Snt17122013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 17 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kilas Balik 2013 (2)

Trend Sinergisitas Masyarakat dengan Dewan Meningkat Signifikan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (HDS) memiliki ulasan yang berbeda terkait kilas balik kerja-kerja Dewan sepanjang tahun 2013.

HDS kepada Suara NTB, Senin (16/12) kemarin mengatakan, terkait dengan perjalanan DPRD Kota Mataram pada etape tahun 2013, secara statistik menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat dari implementasi fungsi dan tanggung jawab DPRD secara institusional. Dari fungsi legislasi dalam tahun 2013, menurut HDS, Dewan berhasil mengeluarkan produk hukum. Antara lain, Peraturan Daerah (Perda) 10 buah, Keputusan Dewan 24 buah dan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 3 buah.

Bersambung ke hal 5

H. Didi Sumardi (Suara NTB/dok)

C.01.08.13

Johan Budi

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH. Setelah menetapkan Subri dan Lusita Ani Razak (LAR) sebagai tersangka, dari hasil penyidikannya KPK menerbitkan surat perintah pencekalan terhadap lima orang dari kalangan politisi, hakim dan jaksa.

Kelima orang yang dicekal itu, masing-masing Bambang W.Suharto (politisi Hanura), Kemudian H.Sumedi, SH.MH (Kepala Pengadilan Negeri Praya) serta dua hakim masing-masing, Anak Agung Putra Wiratjaya, SH (Hakim Pratama Muda pada PengadilanNegeriPraya)danDewi Santini, SH.MH (Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri

Praya). Yang terakhir masuk daftar cekal KPK, Apriyanto Kurniawan (Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya) ‘’Surat pencekalan diterbitkan pada Minggu (15/12) dan disampaikan ke pihak Imigrasi Senin (16/12),’’ jelas Humas KPK, Johan Budi, SP kepada Suara NTB, via telepon seluler, Senin kemarin.

Bersambung ke hal 5

Lima Orang Dicekal Terkait Penangkapan Kajari Praya 1. Bambang W.Suharto 2. Sumedi, SH.MH (Kepala Pengadilan Negeri Praya) 3. Anak Agung Putra Wiratjaya, SH (Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya 4. Dewi Santini, SH.MH (Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya) 5. Apriyanto Kurniawan (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Praya)

BARANG BUKTI - KPK menunjukkan barang bukti berupa lembaran dolar Amerika dan pecahan rupiah dari hasil OTT di sebuah hotel di kawasan wisata Senggigi, Sabtu (14/12).

Kecewa dan Kecolongan TIDAK ada yang menyangka Kajari Praya, Subri SH.MH, diduga terlibat mafia kasus dalam perkara tanah di Selong Belanak, Lombok Tengah (Loteng). Tak terkecuali Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH yang merasa kecolongan karena berbagai upaya pengawasan sudah dilakukan, Sugeng Pudjianto Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ars)

BPBD NTB Gelar Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB terus menunjukkan eksistensinya sebagai Instansi yang menangani kebencanaan. Setelah sebelumnya, mengadakan pelatihan terhadap relawan desa tangguh bencana dan mengukuhkan forum relawan pengurangan risiko bencana (Program 99 hari Gubernur dan Wakil Gubernur). Kali ini BPBD di bawah komando Kepala BPBD, Ir. Wedha Magma Ardhi MTP, mengadakan fasilitasi peningkatan kapasitas kesiapsiagaan daerah berupa kegiatan gladi lapang penanganan bencana di Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar).

Bersambung ke hal 5

Densus Tangkap Terduga Teroris di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Perburuan terhadap terduga teroris terus digencarkan oleh aparat Densus 88 Polri. Setelah sebelumnya seorang terduga berhasil diamankan

(Suara NTB/her)

SIMULASI - Kepala BPBD, Wedha Magma Ardhi (kanan), Danrem 162/WB, Kol.Inf.Sofian Chandra (tengah) berdiskusi saat kegiatan simulasi

Kabar Baik dari NTB untuk Indonesia (1)

Keberagaman NTB, ’’Culture’’ Diplomasi Indonesia ‘’Apresiasi wisatawan terhadap destinasi wisata di NTB cukup bagus.

Wisatawan bisa belajar memahami bagaimana cara beragama dan budaya yang ada di NTB dan menurut saya itu justru akan menjadi bagian culture diplomasi yang bagus untuk Indonesia’’

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi menjadi nara sumber utama di Coffe Break TV One dengan tema Kabar Baik dari NTB Untuk Indonesia.

ITULAH yang dikabarkan Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi di dalam acara Talk Show bertajuk Coffee Break (19/11) lalu.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

Sumber: KPK

(ant/bali post)

di Jalan Soekarno-Hatta, Senin (16/12) sore kemarin, seorang warga Ustad Iskandar yang diduga sebagai terduga teroris berhasil dibekuk.

Bersambung ke hal 5

Sosialisasikan BPJS MESKIPUN penyelenggaraan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), dicanangkan Januari 2014 mendatang, Kelurahan Pagesangan telah jauh – jauh hari mensosialisasikannya kepada masyarakat. Pasalnya, sistem jaminan sosial tersebut penting untuk diketahui masyarakat.

Lurah Pagesangan I Made Gde Yasa yang dikonfirmasi via ponsel Senin (16/12) kemarin, mengatakan pemberlakuan BPJS pada Januari 2014 mendatang, sangat penting diketahui (Suara NTB/dok) oleh masyarakat dan juga pihaknya.

I Made Gde Yasa Karena, sistem jaminan sosial tersebut, berbeda dengan askes dan jaminan sosial lainnya. Sehingga masyarakat harus segera disosialisasikan lebih awal.

Katanya, untuk jaminan sosial yang segera diberlakukan, warga akan dibebani dengan sistem membayar asuransi. Diakuinya besaran iuran belum diketahui karena harus menunggu ketentuan dari PT. Askes. Sayangnya, warga sebagian besar terkatagori masyarakat tidak mampu dan memiliki usaha kecil. “Kalau jumlahnya sih belum kita tahu,” akunya.

Yang menjadi kekhawatirannya, masyarakat miskin tidak mampu membayar angsuran. Sementara masyarakat bersangkutan telah terdaftar menjadi pemegang Jamkesmas dan Jamkesda. Menyinggung kesiapannya terkait BPJS yang sebentar lagi diberlakukan, Yasa mengatakan, secara pribadi telah siap menyambut sistem jaminan sosial yang baru tersebut. Baginya, BPJS harus tetap berpihak kepada masyarakat miskin.

Dalam kesempatan itu, ia berharap PT Askes dan penyelenggaran sistem jaminan sosial, agar tetap memberikan pandangan atau memberikan persepsi kepada masyarakat.

Khususnya kepada Pemerintah daerah, diharapkan memberikan sumbangsih dan tidak membebankan masyarakat.

“Mudah –mudahan ada bantuan pemda, sehingga masyarakat tidak dibebani,” demikian Yasa. (cem)

Posyandu Jangan Diharapkan sebagai Informan ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram Lalu Suryadi mengaku cukup sedih melihat kenyataan tingginya angka kasus gizi buruk di Kota Mataram. Menurut dia, hal ini sebagai akibat Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, terlalu bergantung kepada Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). ‘’Wajar kalau mereka (Posyandu, red) kurang maksimal.

Karena ibaratnya mereka ini pekerja sosial,’’ ujar Suryadi. Ini tampak dari minimnya insentif yang diterima kader-kader po(Suara NTB/fit) syandu setiap bulannya. SolusLalu Suryadi inya, Dikes Kota Mataram didorong membangun sinergitas baru. Baik sinergitas dengan Posyandu maupun kader-kader PKK. Selain ini, Dikes, lanjutnya, harus lebih kreatif.

Sebab, tidak saja Posyandu yang dinilai kurang maksimal menjangkau persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, namun ada juga persoalan lain yang perlu dicermati. Suryadi melihat, partisipasi masyarakat untuk mau datang ke Posyandu, juga terbilang masih rendah. ‘’Ini harus dicari tahu apa penyebabnya,’’ pinta politisi Partai Amanat Nasional ini.

Suryadi menyarankan kepada Dikes Kota Mataram untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap masyarakat. Lebih bagus lagi, sambungnya, kalau ada petugas kesehatan yang mendatangi warga dari rumah ke rumah. ‘’Jadi jangan hanya terima laporan saja,’’ cetusnya.

Ia menegaskan, bahwa keberadaan Posyandu seyogiyanya jangan diharapkan sebagai informan. Sebetulnya, menurut Suryadi, tidaklah sulit untuk mendeteksi masalah kesehatan di tengah masyarakat asalkan struktur pemerintahan berjalan dengan baik.

Suryadi juga berharap ke depan porsi anggaran di bidang kesehatan di Kota Mataram bisa meningkat. Paling tidak mendekati standar minimal pemerintah pusat yakni sekitar lima persen dari total APBD. Dengan penambahan anggaran kesehatan, membuka peluang bagi Dikes untuk menambah tenaga kesehatan. Menyinggung masih adanya sarana kesehatan yang membutuhkan perhatian pemerintah, karena keterbatasan anggaran Suryadi lebih setuju jika dilakukan intervensi objek persoalan terlebih dahulu. ‘’Kalau dihadapkan pada dua persoalan sih, lebih baik objeknya dulu. Tapi kalau bisa dikerjakan dua-duanya bagus,’’ tandasnya. (fit)

Pengumuman Honorer K2 Kembali Diundur Mataram (Suara NTB) Pengumuman kelulusan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 14 Desember bersamaan dengan pelamar CPNS umum kembali diundur.

Diprediksi pengumuman honorer K2 ini akan keluar pada bulan Februari 2014 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Senin (16/ 12). Evi mengatakan pihaknya telah mendapatkan faksimili dari BKN terkait pengunduran jadwal pengumuman CPNS pelamar umum maupun K2.

Berdasarkan surat yang diterima, untuk pelamar umum hasil pemeriksaan lembar jawabannya akan diserahkan oleh BKN pada tanggal 19 Desember. Sementara pengumuman kelulusannya dijadwalkan tanggal 24 Desember. Untuk honorer K2, hasil seleksi dan penetapan persetujuan formasi baru akan diserahkan pada pekan keempat bulan Januari 2014.

“Kalau dilihat dari jadwal itu kemungkinan pengumumannya bulan Februari 2014,” ujarnya. Alasan pengunduran tersebut menurutnya karena persoalan K2 ini cukup rumit sehingga butuh waktu bagi pemerintah untuk menetapkan jadwal pengumuman.

Evi mengatakan pihaknya juga belum mendapatkan informasi apapun mengenai kuota dari tenaga honotrer K2 Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang akan lulus seleksi. Dari 1.250 tenaga honorer K2 yang tercatat di lingkup Pemkot Mataram, peserta yang ikut berjumlah 1.234 orang. Sementara kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang akan diluluskan sebanyak 30 persen dari jumlah tenaga honorer K2 di seluruh Indonesia.

Evi menyatakan pihaknya juga tidak bisa memprediksi berapa tenaga honorer K2 Kota Mataram yang akan lulus. Namun ia berharap banyak peserta yang bisa lulus menjadi CPNS. Terkait beberapa kali pengunduran jadwal pengumuman ini, Evi menyatakan banyak peserta K2 kerap menananyakan kapan pengumuman ini. Jika nanti sudah ada pengumuman mengenai penetapan formasi K2 yang diterima, pihaknya akan mengumumkan baik melalui website maupun di kantor-kantor Kecamatan di Kota Mataram. “Kalau sudah ada pengumuman dan formasi akan kita umumkan. Kalau sudah dibuatkan SK pengangkatan oleh pejabat pembina juga akan kita umumkan.

Mudah-mudahan banyak yang lulus,” tandasnya. (yan)

SUARA MATARAM

Halaman 2

BELUM RAMPUNG Meski sudah mendekati penghujung Bulan Desember 2013, pembangunan terusan jalan Bung Hatta tidak kunjung rampung.

Padahal, proyek jalan tersebut dikerjakan siang malam. Faktor cuaca diduga sebagai salah satu kendala belum rampungnya pembangunan jalan itu.

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

Hasil Rakor Kamtibmas

Tinggi, Gangguan Keamanan di Mataram Mataram (Suara NTB) Kapolres Kota Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko mengungkapkan sepanjang tahun 2013 ini, gangguan keamanan yang terjadi di Kota Mataram cukup tinggi. Gangguan keamanan tersebut mulai dari skala kecil seperti tindak pencurian, pelanggaran lalu lintas, ataupun penyalahgunaan narkoba, sampai dengan konflik-konflik sosial yang melibatkan lebih banyak pihak.

Hal ini diungkapkan Kapolres pada saat rapat koordinasi (rakor) keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama seluruh jajaran pimpinan daerah Kota Mataram, Senin (16/12). Kapolres mengatakan berkat koordinasi yang baik dan sinergitas yang telah terjalin dengan Pemkot Mataram serta pihak terkait lainnya, gangguangangguan yang mengancam kondusivitas Kota Mataram semacam ini dapat segera diatasi dan dituntaskan.

Ia juga mengapresiasi kesigapan Walikota maupun Wakil Walikota Mataram dalam upaya penanganan konflik dengan turun secara langsung di tengah masyarakat. Hal ini dinilai cukup penting, karena sebaik apapun rencana aksi yang disusun oleh pihaknya, tidak akan bisa berjalan lancar jika hanya dilaksanakan oleh Polres.

Rakor tersebut dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Ab-

duh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram, H.L. Makmur Said beserta jajaran Kepala SKPD lingkup Pemkot Mataram. Selain itu hadir pula pimpinan DPRD Kota Mataram, anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang tergabung dalam Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Mataram.

Walikota Mataram yang juga sebagai Ketua Tim Terpadu menyampaikan rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi permasalahan kamtibmas di Kota Mataram. Disamping itu merumuskan rencana-rencana aksi pada tahun 2014 mendatang.

“Permasalahan kamtibmas ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Karena menjadi modal dasar

yang sangat menentukan keberlangsungan pembangunan,” terangnya.

Rakor ini menurutnya cukup penting sebagai langkah tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 tentang Peningkatan Efektivitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan koordinasi dengan pihak terkait seperti TNI dan Polri. Untuk pelaksanaan di Kota Mataram, Ahyar menekankan pada pendekatan yang tepat kepada masyarakat seperti pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Mataram lebih maksimal. “Gangguan-gangguan itu memang ada, potensipotensi konflik juga ada, dan itu macam-macam sumbernya.

Inilah yang harus diantisipasi sedini mungkin agar jangan sampai timbul gejolak di tengah masyarakat,” jelasnya. (yan)

Hitung Royalti Mataram Mall

Tim Appraisal Diminta Segera Bekerja Mataram (Suara NTB) Untuk menghitung nilai royalti Mataram Mall, Tim Appraisal yang dilibatkan oleh Pemkot Mataram diminta untuk segera bekerja. Sehingga hasil penghitungannya bisa segera didapatkan. Hasil itu kemudian akan dibahas kalangan eksekutif dan DPRD Kota Mataram sebelum nilai royalti ditetapkan kembali.

Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM saat rapat dengan Komisi II DPRD Kota Mataram, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, perwakilan Tim Appraisal, dan lainnya, Senin (16/12).

Dalam waktu dekat ini, Sekda memastikan Tim Appraisal akan segera mulai bekerja melakukan penghitungan. “Secepatnya dengan hasil penghitungan itu bisa kita bahas kembali dengan Dewan dan muncul angka-angka yang kita sepakati bersama dan inilah sebenarnya nilai yang wajar,” terangnya.

Tim Appraisal juga diminta tidak hanya menghitung, tetapi membantu Pemkot Mataram dalam menerjemahkan berbagai aspek yang terkait dengan penentuan royalti tersebut, sehingga langkah yang ditentukan dalam rangka penentuan besaran royalti itu tepat. Sekda juga mengatakan Mataram Mall sebagai perintis yang membangun pusat perbelanjaan di kota Mataram, hal itu harus dihargai dan dijadikan pertimbangan dalam penentuan royalti.

Pemkot Tegaskan Relokasi untuk Antisipasi Penggusuran Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot) Mataram untuk merelokasi pedagang baju bekas (rombengan) yang ada di Jalan TGH. Faisal, Tembelok , Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya ke kawasan terminal Mandalika sebagai upaya antisipasi penggusuran yang bisa secara tibatiba dilakukan terhadap para pedagang. Mengingat ruas jalan yang digunakan sebagai tempat berjualan itu adalah ruas jalan nasional dan akan ada pelebaran jalan di lokasi tersebut.

(Suara NTB/yan) Hal ini ditegaskan WakH. Mohan Roliskana il Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. “Kita berusaha untuk mengantisipasi, jangan sampai nanti mereka digusur. Karena itu jalan nasional dan disana ada rencana dari Balai Jalan Nasional untuk melakukan pelebaran jalan menjadi dua jalur,” terangnya, Senin (16/12).

Mohan menyatakan pihaknya juga menginginkan agar para pedagang mempunyai tempat berjualan yang permanen, aman, dan bisa bertahan dalam waktu yang lama. “Maka itu kami berencana merelokasi mereka. Jangan sampai nanti mereka tiba-tiba ditertibkan. Ini kita tidak mau,” ujarnya.

Terkait adanya penolakan dari beberapa pedagang, Mohan mengatakan pihaknya masih dalam upaya sosialisasi dan komunikasi. Camat setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, Senin (16/12) kemarin.

Pekan lalu, beberapa pedagang mengaku tak setuju dengan rencana relokasi tersebut. Salah satu pedagang, Rizkiah mengatakan lokasi berjualan saat ini cukup ramai dan strategis sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka setiap harinya. “Soalnya disini itu ramai.

Lokasinya strategis, banyak orang lewat. Orang yang tadinya ndak ada niat belanja, ada dilihat barang-barang bagus, mereka berhenti,” terangnya.

Jika dibandingkan dengan di terminal Mandalika, menurutnya di tempat tersebut sepi dari lalu-lalang masyarakat dan jauh dari jalan raya. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pendapatan mereka setiap harinya.

“Mata pencaharian kita nanti mati kalau dipindah kesana,” cetusnya. Jika kondisinya ramai, pendapatan per hari dari jualan baju bekas bisa sampai Rp 500 ribu – Rp 600 ribu. “Pokoknya lebih enak jualan disini,” cetusnya. (yan)

KTP Manual Bisa Jadi Alternatif Kartu Memilih (Suara NTB/yan)

BAHAS ROYALTI - Pemkot Mataram dan Komisi II DPRD Kota Mataram menggelar rapat membahas royalti Mataram Mall, Senin (16/12) di ruang Sekda Kota Mataram.

Rapat ini juga menghadirkan perwakilan Tim Appraisal dan SKPD terkait lingkup Pemkot Mataram.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., M.Si menyampaikan Mataram Mall tidak hanya bisa memberikan manfaat ekonomis tetapi juga manfaat sosial. Sehingga ia berharap manfaat sosial itu juga bisa dikonversikan ke dalam rupiah.

Dalam melakukan negosiasi dengan pihak Mataram Mall, harus diutamakan tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Karena pihaknya juga tidak ingin investor merasa tidak nyaman dengan hal ini. Pertanyaan Dewan mengenai rendahnya nilai royalti Mataram Mall karena munculnya pertanyaan serupa dari masyarakat.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan Mataram Mall sebagai perintis juga harus tetap dihargai. “Di tahap negosiasi akan kita clear-kan semua.

Mataram Mall ini juga sudah memberikan multiplier effect dan itu akan kita perhitungkan,” terangnya. Penentuan royalti

sambungnya tidak sematamata atas hasil perhitungan Tim Appraisal, nantinya hasil itu akan dijadikan sebagai salah satu instrumen penilaian.

Sedangkan perwakilan dari Tim Appraisal, Muhammad Jan, SE., MAk menyampaikan batasan yang akan di-appraisal adalah aset seperti tanah, bangunan, dan sarana pelengkap (peralatan mesin dan kolam renang). Terkait manfaat sosial, akan ada kajian teknis lain yang kemudian akan dihubungkan dengan hasil penilaian appraisal aset.

Jan mengatakan saat ini pihaknya baru mendapatkan IMB dan sertifikat dari Mataram Mall II. Sementara untuk Mataram Mall I, pihaknya belum mendapatkannya. Untuk itu diminta bantuan Pemkot Mataram dimana bisa memperoleh IMB Mataram Mall I. “Kinerja kami dan proses appraisal itu harus didukung data itu,” tandasnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Belum rampungnya pembagian E– KTP, menjadi kekhawatiran masyarakat Kota Mataram untuk menyuarakan aspirasinya. Pasalnya, ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan legislatif 2014 mendatang, hanya memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai landasan untuk menetapkan warga sebagai pemilih tetap.

Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ducapil), mengklaim KTP manual bisa menjadi alternatif masyarakat untuk dijadikan kartu memilih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil) Dra. Dewi Mardiana Ariany mengatakan sebelum kartu tanda pendudukan elektronik atau E– KTP selesai dibagikan, KTP manual bisa menjadi alternatif warga sebagai kartu memilih. Ia menambahkan tidak mungkin pihaknya memaksa membagikan, sementara proses pencetakan dilakukan di pusat, “Kalau belum jadi, dong apa dipakai warga,” terangnya ketika dikonfirmasi, Senin (16/12).

Disebutkan Dewi, jumlah warga yang terekam pada KTP Elektronik di Bulan Oktober, sebanyak 241.684, sedangkan yang ditargetkan oleh pusat 241.686. Artinya, target yang dicapai pihaknya telah mencapai 100 persen meskipun masih

(Suara NTB/cem)

Dewi Mardiana Ariany

kurang dua. “Walaupun kurang dua, tapi targetnya sudah mencapai 100 persen,” akunya.

Katanya, untuk mencapai target perekaman data kependudukan, pihaknya langsung menjemput bola di kelurahan – kelurahan dan bahkan masuk di sekolah – sekolah. Ia mengakui sudah 21 sekolah yang dikunjungi, tujuannya agar tidak ada warga di Mataram yang tidak terdata pada perekaman. Menyinggung masa berlaku KTP manual berakhir pada bulan Desember, Dewi menuturkan KTP manual akan tetap berlaku hingga E– KTP dibagikan sepenuhnya kepada warga. Sehingga, ia meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar. “Tetap berlaku, nanti kalau sudah dibagikan otomatis KTP manual tidak difungsikan,” Demikian Dewi. (cem)

Selasa, 17 Desember 2013

SUARA NTB

Halaman 3

IAKMI Gelar Baksos di Parado Bima (Suara NTB) Sebanyak 33 anak di Desa Wane, kecamatan Parado, kabupaten Bima menjadi peserta sunatan massal serta 177 warga mendapat pengobatan gratis dalam kegiatan bakti sosial (Baksos) yang digelar oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Bima, Senin (16/ 12). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar sebagai bentuk tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Sekretaris IAKMI Kabupaten Bima, Ashadi Husein, S.Km, menuturkan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan IAKMI. Kegiatan baksos ini, katanya, digelar dalam bentuk sunatan massal dan pengobatan gratis. Namun untuk pelaksanaannya pihaknya tak sendirian. Yakni dengan melibatkan seluruh organisasi profesi kesehatan lainnya terutama IDI (Ikatan Dokter Indonesia dan PPNI Cabang Bima. “Untuk pengobatan massal tercatat 177 warga yang kita obati, sementara untuk sunatan massal ada 33 anak,” terang Ashadi.

Dijelaskan Ashadi, kegiatan yang langsung menyentuh kesehatan masyarakat ini dilaksanakan sebagai tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Sebab, lanjutnya, paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak factor, maka upaya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. “Bukan hanya menyembuhkan orang sakit atau pemulihan kesehatan,” katanya.

Selanjutnya terdapat paradigma yang menjadi landasan pihaknya dalam mencapai tujuan agar masyarakat tetap sehat.

Yakni paradigma sakit, yang merupakan upaya untuk membuat orang sakit menjadi sehat. Paradigma sehat yakni upaya membuat orang sehat untuk tetap sehat. Sementara paradigma sehat sendiri mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuantitatif dan rehabilitatif.

Sementara itu, Kepala Dikes Kabupaten Bima, drg Siti Hadjar Yoenoes menuturkan kegiatan ini merupakan kegiatan organisasi profesi IAKMI. Sementara pihaknya tetap memberikan dukungan berupa obat-obatan serta tenaga medis. “Kita tetap beri dukungan seperti obat-obatan, tenaga perawat serta dokter,” ujarnya. (use/*)

Polemik Penetapan APBD Sumbawa 2014

Dari Interupsi, Skorsing hingga Ketidakpuasan SIDANG paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (perda) APBD 2014, sempat berpolemik. Dinamika sidang yang terjadi, mulai dari interupsi sejumlah anggota DPRD Sumbawa, skorsing sampai dua jam lebih hingga lontaran ketidakpuasan beberapa anggota.

Setelah Komisi menyampaikan laporan akhirnya, Ketua Komisi II mengajukan interupsi yang meminta skorsing untuk rekonsiliasi terhadap besaran angka yang tertuang dalam APBD. Terutama menyangkut PAD yang hingga saat ini belum jelas, sehingga perlu dikoordinasikan. Tak hanya menyangkut utang PT DMB, tetapi juga yang lain seperti dana bagi hasil dari provinsi dan pendapatan lain-lainnya yang masih belum jelas. Interupsi juga dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, terkait pembengkakan defisit anggaran. “Kalau kita mau defisit harus ada mekanisme dan prosedur. Ini yang kami pertanyakan. Karena kami komitmen, seluruh Komisi itu tidak boleh ada penambahan lagi. Karena itu sudah klop anggarannya. Tapi kenapa itu ada penambahan lagi. Inilah yang kami katakan inprosedural,” tandasnya.

Sidang paripurna pun diskor sampai dua jam lebih. Membahas singkronisasi anggaran. Lepas skor, paripurna dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD Sumbawa oleh Sekwan yang menyetujui APBD 2014 sebagai Perda. DPRD Sumbawa memutuskan dan menetapkan keputusan DPRD Sumbawa tentang persetujuan penetapan Perda kabupaten Sumbawa tentang APBD 2014. APBD berisi pendapatan sebesar Rp 971.669.675.372,73. Belanja sebesar Rp 1.002.044.568.413,39. Defisit sebesar Rp 30.374.893.040,66.

Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 35.792.000.065. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 5.417.171.959,34. Pembiayaan netto sebesar Rp 30.374.893.040,66, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.

Meski plafon tidak berubah, skors sidang yang dilanjutkan dengan pertemuan Banggar dan TAPD berlangsung alot. Bahkan usai pertemuan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, menilai penetapan persetujuan APBD 2014 hanya formalitas belaka. Terkesan mengejar waktu, sehingga Komisi teknis pun tidak mengerti apa yang ditetapkan. “Amburadul aggaran, baik pendapatan maupun belanja. Materinya kita belum tahu apa yang ditetapkan. Ada apa kok formalitas begini,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Baharuddin S.Sos, pun mnegakui pembahasan sinkronisasi anggaran di sela waktu skor berjalan alot, karena ada pengetatan anggaran belanja. Sementara pendapatan belum dapat ditingkatkan sebagaimana kebutuhan daerah. Nilai anggaran yang ada tidak dipangkas, hanya dilakukan rasionalisasi. “Jadi tidak ada masalah lain, tadi kita benar-benar rapat yang cukup alot demi kepentingan daerah,” tandasnya.

Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suharmadji, mengakui skorsing dilakukan karena ada perbedaan pendapat pagu yang ada dalam KUA/PPAS yang diterima dengan pagu Komisi III terkait program fisik di Dinas PU, seperti hotmix jalan. Dalam hal ini, Dinas PU memang sudah membuat daftar tunggu.

Tetapi dengan kebijakan bersama, TPAD menyiasati agar program bisa terakomdir. “Tidak ada yang dikurangi anggarannya. Hanya ada pengurangan, misalnya jalan yang seharusnya dibangun 5 kilometer jadi 3 kilometer,” terangnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Arasy Muhkan, pun mengatakan yang terjadi selama skors hanya pergeseran dan pengurangan agar komposisi anggaran semakin bagus. Hasil akhir tetap sama. “Sudah selesai kok masalahnya,” tukas H. An. Sementara Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah dalam konfrensi pers usai sidang menyatakan, skors untuk menyempurnakan lagi apa yang menjadi rancangan Perda APBD. Dalam waktu dua jam lebih, menyatukan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif, dan juga di antara Komisi dan fraksi. Apalagi struktur APBD 2014 ini sudah hampir mencapai perimbangan antara biaya publik dengan biaya aparatur. “Kenapa kita bersepakat untuk kita anggarkan sedemikian besar belanja langsung ini, karena kita sudah sepakat dengan Pemkab yang paling kita prioritaskan untuk tahun 2014 ini sebagai akhir dari masa kerja periode sekarang itu adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kita tahu anggaran besar ini adalah jembatan dan volume jalan yang hotmix kita perbesar. Sehingga untuk jalan dan jembatan ini dapat mencapai Rp 80 miliar lebih, dan ini cukup besar. Sementara pendapatan kita ini baru Rp 971,600 miliar,” sebutnya.

Untuk dana aspirasi memang ada kenaikan dari Rp 1 miliar menjadi Rp 1,250 miliar. Sinkron dengan apa yang diharapkan Bupati sebagai kepala daerah. Bupati kerap menyampaikan, infrastruktur ini harus dipacu. Angka Rp 80 miliar untuk infrastruktur itu inklud dengan aspirasi Dewan. “Aspirasi banyak saya lihat di jalan-jalan lingkungan, saluran-saluran, pokoknya yang tidak besar. Kalau yang sekitar Rp 300 juta sampai Rp 500 juta itu porsinya dari eksekutif. Aspirasi ini kalau saya perhatikan, yang terhimpun dari teman-teman itu anggarannya banyak jalan lingkungan, jembatan dan jalan usaha tani, juga hand tractor, termasuk alat-alat tangkap untuk nelayan. Dari aspirasi itu kita coba adopsi keinginan dari masyarakat kita. Kalau yang sampai miliaran, seperti jalan Lantung – Ropang itu harus APBD penuh, karena mencapai hampir Rp 3 miliar. Kemudian juga untuk jembatan Samapuin yang nilainya sekitar Rp 4,3 miliar itu porsinya eksekutif langsung. Tidak mampu dijangkau oleh dana aspirasi anggota,” terangnya, seraya mengatakan dana aspirasi itu sebagian besar sudah menjadi RKA eksekutif. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Mahasiswa Sandera Randis Anggota DPRD Bima Bima (Suara NTB) Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda Bima-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Senin (16/12). Dalam aksi tersebut, pendemo sempat mengganggu pengguna jalan serta menghadang dan merusak kendaraan dinas (randis) milik anggota DPRD Kabupaten Bima.

Aksi unjuk rasa yang dikoordinir oleh Imam Arif Faisal ini berlangsung sejak pukul 09.30 Wita. Awalnya para mahasiswa ini berunjuk rasa dengan menyampaikan orasi.

Namun setelah beberapa menit, para mahasiswa ini mulai membuat resah pengguna jalan, termasuk pengendara mobil dinas.

Salah satunya, iring-iringan randis yang hendak menuju Kabupaten Dompu. Belasan randis ini dihadang sehingga sempat memacetkan arus lalu lintas.

Aparat Kepolisian yang be-

rada di lokasi pun bertindak, termasuk Kapolres Bima, AKBP Ekawana Prasta yang harus turun tangan membujuk agar randis tersebut dilepas.

Setelah bernegosiasi, mahasiswa kemudian mengizinkan kendaraan-kendaraan dinas tersebut dilepas.

Tak berapa lama, para mahasiswa ini kembali menghadang mobil anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima yang saat itu dikendarai Baharudin. Mahasiswa memaksa Baharudin dan istri turun, sementara mobil diparkir di ten-

gah jalan. Kendaraan dinas yang menurut mahasiswa juga merupakan milik rakyat ini pun dirusak, pelat dicopot serta ban dikempesi. Lantaran mobil disandera, Baharudin dan istri pun diantar menggunakan randis Kapolres. Tak puas hanya menyandera mobil, para mahasiswa ini juga sempat membakar ban. Mereka kemudian membubarkan diri setelah sekitar dua jam melakukan aksi.

Sementara itu, aksi tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa menuntut sejumlah hal.

Yakni mendesak persepatan realisasi anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan kantor Bupati Bima di Kecamatan Woha. Disamping itu, mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Bima untuk membentuk Pansus dalam mengevaluasi anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dengan rincian untuk peningkatan mutu jalan Woha, Monta dan Lambitu.

Uniknya menurut mahasiswa, sampai sekarang jalan tersebut belum dikerjakan. “Karena belum dikerjakan, kami menduga ada indikasi tindak pidana korupsi oleh Dinas PU yang mengerjakan,” katanya.

Di tempat terpisah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Bima juga melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang di-

lakukan dengan long march dari perempatan Gunung Dua ini menuntut pemerintah menghapuskan sistem pemilihan kepala daerah maupun presiden langsung oleh rakyat yang dinilai sebagai sistem politik borjuis. “Kita inginkan demokrasi kerakyatan yakni pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD,” tandas koordinator, Muhammad Aidim.

Sebab sistem politik borjuis ini hanya memperkokoh kekuasaan modal dan tak pernah memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan pemilihan oleh DPRD, maka akan menghemat anggaran negara. Selanjutnya, anggaran ini bisa dialokasikan ke pos lain seperti pendidikan dan kesehatan. “Masih banyak sektor yang perlu diprioritaskan,” tuturnya. (use)

Manfaatkan Pekarangan untuk Kebutuhan Pangan Keluarga Dompu (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si mengingatkan warga untuk memanfaatkan tanaman pekarangannya bagi pemenuhan pangan keluarga. Sisa kebutuhan pangan keluarga baru dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Jangan sampai, pangan dari lahan pekarangan hanya untuk dijual yang berimbas kekurangan gizi anggota keluarga.

Hal itu disampaikan wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, SH, MSI pada acara panen tanaman pekarangan warga Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Senin (16/12).

“Tanaman yang ditanam di lahan pekarangannya itu harus dikonsumsi oleh anggota keluarga untuk keanekaragaman dan pemenuhan gizi keluarga.

Jangan sampai kembangkan tanaman di lahan pekarangan semdiri, tapi justru anggota keluarga pemilik lahan pekarangan menderita gizi buruk,” pesan wakil Gubernur NTB. Wagub juga memberikan apresiasinya atas keberhasilan ibu-ibu memanfaatkan lahan pekarangannya untuk mengembangkan tanaman pangan yang bisa memenuhi kebutuhan harian keluarga dan bisa menambah ekonomi

keluarga. Karenanya, ia berjanji untuk memberikan reward berupa penambahan anggaran bagi kelompok ibuibu di Desa Bara. “Sudah selayaknya tambahan anggaran untuk ibu-ibu di Desa Bara sebagai reward atas keberhasilan mengembangkan tanaman pekarangan,” katanya.

Wagub juga menepis anggapan bahwa ibu-ibu yang mengembangkan tanaman di lahan pekarangan untuk kebutuhan keluarga sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Justru sebelumnya, ibu-ibu ini memiliki peran dan pekerjaan yang cukup besar yaitu mendidik anak serta mengurus suami dan anak. “Sekarang mereka memiliki tambahan pekerjaan dengan mengembangkan tanaman pekarangan, bukan tidak ada pekerjaan,” ucapnya.

Di lahan perakarangan warga terdapat beberapa jenis tanaman sayuran seperti cabai, terong, kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya.

Juga dikembangkan pangan lainnya seperti kolam ikan dan lele serta berbagai tanaman yang bisa dikembangkan di lahan pekarangan. Warga dalam mengembangkan program ini, mendapat pendampingan dari tenaga penyuluh. (ula)

(Suara NTB/ula)

TANAMAN PEKARANGAN - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin dan ibu Wakil Gubernur saat memanen cabai bersama Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM dan ibu Bupati Dompu, Hj Eri Ariani di tanaman lahan pekarangan warga Bara, Senin (16/12).

MIRAS - Kasat Pol PP KSB, Agus Hadnan memperlihatkan barang bukti Miras yang diamankan pihaknya.

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

Pol PP KSB Kembali Amankan Miras Taliwang (Suara NTB) Meski memiliki Peraturan Daerah (Perda) larangan peredaran minuman keras (Miras), wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya tidak pernah benarbenar steril dari minuman haram tersebut. Terbukti jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat kembali mengamankan Miras dari tangan warga.

Penangkapan yang terjadi akhir pekan lalu itu, terjadi di wilayah Pakirum kelurahan Sampir. Dari tangan seorang warga berinisial AG, SatpolPP berhasil mengamankan puluhan liter minuman tanpa merek dan 29 botol bir. “Penangkapan kali ini saya yang langsung melakukannya. Dari tangan tersangka saya temukan 10 botol minuman tanpa merek yang ditempatkan dalam botol air mineral besar,” jelas kepala Satpol PP KSB Agus Hadnan kepada Suara NTB, Senin (16/12).

Agus mengaku, dirinya sempat kesulitan menemukan

miras milik AG ini. Pasalnya, setelah memperoleh informasi dari warga saat dilakukan penggeledahan, AG sempat mencoba menyembunyikan miras miliknya tersebut. “Kami pun menemukannya disembunyikan di bawah ranjang pribadi bersangkutan,” paparnya.

Dari pengakuan AG, Miras yang dimilikinya itu selain dikonsumsi pribadi, juga untuk diperjualbelikan kepada warga. Untuk konsumennya sendiri, AG menyatakan dirinya kerap menjajakannya kepada para penambang liar yang beroperasi di sekitar wilayah Pakirum. “Istri bersangkutan juga mengaku kalau AG sering minum Miras miliknya. Dia juga menjualnya kepada penambang yang ada di sekitar lingkungannya itu,” urai Agus.

Selanjutnya Agus mengatakan, razia peredaran Miras di masyarakat dalam beberapa waktu ke depan akan terus ditingatkan pihaknya. Ia pun meyakini dalam bulan ini peredaran minuman memabukkan tersebut akan semakin tinggi,

mengingat kebiasaan masyarakat dalam rangka memperingati pergantian tahun kerap merayakannya dengan menenggak Miras. “Ini sudah rahasia umum, setiap tahun baru itu ada warga kita yang merayakannya dengan pesta secara negatif karena biasanya dengan meneggak Miras. Nah peluang itu yang dimanfaatkan oleh oknum yang selama ini menjadi pemasok Miras karena keuntungannya pasti akan sangat besar,” katanya seraya menambahkan, jika selama ini pemberian sanksi terhadap para penjaja Miras masih sangat ringan meski Pemda KSB memiliki regulasi yang secara jelas melarang keberadaannya.

“Bagi pelanggar hanya diberikan sanki ringan karena jenis kesalahannya juga hanya berupa tipiring (tindak pidana ringan). Akibatnya jelas, para pelaku tak pernah merasa jera dan tetap kembali melakukan aksinya karena tergiur keuntungannya yang besar,” sesal Agus. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

Halaman 5

Kajari Praya Ditangkap KPK, Kasus Along Jalan Terus

(Suara NTB/ist)

RIMPU - Salah satu kekayaan khazanah budaya NTB dari Suku Mbojo.

Trend Sinergisitas Masyarakat dengan Dewan Meningkat Signifikan Dari Hal. 1 Dari aspek fungsi budget, penyelesaian beberapa hal yang terkait dengan implementasi fungsi anggaran Dewan juga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Seperti target dalam menyelesaikan pembahasan Arah Kebijakan APBD dan Penentuan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam mendesain RAPBD 2014. Selain itu, sambung HDS, KUA dan PPAS Perubahan 2013 termasuk pembahasan RAPBD Perubahan 2013 dan RAPBD 2014 dapat diselesaikan lebih awal dari tahun sebelumnya.

Disisi lain pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan juga menunjukkanprogresivitasyanglebihbaik dari tahun sebelumnya. Disisi lain, demikian politisi Partai Golkar ini, trend sinergisitas masyarakat denganDPRDjugamenunjukkanpeningkatan yang signifikan. Hal ini, kata HDS, bisa dilihat dari peningkatan penyampaian aspirasi masyarakat dan aktualisasinya serta tingkat ekspektasi masyarakat terhadap DPRD juga menunjukkantrendyangbagus.

Gambaran tersebut menggembirakan Dewan tidak saja dari sudut output kelembagaan tapi juga dari aspek normatif substansial menunjukkan kelembagaan Dewan dapat melahirkan berbagai kebijakan yang turut mendorong terbangunnya akselerasi capaian berbagai hal kemajuan secara kualitatif dan kuantitatif di Kota Mataram. ‘’Karena, untuk mewujudkan performa dan dinamika DPRD yang produktif, konstruktif dan prospektif yang simetris dengan dinamika pemerintahan dan masyarakat itu tidak mudah,’’ terang HDS. Salah satu misi membangun garis simetris antara Dewan, eksekutif dan masyarakat yang arahnya mewujudkan kemajuan secara akseleratif dalam bidang ekonomi yang tidak mudah diformulakan adalah wujud ekonomi kerakyatan di tengah akomodasi kemajuan sebagai salah satu tuntutan sebagian komunitas masyarakat perkotaan. Hal ini diperlukan suatu ketajamandankecerdasansertakearifan dalam membangun titik pandangyangsama.Demikianjugaterhadap semakin ekskalatifnya perubahan masyarakat sebagai ekses dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu membawa tantangan tersendiri. Pesatnya kemajuan ekonomi juga membawa tuntutan baru dan tantangan baru juga. Hal ini tentu membutuhkan kecepatan dalam merumuskan suatu kebijakan sejalan dengan kecepatan perubahan itu sendiri. Kunci dari itu dibutuhkan pola komunikasi dan koordinasi DPRD dengan eksekutif dan lembagalainnyasecaraefektif.Tentu hal ini membawa tantangan tersendiri bagi DPRD yang tentu membutuhkan komitmen yang tinggi.

