaluasi, karena tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut Edy, program aspirasi sangat penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban anggota Dewan kepada masyarakat. Sayangnya, sebagian besar hasil reses DPRD tidak terakomodir dalam APBD senilai Rp 1, 47 triliun tersebut.

(Suara NTB/uki)

BAKAR DOKUMEN – Seorang anggota DPRD Kabupaten Bima sedang membakar dokumen RAPBD dalam sidang paripurna, Senin (16/11).

“Itulah yang membuat saya emosi. Dari APBD itu lebih besar belanja aparatur dari pada belanja publik,” jelasnya.

Akibat pokok pikiran yang tak muncul di draf program pemerintah, kata Edy, seolah-olah DPRD tidak memiliki arti. Namun jika membiarkan program pemerintah berjalan sendiri tanpa ada usulan Dewan, hal itu sama saja mencoreng wajah anggota DPRD. “Melihat kondisi itu, secara otomatis DPRD tidak diharagai oleh eksekutif,” jelasnya.

Anggota Dewan lain, Sulaim-

Anggota DPRD Bima Desak Kadis Pertanian Dicopot

(Suara NTB/uki)

H. Bachruddin Bima (Suara NTB) – Ada yang baru dalam situasi sidang paripurna DPRD Kabupaten Bima, Senin (16/11). Selain hujan interupsi dan penolakan sidang dilanjutkan, sisi lainnya, nyaris semua anggota Dewan mendesak Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachruddin, M.Pd untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian, Ir. M. Tayeb karena dinilai tidak bisa mengemban tugas sebagai Kepala SKPD setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Wahidin mengatakan, beberapa kali rapat kerja dengan Komisi IV, pejabat yang bersangkutan tidak pernah hadir guna melakukan klarifikasi soal bantuan bibit bawang yang diduga tidak tepat sasaran.

“Kami kecewa dengan sikap arogan kepala Dinas Pertanian yang tidak menghargai kami sebagai wakil rakyat,” katanya.

Selain kecewa, Duta Partai Demokrat ini mengatakan bahwa kepala Dinas Pertanian saat ini tengah diproses secara hukum karena diduga melakukan korupsi, bantuan dana dari Kementerian Pertanian soal pengadaan bibit bawang yakni sebanyak Rp 18 miliar.

Menurutnya,bibitbawangyang semestinya disalurkan pada saat musim kering (MK1) dan MK2 namun justru disalurkan pada saat musim hujan (MH) sehingga banyak bibit tidak layak dibagikan kepada kelompok tani. “Tentu hal ini harus disikapi. Kenapa saat musim tanam, bibit bawang tidak disalurkan dengan baik dan justru disalurkan pada saat musim hujan,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar Penjabat Bupati Bima untuk mencopot Kadis yang bersangkutan karena dinilai sudah tidak lagi layak memimpin Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Hal itu disambut dan disetujui oleh semua anggota Dewan yang sedang mengikuti sidang paripurna.

Menanggapi itu, Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachruddin, M.Pd kepada Suara NTB, mengatakan akan melakukan evaluasi kinerja Kadis tersebut sebelum dilakukan pergantian.

“Akan kita evaluasi terlebih dahulu,” katanya.

Sebagai Penjabat Bupati Bima, dirinya tidak bisa langsung menggantikan atau mencopot. Karena hal itu harus terlebih dahulu mengajukan dan meminta persejutuan dari Gubernur NTB, kemudian diteruskan kepada Kemendagri. “Kewenangan Penjabat Bupati memang begitu, jika ada pergantian harus diusulkan ke Gubernur dan diteruskan ke pihak Mendagri. Namun aspirasi ini kita akan akomodir dan sikapi dengan cepat,” pungkasnya. (uki)

Pengangkatan CPNS K2 Terancam Dievaluasi Dompu (Suara NTB) Penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH meminta jajaran BKD Kabupaten Dompu untuk menyiapkan surat dan dokumen terkait pengangkatan CPNS dari formasi honorer kategori 2 (K2). Ada indikasi, 134 honorer tidak memenuhi syarat dan tidak melalui proses validasi diangkat menjadi CPNS. Jika benar, pengangkatannya sebagai CPNS akan dievaluasi.

Forum honorer K2 yang dikoordinir Syamsuddin, SE alias Some saat hearing bersama penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Senin (16/11) mengungkapkan, dari 390 orang honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS, 134 orang di antaranya tidak memenuhi syarat. Bahkn proses pemberkasan terhadap 134 orang tidak dilakukan di kantor BKD. “Pengajuan pengangkatan sebagai PNS tidak melalui proses validasi,” ungkap Syamsuddin.

Ia pun menyindir, pengakuan kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada BKD Dompu yang mengaku tidak tahu terkait proses validasi pengangkatan CPNS terhadap 134 orang honorer K2. Padahalitumenjaditugasdankewenangannya. “Itu artinya, ada tahapan yang sengaja tidak dilakukan un-

an, MT, mengatakan sidang paripurna dengan agenda pembahasan RAPBD 2016 sudah tidak sehat lagi. Menurutnya dalam agenda rapat masih banyak kekurangan yang harus diperbaik kemudian aspirasi Dewan tetap harus diakomodir dalam sidang tersebut. “Seharusnya sidang ini tidak boleh dilanjutkan, karena masih banyak item yang perlu dievaluasi terlebih dahulu.

Seperti, hasil reses yang dibahas di tingkat Komisi dengan tiap SKPD, lalu dikerucutkan dalam APBD,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD, Samaila, SH, tindakan dari Edy Muchlis yang membakar dokumen RAPBD dan menolak dilanjutkan sidang merupakan reaksi kekecewaan yang tidak melanggar tata tertib sidang.

“Masih dalam koridor, hanya reaksi kekecewaan,” tegasnya.

Pantauan Suara NTB, dalam sidang tersebut, fraksi PDIP walk out (WO) sehingga membuat sidang kembali tegang. Namun setelah itu, pimpinan sidang menskorsing sidang. (uki)

Kasus TPA Bara

Pemda Dompu Siapkan Kompensasi Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu akan menyiapkan biaya kompensasi bagi warga yang menguasai lahan di tempat pembuanganakhir(TPA)Baraagar akses membuang sampah tetap dibuka.Pemerintahtidakmungkin akan membayar lahan tersebut yang sedang proses kasasi di MA. Penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/ 11) mengungkapkan, dirinya telah menemui warga yang saat ini menguasai lahan di TPA Bara untuk membicarakan penyelesaian yang terbaik, sehingga persoalan kesehatan dan kebersihan lingkungan bisa terjaga. Dari pertemuan itu, dirinya diterima baik warga dan dijanjikan akan dikomunikasikan dengan keluarga. “Saya diterima baik oleh warga. Saya disediakan kopi dan saya minum kopi di rumahnya,” ungkapnya.

Putusan pengadilan yang memenangkan warga dalam persidangan tingkat pertama dan banding, dikatakan Agus Patria, harus dihormati. Walaupun itu belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum di tingkat kasasi yang

ditempuh pemerintah daerah (Pemda). “Kalau saya bayar, itu keliru karena masih proses (kasasi di MA). Kita akan berikan biaya kompensasi kepada warga yang menguasai lahan agar TPA bisa dibuka,” jelasnya.

M. Agus Patria mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk membayar biaya kompensasi atas penggunaan lahan di TPA Bara kepada warga yang menguasainya dalam APBD 2016. Apalagi APBD ini masih dalam tahap proses dan belum disahkan. “Makanya kemarin saya sampaikan ke Dewan dan meminta dukungannya,” katanya.

Ketika anggaran belum disiapkan, Agus mengungkapkan, pihaknya bisa memanfaatkan dana tak tersangka (tak terduga – red) selama untuk kepentingan pemerintah yang sifatnya mendesak. “Itu namanya, saya mengambil diskresi,” ungkapnya. Kini TPA Bara bisa dimanfaatkan kembali oleh Pemda untuk membuang sampah dalam kota. Tumpukan sampah pun mulai berangsur berkurang dan bau busuk di dalam kota pun sudah berkurang. (ula)

Harga Daging Ayam di Bima Naik (Suara NTB/ula)

DITERIMA BUPATI - Penjabat Bupati Dompu, M. Agus Patria, saat menerima forum honorer K2 di ruang rapat Bupati, Senin (16/11) tuk kepentingan meloloskan mere- yang mengeluarkan SK itu yang ka yang tidak memenuhi syarat membatalkan. Saya hanya mesebagai honorer K2 untuk diangkat neruskan,” tegas Agus Patria.

Ia pun meminta kepada para menjadi CPNS. Kita minta agar pengangkatan mereka sebagai honorer untuk bersurat ke pemerintah atasan yaitu BKN dan ditemCPNS dibatalkan,” tegasnya.

Penjabat Bupati Dompu, Dr. buskan kepada Bupati. Dalam suM. Agus Patria, SH, MH men- rat dimaksud harus juga disamgungkapkan, dirinya tidak memi- paikan alasan peninjauan pengaliki kewenangan untuk membatal- ngkatanCPNSdenganbukti–bukkan mereka yang telah diangkat tinya. “Saya minta agar disiapkan sebagai CPNS atau mengubah ke- surat ke BKN untuk meninjau ulbijakan Bupati sebelumnya. Un- angpengangkatanCPNSyangbertuk membatalkan pengangkatan masalah dan dilakukan proses valmereka sebagai CPNS menjadi idasi kembali,” pinta Agus Patria kewenangan pemerintah atasan. dihadapanKepalaBidangPengem“Kalau benar syarat tidak dipenu- banganPegawaiBKDDompu,Drs. hi, harus dibatalkan. Pemerintah H. Sirajuddin. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Kemarau panjang disertai suhu panas belakangan ini tak hanya berimbas pada masalah ketersediaan air bersih, juga berimbas pada produksi daging ayam. Pasalnya jika produksi minim, harga daging ayam bisa merangkak naik. Dan hal itu terjadi dalam dua pekan terakhir ini.

Direktur PT Nusantara Inti Satwa, salah satu perusahaan penyuplai daging ayam terbesar di Kota Bima, Muhamad Suhaili kepada Suara NTB, Senin (16/11) mengaku sudah dua pekan terakhirhargadagingayamnaik.Pasalnya, saat ini produksi ayam pedaging menurun drastis dari bulan biasa pada tahun sebelumnya. Penurunan hasil produksi ini dikarenakankemaraupanjangdengansuhu yang begitu panas saat ini.

Dengan suhu begitu panas saat ini bepengaruh pada kesehatan ayam, banyak ayam mati. Imbasnyapadaproduksidantentunyapenghasilan peternak dan perusahaan.

Biasanya produksi ayam pedaging itu 30 ribu sampai 40 ribu ekor setiapminggu,sekarangberkurang akibat masalah suhu panas saat ini. Kekuranganya mencapai 6 persen.Denganturunnyahasilproduksi ini perusahaan terpaksa menaikkanharga,daribiasanyaRp17.000/

(Suara NTB/uki)

Muhamad Suhaili kg di tingkat peternak, kini naik menjadi Rp 20.000/kg. “Kenaikan ini sudah terjadi dua minggu, dan kemungkinan akan normal awal Desember,’ katanya.

Namun perusahaan berharap pada para pedagang di tingkat konsumen tidak juga terlalu menaikkan harga sehingga konsumen tetap dapat mengkonsumsi daging ayam. “Harga ini tentunya naik karena keadaan pasar, stok kurang tentunya permintaan besar dan juga termasuk bagaimana menutupi biaya produksi,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

Polres Lotim Data 81 Tambang Galian C Ilegal Selong (Suara NTB) – Beberapa waktu terakhir ini, aparat Polres Lotim yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan pendataan terhadap aktivitas tambang mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB) atau galian C yang ada di Lotim. Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan oleh aparat pertanggal 15 November 2015 terdeteksi 81 tambang MBLB di Lotim yang belum kantongi izin alias ilegal.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman SIK,MM kepada wartawan di Selong, Senin (16/11), mengungkapkan, pendataan sekaligus penertiban tambang galian C yang dilakukan Polres Lotim bekerjasama dengan Stapol PP Lotim merupakan upaya membantu pemerintah untuk menertibkan aktivitas pertambangan guna memajukan Kabupaten Lotim.

Proses pendataan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kata Kapolres, tanpa ada keberpihakan kepada siapapun.

Baik dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah.

Proses pendataan yang dilakukan itu dalam upaya membantu dan menyatukan persepsi semua pihak terhadap aktivitas pertambangan tersebut. Karena, banyak masyarakat maupun pemilik tambang itu tidak mau mengurus izin usahanya.

Dalam proses pendataan itu, lanjut Kapolres, tambang-tambang atau galian C yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Tetapi bagi pengusaha tambang yang tidak mau mengurus izinnya akan mendapatkan sanksi tegas sesuai pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan minerba dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi menyebutkan, dari 81 tambang galian C yang belum mengantongi izin tersebut tersebar di sejumlah titik di Lotim.

Diantaranya untuk Kecamatan Pringgasela di Pengadangan Barat 7 lokasi, Pengadangan Timur 7 lokasi dan Desa Pengadangan 17 lokasi, Timbenuh 3 lokasi. Untuk Kecamatan Suralaga terdapat di Desa Bagek Payung 5 lokasi, Bagek Payung Timur 6 lokasi. Sedangkan, Kata Mantan Kapolsek Sembalun ini, untuk di kecamatan Labuhan Haji terdapat di Desa Ijobalit 6 lokasi, Surya Wangi 1 lokasi.

Selain itu untuk Kecamatan Aikmel, terdapat di Desa Kalibambang 6 lokasi, Lenek Daya 8 lokasi.

Selanjutnya, untuk Kecamatan Pringgabaya, di Seruni Mumbul terdapat 2 lokasi, Labuhan Lombok 9 lokasi. Di Kecamatan Wanasaba terdapat di Desa Tembeng Puteq 2 lokasi dan terakhir di Kecamatan Suela 2 lokasi penambangan yang hingga saat ini belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. (yon)

POLHUKAM

Terduga DPO Kasus Curanmor Tewas Dibacok Selong (Suara NTB) – Seorang terduga pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), Saprudin alias Bogong tewas dibacok seorang seorang jukir (juru parkir) bernama Bram Minggu malam. Korban yang juga seorang DPO tersebut diduga memiliki masalah pribadi dengan Bram hingga menimbulkan perkelahian itu terjadi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim dan hingga terjadi saling bacok membacok diantara keduanya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula ketika Bram menjaga tempat parkir di salah satu warung penjual Mie Ayam di depan Kantor Desa Aikmel Kecamatan Aikmel. Tibatiba, Saprudin (korban) datang dan menyerang Bram dengan menggunakan pisau.

Sementara, Bram yang saat itu diserang mendadak oleh Saprudin tidak bisa menghindar. Akibatnya, Bram mengalami luka di perut kanan dan tusukan di bagian dada

yang menyebabkan robek di sebelah kiri dadanya. Dengan kondisi yang demikian Bram pun tidak mau menyerah. Ia mencoba melawan dan mengambil pisau yang dipegang oleh Saprudin dan langsung menusuk Saprudin dan membenturkan kepalanya ke aspal jalan yang seketika membuat Saprudin tewas di tempat. Sementara, Bram sampai saat ini maish dirawat di RSUD Kota Mataram.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Senin (16/11), Kapolres

Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM membenarkan kasus perkelahian antar dua pemuda di Kecamatan Aikmel tersebut.

Bahkan, katanya, korban yang tewas merupakan DPO curanmor. Untuk menjaga situasi supaya tetap kondusif dan tidak terindikasi terhadap terjadinya masalah yang lebih besar lagi, pihaknya sudah mengerahkan personel untuk memantau situasi di sana karena kasus tersebut merupakan masalah pribadi kedua belah pihak. (yon)

Polres Lobar Enggan Beberkan Tersangka BSS Banyumulek Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat resmi menetapkan tersangka kasus bantuan Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Desa Banyumulek senilai Rp 740 juta lebih. Tersangka tersebut berasal dari pengurus kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri. Penetapan oknum pengurus sebagai tersangka ini setelah penyidik tindak pidana korupsi (Tipkor) Polres memegang barang bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

Namun setelah penetapan tersangka tersebut, pihak Polres belum juga mengungkap tersangka kasus ini. Polres masih enggan membuka siapa tersangka kasus ini.

