Snt18022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 284 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

DILANTIK- Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi melantik tujuh kepala daerah di NTB, Rabu (17/2).

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh orang bupati/walikota (kepala daerah) hasil Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Gubernur meminta para bupati/walikota untuk

fokus dalam membangun daerah masing-masing. ‘’Saya juga mengajak bupati/walikota untuk fokus dalam membangun daerah masing-masing. Fokus dalam makna mari kita bersama menajamkan program-program kita,’’ kata gubernur usai

melantik tujuh bupati/walikota di Mataram, Rabu (17/2).

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, bupati/walikota diminta untuk menajamkan program-program pembangunan.

Diantaranya, program untuk menurunkan kemiskinan, Bersambung ke hal 15

Penggunaan Dana Bantuan Hukum Dilaporkan ke Kejaksaan

Sejumlah Pejabat Biro Hukum Setda NTB Diperiksa

’’

Sudah ada yang diminta keterangan dari Biro Hukum.

Kejaksaan yang lebih tahu siapa saja yang dipanggil

TO K O H

H. Rusman

Pengaruh Tokoh Kalah Kuat

Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH mengatakan, akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait dengan pengusutan dana bantuan hukum di SKPD tersebut.

Pihaknya yakin apa yang dipersoalkan terkait dengan penyelidikan penggunaan dana bantuan hukum itu, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. ‘’Kita ikuti saja prosesnya.

Kita hormati proses yang berlangsung. Setiap apa yang kita lakukan kita yakini (sudah benar),’’ kata Rusman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/2) siang kemarin di ruang kerjanya.

Rusman tak banyak berkomentar terkait dengan penyelidikan dana bantuan hukum pada Biro Hukum ini. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa pejabat Biro Hukum yang sudah dimintai keterangannya oleh Kejaksaan.

“Sudah ada yang diminta keterangan dari Biro Hukum. Kejaksaan yang lebih tahu siapa saja yang dipanggil,’’ ujarnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

WALIKOTA Bima, H. M. Qurais H. Abidin menegaskan, aparat keamanan bersama jajaran Pemkot Bima telah berupaya melakukan sejumlah terobosan untuk menangkal penyebaran paham terorisme di Kelurahan Pena To’I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Salah satunya adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat. Sayangnya pengaruh mereka dianggap kalah kuat dengan para penyebar paham terorisme tersebut.

Saat ditanyai mengenai apakah pemerintah daerah sudah melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menangkal perkembangan paham ini, Bersambung ke hal 15 H. M. Qurais H. Abidin

Puluhan IUP Diduga Bermasalah di NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah untuk menertibkan 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear di seluruh Indonesia sampai Mei mendatang. Di NTB sendiri, puluhan IUP dinyatakan masih belum clear and clean. Selain itu, jumlah tunggakan iuran pemegang IUP di daerah ini masih mencapai Rp 17 miliar lebih. ‘’Data IUP yang clear and clean masih 23 buah. Belum bertambah seperti data yang dulu. Kita provinsi hanya merekomendasikan hasil evaluasi ke Dirjen Minerba. Nanti Dirjen Minerba yang memberikan predikat itu,’’ kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi Suara NTB disela-sela pelantikan tujuh bupati/walikota di Mataram, Rabu (17/2) siang kemarin.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Gejala Resistensi Daerah WAKIL Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad menyayangkan masih banyaknya bupati/walikota di NTB yang enggan untuk membuka komunikasi dengan para senator asal NTB di DPD RI dalam memperjuangkan program di tingkat pusat.

Bahkan, sejumlah daerah justru menunjukkan gejala resistensi untuk menerima program yang telah diperjuangkan oleh para wakilnya di tingkat pusat.

Hal itu disampaikan Farouk saat dikonfirmasi menjelang acara pelantikan tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak di NTB, Rabu (17/ 2). “Selama ini saya hampir kurang sekali, Bersambung ke hal 15

Data tahun 2013, sebanyak 40 IUP di NTB hingga saat ini belum dinyatakan clear and clean (CNC) oleh pemerintah pusat. Dari 63 IUP seluruh NTB, sampai dengan CNC tahap delapan hanya 23 IUP yang sudah dinyatakan CNC. Sebagian besar IUP itu mendapat konsesi lahan di Pulau Sumbawa, dan sebagian kecil di Lombok.

Dikatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang bermasalah dan belum membayar iuran. Husni menyebutkan, berdasarkan data per 30 Juni 2014, tunggakan iuran tetap pemegang IUP di NTB mencapai Rp 19,228 miliar lebih. Tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP tersebut, termasuk utang sudah habis masa berlakunya. Sampai saat ini,

kata Husni dari jumlah tunggakan sebesar itu telah mampu ditarik sebesar Rp 2 miliar.

Bersambung ke hal 15

Muhammad Husni (Suara NTB/dok)

Kasus PDAM Ditingkatkan ke Penyelidikan Mataram (Suara NTB) Laporan atas 43 item kegiatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Mataram ke Kejaksaan Tinggi NTB, statusnya meningkat menjadi penyelidikan. Keputusan itu setelah pihak Kejaksaan dikeluarkan surat perintah penyelidikan (sprin lid) dan akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksi - saksi.

Sprin lid itu dikeluarkan Kajati NTB Martono, SH,MH beberapa waktu lalu, setelah pihaknya merasa cukup dengan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. ‘’Kasus ini sudah naik ke penyelidikan karena sudah ada sprin lid dari pak Kajati,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (17/2).

Sejak laporan itu disampaikan Desember 2015 lalu, Kajati langsung membentuk tim penyelidik. Data dan keterangan awal sudah diperoleh dalam kegiatan puldata dan pulbaket sebelumnya. ‘’Data data sudah ada. Wawancara sudah dapat ke pihak pihak terkait. Tinggal sekarang memanggil saksi-saksi karena sudah ditingkatkan ke penye-

(Suara NTB/ars)

Made Sutapa lidikan,” sebutnya.

Sutapa juga mengapresiasi laporan pelapor yang melengkapi dokumen dan alur indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Hanya saja, pihaknya ingin tetap objektif menangani setiap perkara, termasuk kasus PDAM tersebut.

Sebab jangan sampai ada kesan pihaknya memaksakan perkara dan ujung ujungnya mendzolomi pihak tertentu. ‘’Kalau ini cukup bukti lanjut, kalau tidak, ya dihentikan.

Mau lanjut atau tidak, nanti kita sampaikan ke pelapornya apa adanya,’’ pungkas Sutapa.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Dukung Aparat Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Teror

Terduga Teroris Diduga Siapkan Tenaga Baru

Farouk Muhammad

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/aan)

Umar Septono

Terduga teroris Fajar alias Chan alias Muhammad Fuad, diduga sudah menyiapkan tenaga yang baru direkrut untuk dijembati menuju pusat jaringan teroris Mujahidn Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelum akhirnya ditembak mati Densus 88 di Kelurahan Pena To’I, Kota Bima dalam sebuah penggerebekan di rumahnya di Bima, Senin (15/2) lalu.

‘’SEMENTARA, terpantau hanya melakukan kegiatan di situ ya (Pena To’I, Kota Bima) tapi link-nya kan langsung ke Poso. Istrinya Santoso kan juga dari situ. (Rekrutan) yang lain dalam kondisi penyiapan,’’ ungkap Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, saat ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Rabu (17/2).

Namun, ia tidak merinci mengenai jumlah tenaga baru yang direkrut apakah sudah bergabung ke dalam jaringan teroris yang kini masih terus diburu polisi melalui sandi Operasi Tinombala di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Kapolda menjelaskan, pan-

tauan polisi selama ini kegiatan perekrutan yang diduga dilakukan Fajar tesebut masih berada di sekitar wilayah Kelurahan Pena To’I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Belum sampai mengarah pada penggalangan anggota baru yang menyasar daerah Dompu, Sumbawa, maupun Lombok.

Berdasarakan pengembangan kasus sementara, kata Kapolda, jaringan teroris Santoso yang berkembang di Bima memiliki anggapan bahwa kepolisian adalah penghambat kegiatan terorisme sehingga menjadikan polisi sebagai sasaran.

TGH.M.Zainul Majdi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Program 100 Hari Kerja

Walikota akan Evaluasi Kinerja SKPD Khawatir DBD DALAM beberapa waktu terakhir ini, seiring dengan tidak menentunya kondisi cuaca, muncul banyak kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram.

Hal inilah yang juga dikhawatirkan oleh Lurah Pagesangan Timur, H. Halil. Untuk itulah ia terus melakukan sosialisasi kepada warganya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini.

“Kalau titik genangan (Suara NTB/dok) selama hujan ini tidak H. Halil ada sekarang, setelah saluran-saluran diperbaiki dan ditalut. Ndak ada lagi. Cuma sekarang yang kita khawatirkan itu penyakit demam berdarah ini,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (17/2).

Ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada akan penyakit ini yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, hujan lalu panas. Halil meminta warganya di semua lingkungan untuk rutin melakukan gotong royong, membersihkan semua selokan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. “Kita mengimbau masyarakat agar rutin melakukan gotong royong, membersihkan lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Di samping itu, warga juga perlu menerapkan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) untuk tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah masing-masing. Dengan demikian tidak ada medium untuk nyamuk Aedes Aegypti berkembang biak. “Karena dari Dinas Kesehatan juga menyarankan demikian dan itu harus kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya. Halil berharap Pagesangan Timur tidak seperti kelurahan lainnya yang warganya terkena DBD, untuk itulah warga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan.

Warga Pagesangan Timur disampaikan Halil belum ada yang positif terkena DBD, hanya saja beberapa warga didiagnosa gejala DBD sehingga tidak sampai di rawat di rumah sakit. “Hanya gejala saja dan tidak ada yang sampai dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Imbauan kepada warga untuk menjaga kebersihan ini disampaikan oleh setiap kepala lingkungan. Pihaknya ingin setiap lingkungan melakukan kegiatan gotong royong satu kali dalam sepekan sehingga kebersihan tetap terjaga. “Kepala lingkungan juga sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (ynt)

Kecewa Kinerja Dishubkominfo WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengaku kecewa dengan kinerja Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram. Hal ini karena sampai saat ini, dinas yang dipimpin Drs. H. Khalid itu, tidak kunjung menerapkan Perda Kota Mataram tentang pengelolaan parkir. ‘’Perda itu sudah ditetapkan 15 September 2015. Itu berarti juklak juknis terhadap Perda itu harus segera selesai,’’ tutur Misban menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Paling lambat, 15 Maret 2016, juklak juknis itu harus sudah selesai. Terkait dengan target parkir yang cukup besar, sehingga juklak juknis itu dapat dikatakan mendesak untuk segera diselesaikan.

Selain itu, mantan Ketua Pansus Pengelolaan Parkir ini tidak menginginkan jukir (juru parkir) liar semakin menjamur. ‘’Dengan mudahnya mereka mengambil uang dari masyarakat tanpa karcis parkir,’’ keluhnya. Untuk itu, Misban berharap Dishubkominfo lebih serius dalam mempersiapkan pelaksanaan Perda pengelolaan parkir.

Sebenarnya, kata Misban, kalau sampai tanggal 15 Maret 2016, Perwal yang merupakan turunan dari Perda pengelolaan parkir itu belum ada, Perda itu otomatis berlaku. ‘’Tetapi kan kita identik dengan menunggu Perwal. Sebenarnya tidak perlu menunggu Perwal. Perwal itu hanya petunjuk pelaksanaan,’’ terangnya.

Boleh saja ada interval waktu tiga bulan untuk melakukan persiapan sehingga bisa terlaksana. Politisi PKPI ini menuding Dishubkominfo tidak memiliki prioritas yang jelas. ‘’Mana skala prioritas harus jelas. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat harus jelas,’’ imbuhnya. Sosialisasi Perda ini, kata Misban, baru sebatas kepada juru parkir.

Padahal, pengguna parkir adalah masyarakat. ‘’Jangan sampai masyarakat bayar tanpa karcis,’’ katanya. Misban tidak mewanti-wanti jangan sampai ada uang masyarakat yang dipungut dari penyelenggaraan jasa parkir, lantas masuk ke kantong pribadi. Semangat Perda Parkir ini adalah bagaimana supaya retribusi parkir itu masuk ke dalam kas daerah. ‘’Sekarang bolanya ada di Pemkot. Terbitkan karcisnya dulu. Sambil menata pembagian kewenangan. Mana yang menjadi ranah pajak parkir dan mana yang menjadi ranah retribusi parkir,’’ tandasnya. Yang paling banyak adalah parkir tepi jalan umum. ‘’Ini ada di manamana. Makanya ini yang harus diproteksi,’’ katanya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, pada program 100 hari kerja akan melakukan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kompetensi pimpinan SKPD dalam rangka reformasi birokrasi. “Siapapun nanti akan dilakukan mutasi,” kata Ahyar Rabu (17/2).

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh

Kemungkinan mutasi berdasarkan rekomendasi atau penilaian dilakukan oleh Penjabat Walikota Mataram. Namun demikian, perlu juga dilalukan kajian waktu yang tepat untuk pelaksanaan mutasi.

Walikota menambahkan, saat - saat ini adalah masa transisi. Tetapi program - program tertuang dalam visi dan misi akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dan

tentu akan dipersiapkan dengan baik. Menjadi perhatian saat ini katanya, masalah keamanan menyangkut bentrok di Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang. Penyelesaian konflik kedua kelurahan ini harus segera dilaksanakan dengan melakukan pembinaan.

Masalah keamanan di Monjok - Karang Taliwang harus segera diselesaikan.

Meski saat ini sudah tidak ada bentrok lagi,” ujarnya.

Program lain yang mendesak yaitu, termasuk emergency call kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, beberapa penanganan infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase dirasa tidak akan selesai selama 100 hari kerja.

Ahyar juga menanggapi kasus dugaan pungli prona di tiga kelurahan. Disampaikan, reformasi birokasi masih menjadi bagian akan dilakukan. Sebab,

Kota Mataram menjadi pilot project pemerintah pusat. Perencanaan jangka panjang sudah disusun dalam roadmap. Beberapa program merupakan percepatan termasuk pelayanan perizinan. Sementara, kasus prona itu masih disinyalir dan akan dilakukan evaluasi. Kinerja ASN ini dinilai perlu mendapatkan reward dan punishment. “Ini kan masih sinyalir. Dan saya baru tahu soal itu,” pungkasnya.

Walikota memastikan, tidak akan berlama - lama melanjutkan program - program yang telah dirancang sebelumnya. Bahkan, dia mengatakan meski enam bulan tidak menjabat, tetapi tetap turun mendengarkan aspirasi dari masyarakat. (cem)

Pascapelantikan

Walikota Minta SKPD Bekerja Kondusif Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan pascapelantikan sudah tidak ada politik, kelompok - kelompok maupun friksi - friksi di internal Pemkot Mataram. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta menciptakan kondusivitas dalam bekerja. “Gubernur mengamanahkan sudah tidak ada politik, kelompok maupun friksi - friksi. Saya minta SKPD bekerja menciptakan suasana kondusif,” kata Ahyar dalam sambutannya saat serahterima jabatan (sertijab), Rabu (17/2).

Menurutnya, banyak hal - hal yang mendesak di Kota Mataram yang harus dibenahi. Program dilakukan oleh Penjabat Walikota Mataram akan dilanjutkan kembali. Disamping itu, jangan sampai di internal kasak - kusuk bekerja.

Walikota menekankan kepada pegawai, jangan pernah membanding - bandingkan pemimpin.

Sebab, semua pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan.

Cara pemimpin berbeda - beda untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan pernah membedakan pemimpin satu dan lainnya.

Karena itu tidak etis,” kata Ahyar mengingatkan.

Dia melihat, gerakan dilakukan oleh Penjabat Walikota dipandang positif. Pihaknya akan melanjutkan apa yang meski dilanjutkan dari penjabat selama menjalankan tugas. Petikan program perlu dilanjutkan, sudah tertuang dalam catatan diterima dan akan dibawa. Ahyar meminta SKPD untuk memberikan dukungan penuh pelaksanaan tugas.

Masyarakat kata Walikota, memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka terus menerus berikhtiar membangun Kota Mataram yang lebih baik ke depannya.

“Saya tidak akan berlama - lama bekerja. Karena banyak hal yang harus diselesaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan

Sisi Lain Pelantikan Kepala Daerah

Minum Kopi di Emperan, Rela Menunggu Berjam-jam CUACA di Kota Mataram pada Rabu (17/2) kemarin cukup terik. Kemacetan juga terjadi di beberapa titik di kawasan Cakranegara, polisi berjaga dimana-mana.

Kemarin merupakan hari cukup penting dan penuh euforia bagi kalangan-kalangan tertentu. Ribuan orang berdatangan dari berbagai daerah di NTB untuk menyaksikan langsung pelantikan kepala daerah yang telah dipilihnya pada Pilkada serentak awal Desember 2015 lalu.

Pengamanan pelantikan tujuh kepala daerah yang dipusatkan di hotel Lombok Raya kemarin cukup ketat. Beberapa titik jalan ditutup. Bahkan di depan hotel pihak kepolisian menempatkan pagar kawat berduri. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam hotel atau tempat pelantikan, hanya kalangan tertentu yang membawa undangan khusus, bahkan wartawan pun banyak yang menunggu di luar.

Para pendukung, tim sukses, handai taulan kepala daerah yang mengantarkan kemenangannya pada Pilkada lalu rela menunggu di luar sejak pagi, di tengah cuaca yang cukup terik. Meski demikian, mereka tampak bahagia. “Ndak apa-apa nunggu di luar, saya bahagia karena bupati saya hari ini dilantik,” ujar Ustadz Jafar Idris yang datang dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Jafar duduk di emperan pertokoan di Jalan Cilinaya, belakang Mataram Mall. Ia duduk sambil menyeruput kopi yang dibelinya dari pedagang sekitar.

Jafar mengatakan berasal dari Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, KSB. Ia telah sampai di Mataram pada hari Senin, dua hari sebelum pelantikan. Ia sengaja datang hanya untuk menyaksikan pelantikan Bupati KSB, walaupun ternyata ia tak bisa menyaksikan prosesi penting tersebut.

“Saya bahagia walaupun hanya duduk di luar karena saya bersama banyak warga dari Sumbawa, Dompu, Bima,” ujarnya.

Jafar pun bersyukur pelantikan berjalan aman dan lancar.

Rasa bahagia juga terpancar di wajah Abdul Karim, warga Dompu yang datang ke Mataram hanya untuk menyaksikan pelantikan bupati terpilih. Ia pun tak mempermasalahkan pengamanan yang cukup ketat sehingga dirinya hanya bisa menunggu di luar di tengah cuaca terik. “Yang penting pelantikannya berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Abdul Karim datang ke Mataram dengan sepeda motor. Ia datang bersama seribu warga lainnya yang merupakan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH. “Ada yang naik motor dan ada juga yang naik bus,” ujarnya. Ribuan orang ini berangkat ke Mataram pada Selasa siang dan sampai di Mataram pada Rabu dini hari, sekitar pukul 01.00 malam. Biaya mereka ke Mataram disampaikan Karim ada yang rela merogoh kocek sendiri dan ada yang dibiayai oleh tim pemenangan pada saat Pilkada lalu. Ia berharap, di periode kedua kepemimpinan Bambang M. Yasin, Dompu bisa semakin maju dan kesejahteraan rakyatnya semakin baik. (ynt)

(Suara NTB/cem)

SERTIJAB - Mantan Penjabat Walikota Mataram, H. Putu Selly Andayani menyerahkan catatan ke Walikota Mataram H. Ahyar Abduh saat sertijab, Rabu (17/2).

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, mengharapkan apa yang telah diprogramkan sebelumnya dapat lebih maju, sehing-

ga kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016 - 2021 mendapat penghargaan dari semua pihak. Disisi lain, Selly juga ber-

terimakasih kepada semua pegawai Pemkot Mataram telah membantunya selama enam bulan dalam melaksanakan tugas. (cem)

SUARA NTB

Kamis, 18 Februari 2016

Bupati dan Istri.

Wakil Bupati bersama Istri.

Bupati dan Wakil Bupati saat dilantik.

Halaman 3

Gubernur pasang tanda jabatan Bupati Dompu.

Gubernur pasang tanda pangkat Wakil Bupati Dompu.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Tugas Besar Menanti, Bupati Harapkan Dukungan untuk Bersinergi Wujudkan Idealisme Bangun Dompu Mataram (Suara NTB) Drs. H. Bambang M Yasin – Arifuddin (HBY – Arif) resmi menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dilantik Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Mataram, Rabu (17/2). Sebagai kepala daerah, banyak tugas berat yang menanti untuk segera diselesaikan dan itu tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada dukungan semua pihak. Sebagai incumbent, pasangan ini tentu telah memiliki peta jalan keluar dari persoalan Dompu.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu ini digelar bersama dengan pelantikan 6 kepala daerah lainnya. Proses pelantikan ini berlangsung dalam pengamanan yang cukup ketat dan berlapis dari aparat kepolisian, sehingga hanya yang memiliki undangan dan ID Card yang bisa masuk ke lokasi acara.