Salah satu dampak kemajuan juga adanya tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat. Hal ini juga harus didorong untuk dilakukan percepatan reformasi birokrasi yang lebih inovatif dan kreatif. Ini gambaran dari ruang peran DPRD kedepannya guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, religius dan berbudaya.

Menurut HDS, pembahasan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 2013 juga dapat diselesaikan sesuai dengan target waktunya. ‘’Sehingga apa yang dihasilkan oleh DPRD dalam kurun waktu 2013, alhamdulillah kita tidak masuk dalam katagori orang merugi karena berhasil mewujudkan tahun 2013 lebih baik dari tahun sebelumnya,’’ demikian HDS. Yang menggembirakan juga, adanya tren pengajuan raperda dari inisiatif DPRD baik secara kualitatif dan kuantitatif juga progresnya meningkat.

Sementara itu, lanjut HDS, yang menjadi konsen DPRD tahun 2014 adalah bagaimana mempertahankan trend yang positif tersebut. ‘’Hal ini tidak mudah karena kita berada pada siklus tahun politik dan masa bhakti anggota DPRD berakhir pada akhir catur wulan kedua tepatnya bulan Agustus 2014,’’ pungkasnya. Sehingga, ada beberapa kemungkinan yang tidak bisa diantarkan oleh DPRD Kota Mataram hingga Bulan Desember 2014. Antara lain Perubahan APBD 2014 kecuali kalau akan dimajukan sekitar bulan Juni atau Juli.

Pada bagian lain, bertepatan dengan momentum HUT NTB yang ke 55, HDS secara khusus menyampaikan Dirgahayu NTB. ‘’Semoga ke depan senantiasa diberikan kemudahan dalam mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, bertaqwa, berbudaya, maju dan berdaya saing tinggi,’’ harapnya.

Kekhususanmomeninijuga bermakna secara positif bahwa faktanya empat tahun yang telah berjalan sinergi antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram terbangun cukup bagus karena itu tentunya tahun 2014 dan selama kepemimpinan TGB- AMIN lebih bisa bersenyawa mewujudkan masyarakat Mataram yang maju, religius dan berbudaya dengan kepemimpinan AMAN (Ahyar-Mohan). ‘’Dengan demikian kita dapat membuktikan sebagai keteladanan dari pemimpinnya bahwa selalu amanah dan istiqomah dalam garis perjuangan yang sama untukkepentinganmasyarakat terlebih posisi Kota Mataram juga sebagai ibukota Provinsi NTB,’’ tandas HDS. (fit/*)

Kecewa dan Kecolongan Dari Hal. 1 tapi toh perilaku menyimpang Subri tetap terjadi.

Dalam keterangan persnya, Senin (16/12) siang kemarin, raut kekecewaan terlihat jelas di wajah Sugeng. Ia merasa tidak ada yang kurang dalam hal pengawasan jajarannya di bawah. Mulai dari turun langsung menemui Subri dan jajarannya, bahkan secara periodik meminta laporan perkembangan penanganan kasus, sampai mengutus tim ke Praya dalam rangka pengawasan. “Kita sudah berlapis – lapis melakukan pengawasan, tapi bagaimana lagi, toh kejadian ini tetap terjadi. Saya sendiri kaget, kok bisa terjadi?,” sesal Kajati.

Setiap kali briefing dengan jajarannya, Kajati mengaku selalu mengingatkan agar menjaga integritas, menjaga nama baik diri, keluarga, terutama institusi.

Karena ia yakin, dalam bekerja, semua orang mengawasi. “Saya tidak henti – hentinya mengingatkan, kita (jaksa) ini di bayang – bayang pengawasan, sehingga harus berhati- hati, profesional kalau bekerja. Minimal harus percaya, kita ini diawasi Tuhan,” tegasnya.

Sebenarnya kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Sugiharta alias Along yang ditangani Kejari Praya ini sudah dipantaunya. Bahkan ada laporan dari masyarakat meminta jajarannya mengawasi khusus. Dari hasil pantauan awal, kasus itu mulai masuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sampai peny-

erahan tahap satu, tahap dua dilakukan di Kejari Praya.

Sampai akhirnya masuk ke Pengadilan, dirinya memantau. ‘’Tapi saya tidak terlalu masuk, tidak mau mendahului hakim, makanya kami tunggu sampai putusan pengadilan turun, baru evaluasi,” tuturnya. Namun rencana pengawasan itu gagal, justru Subri ditangkap KPK di kasus sama.

Atas kasus itu, jajarannya mengaku tidak akan terpengaruh. Untuk itu, pagi kemarin ia langsung berangkat ke Praya bersama Assintel R. Suryanto dan Aswas, I Made Sudarmawan. “Saya memberi semangat kepada jajaran saya, sudah lah, kita harus menatap ke depan,” ujarnya memotivasi.

Selanjutnya, yang dilakukan bersama jajarannya berbendah dan meningkatkan pengawasan. Selain menggenjot kinerja, juga memperketat pengawasan agar tidak ada lagi jaksa nakal, bermain perkara, menerima suap. Ia akan berusaha, kejadian yang menimpa Subri ini terakhir kali terjadi di jajarannya.

Dalam rangka itu, ke depan, pihaknya terbuka menerima laporan masyarakat.

“Kalau ada jaksa saya nakal, laporkan, saya pasti akan tindaklanjuti. Ini demi nama baik institusi. Sebab kalau ada jaksa nakal, tidak hanya merusak nama diri, tapi keluarga dan institusi,” tegasnya. (ars)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) menegaskan, proses penyidikan terhadap kasus dugaan penggelapan surat-surat tanah yang menjadi muara kasus suap yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Subri, S.H.M.H., jalan terus. Bahkan berkas penyidikan kasus yang melibatkan Sugiharta alias Along tersebut, sudah dilimpahkan ke Kejari Praya, untuk diperiksa oleh jaksa. Baru kemudian dikembalikan kalau dirasa ada yang masih harus dilengkapi.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Supriadi, S.Ik., saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/12) kemarin. Ditemuai usai bertemu dengan Bupati Loteng, di Kantor Bupati Loteng, Kapolres mengaku kalau penyidikan terhadap kasus dugaan penggelapan surat tanah tersebut tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada. Persoalan tertangkapnya Kajari Praya tidak akan berpengaruh.

“Berkas kasusnya sudah kita limpahkan untuk tahap awal. Baru kalau memang dirasakan ada yang kurang, Kejaksaan baru akan mengembalikan berkas tersebut dengan rekomendasi yang harus dilengkapi kembali,” terangnya.

Kasus sengketa lahan tersebut melibatkan PT. Tanjung Aan dengan Sugiharta alias Along.

Pihak PT.Tanjung Aan sendiri memperkarakan Along ke proses hukum atas dugaan pemalsuan surat tanah yang diklaim merupakan tanah milik PT Tanjung Aan seluas sekitar 10 are di kawasan wisata Desa Selong Belanak, Praya Barat. Polres Loteng sendiri sudah menetapkan status tersangka kepada Along dan kini dikenakan status wajib lapor, terkait kasus tersebut.

Diduga kuat, dalam kasus inilah terjadi penyuapan terhadap Kajari Praya. Supaya berkas perkara Along bisa segera tuntas dan segera diadili. Bukan hanya itu, ada sinyalemen

kalau penyuapan dilakukan supaya Along juga bisa ditahan. Karena aparat Kepolisian saat ini hanya menetapkan status wajib lapor kepada Along. Walaupun sudah dinyatakan sebagai tersangka.

Sengketa antara PT. Tanjung Aan dengan Sugiharta sendiri tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya pada pertengaha tahun 2013 kemarin, PT. Tanjung Aan juga sudah melaporkan Sugiharta ke polisi terkait dugaan pemberian keterangan palsu ke BPN untuk memuluskan proses penerbitan sertifikat tanah di kawasan tersebut. Dimana pihak PT.Tanjung Aan mengklaim ada sekitar 26 are lahan yang diduga di caplok oleh Sugiharta menjadia tanah hak miliknya.

Kasus yang pertama itu sendiri saat ini sudah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Praya dan dalam waktu dekat ini ditargekan bakal segera tuntas. Terkait kasus tersebut, Along oleh JPU dituntut hukuman kurungan selama 3 tahun.

Lantaran dinilai telah memberikan keterangan palsu. Sehingga pihak BPN bersedia mengeluarkan sertifikat tanah milik Along.

Kajati NTB Tunjuk Plh Sementara, sehari pascapenangkapan Kajari Praya, Kajati NTB langsung menunjuk Asisten Pengawas (Aswas) Kejati NTB, I Made Sudarnawan, sebagai Pejabat Pelaksanaan Harian (Plh) Kajari Praya. Penunjukkan Plh tersebut untuk menunjang pelaksana tugastugas Kajari Praya sampai menunggu penunjukkan Kajari Praya yang baru.

Hal itu disampaikan Kajati NTB, Sugeng Pudjianto,SH.MH di Kantor Kejari Praya, Senin (16/12) kemarin. Kajati NTB yang datang untuk memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan staf Kejari Praya sangat sedih dan prihatin dengan tertangkapnya Kajari Praya tersebut. (kir)

KPK Cekal Politisi, Hakim dan Jaksa Dari Hal. 1 Johan Budi menjelaskan, pencekalan ini tujuan intinya untuk sewaktu-waktu mereka (yang dicekal) dipanggil dibutuhkan keterangannya, tidak berada di luar negeri. Namun yang jelas katanya, KPK kini sedang terus mengembangkan penyidikannya.

Ditambahkan Johan, para pejabat Pengadilan, Jaksa dan pengusaha ini dicekal dalam jangka waktu enam bulan.

Soal penetapan tersangka baru? Johan Budi menjelaskan bahwa memang ada dugaan keterlibatan dari pihakpihak lain dalam kasus dugaan suap ini. “Arahnya ke sana (tersangka baru, red) pasti ada, makanya kami terus mengembangkan penyidikan kasus ini,” kata Johan Budi via ponsel.

Ketika ditegaskan lagi terkait tersangka lain, menurutnya, akan tergantung dari pe-

meriksaan saksi – saksi yang dicekal tersebut. Penyidik akan mengembangkan ke arah bukti lain untuk menelusuri keterlibatan lembaga lain yang dimaksud Pimpinan KPK dalam keterangan sebelumnya. Dalam kurun waktu surat pencekalan itu dikeluarkan, pihaknya memastikan akan memanggil para saksi tersebut. Kapan pemanggilan dilakukan? “Saya belum tahu, tergantung penyidik,” jelasnya. (ars)

KPK Geledah Rumah Lusita Ani Razak Jakarta (Suara NTB)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Lusita Ani Razak yang merupakan tersangka kasus pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah (Loteng) yang juga menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Loteng Subri, SH.MH. “Semalam penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah tersangka LAR terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengurusan perkara pidana umum di Praya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12).

Johan mengatakan, penggeledahan berlangsung selama hampir empat jam sejak pukul 23.00 WIB Minggu (15/12) hingga pukul 03.00 WIB Senin (16/12) di rumah tersangka yang berlokasi di Kampung Baru RT 7 RW 3, Sukabumi Selatan, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Namun Johan tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak dokumen yang disita dan jenis dokumen yang dimaksud. ‘’Belum tahu,’’ ujarnya.

Lusita ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (14/12) malam bersama Kajari Praya, Subri, SH.MH di sebuah kamar di hotel di Senggigi, Lombok, sekitar pukul 19.15 WITA. Ia diduga memberikan suap kepada Subri untuk pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah dengan tersangka dalam perkara kasus tersebut bernama Sugiharta alias Along.

Lusita disebut-sebut merupakan salah satu direktur dari PT Pantai Aan yang dipimpin oleh Bambang Wiratmadji Soeharto. Bambang juga diketahui sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro. Bambang sendiri saat ini sudah dicegah KPK untuk tidak bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan sejak hari ini.

Perusahaan milik Bambang melaporkan Sugiharta alias Along dalam perkara dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang diklaim milik PT Pantai Aan di atas lahan seluas 4,3 hektar di Desa Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah yang rencananya akan dibangun hotel. Akhir November lalu, jaksa dari Kejaksaan Praya menuntut Along dua tahun penjara.

KPK telah menetapkan Subri dan Lusita sebagai tersangka bersama barang bukti dengan total Rp213 juta dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah yakni pecahan lembaran 100 dolar AS sebanyak 164 lembar senilai Rp190 juta serta ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan senilai Rp23 juta.

Saat ini keduanya mendekam di rumah tahanan KPK. Adapun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Lusita diduga tidak melakukan tindak pidana itu sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan penyuapan tidak hanya melibatkan kedua tersangka sehingga terbuka kemungkinan ada tersangka lain.

“Tapi belum bisa diumumkan ke publik karena prosesnya sedang dalam penanganan.

Karena itu kami pakai kata kawan-kawan, ada potensi terjadi pada orang lainnya,” kata Bambang. (ant/Bali Post)

Keberagaman NTB, ’’Culture’’ Diplomasi Indonesia Dari Hal. 1 TGB mengurai NTB di TV One selama 30 menit. Acara yang dikemas santai itu membuat setiap pembicara merasa nyaman dalam menyampaikan kabar kebaikan. Sebuah ikhtiar menghadirkan potensi daerah di pentas nasional.

Provinsi NTB, kata Majdi memiliki berbagai macam potensi. Salah satunya adalah potensi wisatanya, baik wisata alam, budaya maupun religi. Maka tidak heran, jika NTB mampu menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak diperhitungakan, bahkan menjadi contoh pengembangan wisata di dunia.

Apa sesungguhnya telah dilakukan NTB hingga bisa menjadi contoh pengembangan wisata di dunia? Tak lain adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tentu saja masyarakatnya.

Di NTB terdapat 280 pulau, yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau yang besar di antaranya adalah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Hampir semua destinasi wisata utama ada di kedua pulau tersebut. Sisanya pulau-pulau kecil yang juga tak kalah menarik.

Pulau-pulau kecil ini disebut dengan gili. Yang cukup tersohor antara lain adalah Gili Trawangan, Gili Meno atau pun Gili Air. Tentu saja masih ada gili-gili lain yang tak kalah memikat semisal Gili Nanggu dan Gili Sulat.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah NTB dalam lima tahun terakhir ini telah membuat pertumbuhan wisata di NTB terbilang sangat progresif.

Hal ini bisa terlihat dengan meningkatnya angka kunjungan wisata yakni dari 400.000 pada tahun 2008 menjadi sekitar 1, 1 juta wisatawan di tahun 2012.

Hal paling utama yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam memajukan pembangunan sektor pariwisata adalah menfasilitasi para pelaku usaha di NTB untuk mengembangkan usaha wisata di NTB. Selain itu pemerintah juga

memfasilitasi inisiatif masyarakat untuk pengembangan pariwisata lebih lanjut.

“Kami yakin betul bahwa peran pemerintah itu adalah fasilitator,” ujar Zainul Majdi. “Kami berusaha terus memfasilitasi para pelaku usaha di NTB untuk mengembangkan usaha wisata di NTB, memfasilitasi inisiatif masyarakat untuk mengembangkan wisata, pemerintah juga menfasilitasinya dengan program pembenahan infrastruktur di beberapa destinasi wisata di NTB agar akses lebih mudah dan wisatawan lebih nyaman dan lebih suka untuk datang,”lanjutnya.

Upaya ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan beberapa investor yang serius untuk benar-benar mengembangkan potensi wisata di NTB. Masyarakat NTB memiliki religiustitas yang sangat tinggi, tapi pada saat yang sama terjadi pertumbuhan wisata yang sangat progresif. Dalam hal ini gubernur yang akrab disapa dengan TGB ini mengungkap bahwa pariwisata dan kehidupan beragama bisa saja berjalan seiring. ‘’Sesungguhnya tidak ada dikotomi antara penghayatan keagamaan dengan pertumbuhan wisata, sebab keduanya bisa berjalan seiring. Tidak ada istilah shock culture di kalangan masyarakat terhadap perkembangan Wisata. Bahkan turis-turis yang datang terkesan menghormati adat dan budaya yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Apa yang dikatakan Gubernur Zainul Majdi bukan hal yang berlebihan. Sebab sejauh ini apresiaasi wisatawan terhadap destinasi wisata di NTB cukup bagus. “Justru sebaliknya,wisatawan bisa belajar memahami bagaimana cara beragama dan budaya yang ada di NTB dan menurut saya itu justru akan menjadi bagian culture diplomasi yang bagus untuk Indonesia. Dan masyarakat tahu bahwa banyak hal yang menarik di NTB,” tegas Majdi.

Dari sisi infrastruktur, lanjut Zainul Majdi,pemerintah telah

membangun berbagai macam kemudahan akses dan pelayanan terhadap kunjungan wisata, di antaranya pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang kapasitasnya terus di perbaiki dan kian membesar.

“Seperti contoh misalnya bulan lalu telah menerima rute baru dari Australia. Bahkan kini BIL melayani rute langsung dari Singapura, Malaysia, Austraslia dan ke depannya memungkinkan akan ada langsung dari Hongkong,” jelasnya Di samping itu sarana perhubungan laut juga terus diperbaiki. Pelabuhan-pelabuhan laut terus dibenahi. “Yang paling utama adalah jalan-jalan menuju destinasi tersebut, sarana-sarana umum, fasilitas umum di destinasi tersebut misalnya toilet dan lain-lain harus terus menerus dilengkapi,’’ jelas gubernur.

Tak hanya wisata alam yang menarik di NTB, wisata budaya sangat mungkin berkembang.

NTB terdapat ragam budaya yang hebat dengan adanya tiga etnis yakni etnis Sasak, etnis Samawa dan etnis Mbojo. Masing-masing etnis ini memiliki kekayaan budayanya sendiri yang turut memperkaya khasanah budaya di NTB. Misalnya saja ada desa-desa adat di Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Bima, juga Dompu. Itu semua menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan yang ingin melihat dan menghayati nilai-nilai budaya di NTB. Jika menyebut NTB, orang akan sering mendengar istilah “Pulau Seribu Masjid’. Sebutan ini tidak berlebihan karena di Pulau Lombok terdapat begitu banyak masjid yang indah-indah dari segi arsitekturnya yang akan menjadi daya tarik wisatawan tersendiri. Cukup banyak wisatawan yang ingin melihat tempat-tempat ibadah seperti ini. Dan ini merupakan bagian dari toleransi di antara umat beragama. Jika semua potensi wisata ini terus menerus dikelola dengan baik, NTB akan menjadi destinasi wisata utama di Indonesia. (tim)

Densus Tangkap Terduga Teroris di Kota Bima Dari Hal. 1 Saat ditangkap, Iskandar sempat melawan Tim Densus yang menangkapnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun di TKP, penangkapan tersebut dilakukan saat menjelang sore di RT 11 RW 03 Lingkungan Rasa Bou, Kelurahan Pena Toi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Saat itu, Ustad Iskandar hendak menuju mushala yang ada di depan jalan untuk menjalankan shalat Ashar. Hanya saja, tak banyak yang tahu terkait penangkapan terduga teroris dimaksud. Pasalnya, di TKP hanya ada beberapa warga yang ada di luar rumah, itu pun anak-anak.

Salah seorang saksi, Ar, yang ditemui di TKP menyebutkan saat itu dia melihat langsung aksi penangkapan terhadap Ustad Iskandar. Saat itu, katanya, Ustad Iskandar yang dikenalnya dengan sapaan Abi tengah menuju mushala mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Namun saat hendak memarkir kendaraan, tiba-tiba sebuah mobil Avanza warna biru tua yang ditumpangi lima orang langsung turun dan langsung melakukan penangkapan.

Ustad Iskandar yang menyadari hendak ditangkap, langsung berusaha melarikan diri lewat sisi lain mushala. ‘’Dia sempat jatuh waktu melompati goronggorong di belakang mushala,” tandas siswa kelas 3 SMP ini.

Setelah terjatuh, Ustad Iskandar kemudian lari ke arah kampung.

Hanya saja, di persimpangan gang sudah ada dua anggota Densus 88. ‘’Kakinya ditendang, kemudian jatuh lagi,” tutur Ar. Perlawanan Ustad Iskandar tak sampai di situ. Sedikitnya ada lima orang yang memegangnya kemudian memborgol ke dua tangannya. Saat ditangkap dia berusaha berontak. Bahkan, tim Densus sempat mengeluarkan tembakan. ‘’Habis itu, mobilnya mundur masuk gang dan ustad Iskandar

dinaikkan, terus pergi,” tutur Ar. Ditambahkan Ar, orang-orang yang menangkapnya tersebut berpakaian preman dan membawa pistol. Selain ada yang menggunakan mobil, dua lainnya menggunakan sepeda motor dan terlihat mengenakan topeng (penutup wajah).