Alasannya, karena berkas penyidikan kasus ini masih perlu dilengkapi.

“Terkait siapa tersangka kasus BSS ini tidak bisa kami buka,” jelas Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/11) kemarin.

Pihaknya masih melengkapi berkas perkara penyidikan kasus ini sehingga belum bisa mengungkap identitas tersangka. Pihaknya menetapkan status kasus ini ke penyidikan, karena dalam kasus ini ditemukan tindak pidana.

Pihaknya telah meningkatkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sehingga ditetapkan satu orang tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, pihaknya telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Alhasil dari gelar perkara itu, telah mengerucut kepada tersangka dari pihak yang bertanggung jawab terkait bantuan ini.

Terkait penetapan tersangka, pihaknya lebih barhati-hati dan penuh pertimbangan. Karena dalam kasus ini banyak pihak yang berimbas. Sehingga jangan sampai setelah ditetapkan tersangka justru penanganan kasus ini berlarutlarut karena menyangkut anggaran. Terkait itulah penetapan tersangka ini akan dievaluasi terlebih dahulu siapa-siapa yang paling bertanggung jawab, barulah setelah itu ditetapkan tersangka. Ia tidak ingin kasus ini terkatung-katung setelah tetapkan tersangka.

Karena itu pihaknya fokus untuk melengkapi bukti dari keterangan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini.

Bagaimana dengan kerugian negara? Menurutnya sejauh ini pihaknya belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Karena itu pihaknya akan melibatkan tim BPKP untuk menghitung kerugian negara terseSidik Priamursita but. (her)

(Suara NTB/her)

Halaman 8

(Suara NTB/her)

DATANGI POLRES - Nelayan di wilayah Pelangan dan Desa Gili Gede mendatangi Polres Lobar memprotes penyitaan BBM.

Nelayan Sekotong Datangi Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan nelayan dari Desa Gili Gede dan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong mendatangi Polres Polres Lombok Barat, Senin (16/11) kemarin. Kedatangan puluhan nelayan ini untuk audiensi dengan Kapolres ihwal penyitaan kendaraan dan bahan bakar milik nelayan oleh aparat Polres Lobar.

Pasalnya, imbas penyitaan BBM dan kendaraan angkut tersebut sangat dirasakan oleh para nelayan.

Mata pencaharian mereka terganggu akibat tidak ada BBM. Sejak disita tiga hari lalu, mereka menganggur tidak bisa melaut.

Pertemuan itu dihadiri Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, Kasatreskrim, Kabag Ops dan perwakilan warga. Ditemui usai pertemuan itu, perwakilan nelayan dari Tembowong Desa Sekotong Barat, L. Jamil mengaku, tujuan kedatangan nelayan ingin mengambil jeriken berisi BBM dan kendaraan angkut milik nelayan yang disita Polres Lobar.

Jumlah jeriken yang disita itu, 30 lebih. Penyitaan dilaku-

kan Sabtu lalu saat mengambil BBM di SPBU Beleka Gerung. Alasan penyitaan karena nelayan tidak memiliki izin dan rekomendasi pengambilan BBM subsidi.

Terkait izin ini menurutnya, semua nelayan tidak mengetahui sebab tidak pernah diberitahukan. Nelayanpun tidak pernah mengurus izin atau rekomendasi yang dimaksud. Ia sendiri memahami tugas aparat, namun tentunya harus dipertimbangkan juga dampak dari penyitaan BBM milik nelayan. Sebab akibat tidak ada BBM, nelayanpun tidak bisa melaut selama tiga hari.

Dalam pertemuan dengan Polres jelas Jamil, pihak terkait bersedia memfasilitasi dan membimbing nelayan untuk membuat izin.

Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Sidik Priamursita menyatakan, penyitaan barang milik nelayan berupa BBM dan kendaraan merupakan tugas aparat sesuai arahan Kapolres dalam program prioritasnya. Untuk mengawal program Kapolri ini dibentuk sejumlah Satgas. Salah sat-

unya Satgas pengawasan barang-barang bersubsidi seperti pupuk, dan BBM. Terkait pengambilan BBM subsidi menurutnya harus ada izin dan rekomendasi dari instansi terkait seperti Dishubkominfo, DKP dan Disperindag Lobar.

Penanganan kasus ini masih dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Sebab melihat dampak penyitaan BBM ini sangat besar bagi nelayan.

Seperti diakui nelayan, akibat BBM disita nelayan tidak bisa melaut sehingga mengganggu mata pencahariannya.

Ia menambahkan, penangkapan kendaraan nelayan dilakukan Sabtu (14/11) sekitar pukul 12.30 Wita ketika membawa BBM di jalan raya Gerung. Ketika itu pengemudi atas nama Muhsin membawa 4 jeriken BBM jenis solar dan 11 jeriken premium. Berat satu jeriken sekitar 25 liter sehingga berat total 375 liter.

Beberapa saat kemudian, aparat kembali menangkap Marzuki sekitar pukul 13.30 Wita di jalan raya Gerung selatan. Ia membawa 19 jeriken premium dan 1 jeriken solar. (her)

Mendesak, Kehadiran Advokat untuk Wartawan Mataram (Suara NTB) Maraknya kasus yang menimpa wartawan mendesak hadirnya advokat yang khusus

mengadvokasi hal tersebut. Di Bima, puluhan masalah kekerasan terhadap wartawan terjadi sepanjang 2015 ini. Selama ini wartawan belum memiliki advokat yang memperjuangkan nasibnya, terutama ketika terjadi upaya intimidasi berupa ancaman dan kekerasan berkaitan dengan pemberitaan.

“Panggilan hati saya sebagai wartawan, saya prihatin dengan kawan-kawan wartawan kita di Bima sana. Bahkan ada yang mendapat ancaman pembunuhan karena beritanya. Oleh karenanya, dipandang perlu atas hadirnya advokat untuk memberi kepastian hukum terhadap kasuskasus yang menimpa wartawan,” ungkap Kepala Divisi Advokasi Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima, Azhari, SH usai sidang terbuka pengambilan sumpah advokat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Aula Pengadilan Tinggi NTB, Senin (16/11).

Pelantikan 60 orang advokat dari Bima, Sumbawa, Lotim, Loteng, Lobar, KLU, dan Mataram itu juga dihadiri Wakil Gubernur NTB, H.

Moh. Amin, SH. Wakil Gubernur NTB mengaku bersyukur atas upaya masyarakat NTB khususnya advokat dalam mewujudkan keadilan sebab advokat adalah salah satu unsur penegak hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman.

Azhari menambahkan, sebelum menjalankan profesinya, advokat sebagai salah satu penegak hukum yang bebas mandiri dan wajib disumpah agar dalam menjalankan kerja-kerjanya sesuai dengan hukum dan dijamin oleh hukum.

“Saya yang besar di dunia wartawan melalui ini berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai UU nomor 40 tahun 1999 perlu digenjot. Agar bagaimana dalam menjalankan tugasnya wartawan tidak lagi mendapat ancaman. Bagaimana pihakpihak sumber berita paham bagaimana kerja-kerja kewartawanan,” kata wartawan Surat Kabar Dialog ini.

Ia berharap kepada sumber berita untuk mengedepankan UU Pers dalam menanggapi pemberitaan. (why)

Warga Keluhkan Peredaran Miras di Kafe Mataram (Suara NTB) Persoalan minuman beralkohol di Kota Mataram tak kunjung tuntas. Kali ini, warga mengeluhkan peredaran minuman beralkohol lewat akun facebook.

Larangan terhadap peredaran minuman keras ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 6 tahun 2015.

Pemkot Mataram juga mempertegas dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 dan Perwal nomor 18 tahun 2015 tentang pengendalian minuman beralkohol.

Dalam akun facebook milik Pahittiartik Ryah Asrie mengungkapkan kekecewaannya terhadap salah satu kafe di Jalan Pendidikan. Selain persoalan pelayanan, dia melihat kumpulan siswa dan atau mahasiswa tertawa dengan botol bir di atas meja mereka.

Diakun media sosial itu, dia mempertanyakan apakah kafe itu mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Dengan adanya Permendag nomor 6 tahun 2015, apakah kafe - kafe tertentu mendapatkan pengeculian. “Apakah Permendag 6/ 2015 tentang larangan minol termasuk bir masih berlaku atau terdapat pengecualian kafe di Mataram,” tulis Pahittiartik Ryah Asrie dalam akun facebook yang disukai oleh 19 dan 11 komentar dari pengguna facebook lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Mataram, Chaerul Anwar mengatakan, pada dasarnya bahwa informasi yang diterima dari masyarakat ditindaklanjuti, dengan merujuk Permendag 6 tahun 2015 dan Perda Nomor 2 tahun 2015. “Anggota kami mungkin tidak jeli melihat.

Dan laporan ini akan kami tindaklanjuti,” kata Chaerul di kantornya, Senin (16/11).

Identifikasi sementara dipastikan kafe tersebut tidak memiliki izin. Karena, terbitnya Perda dan Perwal No. 18 Tahun 2015, Pemkot Mataram memperketat peredaran miras. Kafe sudah ditindak yakni, karaoke di Cakra, kafe di Seruni dan lain sebagainya.

Pihaknya merencanakan menyisir kafe-kafe yang tidak mengantongi izin.

Pol PP, lanjutnya, tidak akan memberikan toleransi kepada pemilik atau pengusaha kafe yang tidak memiliki izin. Sebab, pihaknya sudah mengimbau dan terus menerus mensosialisasikan.

Tegur Kafe Tak Berizin Terkait kafe, Satpol PP Kota Mataram, akan menegur sejumlah kafe diduga tidak mengantoingi izin dan memanfaatkan lahan parkir sebagai tempat usaha.

(Suara NTB/dok)

Chaerul Anwar Pantuan Suara NTB, kafe kafe mulai menjamur di Kota Mataram. Mulai di Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan, Sriwijaya, Majapahit serta beberapa ruas jalan lainnya. Sebagian besar kafe - kafe tersebut memanfaatkan areal parkir sebagai tempat usaha mereka.

Padahal, lahan tersebut merupakan areal parkir tepi jalan umum yang dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan.

Kepala Bidang Penegakan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Lalu Muhammad Zakir mengatakan, pihaknya sudah turun menegur pemilik kafe yang memanfaatkan lahan parkir sebagai tempat usaha. Diketahui, kafe - kafe tersebut saat diperiksa belum memiliki izin. “Tapi mereka menyanggupi buat izin dan ada yang izinnya sedang diproses,” kata Zakir ditemui, Senin (16/11).

Yang menjadi permasalahan lanjutnya, izin telah diajukan apakah disetujui atau tidak oleh tim di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Dalam IMB, lokasi usaha dan garis sempadan jalan dan sungai bahkan zonasinya harus jelas.

Lalu kenapa tidak ditindak? Menurutnya, Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur (SOP) sudah jelas cara kerja Pol PP. SOP dimaksud, jika dalam waktu yang ditentukan tidak niat baik maka pihaknya melakukan eksekusi. Tindakan persuasif diutamakan, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Koordinasi dengan kelurahan dan asosiasi pedagang kali lima (APKLI) tetap dilakukan, agar mengimbau warga dan anggotanya.

Disinggung soal penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Pol PP sendiri, Zakir mengatakan, PPNS akan turun jika masyarakat masih ngotot bertahan. Penindakan disesuaikan dengan pelanggaran karena PPNS bekerja sesuai undang - undang dan peraturan daerah (perda). (cem)

(Suara NTB/ist)

SIRAMAN ROHANI - Para mantan pengguna narkoba saat diberi pencerahan rohani dalam rangkaian kegiatan pascarehab, BNN NTB.

Mantan Pengguna Narkoba Diberi Siraman Rohani Mataram (Suara NTB) Lebih dari 30 orang mantan pengguna narkoba diberi siraman rohani, Sabtu (14/ 11). Ini merupakan cara BNN Provinsi NTB untuk pemulihan total para mantan pecandu narkoba agar tidak terjerumus lagi.

Ini merupakan pertemuan keempat, setelah pertemuan sebelumnya seputar materi penguatan diri, cegah relaps, serta penguatan kelompok.

“Ini merupakan pertemuan terakhir dalam program pascarehab mereka, yaitu siraman rohani,” kata Kabid Pencegahan BNN NTB drg.

Yolly Dahlia, Senin (16/11).

Oleh ustaz yang membimbing, para mantan pengguna narkoba ini diberikan siraman rohani, sebagai bentuk lain untuk pendekatan religius dalam rangka konseling.

Apalagi materi ini belum didapatkan sebelumnya.

“Materinya, bagaimana mereka harus mengenal dengan baik dirinya. Dengan mengenal diri, berarti menyayangi diri sendiri, sehingga menjauhkan dari tindakan

yang dapat merusak mental, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba,” bebernya.

Penekanan penceramah, sebutnya, berkaitan dengan larangan keras menggunakan narkoba. Bahwa zat adiktif itu masuk katagori haram untuk dikonsumsi.

“Mereka diajak untuk memperkuat pengetahuan untuk membedakan yang dilarang agama, bedakan haram dan halal,” terangnya.

Peserta juga berdiskusi terkait minuman - minuman beralkohol yang juga dilarang agama.

Setelah rangkaian kegiatan pertemuan itu, termasuk siraman rohani, BNN mengamati perkembangan anak - anak bimbingan tersebut.

Menurut Yolly, perkembangan terus progres dari pertemuan ke pertemuan. Dia melihat ada antusiasme dan kesadaran untuk berubah. Dari antusiasme itu, para peserta bahkan meminta untuk diberikan keterampilan khusus.

“Perkembangannya positif, banyak perubahan dari mereka,” terangnya. (ars/*)

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pentas dan Dialog Sastrawan Nasional

Kesempatan untuk Berbagi Ilmu Sastra Mataram (Suara NTB) Kedatangan sejumlah sastrawan nasional ke NTB dianggap sebagai kesempatan tepat bagi sejumlah sastrawan NTB untuk berbagi ilmu. Kehadiran mereka dalam acara Pentas dan Dialog Sastrawan Nasional, hari ini (17/11) di museum NTB. Sejumlah sastrawan nasional itu akan bertandem dengan sastrawan NTB. Mereka adalah AS Laksana, Yusi Avianto Pareanom, Ahda Imran, Joko Pinurbo, dan Wayan Sunarta. Sedangkan dari sastrawan NTB yaitu Kiki Sulistyo dan Sindu Putra.

Penyair NTB, Irma Agriyanti, yang dikonfirmasi Senin (16/11), memandang kedatangan para sastrawan itu ke NTB sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. “Saya pribadi melihat ini kesempatan saya bisa berbagi ilmu dengan para sastrawan terkemuka itu,” ujarnya.

Para sastrawan nasional itu merupakan nama-nama besar dalam kancah sastra

nasional saat ini. AS Laksana ialah seorang cerpenis, sudah menerbitkan tiga kumpulan cerpen. Karya-karyanya dimuat di koran-koran nasional. Yusi Avianto Pareanom adalah seorang cerpenis dan penerjemah, juga memiliki sebuah penerbitan. Cerpencerpennya muncul di sejumlah koran nasional, dan sudah menerbitkan sebuah buku kumpulan cerpen.

Ahda Imran ialah penyair kelahiran Payakumbuh, dan menetap di Bandung. Sedangkan, Wayan Sunarta, yang akrab disapa Jengki adalah penyair asal Bali, yang karyakaryanya banyak dimuat di koran nasional.

Mereka akan bersandingan

dengan dua penyair NTB, Kiki Sulistyo dan Sindu Putra. Kiki Sulistyo adalah penyair yang karyanya tersebar di koran lokal dan nasional. Begitu juga Sindu Putra, penyair NTB ini buku puisinya berjudul Dongeng Anjing Api menyabet penghargaan buku puisi terbaik Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2008.