Pasangan Drs H Bambang M Yasin – Arifuddin, SH juga menggelar pertemuan dan makan siang bersama para pendukung di Lesehan Grand Asri, Sayang–Sayang Kota Mataram yang ikut hadir di Kota Mataram karena tidak bisa menyaksikan secara langsung proses pelantikan.

Drs H Bambang M Yasin di hadapan ratusan para pendukungnya, Rabu sore, mengungkapkan, setelah dilantik sebagai bupati dirinya langsung diundang sebagai pembicara pada Forum Jasa Keuangan NTB, Kamis (18/2) ini. Sementara pada Senin (22/2) dirinya akan menandatangani MoU dengan Masey University dari Selandia Baru terkait pengembangan peternakan penggemukan untuk wilayah Kecamatan Manggelewa, Kempo dan Woja.

Bank Islam juga berencana mengembangkan peternakan sapi halal di Dompu dan tengah intens dikomunikasikan. Bahkan beberapa waktu lalu, H Bambang M Yasin mendapat penghargaan sebagai Bupati terbaik dari Jawa Post Group dan itu semua sebagai bentuk pengakuan atas hasil kerja selama 5 tahun di periode pertama. “Jadi, Bupati yang diperjuangkan sampai berkeringat dan berkucurkan air mata, tidak malu–maluinlah,” tegas H Bambang.

Ia pun meminta doa dan dukungan dari para pendukungnya agar bisa tetap bersama dalam memperjuangkan idealisme pada masa kampanye hingga terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2016 – 2021. “Saya tetap mohon dukungan dan doa dari bapak/ibu sekalian. Saya tidak ingin, kebersamaan kita dalam mengantar pasangan ini

Bupati tandatangani berita acara pelantikan di hadapan gubernur.

Bupati bersama istri foto bersama dengan Penjabat Bupati Dompu dan istri.

Bersama pendukung dari Dompu.

Wakil Bupati tandatangani berita acara pelantikan.

Wakil Bupati bersama anak dan istri.

Wakil Bupati tandatatangani Pakta Integritas usai pelantikan.

Bupati sampaikan terimakasih kepada pendukung dan harapkan tetap didukung.

Acara bersama tim sukses dan pendukung di Lesehan Green Asri di Sayang Sayang Mataram.

terputus sampai pada pelantikan. Tapi saya ingin tetap bersinergi dan berkoordinasi untuk memperjuangkan idealisme kita selama ini,” harapnya.

Namun ketika beberapa tuntutannya belum terealisasi agar tidak langsung berkecil hati dan harap bersabar. Itu semua akan diupayakan.

Selain itu, ujarnya, ukuran keberhasilan pembangunan pada pemerintahan terlihat dari data. Apapun alasannya, Dompu menjadi terdepan di NTB. Dari sebelumnya, Dompu selalu berada di urutan terakhir pembangunan. Kini kemiskinan terendah di NTB, pertumbuhan ekonomi tertinggi dan stabil di NTB, bahkan Dompu menjadi daerah dengan daya beli tertinggi di NTB. APBD Dompu dari awal menjabat hanya Rp 460 miliar, kini sudah mencapai Rp1,2 triliun. Karenanya, ia akan perintahkan kepada pejabat eselon IV hingga eselon II untuk membuat resume pertanggungjawaban bupati sejak 2010.

Tujuannya, agar para pejabat mengetahui peta persoalan dan penyelesaian selanjutnya pembangunan Dompu. “Ke depan, saya ingin jelas terukur, jelas arahnya,” katanya.

Meski demikian, H Bambang mengaku, sebagai incumben pihaknya telah mengetahui solusi persoalan yang dihadapi Dompu. Program ke depan tinggal melanjutkan program unggulan selama ini dan membangun sinergi dengan potensi unggulan lainnya. “Pada April depan, pabrik gula modern pertama di Bali dan Nusra akan diresmikan di Dompu.

Sekarang masih dikonfirmasi kehadiran wakil presiden untuk meresmikan,” ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada kesempatan yang sama, menegaskan, urusan dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin besar. Itu semua tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari para pendukung untuk ikut berjuang bersama dalam mewujudkannya. “Urusan kita tidak berhenti sampai mengantarkan kami menjadi Bupati dan wakil Bupati. Tantangan kita ke depan semakin besar. Apalah artinya Bupati dan wakil Bupati tampa dukungan dari bapak ibu sekalian,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Sukses pasangan HBY – Arif, Drs H Asikin Ahmad juga menegaskan, ketatnya pengamanan di lokasi acara, sehingga para pendukung tidak bisa hadiri langsung pelantikan. Kendati demikian, jarak yang jauh dari Dompu tidak menurunkan semangat para pendukung untuk samasama mengantarkan pasangan HBY – Arif sebagai bupati dan wakil bupati. “Kita akan tetap menjadi garda terdepan mengawal kepemimpnan 5 tahun ke depan,” tegas Asikin. (ula/*)

Foto bersama ketua tim penggerak PKK NTB usai pelantikan Ketua PKK Kabupaten/Kota.

Pendukung HBY Arif makan siang bersama usai pelantikan.

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Keluhkan Persoalan Irigasi Waspadai Teroris INSIDEN penembakan salah satu terduga teroris di Bima beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, dengan ditemukannya adanya jaringan terduga teroris di NTB membuktikan semua pihak harus benar-benar mewaspadai ancaman itu. Kendati demikian, Dandim 1615 Lombok Timur (Lotim), Letkol. Inf. Mustofa, menegaskan jika belum ada ditemukan jaringan teroris di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

(Suara NTB/yon) Sebagai bentuk upaya dalam Mustofa mewaspadai ancaman teroris itu, Korem maupun Kodim sejauh ini sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, seperti melakukan ceramah wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa maupun terhadap SKPD. Langkah antisipasi deteksi dan cegah dini yang dilakukan itu untuk memberikan pemahaman terhadap semua pihak agar lebih memahami dan mewaspadai berbagai ancaman masuknya penyebaran paham-paham radikalisme.

Dengan belum terdeteksi adanya masyarakat Lotim yang menjadi bagian dari jaringan teroris, kata Mustofa, tentunya hal itu patut dipertahankan agar daerah yang berada di ujung timur Pulau Lombok ini terus kondusif dari ancaman teror.

“Sampai saat ini belum terdeteksi,” klaimnya.

Disinggung adanya sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) di Lotim yang disinyalir menyebarkan faham padikalisme, Dandim menegaskan jika dirinya sudah mendatangi dan merangkul ponpes tersebut. Dari pantauannya, ajaran yang disebarkan oleh ponpes yang bersangkutan masih sebatas kewajaran. (yon)

Realisasi Dana Pusat Diklaim Tak Ada Masalah Tanjung (Suara NTB) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disosnakertrans Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengklaim seluruh program yang didanai dari dana pusat telah rampung. Menyusul surat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan yang memberi sejumlah catatan untuk diperbaiki, hal tersebut telah dilaksanakan oleh bidang terkait. Bahkan, laporan pelaksanaan kegiatan siap diajukan ke Jakarta.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Musripin, S.Sos, melalui Kasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Furqon, mengakui pihaknya telah menindaklanjuti catatan Itjen ke lapangan. Hasilnya, seluruh kegiatan telah selesai dan berjalan sesuai juklak maupun juknis yang ada. “Seluruh dana pusat yang kami terima teralokasi di 4 kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dan 2 kegiatan infrastruktur. Ketika Itjen datang melakukan pemeriksaan, mereka mengakui terlalu dini karena sebelum pelaksanaan kegiatan berakhir,” ungkap Furqon, Rabu (17/2).

Furqon membantah versi media yang menyebut surat Itjen merupakan temuan. Sebaliknya, surat Itjen hanyalah beberapa catatan normatif yang harus diperbaiki dalam proses realisasi anggaran dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti.

Kaitannya dengan pelaksanaan yang mengalami hambatan, dimaksud Furqon, terletak pada bantuan pengadaan Kambing Etawa Kelompok ternak Dusun Papak, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Dalam konteks pengadaan ini, dinas telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dan kelompok untuk melakukan pembelian. Hanya saja, kelompok sempat menolak dibelikan Kambing Etawa oleh pihak ketiga, karena dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi atau keasliannya. (ari)

Petani Rempung Ancam Tidak Mau Bayar Pajak Selong (Suara NTB) Petani di Desa Rempung mengancam tidak mau membayar pajak. Hal ini dikarenakan persoalan saluran irigasi primer saat ini diduga telah dialihfungsikan oleh warga di hulu wilayah Desa Pringgasela Timur. Akibatnya, petani di wilayah selatan ini tidak dapat air.

Ketua Karang Taruna Desa Rempung, Ahmad Rozi kepada Suara NTB, Rabu (17/2), menjelaskan, persoalan ini sudah lama dikeluhkan petani. Namun, tidak mendapat respons dari pemerintah. Menurutnya, air yang biasanya mengalir dengan baik dari saluran utama yang mengalir ke sawahsawah petani kini menjadi sangat terbatas. Beda dengan sebelumnya, air bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat petani.

Diduga munculnya persoalan kemacetan air ini terjadi saat saluran utama itu digunakan oleh masyarakat di hulu sebagai tempat budidaya ikan air tawar. Ada banyak keramba yang dibangun warga, sehingga membuat aliran air minim sampai ke sawah petani.

“Air dari Dam Sema namanya yang seharusnya bisa mengalir dengan lancar, saat musim hujan seperti sekarang semestinya air melimpah, namun warga pemilik keramba ini menghadang air dan membuangnya ke sungai, sehingga petani kekurangan di Rempung dan sekitarnya,” terang Rozi.

Disebut, ada sekitar 100 hektar sawah di kawasan Rempung dan se-

kitarnya ini tidak bisa maksimal mengairi sawahnya. Harapannya pemerintah segera mengambil sikap.

“Meski sekarang air banjir di sungai, tapi petani tidak bisa menikmati,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Lotim, Nurul Saadah saat dikonfirmasi mengatakan akan mengkroscek persoalan tersebut di lapangan. Setelah menerima informasi ini, pihaknya langsung meminta pengawas pengairan untuk mengecek langsung kondisinya.

Diakuinya, ada sejumlah karamba dibangun masyarakat di sekitar saluran irigasi primer yang dibangun pihaknya. Namun, keberadaan keramba itu katanya tidak mengganggu petani. (rus)

KELUHKAN AIR - Petani Rempung mengeluhkan air irigasi sawah mereka yang beberapa bulan terakhir ini merosot.

Diduga karena saluran utama terhadang keramba yang dibangun warga lain.

(Suara NTB/rus)

Proyek Pasar Masbagik Lama Segera Dirampungkan Selong (Suara NTB) Pasar Masbagik lama masuk dalam daftar proyek yang molor pengerjaannya. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-PP) Lombok Timur (Lotim) pun telah mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL). Salah satunya adalah Pasar Masbagik Lama yang rencana akan dijadikan pasar kering.

Menjawab wartawan, Rabu (17/2), Plt Kepala Dinas ESDMPP Lotim, H. Teguh Sutrisman mengatakan, pasar lama ini segera dirampungkan pembangunannya. Pasar yang terdapat di perempatan Masbagik ke depan tidak lagi akan terlihat kumuh dan macet. Di mana, lokasi pasar tidak lagi menja-

di pasar tradisional sudah dipindah ke pasar baru Masbagik.

Usulan DPAL terhadap pasar ini dikarenakan telah terjadi post majeure. Di mana, sebelum pengerjaannya tahun 2015 lalu terjadi proses relokasi pedagang menjadi cukup alot. Sehingga alasan ini menjadi hal utama untuk selanjutnya dirampungkan pada tahun 2016 ini.

Selain pasar Masbagik lama, diketahui pasar Labuhan Lombok juga masuk DPAL. Pun dikatakan terjadi post majeure yang membuat pihak rekanan tidak bisa tuntas pengerjaannya. Pihaknya yakin, pasar ini segera selesai dalam waktu dekat pembangunannya.

Pada era pemerintahan Bupati Ali BD dan Wakil Bupati

H. Haeril Warisin, kegiatan revitalisasi pasar menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah. Di mana pasar menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat. Setelah merampungkan pembangunan 5 unit pasar tahun 2015 lalu, tahun 2016 ini pun akan dilanjutkan dengan pembangunan dan renovasi pasar.

Pihaknya telah mempersiapkan dana sekitar Rp 30 miliar lebih untuk pembangunan pasar Pancor, Pasar Paokmotong dan Pasar Pringgabaya.

Termasuk akan diperbaiki pasar-pasar lain di seluruh kecamatan se Kabupaten Lombok Timur. Di mana idealnya, pasar-pasar ini harus bagus, karena pedagang menggelar lapak sampai pinggir jalan.

Selain itu, sejumlah pasar baru yang dibangun pemerintah daerah belum memiliki fasilitas air bersih dan listrik.

Kondisi ini menjadi kendala belum rampungnya proses relokasi pedagang ke tempat jualannya yang baru.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lalu Fauzan Anshari mengatakan, untuk persoalan listrik dan air itu saat ini sedang diupayakan. Proses relokasi ini diakui sempat terkendala, karena masalah air dan listrik tersebut.

Belum rampungnya persoalan air dan listrik itu disebabkan tidak teralokasinya anggaran sedari awal. Dalam urusan listrik, sejumlah upaya diaku-

kan dengan mengalirkan ke kioskios dan ruko yang sudah ada.

Akan tetapi, jumlahnya saat ini masih sangat terbatas.

Pasar yang belum siap listrik dan airnya itu adalah Tanjung, Keruak dan Terara. Termasuk Labuhan Lombok dan Sambelia. Lima unit pasar yang belum lama ini diresmikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Pihak PLN katanya hanya bisa menunggu dari pemerintah daerah.

Mengenai air bersih, sejumlah pasar rencana akan diakukan pengeboran. Seperti pasar Tanjung, Keruak dan Terara.

Saat ini pemerintah daerah sedang berusaha untuk membuat sumur bor di lokasi pasar.

Dalam waktu dekat, pedagang bisa menikmati air bersih. (rus)

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Pariwisata dan Keamanan Fokus Utama

Kejari Praya Diduga ’’Gantung’’ Kasus Bedah Desa

SEBAGAI salah satu sektor unggulan, pariwisata bakal mendapat perhatian serius di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, SH, – L. Pathul Bahri, SIP. Mengingat potensi yang dimiliki daerah ini di sektor pariwisata yang begitu kaya.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Loteng L. Pathul Bahri menjawab Suara NTB, Selasa (16/2) lalu.

Guna mendukung pembangunan sektor ini,. maka keamanan juga menjadi prioritas lain untuk diperhatikan. Karena bagaimanapun juga, keamanan menjadi salah satu faktor pendukung utama pembangunan, khususnya sektor pariwisata itu sendiri.

Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam menciptakan stabilitas keamanan, yakni dengan memperbanyak pospos pengamanan, khususnya di kawasan wisata yang ada di Loteng. “Membangun pariwisata butuh keamanan. Dan, untuk menciptakan keamanan, tentunya butuh dukungan fasilitas penunjang. Salah satu pos pengamanan,” jelasnya.

Tidak kalah penting, keberadaan pos pengamanan harus didukung dengan kesiapan personel. Karena akan jadi satu hal yang sia-sia, ketika membangun pos pengamanan, tanpa ditunjang personel yang memadai.

Dalam hal ini, pihaknya akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polisi. Untuk bisa mengaktifkan pos pengamanan yang ada tersebut. “Di setiap pos pengaman yang ada, akan kita tempatkan Pol PP. Bersamasama dengan TNI dan Polisi,” tambahnya.

Pasalnya, kalau hanya mengandalkan Pol PP saja jelas juga tidak akan bisa maksimal. Sehingga kebersamaan TNI dan polisi dalam hal ini juga sangat dibutuhkan.

Bahkan, bila perlu unsur pengamanan swadaya masyarakat juga akan dilibatkan.

Karena menjaga keamanan bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan semata. Tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. (kir)

Pemda Waspadai Kaum LGBT Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mewaspadai kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merekrut “pengikut” di Lobar, khususnya remaja usia produktif. Pemda mewaspadai pula masuknya kaum LGBT di kawasan ramai wisata, karena banyak dimasuki warga luar Lobar. Sebagai langkah antisipasi, Pemda akan menjalin koordinasi dengan lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Pariwisata serta jajaran di bawah. ‘’Dikbud akan diminta sebar Surat Edaran (SE) ke semua sekolah untuk waspada. Sedangkan Dinas Pariwisata bersama Dukcail serta BKBPP memantau warga asing yang masuk ke kawasan wisata,’’ ujar Asisten I Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (17/2) .

Mantan Kepala BKBPP ini menyatakan, tidak menutup kemungkinan jika kaum LGBT itu menyasar wilayah Lobar, apalagi ada pernyataan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa yang menyebut kaum LGBT berusaha merekrut ‘pengikut’ di Lombok. Karena itu, pihaknya patut mewaspadainya. Untuk mengantisipasi itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas sektor, terutama SKPD terkait. Karena yang rawan direkrut kaum remaja, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dikbud terkait apa langkahnya.

Sementara Sekretaris KPA Lobar, H Djunaidi bahwa keberadaan LGBT rawan sebagai pintu masuk HIV dan AIDS. Sebab mengacu data jumlah penderita HIV dan AIDS tahun 2015 lalu kaum homoseks dan heteroseksksual tercatat penderitanya HIV 6 orang, sedangkan AIDS tiga orang.

Khusus di Lobar kaum LGBT ini diberdayakan dan diliibatkan untuk membantu sosialisasi kepada kaumnya sendiri. Di samping ke masyarakat mereka ikut dilibatkan, seperti ke Senggigi mereka ikut membantu pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit. (her)

Praya (Suara NTB) Kapan penyidikan kasus bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, tuntas hingga kini masih belum ada titik terang. Rencana ekspose bersama antara penyidik Polres Loteng dengan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, yang diharapkan bisa menjadi pembuka jalan untuk penuntasan kasus tersebut, sampai sekarang belum juga ada kepastian.

Pasalnya, pihak Kejari Praya sendiri sampai saat ini belum menentukan tanggal pelaksanaan rencana ekspose bersama tersebut. “Belum ada.

Kita masih menunggu petunjuk Pak Kajari terkait hari dan tanggal pelaksanaan ekspose bersama ini,” aku Kasi. Intel

Kejari Praya, Andre Dwi Sugianto, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/2).

Ia menjelaskan, pihaknya masih disibukkan dengan beberapa agenda. Salah satunya, penuntasan beberapa kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Kejari Praya, sehingga

belum bisa memastikan, waktu pelaksanaan ekspose bersama kasus bedah desa yang diminta oleh pihak Polres Loteng. “Kita masih melihat agenda yang ada. sebelum memutuskan waktu pelaksanaan ekspose bersama tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolres Lo-

Halaman 5

teng, AKBP Nurodin, SIK, MH, mengatakan kalau pihaknya sudah sangat siap menggelar ekspose bersama. Semua berkas dan kebutuhan lainnya juga sudah dipersiapkan. Persoalannya pihak Kejari Praya belum memberikan jawaban.

“Kapanpun kita siap. Tapi kan tidak bisa hanya kita saja yang siap. Sementara pihak jaksa belum siap,” ujarnya.

Dari tujuh tersangka yang ada, empat tersangka masingmasing pelaksana desa dan konsultan pengawas, berkas kasusnya sudah dilimpahkan.

Sementara berkas tiga tersangka lainya yakni PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek senilai Rp 1,8 miliar dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,04 miliar masih belum tuntas.

“Prinsipnya kasus ini harus tuntas. Apakah itu ditutup, karena kekurangan alat bukti atau tetap dilanjut. Karena ini menyangkut perasaan orang (tersangka). Mengingat proses penyidikan kasus ini sudah begitu lama,” tambah Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto. (kir)

Tak Ada Stok Beras

Pembagian Raskin di Lobar Terancam Molor Giri Menang (Suara NTB) Pembagian beras masyarakat miskin (raskin) di Lombok Barat (Lobar) untuk jatah bulan Februari-Maret 2016 sejauh ini belum jelas. Pembagian raskin untuk bulan ini terancam molor lantaran tak ada stok beras yang tersedia di Bulog. Stok beras ini tidak ada, lantaran Bulog beralasan menunggu persetujuan pasokan beras dari Jawa Timur oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar (Disosnakertrans) Lobar terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Bulog terkait raskin tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Disosnakertrans Lobar H. M. Syukran melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, H. Junaidi yang dikonfirmasi lewat telepon, Selasa (16/2). Dijelaskannya, penyaluran raskin tahun ini di Lobar baru tersalurkan bulan Januari saja. Sedangkan bulan ini belum dilakukan, karena belum ada stok beras. Bulog beralasan stok beras tidak ada di gudang, sehingga pihak terkait masih menunggu kepastian pasokan beras dari Jatim. Namun pemasokan beras dari daerah

lain ini masih mendapatkan penolakan dari gubernur, karena mengklaim produksi di dalam daerah melimpah. Hal ini katanya yang perlu dibahas.