Sementara warga lainnya menyebutkan, saat itu dia sempat mendengarsuaragaduhdilurgang.

Namun dia tak tahu persis peristiwa apa yang terjadi. Bahkan, dia sempat mendengar suara bentakan dari salah seorang pria. “Angkat dia,” tandas Id (43) menirukan salah seorang diantaranya.

Menurut Id, orang yang ditangkap tersebut dikenal sebagai pria yang ramah. Ustad Iskandar, katanya, sudah lama tinggal di lingkungan setempat hanya saja dia tak begitu mengetahui lebih dalam. Yang dia tahu, setiap hari Ustad Iskandar sering terlihat ke mushala untuk melaksanakan ibadah shalat.

Kapolres Bima Kota AKBP Benny Basir Warmansyah SIK SH membenarkan adanya penangkapan terduga teroris itu. Hanya saja dia tak tahu lebih lanjut, siapa terduga teroris yang ditangkap. Pasalnya, saat itu dia baru saja mendapatkan informasi dari anak buahnya. ‘’Saya juga baru tahu, barusan anak buah saya lapor bahwa ada penangkapan oleh Densus 88 Mabes Polri,” terangnya. Untuk perkembangannya seperti apa dia sendiri tak tahu.

MenurutBenny,memangsudah menjadi protap Densus 88 Mabes Polritakberkoordinasijikamelakukan penangkapan. Sesuai Protap Densus, mereka datang dengan diam-diam dan melakukan penangkapan. Baru setelah penangkapan, pihaknya diberitahu.

Informasi terakhir yang dihimpun, setelah ditangkap Ustad Iskandar langsung dibawa ke Bandara M. Salahuddin Bima untuk diterbangkan ke Jakarta menggunakanpesawatcarteran.Diduga, Ustad Iskandar memilki posisi penting di organisasinya. (use)

BPBD NTB Gelar Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Dari Hal. 1 Masyarakat setempat mengapresiasi kegiatan ini, karena dinilai sangat tepat di saat musim rawan bencana. Abdul Manan, salah seorang warga setempat mengaku, kegiatan ini positif karena menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penanggulangan bencana. Masyarkat juga sebagai pihak yang pertama mengalami bencana, tentunya bisa lebih dini melakukan antisipasi.

Kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar ini disambut antusias. Kepala BPBD NTB, Wedha Magma Ardhi menyatakan, gladi lapang ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan agar pemerintah daerah dan masyarakat serta semua unsur terkait mampu mengatasi bencana di daerah setempat. Lokasi kegiatan ini ber-

pindah-pindah, sesuai potensi kerawanannya. ‘’Saat ini potensi bencana yang rawan terjadi, banjir dan longsor. Penanggulangan bencana ini yang kita simulasikan (gladi lapang),’’ungkap Wedha Magma Ardhi.

Menurutnya, dari kesekian kalinya kegiatan ini dilaksanakan, BPBD dinilai cukup mampu meningkatkan kapasitas dan kesiap-siagaan masyarakat. Terutama, peningkatan kapasitas petugas. Pihaknya sendiri dalam hal ini berkolaborasi dengan TNI, Polri dan masyarakat. Jumlah pihak yang diterjunkan pada kegiatan ini sebanyak 400 orang lebih. Dipilihnya Lobar sebagai lokasi kegiatan, selain karena potensi kerawanan bencana tinggi.

Juga untuk kesinmbungan bantuan peralatan ke daerah, setelah gladi lapang ini pihaknya akan melakukan evaluasi. Dalam evaluasi akan dilihat kaitannya

dengan perbaikan perubahan penanganan bencana.

Lebih jauh dikatakan, selain melakukan antisipasi dampak bencana pihaknya juga telah melakukan pemetaan potensi bencana. BPBD bekerjasama dengan TNI, PMI dan pihak BMKG. Selanjutnya hasil kajian direkap di BNPB dan dari kajian itu ditentukan indeks risiko bencana. Hasilnya, jika lima tahun lalu dua kabupaten yakni KLU dan Kota Bima risiko bencananya sedang (warna kuning), sekarang sudah merah semua.

Artinya, semua daerah NTB masuk risiko bencana tinggi. ‘’Dari 14 potensi bencana, 11 ada di NTB,’’ katanya. Indikator merah ini jelasnya, selain karena potensi bencana juga faktor kerentanan dan faktor pemicu bencana itu di daerah. Ia menambahkan, delapan desa sudah dibentuk antara lain di Lobar tiga desa,

KLU tiga desa, Lotim dan Mataram masing-masing satu.

Sementara itu, Danrem 162 / WB, Kol.Inf Sofian Chandra menyatakan, secara teknis penanganan bencana sesuai Undang-Undang nomor 27 terbagi menjadi empat bagian, yakni pra bencana, tanggap darurat, peralihan dan pemulihan (rehab dan rekon).

Kegiatan semacam ini tidak hanya BPBD saja yang perlu mengadakannya. Namun juga SKPD lainnya. Karena masalah antisipasi dampak bencana ini perlu dipersiapkan sejak dini. ‘’Bukan pas bencana baru disiapkan,’’ katanya. Kegiatan semacam ini juga perlu dilakukan tidak saja pemerintah namun juga non pemerintah. Dalam hal ini swasta dan pihak terkait perlu dilibatkan.

Pemda kata Danrem, juga harus membentuk lebih banyak desa tangguh bencana. Karena penting untuk mencegah benca-

na dan dampak bencana. Menurutnya, penanganan pertama kali tentunya dilakukan masyarakat, sehingga masyarakat perlu dibekali. Ia juga meminta agar pemerintah memasang alat kendali naik turun sungai karena kenaikan air sungai sebagai pemicu bencana.

Gladi lapang di Dasan Tereng itu melibatkan unsur TNI, Polri, Dinas Kesehatan, BPBD Lobar, Dinas Sosial, PMI dan pihak terkait. Sebagai simulasi, lokasi bencana diambil di dua lokasi.

Bencana banjir air pasang terjadi di Cemara. Kemudian di Desa Dasan Tereng, untuk simulasi bencana longsor. Pihak BPBD bersama TNI dan tim lainnya membentuk kluster penanganan untuk para korban. Masing-masing dinas yang berada di kluster bergerak menangani korban bencana sesuai kewenangan dan bidangnya. (her/*)

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

OPINI

Halaman 6

55 Tahun NTB: Nusa Tenggara Berlayar (2-Habis)

Menurunkan Kepercayaan Masyarakat TERTANGKAPNYA Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Subri, SH., MH., oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) cukup menampar wajah penegak hukum di NTB, khususnya korps Adhyaksa. Bagaimana tidak, penangkapan ini hanya berselang kurang dari sepekan sejak peringatan hari anti-korupsi.

Masih segar dalam ingatan warga, bagaimana aksi Kejati NTB memperingati hari anti-korupsi tersebut.

Kejati kala itu turun ke jalan dalam rangka kampanye ’’kenali hukum, jauhi hukuman’’. Kampanye itu seolah tidak berarti apaapa dengan fakta tertangkapnya Kajari Praya saat tengah menerima suap dari oknum pengusaha. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan keinginan pihak Kejati NTB yang gembar-gembor ingin mewujudkan aparat yang bersih dan berwibawa.

Alih-alih berwibawa, dengan adanya peristiwa penangkapan jaksa ‘’nakal’’ ini, suka tidak suka, malah semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Tidak hanya Kejaksaan tapi juga penegak hukum dari institusi lain. Padahal, masyarakat NTB khusus sangat berharap, semua aparat penegak hukum benar-benar bersih dan tidak cepat tergiur dengan berbagai upaya suap menyuap dari pihakpihak yang sedang berkasus.

Tetapi, harapan itu nampaknya akan sulit terwujud. Buktinya, komisi Kejaksaan telah menerima laporan terkait jaksa nakal di NTB. Dari delapan laporan Jaksa nakal, diantaranya laporan soal dugaan gratifikasi atau suap. Ini tentu sangat memprihatinkan di tengah harapan warga NTB supaya penegakan hukum di daerah ini berada di tangan aparat penegak hukum yang tidak bermental korup.

Apalagi ada ‘’janji’’ dari Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH., untuk terus mengawasi perilaku anak buahnya dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang secara kepatutan, tidak layak dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Penangkapan Kajari Praya oleh KPK seolah menjadi teguran keras bagi Kajati NTB, bahwa pengawasan yang katanya sudah dilakukan, kurang maksimal.

Wajar kalau akhirnya Kajati NTB merasa kecolongan sekaligus kecewa. Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Meratapi penangkapan itu berlama-lama bukanlah solusi. Yang perlu dilakukan Kejaksaan sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap korps seragam cokelat itu, sekaligus memperbaiki citra. Sebab, tertangkapnya Kajari Praya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan Kejaksaan seNTB tapi juga berimplikasi di seluruh Kejaksaan se-Indonesia.

Ibarat pepatah satu makan nangka semua kena getahnya.

Memang, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan citra Kejaksaan, akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kejati NTB. Namun, harus ada upaya konkret yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, bagi jaksa nakal harus dijatuhi sanksi berat karena sebagai aparat penegak hukum seharusnya memberi contoh yang baik bukan sebaliknya sebagai pelaku. (*)

Berlayar di Tengah Perubahan ADA 1998 terjadi perubahan mendasar di Indonesia dalam berbagai segi.

Terjadi krisis ekonomi dan krisis moneter yang sudah berlangsung sejak tahun 1997 dan berakhirnya kepemimpinan OrdeBaru yang ditandai dengan mundurnya PresidenSoeharto dan digantikan oleh Wakilnya, B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998.

Perubahan mendasar lainnya adalah digantikannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Percepatan pemilu legislatif yang ‘seharusnya’ baru dilaksanakan tahun 2002, dipercepat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999.

Pada tahun 2004, lahir UU Nomor 32 Tahun 20904 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti 22 Tahun 1999, UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, sebagai pengganti 25 Tahun 1999.

Dengan perubahan-perubahan di level nasional tersebut, hal yang sangat terasa di daerah adalah: (1) menguatnya posisi masyarakat (baca: LSM) dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga, berbagai tuntutan terhadap pemerintah, disalurkan melalui berbagai bentuk, seperti: demonstrasi, unjuk rasa, dan sebagainya; dan (2) menguatnya peranan pers (pers lokal) bagi pembentukan opini public dan control masyarakat terhadap pemerintah.

Disamping maraknya konflik (konflik horizontal), antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik kelompok yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Kemudian, munculnya fenomena etnosentrisme, sukuisme, daearhisme, atau spirit serba mementingkan suku, agama, ras, daerah dan golongan masyarakat.

Fenomena ini muncul dalam pemekaran daerah, pemilihan pemimpin pemerintahan di daerah, dalam pengisian jabatan di eksekutif dan legislatif, dalam rekruitmen birokrasi lokal, dalam rekruitmen pegawai baru, dalam pembuatan kebijakan di daerah, dan sebagainya.

Ada banyak lagi perubahan yang teradi di daerah sejak “Otonomi Daerah” yang kesemuanya berdampak dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, sampai pada pelaksaandan evaluasi. Belum lagi masalah mendasar yang harus diselesaikan daerah ini, seperti: inde-

Oleh :

Manggaukang Raba

(Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka) ks kemiskinan, indeks pembangunan manusia, investasi, pendapatan asli daerah, dan nilai tukar petani yang kesemuanya itu menempatkan NTB pada posisi yang “terendah”.

Tantangan lainnya yang dihadapi Nusa Tenggara Barat adalah: pencapaian target MDGs Indonesia tahun 2015 yang dimulai tahun 1990, yaitu: (1) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan kematian anak; (5) Meningkatan kesehatan maternal; (6) Melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyangkit kronis lainnya (malaria, dan tuberkulosa); (7) Menjamin kelangsungan lingkungan; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Mengembangkan Misi Era tahun 1998 – 2008, adalah era penting bagi NTB dalam meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan prasarana fisik dalam tahun-tahun berikutnya: terutama menuju target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Nusa Tenggra Barat tahun 2005 - 2025.Dalam upaya menjawab permasalahan mendasar di daerah dan tantangan kedepan, telah dirumuskan visi dan misi dengan sejumlah program unggulan.

Pertama, dalam Renstra Gubernur NTB (1998 – 2003) dirumuskan visi: “Menuju Masyarakat dan Aparat yang Memiliki Daya saingTinggi” dengan 9 (sembilan) misi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur NTB mengeluarkan Keputusan Nomor 354 Tahun 2000 tentang GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat).

Kedua,dalam Renstra Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 – 2008, dirumuskan visi: “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Maju, Adil, Religius, Sejahtera serta Demokratis dan Mandiri” dengan 9 (sembilan) misi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu kebijakan yang diluncurkan adalah Gerakan Pembangunan Ekonomidan Masyarakat (GERBANG E-MAS) Bangun Desa, yang pedoman pelaksanaananya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 194 Tahun 2006.

NTB Terus Berlayar?

Dalam RPJMD 2008 – 2013 diteta-

pkan visi: “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing” (NTB BerSaing), dengan 5 (lima) misi: (1) Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraaan gender; (2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas; (3) Menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan; (4) Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (5) Menegakkan supermasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah.

Dalam era 2008 – 2013, juga ditetapkan sejumlah program unggulan, diantaranya adalah: (1) NTB-BSS (Bumi Sejuta Sapi); (2) Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut); (3) Gerakan 3A (Akino, Adono, dan Absano); dan (4) NTB Hijau.

Banyak hal yang dicapai NTB dalam era NTB Bersaing, disamping masih banyak juga program prioritas yang belum tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan pembangunan dan pemerintahan ke depan tidak semakin mudah. . Kini, NTB dipimpin oleh Dr. TGH.M. Zainul Majdi., dan H. Muh. Amin, SH., MSi., sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB masa bhakti 2013 – 2018. Pasangan TGB-Amin dalam pemilu kepala daerah mengusung visi: “NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera” dengan 7 (tujuh) misi.

Ketujuh misi pembangunan NTB tahun 2013-2018, adalah: Pertama, mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan beragama, peningkatan budi pekerti, dan pengembangan toleransi (NTB Beriman).

Kedua, mengembangkan budaya dan kearifan local untuk pembangunan (NTB Berbudaya).

Ketiga, melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan. (NTB Bersih dan Melayani).

Keempat,meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan kesejahteranaan sosial yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender. (NTB Cerdas dan Sehat).

Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah melalui industry pariwisata, agro industri, dan ekonomi kreatif berbasis budaya, sumber daya lokal, dan iptek (NTB Berdayasaing).

Keenam,melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang (NTB AKSES).

Ketujuh, memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (NTB Lestari).

Pekerjaan “mendesak”yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam masa bhakti 20132018 selain menuntaskan program 99 hari, diantaranya adalah: Pertama, penetapan APBD Provinsi NTB sesuai target yaitu tanggal 14 Desember 2013, atau sebelum HUT NTB ke-55 tanggal 17 Desember 2013.

Kedua, penjabaran visi dan misi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 – 2018. Hal paling mendasar dalam RPJMD adalah: (1) penetapan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah; dan (2) Indikasi rencana program pembangunan dan kebutuhan pendanaan.

Ketiga, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD NTB Tahun 2014 – 2018.

Keempat, penataan organisasi perangkat daerah dan SDM. Kelima, penetapan program prioritas (unggulan) pada setiap SKPD yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif terhadap pencapaian visi dan misi.

Keenam, upaya-upaya untuk dapat mencapai target MDG’s tahun 2015.

Ketujuh, upaya-upaya mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar peringkat NTB bisa beranjak dari posisi bawah.

Kedelapan, upaya-upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Kesembilan, upaya-upaya dalam mempersiapkan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

Kesepuluh, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Kini, NTB telah berlayar selama 55 tahun. Kita berharap semoga NTB ke depan adalah daerah yang bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya.

Daerah yang bisa membuat seluruh warga NTB menjadi manusia yang: “Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera” seperti yang dituntut dalam visi dan misi NTB tahun 20142018. Semogalah.

OTT Kajari Praya , KPK cekal politisi, hakim dan jaksa Harus diungkap tuntas email: citrabima_957@yahoo.co.id

Tinggi, gangguan keamanan di Mataram

Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Tingkatkan kewaspadaan

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

(Suara NTB/cem)

MUDA, energik dan punya mimpi besar. Adalah yang perpancar dari raut wajah Bq. Rizky Asri Artha. Hobinya di bidang bisnis, dibuktikan dengan ketekunannya menjalankan usaha keluarganya. Tidak mengenal waktu dan bahkan tak mengenal letih, sehari – hari dia harus berpikir untuk mengatur sistem pemasaran dan mempertahankan kualitas cita rasa produknya.

Ditemui di kediamannya, Minggu (15/12), Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan usaha yang sedang digeluti sekarang, adalah warisan dari nenek dan ibunya. Ia menceritakan di tahun 1940 –an, usaha roti dibuat nenenknya masih secara tradisional dan dipasarkan dengan menggunakan gerobak. Secara perlahan keluarga besar Artha memproduksi dengan semi modern hingga menggunakan mesin dalam proses produksinya. Proses tersebut yang dihargai, sehingga dirinya ingin terus memajukan aset atau warisan keluarganya. “Nenek dulu buatnya secara tradisional, mama mulai semi modern dan akhirnya alhamdulillah kini pakai mesin semua,” katanya.

Gadis kelahiran 10 April 1992 ini mengatakan, perkembangan usaha roti yang diberi label Rafitari, berkembang dengan pesat. Hasil produksinya mudah dicari di klantin instansi-instansi, rumah sakit hingga di kantin – kantin mahasiswa dan pedagang. Diakuinya penyebaran rotinya tidak hanya di Kota Mataram, tapi beberapa outlet di Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar) dan KLU. Ia menyebutkan dari hasil didapatkan, sehari dirinya mendapat omset Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Artinya, omset bersih mencapai Rp 120 juta sebulan.

Kiki yang sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Unram menuturkan, lebih senang menyerap ilmu dengan langsung mempraktikkan ketimbang harus teori.

Menurut pengakuannya, ilmu atau teori dapat berubah kapan saja seiring perkembangan zaman. Sementara ilmu yang didapatkan di lapangan atau praktek, lebih banyak ketimbang harus membaca tumpukan buku. Bisnis dikatakan Kiki, sebagai pendidikan informal yang dapat memperkaya khasanah intelektualnya dalam berusaha. “Ini juga kan pendidikan informal, malah lebih banyak dapat ilmunya ketimbang kuliah,” katanya.

Ditanya apakah orangtuanya mendukung? Kiki mengatakan awalnya orantuanya tidak setuju dan bahkan memandang sebelah mata. Katanya, orangtuanya meminta untuk melanjutkan pendidikan, namun setelah melihat dirinya lebih senang bergelut dengan bisnis, akhirnya orangtuanya setuju dan menyerahkan sepenuhnya usaha tersebut.

Baginya, usaha yang dijalankan tidak hanya mendatangkan manfaat bagi keluarganya. Tapi mendatangkan manfaat bagi orang lain, karena membuka peluang kerja. Kiki berharap kedepan usahanya tetap berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kontribusi kepada orang lain. (cem)

Harga Bumbu Dapur di KLU Cenderung Naik Tanjung (Suara NTB) Masuknya musim hujan disinyalir turut berdampak terhadap perkembangan harga sejumlah komoditi pertanian. Dari jenis bumbu dapur hasil pemantauan Disperindag KLU, perkembangan harga mulai memperlihatkan gejala bakal mengalami inflasi yang terlampau tinggi. Meski belum apa-apa, jenis cabai merah keriting, bawang merah, dan tomat sudah menggeliat dengan kenaikan harga antara 20 – 25 persen.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. I Komang Karta, Senin (16/12), mengakui pantauan harga per pekan memperlihatkan adanya gejala kenaikan harga pada sejumlah komoditi pertanian jenis bumbu-bumbuan. Perbandingan harga pekan lalu dibandingkan pekan sebelumnya, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah keriting dengan persentase inflasi 25 persen atau dari harga Rp 20.000 menjadi Rp 25.000. Harga bawang merah dan tomat naik masing-masing 20 persen dengan harga per komoditi Rp 25.000 menjadi Rp 30.000 per kg, dan Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. Sedangkan pada komoditi beras, mengalami peningkatan harga dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.500,- per kg untuk jenis Medium C4, dan kualitas super dari Rp 8.500 menjadi Rp 9.000 per kg.

“Gejala kenaikan harga berlaku secara merata, termasuk terjadi pada beras. Kenaikan yang terjadi di KLU terjadi juga di Mataram, misalnya hasil pantauan kami di Pasar Kebon Roek, Ampenan,” jelas Komang Karta.