Hal yang sama dengan disampaikan Irma juga disampaikan oleh cerpenis NTB, Arianto Adipurwanto. “Ini kesempatan yang sangat jarang. Mereka adalah orang yang berkompeten untuk memberikan pengetahuan sastra. Terlebih lagi sebelumnya kita ini sangat jarang dilirik dan diapresiasi,” ujar Arianto.

Begitu juga menurut Penyair perempuan NTB, Baiq Ilda Karwayu, menurutnya, kedatangan para sastrawan itu dianggapnya bagus. Karena ada sesama praktisi yang mengapresiasi. “Kita bisa ber-

bagi ilmu. Minimal mereka bisa menularkan semangat bagi sastrawan yang tinggal di daerah,” ujarnya.

Kedatangan para sastrawan nasional ini, menurut Irma seharusnya bisa membuat mata pemerintah daerah terbuka. Bahwa di daerah lain, sastrawan sangat diperhatikan.

“Peran sastrawan yang menggerakkan kebudayaan adalah tolak ukur apakah daerah tersebut memiliki manusia-manusia yang berbudaya,” ujar penyair yang sudah menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi.

Tidak hanya bagi pemerintah, kehadiran para sastrawan ini semestinya juga dimanfaatkan oleh civitas akademika di bidang sastra. Seperti yang diutarakan oleh Baiq Ilda Karwayu, perlu adanya pertemuan langsung antara dosen dan mahasiswa di bidang itu.

“Akademisi dan para ma-

(Suara NTB/ist)

DI LOMBOK – Kiki Sulistyo menyambut rekannya, AS Laksana, Yusi Avianto Pareanom, Ahda Imran dan Wayan Sunarta yang tiba di Lombok, Senin (16/11). hasiswa perlu diarahkan mengikuti acara ini. Dalam dunia pendidikan, perlu ada

persentuhan dengan praktisi (sastrawan), agar ilmu yang didapat tidak berakhir di ru-

ang kelas. Bila perlu mereka (sastrawan) dijadikan dosen tamu,” ujar Ilda mantap. (ron)

” T&T” Sajikan Lagu Sasak Bergaya Blues

(Suara NTB/ist)

Serpihan Cerita Tentang ”Eagles of Death Metal” Jakarta (Suara NTB) Ada yang bilang publikasi apa pun adalah publikasi yang baik. Mungkin ini juga tepat untuk menggambarkan “Eagles of Death Metal” (EoDM).

Para rocker California selatan yang terkenal berhumor tidak senonoh dan berpesta bugil mendadak terkenal akhir pekan ini ketika aksi panggungnya di Le Bataclan, Paris, 13 November 2015, berubah menjadi konser paling mematikan sepanjang sejarah.

Semua dari lima awak band ini selamat, kecuali manajer merchandise Nick Alexander yang tewas bersama puluhan lainnya yang tewas di Bataclan. Kini EoDM tiba-tiba menjadi pusat dari tragedi internasional.

Kendati sudah mengeluarkan album sejak 2004 dan selalu gonta ganti awak termasuk beberapa musisi beken, kebanyakan orang baru mengetahui band ini setelah serangan teror di Paris.

Kebanyakan media arus utama mengartikan EoDM secara harfiah, malah lebih buruk. Bahkan sejumlah media online menyebut tragedi Paris itu sebagai tuah dari musik menyeramkan yang mereka bawakan.

Namun EoDM - dibentuk pada 1998 oleh Josh Homme dari Kyuss/Queens of the Stone Age dan kawan semasa kecilnya, Jesse Hughes - sebenarnya beraliran rock blues yang mengingatkan orang kepada band-band seperti

Thin Lizzy dan Canned Heat. Disebut Homme sebagai hibrida Eagles dan death metal, grup ini memang sering disebut mesum, namun album debut mereka ternyata berjudul “Peace” atau perdamaian, “Love” atau cinta, dan Death Metal.

Awak tetap paling terkenal EoDM tentunya adalah Homme (yang jarang ikut tour bersama bandnya, dan tidak bersama mereka saat konser di Paris Jumat itu). Sepanjang tahun mereka terus gonta ganti personel, dari Jack Black sampai Dave Grohl (keduanya tampil pada video musik “I Want You So Hard”).

Kolaborator-kolaborator EoDM lainnya adalah Mark Lanegan (Screaming Trees), Taylor Hawkins (Foo Fighters), istri Homme sendiri yakni Brody Dalle (the Distillers, Spinnerette), Samantha Maloney (Hole, Motley Crue), Dean Fertita (the Dead Weather), Stefan Olsdal (Placebo), Alain Johannes (Eleven), Abby Travis (Beck, Elastica), dan Liam Lynch (Sifl & Olly).

Manakala EoDM sukses menggelar tour dengan band-band seperti Strokes dan Arctic Monkeys, satu kali menjadi band pembuka untuk Guns N’ Roses pada 2006 hanya berlangsung satu malam. Pentolan Guns N’ Roses, Axl Rose, bersikap sinis. Axl menyebut mereka orang yang lembek. Tapi ledekan ini hanya membuat EoDM beken.

Lagu rekaman 2015 mereka yang

aslinya lagu ciptaan band Inggris Duran Duran, “Save a Prayer”, yang menjadi nomor satu dalam tangga lagu Inggris Raya, dikampanyekan oleh penggemarnya demi menyuarakan solidaritas penggemar EoDM melawan terorisme dan dukungan pada perdamaian.

Sebuah video yang menampilkan EoDM menyanyikan balada ini bersama Duran Duran di televisi Inggris, hanya beberapa hari sebelum serangan teror ke Paris, telah menyebar di jagat media sosial.

Duran Duran juga sedang di Paris pada 13 November itu untuk tampil bersama mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore dalam konser perubahan iklim “24 Hours of Reality” di Menara Eiffel, sebelum acara ini akhirnya dibatalkan.

Kendati kenyakan lagu EoDM bertema seks, narkoba, dan rock ‘n’ roll (awak mereka Jesse Hughes malah memacari bintang film porno Tuesday Cross), Jesse Hughes bukanlah orang liberal. Sebuah dokumentar tahun 2015 mengenai rocker berusia 43 tahun itu, “The Redemption of the Devil”, justru melukiskannya sebagai orang konservatif yang menentang pandangan liberal musisi Ted Nugent yang proBarack Obama dan sekaligus penentang konservativisme Ronald Reagan, Donald Trump, dan George W. Bush. (ant/bali post)

Komunitas Tumbuh, Kesusastraan Menggeliat Mataram (Suara NTB) Komunitas sastra di daerah ini terus tumbuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa aktivitas berkesenian dan kesusastraan di NTB semakin menggeliat. Banyak sastrawan tergerak untuk berkarya serta menghidupkan komunitas masing-masing.

Hidupnya aktivitas seni sastra di NTB ini mulai dilirik masyarakat di nusantara.

Upaya menyedot perhatian masyarakat luas ini tidak lepas dari perjuangan senimanseniman muda yang produktif menghasilkan karya-karya.

Eksistensi kesusastraan di daerah ini ditunjukkan melalui kuantitas dan kualitas karya sastra yang dihasilkan.

“Indikasi berkembangnya kesusastraan di NTB ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan komunitas-komunitas sastra, baik itu di Lotim, Loteng maupun KLU. Kemudian, sastrawan-sastrawan muda NTB ini produktif menulis,” jelas sastrawan Kiki Sulistyo yang akan mem-

fasilitasi kegiatan Pentas dan Dialog Sastrawan Nasional yang menghadirkan beberapa sastrawan dari luar daerah di Museum NTB, Selasa (17/11).

Menurutnya, aktivitas seni sastra di NTB ini mulai dilirik masyarakat secara nasional.

Hal ini ditandai dengan perhelatan yang terselenggara di Lombok. Dikatakan, tumbuhnya perhatian masyarakat nasional terhadap hidupnya kesusastraan di daerah ini merupakan reaksi atas meningkatnya aktivitas penulisan karya sastra di daerah ini. Para penulis muda daerah ini sedang aktif menyebarkan karya-karyanya ke seluruh penjuru negeri.

“Karya-karya sastrawan muda daerah ini telah menjamah berbagai media massa di seluruh daerah. Ini yang membuat aktivitas kesusastraan di NTB terlihat di permukaan. Dan, komunitas-komunitas sastra ini bersinergi membangun jaringan,” ujar Kiki di Aula Museum Negeri NTB, Senin (16/11).

Kegiatan hari ini dihadiri

sastrawan-sastrawan dari berbagai daerah. Mereka akan membacakan karya sastra untuk mentransformasikan isi karyanya kepada apresian.

Sejumlah sastrawan yang akan hadir diantaranya ; Ahda Imran dari Bandung, A.S Laksana sastrawan asal Jakarta, Joko Pinurbo sastrawan asal Yogyakarta, Wayan Sunarta dari Bali, Yusi Pareanom asal Jakarta dan dua sastrawan NTB yang ikut menampilkan karya dalam agenda tersebut adalah Kiki Sulistyo bersama Sindu Putra.

“Sebelum ke Lombok, teman-teman sastrawan ini telah mengawali kegiatan semacam ini di Yogyakarta dan Lampung. Sehabis dari sini mereka akan melanjutkan bersilaturahmi ke Bima dan Kupang NTT,” bebernya.

Kiki menilai, media massa adalah wadah utama yang membangkitkan pandangan masyarakat luas untuk melirik dunia kesusastraan NTB. Sastrawan-sastrawan muda asal NTB sering mengirim karya ke

berbagai media massa khususnya media cetak di negeri ini.

Terpisah, Kepala Museum Negeri NTB Ir. Baiq Rahmayati yang hadir dalam konferensi pers tersebut ingin mengimbangi peran media massa dalam menumbuhkan gairah dan geliat kesusastraan.

Menurutnya, museum memiliki peran dan tanggungjawab yang sama khususnya untuk membangkitkan dialektika kesenian maupun kesusastraan.

Tahun depan, pihaknya berencana melakukan penambahan koleksi untuk museum.

Salah satu item penambahan koleksi tersebut adalah pengadaan buku-buku sebagai penunjang literasi kesusastraan. (met)

Mataram (Suara NTB) Blues memang merupakan genre musik yang datang dari barat Benua Amerika. Sesampainya di Indonesia, khususnya Bandung maupun Lombok, gaya bermusik yang satu ini disisipi kearifan lokal berbasis kedaerahan. Seperti yang dilakukan musisi solo T&T saat menyajikan lagu-lagu sasak dalam balutan musik blues, Minggu (15/11).

“Gaya blues itu menurut saya lebih pada keinginan untuk meneriakkan isi hati melalui musik.

Karena aku sendiri adalah orang sasak, maka aku coba mengangkat kearifan lokal berupa lagulagu sasak yang kemudian kukemas dalam gaya bermusikku sendiri,” tutur Dody Darmati musisi solo yang menjuluki dirinya dengan sebutan T&T ini.

Pria yang berasal dari Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini membawakan beberapa lagu yang merangkai satu cerita. Menurutnya, gaya bermusik semacam itu memang telah menjadi ciri khas pada musik yang digelutinya.

Sejumlah lagu yang dibawakan yakni; momot meco, kembilinan, move on dan bebalu anak telu.

Ketika mengisi panggung, ia bercerita tentang satu pemuda yang terbius keadaan sehingga termenung atau yang dalam

bahasa Sasak disebut momot meco. Selanjutnya kembilinan, yang mengisahkan sang pemuda tersebut ditinggal sang kekasih. Setelah itu itu ia berupaya move on yang akhirnya menemukan kekasih baru yakni bebalu anak telu alias janda beranak tiga.

“Dalam lagu-lagu yang saya bawakan tadi, sebetulnya banyak mengandung kritik sosial.

Terutama dalam lagu pertama, momot meco. Momot meco itu kan satu keadaan dimana kita tidak melakukan apa-apa. Yang seharusnya hal-hal semacam itu harus kita hindari dari sisi-sisi kehidupan,” lanjutnya.

Bahwa menurut penyanyi solo ini, hidup harus tetap bergairah serta diisi dengan aktivitas-aktivitas produktif. Misalnya, membuat karya dari hasil kreativitas. Demikian juga, dalam lagunya yang berjudul kembilinan yang kemudian move on sehingga menemukan kekasih baru, sekalipun seorang janda beranak tiga.

Dari situ, dirinya ingin mengisahkan bahwa kesedihan itu bukanlah satu hal yang patut diratapi terus menerus. Pilu memang perasaan yang paling pelik menimpa hati ketika ditinggal kekasih. Kendati, seseorang harus segera bangkit dan melepas kepedihan, sekalipun

tempat yang ditemukan kedepannya tidak sesempurna halhal yang dinikmati sebelumnya.

Ruang Ekspresi Bambang Kusyanto, mantan musisi yang menggagas konser blues malam itu menyatakan, potensi-potensi lokal seperti Dody ini membutuhkan ruang ekspresi untuk menumpahkan hasil kreativitasnya. Mengangkat kearifan lokal, tidak cukup dilakukan melalui upayaupaya pameran dan lain sebagainya. Menurutnya, sebagai ranah ekonomi kreatif industri musik adalah medium yang mampu terlibat menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Sudahlah, kalau kita hanya jualan potensi-potensi budaya, daerah kita kalah dengan Bali.

Maka kita harus menciptakan terobosan-terobosan yang sifatnya mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. salah satunya ya dengan menghidupi industri kreatif seperti ini,” paparnya.

Dikatakan, konser bertemakan “Lombok-Sumbawa Etnic Blues Festival” kali ini adalah agenda keempat yang diselenggarakan oleh Lombok Blues Community (LBC). Disamping, LBC juga aktif menggerakkan Sunday Music dengan pelataran panggung terbuka di Area Taman Sangkareang. (met)

Museum NTB Perbanyak Koleksi Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 mendatang, Museum Negeri NTB akan melakukan penambahan koleksi. Penambahan dilakukan untuk memperbanyak koleksi yang sudah ada.

Tahun ini museum telah melampaui target angka kunjungan yang dipatok dalam jangka waktu setahun.

“Target kita adalah dua juta pengunjung. Dan target itu sudah terlampaui. Tahun depan kita ingin melakukan penambahan koleksi sehingga lebih menarik minat kunjungan,” tutur Ir. Bq Rahmayati, Senin (16/11).

Dikatakan, penambahan koleksi museum dilakukan untuk menyesuaikan keinginan para pengunjung. Selama ini penyumbang angka kunjungan terbanyak berasal dari kalangan pelajar, khsusnya peserta didik dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun

Taman Kanak – kanak (TK).

“Koleksi yang akan kita tambahkan antara lain pengadaan jaran kamput. Kita akan membuat jaran kamput berbahan material kemudian dibeton. Ini karena, anak – anak yang datang ke museum kepingin menaiki koleksi jaran kamput yang ada sekarang ini,” lanjutnya.

Selain itu, penambahan koleksi dilakukan demi menambah dukungan sarana dan prasanan museum yang menuju menjadi kawasan rekreasi sambil belajar. Para pengunjung yang datang dapat mempelajari sejarah, kearifan lokal dan tradisi melalui simbol – simbol. Secara simbolik, peradaban dari satu zaman dapat terlihat dari benda – benda cagar budaya. Benda – benda peninggalan tersebut sekaligus mewakili identitas wajah peradaban tertentu.

Kepala Museum ini membe-

berkan, anggaran penataan destinasi khusus untuk museum tahun ini berjumlah Rp 3 miliar. Tahun depan, anggaran penataan yang juga untuk menambah koleksi tersebut meningkat menjadi Rp 5 miliar. ia berharap setelah adanya penambahan koleksi, wajah museum menjadi semakin berwarna. Selanjutnya, angka kunjungan ke museum terus terdongkrak sehingga pendapatan khususnya melalui tariff kunjungan semakin bertambah.