Setahunya, beras pasokan dari Jatim sudah nyandar di Pelabuhan Lembar, namun ditolak oleh gubernur sehingga belum diturunkan (dibongkar). Untuk itu, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Bulog, sebab saat ini sudaah saatnya penyaluran raskin bulan ini. “Sebenarnya sudah saatnya drop raskin, tapi karena stok tidak ada, maka menunggu itu,” katanya. Pihaknya sudah menyelesaikan surat perintah pembayaran, sehingga tinggal diproses dengan Bulog.

Lebih jauh dikatakan, terkait masalah desa yang kerap nunggak pembayaran Rakin diakuinya masih beberapa desa yang kerap nunggak. Dari 122 desa di Lobar sejumlah desa masih kerap kali menunggak, namun tidak terlalu lama. Seperti daerah Sekotong Barat. akan tetapi lanjutnya, meskipun desa menunggak, namun tidak sampai jatah raskin ditahan oleh Bulog, karena nunggak tidak terlalu lama. Sebab sistem pembayaran raskin ini sendiri ada uang ada barang. (her)

Belum Tuntaskan Dokumen Tender

Plt Bupati Lobar Ingatkan Pimpinan SKPD Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Sekda HM Taufiq menggelar Rapat pimpinan (Rapim) pertama di awal tahun ini. Seperti biasa, rapim digelar tertutup di Aula Kantor Bupati sekitar pukul 13.00 Wita. Dalam rapim ini, Plt Bupati me-warning dini kepada jajarannya segera menuntaskan dokumen tender agar pengerjaan proyek tidak ada yang molor.

Ditemui usai rapim, Plt Bupati mengaku, ada beberapa hal yang dibahas antara lain terkait persiapan tender proyek di masing-masing SKPD. Dalam kesempatan itu, ia menanyakan semua SKPD menyangkut proses tender.

“Terungkap beberapa persen SKPD yang menuntaskan dokumen, masih banyak yang belum.

Itu yang saya ingatkan untuk segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Menurutnya, SKPD yang belum selesai diingatkan supaya segera menuntaskan sesuai tenggat waktu paling lambat bulan April sudah selesai. Harapannya, pada bulan Mei-Juni paling lambat pengerjaan proyek fisik sudah mulai dikerjakan. Ia menegaskan, SKPD harus menuntaskan pada tenggat waktu supaya pengerjaan proyek tidak ada yang molor. Sebab Jika terlambat, maka otomatis pengerjaan proyek juga akan ikut telat.

Masalah lain yang dibahas, terkait target PAD. Target PAD ini benar-benar jadi pehatian.

Alasannya, dirinya mengaku agak sedikit khawatir dengan target PAD tak tercapai tahun ini. Sebab mengacu tahun lalu saja tidak tercapai dengan target lebih rendah, apalagi tahun ini target naik menjadi Rp 218 miliar. Hal inilah, katanya, yang dikhawatirkan tak tercapai.

Untuk meningkatkan PAD ini, ia meminta SKPD membuat tim terpadu yang diketuai Sekda.

Nantinya Sekda akan memberikan arahan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku leading sector. Dinas PPKD akan memberikan semacam terobosan dan mengawasi pencapaian ini. Beberapa terobosan yang perlu dilakukan SKPD, jelasnya, salah satunya menaikkan PBB dengan menggunakan sistem zonasi. Terkait ini, sudah ada konsep di Dinas PPKD menyangkut berapa kenaikan PBB. ‘’Kenaikannya, ada yang 10 persen hingga 100 persen, namun ada juga yang tidak naik,’’ ungkapnya. (her)

(Suara NTB/kir)

KAWAT BERDURI - Kawat berduri dan kendaraan taktis masih tetap disiagakan di depan Kantor KPU Loteng. Usai pelantikan Bupati dan Wabup Loteng, Polres Loteng bakal segera menarik semua personel dan fasilitas pengaman lainnya.

Pasukan Pengamanan KPU Segera Ditarik Praya (Suara NTB) Seluruh pasukan yang sejak beberapa bulan terakhir melakukan pengamanan terhadap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Lombok Tengah (Loteng), bakal segera ditarik setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Loteng terpilih.

Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/ 2), mengatakan, penarikan personel sekaligus dengan seluruh sarana dan prasaran pengamanan yang ada, seperti kawat berduri dan fasilitas pengamanan milik pihak kepolisian.

Namun untuk tahap awal, baru personel saja yang akan ditarik. Sementara fasilitas pengamanan yang ada, ditarik secara bertahap sembari mempertimbangan situasi dan kondisi yang ada. Terlebih untuk menarik fasilitas pengamanan yang ada juga butuh waktu, sehingga tidak bisa dilakukan penarikan sekaligus. “Dengan dilantiknya pasangan kepala daeah terpilih, maka tugas pengamanan pilkada dinyatakan selesai,” klaimnya.

Nurodin mengungkapkan, secara umum pelaksanaan Pilkada Loteng berjalan aman. Tidak ada gejolak yang

cukup menonjol terjadi selama gelaran pesta demokrasi. Kalaupun ada gejolak yang muncul, namun itu tidak sampai mengganggu tiap tahapan pelaksanaan pilkada.

Pantauan Suara NTB di kantor KPU Loteng, sejumlah personel kepolisian masih tampak siaga didukung dengan kendaraan taktis milik Polres Loteng. Fasilitas pengamanan yang sudah sejak berbulan-bulan yang lalu dipasang, masih tetap ada. “Sampai proses penarikan selesai, personel tetap disiagakan sekitar 4 sampai 5 orang tiap harinya,” tandas Nurodin. (kir)

Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Daerah Sekotong Diduga Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Ratusan hektar lahan yang dibuka masyarakat untuk lahan pertanian di wilayah Batu Putih Kecamatan Sekotong diduga ilegal. Di mana, lahan pertanian di lokasi ini memakai lahan hutan. Sesuai ketentuan, lahan hutan tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian kecuali memperoleh izin. Hal ini pun dipersoalkan Dinas Kehutanan Lobar, karena lahan hutan dibabat habis untuk lahan pertanian.

Kepada Suara NTB, Rabu (17/2) Kepala Dusun Tibu Kuning Desa Batu Putih, Munajah tak menampik kondisi ini.

Menurutnya, hampir semua lahan hutan tidak saja di wilayah setempat, namun di wilayah Sekotong umumnya dibuka untuk lahan pertanian.

Hal ini dimulai semejak pascareformasi tahun 1998 lalu.

Ketika itu, pemerintah membiarkan masyarakat membuka hutan. Padahal, dalam aturan apa yang dilakukan masyarakat dilarang.

“Hampir semua kan hutan di wilayah sekotong dibuka untuk lahan pertanian, ini kan terjadi sudah lama sekali,”

aku Munajah.

Dijelaskannya, rata-rata semua lahan hutan di wilayah Sekotong dibuka untuk pertanian. Hampir semua lahan hutan dikuasai oleh petani untuk bercocok tanam. Bukan saja di daerah Batu Putih, namun semua di daerah Sekotong. Apalagi saat ini, penambang emas sudah beralih jadi petani dan nelayan, karena sumber emas sudah menipis.

Hal ini memicu lahan hutan di wilayah setempat dikuasai untuk bercocok tanam. Sebab jika di lokasi lain, masyarakat susah masuk, karena sudah dimiliki warga. Sedangkan jika hutan, warga mudah masuk, karena tak ada yang menguasainya.

Menurutnya, benih yang ditanam masyarakat bukan dari bantuan pemda. Namun benih diperoleh dari beli secara swadaya. Termasuk kegiatan Upsus tahun lalu, menyasar lahan pertanian bukan di kawasan hutan. “Petani yang bercocok tanam di lahan hutan itu memperoleh benih dengan cara beli swadaya bukan dari bantuan Pemda,” kilahnya menjawab wartawan

terkait adanya benih bantuan yang diselundupkan ke petani lahan hutan.

Menjawab hal ini, Kadis Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, H Chaerul Bahtiar menyatakan sejauh ini pihaknya tidak tahu perihal adanya lahan pertanian disebut ilegal di kawasan Sekotong. Sebab pihaknya tidak pernah memberikan bantuan benih dan apapun ke petani yang bercocok tanam di luar lahan pertanian, termasuk di lahan kawasan hutan.

Kecuali, katanya, petani HKm diberikan, namun melalui mekanisme masuk RDKK. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan L. Ayub Zaenudin, S.Hut menilai lahan hutan yang dibuka untuk pertanian ilegal, kecuali program HKm dan KBR yang memiliki izin.

Menurutnya, hal ini menyebabkan lahan hutan di wilayah Sekotong khususnya mengalami kritis parah. Dari 17 ribu hektar lahan kritis di Lobar, hampir 15 ribu hektar ada di kawasan hutan Sekotong. (her)

Tangani Gizi Buruk

Plt Bupati Perintahkan SKPD Aktif Turun ke Lapangan Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, memerintahkan jajaran SKPD di Lobar tanggap menangani semua permasalahan masyarakat di bawah. Termasuk menangani kasus gizi buruk yang muncul di Lobar, SKPD diminta lebih aktif turun ke lapangan. SKPD diminta jangan pasif menunggu saja, namun aktif jemput bola sebelum terjadi masalah di masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah lapor ke SKPD (Dinas Kesehatan -Dikes) namun tidak dit-

indaklanjuti oleh Dikes, maka Dikes yang perlu ditindak.

Karena itu saya menekankan ke SKPD kaitan dengan pelayanan publik rajin-rajin turun ke bawah (lapangan red),”tegas Plt Bupati, ditemui di Giri Menang, Rabu (17/2).

Fauzan menyatakan, persoalan gizi buruk juga masuk dalam pembahasan dalam rapim bersama SKPD. Ia menekankan kepada para camat untuk memobilisasi semua kades dan kadus serta kader posyandu di masing-masing kecamatan aktif melapor, jika ada penemuan kasus balita

gizi buruk. Sebab logikanya, menurut Fauzan tidak mungkin pemda khususnya Dikes mampu meneropong semua kasus yang ada di lapangan.

Menyangkut masalah adanya keluhan kader posyandu yang memiliki gaji minim, dalam hal ini, pihaknya sudah menaikkan honor para kader. Namun diakuinya, masih terbilang minim.

Hal ini jelasnya terkendala masalah kemampuan keuangan daerah. Ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan honor kader posyandu di lapangan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. (her)

SUARA NTB

Kamis, 18 Februari 2016

Halaman 6

Kerjasama Bidang Humas Polda NTB dengan Harian Suara NTB

KONFLIK SOSIAL ANTARA KARANG TALIWANG DENGAN MONJOK CULIK, PENYEBAB DAN SOLUSINYA Oleh: Galang Asmara Pendahuluan Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seringkali terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Baik yang bersifat laten mapun sementara yang melibatkan dua atau lebih kelompok dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat atau yang juga sering disebut dengan istilah “konflik sosial” merupakan gejala umum dalam kehidupan manusia yang terjadi sejak dahulu kala. Sejarah konflik sosial sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Sepanjang sejarah peradaban manusia kita mengenal berbagai konflik yang terjadi baik yang bersifat bersenjata maupun tidak bersenjata.

Konflik sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk interaksi negatif antar kelompok masyarakat yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik sosial dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda.

Konflik sosial juga dapat menyebabkan, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak komunikasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama. Namun demikian konflik sosial tidak selalu membawa dampak negatif.1 Sisi positif konflik sosial adalah konflik seringkali mengawali terjadinya perubahan.

Pertentangan antar kelompokkelompok sosial pada dasarnya adalah bentuk tuntutan terhadap perubahan kondisi yang tidak menguntungkan. Suatu kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil menuntut perubahan, untuk memperjuangkan perubahan itu, jalan yang ditempuh adalah dengan menentang kondisi yang ada.

Dewasa ini di Indonesia sering sekali terjadi konflik sosial yang ditandai dengan terjadinya perkelahian massal antar kampung, perkelahian antar pelajar/mahasiswa, perkelahian antar kelompok agama tertentu, perkelahian antar pendukung partai tertentu, perkelahian antar pendukung calon kepala daerah atau kepala desa tertentu, dan lain-lain. Beberapa contoh konflik sosial yang pernah terjadi di tanah air antara lain adalah: konflik di Ambon dan Poso (1999), Konflik antar penganut aliran Ahmadiyah dengan kelompok Islam lainnya di Pandegelang

dan Mataram (2011), peristiwa Sambas dan Sampit (1999), Peristiwa Mesuji (2011), dll.

Di daerah NTB sendiri pernah terjadi beberapa konflik seperti kerusuhan di Bima tahun 1979, kerusuhan Taliwang-Sindu Cakranegara (1980), Peristiwa penyerangan Gereja di Mataram pada tanggal 17 Januari 2000 yang lebih dikenal dengan persitiwa 171-2000, PetemonKarang Genteng (2003-2005), Desa Ketare dengan Desa Sengkol (2006,2007), Desa Lajut Kec. Praya Tengah dengan Desa Kawo Kec. Pujut Kab. Loteng (2006), Desa Ketare Kec. Pujut dengan Desa Batujai Kec. Praya Barat (2006), Dusun Rembitan dengan Dusun Penyalu Desa Rembitan (2006), konflik NgaliRenda (2009), Dusun Daye Rurung dan Dusun Bagekdewe di Desa Ketare Lombok Tengah (2011). Kawo–Ketare (2012), Samawa (2013), dll. Yang paling terkini dan yang menjadi topik penulisan ini adalah konflik sosial antara Kampung Karang Taliwang Cakranegara dengan Kampung Monjok Culik, Kelurahan Monjok yang terjadi sejak 23 September 2015.

Maraknya konflik di Lombok ini sebenarnya agak ironis dan paradoks dengan sebutan pulau Lombok sebagai pulau Seribu Mesjid yang sebenarnya memberi kesan bumi yang damai sebagaimana rasa damai ketika sedang berada di dalam mesjid.

Tapi predikat sebagai pulau Seribu Mesjid yang menjadi simbol keramahan dan kedamaian masyarakat tidak mampu meredam perkelahian dan konflik di bumi seribu mesjid ini.

Peran kultural tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini juga patut dipertanyakan, ditambah peran formal dari pihak aparat keamanan.

Pada penghujung Tahun 2015, tepatnya tanggal 23 September 2015 masyarakat di kota Mataram bahkan dikejutkan kembali dengan berita perkelahian antara warga Lingkungan Karang Taliwang dengan warga Lingkungan Monjok Culik. Pada hari itu puluhan warga Lingkungan Monjok Culik terlibat bentrok dengan warga Karang Taliwang.

Penyebab bentrok sebenarnya karena masalah sepele, yakni hanya karena pemindahan tempat pembuangan sampah oleh warga Karang Taliwang. Warga Karang Taliwang yang biasanya membuang sampah di tempat sampah yang berada di pojok persimpangan jalan disebelah barat sebuah rumah makan yang sangat terkenal di sana terpaksa harus dipindahkan ke dekat pekuburan yang ada di wilayah bagi-

an utara kampung tersebut. Pemindahan tempat sampah tersebut menurut keterangan penduduk dimotivasi oleh keinginan untuk memberi pelayanan yang baik terhadap para wisatawan yang datang ke kampung tersebut. Sebagaimana diketahui hampir setiap hari terutama di waktu siang dan sore hari hingga malam banyak wisatawan yang datang ke kampung Karang Taliwang untuk menikmati santap siang atau santap malam dengan makanan khas Lombok yang disajikan oleh rumah makan yang sudah sangat terkenal di sana.

Kampung Karang Taliwang memang sudah terkenal menjadi tujuan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Kampung Karang Taliwang terkenal dengan rumah makannya yang menyediakan makanan khas Lombok seperti “ayam bakar Taliwang”, “pelecing kangkung”, “kandok kelak lebui” dll. Oleh karena itu tidak heran jika hampir setiap hari, apalagi di hari libur kampung ini dipadati oleh bis-bis dan mobil-mobil tamu yang hendak santap siang atau makan malam di warung Taliwang. Di kampung Karang Taliwang banyak warung makan yang menyiapkan makanan khas Lombok. Namun patut disayangkan, tempat sampah yang ada di tengah kampung tersebut, yang juga boleh dikata sangat dekat dengan sebuah rumah makan yang terkenal tersebut sering mengeluarkan bau atau aroma yang tidak sedap, sehingga jangankan para tamu, orang setempat yang lewat di dekat bak sampah tersebut akan merasa risih karena aroma maupun pemandangan dari bak sampah tersebut. Penulis sendiri hampir akan melayangkan surat kepada Walikota Mataram untuk memohon agar memindahkan tempat sampah tersebut karena saat ini sangat tidak tepat tempatnya. Dikhawatirkan pada suatu hari kelak para wisatawan tidak akan tertarik lagi ke kampung tersebut karena pemandangan dan aroma tempat sampah yang kurang sedap tersebut.

Kiranya itulah sebabnya lalu terjadi pemindahan bak tempat pembuangan sampah tersebut.

Namun lokasi tempat pengalihan, ternyata tidak dikehendaki oleh masyarakat kampung lain (Monjok Culik) karena tempat itu dianggap merupakan bagian dari tanah pekuburan nenek moyang mereka. Akan tetapi sebaliknya menurut masyarakat Karang Taliwang, meskipun tanah pekuburan tersebut diklaim sebagai tanah pekuburan masyarakat Monjok Culik dan sekitarnya, akan tetapi pekuburan

tersebut kini secara administratif berada di wilayah Karang Taliwang, sehingga mereka menganggap berhak untuk mempergunakan lokasi tersebut sebagai tempat pengalihan pembuangan sampah.

Apalagi tempat tersebut agak jauh dari keramaian dan rumah makan yang ada di Karang Taliwang. Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan pemandangan dan aroma yang tidak sedap bagi masyarakat yang lewat di sana dan terutama bagi para tamu wisatawan yang berkunjung ke kampung Karang Taliwang, sehingga dapat mencegah berkurangnya minat para wisatawan untuk berkunjung ke Karang Taliwang pada khususnya dan berkunjung ke Mataran pada umumnya.

Menurut penuturan warga setempat, upaya untuk memprotes pemindahan tempat sampah tersebut sudah dilakukan secara baikbaik kepada aparat pemerintah setempat dan juga kepada warga masyarakat Karang Taliwang akan tetapi tidak segera terakomodir.

Hingga suatu ketika tatkala ada upacara pemakaman salah seorang warga Monjok Culik yang meninggal di pekuburan tersebut para pengantar jenazah yang berasal dari Monjok Culik mempertanyakan kenapa belum nampak upaya pemindahan bak sampah tersebut.

Hal tersebut kemudian memicu kemarahan masyarakat Monjok Culik dan menyebabkan pengerusakan secara paksa terhadap bak sampah tersebut oleh warga Monjok Culik. Tentu saja hal tersebut tidak diterima oleh warga masyarakat Karang Taliwang yang menganggap wilayah tersebut adalah wilayah Karang Taliwang.

Perusakan ini dibalas oleh warga Karang Taliwang dengan merusak tembok pemakaman umum (TPU) setempat. Kedua pihak pun terlibat ketegangan. Warga yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam saling berhadapan di tengah sawah batas dua lingkungan.

Bentrok antar kedua kampung akhirnya tidak bisa dihindari.

Beruntung bentrokan pada saat itu dapat dilerai oleh aparat kepolisian dari Polres Mataram Dua peleton aparat kepolisian dengan sigap langsung turun ke lapangan menangani konflik dan langsung mengamankan warga. Aparat kepolisian beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan. Puluhan warga dari dua kampung akhirnya mundur.

Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto diberitakan juga langsung turun ke lokasi melerai kedua kubu. Hal ini patut diajukan jempol kepada para aparat keamanan di kota Moataram. Namun sayang hingga saat

Sejumlah Lampu Pengatur Lalin di Sumbawa Tak Berfungsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah lampu pengatur lalu lintas (Traffic Light) di beberapa titik di kabupaten Sumbawa tidak berfungsi beberapa bulan ini. Di antaranya di Lawang Gali, Lapangan Pahlawan, dan di Simpang Bingung.

Tidak berfungsinya lampu lalu lintas tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat, terutama pengendara, baik roda dua maupun roda empat. Mengingat khawatir terjadinya kecelakaan. Pantauan Suara NTB, di beberapa titik tersebut tak jarang menggangu para pengguna. Mengingat terkadang harus berhenti untuk melihat kendaraan lainnya dari arah lain.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) melaui Sekretaris, Mashud. S.sos, kepada Suara NTB, Rabu (17/2) membenarkan tidak berfungsinya lampu lalu lintas di sejumlah titik.

Disebutkannya ada empat titik lampu lalu lintas di kabupaten Sumbawa, yakni di Lawang Gali, Lapangan Pahlawan, Simpang Bingung, dan Simpang Keraci.

Tiga titik di antaranya tidak berfungsi akibat beberapa faktor.

“Memang tidak berfungsi di beberapa titik yang diakibatkan beberapa faktor,” imbuhnya.

