Snt18032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 18 MARET 2014

NOMOR 15 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wagub akan Minta Penjelasan Imigrasi kemarin. Ia menegaskan, kemungkinan ia akan meminta keterangan dari pihak Imigrasi Mataram pada dua atau tiga hari mendatang.

Amin mengakui bahwa beberapa tahun terakhir, NTB memang membuka pintu selebar – lebarnya bagi WNA yang ingin berkunjung ke NTB untuk berbagai keperluan. Warga NTB juga akan bersikap baik sepanjang WNA tersebut memang datang dengan tujuan yang baik pula dan mau

mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

“Orang asing tetap kita hargai dan kita hormati kok, sepanjang mereka datang dengan baik – baik,” ujarnya.

Namun, kata Amin, jika ada WNA yang bermasalah dengan izin tinggalnya, atau melakukan aktivitas – aktivitas yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, maka ia menegaskan harus ada tindakan yang diambil oleh Imigrasi.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, menegaskan akan meminta penjelasan dari Kantor Imigrasi Mataram terkait terungkapnya dugaan pungutan liar (untuk melindungi Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah dengan izin tinggalnya di NTB. ‘’Saya kira perlu kita panggil Imigrasi, untuk saya mintai penjelasan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (17/3)

(Suara NTB/cem)

TERANCAM ROBOH - Sebuah pengumuman sederhana ‘’HATI-HATI JEMBATAN MAU ROBOH’’ ditulis untuk mengingatkan warga yang melintas di jembatan di Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur ini bahwa kondisi jembatan ini diduga bermasalah.

Peringatan yang ditulis warga ini patut direspons Pemkab Lotim melalui instansi terkait, untuk menghindari peristiwa buruk terjadi.

Kajati Bentuk Tim

TO K O H Lotim Jauh Lebih Maju

Usut Proyek SPAM Bima Rp 18 Miliar

(Suara NTB/dok)

KASUS tukar guling tanah pecatu di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) dengan tanah di Batuyang, di kecamatan yang sama, sampai saat ini masih dalam proses hukum. Menyebut hal itu, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menilai kasus tanah pecatu itu menarik tapi menyedihkan.

Hal ini disampaikan bupati dalam sebuah acara di Selong, Senin (17/3) kemarin. Tukar guling tanah pecatu Apitaik dilakukan karena pertimbangan lebih luas penukarnya dibandingkan dengan yang ditukar.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB menyikapi serius indikasi penyimpangan pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Bima. Setelah melalui proses telaah, Kejaksaan akhirnya membentuk tim Senin (17/3) kemarin.

Keputusan membentuk tim setelah Kajati NTB Sugeng Pudjianto,SH,MH rapat bersama jajarannya, Senin pagi kemarin. Diputuskan dibentuk tim dari unsur Pidsus dan Intelijen. “Tim sudah dibentuk, mulai hari ini tim akan bekerja,” kata Kajati, usai rapat kemarin. Pembentukan tim itu disusul dengan terbitnya sprint

H. Moch. Ali BD

KO M E N TTAA R

lain tentu saja ke arah cek fisik. Tapi itu butuh persiapan dulu,’’ terangnya.

Enam titik proyek SPAM itu diketahui berada di Kabupaten Bima untuk lima instalasi dan satu titik di Kota Bima.

Apakah Kejaksaan akan melibatkan penyidik dari Kejari Raba Bima? ‘’Bisa jadi, karena Bersambung ke hal 5

Didemo Kontraktor, Ketua LPJK NTB Didesak Mundur

Masih Proses Evaluasi

(Suara NTB/dok)

ADANYA desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengusut indikasi keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) ditanggapi Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH. Menurutnya, saat ini, timnya masih bekerja dan dalam waktu dekat, akan dilakukan gelar perkara untuk mengevaluasi kasus tersebut. ‘’Nanti kita lihat dalam proses evaluasi itu, Bersambung ke hal 5 Sugeng Pudjianto

lidik kasus tersebut.

Beberapa tahapan yang akan dilakukan timnya adalah, telaah dokumen yang dilaporkan sebelumnya. Ada juga rencana ke arah pemeriksaan saksi-saksi. Namun apakah dari saksi pelapor atau pihak yang dilaporkan, menurut Kajati itu menjadi urusan tim penyidik. ‘’Tahapan yang

Mataram (Suara NTB) Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT didesak mundur dari jabatannya oleh kontraktor yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (17/3) kemarin. Desakan tersebut muncul, karena Ketua LPJK Provinsi NTB yang juga menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Setda NTB tersebut dinilai tidak mengakomodir apa yang menjadi aspirasi asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam LPJK NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DIALOG - Para kontraktor saat berdialog dengan Ketua LPJK NTB, H.Muhammad Rum.

Mataram (Suara NTB) Sekitar 2.500 hektar luas lahan hutan dalam kondisi kritis di NTB. Direncanakan, hutan kritis itu akan direhabilitasi tahun ini. Rehabilitasi diprioritaskan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan tiga Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. ‘’Tahun 2014, kami dari Balai BP DAS Dodokan Moyosari akan melakukan rehabilitasi hutan. Target kita tahun ini 2.500 hektar itu yang kita alokasikan kawasan konservasi dan hutan lindung dan KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur serta KPH Batulateh,” kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Dodokan Moyosari NTB, Ir. Sigit Pudjosetyono, M.Si dikonfirmasi Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Miskin di Sandubaya Capai 13.059 KK Berharap Jadi Kalender Budaya PERANG api adalah salah satu tradisi budaya Umat Hindu di Cakra Timur, ketika usai pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Tradisi ini, sudah lazim dilaksanankan, bertujuan memupuk silaturahmi serta menghilangkan roh jahat dalam diri manusia.

Akan tetapi, agenda tahunan ini masih belum menjadi kalender budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram.

Lurah Cakra Timur, I Made Agus D. JW dikonfirmasi, Se(Suara NTB/cem) nin (17/3) mengakui perang I Made Agus D.JW api merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan usai melaksanakan Hari Raya Nyepi. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi, selain bertujuan mempererat silaturahmi juga bertujuan menghilangkan roh – roh jahat dalam diri manusia. “Setiap tahun, event ini (Perang Api) selalu kita laksanakan,” ungkap Agus.

Sebenarnya, kata Agus, tradisi tersebut sangat menarik, apabila dikemas dengan baik serta mendapat dukungan dari Pemkot Mataram, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai kalender budaya. Sehingga, dapat mengundang perhatian masyarakat dan wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. “Kami sih berharap agar dijadikan sebagai kalender budaya,” harapnya.

Diakui, menjelang penyelenggaraan agenda tahunan tersebut, pihaknya telah membuat panitia kecil, yang terdiri dari masyarakat dari Kelurahan Mayura dan Cakra Timur. Artinya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mensukseskan kegiatan tersebut, terlebih untuk menghindari gesekan – gesekan.

Dari sisi keamanan tambahnya, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polsek maupun Polres Mataram untuk ikut membantu mengamankan pelaksanaan agenda tersebut.

Dikatakan Agus, beberapa orang peserta ada saja yang menggunakan bahan plastik dan menggunakan besi. Padahal kegiatan tersebut sambungnya, bukan menjadi ajang untuk balas dendam. Sehingga, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan bahan yang membahayakan peserta dan penonton yang menyaksikan. “Inikan bukan ajang balas dendam, jadi kami minta peserta tidak menggunakan bahan atau alat yang berbahaya,” imbaunya.

Kedepan, Agus berharap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, dapat menjadikan kegiatan tersebut, sebagai kalender budaya. Sehingga, mengundang perhatian tidak hanya masyarakat lokal melainkan wisatawan domestik dan mancanegara. (cem)

Mataram (Suara NTB) Jumlah warga yang tergolong miskin di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram mencapai 13.059 KK. Jumlah ini merupakan akumulasi dari beberapa katagori yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera (KS) Satu dan KS Dua. Untuk katagori Keluarga Pra Sejahtera atau yang sangat miskin berjumlah 1.586 KK, sedangkan untuk KS Satu dan KS Dua (masih miskin) masingmasing sebanyak 8.282 KK dan 3.191 KK. Demikian disampaikan Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan ditemui di kantornya, Senin (17/3). Syamsul menyebutkan untuk warga dengan KS Tiga sebanyak 2.759 KK. KS Tiga ini tergolong keluarga mampu dan untuk KS Tiga Plus atau keluarga kaya hanya 259 KK. Data ini adalah data yang dihimpun pihaknya pada tahun 2013 lalu. Dengan adanya pembangunan rusunawa di Lingkungan Montong Are RT 06 Kelurahan Mandalika, ia berharap warga miskin di daerahnya bisa diakomodir sehingga mereka bisa menempati rumah yang layak huni.

Saat ini rusunawa dengan ka-

pasitas 180 kamar itu masih dalam proses pembangunan.

“Sudah sekitar 90 persen pembangunannya. Hampir selesai,” ujarnya.

Warga yang akan tinggal di rusunawa itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga sekitar. Dengan demikian tidak akan ada lagi warganya yang tidak punya rumah maupun masih menempati rumah tak layak huni. Rusunawa tahap dua juga akan dibangun dengan konsep twin blok di RT 03 Montong Are Kelurahan Mandalika.

“Saat ini masih dalam proses tender di Kementerian PU. Pemkot Mataram hanya menyiapkan lahan disini,” ujarnya.

Bagi warga yang ingin menempati rusunawa, syaratanya ialah mendaftarkan diri dan nantinya akan diseleksi apakah layak atau tidak sebagai penghuni rusunawa.

Warga yang akan menempati rusunawa harus mempunyai KTP dan akta nikah bagi yang sudah menikah. Hal ini agar pihaknya bisa mengetahui secara jelas status warga yang akan menempati rusunawa.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga miskin di Kota Mataram berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram berjumlah 36.761 orang yang

(Suara NTB/cem)

TINGGINYA alih fungsi lahan di Kota Mataram nampaknya memang harus disikapi serius oleh semua pihak. Sebab, meskipun Mataram bukan lumbung beras nasional, namun fakta terus menyusutnya lahan pertanian di daerah ini, dinilai bisa mengancam ketahanan pangan di Kota Mataram.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota mataram, Lalu Suryadi, SE., menjawab Suara NTB di ruang ker(Suara NTB/fit) janya, Senin (17/3) kemarin.

Lalu Suryadi Menurut Suryadi, konvensi lahan menjadi bangunan, sangat berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Dengan lahan pertanian yang semakin menyusut ini, Pemkot Mataram khususnya Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan harus mencari pola tanam yang tepat. Sehingga, dengan lahan yang sedikit mampu menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah yang banyak.

Politisi PAN ini mengapresiasi ujicoba penanaman padi dengan pola SRI. Bahkan, menurut hasil kajian dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, lanjutnya, disebutkan kenaikan hasil panen ketika menggunakan pola SRI, meningkat signifikan. Kalau pola SRI ini bisa dipertahankan, meskipun lahan pertanian produktif di Kota Mataram semakin menyempit, Suryadi yakin, hal itu tidak akan mengganggu sistem ketahanan pangan di Kota Mataram.

Untuk itu, ia mengimbau kepada pihak-pihak terkait, meskipun ia juga tidak menampik bahwa Pemkot Mataram juga kesulitan menahan tingginya laju alih fungsi lahan, namun lahan pertanian jangan sampai dihabiskan. ‘’Lahan pertanian jangan sampai nol. Bagaimana bisa kita kembangkan pola SRI sementara tidak ada lahan,’’ ujarnya.

Selain itu, banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi bangunan akan menghilangkan unsur hara dari lahan pertanian yang tersisa. Suryadi mengingatkan kepada Pemkot Mataram agar melakukan pembatasan pemberian izin. ‘’Mungkin kalaupun pengembang, pembangunannya jangan samping kiri dan kanan tapi diarahkan ke atas untuk menyiasasi keterbatasan lahan,’’ pintanya.

Suryadi meminta Pemkot Mataram untuk meninjau kembali aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan berikut alih fungsi lahan pertanian. Bila perlu, kata dia, Pemkot Mataram membuat regulasi khusus untuk mempertahankan keberadaan sawahsawah produktif sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kota Mataram khususnya. Apalagi, dalam RTRW Kota Mataram juga telah diatur masalah ruang terbuka hijau, dimana sawajh menjadi bagian dari RTH. (fit)

tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut sekitar empat persen dari jumlah penduduk Kota Mataram. Semen-

tara berdasarkan data BPS jumlah masyarakat miskin di Kota Mataram sebanyak 26.438 orang. (yan)

Musim Kampanye Terbuka, Ruang Komisi III Kosong

DENGAR PENDAPAT - Forum Komunikasi K2 Kota Mataram ketika dengar pendapat dengan Sekda Kota Mataram dan Komisi I DPRD Kota Mataram.

Lahan Pertanian Jangan Sampai Habis

(Suara NTB/dok)

RUSUNAWA - Rusunawa di RT 06 Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika, Sandubaya dalam tahap akhir pembangunan. Keberadaan rusunawa ini diharapkan dapat mengakomodir warga miskin sekitar yang tidak mempunyai rumah.

Hearing dengan Komisi I dan Sekda

K2 Tak Lulus CPNS Minta Diangkat Jadi P3K Mataram (Suara NTB) – Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, kembali dengar pendapat ke Gedung DPRD Kota Mataram. Kedatangan Forum Komunikasi K2 yang kedua kalinya, menanyakan kejelasan status 873 K2 yang tidak lulus, agar Pemkot Mataram menyiapkan payung hukum atas nasib mereka.

Ketua Forum K2 Kota Mataram, Muzzakalah mengakui persoalan K2 adalah persoalan nasional yang dihadapi oleh setiap kepala daerah. Akan tetapi, sedikit pemerintah memberikan solusi atau kejelasan atas nasib K2 yang tidak lulus. “Kalau memang kami tidak diakomodir, paling tidak ada kejelasanlah dengan nasib kami,” ungkapnya ketika berdialog bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram dan Sekda Kota Mataram, Senin (17/3).

Walaupun 873 tidak diakomodir menjadi PNS katanya, paling tidak ada komitmen di-

angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta disiapkan payung hukum. Sehingga, ada jaminan yang jelas terhadap nasib 873 K2 yang tidak lulus. Muzzakalah menegaskan akan siap menjaga ketertiban, sehingga komunikasi yang dibangun bersama eksekutif dan legislatif dapat menjadi ikon di Kota Mataram.

Pernyataan Muzzakalah diamini oleh Masniwati, salah seorang guru yang ikut tes melalui jalur K2. Ia mengaku bekerja menjadi guru sejak tahun 1997, akan tetapi kenyataannya tidak lulus pada penerimaan CPNS melalui jalur K2. Masniwati meminta kepada Pemkot Mataram, membuat payung hukum, sehingga nasibnya lebih jelas. “Bayangkan gaji hanya Rp 200 ribu sebulan, apakah itu cukup untuk kebutuhan sehari – hari,” keluhnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Husni Thamrin meminta eksekutif, agar 873 K2

dapat diakomodir dengan dibuatkan payung hukum atau ada Peraturan Walikota (Perwal), sehingga ada kekuatan hukum. Diakui, hasil komunikasinya bersama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN), terbentur dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer. Disebutkan, KemenPAN harus menganalisis dari analisis bentuk kerja, pekerjaan dan fisikal. Sehingga, daerah harus mempertimbangkan hal tersebut.

Sekda Kota Mataram, Makmur Said mengatakan 377 K2 yang lulus pada penerimaan CPNS lingkup Pemkot Mataram, masih harus dilakukan verifikasi kembali. Sehingga, ada kemungkinan K2 yang lulus, akan dikembalikan Nomor Induk Pegawai (NIP), seandainya ada ketidakjelasan dari segi administrasi.(cem)

Target RTH 20 Persen Dapat Tercapai Lima Tahun Lagi Mataram (Suara NTB) Saat ini Kota Mataram belum memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) dari yang dipersyaratkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana capaian RTH saat ini baru 27,77 persen. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM menyampaikan untuk RTH privat capaiannya sudah melampaui target yaitu sebesar 14,38

persen dari 10 persen target.

