Snt18022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 286 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Walikota Mataram Mengejar Dua Obsesi Sebagai seorang pemimpin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak ingin kepemimpinannya berlalu begitu saja. Saat ini, masih ada dua obsesi yang sedang ia kejar. Dan tahun ini, Ahyar mulai merenda obsesi itu agar segera menjadi kenyataan.

PERIHAL dua pekerjaan rumah atau obsesi itu disampaikan Ahyar dalam kesempatan bincang santai saat ia menerima jajaran Redaksi Harian Suara NTB, Radio Global FM Lombok dan Koran Tokoh yang dipimpin Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino

di ruang kerjanya, Senin (17/ 2) kemarin. Berbincang dalam suasana hangat dan sesekali diselingi gelak tawa, Ahyar menjelaskan obsesi yang ingin ia torehkan dalam periode kepemimpinannya.

“Ada dua PR besar saya, karena ini juga membutuhkan biaya yang besar,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/cem)

DISKUSI - Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh (kiri) berdiskusi dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino di ruang kerja Walikota Mataram, Senin (17/2) kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) tang biaya perjalanan dinas. kerjanya, Senin (17/2) kemarin biaya transportasi udara un- nya digolongkan menjadi 6 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemprov NTB melakuGaris besarnya, dilakukan efek- mengatakan, akan mensosial- tuk Gubernur, Wakil Guber- tingkat, ditekan lagi men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 isasikan revisi Pergub ini, un- nur, Pimpinan DPRD dan Pe- jadi 5 tingkat. Diantaranya kan perubahan (revisi) atas tivitas untuk efisiensi APBD. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Peraturan Gubernur (PerKepala Biro Keuangan Set- tuk diimplementasikan sece- jabat Eselon I (setingkat Sek- pejabat negara untuk Gu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gub) NTB Nomor 18 tahun da NTB, Dra. Hj. Selly Anday- patnya, diperhitungkan efektif da), disesuaikan untuk diberi- bernur dan Wakil Guber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nur, tingkat A untuk pimpkan kelas bisnis.

2013 tentang perjalanan di- ani, M. Si didampingi Kepala 1 Maret sudah diberlakukan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sementara pada pokok pe- inan/anggota DPRD dan Pokok-pokok perubahan nas. Dengan mengeluarkan Bagian Anggaran Biro Keua12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Keputusan Gubernur NTB ngan Setda NTB, Abdul Aziz Pergub nomor 18 tahun 2013 rubahan kedua, biaya per- pejabat eselon I/II. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Nomor 440 tahun 2014 ten- kepada Suara NTB di ruang yang pertama, khusus untuk jalanan dinas yang sebelum- Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Pemprov Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Eksekutif dan Legislatif

Kasus Dermaga Labuhan Haji

(Suara NTB/ars)

Dua Tersangka Ditahan, Kontraktor Menyusul

(Suara NTB/ars)

DITAHAN- KPA Proyek Dermaga Labuhan Haji, GI (baju putih) dan Konsultan Proyek, MZ (depan) digiring menuju mobil operasional Kejaksaan untuk ditahan di Lapas Mataram.

TO K O H PERMINTAAN dari Pemprov NTB terkait jumlah Warga Negara Asing (WNA) dan beraktivitas di daerah ini, dijawab pihak Kanwil Kemenkum HAM. Surat Pemprov yang berisi permintaan data itu, akan dijawab dengan penjelasan rinci, termasuk kaitan dengan persoalan yang dihadapi sebagai kendala dalam pengawasan.

Menurut Kakanwil Kemenkum HAM NTB, Bersambung ke hal 5 Agusta K Embly

Dugaan Bisnis Koral Ilegal

Klarifikasi Dewan Kuatkan Indikasi Penyalahgunaan Izin Mataram (Suara NTB) Setelah menerima laporan berupa data – data terkait dugaan bisnis koral ilegal di Sekotong yang diduga dilakukan oleh CV. Ikan Lombok (bukan UD.Ikan Lombok—red) kalangan DPRD NTB melakukan klarifikasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. ‘’Dari hasil penelusuran ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, mereka diperbolehkan menjual karang (hias-red) itu yang hasil budidaya,’’ ujar Sekretaris Komisi II DPRD

NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/ 2) kemarin.

Mori menambahkan, budidaya yang dimaksud bisa berupa kerang hias ha-

sil budidaya sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain yang membudidayakan kerang hias tersebut. “Saya tanya, ada nggak dia punya lahan budidaya? Saya tanya lagi, ada nggak bukti dia membeli dari pembudidaya itu?”

Dari hasil penelusuran itu, Mori mengakui indikasi bahwa bisnis karang hias ini dilakukan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan. Untuk

diketahui, indikasi itu juga bisa ditarik dari serangkaian pemberitaan Suara NTB terkait dugaan bisnis koral ilegal dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2013 silam.

Mori juga menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk CV. Ikan Lombok yang diperolehnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Bersambung ke hal 5

Proyek SPAM KLU, Penyidik Cek Fisik Bersama Ahli Mesin Mataram (Suara NTB) Di balik musibah yang menimpa jajaran Kejaksaan Tinggi NTB terkait meninggalnya Ketua Tim Penyidik Drs. Mafhuddianto, SH, MH,

ada sedikit kemajuan dalam penanganan kasus proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saat pengecekan Jumat (14/2) lalu, ternyata tim

sudah selesai dengan satu tahapan penyidikan, yakni pemeriksaan fisik proyek bersama ahli mesin.

Diketahui, saat itu almarhum sudah melibatkan

sa komponen instalasi mesin pompa air yang berfungsi mengalirkan air ke sistem Instalasi Perpipaan Air (IPA).

Bersambung ke hal 5

ahli mesin Made Suartika, ST dari Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram (Unram). Sebelum meninggal, Mafhuddianto bersama ahli mesin, sudah memerik-

Wakil Walikota Mataram Apresiasi ’’Suara NTB’’

Jangan Kendor Angkat Isu Lingkungan Mataram (Suara NTB) Dukungan terus mengalir untuk Suara NTB yang konsen menyuarakan persoalan lingkungan. Kali ini dukungan datang dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Bahkan ia

meminta kepada Suara NTB untuk tetap bersemangat dan jangan kendor menyuarakan dan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan.

Bersambung ke hal 5

DISKUSI - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (kiri) berdiskusi dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, Senin kemarin.

(Suara NTB/cem)

C.03.08.13

Balas Surat Pemprov

Mataram (Suara NTB) Tahapan kasus Dermaga Labuhan Haji Lotim, selesai di tingkat penyidikan. Ini ditandai dengan ditahannya dua tersangka sekaligus, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), GI dan Manajemen Konsultan (MK), MZ. Sementara kontraktor pelaksana dari PT.CGA, dipastikan penahanannya menyusul.

Butuh waktu lama menahan kedua tersangka. Ketua Tim Penyidik Yoni E. Malaka, SH harus beradu argumen dengan kedua tersangka yang didampingi kuasa hukum mereka.

Pertentangan paling keras datang dari GI saat diminta menanda tangani surat perintah penahanan. Sedianya keduanya harus dibawa ke Lapas Mataram pukul 15.30 Wita, namun karena proses yang alot, akhirnya keduanya baru bisa digiring ke Lapas Mataram sekitar pukul 17.00 Wita.

GI yang saat ini diketahui sebagai staf ahli di Pemkab Lotim, terlihat hanya tertunduk mengenakan kemeja putih dan topi putih saat menuruni tangga ke lantai dasar Gedung Kejaksaan.

Di depannya MZ, tersangka yang diketahui sebagai Direktur PT Rancang Persada, mengenakan batik.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Mandalika Kekurangan 500 Rumah Bantuan Permodalan PENGEMBANGAN usaha kecil menengah masyarakat, harus tetap menjadi perhatian baik dari Pemerintah Kelurahan maupun Pemkot Mataram.

Pasalnya, selain bertujuan mengentaskan pengangguran juga menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat khususnya di bidang usaha.

Lurah Pagesangan, I Made Gde Yasa ketika dikonfirmasi di ruangannya, Senin (17/2) menjelaskan program Musyawarah Pembangunan Berbasis Ma(Suara NTB/dok) syarakat (MPBM) yang dihadiri I Made Gde Yasa oleh Badan Kesejahtraan Masyarakat, Toga, Toma dan stake holder lainnya, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses percepatan pembangunan. Disebutkan, salah satu usulan masyarakat di bidang ekonomi dan menjadi prioritas adalah bantuan permodalan.

“Karena di sini (Pagesangan) banyak warga yang punya usaha bakulan, jadi wajar kalau masyarakat mengusulkan penambahan modal,” jelasnya. Usaha yang sedang dikembangkan masyarakat setempat, lanjutnya, yakni pengembangan usaha canang, catering, kue dan lain sebagainya. Belum lagi, usaha konvensional yang bergerak di bidang jasa lainnya. Upaya tersebut sebagai langkah mendukung program Pemkot Mataram,” katanya.

Selain fokus pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, pada MPBM tersebut pihaknya mengusulkan perbaikan infrastruktur, pendidikan dan sosial budaya. Khusus di bidang percepatan pembangunan, hingga saat ini masih banyak program – program yang harus kembali diusulkan. Contohnya normalisasi saluran di lingkungan Pagesangan Indah yang disampaikan empat tahun lalu hingga kini belum dieksekusi oleh instansi terkait, sehingga memaksa pihaknya untuk mengusulkan kembali.

Yasa tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala SKPD terkait, padahal kondisi saluran tersebut cukup parah, karena terjadi sumbatan aliran air. “Sudah empat kali kita usulkan, tapi belum ada realisasi,” keluhnya. Pada bagian lain, Penerangan Jalan Umum di lingkungan serta jogging track, menjadi usulan yang akan diteruskan ke kecamatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.

Dirinya berharap apa yang menjadi usulan masyarakat di kelurahan, dapat terealisasi sehingga perekonomian serta SDM masyarakat dapat meningkat. (cem)

Ajukan Delapan Ruas Jalan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha tidak menampik begitu banyak tuntutan masyarakat ketika para wakil rakyat turun ke menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat inilah yang diajukan Dewan untuk digarap melalui program aspirasi. ‘’Saya misalnya, untuk tahun 2014 ini saya mengajukan delapan ruas jalan untuk diperbaiki,’’ terang Wayan Sugiartha kepada Suara NTB, Senin (17/2) kemarin. Adapun delapan ruas (Suara NTB/fit) I Wayan Sugiartha jalan dimaksud, antara lain, Jalan Lalu Mesir, Jalan Jaytayu Cakra Selatan, Jalan Simbano dan Jalan Indragiri. Namun, dari delapan usulan itu, berdasarkan keterangan dari pihak eksekutif, ternyata Jalan Lalu Mesir telah masuk dalam program perbaikan jalan yang didanai pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah.

Sehingga, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, tersisa tujuh usulan ruas jalan. Wayan Sugiartha menegaskan, dalam program aspirasi ini, anggota DPRD Kota Mataram tidak menerima dana segar. Melainkan, hanya mengusulkan, lalu eksekusinya oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) terkait. Misalnya, usulan jalan dieksekusi oleh Dinas PU Kota Mataram. ‘’Dewan murni hanya mengusulkan, yang mengerjakan eksekutif,’’ ujarnya.

Sehingga, berapa volume jalan yang harus diperbaiki berikut kebutuhan anggarannya, pihak eksekutif yang mengetahuinya. ‘’Kalau kita (Dewan, red) tidak tahu, PU yang mengerti,’’ cetusnya. Menurut Wayan Sugiartha, selama turun ke masyarakat, kebanyakan tuntutan masyarakat adalah infrastruktur.

Menyinggung adanya jalan lingkungan yang sudah lama rusak parah namun tidak kunjung mendapat perhatian dari pihak pemerintah, Wayan Sugiartha menyampaikan permintaan maaf. ‘’Ya..kita minta maaf karena memang kondisi keuangan daerah yang masih terbatas,’’ tuturnya. Ia menyebutkan, ada tiga sumber dana perbaikan infrastruktur. Masingmasing PIP, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD. Kendati demikian, tidak mungkin mengandalkan dana dari APBD Kota Mataram mengingat jumlahnya yang terbatas. Solusinya adalah lewat pinjaman PIP yang saat ini sedang berproses. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu cairnya pinjaman PIP yang dijanjikan Pemkot Mataram untuk membiayai perbaikan seluruh jalan lingkungan yang ada di Kota Mataram. (fit)

DAM Galang Dana untuk Korban Kelud Mataram (Suara NTB) Dewan Anak Kota Mataram (DAM) menggalang dana untuk korban letusan Gunung Kelud, Senin (17/2). Puluhan anggota DAM berkeliling di sekitar Kantor Walikota Mataram meminta sumbangan kepada Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram, Sekda Kota Mataram, dan seluruh staf Pemkot Mataram. Mereka juga turun ke jalan di lampu merah depan Kantor Walikota Mataram.

Pembina DAM, Nyayu Ernawati menyampaikan penggalangan dana tersebut merupakan inisiatif dari anak-anak DAM. Ide tersebut kemudian mendapat respon positif dari Walikota dan Wakil Walikota yang disertai dengan pembukaan posko bantuan di Kantor Walikota Mataram. “Grup band Amtenar juga akan bermain musik untuk menggalang dana pada hari Rabu (besok),” ujarnya.

Di posko yang berada di Kantor Walikota Mataram, Nyayu mengatakan pihaknya juga menerima sumbangan langsung dari masyarakat baik berupa baju bekas, makanan instan, uang, dan barang kebutuhan lainnya. “Ini untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Kelud,” ujarnya.

Motivasi dilaksanakannya penggalangan dana ini disebutkan Nyayu untuk menumbuhkan rasa gotong royong dan toleransi antar sesama untuk berbagi dan meringankan beban masyarakat yang sedang ditimpa bencana. “Sedikit yang kita punya bisa kita sumbangkan agar dapat meringankan beban saudara-saudara kita. Ini kegiatan yang sama seperti beberapa waktu lalu saat terjadi erupsi Merapi,” terangnya.

Penggalangan dana ini juga akan berlanjut sampai lima hari ke depan. Hasil penggalangan dana ini nantinya akan langsung disalurkan ke lokasi bencana. Sumbangan yang terkumpul dalam bentuk uang akan digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan masyarakat seperti selimut, perlengkapan bayi, makanan instan, dan lainnya. “Nanti akan kita belikan dan antarkan langsung ke lokasi dengan menggunakan armada milik Pemkot Mataram,” ujarnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Warga Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Mataram masih kekurangan sekitar 500 unit rumah. Jumlah KK di kelurahan tersebut sebanyak 3.062 KK sementara jumlah rumah sekitar 2.600 unit.

Untuk mengatasi persoalan ini, warga yang belum memiliki rumah akan menempati rusunawa yang sedang dalam proses pembangunan di Lingkungan Montong Are RT 06 Kelurahan Mandalika.

“Warga yang belum memiliki rumah kami usulkan untuk menempati rusunawa.

Priorotas utama adalah warga yang tidak punya rumah dan warga dengan penghasilan menengah ke bawah. Sisanya untuk warga Kecamatan Sandubaya dan warga (yang tinggal di sekitar) pasar,” teran Lurah Mandalika, H. Amiruddin Gupran. Gupran menyebutkan rusunawa yang sedang dalam proses pembangunan ini adalah rusunawa tahap pertama yang dibangun di Kelurahan Mandalika. Bangunan twin blok tersebut mempunyai kamar sebanyak 190 unit. Rusunawa tersebut diperkirakan selesai bulan Maret mendatang.

(Suara NTB/yan)

RUSUNAWA - Rusunawa di RT 06 Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika dalam tahap akhir pembangunan. Diperkirakan rusunawa ini akan selesai dibangun bulan Maret mendatang.

Sementara untuk pembangunan rusunawa tahap kedua diperkirakan mulai pertengahan tahun ini. Rusunawa tahap dua akan dibangun dengan konsep twin blok di RT 03 Montong Are Kelurahan Mandalika. “Kapasitasnya sama dengan rusunawa tahap pertama yaitu 190 kamar dan kita akan punya sekitar 400

kamar,” ujarnya. Kamar di rusunawa tersebut berukuran 4x4 meter dan dilengkapi dengan kamar mandi, toilet, dapur, dan tempat menjemur pakaian.

Warga Kelurahan Mandalika disebutkan Gupran telah ada yang mendaftar untuk menempati rusunawa yang berdekatan dengan Kantor

Walikota akan Kawal Deklarasi Kota Layak Anak Mataram (Suara NTB) – Menjelang peluncuran Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) yang diagendakan, Sabtu (22/2) berbagai persiapan terus digenjot instansi terkait. Walikota Mataram pun tidak menginginkan kegiatan tersebut hanya agenda seremonial.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berkomitmen akan terus mengawal program tersebut.

Ditemui di ruanganya, Senin (17/2) kemarin, orang nomor satu di Kota Mataram ini menginginkan deklarasi Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) tidak terkesan sebagai agenda seremonial. Sehingga, dirinya akan terus mengawal program tersebut. Ditambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemkot Mataram, pihaknya telah membuat Peraturan

Walikota (Perwal) untuk memantau keberlangsungan program tersebut. “Begitu dilaunching saya akan kawal,” tegas Walikota.

Terkait hal tersebut, ada konsekuensi dan komitmen Pemkot Mataram terkait kepedulian terhadap hak – hak dasar yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya akan fokus mengalokasikan anggaran dan pembinaan serta menyiapkan sarana prasarana pendukung. “Karena ini menjadi sudah menjadi program, konsekuensinya kita fokus alokasikan anggaran,” ujarnya.

Walikota mengaku, hingga saat ini, Mataram sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan tidak terlepas dari keberadaan anak jalanan, gepeng dan pengemis yang menghiasi setiap pe-

rempatan lampu merah.

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tambahnya yang menjadi leading sektor dari program tersebut, harus melakukan percepatan. Sehingga, hak – hak dasar anak dapat terpenuhi.

Ahyar mengatakan karena program tersebut telah dirampung Perwalnya, SKPD yang lain berkewajiban ikut terlibat. Misalnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, Dikpora harus ikut andil dalam hal tersebut. Terlepas dari itu, 31 hak dasar anak juga harus diketahui oleh masing – masing orangtua, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kedepan, Walikota berharap ada ruang terbuka hijau (RTH) untuk anak – anak bermain dan mendapatkan pendidikan yang layak serta nyaman. (cem)

Lurah Mandalika itu. Tetapi pihaknya belum bisa menerima karena belum mendapatkan petunjuk teknis mengenai persyaratan menempati rusunawa dari Pemkot Mataram. “Jadi kami belum memastikan bisa menerima mereka atau tidak karena kami belum terima petunjuk teknis menempati rusuna-

wa,” terangnya.

Merujuk pada peraturan di rusunawa Selagalas, Gupran menyatakan warga yang akan menempati rusunawa harus mempunyai KTP dan akta nikah bagi yang sudah menikah. Hal ini agar pihaknya bisa mengetahui secara jelas status warga yang akan menempati rusunawa. (yan)

Pengganti Kepala BNN Kota Mataram

Pemkot Siapkan Tiga Nama Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyiapkan sekitar tiga nama yang akan diusulkan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram yang akan menggantikan Kepala BNN sebelumnya yang dimutasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib. “Paling tidak kita usulkan tiga nama,” ujar Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (17/2).

Namun Sekda mengatakan belum mengantongi namanama siapa yang layak menduduki jabatan tersebut. Saat ini Walikota Mataram sebutnya sedang memikirkan hal tersebut. Diperkirakan pekan ini sudah ada usulan nama yang akan dikirim ke BNN Provinsi dan akan diteruskan ke BNN RI di Jakarta.

Saat ini BNN Kota Mataram untuk sementara masih dihandle Abdul Latif Nadjib sebagai

Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan ditentukannya Kepala BNN Kota Mataram yang baru. Mekanisme pemilihan Kepala BNN Kota Mataram dijelaskan Sekda bahwa namanama yang diusulkan oleh Pemkot Mataram akan diteruskan ke BNN Provinsi. Setelah itu BNN Provinsi akan melanjutkan ke BNN Pusat dan setelah ditetapkan Kepala BNN Kota Mataram akan dilantik oleh Walikota Mataram.

Syarat yang harus dimiliki Kepala BNN Kota Mataram menurut Sekda minimal harus mempunyai wawasan luas mengenai narkoba. “Sedikit tidak dia harus tahu tentang narkoba. Tapi bukan berarti dia pemakai,” ujarnya.

Disamping itu performa atau penampilan dari yang bersangkutan juga dinilai cukup penting. “Harus punya performance yang kira-kira cocok menjabat jabatan itu. Ndak yang loyo-loyo,” cetusnya. (yan)

Honorer K2 Tak Lulus CPNS

Pemkot Mataram Tunggu Kebijakan Pusat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum menentukan kebijakan terkait tenaga honorer K2 yang tidak lulus CPNS. Pasalnya Pemkot Mataram masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal itu apakah mereka tetap dipekerjakan atau tidak. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (17/2).

“Sampai saat ini kami belum ada penjelasan resmi

dari pemerintah pusat,” ujarnya. Sekda meminta kepada para tenaga honorer K2 yang tidak lulus CPNS untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak perlu resah dengan statusnya.

Jika nantinya pemerintah pusat meminta agar tenaga honorer ini ‘dirumahkan’, Sekda mengatakan pihaknya akan membicarakan lagi persoalan ini bersama Walikota dan pejabat terkait lainnya.

Jika memungkinkan, para

tenaga honorer tersebut akan tetap dipekerjakan. “Bagi yang tidak lulus tidak usah resah karena belum ada penjelasan dari pusat,” terangnya.