Seperti halnya di Lawang Gali, pengaruh dari pembongkaran dan pembangunan saluran.

Di mana dua tiang sempat dicabut, yakni tiang sebelah kiri di depan UD Ratna, dan tiang sebelah kanan di depan NSS. Salah satu kabelnya belum disambung kembali. Mengingat dalam surat sebelumnya, pihak pekerja siap mencopot dan memasang kembali. Sementara traffic light di lapangan Pahlawan terjadi konsleting pada kontrol panel akibat pengaruh hujan yang beberapa waktu lalu melanda Sumbawa. Pihaknya tengah berupaya mencari alat tersebut untuk memperbaiki.

Sedangkan di Simpang Bingung, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pihak proyek terkait perbaikan lampu lalu lintas tersebut. “Kami tengah mengupayakan untuk melakukan perbaikan,” terangnya.

Guna mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan, pihaknya menurunkan personel di beberapa lokasi tersebut, untuk mengatur lalu lintas.

Sehingga pengguna jalan dap-

at tenang ketika melewati lokasi tersebut. Meskipun demikian, pihaknya menyampaikan permhonan maaf atas ketidaklancaran para pengguna jalan. Sekaligus menghimbau agar tetap berhati-hati.

Mengingat pihaknya saat ini juga tengah berupaya untuk melakukan perbaikan. (ind)

(Suara NTB/ind)

TAK BERFUNGSI – Salah satu lampu pengatur lalin di Lawang Gali, Sumbawa Besar, yang tidak berfungsi.

ini konflik sosial tersebut masih belum dianggap tuntas. Sikap bermusuhan antar kedua warga kampung tersebut masih belum pudar, sehingga sewaktu-waktu mungkin saja tersulut kembali. Oleh sebab itu sampai tulisan ini dibuat, petugas keamanan masih disiagakan untuk melakukan pemantauan pada kedua lingkungan untuk menghindari terjadinya bentrok susulan yang sudah beberapa kali terjadi.

Pemerintah Daerah bersama Aparat Keamanan telah melakukan berbagai upaya pendekatan agar bentrok susulan tidak terjadi termasuk upaya mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tak ketinggalan Majelis Adat Sasak yang selama ini sering menyelasaikan masalah konflik sosial juga mengambil peran aktif. Namun demikian konflik belum dapat dianggap selesai. Padahal kabarnya kontainer sudah dipindahkan ke tempat lain dan tembok pekuburan yang sempat roboh sudah diperbaiki. Konon yang diinginkan oleh masyarakat Monjok Culik sebagai persyaratan perdamaian adalah adanya pengakuan bersalah dan permohonan maaf oleh masyarakat Karang Taliwang atas tindakan perusakan terhadap tembok dan bangunan di pekuburan.

Namun Persyaratan tersebut belum mendapatkan respon yang diharapkan.

Kalau dilihat dari faktor penyebab munculnya konflik tersebut sebenarnya sangat sederhana. Konflik Monjok Culik dan Karang Taliwang tidak dimotivasi oleh suatu kepentingan politik, persaingan ekonomi, apalagi masalah SARA. Tidak juga karena faktor pertentangan ideologi atau karena permusuhan laten kelompok atau keluarga terpandang di kedua kampung tersebut, apalagi oleh sebab adanya rasa ketidakadilan diantara kedua kelompok tersebut. Konflik yang terjadi semata-mata disebabkan kesalahfahaman tentang status lokasi pemindahan tempat sampah.

Seandainya saja ada komunikasi antar kampung yang berseteru, mungkin saja konflik antar mereka tidak akan terjadi.

Kini yang menjadi pertanyaan apa sebab konflik tersebut belum dianggap tuntas, padahal tempat sampah sudah dipindahkan dari lokasi konflik dan pemerintah juga sudah memperbaiki kerusakan di lokasi pekuburan. Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan karena masalah identitas dan harga diri.

Ada harga diri yang tersinggung dan ada identitas yang dijunjung tinggi. Di satu pihak masyarakat Karang Taliwang tidak rela begitu

saja dipersalahkan dan di lain pihak Masyarakat Monjok Culik tidak mau begitu saja direndahkan.

Pada akhirnya konflik Monjok Culik vs Karang Taliwang adalah menyangkut masalah nilai-nilai yang mereka anggap perlu dipertahankan. Namun demikian, idealnya jika mereka masing-masing menyadari arti pentingnya perdamaian dibandingkan dengan berkonflik dan menyadari arti pentingnya persaudaraan genealogis antar warga kedua kampung tersebut (secara genealogis banyak warga Taliwang yang sudah menyatu dalam hubungan keluarga dengan warga Monjok), ataupun persaudaraan dalam arti seagama, sebangsa dan se-tanah air, maka mestinya mereka sudah berdamai dan saling memaafkan serta tidak akan ada dendam diantara mereka. Lebih-lebih jika kedua belah pihak menyadari apa implikasi yang mungkin timbul akibat pertikaian tersebut terhadap akses pariwisata disana. Cepat atau lambat jika berita ketidaknyamanan di Taliwang menggema ke telinga para wisatawan, maka sudah tentu para wisatwan akan enggan ke Karang Taliwang. Jangankan wisatawan, warga sekitar pun juga enggan akan melewati kampung Taliwang. Jika itu disadari, maka semestinya mereka sudah berdamai. Terlebih lagi apabila kedua belah pihak masing-masing kembali kepada ajaran agama yang mereka peluk, yakni agama Islam, maka mestinya sudah tidak lagi saling bertikai.

Dalam ajaran Islam banyak dalil-dalil yang menganjurkan agar seseorang memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat zalim atau kesalahan terhadap dirinya. Dalam AlQur’an, Allah berfirman: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” – (QS. Al-Imran: 133-134) ”Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” – (QS. Al-Araf : 199) “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyan-

tun.”– (QS. Al-Baqarah : 263) ”Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.” – (QS. AnNisa : 149) ”Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan ) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” – (QS. Asy-Syura : 4) Nabi Muhammad SAW, juga pernah bersabda yang artinya: “Shadaqah –hakikatnya– tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta’ala menambah seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang rendah hati (tawadhu’) karena Allah Subhanahu wa Ta’ala melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.”

Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan saling memaafkan: “Sayangilah –makhluk– maka kamu akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan berilah ampunan niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampunimu.”2 Rasulullah SAW juga pernah bersabda: “Sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan (kepada yang memerlukan), dan jadilah kalian semua saling bersaudara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintah kalian semua”3 Dari dalil-dalil tersebut jelas bahwa memaafkan itu adalah sifat terpuji dan dimuliakan Allah. Sesungguhnya masih banyak dalil-dalil lain yang menganjurkan atau bahkan mewajibkan untuk memberi maaf kepada seseorang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Anjuran tersebut sudah pasti bukan semata-mata dikenal di dalam agama Islam akan tetapi juga dalam agama-agama yang lain.

Jadi solusi yang ditawarkan adalah saling memaafkan, tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya pertikaian hendaknya dianggap sebagai kesalahfahaman semata. Pihak-pihak yang berkompeten hendaknya mengadakan pendekatan persuasif dengan mengutamakan upaya perdamaian. Sementara tempat pembuangan sampah agar dipertimbangkan untuk mencari lokasi yang lebih aman dan tidka menyulut konflik.

(Footnotes) http://www.fahdisjro.com/2012/09/konfliksosial.html, diunduh, 5 Oktober 2015, pk. 23.

2 Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 293.

3 (HR. Ahmad, dalam kitab Baqi Musnad alMukatstsirin min ash-Shabah, No. 6161).

1

Polres Sumbawa Bekuk Lima Tersangka Curanmor Sumbawa Besar (Suara NTB)Lima warga kecamatan Bolo, Kabupaten Bima diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di Sumbawa, Rabu (17/2). Mereka adalah YA (18), MA alias Manto (40), LU alias Luken (29), PU (21), dan RA (18).

Informasinya, Rabu (17/2) sekitar pukul 05.00 Wita, terjadi aksi curanmor di wilayah dusun Brang Beru, desa Moyo, kecamatan Moyo Hilir.

Adalah dua sepeda motor milik Jabaluddin yang menjadi incarannya. Yakni Honda Vario dengan nopol EA 3806 BZ dan Honda Tiger

dengan nopol EA 2769 DC. Dalam aksi curanmor tersebut, sebenarnya ada tujuh orang dalam komplotan.

Dua orang memindahkan hasil curian dari TKP, sementara lima orang menunggu di mobil. Saat hendak membawa hasil curiannya, mobil yang digunakan macet di jalan, tepanya di dekat Polsek Moyo Hilir. Tim Buser Polres Sumbawa langsung menyergap komplotan tersebut. Dua orang lainnya berhasil kabur, sementara kelimanya tak bisa berkutik. Sehingga kelimanya beserta mobil yang digunakan diamanakan ke Polres Sumbawa. Sedangkan

dua unit sepeda motor hasil curiannya, diamanakan ke Polsek Moyo Hilir.

Terhadap kedua terduga pelaku yang berhasil kabur, aparat kepolisian sudah mengantongi identitasnya.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, membenarkan adanya diamankan lima orang terduga pelaku curanmor tersebut.

Untuk sementara kelimanya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. “Sementara mereka kami amankan, dan kami masih melakukan pengembangan terkait hal tersebut,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bima (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Kursi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bima hing12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ga kini masih lowong. Kekosongan tersebut terjadi se12345678901234567890123456789012 jak sekitar enam bulan lalu, setelah ditanggalkan Hj. 12345678901234567890123456789012 Indah Dhamayanti Putri, lantaran mengundurkan diri 12345678901234567890123456789012 untuk maju pada Pilkada Bupati Bima 2015 lalu.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Drs. 12345678901234567890123456789012 H. Supratman, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (17/2) 12345678901234567890123456789012 membenarkan hal tersebut. “Kurang lebih sekitar 12345678901234567890123456789012 enam bulan berjalan, kursi wakil ketua 1 DPRD 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lowong,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 Kata dia, kursi Ketua Dewan 1 tersebut sebelumn12345678901234567890123456789012 ya ditempati oleh Hj. Indah Dhamayanti Putri, anggo12345678901234567890123456789012 ta dewan dari Partai Golkar. Indah Dhamayanti kini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sudah resmi dilantik.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, nama untuk mengisi kursi wakil ket12345678901234567890123456789012 ua yang lowong tersebut, akan diatur di internal partai 12345678901234567890123456789012 yang bersangkutan. Prosesnya, yakni partai akan me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ngajukan surat rekomendasi ke Dewan. Setelah itu 12345678901234567890123456789012 Dewan akan mengajukan ke pihak KPU. 12345678901234567890123456789012 Usai itu, sambung dia, KPU akan mengembalikan12345678901234567890123456789012 nya ke Dewan untuk kemudian diajukan ke Bupati dan 12345678901234567890123456789012 diteruskan ke Gubernur. “Saat ini kami menunggu pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gajuannya. Yang konon katanya sedang diproses dan 12345678901234567890123456789012 berproses di internal partai,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Sementara itu, Sekretaris Partai Golkar, Ir. H. Sury12345678901234567890123456789012 adin dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan sece12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 patnya mengajukan nama untuk mengisi kursi wakil 12345678901234567890123456789012 ketua. Usai dibahas di tingkat internal partai. “Saat 12345678901234567890123456789012 ini masih diproses, yang jelas secepatnya akan kami 12345678901234567890123456789012 ajukan,” katanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten ini tidak menye12345678901234567890123456789012 butkan nama yang akan diajukan oleh partai untuk 12345678901234567890123456789012 mengisi dan menempati kursi wakil ketua 1 tersebut.

12345678901234567890123456789012 “Yang jelas kader partai yang loyal dan telah memenu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hi syarat,” pungkasnya. (uki) 12345678901234567890123456789012

Kursi Wakil Ketua DPRD Bima Lowong Setengah Tahun

Eks Pasar Taliwang akan Ditata Taliwang (Suara NTB)Lapangan Tiang Enam yang berada di kelurahan Dalam kecamatan Taliwang tampaknya akan segera menjadi indah. Lokasi eks pasar Taliwang ini mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, Rabu (17/2) mengatakan, nilai anggaran yang disiapkan pusat untuk menyulap lapangan Tiang Enam menjadi RTH itu mencapai Rp 4,8 miliar. “Sekarang anggarannya sudah ada di Satker (satuan kerja) dan kita tinggal menunggu kegiatannya dilaksanakan tahun ini juga,” cetusnya.

Untuk kebutuhan penataan lapangan Tiang Enam itu, Amry mengaku, pihaknya telah menandatangani dokumen Detail Design (DD) yang akan menjadi acuan pembangunannya ke depan. “Konsepnya sudah ada jadi tinggal proses pembangunannya saja,” klaimnya.

Dengan anggaran mencapai TRp 4,8 miliar itu, kawasan RTH Tiang Enam kelak diklaim akan menjadi ruang terbuka terindah di dalam kota Taliwang. Sebab di dalamnya nanti sejumlah fasilitas akan ditempatkan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. “Fungsi utamanya sebagai paru-paru kota.

Tapi fungsi langsungnya juga ada bagi masyarakat, karena di sana akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung,” urai Amry.

“Fungsinya nanti multi guna. Karena itu saya yakin masyarakat akan menjadi RTH Tiang Enam sebagai destinasi aktivitas keseharian terutama warga kota,” klaim Amry. (bug) (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 CURANMOR – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lima warga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Bolo, Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Bima diduga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 terlibat dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 aksi pencurian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sepeda motor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (curanmor) di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Sumbawa, Rabu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (17/2). Para 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tersangka saat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dimintai keter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 angan oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 penyidik di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ruangan penyid1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ik Reserse 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kriminal Polres 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Sumbawa, Rabu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (17/2).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Berita seleng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kapnya di hala1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 man 6.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (Suara NTB/ind) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Walikota Bima Nyatakan Pena To’i Aman

Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abdin mengatakan saat ini kondisi Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda sudah kondusif, pascapenggerebekan dan baku tembak terduga teroris dengan aparat kepolisian di wilayah setempat belum lama ini. “Penato’i sudah aman, ucap Qurais menjawab Suara NTB, Rabu (17/2).

Menurut Qurais, selama ini Pemkot Bima bekerjasama dengan aparat kepolisian, telah berkali - kali melakukan pendekatan dan mengingatkan kepada warga setempat.

Hanya saja, dia tidak mengetahui jika ada beberapa warganya yang diduga masuk kel-

ompok radikal. “Kami hanya tahunya, tiba - tiba ada penangkapan,” terangnya.

Sementara itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono SH, MH membenarkan jika kondisi Kota Bima sudah kondusif pasca terjadinya penggerebekan terduga teror-

is di wilayah setempat. “Sementara kondisi Kota Bima sudah kondusif,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan, pihaknya di Kota Bima terus melakukan razia secara intesif seperti sajam, senpi dan bahan peledak, seh-

Dinda Diminta Realisasikan Programnya Bima (Suara NTB) Mantan penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachruddin, M.Pd berharap kepada Bupati Bima yang baru, Hj. Indah Dhamayanti Putri dapat membawa Kabupaten Bima ke arah yang lebih baik dengan merealisasikan programnya, selama memimpin lima tahun kedepan.

“Ibu Dinda sudah mendapat mandat dari masyarakat untuk memimpin selama lima tahun.

Saya berharap, dia

dapat membawa Kabupaten Bima dengan lebih baik,” ucap Bachruddin kepada Suara NTB, Rabu (17/2).

Menurut dia, di internal birokrasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Sehingga kedepan bisa meraih WTP sesuai amanat undang undang tentang tata kelola pemerintahan.

Sementara di eksternal, kata dia, perlu didorong pengembangan sektor produksi pertanian unggulan secara kompetitif dan komparatif.

“Saya berharap dua hal ini yang akan diprioritaskan Bupati kedepan,” katanya.

Bachruddin mengaku, saat menerima mandat sebagai penjabat bupati Bima, dia sempat merasakan ketakutan dan kecemasan. Sebab banyak cerita dari orang Bima merupakan daerah rawan. “Namun setelah beberapa bulan berada di Bima, perasaan itu hilang.

Sebab masyarakatnya terbuka dan ramah,” terangnya.

Hal tersebut diwujudkan oleh masyarakat selama proses pilkada berlangsung

tidak ada intrik ataupun gesekan yang mengarah ke hal - hal yang negatif. “Justru masyarakat sendiri yang membantu untuk menyukseskan. Sehingga pilkada kemarin berjalan aman dan demokratis,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bima, Saifullah, S.Sos berharap Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri pengembangan sektor perekonomian terus didorong, perbaikan fasilitas kesehatan dan pemerataan pembangunan. “Jika hal itu dilakukan, lima tahun mendatang masyarakat bisa memiliki harapan baru di daerahnya sendiri,” terangnya.

Di samping itu, dia juga meminta agar visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye beberapa waktu lalu, tidak hanya dijadikan pepesan kosong. “Yang jelas kami akan tetap mengkritik Bupati yang baru ini jika selama kepemimpinannya tidak dapat merealisasikan program yang ditawarkannya selama kampanye,” pungkasnya. (uki)

ingga tidak menimbulkan korban lain. “Mulai ditingkatkan razia,” katanya.

Tidak hanya itu, Umar dengan tegas membantah pernyataan keluarga Fajar, yang mengaku pada saat penggerebekan, oknum itu tidak melakukan perlawanan. “Faktanya jika tidak diserang, tidak mungkin ada anggota saya yang terluka akibat tertembak,” katanya menegaskan.

Ia mengaku, saat ini anggota yang tertembak pada

saat penggerebekan tersebut, telah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Bali. Anggota Polisi itu terkena peluru pada bagian tangan tembus paru - paru. “Pelurunya sudah diangkat. Sementara Fajar masih berada di rumah sakit Bhayangkara di Mataram,” terangnya.

Umar juga menambahkan beberapa orang yang diamankan oleh pihaknya merupakan saksi. Dan saat ini masih berada di Bima untuk dimintai keterangan. (uki)

Mantan Penjabat Titip Pesan ke Bupati Baru Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski singkat, kurang dari dua minggu menjadi penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran, M.M, mengaku sangat terkesan dengan Sumbawa.

Untuk itu, dia pun menitipkan pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang baru dilantik untuk melakukan percepatan pembangunan.

“Selama dua minggu, saya berusaha mempercepat penyelenggaraan APBD. Sekarang tinggal program jalan. Dengan memanggil semua SKPD, agar mempercepat proses pembangunan. Sehingga tidak terlambat ketika nanti di akhir tahun. Ini yang bisa saya lakukan dalam waktu singkat,” tukas H. Supran di Mataram.

Bupati dan Wakil Bupati Baru tentu diharapkan bisa lebih mempercepat terealisasinya program yang sudah ditetapkan dalam APBD. Ketua DPC Demokrat Sumbawa, sebagai partai pengusung Husni Mo, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si menyatakan

(Suara NTB/dok)

H. Supran perlunya pemerintahan baru fokus kepada tiga hal. Yakni, pro pada kepentingan rakyat melalui kemandirian ekonomi rakyat. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi beban kemiskinan, seperti yang disampaikan Gubernur. Kemudian membuka lapangan kerja, melalui investasi di daerah. Serta pemberdayaan masyarakat. Apalagi mengingat begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan di Sumbawa. (arn)

Musyafirin - Fud Segera Tunaikan Janji Politik Taliwang (Suara NTB)Pasangan bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST tak ingin berlama-lama bereforia dengan kemenangannya.

Pasca dilantik bersama enam kepala daerah baru di NTB, Rabu (17/2), pasangan yang akrab dengan jargon F-3 ini berjanji akan langsung bekerja dan menunaikan sejumlah janji politiknya yang disuarakan selama kampanye Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. “Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat KSB yang telah mendukung kami. Dan selanjutnya kami akan menunaikan program prioritas kami yang selama kampanye kami suarakan,” kata Musyafirin di sela acara syukuran pelantikannya, kemarin.

Beberapa janji politik yang akan dijabarkan dalam bentuk program berkelanjutan itu menyasar sejumlah kebutuhan dasar masyarakat. Seperti misalnya di bidang pendidikan dengan program baju gratis bagi anak sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, program pemberian dana stimulus bagi pedagang kecil dan

bakulan tanpa bunga, di bidang kesehatan subsidi iuran BPJS bagi masyarakat, dan insentif bagi lanjut usia (Lansia) dan orang cacat melalui kartu Pariri dan Bariri.

Menurut Musyafirin, program tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Dan untuk memastikannya program tersebut akan disinkronisasi dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai landasan kerja pemerintahan lima tahun ke depan. “Semua program ini akan masuk dalam kerangkan kerja selama kepemimpinan kami,” tegasnya.

Selain program kerja jangka panjang, pasangan birokrat dan politisi ini memiliki rencana kerja 100 hari pertama. Untuk aksi kerja nyatanya, pasangan ini pun telah menyiapkan program 20 ribu jamban (WC) bagi masyarakat tidak mampu.