Sedangkan untuk RTH publik capaiannya masih minim yaitu 12,48 persen dari target 20 persen. Untuk mencapai target 20 persen, Makbul memperkirakan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

“Lima tahun ke depan insya Allah target bisa tercapai,” cetusnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/3). Untuk mencapai target, masih dibutuhkan 1.220

hektar lahan. Sedangkan untuk RTH privat saat ini luasnya mencapai 765,07 hektar.

“Harus kerja keras agar target itu bisa tercapai,” ujarnya.

Pemerintah pusat lanjutnya tidak menargetkan pemerintah kabupaten/kota kapan harus memenuhi capaian 30 persen RTH, tetapi pihaknya terus berupaya agar semakin banyak RTH di Kota Mataram.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memperbanyak jumlah RTH publik.

Dengan lahan yang terbatas, pihaknya akan membebaskan lahan yang memang cocok dan representatif untuk dijadikan RTH. Untuk pembebasan lahan, mantan Kepala Dinas PU Kota Mataram ini mengatakan Dinas Pertamanan tidak menangani masalah pembebasan lahan.

Hal itu merupakan kewenangan Bagian Umum Setda Kota Mataram. “Kami selalu berkoordinasi dengan Bagian Umum untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Pemkot Mataram juga bekerja sama dengan Pemprov NTB untuk penyediaan RTH. Saat ini ada RTH yang dikerjakan oleh Pemprov NTB di atas lahan seluas 8,6 hektar. “Itu upaya kita untuk memperbanyak RTH publik,” imbuhnya.

Makbul menambahkan dengan adanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Kementerian PU, pihaknya juga merasa terbantu dalam upaya pemenuhan persentase RTH di Kota Mataram. Bantuan P2KH yang telah terealisasi ialah di sekitar Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan dan Taman Muara Jangkuk. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Semenjak ditetapkan jadwal kampanye terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh partai politik peserta Pemilu berlomba – lomba menyuarakan visi dan misi partai masing – masing. Akan tetapi, pemandangan yang mencengangkan di musim kampanye terbuka, Dewan petahana yang ikut bertarung pada Pemilu Legislatif meninggalkan tugasnya. Alhasil, ruang komisi III DPRD Kota Mataram lowong.

Badan Kehormatan pun hanya bisa memaklumi.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram, TGH Mujiburrahman dikonfirmasi Senin, (17/3) mengatakan tetap mengharapkan anggota Dewan untuk memprioritaskan tugasnya sebagai anggota dewan. Disaat musim kampanye tambahnya, dewan harus pandai membagi waktu, antara kepentingan rakyat dan politik.

“Kami harapkan dewan harus bisa bagi waktu,” pintanya.

Dikatakan, rapat – rapat penting seperti rapat paripurna dan rapat komisi serta kunjungan dari masyarakat, seluruh anggota dewan dari komisi

masing - masing harus hadir.

Kalaupun ada halangan, sambungnya, harus ada pemberitahuan. Akan tetapi, dia hanya bisa memaklumi lowongnya ruang komisi III DPRD Kota Mataram. Karena, jabatan dewan sebagai jabatan politis.

“Iya.. Kita hanya bisa maklumi saja,” ujarnya.

Apakah ada koordinasi atau izin yang disampaikan oleh anggota dewan khususnya komisi III DPRD Kota Mataram, yang tidak hadir? Ia mengakui sejauh ini, tidak ada koordinasi maupun komunikasi seluruh anggota Dewan di Komisi IIIKarena, diketahui sebagian besar anggota dewan di Komisi III, kembali mencalonkan diri.

Menyinggung tata tertib anggota dewan yang menjadi penilaian Badan Kehormatan? Ia mengakui sesuai tata tertib Dewan, Badan Kehormatan hanya menilai dewan ketika mengikuti rapat paripurna ataupun rapat – rapat alat atau peraga. “Sesuai tata tertib, BK hanya menilai ketika dewan mengikuti rapat paripurna, komisi atau rapat alat atau peraga,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

KOSONG - Ruang Komisi III DPRD Kota Mataram, terlihat kosong saat musim kampanye terbuka dimulai.

PKL RB Tagih Janji Relokasi Mataram (Suara NTB) Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan mengatakan para pedagang rombengan (RB) yang ada di Jalan TGH. Faisal, Tembelok, Mandalika menagih janji relokasi yang akan dilakukan Pemkot Mataram ke Jalan Lingkar Mandalika.

Menurutnya sampai saat ini belum ada informasi dari dinas terkait kapan mereka akan dipindahkan. Mengingat Jalan TGH. Faisal akan segera dibuat menjadi dua jalur.

“Sudah ditagih sama para PKL kapan mereka akan dipindah, tapi kami tidak tahu,” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (17/3).

Syamsul Adnan mengatakan pihak kecamatan maupun kelurahan hanya sebatas mengkoordinasikan antara para pedagang dengan Pemkot Mataram, sementara keputusan kapan akan dipindah merupakan kewenangan dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

Di lokasi dimana pedagang akan dipindah hingga saat ini hanya dilakukan pengurugan tanah oleh Dinas PU Kota Ma-

taram beberapa waktu lalu.

Sementara pemasangan paving block dan pembuatan lapak belum dilaksanakan.

“Kami juga tidak tahu kapan akan dipaving,” imbuhnya.

Syamsul berharap para pedagang RB bisa segera dipindah sebelum proyek pelebaran jalan oleh Balai Jalan Nasional (BJN) dimulai. Lahan milik Pemprov NTB di Jalan Lingkar Mandalika itu disebutkan hanya bisa menampung tidak lebih dari 70 pedagang, lebih dari itu tidak bisa dipindahkan karena lahannya yang sempit, seluas lima are.

Rencana awal para pedagang akan direlokasi ke Terminal Mandalika, tetapi sebagian besar menolak karena dinilai kurang representatif dan dikhawatirkan akan menurunkan penghasilan mereka. Di lahan baru ini Pemkot Mataram akan membuatkan lapak semi permanen, mengingat lahan tersebut bukan milik Pemkot Mataram. Jika nanti Pemprov NTB akan menggunakan lahannya, Syamsul mengatakan sewaktu-waktu para PKL bisa direlokasi kembali ke tempat lain. (yan)

(Suara NTB/dok)

PEDAGANG - Pedagang RB di Jalan TGH. Faisal, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Tenaga Honorer K2 Tagih Janji Dewan

Relokasi Gedung DPRD RENCANA Pemkab Lombok Tengah (Loteng) membangun kantor Bupati Loteng yang baru dipastikan bakal membawa implikasi cukup besar. Terutama terkait keberadaan beberapa bangunan yang ada di sekitar rencana lokasi pembangunan.

Banyak di antaranya yang bakal kena gusur. Salah satunya gedung DPRD Loteng.

Pemerintah daerah sudah menyiapkan rencana relokasi bagi kantor DPRD Loteng ke lokasi yang baru. “Dengan pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru ini mau tidak mau gedung DPRD Loteng juga akan kena imbas. Sehingga kita sudah menyiapkan rencana untuk membangunkan gedung DPRD Loteng yang baru di tempat lain,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H. L. Rasyidi, S.T, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (17/3).

Diakuinya, konsep dari rencana pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru tersebut saat ini masih terus dimatangkan, terutama terkait penanganan gedung DPRD Loteng. Meski hanya sebagian kecil saja bangunan DPRD Loteng yang kena gusur, gedung DPRD harus direlokasi.

Pasalnya, kalau tetap dipaksakan untuk tidak relokasi, dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja DPRD Loteng nantinya selama proses konstruksi berlangsung. “Untuk lokasi relokasi gedung DPRD Loteng kita sudah siapkan lahan milik pemerintah daerah yang ada di wilayah Kelurahan Jontlak,” terangnya.

Meski demikian, Rasyidi menegaskan kalau rencana tersebut masih harus dimatangkan terlebih dahulu. Pihaknya juga harus berkooordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk memutuskan, apakah gedung DPRD Loteng direlokasi terlebih dahulu baru pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru dilaksanakan atau menunggu pembangunan Kantor Bupati Loteng yang baru dulu, baru setelah itu gedung DPRD direlokasi ke lokasi yang baru.

Disinggung kebutuhan anggaran untuk membangun kantor Bupati Loteng yang baru, Rasyidi mengaku tidak kecil. Di mana dari rencana kebutuhan anggaran yang ada, untuk menuntaskan pembangunan gedung tersebut butuh anggaran sampai sekitar Rp 190 miliar. Besarnya anggaran yang dibutuhkan tersebut sebanding dengan besaran bangunan yang akan dibangun.

Ia menjelaskan, gedung baru itu nantinya akan dibangun lima lantai. Dan, rencananya di kantor Bupati Loteng yang baru tersebut setidaknya ada tujuh kantor SKPD yang akan berkantor. Selain Sekretariat Daerah (Setda) Loteng di antaranya juga Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Inspektorat Loteng serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans).

Terkait target penyelesaian pembangunan kantor Bupati Loteng baru, mantan Kepala BPMD Loteng ini mengaku sangat tergantung kesiapan anggaran. Kalau anggaranya tersedia cukup, dalam jangka dua sampai tiga tahun pembangunan gedung tersebut sudah bisa selesai. (kir) H. L. Rasyidi

Molor, Pelebaran Jalan Praya-Batujai

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Rencana pelebaran ruas jalan Praya dari simpang PLN Praya hingga by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Batujai, dipastikan tidak akan bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Setelah proses tender pertama proyek tersebut di tingkat pusat gagal terlaksana. Kondisi ini memaksa tendernya harus diulang kembali dari awal.

Demikian diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umu (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., ketika dikonfirmasi terkait perkembangan proyek tersebut di ruang kerjanya, Senin (17/3) kemarin. “Kami tidak tahu persis penyebab gagalnya proses tender pertama proyek pelebaran jalan Praya-Batujai ini. Tapi yang jelas, tender pertama memang gagal. Jadi harus dilakukan tender ulang lagi oleh pemerintah pusat,” jelas Rasyidi.

Dikatakannya, pengerjaan pelebaran ruas jalan Praya mulai dari simpang PLN Praya hingga by pass BIL Desa Batujai tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara Pemkab Loteng hanya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pembebasan lahan.

Adanya kegagalan tender pertama bisa dipastikan proses pengerjaan jalan tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Karena tentunya harus menunggu proses tender selesai terlebih dahulu. Sambil menunggu proses tender selesai, pihaknya sedang fokus menuntaskan proses pembebasan lahan. Mengingat proses pembebasan lahan baru mencapai sekitar 80 persen. Di mana masih banyak lahan belum selesai dibebaskan dan tinggal proses pembayaran saja. Meski demikian, pihaknya optimis pembebasan lahan sudah bisa tuntas bulan ini.

Rasyidi menjelaskan, dari total 205 titik lahan dan bangunan yang akan dibebaskan, termasuk di antaranya lahan serta bangunan milik pemerintah daerah, baru sekitar 139 lokasi yang sudah dibebaskan. Sisanya masih harus menunggu proses pembayaran dengan rinciannya, masing-masing 3 titik di wilayah Kelurahan Prapen dan 6 titik di wilayah Kelurahan Panjisari Praya ditambah 45 titik di wilayah Desa Batujai Praya Barat.

Belum tuntasnya pembebasan lahan akibat beberapa persoalan. Misalnya, pemilik yang minta dilakukan pengukuran ulang, pembebasannya dipisah-pisah, karena masih berupa kepemilikan bersama. Tidak hanya itu, ada pemilik lahan masih berada di luar daerah, sehingga belum bisa serahkan pembayarannya. (kir)

Halaman 3

(Suara NTB/rus)

BUKA WORKSHOP - Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam acara pembukaan Workshop UU Desa di Selong, Senin (17/3).

Pemberlakuan UU Desa

Kades Dituntut untuk Cerdas

Selong (Suara NTB) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh Kepala desa (kades) dituntut untuk cerdas. Kades harus terus meningkatkan pengetahuan. Menjadi kades tidak akan mudah, karena akan menjadi pengguna anggaran, sehingga harus memahami manajemen organisasi dan keuangan.

Demikian disampaikan Bupati Lotim, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam acara pembukaan Workshop UU tentang Desa yang diselenggarakan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim di Selong, Senin (17/3) kemarin.

Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, kata bupati, masih ada masalah, yaitu pelaksanaannya harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Ada klausul yang menyebutkan selambat-lambatnya dua tahun PP akan dibuat. “Indonesia ini selalu begini, undang-undang ngatret. Memang dua tahun buat PP, saya pikir singkat saja buatnya,” ucapnya.

Itu artinya, lanjut bupati, sebelum diterapkan, daerah harus menunggu. Tahun 2015 harapannya sudah ada PP yang menjadi pelaksana lebih teknis dari UU tersebut. Menurut bupati, cara pembuatan dengan durasi waktu cukup lama merupakan langkah strategis hemat anggaran.

Diketahui utang negara saat ini mencapai Rp 300 triliun.

“Pemerintah ngeles dulu baru ada bantuan kepada desa dari APBN,” sindirnya.

Diakuinya, uang negara yang beredar saat ini masih dominan di Jakarta. Orang daerah datang ke Jakarta pun bawa uang. Menurutnya, sebanyak 34 gubernur dan 500 kabupaten/kota se-Indonesia, hanya 36 persen alokasi anggarannya dari pusat yang dikirimkan dalam bentuk dana alolasi umum (DAU) atau dana Alokasi Khusus (DAK). ‘’Selebihnya, 54 persen berputar-putar antarkementerian,’’ ungkapnya. “Di Jakarta kalau mengadakan acara di hotel bintang lima. Bisa bayar penari. Kita untuk minum teh saja mikir-mikir,” tambahnya.

Di sinilah, ujarnya, letak terjadinya kesenjangan distribusi anggaran, sehingga ia menyarankan pemerintah pusat agar segera mempercepat membawa dana ke desa,

pasalnya masalah di desa menumpuk.

Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan UU Desa adalah implementasi dari amandemen ke empat, yakni memberikan otonomi sampai ke tingkat desa. Lahirnya UU Desa menjadikan desa bisa mendapat anggaran sendiri. Termasuk bisa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola sendiri.

Desa bisa memiliki perangkat lebih lengkap. Dalam hal ini, ujarnya, makin banyak masalah, makin banyak yang diurus, sehingga harus dibangun perangkat yang lebih lengkap.

Ada anggaran dari APBN, lanjutnya, langsung ditransfer dari pusat. Sementara untuk NTB, alokasi Rp 1,5 miliar per desa per tahun. “Uang itu diatur pula dalam UU Keuangan Negara. APBDES, masuk dalam pasal Undang-undang Keuangan Negara,” ucap politisi PKS ini. (rus)

Hibah Lahan Tiga Kantor Polsek

Bupati Lobar Tolak Permintaan Polres Mataram Giri Menang (Suara NTB) Permohonan Polres Mataram ke Pemkab Lombok Barat (Lobar) agar mau menghibahkan lahan kantor Polsek Narmada, Gunungsari dan Lingsar ditolak Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd. Penolakan bupati itu atas dasar pertimbangan kewilayahan yang tak memungkinkan, karena daerah itu masuk wilayah administratif Lobar.

“Ada surat masuk terkait permohonan agar lahan dan kantor tiga polsek (Lingsar, Narmada dan Gunungsari) dihibahkan ke Polres Mataram.

Namun setelah dikaji secara kewilayahan itu masuk wilayah administratif Lobar jadi lokasi itu milik lobar. Setelah dikaji dari sisi aturan sulit untuk dihibahkan,” ungkap bupati, Senin (17/3).

Kendati wilayah itu masuk wilayah hukum Polres Mataram, ujarnya, namun setelah dikaji dari sisi aturan sehingga sulit untuk dihibahkan.

Jadi kemungkinan katanya, lahan itu hanya bisa di tempati sebagai tempat opera-

sional.

Sebelumnya, Polsek Gunungsari, Narmada dan Lingsar, yang semula masuk dalam wilayah administrasi Polres Lobar kini masuk dalam wilayah hukum Polres Mataram. Alasannya, dari aspek koordinasi, organisasi dan geografis, warga di tiga Polsek lebih efektif dan efisien mengurus kepentingannya.