Penyebab kenaikan harga tersebut disinyalir Komang, berlaku akibat masuknya musim hujan. Di mana dukungan irigasi menyebabkan sejumlah petani mengalihkan sumber produksi jenis cabai menjadi tanaman padi. Khusus beras, meski ada beberapa petani terlihat mulai melakukan pemanenan, namun tampaknya produksi itu belum berpengaruh terhadap perilaku harga pasar, mengingat permintaan masyarakat belum mampu diimbangi oleh suplai.

Kemungkinan kenaikan harga secara massif pada komoditi secara umum, Komang Karta tak menutupinya. Ratarata komoditi yang diperdagangkan di pasar tradisional di KLU dipengaruhi oleh pasokan dari luar. Tak terkecuali beras yang meski KLU juga sebagai daerah penghasil, masih dipengaruhi oleh pasar luar.

“KLU sebagai daerah penghasil agrobisnis tetapi daerah lain belum tentu, sehingga hasil produksi akan dipasok ke luar. Termasuk gabah, dari lahan saja, kita memang kekurangan. Kurang lebih 3.000 ton per tahun beras luar masuk ke KLU, termasuk di dalamnya raskin,” tandasnya.

Kenaikan harga pada sejumlah komoditi itu, berlaku asimetris dengan beberapa komoditi lain yang mengalami deflasi.

Beberapa komoditi seperti wortel dan jagung mengalami penurunan harga signifikan masing-masing 25 persen dan 20 persen. Sedangkan penurunan harga komoditi di kisaran di bawah 10 persen berlaku pada minyak goreng curah, telur ayam broiler masing-masing (minus) 8,3 persen, kacang hijau (minus) 6,7 persen, cabai merah besar (minus) 9,1 persen. (ari)

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

Halaman 7

Koperasi Simpan Pinjam Diwajibkan Miliki Modal Rp 500 Juta

Kembangkan Bisnis Keluarga

Bq Rizky Asri Artha

EKONOMI DAN BISNIS

Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Prindagkop UMKM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat, jumlah koperasi tidak aktif mencapai 22 unit. Angka ini diprediksi bertambah jika mengacu pada jumlah Koperasi yang melaksanakan kewajiban tahunannya – Rapat Anggota Tahunan (RAT) di KLU – tahun ini yang hanya 48 unit dari 126 koperasi yang tercatat aktif. Tidak itu saja, setiap koperasi khususnya yang bergerak pada Simpan Pinjam (KSP) harus sanggup memenuhi modal usaha hingga Rp 500 juta, yang mana angka ini diperkirakan akan menyulitkan eksistensi KSP. “Sampai saat ini, jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 22 unit. Namun kita tidak mengambil kebijakan untuk membubarkan mereka yang tidak aktif, sebaliknya Dinas akan melakukan pembinaan, karena pendirian koperasi semakin sulit,” ungkap Kepala Dinas Prindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Arkam, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (16/12).

Arkam yang didampingi Kepala Seksi Koperasi, Abdurrahim, menjelaskan berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi, mencantumkan jenis dan bentuk usaha koperasi mengalami perubahan.

Dari sebelumnya Koperasi digolongkan menjadi dua yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kini aturan yang baru menggolongkan Koperasi ke dalam empat jenis, yaitu KSP, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa.

Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan di Provinsi NTB, mengemuka jika penerapan perubahan jenis koperasi dari dua menjadi empat kategori itu akan dilakukan penyesuaian. Diskop dan UMKM Provinsi NTB berdasarkan UU yang baru itu, memberikan tenggat penyesuaian hingga 2015 mendatang.

Untuk KLU sendiri, jumlah Koperasi yang tercatat hingga evaluasi bulan Oktober 2013

tercatat sebanyak 126 koperasi aktif, sedangkan 22 tercatat tidak aktif. Oleh karenanya banyaknya koperasi yang aktif itu, Dinas lantas memberi apresiasi khususnya bagi koperasi yang menjalankan amanah UU, yaitu melaksanakan RAT setiap akhir tahun. Sebab RAT sebagai kekuasaan yang tertinggi bersifat wajib dalam setiap pelaksanaan koperasi.

“Provinsi memberikan jatah penyesuaian termasuk perubahan AD/ART Koperasi hingga 2015. Dalam aturan yang baru, untuk membentuk KSP juga cukup mahal, di mana setoran pokok sebagai modal harus Rp 50 ribu per orang, dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tidak diatur tetapi dalam kurun waktu tertentu harus menyamai Setoran Pokok,” jelasnya.

Arkam mengatakan, terdapat pembeda perlakuan Koperasi pasca revisi UU yang diberlakukan pemerintah. Antara lain, Setoran Pokok dari Anggota pendiri bersifat abadi dan tidak boleh ditarik meskipun anggotanya mengundurkan diri.

Kepada anggota yang keluar itu hanya diperbolehkan mengambil SMK Koperasi sebesar setoran yang diberikan kepada koperasi setiap bulannya. Berdasarkan UU yang baru itu pula, Koperasi yang akan menjalankan kegiatan SP, mutlak harus melayani anggota.

“Pasal 123 pada UU itu jelas mengatakan Koperasi harus melayani anggta dan tidak diperbolehkan melayani non anggota. Apabila ada nasabah Koperasi bersangkutan adalah non anggota, maka nasabah harus segera menyelesaikan kewajibannya,” lanjut Arkam.

Dalam UU yang baru juga mengatur lebih tegas eksistensi koperasi. Apabila dalam dua tahun koperasi tidak menjalankan RAT secara berturut-turut, maka pemerintah di daerah dibolehkan untuk mencabut Badan Hukum Koperasi bersangkutan. Melihat ketatnya syarat dan beratnya tuntutan pelaksanaan koperasi ke depan, Disperindagkop dan UMKM KLU pun wanti-wanti agar Koperasi tidak aktif segera melaksanakan tugasnya. (ari)

Masih Lemah, Sinergi Antara Pemerintah dan Pengusaha Lokal Mataram (Suara NTB) Antara pemerintah dan pengusaha sudah terbangun hubungan harmonisasi yang cukup baik di daerah ini. Tetapi hubungan itu belum serta merta telah terbangun pula sinergi yang kuat dalam segala bidang.

Ketua DPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Lombok Barat, Azril menyebutkan perlunya semua stakeholders dapat seiring sejalan dalam proses pembangunan.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (16/12), pimpinan Manajemen PT. Tripat ini menyebutkan, dilihat dari sisi Hipmi, iklim usaha di daerah kita cukup kondusif dan terbuka terhadap iklim investasi. Baik dari inovasi usaha dan penciptaan pelaku wirausaha untuk semua level Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sampai besar.

NTB menurutnya punya potensi luar biasa dari segi Sumber Daya Alam (SDA)nya. Memacu itu, dalam beberapa moment, sering terdengar dan dilihat berbagai upaya pemerintah daerah melakukan promosi investasi.

Respon terhadap hal itu, banyak menurut Azril pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi. Misalnya di sektor pariwisata, pertambangan dan energi. Hampir kesemuanya itu di kabupaten/kota di NTB memilikinya.

Akan tetapi, sentuhan yang harus dilakukan pemerintah daerah menurut pandangannya adalah, menjaga dan membuka akses tehadap investasi di sektor-sektor tersebut. Dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis, termasuk regulasi yang pro dunia usaha atau investasi. Serta belanja daerah hendaknya di-

Azril

(Suara NTB/bul)

optimalkan pada upaya menstimulus investasi itu.

“Daerah kita sulit untuk maju jika tidak menggandeng swasta atau investor. Belanja daerah masih tinggi tersedot untuk belanja rutin. Jadi sinergi dan kemitraan menjadi langkah solutif untuk kemajuan daerah,” katanya.

Lebih jauh, harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan kalangan pengusaha yang cukup bagus ini. Mestinya diperkuat lagi dari sisi komunikasi dan sinergi. Dalam arti, pendelegasian programprogram kewirausahaan yang masih kurang terjalin. Bahkan, cenderung pendekatan program yang terlaksana hingga saat ini masih copy paste.

Bahasanya kurang berinovasi.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah menurutnya bisa membuat fokus strategi untuk sektor-sektor andalan NTB. Kemudian membuat Investment Gathering serta harus lengkapnya regulasi yang simpel, namun tetap taat aturan. (bul)

(Suara NTB/bul)

JARINGAN TAPAK - Jaringan tapak PLN di kawasan Lingkar Selatan, Kota Mataram.

Jaringan untuk interkoneksi daya listrik ini diharapkan dapat melayani masyarakat sampai ke daerah pedalaman.

PLN Kewalahan Bangun Jaringan untuk Daerah Pedalaman Mataram (Suara NTB) Berat dan butuh waktu yang lama untuk menuntaskan 100 persen jumlah total rumah tangga yang teraliri listrik (rasio elektrifikasi) di NTB. Persoalannya, secara geografis, wilayah-wilayah yang belum tersentuh jaringan, kendalanya pada medan pegunungan dan hutan.

“Berat kalau mencapai rasio elektrifikasi seratus persen di NTB,” kata General Manager PLN Wilayah NTB melalui Kabag Humasnya, Amrullah, Senin (16/12). Untuk daerah pedalaman masih perlu dipertimbangkan jika membangun jaringannya. Faktor biaya pemasangan jaringan diantaranya.

Sebab, butuh nominal investasi yang besar dari APBN untuk memperluas jangkauan jaringan kelistrikan. Mengingat, sejauh ini belum ada pihak swasta yang mau terlibat langsung di dalamnya.

Lebih-lebih jika persoalan utamanya adalah, kekhawataran pihak PLN terkait keamanan jaringan. Apalagi yang berdekatan dengan pohon pelindung yang ada di area jaringan.

Kendati demikian, Amrullah mengatakan bahwa PLN terus membuka akses untuk pemasangan jaringan. Bahkan, kepada kelompok masyarakat yang meminta pemasangan listrik prabayar dalam jumlah tertentu, PLN

siap melayani pemasangan jaringan khusus.

“Kami tetap berupaya menyeimbangkan antara pemenuhan rasio elektrifikasi kepada masyarakat, dengan membuka ruang bagi keberadaan investor. Sebab keduanya menjadi bagian yang sangat penting,” katanya.

PLN tetap menantang kehadiran para investor yang ingin berinvestasi di NTB, entah dari sisi pembangunan hotel, restoran maupun pusat-pusat perbelanjaan. Sebab, disebutnya sejauh ini ketersediaan daya masih cukup memadai untuk itu.

Dengan disediakannya sarana kelistrikan bagi investor ini, dimaksudkannya untuk mendongkrak pemerataan pembangunan. Karena secara tidak langsung, hadirnya investor akan membuka lapangan kerja yang luas, penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi terhadap perekonomian dan pembangunan di daerah.

“Jika investor sudah banyak yang masuk, otomatis akan terjadi pembangunan. Akan

terbukanya akses infastruktur baru dan memudahkan jaringan masuk,” ujarnya.

Mendukung kesemuanya itu, Amrullah juga menegaskan PLN saat ini sedang mengupayakan pembangunan Sistem Udara Tegangan Menengah (SUTM) 150 KiloVolt (KV). Dari ujung Sape, Sumbawa hingga Lombok. Guna terbangunnya interkoneksi jaringan yang aman.

“Yang sekarang masih menggunakan tiang listrik setinggi 12 sampai 14 meter. Dengan pemasangan tapak jaringan, diharapkan akan aman dari gangguan jaringan, dan bisa menjangkau pelosok-pelosok kedepannya,” demikian Amrullah.

Lebih jauh tentang Rasio Elektrifikasi, realisasi hingga November tahun 2013, tercapai sebesar 62,7 persen, atau sebanyak 814,767 pelanggan di NTB. Capaian tertinggi ada di Kota Mataram sebesar 97,2 persen. Dan terendahnya ada di Kabupaten Lombok Barat, di bawah 50 persen. Dimungkinkan karena kurangnya jumlah pelanggan. (bul)

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

Kejari Mataram Tangkap Tiga DPO Korupsi Mataram (Suara NTB) Di saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya disorot tajam dalam kasus suap, jajaran Kejari lainnya tetap bekerja seperti biasa. Sebagaimana dilakukan Kejari Mataram, Senin (16/12) kemarin, menangkap dan menahan tiga Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus korupsi.

Tiga tersangka itu sebelumnya ditolak MA atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan. Putusan MA tanggal 1 Juli 2011 itu, akhirnya ditindaklanjuti dengan eksekusi terhadap tersangka, Senin siang kemarin.

Ketiga tersangka itu, MA (48), Boh (33), ZA (36) dan satu lagi tersangka LH (62), namun tidak bisa dieksekusi, karena sudah meninggal. Mereka beralamat di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mereka sebelumnya divonis bersalah dalam kasus penggunaan dana Koperasi Usaha Tani (KUT) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Para tersangka yang tergabung dalam pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Ampera Kecamatan Gangga KLU Tahun 1998 lalu mencairkan dana KUT, untuk dibagikan ke kelompok tani. Namun ternyata, kelompok tani tersebut fiktif dan dana pinjaman tidak bisa dikembalikan.

Atas perbuatan mereka, majelis hakim memutus mereka bersalah dengan vonis bervariasi. Untuk terdakwa MA divonis lima tahun penjara, terdakwa Boh 5 tahun penjara dan terdakwa ZA divonis tiga tahun penjara. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 100 juta lebih.

Menurut Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH, melalui Kasi Intel, Mawardi, SH, kasus tersebut sebenarnya sudah lama keluar putusan MA.Ssetelah Kasi Pidsus Andry Antoro, S.Ag, SH menemukan arsip berkas kasus ini, langsung meminta pihaknya mencari para tersangka untuk dieksekusi. “Setelah kami mendapat surat dari Pidsus, saya langsung melayangkan surat panggilan. Tapi tidak diindahkan, sehingga kami lakukan jemput paksa,” tegasnya.

Penjemputan paksa dilakukan di rumah mereka masingmasing, sebab jika tidak segera di eksekusi, mereka dikhawatirkan kabur. (ars)

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Tanah di Loteng

Pegiat Antikorupsi Duga Polisi Terlibat Mataram (Suara NTB) Kasus tangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Subri, SH, MH, membuat para pegiat antikorupsi merapatkan barisan. Mereka sepakat mendesak KPK agar mengusut keterlibatan polisi dalam kasus tanah di Selong Belanak tersebut. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menduga, kasus ini diawali kriminalisasi terhadap pemilik tanah.

Dalam keterangan persnya di Sekretariat Somasi NTB, Senin sore kemarin, mereka menyebut konstruksi perkara ini, berawal dari dugaan pemaksaan kasus perdata menjadi pidana di Polres Lombok Tengah. “Kalau KPK menyebut ada keterlibatan institusi lain, maka saya dengan tegas menyebut, di sini ada dugaan keterlibatan Polisi yang mengkriminalisasi pemilik tanah, Sugiharta,” tegas Bustami Taefuri, dari LSM Suaka Lombok Tengah.

Perkara ini awalnya ditangani Polres Lombok Tengah Januari 2013 lalu, atas laporan Lusita Ani Razak Cs. Laporan pertama, terkait pemalsuan sertifikat hak milik dengan terlapor Sugiharta atas tanah seluas 26 are di Selong Belanak. Tidak puas sampai di sana, Lusita Cs melapor lagi untuk objek yang sama seluas 10 are. Pemegang SHM (Sugiharta) dituduh memalsukan keterangan pembuatan sporadic tanah di sana.

“Maka dari itu, kami mende-

sak KPK juga mengusut keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dan kami yakin, KPK tidak hanya selesai sampai Kajari Praya saja,” kata Ahyar Supriadi, dari Somasi NTB. Sementara Dwi Sudarsono dari Lembaga Reform menyebut, kasus di Selong Belanak adalah potret kasus – kasus agraria yang selalu merugikan masyarakat kecil. Masyarakat yang tinggal di tanah pariwisata itu, disiasati aparat agar terusir dari lahannya. Sementara pengusaha dari Jakarta,

(Suara NTB/ars)

Giri Menang (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Lombok Barat (Lobar) mengharapkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di beberapa zona terlarang harus segera ditertibkan. Jika ini tidak segera ditertibkan dikhawatirkan bisa memicu kecemburuan dari partai politik (parpol) atau calon anggota legislatif dan bisa memicu konflik. Apalagi selama ini, pelaksanaan Pilkada di Lobar, mulai dari Pilkada NTB hingga Pilkada Lobar berjalan aman.

Kepala Badan Kesbangpolinmas, Drs. Ahdiyat Subiantoro, SH, mengaku, dari dua pelaksanaan pilkada di Lobar, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan bupati terbilang tidak ada letupan dan gesekan yang terjadi. “Itu artinya cerminan kedewasaan masyarakat Lobar dalam merespons berbagai hal terkait pemilihan,” ujarnya, Senin (16/12).

Ia menjelaskan, pihaknya menyiapkan pertemuan dengan elemen terkait untuk membahas berbagai potensi gangguan keamanan selama pemilu. Menurutnya, salah satu perhatian pihaknya adalah pemasangan alat peraga menjadi pemicu komplik antarpendukung.

Sebagai langkah cipta kondisi, pihaknya berkoordinasi dengan aparat keamanan, yakni Polres Lobar, Kodim dan Pol PP. Sementara konflik sosial, sudah tidak ada. “Dulu konflik tambang, tapi sekarang mulai aman,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat menyatakan pihaknya telah bergerak untuk menertibkan alat peraga di area terlarang. Menurutnya, jika ada pemasangan baliho lagi berarti itu karena pihak caleg kurang memiliki kesadaran. “Kami sudah turun menertibkan alat peraga,” klaimnya. Menurutnya, potensi konflik karena pemasangan alat peraga perlu juga menjadi bahan perhatian pihaknya dan semua unsur terkait. (her)

KPK. Pihaknya di Polda NTB, khususnya Kapolri, akan sangat terbuka jika ada oknum aparat terlibat dalam kasus dugaan kriminalisasi di Selong Belanak ini. “Kami di Kepolisian terbuka, silahkan, jika KPK punya bukti, Polri tentu tidak akan menghalag halangi,” jawabnya singkat.

Mengenai dugaan kriminalisasi, apakah Propam sudah pernah turun ke Polres Lombok Tengah? Terhadap informasi ini, Suryo mengaku belum tahu persis. “Nanti saya coba konfirmasi ke Kabid Propam.

Sebab, jika sebuah perkara sedang diproses penyelidikan atau penyidikan, Propam tidak akan turun memeriksa karena akan menganggu proses itu sendiri,” jelasnya. (ars)

Tabrakan, PNS Tewas

TERSANGKA - Kasi Pidsus, Andry Antoro dan Kasi Intel Mawardi duduk bersama tiga tersangka DPO kasus korupsi yang dieksekusi.

Alat Peraga Belum Ditertibkan Bisa Picu Konflik

masuk dengan berkedok investasi, dibantu aparat mengusir warga. “Dalam kasus ini, bisa jadi modusnya satu kanal, sehingga institusi lain pasti terlibat,” tudingnya.

Sementara Ridho Adrian Pratama dari Komisi Yudisial, mengajak semua pihak agar mengawasi proses perkara ini di pengadilan.

Sementara itu, mereka yang tergabung dalam koalisi ini, Somasi NTB, Fakultas Hukum Unram, Gravitasi, Konsepsi NTB, Komisi Yudisial NTB, Rinjani Institute, Fitra NTB dan Reform.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, AKBP Suryo Saputro, SIK, mempersilahkan pihak manapun mendesak agar keterlibatan kepolisian diusut

(Suara NTB/rus)

PELAYANAN TUTUP - Pelayanan SKCK di Mapolres Lotim tutup sementara, karena kehabisan blangko.

Blangko Limit

Pelayanan SKCK Tutup Selong (Suara NTB) Sudah hampir sepekan, blangko Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mengalami limit. Di Mapolres Lombok Timur (Lotim) Senin (16/12), pelayanan pembuatan SKCK terpaksa ditutup sementara, karena tidak stok SKCK terbatas.

Kepala Satuan Intel Polres Lotim, AKP Setia Wijatono kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/12) kemarin mengakui saat ini material untuk membuat SKCK habis.

“Sudah terjadi empat hari terakhir,” ucapnya.

Mengatasi persoalan ini, pihaknya sudah menyampaikan usulan ke Mapolda NTB agar segera didistribusikan lagi. Menurutnya, blangko SKCK ini dibuat di Mabes Polri di Jakarta. Masingmasing daerah mendapat jatah tiap tahunnya. Membludaknya jumlah pembuat SKCK di Lotim membuat stok blangko cepat habis.

Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, proses pelayanan pembuatan SKCK

Mapolres Lotim ini tidak ada pelayanan. Pada hari-hari biasa seperti saat ini, jumlah orang yang membuat dokumen yang biasa digunakan untuk melengkapi syarat pendaftaran itu 20 orang per hari.

Permintaan SKCK, ujarnya, mengalami lonjakan tajam rata-rata 300 orang per hari saat proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai digelar di sejumlah daerah. “Memang kita dijatah, ter-

akhir malah Lotim dapat 6.000 blangko, namun karena tingginya permintaan sudah habis,” imbuhnya.