Sekda mengatakan tenaga yang paling banyak masuk K2 ini adalah tenaga yang sangat dibutuhkan di lingkup Pemkot Mataram. Terbanyak menurut Sekda berasal dari sopir, penjaga malam, tenaga harian lepas Dinas PU, petugas kebersihan dan lainnya. “Mereka itu

tenaga yang sangat kita butuhkan,” cetusnya.

Pemkot Mataram juga mulai memikirkan bagaimana solusinya jika pemerintah pusat meminta mereka untuk dirumahkan. Untuk tenaga yang masih dibutuhkan seperti petugas kebersihan, sopir, penjaga malam, atau lainnya ada alternatif untuk dipihakketigakan sehingga mereka tetap bekerja.

“Kalau kita berhentikan siapa yang akan jadi petugas

kebersihan, sopir, dan lainlainnya. Nanti kita pikirkan apakah dipihakketigakan atau kita kontrak sendirisendiri,” demikian Makmur Said.

Seperti diberitakan sebelumnya jumlah tenaga honorer K2 Pemkot Mataram sebanyak 1.250. Peserta yang mengikuti tes CPNS pada bulan Oktober lalu sebanyak 1.234 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 377 orang. (yan)

13 Tahun Tak Miliki Lubang Anus

Zulkipli Berharap Bantuan Pemerintah dan Dermawan Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara sesuai amanah konstitusi. Apalagi aturan tersebut, dipertegas kembali melalui Undang – undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam konteks pemenuhan 31 hak dasar anak. Realitanya, hingga saat ini masih saja masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan harus terbebani oleh biaya pengobatan. Sangat disayangkan, Mataram yang mengagendakan deklarasi menuju kota layak anak, Sabtu (22/2) mendatang, harus diwarnai penderitaan Zulkipli yang 13 tahun tidak memiliki lubang anus.

ZULKIPLI hanya bisa menahan rasa sakit. Tangannya memegang erat baju dan sesekali menggigitnya. Pada bagian perutnya, terlihat jelas bekas operasi terbentang dan tepat di bagian samping, ada lubang kecil berwarna merah terbungkus plastik dengan karet melingkar di sekeliling perutnya. Ternyata, lubang kecil itu sengaja dibuat tim medis sebagai alternatif bocah kelas 3 MI NW ini untuk buang hajat.

Ibu Sopian, orangtua Zulkipli ketika ditemui di kedia-

mannya, di lingkungan Karang Katen, Kelurahan Punia, Senin (17/2) menceritakan kondisi yang dialami anaknya yang tidak memiliki lubang anus terjadi ketika baru lahir.

Ditambahkan, dirinya hanya bisa membawanya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan bantuan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Lantas, kartu Mataram Sehat yang diluncurkan oleh Pemkot Mataram, tidak banyak membantu mengobati anaknya.

“Saya bawa ke rumah sakit

umum, tapi tetap saja begini,” keluhnya.

Diakui, di tahun 2012 Zulkipli harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Bali untuk mendapatkan tindakan medis. Empat bulan menjalani perawatan, Ibu Sopian harus mengeluarkan biaya hidup yang tidak sedikit. Disebutkan, untuk biaya kos ia harus mengeluarkan Rp 600 ribu perbulan. Belum lagi biaya makan dan kebutuhan lainnya. Uangnya pun, hasil sumbangan beberapa orang darmawan dan sedikit tabungan yang terpaksa harus pecah dari celengan. “Hidup di sana (Bali, red) sumbangan dari tetangga dan uang tabungan saya ambil,” akunya dengan mata berkaca-kaca.

Pekerjaannya sebagai pedagang bakulan dan suaminya sebagai tukang sapu di pinggir jalan, tidak mampu membiaya pengobatan anak keempatnya itu. Hanya Rp 50 - 100 perbulan, hasil yang didapatkan dari berjualan kopi, itupun hanya cukup membiayai kebutuhan sehari – hari

(Suara NTB/cem)

TAK MILIKI LUBANG ANUS - Zulkipli (13) warga Lingkungan Karang Katen, Kelurahan Punia yang tidak memiliki lubang anus, duduk bersama ibunya. dan biaya sekolah anaknya yang lain. RS Sanglah mengharuskan keluarga ibu Sopian mengeluarkan anggaran Rp 50 juta. Ia sempat terkejut dan berpikir kemana harus mencari uang sebanyak itu. Ibu lima orang anak ini hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa – apa.

Menyinggung kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Pusat Januari 2014 lalu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)? Spontan, dirinya hanya menggelengkan kepala dan tidak mengenal kebijakan kementerian kesehatan tersebut. Yang menjadi beban pikirannya saat itu, Bulan

Juni mendatang pihak medis RS Shanglah memintanya datang kembali. “Ndak saya tahu, cuma Jamkesmas saja dan belum diganti,” akunya.

Sementara itu, Zulkipli seolah hilang keceriaan dan masa – masa bermainnya. Ia mengaku minder dengan kondisinya saat ini. Teman sekolah dan lingkungannya mengejek dan bahkan menghindari. Tidak jarang, teman seusianya harus menghindarinya ketika dirinya bergabung bermain. Ibu Sopian hanya berharap uluran tangan pemerintah dan dermawan lainnya, supaya buah hatinya dapat bermain dan hidup normal layaknya anak seusia Zulkipli. (cem)

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Rapat Banleg DPRD KLU Hanya Diikuti Tiga Anggota

Konsep Belum Jelas RENCANA Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelontorkan program santunan kematian, dipastikan bakal tantangan berat dari DPRD. Pasalnya, Dewan sudah menegaskan bakal tetap menolak program tersebut, kalau konsep dan dasar hukum pelaksanaannya belum jelas.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta menyusun konsep yang jelas disertai dasar hukum yang jelas pula jika mau kembali mengajukan program pemberian santunan kematian tersebut. “Silahkan saja pemerintah daerah mengajukan program itu.

Asalkan, konsep dan (Suara NTB/kir) dasar pelaksanaannya H. Jidan Hadi jelas. selama belum ada itu, kita tetap akan menolak,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Jidan Hadi, kepada Suara NTB, Senin (17/2).

Dikatakannya, pada RAPBD 2013 maupun 2014 lalu, Pemkab Loteng sempat mengajukan usulan program santunan kematian ke DPRD. Namun setelah ditelaah, ternyata konsepnya masih belum jelas serta dasar hukum pelaksanaannya belum lengkap, sehingga program tersebut dicoret dari rencana program pemerintah daerah.

Dewan sendiri, katanya sangat mendukung pelaksanaan program tersebut, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun sisi aturan juga harus diperhatikan, sehingga tidak melanggar aturan. Hanya saja, sampai sejauh ini belum ada aturan yang jelas dan tegas mengatur pemberian santunan kematian, sehingga Dewan tidak berani menyetujui pelaksanaan program tersebut. (kir)

Sekretaris KPU Lotim Dilantik Selong (Suara NTB) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur Khaerul Rizal dan Kepala Sub Bagian Umum KPU, Hadi Firmansyah secara resmi dilantik Sekretaris KPU Provinsi Hj. Desak Yuliastini, SH, Senin (17/2). Sementara sampai saat ini komisioner KPU Lotim masih lowong.

Sekretaris KPU Provinsi, Hj. Desak Putu Yuliastini, menerangkan KPU adalah lembaga mandiri non parlemen. Sebagian besar pegawai di lingkup KPU merupakan pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, Sekretaris lama Hambali, ditarik Pemda Lotim, karena alasan lebih dibutuhkan di tempat lain. Meski demikian, pihaknya bersyukur, karena pihaknya langsung dapat pengganti. “KPU dalam masalah kepegawaian belum bisa mandiri. Karena dari sekian banyak pegawai, pinjam dari pemda,” ungkapnya.

Menjelang Pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 mendatang, ujarnya, banyak tugas yang harus dihadapi. Ia pun menaruh haparan besar, komisioner KPU Lotim segera dilantik. Walaupun komisioner belum ada, semua pekerjaan bisa tertangani. “Komisioner KPU provinsi yang masih ambil alih. Ada hal teknis segera lapor ke provinsi,” pintanya .

Meski di tengah kevakuman komisioner, ungkapnya, KPU Lotim bisa mengatasi sejumlah masalah. Antara lain, menyelesaikan persoalan 80 ribu NIK yang diduga ganda dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan. “Di tengah ketidakberadaan komisioner, KPU Lotim bisa selesaikan dan ini merupakan prestasi,” sanjungnya. (rus)

Kades Batulayar Pertanyakan Dana CSR Hotel Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Batulayar Lombok Barat (Lobar), Taufiq mempertanyakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) hotel yang diperuntukkan ke desa. Dana CSR ini dituding tak transparan pengelolaannya, sehingga pihak desa tak pernah tahu berapa jatah pembagian ke desa.

Bahkan, ungkapnya, pihak desa sering mempertanyakan ke pihak hotel langsung, namun pihak hotel mengaku sudah menyerahkan ke Pemkab. ‘’Saya tanya ke Pemda katanya dikelola hotel, “akunya, Senin (17/2).

Ia mengaku, pernah mempertanyakan perihal dana CSR ini ke hotel dan Pemda, namun kedua belah pihak saling lempar tanggung jawab. Ia menuding pengelolaan dana ini kurang transparan, sehingga pihak desa tidak diberikan. Pihaknya juga mengaku tak tahu aturan main pembagian CSR tersebut. Desa katanya seharusnya memperoleh dana tersebut, karena keberadaan hotel di wilayah desa setempat.

Ia mengaku selama tiga tahun menjadi kades, tidak ada pembagian CSR ke desa. Ia menyebutkan, sejumlah hotel di desa setempat antara lain, Jayakarta, Bintang Sengggi, Asri, Astiti, Image Villa. Menurutnya, CSR itu bisa untuk kegiatan sosial, antara lain untuk kebersihan kawasan setempat.

Namun karena tak jelas pembiayaannya penanganan sampah di kawasan pantai pun belum optimal. (her)

Halaman 3

(Suara NTB/rus)

TEMUI PENDEMO - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menemui pendemo yang meminta pembentukan KLS ditinjau ulang, Senin (17/2).

Warga Tuntut Tinjau Ulang Rencana KLS Selong (Suara NTB) Ratusan warga yang mengaku berasal dari Sikur, Terara dan Montong Gading (Siraga) Senin (17/2) kemarin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur (Lotim). Mereka menuntut Pemkab Lotim meninjau ulang rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Pasalnya, warga di tiga kecamatan ini menolak masuk menjadi KLS. Salah satu warga, M. Mahsuriadi, mengakui, kawasan Siraga ini tidak layak masuk KLS. Montong Gading yang masuk kawasan Rinjani jelas tidak layak masuk KLS. Dilihat dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim, karena hanya mengandalkan tembakau. Kondisi itu katanya tidak layak menjadi suatu daerah otonomi baru. Kondisi ini, katanya, diperparah dengan defisit anggaran yang dialami Lotim. “Gimana mau mekar, banyak masalah,” tanyanya.

Siraga lanjutnya jauh dari kawasan KLS. Secara

geografis dan kultural penduduk yang menghuni di tiga kecamatan itu sudah jauh beda. Dituding massa aksi ini, pemekaran KLS syarat muatan politis. Padahal esensi dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

Aksi warga ini diterima Bupati H. Moch Ali BD. Bupati langsung mendatangi warga yang aksi di depan kantornya. Kepada warga, Bupati menilai adanya penolakan warga terhadap rencana kehadiran KLS dianggap bagus.

Begitupun terhadap yang menyatakan diri setuju juga dianggap bagus. “Yang tidak setuju KLS bagus, yang setuju juga bagus,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, jika ada orang tidak setuju jangan hendaknya dipaksa. Negara Indonesia merupakan negara hukum, harapannya tidak ada pemaksaan. Ia katakan, pembentukan DOB tidak bisa jika dengan cara dipaksakan.

“Saya tidak dalam posisi boleh tidak boleh dalam pembentu-

kan KLS,” ungkapnya.

Pembentukan DOB, dijelaskan Bupati didasarkan logika.

Utamanya dari sisi kesiapan dalam hal dana, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Semuanya merupakan syarat yang harus ada. Lebihlebih Lotim miskin. Bagi Bupati sebagai eksekutif, sejauh ini juga mengikuti hajatan pemerintah pusat yang menetapkan moratorium dalam DOB. Hal ini ditegaskan bukan berarti penolakan terhadap KLS. Ia mengutarakan, utang daerah Lotim saat ini Rp 250 miliar. Berangkat dari fakta itu, ia pun bertanya-tanya soal bagaimana bisa mekarkan.

“Bayarkan kita utang dulu baru bangun DOB,” ungkapnya. Terhadap para warga bupati berharap agar tidak anarkis dan tetap menjaga keamanan.

Terhadap pertanyaan massa aksi yang menyebut ada caleg yang umbar janji di kawasan KLS, bupati meminta tidak usah ditanggapi. Bahkan disarankan caleg tersebut tidak usah dipilih. (rus)

Dewan Kurang Dilibatkan

BJB Diduga Batal Berikan Pinjaman ke Pemda Giri Menang (Suara NTB) Pihak Dewan mengaku kecewa terhadap eksekutif lantaran tak banyak dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana Pemkab berutang Rp 90 miliar di Bank Jawa Barat (BJB). Dewan mengaku memperoleh informasi kalau BJB diduga batal memberi pinjaman ke Pemkab Lombok Barat (Lobar) lantaran tak mampu.

Ketua Komisi IV DPRD Lobar M. Zain Darmat, Senin (17/ 2), menjelaskan, dewan kurang dilibatkan terkait pembahasan peruntukan dana pinjaman.

Dana ini tidak jelas peruntukannya, karena dialokasikan kesana kemari. Dewan, katanya,

hanya diberitahukan eksekutif terkait rencana pinjaman itu saat mau meminta persetujuan dewan. TAPD dalam hal ini melaporkan perihal pinjaman itu ke dewan.

Namun justru ketika masalah pengalokasian dan perkembangan pinjaman ini tak pernah dikabari ke Dewan.

Contohnya, informasi mengenai BJB tak mampu memberi pinjaman pun diperoleh sendiri.

Artinya, bukan diberitahukan secara resmi oleh eksekutif.

“Bank BJB informasi tidak mampu memberi pinjaman makanya Pemda mengalihkan ke tempat lain,”terangnya.

Sebelumnya Asisten III, H. M Taufiq menyatakan renca-

na Pemkab Lobar meminjam dana ke BJB masih terganjal.

Pasalnya belum memenuhi satu item persyaratan yakni berita acara pelantikan bupati dan wakil bupati. Karena itu, kepastian salah satu syarat peminjaman ini dipastikan setelah pelantikan bupati.

Selain terganjal satu syarat itu, Pemkab Lobar juga masih bernegosiasi dengan pihak bank terkait besaran suku bunga yang dipatok. Jika terlalu tinggi, melampaui 10 persen Pemkab memperkirakan tak mampu memenuhinya. Sehingga Pemkab bisa saja membatalkan rencana meminjam dana Rp 90 miliar tersebut. (her)

Tolak Pengambilalihan Tanah Pecatu

Forum Kadus Ancam Segel Kantor Camat Tanjung (Suara NTB) Sekitar 30 jajaran kepala dusun (kadus), Karang Taruna Desa Sokong dan unsur BPD Desa Sokong, serta LSM, Senin (17/2) menolak pengambilalihan tanah pecatu yang selama ini dikelola oleh dusun dan aparatur desa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Komitmen penolakan itu bahkan dituangkan dalam kesepakatan Forum Kadus yang mengancam untuk menyegel Kantor Desa dan Kantor Camat, apabila solusi yang ditawarkan Pemda tidak sesuai keinginan jajaran Kadus.

Forum Kadus se-Desa Sokong, melalui juru bicara, Marianto, di hadapan jajaran Pejabat Pemda dalam proses mediasi di Kantor Desa Sokong, mengatakan akan tetap mempertahankan status tanah pecatu, meski sebagian di ant-

aranya sudah dimanfaatkan untuk pembangunan pasar UMKM. Ketua LSM NPW KLU, Bagiarti, SH, yang hadir karena permintaan pendampingan para Kadus menyayangkan tidak adanya sosialisasi menyeluruh yang dilakukan Pemda.

Merunut pada sejumlah pembangunan yang menggunakan tanah pecatu, ia sebut rata-rata endingnya bermasalah. Solusi kompensasi yang ditawarkan Pemda KLU atas pengambilalihan tanah pecatu itu pun, dinilai tak sebanding dengan dana hanya Rp 400 ribu (real-nya Rp 500 ribu, red).

Angka tersebut dinilai tak layak untuk standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang Kadus yang juga pejabat negara.

Bagiarti bahkan mengingatkan agar jajaran Pemda tidak melulu menghadapkan masyarakat

pada aparat keamanan apabila sewaktu-waktu masyarakat bertindak ekstrem menyikapi persoalan ini.

Menyikapi permasalahan lahan pecatu itu, Asisten I, Setda KLU, H. Kholidi Kholil, mempermaklumkan langkah pemanfaatan lahan pecatu oleh Pemda didasari kebutuhan mendesak dalam proses pembangunan. Hal itu dilatarbelakangi rendahnya anggaran pembebasan lahan serta biaya tinggi dalam pembangunan. Spesifik di lokasi pembangunan pasar UMKM saat ini, Pemda sedianya akan memanfaatkan seluas 4 hektar pada tahap pertama, dan 6 hektar lagi digunakan pada tahap kedua. Pemakaian lahan pecatu oleh Pemda KLU sendiri didasari oleh Perda No. 13 tahun 2012 tentang pengelolaan kekayaan daerah. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 8 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilaporkan tidak mengikuti Rapat Badan Legislatif (Banleg) DPRD KLU. Dari total 11 anggota Dewan yang ada di Banleg, hanya 27 persen atau 3 orang saja yang hadir.

Ketua Banleg DPRD KLU, Sopian Lamajidho, SIP, kepada Suara NTB via telepon mengungkapkan, dari 3 anggota Dewan yang hadir adalah, dirinya, Ardianto dan Jasman Hadi. ‘’Yang lain tidak kelihatan batang hidungnya,” cetus Sopian, Senin (17/2) sore.

Menurutnya, dari 8 anggota ada 2 yang memberikan kabar, yakni Raden Nuna Abriadi, SIP, dengan alasan sakit, Djekat Demung izin. ‘’Di luar kedua orang tersebut, 6 orang lain tidak memberikan keterangan apapun,’’ ungkapnya.

Rapat Banleg kemarin memaparkan pemaparan tim ahli (akademisi Universitas Mataram) terkait dua buah Ranperda yang akan ditelurkan pada agenda Prolegda (program legislatif daerah) mendatang. Kedua Ranperda itu adalah, keberadaan masyarakat Hkm dalam pengelolaan hutan adat, dan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Ketidakhadiran 8 orang le-

bih banyak dari kalangan unsur DPRD itu dibenarkan pula oleh Ardianto – Anggota DPRD yang hadir. Politikus PPRN yang kini mengusung panji Hanura ini menyayangkan minimnya atensi wakil rakyat dalam rapat-rapat seperti dimaksud.

Pihaknya pun tak mengetahui apa alasan ketidakhadiran 8 orang lain selain Nuna dan Djekat yang menyertakan alasan tidak hadir. Namun bagi Ardianto, lembaga legislatif DPRD semestinya mendapat porsi lebih besar dari unsur DPRD, meski momentum belakangan ini banyak dikaitkan dengan sosialisasi sebagai caleg. “DPRD itu digaji untuk rapat, sidang-sidang, kalau sampai tidak hadir begini, perlu dipertanyakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Baik Sopian, Ardianto dan Jasman Hadi, ketiganya meminta lembaga DPRD mengambil sikap tegas terhadap anggotanya yang sering tidak hadir saat dibutuhkan dalam rapat. (ari)

Diduga Sarat Penyimpangan

Hasil Tes K2 Loteng Diprotes Praya (Suara NTB) Gejolak pascapengumuman hasil seleksi tulis honorer katagori dua (K2) secara online oleh pemerintah pusat, mulai muncul di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Senin (17/2) kemarin, belasan guru honor mendatangi gedung DPRD untuk memprotes hasil seleksi tersebut. Pasalnya, dalam proses penentuan honorer yang lulus, disinyalir sarat penyimpangan.

Sayangnya, keinginan para guru honor tersebut untuk bertemu dengan anggota Dewan pupus. Lantaran tidak ada satupun anggota Dewan yang bersedia menerima para guru honorer tersebut. Alasannya, belum ada surat permohonan yang masuk dari para guru ke Dewan. Para guru honorer itupun diminta bersurat terlebih dahulu ke Sekretariat Dewan.

“Pada prinsipnya kami siap menerima para guru honor kapan pun. Tapi karena ini sebuah lembaga, maka ada mekanismenya.

Paling tidak bersurat dulu.

Sehingga jelas agenda dan waktunya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Jidan Hadi.

Kepada wartawan Emi Sri Nurhayati, mengungkapkan beberapa dugaan penyimpangan dalam penentuan kelulusan seleksi akademik honorer K2 tersebut. Salah satunya, proses penilaian ujian tidak dilakukan secara serius. Tapi dipilih secara acak. Di mana yang lulus seleksi itu menggunakan sistem kelipatan sembilan.

‘’Misalnya, yang lulus seleksi nomor tertentunya.

Selanjutnya yang dinyatakan lulus ialah tenaga honor yang memiliki nomor tes kelipatan 9 dan nomor tersebut dan begitu seterusnya. Tidak hanya ini, ada beberapa tenaga honor yang pada saat SK pengangkatannya sebagai honor, masih berstatus mahasiswa. Artinya, belum lulus sebagai sarjana. Padahal persyaratan untuk menjadi guru harus berstatus sarjana,’’ ungkap guru honor pada SMPN 2 Pujut.