Masuknya tiga polsek ini ke Polres Mataram, untuk meningkatkan pelayanan dan peng a m a n a n lebih optimal.

Pasalnya s e c a r a geografis, Polsek G u nungsari berada di utara Kota Mataram, sebagai batas wilayah kota dengan Lobar. Begitu pun Polsek Narmada dan Lingsar masing-masing di arah timur dan timur laut Kota Mataram, berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Sedang

Kantor Polres Lobar berada di Desa Jembatan Kembar, relatif jauh dari lokasi tiga polsek tersebut. ‘’Jika warga di tiga polsek itu mengurus keperluannya ke Kantor Polres Lobar, mereka harus melewati Kota Mataram,’’ ujarnya. (her)

H. Zaini Arony

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Belasan tenaga honorer Katagori 2 (K2) yang notabene para guru mendatangi Kantor DPRD Lombok Barat (Lobar) untuk menagih komitmen Dewan.

Mereka menuntut janji Dewan yang bersedia memfasilitasi tuntutan mereka ke pemerintah.

Belasan tenaga K2 ini, bermaksud berkoordinasi terkait kelanjutan hasil hearing sebelumnya.

Rencananya, Rabu mendatang mereka akan hearing lagi ke Dewan terkait persoalan ini Pantauan wartawan, Senin (17/3) belasan tenaga K2 ini menunggu di ruang lobi Kantor DPRD setempat. Para tenaga K2 yang dipimpin Ketua Forum GTT, Taufikkurahman menunggu agak lama sebelum bisa bertemu anggota Dewan, Komisi IV sekitar pukul 13.00.

Dalam kesempatan itu, Taufikkurahman menjelaskan, jika mereka ingin menanyakan soal tuntutan terkait penambahan kuota dan meminta tenaga K2 yang tidak lulus diakomodir daerah.

Dijelaskan, tenaga K2 ingin penjelasan dan klarifikasi terkait sejumlah tuntutan dan temuan disampaikan, termasuk hasil analisa kelulusan tenaga K2. Dalam inventarisasi tenaga K2, disinyalir angka terdapat manipulasi oleh BKD. Karena jumlah peserta tenaga K2 selalu berbeda-beda, seperti jumlah K2 yang ditandatangani Sekda 736 orang yang dikirim ke BKN. Namun dirilis media, BKD menyampaikan jumlah

tenaga K2 755. Selain itu, permintaan penambahan kuota Lobar, termasuk urutan terkcil dibanding daerah lainnya.

Angggota Komisi IV DPRD Lobar, Wahid Syahril berjanji memfasilitasi dengan pemerintah daerah. Sementara Rabu besok, mereka menjadwalkan menggelar rapat paripurna setelah itu akan menerima perwakilan tenaga K2.

Sementara itu, pihak Pemkab Lobar melalui Sekda Lobar, HM Uzair belum bersikap, karena perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dan melihat aturan supaya tidak melanggar. Aturan itu sendiri dari BKN belum turun ke daerah. “Perlu kami melihat kemampuan dana dan aturan supaya tidak nabrak aturan,” kata Sekda.

Pemkab jelasnya akan upayakan mencari solusi bagi tenaga K2 yang tak lulus. Untuk sementara, bagi tenaga K2 yang tak lulus ini akan kembali ke induk SKPD masing-masing. Sedangkan tenaga K2 dri guru akan kembali ke sekolah.

Pihaknya sendiri akan mengupayakan bersurat ke pusat terkait penambahan kuota bagi yang belum tertampung.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah H.M. Syukron menyatakan, daerah tidak lagi bisa meminta penambahan kuota, karena baru selesai tes. ‘’Kemungkinan untuk mengakomodir tenaga K2 sebanyak 400 orang lebih yang tak lulus akan diakomodir melalui P3K,’’ janjinya. (her)

DPRD Bentuk Pansus K2

Pemerintah KLU Tak Gentar Tanjung (Suara NTB) Pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak gentar dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Honorer Katagori (K2) yang disuarakan Komisi I DPRD KLU. Pemda bahkan siap membuktikan data dan fakta terkait kelulusan 304 honorer K2 KLU yang dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tidak ada persoalan.

Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Setda KLU, Hj. Titik Hidayati, kepada wartawan, Senin (17/3) mengakui mendukung rencana legislatif tersebut. Dirinya bahkan siap memberikan data yang diperlukan anggota Pansus apabila terdapat investigasi terhadap tenaga honorer K2.

Menurut mantan Camat Tanjung ini, data honorer K2 telah melalui proses verifikasi sesuai persyaratan. Salah satunya, data pelamar CPNS dari honorer K2 telah melalui uji publik sebanyak 3 kali. Selama proses itu pun, belum pernah ada masukan atau kritikan dari masyarakat sehingga uji publik data tersebut pun berjalan lancar.

Menyikapi komentar sebelumnya dari salah seorang anggota DPRD KLU terhadap adanya honorer K2 meninggal namun dinyatakan lulus, pihaknya membantahnya. Pelamar yang diisukan tersebut benar meninggal, namun tidak benar yang bersangkutan lulus CPNS. “Itu tidak benar. Memang benar ada pelamar yang meninggal, sehingga tidak ikut tes dan tidak lulus. Kalau DPRD mau membentuk Pansus, kami akan siap membantu memberikan datanya,” tegas Titik.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mengakui telah melakukan pertemuan dengan Kemenpan bersama dengan sejumlah DPRD dari kabupaten/kota lain di Indonesia.

Hal inii menjadi seluruh per-

wakilan DPRD itu mengkritisi rekrutmen CPNS untuk kuota honorer K2. Dalam pertemuan itu kata Ardianto, terungkap adanya tekanan yang dilakukan daerah-daerah untuk meluluskan oknum tertentu. Oleh karena itu, pihaknya dari KLU langsung mewacanakan Pansus Honorer K2 sekembalinya dari Jakarta.

Ardianto mengatakan, perwakilan DPRD akan memperjuangkan asas keadilan dan pemerataan terhadap pola rekrutmen yang dianggap tidak prosedural. Problem yang dihadapi KLU, jauh hari sudah dicium adanya kejanggalan, terutama setelah melihat proses rekrutmen hingga diumumkannya nama-nama honorer K2 yang lulus seleksi.

“Kemenpan mutlak mengharuskan, mereka yang lulus harus mengabdi 5 tahun tidak putus-putus. Kita menduga, dari data yang ada banyak yang berhenti, tetapi lulus.

Dibuktikan dengan komplain pihak tertentu, dari fakta yang ada, ini bisa dilaporkan ke Kemenpan untuk ditinjau ulang,” bebernya.

Guna menelusuri lebih dalam fakta yang ada tersebut, Ardianto mengatakan DPRD KLU harus membentuk Pansus sebagai instrumen intervensi langsung. Menurut Kemenpan terangnya, carut marut database ini sangat tergantung dari usulan daerah.

Apa yang terjadi di KLU misalnya, terindikasi sekitar 50 orang yang lulus, namun tidak masuk di database awal.

Pasalnya sebanyak 384 data awal ditambah lagi oleh Pemda tanpa melibatkan unsur DPRD sehingga pelamar membengkak menjadi 432 orang.

Dalam proses pemberkasan ke pusat pun, kuat dugaan adanya presure yang dilakukan oknum Kepala Daerah, tidak proseduralnya masa kerja, hingga dugaan money politic.

Hal-hal tersebut akan menghambat proses pemberkasan yang bersangkutan menjadi PNS apabila Pansus dapat membuktikannya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA Dugaan Korupsi Setda

Penyidik akan Periksa Bupati Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2 miliar lebih memasuki babak baru. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin yang selama ini tidak pernah diperiksa, akan dipanggil sebagai saksi. Pemeriksaan Bupati dijadwalkan bersamaan dengan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si pekan ini.

Hari Kedua Kampanye di Dompu

Parpol Memilih Kegiatan Silaturahmi Dompu (Suara NTB) Masa kampanye terbuka oleh partai politik (Parpol) peserta pemilu di Kabupaten Dompu masih sepi. Parpol yang memiliki jadwal rata-rata tidak memanfaatkan dan memilih untuk melakukan kegiatan silaturrahmi dan tatap muka di basis massanya secara perorangan. Bahkan ada tiga parpol tidak menyampaikan juru kampanye (Jurkam)-nya.

Berdasarkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU Dompu, setiap harinya ada enam partai politik yang berkampanye di tiga daerah pemilihan (Dapil). Pada hari kedua, di dapil Dompu 1 yang berkampanye PKB (dialogis) dan Partai Demokrat (rapat umum). Dapil Dompu 2 yaitu PDI Perjuangan (dialogis) dan Partai Nasdem (rapat umum).

Dapil Dompu 3 yaitu PKS (rapat umum) dan Partai Hanura (dialogis). Dari keenam partai ini, tidak satupun yang memanfaatkan untuk berkampanye.

Abdullah, S.Kel, Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu yang dihubungi, Senin (17/3), mengaku tidak memanfaatkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU berupa rapat umum, lebih kepada efektivitasnya di masyarakat. Karena rapat umum akan banyak menyedot tenaga dan potensi efek negatifnya tinggi bila tidak dikelola dengan baik, sehingga potensi yang ada lebih dioptimalkan pada pilihan media kampanye lain yang dinilai lebih efektif dan efesien, serta berdampak langsung bagi masyarakat pemilih.

“Kita sudah instruksikan ke para caleg untuk perbanyak silaturrahim pada calon pemilih memperkenalkan partai, nomor urut di partai dan cara memilih. Tentunya menghindari kegiatan kampanye yang dilarang,” kata Abdullah.

Ismul Rahmadin, S.Pdi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu yang dihubungi terpisah mengatakan, rencananya Partai Demokrat akan memanfaatkan kegiatan rapat umum di lapangan pacuan kuda Lepadi, tapi dibatalkan. Pihaknya akan berkonsentrasi mengelola dan merawat calon pemilih di basis massa yang ada. “Untuk rapat umum hari ini kita batalkan. Untuk rapat umum kita akan koordinasikan dengan DPD menyesuaikan dengan jadwal Ketua DPD (TGH. M. Zainul Majdi),” kata Ismul.

Ketua KPU Dompu, Ir Rusdianto mengatakan, jadwal kampanye yang disusun tidak harus dimanfaatkan. Partai bisa memanfaatkan dan bisa juga tidak memanfaatkan.

Pengaturan dilakukan agar lebih tertib dalam pelaksanaan kampanye terbuka. “Kita hanya mengatur jadwalnya saja agat tertib, dimanfaatkan atau tidak, itu tergantung parpol,” ungkapnya.

Selain itu, partai yang menyampaikan juru kampanyenya ke KPU Dompu hanya delapan parpol. Di antaranya PKS, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKPI, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Empat partai lainnya tidak menyampaikan jurkamnya hingga 15 Maret 2014 lalu yaitu PPP, Partai Hanura, PAN, dan PBB. (ula)

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB di kantornya, Senin (17/3) mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil empat orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk memenuhi berkas petunjuk jaksa atas tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011. Keempat orang ini yaitu Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin, Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, Faturrahman, ST karyawan PT Bank NTB Cabang Dompu, dan Adi, warga Lagara Desa Katua.

“Keempatnya akan dimintai

keterangan sebagai saksi,” kata Herman.

Diakui Herman, pemeriksaan terhadap Bupati Dompu terkait kasus dugaan korupsi Setda tahun 2011 merupakan kali pertama dilakukan. Beda dengan Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si yang akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi pemeriksaan sebelumnya.

Berdasarkan surat panggilan pemeriksaan, keempat saksi diminta menghadap penyidik, Rabu, 19 Maret 2014 di unit Tipikor Reskrim Polres Dompu.

“Pemeriksaan ini masih terkait

dengan petunjuk jaksa dalam P19,” kata Herman.

Kendati demikian, Herman mengaku, belum ada rencana penambahan tersangka baru selain tiga orang yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu M, SE (bendahara Setda tahun 2011), Drs. H. SH, MSI (KPA Setda 2011), dan H. AP, MSI (KPA Setda 2011). Rencana penahanan ketiga tersangka inipun belum dilakukan Polres Dompu, karena masih fokus untuk memenuhi petunjuk jaksa. “Kita masih fokus untuk memenuhi dulu petunjuk jaksa,” jelas AKP Herman. (ula)

(Suara NTB/bug)

RUMPUT LAUT - Aneka program yang diarahkan oleh pemerintah untuk pengembangan budidaya rumput laut, hingga kini, terkesan belum dapat mendongkrak kehidupan mereka secara ekonomi. Keakraban dengan pengepul serta sistem ijon yang berlangsung selama puluhan tahun rupanya sanggup menepis aneka program budidaya yang disodorkan pemerintah tersebut. Seorang petani rumput laut di Desa Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah mengumpulkan hasil panennya.

Halaman 4

Renegosiasi KK Jadi Solusi Terbaik Tuntaskan Persoalan Newmont Taliwang (Suara NTB) Hingga kini belum ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terkait pemberlakuan bea keluar (BK) yang oleh perusahaan dianggap terlalu berat dijalankan. Kondisi ini membuat keguncangan tak hanya di perusahaan, tetapi juga di tingkat pekerja dan masyarakat yang sudah mulai merasakan dampaknya. Di tengah kondisi itu sejumlah pemikiran pun muncul di masyarakat, dan salah satunya sebagaimana yang diutarakan oleh Ir. W Musyafirin, MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Musyafirin yang secara khusus melakukan kajian terhadap kondisi yang terjadi di PT NNT itu, menilai satu-satunya jalan terbaik untuk menuntaskannya adalah kedua belah pihak harus duduk bersama dan melakukan renegosiasi Kontrak Karya (KK) yang menjadi landasan hukum keberadaan PT NNT selama ini di proyek Batu Hijau. “Kita di daerah tetap mendorong agar renegosiasi KK sebagai amanat UU Minerba yang hingga kini belum pernah berhasil dilaksanakan, agar dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya keberatan PT NNT mengikuti aturan BK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanyalah rangkaian penyebab dengan belum tuntasnya renegosiasi KK yang selama ini terjadi. Sebab mandeknya proses renegosiasi selama ini terhalang karena belum adanya kesepakatan kedua belah pihak terkait tiga hal, yakni kontrak kerja, lahan konsesi dan pendapatan serta penerimaan negara.

Dalam proses renegosiasi terhadap ketiga persoalan tersebut, terjadi tarik ulur kepentingan antara pusat dan PT NNT selaku perusahaan. Ia mencontohkan soal lahan konsesi. Musyafirin mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengharuskan PT NNT untuk melepaskan sebagian lahan konsesinya.

Hal itu dianggap berat oleh perusahaan sebab selama ini seluruh wilayah konsesi yang berada di bawah hak pengelolaan PT NNT selalu dibayarkan pajaknya. “Newmont tentu agak berat melepaskan sebagian wilayah konsesinya mengikuti UU Minerba, pada-

(Suara NTB/bug)

W. Musyafirin

hal selama ini mereka juga terus bayar pajaknya,” paparnya.

Demikian juga dengan persoalan pajak, PT NNT selama ini untuk pajak badannya tetap dikenakan sebesar 35 persen berdasarkan ketentuan KK. Padahal di sisi lain, sesuai dengan UU tentang Pajak Badan, seharusnya PT NNT hanya dikenakan sebesar 25 persen saja. “Nah tentu Newmont di sini keberatan. Sebab, ketika berkaitan dengan pendapatan pusat memberlakukan ketetapan KK yang nilainya lebih tinggi, tapi begitu untuk hal lainnya pemerintah menerapkan ketentuan UU. Nah dalam hal ini, menurut saya Newmont bukannya tidak mau patuh, tapi hanya meminta agar keberadaan KK dihargai saja,” urainya.

Polemik yang terjadi tersebut akhirnya hanya bisa diselesaikan melalui proses renegosiasi KK. Dalam proses tersebut seluruh persoalan diharapkan dapat dituntaskan dengan mencari jalan tengahnya. Bahkan sekaligus langkah-langkah strategis yang dapat dijalankan oleh kedua belah pihak (pemerintah dan PT NNT).