Proses pelayanan pembuatan SKCK diarahkan langsung ke Mapolda NTB. “Kita sampai sekarang masih usulkan secara berjenjang ke Mabes.

Polda kan juga butuh. Jadi sementara waktu, pelayanan SKCK bisa langsung Direktorat Intelijen Polda NTB,” demikian Kasat Intel. (rus)

Mataram (Suara NTB) Tabrakan maut kembali terjadi Senin (16/12) sekitar pukul 08.15 WITA di depan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Unram). Tabrakan kali ini menewaskan salah seorang PNS yang bertugas di Koramil 1606/05 Mataram bernama Rafi’i. Rafi’i meninggal sekitar pukul 10.10 WITA usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Keluarga korban terutama istri dan tiga anaknya yang ditemui Suara NTB di kediamannya Kelurahan Kekalik Jaya terlihat sangat terpukul. Pasalnya sebelum kejadian, korban sempat berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke kantor. Namun, baru beberapa menit meninggalkan rumah, keluarga dekat korban mendapatkan informasi kecelakaan yang dialami Rafi’i.

Komandan Kodim 1606 Lobar Letkol Inf. Djarot Suharsono, yang datang melayat menuturkan kronologis kejadian yang menimpa Rafi’i terjadi sangat singkat. Di mana sebelum terjadinya tabrakan, korban yang mengendarai motor Honda Vario dengan nomor polisi DR 5469 CB datang dari arah barat Jalan Majapahit. Setibanya di depan RSU Pendidikan Unram, tiba-tiba muncul sepeda motor Jupiter yang dikendarai Mansyur Ahmad (55) PNS Unram warga Pagutan Permai.

Menurutnya, kecelakaan tidak bisa dihindari ketika motor yang dikendarai Mansyur yang datang dari arah timur kampus Unram secara tiba-tiba memutar arah. Korban yang datang dari arah barat langsung menghantam motor yang diken-

darai Mansyur yang mengakibatkan korban langsung terpental hingga sejauh lima meter hingga pingsan.

Anggota Polres Mataram yang tiba di TKP langsung membawa korban ke Puskesmas Pagesangan untuk dilakukan perawatan. Namun, karena kondisi korban yang tidak kunjung sadarkan diri, akhirnya korban langsung dibawa menuju RSUP NTB untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Akan tetapi sekitar pukul 10.10 wita dokter yang menangani korban mengatakan nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal.

Kasus ini telah ditangani Satlantas Polres Mataram. Sementara itu, terhadap Mansyur, Polres Mataram sedang melakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksan sejumlah saksi mata Mansyur terbukti bersalah, maka ia terancam hukuman pidana kurungan penjara.(dys)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR 4331 BY, NOKA / NOSIN : MH1JBE314CK161681 / JBE3E-1159561. AN BOHARI RAHMAN. HLG DISKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA , NOKA / NOSIN : MH1KEV8182K179166 / KEV8E-117885.

AN YANTI ISWATI. HILANG DSKTR MATARAM HILANG STNK SPM SUZUKI, DR2300A, NOKA/NOSIN : MH8F0110XJ771560 / E109-10-774146.

AN Ir. MUHAMAD YUNAN. HLG DISKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Revitalisasi Museum, Pemprov Siapkan Rp 4,5 Miliar Trailer Amazing Spider-Man 2 Dirilis Jakarta (Suara NTB) Trailer baru untuk film The Amazing Spider-Man 2 telah beredar secara online.

Menurut DigitalSpy, klip ini menunjukkan hal yang tidak terlihat sebelumnya, yakni perjuangan Peter Parker untuk menyeimbangkan kegiatannya sebagai siswa SMA dengan tugas superhero.

Trailer ini juga memperlihatkan karakter Andrew Garfield yang menderita bahwa berapa orang yang ia selamatkan, maka akan selalu ada ancaman yang lebih besar yang akan terjadi.

The Amazing Spider-Man 2 memperkenalkan dua penjahat baru, Jamie Foxx dan Paul Giamatti Electro yang secara fisik mengintimidasi Rhino, bersama Green Goblin, Venom Doc Ock dan Vulture.

Film ini dijadwalkan tayang pada 18 April 2014 di Inggris dan 2 Mei di Amerika Serikat. (ant/balipost)

Sekuel ”Avatar” Dibuat di Selandia Baru Wellington Perusahaan film asal Amerika Serikat 20th Century Fox dan Lightstorm Entertainment akan membuat tiga sekuel film “Avatar” di Selandia Baru.

Diperkirakan film itu akan menghabiskan 500 juta dolar Selandia Baru untuk live action dan efek visual. Persetujuan itu ada setelah pemerintah Selandia Baru menaikkan pajak industri film hingga 25 persen dari yang sebelumnya 15 persen.

“Sekuel ‘Avatar’ akan membuka ratusan lapangan pekerjaan dan ribuan jam kerja di sektor film, juga lapangan pekerjaan lain,” kata Menteri Ekonomi Pembangunan Selandia Baru, Steven Joyce, dalam siaran pers yang dikutip Reuters.

Selandia Baru juga akan menjadi tuan rumah pemutaran perdana. Produser film juga telah setuju untuk mempromosikan negara itu sebagai tujuan wisata dan tempat membuat film.

“Avatar” masuk sembilan nominasi Oscar dan meraih tiga di antaranya pada tahun 2010. Film itu sebagian dibuat di Selandia baru dengan pengerjaan efek spesial oleh Weta Digital, yang juga mengerjakan efek trilogi “The Lord of the Rings” dan “Hobbit”. Bahkan, James Cameron, sutradara “Avatar”, dikabarkan punya lahan pertanian di Selandia Baru. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Untuk program revitalisasi museum mulai tahun 2014 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar. Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA pada saat acara Malam Citra Cinta Museum sekaligus penutupan Bulan Citra Budaya (BCB) di Museum Negeri NTB, Minggu (15/12) malam.

Anggaran ini meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya dimana alokasi anggaran untuk Museum Negeri NTB hanya berkisar di angka ratusan juta.

Gubernur mengatakan mulai tahun 2014 mendatang, pihaknya akan mulai memprogramkan revitalisasi museum. Museum lanjutnya bisa dijadikan sebagai tempat atau media komunikasi masyarakat dengan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Revitalisasi museum ini berkaitan dengan target kunjungan yang

ditetapkan yaitu 100 ribu pengunjung di tahun 2014. Untuk itu pihak museum telah menyusun kalender event yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2014.

Gubernur mengatakan sebagai event tahunan, BCB diharapkan dapat terus diselenggarakan di tahun-tahun mendatang. Dalam event tersebut diharapkan seluruh kebudayaan dari penjuru NTB dapat ditampilkan. “Seluruh bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Provinsi NTB dengan nilai-nilai yang mulia dan filosofi-filosofi yang baik dap-

at kita tularkan dari generasi ke generasi,” terangnya.

Nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat NTB baik Sasak, Samawa, maupun Mbojo tidak akan berarti jika tidak diwariskan kepada generasi muda. Penampilan-penampilan terbaik dari berbagai budaya yang ada di NTB ini harus ditampilkan agar dilihat masyarakat banyak sehingga tumbuh apresiasi.

Pentingnya nilai-nilai budaya itulah yang kemudian membuat Gubernur dan Wakil Gubernur memasukkan kata ‘budaya’ dalam salah satu

visi pembangunan mereka lima tahun ke depan. “Kesadaran inilah membuat Pemprov NTB memasukkan kata berbudaya dalam visinya dan diturunkan dalam misi-misinya kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan lima tahun yang akan datang,” terangnya.

Majdi menambahkan semakin masyarakat mencintai budayanya, maka akan semakin memahami jati dirinya. Ia menambahkan membangun NTB tidak hanya berkaitan dengan hal-hal kasat mata (tangible) tetapi juga berkaitan dengan hal-hal tak tampak atau tak kasat mata (intangible) dimana diantaranya ialah nilai-nilai yang diwarisi orang tua kita.

Revitalisasi budaya juga berkaitan dengan menyaring budaya yang pantas dan tidak

pantas untuk diwariskan kepada generasi muda. Jika ada budaya yang tidak pas, maka jangan ditutupi tapi untuk dikoreksi bersama yang kemudian bisa diwariskan kepada para generasi muda.

Dalam Malam Citra Cinta Museum, Museum NTB memberikan penghargaan (Museum Award) kepada pihak-pihak yang dinilai mempunyai perhatian khusus terhadap museum. Ada lima kategori penghargaan yaitu pemerhati museum, media, pencipta seni, biro perjalanan wisata, dan sekolah atau perguruan tinggi yang menjadikan museum sebagai sarana pembelajaran. Kelima pihak penerima Museum Award yaitu; Hj. Siti Maryam Salahuddin, Lombok Post, Amaq Raya, Lombok Paradise, dan SMPN 1 Praya. (yan)

Ahmad Dhani Cari Idola Baru Lewat Dunia Maya Jakarta (Suara NTB) Musisi Ahmad Dhani menjadi produser ajang pencarian bakat Digital Icon. Digital Icon adalah ajang pencarian idola di bidang musik yang terselenggara atas kerja sama Uzone dengan Republik Cinta Manajemen (RCM).

Berbeda dengan ajang pencarian bakat lainnya yang pernah diikuti Dhani, peserta Digital Icon harus mengunggah video mereka ke www.uzone.co.id/wow untuk dinilai para juri.

Dhani mengatakan pada ajang pencarian bakat ini, selain mencari penyanyi maupun band, mereka juga menerima individu yang memiliki kemampuan memainkan instrumen musik namun belum tergabung dengan band.

“Nanti kami gabungkan dengan bassis, drummer dan yang lainnya, yang kami anggap jago, untuk jadi band,” kata Ahmad Dhani, saat menggelar jumpa pers di kawasan Sarinah, siang ini.

Ajang ini pun membuka kesempatan bagi band metal dan band indie untuk turut ikut serta. Pemilik RCM ini menilai band metal dan indie tidak mendapat tempat di dunia televisi, sedangkan di negeri ini cukup banyak band metal dan indie yang berkualitas.

Digital Icon pun menyediakan tempat untuk para pengarang lagu. “Lagunya bisa dipakai penyanyi terkenal yang gabung di grup kami,” tambahnya.

Dhani mengatakan ia tidak terlibat menjadi juri dalam acara ini karena ia masih terikat kontrak dengan ajang pencarian bakat lainnya. Tata Janeeta dan Lilo KLa Project akan menjadi dewan juri Digital Icon.

Peserta dapat mengunggah video mereka hingga bulan Februari 2014. Setelah itu , Juri akan mengadakan audisi di Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Rencananya, karya dari juara ajang tersebut akan dimuat dalam satu album. “Mudah-mudahan akan jadi ajang alternatif,” pungkas Dhani. (ant/bali post)

Kidung Persia Dilantunkan pada Peringatan Kematian Rumi Ankara Penyanyi kenamaan Iran Abdul-Hossein Mokhtabad membawakan kidung tradisional Persia dalam konser yang digelar di Konya, Turki, pada Minggu (15/12) untuk memperingati kematian Rumi, penyair mistis besar Iran.

Penyanyi kawakan Iran lain seperti Shahram Nazeri

juga tampil pada acara yang selalu menjadi daya tarik wisatawan itu.

Maulana Mohammad Jalaloddin Balkhi atau yang dikenal sebagai Jallaluddin Rumi adalah penyair besar Persia abad ke-13 yang lahir pada 30 September 1207 di Tajikistan dan meninggal dunia pada 17 Desember 1275 di Konya.

Setiap tahun pada tanggal

15 Desember upacara diadakan di Konya, Anatolia, untuk memperingati kematian penyair itu.

Sebagai penyair, ahli hukum, teolog, dan sufi mistik, karya-karya Rumi dianggap melampaui batas-batas wilayah dan etnis. Puisi-puisinya telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. (ant/bali post)

Daftar Film Asing Rilis Desember 2013 - Part II “Gentleman” Psy Lewati 600 Juta Pemirsa YouTube Seoul Video musik penyanyi rap Korea Selatan Psy, “Gentleman,” melampaui tanda 600 juta tampilan di YouTube, Jumat kemarin.

Menurut laman berbagi video tersebut, klip video ini telah menarik lebih dari 600,40 juta hits sejak dirilis April lalu.

Tonggak itu dicapai lebih dari empat bulan setelah video memecahkan 500 juta pada 31 Juli.

“Gentleman” telah memecahkan rekor dunia sebagai video online yang paling banyak ditonton dalam satu hari setelah rilis, memecahkan 100 juta pemirsa dalam periode waktu terpendek dalam sejarah Youtube.

Mega global-hit penyanyi ini pada 2012, “Gangnam Style,” telah disaksikan 1,84 miliar pemirsa.

Psy akan mengadakan konser di Seoul pada 20-22 Desember dan 24 Desember di hadapan 60.000 orang penonton, demikian kantor berita Yonhap. (ant/balipopst)

Selamat datang bulan Desember, bulan penutup di tahun 2013. Saatnya persiapkan budget untuk menonton film asing berkualitas. Dikutip dari KapanLagi.com, daftar film apa saja yang akan rilis bulan ini. Bisa jadi salah satu dari film yang ada sudah kamu tunggu kehadirannya.

Penasaran apa saja film itu? Simak rekapnya berikut.

1. American Hustle Irving Rosenfield (Christian Bale) adalah seorang penipu ulung. Suatu hari bersama selingkuhannya, ia bekerja sama dengan agen FBI Richie DiMaso untuk mengetahui sisi gelap New Jersey yang penuh mafia.

Di sana mereka bertemu dengan Carmine Polito yang tak lain adalah mafia berbahaya. Namun siapa yang menduga bila istri Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence), turut terlibat dalam bahaya tersebut.

4. The Four II Saat empat orang polisi menyelidiki pembunuhan di pinggiran kota, mereka tersandung petunjuk pembunuhan keluarga Sheng Ding Tian 12 tahun lalu. Keempatnya lalu menemukan fakta tentang masa lalu mereka yang dirahasiakan serta harus memilih antara masa lalu dan kini.

3. Out Of The Furnace Russell (Christian Bale) adalah pria dengan kehidupan keras. Selain harus bekerja sebagai buruh di pabrik baja, ia juga merawat ayahnya yang sakit.

Di tempat lain sang adik, Rodney telah kembali setelah bertugas di Irak. Rodney yang terjebak dalam situasi kejahatan menghilang secara misterius. Polisi yang gagal mengungkap kasus ini, membuat Russell mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi adiknya.

6. The Starving Games Film ini merupakan parodi dari fitur adaptasi sukses THE HUNGER GAMES. Mengetengahkan Kantmiss Evershot yang menjadi relawan dalam pertandingan Starving Games. Bisakah ia memenangkan perhelatan dengan bantuan anak tukang roti culun, Peter Malarkey?

5. 47 Ronin Kai (Keanu Reeves) adalah orang terbuang yang bergabung dengan Oishi, pemimpin 47 samurai buangan. Bersama-sama mereka mengatur balas dendam pada seseorang berbahaya yang membuat mereka seperti ini.

2. The Hobbit: The Desolation Of Smaug Bilbo, Gandalf dan para kurcaci yang dipimpin Thorin melanjutkan perjalanan menuju Lonely Mountain. Namun banyak bahaya menghadang mengancam nyawa mereka selama perjalanan tersebut. Belum lagi saat harus merebut harta dan kerajaan yang dijaga Naga Smaug.

7. The Wolf of Wall Street Film arahan Martin Scorcece ini diadaptasi dari kisah nyata mantan pialang saham kaya raya bernama Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). Di mana ia saat karirnya memuncak, ia terlibat kejahatan dan korupsi. (berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Bupati Abaikan Komitmen ”Copot” SKPD Belum Selesai KASUS kriminalitas di Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2013 dicatat sebanyak 1.232 kasus, Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 lalu yang jumlahnya 1.218 kasus. Separuh dari kasus tersebut, yakni 552 kasus belum diselesaikan.

Hal ini disampaikan Kapolres Lotim melalui Kepala Sub Bagian Humas Polres, I Komang Samia kepada wartawan di Mapolres Lotim, Senin (16/12), menjelaskan, tunggakan kasus tahun 2012 lalu juga terbilang masih cukup banyak yang belum diselesaikan.

Jumlahnya mencapai 527 kasus yang tersisa.

Rata-rata jumlah kasus yang mampu diselesaikan aparat penegak hukum ini mencapai 600 kasus. Masing-masing tahun 2013 sebanyak 681 kasus dan tahun 2012 lalu 691 kasus. “Sisa kasus yang belum selesai ini akan diselesaikan seiring waktu berjalan,” ungkap Komang Samia.

Diakuinya, kasus 3 C (curat, curas dan curanmor) paling mendominasi dari sederetan kasus yang terungkap. Dilihat dari catatan semester pertama saja tahun 2013 jumlah kasus curat sebanyak 79 kasus, mampu diselesaikan 13 kasus. Kasus curanmor sebanyak 217 kasus, namun yang mampu diselesaikan hanya 15 kasus.

Fakta serupa dialami tahun 2012 lalu, pada kasus curanmor ini ditemukan sebanyak 160 kasus dan berhasil diselesaikan hingga ke tahap pelimpahan ke kejaksaan negeri sebanyak 11 kasus. Sementara aksi curat dari 82 kasus yang terungkap, bisa dirampungkan 16 kasus.

Masalah curat, curas dan curanmor, ungkapnya, masih cukup sulit untuk diungkap. ‘’Untuk kasus curanmor sepeda motor yang melarikan pencuri sehingga membuat aparat cukup kesulitan,’’ ujarnya berseloroh.

Dilihat dari sisi modus operandi, sebagian besar kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di lingkungan perumahan dan perkantoran terjadi antara pukul 18.00-21.00 Wita. “Justru menjelang Magrib ini yang marak,” ungkapnya.

Sementara, trend kasus lain seperti penganiayaan juga dicatat mengalami peningkatan cukup signifikan. Catatan tahun 2012 pada semester pertama saja 118 kasus.

Pada semester yang sama tahun 2013 mengalami peningkatan hingga 138 kasus. “Heran kita ini kenapa orang justru senang berkelahi,” keluhnya. (rus)

Dewan Nilai Kualitas Pekerjaan Proyek Tak Beres Giri Menang (Suara NTB) Batas waktu tanggal 15 Desember tepatnya hari Minggu (15/12) merupakan batas terakhir Bupati Lombok Barat (Lobar) memberikan toleransi pengerjaan proyek fisik di Lobar. Bagi pimpinan SKPD yang tidak mampu menuntaskan proyek sesuai dengan batas waktu harus mundur dari jabatannya.

Namun hingga Senin (16/ 12), para pekerja di sejumlah proyek masih saja bekerja. Tak ada proyek yang dihentikan, namun ada proyek yang diperpanjang. Hal ini tentunya tak sesuai komitmen bupati. Bupati dinilai tak serius melaksanakan komitmen yang telah dibuat dengan jajarannya.

Kondisi ini mengundang sorotan kalangan DPRD. Bahkan kalangan Dewan mencium indikasi ketidakberesan pada kualitas pengerjaan sejumlah proyek ini. Lantaran, sejumlah proyek mengalami kerusakan walaupun masih pada masa pengerjaan.

Wakil Ketua DPRD. Lobar, H. Lukman Mukhtar menyayangkan jika Bupati Lobar tak menepati komitmennya memberi sanksi bagi Kepala SKPD yang tak mampu menuntaskan pekerjaan proyek hingga tanggal 15 Desember. “Kami minta agar Bupati tegas, karena dia telah membuat komitmen,” ungkapnya, Senin (16/12).

Ia meminta bupati jangan sebatas omongan saja mengenai komitmennya tersebut.

Hal ini perlu karena akan menjadi pelajaran bagi SKPD agar tidak “loyo” dalam bekerja. Ia menilai, SKPD masih

loyo dalam bekerja. Buktinya, sejumlah proyek yang ditarget sesuai komitmen dengan Bupati tanggal 15 Desember belum ada satupun yang tuntas.

“Mereka (SKPD) banyak alasan,” sindirnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan bupati mengambil langkah semacam ini, karena proyek molor dan tak tepat waktu terjadi tiap tahun. Ia juga berharap agar komitmen mengawal kinerja kontraktor, terutama terkait sanksi dan denda.

Dari sisi kualitas, pekerjaan ia menyoroti banyaknya bangunan proyek rusak, padahal masih masa pengerjaan. Seper-

Jalan Tak Pernah Diperhatikan

Warga Senggigi Mengadu ke Dewan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah warga Senggigi merasa diabaikan dan dipermainkan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) khususnya Komisi III yang menangani masalah infrastruktur jalan.

Warga merasa diabaikan dan ditelantarkan, lantaran jadwal anggota Dewan selalu mengulur-ulur waktu hearing.

Padahal waktunya telah ditetapkan.