Kegiatan ini kata Musyafirin, sebagai bentuk jawaban pemerintahannya dalam dukungan mencanangkan prioritas kesehatan masyarakat.

“Kenapa ini jadi salah satu program 100 hari kerja kami, karena dari data yang ada masih banyak warga yang belum memiliki jamban pada-

(Suara NTB/bug)

SYUKURAN - Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST saat menyampaikan sambutannya dalam acara syukuran pelantikan, Rabu (17/2). hal ini penting bagi kesehatan,” timpalnya seraya menyampaikan agenda itu merupakan sinkronisasi program kesehatan nasional dalam menuntaskan tuntas BAB sembarangan (Tubabas).

Untuk menjalankan program 100 harinya ini, Pemda KSB akan melibatkan masyarakat, TNI dan Polri. Di mana dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara gotong - royong. “Dan soal semangat gotong - royong, kami di sisi regulasi akan memperkuatnya dengan membentuk

Perda Gotong Royong. Hal ini diharapkan ke depan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat KSB bisa terbangun secara solid,” tukasnya.

Sementara itu wakil bupati (Wabup) Fud Syaifuddin, ST memohon dukungan masyarakat secara luas atas amanah yang diembannya dalam memimpin KSB lima tahun ke depan. “Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar kami selalu amanah dalam mengemban tugas ini,” timpalnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

Panggil Komisi I PEMPROV NTB telah menyerahkan 15 nama calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB ke DPRD NTB akhir tahun lalu. Sesuai ketentuan, tahapan selanjutnya, 15 nama calon komisoner KI NTB itu akan menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi I DPRD NTB. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan.

Tudingan miring yang dilontarkan masyarakat terhadap DPRD NTB, terutama (Suara NTB/dok) untuk komisi I terkait selekH. Umar Said si komisioner KI NTB yang terus molor. Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, membantah hal itu. Menurut Umar belum dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan oleh komisi I karena agenda yang masih padat. Namun ia mengatakan, dalam waktu dekat uji kepatutan dan kelayakan itu akan segera dilakukan oleh komisi I. “Komisi I tentu berkoordinasi juga dengan pihak-pihak yang lain, termasuk pernah melakukan studi banding ke Bali. Jadi ada acuan-acuannya seperti itu,” terangnya.

Umar juga mengaku bahwa ia sebagai pimpinan dewan telah memanggil Komisi I untuk segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 nama yang diajukan Gubernur ke Dewan. “Saya sudah panggil komisi I untuk segera menyelesaikan fit and proper test ini. Karena jangan sampai ada kesan masyarakat yang ndak-ndak,” ujarnya.

Untuk memastikan bahwa proses seleksi komisioner KI di komisi satu dilakukan dengan cara yang jujur. Maka Umar Said, mempersilahkan media dan masyarakat untuk turut memantau uji kepatutan dan kelayakan 15 calon komisioner KI NTB yang dilakukan komisi I DPRD NTB. (ndi)

POLHUKAM

Jangan Ada Lagi Upaya Penggalangan Kegiatan Terorisme Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta agar mengambil pelajaran dan tidak terprovokasi untuk ikut bergabung dalam jaringan kekerasan radikal yang dalam kenyataannya malah menimbulkan masalah baru. Dibutuhkan kerjasama antar semua pihak dalam upaya memberantas terorisme terutama dari masyarakat Hal itu disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, Rabu (17/2). “Karena (kekerasan radikal) tidak menyelesaikan masalah. Kemarin langsung ada pertemuan para kepala desa. Mereka menyesalkan masih adanya warga yang tergalang itu (terorisme),” jelasnya saat ditemui seusai salat zuhur di Masjid Baitussalam Mapolda NTB. Kapolda pun menambahkan, masyarakat setempat sekarang sudah semakin resah dan mulai menunjukkan penolakan terhadap berbagai kegiatan yang mengarah kepada kekerasan radikal.

“Masyarakat sana sekarang sudah berani menyatakan itu

(terorisme) tidak bagus. Dulu tidak berani,” terangnya.

Dalam suatu kesempatan setelah adanya penggerebekan terduga teroris di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima Senin (15/2) lalu, Kapolda langsung menggalang koordinasi dengan Gubernur NTB, Komandan Korem 162/WB, Perwakilan Kementerian Agama RI NTB, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah untuk menyatukan visi dan misi pemberantasan terorisme di NTB. Ia berharap sejumlah pihak tersebut bersama kepolisian turun bersama-sama memberikan pencerahan.

“Pencerahan-pencerahan kita berikan secara pelan-

pelan. Karena memang susah itu, warga yang tergabung (jaringan teroris) kan sudah didoktrin. Itu kan susah.

Harapannya bisa turun ke sana bersama-sama,” harap Kapolda. Apalagi, sambungnya, masyarakat kini sudah memahami bagaimana berbahayanya terorisme bagi kelangsungan kondusivitas suatu daerah.

“Masyarakat sana sekarang sudah mau ikut berpartisipasi dan bekerjasama memberantas terorisme,” terangnya sembari berharap bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggalang masyarakat untuk bergabung dalam jaringan teroris. (why)

Halaman 8

Patroli di Daerah Sepi DAERAH pesisir selatan Lombok Timur khususnya Kecamatan Jerowaru yang memesona dengan pantainya mengundang banyak orang untuk datang menikmati.

Dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkunjung tersebut polisi giat melakukan patroli rutin dengan sarana lengkap.

“Di selatan sekitar pantai dan sepanjang jalan menuju ke sana itu masih sepi penduduk. Potensi kerawanannya di sana,” terang (Suara NTB/why) Kapolsek Jerowaru, Ipda Arif Arif Budiman Budiman, SH kepada Suara NTB saat ditemui di Mapolsek setempat, Senin (15/2) malam.

Ia menyebutkan, Polsek Jerowaru bersama Polres Lombok Timur berupaya maksimal menjaga kamtibmas dengan mengintensifkan patroli pengamanan terbuka dan tertutup dengan dilengkapi senjata lengkap. “Patroli rutin dan patroli yang ditingkatkan, bergerak dan diam dengan sarpras yang ada bekerjasama dengan Polres,” ujarnya.

Pihaknya juga merangkul masyarakat untuk secara bersamasama menjaga keamanan lingkungan sekitarnya dengan dibina oleh Bhabinkamtibmas yang menyebar di masing-masing desa.

Meski demikian, ia tidak menampik jika masih terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya.

“Kerawanan kita sementara masih ada kasus curat dan itu kita atensi dengan patroli-patroli tadi,” ujar Kapolsek.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat yang akan memanfaatkan harinya dengan mengunjungi pantai di pesisir selatan agar senantiasa waspada dengan bepergian secara berkelompok. Diimbau pula agar tidak menarik perhatian orang untuk berbuat kejahatan. (why)

Kepala Daerah Diingatkan Jauhi Korupsi Tujuh kepala daerah di NTB resmi dilantik Rabu (17/2), menandai amanah baru rakyat didapuk kepada pemimpin baru. Ada harapan besar publik agar perubahan paling mendasar, soal peningkatan kesejahteraan.Tapi di luar itu, masyarakat juga mengintai perilaku mereka yang korup.

Jika itu terjadi, maka siap dengan konsekuensi dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

PERLU menjadi catatan adalah, terkait terjeratnya sejumlah kepala daerah di NTB dalam pusaran kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali booming di NTB ketika membongkar kasus tukar guling lahan eks Kantor Bupati Lobar di Jalan Sriwijaya dengan perumahan Pemda Lobar di Giri Menang. Oleh lembaga yang sama, Bupati Dompu H.

Abubakar Ahmad (Ompu Beko) juga dijerat KPK. Kepala daerah lain adalah Walikota Bima almarhum HM Nur A. Latif dalam kasus penjualan lahan kawasan pesisir Amahami, Kota Bima, juga oleh KPK. Lembaga Kepolisian juga andil menyeret kepala daerah sebagai tersangka, sebagaimana terjadi pada penetapan tersangka Bupati Dompu saat itu, H. Syaifurah-

man Salman dalam kasus mobil hibah Jepang. Dan baru baru ini, Bupati Lombok Barat non aktif, H. Zaini Arony juga ditahan KPK dalam kasus suap dan kini sedang menjalani masa pidana tujuh tahun. Mantan Gubernur NTB H.L Serinata dalam kasus korupsi APBD 2003 turut memberi catatan sederet keterlibatan oknum kepala daerah, khususnya untuk level tingkat I. Pesta demokrasi pada dasarnya dekat dengan perilaku korup.

“Kita bisa lihat perilaku politisi di setiap Pilkada sejumlah daerah yang ada,” kata Sekjen Rinjani Institute Muslim Magenda kepada Suara NTB, Rabu (17/2).

Dia mencontohkan, Pilkada di Makassar dan Lampung. Di Makassar, menurut catatannya, sejumlah calon kepala daerah

setidaknya harus menyiapkan dana sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 12 miliar untuk maju di arena pemilihan. Di daerah Lampung, calon kepala daerah menurut perhitungan ongkos kasar saksi di tiap TPS kurang lebih Rp 836 juta.

Angka tersebut sangat fantastis untuk satu variabel biaya. “Lantas bagaimana dengan biaya kampanye, ongkos mobilisasi tim, iklan media, dan kebutuhan lainnya yang sangat banyak itu?,” kata Muslim.

Artinya, kata Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini, dana yang dibutuhkan oleh seorang calon kepala daerah di setiap kabupaten/ kota mencapai miliaran rupiah.

Seperti diketahui bahwa anggaran sebesar itu akan digunakan dalam berbagai jenis kegiatan

perebutan hati konstituen. “Bahkan rakyat sudah secara terangterangan memasang harga untuk satu suara kepada tim sukses maupun calon itu sendiri,” kritiknya.

Desember 2013 lalu, dikutipnya dari sebuat portal berita online, melaporkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, angka toleransi money politic di Negara ini mencapai 41,5%. Data tersebut menjadi gambaran betapa pentas demokrasi kita sudah tertukar dengan uang. Tentu saja menurutnya, para kandidat harus menyediakan itu jika mereka berkehendak menang. “Ini ironi bagi bangsa yang tak pernah bisa berakhir,” tegasnya.

Atas fakta ini, ia yakin publik bisa membuat sebuah argumentasi bahwa biaya politik yang ting-

gi sangat mempengaruhi tindaktanduk seorang kepala daerah yang menang pada saat menjalankan roda kepemimpinannya. Disana, dilihatnya, bahwa tindakan korupsi menjadi salah satu jalan keluar yang paling efektif dan efisien untuk mengembalikan harta yang terbuang dalam waktu singkat.

Muslim mengomentari catatan sejumlah kepala daerah yang dijerat KPK. Ini dapat dibuktikan dengan data realitas sejumlah kepala daerah yang ditangkap dan dipenjara, baik oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lain. NTB merupakan salah satu daerah yang kepala daerahnya rentan melakukan aksi korupsi. Selain kasus yang ditangani langsung oleh KPK, ada pula yang sudah

ditangani oleh Pengadilan di daerah sendiri. Termasuk mantan Gubernur NTB. Berdasarkan catatannya dari berbagai sumber, secara keseluruhan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia dalam 11 tahun terakhir sebanyak 56 kasus. Tidak heran jika rakyat pun tidak lagi kaget mendengar berita-berita korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang notabene mereka pilih sendiri. “Mereka mungkin sudah mafhum dengan kasus-kasus tersebut,” ungkap Muslim. Tapi di sisi lain, masyarakat yang kritis akan terus mengintai. Ketika menemukan celah terjadinya koripsi oknum kepala daerah, bisa jadi bahan laporan dan konsumsi penegak hukum. (ars)

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Grand Madani Ikhtiar Menjadi Hotel Syariah Hilal 2 HOTEL Grand Madani yang berlokasi di Jalan Udayana Nomor 20 Mataram merupakan hotel syariah yang akan segera dibuka. Kendati belum resmi dibuka, namun hotel ini kerapkali digunakan sebagai lokasi pertemuan maupun tempat wisuda. Bukan hanya itu saja, hotel bernuansa syariah ini juga akan memanjakan tamunya dengan koram renang yang luas dan beragam tipe.

“Kita konsepnya syariah. Ini kita rencanakan menjadi hotel hilal 2. Hilal itu sama artinya dengan bintang. Hilal I hanya makanannya syariah, Hilal dua makanan dan semua konsepnya syariah,” kata General Manager Hotel Grand Madani Rega Fajar Firdaus kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (16/2).

Hotel empat lantai ini memiliki 58 kamar dengan tiga tipe, yaitu standar, delux, dan superior. Saat opening Maret mendatang terdapat berbagai promo untuk tamu yang menginap. Harga sewa perkamar berkisar Rp 380 ribu hingga Rp 600 ribu.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga memiliki kafe yang berada di lantai tiga. Kafe Mina sangat cocok sebagai tempat untul nongkrong dan menikmati suasana sekitar Udayana.

“Kalau kafe, kita sediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan. Ada live musik juga, yang membedakan kafe ini dengan kafe lain karena ada lesehannya juga serta taman bagi pengunjung,” kata Rega.

Hotel ini juga memiliki meeting room dan ball room dengan kapasitas 1000 orang. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lokasi pertemuan, wisuda maupuj tempat untuk melakukan pesta.

“Sudah sering digunakan untuk pesta dan wisuda. Kita memang belum buka untuk kamarnya, tapi kalau untuk ball roomnya sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Pengunjung hotel ini juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan beribadah sebab di setiap ruangan akan disediakan Al-Quran dan perlengkapan salat. Ruangannya pun dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, sehingga memudahkan para tamu yang menginap. Bukan hanya itu saja, desain kamar mandi pun dibuat dengan konsep syariah.

“Kamar mandi kita buat syariah, kerannya tidak terlalu rendah. Serta dikonsep untuk langsung digunakan untuk wudhu,” kata Rega. (lin)

(Suara NTB/lin)

Disbudpar Disarankan Fokus Infrastruktur Dasar Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB tahun ini berencana membeli jetsky. Namun, pelaku wisata menyarankan Disbudpar sebaiknya fokus pada upaya membenahi infrastruktur dasar.

Anggaran yang disediakan untuk membeli jetsky tersebut dikabarkan berjumlah Rp 350 juta. Dana yang dialokasikan Disbudpar tersebut bersumber dari APBD 2016.

Bagi Furqan Ermansyah, seorang pelaku pariwisata berpendapat, harusnya anggaran yang digelontorkan melalui dinas tersebut dialokasikan untuk membenahi sektor – sektor yang krusial. Misalnya, membenahi infrastruktur dasar di tiap – tiap destinasi wisata yang belum memadai.

“Pembelian jetsky itu untuk apa, dan akan diberikan kepada siapa. Harusnya, kalau menurut saya, disbudpar konsentrasi dulu untuk membenahi insfrastruktur dasar yang memang menjadi fasilitas paling dibutuhkan ditempat – tempat pariwisata,” katanya, Selasa (16/2).

Ia menegaskan, pengalokasian anggaran untuk pengembangan industri pariwisata NTB harus bersifat jelas, efektif serta efisien. Demikian juga, pengembangan yang dilakukan dari tahun ke tahun menggunakan anggaran yang tidak sedikit harus terukur. Sehingga, indeks pembangunan dan pengembangan industri unggulan kelas dua di daerah ini benar – benar terealisasi secara matang.

“Saya memantau jetsky yang akan dibeli oleh Disbudpar itu akan ditempatkan di Lobar. Tapi saya tidak paham peruntukannya apa,” lanjutnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs. H. L. Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si yang diwawancara Suara NTB, Jumat (6/2) lalu mengaku, jetsky yang hendak dibeli menggunakan anggaran dari SKPD-nya akan ditempatkan di Bima. Menurutnya, pembelian jetsky yang dilakukannya dibenarkan berdasarkan struktur dan aturan pengalokasian anggaran. Ia membantah bila jetsky yang akan dibelinya itu akan ditempatkan di Lobar. (met/lin)

PAKAIAN ADAT - Pakaian adat masyarakat Bima, dipajang di Museum ASI Mbojo, Bima. Pakaian adat semacam ini masih sering dikenakan pada acara seperti resepsi pernikahan dan acara-acara yang menampilkan kebudayaan lokal.

Budayawan Senior Tutup Usia Mataram (Suara NTB) Budayawan senior NTB, H. Jalaludin Arzaki tutup usia, Selasa (16/ 2) kemarin. Budayawan kelahiran 15 November 1941 ini dikabarkan meninggal sekitar pukul 15.15 Wita di Rumah Sakit Risa, Mataram.

Segudang ilmu pengetahuan yang diwakafkan oleh sang almarhum berbentuk buah pemikiran. Buah pemikiran budayawan yang dijuluki “perpustakaan hidup” ini tertuang dalam berbagai karya tulis. Termasuk buku kamus tiga bahasa yang telah diterbitkan serta diedarkan.

“Beliau adalah tokoh kebudayaan yang teramat besar.

Pemahamannya tentang budaya sasak sangat orisinil, karena beliu selalu aktif menggali sejarah kebudayaan sasak ke dalam sumber utamanya,” kata L. Satria Wangsa, Wakil Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ketika ditemui Suara NTB di rumah duka, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Rabu (17/2).

Selain dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi sangat besar dalam ilmu pengetahuan, kiprah H. Jalaludin Arzaki dalam dunia pariwisata juga akan selalu diin-

gat oleh generasi penerus yang telah dikadernya. Lebih – lebih di kalangan para guide yang menjadi kader binaanya. H. Jalal dipandang sebagai guru besar pengajar ilmu kepramuwisataan.

“Beliau ini kalau di kalangan guide, adalah sosok seorang guru.

Termasuk bagi saya karena saya adalah salah satu muridnya. Atas kepergiannya, teman – teman guide merasa sangat kehilangan,” kata Ahmad salah satu pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB di kediaman almarhum.

Kiprahnya dalam dunia politik, pariwisata bahkan kebudayaan membuat beliau cukup terkenal. Di kalangan budayawan, sang pendiri Pusat Studi dan Dokumentasi Kebudayaan Sasak ini dikenal sebagai figur pemersatu. Ia memiliki watak rendah hati

yang patut diteladani.

“Di kalangan kami di lingkungan kebudayaan, dia kami kenal sebagai figur pemersatu. Setiap ada yang berkonflik, beliau sangat aktif untuk menyatukan kami kembali. Caranya mendatangi satu persatu budayawan yang berkonflik untuk diislahkan,” kata H. L. Abdurrahim alias Miq Jagad.

“Padahal beliau ini lebih senior daripada kami – kami yang berkonflik misalnya. Tapi itulah wujud kerendahan hatinya demi menyatukan kami kembali dalam bentuk islah,” lanjutnya.

Selain mewariskan segudang ilmu pengetahuan, tokoh yang dikenal sebagai sosok yang kaya dengan gagasannya ini juga mewariskan berbagai macam lembaga. Lembaga – lembaga yang diwariskannya bergerak memperjuangkan kepentingan umum. Pendirian lembaga – lembaga yang dilakukannya adalah bentuk kepedulian terhadap

sosial sepanjang hayatnya.

“Pusat studi dan dokumentasi ini merupakan salah satu lembaga yang didirikan bapak. Selain itu ada pula Yayasan Internasional Youth Centre Lombok ini didirikan berdasarkan kerjasamanya dengan pemerintah Jepang,” kata Aries Jamar Catur Apriliano, salah satu putra sang almarhum.

Ayah dari empat orang putra dan dua orang putri ini juga dikenal sebagai penggagas lisensi sertifikasi guide. Selain itu ia juga tercatat sebagai sosok penggagas Majelis Adat Sasak. Kemudian ia juga tercatat pernah berkiprah menjadi Anggota DPR di tahun 1998.

“Bapak juga mendirikan lembaga namanya Amal Puan, ia juga mendirikan TK Risalatul Taklim, bahkan saat ini bapak juga aktif menjadi Komite di SMP 4 Cakranegara,” ujarnya.

Hampir sepanjang hayatnya, H. Jalaludin Arzaki mendedikasikan hidupnya dalam dunia kebudayaan. Tak heran, dirinya juga dipandang sebagai sang maestro ilmu pengetahuan. Ia diyakini menguasai berbagai jenis kearifan lokal dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Bahkan, detik – detik sebelum berpulang H. Jalal dikabarkan hendak melayani rombongan mahasiswa yang datang melakukan wawancara demi mempelajari ilmu pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan bangsa sasak. (met)

Hotel di NTB Belum Mampu Capai Predikat Hilal 2 Mataram (Suara NTB) – NTB telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Hal ini juga didukung dengan adanya hotel yang menerapkan sistem syariah dalam pelaksanaannya. Namun hotel-hotel yang ada saat ini masih berada pada hilal 1 masih belum ada yang berhasil mencapai hilal 2. Meski beberapa hotel telah berupaya menjadi salah satu hotel berpredikat hilal 2.

“Di NTB ini semua hotel masih hilal 1, belum ada yang bisa mencapai hilal 2.

Kendalanya karena masih

belum memenuhi persayaratan sebagai hotel hilal II,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si , di Mataram, Rabu (17/2) kemarin.