“Misalnya saja, soal lahan konsesi pusat memberikan waktu bagi Newmont melakukan eksplorasi sebelum akhirnya luasannya disesuaikan dengan UU Minerba. Jangan langsung diputus ikut aturan. Atau misalnya soal ketentuan pajak, sekalian saja mengikuti aturan, jangan KK lagi. Dengan begitu, ada kepastian secara hukum.

Tidak sebagian ikut KK, tetapi sebagian lagi ikut UU. Harus tegas,” timpal Musyafirin yang mengaku terkait persoalan PT NNT itu dirinya telah menjadikannya sebagai penelitian untuk kebutuhan disertasinya guna meraih gelar doktor di Universitas Padjajaran (Unpad). (bug)

Bank NTB Bidik Investor dan Nasabah Lama Taliwang (Suara NTB) Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perbankan untuk menguatkan kegiatan usahanya. Seperti upaya yang dijalankan oleh PT Bank NTB Cabang Sumbawa Barat. Bank NTB di sana mengaku tengah membidik sejumlah potensi investasi yang sekarang ini tengah eksis di daerah.

“Caranya menarik para investor untuk melakukan transaksi di Bank NTB. Tidak hanya itu, trik ini juga kita jalankan kepada nasa-

bah lama untuk kembali menjalin kemitraan bersama kami,” terang kepala PT Bank NTB Cabang KSB, H. Mahidin kepada wartawan di kantornya, Senin (17/3).

Menurutnya, trik merangkul para investor untuk bertransaksi di Bank NTB akan sangat menguntungkan.

Pasalnya dengan kekayaan sumber daya alam KSB yang melimpah ruah secara otomatis tingkat transaksi keuangan perusahaan pun akan semakin tinggi. Dan untuk menyiasati potensi tersebut PT

Bank NTB sendiri sejak jauh hari telah mempersiapkan diri, salah satu caranya dengan memperluas area pelayanannya tak hanya di tingkat regional (NTB), namun juga hingga nasional.

“Kita sekarang sudah buka cabang di Surabaya.

Dengan begitu para investor misalnya yang ada di Surabaya bisa melakukan transaksi langsung di sana tanpa harus lintas perbankan lagi,” timpalnya.

Sebagai langkah konkret untuk menjaring para inves-

tor itu, Mahidin mengaku pihaknya saat ini telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah KSB. Diharapkan Pemda KSB dapat mengarahkan para investor untuk memanfaatkan jaringan perbankan Bank NTB dalam bertransaksi nantinya. “Sementara ini kita sudah berkomunikasi dengan Dinas ESDM dan Pariwisata, karena kami berpendapat dua dinas itu paling potensi masuknya investasi ke daerah,” ujarnya.

Selain kegiatan investasi,

saat ini PT Bank NTB terus menjalin kemitraan dengan perusahaan jasa yang ikut tender dalam program pembangunan Pemda KSB. Menurut Mahidin kemitraan tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak lama, namun hal itu tetap terus dijalankan mengingat perusahaan peserta tender di daerah banyak diikuti pula oleh perusahaan dari luar daerah. “Harapan kita semua kegiatan investasi di daerah proses transaksinya melalui Bank NTB.” imbuh Mahidin. (bug)

Pemberkasan Pegawai K2 di Pulau Sumbawa Masih Bermasalah Kota Bima (Suara NTB) Tim verifikasi berkas tenaga honorer kategori 2 (K2) yang dibentuk Bupati Dompu mulai bekerja. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengurangi berkas persyaratan untuk proses verifikasi disambut baik oleh para K2 dimaksud. Keduanya berlangsung damai, berbeda dengan di Kota Bima, puluhan tenaga K2 yang tergabung dalam

Forum Honorer K-2 Menggugat (FHKM) kembali mendatangi Kantor DPRD setempat.

Kedatangan para tenaga honorer yang tak lulus dalam tes beberapa waktu lalu ini guna mendesak Dewan untuk membentuk Pansus. Sebelumnya, terkait kecurangan K-2 di Kota Bima ini, FHKM juga menyerahkan data ke Kemenpan.

Koordinator FHKM Kota Bima, Dedy Alfianto, SH yang

ditemui usai diterima Komisi A dan Pimpinan Dewan menuturkan kedatangannya ke Kantor Dewan guna menuntut wakil rakyat untuk membentuk Pansus untuk melakukan verifikasi ulang terhadap tenaga honorer yang lulus. Pasalnya, semakin lama pihaknya menemukan semakin banyak kecurangan yang ditemui.

Disamping itu, mereka juga meminta oknum termasuk pejabat yang terlibat untuk bertanggungjawab. “Kami tidak akan menyerah sampai di sini, kami akan terus menuntut hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.

Ditambahkan Dedy, temuan yang dilengkapi dengan data pegawai yang lulus namun dinilai curang di Kota Bima juga sudah diserahkan langsung ke Kemenpan dan BAKN di Jakarta. Di samping itu, data tersebut juga diserahkan ke Forum Honorer Indo-

nesia (FHI) ketika diundang ke Jakarta sekitar seminggu lalu.

Terakhir selain menyampaikan beberapa data terkait kecurangan, kepada Komisi A dan Pimpinan Dewan yang menemui, dia juga meminta agar ketika Pansus dibentuk pihaknya juga dilibatkan.

Agar di kemudian hari tidak terjadi saling klaim.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyoroti kinerja Sekda Kota Bima yang diduga meluluskan administrasi tenaga honorer yang curang. Sesuai dengan SE Menpan, honorer K-2 adalah yang bekerja di instansi Pemerintah. Namun nyatannya, tardapat 72 dari honorer yang lulus tersebut bekerja Yayasan. “Inspektorat juga kami soroti, fungsinya apa? Kok hanya menjadi kambing hitam dari Kepala Daerah,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komi A Drs H Muhtar Yasin menuturkan menerima data kecurangan tersebut. Selanjutnya laporan dan permintaan FHKM akan ditindaklanjuti hingga proses klarifikasi. Hanya saja dia menekankan, ketika klarifikasi berlangsung jangan sampai ada dari FKHM yang justru ikut bermasalah.

Fokus Verifikasi Dari Dompu dilaporkan, tim verifikasi berkas tenaga honorer K2 yang dibentuk Bupati mulai bekerja. Tim akan fokus memverifikasi berkas bagi honorer yang dinyatakan lulus CPNS 2013. Pengganti tena-

ga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat akan diverifikasi kemudian, tetapi keputusannya akan ditentukan BKN. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Senin (17/3) mengungkapkan, tim verifikasi yang diketuai Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu saat ini tengah bekerja. Untuk tahap awal, tim akan fokus memverifikasi berkas honorer yang lulus CPNS. Hasil verifikasi akan diklasifikasi antara yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat serta memalsukan dokumen. “Setelah mengetahui hasil verifikasi (honorer yang lulus CPNS) baru dilakukan verifikasi terhadap tenaga honorer K2 yang tidak lulus untuk mengetahui mereka yang memenuhi syarat,” katanya.

Pergantian mereka yang tidak memenuhi syarat tetapi lulus CPNS oleh mereka yang memenuhi syarat tapi tidak lulus, dikatakan H. Bambang tidak serta merta diganti. Mekanismenya tetap melalui proses penentuan pemerintah pusat dengan mengacu hasil tes tulis.

“Saya minta ke tim verifikasi, agar hasilnya nanti diklasifikasi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari 390 orang honorer yang lulus.

Begitu juga dengan mereka yang tidak lulus, mana yang memenuhi syarat. Hasil itu yang akan disampaikan ke pemerintah pusat,” ungkap H. Bambang.

Terkait rencana adanya pe-

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M Yasin

nambahan kuota CPNS dari jalur honorer, H. Bambang M Yasin menegaskan, pernyataan pejabat pusat tidak bisa serta merta menjadi acuan. Namun pemerintahan berkerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurangan Berkas Sementara itu, para tenaga K2 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyambut baik kebijakan pemkab yang mengurangi berkas persyaratan untuk proses verifikasi.

“Kami sangat bersyukur karena berkas persyaratan yang harus kita ajukan untuk verifikasi dikurangi. Dengan begitu kami sementara ini tidak perlu lagi kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat lainnya yang kami anggap berat untuk mendapatkannya terutama dalam hal legalisir,”

terang koordinator Forum Solidaritas Lulus Tes K2 (FOSTES), Mansursyah kepada media ini, Senin (17/3).

Tak hanya mengurangi berkas yang dipersyaratkan, Pemda KSB juga menambah waktu pengajuan berkas dari yang sebelumnya 14 Maret diperpanjang hingga 21 Maret mendatang. Menurut Masnsur, sebelumnya kekhawatiran terbesar dia dan ratusan rekan-rekannya adalah soal batas waktu pengajuan berkas. Sebab hingga detik-detik terakhir (14 Maret lalu), sebagian besar peserta K2 yang sebelumnya lulus tes tulis belum memiliki kelengkapan berkas yang disyaratkan untuk kegiatan verifikasi. “Makanya kita langsung menghadap bupati untuk meminta tambahan waktu.

Dan Alhamdulillah beliau ternyata memenuhi permohonan kami,” ujarnya.

Dalam melengkapi berkas, ratusan tenaga guru ini secara bersama-sama mengajukan berkasnya ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) untuk dilegalisir. Rencananya, hal yang sama pula akan dilakukan saat pengajuan berkas ke tim verifikasi. “Kita sekarang tinggal menunggu semua berkas dilegalisir oleh kepala dinas (Dikbudpora). Nah kalau sudah selesai semua, rencananya kita akan bersamasama memasukkannya ke tim verifikasi pada hari Kamis mendatang,” pungkas Mansur. (use/ula/bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Wagub akan Minta Penjelasan Imigrasi Dari Hal. 1 Karena itu, Amin mengerenyitkan kening ketika memperoleh informasi adanya dugaan WNA yang bermasalah seperti ini dilindungi oleh oknum petugas Imigrasi.

“Kalau dari aspek pengawasan, harus benar – benar Imigrasi ini menjalankan tugasnya itu secara konsisten. Walaupun kita daerah wisata, kita memang welcome (menyambut baik), kita smiling (tersenyum/ ramah), kita menerima mereka, tetapi bukan berarti undang – undang keimigrasian kita perlonggar, tetap harus kita jalankan itu,” tegasnya.

Amin juga menyangsikan jika Imigrasi tidak sanggup memantau hilir mudik WNA yang datang dan pergi dari NTB. ‘’Artinya, siapapun WNA yang

masuk ke NTB itu kan mesti terpantau oleh Imigrasi.

Bukan saja ketika terjadi kasus. Tapi pengawasan, itu harus benar – benar Imigrasi ini menjalankan tugasnya secara konsisten. Saya kira dia berhak untuk misalnya melakukan interogasi (terhadap WNA yang diduga bermasalah),’’ ujar politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA adalah hal yang lazim diberlakukan di berbagai negara.

Sebab, setiap negara tentu ingin memastikan bahwa WNA yang datang ke negara mereka memang tidak melanggar hukum. ‘’Saya kira hal serupa juga pasti dilakukan oleh negara lain kalau warga negara kita ada disana,’’ ujar Amin. (aan)

Lotim Jauh Lebih Maju Dari Hal. 1 ‘’Tanah sempit ke tanah lebih luas,’’ katanya member gambaran.

Proses tukar guling katanya, sudah disetujui BPD dan kades melalui proses rapat dan juga melalui camat. Bupati diminta menyetujui. ‘’Sebenarnya tidak perlu menyetujui. Karena tanah pecatu itu milik desa,’’ ujarnya. Selain itu, dari tukar guling tanah pecatu itu, sekarang lebih menguntungkan. Karena bisa ditanami. Beda dengan yang sebelumnya tidak bisa ditanami karena sudah menjadi perkampungan.

Tanah pecatu, lanjutnya berdasarkan ketentuan perundangundangan sebenarnya adalah salah satu kekayaan desa.

Sejumlah dokumen menegaskan bahwa, tanah pecatu itu bukanlah tanah milik pemerintah kabupaten. Dipertegasnya bahwa tanah pecatu, murni

menjadi hak desa. Tanah pecatu juga tidak boleh diperjualbelikan. Sertifikasinya pun harus oleh desa. ‘’Kalau ada nama kabupaten sertifikatnya segera dirubah, karena itu bunyi undang-undang,’’ tegas Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mempertegas keberadaan tanah pecatu sebagai tanah desa. Tanah pecatu katanya merupakan istilah yang digunakan di Lombok. Istilah lain ada di masing-masing daerah, seperti Jawa disebut tanah bengkok. Semua tanah pecatu lanjutnya sudah menjadi hak desa.

Bupati menegaskan bahwa sebelum UU Desa disahkan, Pemkab Lotim sudah mengembalikan tanah pecatu ke desa. Katanya hal ini menunjukkan Lotim sebenarnya jauh lebih maju dari undang-undang. (rus)

Didemo Kontraktor, Ketua LPJK NTB Didesak Mundur Dari Hal. 1 Apalagi dengan diberlakukannya Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang baru hasil konversi, per 1 April mendatang dinilai sangat merugikan kontraktor/ pengusaha jasa konstruksi. Pasalnya, SBU yang lama, masa berlakunya masih panjang, sebagian besar sampai satu tahun lebih.

Aksi meminta Ketua LPPJK NTB mundur dari jabatannya itu sempat memanas.

“Kalau memang LPJK NTB tidak mampu memperjuangkan nasib kontraktor, nasib konsultan, silahkan detik ini juga Ketua meletakkan jabatannya. Karena dua jabatan yang dipegang dan ini (Kepala Biro AP) merupakan jabatan strategis di pemda, tidak efektif untuk melaksankan tugas sebagai Ketua LPJK,” kata Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman, SH saat diterima bersama perwakilan massa di Ruang Anggrek Kompleks Kantor Gubernur. Perwakilan massa diterima langsung Ketua LPJK NTB yang juga Kepala Biro AP Setda NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT. Berkaitan dengan pemberlakuan SBU hasil konversi pada 1 April mendatang dinilai sangat menyulitkan para kontraktor. Pasalnya, SBU yang diperoleh sebelumnya masih panjang masa berlakunya bahkan sebagian besar hingga satu tahun ke depan. Bahkan, ia mengatakan biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk SBU yang baru nilainya berlipat dari sebelumnya.

Dikatakan, jika sebelumnya, biaya untuk memperoleh SBU sebesar Rp 500 ribu, tetapi sekarang untuk SBU yang baru biayanya mencapai Rp 2 juta lebih. Selain itu, mereka juga mengeluhkan mahalnya biaya untuk pembuatan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT).

“Dari sisi administratif saja kmai sudah merasa diberatkan. Kemudian, dari sisi biaya, naik sekian kali lipat dari sebelumnya. Jadi ini perasan semua ini. SKT itu minimal Rp 750 ribu, SKA itu sampai dengan Rp 7 juta untuk satu bidang. Kalau dua bidang dimiliki oleh satu orang kontraktor berarti Rp 14 juta dikalikan dengan ribuan jumlah kontraktor di NTB,”katanya.

Untuk itu, kata Salman, semua pengusaha jasa konstruksi/kontraktor di NTB menuntut supaya pemberlakukan SBU yang baru tidak dipatok per 1 April 2014. Tapi harus habis masa berlaku SBU yang lama. Pada prinsipnya, lanjut Salman, asosiasi pengusaha jasa konstruksi menerima aturan tersebut, namun jangan dipaksakan berlaku. Begitu keluar aturan langsung diterapkan. Semestinya, katanya, harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepa-

da asosiasi yang dilakukan oleh LPJK NTB. ‘’Apa gunanya kami bayar SBU (lama, Red) itu kalau tidak bisa digunakan. Kami membayar SBU dulu, berlaku selama 2 tahun. Kalau sekarang dinyatakan empat bulan berlaku tahun 2014 ini karena dikonversi dengan aturan yang baru, maka kami merasa dirugikan,” tandasnya.

Massa juga menilai kinerja Ketua LPJK yang saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Karena Ketua LPJK NTB yang sekarang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya disebabkan memegang dua posisi yang cukup strategis tersebut.