Warga mengaku dijanjikan Rabu pekan lalu, namun diundur hingga beberapa kali. Hingga Senin (16/12), warga mendatangi kantor DPRD setempat untuk hearing masalah perbaikan jalan di daerah Senggigi. Mereka pun diterima Komisi III yang dipimpin Bahrul Fahmi.

Salah seorang perwakilan warga, Mastur mengaku, kondisi jalan di tujuh dusun Lobar cukup memprihatinkan. Seperti halnya, jalan di jalur Penanggak Desa Batulayar sepanjang lima kilometer kondisinya rusak parah. Jalan yang dibuka dan dirintis sejak tahun 2006 itu tak kunjung dibangun. “Ini yang kami harapkan kepada anggota dewan (khususnya Komisi III) agar bisa membantu dianggarkan,’’ ungkapnya.

Ia prihatin, kawasan Senggigi terkesan jorok dan tidak bersih. Di jalan utama kawasan itu mulus, namun jalan kampung sangat buruk. Bahkan, jalan tersebut hampir jelek dan hancur semua. Ia mengaku, sejauh ini warga memperbaiki dan membangun jalan itu dengan dana swadaya untuk rabat jalan tersebut. Karena itulah, warga berharap agar Dewan mengusulkan ke pemda. “Jangan hanya janji datang pas kampanye saja, sudah tujuh tahunan kondisi jalan ini rusak,” keluhnya.

Di kawasan Kerandangan jalan rusak 2,5 kilometer. Kondisi jalan ini sangat tidak sebanding dengan kontribusi Senggigi kepada pemda, dari sektor pajak saja mampu menyumbang Rp 1,7 miliar per bulan. Parahnya lagi, di Penanggak apabila hujan jalannya becek, sebaliknya ketika musim kemarau jalannya berdebu. Komisi III dalam penerimaannya siap memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan warga. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Lobar harus segera bersikap atas permasalahan yang terjadi di lapangan. (her)

Bupati tetap mencopot kepala SKPD yang tak mampu selesaikan proyek tanggal 15 Desember. Demikian pula bagi kontraktor akan di-blacklist.

“Saya selalu keluhkan proyek molor, karena itu tahun ini saya perketat. Kalau molor, rekanan akan di-blacklist, sedangkan kalau pejabat (kepala dinas) harus mundur,”tegas bupati Sekda Lobar, H. Moh Uzair menyatakan, ia akan segera melakukan pemanggilan kepala SKPD yang mengerjakan proyek fisik. Hal ini sesuai arahan Bupati.

Saat ini, katanya, tim percepatan pembangunan yang diketuai Asisten II melakukan evaluasi terhadap pembangunan proyek. Setelah itu, memberikan laporan kepada Senin depan ke Sekda. “Seteah itu baru dipanggil para kepala SKPD,” ujarnya. (her)

Tak Bayar Pajak

Pemkab Lotim Turunkan Paksa Reklame

Kajari Ditangkap, Bupati Nyaris Tak Percaya Praya (Suara NTB) Berbagai reaksi ditunjukkan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terkait penangkapan atas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Subri,SH, MH, oleh KPK, Sabtu (14/12) malam. Termasuk Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini mengaku cukup terkejut dan tidak menyangka dengan penangkapan tersebut.

Menurutnya, informasi penangkapan Kajari Praya tersebut baru diterima Minggu siang. Dirinya tidak pernah membayangkan kalau Kajari Praya bakal ditangkap KPK. “Terus terang saya mungkin termasuk yang telat mendapat informasi. Dan, cukup kaget ketika mendengar kabar ini,” tegasnya kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Senin (16/12).

Bupati mengaku tidak akan mencampuri terlalu dalam kasus tersebut, karena kasus tersebut sudah masuk ranah hukum dan saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan. Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa tenang da, tidak melakukan hal-hal tidak diinginkan.

“Kasus ini sudah masuk ranah hukum dan kita serahkan semuanya ke proses hukum. Karena setiap persoalan pasti ada hikmahnya. Jadi yang perlu sekarang, bagaimana semua pihak bisa mengambil hikmah dari kasus tersebut,’’ ujarnya mengingatkan.

Dikatakan Bupati, selaku warga negara pihaknya berharap pihak penegak hukum yang menangani kasus tersebut bisa memberikan penanganan hukum yang benar-benar adil. Supaya semua pihak bisa memperoleh rasa keadilan. Tidak ada kemudian pihak yang merasa menang dan merasa kalah.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Supriadi, S.IK, mengaku cukup prihatin dengan tertangkapnya Kajari Praya. Walaupun jalinan komunikasi jarang dilakukan. Kalau ada komunikasi hanya sebatas perkembangan penanganan kasus.

Dan, selama ini komunikasi terkait penanganan kasus cukup bagus. “Bahkan setiap kali komunikasi pasti saling mengingatkan supaya menangani kasus dengan baik,” pungkasnya. (kir)

ti kantor bupati atau gedung putih. Plafon di sejumlah ruangan gedung ini ambruk, karena hujan. Justru ia mempertanyakan, kualitas proyek bersangkutan. Belum lagi, proyek Baznas dan perpustakaan yang juga rusak di bagian lisplangnya.

“Masak masih dikerjakan, tapi bangunannya rusak,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek fisik yang dikerjakan SKPD. Kali ini, giliran proyek wisata di Narmada yang dapat giliran.

Dari hasil sidak di lapangan, bupati tidak merasa puas dengan hasil pengerjaan proyek.

Bupati juga selau mengeluh hampir tiap tahun ada saja proyek molor dan dikerjakan melampaui tahun anggaran.

Ia dengan tegas menyatakan, sesuai komitmen awal

(Suara NTB/kir)

SYUKURAN - PMII Loteng menggelar syukuran di depan kantor Kejari Praya.

Dalam syukuran tersebut massa PMII menyembelih seekor kambing sebagai bentuk rasa syukur atas ditangkapnya, Kajari Praya.

Penangkapan Kajari Praya Disambut Suka Cita

PMII Loteng Gelar Syukuran Praya (Suara NTB) Tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya Lombok Tengah (Loteng), Subri, SH, MH, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Sabtu (14/12) malam disambut suka cita kalangan pergerakan anti korupsi di Loteng. Bahkan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Loteng secara khusus menggelar syukuran di depan kantor Kejari Praya, Senin (16/12) kemarin.

“Syukuran ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas tertangkapnya Kajari Praya,” ujar Ketua PMII cabang Loteng, Herman Tohir.

Syukuran ditandai dengan menyembelih kambing yang sebelumnya sudah didandani dengan memasang lembaran uang serta papan nama bertuliskan nama Kajari Praya.

Sebelum menyembelih kambing yang disimbulkan sebagai Kajari Praya, masa PMII Loteng sempat melakukan orasi. Yang intinya meminta KPK untuk terus menelusuri kasus tersebut. Termasuk kasus-kasus lainnya. Pasalnya, masih banyak indikasi ka-

sus korupsi yang terjadi di Loteng yang sampai saat ini belum tersentuk proses hukum.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak KPK lebih intensif menyelesaikan kasus dugaan suap yang melibatkan Kajari Praya tersebut. Mengingat ada indikasi kalau masih ada orang-orang besar yang terlibat di balik kasus itu. Apalagi banyak indikasi yang menunjukkan kalau hukum di Loteng sudah banyak yang terbeli oleh uang.

Secara khusus, PMII Loteng juga memberikan apresiasi kepada KPK yang telah menangkap Kajari Praya.

Hal itu diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua aparat penegak hukum. Bukan hanya kejaksaan saja temasuk juga aparat penegak hukum lainnya.

Ungkapan yang sama juga disampaikan L. Tajir Syahroni, selaku kuasa pendamping pihak Sugiharta alias Along.

Pihak yang terlibat sengketa lahan dalam kasus suap tersebut. Menurut Tajir, tertangkapnya Kajari Praya merupakan kemenangan hukum di Loteng. Sekaligus itu

menujukkan kalau ada persoalan di lingkup Kejari Praya.

Dikatakanya, kasus suap yang melibatkan Kajari Praya tersebut disinyalir baru satu kasus dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi. Namun baru kal ini bisa terungkap.

Mengingat selama ini sudah banyak laporan yang masuk ke Kejari Praya. Tetapi tidak jelas prosesnya seperti apa. “Dan, kami terus terang sangat bahagia dengan tertangkapnya Kajari Praya,” ujarnya.

Ia berharap, penangkapan Kajari Praya itu bisa menjadi pelajaran dan mampu memberikan efek jera bagi para penegak hukum di daerah ini pada khususnya. Sekaligus semakin momentum sejarah gerakan anti korupsi. Untuk kemudian ke depan, gerakan-gerakan anti korupsi bisa lebih kuat lagi. ‘’Dengan adanya kasus ini, kita berharap tidak ada lagi pejabat Negara yang menjadi budak pengusaha. Yang mau melakukan apa saja untuk kepentingan pribadi,” timpal Sugiharta saat ditemui di Mapolres Loteng, usai memberikan laporan rutin ke Polres Loteng. (kir)

Selong (Suara NTB) Sejumlah reklame yang diidentifikasi tidak membayar pajak langsung diberikan tindakan tegas. Petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lombok Timur (Lotim) langsung memberikan tindakan tegas dengan menurunkan paksa reklame-reklame yang tidak jelas tersebut.

Kepala Bidang Pajak Dinas PPKA Muhammad Munir ditemui di Selong, Senin (16/12) kemarin, mengatakan, beberapa hari terakhir sudah enam spanduk dan dua unit baliho yang diturunkan paksa. Termasuk spanduk dari perusahaan bermerek.

“Sebelumnya kita sudah memberikan terguran kepada pemiliknya. Namun para pemilik reklame ini tidak mengindahkan sehingga dilakukan penertiban paksa. Ada yang tidak ada izinnya juga kita turunkan,” tegasnya.

Aturan reklame yang dibebani bayar pajak dijelaskan di atas ukuran 2 X 1 m untuk ukuran perorangan. Sedangkan baliho atau spanduk reklame milik perusahaan profit berlaku keharusa membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. “Perusahaan tetap

kena. Yang tidak kena ini seperti toko, tukang jahit dan lainnya yang bersifat kepemilikannya pribadi,” ujarnya.

Pajak reklame ini ditambahkan Munir paling kecil realisasinya. Pihaknya hanya menargetkan Rp 750 juta tahun 2013 ini.

Dari jumlah itu tercatat realisasi baru mencapai 80,06 persen. ‘’Minggu terakhir mampu dipungut sebanyak Rp 160 juta. Sisanya diakui masih cukup banyak sehingga membuat pihak PPKA terus gencar melakukan pendekatan,’’ terangnya.

Dikatakan, kendala utama sejauh ini karena pimpinan perusahaan bersangkutan berkantor tidak di Lotim. Sebagian besar justru berkantor di luar daerah. Hubungan pemda dengan kantor pusat terbatas.

Dalam hal ini, Pemkab Lotim hanya mengandalkan cabang perusahaan tersebut di daerah.

Menurut Munir, ia optimis tergat tersebut bisa dicapai.

Pasalnya, melihat perkembangan trend pembayaran sejauh terbilang masih cukup lancar. Ia pun mengaku optimis sebelum akhir tahun 2013 ini target pajar reklame bisa terkejar. “Kita akan terus kejar. Ini kan masih ada harapan. Mudahan bisa 100 persen,” demikian ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERTIBKAN REKLAME - Petugas PPKA membawa reklame-reklame yang sudah tidak bayar pajak.

Dugaan Kasus Penipuan

12 Anggota Komisi I DPRD Lobar akan Diperiksa Minggu Depan Giri Menang (Suara NTB) Setelah menerima surat izin pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Lombok Barat (Lobar), Polres Lobar langsung bergerak cepat. Polres Lobar berencana memanggil 12 anggota DPRD Lobar, khususnya anggota Komisi I minggu depan.

Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi , mengaku, surat izin dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi beberapa waktu lalu hanya selembar. Namun, terdapat 12 anggota DPRD yang akan diperiksa.

“12 anggota Dewan ini segera kami panggil, karena surat izinnya sudah keluar dari Gubernur. Pemanggilan akan dilakukan minggu depan. Anggota dewan ini semuanya dari Komisi I,” ungkapnya, Senin (16/12).

Dalam hal ini, ungkapnya, tidak ada kesulitan untuk memeriksa anggota Dewan.

Namun karena harus sesuai prosedur, sehingga Polres harus menunggu surat izin pemeriksaan dari gubernur. ‘’Kalau hanya sekedar pemanggilan tak perlu izin gubernur untuk kasus terorisme, narkoba dan korupsi,’’ terangnya.

Menurutnya, pemanggilan 12 anggota Dewan yang ada di Komisi I DPRD Lobar terkait dugaan penipuan yang dilaporkan AKUR (Asosiasi Kepala Urusan) se-Lobar. Mereka diadukan atas penipuan, karena para Kaur ini sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk dibuatkan payung hukum kepada DPRD, namun tidak juga direalisasikan. “Setiap orang dimintai sekitar Rp 300 ribu, “ paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Hamroni mengaku siap memenuhi panggilan kepoli-

sian jika diperlukan. Selaku warga taat hukum, ia harus memenuhi panggilan Polres.

“Saya siap dipanggil,”ujarnya.

Menurutnya, jika anggota Komisi I yang lain harus dipanggil, maka harus dipenuhi. Karena masalah ini merupakan laporan masyarakat. Adanya laporan ini menurutnya, tentu ada masalah, sehingga perlu diluruskan agar tidak membias.

Ia menambahkan, soal pembuatan rekomendasi atau payung hukum ia mengaku pernah mendengar hal ini ketika belum menjadi Ketua Komisi I. Namun ia tak membeberkan lebih jauh soal ini.

Pada bagian lain , Windy menambahkan, pihaknya akan memeriksa anggota Dewan terkait kasus penjualan aset di Jagaraga. Menurutnya, untuk memeriksa anggota dewan tersebut tak perlu izin dari Gubernur. Sementara itu, Senin

kemarin pihak polres telah memeriksa sekitar tujuh warga desa setempat selaku pembeli dan pihak kecamatan.

Ia membenarkan, pihak penyidik memeriksa tujuh pembeli tanah aset milik pemda tersebut. Penyidik tengah mengumpulkan data dan memeriksa saksi lainnya atas apa yang diucapkan Burhanudin. Menurutnya, perlu pihaknya mensinkronkan antara pernyataan Burhanudin di media dengan para saksi. “Kalau semua sinkron, baru kami panggil anggota Dewan,” pungkasnya.

Untuk pemeriksaan terhadap Burhanudin yang ditetapkan sebagai tersangka penjualan aset pemda di Desa Jagaraga tersebut Polres sudah melakukan interogasi. Namun belum ada BAP, untuk itu dalam waktu dekat ia mengagendakan akan memeriksa kembali mantan Kepala Kan-

tor Aset tersebut. Hal ini untuk membuktikan apakah ucapannya di media beberapa waktu lalu. Untuk pemeriksaan, akan dilakukan langsung di Kejaksaan, karena dia sekarang sedang ditahan.

Sementara salah seorang pembeli yang diperiksa di Polres mengaku membeli aset seluas dua are. Ia bekerja di kantor camat setempat. “Lengkap bukti kuitansi saya punya dari kades,” ujarnya. Namun belakangan, katanya, uang warga dikembalikan oleh kades.

Sebelumnya diberitakan, mantan Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan aset daerah di Dusun Tegal Desa Jagaraga seluas 3.900 meter persegi. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2013

Persembahkan Medali Perak, Mariati Didera Cedera Berat

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Perjuangan pesilat putri asal NTB, Mariati untuk meraih satu keping medali emas di ajang Internasional berakhir menyedihkan.

Mariati yang tampil all out membela tim merah putih didera cedera berat akibat benturan fisik dengan pesilat putri Vietnam di partai final cabang olahraga pencak silat di SEA Games yang berlangsung di Myanmar, Minggu (15/12) lalu. Pesilat kelahiran Pujut, Lombok Tengah (Loteng) itu mengalami kekalahan KO, dan kembali mempersembahkan medali perak untuk tim merah putih.

Agus Kurniawan, Top Scorer Turnamen Futsal Suara NTB Cup I PEMAIN PSKT B, Agus Kurniawan berhasil meraih predikat top scorer di Turnamen Futsala Suara NTB Cup I, yang berakhir Minggu (15/12). Dalam turnamen yang berlangsung selama 15 hari itu, pemuda kelahiran Karang Kemong Mataram ini sukses menyarangkan 16 gol di lima laga yang diikuti.

Duetnya bersama rekannya Spink (pemain terbaik-red) memudahkan langkahnya untuk mencetak gol terbanyak di turnamen yang memperebutkan piala bergilir Suara NTB Cup I. Dengan mencetak sebanyak 16 gol di turnamen tersebut, pemuda kelahiran Karang Tapen ini pun meraih penghargaan berupa trofi dan uang pembianaan dari Suara NTB. Selain terpilih sebagai penyumbang gol terbanyak, pemain kelahiran 23 Februari 1991 ini juga sukses membawa tim PSKT B menjuarai even bergengsi tersebut.

Dihubungi Suara NTB usai penyerahan hadiah, Agus mengatakan dirinya sangat bangga bisa membawa timnya juara, serta meraih penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak di Suara NTB Cup I. Pasalnya momentum tersebut sudah dinanti-nantikan sejak memasuki babak perempat final, dimana saat itu dirinya sudah memimpin sebagai pemain yang mencetak gol terbanyak sementara di kelasemen event tersebut dengan mencetak sebanyak 13 gol.

Ketajamannya dalam melahirkan gol kembali dibuktikan oleh Agus di babak semifinal, Jumat (13/12) lalu.

Saat PSKT B mengalahkan tim BPN A 6-4, Agus memberi kontribusi dua gol di pertandingan itu. Tambahan satu gol lagi disumbangkan Agus di pertandingan final saat mengalahkan tim asal Masbagek Lotim, Wifa FC 5-3, di lapangan yang sama.

Menurut Agus, predikat top scorer ini merupakan yang kedua kali diraihnya. Sebelumnya dia pernah meraih predikat top scorer di turnamen BPN Cup di Mataram September lalu, dengan mencetak 17 gol.

Sumbangan 16 gol yang diciptakannya di turnamen futsal Suara NTB Cup I ini, tidak saja diklaimnya sebagai buah kerja kerasnya saja , namun juga hasil dari kerjasama semua rekannya dan tim yang telah mensuport mereka. Terlebih lagi para pendukung dari Karang Kemong yang antusias memberikan semangat kepada tim PSKT memotivasi semangat Agus.

“Dukungan dari pemuda Karang Tapen sangat luar biasa, dan saya berharap kedepannya saya bisa berbuat lebih baik lagi untuk tim saya. Diakuinya, usai sukses di pertandingan itu, dia akan kembali tampil di pertandingan futsal Gubernur NTB Cup yang sudah bergulir di sport hall GOR 17 Desember Turida Mataram, 14 Desember lalu. (fan)

Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi s.

Darere yag dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram,Senin (16/12) kemarin mengatakan, dirinya belum tahu secara jelas kondisi rill kesehatan anak asuhnya tersebut. Namun dia menegaskan bahwa saat ini Mariati sedang ditangani serius oleh tim Dokter Kontingen SEA Games Indonesia . Informasi ini diterimanya via BBM Mariati.

“Kata Mariati dalam via BBM-nya, otot tangannya robek. Dan saat ini dia sedang dirawat oleh tim Dokter,” ucap pelatih senior NTB itu.

Menurut Dedi, cedera yang dialami Mariati itu terjadi saat bertanding di laga final kelas C putri di SEA Games Myanmar 15 Desember lalu, pada pertandingan final yang memperebutkan medali emas itu, Mariati kalah KO atas pesilat putri Viatnam. Duel kedua pesilat tangguh itu harus dihentikan oleh wasit, lantaran Mariati tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera serius pada otot pergelangan tangannya.

Kekalahan yang dramatis itu membuat Mariati harus puas dengan hanya memberikan medali perak di SEA Games 2013. Menurut Dedi kekalahan Mariati itu merupakan yang kelima kalinya. Di SEA Games di Jakarta 2011 lalu Mariati juga dikalahkan oleh pesilat yang sama. Untuk diketahui pada pertarungan yang kelima tersebut Mariati sudah berusaha tampil maksimal dan harapan bisa membalas kekalahannya di SEA Games 2011 lalu. Namun sayang musuh bebuyutan Mariati justru tampil lebih kuat. Mar-

KONI Pusat Harus Bertanggungjawab Cedera yang dialami oleh Mariati ini membuat pelatih yang berambut gondrong ini sedikit resah, dia khawatir anak asuhnya tersebut tak bisa tampil maksimal menghadapi even tingkat nasional mendatang. Untuk itu Dedi mengharapkan pihak KONI Pusat bertanggungjawab untuk penyembuhan Mariati.