Terkait persoalan tersebut, anggota Komisi I DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurrahim, mendesak pemerintah daerah segera meng-clear kan masalah tersebut. Jangan sampai menjadi persoalan besar yang bisa membawa dampak pada jalanya pembangunan. “Harus ada sikap dari pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalan yang ada,” timpalnya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini juga meminta kepada para tenaga honor yang merasa belum puas untuk tetap menahan diri. Mengingat seleksi akademik yang sebelum digelar oleh pemerintah pusat baru tahap awal dari proses pengangkatan yang ada. Artinya, bagi dinyatakan lulus seleksi akademik kali ini belum tentu akan diangkat sebagai PNS. Pasalnya, setelah pengumuman hasil seleksi akademik ini pemerintah pusat baru akan melakukan validasi dan verikasi berkas tenaga honor yang lolos tersebut. (kir)

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

STQ Tingkat Provinsi Siap Digelar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Musabaqah Tilawatil Qur’an ke-28 Tingkat Kabupaten dan Seleksi Tilawatil Qur’an ke-23 tingkat Provinsi NTB tahun 2014, siap digelar. Pemkab telah melaksanakan rapat Koordinasi Persiapan MTQ ke-XXVIII Tingkat Kabupaten Sumbawa dan Persiapan Seleksi Tilawatil Qur’an KeXXIII Tingkat Provinsi NTB Tahun 2014 yang dirangkaikan dengan Pembinaan Kepada Penyuluh Agama Islam di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/2).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan DPRD, para anggota FKPD, ketua LPTQ Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan para Kepala Dinas. Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Kabupaten Sumbawa direncanakan pada minggu ke-4 bulan Juni 2014. Tuan rumah adalah Kecamatan Maronge. Sedangkan untuk pelaksanaan STQ ke-XXIII tingkat Provinsi NTB akan dilaksanakan pada bulan September 2014 di Kecamatan Sumbawa.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.PD mewakili Bupati Sumbawa menyampaikan, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sumbawa maupun STQ tingkat Provinsi NTB secara keseluruhan agar berlangsung dengan lancar sesuai rencana, tertib, dan sportif. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat Ukhuwah Islamiyah di antara semua kafilah maupun peserta.

Disampaikan pula agar seluruh penyuluh agama Islam yang hadir dapat menindaklanjuti hasil pertemuan para tokoh lintas etnis dan lintas agama yang digelar pihak Polres Sumbawa di Hotel Samawa Transit beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah pernyataan sikap tau samawa yang menghendaki terpeliharanya kondusivitas daerah Kabupaten Sumbawa. Karena itu, besar harapan agar para penyuluh agama Islam turut mensosialisasikan pernyataan sikap tersebut pada setiap kesempatan dalam melakukan penyuluhan. Para penyuluh agama Islam diharapkan senantiasa memberikan pemahaman kepada umatnya bahwa aman dan damai merupakan sebuah kebutuhan dan idaman semua pihak. Karena dengan keamanan dan kedamaian maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar demi mewujudkan masyarakat sejahtera yang dicita-citakan bersama. (arn)

Kejari Dalami Keterlibatan Tujuh Tersangka Korupsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah melakukan ekspouse tunggakan tiga kasus korupsi yang terjadi tahun-tahun sebelumnya ke Kejati NTB. Dengan total tujuh orang tersangka yang hingga kini belum dilimpahkan ke Pengadilan.

Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa, (Suara NTB/arn) Sugeng Hariadi S.H, Sugeng Hariadi M.H, ketika ditemui Senin (17/2) menyebutkan, ketiga kasus dimaksud yakni, kasus Embung Sebewe dengan tiga orang tersangka. Kemudian kasus DED empat terminal di Sumbawa dengan tiga tersangka serta kasus Bantuan Bencana Alam (BBA) Empang dengan seorang tersangka. Ketiga kasus ini dengan tujuh orang tersangka belum dilimpahkan ke Pengadilan. “Ini kasus sebelum saya bertugas di sini (Sumbawa,red). Makanya kita ekspose, untuk kita perjelas lagi posisi kasusnya, kenapa menunggak dan kendalanya seperti apa,” terangnya.

Hasil Ekspose, lanjut Kajari, Kejati minta kasus ini tetap diteruskan dan diperdalam lagi. Apalagi sekarang tim jaksa yang menangani kasus ini juga baru dengan telaahan baru pula.

Dalam hal ini, pihaknya optimis dapat meretas semua kendala yang ada dan dapat menuntaskan kasus ini hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tentunya nanti tergantung pula hasil penyidikan lebih lanjut. Termasuk tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. “Memang kendala paling besar, menunggu hasil penghitungan kerugian negera oleh BPKP, karena kita tidak bisa menghitung sendiri. Seperti kasus Embung Sebewe yang hingga kini belum turun,”jelas Sugeng.

Saat ini, pihaknya juga tengah fokus menangani kasus raibnya DAK KSB senilai 14 miliar. Dengan memanggil sejumlah pejabat terkait untuk dilakukan pemeriksaan. “Semua yang berkaitan kita panggil. Termasuk hari ini, kita juga lakukan pemeriksaan,” kata Sugeng. (arn)

Jalan Desa Kalimantong Mulai Dikerjakan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, perbaikan ruas jalan di desa Kalimantong sebagaimana yang disuarakan warga setempat sepekan lalu sudah mulai dilaksanakan.

Kepala Dinas PU KSB Amir, ST mengatakan, sehari setelah kedatangan warga desa Kalimantong pihaknya langsung berkoordinasi dengan PT AKAS perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan multy year (tahun jamak). Dari hasil koordinasi tersebut, PT AKAS pun langsung memobilisasi seluruh peralatannya termasuk material pembangunan ke sejumlah titik jalan yang diminta warga untuk segera diperbaiki. “Sekarang sedang berjalan pekerjaannya di sana,” klaimnya saat ditemui wartawan, kemarin.

Untuk menjalankan pekerjaan perbaikan jalan di desa Kalimantong tersebut, Dinas PU harus mengalihkan sejumlah pekerjaan dari ruas jalan lainnya. Hal ini dikarenakan untuk pembangunan jalan tersebut, belum dianggarkan. Amir mengungkapkan, sejumlah ruas jalan yang dikerjakan sekarang ini dilakukan addendum (penangguhan) untuk selanjutkan kegiatannya dipindahkan ke ruas jalan desa Kalimantong.

“Jalan Seloto sementara kita addendum dan kita gunakan untuk mengerjakan jalan Kalimantong,” papar Amir seraya menyampaikan, untuk kelanjutan pembangunan ruas jalan yang saat ini belum dikerjakan akan diajukan pada anggaran perubahan. “Jadi jangan khawatir. Nanti yang kita addendum atau yang belum dikerjakan akan kita ajukan di APBD perubahan,” timpalnya.

Selanjutnya Amir yang ditanya seputar buruknya kualitas jalan yang telah dibangun oleh pihak ketiga selama ini, ia tak menampiknya. Ia mengatakan, buruknya hasil pekerjaan tersebut dikarenakan selain pekerjaan oleh pihak ketiga yang kurang profesional, juga dikarenakan material yang digunakan memiliki kualitas yang tidak baik pula. “Dari kita juga mungkin karena spek yang kita serahkan juga rendah, jadi hasilnya seperti itu,” cetusnya. (bug)

LOWONGAN

(Suara NTB/bug/ula)

DISEGEL - Ratusan pegawai K2 berkumpul depan kantor BK-Diklat KSB, dan menyegel pintu kantor menggunakan papan pengumuman (kiri).

Sementara seorang staf BKD Dompu menunjukkan kain gorden jendela di sebelah timur kantor BKD Kabupaten Dompu yang dibakar.

Kantor BKD Jadi Sasaran Pegawai K2

Taliwang (Suara NTB) Ratusan pegawai Kategori 2 (K2) yang dinyatakan tidak lulus menyegel kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sementara Kantor BKD di Dompu dibakar, diduga dilakukan oleh oknum pegawai K2 yang tidak lulus juga.

Pemantauan Suara NTB, Senin (17/2) menunjukkan, aksi protes di KSB kemarin merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang digelar pada Jumat pekan lalu. Pegawai yang menamakan diri Forum Pegawai Honorer K2 ini menggelar aksinya dengan mendatangi kantor Polres KSB melaporkan dugaan kecurangan dari proses seleksi tersebut.

Pada Senin kemarin, giliran mereka menggelar aksi unjuk rasa langsung ke Pemda KSB. Pengunjuk rasa mulai menggelar aksinya setelah gelar apel pagi yang dipusatkan di depan gedung Graha Fitrah kantor bupati KSB. Secara spontan mereka bergabung usai bubaran upacara dan melakukan orasi menyuarakan tuntutannya terkait hasil seleksi CPNS dari K2 yang dituding sarat dengan kecurangan itu.

Tak hanya melakukan orasi, para pegawai K2 ini juga melakukan aksi segel kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) setempat. Di bawah komando beberapa koordinator, usai melakukan orasi di depan kantor bupati, massa merangsek ke kantor instansi yang mengurusi kepegawaian tersebut. Kesal tak ditemui oleh pejabat berwenang di BK-Diklat, mereka pun memutuskan melakukan penyegelan kantor.

Aksi penyegelan kantor BKDiklat tersebut sempat coba dihalangi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Sayang banyaknya massa dan tingginya emosi mereka, aksi itu pun tetap mereka paksakan sehingga pintu kan-

tor BK-Diklat ditutup rapat dengan dihalangi papan pengumuman milik instansi bersangkutan. “Kami di sini menuntut keadilan, karena melihat hasil seleksi CPNS dari K2 ini sarat dengan kecurangan. Dan kami inilah yang menjadi korban dari kecurangan itu,” teriak para massa aksi.

Usai menyegel pintu kantor BK-Diklat, massa pun kembali ke kantor bupati.

Untuk kali ini mereka pun berhasil bertemu dengan wakil bupati (Wabup) KSB Drs. H. Mala Rahman. Di hadapan orang nomor dua KSB ini, mereka menyampaikan seluruh tuntutan mengenai hasil seleksi CPNS K2 itu. Mulai dari menyampaikan terkait indikasi kecurangan yang dilakukan oleh para oknum K2 yang lulus, mengungkapkan dugaan adanya permainan oknum pejabat hingga permintaan mereka agar pemerintah membatalkan hasil seleksi tersebut.

Mendengar permintaan tersebut Wabup mengatakan, dirinya menerima pengaduan tersebut. Namun demikian untuk tindaklanjutnya tentu harus mengikuti prosedur serta aturan yang berlaku. “Kalau ditemukan kecurangan laporkan ke aparat karena itu sudah ada prosedurnya,” kata Wabup.

Jawaban Wabup tersebut nampaknya tidak memuaskan para pegawai K2 yang sejak awal telah kesal. Buktinya usai bertemu Wabup mereka tetap bertahan dan melanjutkan aksinya menyegel kantor BK-Diklat.

Akhirnya sekitar pukul 14.30 Wita, sejumlah perwakilan mereka berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM. Sayangnya hingga sore hari, pertemuan yang digelar secara tertutup itu masih terus berlanjut. Informasi terakhir yang diterima media ini, para perwakilan pegawai K2 tetap meminta kepada Pemda KSB memenuhi tuntutan mereka yang tak puas dengan hasil seleksi CPNS K2 tersebut.

“Saya sudah laporkan ke pimpinan saya,” terang H Adil Paradi.

Terkait nasib honorer K2 yang gagal terjaring menjadi CPNS, H. Adil Paradi mengaku, belum mengetahui karena hal itu ranahnya kebijakan.

“Soal itu, saya belum berani katakan. Kita kembali ke atasan,” ungkapnya.

Kepala Sat Pol PP Dompu, A Halik H. AR kepada wartawan di BKD Dompu mengatakan, pihaknya hanya berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa dari kelompok yang kecewa atas hasil pengumuman K2. “Kita berjaga-jaga saja untuk mengantisipasi adanya tindakan dari mereka yang kecewa dengan hasil pengumuman honorer K2,” katanya.

Dibakar Dari Dompu dilaporkan, Kantor BKD setempat diduga dibakar oleh oknum yang namanya tidak tercantum dalam papan pengumuman kelulusan itu. Namun aksi pembakaran di sana tidak meluas. Api yang disulut ke kain gorden jendela sebelah timur kantor BKD ini tidak sampai merembet ke wilayah lain dan mati dengan sendirinya.

Kepala BKD Kabupaten Dompu, H. Adil Paradi, M.Si mengatakan, kantornya dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pelaku menyulutkan api pada gorden yang menutupi jendela sebelah timur kantor BKD Dompu. Tidak diketahui kapan api ini disulut, tapi ketika pihaknya masuk kantor dan menemukan gorden yang sudah dibakar. “Gorden sebelah timur (kantor BKD) semua dibakar. Kita tidak tahu kapan dibakar,” kata Adil Paradi.

Insiden ini telah dilaporkan ke Wakil Bupati dan Sekda Dompu selaku atasannya.

Dibatalkan Di Bima pun, hal serupa juga terjadi. Puluhan tenaga honorer K2 turun ke jalan memprotes pengumuman di depan Kantor Walikota Bima.

Mereka menilai pengumuman tersebut sarat dengan kecurangan. Oleh karenanya mereka mendesak Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin untuk membatalkan hasil pengumuman K-2 Kota Bima.

Koordinator Dedi Alfianto, SH, mengutarakan indikasi adanya kecurangan tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang lulus namun baru mengabdi antara tahun 2010 dan 2011. Sedangkan yang mengabdi dari tahun 2001 hingga tahun 2005 tidak diluluskan. Hal itu, katanya, yang memicu ratusan honorer k-2 mempertanyakan kembali hasil pengumuman dari Kemenpan. Disamping itu, banyak kesalahan administrasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oknum BKD. “Kenapa mereka bisa lulus, sementara ada banyak in-

dikasi kejahatan administrasi,” tudingnya.

Menurut Dedi, tenaga honorer yang lulus ini banyak yang memiliki pekerjaan lain. Ada yang tukang ojek dan pegawai dealer juga lulus K-2. Padahal mereka tidak pernah kerja dan masuk kantor, bahkan kantornya pun tidak jelas di mana. Kepala BKD, Muhtar Landa SH MH mengatakan, jika apa yang ditudingkan pemrotes, itu cukup riskan.

Mengenai adanya tuntutan ini, Wakil Walikota Bima, H. A Rahman H. Abidin, SE pun menemui pendemo. Dalam kesempatan itu, Rahman bersumpah jika pihak pejabat pemerintah tidak pernah terlibat. Pemerintah daerah, katanya, justru menginginkan semuanya berjalan dengan mulus. Bahkan dirinya menginginkan agar semua tenaga honorer bisa lulus.

Diungkapkannya, pengumuman K-2 tersebut langsung dari Menpan dan tidak ada keterlibatan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, selama ini dia juga banyak sms dan telepon yang masuk ke dirinya untuk melaporkan ketidakpuasan terkait hasil pengumuman. “Saya menyarankan agar melaporkan kepada BKD jika ada temuan data tersebut,” tegasnya. Apabila ada bukti ada pejabat yang melakukan penyimpangan, pihaknya akan bertindak tegas. Sebab dalam dalam penyeleksian honorer K-2 ada aturan mainnya.

Ketua DPRD Kota Bima Hj. Ferra Amelia, SE yang dikonfirmasi terpisah terkait dugaan ada banyak kekeliruan yang dilakukan pihak eksekutif. Dalam hal ini kepala daerah melalui kepala BKD Kota Bima, Muhtar Landa, SH,MH akan dilakukan verifikasi ulang sesuai dengan isi surat Menpan. (bug/ula/use)

Polisi Diduga Lepas Kasus Dugaan Penyelundupan Mitan

(Suara NTB/arn)

TERTIBKAN - Kasi Ops Pol PP menunjukkan salah satu baliho yang ditertibkan.

Pol PP Turunkan Baliho Caleg di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Panwaslu bersama Pol PP Sumbawa, kembali melakukan pembersihan jalan protokol atas seluruh baliho dan spanduk para caleg yang berada di zona terlarang. Termasuk di pohon-pohon kayu.

Sebagaimana disampaikan Kasi Operasional Pol PP, Syafruddin, Senin (17/2), penertiban baliho caleg tersebut dilakukan dengan pencabutan baliho maupun di spanduk di sepanjang jalan Kartini, Hasanuddin, jalan Garuda. “Besok kita lakukan dari taman La-

buhan sampai Kompi. Hari ini, sedikitnya 70 baliho yang kita tertibkan dari hampir semua partai,” jelasnya.

Pol PP menurunkan 20 personel. Sementara Panwaslu Kabupaten dibantu Panwaslu kecamatan Sumbawa dan Labuan Badas. “Semua baliho yang berada di daerah zona, akan tetap ditertibkan. Terutama yang ada di jalan protokol. Yang di pohon yang paling banyak,” tukas Syaf. Termasuk baliho besar juga akan diturunkan nantinya. Sambil menunggu bangtuan pinjaman truk dari BPMLH. Meski sempat ada protes

dari tim para caleg, namun pihaknya bertekad tetap melanjutkan penertiban ini.

Sebagaimana diamanatkan oleh aturan tentang larangan memasang alat peraga di zona terlarang.

Pada kesempatan yang sama, Pol PP juga melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Terutama para penjual buah yang menggunakan mobil pick up di pinggir jalan protokol.

“Sementara ini, untuk sementara terpaksa kita singkirkan.

Untuk dia cari dulu jalan lain, tidak berada di jalur jalan protokol,”pungkasnya. (arn)

Dompu (Suara NTB) Polres Dompu diduga telah melepas dan tidak memproses kasus dugaan penyelundupan minyak tanah (mitan) dari Bima dan Dompu yang diamankan Sat Pol PP Dompu.

Mobil box es krim yang mengangkut mitan sekitar 2,36 kilo liter atau 118 jeriken ukuran 20 liter juga sudah tidak terlihat di Polres Dompu.

Kepala Sat Pol PP Kabupaten Dompu, A Halik H. AR kepada wartawan di Dompu, Senin (17/2) mengatakan, kasus dugaan penyelundupan minyak tanah ke Mataram yang diangkut menggunakan mobil box es krim dengan nomor polisi B 9313 UCH dengan sopir Iw (34) dan sopir cadangan Bd (28) warga Pagesangan Mataram, serta Shd pengepul es krim kadaluwarsa warga Mapak Lombok Barat telah dilimpahkan ke Polres, Kamis (13/2) beberapa jam setelah diamankan.

“Kita limpahkan karena memang kita tidak memiliki PPNS untuk menyidiknya,” kata A Halik.

Mitan tersebut, lanjut A Halik, diduga diambil dari wilayah Bima dan Dompu,

akan dibawa ke Mataram.

Mitan merupakan barang subsidi yang dibatasi peredarannya. Wilayah pulau Sumbawa masih disubsidi mitannya oleh pemerintah, sementara untuk wilayah Lombok sudah tidak disubsidi. “Informasinya, mitan ini diambil dari wilayah Bima dan Dompu,” katanya.

Pihak Polres Dompu yang dihubungi terkait proses penyidikan kasus dugaan penyundupan mitan ini tidak ada yang bisa memberikan komentar. Kapolres dan Kasat Reskrim tengah berada di luar daerah untuk tugas dinas. Namun mobil box es krim yang sempat terparkir di Polres Dompu hingga Sabtu (15/2) kemarin sudah tidak terlihat.

Namun salah seorang penyidik di Polres menyebutkan, mobil box es krim yang mengangkut mitan telah dipinjam pakai dan para tersangka tidak ditahan. Mitan sendiri telah dititipkan ke agen mitan.

“Kita tetap memproses penyidikannya. Kita tinggal menunggu pemeriksaan tim ahli,” kata salah seorang penyidik di Polres. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

Walikota Mataram Mengejar Dua Obsesi Dari Hal. 1 Menurutnya, dua pekerjaan rumah itu cukup sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar.

Pekerjaan pertama adalah membangun jalan sepanjang 9 Km yang akan membentang di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kota Mataram. Jalan itu rencananya akan dibangun dari pesisir pantai di sekitar jalur lingkar selatan kota hingga ke sisi lainnya di ujung utara.

Ahyar menjelaskan, konstruksi jalan itu tidak bisa dilakukan dengan model konvensional, melainkan dengan model jalan flyover. Model inilah yang membuat konstruksi jalan ini kelak diperkirakan akan menelan biaya yang besar. “Ini butuh biaya besar. Rp 1 triliun itu,’’ ujarnya bersemangat.

Anggaran sebesar itu, nantinya akan diperjuangkan agar bisa dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Karena itulah, tahun ini Pemkot Mataram mulai menganggarkan pembuatan Detailed Engineering Design (DED) bersama studi kelayakan untuk proyek tersebut. “Dengan dasar itulah, baru kita ajukan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Obsesi kedua Ahyar adalah membangun jalan tembus dari pertigaan di pangkal Jalan Udayana, Mataram yang terletak di bekas Bandara Selaparang. “Saya ingin bagaimana jalan di Udayana itu bisa tembus. Bisa ke Gunung Sari, bisa kita putar ke barat ke kuburan Cina. Ini yang sedang kita bikin DED dan FS-nya,” papar politisi senior Golkar ini.

Ahyar menilai, dua pekerjaan besar ini sebagai obsesi yang bisa mengokohkan status Kota Mataram sebagai kota yang bisa melayani kebutuhan masyarakat tidak saja yang menjadi penduduk Kota Mataram, namun juga NTB dan penduduk Pulau Lombok pada khususnya.