Sementara itu, Ketua LPJK NTB, Ir. Muhmammad Rum, MT mengatakan pemberlakuan SBU hasil konversi pada 1 April 2014 bukan merupakan kata Ketua LPJK. Tetapi pemberlakuan SBU yang baru tersebut merupakan peraturan dari Menteri Pekerjaan Umum. Pihaknya hanya meneruskan dan menindaklanjutinya di daerah. ‘’Ketika tuan-tuan menang lelang, ketika tanda tangan kontrak, sudah ada SBU kontrak yang baru. Semua regulasi-regulasi yang ada merupakan produk pusat, bukan LPJK provinsi. Bahkan terus terang, saya selaku Ketua LPJK NTB berusaha bagaimana mencetak sebanyak-banyaknya SBU karena saya ingin temanteman di Provinsi NTB ini bisa diakomodir,”katanya.

Dikatakan, dalam waktu dekat akan ada tim dari pemerintah pusat yang akan mensosialisasikan tentang SBU terbaru tersebut di Mataram. Aspirasi yang berasal dari asosiasi pengusaha jasa konstruksi supaya SBU yang lama tetap berlaku akan disampaikan kepada tim tersebut supaya bisa ditinjau kembali. ‘’Tetapi saran saya untuk antisipasi, kalau kita mengurus ketentuan yang baru ini, kan tidak ada ruginya. Memiliki lebih awal. Dari segi biaya, sebanarnya tidak ada biaya full. Bapak yang memiliki SBU yang masih berlaku ketika dikonversi, bapak hanya membayar sepertiganya, tidak 100 persen,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan desakan mundur dari Ketua LPJK NTB, Muhammad Rum mengatakan dirinya siap mundur jika semua asosiasi menginginkannya. ‘’Kalau memang ujung dari petemuan ini saya mundur dari Ketua LPJK, saya terima,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Pencairan Dana Bansos Tidak Bisa Diintervensi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menegaskan, pencairan dana bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh proposal yang masuk Pemprov NTB mengatasnamakan kepala daerah tidak bisa dicairkan secara sembarangan tanpa melalui prosedur, sehingga tidak menjadi temuan saat pemeriksaan laporan penggunaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Demikian ditegaskan Kepala Biro Keuangan Setda NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, kepada wartawan di ruang kerjanya mengenai polemik pencairan dana bansos ke Pemprov NTB, Senin (17/3).

Bagi Pemprov NTB, ujarnya, pencairan dana bansos tidak bisa dilakukan sembarangan. Artinya, ketika ada proposal yang sudah disetujui

untuk pencairan dana bansos, maka akan ada tim yang melakukan pengecekan di lapangan. Setelah sesuai dengan proposal dan tidak berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan bansos, barulah pihaknya mencairkan dana. ‘’Pencairan proposal tidak bisa serta merta. Begitu diajukan langsung cair. Selain

itu, pencairan proposal idak ada yang bisa intervensi.

Pencairan dibuat sesuai ketentuan. Semua ini dilakukan dalam upaya meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ tegas mantan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini sambil menunjukkan tumpukan proposal di meja kerjanya yang harus diselesaikan.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi tidak pernah menginstruksikan kepada pihaknya agar tidak mencairkan dana proposal dari kalangan tertentu. Menurutnya, banyaknya proposal yang masuk ke Pemprov NTB membutuhkan kajian dan pengecekan di lapangan, sehingga membutuhkan waktu lama.

Terkait hal ini, dirinya meminta agar masyarakat atau organisasi yang sudah mengajukan proposal bansos ke Pemprov NTB yang ditujukan pada Gubernur NTB tidak beranggapan yang tidak-tidak terhadap lambannya pencairan

dana bansos. ‘’Jangan garagara belum dicairkan, muncul anggapan yang tidak-tidak,’’ ujarnya mengingatkan.

Tidak hanya itu, Selly mengingatkan agar para penerima bansos yang sudah menerima bantuan tahun lalu, proposalnya tidak akan diterima. Dalam hal ini, pihaknya tidak akan memberikan dana bansos dua tahun berturutturut pada penerima. Mereka boleh menerima dana bansos pada tahun berikutnya. ‘’Artinya, kalau menerima tahun ini, tahun depan tidak akan diterima. Mereka akan menerima lagi pada tahun berikutnya,’’ tandasnya. (ham)

KPU Sarankan Parpol Segera Kirim Tembusan Izin Kampanye Mataram (Suara NTB) Masa kampanye rapat umum telah dimulai sejak 16 Maret. Namun dalam pelaksanaannya, parpol telat mengirimkan tembusan izin melakukan kampanye kepada KPU NTB. KPU pun menyarankan supaya parpol segera mengirim tembusan izin kampanye kepada KPU. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (17/3) kemarin, mengatakan parpol telat mengirimkan tembusan izin kampanye.

“Seharusnya tembusan sesegera mungkin kami terima. Untuk mengetahui parpol sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisan atau tidak. Tetapi dengan keadaan seperti ini, terpaksa kami yang proaktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan parpol ,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, hari pertama kampanye rapat umum (16 Maret), hanya ada dua par-

pol yang melakukan kampanye rapat umum terbuka yakni Partai Bulan Bintang (PBB) di Sumbawa Besar, dan Partai Golkar yang bertempat di Lenek, Lombok Timur.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai apakah parpol sudah memaksimalkan jadwal dan tempat yang telah disediakan oleh KPU untuk melakukan kampanye pada hari pertama, Aksar mengatakan KPU hanya sebatas menetapkan jadwal dan lokasi kampanye sesuai dengan SK KPU tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye untuk parpol.

Ditambahkannya, tidak semua parpol menggunakan waktu kampanye rapat umum dengan melakukan kampanye umum terbuka.

“Masing-masing parpol kan punya cara tersendiri melakukan kampanye rapat umum. Ada banyak cara lain yang bisa digunakan.

Itu boleh saja dilakukan asalkan izin telah didapatkan,’’ jelasnya. (ami)

(Suara NTB/met)

DITEMBAK- HK akhirnya dirawat di RS Bhayangkara karena mengalami luka tembak di bagian kakinya.

Polda Bekuk Spesialis Pencuri Sepeda Motor Mataram (Suara NTB) Jajaran Buser Polda NTB, berhasil membekuk HK (28) tersangka pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) asal Sopak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Senin (17/3). Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan dan berlari ke tengah sawah. Polisi terpaksa memuntahkan timah panas untuk menghentikan pelaku.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit sepeda motor hasil curian yang dikendarai pelaku. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda

motor jenis Yamaha Mio Soul dengan Nopol EA 3556 SH. Namun setelah diselidiki sepeda motor yang dicuri tersebut sudah diubah bentuknya, baik warna maupun platnya.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB melalui Kabid Humas Polda yang diwakili Kasubid Penmas, Kompol Adi Prajono mengatakan penangkapan dilakukan di sekitar wilayah Bandara Internasional Lombok (BIL). Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 Wita. Polisi sempat mengejar pelaku yang berlari ke tengah

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tegaskan Golput Mataram (Suara NTB) Kekecewaan masyarakat atas kinerja para anggota DPRD NTB nampaknya berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat untuk memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Tak ayal, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pun menegaskan tidak akan memilih alias golput dalam pemilihan anggota DPRD NTB nanti.

Hal ini dikatakan oleh Lalu Ranggalawe, selaku Korlap dalam aksi massa yang mendatangi Kantor DPRD NTB Senin (17/3) kemarin. “Para

wakil rakyat yang kita pilih sudah ingkar janji. Kami sangat kecewa dan menegaskan sepakat tidak akan memilih calon anggota DPRD NTB nanti,” tegasnya.

Menurutnya, pihaknya sangat kecewa ketika tidak ada satupun anggota dewan yang bisa menemui massa. “Kami sangat kecewa, dewan tidak di tempat. Kami datang kesini sebagai perwakilan masyarakat adat Lombok. Tetapi anggota dewan malah tidak responsif dalam bekerja,” katanya.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini melaku-

kan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB untuk menuntut realisasi terhadap Putusan MK nomor 35/PUUX/2012 tentang pembebasan lahan adat dari milik negara menjadi milik adat.

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 11.15 Wita ini menuntut kepada DPRD NTB supaya 1.500 hektar lahan pemda yang ada di sekitar Pujut, Lombok Tengah, direalisasikan menjadi lahan adat.

Walaupun dikawal ketat oleh pihak Kepolisian, massa aksi hanya melakukan orasi terkait tuntutan hingga akhirnya memutuskan untuk berdoa dan mem-

Usut Proyek SPAM Bima Rp 18 Miliar Dari Hal. 1 locusnya di sana (Bima) nanti kita lihat perkembangannya,’’ terang Kajati.

Diberitakan sebelumnya, wilayah Bima tercatat paling banyak mendapat gelontoran proyek instalasi air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dirjen Cipta Karya sejak 2010 hingga 2013. Hanya saja dari total anggaran Rp 18 miliar untuk proyek di enam titik ini, terindikasi tidak beres sehingga dilaporkan ke Kejati NTB. Dari rincian laporan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) NTB, titik pemasangan instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) itu tersebar di tujuh desa dan kelurahan di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Seluruh proyek digarap enam rekanan. ‘’Dugaan awal kami, pengerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spek dalam gambar. Sebagian pipa untuk pendistribusian saluran air tidak ditanam. Padahal, dalam gambar pipa harus ditanam dengan kedalaman sesuai dengan jenis dan besaran pipa,” kata Wahyudi dari LPPN NTB dalam resume laporannya.

Pengerjaan proyek tersebut sebelumnya bersumber dari APBN, ditender melalui Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTB, dengan judul enam paket proyek

optimalisasi SPAM di Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Berdasarkan dokumen laporan, enam perusahaan yang mengerjakan proyek senilai Rp 18 miliar itu diantaranya PT.CNP, mengerjakam pengerjakan SPAM di Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dengan nilai anggaran Rp 7,6 miliar lebih.

Sesuai kontrak, durasi waktu pengerjaan 180 hari.

Kedua, proyek SPAM di Desa Kalodu dan Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dimenangkan PT. TAP, dengan nilai kontrak anggaran mencapai Rp 4,1 miliar lebih. Proyek SPAM di Desa Keli Kecamatan Woha, Kabupaten Bima digarap CV. MZ, dengan nilai anggaran Rp 1,9 miliar lebih.

Proyek SPAM di titik kelima, di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dikerjakan CV. HP. Nilai kontrak anggarannya sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Kemudian CV. TF mendapat bagian mengerjakan proyek SPAM di Desa Wora, Kecamatan Wera, nilai kontrak proyek tersebut Rp 1,6 miliar lebih. Terakhir, proyek SPAM untuk lima desa di Kecamatan Donggo dikerjakan CV. FD. Alokasi dana untuk proyek tersebut Rp 1,3 miliar lebih.

Masih dalam laporan LPPN NTB, sempat dilakukan penelusuran untuk menguatkan indikasi tidak be-

resnya proyek ini, dicocokkan dengan RAB. ‘’Berdasarkan RAB, dicocokkan dengan gambar dan pelaksanaan di lapangan, ada indikasi kesalahan pemasangan pipa galian,’’ terangnya.

Salah satu temuannya, untuk pipa jenis HDPE ukuran 200 milimeter atau 8 inci, pada gambar kedalamannya harus 1,2 meter. Namun, dalam pengerjaan diduga sekitar 30 centimeter. Temuan yang sama untuk pemasangan pipa dengan kedalaman pemasangan pipa HDPE ukuran 150 milimeter atau 6 inci. Terindikasi penanaman pipa yang tidak sesuai ketentuan ini sehingga bisa mempengaruhi anggaran.

Di bagian lain, ada juga juklak-juknis untuk pemasangan pipa dengan kedalaman untuk pipa ukuran 6 inci, harusnya ditanam di kedalaman 1,1 meter. Namun diduga, pipa itu hanya ditanam dengan kedalaman 25 centimeter. Pada umumnya, persoalan pemasangan pipa ini masalahnya sama, terindikasi lebih dangkal dari bestek yang seharusnya.

Disamping soal pemasangan dan spek lain, pada prosesnya juga diindikasikannya bermasalah. Ia menduga ada permainan saat proses tender.

“Atas dasar inilah kami melapor kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar segera di usut dengan serius,’’desaknya. (ars)

bubarkan diri secara tertib.

Sebelum massa membubarkan diri, massa memberikan bendera Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan rilis tuntutan kepada pihak Kepolisian, Pol PP dan perwakilan Sekretaris DPRD NTB sebagai bentuk penyerahan aspirasi secara simbolis. (ami)

sawah.

“Pelaku mencoba melarikan diri, saat kami kejar ia sedang menggunakan sepeda motor yang dicurinya, saat kami bekuk ia lepaskan motor tersebut kemudian ia berlari ke tengah sawah,’’ katanya.

Dugaan pihak kepolisian, tersangka HK itu merupakan pemain lama. Keterangan dari jajaran buser TKP pencurian yakni di salah satu masjid di Lingkungan Punia Jamaq, Kota Mataram.

“Sekitar dua minggu yang lalu, ada laporan masyarakat dengan LP/123/Februari/Res Mtr/2014. sepeda motor yang hilang jenis Yamaha Mio Soul warna putih, setelah kami selidiki, akhirnya kami mendapatkan posisi sepeda motor tersebut, “ jelas Adi Prajono.

Karena mengalami luka tembak, pelaku akhirnya dibawa ke RS Bhayangkara untuk dirawat. Luka tembak di bagian betis membuat pelaku tak berdaya. Ia hanya bisa meringis kesakitan saat diturunkan dari mobil polisi. (met)

Masih Proses Evaluasi Dari Hal. 1 kalau memang ada keterlibatan pihak lain, ya kita proses,’’ tegas Kajati.

Di luar polemik soal pengembalian kerugian negara dalam kasus Dermaga Labuhan Haji, Lotim, belum ada langkah Kejaksaan untuk mengusut keterlibatan pihak tertentu ( di luar tiga tersangka yang telah ditetapkan). Ini pun menjadi pertanyaan salah seorang tersangka, Gafar Ismail menyebut, seharusnya ada pihak lain ikut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini.

Karena secara kewenangan Gafar Ismail itu hanya di bagian akhir dari alur teknis pe-

kerjaan sebelum pembayaran.

Jadi dalam kegiatan teknis ini, ada pihak-pihak yang seharusnya diproses Kejaksaan.

Beberapa nama yang disebut itu berada dalam struktur di bawah Gafar Ismail yang andil dalam kegiatan pelaporan progres pelaksanaan proyek senilai Rp 82 miliar itu.

Desakan untuk mengusut keterlibatan pihak lain, juga terkait dengan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena Gafar Ismail tidak lagi menjabat sejak 3 September 2008. Ada empat KPA yang memproses pembayaran itu setelah Gafar Ismail tidak menjabat sebagai KPA. (ars)

Kritis, Kondisi 2.500 Hektar Hutan di NTB Dari Hal. 1 usai peringatan Hari Rimba dan Hutan Internasional di Kantor Dinas Kehutanan NTB, Senin (17/3) kemarin.

Dijelaskan, hutan terutama di kawasan konservasi di NTB masih dalam kondisi bagus.

Namun, katanya, pihaknya melakukan review lahan kritis. Sehingga, lahan kritis bisa dikurangi. Dengan demikian, lanjutnya, bisa mengurangi bencana banjir seperti yang terjadi di Sambelia Lombok Timur dan Bima. ‘’Kami telah membentuk tim terutama dengan Dinas Kehutanan NTB untuk merancang, merencanakan untuk penanggulangan ataupun mengurangi rawan banjir. Kita sudah punya pengelolaan DAS terpadu,”terangnya.

Sementara itu, untuk pem-

buatan DAM pengendali dan sumur resapan di wilayah Hutan Sambelia yang menjadi langganan banjir hampir setiap tahun, akan dilakukan pembangunan tahun ini melibakan sejumlah instansi. Seperti BP DAS Dodokan Moyosari, pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. ‘’Banjir Sambelia adalah banjir limpasan. Bentuknya memanjang, DAS memang sangat potensial banjir.

Penyebabnya, curah hujan yang tinggi, ada bagian-bagian yang memerlukan penanganan. Kita alokasikan sumur resapan dan DAM penahan (pengendali).