Menurut Faozal, belum ada hotel yang sepenuhnya menerapkan standar yang memenuhi kategori hilal 2 sesuai dengan ketentuan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Beberapa diantaranya harus memiliki hubungan suami isteri yang dibuktikan dengan

bukti nikah yang sah, kamar dan makanan sudah sesuai dengan standar hilal yang ditentukan dan beberapa hal lainnya.

“Belum ada, dan agak susah untuk jadi hilal II. Di timur tengah saja baru beberapa yang mendapatkan predikat hilal 2,” imbuhnya.

Hotel Syariah Hilal 1 merupakan hotel syariah yang di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI. Sebagai contoh, unsur lobi, dalam sub unsur itu

tersedia atau tidak, pengeras suara, bacaan Islami atau yang memiliki pesan moral, dan hiasan bernuansa Islami.

Kemudian pada kantor depan, tersedia atau tidak informasi waktu shalat, informasi tertulis tidak menerima pasangan yang bukan mahram, informasi tertulis tata cara menerima kunjungan tamu bagi penghuni hotel. Semua hal itu harus diperhatikan apabila ingin menjdikan hotel sebagai hotel berpredikat hilal 2.

“Saya melihat masih belum ada yang bisa mendapatkan

predikat hilal 2. Kalau ada hotel yang berencana, silakan saja kita sangat mendukung.

Ini juga untuk menunjang pariwisata halal kita,” kata Faozal.

Seluruh hotel dengan konsep syariah diharapkan dapat terus memperbaiki pelayannya.

Selain itu sarana dan prasarana hotel syariah sebaiknya dilengkapi agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Sehingga wisatawan yang ingin melakukan perjalanan dengan konsep syariah mendapatkan kepuasan baik dalam pelayanan hotel maupun dalam kunjungannya ke NTB. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

Halaman 10

Diperas Oknum Mengaku Wartawan Sulap Perpustakaan AKIBAT kekurangan ruangan, sebanyak satu rombongan belajar (rombel) di SDN 1 Rarang Tengah Kecamatan Terara terpaksa harus belajar di perpustakaan sekolah. Tindakan mengungsikan siswa ke ruang perpustakaan itu dilakukan untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa dari dari pada harus digabung atau siswa masuk siang maupun belajar di emperan kelas.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/2), Kepala SDN 1 Rarang Tengah, Jayadi, S.Pd, mengatakan jika pihaknya masih kebingungan dari mana mengambil dana untuk membangun dan menambah ruang kelas belajar (RKB) yang kekurangan tinggal satu kelas. Apalagi kekurangan ruangan kelas sangat menganggu proses belajar siswa di sekolah, karena satu rombel siswa terpaksa harus diarahkan belajar di ruang perpustakan.

“Sebenarnya, RKB kita ada enam, namun satu kita gunakan untuk ruang guru. Sehingga, kekurangan RKB itu kita siasati dengan mengarahkan siswa belajar di perpustakaan,” jelasnya.

Dengan diarahkannya siswa belajar di ruang perpustakaan itu, katanya, tentunya kondisi perpustakaan terkesan vakum.

Tidak semua siswa bisa masuk ke dalam perpustakaan karena adanya sejumlah siswa yang sedang melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di ruangan tersebut. “Dalam ruangan perpustakaan itu, sebagian digunakan untuk belajar, sebagian lagi untuk perpustakaan. Namun untuk pengelolaan perpustakaan tentunya tidak bisa maksimal karena ada siswa yang belajar di dalam,”ungkapnya.

Atas kondisi itu, Jayadi mengharapkan ada perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim untuk menambah ruangan di SDN 1 Rarang Tengah. Pasalnya, katanya, jumlah siswa sebanyak 159 dari kelas 1-6 yang menimba ilmu di sekolah tidak kalah saing dengan sekolahsekolah lainnya yang berada di dalam kota. “Kalau dari prestasi tentunya kita tidak kalah saing baik di bidang atletik, STQ maupun yang lain,” pungkasnya. (yon) Jayadi (Suara NTB/yon)

Fakultas Kebudayaan Unram Sulit Diwujudkan Mataram (Suara NTB) Desakan Majelis Adat Sasak (MAS) terhadap Universitas Mataram (Unram) untuk membuka Fakultas Kebudayaan dinilai sulit diwujudkan. Hal itu lantaran untuk membuka sebuah fakultas baru, berbagai persyaratan harus dipenuhi, seperti ketersediaan tenaga penagajar termasuk juga membaca peluang lulusan nantinya.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Lalu Wirasapta Karyadi, membenarkan jika sebelumnya MAS pernah mengirimkan proposal yang meminta Unram untuk membuka Fakultas Kebudayaan.

“Intinya teman dari Majelis Adat Sasak meminta Unram untuk membuka Fakultas Kebudayaan, dengan latar belakang memandang bahwa ada semacam degradasi moral pada masyarakat kita khususnya masyarakat Sasak yang disebabkan, karena kekeringan nilai-nilai,” ujarnya.

Oleh sebab itu menurut MAS dalam proposalnya, salah satu cara untuk membangun moral masyarakat Sasak adalah melalui pembenahan di bidang pendidikan tinggi dengan cara membuka Fakultas Kebudayaan. “Oleh karena itu mereka berkepentingan untuk mengadakan Fakultas Budaya,” ujarnya.

Hanya saja, Karyadi menegaskan pihaknya sulit mewujudkan keinginan MAS yang meminta Unram membuka Fakultas Kebudayaan, karena tidak mudah membuka satu fakultas baru tanpa analisis kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.

“Tapi kami sudah sampaikan bahwa memang otonomi perguruan tinggi saat ini tidak seperti dulu. Begitu kita mau fakultas atau jurusan tergantung mau-mau kita, tetapi sekarang kita itu harus mempunyai analisis. Analisis akademik, kemudian analisis kelayakan yang lainnya itu harus ada”.

Terkait dengan usulan MAS, sebenarnya masih dalam kajian dengan pertimbangan bisa tidak nanti kontinu dibuka dan tidak tutup di tengah jalan. Termasuk, tidak tersedianya calon mahasiswa, dosen, gedung dan sebagainya. Sebagaimana di awal pendaftaran pembukaan fakultas baru atau prodi baru dipersyaratkan minimal ada enam orang dosen yang bergelar magister atau magister sebagai dosen home base, baru kemudian usulan dimasukkan.

“Untuk kasus kita di Fakultas Budaya inilah yang menjadi persoalan. Unram sebenarnya tidak ada yang memiliki spesifik dosen kebudayaan. Oleh sebab itu kami masih pelajari dan akan bicarakan lebih jauh, kalau masalah keinginan kita untuk mengakomodir itu sangat tinggi,’’ ujarnya. (dys)

SMP NW Al-Ikhlas Pohgading Belum Siap UNBK Selong (Suara NTB) Belum adanya fasilitas yang mendukung membuat SMP NW Al-Ikhlas Pohgading Lombok Timur belum bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.

Wakil Kepala Sekolahu Urusan Kurikulum SMP NW AlIkhlas Pohgading, Muhamad Faesal, S.Pd., menerangkan pihak sekolah belum bisa menyediakan fasilitas untuk mengikuti UNBK. Meski belum bisa menggelar UNBK, Faesal mengaku sangat gembira lantaran tahun ini SMP NW Al-Ikhlas Pohgading mampu menggelar UN secara mandiri.

Sebelum itu, SMP NW Al-Ikhlas Pohgading tiap tahunnya menitip siswanya untuk mengikuti UN ke Subrayon, namun akhirnya tahun ini bisa sebagai penyelenggara di sekolah sendiri. Tahun ini sebanyak 23 siiwa terdaftar sebagai peserta UN, jumlah ini sudah cukup untuk menempatkan peserta dalam satu ruangan.

“Sebagai penyelenggara UN saja sudah sangat menggembirakan, untuk UNBK kita belum menggunakan karena fasilitas belum mendukung, yang penting tidak nitip siswa lagi kalau ujian nasional,” ujarnya belum lama ini.

Bagi SMP NW Al-Ikhlas Pohagading, pelaksanaan UN mampu membantu meningkatkan semangat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal itu dapat terlihat sejak Senin lalu, siswa peserta UN sudah mengikuti kelas tambahan mata pelajaran yang diujiankan di antaranya Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sepulang sekolah. Hal ini dilakukan untuk membantu siswa mencapai target kelulusan. “Anak-anak tidak kami pulangkan, tetapi lanjut setelah makan siang”.

Selain itu, meski tidak menjadi penentu kelulusan, tapi pelaksanaan UN setidaknya telah mampu memicu semangat belajar siswa. “Meski ujian nasional hanya untuk pemetaan kualifikasi sekolah dan prestasi, namun tetap saja harapan kami bisa memacu semangat belajar anak-anak,” ujarnya.

Selain itu, sekolah juga akan terus berusaha berbenah agar semakin baik, tahun ini sudah mempunyai lima ruang kelas, jumlah ini semakin bertambah dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Sehingga dengan adanya penambahan fasilitas bisa memacu semangat belajar dan tahun berikutnya bisa menjalankan UNBK untuk mengejar sekolah-sekolah lain. (dys)

Kadis Dikpora NTB Dorong Sekolah Melapor Mataram (Suara NTB) Adanya dugaan oknum wartawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan ancaman ke pihak sekolah, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Ia menyarankan pihak sekolah melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau provinsi.

H. Rosiady Sayuti

Menurut Rosiady, jika pihak sekolah merasa diancam, dipersilakan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, baik di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Karena di sanalah fungsi koordinasi dan fasilitasi dinas.

“Kalau merasa

terancam atau merasa difitnah.

Silakan koordinasi dengan kami di dinas. Karena ada fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi. Nanti kami fasilitasi bertemu dengan oknum wartawan atau LSM yang dianggap meresahkan itu,” katanya saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (16/2).

Dikatakan, kalau ada yang bisa dikoordinasikan atau difasilitasi, itu lebih baik. Kalau memang menemukan jalan

buntu, baru diputuskan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau sudah sangat meresahkan, barulah kita putuskan ke pihak berwajib atau tidak,” ujarnya Dalam hal ini, Dinas Dikpora mendukung penuh pihak sekolah. Rosiady juga menuturkan, kalau memang tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dilakukan pihak sekolah, ia menghimbau agar pihak

sekolah tidak perlu resah.

“Mari kita bekerja dengan baik saja. Kepala sekolah tidak perlu khawatir. Namanya oknum ada saja yang memanfaatkan kesempatan. Sepanjang tidak ada yang kita langgar dan sesuai dengan prosedur, tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala SMKN 1 Mataram, Hj. Nurhasanah mengaku pernah didatangi oknum wartawan gadungan serta oknum aktivis LSM. Mereka datang dengan memberikan ancaman, serta memberikan tawaran kerja sama dengan syarat membayar sejumlah uang. Hal itu dianggap Nurhasanah sebagai tindakan yang meresahkan. (ron)

(Suara NTB/dok)

Perpusda NTB Klaim Bebas dari Buku Radikal Mataram (Suara NTB) Banyaknya buku radikal yang beredar belakangan ini membuat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB waspada. Badan Perpustakaan meminta sekolah tidak membeli buku, jika tidak ada instruksi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota.

“Harus ada rekomendasi jika sekolah ingin beli buku,” saran Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Perpustakaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Drs. H. Ali Arahim, Rabu (17/2).

Menurutnya, buku yang ada unsur radikal dinilai akan membentuk karakter siswa menjadi buruk. Oleh sebab itu, jika ada buku tersebut di sekolah bisa segera dilaporkan dan ditarik. “Penerbit buku harus ditangkap jika terbukti menerbitkan buku radikal,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta sekolah untuk saat ini tidak membeli buku, karena sekolah bisa menggunakan buku lama yang masih dapat digunakan. Apalagi tidak semua sekolah menerapkan kurikulum 2013 sekarang ini. “Kurikulum 2013 ini

masih uji coba. Jadi tak semua sekolah akan membeli buku,” imbuhnya.

Dijelaskan, buku yang didrop ke sekolah terlebih dahulu harus diverifikasi pengawas. Buku yang masuk ke tempat ibadah, komunitas dan kelurahan diperiksa serta dipastikan di dalamnya tidak mengandung ajaran radikal.

“Selama ini buku yang didrop ke tempat tersebut tidak ada ajaran radikal. Yang saya baca konten buku untuk kelurahan lebih banyak terkait bercocok tanam,” sambungnya.

Ditambahkan Ketua PGRI NTB ini bahwa tahun 2016 ini, pihaknya kembali akan menganggarkan buku untuk kelurahan dan tempat ibadah. Dalam hal ini sudah menyiapkan lebih dari 200 judul buku yang akan didistribusikan ke perpustakaan tempat-tempat ibadah dan kelurahan. (dys) KOLEKSI BUKU - Inilah koleksi buku yang ada di ruang baca Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB. Pihak perpustakaan mengklaim tidak ada koleksi buku bertema radikal.

SNMPTN 2016 Kembali Tak Akomodir Siswa Jurusan Agama Mataram (Suara NTB) Pada Seleksi Nasional Masuk Pergruruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016, siswa yang berasal dari Jurusan Agama kembali tidak mendapat tempat. Mereka tak diakomodir dalam sistem SNMPTN yang berlaku serentak di seluruh Tanah Air. Ketua Panitia Lokal SNMPTN Unram, Lalu Wirasapta Karyadi menegaskan siswa Jurusan Agama tidak bisa mengikuti SNMPTN 2016 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau ternyata misalnya tidak ada mata pelajaran siswa yang terkait dengan prodinya, karena dia itu berlatarbelakang agama, maka akan diingatkan dengan sistem itu anda tidak cocok untuk mendaftar di sini,” ujarnya.

Dengan kata lain, siswa Jurusan Agama secara halus otomatis akan ditolak oleh sistem penerimaan SNMPTN. Untuk itu, kata Karyadi, siswa Jurusan Agama sebenarnya diharapkan agar mendaftar ke Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam hal ini STAIN, IAIN atau UIN. Sebagaimana tahun sebelumnya, banyak siswa berasal dari madrasah mau melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mereka yang Jurusan Agama ini tidak bisa diterima, mungkin mendaftar bisa tetapi begitu dipenilaian skor mata pelajarannya menjadi nol. Misalnya dia masuk di Jurusan IPA, yang dilihat di sana itu Fisika, Kimia, Matematika, Biologi, setelah itu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

“Ini kalau dia Jurusan Agama di MAN, maka kebanyakan mata pelajaran pokoknya itukan yang berbasis agama, sehingga menjadi nol gak ada pengalihan, nilainya tetap tidak memenuhi syarat”.

Oleh sebab itu, Karyadi sangat berharap agar siswa-siswi yang lulusan madrasah supaya benar-benar melihat jurusan di perguruan tinggi yang ingin diminati yaitu yang relevan dengan jurusannya di SMA atau MA. “Harapannya Jurusan Agama sebenarnya diarahkan ke perguruan tinggi agama. Ini penting bagi adik-adik siswa, inikan sering liar mereka, liar dalam pengertian tidak tentu arah dalam menentukan pilihan. Biasanya ikut temannya, kelompok-kelompok ketika di SMA. Itu yang kadangkadang membuat mereka menjebak dirinya dalam situasi persaingan yang sangat kompleks, sehingga peluangnya semakin terbatas. Jadi harapan kami ini adalah agar mereka ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bidang kemampuannya yang dia tertarik,” terang Karyadi.

Selain itu, Wakil Rektor I Unram ini mengemukakan jika SNMPTN tahun ini pihaknya tengah mengkaji kemungkinan akan diikutsertakannya tes kesehatan termasuk tes untuk mencegah paham radikalisme.

“Indikator tesnya kami masih jajaki, masih mendiskusikan dan berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terutama untuk memahami hal-hal yang radikal”.

Hal itu mengingat gerakan radikalisme sangat riskan, sehingga ini masih terus menjadi bahan pikiran Unram. “Baru semacam wacana saja, dan kita dari Unram memikirkan hal serius dengan itu, dan yang menajadi ladang terempuk sekarang ini gerakan-gerakan baru yang radikal adalah kalangan mahasiswa karena mereka dianggap dimamis,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Setelah cukup lama menunggu,Perbakin NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 akhirnya mengantongi sejumlah nama atlet yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 resmi lolos PON. Berdasarkan keputusan PB Per123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bakin, NTB berhasil meloloskan 11 atlet mengiku123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ti PON XIX di Jabar, September 2016.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 “Sebenarnya kita meloloskan 12 atlet. Na123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 mun karena di nomor air pistol man hanya dap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 at diikuti tiga atlet, akhirnya kita kurangi satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 atlet,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Harianto saat dikonfirmasi Suara NTB via pon123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 selnya, Rabu (17/2).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Dikatakan Andik di nomor 10 meter air pis123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 tol man standard Perbakin NTB melokoskan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 empat atlet, namun karena nomor tersebut di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 jatahkan hanya dapat diikuti tiga atlet memak123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 sa pihak Perbakin mencoret satu atlet.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Tiga atlet yang lolos di 10 meter air pistol 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 man standard, individu dan tim adalah Bima 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Puta Eka Budi KW, L. Rizal Saputra, I Kadek 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Yogi Permana. Selanjutnya Dimas Restu Arin123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 dra Putra, Joko Sutrisno, I Putu Bagus Jaya Daru 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 lolos di nomor 10 meter air rifle man standard, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 individu dan team.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Kemudian Ni Wayan Yuliarthi, Citra Putri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Budi Andini, Khoiriatunnisah HP lolos di nomor 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 10 meter air rifle women standard, individu dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 team, serta Liza Rizna Widjajanti dan Gusti 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Agung Putu Ratih lolos di nomor 10 meter air 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 pistol women standard individu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Dikatakan Andik, sebanyak 11 atlet yang din123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 yatakan lolos mengikuti PON 2016 itu sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 disampaikan ke pengurus KONI NTB, Dachlan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 A. Bandu selaku pendamping cabor menembak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 “Sebelas nama atlet menembak yang lolos PON 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 sudah kita sampaikan ke tim pendamping ca123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bor menembak,” terangnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Tim pendamping caborKONI NTB, Dachlan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB via pon123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 selnya membenarkan bahwa cabor menembak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 meloloskan 11 atlet.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Menurut Dachlan, data awal jumlah atlet 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 menembak se Indonesia yang lolos PON, secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 keseluruhan sebanyak 400 lebih atlet, dan NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 meloloskan 12 atlet. Namun karena ada pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 gurangan atlet oleh PB Perbakin, maka jumlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 atlet yang lolos PON menjadi 200 lebih atlet, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 dan NTB berkurang satu atlet dan ditetapkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 menjadi 11 atlet lolos PON. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 “Sebenarnya menembak meloloskan 12 at123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 let, namun karena ada pengurangan atlet, akhirn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 ya jumlah atlet NTB dikurangi satu atlet dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 menjadi 11 atlet,” ungkapnya. (fan) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Menembak Resmi Loloskan 11 Atlet

Liga Champions

Cavani Jadi Mimpi Buruk Chelsea Paris Edinson Cavani mencetak gol untuk mengantarkan Paris Saint Germain (PSG) menekuk Chelsea 2-1 pada leg pertama 16 besar Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu dini hari kemarin.

Penyerang Uruguay, Edinson Cavani, membobol gawang Thibout Cuortois pada babak kedua setelah bermain imbang 1-1 di babak pertama lewat gol Zlatan Ibrahimovic dan John Obi Mikel.

Kendati PSG unggul agregat 2-1, namun The Blues belum kalah karena memiliki satu gol tandang sebagai bekal untuk melakoni laga leg kedua di Stadion Stamford Bridge, London, tiga pekan mendatang.

Pada jalannya laga, Diego Costa nyaris membobol gawang PSG jika tandukannya setelah menyongsong umpan silang Baba Rahman tidak membentur mistar gawang pada menit 24.

Tendangan bebas Zlatan Ibrahimovic membawa tim ibu kota Prancis unggul 1-0 setelah arah bola membelok dan masuk ke gawang Chelsea akibat mengenai tumit John Obi Mikel pada menit 39.

Namun John Obi Mikel mencetak gol penyama kedudukan 11 pada menit 45 meneruskan umpan dari sundulan Diego Costa dalam situasi sepak pojok. Skor 1-1 menutup babak pertama.

Pada babak kedua Diego Costa berhasil mendapatkan bola dari tusukan yang dilancarkan Willian namun berhasil dihentikan Kevin Trapp.

Thibaut Courtois menyelamatkan gawang Chelsea dari kebobolan setelah menepis sepakan Angel di Maria pada menit 51.

Chelsea kembali berpeluang lewat serangan balik yang dilancarkan Diego Costa kendati gagal menembus tembok terakhir PSG, Kevin Trapp, pada menit 52.

Thibaut Courtois kembali mengamankan gawangnya dengan menepis tendangan keras Ibrahimovic yang berbuah sepak pojok pada menit 53.