“Wisatawan itu selalu menginginkan sesuatu yang unik. Itulah sebabnya, kita ingin melakukan pengadaan jaran kamput ini. kadang pengunjung, terutama anak – anak ingin berfotoan sambil menunggangi jaran kamput tersebut,” tandasnya. Itulah yang menurut kepala museum ini menjadi daya tarik yang menggugah selera pengunjung untuk mendatangi museum. (met)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “The 33” melengkapi penghuLos Angeles penayangan perdananya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ni peringkat lima besar denJames Bond kembali ke Pesaing utama film mata12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 puncak setelah “Spectre” me- mata itu adalah penghuni per- gan pendapatan berturut12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mimpin box office Amerika Ut- ingkat dua tangga film box office turut 8,4 juta dolar AS; 6,7 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ara dua pekan berturut-turut.

“The Peanuts Movie” dan film juta dolar AS dan 5,8 juta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dolar AS. Sementara “Bye “Spectre” menambahkan baru seperti drama “The 33”.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 35,4 juta dolar AS ke total “The Peanuts Movie” menun- the Sea” bahkan tak bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pendapatan domestiknya jukkan daya tahan mengesan- tetap mengapung meski di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menjadi 130,7 juta dolar AS. kan dengan perolehan 24,2 juta topang dua bintang besar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Film tentang disfungsi Hasil penjualan tiket film dolar AS, hanya turun 45 pers12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pernikahan yang menampilberbiaya 250 juta dolar AS en.

Film adaptasi komik strip 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dari Metro-Goldwyn-Meyer Charles Schulz tentang Snoopy kan percekcokan pasangan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dan Eon Productions yang dan Charlie Brown itu total te- dunia nyata Angelina Jolie 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 didistribusikan oleh lah mengumpulkan 82,5 juta Pitt dan Brad Pitt hanya meng12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sony itu turun dolar AS di Amerika Serikat. umpulkan pendapatan kotor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 95.440 dolar AS di 10 tempat.

49 persen “Love the 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Universal menyatakan d a r i Coopers”, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mengeluarkan dana 10 juta pendap“ T h e 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dolar AS untuk pembuatan a t a n M a r 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 film itu namun angka sebep a d a tian”, dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 narnya diperkirakan lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tinggi karena ada perpan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 jangan pengambilan gam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bar di Malta, demikian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 seperti dilansir kan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tor berita Reuters.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (ant/bali post) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 PEMERAN 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 SPECTRE - Para 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bintang, Lea 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Seudoux, David 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Craig (tengah) dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Monica Bellucci.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (Suara NTB/ist)

”Spectre” Kembali ke Puncak

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ikuti Jambore Internasional

Wagub Minta Duta NTB Promosikan Potensi Daerah

Kembangkan PLTA

(Suara NTB/use)

SMKN 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dipercaya mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Saat ini perangkat listrik tenaga air dalam tahap perancangan dan rencananya akan dipresentasikan di Jakarta minggu ini.

Kepala SMKN 1 Lingsar melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum M. Nurhayadi, mengaku, setelah pihaknya menerima bantuan untuk mengembangkan listrik tenaga air datang dari MCI di Indonesia. Pihaknya mendapat kepercayaan tersebut, karena SMKN 1 Lingsar merupakan sekolah yang berada dekat dengan sumber air.

Apalagi, debit air yang ada di lokasi yang akan dijadikan tempat pengembangan memiliki debit air yang bisa menghasilkan 1.000 watt tenaga listrik. Di samping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) setempat juga dinilai mampu untuk mengembangkan perangkat tersebut. “Sebelumnya kita juga pernah membuat pembangkit listrik tenaga air mini yang kini masih digunakan,” terangnya pada Suara NTB, Senin (16/11).

Saat ini, ujarnya, alat pembangkit listrik sedang dirancang oleh Tim SMKN 1 Lingsar. Rencanannya hasil rancangan ini akan dipresentasikan di Jakarta pada Minggu ini. Anggota Tim SMKN 1 terdiri dari 3 guru pembimbing dan melibatkan seluruh siswa Bagian Otomotif. “Insya Allah hari Kamis, tim yang mengembangkan alat ini akan mempresentasikan di Jakarta,” ujar Nurhayadi.

Sebelumnya, tim dari MCI sudah pernah datang ke SMKN 1 Lingsar untuk melakukan survai. Awalnya, yang datang adalah seluruh tim. Selanjutnya pada kesempatan ke 3 dan 4 anggota tim datang secara bergantian untuk melihat perkembangan dan memastikan pemberian kepercayaan dimaksud.

Rencananya, hasil rancangan ini akan ditempatkan di mini hotel di SMKN setempat. Sebenarnya, tidak mesti pengembangan ini ditempatkan di mini hotel setempat. Namun karena di mini hotel memiliki lahan yang layak, sehingga diputuskan proyek ini dibuat untuk mini hotel khususnya untuk penerangan taman.

Ditambahkan Nurhayadi, MCI sendiri merupakan lembaga mentor yang memotivasi orang maupun lembaga pendidikan yang mau mengembangkan energi terbarukan.(use)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengingatkan lima duta NTB yang akan mengikuti jambore pramuka internasional di Singapura, 17 hingga 22 November ini memperkenalkan budaya dan pariwisata NTB. Selain itu, peserta diminta saling berbagi pengalaman dengan peserta dari daerah atau negara lain.

Harapan wagub ini disampaikannya saat menerima kunjungan anggota Pramuka Kwartir Daerah NTB yang dipimpin Muh. Aminullah dan Irwan Iskandar bersama anggota pramuka yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti jambore internasional di ruang kerjanya, Senin (16/11). Kedatangan mereka menghadap wagub untuk pamitan, karena akan mengikuti Jambore internasional yang berlokasi di

Sarimbun Scout Camping Singapura.

Wagub juga mengharapkan generasi penerus hendaknya mampu memberikan contoh teladan yang baik dan terus menuntut ilmu, sehingga nantinya bisa menjadi pemimpin yang berahlakul kharimah.

Peserta yang akan berangkat mewakili NTB dalam Jambore Internasonal ini merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan secara ketat oleh Kwarda NTB. Mereka yang berhasil lolos seleksi adalah Lalu Risky Dwi Jasatria dari SMAN 7 Mataram, Iman Rasyid Sayuti dan Muhammad Qusyyid Al Jamali dari MTsN 1 Mataram, Cahyo Adinegoro (SMPN 6 Mataram) dan Ranji Atri Saufi (SMPN 2 Mataram). Selain itu, 1 orang Pembina Drs. Jupri Amri yang juga Kepala SMPN 1 Mataram. (ham)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Wagub NTB H. Muh. Amin pose bersama dengan perwakilan NTB yang akan mengikuti jambore internasional di Singapura di ruang kerjanya, Senin (16/11).

Perilaku Menyimpang Siswa

Sebagian Besar Guru Gagal Transfer Nilai Mataram (Suara NTB) – Maraknya anak-anak yang terjerumus dalam dunia malam kini sudah banyak terjadi di NTB. Jumat (13/11) lalu puluhan anak yang sedang dugem terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Hal ini berkaitan dengan lunturnya nilai-nilai moral pada anak-anak. Apalagi saat ini mata pelajaran agama hanya dijadwalkan selama 90 menit per minggu.

(Suara NTB/yon)

LOMBA KARYA SENI - Pembukaan Lomba Karya Seni seKabupaten Lotim yang dilaksanakan HMPS STKIP Hamzanwadi Selong di Aula YPH PPD NW Pancor, Senin (16/11).

Peringati Bulan Bahasa

STKIP Hamzanwadi Gelar Lomba Karya Seni Selong (Suara NTB) – Sebagai rangkaian memperingati Bulan Bahasa yang jatuh bulan Oktober 2015 lalu, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong menggelar Lomba Karya Seni Tingkat SMA-Sederajat se-Kabupaten Lotim. Kegiatan ini diikuti siswa dari 17 sekolah di Lotim.

“Kegiatan ini dalam rangka peringatan Bulan Bahasa yang sebenarnya jatuh pada bulan Oktober lalu. Namun karena terbentur dengan beberapa kegiatan di sini. Maka kegiatan ini kita lakukan sekarang,” ujar Kepala Program Studi PBSI STKIP Hamzanwadi Selong, Padlurrahman, M.Pd pada Suara NTB, Senin (16/11).

Menurutnya, kegiatan Lomba Karya Seni ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Bahkan, pelaksanaan Lomba Karya Seni tahun 2015 ini merupakan yang ke-11 kalinya. Adapun, yang memotivasi Prodi PBSI untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai salah satu esensi dari Prodi PBSI itu yang salah satunya adalah sastra.

“Jadi kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh sekolah-sekolah SMA yang berada di bawah naungan yayasan NW saja. Namun kegiatan ini terbuka bagi semua siswa se- Lotim yang akan dilaksanakan selama dua hari,” jelasnya.

Selain itu, katanya, dilakukan Lomba Karya Seni untuk tingkat SMA, karena melihat anak-anak SMA saat ini memiliki potensi besar di bidang seni. Dari potensi-potensi itulah yang akan terus dikembangkan melalui Lomba Karya seni dengan harapan para siswa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi khususnya masuk ke Prodi PBSI untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. “Melalui kegiatan Lomba Karya Seni se-Kabupaten Lotim ini, potensi-potensi siswa SMA di bidang seni dapat tersalurkan,” ungkapnya.

Di Prodi PBSI, kata Padlurrahman, terdapat tiga organisasi yang menjadi penguat utama, yakni HMPS, Sanggar Narariawani dan Organisasi Ikatan Jurnalis Kampus (IJK). Bahkan, ke depan organisasi kemahasiswaan itu akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sebagai tempat mengasah dan menyalurkan potensi-potensi yang dimiliki. (yon)

PPMI NTB Gelar Kemah Kepemudaan Provinsi Mataram (Suara NTB) DPD Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) NTB akan menggelar Kemah Kepemudaan Provinsi (KKP) 2015. Kegiatan KKP akan digelar tanggal 27-29 November bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ditemui Suara NTB, Senin (16/11), Sekretaris DPD PPMI NTB, Muh Juliansyah, S.Adm, mengaku kegiatan KKP bertujuan agar terbangunnya semangat kebersamaan antar pemuda dari semua kabupaten/kota di NTB khususnya dalam bidang seni dan budaya.

Diakuinya, PPMI merupakan organisasi kepemudaan yang langsung berada di bawah Kemenpora. Keberadaan PPMI sebagai media pertukaran pemuda antar daerah dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya daerah masing-masing.

Juliansyah mengaku, selama di arena KKP, pihaknya akan memanfaatkan untuk mensosialisasikan sekaligus mematangkan persiapan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tahun 2017 yang akan berlangsung di NTB dan akan diikuti sekitar 3.000 pemuda. “Konsolidasi ini penting mengingat JPI merupakan agenda nasional untuk memperkenalkan budaya masing-masing daerah,” terangnya.

Selain itu, kegiatan KKP juga akan digelar Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua DPD PPMI NTB periode 20152020. Dikatakannya, sejauh ini sudah ada tiga kandidat yang akan maju dalam perebutan kursi ketua. Mereka akan memperebutkan 50 suara DPC dari seluruh kabupaten/kota di NTB. “Sejauh ini ada tiga kandidat yaitu incumben, saya sendiri selaku sekretaris dan ada dari Sumbawa. Syarat resmi setiap kandidat harus dapat tiga dukungan DPC, saya sudah dapat 8 dukungan DPC, tinggal kuatkan koordinasi,” klaimnya.

Ditanya soal visi misi ke depan, Juliansyah berharap jika terpilih akan membawa PPMI NTB lebih bersuara di tingkat nasional dan dapat menyukseskan JPI tahun 2017. (dys)

Pemerhati Pendidikan Kota Mataram Syafril, SPd, MPd, menilai, adanya kecenderungan anak-anak mencari kebebasan di tempat hiburan karena peran orang tua, guru maupun pemerintah masih dianggap kurang. Bagaimana tidak, semeatinya pengelola tempat hiburan melarang anak di bawah umur memasuki tempat hiburan miliknya. Terlebih di dalam aturan pengelola tidak diperbolehkan menerima anak-anak untuk memasuki area dewasa itu.

“Norma-norma agama seakan tidak memiliki kekuatan untuk mengekang prilaku anak-anak ini. Itulah pentingnya setiap guru bukan hanya guru agama, untuk menanamkan nilai moral kepada anak didiknya,” ungkap Syafril yang juga Dekan FKIP Universitas Muhammadyah Mataram (UMM) kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (16/11).

Menurutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak menjadi lebih senang berada di tempat hiburan yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, komunikasi antar guru dan murid juga masih sangat terbatas, sehingga tidak ada keterbukaan antara anak didik dengan gurunya terkait masalah yang dihadapinya.

Selain itu juga gaya hidup atau faktor dari anak itu sendiri yang tidak jarang terpengaruh oleh teman bergaulnya.

Untuk itu, guru diharapkan dapat mentransfer nilai-nilai, bukan hanya ilmu-ilmu lain-

nya. Sebab nilai moral maupun nilai agama bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. Namun menjadi tanggung jawab semua guru.

Sebab setiap guru memiliki tugas untuk mengayomi peserta didiknya.

Menurut Syafril guru harus bisa lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan siswanya. Sebab banyak siswa yang tidak dapat menyampaikan permasalahannya dalam belajar disebabkan guru yang terkesan acuh. Sehingga antara guru dan orang tua siswa juga perlu melakukan koordinasi satu sama lain.

Akibatnya, perilaku anak dapat diawasi dengan baik. Hal ini dirasa dapat menekan anak-anak untuk mencari hiburan ke tempat-tempat hiburan yang dilarang. “Negara barat yang liberal saja membatasi anak untuk tidak memasuki tempat hiburan.

Kemudian Indonesia yang menganut ideologi Pancasila melakukan sebaliknya. Ini tidak elok,” kata Syafril.

Terkait dengan pengelola tempat hiburan diharapkan mengikuti aturan. Jika tidak, Pemkab Lobar diharapkan dapat mengambil tindakan tegas.

Sebab jika anak-anak sudah masuk tempat hiburan, maka kemungkinan untuk terjerumus kepada narkoba dan prostitusi semakin tinggi. Sebab pemikirannya yang masih labil dan mudah untuk terpengaruh.

Apalagi rasa ingin tahu yang tinggi hingga sampai pada praktik coba-coba. Hal inilah

yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk memasuki hiburan malam.

“Saya tantang Pemkab berani tidak mengambil tindakan tegas terhadap tempat hiburan yang memperbolehkan anak masuk. Dalam aturan kan sudah jelas pengelola tidak boleh membiarkan anakanak masuk tempat hiburan malam,” cetus Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Prelindungan Anak NTB Joko Jumadi kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (16/11).

Joko Jumadi mengharapkan Pemkab berani mengambil tindakan tegas meski tempat hiburan itu merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab ini merupakan masalah yang serius jika tidak ditangani segera. Kebiasaan itu dapat merusak moral anak-anak dan dapat merusak masa depan anak. Sebab bisa saja tersandung dengan minum-minuman beralkohol dan narkoba.

“Minggu lalu kami mendapatkan kiriman dari Lobar juga, ada enam anak sebagai pengguna narkotika. Lima orang anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ini merupakan salah satu efek yang ditimbulakan dari maraknya anakanak dalam hiburan malam,” ungkapnya. Selain itu keluarga juga diharapkan dapat memaksimalkan perannya. Sehingga anak-anak tidak mencari kebebasan atau kesenangan di tempat hiburan-hiburan malam yang dapat merusak pikiran anak. (lin)

PGRI NTB Sebut UKG Kebijakan yang Keliru Mataram (Suara NTB) Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali Arahim, MSi, menyebut pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan kebijakan keliru dari pemerintah.

Hal itu lantaran tes UKG bagi 60.061 guru di NTB dilaksanakan tanpa diimbangi dengan adanya Diklat atau pelatihan peningkatan kualitas guru.

“UKG itu kan sama dengan kegiatan belajar mengajar, ketika sekarang ingin melakukan evaluasi terhadap siswa, dia harus memberikan pembelajaran dulu terhadap siswanya. Begitu juga dengan guru, pertanyaan saya, kapan mereka diberikan diklat?

Tiba-tiba diadakan UKG ini kan aneh gitu,” ujarnya penuh tanda tanya, Senin (16/11).