Tahun ini kita alokasikan, masih revisi, masih dirapatkan kembali jumlah anggaran yang dibutuhkan,’’ tandasnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

RTH Perlu Dukungan Anggaran TARGET RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik 20 persen yang diprediksi akan tercapai lima tahun lagi, nampaknya akan menemui banyak kendala. Pasalnya, untuk mencapai angka 20 persen untuk RTH publik, harus diakui bukanlah perkara mudah. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan beton diyakini menjadi salah satu pemicu target itu bakal sulit tercapai.

Selama ini, keberadaan sawah-sawah milik warga juga dikatagorinya sebagai RTH privat. Meski telah dipersyaratkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangbahwa RTH publik harus tercapai minimal 20 persen, namun sampai saat ini, capaiannya terbilang minim, yakni 12,48 persen.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM., untuk mencapai target RTH publik 20 persen, masih dibutuhkan 1.220 hektar lahan. Sedangkan untuk RTH privat saat ini luasnya mencapai 765,07 hektar. Untuk bisa mencapai target itu, memang dibutuhkan kerja keras berikut dukungan anggaran dalam APBD. Karena selama ini, harus diakui bahwa Pemkot Mataram diuntungkan dengan adanya program dari pemerintah pusat.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Kementerian PU misalnya. P2KH yang telah terealisasi ialah di sekitar Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan dan Taman Muara Jangkuk. Untuk tahun 2014 ini, melalui P2KH akan dibuat RTH di Babakan di atas lahan seluas 90 are. Pemkot Mataram secara berkala memang harus mempersiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sebagai upaya terus menambah RTH. Terhadap RTH yang telah dibuka melalui P2KH, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena biasanya di sejumlah daerah, Pemerintah cenderung bersemangat di awal pembukaan lahan untuk RTH. Jangan sampai, setelah dibuka RTH baru kemudian ditinggalkan begitu saja. Seharusnya ada pengawasan intensif minimal dari kepala lingkungan dimana RTH baru tersebut dibuka.

Jika tidak ada langkah pengawasan dan pemeliharaan berkala, dikhawatirkan RTH yang sudah ada, misalnya berupa tanaman atau taman akan hilang. Lihat saja RTH di green belt Kota Mataram yakni di Taman Udayana, sejumlah lahan disana ada yang sudah berubah menjadi bangunan permanen. Untuk itu, pengawasan harus lebih diperketat. Misalnya RTH di muara Sungai Jangkuk jika tak diawasi dikhawatirkan akan dialihfungsikan oleh oknum warga yang kurang bertanggung jawab.

Jika tindakan-tindakan semacam itu dibiarkan terus berlanjut, maka target RTH publik 20 persen akan semakin sulit tercapai. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Mahalnya Biaya Transaksi Politik ITA tentu sepakat bahwa terlibat dalam dunia politik cenderung berbiaya mahal.

Menjadi calon presiden butuh ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Demikian pula seorang gubernur, bupati/ walikota diperlukan anggaran yang juga tidak sedikit.

Bila dilakukan hitung-hitungan bisnis, apa yang investasikan itu harus kembali ketika menjadi pejabat publik. Menjadi caleg (calon legislatif)-pun setali tiga uang.

Tulisan ini akan mengurai bagaimana biaya transaksi politik menjadi lebih mahal. Saya akan hubungkan dunia pasar dengan alat transaksi moneter (uang) dan dunia sosial dengan alat transaksi harga sosial, serta bagaimana logika menjadikan politik berbiaya rendah.

Mahalnya Biaya Politik Ketika menyampaikan materi terkait biaya politik dalam dialog publik Lembaga Puspawarna bersama Bung Ervin Kaffah (Direktur FITRA NTB) beberapa waktu lalu, saya mencoba mengurai bagaimana biaya transaksi politik sedemikian mahal. Saya percaya masalahnya cukup kompleks, dapat bersumber dari caleg sebagai calon yang dipilih dan dari pemilih (masyarakat) secara umum.

Dari pemilih, ada persoalan sosial ekonomi yang menjerat masyarakat kita. Tingginya angka pengangguran akibat alih fungsi lahan misalnya dapat menjadi salah satu sumber. Karena menganggur, bagi sebagian orang pesta politik dianggap sebagai oportuniti (peluang) untuk meraih keuntungan (rent seeking).

Tidak sedikit masyarakat menjadi pengendara bebas (free rider). Memanfaatkan rasionalitas terbatas (bounded rationality) dari calon akibat terbatasnya infomasi. Perilaku seperti ini adalah proses yang terjadi terus menerus sehingga politik menjadi wilayah transaksional (pasar).

Dari caleg-pun demikian. Munculnya caleg-caleg instan (tanpa mau berproses) adalah jalan melanggengkan transaksional politik tersebut.

Memperkenalkan individu baru dalam waktu singkat diperlukan pendekatan khusus, dan sebagian menganggap uang dan turunannya adalah media yang paling efektif.

Terlepas dari itu, caleg belum mampu menunjukan ke publik secara jelas, apakah dipundaknya siap menampung keterwakilan (masyarakat), atau mewakili dirinya sendiri dan kelompok. Mewakili

Oleh :

Dr. M. Firmansyah

(Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembagunan (PKEP) FE Unram)

Kehidupan sosial bertransaksi dengan harga sosial, sedangkan kehidupan pasar bertransaksi dengan harga pasar. Harga sosial terbungkus oleh keakraban, nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan dan kehangatan.

Sedangkan harga pasar terbungkus oleh meteri, di luar itu tidak berlaku dalam dunia pasar. diri sendiri apabila menganggap legislatif sebagai investasi atau sekadar sebagai lahan pekerjaan bagi yang tidak bekerja (formal) dan pensiunan.

Pengalaman membuktikan, banyak caleg yang lebih mementingkan diri sendiri dan partai dari pada masyarakat yang diwakili. Di samping itu, perilaku korupsi oknum anggota dewan semakin menambah kejengkelan publik. Sehingga informasi-informasi itu menjadi bagian dari perusak citra politik itu sendiri.

Implikasinya masyarakat menganggap tidak perlu serius dalam berpolitik. Tidak perlu visi misi dan program kerja, karena segala sesuatu hanya dibutuhkan uang dan kedekatan. Politik bersifat transaksional sejalan dengan era ekonomi neo-liberal (kapitalis) dewasa ini yang segala sesuatu diukur dengan satuan moneter (uang). Lebih parah lagi, sekarang ini telah terjadi pergeseran kehidupan dunia sosial ke dalam dunia pasar, fenomena ini mudah untuk diamati.

Kehidupan Sosial versus Kehidupan Pasar Pakar ekonomi perilaku (economics behavior), Dan Ariely (2013) dalam bukunya Consumer Irrational (diterjemahkan BIP) menjelaskan secara rinci kehidupan sosial dan kehidupan pasar. Saya kira, pergeseran kehidupan sosial menjadi kehidupan pasar adalah penyebab tingginya biaya transaksi politik dewasa ini.

Kehidupan sosial bertransaksi dengan harga sosial, sedangkan kehidupan pasar bertransaksi dengan

harga pasar. Harga sosial terbungkus oleh keakraban, nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan dan kehangatan. Sedangkan harga pasar terbungkus oleh meteri, di luar itu tidak berlaku dalam dunia pasar.

Ariely memberi contoh, pada suatu ketika anda dan keluarga diundang makan malam oleh mertua.

Makanan enak-pun disiapkan dalam satu meja, mulai dari ayam goreng, ikan bakar spesial dan berbagai sayur-sayuran serta buah tersaji dengan rapi. Selesai makan dan obrolan-obrolan ringan, tiba-tiba anda berdiri dan berkata, “Bu, dari semua yang ibu sajikan ini, berapa yang harus saya bayar?�

Apa selanjutnya yang terjadi?

Suasana menjadi tidak harmonis, diprediksikan mertua anda akan tersinggung dan marah besar. Bahkan nyumpahi anda sebagai mantu kurang ajar, tidak tahu tata krama.

Kenapa mertua anda sedemikian marah? Karena anda telah memindahkan situasi pasar ke dalam situasi sosial. Tepatnya bila anda ingin bertanya berapa harga (pasar) pelayanan adalah di rumah makan sebagai lingkungan pasar, bukan dalam keluarga sebagai lingkungan sosial.

Laki-laki hidung belang tidak akan memperoleh hubungan intim yang gratis dengan wanita kupukupu malam walaupun si laki-laki itu jago merayu dan dalam dirinya ada sifat penyayang. Karena pola hubungan yang terbentuk adalah hubungan pasar. Si kupu-kupu malam tidak butuh kasih sayang, karena dia bekerja dalam wilayah pasar. Laki-laki itu akan mendap-

atkan hubungan sejati, gratis, berbalut kasih sayang dengan pasangan resmi (suami dan istri). Hubungan suami istri adalah pola hubungan sosial sehingga tidak ada harga pasar di dalamnya. Bila dihadirkan suasana pasar, akan sama runyamnya dengan cerita mertua dan mantu di atas.

Bila dikaitkan dengan dunia politik akan memiliki sifat yang serupa. Harusnya hubungan antara pemilih dan yang dipilih terbungkus oleh lingkungan sosial, bukan lingkungan pasar. Bagaimana caranya, mereka harus membangun dahulu hubungan sosial. Saat ini, tidak sedikit caleg yang ingin pontong kompas, mengkompensasikan kehidupan sosial dengan harga pasar (uang). Implikasinya politik menjadi transaksional, harga pasar politik terus meningkat bahkan sejalan dengan inflasi.

Bagaimana cara mengamati pola hubungan sosial itu? Yaitu ketika kita ingin membayar pola hubungan itu dengan harga pasar, masyarakat-pun merasa tersinggung, seperti tersinggunya mertua karena mantunya ingin membayar atas jerih payahnya menyiapkan makan di malam yang penuh keakraban. Walahu‘alam.

Kritis, kondisi 2.500 hektar hutan di NTB Pembalak liar harus ditindak tegas

*** Warga miskin di Sandubaya capai 13.059 KK PR Pemkot Mataram untuk mengentaskannya

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Halaman 7

Jelang Pemilu

Waspadai Peredaran Uang Palsu

20 Provinsi Minta Sapi NTB SEBANYAK 20 provinsi di Indonesia tahun 2014 ini kembali mengajukan permintaan daging, sapi potong dan bibit ternak dari NTB. Namun NTB mengkalkulasi dan tetap membatasi jumlah ternak maupun daging yang akan dikirim keluar, sesuai kuota yang telah ditetapkan.

Kepada Disnakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani di ruang kerjanya, Senin (17/3) mengatakan, masih 16 provinsi yang sudah secara resmi mengajukan permintaan bibit ternak maupun daging melalui pemerintah pusat.

(Suara NTB/bul) Empat provinsi lainnya Hj. Budi Septiani masih menunggu waktu.

Tak hanya itu, terdapat sembilan provinsi yang menyatakan keinginannya untuk mendapatkan pasokan daging dari Provinsi NTB. Kesembilan provinsi yang tak disebutkan secara rinci ini akan dilakukan MoU. Tahun 2014 ini kita merencanakan peningkatan populasi ternak sebesar 9 persen dari tahun 2013 lalu yang populasinya mencapai 1.271.000 ekor ternak (sapi, kerbau, kuda). Untuk mengantisipasi permintaan tersebut, Budi Septiani mengatakan terus melakukan revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH). Karena rencananya, permintaan sapi potong akan dikonversi menjadi daging sehingga memberi nilai tambah yang lebih kepada peternak.

Budi Septiani mengatakan meski demikian, pembatasan kiriman ternak hidup maupun dalam bentuk daging dibatasi sampai 25 persen dari total potensi. Ia juga menyebut NTB merupakan daerah penopang kebutuhan daging nasional. Untuk itu, Disnakeswan menurutnya akan bergerak untuk meningkatkan skala usaha peternak dari yang biasanya petani memelihara 10 ekor, diharapkan akan bertambah menjadi 20 ekor sampai 25 ekor. Caranya dengan membantu ketersediaan pakan secara berkelanjutan, sehingga petani tak lagi bergantung pakan pada musim. Selain itu dengan melakukan pengawasan pada tingkat kesehatan hewan agar mampu berkembang secara cepat.

“Kita sudah punya BP3TR yang fokus melakukan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak. Sehingga tidak masalah jika hujan maupun musim kemarau, ketersediaan pakan diharapkan bisa terjaga,” sebutnya.

Ditanya mengenai adanya pembatasan pengiriman ternak dari NTB melalui Bali, Septiani menyebut sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan kembali. Tetapi pada prinsipnya disebutkan, tidak dilakukan pelarangan, karena ternak dari Bali hanya melewati daerah tersebut. Dalam hal ini, tinggal bagaimana komunikasi pengusaha ternak. Karena disebutkannya sampai saat ini sebenarnya tidak ada yang sulit untuk pengiriman melalui Bali.

“Banyak pengusaha yang ngirim, tapi lolos-lolos saja. Makanya kita merencanakan untuk konversi pengiriman ternak hidup ke daging,” katanya. Namun untuk pasokan daging dari NTB ke Bali, disebutkan Bali memang memberlakukan pelarangan. Sebab masih ada kekhawatiran daging-daging yang dikirim dari NTB terindikasi membawa penyakit antraks. (bul)

Giri Menang (Suara NTB)Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah NTB, Bambang Himawan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Ingatan untuk waspada itu diaplikasikan dalam bentuk sosialisasi ciri-ciri keaslian uang secara terus menerus di seluruh wilayah NTB. “Kita sudah melakukan sosialisasi dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan sejak tahun 2013 lalu. Bahkan terakhir, kami menggelar pagelaran wayang menyangkut ciriciri uang asli di Kabupaten Lombok Timur,” terang Bambang usai memberikan penghargaan kepada Polres Lombok Barat, terkait upaya penekanan uang palsu di pelataran Mapolres, Senin (17/3).

Bahkan, jajarannya secara terus menerus mengintensif-

kan operasional kas keliling.

Di mana dalam setahun dihitung pelaksanaan kas keliling ini mencapai 72 kali, yang artinya dilaksanakan rutin tiga kali dalam seminggu.

Intensitasnya dianggap cukup sebagai upaya yang dilakukan untuk menekan peredaraan uang palsu di seluruh kabupaten/kota, selain melalui sosialisasi yang dilakukan pihak BI. “Tetapi intensitas sosialisasi ini tidak kami lakukan

jelang pemilu saja, tetapi tetap kami intensifkan,” katanya, dan menegaskan tidak mengaitkan langsung dengan proses puncak demokrasi yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Bambang Himawan menyampaikan agendanya langsung melaksanakan sosialisasinya di Pulau Sumbawa.

Lebih jauh, ia menyebut kemungkinan peredaran uang palsu jelang pemilu ini, ditinjau dari teori probabilitas.

Hanya menyangkut masalah intensitas yang meningkat.

“Banyak uang yang beredar tentu saja akan semakin banyak kemungkinan,” ungkapnya.

Pergerakan uang tidak saja berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Tetapi pada harihari lainnya dengan banyaknya aktivitas yang memicu perputaran uang intensitasnya lebih tinggi.

“Tetapi any time-lah, itu tidak penting. Yang terpenting kita faham tentang ciri-ciri keaslian uang,” sebut Bambang.

BI dalam hal ini memperkuat komitmen kerjasama bersama jajaran penegak hukum untuk terus meredam peredaran uang palsu, dalam menjunjung tinggi kedaulatan NKRI. (bul)

(Suara NTB/bul)

Bambang Himawan

KERINGKAN IKAN - Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah bagian selatan, selain menyimpan berbagai sudut pemandangan yang eksotik untuk wisata, juga dijadikan tempat budidaya kelautan oleh petani dan nelayan setempat. Meski hasil tangkapan tidak sebanyak yang diperoleh nelayan di pantai-pantai lain, tetapi nelayan di sana dengan peralatan yang masih tradisional juga berhasil menangkap ikan kecil.

Seorang nelayan sedang menjemur ikan kecil di atas sampannya, untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk dijual.

(Suara NTB/yan)

Lestarikan Hutan dengan Pola Hutan Kemasyarakatan Mataram (Suara NTB) Keberadaan hutan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan, salah

satu pola yang dianggap cukup berhasil adalah melalui Hutan kemasyarakatan (HKm).