Branislav Ivanovic pun berjasa menutup pergerakan Blaise Matuidi yang melepas-

kan tembakan kaki kiri pada menit 64 dan tendangan Marquinhos satu menit kemudian.

Penggemar PSG di Stadion Parc des Princes pun bersorak saat Edinson Cavani yang masuk menggantikan Lucas Moura berhasil memasukkan bola ke gawang Cuortois setelah mendapatkan umpan tajam Angel di Maria pada menit 78.

Menjelang laga usai, Courtois kembali menggagalkan upaya Zlatan Ibrahimovic untuk membobol gawang Chelsea. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir.

Statistik UEFA mencatat PSG memiliki 61 berbanding 39 persen penguasaan bola dengan melepaskan delapan sepakan akurat ke gawang Chelsea, sementara The Blues melontarkan empat sepakan on-target. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GOL CAVANI - Edinson Cavani melepaskan tendangan yang tak mampu dihalau kiper Chelsea dan menjadi gol kemenangan untuk Paris Saint Germain (PSG) atas Chelsea di leg pertama 16 besar Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu dini hari kemarin.

EKONOMI DAN BISNIS

Kamis, 18 Februari 2016

(Suara NTB/bul)

Produksi Udang Digenjot PEMPROV NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggenjot peningkatan produksi udang vaname. Tahun ini sebanyak 46 ribu ton lebih produksi diharapkan bisa tercapai.

Komoditas ini menjadi prioritas program, mengingat potensi pasar keluar negeri yang cukup besar.

Beberapa negara importir di antaranya Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengharapkan pasokan sebanyak-banyaknya.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, tahun ini target produksi udang vaname yang dikejar sebesar 46.334 ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding produksi tahun sebelumnya yang mencapai 39.715 ton. secara nasional, bahkan NTB berada di urutan ketiga provinsi di Indonesia yang berkontribusi terhadap volume ekspor udang vaname, setelah Lampung dan Sulawesi Selatan.

Sasi mengatakan, upaya untuk mewujudkan produksi udang vaname sebanyak-banyak dilakukan dengan cara mencetak tambak baru di kabupaten yang memiliki potensi perairan cocok, seperti Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Upaya pencetakan tambak udang vaname baru tersebut sedang dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Pencetakan tambak baru juga sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, di Desa Kidang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

DKP NTB juga akan merevitalisasi tambak-tambak ikan bandeng yang terbengkalai untuk dimanfaatkan lagi sebagai tambak udang vaname.

Upaya lain, memberikan benih udang vaname unggul kepada para pembudidaya dan pemberian bantuan mesin pompa air.

“Udang vaname Indonesia, termasuk kita di NTB paling diminati konsumen di negara tujuan ekspor. Karena bebas dari penyakit EMS (Early Mortality Syndrome), jenis penyakit baru yang menyerang pada budidaya udang, baik udang vaname maupun udang windu,” katanya dihubungi di Mataram, Rabu (17/2).

Dibandingkan negara-negara penghasil udang vaname di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, udang vaname Indonesia masih bebas dari penyakit EMS. Sebab itulah Indonesia sebagai penghasil kedua setelah Tiongkok.

Harga udang vaname saat ini, di tingkat pembudidaya sekitar Rp 75.000/Kg. “Keuntungan dari budi daya komoditas ini cukup menjanjikan, makanya ada sentra baru di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, itu dimunculkan sendiri oleh masyarakat di sana,” demikian Sasi. (bul)

Halaman 12

Petronas Malaysia Turun ke NTB Cari TKI Mataram (Suara NTB) Perusahaan minyak dan gas Malaysia butuh tenaga kerja besar-besaran. Baik yang tenaga kerja berketerampilan (bersertifikat) maupun tak memiliki skill.

Melalui kantor pemasarannya di Indonesia, perusahaan raksasa ini ekspansi mencari calon TKI ke NTB. Marketing Petronas di Indonesia, Hardiman, Rabu (17/2) melakukan pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB untuk memastikan, PPTKIS mana saja yang siap menjadi mitranya.

Sebanyak 7.000 pekerja dibutuhkan. Yang berketerampilan, diprioritaskan tenaga-tenaga untuk pabrik, tenaga kerja yang mahir di bidang pengelasan.

Demikian juga di bangunan, kelistrikan dan berbagai jenis pekerjaan pengikutnya.

“Kita butuh sebanyak-banyaknya. Kita cari dari Sumatera, Jawa, NTB dan NTT. Kami koordinasi dengan APJATI mana saja PPTKIS yang bisa dilibatkan untuk kebutuhan tenaga kerja ini,” katanya. Petronas, adalah singkatan dari Petroliam Nasional Berhad, merupakan perusahaan minyak dan gas Malaysia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974.

Dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia, perusahaan ini mendapatkan hak atas seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia dan diberi kepercayaan mengembangkan dan menambah nilai sumber daya tersebut. Petronas termasuk di antara perusahaan terbesar di dunia versi Fortune Global 500.

Fortune menempatkan Petronas sebagai perusahaan terbesar ke-95 di dunia pada tahun 2008 dan ke-80 pada tahun 2009. Majalah ini juga menyebut Petronas sebagai perusahaan paling menguntungkan ke13 di dunia dan ke-1 di Asia.

“Untuk tenaga unskill, bisa bantu-bantu melayani tukang

pasang batu. Begitu juga di pekerjaan-pekerjaan lainnya,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua APJATI NTB, H. Muhammadun mengatakan Petronas akan menggunakan lahan seluas 72 hektar dari seluruh aktivitas kerja yang akan dilaksanakan.

Sistem penggajiannya dihitung per jam, untuk gaji pokok saja dalam sebulan bisa di atas Rp 5 juta. Teknis pemberangkatan tenaga kerja dan seleksi, selanjutnya masih dalam pembahasan.

Cuma saja yang menjadi kendala saat ini, menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang diminta. Persoalannya masih sedikit lembaga latihan kerja yang melahirkan alumni. Di NTB hanya dua BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) dan lulusannya masih minim. BLK milik pemerintah menurutnya lain tupoksi, karena lebih cenderung mencetak tenaga-tenaga di bidang tata boga, operator dan administrasi.

“Saya pikir dalam lima tahun saja masih susah mencari tenaga-tenaga kerja kita yang siap mengisi pekerjaan di Petronas,” demikian H. Muhammadun. (bul)

(Suara NTB/bul)

PAKAN TERNAK - Seorang peternak di Aik Bukak, Lombok Tengah memikul pakan ternak yang baru saja disabitnya. Sektor peternakan di desa ini menjadi alternatif kedua setelah budidaya ikan air tawar. Kedua jenis budidaya itu dinilai telah dapat menopang ekonomi masyarakat setempat.

Bupati Baru Diminta Tidak Kesampingkan Persoalan Naker Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB menaruh harapan besar terhadap tujuh bupati/walikota dan wakilnya yang baru dilantik Rabu (17/2), akan memberi perhatian pada isu-isu ketenagakerjaan.

“Ada dua pimpinan daerah yang cukup antusias akan memperjuangkan persoalan TKI. Semoga semangat ini juga akan sama dengan pimpinan daerah lainnya di NTB,” kata Ketua APJATI Provinsi NTB, H. Mu-

hammadun di sela-sela pelantikan, kemarin.

Persoalan besar yang masih mengemuka, birokrasi di tingkat pemerintahan yang berbelit-belit dan panjang. Padahal, kondisi ekonomi para calon TKI rata-rata miskin. Ketika para calon buruh migran dihadang dengan proses mengurus dokumen yang cukup panjang, tentunya akan memperburuk keadaan.

“Akhirnya mereka memilih menjadi TKI ilegal, walaupun syarat resiko. Persoalan TKI ile-

Rabu, 17/02/06

gal tidak akan tuntas selama birokrasi masih panjang,” tambahnya. Birokrasi dimaksud berlaku dari level pemerintah terendah hingga yang tertinggi. Di tingkat desa dan kelurahan misalnya, untuk pengurusan izin keluarga, KTP, akta kelahiran dan surat-surat lainnya bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Belum lagi ketika calon TKI mengurus dokumen lain ke dinas terkait, hingga pengurusan di Imigrasi, BNP3TKI ke BNP2TKI. Tenggelamnya kapal penyeberangan calon TKI di laut Malaysia baru-baru ini menjadi bukti masih maraknya TKI ilegal. Bahkan di Batam, tidak sedikit jumlah masyarakat Indonesia, di dalamya ada orangorang NTB yang setiap saat menyusup masuk ke Malaysia.

Persoalannya hanya satu, pengurusan dokumen yang panjang dan berbelit-belit.

“Masyarakat lapar, lalu ditahan-tahan, bagaimana tidak nekad. Kita lebih senang saat pemerintahan Soeharto. Presiden Indonesia orde baru itu bilang, jangan menghalang-halangi orang cari makan. Itu luar biasa,” tambah pimpinan salah satu PPTKIS di Lelede, Lombok Barat ini.

Satu contoh dikemukakan, di Kabupaten Lombok Tengah, instansi terkait melakukan wawancara untuk menyeleksi calon TKI yang akan diberikan rekomendasi. Padahal, pemerintah daerah fungsinya hanya mengecek kelengkapan-kelengkapan dokumen pemberangkatan.

APJATI mendorong pemerintah untuk memperjuangkan persoalan yang sebenarnya sangat mengakar ini. Bisa dilakukan menurutnya, asalkan pemerintah benar-benar serius menanganinya. Koordinasi bisa dilakukan di segala lini sehingga tak menyulitkan calon TKI. “Kita keluar negeri mau cari nafkah kok sulit sekali. Sementara orang luar negeri yang masuk ke negeri kita prosesnya sangat mudah dan tidak ada persoalan.

Apakah harus seperti itu. Jika terus-terus dipersulit, kemiskinan akan terus menjadi persoalan,” demikian ditegaskan. (bul)

LOWONGAN CR SPG/SPB BUTIK BAJU PENGALMN INGGRS BGS LOKASI GILI AIR KRM CV : YOSI.GINGERSNAP@GMAIL.COM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 18 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Kamis, 18 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 18 Februari 2016

Hari Ini, Sidang Amdal untuk Tambang Pasir Laut Lotim Mataram (Suara NTB) Hari ini (18/2) akan diadakan sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk tambang atau pengerukan pasir laut di wilayah Lombok Timur (Lotim). Penambangan pasir laut itu direncanakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., Rabu (17/2). “Iya, besok diadakan sidang Amdal,” katanya.

Proses penilaian Amdal yang dilakukan oleh BLHP adalah dengan menilai dokumen yang diserahkan oleh pemrakarsa.

BLHP mengetuai tim Amdal yang terdiri dari tim teknis dan tim komisi. Tim teknis teridi dari para ahli, sedangkan tim komisi terdiri dari unsur SKPD, LSM, dan masyarakat.

Dua investor yang berencana melakukan pengerukan pasir untuk mereklamasi Teluk Benoa Bali itu masing-masing PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama. Dalam pengajuan izin, PT. Dinamika Atria Jaya berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang.

Setiap tahunnya, mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta meter kubik. Dari hasil survei yang dilakukan, cadangan pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok 2 sebanyak 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, akan me-

nambang pasir laut di Lobar sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya berada sekitar 6 Km dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunakan kapal yang ukurannya relatif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

Dari hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, ke dua investor tersebut hanya diberikan wilayah pengerukan masing-masing seluas 1.000 hektar. PT. Dinamika Atria Jaya semula mengajukan permohonan wilayah pengerukan seluas 4.000 hektar. Sementara PT. Timur Sukses Bersama mengajukan wilayah pengerukan pasir laut sekitar 3.000 hektar.

Sementara itu, tambang pasir laut di wilayah Lombok Barat (Lobar) saat ini sudah selesai penilain Amdal. Dokumen Amdal atau izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh BLHP sudah diserahkan ke Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB. Menurut Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengevaluasi pertimbangan teknis penilaian Amdal.

“Setelah ke luar izin lingkungannya, kita pelajari, kita rapatkan semua, dan kita laporkan ke gubernur.

Kita harus meneliti benarbenar, apa catatan dan rekomendasi dari Komisi Amdal,” ujarnya. (ron)

Kasus PDAM Ditingkatkan ke Penyelidikan Dari Hal. 1 Hearing Pelapor Sementara itu, pelapor 43 item proyek di PDAM Giri Menang Mataram, Syakban, mendatangi Kejati NTB, Rabu (17/2) sore kemarin. Mereka mempertanyakan dokumen yang sudah diserahkan ke Kejati NTB Desember lalu itu.

“Kami kesini menanyakan

perkembangan penanganan laporan kami,” jawabnya. Hasil hearingnya dengan Kajati Martono, sudah mendapat gambaran cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa perkara ini berlanjut. ‘’Katanya sudah penyelidikan. Kami juga diminta mendukung data data yang diperlukan,’’ kata dia. (ars/her)

Puluhan IUP Diduga Bermasalah di NTB Dari Hal. 1 Artinya, jumlah tunggakan iuran pemegang IUP masih tertunggak sekitar Rp 17 miliar lebih. ‘’Sekitar Rp 2 miliar yang sudah menyetor. Masih banyak yang belum. Memang bagi mereka ini lagi susah mereka.

Kita sambut baik KPK yang akan menerjunkan tim terkait ini. Artinya kita dapat back up dari KPK,” kata Husni.

Ditanya apakah IUP yang belum CNC serta pemegang IUP yang masih menunggak iuran tetap akan dicabut izinnya? Husni mengatakan hal itu akan terlihat dari hasil evaluasi yang akan berakhir pada Mei mendatang. Dalam mengevaluasi IUP, baik logam dan non logam kata Husni, pihaknya mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM.

Izin-izin yang dievaluasi ini, lanjutnya merupakan izin-izin yang diterbitkan oleh para bupati sejak zaman dulu.

Begitu juga mengenai pemanggilan para pemegang IUP yang menunggak pembayaran iuran. Husni mengatakan pihaknya kadang menemukan kendala. Dimana para pemegang IUP yang menunggak pembayaran iuran kadang tak memenuhi undangan Distamben. Namun semua itu menjadi catatan pihaknya untuk dilaporkan ke Dirjen Minerba kementerian ESDM. ‘’Nanti setelah bulan Mei itu. Misal ada yang dicabut, bukan berarti hilang kewajibannya. Dia harus selesaikan kewajiban walaupun izinnya dicabut,’’ tandasnya. (nas)

Gejala Resistensi Daerah Dari Hal. 1 hanya satu dua bupati yang serius menjalin komunikasi dengan saya. Yang lain cenderung, ‘’ah, apalah’’. Peran kita itu belum dimanfaatkan,’’ ujar Farouk.

Farouk mengakui bahwa meski menerapkan sistim perwakilan, namun dalam penerapannya, sistim ketatanegaraan di Indonesia memang cenderung membuka peluang para pejabat daerah untuk langsung berkomunikasi dengan para pengambil keputusan di tingkat pusat tanpa melalui wakilwakil mereka. ‘’Kondisi sistem ketatanegaraan sekarang itu yang memungkinkan. Untuk apa sih begitu kalau saya bisa langsung. Padahal, kalau langsung itu akan rentan transaksional,’’ ujarnya. Lagipula, ujar Farouk, saat ini peran mereka sudah berkembang sehingga banyak sekali kebijakan pusat yang akan diterapkan di daerah dikonsultasikan terlebih dulu dengan para senator DPD RI. ’Peran kita juga sudah semakin berkembang. Kalau kita nggak tahu, kita bisa bilang ; kita nggak tahu itu proyeknya,’’ ujar Farouk.

Ia mencontohkan, salah satu kasus yang dialaminya adalah saat meminta rekomendasi untuk tambahan penerima bantuan peralatan pertanian dari Kementerian Pertanian. Meski sudah disampaikan bahwa tambahan

penerima itu tidak mengurangi jatah penerima bantuan yang memang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah setempat, namun tetap saja tambahan calon penerima yang diajukannya tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat. ‘’Jadi mau nambah (penerima bantuan), kabupatennya malah nggak mau. Dua kabupaten itu.

Dompu sama Sumbawa.

Jadi proposal dari rakyat ini, kelompok tani apa segala itu minta persetujuan, nggak mau. Itu kendalakendala yang kita hadapi,’’ ujarnya.

Farouk berharap, para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik bisa memperkuat sinergi tidak saja dengan para senator dan wakil rakyat di tingkat pusat.

Lebih dari itu, menurutnya sinergi juga harus dibangun dengan semua elemen masyarakat. Ia menegaskan, dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada, maka hubungan pendukung dan yang didukung telah usai.

Hubungan itu kini harus diubah menjadi hubungan antara rakyat dan pemerintah alias pelayan rakyat. ‘’Tidak ada lagi Tim Sukses dan lawan politik, kecamatan atau desa pendukung dan bukan,’’ pungkasnya. (aan)

Halaman 15

Hj. Erica: Jadikan TP PKK Seluruh NTB Terbaik se-Indonesia Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi meminta seluruh jajaran pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-NTB terus meningkatkan peran dan kiprahnya agar TP PKK di NTB bisa menjadi TP PKK terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, program-program kegiatan TP PKK harus lebih inovatif dan kontekstual.

“Dan program yang harus kita laksanakan adalah betul-betul yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkap Hj. Erica Zainul Majdi saat Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK 7 Kabupaten/Kota se-NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (17/2). Serah terima ini dihadiri Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi dan bupati/walikota yang baru dilantik.

Pada kesempatan ini, istri

(Suara NTB/humas Setda NTB)

LANTIK - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi melantik Ketua TP PKK kabupaten/kota di Hotel Lombok Raya, Rabu (17/2).

Gubernur NTB ini. Menyampaikan pengalaman pengurus TP PKK NTB ketika road show ke beberapa daerah beberapa waktu lalu. Di mana, terdapat beberapa keluhan yang disampaikan di lapangan mengenai sejumlah persoalan.

Selain itu, Ketua TP PKK NTB tersebut menyinggung soal isu Gizi Buruk yang dimuat media beberapa hari terakhir ini, seperti yang dialami seorang anak bernama Erika. “Mendengar isu itu, saya langsung meninjau anak-anak di rumah

Dampak Pelantikan Kepala Daerah

Hunian Hotel di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Dampak pelaksanaan pelantikan tujuh kepala daerah di NTB yang dipusatkan di Kota Mataram berdampak pada tingginya hunian hotel. Padahal di bulan-bulan ini memasuki low season (musim sepi).

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB menyampaikan saat ini tingkat hunian hotel di Mataram meningkat sampai 80 persen. “Rata-rata sekarang tingkat hunian untuk di Kota Mataram 70-80 persen,” ujarnya ditemui di sela acara serah terima jabatan Penjabat Walikota dengan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Rabu (17/ 2) di Hotel Lombok Garden.

Lanang menyampaikan semua tipe hotel di Mataram rata-rata penuh baik

itu bintang empat sampai hotel kelas melati. “Semua hotel. Kalau hotel-hotel berbintang khusus pejabat-pejabatnya. Kalau hotel-hotel melati kebanyakan dari pihak keuarga, teman-teman, pendukungpendukung walikota maupun bupati,” jelasnya.

Peningkatan tingkat hunian kamar hotel ini dimulai sejak dua hari sebelum pelaksanaan pelantikan. Selain berdampak pada pengusaha hotel, pelantikan ini juga berdampak pada para perajin atau para penjual suvenir yang ada di Kota Mataram. Hal yang sama juga dirasakan dampaknya oleh para pengusaha kuliner.

Lanang menyampaikan pada Bulan Februari ini biasanya tingkat hunian menurun karena termasuk dalam musim sepi wisatawan. Hal ini akan berlangsung sampai Bulan Maret mendatang.

Salah satu penyebabnya adalah karena anggaran khususnya di pemerintahan belum turun secara menyeluruh sehingga kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel seperti seminar, sosialisasi, rapat, dan lainnya menjadi berkurang.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM bahwa tingkat hunian hotel di Mataram sangat tinggi dan semua hotel di Mataram penuh baik hotel berbintang maupun hotel melati. Hal ini tentunya menurut Latif berdampak positif terhadap pariwisata Kota Mataram. Latif menyampaikan jumlah hotel di Mataram mencapai sekitar 130 unit. sementara jumlah kamar mencapai hampir 5 ribu. (ynt)

Terduga Teroris Diduga Siapkan Tenaga Baru Dari Hal. 1 ‘’Yang menghambat program dia, seperti (polisi) mematai-matai, memantau kegiatan Santoso bagaimana, kegiatan Fajar bagaimana, dianggap sebagai musuh mereka. Termasuk orang yang rajin ke situ. Termasuk Bhabinkamtibmas juga jadi sasaran karena mengumpulkan informasi mengenai kegiatan mereka,’’ jelas Kapolda.

Saat ini, Kepolisian masih meminta keterangan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kegiatan Fajar. Sejumlah warga Pena To’I itu diinterogasi pihak kepolisian, diantaranya IM (29), SP (33), dan MS alias LD (26). Kapolda mengonfirmasikan sejumlah orang tersebut tengah diperiksa oleh penyidik Densus 88 Anti Teror dari empat target operasi.