Oleh karena itu, Ali menyebut kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya melompat, tapi juga melanggar. Harusnya, sebelum UKG dilaksanakan harus ada arahan dan batasanbatasan tertentu mana yang dikatakan profesional itu kaitannya dengan pedagogik.

Setidaknya guru harus diberikan diklat dan pelatihan selama 5-6 kali terlebih dahulu sebelum dilakukan tes UKG. Sehingga dengan demikian, kita dapat mengukur kemam-

puan dan pemahaman guru terhadap diklat yang telah diberikan pemerintah. ‘’Kebijakan pemerintah ini bukan hanya loncat, tapi juga melanggar,” tegasnya.

Dikatakan pula, harusnya UKG yang digelar tahun 2012 lalu terhadap ribuan guru harus dilakukan verifikasi, sehingga muncul analisis berapa guru yang mendapat nilai 5, nilai 6, dan nilai seterusnya.

Sehingga analisisnya menjadi berapa lama guru yang mendapat nilai 5 dilakukan Diklat, termasuk juga yang mendapat nilai rendah agar dilakukan Diklat lagi.

Dalam hal ini, ujarnya, anggaran pelaksanaan UKG lebih diarahkan untuk melakukan diklat dan pelatihan bagi peningkatan kualifikasi guru.

Adanya guru yang tidak bisa mengoperasikan komputer selama pelaksanaan UKG, Ali menyebut hal itu tidak jadi masalah, karena tugas pokok guru hanya mengajar dan membimbing bukan duduk di depan komputer. “Ada guru sudah 15 tahun, tapi penataran baru satu kali. Ini aneh, lebih baik anggaran UKG untuk diklat guru,” salah satu kepala bidang di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB ini. (dys)

(Suara NTB/use)

KUNJUNGI KANTOR PEMADAM - Siswa TK RA Perwanida Perumnas saat mengunjungi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Mataram beberapa waktu lalu. Mereka diperkenalkan bagaimana petugas Pemadam Kebakaran melakukan tugasnya di lapangan.

Siswa TK RA Perwanida IGI Bertekad Jadikan Lotim Pusat Literasi di NTB Dikenalkan Cara Padamkan Api Membaca Jantung Pendidikan

Selong (Suara NTB) – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Cabang Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bertekad menjadi Kabupaten Lotim sebagai pusat literasi di NTB dan menjadi kabupaten pertama di Indonesia sebagai pusat literasi.

Hal itu dilakukan mengingat membaca merupakan jantungnya dunia pendidikan dan merupakan batu loncatan bagi keberhasilan lembaga pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepada Suara NTB, Senin (16/11), Sekretaris IGI Lotim, Muhir, SPd, mengungkapkan, untuk tingkat kota, saat ini hanya Kota Surabaya yang menjadi pusat literasi di Indonesia.

Atas kondisi itu yang menyebabkan IGI Lotim berinisiasi membuat Kabupaten Lotim sebagai kabupaten yang pertama menjadi pusat literasi di NTB dan Indonesia pada umumnya.

“Saat ini masih rencana karena masih banyak prosesproses yang harus kita lalui, seperti menjalin koordinasi dengan Dikpora, Disbudpar, perguruan tinggi maupun universitas dan sejumlah instansi-instansi terkait lainnya yang ada di kabupaten Lotim,” ungkapnya di sela acara presentasi pentingnya literasi di ruang Laboratorium Micro Teaching STKIP Hamzanwadi Selong, Senin (16/11).

Kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Micro Teaching II

(Suara NTB/yon)

PRESENTASI - Ketua Umum IGI Pusat Satria Darma memaparkan mengenai pentingnya literasi pada dosen dan tenaga guru di Selong, Senin (16/11).

STKIP Hamzanwadi Selong itu diikuti sejumlah dosen kampus hijau yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (PPD-NW) Pancor.

Sebagai upaya dalam mewujudkan Kabupaten Lotim sebagai pusat literasi, IGI Lotim mengundang Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat memberikan pemaparan dan materi terhadap pentingnya literasi terhadap dunia pendidikan.

Pasalnya, membaca merupakan jantungnya dunia pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IGI Pusat, Satria Darma, menjelaskan, literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Tanpa mem-

baca, maka dunia pendidikan khususnya di Indonesia akan mati. “Bagaimanapun orang itu kuliah selama empat tahun, siswa menuntut ilmu dari pagi sampai siang. Tanpa ia membaca, maka sebenarnya ia tidak mendapatkan pendidikan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Meski demikian, lanjutnya, membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam menjalani hidup dan semua proses belajar harus didasari kepada ketekunan dalam membaca. Sehingga, ia mengimbau kepada guru maupun dosen untuk terus belajar dan membaca agar kapasitas dirinya terus mengalami peningkatkan. “Guru itu merupakan perwakilan Tuhan di bumi,” kilahnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Raut wajah ceria siswasiswi TK RA Perwanida 2 Perumnas Tanjung Karang Mataram tampak senang ketika diajak berkeliling menggunakan mobil Petugas Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, Sabtu (14/11) lalu.

Mereka diajak berkeliling untuk beberapa saat guna merasakan langsung armada yang dimiliki petugas pemadam setempat.

Mereka sengaja diajak untuk melihat langsung para petugas, kantor serta armada yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan sejak dini terkait tugas-tugas pemadam. Para siswa yang juga didampingi oleh orang tua ini pun tampak ceria, terlebih ketika diajak menaiki mobil pemadam secara bergiliran.

Bahkan, lantaran tak puas hanya mengelilingi, para siswa ini juga menaiki mobil lainnya yang terparkir di garasi.

Wakil Kepala TK RA Perwanida 2 Perumnas, Faizah, SPd, yang dikonfirmasi menyebutkan para siswa ini sengaja diajak dalam rangka mengenalkan petugas pemadam yang setiap hari melakukan tugas pemadaman kebakaran. Namun lebih jauh yang ingin ditanamkan sejak dini yakni terkait bahaya dari kabakaran.

Terlebih saat ini anak-anak suka bermain petasan yang bisa menimbulkan bahaya. “Ini dalam rangka mengenalkan

anak-anak dari sejak dini agar hati-hati dalam bermain api,” terang Faizah.

Menurut Faizah, kegiatan mengunjungi pemadam ini merupakan bagian dari outing kelas yang merupakan program TK setempat. Sebab, dalam satu tahun terdapat dua semester untuk kegiatan serupa. Semester sebelumnya, para siswa dan siswi TK ini diajak untuk mengunjungi kerajinan gerabah.

Sementara itu, Kepala Seksi (Diklat) dan Penyuluhan Kantor PMK Kota Mataram H Ahmad Muslihadin yang dikonfirmasi setelahnya menyebutkan, dalam kunjungan tersebut para anak TK ini dikenalkan mengenai tugas pokok sekaligus memberi pemahaman. Khusus terhadap anak-anak tersebut yang diberi pemahaman terkait penyebab kebakaran yakni terkait kembang api. Bahkan di sekolah pun anak-anak ini sering membeli kembang api.

“Bahwa kalau kembang api itu juga bisa menyebabkan kebakaran,” ujar Ahmad.

Tidak hanya kepada anakanak, kesempatan tersebut juga digunakan untuk memberikan pemahaman bagi orang tua yang mendampingi. Informasi ini mengenai bahaya lilin, kompor agar tidak lupa dimatikan dan sebagainya. “Ini momen yang baik, selain kita beri penyuluhan langsung kepada masyarakat,” tuturnya. (use)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

Edinson Cavani dan David Luiz Takut ke Paris Sao Paulo Teror di Paris memang cukup efektif menyebarkan ketakutan bagi banyak orang, termasuk pesepakbola. Bek Brasil yang memperkuat Paris Saint-Germain, David Luiz, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota Prancis, Minggu, namun dia mengakui itu ditempuhnya dengan perasaan ngeri.

Bintang internasional ini dikecam oleh rekan-rekannya sesama pemain profesional setelah mengaku ingin tetap tinggal di tanah kelahiranya di Brasil dari pada kembali ke Prancis setelah serangan bersenjata dan bom bunuh diri Jumat malam lalu yang menewaskan paling sedikit 129 orang di Paris.

Namun dia menundanya demi pertandingan Brasil melawan Peru Selasa waktu setempat nanti dan mengaku tidak punya selain kembali ke klubnya. “Saya khawatir. Saya ingin berdekatan dengan kekasih saya dan teman-teman saya yang tinggal di Prancis,” kata dia kepada GloboEsporte sebelum meninggalkan bandara.

“Sayangnya saya harus hidup dengan situasi ini karena saya harus bekerja,” sambung dia seperti dikutip AFP. Luiz (28) dikartumerahkan wasit setelah menerima kartu kuning kedua pada menit-menit terakhir namun Brasil berhasil menahan Argentina 1-1 Jumat pekan lalu dalam pertarungan Pra Piala Dunia.

Setelah pertandingan itu, ketika berita soal serangan teror Paris menggema ke mana-mana, mantan bek Chelsea ini mengaku tidak ingin kembali ke Prancis. “Jika itu terserah saya, saya memilih tetap (di Brasil),” kata dia saat itu.

EURO 2016 Jalan Terus Ketua Penyelenggara Euro 2016, Jack Lambert menyatakan bahwa pembicaraan seputar penundaan penyelenggaraan Euro 2016 hanya “memberi angin kemenangan kepada kelompok teroris”, kata Lambert, menyusul serangan di Paris yang menewaskan 170 jiwa dan melukai 350 orang pada Jumat (13/11).

Lambert menyatakan kepada badan penyiaran Prancis RTL, “Menjawab pertanyaan seputar penundaan Euro 2016 hanya memberi angin kemenangan kepada kelompok teroris.”

Lambert berjanji Prancis berjanji akan menempuh dan membuat “keputusan-keputusan penting” dengan meningkatkan keamanan penyelenggaraan Euro 2016, sebagaimana dikutip dari laman Sporting Life.

“Kami akan membuat dan menempuh keputusan-keputusan penting dengan memperketat keamanan selama penyelenggaraan Euro 2016. Keamanan di stadion-stadion menjadi prioritas. Resiko justru ada di jalan-jalan, di tengah kerumunan massa pendukung tim yang bertanding, “ katanya.

Presiden Federasi sepak bola Prancis (FFF) Noel Le Graet mengatakan keamanan menjadi prioritas. “Kami tidak akan mengambil resiko. Kami memprioritaskan keamanan, karena sata tahu setiap orang adalah pendatang,” katanya.

FFF menunda pengundian babak delapan besar di Coupe de France, yang awalnya diadakan di Paris Vincennes pada Selasa pekan depan. Konfirmasi mengenai kepastian tanggal dan stadion akan dirilis sesegera mungkin. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

David Luiz dan Edinson Cavani

PASI NTB Bahas Pengunduran Diri Imhal Mataram (Suara NTB) Dalam rangka membahas pengunduran diri Drs. H. Imhal dari jabatan Ketua Umum PASI NTB, Pengprov PASI NTB akan menggelar Rapat Konsolidasi Organisasi di Ruang Rapat Asisten Setda Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11).

Sekum Pengprov PASI NTB A. Hadi Bohari yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Senin (16/11) kemarin mengatakan rapat konsolidasi organisasi itu akan melibatkan seluruh jajaran pengurus PASI NTB. Hal itu dilakukan terkait pengunduran diri Drs. H. Imhal dari jabatan Ketua Umum PASI NTB. “Pak ketua umum PASI NTB resmi mengundurkan diri tanggal 29 Oktober lalu, PASI NTB akan menggelar rapat konsolidasi organisasi besok siang,” ucapnya seraya menembahkan bahwa undangan rapat sudah diedarkan ke seluruh pengurus PASI NTB. Dijelaskannya, alasan pengunduran diri Imhal karena ada desakan dari pengurus PASI kabupaten/kota di NTB. Imhal dimosi tidak dipercaya lantaran tidak pernah aktif lagi memimpin organisasi olahraga atletik NTB. Tidak aktifnya Imhal memimpin PASI NTB itu diakui setelah dimutasi dari Kepala Dinas Dikpora NTB ke Kepala Perpustakaan Daerah NTB tahun 2014 lalu.

“Desakan permintaan pengunduran diri Imhal itu berdasarkan surat desakan dari PASI kabupaten/kota lain seperti KLU, Bima, Kota Bima, Lobar, Dompu yang diterima PASI NTB. Kecuali PASI Kota Mataram, KSB, Sumbawa dan Loteng belum masuk suratnya,” jelasnya.

Agenda rapat nanti akan membahas opsi mana yang akan diambil untuk mengisi lowongnya jabatan Ketua Umum PASI NTB. Apakah akan digelar Musdalub atau Pergantian Antar Waktu (PAW).

Ketua Umum PASI Lobar, H. Muhdar menginginkan pihak PASI NTB menggelar Musdalub, pasalnya banyak pihak yang siap mencalonkan diri jadi ketua umum PASI NTB. Diantara nama bakal calon ketua PASI NTB itu kata Muhdar, yakni Anang Zulkarnain, mantan Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB dan H. Suhaimi SH Kepala Biro Kesra Setda Pemprov NTB. “Lebih baik Musdalub aja, karena banyak figur yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PASI NTB,” desaknya. Hingga berita ini ditulis Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Imhal yang dikonfirmasi melalui ponsel terkait pengunduran dirinya belum bisa dihubungi. (fan)

(Suara NTB/fan)

PERTANDINGAN - Suasana pertandingan Kejurda Pencak Silat antar Pelajar di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (16/11). Foto diambil sebelum peristiwa meninggalnya atlet asal KLU Syarifudin.

Atlet Pencak Silat Asal KLU Meninggal Saat Bertanding Mataram (Suara NTB) Kejurda Pencak Silat Antar Pelajar se-NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (16/11) kemarin diwarnai peristiwa tragis. Seorang atlet pencak silat asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Syarifudin meninggal dunia saat bertanding.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di lokasi, peristiwa meninggalnya atlet asal KLU itu terjadi saat mengikuti Kejurda Pencak Silat Antar Pelajar yang digelar Dinas Dikpora NTB, di Mataram, Senin (16/11) kemarin.

Pertandingan awalnya berjalan lancar, namun setelah masuk babak perempat final barulah terjadi peristiwa tersebut.

Pelajar asal SMP 1 Gangga KLU, Syarifudin yang melawan atlet dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terjatuh setelah ditendang oleh pesilat KSB di kelas tarung B putra. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.15 Wita.

“Salah tendang, kena dada dulu selanjutnya kena leher,” ucap seorang saksi mata kejadian itu.

Ketua Panitia, Mardiansyah yang dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Menurut Mardiansyah meninggalnya atlet asal KLU itu terjadi

saat bertanding melawan atlet KSB di kelas B putra. “Nyawa atletnya tidak tertolong, dia sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara namun atletnya sudah meninggal,” ucapnya.

Kabag Humas RS Bayangkara Mataram I Wayan Redana SH, yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya membenarkan kabar meninggalnya atlet KLU itu. Atlet yang baru berusia 16 tahun itu kata Redana tiba di Rumah Sakit Bayangkara Pukul 15.35 Wita dalam kondisi tak bernyawa.

“Namanya Syarifudin, 16 tahun. Pelajar SMP 1 Gangga Alamat KLU, datang ke Rumah Sakit (RS) jam 15.35 wita dengan keadaan positif (meninggal-red),” ucapnya.

Peristiwa meninggalnya atlet asal KLU itu mengakibatkan pertandingan dihentikan sementara waktu. Belum tahu apakah kejuaraan tersebut dilanjutkan atau tidak,

Rosberg Raih Kemenangan di GP Brazil Sao Paulo Nico Rosberg memenangi Grand Prix Formula 1 Brazil untuk tahun kedua secara beruntun pada Minggu, sehingga menggagalkan rekan setimnya di Mercedes sekaligus juara dunia tiga kali Lewis Hamilton meraih kesuksesan perdana di tanah kelahiran idola pebalap Britania itu, Aryton Senna.