Tahun 2014 ini, pemerintah pusat telah menerbitkan izin Hkm seluas 3.000 hektar NTB. “Dalam melakukan tata

kelola hutan itu, memang tidak bisa kita lepaskan masyarakat itu. Masyarakat harus kita ajak berperan serta dalam pengelolaan hutan, seperti hutan kemasyarakatan. Agar semua masyarakat merasa hutan itu menjadi miliknya. Kalau sudah merasa memiliki, maka pasti ada rasa untuk memeliharanya,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ditemui usai peringatan hari Rimbawan dan Hari Hutan Internasional di kantor Dinas Kehutanan NTB, Senin (17/3).

Dikatakan, jika ada kemauan untuk memelihara hutan yang timbul dari masyarakat itu sendiri maka hutan akan lestari dan memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan hidup masyarakat.

Selain itu, menurut Muhammad Nur, perlunya konsisten terhadap regulasi-regulasi yang terkiat dengan tata kelola kehutanan.

LOWONGAN

MEBEL

MOBIL

RUPA-RUPA

DICARI STAFF Promosi Pria/ Wanita Min. SMA Umur Max. 28 th. Ulet, Kreatif, Penampilan Menarik ,Punya Kendaraan Sendiri, SIM C. Lamaran dikirim ke PT. FaberCastell d/a : UD. Mantap Jl. Gst. Ketut Jelantik Gosa No.7 A Gebang Mataram.

“Kalau konsisten, siap saja Insya Allah kita akan tetap memiliki hutan yang memberikan sumbangsih dalam kehidupan kita, ”tambahnya.

Ditambahkan, perlunya sosialisasi yang terus menerus terkait dengan regulasi yang terkait dengan perusakan hutan.

Sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan dan memahami ancaman bagi para perusak hutan. “Harus diberikan pemahaman bahwa jeratan itu penting untuk memastikan kita melakukan sesuatu secara bertanggungjawab,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si menambahkan saat ini sudah terbit izin untuk HKm seluas 3.000 hektar. HKm tersebut diperuntukkan untuk sejumlah wilayah di NTB seperti Hkm wilayah Mareje, Lombok Barat se-

kitar 500 hektar.

Kemudian Hkm untuk wilayah Wanagiri, Sumbawa sekitar 2.000 hektar dan Kapenta Sumbawa sekitar 550 hektar. Sementara untuk wilayah Sapit kecamatan Suela Lombok Timur masih dalam proses. Luas Hkm yang diminta untuk wilayah Sapit seluas 600 hektar. (nas)

HILANG HILANG STNK Honda R2 DR3194BQ. Noka/Nosin : MH1JF1312AK262655 an.

Zainul Fanani. Hilang Disekitar Jl. Bung Karno Mataram

H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

17

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

17

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Caleg Terpilih Harus Serahkan Daftar Kekayaan Tanjung (Suara NTB) Ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Pengurus Parpol bersama Komisi Umum Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam kampanye damai lalu, menandai babak baru kalangan DPRD. Salah satu dari beberapa poin Pakta Integritas itu, calon legislatif terpilih harus menyerahkan daftar harta kekayaan yang dimilikinya.

Kepada wartawan, Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., di ruang kerjanya, Senin (17/3), Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol saat kampanye damai harus diikuti oleh kadernya yang duduk di DPRD nanti. Yaitu apabila diantara mereka terpilih, wajib hukumnya bagi mereka untuk menyerahkan daftar harta kekayaannya ke KPUD. “Laporan harta kekayaan Caleg ini semata-mata untuk melihat standarisasi kemampuan ekonomi. Berapa harta kekayaannya, setelah ditambah dengan honor dan gaji di DPRD, apakah terjadi lonjakan atau tidak. Sehingga dengan gambaran ini, akan terlihat ada atau tidaknya indikasi seorang anggota DPRD melakukan penyimpangan,” ungkap Fajar Marta.

Ia menilai penting bagi KPUD untuk mengetahui harta kekayaan Anggota DPRD untuk selanjutnya data itu diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Minimal KPUD atau BPK akan mengetahui adanya perubahan signifikan atau tidak terhadap akumulasi harta kekayaan seorang anggota dewan selama lima tahun menjabat.

“Kalau DPRD yang lima tahun kemarin menjabat, kita tidak paham apakah ada LHP atau tidak, karena mereka waktu itu masih berurusan dengan KPUD Lombok Barat,” imbuhnya.

Selain persoalan tersebut, Pakta Integritas juga menyangkut beberapa poin krusial yaitu bersedia tidak melakukan politik uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Siap menang dan siap kalah, mematuhi aturan, serta melaporkan dana kampanye, juga diatur dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani 12 Pimpinan Parpol se Kabupaten.

Sanksi terhadap pelanggaran Pakta Integritas tersebut nantinya akan dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu dengan dasar pelanggaran akan menentukan tingkat ataupun jenis pelanggaran yang dilakukan, untuk direkomendasikan ke KPUD. “Wajib hukumnya bagi KPUD untuk menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu. Bisa saja Caleg didisukualifikasi apabila lembaga hukum (PTUN) membuktikan. Misalnya, bagi-bagi uang saat kampanye akan disikapi Panwas apabila ditemukan terjadi di lapangan,” tandas Fajar. (ari)

Kepala BNN Kota Mataram Masih Lowong

Satu Pengguna Narkoba Batal Dikirim ke Lido Mataram (Suara NTB) Saat ini jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram masih lowong sejak pimpinan sebelumnya, Drs. Abdul Latif Nadjib dimutasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram pada bulan Februari lalu.

Akibat kelowongan ini, satu pengguna narkoba batal dikirim ke Lido, Sukabumi (Suara NTB/yan) untuk direhabilitasi. PasalNurul Achyani nya untuk eksekusi anggaran harus ada pimpinan atau Kepala BNN Kota Mataram.

“Kemarin ada yang datang ke kami untuk masalah rehabilitasi ke Lido. Tapi masalahnya tidak ada pimpinan kami atau yang bisa mengeluarkan anggaran jadi kami belum mengantar dan hanya kami rujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Kami tetap pantau mereka,” terang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram, Nurul Achyani, ST. Nurul mengatakan walaupun tidak ada anggaran, jika ada permintaan rehabilitasi dari pengguna narkoba, pihaknya tetap melanjutkan upaya rehabilitasi dengan mengirimnya ke RSJ Provinsi.

Beberapa waktu terakhir ini ada sekitar lima orang yang meminta upaya rehabilitasi agar tidak lagi tergantung dengan narkoba.

Untuk rehabilitasi di Lido, Sukabumi, salah satu syaratnya adalah seorang pecandu narkoba yang sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Hasil tes urine maupun assesment harus positif, jika negatif yang bersangkutan akan dirujuk ke RSJ Provinsi dan tetap dipantau BNN Kota Mataram.

Sepanjang Januari-Februari 2014 ini, Nurul menyebutkan sebanyak tujuh orang yang dirujuk pihaknya ke RSJ untuk proses rehabilitasi. “Kami sudah antarkan tujuh orang ke RSJ. Itu yang melapor.

Belum tentu mereka diterima lansung di RSJ karena ada beberapa assesment. Biasanya hanya rawat jalan kalau tingkat kecanduannya rendah. Kalau di Lido itu bagi pengguna yang masih mengonsumsi dan hasil urinenya positif. Beberapa orang yang datang kesini tujuannya ingin berhenti dan hasil tes sudah negatif,” terangnya.

Tidak hanya itu, para pengguna narkoba ini juga datang ke BNN Kota Mataram untuk memastikan apakah mereka benar-benar lepas dari jerat narkoba dan untuk meyakini bahwa mereka tidak akan dihukum atau dipenjara karena mengonsumsi narkoba. (yan)

Bupati akan Tindak Oknum Pejabat Lobar Tersangkut Kasus Pemukulan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony mengatakan, belum bisa bersikap terhadap oknum pejabat yang diduga terbelit kasus pemukulan. bupati mengaku masih menunggu keputusan hukum tetap, barulah ia akan mengambil tindakan tegas. Kasus ini sedang berproses di pengadilan.

“Terkait kasus pejabat itu, masih berproses nanti dilihat proses hukumnya kan masih dipangadilan. Kalau ada keputusan hukum tetap baru saya akan ambil sikap,”tegas Bupati, Dr. H. Zaini Arony, Senin (17/3) kemarin. Bupati menyerahkan masalah ini ke pihak berwajib, karena sedang berproses di Pengadilan. Jika sudah ada keputusan inkrah, barulah dirinya bisa bersikap.

Seperti diketahui, oknum pejabat Lobar ini sebelumnya menjabat Lurah Dasan Geres. Saat menjabat lurah, oknum pejabat ini terlibat dugaan kasus pemukulan warga. Meski oknum ini jadi tersangka dan kasusnya masuk persidangan, namun masih aktif sebagai pejabat. Sekda Lombok Barat, H. M. Uzair menyatakan Pemkab Lobar menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukumnya kepada pihak berwajib. Terkait ada konsekuensi ke jabatan oknum pejabat itu, tentu ada mekanisme.

Jika menyangkut hukum, maka tentu perlu menunggu keputusan hukum. Karena biasa pihak yang dilaporkan perlu menunggu putusan hukum. Namun demikan, pihaknya tentu akan menjadikan hal ini catatan. Jika nanti terbukti, maka sanksi akan dijatukan. Hal ini, jelasnya menjadi cacatan pihaknya.

Diketahui, dugaan Kasus pemukulan warga yang melibatkan mantan Lurah Dasan Geres yang kini menjabat sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lobar, telah dilimpahkan Polsek Gerung ke Kejaksaan. Kapolsek Gerung, AKP Windy Tjahyadi membenarkan hal ini. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Kampanye Parpol Masih Libatkan Anak-anak Mataram (Suara NTB) – Hari pertama kampanye rapat umum bagi parpol nampaknya masih diwarnai dengan pelanggaran administratif. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pada hari pertama, kampanye rapat umum Parpol masih banyak melibatkan anak-anak.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Senin (17/3) kemarin, mengatakan hasil pemantauan Bawaslu menunjukkan masih adanya anakanak yang terlibat dalam kampanye rapat umum tersebut. “Berdasarkan hasil pen-

gawasan memang masih dapat kita lihat parpol belum bisa tidak melibatkan anakanak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini terjadi dikarenakan tempat kampanye yang belum diatur sebagaimana mestinya. “Tempat kampanye yang masih belum diatur pintu keluar dan pintu masuk menjadikan keikutser-

taan anak-anak menjadi luput,” serunya. Dikatakannya, pihak bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, KPU, dan Parpol supaya anakanak tidak ikut dalam kampanye. “Kita akan berkoordinasi mengenai teknis menyikapi hasil evaluasi kemarin. Mungkin pintu masuk dan keluar di lokasi kampanye akan kita

buat dengan jelas, sehingga anak-anak tidak ikut dalam kampanye,” cetusnya.

Sementara itu, mengenai hasil pemantauan lainnya, Bambang menambahkan bahwa Bawaslu menemukan adanya salah satu kepala daerah yang sekaligus ketua partai, diduga berkampanye menggunakan mobil dinas.

“Di Lombok Tengah, kami menemukan mobil dinas yang digunakan untuk berkampanye. Meskipun plat mobil sudah diganti dengan plat warna hitam,” tambahnya.

Seperti diketahui sebelum-

nya, berdasarkan Peraturan KPU Pasal 32 Ayat (1) butir J yang berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Anak-anak tidak boleh mengikuti kampanye. Sementara larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kampanye diatur dalam undang-undang No. 10/ 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (ami)

Polsek Mataram Tangkap Spesialis Pencuri Tas di RS Mataram (Suara NTB) MG (24) warga Desa Griya Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, terpaksa mendekam di Polsek Mataram setelah dibekuk Satpam RSUP NTB, Senin (17/3). MG ditangkap karena diduga mencuri dua buah tas milik pengunjung rumah sakit. Pelaku ditangkap Satpam saat menggeledah tas milik korban yang berisi uang jutaan rupiah.

Kapolsek Mataram melalui Kanit Reskrim Ipda Bujangga menjelaskan, pencurian terjadi sekitar pukul 04.00 Wita.

Modusnya, pelaku sengaja berkeliling di sekitar RSUP dan mengaku hendak menjenguk kerabatnya yang sakit. “Pelaku dilaporkan telah melakukan aksi pencurian di RSUP. Kronologis kejadian, pelaku mengambil tas milik para korban di ruang ICU, pada saat itu korban sedang tertidur kemudian tasnya diletakkan diatas kepala,” terangnya.

Kuat dugaan pelaku memang spesial pencuri tas di rumah sakit. Dua hari yang lalu, salah satu korban yakni, Dini Hariati mengaku sempat kehilangan uang Rp 800 ribu dan satu unit handphone. Pelaku mengambil dua tas milik Murdi dan Dini Hariati. Kedua korban tersebut mengatakan tasnya diambil pada saat tertidur.

Polisi mengimbau agar seluruh tamu yang berkunjung di rumah sakit hendaknya tetap waspada terhadap situasi dan kondisi. Imbauan tersebut dilayangkan guna mengantisipasi kejadian – kejadian pencurian yang terjadi seperti saat kemarin.

Saat diinterogasi penyidik, GM mengaku akan menjenguk temannya yang dirawat di rumah sakit. Ia datang mengunjungi rumah sakit sekitar pukul 02.00, namun setelah berkeliling dan tidak menemui kawannya ia langsung mengambil tas milik korban yang sedang beristirahat di ruang ICU. (met)

(Suara NTB/Met)

MENDEKAM - Pelaku yang diduga spesialis pencuri tas di rumah sakit, Senin (17/3) kemarin mendekam di sel tahanan Polres Mataram.

PKS Terhambat Kasus LHI

Golkar NTB Targetkan 30 Persen Suara Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPD Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony mengatakan melihat persiapan partai dan calon legislatif termasuk melihat survai, Golkar NTB diyakininya bisa memenuhi target perolehan suara nasional. Menurutnya, perolehan Suara Golkar di NTB bisa dicapai 30 persen.

“Golkar bisa memenuhi target nasional, perolehan suara bisa mencapai 30 persen,” tukas Zaini Arony, senin (17/3) kemarin. Menghadapi masa kampanye pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung 9 April 2014 mendatang Ketua DPD Partai Golkar NTB yang juga menjabat Bupati Lombok Barat (Lobar) telah mengajukan izin cuti kampanye ke Gubernur NTB beberapa waktu lalu. “Sudah saya ajukan izin cuti kampanye ke Gubernur,” kata Zaini Arony.

Bupati Lobar meminta izin kampanye selama 10 hari. Ia mengaku akan menghadiri kampanye monologis saja di Kabupaten Lobar dijadwalkan akan dihadiri dua kali, sedangkan untuk Kota Mataram, kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Tengah (Loteng), Lombok Timur, Kabupaten Bima dan Kota Bima hanya sekali saja.

Untuk kampanye di Pulau Lombok, ia akan cuti hanya pada saat waktu kampanye saja seperti kalau waktu kampanyenya sore ia akan izin cuti sore tapi kalau ke Bima cutinya full. Pengajuan cutinya ini sampai tanggal 5 April mendatang. Ia menambahkan, ia tak akan menunjuk Plt karena cutinya pada saat tertentu. Selain itu, ada Sekda dan Wakil Bupati.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Lobar, H. L. Fattimura menyatakan, para caleg

khususnya dirinya terhambat persoalan Luthfi Hasan Ishak.

Pasalnya, ketika turun ke konstituen pasti dirinya memperoleh pertanyaan terkait kasus yang menimpa LHI. “Kasus LHI itu berpengaruh juga ke kami para caleg, karena setiap turun ada saja yang menanyakan itu,” kata Fattmura. Namun dirinya tetap percaya diri, karena menurutnya banyak partai yang kadernya terlibat kasus.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan pengurus DPD dan DPC dan Caleg dan tim penenangan, bahwa untuk mencapai target capaian kursi di Pileg 2014 ini ternyata tidak serta merta semua kampanye yang disodorkan KPU diambil.

Hal ini mengacu aspirasi para Caleg PKS dan pesan partai.