Terlebih, saat ini, Kota Mataram juga mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator yang memperlihatkan membaiknya pengelolaan pemerintah

Kota Mataram antara lain, semakin besarnya porsi belanja APBD Kota Mataram. Selain itu, sejumlah infrastruktur jalan kota dan provinsi hingga jalan lingkungan di Kota Mataram juga terus digeber perbaikannya. Dalam empat tahun jabatannya, Ahyar memang cukup getol mendorong pembangunan infrastruktur jalan di Kota Mataram.

Infrastruktur berupa drainase dan upaya normalisasi sungai pun digeber untuk mengantisipasi banjir yang masih menjadi ancaman utama warga Kota Mataram.

“Misalnya, sepanjang Sungai Unus. Karena sudah kita normalisasi, di muaranya juga sudah dipasang batu pemecah gelombang itu. Biasanya, sebelumnya, Lingkungan Babakan, Getap, Pesongoran, semua itu terendam. Sekarang tidak,” ujarnya sembari menambahkan masih ada sejumlah daerah yang kerap tergenang di musim hujan karena persoalan drainase yang kurang.

Investasi di Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir juga melonjak tajam. Hotel- hotel baru bertumbuhan di Ibukota Provinsi NTB ini.

Dalam waktu dekat, setidaknya dua hotel dan pusat perbelanjaan baru akan hadir.

“Artinya orang mau berinvestasi, tentu akan bisa menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Cukup banyak yang sudah dilakukan. Dan cukup banyak pula mimpi yang masih harus dikejar oleh Ahyar dan jajarannya di sisa masa jabatan yang tinggal setahun lagi.

Maka, saat ditanyai soal kemungkinan ia akan kembali tampil di Pilkada 2015 untuk mengisi periode kepemimpinan berikutnya, Ahyar hanya tersenyum simpul.

“Itu tergantung masyarakat. Saya hanya berpikir, apa saya hari ini, itulah saya.

Saya punya prinsip itu, jangan biarkan matahari tenggelam tanpa makna. Kawallah bulan sampai di ufuk timur,” pungkasnya. (aan)

Dua Tersangka Ditahan, Kontraktor Menyusul Dari Hal. 1 Tim kuasa hukum mereka mengikuti di belakang bersama petugas dari Kejaksaan dan penyidik kasus tersebut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH mengakui sebelum proses penahanan, sempat ada perlawanan dari ke dua tersangka. Namun setelah melalui proses dialog yang hampir satu jam lamanya, keduanya akhirnya kooperatif. ‘’Ini hal yang biasa dalam penahanan,’’ terangnya.

Ditanya tersangka IS, sebagai Direktur PT. CGA, dipastikannya akan dipanggil tiga hari kemudian. “Dalam tiga hari ini, kami akan panggil IS untuk menjalani proses yang sama (tahap dua),” tegas Sutapa. Alasan penahanan se-

lama 20 hari ke depan itu, alasan yuridisnya sudah terpenuhi.

GI dalam proyek pembangunan dermaga senilai Rp 82,33 miliar itu berperan sebagai KPA, bertanggung jawab dalam hal pembayaran proyek kepada para pihak yang dilibatkan, seperti kontraktor dan konsultan perencana. Sementara MZ sebagai MK diketahui berperan dalam perencanaan proyek yang ditemukan beberapa item diduga kekurangan spek, seperti pondasi dan pemecah gelombang. Sedangkan IS, diketahui keterlibatannya sebagai kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak beres pengerjaannya itu. (ars)

Balas Surat Pemprov Dari Hal. 1 Agusta K. Embly, saat ini memang masih ada kendala dihadapi pihaknya terkait pengawasan WNA. “Tidak ada masalah, kami akan jawab.

Tapi kami akan siapkan data dengan baik dulu,” kata Kakanwil, Senin (17/2).

Jika yang ditanya adalah soal data jumlah WNA yang masuk ke NTB, pihaknya ada rincian tentang itu. Juga soal perlintasan, pihaknya punya sistem yang mengawasi khusus itu, termasuk melalui Tempat Pengawasan Imigrasi (TPI) yang terdapat di sejumlah pintu masuk, seperti Pelabuhan Lembar, Bandara Internasional Lombok (BIL), Pelabuhan Benete, Sumbawa Besar.

Namun konteks persoalan menurutnya, ada pada SDM yang masih terbatas. Pergerakan orang asing bisa berlangsung cepat dan ke arah mana saja sesuai tujuan mereka.

Jalur masuknya pun tidak semua melalui pintu masuk kedatangan internasional, di bandara misalnya. “Nah, kalau mereka masuk melalui Imigrasi daerah lain, kemudian menuju NTB lewat jalur transportasi darat, maka ini namanya masuk melalui jalur domestik. Nah, SDM kami belum bisa memantau ini,” terangnya.

Dalam proses pengawasan

ini, pihaknya sudah menerapkan standar operasional yang sudah berlaku lama. Untuk orang asing yang ada di Indonesia, akan terlacak di Imigrasi mana pun. Termasuk waktu datang, berapa lama mereka ada di Indonesia, sudah di entry di kompuer, berapa lama kunjungan akan terlacak.

“Masuknya lewat mana saja, soalnya pasti dipantau di pusat, nanti akan terlihat,” terangnya menjelaskan sistem pengawasan yang terpusat di Imigrasi Jakarta. Hanya saja itu belum berlaku di daerah, sehingga WNA yang masuk dari Jakarta, Surabaya, Bali atau daerah mana pun, tidak akan terpantau lagi karena mereka sudah diperiksa di Imigrasi setempat.

Persoalan ini yang menurutnya memicu banyaknya WNA yang kelebihan izin tinggal atau overstay. Di NTB, diakuinya kasus WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal banyak. Tanpa menyebut data pasti, jumlah WNA yang overstay itu masih menjadi masalah yang harus dibenahi dalam hal pengawasannya. Jika ditemukan, akan dilakukan penindakan dengan proses deportasi. (ars)

Halaman 5

BANTUAN PELANGGAN

Perusahaan Ritel Nasional Bangun Kembali Jembatan di Kabupaten Lombok Barat Giri Menang (Suara NTB) Warga Kampung Pelepok, Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, kini bisa merasa lega.

Pasalnya jembatan bambu yang selama ini digunakan untuk menghubungkan antar desa, kini telah menjadi jembatan permanen, sehingga layak untuk digunakan.

Pembangunan jembatan di Kampung Pelepok merupakan inisiatif Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) bekerja sama dengan perusahaan ritel nasional, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola Alfamart Alfamidi untuk membantu dalam pengadaan infrastruktur berupa jembatan bagi masyarakat.

Jembatan Alfamart diresmikan penggunaanya oleh General Service Manager Alfamart Bali Lombok Arie Murjono, Selasa (11/02). Jembatan tersebut merupakan jembatan kelima yang diban-

gun pada Program Jembatan Masa Depan.

Program Jembatan Masa Depan merupakan bentuk kontribusi Pelanggan dan Swasta untuk berperan serta membangun infrastruktur yang menjadi penghubung antar desa, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Menurut Ketua YRKI Arif Kirdiat, warga di Kampung Pelepok membutuhkan jembatan permanen karena jembatan bambu yang digunakan saat ini tidak aman untuk digunakan karena kondisinya yang rapuh.

Padahal, anak-anak sekolah dan para petani sering menggunakan jembatan ini. Dalam kondisi hujan, jembatan menjadi lebih berbahaya untuk digunakan.Hal ini berdampak pada aktifitas masyarakat, terutama anakanak yang akan berangkat ke sekolah.

Darma (56), salah satu warga menyambut baik permban-

gunan jembatan di Kampung Pelepok, karena kedepannya warga dapat beraktifitas dengan merasa aman.

“Kami sekarang jadi lebih tenang, karena jembatan sudah dibangun. Anak-anak bisa lebih cepat sampai ke sekolahnya.

Kami bersyukur ada pihak-pihak yang turun tangan langsung melaksanakan perbaikan. Warga di sini juga ikut bergotong-royong membangun jembatan” ujarnya.

YRKI yang ditunjuk oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bertanggung jawab mulai dari memberikan usulan lokasi, perizinan dari warga dan pemerintah daerah sampai pelaksanaan pembangunan jembatan.

Sebelumnya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bersama YRKI telah membangun 4 jembatan yang terletak di Desa Mekarjaya Kabupaten Lebak Banten, Dusun I Desa Rawa Selapan Kecamatan Candi

Korem 162/WB Gelar Lomba MTQ Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke -53, Korem 162/WB menggelar berbagai acara. Salah satunya yakni lomba MTQ di Aula Korem, Senin (17/2) kemarin.

Selain itu, juga digelar donor darah dan bakti sosial.

Demikian dijelaskan, Kapenrem 162/WB, Kapten.Inf. Tasdik Prawoto , kemarin.

Dijelaskan, lomba MTQ tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk meningkatkan keimanan (bagi masyarakat atau anggota TNI yang beragama Islam). “Lomba MTQ ini sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa,” terangnya.

Lomba tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Acara tersebut akan berlangsung selama dua hari dan akan ditutup Selasa (18/2) hari ini.

Kapenrem menambahkan, selama ini nilai keimanan masyarakat ada kecenderungan mulai terkikis. ‘’Seiring perkembangan waktu, se-

Dalam surat izin yang diterbitkan tahun 2008 itu, disebutkan bahwa jenis kegiatan perusahaan tersebut adalah pemasaran hasil perikanan (khusus karang hias). Karang hias dimaksud adalah karang hias hasil transplantasi atau budidaya yang termasuk dalam apendiks CITES dan tidak dilindungi Undang – Undang dalam negeri.

Seperti dikutip dari Wikipedia, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang

(Suara NTB/met)

MTQ - Para peserta yang mengikuti lomba MTQ. makin luput terhadap nilai kearifan yang diajarkan oleh agama,’’ katanya. Ia menambahkan bahwa para personel TNI juga harus memiliki ketertarikan untuk mengaji. ‘’Ke depan saya berharap para personel TNI juga harus rajin mengaji, jangan hanya saat karaoke saja mereka berebut pengeras suara, sementara kalau ritual keagamaan mereka tinggalkan,’’ katanya.

Adapun beberapa acara tambahan seperti bakti sosial telah diselenggarakan sebelumnya. Sabtu (15/2) lalu, bertempat di Lapangan Karang Genteng, berlangsung pengobatan massal gratis. Di samping itu juga ada acara pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Juga ada kegiatan donor darah yang ditujukan untuk membantu kesehatan masyarakat. (met)

anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963.

Indonesia ikut dalam perjanjian ini sehingga Indonesia juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam CITES tersebut. Ratifikasi terhadap CITES ini dilakukan melalui Keppres nomor 43 tahun 1978.

Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. Beberapa jenis terumbu karang juga masuk dalam apendiks ini.

Untuk melakukan konfirmasi menyangkut dugaan ini, Suara

NTB mencobamenghubungipemilik CV. Ikan Lombok yang tertera namanya dalam surat izin tersebut. Sayangnya, upaya ini belum berbuah hasil karena nomor kontak yang tertera dalam surat izin tersebut tidak dapat dihubungi.

Terkait surat yang akan diterbitkan DPRD NTB menyusul hasil rapat dengar pendapat dengan pelaku pariwisata belum lama ini, Mori menyatakan pihaknya sudah menyampaikan surat tersebut ke Pimpinan DPRD NTB. Hanya saja, surat itu kini tampaknya masih diproses oleh pimpinan sembari menunggu seluruh Pimpinan DPRD NTB berada di tempat. ‘’Kalau di Komisi II sudah ditandatangani, tinggal sekarang menunggu pimpinan dewan,’’ ujarnya. (aan)

Jangan Kendor Angkat Isu Lingkungan Dari Hal. 1 ‘’Badai pasti berlalu,’’ cetusnya mengomentari digugatnya Suara NTB di Pengadilan Negeri Mataram, terkait dengan pemberitaannya soal dugaan bisnis koral ilegal di Sekotong, Lombok Barat, saat menerima kunjungan silaturahmi Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino bersama Tim Redaksi Suara NTB, Radio Global FM Lombok dan Koran Tokoh di ruang kerjanya, Senin (17/2) kemarin.

Mohan mengapresiasi isu lingkungan yang diangkat Suara NTB. Bahkan, lanjutnya, isu terumbu karang yang diangkat media (Suara NTB) baru kali ini ia baca. Ia sepakat semua aspek memang harus direkam oleh media, termasuk isu lingkungan seperti dugaan pencurian koral di Sekotong. Ditulisnya isu dugaan pencurian koral oleh Suara NTB, menurut Mohan merupakan bentuk perhatian Suara NTB terhadap kelestarian lingkungan. ‘’Memang publik harus tahu,’’ cetusnya. Untuk itu ia meminta Suara NTB tetap bersemangat menyampaikan hal-hal baik ke-

pada masyarakat. ‘’Dengan kasus ini, Suara NTB jangan kendor,’’ pintanya memberi semangat.

Selamatkan Lingkungan Selain mendapat dukungan dari Wakil Walikota Mataram, kalangan pelaku pariwisata juga memberi dukungan penuh terkait kebijakan Redaksi Suara NTB yang konsen memberitakan upaya penyelamatan lingkungan.

Bentuk dukungan nyata, diantaranya telah dilakukan pelaku pariwisata dan KMPLS (Komunitas Masyarakat Peduli Sampah dan Lingkungan) NTB dengan menghimpun koin. Setelah aksi penghimpunan koin berlangsung di area Car Free Day, Jalan Udayana, Mataram beberapa waktu lalu, kini penggalangan koin bergerak ke hotel-hotel.

Aksi penggalangan koin untuk penyelamatan lingkungan mulai dilakukan The Oberoi Lombok, sebuah hotel berbintang lima yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Kami sudah melakukan penggalangan koin dari 180 karyawan kami yang tersebar di tujuh departemen,’’ ujar General Manager (GM)The Oberoi

Lombok yang juga Ketua Lombok Association Hotel (LHA), Rudynald Baihaqi, kepada Suara NTB, Rabu (12/2) lalu.

Dengan empat koin pecahan Rp 1.000 dan jumlah karyawan sebanyak 180 orang, The Oberoi Lombok akan berhasil menghimpun 720 koin setiap bulan. Penghimpunan koin akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Rudy, gerakan yang digalang pelaku pariwisata juga merupakan bentuk dukungannya kepada Suara NTB yang berani menyuarakan aksi-aksi perusakan lingkungan melalui beritaberitanya. Walaupun akhirnya Suara NTB digugat. ‘’Kami sangat mendukung Suara NTB yang berani mencetuskan (memberitakan), aksi-aksi perusakan lingkungan.’’ Karena inilah cara yang bisa dilakukan media, dalam perannya sebagai lembaga yang berfungsi melakukan sosial kontrol. Rudy mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergerak menyelamatkan lingkungan. Karena dampak kerusakan lingkungan akan sangat merugikan. Tidak saja bagi sektor pariwisata, tetapi bisa mengancam kehidupan secara permanen. (fit)

Proyek SPAM KLU, Penyidik Cek Fisik Bersama Ahli Mesin Dari Hal. 1 Dimana jarak IPA yang ada di permukaan dengan mesin pompa yang ada di sungai, mencapai 100 meter lebih.

Wakajati NTB, Arifin Bachroedin, SH, MH membenarkan saat itu almarhum memimpin anggo-

ta tim penyidik lainnya bersama ahli. “Hasil cek fisik itulah yang sedang jadi bahan evaluasi tim,” kata Wakajati kepada Suara NTB, Senin (17/2) sore kemarin.

Hanya saja, Wakajati mengaku tidak terlalu mendalami penanganan kasus tersebut, namun yang jelas, untuk

perkembangannya masih menunggu laporan dari tim.

Yang jelas menurutnya, dengan adanya musibah tersebut, tetap pihaknya pada posisi berduka.

“Tapi tak berarti menghambat penanganan kasus ini. Yang jelas Pak Kajati (Sugeng Pudjianto), memastikan kasus ini lanjut,’’

Puro Lampung Selatan, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan di Desa Wadas Kecamatan Kajoran, Magelang serta akan dilanjutkan pembangunan jembatan di desa lainnya.

“Dalam menjalankan kegiatan sosial, tentunya kami akan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, oleh karena itu ke

depannya kami bersama Yayasan Relawan Kampung Indonesia berencana membangun jembatan di daerah lainnya," tandas Arie.

Kegiatan sosial ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kepedulian melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi periode pada 1 November - 15 Desember 2013. (049/*)

Delapan Perwira Polres Lobar Digeser

Klarifikasi Dewan Kuatkan Indikasi Penyalahgunaan Izin Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

GEMBIRA - Warga menyanbut gembira dibangunnya jembatan di Kampung Pelepok, Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

tegas Wakajati, sembari memastikan, Kajati sudah kembali ke Mataram Selasa hari ini.

Terkait upaya untuk melanjutkan dan mempercepat penanganan kasus proyek senilai Rp 12,1 miliar dari APBN ini, pihaknya juga sudah menentukan siapa pengganti almarhum

Mafhuddianto sebagai ketua tim penyidik. “Pak Kajati yang pasti sudah memikirkan itu (pengganti Mafhuddianto). Agar kasus ini berlanjut terus penanganannya,” pungkas mantan Koordinator Perdata dan Tuntutan Negara di Kejaksaan Agung RI ini. (ars)

Giri Menang (Suara NTB) Delapan perwira di Polres Lobar digeser. Kedelapan perwira ini menjalani serah terima jabatan (Sertijab) dalam upcara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lobar AKBP Yulianus yulianto.

Delapan posisi yang dirombak itu adalah Wakapolres dari Kompol Muh. Lutfi, SIK pindah menjadi Waka Polres Kota Bima digantikan oleh Kompol Muh Nasution, SIK, Kabag Ops Kompol Erwin Suwondo, SIK pindah menjadi Kabag Ops Polres Mataram, diganti Kompol Abdullah Wakhid Prio Utomo SIK. Selain itu, Kasat Intelkam AKP I Made Suartana pindah ke Direktorat Intel Polda NTB, kepada Iptu Patar Mula Bona, Kabag Sumda Hurry Nugroho SH MM, pindah menjadi Propam Polda NTB kepada Kompol Riawan, SE, Kapolsek Gerung AKP Gusti Bagia pindah Dir dan Kapolsek Sekotong samasama pindah ke Dirlantas Polda NTB, Kasatreskrim

AKP Windi Tjahyadi SE menjadi Kapolsek Gerung kepada Iptu Sidik Pria Mursita SH, dan Kapolsek Gangga AKP Fuad Zaenal kepada AKP I Made Purna. Sementara Kapolsek Sekotong AKP Matriduan kepada AKP Fuad Zaenal “Dari delapan perwira ini enamnya pindah ke luar dan dua orang lagi tetap bertahan di lingkup wilayah hukum Polres Lobar. Yakni AKP Windy Tjahyadi dan AKP Fuad Zaenal,” sebut Kapolres.

Dikatakan Kapolres serah terima jabatan ini merupakan upaya penyegaran di dalam tubuh Polri dan bukan hal baru. Mutasi ini jelasnya ditinjau dari dinamika sosial, budaya dan kondisi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penilaian khusus untuk internal Polri sebagai pengayom masyarakat.

Yulianus menambahkan, sertijab ini tentunya berdasarkan penilaian dari unsur pimpinan yang berdasarkan kinerja perorangan. ”Kecakapan kerja, kecakapan dinas dan loyalitas,’’ jelasnya. (her)

PEMBETULAN: Berita berjudul ‘’Tingkatkan Kreativitas Anak , Fiber Castel Gelar Lomba Menggambar TK-SD Se- Mataram ‘’ terdapat kekeliruan yang sangat mengganggu. Seharusnya ‘’ Tingkatkan Kreativitas Anak, Faber Castell Gelar Lomba Menggambar TK-SD Se- Mataram’’. Demikian kekeliruan telah diperbaiki.

(Redaksi)

Pemprov Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Eksekutif dan Legislatif Dari Hal. 1 Kemudian tingkat B, untuk pejabat eselon III/PNS golongan IV dan tokoh masyarakat.

Tingkat C untuk pejabat eselon IV/PNS golongan III dan tingkat D untuk PNS golongan I/II dan pegawai tidak tetap serta anggota masyarakat.

Tingkatan ke-6, pejabat fungsional golongan II, PNS golongan II dan golongan I, pegawai tidak tetap serta anggota masyarakat resmi dihapus anggaran perjalanan dinasnya.

Pada perubahan yang ketiga, terhadap biaya tarif tiket yang melampaui batas tertinggi, maka dapat diberikan tetapi dengan melihat tingkat urgensi perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda, menurutnya tetap dapat dibayar sesuai harga riil.

Efisiensi anggaran perjalanan dinas ini diantaranya, pada Pergub nomor 18 tahun 2013, untuk pejabat negara, Gubernur dan Wakil Gubernur, pada biaya transportasi keluar daerah, besarannya Rp 1.700.000, pada konsep perubahannya disusutkan menjadi Rp 1.500.000.

Demikian juga untuk Pimpinan/anggota DPRD dan Sekda, dari sebelumnya sebesar Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.100.000, pejabat eselon II setingkat kepada dinas, dari sebelumnya Rp 1.300.000 menjadi Rp 950.000. Sama halnya dengan pejabat eselon III setingkat kepala bidang, eselon IV golongan IV serta

tokoh masyarakat dari sebelumnya Rp 1.100.000 menjadi Rp 750.000.

Terakhir, pejabat eselon IV golongan III, pejabat fungsional golongan III dan PNS golongan IV dan III dari sebelumnya anggaran perjalanan dinasnya sebesar Rp 950.000 menjadi Rp 750.000.