Hamilton, yang kini telah gagal dalam sembilan percobaan untuk meraih kemenangan di Brazil, finis 7,765 detik di belakang Rosberg, untuk mencatatkan finis satu-dua ke-11 dari 18 balap di musim ini.

Menghuni posisi start terdepan untuk kemudian meraih kemenangan pada satu balap sebelum balap terakhir musim ini, ini merupakan kemenangan kelima Rosberg tahun ini, sekaligus kemenangan kedua secara beruntun dan yang ke13 sepanjang karirnya, serta mengamankan posisi runner up bagi pebalap Jerman ini di Nico Rosberg klasemen pebalap, yang telah dimenangi oleh Hamilton.

Pebalap Ferrari Sebastian Vettel finis di peringkat ketiga, untuk membuat dirinya naik podium untuk ke-79 kalinya, demikian Reuters. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Indonesia Tempel Tiongkok di Kejuaraan Dunia Wushu Jakarta (Suara NTB) Indonesia meraih posisi kedua perolehan medali sementara Kejuaraan Dunia Wushu Ke13 yang digelar di Gedung Istora Senayan, Jakarta, pada 1318 November 2015.

Indonesia, hingga hari kedua Kejuaraan Dunia Wushu, pada Minggu, mengumpulkan total tiga medali emas dan dua

medali perunggu dan berada di bawah Tiongkok yang menempati posisi pertama sementara dengan lima medali emas.

Pada perlombaan hari kedua, Indonesia menambah satu medali emas yaitu pada nomor jurus (taolu) putri dan dua medali perunggu yaitu pada nomor taolu putri dan nomor taolu putra.

Atlet putri wushu Indonesia Lindswell menyumbang satu medali emas bagi MerahPutih pada nomor taolu taijijian putri dengan nilai 9,67. Kemudian, atlet putra wushu Indonesia Fredy menambah satu medali perunggu pada nomor jurus taolu taijiquan dengan nilai 9,63.

Juwita Niza Wasni menam-

bah satu medali perunggu bagi Merah-Putih pada nomor taolu nanquan dengan nilai 9,60. Pada perlombaan Kejuaraan Dunia Wushu hari pertama, Sabtu (14/ 11), Indonesia meraih dua medali emas masing-masing pada nomor taolu jianshu atas nama Charles Sutanto dan nomor taolu taijiquan atas nama Lindswell. (ant/bali post)

namun hingga berita ini ditulis panitia pertandingan masih melaksanakan rapat untuk menentukan pertandingan itu akan dilanjutkan atau tidak.

“Kita masih sibuk semua, nanti kita akan hubungi lagi setelah ada keputusan rapat,” ucap Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Surya Bahari selaku penanggungjawab kejurda.

Pelatih Sarifudin dari Perguruan Pencak Silat Bhakti Negara KLU, Raden Arianto mengatakan bahwa Sarifudin sudah sudah menjalani serangkaian prosedur yang disayaratkan. “Ia dalam kondisi fit. Pemeriksaan tensi darah bagus,” ungkapnya sedikit terisak.

Pada ronde ketiga, kata Raden, siswa kelas IX SMPN 1 Gangga itu mendapat tendangan yang menurut dugaannya melebihi ambang batas atas yang diperbolehkan.

“Karena itu wasit harus jeli,”

tegasnya.

Sore itu, ia sangat terpukul atas kepergian atletnya yang mulai belajar silat sejak kelas VII. Ia mengenang bahwa atlet asal perguruannya tersebut sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan di KLU dan pernah memperoleh medali perunggu. Kejurda yang diselenggarakan Dikpora NTB di Gelanggang Pemuda ini adalah seleksi bibit-bibit atlet yang akan dibina di PPLP. “Jadi yang ikut yang dasar,” ujarnya.

Ketua pertandingan, Mahsun menerangkan bahwa Sarifudin menerima tendangan di sekitar wilayah dada. “Kena tendangan yang kalau di silat, sebutannya tendangan C di sekitar sini,” katanya sambil memberi garis di dadanya dengan isyarat tangan. Ia melanjutkan, Sarifudin lalu terjatuh dan sempat berdiri .

“Setelah itu terjatuh lagi. Kemudian tim medis memberi perawatan,” ungkapnya.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB, Surya Bahari mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait peristiwa ini. “Kami belum bisa berkomentar apapun. Masih dibicarakan,”

ujarnya singkat.

Ketua KONI NTB, Andi Hadianto turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa atlet asal Gangga KLU tersebut dan mengatakan akan berbicara dengan pihak-pihak terkait.

“Saya menganggapnya ini musibah ya, jadi kami dari KONI turut berbelasungkawa dan berduka cita atas kejadian ini. KONI sendiri berharap semua prosedur sudah dilakukan dengan benar, kalau teknisnya KONI tidak secara detail tahu seperti apa. Dalam pertandingan apapun harus sesuai dengan standar-standar yang ada,” katanya.

Ia mengatakan akan mendengarkan dahulu keterangan dari ketua pertandingan dan pihak penyelenggara, dalam hal ini Dikpora NTB sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan event-event olahraga berikutnya.

“Sejauh ini saya melihat ini murni musibah. Insha Allah tidak ada (unsur kelalaian),” katanya ketika ditanya perihal dugaan kelalaian pihak penyelenggara. Ia mengaku belum menerima laporan atau keterangan dari perangkat pertandingan. (fan/why)

Akhiri Penantian 30 Tahun, Hungaria Lolos ke Euro 2016 Budapest Hungaria lolos ke turnamen besar pertamanya sejak Piala Dunia 1986 setelah mengalahkan Norwegia 2-1 pada leg kedua playoff Euro 2016 sehingga lolos ke putaran final turnamen Eropa ini dengan agregat 3-1.

Tamas Priskin mencetak gol pembuka lewat tendangan spektakuler pada menit 14 sebelum gol bunuh diri Markus Henriksen tujuh menit sebelum babak pertama usai yang memastikan Hungaria merebut satu tiket ke putaran final di Prancis tahun depan.

Henriksen kemudian mencetak satu gol Norwegia pada menit 88 untuk menebus kesalahannya, namun itu terlalu lambat untuk Norwegia.

Hungaria masuk ke gelanggang dengan kepercayaan diri tinggi setelah gelandang Laszlo Kleinheisler menutup debut internasionalnya dengan gol semata wayangnya pada leg pertama di Oslo Kamis pekan lalu.

Senin malam nanti Republik Irlandia akan menghadapi Bos-

nia-Herzegovina di Dublin. Kedua tim seri 1-1 pada leg pertam di Zenica di mana gol Robbie Brady menggagalkan gol Edin Dzeko.

Laga playoff akan diakhiri Selasa lusa antara Slovenia versus Ukraine di mana Ukraina

memegang kendali dengan menang 2-0 di Kiev pada leg pertama, sedangkan di Kopenhagen, Denmark ditantang Swedia yang sudah menang 2-1 pada leg pertama di Solna Sabtu pekan lalu, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LOLOS – Penyerang Hungaria, Tamas Priskin mencetak gol pembuka lewat tendangan spektakuler pada menit 14 yang membawa Hungaria lolos ke EURO 2016.

SUARA NTB

Selasa, 17 November 2015

Halaman 12

Gubernur Surati Semua Bupati Agar Tak Persulit Pencairan Dana Desa Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyurati seluruh bupati di daerah ini supaya tak mempersulit pencairan dana desa. Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam kunjungan kerja ke NTB pada akhir Oktober lalu kecewa dengan serapan dana desa yang baru mencapai 53 persen untuk tahap II. Sehingga menteri meminta gubernur untuk memanggil seluruh bupati di daerah ini. ‘’Sudah ada surat Pak Gubernur kepada bupati dikirim kemarin. Untuk meminta bantuan bupati melakukan percepatan pencairan ke desa-desa. Kalau ndak salah minggu yang lalu kita buatkan suratnya,’’ kata Sekretaris Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/11) siang kemarin.

Dikatakan, pascaadanya surat tersebut serapan dana desa di NTB sampai dengan saat ini sudah mencapai

83,82 persen untuk tahap II. Untuk pencairan dana desa tahap III atau tahap akhir akan dilakukan paling lambat minggu ke dua Desember.

Fathul mengatakan, saat ini tidak ada kabupaten yang realisasi dana desanya nol persen untuk tahap II.

‘’Sekarang pencairannya sudah mengacu pada SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri pencairan dana desa ini. Itu memangkas birokrasi yang mempersulit pencairan dana desa sebelumnya yang berbelit-belit,’’ terangnya.

Mantan Juru Bicara Pemprov NTB ini mengaku optimis serapan dana desa di NTB akan mampu mencapai 100 persen sampai Desember mendatang. “Jadi Pak Gubernur sudah bersurat.

Suratnya beliau sudah ditandatangan November

PENINGKATAN PERAN DUNIA USAHA DAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS TATA RUANG ( Penulis ; Ir.IDG.Supartha,IAI/PPNS PR. Dosen Akademi Pariwisata Mataram ) DALAM peraturan pemerintah RI No 68 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang,dilakukan pada tahap perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Implementasi yang terjadi di lapangan ternyata banyak factor penyebabnya, yaitu mengapa rencana tata ruang yang sudah menjadi perda tidak dapat secara optimal berperan sebagai payung program pembangunan sesuai visi penataan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Masalah pertama aktivitas manusia lebih cepat bergerak dibandingkan aturan per-UUan dari tata ruang tersebut akibatnya pembangunan fisik tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Kedua kebijaksanaan kadang-kadang lebih kuat dibandingkan aturan dan produk tata ruang untuk ditetapkan menjadi perda memerlukan waktu dan tahapan cukup lama dan inipun belum dapat dipakai sebagai acuan perijinan jika belum disusun sebagai Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) dan Peraturan Zonasi, sehingga dunia usaha dan masyarakat sering mencari jalan pintas untuk bergerak yaitu bangun dulu atau beli tanah dulu, baru belakangan mengurus perijinan. Hal ini nampaknya diperparah lagi bahwa rencana tata ruang tidak mungkin diterapkan 100 % di lapangan.

Ketiga,terbatasnya pendistribusian produk tata ruang, bahkan di kecamatan belum dijumpai peta tata ruang,apalagi sampai tingkat desa atau kelurahan, sehingga tata ruang bagaikan barang baru bagi masyarakat, karena publikasi tata ruang lewat papan nama,baliho dan lain-lain di jalan-jalan, tempat-tempat umum, kalah bersaing dengan iklan swasta atau publikasi Pilkada. Keempat, terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang( PPNS ) inipun kelembagaannya masih kurang jelas, apakah dibawah struktural atau lepas dari struktural.Kelima yang lebih ironisnya lagi para pemilik modal besar dengan berbagai trik tertentu dapat merubah tata ruang, akhirnya aparat pemda yang berpikiran pendek lebih mengutamakan pendapat asli daerah, maka tata ruang dikeduakan kasarnya di langgar atau buru-buru merevisi,padahal aturan merivisi ada kriterianya dan sudah diatur dalam per-UU-an.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, disinilah perlu menggandeng pengusaha dan akademisi atau perguruan tinggi turut serta sebagai pemerhati tata ruang untuk bersama-sama memikirkan bahwa untuk mewujudkan visi penataan ruang yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan harus sama-sama sejalan yaitu saling menghormati,saling mempercayai dan saling menyadari betapa pentingnya tata ruang untuk menuju masa depan kota yang lebih baik, masih belum terlambat bukan. Kalau semua sudah terlambat,maka untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik akibat masalah yang ditimbulkannya, banjir, kemacetan, penyakit sosial masyarakat, Ruang Terbuka Hijau berkurang, ka-

wasan tersebut kurang diminati oleh wisatawan karena semrawut dan lain-lainnya memerlukan waktu cukup lama. Lalu bagaimana peran dunia usaha dan akademisi mewujudkan pembangunan berbasis tata ruang, jawabnya adalah sederhana yaitu ciptakanlah kemitraan atau kerjasama, seperti di negaranegara maju melalui prinsip P-S-M, M-S-P, S-M-P, dan seterusnya dengan istilah ( P = pemerintah, S = Swasta, M + masyarakat ) inisiatornya dapat P duluan punya gagasan, atau M,atau S .Untuk itu marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. amin. (adv)

Ir.IDG Supartha IAI bersama AKBP Joni Sirait di Megamendung,Bogor dalam Rangka Penyegaran PPNS TR 2015

lalu mengenai percepatan penyaluran dana desa tahun 2015 kepada bupati se NTB,”tambahnya.

Jumlah dana desa yang diperoleh tahun ini untuk NTB sebanyak Rp 301 miliar lebih. Masing-masing Kabupaten Bima Rp 54,246 miliar, Dompu Rp 21,271 miliar, Lobar Rp 37,847 miliar, Loteng Rp 41,362 miliar.

Selanjutnya, Lotim Rp 73,250 miliar, Sumbawa Rp 45,128 miliar, Sumbawa Barat Rp 16,665 miliar dan Lombok Utara Rp 12,024 miliar. (nas)

Di Kecamatan Selaparang, Banyak Warga Miskin Tak Dapat KIS Mataram (Suara NTB) – Camat Selaparang, Irwan Rahadi pada Rabu (11/11) lalu telah mendistribusikan setidaknya 12.413 Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun jumlah itu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan KIS. Hal itu disebabkan jatah yang diberikan Pemkot kepada Kecamatan Selaparang yang tidak mencukupi sesuai dengan yang diusulkan.

Sebanyak 15 persen masyarakat miskin di Kecamatan Selaparang tidak mendapatkan KIS. Hal itu disebabkan jumlah KIS yang dibagikan tidak mencukupi untuk diberikan kepada semua KIS. Artinya 15 persen warga miskin di sana harus membayar ketika berobat di rumah sakit.

“Masing-masing kelurahan itu dapat bedabeda. Tergantung jumlah warga miskinnya.

Warga miskin paling banyak di Kecamatan Selaparang itu di Kelurahan Dasan Agung. Namun 15 persen diantaranya tidak mendapatkan KIS,’’ ungkap Irwan Rahadi.

Meskipun demikian Irwan akan tetap mengupayakan agar warganya mendapatkan KIS. Hal itu dilakukan dengan cara mengajukan usulan-usulan. Sebab dana yang tersedia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diusulkan tiap-tiap kecamatan. Bukan hanya di Kecamatan Selaparang, kecamatan lain pun tidak semua warga miskinnya mendapatkan KIS. “Kami tetap mengupayakan dengan mengusulkan yang belum dapat. Hanya saja, mungkin pagu anggaran untuk KIS ini masih terbatas saya tidak tahu. Sehingga tidak dapat memenuhi semuanya. Tapi akan tetap kami usahakan,’’ ujarnya.

Padahal masyarakat menantikan KIS agar dapat dibebaskan dari pembayaran saat di rumah sakit. Prosedur pelayanan KIS prinsipnya sama dengan jaminan kesehatan lainnya. Mayarakat dapat mendatangi tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu di Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan jika kondisi penyakitnya harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka pihak puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan atau rumah sakit daerah.

RUPA-RUPA Namun jika sedang dalam keadaan darurat, maka peserta bisa langsung mendapatkan NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA pelayanan MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN kesehatan NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI tingkat lanjuHP 081907415439 tan. (lin)

Dewan akan Turun Periksa Proyek ’’By Pass’’ BIL Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB sangat menyayangkan perbaikan by pass BIL yang hanya baru dua tahun selesai dibangun. Nurdin Ranggabarani, SH MH, selaku Sekretaris Komisi IV mengatakan bahwa hal tersebut hanya pemborosan anggaran. Menurutnya, jika memang kualitas pengerjaan by pass BIL tersebut benar-benar berkualitas, maka tidak mungkin dalam waktu dua tahun jalan tersebut akan bergelombang. ‘’Jalan BIL itu kan selesai dibangun tahun 2011, dalam waktu dua tahun sudah bergelombang.

Sekarang ada anggaran baru lagi dibongkar, apa ini bukan pemborosan anggaran,” tanya Nurdin.