“Pihak Pelatnas harus bertanggungjawab. Dalam hal ini pihak KONI Pusat harus membiayai pengobatan Mariati sampai sembut total, karena kami sangat mengharapkan Mariati bisa tampil mengharumkan nama NTB di ajang tingkat nasional,” ucapnya.

Menurut pelatih senior ini, Mariati adalah atlet unggulan NTB yang sukses mempersembahkan medali emas di PON XVIII di Riau 2012. Keberhasilan Mariati di PON XVII di Riau 2012 lalu, diharapkan bisa terulang lagi di PON XIX di Jabar 2016. Oleh karena itu Dedi berharap Mariati bisa sembuh dari cederanya. (fan)

CIDERA BERAT Pesilat NTB, Maryati mempersembahkan Medali Perak di SEA Games yang berlangsung di Myanmar, Minggu (15/12) lalu.

Tapi dia mendapat cedera parah. Otot pangkal lengannya putus saat bertanding melawan pesilat asal Vietnam.

(Suara NTB/ist)

”Si Insinyur” Terus Asah City Jakarta (Suara NTB) Kendati sukses menghancurkan pemuncak klasemen Liga Premier Arsenal di Etihad Stadium, manajer Manchester City Manuel Pellegrini meyakini peningkatan g a y a permainan timnya dibutuhkan untuk mendapatkan hasil lebih dari skuad-

Manuel Pellegrini

(ant/bali post)

nya yang penuh talenta itu.

Ahli strategi bola asal Chile berjuluk “Si Insinyur” yang timnya bangkit membalikkan keadaan dari tertinggal 2-0 menjadi menang 32 kala melawan Bayern Munchen di Liga Champions Selasa pekan lalu

i t u menyaksikan anak-anak asuhannya merontokkan Arsenal 63 sehingga menipiskan perbedaan poin antara kedua klub tersebut menjadi dua poin.

City menjaringkan total 47 gol pada 16 pertandingan liga yang 35 gol diantaranya diciptakan pada delapan laga kandangnya musim ini.

Mereka menghajar Norwich City 7-0, menghancurkan Tottenham Hotspur 6-0, lalu seteru abadinya Manchester United 4-1 sebelum melumat Arsenal yang memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga Inggris.

Tapi di balik semua ke-

menangan itu, mantan pelatih Real Madrid, Malaga dan Villarreal yang dijululuki “Si Insinyur” itu meyakini masih ada cara yang lebih baik untuk meleburkan gaya kolektif permainan City.

“Kami punya pemain-pemainnya dan kami h a r u s mencari sebuah gaya bermain yang baik bagi tim ini,” kata Pellegrini.

“Yaitu gaya permainan yang kami coba mainkan setiap hari, menjadi tim menyerang.

Kami adalah tim menyerang yang bagus, namun kami juga tim bertahan yang baik.

“Pada pertandingan lain kami juga bermain sangat bagus, mungkin tidak sebagus saat kami bermain (melawan Arsenal), namun kami akan terus mencoba mencari sebuah gaya.”

Beberapa kekalahan mengejutkan terjadi di Cardiff City, Aston Villa dan Sunderland, selain hanya bisa mengemas satu poin saat menghadapi Stoke City dan Southampton.

Tapi kemenangan Selasa pekan lalu dari juara Liga Champions Bayern Munchen

membuktikan City lebih dari sekadar mampu menang dalam pertandingan tandang.

Samir Nasri menyebut terlalu cepat berpuas diri adalah faktor yang membuat terjadinya kekalahan-kekalahan yang mengejutkan.

“Saat kami bermain pada sebuah pertandingan besar (melawan tim besar) adalah mudah mendapatkan motivasi. Pemain-pemain besar akan selalu merespons jika itu pertandingan besar,” kata Nasri.

Dan City akan mencoba memupus kebiasaan itu saat bertandang ke tim lemah Fulham nanti. City akan tampil tanpa Sergio Aguero karena cedera dan tempatnya akan digantikan Edin Dzeko. Tapi meski tanpa Aguero, City tetap favorit pasar taruhan Inggris dan ancaman bagi Arsenal, Chelsea dan Liverpool.

“Saya tak bisa bilang apa yang dipikirkan pesaing-pesaing kami namun saya yakin kami tengah meningkat,” kata Pellegrini. “Jika Anda menanyai saya sebelum pertandingan apakah kami bisa menciptakan enam gol ke Arsenal, tujuh ke Norwich, enam ke Tottenham, saya akan jawab tidak. Itu tidak normal,” kata Pellegrini seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

John Terry Ingin Chelsea Tambah Derita Arsenal Jakarta Kapten Chelsea John Terry megaku menyasar kemenangan pada pertandingan Liga Premier menjelang hari Natal pekan depan, namun dia mengingatkan timnya mesti meningkatkan performanya jika ingin menang tandang dari Arsenal pekan depan dan melengserkan sang pemimpin klasemen.

Chelsea menang tipis 2-1 dari Crystal Palace hari Sabtu lalu untuk memperkecil selisih dari Arsenal menjadi dua poin setelah klub London utara itu dicampakkan 36 oleh Manchester City pada

Darren Fletcher Telah Kembali Jakarta (Suara NTB) Pemain timnas Skotlandia Darren Fletcher akan menguatkan kembali lapangan tengah Manchester United yang kembali merumput hari Minggu kemarin setelah hampir satu tahun absen karena cedera usus.

Masa depan Fletcher meragukan setelah pada November 2011 dinyatakan mesti istirahat panjang usai didiagnosis menderita kolitis ulseratif (ulkus pada usus besar). Dia hanya tampil 13 kali pada musim 2012-13 karena khawatir memperparah penyakitnya itu.

Tapi kemarin pemain berusia 29 tahun itu turun pada 20 menit terakhir laga tandang United melawan Aston Villa yang berkesudahan 3-0.

Itu adalah penampilan pertama dia sejak 26 Desember tahun lalu saat menghadapi Newcastle United.

“Ya inilah, saya kembali untuk kebaikan. Harapannya ini adalah pertandingan yang bermakna bahwa saya kini kembali,” kata dia kepada MUTV seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

iati kata Dedi mengalami cedera berat dan membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan.

(ant/bali post)

pertandingan lain sebelum Chelsea vs Crystal Palace.

Chelsea dan Terry akan menuju Stadion Emirate Senin pekan depan untuk derby kota London dengan tujuan menciptakan kekalahan ketiga berturut-turut Arsenal setelah kalah dari Manchester City dan sebelumnya dari Napoli di Liga Champions.

“Kami punya peluang untuk meninggalkan Arsenal pekan depan dan ke puncak liga,” kata Terry kepada Chelsea TV seperti dikutip Reuters.

“Mereka (Arsenal) agak terpukul, namun mereka tim yang sungguh bagus dan juga sungguh bagus di kandang.

“Pertandingan itu akan sulit, tapi saya kira motivasi kami adalah ke sana, mengalahkan mereka dan ke puncak liga, sebelum Natal, yang adalah tempat amat bagus untuk dicapai.” (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PERAWATAN AC

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

Selasa, 17 Desember 2013

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Tersangka Pembongkaran Makam Jalani Tes Kejiwaan

(ant/bali post)

KERUSUHAN - Polisi berusaha mencegah aksi anarkis yang dilakukan para napi saat terjadi kerusuhan di Lapas Kelas IIA Palopo, Sulsel, Sabtu.

Kerusuhan yang masih diselidiki penyebabnya tersebut mengakibatkan sejumlah ruang kantor tahanan di Lapas itu terbakar

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Kerusuhan Lapas Palopo Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian menetapkan empat tersangka dalam kerusuhan dan perusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/12).

“Ada empat tersangka yakni RH sebagai provokator, B sebagai pelaku penganiayaan Kalapas, U pelaku pembakaran dan A juga sebagai pelaku pembakaran,” kata Kepala Biro Pembinaan Operasi (Karobinops) Polri Brigjen Pol Wilmar Marpaung di Jakarta, Senin (16/12).

Ditambahkan Wilmar, dengan proses pemeriksaan yang masih terus bergulir, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka lain dalam kerusuhan tersebut.

Dalam kesempatan yang

sama, Kasubdit Keamanan Negara dan Separatis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Mashudi menjelaskan kejadian tersebut berawal saat Kepala Lapas Palopo Sri Pamudji melakukan pengecekan di

Wakil Ketua Komisi I DPR Ragukan Wikileaks Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin menegaskan, informasi dari Wikileaks yang menyebut nama Ani Yudhoyono terkait sejumlah masalah tidak benar sama sekali.

“Soal Wikileaks tentang Ibu Ani Yudhoyono, belum tentu kebenaran data Wikileaks itu. Sebagai mantan inteligen, wikileaks, tidak A1,” tegas TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Bahkan, kata politisi PDIP itu, ada semacam bentuk balas dendam terhadap Indonesia karena perlakuan keras Indonesia terhadap Australia sehingga muncullah informasi tentang Ani Yudhoyono.

“Bisa saja informasi itu bentuk balas dendam terhadap Indonesia karena perlakukan keras Indonesia kepada Australia,” kata dia.

Dikatakannya, saran dan

masukan dari dari istri ataupun suami, merupakan hal yang wajar dan boleh-boleh saja.

“Saya yakin Presiden SBY tidak hanya terima masukan dari Bu Ani saja. Tapi juga dari pihak lain. Bu Ani juga cukup kredible. Sah-sah saja Wikileaks berpendapat. Tapi tidak A1,” ungkap TB Hasanuddin.

Wikileaks memberikan informasi kepada The Australian, bahwa Ani Yudhoyono adalah orang yang paling berperan dalam beberapa kasus.

“Keberadaan Kristiani Herawati telah mengorbankan penasihat kunci lainnya. Ibu negara diduga telah memanfaatkan akses kepada presiden untuk membantu teman-temannya dan menjatuhkan lawannya, termasuk Wakil Presiden (Jusuf) Kalla,” tulis kabel tersebut, Minggu (15/12), seperti dikutip dari The Australian. (ant/bali post)

Kejari Timika Ajukan Kasasi Dugaan Korupsi Kemenag Timika (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika, Papua, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mimika dengan terdakwa Piter Rada.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Timika, Deny Rumaikewi, Senin (16/12), mengatakan Kejari Timika telah menerima salinan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Papua atas perkara terdakwa Piter Rada, mantan Kepala Kantor Kemenag Mimika.

Dalam keputusannnya pekan lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan memperkuat keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura beberapa waktu lalu yang memvonis Piter Rada dengan hukuman penjara selama tiga tahun.

Pada persidangan di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Timika menuntut terdakwa Piter Rada dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Terdakwa Piter Rada dituntut hukuman penjara tujuh tahun karena tidak mengem-

balikan kerugian negara senilai lebih dari Rp 500 juta untuk pembuatan pagar kantor, biaya sewa mobil dinas dan biaya perjalanan dinas selama tahun anggaran 2009.

“Kami masih membuatkan memori kasasinya untuk segera diajukan ke Mahkamah Agung,” kata Deni.

Menurut Deni, hingga saat ini terdakwa Piter Rada masih mendekam dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan (Rutan Lapas) Kelas IIA Abepura Jayapura.

Sementara itu persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit bus pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika tahun anggaran 2009 dengan terdakwa Suparno dan Aki Miriam akan dilanjutkan pada Kamis (19/12) di Pengadilan Tipikor Jayapura.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Suparno selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika dituntut hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta serta subsider enam bulan kurungan.

Adapun sidang terdakwa Aki Miriam dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Timika ditunda karena alasan terdakwa Aki Miriam sakit. (ant/bali post)

lembaga pemasyarakatan.

Saat tiba di salah satu blok, seorang napi berinisial RH melakukan perlawanan saat ditegur Kalapas.

“Sehingga dia memprovokasi penghuni lapas lain untuk melakukan tindakan

perlawanan dan pembakaran serta perusakan terhadap Lapas Palopo,” ujarnya.

Hingga saat ini, Polres Palopo terus melakukan pemeriksaan terhadap korban guna mencari tahu siapa yang melakukan dan bagaimana aksi kerusuhan itu berlangsung.

Kendati demikian, tambah Mashudi, terhadap keempat pelaku aksi kerusuhan dan pembakaran belum dilakukan penahanan khusus.

Alasannya, pihak lapas dan pengamanan ingin memastikan kondusifitas keadaan dan

para napi agar mereka tidak melarikan diri agar bisa dilakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

“Nantinya akan diproses hukum, pasti,” katanya.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (14/12) pagi. Selain melakukan perusakan dan pembakaran lapas, Kepala Lapas Sri Pamudji juga mengalami luka di bagian kepala karena diserang napi. Kerusuhan dapat diredam sekitar pukul 13.30 WITA oleh gabungan TNI-Polri. (ant/bali post)

KPU Targetkan Tujuh Peraturan Selesai Akhir Tahun Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum menargetkan tujuh peraturan untuk Pemilu 2014 bisa selesai akhir tahun ini sehingga sosialisasi kepada KPU daerah dapat dimulai awal 2014.

“Target kerja KPU peraturan-peraturan ini bisa selesai Desember, supaya nanti PKPU itu bisa disosialisasikan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai rapat koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung KPU Pusat di Jakarta, Senin.

Tujuh peraturan tersebut menyangkut tentang pemungutan dan penghitungan suara, logistik, sosialisasi, pencalonan, kampanye, pemutakhiran daftar pemilih serta tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan presiden.

Husni mengatakan sebenarnya peraturan tersebut diperlukan empat bulan mendatang, namun untuk efisiensi waktu sosialisasi maka KPU mempercepat penyele-

saian peraturan KPU tersebut.

“Kami juga sudah mempersiapkan pelatihan berjenjang mulai dari KPU tingkat provinsi, kabupaten-kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara),” jelas Husni.

Rencananya, ketujuh peraturan tersebut akan dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada Selasa (17/12). Sebelum dibawa ke DPR, KPU menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan DKPP untuk menyamakan persepsi.

“Kami memang punya otoritas untuk menyusun peraturan itu, tetapi demi kelancaran kinerja kami selanjutnya maka kami bertemu DKPP dan Bawaslu terlebih dahulu untuk konsolidasi,” kata Komisioner Hadar Nafis Gumay.

Konsoli-

dasi tersebut dilakukan untuk menampung masukan terhadap implementasi peraturanperaturan tersebut ke depan.

“Kami sudah sepakat untuk berkoordinasi agar saling memahami peraturan-peraturan tersebut sebelum dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah,” ujar Hadar. (ant/bali post)

Husni Kamil Manik

Banyumas (Suara NTB) – Tersangka pembongkaran makam di sejumlah tempat pemakaman umum (TPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Resi Rokhis Suhana alias Satria Pamungkas (27) hari ini menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

Saat ditemui wartawan di RSUD Banyumas, Wakil Kepala Instalasi Jiwa RSUD Banyumas Hilma Paramita mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan observasi terhadap Resi guna memastikan apakah yang bersangkutan menderita sakit jiwa atau tidak.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu selama 14 hari.

“Langkah awalnya adalah melakukan observasi tingkah laku dan konsistensi jawaban verbal,” katanya.

Ia mengatakan bahwa Resi untuk sementara ditempatkan di Ruang Isolasi Sadewa yang dilengkapi dengan jeruji besi seperti penjara.

Sementara itu, Resi mengaku tidak menyesal melakukan aksi membongkar makam dan mencuri jasad beserta kain kafannya.

“Saya tidak menyesal membongkar makam dan mencuri jasad beserta kain kafannya, karena ilmu saya belum sempurna,” katanya kepada wartawan.

Dia mengaku sedang mempelajari ilmu untuk terbang dan menghilang yang salah satu persyaratannya berupa kain kafan dari dalam makam.

Menurut dia, persyaratan tersebut diperintahkan oleh seorang ratu dari Gunung Srandil, Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Cilacap.

Ia mengatakan bahwa perintah itu sebenarnya telah diterima sejak tahun 2004.

Akan tetapi saat itu, dia mengaku masih ragu-ragu untuk melakukannya hingga akhirnya tidak sanggup untuk menahannya.

“Awalnya saya khawatir, tapi akhirnya saya mulai melakukannya sekitar bulan Oktober. Setelah membongkar makam, saya sadar, tapi akhirnya mengulangi lagi,” katanya.

Menurut dia, ritual membongkar makam itu dilakukan pada hari-hari tertentu, yakni Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Ia mengaku mengambil kain kafan beserta tali dari makam bayi di TPU Koyong, Desa ritih Kulon, Kecamatan Jerulegi, Cilacap, serta tulang perempuan beserta tengkoraknya dari makam Endah Setyowati (24) di TPU Sabuk Janur, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap.

Sementara mengenai jasad Yuliana yang hilang dari dua makam bayi kembar Yuliana-Yuliani di TPU Cikento, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap, dia mengaku tidak mengambilnya.

Resi Rokhis Suhana alias Satria Pamungkas (27) ditangkap Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap pada hari Minggu (15/12), sekitar pukul 07.00 WIB, di sebuah lahan tepi rel kereta api yang melintas di antara Jalan Flores dan Jalan Juanda, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah.

Dia ditangkap polisi karena diduga sebagai pelaku pembongkaran makam di sejumlah tempat pemakaman umum (TPU). (ant/bali post)

Polisi Geledah Sebuah Gudang Terkait Terorisme Bekasi (Suara NTB) – Tim Resmob Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menggeledah sebuah gudang penyimpanan furniture di Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam upaya pengembangan kasus terorisme, Minggu malam.

Penggeledahan di sebuah gudang berdinding seng yang beralamat di Kampung Babakan, RT02/03, Nomor 213, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya itu merupakan lokasi ketiga penggeledahan di wilayah Bekasi.

“Penggeledahan ini terkait dengan dugaan aksi terorisme yang dilakukan tersangka Arkom alias Iwan yang sebelumnya ditangkap di Lamongan, Jawa Timur,” ujar Kasat Resmob Polda Metro Jaya, Kombes Heri Heryawan di sela penggeledahan.

Menurutnya, penggeledahan pertama berlangsung di salah satu bangunan Perumahan Raflesia Bekasi Timur.

Petugas selanjutnya bergerak ke sebuah rumah milik warga berinisial E yang diduga terlibat dalam kasus terorisme Arkom alias Iwan yang sebelumnya ditangkap di Lamongan.

Dalam agenda penggeledahan di rumah E Jalan Istiqomah, RT03/10, Kampung Rawasapi, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu petugas membawa sejumlah berkas berupa STNK, BPKB, buku tabungan, dan ATM atas nama E. Dari loksasi tersebut, petugas kembali melanjutkan penggeledahan di sebuah gudang milik E yang lokasinya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi penggeledahan kedua.

Dari pengakuan seorang warga sekitar, Rosyid (30), gudang yang digeledah itu pernah digerebek Densus 88 atas dugaan kasus yang sama pada pertengahan 2013.

“Tetapi waktu itu terduga E hanya diperiksa sebagai saksi dan tidak ditangkap,” katanya.

Pada waktu itu penggeledahan tim Densus mengamankan barang bukti berupa enam buah bom dan 2,5 kilogram emas.

Dari pengeledahan yang berlangsung selama 45 menit itu petugas terlihat membawa hasil penggeledahan yang dimasukkan ke dalam tas hitam dan sebuah kotak.

Menurut Rosyid, sosok E biasa dikenal warga sebagai pengusaha furniture dan memiliki tiga orang anak. (ant/bali post)

Citarum Meluap, 1.600 Rumah Terendam Bandung (Suara NTB) – Sekitar 1.600 unit rumah di Kecamatan Dayehkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Citarum, kata Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bandung Dadang Wahidin.

“Kalau untuk rumah, kurang lebih ada 1.600 unit rumah di Kecamatan Dayeuhkolot yang terendam. Kalau di Kecamatan Baleendah kita belum tahu datanya. Yang pasti total ada tiga ribuan rumah yang ada di Baleendah,” kata Dadang melalui telepon, Senin.

Ia mengatakan, sekitar 464 kepala keluarga (KK) mengungsi tempat yang aman di sembilan titik pengungsian, seperti di aula Kecamatan Dayeuhkolot, Aula Pasawahan, SDN Pasawahan 8, Masjid Al Amanah, Masjid Al Hilal, Masjid PLN dan di Koramil Dayeuhkolot.

Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Citarum dan anak sungainya sejak kemarin mengakibatkan rumah di sekitar Dayeuhkolot terendam.

“Karena memang, dari catatan kami sebanyak 30 kecamatan di Kabupaten Bandung diguyur hujan pada hari Minggu kemarin, bahkan di beberapa wilayah hujan turun dari jam 12 siang sampai jam 12 malam,” katanya.

Jalur Dayeuhkolot dan Baleendah terputus akibat banjir dari luapan Sungai Citarum sejak Minggu malam tadi, sekitar jam 8 malam, sehingga akses jalan ke kawasan Ciparay, Kabupaten Bandung dialihkan ke Jalan Bojong Soang dan Jalan Siliwangi. (ant/bali post)

Selasa, 17 Desember 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257