Pemangkasan ini juga dilakukan untuk perjalanan dinas di dalam daerah. Biaya hotel, penginapan dan akomodasi lainnya menurut Selly tetap dilakukan efisiensi. Dikaitkan dengan adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga tiket pesawat sebesar 8 persen sampai 9 persen, menurutnya, tidak mempengaruhi anggaran perjalanan dinas yang disiapkan pemerintah daerah.

Artinya, tidak ada penambahan terhadap itu. Sebab, anggaran yang disiapkan ini masih mampu disesuaikan. ‘’Tidak masalah harga tiket naik, anggaran perjalanan dinas masih bisa untuk beli tiket. Cuma dari yang sebelumnya kalau menggunakan Garuda ya pakai Lion saja,” katanya.

Kepala Bagian Anggaran, Abdul Aziz menambahkan, apapun bentuk perjalanan dinas, tetap akan diberlakukan sistem riil cost. Besaran anggaran yang disiapkan pemerintah adalah disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan kwitansi resmi dan bukti pembayaran lainnya. (bul)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 6

Mendemokratisasikan Parpol Menanti Janji Walikota JALAN rusak di Kota Mataram sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Hampir setiap pekan bahkan setiap hari, muncul pemberitaan di media massa terkait jalan rusak. Keluhan ataupun kritik dari masyarakat terkait infrastruktur jalan, suka tidak suka harus diterima dengan lapang dada oleh Pemkot Mataram. Karena faktanya, masih banyak jalan lingkungan yang kondisinya sangat parah.

Satu sisi memang, masyarakat ‘’dipaksa’’ memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pemkot Mataram ketika ibukota Provinsi NTB ini belum mampu mewujudkan jalan lingkungan yang bebas lubang di sana-sini. Untuk memperbaiki satu ruas jalan rusak misalnya, membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

APBD Kota Mataram tidak bisa diandalkan untuk membiayai perbaikan 25 persen dari total 300 kilometer jalan lingkungan.

Menurut Walikota, dari 300 kilometer jalan lingkungan, 75 persen sudah dalam kondisi baik. Yang menjadi PR Pemkot Mataram adalah sisanya yang 25 persen itu. Karena APBD Kota Mataram meskipun jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk perbaikan jalan.

Sebab, kebutuhan pembangunan di Kota Mataram, bukan hanya masalah infrastruktur tapi juga bidangbidang lainnya.

Kebijakan Walikota Mataram yang mengajukan pinjaman Rp 60 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah untuk mendanai perbaikan seluruh jalan lingkungan yang ada di Kota Mataram bagi sejumlah kalangan merupakan langkah yang tepat. Mungkin kita semua perlu memberi waktu bagi Walikota Mataram untuk merealisasikan komitmennya memperbaiki seluruh jalan lingkungan yang ada di Kota Mataram.

Ada benarnya, apa yang disampaikan wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, bahwa masyarakat seyogiyanya bersabar menanti janji Walikota soal perbaikan jalan. Sebab, peminjaman di PIP tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu, banyak hal yang akan menjadi bahan pertimbangan PIP ketika menyetujui pinjaman itu. Buktinya, pinjaman ini sudah diajukan Pemkot Mataram, hingga saat ini tidak kunjung cair.

Harus dipahami pula oleh masyarakat, bahwa yang mengajukan pinjaman ke PIP bukan hanya Kota Mataram tetapi masih banyak kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Untuk itu, Pemkot Mataram diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan pihak PIP supaya pinjaman yang sangat diharapkan oleh Pemkot Mataram itu bisa segera dicairkan. Setelah pinjaman ini cair, masyarakat tinggal melihat bagaimana Walikota Mataram mewujudkan janji-janjinya soal perbaikan jalan rusak. (*)

STASIUN RADIO

RTIKEL Suhardi di harian ini (Suara NTB, 15/ 2) bertajuk Sesat Nalar Gugatan Golkar memantik diskusi lebih lanjut. Tidak saja pada wilayah keterbukaan informasi anggaran partai politik, namun menjelajah ke persoalan demokrasi pemilu secara umum. Pertanyaan mendasar, mengapa partai politik enggan terbuka di era keterbukaan dan demokratisasi politik sedawarsa lebih di negeri ini?

Reformasi di tubuh partai politik relatif lebih lambat dibandingkan lembaga negara lainnya. Reformasi birokrasi misalnya, sedekade lebih pascareformasi telah banyak melakukan pembenahan dengan banyak memproduk regulasi pendukung dengan tujuan agar birokrasi kembali ke jati dirinya sebagai instrumen pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good goernance.

Bahkan, institusi TNI yang punya sejarah panjang mewarnai otoriterianisme kekuasaan di negeri ini sudah mulai serius menata kelembagaannya secara transparan dan profesional. Pertanyaannya adalah, kenapa partai politik mengalami kelambatan, untuk tidak mengatakan gagal dalam mereformasi diri?

Kenyataan ini tidak berkorelasi positif dengan harapan percepatan konsolidasi demokrasi, di mana potitioning partai politik saat ini sangat menentukan proses percepatan itu.

Dalam anatomi sistem politik, partai politik menjadi salah satu infrastruktur politik penting. Laiknya sebuah bangunan, kuat atau lemahnya sistem politik akan ditentukan oleh ketangguhan desain infrastrukurnya. Mestinya bagi partai politik, otoritarisme kekuasaan orde baru selama kurang lebih 32 tahun mensubordinasikan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan, dapat memberikan banyak pembelajaran sejarah penting bagi perbaikan sistem kepartaian ke depan.

Ternyata, lemahnya komitmen partai politik untuk berbenah menjadi organisasi lebih baik seringkali menjadi penghambat dalam perbaikan sistem demokrasi sekalipun telah melewati beberapa momentum pemilu. Padahal, paket regulasi politik, termasuk undang-undang tentang partai politik terus mengalami pembaharuan setiap pemilu.

Ditunjang pula dengan dengan makin canggihnya regulasi yang menjamin terlaksanya pemberantasan korupsi dan keterbukaan informasi publik. Produk regulasi politik dan hukum tersebut mengarah pada perbaikan bangsa ke arah yang lebih baik mensyaratkan terjadinya orkestra antara berbagi komponen kekuasaan untuk menyongsong kehidupan demokrasi yang lebih baik, dan peran partai politik ikut

Oleh :

Ayatullah Hadi (RINJANI INSTITUT)

Di atas segalanya, ketidakterbukaan partai politik tentang informasi penggunaan anggarannya adalah harga mahal untuk penciptaan demokrasi sehat dan terbuka pada pemilu tahun ini. Padahal, jika menggunankan logika sehat kita bahwa jika partai politik terbuka dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik tentang kondisi anggaran maupun kebutuhan informasi publik lainnya, partai politik di masa mendatang akan makin dicintai masyarakat dan pemilihnya. menentukan arah dari orkestra tersebut.

Asumsi publik dan para pemerhati politik tentang partai politik tidak demokratis terkait gugatan salah satu partai politik di NTB terhadap keputusan KPID merupakan sebuah studi kasus. Bahwa lemahnya komitmen partai politik untuk membenahi diri menjadi organisasi modern dan akuntabel di era keterbukaan sekarang ini bukti kegagalannya dalam memparipurnakan dirinya sebagai penggawa kualitas pemilu. Pemilu demokratis tak pelak sebatas utopia jika tidak dimulai dari partai politik yang terbuka dan akuntabel. Sebab di tubuh partai politiklah “kawah” generasi kepemimpinan ini akan ditentukan. Kepemimpinan yang dilahirkan olehnya menentukan kemana arah pusaran kebijakan politik di tiga lini kekuasaan; eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

Dalam sistem ketatanegaraan dan sejarah politik Indonesia, kekuatan basis dapat kita urut sebagai berikut. Basis yang paling kuat adalah lembaga kepresidenan, sesuai dengan corak ketatanegaraan kita yang bersifat executive heavy. Setelah itu adalah kekuatan militer sesuai dengan dinamika sejarah politik. Di tingkat yang lebih rendah adalah birokrasi pernerintahan.

Dalam analisis State and Society, tiga kekuatan utama itu ada dalam level State. Setelah itu barulah kekuatan Society, yang diwakili oleh pengusaha. Sedangkan para intelektual, agamawan, serta politisi (parpol) ada pada urutan paling bawah.

Akan tetapi, sekalipun sejarah menempatkan politisi di partai politik berada pada urutan bawah, namun setelah kewenangan lebih luas yang telah diberikan kepada lembawa perwakilan rakyat (DPR) yang merupakan perwakilan dari partai politik sangat menentukan konstelasi kewenangan di eksekutif, birokrasi pemerintahan bahkan militer. Di lembaga legislatiflah kepent-

ingan beradu padu menentukan dinamika lembaga negara lainnya.

Hadirnya kelompok intelektual di tubuh partai politik ikhtiarnya akan memesonakan warna perubahan di dalamnya. Merekalah nantinya diharapkan mempolarisasi secara positif arah gerak kepartaian, penggawa ideologi dan pewarna baru di tengah pragmatisme politik dan praktik transaksional. Namun, sayangnya kelompok ini tak jarang pula hanya melakukan politisasi ideologi, pelengkap penderita dan ikut arus mereproduksi janji-janji palsu. Di media massa kelompok intelektual seringkali hanya pemanis citra, bukan melakukan perubahan tapi seolah-seolah telah melakukan perubahan.

Konsekuensi sistem pemilu Keengganan untuk menjadi partai politik terbuka di era keterbukaan dewasa ini tidak saja bertentangan dengan semangat demokrasi sebagaimana telah diatur konstitusi tentang hak warga untuk mendapatkan informasi dari penyelenggara negara dan lembaga publik, namun juga akibat bandul kebebasan politik yang belum jelas arahnya.

Keputusan mengadopsi sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan partai politik tidak memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan pendanaan partai politik. Ada dua klasifikasi pendanaan partai politik yakni dana partai dan dana pemilu. Sekalipun partai politik dan calon legislatif berkewajiban melaporkan dana partai politik dan calon legislatif ke penyelenggara pemilu, namun partai politik tidak mampu menjamin akuntabilitas dana kampanye (pemilu) secara penuh, baik secara politik dan administratif oleh karena para calon egislatif secara leluasa mengendalikan keuangannya sendiri. Bahwa betul anggaran ke partai politik dari APBN maupun APBD telah diatur rigit dalam regulasi sistem kepartaian, pun pengaturan pembatasan

STASIUN RADIO

jumlah sumbangan.

Namun konsekuensi politik akibat penerapan sistem pemilu proporsional terbuka mengakibatkan pemangkasan peran partai politik untuk ikut mengintervensi kompetesi antar calon legislatif dan akumulasi anggaran kampanye. Apalagi ditambah dengan belum diaturnya margin pengeluaran maksimal partai politik dan para calon legislatif oleh undangundang pemilu dan partai politik.

Barangkali anggaran yang bisa terkontrol secara administratif hanya sebatas arus kas dan pengeluaran reguler partai politik berikut neraca. Namun secara politis, di lapangan kompetisi politik dan pemilu arus peredaran uang politik tak terkendali, baik sumber maupun penggunaannya. Termasuk ketidakjelasan identitas penyumbang individu untuk partai politik yang berpotensi terjadinya praktik pencucian uang sebagaimana temuan ICW baru-baru ini.

Di atas segalanya, ketidakterbukaan partai politik tentang informasi penggunaan anggarannya adalah harga mahal untuk penciptaan demokrasi sehat dan terbuka pada pemilu tahun ini. Padahal, jika menggunankan logika sehat kita bahwa jika partai politik terbuka dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik tentang kondisi anggaran maupun kebutuhan informasi publik lainnya, partai politik di masa mendatang akan makin dicintai masyarakat dan pemilihnya.

Warga Mandalika kekurangan 500 rumah PR tambahan untuk Pemkot Mataram

*** Lima daerah di NTB ditetapkan sebagai kawasan industri Peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat NTB

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 7

Lima Daerah di NTB Ditetapkan sebagai Kawasan Industri Lampaui Target Nasional PEMPROV NTB mengklaim jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) hingga 2013 lalu mencapai angka 2,193 juta ton lebih. Angka ini melebihi target produksi tahun 2013 sebesar 2,190 juta ton lebih. Melihat angka ini, Pemprov NTB optimis, target produksi padi sebesar 2,3 juta ton tahun 2014 dapat tercapai.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur, (Suara NTB/dok) Senin (17/2). Data dari DisHusni Fahri tan TPH NTB, produksi padi NTB enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Disebutkan, pada tahun 2008, jumlah produksi mencapai 1.750.677 ton dengan luas areal panen 359.714 hektar.

Tahun 2009 sebesar 1.870.775 ton dengan luas areal panen 374. 279 hektar. Tahun 2010 sebesar 1.774.499 ton dengan luas areal panen 374.284 hektar. Tahun 2011 sebesar 2.067.137 ton dengan luas areal panen 418.062 hektar.

Selanjutnya, tahun 2012 jumlah produksi sebesar 2.114.231 ton dengan luas areal panen 425.448 hektar.

Serta tahun 2013 jumlah produksi mencapai 2.193.698 ton dengan luas areal panen 438.057 hektar.

“Dengan produktivitas rata-rata 5 ton lebih per hektar, maka kita optimis target 2,3 juta ton bisa tercapai.

Kita berupaya menggunakan strategi, untuk mencapai target itu. Dalam rangka kegiatan 2014 untuk mencapai target produksi padi 2,3 juta ton. Setiap kabupaten/kota kita beri target atau minta komitmennya untuk mencapai itu,” tambahnya.

Bencana alam yang terjadi sejak akhir 2013 dan awal 2014 ini, bagi Husni, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Karena, menurutnya tanaman padi hanya tergenang sehingga tidak smapai merusak tanaman padi.

Sementara itu, produksi jagung di NTB tahun 2013 menurun jika dibandingkan tahun 2012 lalu. Jumlah produksi jagung tahun 2013, katanya sebesar 633.773 ton pipilan kering. Angka ini menurun sebesar 8.903 ton atau 1,3 persen dari produksi 2012 namun dinilai telah melebihi program sasaran jagung daerah yang ditargetkan sebesar 613.496 ton pipilan kering.

Sementara untuk produksi kedelai pada tahun 2013 diklaim mencapai 93.469 ton. Angka ini dinilia melonjak tajam sebesar 26 persen lebih jika dibandingkan produksi tahun 2012 yang mencapai melonjak tajam 26,04% dari produksi tahun 2012 yang hanya 74.156 ton BK. “Luas areal tanam jagung 130 ribu hektar. Tetapi produktivitasnya kita naikkan dari 5,6 ton per hektar, mudahan 6 ton per hektar. Pemanfaatan lahan kering yang banyak untuk tanaman jagung ini, sehingga pemanfaatan lahan-lahan sawah sebennarnya tidak bergeser dengan kita memanfaatkan lahan kering itu.

Kedelai juga kita mau dorong ke lahan kering. Seperti Sekotong sangat potensial sekali dulu untuk tanaman kedelai. Sekarang produksi kedelai memang sangat signifikan peningkatan produksinya dari 2012 ke 2013 sekitar 26 persen naiknya. Tinggal dibantu bibit unggul saja untuk meningkatkan produksi,” pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB)Kementerian Perindustrian RI menyetujui lima kawasan industri di NTB. Pemerintah pusat akan fokus mengucurkan dana bantuan dan pembinaan kepada daerah-daerah tersebut.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Sudarman, MM menyebutkan, disetujuinya lima kabupaten/kota di provinsi ini sebagai kawasan industri, adalah modal untuk mengantisipasi berlakunya pasar bebas Asean 2015 mendatang.

Lima kabupaten/kota tersebut masing-masing Kota Mataram sebagai kawasan industri perhiasan, Lombok Barat ditetapkan sebagai daerah pusat gerabah, Lombok Timur dikembangkan dengan potensi industri tembakaunya. Sementara Sumbawa dinyatakan sebagai kawasan pengembangan rumput laut dan Sumbawa Bar-

MADU

juta. Diharapkan untuk tahun ini dengan adanya penetapan tersebut, besaran anggaran untuk pembinaan ini akan ditingkatkan untuk memaksimalkan pembinaan kepada perajin.

“Dengan demikian diharapkan kerajinan daerah akan bisa berkembang dan mampu bersaing menghadapi pasar bebas Asean. Sebenarnya program ini sudah dilaksanakan sebelumnya, tetapi akan dimaksimalkan,” tambahnya.

Sudarman menyebutkan, penguatan daerah industri ini untuk meningkatkan peran dan produksi para perajin dalam menghadapi pasar besar. Sehingga produk-produk yang di-

(Suara NTB/bul)

Sudarman

Guna menyongsong peningkatan program kepariwisataan dan mencapai target 2 juta wisatawan pada 2015 mendatang. (bul)

Sengketa Pajak Lawan Newmont

NTB Ajukan PK Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) sebanyak 10 putusan sengketa pajak dengan PT Newmont Nusa Teng-

gara (NNT). Dalam persidangan di Pengadilan Pajak tahun lalu, majelis 5a Pengadilan Pajak memenangkan Newmont terhadap 131 sengketa pajak.

Kepala Biro Hukum Setda

NTB, Rusman, SH, MH menuturkan, pemprov NTB kalah dalam 131 sengketa pajak yang ditangani oleh majelis 5a. Dari 131 putusan sengketa pajak itu, pemprov hanya akan mengaju-

(Suara NTB/aan)

ROTAN – Sebagai daerah yang ditetapkan sebagai kawasan industri perhiasan, usaha kecil dan menengah di Kota Mataram tak berkembang terbatas pada industri pernak-pernik perhiasan. Kalangan pelaku industri rumahan juga memproduksi aneka jenis kerajinan dari bahan rotan, seperti halnya perajin rotan di Rembiga, Mataram ini, yang telah diekspor.

kan PK terhadap 10 putusan yang terkait pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Disebutkan, dari 131 putusan tersebut, sebanyak 13 putusan terkait dengan pengenaan PBBKB yang nilainya mencapai Rp 40 miliar lebih.

“Karena kita kalah di majelis 5a dan kita terima putusannya, kita berencana mengajukan PK ke MA. Di dalam ketentuan PK itu, setiap perkara biaya administrasinya Rp 2,5 juta. Kalau dikalikan semua, maka angkanya cukup besar. Maka kami hanya mengambil PK hanya 10 saja untuk menghemat. Karena ketersediaan anggaran. Yang 10 ini khusus kami ambil PK terhadap pajak Bahan bakar kendaraan bermotor, karena itu yang nilainya besar,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/2).

Rusman mengungkapkan, terkait dengan 131 putusan sengketa pajak tersebut, Pemprov NTB baru menerima 10 salinan putusan. PK yang diajukan tersebut diutamakan untuk sengketa pajak yang nilainya cukup besar yakni PBBKB. Sementara, putusan lainnya nilainya ada yang Rp 2 miliar dan lainnya.

“Ini rencana kita ajukan PK untuk 10 putusan terkait pengenaan PBBKB. Kita masih negosiasi dengan kuasa hukum pajak, kebetu-

lan kita menggunakan jasa konsultan pajak yang ada di Jakarta yang selalu menjadi mitra kita selama ini. Masih kita kaji, masih kita pelajari,” jelasnya.

Dia menambahkan, batas pengajuan PK adalah tiga bulan sejak putusan tersebut diterima. Salinan putusan itu sendiri, katanya diterima Pemprov NTB pada awal Januari lalu. Sehingga, paling telat, Pemprov NTB mengajukan PK pada awal April mendatang.

Jumlah keberatan yang dilayangkan Newmont ke Pengadilan Pajak mencapai 432 keberatan.

Sebanyak 432 keberatan itu ditangani oleh tiga majelis. Masing-masing majelis 12 sebanyak 152 keberatan, majelis 5a sebanyak 131 keberatan dan majelis 10 sebanyak 149 keberatan.

Dari tiga majelis tersebut, dua majelis sudah mengeluarkan putusan. Masing-masing majelis 5a, di mana pemprov NTB kalah dalam sengketa pajak tersebut dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang masih dalam proses. Sementara pada majelis 12 yang menangani 152 keberatan yang dilayangkan Newmont, pemprov NTB dinyatakan menang. Sementara untuk majelis 10, pemprov NTB masih menunggu undangan untuk pembacaan putusan. (nas)

MOBIL

RUPA-RUPA

MOBIL

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

at sebagai daerah dengan potensi industri kerajinan rotan.

“Permen (Peraturan Menteri)nya sudah diterbitkan. Lima lagi masih menunggu,” demikian dijelaskan Sudarman pada Suara NTB di Mataram, Senin (17/2).

Ditetapkannya lima kawasan industri oleh Kementerian Perindustrian, tindak lanjutnya akan dikucurkan bantuan untuk dilakukan pembinaan kepada perajin. Baik untuk sosialisasi, bantuan peralatan, pendampingan dan programprogram lainnya.

Mengacu pada bantuan pusat untuk tahun lalu, masingmasing kabupaten/kota dikucurkan dana sebesar Rp 700

hasilkan akan mampu bersaing di tengah gempuran produk luar dan ancaman krisis ekonomi.

Ia menyebutkan, dikuatkannya industri kecil dan menengah ini adalah untuk memperkuat basis perekonomian masyarakat dan daerah. Meski demikian, berlakunya pasar Asean ini dianggap tak memberi pengaruh yang besar terhadap keberadaan industri rumahan.

“Saya rasa industri kecil kita tidak begitu berpengaruh besar.

Tapi mesti kita kuatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produksi,” sebutnya.

Pada bagian lain, Sudarman juga menyebutkan, untuk menggeret perhatian pemerintah pusat terhadap daerah lebih besar, khususnya dalam hal pengembangan kawasan indurtri ini.

Dilakukan lobi agar kegiatankegiatan skala nasional dapat dilaksanakan di daerah ini.