Ia juga memprediksi bahwa ruas by pass Patung Sapi (Lombok Barat) - Mataram itu tidak akan bertahan tidak lebih dari dua tahun. Sebagai bukti terang Nurdin, jalan tersebut belum digunakan saja sudah

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

roboh pada beberapa waktu lalu. Karena itu katanya, pihaknya akan turun untuk meninjau pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut.

Terkait dengan rendahnya kualitas pengerjaan fisik proyek tersebut selama ini juga karena ada indikasi terjadinya monopoli proyek yang dilakukan oleh segelintir perusahaan. Untuk itu pihaknya sedang mengumpulkan data-data terkait dengan kontraktorkontraktor yang dicurigai memonopoli proyek pemerintah. ‘’Kita sudah kumpulkan datanya, kita ini mau melakukan pengawasan teknis. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Karena ini ada laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi monopoli proyek oleh beberapa kontaraktor. Dan itu berlangsung terus menerus, kontraktor yang ituitu saja yang mendapatkan proyek pemerintah.’’ (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 17 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Selasa, 17 November 2015

Halaman Halaman 14 14

GERAKAN NASIONAL WASPADA OBAT DAN MAKANAN ILEGAL (GN WOMI)

BALAI BESAR POM DI MATARAM TAHUN 2015 ERA Globalisasi, Mayarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang masuknya produk obat dan makanan ilegal/palsu ke Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu BBPOM Mataram pada setiap kesempatan selalu mengkampanyekan GN WOMI. Pada tahun 2015 ini, pada moment Hari Kesehatan Nasional ke 51 dimanfaatkan untuk mensosialisasikan GN WOMI. Kegia-

tan dilakasanakan pada tanggal 8 November 2015, bertempat di RSUD Provinsi NTB, Jl. Praburangkasari Mataram, BBPOM di Mataram berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Prov.NTB dan RSUD Provinsi NTB melaksanakan kegiatan senam dan jalan sehat yang dirangkai dengan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan illegal bersama masyarakat mela-

lui kampanye/sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan cegah tangkal dan waspada terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal.

Puncak kegiatan HKN ke 81 dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama Gerakan nasional waspada Obat

dan makanan ilegal oleh wakil gubernur NTB diikuti oleh anggota forum koordiansi pimpinan daerah dan para hadirin yang datang termasuk swasta Dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional yng juga bertepatan dengan Hari Pahlawan dilaksanakan pemusnahan Obat dan Makanan ilegal dan Minuman beralkohol hasil pengawasan baik mandiri maupun

terpadu bersama kepolisian dan satpol PP serta Disperindag dan Dinas kesehatan. Pemusnahahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur NTB dan Wakil Gubernur di dampingi Kepala Balai Besar POM di Mataram dan unsur Forkominda NTB bertempat di halaman kantor Gubernur NTB dengan cara dibakar untuk obat dan makanan ilegal dan digilas meng-

gunakan stoom untuk minol, yang selanjutnya di musnahkan di TPA. Dalam sambutan Gubernur NTB mengajak masyarakat untuk menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga diri, keluarga dan masyarakat dari hal-hal yang dekstruktif seperti miras, narkoba serta obat dan makanan ilegal, dalam mewarisi sifat kepahlawanan harus dengan

bukti yang kongkret/nyata antara lain dengan menjaga NTB dan Republik Indonesia lahir dan bathin termasuk manusianya dari hal-hal yang menghancurkan seperti barang berbahaya. Gubernur mengapresiasi kinerja dan mendorong aparat Satpol PP, Kepolisian dan Balai POM untuk terus berupaya memerangi peredaran produk ilegal tersebut. (*)

GERAKAN NASIONAL WASPADA OBAT DAN MAKANAN ILEGAL (GN WOMI )

KAMPANYE GN WOMI OLEH KEPALA BALAI BESAR POM DI MATARAM

MC MEMBAGIKAN HADIAH KUIS OBAT DAN MAKANAN BAGI PESERTA

FOTO WAGUB BERSAMA KA BBPOM DI MATARAM PADA ACARA MENYAMBUT HKN 81 DAN GN WOMI

ANTUSIASME PENGUJUNG MELIHAT CONTOH PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

KEGIATAN SENAM KORPRI PADA ACARA MENYAMBUT HKN 81 DAN GN WOMI

JALAN SEHAT BERSAMA WARGA MASYARAKAT

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA GERAKAN NASIONAL WASPADA OBAT DAN MAKANAN ILEGAL OLEH WAGUB DIDAMPINGI KA BBPOM DAN KA DIKES PROV NTB

FOTO WAGUB BERSAMA FORKOMINDA SETELAH UPACARA HKN

FOTO PEMUSNAHAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

GUBERNUR, WAGUB, UNSUR FORMKOMINDA DI DAMPINGI KA BBPOM DI MATARAM

PEMUSNAHAN SECARA SIMBOLIS OLEH GUBERNUR, WAGUB, FORKOMINDA DAN KA BBPOM DI MATARAM

SAMBUTAN GUBERNUR DALAM ACARA PEMUSNAHAN

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 17 November 2015

Rp16,6 Triliun Dana Desa Telah Tersalurkan Jakarta (Suara NTB) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun.

“Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 triliun,” katanya seusai menghadiri acara “workshop” penghitungan dana desa tahun anggaran 2016 di Jakarta, Senin (16/11).

Boediarso mengatakan pihaknya segera menyalurkan sisa dana desa dalam penyaluran tahap ketiga, terutama bagi pemerintah kabupaten kota yang telah memberikan laporan realisasi pencairan tahap pertama dan kedua.

Namun, tambah dia, dari Rp16,6 triliun tersebut, hingga 13 November 2015, baru sekitar Rp6,2 triliun yang benarbenar telah tersalurkan dari RKUD ke rekening desa dan masih banyak dana desa dari pemerintah pusat yang mengendap di tingkat pemerintah kabupaten kota.

Dari pelaporan pencairan tahap pertama, sebanyak 136 daerah telah melaporkan penyaluran dana desa sebesar Rp2,89 triliun, 84 daerah baru menyalurkan sebagian atau Rp1,16 triliun dan 24 daerah bahkan belum menyalurkan sama sekali.

Sedangkan, dari pelaporan pencairan tahap kedua, sebanyak 59 daerah telah melaporkan penyaluran dana desa sebanyak Rp1,23 triliun, 66 daerah baru menyalurkan sebagian atau Rp968 miliar serta empat daerah belum menyalurkan dana desa kepada desa.

“Dari sisi pelaporan, masih banyak pemerintah kabupaten kota yang telat melaporkan realisasi dari penyaluran RKUD ke dana desa. Persoalannya mungkin karena mereka belum memenuhi peraturan desa tentang APB Desa. Padahal ini langkah yang harus diambil cepat, karena dasar otorisasi anggaran adalah dokumen anggaran sebagai dasar pencairan,” kata Boediarso.

Ia menambahkan pemerintah akan menerapkan “reward and punishment” kepada kabupaten kota berdasarkan penyaluran maupun penggunaan dana desa tahap selanjutnya mulai 2016, dengan menunda penyaluran dana desa untuk tahap berikutnya.

Selain itu, bagi daerah yang mempunyai simpanan dana desa di bank dalam jumlah tidak wajar, maka penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) akan diberikan dalam bentuk non tunai atau Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang lebih rendah dari suku bunga pasar.

Boediarso menambahkan sebagai upaya untuk mempercepat realisasi dana desa mulai tahun 2016, maka pemerintah juga menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 untuk mempermudah tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.

“Yang terpenting bukan hanya penyalurannya, namun juga penggunaan dana desa. Kalau tidak efektif, maka dana ini tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu yang penting adalah efektivitas penggunaan dana desa, karena dampaknya bisa menjadi sumber kemakmuran, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 soal Dana Desa tercantum bahwa desa mendapatkan tujuh sumber pendapatan yang antara lain berasal dari dana desa yang dialokasikan dalam APBN serta ADD yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten kota diluar DAK sekurangnya 10 persen.

Desa juga mendapatkan pendapatan dari hasil penerimaan PDRD minimal 10 persen, pendapatan asli desa, bantuan APBD provinsi kabupaten kota, hibah atau sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

Sementara pada tahun anggaran 2016, pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar Rp46,9 triliun atau ratarata Rp628 juta per desa atau naik 126 persen dari alokasi dana desa di APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp20,7 triliun. (ant/Bali Post)

Baru Jari Keluarkan 4,5 Juta Meter Kubik Material Dari Hal. 1 Baru Jari mengalami kegempaan tremor terus menerus, lanjut dia, dengan amplitudo maksimum 1-25 milimeter, dominan 9-10 milimeter.

Dia mengatakan letusan tertinggi mencapai 2.000 meter dari puncaknya atau sekitar 4.350 meter dari permukaan laut. Status masih

waspada (Level II).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan petugas di lapangan, aliran lava yang menuju Danau Segara Anak, membuat permukaan air Danau Segara Anak naik walaupun tak signifikan. Namun masyaraat yang berada di aliran Kokok Putek diminta waspada. (ant/Bali Post)

Alami Pengurangan Debit Dari Hal. 1 “Secara umum, mata air memang mengalami pengurangan debit, bukan hilang tapi berkurang. Saat musim hujan, air kembali ada,” ujarnya.

Dalam pendataan jumlah mata air di Pulau Lombok dan Sumbawa, yang diperoleh dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1, Balai Informasi Sumber Daya Air Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Balai Pelestarian Daerah Aliran Sungai Provinsi NTB dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB. Data jumlah yang terdata sebanyak 2.493 mata air. Dengan rincian Kota Mataram dua mata air, Lombok Barat, 543 mata air. Lombok Utara, 270. Lombok Tengah, 176. Lombok Timur, 747. Sumbawa, 174.

Sumbawa Barat, 42. Dompu, 89. Dan Bima, 450.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan yang diperoleh di Kantor BLHP NTB, meningkatnya lahan kritis telah menyebabkan hilangnya fungsi lahan sebagai unsur produksi. Baik sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai pelindung alam lingkungan.

Hilangnya fungsi pengatur tata air tersebut ditunjukkan dengan terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Kerusakan hutan di Pulau Lombok telah berdampak pada terjadinya bandang, longsor serta berkurangnya sumber-sumber air.

Dari 107 mata air yang ada di pulau ini, yaitu tersebar pada tiga daerah aliran sungai (DAS): Dodokan, Menanga, dan Putih, telah terjadi penurunan debit khususnya di DAS Dodokan sebesar 61% dan di DAS Menanga sebesar 66%.

Penurunan debit mata air

tersebut disebabkan oleh berkurangnya kawasan lindung atau daerah resapan air. Akibat penebangan hutan secara ilegal dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis. Serta menurunnya kualitas daerah resapan air.

Hal itu diakui oleh Hery Erpan Rayes. BLHP dalam hal ini berfungsi untuk menjaga mata air melalui sosialisasi ke masyarakat.

“Fungsi kita bukan memunculkan. Tapi menjaga mata air, melalui sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya.

BLHP menjalankan program Perlindungan Mata Air (Permata). BLHP menjalankan program ini melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan memberikan edukasi melalui pembinaan ke masyarakat.

“Kami memberikan pemahaman ke penyuluh lingkungan swadaya.

Kami lakukan penilaian di wilayah-wilayah mata air.

Juga diadakan lomba Permata. Dilakukan hampir di semua daerah di NTB,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, ada dua jenis mata air. Ada mata air yang bisa dikelola. Ada juga mata air yang tidak bisa dikelola. Mata air yang bisa dikelola ini, berada di daerah-daerah dekat pemukiman. “Itu yang harus dijaga, karena ini yang paling bahaya terjadi kerusakan,” jelas Hery Erpan Rayes.

Sedangkan untuk mata air yang tidak bisa dikelola, adalah mata air yang berada jauh di dalam kawasan hutan. “Letaknya jauh sekali, tidak ada yang bisa menjangkaunya,” katanya. (ron)

Halaman 15

Laporan IRT Tak Diproses Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Laporan Ibu Rumah Tangga (IRT) Sukini (45) tak diproses Kejari Praya, yang menerima laporan kasus ini. Bahkan penyelidikannya sudah dihentikan.

Kasi Intel Kejari Praya, Andrew Dwi Subianto, SH dikonfirmasi Senin (16/11) kemarin, membenarkan dihentikannya kasus itu di tingkat penyelidikan. Alasannya, tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus itu ke penyidikan. “Kita

sudah periksa saksi-saksi, termasuk dari pihak desa,” sebutnya. Selain itu, cek ke lapangan juga sudah dilakukan secara terbuka, bahkan melibatkan Sukini sebagai pelapor. Dokumen yang berkaitan penggunaan dana ADD juga sudah dicek, termasuk 11

item yang dilaporkan. Salah satu poinnya terkait dugaan fiktif penembokan kuburan desa setempat senilai Rp 25 juta. Total dana yang dilaporkan terindikasi bermasalah oleh Sukini mencapai Rp 113.900.000.

Menurut Kasi Intel, ber-

Ketua DPR Temui Wapres Jelaskan Soal Freeport Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Setya Novanto telah melakukan klarifikasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait tudingan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Ya saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalahmasalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Jadi saya tidak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres,” kata Setya ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin (16/11).

Setya, yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara

Umum Partai Golkar, mengatakan dirinya tidak pernah menggunakan nama presiden dan wapres dalam dugaan laporan pemulusan kontrak PT Freeport. ‘’Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan, tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik,’’ kata Setya.

Setya menjelaskan dirinya dan perwakilan PT Freeport tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak baik untuk kepentingan pemimpin negara.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pi-

hak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

Sudirman pada Senin pagi telah melapor kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait adanya dugaan pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

“Tentu apapun yang disampaikan saya sangat menghargai. Mudah-mudahan saya juga tidak melakukan hal-hal yang disampaikan ya,” kata Setya menanggapi laporan tersebut. (ant/Bali Post)

Bagian Terdepan Mengamankan Air dengan Menjaga Hutan Mataram (Suara NTB) Belakangan ini NTB mulai mengalami kekurangan pasokan akan air bersih. Kekurangan pasokan terhadap kebutuhan air bersih, tidak saja hanya disebabkan oleh musim kemarau, tapi menurunnya debit air bersih diakibatkan oleh sedikitnya 300 mata air yang telah menghilang. Hal tersebut juga diindikasikan oleh kondisi hutan yang semakin parah akibat illegal logging yang semakin parah.

“Menjaga hutan itu sangat penting, karena itu bagian terdepan untuk mengamankan air. Gunung (hutan) itu mere-

upakan bendungan ciptaan Tuhan yang mampu menyimpan jutaan kubik air. Tugas kita hanya menjaganya agar tetap hijau,” terang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat, Ir. Madani Mukarom, M.Si pada Suara NTB, Senin (16/11).

Madani mengeluhkan maraknya keberadaan alat pemotong kayu, sehingga menyebabkan aksi illegal logging terus berjalan. Ia mengaku pihak sangat sulit untuk menindak pelaku illegal logging, karena para pemilik alat pemotong kayu, disatu sisi telah memiliki izin dari Dinas

Perindustrian.

“Kita tahu, bahwa pasti kayu-kayu itu dari hutan, tapi mau bagaimana lagi, kita tidak punya kewenangan untuk memproses hukum, sehingga penanganan harus secara terpadu. Kalau kita yang tertibkan maka nanti bisa dibalik untuk di praperadilankan,” ujarnya.

Yang bisa dilakukan pihaknya hanya menangkap tangan para pelaku, di luar itu adalah kewenangan kepolisian. Selain karena kewenangan secara hukum kurang menurut Madani, kenapa pihaknya kesulitan juga karena terbatasnya petugas patroli yang ada. (ndi)

dasarkan hasil perhitungan pihaknya, ada indikasi penyimpangan hanya pada kelebihan pembayaran sejumlah kegiatan. “Nilainya ndak sampai Rp 10 juta, sekitar 9 juta lebih,” sebutnya. Karena nilai kerugian negara kecil, jadi pertimbangan tidak dilanjutkan oleh tim penyelidik, karena nilai kerugian tak sebanding dengan biaya penanganan perkara.