“Bukan hilang. Mereka diambil untuk kesaksian. Densus 88 memiliki hak selama tujuh hari apakah mereka terlibat atau tidak,” terangnya sembari menambahkan bahwa perihal penanganan teror-

is di Bima Senin (15/2) itu adalah tindakan Densus 88 sehingga menjadi kewenangan Mabes Polri, sementara Polda NTB dan Polres jajaran hanya diperbantukan.

Dukung Tindakan Tegas Polisi Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung aparat Kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror. Dikatakan, terorisme merupakan paham yang belakangan datang ke NTB. Ditegaskan, terorisme bukan merupakan karakter masyarakat Islam di daerah ini.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan karakter masyarakat Islam di daerah ini adalah menghadirkan keselamatan, kebaikan dan kedamaian. Karakter masyarakat Islam di NTB mampu menyatu dengan adat istiadat dan nilai-nilai baik yang ada di masyarakat. ‘’Jadi bukan pemahaman Islam yang keras, apalagi yang menafikan pihak lain. Kita ini di NTB pemahaman Islamnya

adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah menjadi teroris apalagi melakukan upaya-upaya nyata (teror) itu berarti berhadapan dengan penegak hukum. Kita mendukung penegakan hukum,” kata gubernur dikonfirmasi usai pelantikan tujuh bupati dan walikota di Mataram, Rabu (17/ 2) siang kemarin.

Gubernur mengungkapkan, persentase orang-orang yang memiliki paham radikal atau garis keras di NTB sangat kecil. Kemudian, ia melihat penyeberan paham itu sangat lokal dan terkonsentrasi pada satu atau dua titik di daerah ini. Kemudian, paham radikal itu relatif baru di NTB. “Karena tiga hal ini, kuantitasnya sangat kecil, lokasinya sangat terbatas, kemudian tumbuhnya baru-baru. Maka saya optimis kalau kita bekerja keras, maka paham-paham yang destruktif, yang mengajak pada aksi teror bisa kita hilangkan sama-sama. Kita tak perlu khawatir berlebihan. Ini jumlahnya sangat kecil,’’ tandas gubernur. (why/nas)

Gubernur Minta Kepala Daerah Tajamkan Program Dari Hal. 1 membuka lapangan kerja, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan akses untuk kesehatan. ‘’Sehingga daerah kita, NTB, kabupaten/kota masingmasing terjadi pertumbuhan yang baik. Akan terlihat hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat,’’ imbuhnya.

Gubernur juga meminta bupati/walikota merangkul seluruh elemen atau komponen masyarakat tanpa terkecuali.

Baik dari unsur politik, sosial, keagamaan dan seluruh unsur yang berkembang di masyarakat. Dikatakan, sudah tidak ada lagi kelompok atau barisan-barisan politik. ‘’Yang ada adalah kebersamaan untuk membangun daerah secara bersama,’’ ujarnya.

Zainul Majdi menambahkan pemerintahan daerah terdiri dari dua pilar utama yakni eksekutif dan legislatif.

Maka secara struktural, kebersamaan, kolegialitas, sinergi dan keterpaduan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun. ‘’Bangunlah sinergi dalam makna yang positif, yaitu bersama mencurahkan pikiran, mewujudkan program-program pembangunan bagi masyarakat. Demikian

juga secara kultural yaitu dengan mengajak seluruh masyarakat yang ada, yang tumbuh dan berkembang untuk bersama membangun kabupaten/kota masingmasing,’’ujarnya.

Bupati/walikota juga diminta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Diantaranya yang paling pokok adalah melaksanakan secara konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik. ‘’Di situ ada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keterbukaan, asas keadilan dan lainnya,’’ kata gubernur.

Disamping itu, bupati/walikota diminta untuk memastikan agar tugas-tugas pemerintahan umum tidak diabaikan. Yang paling pokok, kata gubernur memastikan bahwa bupati/walikota dapat menjadi perekat kesatuan bangsa.

Menjadi perekat atas potensi yang ada di masing-masing daerah. ‘’Mari untuk tidak mengabaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di kabupaten/kota,’’ ajaknya.

Gubernur NTB melantik tujuh kepala daerah hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 di tujuh kabupaten/kota se-NTB periode 2016-2021.

Ke tujuh pasangan kepala daerah itu adalah, H. Ahyar Abduh- H.Mohan Roliskana (Walikota-Wakil Walikota

Mataram). Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH -Sarifudin, SH (Bupati-Wakil Bupati Lombok Utara).

H. Moh.Suhaili FT, SH- L.Pathul Bahri, S.IP (Bupati-Wakil Bupati Lombok Tengah).

Dr.Ir.H. W. Musyafirin, MM- Fud Syaifuddin, ST (Bupati-Wakil Bupati Sumbawa Barat Periode). H. M . Husni Djibril, B. Sc-Drs. H. Mahmud Abdullah (Bupati-Wakil Bupati Sumbawa). Drs. H. Bambang M. Yasin-Arifuddin, SH (Bupati-Wakil Bupati Dompu) dan Hj. Indah Dhamayanti Putri-Drs. Dahlan H.M Noer (Bupati-Wakil Bupati Bima).

Acara pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, dihadiri ribuan undangan perwakilan dari berbagai unsur baik dari eksekutif maupun legislatif, serta jajaran FKPD. Pengambilan sumpah jabatan tujuh bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilanjutkan dengan penandatanganan SK pelantikan, penyematan pangkat dan lencana serta penandatanganan Pakta Integritas.

Kegiatan pelantikan tersebut berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari jajaran TNI, Polri dan Satpol PP setempat. Pelantikan diwarnai kemacetan di beberapa ruas jalan. Kemacetan terjadi di beberapa titik. (nas/ron)

sakit. Ternyata, apa yang dialami Erika itu tidak seperti yang diberitakan. Bukan karena gizi buruk, tetapi pada saat lahir, Erika ini sudah mengalami kelainan. Mulai dari belum genapnya usia melahirkan, kemudian berat badan yang tidak sampai satu kg. Saat diperiksa terjadi beberapa kelainan organ dalam tubuh. Meskipun sudah ditangani namun tidak mengalami perubahan,” jelasnya.

Sementara Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan pentinganya pembangunan sosial bagi masa depan NTB. Menurut gubernur, permasalahan sosial harus menjadi fokus utama, bahkan harus menjadi prioritas. “Masyarakat sering mengaitkan pembangunan daerah dengan pembangunan infrastruktur. Namun, jarang masyarakat yang menilai Pembangunan Sumber

daya manusia secara utuh.

Jarang masyarakat yang menjadikan faktor gizi buruk dan persoalan sosial lainnya sebagai preferensi dalam pemilukada,” jelasnya.

Selain itu, gubernur menilai melalui pengalaman kepala daerah sebagai politisi, birokrat atau akademisi, NTB akan mengalami kemajuan Terkait dengan masalah yang terjadi akhir ini, gubernur meminta semua pihak, terutama kepala daerah dan pengurus TP PKK untuk terus mencermati, setiap orang yang mencurigakan.

“Saat ini, banyak sekali kita jumpai kampanye yang sangat destruktif, mulai dari narkoba, pedofilia dan sekarang yang lagi marak adalah kampanye lesbian, gay, biseksual dan transgender,” ungkapnya, seraya menambahkan, kepala daerah harus peka terhadap kondisi ini. (r)

Pejabat MA Ditangkap

KY Perketat Rekrutmen Hakim Tipikor Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) memperketat proses rekrutmen hakim ad hoc tipikor, agar tidak ada lagi yang lolos hakim menjadi mafia hukum.

Kebijakan itu diambil KY yang baru pertama kali diberi kesempatan merekrut hakim ad hoc Tipikor tingkat kasasi, belajar dari kasus pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna yang ditangkap oleh KPK. Menurut Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, pihaknya memang sedang membuka kesempatan calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2016. Proses seleksi tersebut berdasarkan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dengan tanggal 20 Januari 2016, yang berisi permintaan pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc Tipikor sejumlah 3 orang. Ridho meneruskan harapan KY RI, dengan adanya kejadian penangkapan pejabat MA oleh KPK bisa menjadi pelajaran penting. “Ini sebagai pelajaran, jangan sampai ada lolos hakim yang tidak berintegritas,” katanya menjawab Suara NTB, Rabu (17/2).

Kesempatan berkarir menjadi hakim ad hoc itu juga dibuka untuk masyarakat NTB. Namun ini menurutnya bukan

proses yang mudah. Untuk mendapatkan calon hakim ad hoc Tipikor yang memiliki kapasitas dan integritas, pihaknya harus benar-benar selektif sejak awal proses.

“KY sangat berharap, dengan tertangkapnya oknum pegawai MA dapat menjadi refleksi bersama seluruh aparat penegak hukum dan warga peradilan di NTB,” harap Ridho.

Harapan lain, dengan kesempatan diberikan kepada KY untuk merekrut hakim ad hoc tingkat Kasasi itu, para calon terpilih merupakan yang terbaik untuk menduduki jabatan tersebut.

Tapi proses tidak sepenuhnya didapuk pada lembaganya. Karena tugas mengawasi dan menjaga peradilan bersih adalah tugas masyarakat juga. “Masyarakat harus turut menjaga marwah peradilan dan martabat hakim di dalamnya,” tegas Ridho.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan, ini merupakan pertama kalinya KY diberi kesempatan sebagai lembaga utama menyeleksi dan merekrut hakim ad hoc Tipikor tingkat kasasi. Sehingga kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik baiknya, untuk menjaring calon yang berintegritas dan berkapasitas. (ars)

Sejumlah Pejabat Biro Hukum Setda NTB Diperiksa Dari Hal. 1 dana yang diusut itu berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk menyiapkan bantuan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Yang dipersoalkan sehingga hal ini dilaporkan ke Kejati NTB karena diduga penetapan pihak yang ditunjuk sebagai penyedia bantuan hukum, tidak melalui proses tender. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk penyiapan bantuan hukum, jika dilihat dari besaran anggaran yang disediakan mengharuskan dilakukan melalui proses tender.

Sementara itu, Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH dikonfirmasi melalui Ketua Tim Penyelidik kasus ini, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun mengenai hal yang lebih teknis, belum bisa dijelaskan, karena penyelidikan masih sifatnya tertutup. ‘’Karena ini masih penyelidikan, belum bisa kita sampaikan,” jawabnya singkat.

Diakui juga sejumlah pihak sudah dilayangkan surat pang-

gilan untuk diklarifikasi.

Mereka ada yang pejabat Biro Hukum Setda NTB aktif, ada juga mantan pejabat. ‘’Hari ini sebenarnya ada agenda pemeriksaan saksi, salah satu Kasubag di Biro Hukum. Tapi dia berhalangan hadir kerena ada acara. Jadi diagendakan lagi,” kata Sutapa kepada Suara NTB, Selasa (16/2) lalu.

Diminta penjelasan soal materi yang dilaporkan, tak dirincinya secara detail, tapi secara normatif hanya disampaikan berkaitan dengan tender penggunaan dana tersebut. “Laporannya masih terus didalami,” jawabnya.

Sementara Kajati NTB Martono, SH, MH dikonfirmasi terkait laporan yang baru masuk ini, mengaku belum menerima laporan dari tim.

Tapi diyakinkannya, laporan masyarakat itu wajib diproses. ‘’Semua laporan kami proses, termasuk yang ini. Soal bagaimana nanti hasilnya, kita lihat, apakah bisa ditindaklanjuti (ke penyidikan) atau tidak,” jawabnya singkat. (nas/ars)

Pengaruh Tokoh Kalah Kuat Dari Hal. 1 Qurais menegaskan hal itu sudah dilakukan. ‘’Sudah, sudah, sudah, kelihatannya mereka lebih kuat. Lebih kuat,’’ ujar Quraish saat dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri pelantikan tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mataram, Rabu (17/2).

Menurutnya, sejak dulu, Kelurahan Pena To’I di Kecamatan Mpunda, Kota Bima memang sudah mendapatkan terapi alias perhatian khusus dari aparat keamanan. Mengingat, di kawasan inilah memang diketahui telah menjadi daerah perekrutan calon anggota jaringan teroris di daerah Bima.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH menyebutkan bahwa Fajar, terduga teroris yang tewas ditembak dalam penggerebekan beberapa hari lalu bertugas melakukan perekrutan calon anggota dan menjembataninya dengan markas jaringan Mujahdin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso,

Sulawesi Tengah.

Menurut Qurais, upaya untuk menangkal penyebaran paham terorisme di daerah itu memang diserahkan pada pihak keamanan. ‘’Kami hanya memberikan fasilitas,’’ ujarnya.

Kini, dengan terus berlangsungnya upaya pengembangan jaringan terorisme di daerah itu, ia menegaskan akan kembali mengkaji lagi pendekatan apa yang bisa dilakukan. ‘’Nanti akan dirumuskan bersama aparat, bersama Pak Kapolda, Badan Penanggulangan Terorisme Nasional. Tapi sekarang kondisi terakhirnya aman. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut lagi, untuk membuat resep apa yang terbaik, karena kan masalah itu susah. Kalau nggak ada kejadian, nggak bisa ditangkap sekarang,’’ ujarnya.

Qurais menganggap, meluasnya pengaruh terorisme di daerah tersebut disebabkan karena sikap warga setempat yang terlalu mudah menerima orang baru dan terlalu terbuka. ‘’Saya kira orang Pena To’I itu terlalu mudah dia untuk menerima orang, terlalu terbukalah menurut saya,’’ ujarnya. (aan)

Kamis, 18 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Resmi Dilantik, Husni Mo Prioritaskan Ekonomi Rakyat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah atau dikenal dengan pasangan Husni Mo resmi dilantik oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Rabu (17/2) kemarin, di Hotel Lombok Raya, dalam pelantikan serempak tujuh Kabupaten/Kota di NTB. Pascadilantik, Husni Mo bergerak bertindak bersama SKPD untuk kemajuan bersama. Mimpi besar prioritas Husni Mo membangun ekonomi rakyat yang masih jauh tertinggal. Dengan bertumpu pada kekuatan petani, peternak dan nelayan. Sekaligus mengeluarkan mereka dari jeratan rentenir serta menuntaskan jalan di wilayah selatan, Batu Lante tembus hingga Orong Telu.

Hal itu, menurut H. Husni, sesuai visi misi Husni Mo. Jalan sepanjang 97 kilometer di wilayah lingkar selatan telah menjadi mimpinya sejak menjadi Pimpinan DPRD Sumbawa 1997 silam. Namun sampai sekarang belum terealisasi.

Sekarang setelah menjadi bupati, mimpi pembangunan jalan tersebut harus terwujud. Apalagi sudah pernah melihat langsung kondisi di Batu Lante dan Orong Telu. “Saya pernah ke sana (Batu Lante tembus Orong Telu). Jalan harus tuntas,”tekadnya.

Kemudian, pembangunan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan petani, peternak dan nelayan. Mengingat 60 persen masyarakat Sumbawa bekerja di bidang pertanian, 17 persen peternak dan 14 persen nelayan. Ke tiga sektor ini harus mandiri. Husni Mo akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan mereka. Salah satunya menggulirkan bantuan kredit tanpa bunga. “Sekarang saya cetuskan soal kredit tanpa bunga itu,”tukasnya.

Soal itu, pihaknya memiliki dua pilihan. Apakah dalam bentuk pembiayaan sebagai sebuah investasi. Artinya, kredit ini akan kembali ke pemerintah dalam jangka panjang. Atau dalam bentuk hibah, tidak akan kembali ke pemerintah, tetapi kepada pengelola untuk diputar kembali di lingkup sekitarnya.

Artinya kalau untuk petani kembali ke petani, nelayan kembali ke nelayan.

“Katakanlah setiap petani atau peternak kita berikan hibah Rp 10 juta dan akan dibayar kembali pada 4 bulan berikutnya kepada pengelola. Pengembalian dana ini akan diputar kembali oleh pengelola untuk lingkup masingmasing,”urainya lebih lanjut.

Tentu dalam hal ini, akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya non profit yang diatur dalam sebuah regulasi di daerah. Dengan pelaksana di tingkat desa yang penting tidak membebani masyarakat. “Itu mimpi besar.

Karena saya melihat masyarakat terutama petani kita selalu dikalahkan. Contoh gabah tidak pernah ditangan petani, tetapi ada ditangan tengkulak pengusaha. Saat musim panen, gabah petani dibeli dengan harga murah. Sementara petani butuh makan dan ketika gabah habis, mereka membeli beras dengan harga tinggi. Karena adanya rentenir dan tengkulak. Jadi, bagaimana melepaskan petani dari jeratan rentenir,” tukas Politisi PDI P ini.

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah atau akrab disapa H. Mo, juga mengatakan hal senada. Pascapelantikan, bupati langsung membahas program kerja dengan SKPD. Sebab pihaknya juga tidak ingin program yang digagas hanya bersifat top down. Tetapi butuh inovasi dan kreativitas dari bawah (SKPD). Terutama yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan. Dalam tiga bulan pertama, harus ada program riil yang nantinya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi juga menekankan pentingnya bagi bupati dan wakil bupati baru untuk merangkul seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Tak ada lagi kelompok politik, yang ada kebersamaan membangun daerah. Sinergisitas ekesekutif dan legislatif dalam merumuskan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur meminta bupati dan wakil bupati yang baru konsisten mewujudkan pemerintahan yang baik, konsisten menjalankan azas keadilan, keterbukaan, akuntabel dan lainnya. Serta menekankan pentingnya program menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas layanan pendidikan,akses untuk kesehatan.

“Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Kita bersama dapat menjadi perekat bagi kesatuan bangsa dan bagi seluruh potensi yang ada dimasing masing daerah. Pemimpin baru hadir untuk membawa kesjehatraan. Saya sebaga Gubernur siap mensinergikan program dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk memastikan pembangunan kita semua mengarah kepada tujuan yang baik dan benar,” pungkasnya. (arn/*)

Bupati Sumbawa menandatangani naskah pelantikan

Wakil Bupati Sumbawa menandatangani naskah pelantikan

Gubernur menyematkan tanda lencana ke Wakil Bupati Sumbawa Gubernur menyerahkan SK pelantikan Mendagri kepada Bupati usai menyematkan tanda lencana

Para tamu undangan Pejabat dari Sumbawa yang hadir di acara pelantikan

Suasana syukuran di rumah Bupati Sumbawa di Mataram

Pelantikan dan Serah Terima

TP PKK Sumbawa Siap Jalankan Program Sumbawa Besar (Suara NTB) Usai pelantikan bupati dan wakil bupati, juga digelar pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK tujuh Kabupaten/Kota se NTB termasuk Ketua TP PKK Sumbawa, oleh Ketua TP PKK NTB, Rabu (17/2) kemarin, di Mataram. Ketua TP PKK Sumbawa yang baru, Ibu Hj. Amin Rahmani Husni Djibril siap melakukan percepatan program PKK. Terutama dalam memajukan kaum perempuan dan anak.

“Kita siap menjalankan program-program pokok PKK, termasuk melanjutkan program sebelumnya. Bersinergi dengan program pemerintah. Terutama menyangkut kesehatan masyarakat, pendidikan anak anak dan pemberdayaan perempuan. Mudah-mudahan kita sukses kedepannya,”singkat Hj. Amin Rahmani kepada Suara NTB. Wakil Ketua PKK, Ibu Novi Yulianto Mahmud

Abdullah, menambahkan, program PKK yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan. Dalam membantu pemerintah, terutama terkait kesejahteraan ibu dan anak. Tentunya nanti dalam menajalankan tugas, dibantu anggota PKK sebelumnya yang sudah berpengalaman.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi ketika melantik pejabat baru Ketua TP PKK kabupaten/kota, optimis para ketua yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik. Sekalipun baru mengenal PKK, seperti dirinya ketika pertama kali menjabat Ketua TP PKK dua tahun lalu. Apalagi PKK memiliki sistem kerja yang baik. Tentu nantinya ketua yang baru dibantu anggota lainnya yang sudah memiliki pengalaman lebih dulu. Menjadi pemimpin di PKK tidaklah sulit, asal ada kemauan untuk belajar dan bekerja. Ketua dibutuhkan dalam fungsi koordinasi, fungsi networking building dan fungsi lainnya seperti membangun motivasi. Terkait teknis kegiatan penyuluhan misalnya tidak akan terkendala. (arn/*)

Bupati dan Wakil Bupati bersama Ketua TP PKK dan Wakil Ketua dengan Penjabat bupati Sumbawa sebelumnya, H. Supran bersama istrinya yang juga mantan Ketua TP PKK Sumbawa.

Ketua TP PKK Sumbawa bersama Ketua TP PKK NTB

serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumbawa Istri Pejabat Bupati sebelumnya dengan Ketua TP PKK yang baru, Hj. Amin Rahmani

Gubernur bersama Ketua TP PKK NTB bersama Para Ketua TP PKK yang baru mendampingi Suami sekaligus Bupati. Termasuk diantaranya Hj. Amin Rahmani bersama Bupati Sumbawa, Husni Djibril