PENGOBATAN

KACAMATA

BATIK

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 8

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Pembakaran PT AMG Lotim Mataram (Suara NTB) Aksi Pembakaran PT. Anugerah Mitra Graha (AMG) oleh warga yang berlangsung (30/1) lalu, berbuntut panjang. Saat ini Jajaran Polda NTB telah menetapkan tiga tersangka yang diduga melakukan perusakan yang berujung pembakaran Gedung PT. AMG di Pesisir Pantai Ketapang, Pringgabaya, Lombok Timur. Berdasarkan hasil penyidikan, tiga tersangka itu masing-masing A, H dan B. Kabid Humas Polda NTB. AKBP M. Suryo Saputro kepada watawan, Senin (17/2) mengatakan, polisi telah melakukan penyidikan sehingga dapat mennetapkan tiga tersangka perusakan. “Tiga nama pelaku sudah kami dapatkan, kami berharap mereka mau menyerahkan diri agar kita proses secara hukum,” ungkapnya. Diduga aksi pembakaran itu disebabkan karena adanya kecurigaan warga terhadap legalitas izin penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan.

Warga menganggap peru-

sahaan tersebut tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan penambangan.

Akan tetapi pada kenyataanya perusahaan tersebut mengantongi Izin yang legal dan sah. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak kepolisian yang telah memegang dokumen surat bukti kelengkapan yang dimiliki oleh PT. AMG. Aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga tersebut sangat disayangkan oleh pihak kepolisian. “Dengan berdalih adanya isu bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Izin

yang sah, justru Warga melakukan aksi yang tidak bertanggung jawab,” kata M. Suryo. Dia menilai aksi yang dilakukan oleh warga merupakan tindakan main hakim sendiri. Selain kerugian yang dicapai secara materil, warga justru mengalami kerugian secara moril. Menurutnya kejadian itu telah mencoreng nilai intelektualitas sebuah komunitas.

Salah satu korban penganiayaan warga berasal dari anggota kepolisian, namun sejauh ini belum dapat dipastikan apakah pihak korban akan melakukan penuntutan secara pidana atau tidak.

Adapun para tersangka dijerat pasal 351, pasal 170 dan Pasal 187 KUHP. Sementara itu polisi sedang melakukan pendalaman terkait adanya penganiayaan anggota kepolisian “ Kami belum bisa mengabarkan kalau terkait penganiayaan anggota polri,” ungkap Kabid Humas tersebut. (met)

(Suara NTB/her)

LANTIK - Kapolres melantik perwira di Polres Lobar. Berita selengkapnya di halaman 5.

(Suara NTB/ist)

Kepala Museum Negeri NTB, H.L.M.Faozal bersama delegasi PAMTRIP DPD ASITA se Indonesia.

USEUM Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak pernah sepi dari pengunjung, selain pengunjung lokal (anak sekolah, umum, dll), wisatawan nusantara, dan wisatawan mancanegara. Sabtu tanggal 15 Februari 2014 yang lalu, rombongan PAMTRIP DPD ASITA seluruh Indonesia sebanyak 200 orang yang dalam kunjungan kerjanya di NTB melakukan kunjungan ke Museum NTB. Dalam sambutan penerimaan delegasi PAMTRIP tersebut, Kepala

Museum Negeri NTB, H.L.Moh.Faozal, S.Sos.M.Si menyampaikan bahwa Museum Negeri NTB menargetkan pengunjung pada tahun 2014 sebanyak 100.000 orang. H.L.Moh.Faozal memastikan target tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan hubungan kerja sama antara lain dengan biro perjalanan, seperti ASITA NTB, Lombok Paradise Tours and Travel, dll. Lebih lanjut, dikatakan bahwa selama bulan Januari 2014 saja, wisatawan mancanegara yang dibawa oleh Lombok Paradise ke Museum NTB sebanyak 2.000 orang.

Kunjungan delegasi PAMTRIP tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Museum Negeri NTB dengan DPD ASITA NTB yang menjadikan Museum NTB sebagai salah satu destinasi utama para wisatawan, baik Nusantara maupun Mancanegara di NTB. DPD ASITA NTB sengaja membawa para delegasi PAMTRIP berkunjung ke Museum NTB, terutama untuk lebih memperkenalkan museum sebagai objek wisata budaya. Para delegasi tersebut sangat terkesan dan puas dengan informasi dan layanan yang diberikan oleh Museum Negeri NTB. (*)

(Suara NTB/ist)

Para delegasi mengunjungi ruang pameran di Museum Negeri NTB.

(Suara NTB/ist)

Para delegasi PAMTRIP DPD ASITA se Indonesia memasuki ruang pameran tetap di Museum Negeri NTB.

(Suara NTB/ist)

Para delegasi mengunjungi ruang pameran Museum Negeri NTB.

(Suara NTB/ist)

Kepala Museum Negeri NTB, H.L.M.Faozal memberikan sambutan dihadapan para delegasi PAMTRIP DPD ASITA se Indonesia.

(Suara NTB/ist)

Para delegasi PAMTRIP DPD ASITA se Indonesia saat berkunjung di Museum Negeri NTB.

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 9

Tanda Tangani MoA

STIKES Mataram Kerjasama Dengan Boromarajonani College of Nursing Chakriraj dan Boromarajonani College of Nursing Nakhonrachasima (Pertukaran Dosen, Mahasiswa dan Peneliti) Serta Asean Jurnal for Public Opinion Research Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram, melakukan kerjasama dengan dua sekolah tinggi kesehatan di Thailand. Kerjasama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Boromarajonani College of Nursing Chakriraj dan Boromarajonani College of Nursing

Nakhonrachasima ke STIKES Mataram beberapa waktu sebelumnya. Alhasil, kerjasama ini dipatenkan dalam bentuk tanda tangan Memorandum of Agrement (MoA) di Thailand.

Dr. Chairun Nasirin, sebagai penandatangan dari STIKES Mataram dalam MoA tersebut, ketika ditemui Suara NTB Senin (17/2) kemarin mengatakan, kerjasama ini

dilakukan untuk meningkatkan kualitas STIKES Mataram.

“Untuk meningkatkan kualitas, kami bekerjasama dengan dua sekolah tinggi di Thailand, yakni Boromarajonani College of Nursing Chakriraj dan Boromarajonani College of Nursing Nakhonrachasima,” ujarnya Dikatakannya, kerjasama yang disepakati adalah akan adanya pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kerjasama dalam penelitian dibidang kesehatan. “Selain pertuka-

ran mahasiswa dan dosen, kerjasama penelitian dalam bidang kesehatan mengenai keperawatan anak, lansia, dan komunitas akan kami lakukan juga,” jelasnya.

Ditambahkannya,

Stikes Mataram juga bekerjasama denganAseanJurnalforPublicOpinion Research. “Kerjasama dalam bidang publikasi juga kami lakukan dengan Asean Jurnal for PublicOpinionResearch,”tuturnya.

Selain itu, Chairun juga mengatakan tanggal 5-10 April, dirinya diundang sebagai pemakalah dalam Konfrensi KeperawatanAsiayang akan diselenggarakan di Myanmar dengan j u d u l makalah “Health Comunication in Indonesia”. Acara ini akan dimoderatori oleh

Prof. Jantima Khoekao.

Pihaknya pun berharap dengan adanya kerjasama ini, STIKES bisa meningkatkan kualitas sebagai lembaga sekolah tinggi dan bisa memberikan kontribusi besar bagi dunia kesehatan pada khususnya dan masyarakat luas p a d a umumnya. (ami/*)

Penyerahan Cindera mata dari Tassanee Krirkgulthorn, D.N.S.,RN kepada Dr.

Chairun Nasirin, S.S., M.Pd.

Penandatanganan MoA Dr. Chairun Nasirin dengan Dr. Sukjai Charoensuk

Kuliah Pakar- Dr. Chairun Nasirin ketika berkesempatan memberikan kuliah pakar yang diikuti oleh ratusan mahasiswa di Kampus Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima Thailand

Terusan MoA

Sambutan Selamat Datang di Boromarajonani College of Nursing Nakhonrachasima

Rombongan STIKES Mataram tiba di Kampus Boromarajonani College of Nursing Chakriraj

Diskusi bersama Perawat Rumah Sakit Boromarajonani College of Nursing Nakhonrachasima

Diskusi dengan Perawat Puskesmas di Tempat Praktik Mahasiswa BCN Chakriraj

Duta Seni STIKES Mataram Menerima Penghargaan Boromarajonani College of Nursing Nakhonrachasima

Foto Bersama dengan Perawat Puskesmas di Thailand

Rombongan STIKES Mataram bersama Prof.

Jantima Kheokao (Pakai Kacamata dan kemeja putih tengah) Ketua Asian Journal for Public Opinion Research dari University of the Thai Chamber of Commerce

Kunjungan STIKES Mataram ke Temple of Phimai Historical Park

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 10

Kisruh Pasir Besi Kembali Bergolak

Massa Bentrok dengan Polisi

Ingin Jadi Atlet Bulu Tangkis LAHIR dalam keluarga yang hobi bermain bulu tangkis membuat Syafira Nurul Fadilah Zamzami mengikuti jejak keluarganya. Sejak kecil bakat Syafira bermain bulu tangkis sudah terlihat mengikuti hobi bapaknya. Hampir tiada hari yang dilewati Syafira tanpa bermain dan berlatih bulu tangkis.

Kepada Suara NTB, Senin (17/2), Syafira menuturkan sudah menggemari olahraga yang satu ini sejak dirinya masih kecil.

“Saya sudah bermain bulu tangkis sejak kecil,” tuturnya. siswi kelahiran Mataram 2 Mei 2000 silam ini, mengakui, hobi main bulu tangkis diwarisi dari bapaknya. Berkat latihan yang rutin digelar bersama bapaknya, Syafira pada tahun 2013 tercatat menjadi juara I pada olahraga bulu tangkis pada kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota Mataram.

Pada tahun yang sama, Ia juga menjadi juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi NTB pada b i d a n g olahraga yang sama. “Alhamdulillah waktu O2SN jadi juara, tapi pas dikirim di tingkat nasional nggak dapat apa-apa” akunya.

Meski tidak mendapatkan trofi di tingkat nasional, siswi yang kini duduk pada kelas VIII SMPN 11 Mataram ini mengaku cukup bangga dengan prestasi yang pernah diraihnya terlebih di tingkat nasional menjadi satu-satunya wakil NTB. Anak pasangan Abu Bakar dan Umi kalsum ini pun mengaku bercita-cita menjadi atlet pebulutangkis yang dapat memperkuat d a n m e m banggak a n n a m a daerahnya. “Saya berharap keinginan menjadi pemain bulu tangkis tingkat nasional dapat terwujud,” paparnya. (dys)

Selong (Suara NTB) Kisruh tambang pasir pasi kembali bergolak di Lombok Timur (Lotim). Sekitar pukul 14,30 Wita, Senin (17/2) kemarin, warga kontra tambang pasir besi yang mendatangi lokasi tambang bentrok dengan aparat. Sejumlah anggota polisi luka-luka dan mobil Patroli Polsek Pringgabaya dibakar massa.

Informasinya, angota polisi yang terluka akibat bentrokan ini. Satu anggota Polsek Pringgabaya yang sempat disekap berhasil dievakusai setelah aparat bertindak tegas terhadap warga yang sudah mulai bertindak anarkis. Aksi anarkis warga di wilayah Kecamatan Pringgabaya ini masih kontra terhadap tambang pasir besi.

Aksi makin beringas setelah mengetahui ada warga yang diamankan polisi. Massa yang sudah tak terkendali emosinya ini mencoba melakukan pemblokiran jalan masuk ke lokasi tambang PT AMG (Anugerah Mitra Graha). Tembakan gas air mata seperti tak digubris warga. Warga malah terus membalas dengan lemparan batu.

Melihat aksi warga yang makin beringas yang berani melawan aparat, Kapolres Lotim AKBP Dede Alamsyah yang memimpin proses pengamanan langsung mengambil sikap tegas. Terlebih setelah

(Suara NTB/rus)

BENTROK - Bentrok antara warga dengan aparat Kepolisian terjadi di Lotim, kemarin.

Ijazah Salah Tulis

Wali Murid Mengadu ke Dewan Praya (Suara NTB) Sejumlah wali murid dari beberapa sekolah dasar (SD) yang ada di wilayah Kecamatan Janapria, Senin (17/2) mendatangi DPRD Lombok Tengah (Loteng). Mereka mengadukan kasus kesalahan penulisan nama pada ijazah puluhan siswa. Mereka pun meminta, ada upaya penyelesaian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, terkait persoalan tersebut.Menurutnya, kesalahan penulisan nama berpengaruh bagi kelanjutan pendidikan para siswa. Pasalnya, banyak di antara siswa-siswa yang penulisan namanya pada ijazahnya tersebut, tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Ini masalah kecil tapi berpengaruh besar bagi kelangsungan pendidikan siswa,” ungkap Jalaludin, perwakilan warga, saat bertemu dengan

Syafira Nurul Fadilah Zamzami (Suara NTB/dys)

Hasil ’’Try Out’’ Belum Keluar

Sekolah Belum Bisa Petakan Kemampuan Siswa Mataram (Suara NTB) Belum adanya kepastian hasil try out siswa peserta Ujian Nasional (UN) yang telah dilaksanakan secara serentak beberapa waktu lalu membuat sekolah-sekolah di Kota Mataram hingga kini belum bisa memetakan sejauhmana kemampuan siswa peserta UN dalam menghadapi UN. Padahal, pemetaan potensi dan kemampuan siswa peserta UN sangat penting dilakukan agar sekolah nantinya bisa memberikan perlakuan treatment kepada setiap siswa.

Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, S.Pd, MH, Senin (17/2), menjelaskan, sebelum menghadapi UN, salah satu pekerjaan berat sekolah-sekolah adalah memetakan kemampuan siswa peserta UN agar benar-benar siap menghadapi UN. Pemetaan akunya dapat dilakukan dengan beragam cara.

Salah satunya melalui pelaksanaan try out yang dilakukan serentak beberapa waktu lalu. Namun karena lamanya sekolah menerima hasil pengumuman try out yang dilaksanakan oleh Dikpora membuat pihaknya sejauh ini belum bisa memetakan kemampuan siswa peserta UN. “Hasil try out ini akan sangat membantu kami dalam memetakan kemampuan siswa secara umum. Dari empat mata pelajaran yang masuk UN, mata pelajaran apa saja yang masih kurang dan membutuhkan perlakuan khusus bagi setiap siswa” tuturnya.

Menurutnya, hasil try out siswa ini tidak hanya berguna dalam memetakan kemampuan setiap siswa tapi juga berguna sebagai bahan untuk memberi masukan kepada orang tua siswa. Disebutkan Zuhriah, jika nantinya hasil try out siswa sudah keluar, pihaknya akan segera memberitahukan hasilnya kepada orang tua melalui surat. Diharapkan pihaknya dari surat yang dilayangkan tersebut dapat menjadi bahan bagi orang tua untuk lebih fokus dalam membimbing anak-anak mereka agar mereka siap menghadapi UN. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala MTsN 1 Mataram, H. Syukri. Ia mengaku pemetaan potensi siswa peserta UN sangat penting dilakukan mengingat lewat pemetaan itulah pihaknya dapat melihat kemampuan tiap-tiap siswa.

Nantinya, jika hasil try out sudah keluar akan terlihat kemampuan siswa seperti apa. Sehingga demikian dari hasil pelaksanaan try out itu pula akan menjadi landasan pihaknya untuk bisa melihat kesiapan siswa. “Nantinya juga akan ada pembagian kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan lebih dan lemah.

Yang lebih kita genjot lagi agar semakin siap menghadapi UN, sedang yang lemah kita berikan treatment khusus untuk menutupi kekurangan mereka,” ujarnya. (dys)

Ketua Komisi IV DPRD Loteng dan perwakilan dari Dikpora Loteng.

Ia menjelaskan di beberapa sekolah, banyak siswa yang pada ijazah serta SKHU-nya berbeda namanya. Akibat kesalahan dan perbedaan namanya tersebut, banyak siswa yang kesulitan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Di SDN Prako misalnya, itu sampai puluhan siswa yang penulisan namanya salah,” akunya.

Di satu sisi, pihak siswa sudah berkali-kali mengajukan pergantian ijazah. Tetapi sampai saat ini belum dikabulkan. Alasannya sudah tidak ada blanko ijazah pengganti, sehingga siswa sendiri tidak bisa berbuat apa, lantaran berbagai upaya sudah dilakukan. Namun tidak membuahkan hasil.

Atas persoalan itu pihaknya pun meminta kepada pemerintah daerah untuk bersikap, sehingga tidak terulang

kembali di masa mendatang.

Meminimalisir kesalahan penulisan nama pada ijazah, ujarnya, petugas yang menulis nama pada ijazah harus diberikan pelatihan khusus, sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan penulisan nama. ‘’Karena itu tadi, persoalanya memang sepele tapi pengaruhnya cukup besar bagi siswa,” tuntutan Jalaludin.

Menanggapi tuntutan ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Loteng, H. Sumum, mengaku baru mendapat laporan terkait persoalan tersebut. Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera mengupayakan ada solusi terbaik dari kasus itu. “Persoalan ini segera kita carikan solusinya,” ujarnya.

Ia mengakui, jumlah blangko ijazah sangat terbatas dan disesuaikan dengan jumlah siswa penerima. Selain itu, blangko ijazah kewenangannya ada di pemerintah pusat. Selain itu, ujarnya, tidak ada isti-

Gubernur Minta Mahasiswa NTB di Jakarta Jaga Kearifan Lokal

(Suara NTB/dys)

Hj. Zohriah

mengetahui ada anggotanya, Aiptu Zurpaini Kanit Provost Polsek Pringgabaya yang diduga disekap dipukuli warga.

Anggota lainnya yang luka memar adalah Bripka, Haeri Rahman, Dalmas Polres Lotim.

BKO dari Mapolda NTB pun diterjunkan untuk membantu mengamankan lokasi.

Pasalnya, melihat jumlah personel Polres Lotim berbanding jauh dengan jumlah warga.

Langkah tegas aparat, sejumlah warga pun coba diamankan Polres Lotim untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, I Komang Samia yang dikonfirmasi tidak berani memberikan keterangan.

Semua diserahkan sepenuhnya pada Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah. Ia hanya membenarkan adanya bentrokan tersebut dan detail penjelasan mengenai kejadian, sepenuhnya katanya kewenangan Kapolres Lotim. (rus)

Mataram (Suara NTB) Tabuhan Gendang Beleq dan Tari Gandrung oleh mahasiswa asal Pulau Lombok menjadi sambutan pengiring kedatangan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Anjungan NTB Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (15/2). Agenda gubernur di tempat ini adalah menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Ikatan Mahasiswa Sasak (IMSAK) Jakarta. Selain pelantikan dan pengukuhan juga digelar dialog kebudayaan dengan tema “Rekonstruksi Kebudayaan Bangsa untuk Peradaban Indonesia yang Lebih Baik; Dari Lombok untuk Indonesia”.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi yang menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut menyampaikan NTB sangat kaya dan beragam terbukti dengan adanya tiga etnis besar yang menghuni NTB yakni Sasak, Samawa dan Mbojo. Tidak hanya itu, NTB juga diwarnai beragam etnis pendatang yang telah tinggal bertahun-tahun di NTB seperti Bugis, Bali, Jawa dan lainnya. ‘’Dari keragaman itulah pada dasarnya NTB mempunyai kekuatan budaya dalam mensukseskan pembangunan daerah,’’ ujarnya.

Selain itu, tambahnya, kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh NTB bukan semata-mata sebagai aset komoditi pariwisata, lebih dari itu, budaya dan kearifan lokal merupa-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi berpose bersama dengan pengurus IMSAK Jakarta, Sabtu (15/2). kan kekuatan dari dalam yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat.

Untuk itu, mahasiswa harus memainkan perannya dalam rangka untuk membangun peradaban yang lebih baik. “Saya mengharapkan peran mahasiswa, terutama keluarga besar IMSAK Jakarta, sebagai individu-individu yang tercerahkan untuk mensyiarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Sasak kepada masyarakat luas melalui beragama cara yang bisa dilakukan,” ujarnya mengingatkan.

Senada dengan Gubernur, Lalu Maliq Patrawana, salah seorang tokoh NTB yang juga mantan diplomat yang telah malang-melintang dalam hubungan internasional mengungkapkan kebudayaan Lombok merupakan modal besar dalam membangun public diplomacy.

Untuk itu, ia sangat meng-

harapkan pemerintah dapat mengembangkan diplomasi publik di mana kekayaan budaya itu menjadi landasan utamanya.

Sementara Ketua Umum IMSAK Jakarta, Husnul Aqib, usai pelantikan mengatakan kedatangan gubernur dalam pelantikan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap mahasiswa NTB yang kini sedang menuntut ilmu di luar daerah. “Kedatangan TGB ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap mahasiswa,” akunya.

Dalam hal ini, ia meminta pemerintah terus dapat memperhatikan mahasiswa asal NTB yang sedang menuntut ilmu di Jakarta. Hadir dalam pelantikan tersebut puluhan masyarakat dan mahasiswa asal NTB yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. (dys)

MENGADU - Wali murid asal Janapria mendatangi DPRD Loteng. Mereka mengadukan kasus kesalahan penulisan nama pada ijazah siswa, Senin (17/2). lah blangko cadangan, sehingga dalam proses penulisan ijazah tidak boleh ada kesalahan. Apalagi dalam penulisan nama. Namun karena sudah terjadi, maka harus ada upaya penyelesaian.