JK: Novanto Mengaku Tidak Jual Nama WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku tidak menjual nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Novanto menyampaikan bahwa dia tidak menyampaikan menjual nama lah,” kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin (16/11).

Menurut JK, jika Novanto memang melakukan pertemuan dengan petinggi PT Freeport, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. “Pasti bertemu bukan sebagai Ketua DPR karena tidak ada urusannya itu,” kata Wapres terkait isu pertemuan anggota DPR dengan petinggi PT Freeport.

Novanto yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar tiba di Kantor Wapres pada sekitar pukul 14.50 WIB dan melaksanakan pertemuan dengan JK hingga pukul 15.30 WIB. Dia melakukan klarifikasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait tudingan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT Freeport

Dari Hal. 1 Tidak boleh melakukan penurunan eselon (demosi).

Terakhir, tidak boleh menghilangkan tugas tambahan pada jabatan fungsional guru.

Penjabat Walikota Mataram,

Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang dikonfirmasi Senin (16/1) malam, secara fisik mengaku belum menerima surat dari Mendagri. ‘’Saya belum dapat (fisik suratnya). Bisa saja masih dalam perjalanan,’’ kata Selly.

Selly mengisyaratkan, mu-

tasi ini akan dilakukan menyasar pejabat yang sudah menjabat sembilan tahun dan pejabat insubordinat. Apakah ini akan menyasar Sekda dan Sekwan? Selly mengjawab seadanya. ‘’Iya bisa saja,’’ pungkasnya. (cem)

Dinas PU Tak akan Rekomendasikan Penggunaan Baja Ringan Dari Hal. 1 Mengenai permasalahan pada salah satu proyek di RSJ Mutiara Sukma ini, kata Ardi, pihaknya sudah diundang oleh Direktur RSJ dan Asisten III Setda NTB untuk membahas permasalahan tersebut. Pertemuan itu direncanakan akan berlangsung pada pekan ini. ‘’Kalau saya sih karena dia tak punya SNI jangan pakai baja ringan. Baja ringan itu belum ada SNI nya. Yang jadi persoalan desainnya, itu yang nanti saya cek,’’ imbuhnya.

Ardi mengatakan, dalam beberapa kasus penggunaan atas baja ringan, banyak yang ambruk. Sehingga pihaknya akan merekomendasikan supaya jangan menggunakan atap baja ringan. ‘’Saya mau diundang rapat. Itu saya belum jelas persis bagaimana kasusnya. Itu masalah bongkar membongkar. Kita akan dalami dulu, dalami betul apa persoalannya. Kenapa bisa begitu dan lain sebagainya,’’ tambahnya.

Mengenai pembangunan yang tetap jalan menurut Ardi, hal tersebut kewenangannya pada pihak rumah sakit (RSJ Mutiara Sukma). Nantinya jika ada rekomendasi Dinas PU yang tak membolehkan penggunaan baja ringan tergantung pihak yang diberikan rekomendasi. Apakah dijalankan atau tidak. Namun sejauh ini rekomendasi ini dikeluarkan karena harus dilakukan kajian teknis terlebih dahulu.

“Kesimpulan PU karena belum punya SNI ndak bisa dipakai. Lebih baik desain ulang saja daripada ber-

masalah, lebih baik ditunda tendernya. Yang jadi masalah ini sudah teken kontrak, itu persoalannya. Makanya nanti kita minta pandangannya Biro AP (Administrasi Pembangunan) bagaimana, Inspektorat bagaimana. Itu yang kita dengar pertimbanganpertimbangan mereka,’’pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pProyek pembangunan gedung Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma NTB diduga bermasalah.

Menurut informasi, pembangunan gedung dengan anggaran Rp 983.990.000 tersebut terindikasi tidak sesuai perencanan awal.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, sesuai perencanaan awal pembangunan gedung itu dibuat dengan menggunakan atap kerangka berat (baja). Namun dalam realisasinya, diduga atap kerangka berat diganti dengan kerangka baja ringan.

Alasannya, bangunan tidak akan mampu menopang atap jika menggunakan kerangka berat. Penggantian penggunaan atap dari kerangka berat ke kerangka ringan itu menurut informasi, terindikasi bermasalah. Karena penggantian atap telah menyimpang dari perencanaan awal.

Direktur RSJ Mutiara Sukma dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.KJ yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon seluler, Jumat (13/11) lalu, belum bisa memberi penjelasan rinci terkait penggantian penggunaan atap ini. Elly mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. Konsultasi itu dilakukan mengingat permasalahan proyek pengerjaan yang belum mendapatkan solusi. Sebab kabarnya atap baja yang seharusnya digunakan sudah dibeli dengan harga yang relatif mahal, namun tidak dapat digunakan. Penilaian teknis yang dilakukan menurut dr.

Elly harus segera dikonsultasikan agar segera mendapatkan tindak lanjut yang tepat.

Sebab jika salah, maka bisa saja akan merugi.

Menurut mandor tukang dari CV A (yang mengerjakan proyek ini), Sopian yang ditemui Suara NTB di lokasi proyek RSJ Jumat (13/11) lalu mengatakan, perencanaan awal bahwa gambar aslinya semestinya menggunakan kerangka (baja) berat. Namun, saat ini sudah dipasang menggunakan baja ringan. Padahal semestinya arsitek yang menggambar bangunan itu dapat memperhitungkan bahan dan kemungkinan yang terjadi dengan kondisi bangunan yang akan dibuat. Sehingga tidak ada kesalahan dalam proses pengerjaannya. Seharusnya bahan yang digunakan sesuai dengan gambar dan perencanaan yang dibuat sebelumnya. ‘’Bangunan ini tidak bisa pakai baja berat, sehingga diganti menggunakan baja ringan. Tapi atapnya belum datang, katanya masih di Surabaya. Jadi belum dapat kita selesaikan sekarang. Kalau mengenai perjanjian atau kontrak itu bukan saya yang urus,’’ kata Sopian. (nas)

Indonesia.

“Ya saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalahmasalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh.

Jadi saya tidak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres,” kata Novanto.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik dan anggota DPR RI yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

“Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu,” jelas Sudirman. Menteri sudah melaporkan hal itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin. (ant/Bali Post)

KPK Pastikan Turun Lagi ke Bima Dari Hal. 1

Penjabat Walikota Mataram Segera Gelar Mutasi

Atas kasus itu ditemukan hanya penyimpangan administrasi. Kepala Desa Bunkate, Sabudin diminta oleh Kejaksaan mengembalikan ke kas desa kelebihan bayar tersebut.

Bahkan perkara ini sudah diserahkan ke Inspektorat karena hanya sebatas pelanggaran administrasi. “Jadi sudah diserahkan ke Inspektorat Lombok Tengah untuk pengembalian kerugian itu,” pungkasnya. (ars)

Rencana pemeriksaan oleh KPK terkait pengadaan KTP elektronik bersumber dari APBN itu memang sempat diupayakan. Tim KPK dipimpin penyidik senior Novel Baswedan turun ke Bima.

Namun dalam perjalanan ke Kabupaten Bima, mobil yang ditumpangi Novel dan timnya mengalami kecelakaan Rabu (14/10) lalu sekitar pukul 23.00 Wita. Akibat kejadian itu Novel mengalami luka sobek di pelipis hingga mendapat beberapa jatihan. Insiden itu diduga membuyarkan semua rangkaian pemeriksaan oleh tim yang memilih balik ke Jakarta.

Rencana turunnya tim KPK ke Bima diakui Kepala Dukcapil Kabupaten Bima, Andi Sirajudin. Penyidik mengkonfirmasinya melalui telepon dan SMS soal rencana itu.

Hanya saja, Andi juga belum mendapat kepastian tim yang akan turun. Dia hanya mengkonfirmasi kesiapan pemeriksaan oleh tim KPK dengan mengumpulkan para camat dan warga yang terlayani pencetakan E-KTP dimaksud.

Kasus ini sendiri penanganannya terpusat di Jakarta.

Bima hanya dijadikan sampel daerah yang akan diperiksa peralatan cetak KTP dimaksud. Yuyuk Indriati juga sebelumnya membenarkan tujuan pemeriksaan tim untuk cek fisik peralatan, dalam rangka perhitungan kerugian negara. Sebab Novel saat itu tidak sendiri.

Selain didamping dua penyidik KPK, juga turun bersama auditor BPKP Jakarta. Kasus ini sudah menetapkan seorang tersangka, S dengan nilai kerugian negara Rp 1,12 triliun. Sementara pagu anggaran Rp 6 triliun untuk pengadaan E-KTP tahun 2011 - 2012. (ars)

Belum Tahu Waktu Pilkada Dari Hal. 1 “Di masyarakat itu, saya pernah coba singgah di sebuah warung. Saya tanya mereka (masyarakat) di situ, malah tanggalnya mereka tak tahu tanggal berapa pelaksanaan Pilkada. Sehingga waktu yang tersisa ini dilakukan sosialisasi dengan maksimal oleh KPU dan Bawaslu,” kata Amin di Mataram, Senin (16/ 11) siang kemarin.

Ia menduga masyarakat sudah mulai jenuh atau malah sudah terbiasa dengan agenda politik seperti ini. Menurut Wagub, agenda politik ini harus terselenggara dengan baik. Untuk itu, ia akan melakukan road show ke daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang itu.

“Saya akan road show kabupaten/kota mulai dari KSB sampai Kabupaten Bima yang melaksanakan Pilkada dan juga Pulau Lombok. Untuk melakukan pembinaan sekaligus menyerap informasi di daerah,”ujarnya.

Amin mengatakan, pemerintah pusat telah meminta kepada pemerintah daerah untuk

mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015.

Pelaksanaannya bukan saja sukses dari sisi penyelenggaraan tetapi juga partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara dengan demokratis. ‘’Untuk itu, melalui instrumen yang ada seperti KPU dan Bawaslu, sosialisasinya kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi,’’ pintanya.

Wagub menambahkan, KPU juga harus memastikan distribusi logistik tepat waktu. Untuk itu, road show yang dilakukan di tujuh kabupaten/ kota itu untuk melihat kesiapan masing-masing daerah dalam melaksanakan Pilkada yang tinggal satu bulan tersebut. Selain itu, perlu juga diantisipasi faktor keamanan pada tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

“Saya kira Pilkada ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi serentaknya baru sekarang dilakukan.

Sehingga ada saja celah-celah yang perlu diantisipasi ketika ini serentak dilaksanakan terutama pihak keamanan agar benar-benar mengantisipasinya,’’ harapnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 17 November 2015

Pengangkatan Kepala BPKAD NTB Dilaporkan ke KASN Mataram (Suara NTB) Kepala BKD dan Diklat NTB yang juga mantan Sekretaris Pansel penjaringan pimpinan SKPD Pemprov NTB, Drs. Muh. Suruji telah memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Jumat (13/11) lalu. Suruji mengatakan KASN mengapresiasi seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov NTB. Hal lain yang justru menjadi fokus perhatian KASN adalah pengangkatan dan pelantikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si yang tidak melalui seleksi terbuka.

“Ndak ada masalah terkait mutasi itu. Kemarin itu, KASN hanya fokus pada satu hal saja. Pengisian jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang tidak melalui proses seleksi terbuka. Itu yang dilaporkan oleh masya-

rakat ke KASN. Sudah kita jawab, sudah kita berikan penjelasan, selesai sudah,” kata Suruji ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (16/ 11) siang kemarin.

Dijelaskan, pengangkatan dan pelantikan Kepala BPKAD NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si yang tidak melalui seleksi terbuka sudah sesuai prosedur. Pasalnya, Iswandi sebelum dilantik menjadi Kepala BPKAD merupakan Kepala Biro Keuangan.

Dalam perjalanannya, Biro Keuangan ini berubah nomenklaturnya menjadi BPKAD. “Sehingga tinggal dilantik saja karena memang pejabatnya sudah ada,”ucapnya.

Dari sisi kompetensi, Iswndi telah menjadi Kepala Biro Umum yang mengelola aset lebih dari lima tahun. “Sehingga tanpa melalui proses seleksi memang sudah langsung dilantik. Hanya saja itu saja intinya yang ditanyakamn

KASN,”terang Suruji.

Ia mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan KASN sekitar satu jam baik mengenai pengangkatan Kepala BPKAD maupun masalah seleksi terbuka tiga pimpinan SKPD yang baru-baru ini dilantik. Suruji mengatakan dirinya sudah menyampaikan bahwa proses seleksi terbuka yang dilakukan Pansel dari awal sampai akhir selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KASN. Baik mengenai Pergub tentang proses seleksi terbuka, draf anggota-anggota Pansel selalu dikonsultasikan sebelum dibuatkan SK. Setelah ada rekomendasi dari KASN, kata Suruji pihaknya baru melakukan proses selanjutnya. ‘’Jadi KASN itu justru mengatakan bahwa NTB ini bisa dijadikan model untuk kabupaten/kota dan provinsi yang belum melaksanakan seleksi terbuka,’’ ucapnya. (nas)

Bendungan Pandanduri Belum Kantongi Sertifikat Kelayakan Operasi Mataram (Suara NTB) Bendungan Pandanduri Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini, belum bisa digunakan secara maksimal untuk pengairan maupun sumber air baku lantaran sedang dalam proses sertifikasi uji kelayakan penggunaan. Sejak diresmikan akhir tahun 2014 lalu, Bendungan Pandanduri masih belum mengantongi sertifikat kelayakan operasi.

“Bendungan Pandanduri kenapa kok belum bisa dipakai? Karena sekarang Pandanduri dalam proses sertifikasi untuk penggunaan. Dia sedang diuji kelayakannya,” terang Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (16/11) siang kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini se-

dang dilakukan uji coba pengisian air bendungan. Sertifikat penggunaan Bendungan Pandanduri ditargetkan akan keluar pada semester pertama tahun depan. Proses sertifikasi tersebut membutuhkan waktu sekitar enam bulan. “Insya Allah segera beres sertifikatnya.

Sekarang masih uji coba pengisian air bendungan,” tambahnya.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB ini menambahkan,

dalam pengoperasian suatu bendungan memang memiliki tahapan-tahapan tersendiri.

Tahapan-tahapan itu dilakukan secara ketat supaya ketika bendungan beroperasi tidak terjadi masalah. Bahkan, kata Ardi, sejak penyusunan desain bendungan pun harus dilakukan sertifikasi. Begitu desain tersebut telah selesai dibangun maka kembali dilakukan sertifikasi. ‘’Sekarang desain itu sudah dilaksanakan harus sertifika-

si lagi, berfungsi betul ndak bendungan itu. Jangan sampai dioperasikan nanti bermasalah. Biasanya enam bulan proses sertifikasi itu. Paling lambat mungkin semester pertama tahun depan dia selesai sertifikatnya. Sehingga dia bisa dipakai,”pungkasnya.

Pembangunan Bendungan Pandanduri dimulai sejak tahun 2011 sampai Oktober 2014 melalui APBN dengan total pembiayaan sebesar Rp 510 miliar lebih. Bendungan Pandanduri seluas 430 hektar terdiri dari areal genangan seluas 315 hektar dan selebihnya untuk kebutuhan bendungan dan fasilitas pendukung lainnya.

Proses pembebasan lahan dimulai sejak 1996 melalui APBN untuk lahan seluas 11,6 hektar. Sisanya telah dibebaskan sejak tahun 2005 sampai 2014 melalui sharing dana APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Lombok Timur. Tinggi bendungan 41 meter, main dam 951 meter dan dilengkapi 9 sadle dam. Volume tampungan seluruhnya 27,2 juta meter kubik.

Bendungan itu diperkirakan memiliki daya tampung air sebesar 27,5 juta kubik dan diharapkan dapat mengairi sawah daerah irigasi seluas 10.300 hektar lahan dan juga untuk mencukupi kebutuhan air bersih penduduk di tiga kecamatan dan 17 desa yakni sebanyak 138.106 jiwa.

Bendungan ini didesain menggunakan sistem high level diversion yang juga mendatangkan air dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, juga berguna bagi pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan air peternakan sebanyak 21.500 ekor sapi dan ternak lainnya serta pengembangan wisata lokal. (nas)