Di masa mendatang, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya penulisan nama dan identitas lain dalam ijazah menggunakan komputer dan tidak

lagi manual atau menggunakan tangan. Tujuannya kesalahan penulisan nama bisa diminimalisir. ‘’Dengan pola itu juga, jenis tulisan pada ijazah bisa seragam,’’ ujarnya. “Ini yang tengah diusulkan. Karena sekarang, semua sekolah sudah dilengkapi komputer. Sehingga akan lebih mudah dan praktis, kalau menggunakan pola tersebut,” tambahnya. (kir)

Pajak Ekspor Berat

Newmont Pertimbangkan Tetap akan Lakukan Pengurangan Karyawan Mataram (Suara NTB) Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru kepada perusahaan tambang yang tidak melakukan proses pemurnian di dalam negeri. Dengan memberikan konsekuensi biaya ekspor hingga pada kisaran 20 persen sampai 60 persen. PT. Newmont dalam pemberlakukan kebijakan tersebut masih merasa berat, dan masih dipertimbangkan dilakukan efisiensi (PHK atau merumahkan) sebagian karyawannya.

General Manajer Tanggung Jawab Sosial dan Hubungan dengan Pemerintah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Rachmat Makkasau bersama Manajer Departemen Komunikasi, Rubi Purnomo mengatakan, dengan adanya peraturan pemerintah terbaru ini, Newmont terus melakukan efisiensi di segala bidang, termasuk pada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk karyawannya sendiri, kemungkinan merumahkan atau pemberlakukan PHK . Apabila dipandang biaya operasional perusahaan tinggi.

Newmont sendiri, dikenakan pajak ekspor sebesar 25 persen, tetapi mengacu pada kontrak karyanya, ada penambahan biaya sebesar 10 persen.

Total 35 persen pajak ekspor yang harus ditanggungnya. Itu yang dianggap memberatkan.

Mengacu pada UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang mengharuskan untuk membangun smelter dianggap tidak ekonomis. Sebab, produksi Newmont sifatnya fluktuatif dan dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan mesin smelter secara berkelanjutan.

Sehingga kesimpulannya, masih mengefektifkan kerjasama untuk memasok kebutuhan smelter di Gresik, yang kapasitasnya mencapai 1,1 juta ton/tahun.

“Gresik hanya mampu menampung produksi kita sebesar 20 persen, sisanya itulah yang dikirim ke luar negeri. Sementara produksi kita hanya 600 ribu ton pertahun, jauh di bawah kebutuhan mesin smelter,” terang Rachmat usai mengikuti pelantikan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB di Mataram, Senin (17/2).

Direncanakan akan dilakukan pemurnian secara keseluruhan didalam negeri, dengan menggandeng dua perusahaan smelter, yaki PT. Indosmelt dan PT. Nusantara yang belum dipastikan kapan akan beroperasi.

“Yang jelas, kita belum mampu untuk membangun smelter, karena belum bisa dijamin produksi Newmont akan mampu mengimbangi kebutuhan mesin smelter terus menerus. Masih harus terus ekspor sisa dari suplai kebutuhan untuk Gresik,” tambahnya.

Bahkan yang masih memberatkan saat ini, Newmont masih harus mengembalikan pinjaman dana dari perbankan luar negeri sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat.

Yang dipinjamnya tahun 2011 lalu, untuk operasional perusahaan selama 2012 hingga 2014. dimungkinkan tahun 2015 mendatang pinjaman ini sudah tuntas.

Sementara itu, Ketua SPKEP SPSI pusat, R. Abdillah didampingi Ketua SPSI Provinsi NTB, Zainudin mengatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap seluruh perusahaan yang menaungi pekerja. Tidak terkecuali perusahaan tambang PTNNT. SPSI akan melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan perusahaan yang dapat merugikan karyawan. Diantaranya jika dilakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).(bul)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

Arsenal Tuntaskan Misi Balas Dendam pada Liverpool London Arsenal berhasil melaju ke babak perempat final Piala FA usai mengalahkan Liverpool 21. Kemenangan ini juga sebagai ajang balas dendam The Gunners yang pekan sebelumnya dibantai The Reds 1-5.

Bermain di Emirates Stadium, Minggu (16/2/2014), Liverpool langsung tampil menySPORTIF Kapten Liverpool Steven Gerrard (bertepuk tangan) sebagai tanda pengakuan kekalahan timnya atas Arsenal di Piala FA, Senin dinihari.

(ant/bali post)

IPSI Loteng Tak Ingin Mariati Hengkang Mataram (Suara NTB) Pengprov IPSI Lombok Tengah (Loteng) mengaku belum bisa menanggapi surat pengunduran diri atlet pencak silat Loteng, Mariati. Pasalnya pimpinan IPSI Loteng, Mahrun masih berada di luar daerah. Selain itu, pihak pengurus IPSI Loteng masih menginginkan Mariati dapat membela Loteng di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014.

Wakil Sekretaris IPSI Loteng, Sirajuddin yang konfirmasi Suara NTB, Senin (17/2), mengatakan surat pengunduran diri atlet Loteng, Mariati yang ingin pindah ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah diterima pihaknya. Namun, pihaknya belum bisa menanggapi isi surat tersebut, sebab pihaknya masih menunggu Ketua Umum IPSI Loteng, Mahrun yang saat ini masih berada di luar daerah.

“Kita Belum bisa menanggapi surat itu, sebab Ketua Umum IPSI Loteng masih berada di Thailand. Kita mau duduk bersama dengan Mariati sepulang Ketua Umum IPSI Loteng dari Thailand,” ucapnya.

Soal surat pengunduran diri Mariati itu sudah dilaporkan ke pimpinan IPSI Loteng, hanya saja IPSI Loteng belum bisa menanggapi, sebab masalah kepindahan Mariati itu akan dibahas sepulang pimpinan IPSi Loteng dari Thailand.

Mengenai alasan kepindahan Mariati, karena merasa tidak diperhatikan IPSI Loteng. Termasuk belum diberikan bonus setelah meraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012, Sirajuddin, mengaku tak berani berkomentar panjang. Dirinya belum mengetahui secara jelas persoalan yang dialami Mariati, namun demikian dia bersama pihak IPSI Loteng akan berupaya mencarikan solusi, sehingga persoalan yang dialami Mariati dapat diselesaikan di internal pengurus IPSI Loteng. (fan)

POBSI NTB Tak Patok Target Mataram (Suara NTB) Kontingen biliar NTB yang diperkuat lima atlet akan berlaga di Kejuaraan nasional (kejurnas) Biliar di Pekalongan Jawa Tengah (Jateng) 19-28 Februari mendatang. Atlet binaan pelatih Gede Murdana ini bertandang ke Pekalongan, Selasa (18/2) dini hari untuk membela marwah dan martabat NTB lewat ajang bergengsi kejuaraan biliar tingkat nasional.

Ketua Pengprov POBSI NTB, Gede Murdana yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (17/2), mengatakan pihaknya tidak ingin mematok target muluk-muluk di kejurnas bergengsi tersebut, sebab sebagian besar atlet yang memperkuat kontingen NTB ini masih minim pengalaman.

Lewat ajang itu dia berharap atletnya biasa bermain dengan baik, sehingga hasil kejuaraan itu bisa menambah pengalaman tanding untuk bekal atlet mengikuti pesta puncak nasional, level Pra-PON hingga PON. Menurutnya, kejuaraan biliar yang diikuti sejumlah atlet nasional ini merupakan yang pertama kali diikuti kontingen biliar NTB. Hal itu menandakan sebagian besar atlet NTB masih minim pengalaman. Namun demikian dia tetap berusaha meyakinkan atlet- atletnya tampil maksimal di event bergengsi tersebut, sementara itu Gede Sumadiartha yang merupakan satu-satunya atlet peraih medali perunggu di PON XVII di Kaltim 2008 diharapkan bisa memotivasi atlet lainnya.

“Kita tak berani target muluk-muluk, karena atlet kita masih minim pengalaman. Mereka butuh pengalaman tanding yang tinggi untuk dapat mengukir prestasi di kancah nasional,” ucapnya .

Menurut nya, pembinaan atlet biliar di NTB tidak biasa dilaksanakan satu tahun dan dua tahun, tapi harus dengan proses panjang, mulai dari usia dini hingga dewasa. Sayangnya, pembinaan atlet di NTB belum bisa dilangsungkan secara berjenjang, karena masih minimnya tim sponsor yang mendukung dana pembinaan atlet dan cabor.

Ditambahkannya, soal potensi lima atlet NTB yang di kirim kata dia hampir sama dengan yang atlet daerah yang sudah maju olahraga biliarnya, hanya saja atlet NTB harus bisa tampil dengan lepas dan tak boleh ada beban, karena lawan yang dihadapi memiliki kemampuan yang hampir sama. Namun yang perlu diwaspadai adalah atlet dari Jawa Tengah, DKI Jakarta. Termasuk dari Kalimantan Timur dan Papua menjadi ancaman besar, sebab mereka berani beli pemain luar yang sudah punya prestasi nasional. (fan)

erang di awal babak pertama.

Sepakan Daniel Sturridge di awal pertandingan hampir membuat tim tamu unggul.

Kiper Lukas Fabianski berhasil menghalau sepakan striker timnas Inggris itu.

Meski Liverpool memiliki peluang terlebih dahulu, namun Arsenal yang berhasil unggul. Alex Oxlade-Chamberlain berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Liverpool dan menceploskan bola ke gawang yang dikawal kiper Brad Jones di menit 16. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua, OxladeChamberlain kembali menjadi bintang setelah umpannya

berhasil dimanfaatkan Lukas Podolski. Penyerang Jerman itu pun sukses menceploskan bola ke gawang Liverpool yang dijaga Brad Jones. Arsenal unggul 2-0.

Kapten The Reds Steven Gerrard berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti di menit 60.

Hukuman penalti itu diberikan Wasit Howard Webb setelah Luis Suarez diganjal Podolski di kotak penalti.

Skor 2-1 untuk Arsenal ini pun bertahan hingga akhir pertandingan. Arsenal berhak lolos ke perempat final Piala FA dan akan menghadapi Everton. (ant/bali post)

Darah Muda Roma Bungkam Sampdoria 3-0 Milan Dua pemain muda AS Roma, Mattia Destro dan Miralem Pjanic membawa timnya menang 3-0 dari Sampdoria dini hari tadi sekaligus membuat Roma terus menyaingi Juventus dalam memperebutkan titel juara Serie A. Juara bertahan Juventus sebelumnya menang 3-1 dari Chievo di Turin untuk memperbesar selisih dari Roma yang menempati peringkat dua menjadi 12 poin.

Harapan Roma untuk memupus trauma tersingkir oleh Lazio pada final Piala Italia tahun lalu kandas setelah kalah 0-3 di leg kedua semifinal turnamen ini dari Napoli pertengahan pekan lalu.

“Saya kira setelah gagalnya kami di Piala Italia maka ada hilang hormat kepada tim saya, dari semua orang, dan

malam ini kami memberi jawaban untuk itu,” kata pelatih Roma Rudi Garcia kepada Sky Sport Italia. “Kami berhasil, mencetak tiga gol dan tidak kemasukan. Kami sembilan poin di bawah Juve dengan kelebihan satu pertandingan, dan saya kira kami telah memperlihatkan betapa kuatnya kami,” tambahnya.

Pada laga di mana kapten Francesco Totti merumput kembali untuk Giallorossi setelah cedera ini, Destro (22) akhirnya membawa tuan rumah unggul pada menit 44 set-

elah beberapa kali para pemain Roma menyianyikan peluang.

Kemudian, hanya sekitar sepuluh menit dari babak kedua Pjanic (23) menggandakan kemenangan Roma dari tendangan bebas menggeledek yang tak bisa dihalau kiper Sampdoria Junior Da Costa.

Tiga menit kemudian pada menit 57 Destro mencetak gol keduanya untuk membawa Roma unggul 3-0.

Pada menit 80 bencana menimpa Sampdoria ketika Daniele Gastaldello diusir wasit setelah mengganjal keras

Radja Nainggolan sehingga berujung kartu kuning kedua.

“Kami pantas kalah,” kata pelatih Sampdoria Sinisa Mihajlovic kepada Sky Sport Italia. “Roma adalah klub hebat dengan para pemain top. Setelah gol kedua kami sudah tak lagi di permainan,” tambahnya.

Beberapa saat sebelumnya Kwadwo Asamoah dan Claudio Marchisio membawa Juventus unggul 2-0 pada babak pertama sebelum Martin Caceres menciptakan gol bunuh diri, namun kemudian Fernando Llorente mencetak gol ketiga Juve pada menit-menit terakhir.

Setelah nyaris kalah dari Verona pekan lalu untuk seri 2-2, manajer Juve Antonio Conte menandaskan fokus adalah kunci kemenangan

timnya. “Sulit menjaga intensitas sama selama 95 menit namun kami harus demikian karena kehilangan sedikit saja konsentrasi maka apa pun bisa terjadi,” kata bos Juve ini kepada Sky Sport Italia.

Sementara itu peringkat tiga Napoli makin menjauhi Fiorentina dengan enam poin setelah menang 2-0 dari Sassuolo berkat gol Blerim Dzemaili dan Lorenzo Insigne, namun pada menit 71 harus kehilangan Gonzalo Higuain karena cedera punggung. “Kita akan lihat seserius apa cederanya pada hari-hari mendatang,” kata pelatih Rafael Benitez seperti dikutip AFP. Napoli akan menghadapi Swansea pada babak 32 Besar Liga Europa Kamis nanti. (ant/bali post)

Conte Ibaratkan Capello ’’Muka Badak’’ Turin Antonio Conte tidak gentar sedikit pun dengan serbuan kritik yang dilontarkan Fabio Capello mengenai penampilan Juventus pada pekan ini.

Ibaratnya, Conte menyebut Capello dengan menggunakan pernyataan sarkastis sebagai sosok pelatih yang tidak tahu diri atau “bermuka badak”.

Pekan ini, mantan pelatih Juventus Capello dalam sebuah wawancara menyatakan tim asuhan Conte tidak bakal mendulang sukses di Eropa, mengingat Liga Italia (Serie A) tidak berkualitas dan tidak cukup kompetitif. Conte cenderung mudah memenangi Scude t t o musim ini.

“Mungkin tahun depan saya berencana mengajukan pertanyaan untuk berkiprah di Liga Inggris. Saya tidak ingin seseorang membuat komentar yang mengusik dan menganggu catatan rekor yang telah diraih dua tahun lalu,” kata Conte kepada Sky Sport Italia.

Menurutnya, kiprah Capello mencatat rekor dengan meraih dua gelar dan tidak akan melupakan gaya sepak bola. ‘’Saya ingat dengan tim yang diasuh Marcello Lippo dan tim yang diasuh Giovanni Trapattoni, tetapi era Capello justru diisi dengan pencabutan gelar,” katanya. “Saya berpendapat bahwa Juventus kali ini lebih komplet di semua lini dibandingkan dengan komposisi di musim pertama. Di musim ketiga, kami mengalami peningkatan di berbagai aspek, baik taktik, fisik dan psikologis,” katanya sebagaimana dikutip dari situs Football Italy.

Capello mengkritik penampilan anak asuhan Conte setelah Juventus bermain imbang 2-2 melawan Hellas Verona pada pekan lalu. Terpicu oleh hasil yang kurang menggembi-

rakan itu, skuad asuhan Conte menekuk Verona 3-1 di Juventus Stadium. (ant/ bali post)

Carlo Ancelotti

(ant/bali post)

Ancelotti Samai Rekor Capello

Antonio Conte

(ant/bali post)

Madrid Carlo Ancelotti menyamai pencapaian pendahulunya di Real Madrid, Fabio Capello, yang mengantar Los Blancos melakoni 25 laga tanpa terkalahkan.

Di bawah asuhan Ancelotti, Real Madrid belum pernah kalah dalam 25 pertandingan dengan hasil 21 kemenangan dan 4 seri. Ancelotti menyamai raihan pendahulunya di Real Madrid, Fabio Capello, di era 1996 dan 1997 dengan 25 laga tidak terkalahkan hasil 18 kemenangan dan 7 kali seri.

Ancelotti berpeluang mengejar rekor pelatih asal Belanda, Leo Beenhakker, yang sukses membawa Madrid meraih 34 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pada 19881989, dengan 25 kemenangan dan 9 hasil seri. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Selasa, 18 Februari 2014

Halaman 14

Pertama Kali di NTB

Rakor Kades se-Lobar Bahas Pembangunan Berbasis Kemandirian Desa Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) DR. H. Zaini Arony membuka Rapat Koordinasi (rakor) pemantapan pembangunan pedesaan Kabupaten Lobar tahun 2014 dengan seluruh Kepala Desa (kades) dan Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Kecamatan serta Desa se-Lobar di Aula Bupati Lobar, Senin (17/2) kemarin.

Rakor yang bertajuk Penyelarasan Visi Pembangunan Lobar 2014 Berbasis Kemandirian Desa diharapkan bupati dapat menghasilkan kesepakatan bersama serta satu visi dan persepsi tentang arah kebijakan pembangun Lobar terutama di tingkat desa.

“Kita ingin satukan tujuan tentang arah pembangunan pedesaan di Lobar,” ujar Zaini Arony, saat membuka Rakor tersebut. Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Lobar, H. M. Uzair, Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik S. Zaini Arony dan kepala SKPD lingkup Pemkab setempat.

Selain itu, tujuan diadakannya rakor ini juga untuk menggali informasi dan berbagai permasalahan di desa dalam rangka pembangunan pedesaan. “Rakor ini juga dilakukan sebagai tempat untuk sosialisasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pedesaan,” tandasnya.

Menurut Zaini dengan adanya undang - undang desa membalik paradigma dimana sebelumnya programnya membangun desa namun saat ini programnya desa

membangun. Oleh karena itu, dalam rakor ini juga sengaja melibatkan para Ketua BPD, PKK agar mengetahui regulasi tersebut. Sebab lanjutnya bagaimanapun Undang-Undang desa harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan di desa.

"Kita semua berharap efektifitas pembangunan di Lobar dapat terwujud melalui desa membangun,” tandasnya.

Terkait program Gerakan Terpadu Membangun Desa (Gerdubangdes), bupati menjelaskan, Gerdubangdes merupakan program Pemda Lobar, namun program tersebut belum sempurna sehingga Program Gerdubangdes tersebut disempurnakan dengan mengelompokkan masing-masing desa menjadi desa tematik, seperti adanya kelompok desa fokasi, desa mandiri energi, mandiri pangan serta desa budaya dan wisata. “Jadi kalau sudah dikelompokkan membinanya gampang,” terangnya.

Sedangkan terkait dengan program desa membangun, pemda bertindak menjadi steering atau pengarah karena desalah yang memiliki program dan anggaran untuk membangun. “Kepala desa harus punya jati diri dan kemandirian, sehingga dihargai oleh orang lain.

Untuk bisa menjadi dihargai dan memiliki jati diri ya hanya dengan membangun,” pungkasnya.

Bupati dalam kesempatan itu berpesan kepada semua kades untuk menjaga kekompakan dan soliditas. Ia mengingatkan, lebih baik mencari kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain. Bupati

mengapresiasi kegiatan tersebut, menurutnya kegiatan semacam ini perlu diagendakan tiap tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, H. Muridun, SE,MM menyatakan kegiatan Rakor ini merupakan pertama kali di lakukan di NTB. Lobar satu-satunya daerah yang melakukan kegiatan tersebut.

Tujuan Rakor ini jelasnya, dalam rangka antisipasi berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tentu pihaknya dalam hal ini menyiapkan langkah untuk mewujudkan pembinaan terhadap 119 lembaga desa.

Hal yang pertama menjadi perhatiannya, SDM di sebagian lembaga desa yang masih rendah. “Untuk meningkatkan kualitas SDM ini perlu dilakukan bintek, pertemuan dan Rakor semacam ini,” ungkapnya.

Hal kedua terkait regulasi pedesaan. Dengan diturunkan undang-undang ini, maka disusul Peraturan Pemerintah (PP). Dengan adanya PP maka berdampak terhadap perda. Perda ini jelasnya perlu direvisi.

Hal selanjutnya yang perlu ditekankan terkait penataan Administrasi. Dengan berlakunya undangundang yang baru, setiap desa nantinya akan mengelola anggaran dengan kisaran Rp 800 hingga Rp 1 miliar. Selain itu, perlu ditingkatkan kerjasama antar desa. Ia menambahkan, dalam Rakor ini diundang 119 kades, Ketua BPD, dan Ketua PKK Desa serta ditambah 10 camat serta tiga lurah. (her/*)

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, bersalaman dengan salah seorang Kades di acara Rakor.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd didampingi Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik S. Zaini Arony, Sekda Lobar, H. M. Uzair dan Wakil Ketua DPRD Lobar, Sahmad.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Lobar, H. Muridun, SE,MM

Sekda Lobar, H. M. Uzair saat menyampaikan sambutan.

Para peserta Rakor, terdiri dari Kepala SKPD dan kades se-Lobar saat pembukaan Rakor.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd didampingi Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik S. Zaini Arony, bersalaman dengan Kepala desa dan BPD saat penutupan Rakor.

SUARA NTB Selasa, 18 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Risma Tidak Sendiri KALANGAN akademisi, konsultan, cendekiawan dan pengusaha di Kota Surabaya memberikan dukungan Walikota Surabaya Tri Rismaharini agar tidak mundur dari jabatannya.

“Intinya kami ingin walikota tetap tegar, tidak mundur.

Apa pun yang terjadi kami siap memberi dukungan sepenuhnya. Walikota tidak sendiri, ada warga Surabaya di sini,” kata Pakar ITS Daniel M. Rosyid bersama pakar lainnya saat menemui walikota di Balai Kota Surabaya, Senin.

Niat mundur yang sempat dilontarkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu mendapat respons dari berbagai elemen masyarakat.

Berawal dari gerakan jejaring sosial media yang menamakan diri “Save Risma” hingga unsur masyarakat yang terang-terangan menyatakan dukungannya agar walikota perempuan pertama di Kota Pahlawan tersebut tetap bertahan.

Sejumlah tokoh dan pakar yang hadir di Balai Kota antara lain, mantan Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof.

Sentot Suadmaji, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ismail Nachu, Direktur Regional Economic Development Institute (REDI), Dosen FISIP Unair Bustomi, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS Yogha, dan perwakilan Yayasan Al-Falah Nur Badri.

Menurut Rosyid, pihaknya pertama kali mengetahui keinginan walikota untuk mundur saat melihat acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta.

Pada acara tersebut, kata Rosyid, terlihat sekali tekanan yang sangat besar pada diri walikota sampai-sampai terucap niatan mundur dari jabatan.

Setelah itu, lanjut dia, muncul perbincangan dari pakar dan akhirnya sepakat mendukung walikota tetap menjabat, setidaknya hingga periode berakhir.

Hal senada juga disampaikan Ismail Nachu. Menurut dia, Tri Rismaharini merupakan sosok pembawa perubahan bagi Kota Surabaya. Di bawah pimpinannya, Surabaya berhasil meraih prestasi membanggakan.

“Kemajuan kota ini tidak hanya diapresiasi berupa penghargaan skala Nasional, tapi juga sudah diakui dunia. Saya yakin itu juga dirasakan warga Surabaya,” katanya.

Dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa. Perwakilan BEM ITS, Yogha, menuturkan sejak ditayangkannya episode talkshow yang menayangkan niat walikota mundur, banyak simpati berdatangan dari BEM universitasuniversitas daerah lain.

“Singkat kata, kami seluruh elemen mahasiswa, khususnya di Surabaya sepakat akan mendukung walikota Risma.

Bahkan, kami siap menjadi bemper walikota demi keberlangsungan pembangunan di kota ini,” ujarnya.

Menyikapi dukungan Walikota tersebut, Walikota Surabaya Tri tidak sendiri, Rismaharini menyampaikan terima kasih. Ketika menerima ada warga rombongan, dia menyatakan bahwa tekanan pikiSurabaya ran merupakan hal yang di sini paling berat yang dialaminya selama menjabat walikota.

Daniel M. Rosyid R i s m a tidak memungkiri disamping problem perkotaan, berbagai tekanan juga kerap dialamatkan kepadanya, sehingga tidak jarang hal tersebut memengaruhi kondisi kesehatan mantan Kepala Bappeko ini.

“Saya bahkan pernah tidak makan selama tujuh hari, hanya minum saja. Karena memang tidak ada nafsu makan gara-gara seminggu penuh ada hal negatif yang menerpa kota ini,” katanya.

Di sisi lain, dia menegaskan sama sekali tidak pernah mengomando gerakan dukungan terhadap dirinya. Justru, orang nomor satu di pemkot Surabaya tersebut memberi instruksi untuk mencopot spanduk/baliho yang bertuliskan “Save Risma”.

Kepala Bakesbangpol dan Linmas Surabaya, Soemarno mengatakan hari ini saja (17/2) pihaknya menertibkan 15 baliho dengan tulisan “Save Risma”. Baliho tersebut didapati di sejumlah titik, seperti Jl. A. Yani, Basuki Rahmat, Darmo, dan beberapa ruas jalan lainnya. “Kebanyakan itu spanduk/baliho milik seseorang yang dipilox dengan tulisan Save Risma,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo berkeyakinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak akan menyerah dan tetap mengemban tugasnya hingga akhir masa jabatannya.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana untuk menyelesaikan tugasnya membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatannya,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin petang.

Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI mengakui bahwa tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah. Namun, berbagai tekanan itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan.

“Saya yakin Ibu Risma itu seorang pemimpin sehingga tidak akan menyerah seberapa pun berat tekanan yang dihadapi,” kata Tjahjo yang pada Pemilu 2014 akan ikut memperebutan kembali kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Kendal).

Tjahjo menekankan, “Apa yang terjadi di Surabaya ini makin mendorong pentingnya PDI Perjuangan untuk mengonsolidasikan seluruh putra putri bangsa terbaik guna menyongsong momentum baru sekiranya PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangi pemilu yang akan datang.”

PDI Perjuangan melihat bahwa siapa pun yang memimpin Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia pasti akan dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan. Misalnya, kebijakan jalan tol di Surabaya, posisi Wali Kota berseberangan dengan posisi Gubernur Jatim dengan berbagai kepentingannya. (ant/bali post)

Program Salat Berhadiah Dinilai Salah Kaprah Bandung (Suara NTB) Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rafani Achyar menuturkan program salat berhadiah yang terjadi di Kota Bengkulu, adalah kegiatan yang salah kaprah.

“Kami menilai program salat berhadiah itu malah bisa mengalihkan niat dari salat itu sendiri. Bukan karena Allah SWT tapi karena ingin menang hadiah,” kata Rafani Achyar, di Bandung, Senin.

Pihaknya menyatakan program salat berhadiah juga dikhawatirkan akan membuat umat Muslim tidak ikhlas dalam beribadah. “Tentunya, salat itu harus niat karena Allah SWT. Jadi harus lillahitaala, bukan lilhadiah,” kata Rafani.

Ia menuturkan, apabila program salat berhadiah itu juga diadakan di Provinsi Jawa Barat, maka pihaknya akan turun tangan.

“Kami tidak akan tinggal diam jika praktik salat berjamaah yang diiming-iming hadiah. Kalau ada indikasi ke arah sana, kami tidak akan tinggal diam, akan segera mengingatkan jangan sampai itu terjadi,” katanya.

Rafani meyakini praktik salat berhadiah tidak akan terjadi di Jawa Barat karena pemahaman masyarakat terhadap agama sudah bagus. “Alhamdulilah para kepala daerahnya juga bagus,” ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana caranya untuk membuat umat muslim agar rajin salat berjamaah di masjid, ia menuturkan hal tersebut harus datang dari kesadaran sendiri.

“Jadi kepala daerah bisa saja memotivasi warganya agar gemar ke masjid. Artinya kepala daerah dituntut untuk memiliki kreativitas agar bisa membangkitkan budaya salat berjamaah. Tapi bukan diiming-imingi hadiah,” kata dia. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENGUNGSI - Seorang pengungsi dari Desa Pandansari - Ngantang berada di tenda pengungsi di Posko Pengungsian Pujon, Malang, Jawa Timur, Senin (17/2).

Gunung Kelud Kembali ke Tipe Eksplosif Kediri (Suara NTB) Gunung Kelud akan kembali menjadi gunung berapi bertipe eksplosif setelah meletus pada Kamis (13/2) malam, kata Kepala Pusat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono.

“Setelah letusan kemarin, kubah lava pada 2007 sudah terlempar dan Gunung Kelud akan semakin dalam kawahnya,” kata Surono selepas rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di posko pengungsian Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Senin.

Surono mengatakan Kementerian ESDM akan mencegah volume air di kawah Gunung Kelud tidak mencapai 40 juta meter kubik. “Sekitar empat juta meter kubik saja supaya letusan mendatang tidak berbahaya,” katanya.

Pusat Badan Geologi, lanjut Surono, akan melakukan evaluasi terhadap status Gunung Kelud yang terletak di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar pada Rabu (19/2).

“Sementara status masih awas dengan radius 10 kilometer tidak boleh didekati. Saya minta kejadian di Sinabung tidak terulang di sini,” katanya.

Rapat terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di posko pengungsian Kecamatan Wates, menurut Surono, menyepakati sosialisasi ancaman lahar dingin oleh pemer-

intah-pemerintah daerah.

“Kami juga sudah memasang sebagian alat pemantau lahar untuk mengambil kesimpulan pada Rabu nanti,” katanya.

Surono menambahkan lembaganya tidak dapat menurunkan status gunung berapi, termasuk Gunung Kelud, berdasarkan sejarah letusan sebelumnya. “Saya tidak dapat katakan dari pengalaman karena alam itu cepat berubah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi

KPK Telah Sita 38 Mobil Terkait Kasus Wawan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini telah menyita 38 mobil dan satu motor besar terkait perkara korupsi dan pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Total yang disita dari penanganan perkara dengan tersangka TCW itu ada 38 mobil dan satu motor gede, jumlah ini masih bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berubah,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

Terkait kasus Wawan, hari ini KPK menyita mobil Toyota Velllfire hitam bernomor polisi BB 888 VO yang diserahkan oleh suruhan Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dari Fraksi Partai Keadilan Bangsa, Thoni Fathoni Mukson.

“Mobil itu diantarkan oleh orang atas perintah Thoni Fathoni Mukson, mobil ini nanti diklarifikasi apakah pinjaman atau pemberian, dan bila pemberian dalam konteks apa? Bisa saja profesional,” tambah Johan.

Thoni diperiksa KPK pada Senin (10/2) dalam pemeriksaa dugaan tindak pidana pen-

(ant/bali post)

MOBIL MEWAH - Petugas keamanan menjaga mobil mewah yang disita KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana di Parkiran KPK Jakarta, beberapa waktu lalu. cucian uang yang dilakukan oleh Wawan.

Mobil-mobil yang disita dalam kasus Wawan diperoleh dari tangan Wawan; anak buah Wawan di PT Bali Pacific Pragama; anggota DPRD Banten; kawan dekat Wawan, Herdian Koenadi; hingga artis Jennifer Dunn.

Beberapa di antaranya berupa mobil mewah seperti mobil Lexus RS 460 L hitam bernomor polisi B 888 ARD, Nissan GTR B 888 GAW, Land Cruiser hitam B 888 TCW,

Lamborgini Aventador B 888 WAN, Bentley Continental, Ferrari merah B 888 GIF, Rolls Royce Flying Spur B 888 CHW dan satu motor Harley Davidson B 3484 NWW. Wawan menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang, perkara suap dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, korupsi alat kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun 2012, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. (ant/bali post)

Polisi Buru Penculik Bayi Modus Hipnotis Sukabumi (Suara NTB) Jajaran Polres Sukabumi Kota Sukabumi mengejar pelaku penculikan bayi yang masih berusia enam hari warga Kelurahan Situmekar, Kota Sukabumi dengan modus menghipnotis orang tuanya.

“Baru hari ini kami menerima laporan dari kedua orang tua si bayi dan angota sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Raya SukabumiPalabuhanratu, Kecamatan Lembursitu,” kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Hari Santoso kepada wartawan, Senin.

Informasi yang dihimpun koresponden Antara di Sukabumi dari pihak kepolisian, bayi perempuan

dari pasangan Iyah (30) dengan Miftahuljana (30) diculik saat sedang diasuh oleh ibunya, tiba-tiba datang pengendara motor matic yang berboncengan menanyakan alamat kepada orang tua korban pada Sabtu (15/2) siang.

Sebelum menghipnotis Iyah, salah satuh penculik yang berjenis kelamin wanita sempat menepuk tangan ibu korban dan yang lelaki menunggu di atas motor. Setelah ditepuk oleh penculik tersebut Iyah mengaku tidak sadar dan tahu-tahu anaknya sudah hilang dari pangkuannya.

“Kami sudah mendapatkan ciri-ciri kedua penculik tersebut dan masih melakukan penculikan serta mengembangkan kasus ini dan diharapkan bayi yang baru berusia enam hari itu

bisa ditemukan dalam waktu dekat ini,” tambahnya.

Sementara, Iyah mengatakan saat kejadian dirinya tidak sadar bahwa anaknya dibawa kabur kedua penculik tersebut, karena saat itu kedua tersangka itu tidak menunjukan aktifitas yang mencurigakan, bahkan datang dan menanyakan alamat secara baik-baik.

“Yang saya ingat waktu itu, tangan saya ditepuk oleh si penculik dan setelah tersadar anak saya sudah tidak ada ditangan saya,” kata Iyah dengan nada lirih karena masih shock dengan kejadian yang baru dialaminya tersebut. (ant/bali post)

Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hendrasto, mengatakan bahwa PVMBG memasang alat pemantau lahar di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kilat yang terlihat di langit sekitar Gunung Kelud bukanlah erupsi.

“Saat ini di langit terlihat banyak kilat di sekitar Blitar, Kediri dan Malang.

Masyarakat resah karena menduga Gunung Kelud akan atau sedang erupsi seperti kejadian Kamis (13/2) malam,”

katanya melalui pesan singkat, Senin.

Dia menjelaskan, kilat yang sedang terjadi bukan karena erupsi Gunung Kelud tetapi kilat yang dihasilkan awan-awan cumulonimbus di sebelah barat gunung.

Berdasarkan pantauan Satelit MTSAT terlihat satu sel awan cumulonimbus. Saat ini di puncak gunung terjadi hujan lebat,” katanya.

Pengamatan stasiun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Gunung Kelud juga tidak memonitor adanya peningkatan aktivitas vulkanik. “Hanya ada tremor menerus tiga mm seperti hari kemarin,” katanya. (ant/bali post)

Roger Danuarta Sudah Tiga Bulan Konsumsi Narkoba Jakarta (Suara NTB) Pesinetron Roger Danuarta mengaku sudah tiga bulan menggunakan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), kata Kepala Kepolisian Sektor Pulogadung AKBP Zulham Effendi.

“Daritesurinsudahpositifpengguna,” jelas Zulham di Markas KepolisianSektorPulogadung,Cipinang, Jakarta Timur, Senin.

Menurut hasil pemeriksaan, ia mengatakan, Roger merupakan pengguna aktif narkoba.

Namun polisi belum menemukan kemungkinan dia juga bertindak sebagai pengedar.

“Pemeriksaan sudah didalami, tapi yang sudah terbukti dia sebagai pecandu,” imbuh dia.

Zulham menambahkan, polisi menemukan daun ganja 15,70 gram dan heroin 1,50 gram di mobil putra penata rambut Johnny Danuarta.

Menurut Pasal 111 dan Pasal 112 subsider Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Roger terancam hukuman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara jika terbukti mengonsumsi heroin.

Roger ditemukan dalam keadaan tidak sadar di dalam mobil Mercedes Benz E 320 bernomor polisi B-368-R di Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur, pada Senin dini hari. (ant/bali post)

Pilar Kebangsaan Tak Mereduksi Pancasila Dasar Negara Jakarta (Suara NTB) Keberadaan pilar kebangsaan tidak mereduksi atau mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, saat memberi keterangan dalam sidang pengujian Pasal 34 ayat (3b) UU No 2 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan istilah “pilar” dalam empat pilar kebangsaan dimaknai sebagai hal pokok, mendasar, dan esesial yang memiliki sifat dinamis.

“Jadi sama sekali tidak menyamakan kedudukan Pancasila dengan pilar-pilar lain, apalagi mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang dijamin dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Lukman Hakim juga mengungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penjelasan resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud mengartikan istilah pilar sebagai “dasar atau yang pokok”.

“Jadi tak tepat pandangan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa berimpilikasi secara ideologis, politis, yuridis, dan sosiologis yang mereduksi kedudukan Pancasila. Apalagi dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

MPR mengingatkan mendalami empat pilar anggota partai politik dan masyarakat sebagai langkah strategis dari DPR dan pemerintah dalam kondisi bangsa sekarang ini, yakni dalam rangka internalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengujian UU Parpol terkait Pancasila pilar kebangsaan ini mohonkan oleh sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar).

Mereka menguji Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol yang menyatakan parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilarnya sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Mereka merasa keberatan dengan masuknya Pancasila sebagai pilar kebangsaan. Padahal Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia berdasarkan Pancasila (dasar negara), bukan sebagai pilar kebangsaan.

Pemohon menilai pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan yang sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (ant/bali post) Lukman Hakim Saifuddin

(ant/bali post)

Selasa, 18 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PAGELARAN SENDRATARI KOLOSAL DAN FESTIVAL AKUSTIK PELAJAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERSAMA KOPIKO 780C PEMENTASAN Sendratari Kolosal dengan tema “ Tiga Manusia Karung” yang diramu dengan Festival Akustik tingkat pelajar se – Kabupaten Lombok Timur digelar pada hari Sabtu & Minggu, 15 & 16 Februari 2014 di Taman Kota Selong – Lombok Timur, mampu menarik atensi masyarakat khususnya Pelajar dan anak muda kota Selong.

Yudi dari Sanggar Amarylis selaku pihak penyelenggara menjelaskan “ Pementasan Sendratari Kolasal ini baru pertama kali diselenggarakan di Selong. Mengangkat tema Tiga Manusia Karung, pentas ini menyimbolkan kehidupan umat manusia di dunia, dengan sifat congkak, malas, bodoh dan dipenuhi hawa nafsu. Sehingga, kami ingin menyampaikan pesan bahwa semua kita akan

berpulang ke hadapan Sang Pencipta, jadi sudah sepantasnya kita selalu berbuat baik dalam menjalankan segala kewajiban kita sebagai umat manusia di bumi ini.”

Kemeriahan acara juga semakin terasa dengan penampilan peserta festival akustik dan penampilan bintang tamu “DIPA” yang menampilkan kemampuan solo gitarnya yang sangat atraktif sehingga mampu memukau seluruh penonton yang hadir . “ Acara seperti ini harus sering di gelar di Selong, karena sangat positif memberi ruang ekspresi bagi kreativitas muda dan tentunya sebagai sajian hiburan yang menarik” ungkap Bunchen salah seorang penonton acara ini.

Dalam event ini, PT Mayora kembali memperkenalkan secara langsung produk terbarunya yakni KOPIKO 78 0 C. KOPIKO 780C adalah produk minuman coffe lattee dalam kemasan botol yang mewah dan praktis. Perpaduan kualitas kopi terbaik dengan segala kebaikan susu menjadikan KOPIKO 780C sangat nikmat diminum kapan saja dan dimana saja.

Di akhir acara, Yudi dari Sanggar Amarylis mengucapkan rasa terima kasih kepada PT. MAYORA, KOPIKO 780C dan DECK PRODUCTION yang telah mendukung penuh kegiatan ini dan berharap kedepannya dapat terus mendukung kreativitas anak muda di Selong pada khususnya.

Pemboman KA Tewaskan Tujuh Orang di Pakistan KarachiLedakan bom yang ditujukan pada sebuah kereta-api penumpang di Pakistan selatan menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari 30, Minggu, kata beberapa pejabat.

Pemboman itu terjadi di dekat stasiunUnar,450kilometersebelah baratlaut Karachi, dan merusak parah sejumlah gerbong kereta-api tersebut,laporAFP.“Jumlahkematian dalam ledakan itu naik menjadi tujuh setelah dua orang yang terluka tewas di sebuah rumah sakit di kota Jacobabad,” kata pejabat seniorpemerintahdaerahSardarJamali kepada AFP. Ia mengatakan, kereta ekspres Khushhal Khan Khattak sedang menujuPeshawardariKarachiketikadihantamledakantersebut,yang

juga mencederai lebih dari 30 orang dan merusak jalur KA hingga ratusan meter. Tiga gerbong KA keluar darirel,duadiantaranyarusakparah akibat kuatnya ledakan itu.

Seorang pejabat senior perkeretaapian, Sikandar Lashari, mengkonfirmasi jumlah kematian dalam pemboman itu. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tesebut.

Ledakan bom di salah satu gerbong KA di rute yang sama bulan lalu menewaskan tiga orang dan melukai 20 di kota wilayah tengah Ra-

(ant/Bali Post)

TERGELINCIR - Warga berkumpul di lokasi tergelincirnya kereta penumpang setelah adanya ledakan di distrik selatan Pakistan, Kashmoure, Minggu (16/2). Lima penumpang, termasuk empat anak-anak, tewas setelah ledakan menyebabkan kereta yang sedang berjalan tergelincir, menurut keterangan polisi. Kereta sedang melaju menuju Peshawar dari Karachi.

janpur di provinsi Punjab.

Pakistan dilanda serangan-serangan bom bunuh diri dan penembakanyangmenewaskanlebihdari 5.200 orang sejak pasukan pemerintahmenyerbusebuahmasjidyang menjadi tempat persembunyian militandiIslamabadpadaJuli2007.

Kekerasan sektarian meningkat sejak gerilyawan Sunni memperdalam hubungan dengan militan Al Qaida dan Taliban setelah Pakistan bergabung dalam op-

erasi pimpinan AS untuk menumpas militansi setelah serangan-serangan 11 September 2001 di AS. Pakistan juga mendapat tekanan internasional yang meningkat agar menumpas kelompok militan di wilayah baratlaut dan zona suku di tengah meningkatnya serangan-serangan lintas-batas gerilyawan terhadap pasukan internasional di Afghanistan.

Para pejabat AS mengobarkan perang dengan pesawat tak be-

rawak terhadap para komandan Taliban dan Al Qaida di kawasan suku baratlaut, dimana militan bersembunyi di daerah pegunungan yang berada di luar kendali langsung pemerintah Pakistan.

PasukanAmerikamenyatakan, daerah perbatasan itu digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.

Islamabad mendesak AS mengakhiri serangan-serangan pesawat tak berawak, sementara Washington menuntut Pakistan mengambil tindakan menentukan untuk menumpas jaringan teror.

Sentimen anti-AS tinggi di Pakistan, dan perang terhadap militansi yang dilakukan AS tidak populer di Pakistan karena persepsi bahwabanyakwargasipiltewasakibatseranganpesawattakberawak yang ditujukan pada militan di sep-

anjang perbatasan dengan Afghanistan dan penduduk merasa bahwa itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Pakistan.

Pesawat-pesawat tak berawak AS melancarkan puluhan serangan di kawasan suku Pakistan sejak pasukan komando AS membunuh pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dalam operasi rahasia di kota Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011. (ant/Bali Post)