PKS Lobar katanya tidak akan mengambil kampanye monologis, namun mengambil kampanye dialogis. (her)

PDIP Adakan Pembekalan Saksi se-Kota Mataram Mataram (Suara NTB) PDIP Kota Mataram mengadakan pembekalan saksi se Kota Mataram yang dilaksanakan Senin (17/3) sore. Pembekalan yang digelar di Puri Tohpati ini diikuti 164 saksi di semua TPS di Dapil (Daerah Pemilihan) Cakranegara, Kota Mataram.

Dalam sambutannya Ketua PDIP Kota Mataram mengatakan pelatihan saksi ini dilakukan untuk mengamankan suara pemilih. Untuk pelatihan saksi wilayah Cakranegara ini, PDIP sengaja merekrut saksi di semua TPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan. “Setelah ini PDIP kota akan mengadakan pelatihan saksi di semua Dapil,’’ ujar Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat mengatakan, sebagai saksi harus cerdas, cerdik dan berani. Kenapa harus saksi harus memenuhi kriteria itu karen itu medan pertarungan terakhir yang harus benar-benar diawasi agar suara pemilih PDIP tidak dimainkan.

Selanjutnya, Rachmat yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB menekankan, sebenarnya tugas penyuluhan ini tugas KPU. Tapi ini diambil alih oleh PDIP mengingat kerja KPU terbatas. ‘’Saksi pada hari itu harus hebat. Maka makannya, rokoknya, minumnya harus dimanjakan,’’ tegasnya.

Oknum Kades dan Anak-anak Ikut Kampanye Demokrat di KLU Tanjung (Suara NTB) Kampanye terbuka Partai Demokrat yang perdana di Lombok Utara, Senin (17/3), dihadiri sekitar 1.000-an massa. Di antara massa kampanye itu, terlihat sejumlah oknum Kepala Desa dan anakanak di bawah umur.

Pada kampanye perdana Demokrat di KLU itu, hadir Gubernur NTB, sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA., Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., serta sejumlah Caleg dari DPR RI seperti Nanang Samudra, Indri Sulistyowati, dan sejumlah Caleg DPRD NTB dan Caleg DPRD KLU. Dalam orasinya, Majdi mengajak warga Lombok Utara untuk kembali mempercayakan pilihan kepada Demokrat. Pasalnya, Partai berlambang Mercy tersebut sudah sudah memiliki bukti terhadap pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga Kabupaten.

Menurut Gubernur, Demokrat akan tetap komitmen membangun daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Sementara Djohan Sjamsu, menyampaikan bahwa Demokrat berikut CalegCalegnya akan mengawal setiap aspirasi masyarakat KLU. Pembangunan lima tahun yang telah dilalui ber-

sama masyarakat, merupakan bukti Partai Demokrat memiliki komitmen dalam pembangunan.

Sementara itu, terkait kehadiran sejumlah Kades dan anak-anak tersebut, Djohan Sjamsu selaku petinggi Demokrat menyangkal anakanak tersebut sebagai simpatisan. Anak-anak tersebut datang ke lokasi kampanye hanya sebagai penonton karena adanya hiburan.

“Sesungguhnya kami juga tidak mengharapkan kehadiran anak-anak, tetapi mereka ke sini karena menonton, ingin melihat hiburan. Ke depan kami harapkan tidak ada lagi anak-anak yang hadir,” ujar Djohan Sjamsu.

Menyikapi keberlangsungan kampanye, Kades Loloan, Raden Nyakrasana, kepada wartawan mengatakan tingkat kehadiran simpatisan kurang meriah. “Saya melihat kampanye ini kurang meriah.

Nanti di Bayan, akan saya buktikan simpatisannya lebih besar lagi, ada jaminan massa,” katanya.

Raden Nyakrasana mengenai larangan kehadiran kades dalam kampanye, menjawab enteng. “Saya datang ke sini sebagai Pengurus PAC, bukan sebagai kades. Lagi pula, tidak ada sanksi politik bagi kades yang diatur dalam undangundang,” ujarnya. (ari)

Fahri Hamzah Kagumi Ali BD

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pengurus DPD PDIP Provinsi NTB dan pengurus DPC PDIP Kota Mataram berpose bersama usai pembekalan saksi se-Kota Mataram di Puri Tohpati, Cakranegara, Senin (17/3) sore kemarin.

Karena ini pertarungan terakhir, lanjutnya, maka saksi ini harus diperhatikan. ‘’Jangan ada boleh curang. Kalau ada saksi yang ditelantarkan maka saya akan pecat Pak Gusti Winantara ini,’’ imbuhnya.

Rachmat berjanji apabila dalam Pemilu 2014 suara PDIP besar dan menang, maka dalam Pilkada 2015 mendatang PDIP akan mengambil wakil dari umat hindu. “Untuk walikotanya Mohan, wakilnya Wayan Sugiartha,’’ ujar Ketua DPD PDIP NTB berapi-api.

Kondisi ini akan terjadi apa-

bila suara umat hindu kompak dan tidak pecah. Apalagi dengan Capresnya Jokowi, Rachmat optimis suara PDIP akan besar. Katanya, PDIP jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur karena hanya PDIP yang menyampaikan visi dan misinya ke depan tentang kemandirian.

Selain itu, Rachmat mengingatkan bahwa tahun 1999 anggota parlemen di Kota Mataram 10 orang. ‘’Sekarang tersisa empat orang, maka tugas kita mengembalikan suara partai itu,’’ tandasnya. (fit)

Selong (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan NTB, Fahri Hamzah menyampaikan kekagumannya kepada Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Katanya, ia melihat pemikiran Ali BD yang lompat dan revolusioner.

Hal ini disampaikan Fahri saat mengisi acara workshop di Selong, Senin (17/3) kemarin. Menurut politisi PKS ini, waktu muda Ali BD lebih revolusioner dari dirinya. Ia pun bepandangan, daerah butuh pemimpin seperti Ali BD yang miliki terobosan agar bisa lebih maju.

Berikutnya disampaikan Fahri, Indonesia sekarang berbeda dari 16 tahun sebelumnya. Disebut, 88 persen norma yang ada di Indonesia ini baru. Ketentuan lama hanya 12 persen. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Negara Republik Indonesia sudah banyak yang baru.

Ketika membicarakan soal negara bersama Bupati Ali BD, Fahri mengaku nyambung. “Banyak orang

salah. Saya bicara dengan pak Ali benar dan nyambung,” ucapnya.

Bedanya Indonesia dengan 16 tahun lalu, ada anggapan negara lebih penting dari rakyat itu yang salah. Negara hari ini, rakyat lebih penting dari negara. Kebijakan negara yang bersifat sentralistik tidak dibenarkan. “Apa-apa dibingkai dari pusat, seolaholah hanya Jakarta yang tahu, sedangkan kita dianggap tak mengerti apa-apa,” kritiknya.

Menurutnya, orang-orang daerah belum tentu tidak cerdas dibanding orang pusat. “Pemimpin rakyat di daerah tidak bisa didikte dari pusat, inilah makna otonomi,” paparnya.

Sebelumnya, Ali BD menyampaikan sanjungannya kepada Fahri Hamzah yang cukup getol bicara di tingkat pusat. Ia menyebut dirinya kala muda dulu sama seperti Fahri. Tanpa bermaksud kampanye ia menuturkan, istri akan lebih memilih Fahri sebagai wakil rakyat yang duduk di tingkat pusat nantinya. (rus)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Buat Lagu Borobudur

Didi Kempot

(ant/balipost)

Magelang (Suara NTB) Penyanyi campursari Didi Prasetyo yang lebih dikenal Didi Kempot berkeinginan menciptakan lagu Jawa bertema Candi Borobudur.

Lagu-lagu Didi Kempot selama ini belum pernah menyinggung tenta candi Buddha terbesar di dunia tersebut dan dia sangat merespon ketika wartawan mengusulkan untuk menciptakan lagu bertema Borobudur.

“Ini masukan bagi saya, tetapi saya harus belajar dulu tentang Candi Borobudur seperti apa,” katanya usai menghibur peserta kampanye Partai Demokrat di Lapangan Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu. Bagi adik pelawak senior Mamik Prakoso tersebut sebenarnya mudah menciptakan lagu di candi peninggalan Wangsa Syailendra itu.

“Sebenarnya mudah, orang pacaran di Borobudur sudah bisa jadi lagu. Insya Allah buat lagu tentang Borobudur,” katanya. Penyanyi ini merasa optimistis lagu-lagu Jawa berirama campursari akan tetap eksis di tengah perkembangan musik saat ini.

“Lagu-lagu berbahasa Jawa saat ini justru sedang ramairamainya dengan beberapa irama. Lagu campursari punya penggemar sendiri, buktinya produser merekam terus. Orang bisnis kalau rugi tidak mungkin merekam lagi,” kata penyanyi yang telah menghasilkan 700 lagu lebih ini.

Didi kempot yang baru merilis lagu “Prapatan Sleko” ini tetap akan menekuni lagu campursari berbahasa Jawa karena menurut dia orang Jawa paling mencintai budayanya dan orang Jawa paling banyak di negeri ini. (ant/balipost)

UMN Gelar Parade Film Karya Mahasiswa Jakarta (Suara NTB) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menggelar parade film hasil karya mahasiswa bertajuk “UMN Screen 2014” yang merupakan tugas akhir dan tugas harian mereka.

“Film yang diputar merupakan tugas akhir dan tugas harian mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang telah diseleksi pengajar,” kata Koordinator Peminatan Digital Cinematography UMN, Ina L. Riyanto di Jakarta, Selasa malam (11/3).

Ina, yang juga pengajar Digital Cinematography, mengatakan bahwa UMN Screen sendiri sudah kedua kalinya diselenggarakan sebagai upaya UMN untuk memperkaya perfilman di Indonesia.

Didampingi Makbul Mubarak, pengajar sekaligus kritikus film nasional, Ina menjelaskan bahwa film yang ditayangkan merupakan film pendek dengan durasi kurang dari 20 menit.

Film yang digelar terdapat 34 judul, dari jumlah tersebut 10 terbaik dipertontonkan di Blitzmegaplex Grand Indonesia Jakarta, sedangkan sisanya 24 film ditayangkan di Lecture Theater di kampus UMN Serpong Tangerang Banten, kata Makbul.

Terdapat tiga jenis film yang dipertontonkan, yakni narasi, animasi, dan dokumenter, kemudian dilanjutkan dengan diskusi perfilman menghadirkan para pelaku perfilman Indonesia untuk berbagi pengalaman, jelas Makbul.

Film-film yang digelar sebelumnya, kata Ina, sudah melalui proses seleksi, yakni harus berkualitas dan layak mewakili karya perguruan tinggi.

Ketua Panitia “UMN Screen 2014” Vincent Suryaputra mengatakan bahwa pembuatan karya film berkualitas bukan semata-mata dilihat dari biaya produksi, melainkan juga kreativitas.

“Biaya pembuatan film pendek karya mahasiswa bisa saja hanya nol rupiah karena seluruh peralatan dapat diperoleh dari universitas,” kata Vincent.

Namun, menurut dia, untuk “UMN Screen 2014” film yang biaya produksi paling murah hanya Rp600.000 saja, sedangkan yang paling tinggi ada yang mencapai Rp300 juta.

Dalam penyelenggaraan UMN Screen 2014, kata dia, pihaknya mengundang praktisi, produsen film, dan kritikus tujuannya membina jaringan sehingga lulusan UMN nantinya dapat langsung berkarya.

Ina mengatakan bahwa hasil karya mahasiswa yang digelar UMN juga sudah banyak yang digelar di luar negeri. (ant/balipost)

Halaman 9

Jepang Yakin Pariwisata NTB Salip Bali Mataram (Suara NTB) Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Mr. Kazuwo Shibata yakin perkembangan pariwisata Lombok, NTB akan bisa melampaui pariwisata Bali. Dikatakan, hasil kunjungannya ke sejumlah destinasi wisata di daerah ini, Pulau Lombok memiliki ciri khas tersendiri termasuk alamnya yang masih alami. ‘’Terkait dengan pariwisata, Konjen Jepang sangat surprise pariwisata NTB. Dulu, dia berpikir bahwa NTB ini potensi pariwisatanya nomor dua setelah Bali. Tetapi setelah melihat, dia mengaku sangat terkesan dengan kealamiannya,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si dikonfirmasi usai menemani Konjen Jepang, Mr. Kazuwo Shibata bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (17/3).

Tri mengatakan, Konjen Jepang yang berkedudukan di Bali itu berharap Pemprov NTB tetap mengembangkan pariwisata Lombok, NTB dengan tetap mempertahankan kealamian yang dimiliki tersebut. Namun, masalah sampah di tempat-tempat destinasi wisata di Pulau Lombok perlu terus mendapat perhatian.

Konjen Jepang, katanya juga meminta pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/

kota memperhatikan kebersihan destinasi-destinasi wisata. “Mengenai sampah menjadi perhatian, supaya itu mendapat penanganan. Pak Gubernur juga merspon itu dan pemda terus menanganinya. Lombok punya ciri khas sendiri dan diyakini akan berkembang melampui Bali,” terangnya.

Terkiat dengan jumlah warga Negara Jepang yang berdomisili di NTB, kata Tri, berdasarkan pemaparan dari Konjen Jepang, saat ini sebanyak 90 orang. Mereka memiliki beragam aktivitas di daerah ini termasuk dalam kegiatan investasi. “Pak Gubernur menyampaikan siap memberikan perlindungan kepada warga Negara Jepang agar merasa tenang nyaman dan selama berdomisli di NTB,” imbuhnya.

Kerjasama antara Jepang dengan pemda di NTB selama ini sudah terbangun baik sejak beberapa tahun lalu. Seperti kontribusi pemerintah

(Suara NTB/humasprovntb)

CINDERAMATA - Konjen Jepang, Mr. Kazuwo Shibata menerima cinderamata kain sutra dari Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.

Jepang dalam pembangunan sarana prasaran jembatan di sejumlah daerah di NTB. Selain itu, kontribusi (kerjasama) dalam bidang pengembangan peternakan juga sudah

terjalin.

Kedepan, katanya, baik pemprov NTB dan pemerintah Jepang berharap adanya peningkatan kerjasama dalam bidang investasi, pendidikan

dan pengembangan masyarakat. Pemprov NTB diminta untuk bersurat kepada Kedutaan Besar Jepang di Jakarta terkait dengan upaya kerjasama tersebut. (nas)

Ahmad Dhani Jurkam PKB, Farhat Abbas Capres ”Twitter” DUA rivalitas ini memang berada di domain yang berbeda. Ya, Ahmad Dhani dan Farhat Abbas, dikenal dengan perseteruan mereka di dunia maya dan infotainment. Kini keduanya ada di arena yang sama, politik. Ahmad Dhani Resmi menjadi juru kampanye (jurkam) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Farhat Abbas keterlibatannya lebih progress dengan memberanikan diri menjadi Calon Presiden. Farhat pun unggul dalam survey untuk Capres versi Twitter.

Resminya musisi Ahmad Dhani menjadi juru kampanye nasional PKB setelah menyatakan kesediaannya di hadapan sejumlah petinggi partai itu di kediamannya, Pondok Indah, Jakarta, Senin.

“Saya tidak bisa menolak kalau sudah PKB yang minta,” kata Ahmad Dhani saat

(ant/balipost)

Farhat Abbas

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang didampingi Sekjen Imam Nahrawi, Ketua DPP Helmy Faishal Zaini, dan Wakil Sekjen Lukmanul Khakim, menyematkan pin berlogo PKB di bajunya sebagai tanda kesediaan menjadi juru kampanye nasional partai itu.

Selama ini, kata Ahmad Dhani, ia memiliki kedekatan dengan ulama dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sementara PKB merupakan partai yang didirikan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

“Semoga PKB bisa menang

Tompi dan Cerita Aceh ... Aceh adalah bagian dari negara ini sejak merdeka 1945... Sekarang bukan saatnya untuk menyerah.

Saatnya buat ngebenerin... “ demikian asa musisi Tompi LAHIR dan besar di Aceh membuat Tompi ingin berbagi sekelumit cerita tentang tanah kelahirannya.

Tentu Tompi berbicara dengan caranya, musik. Melalui lantunan lagu, Dr & The Professor mengajak pengunjung Galeri Indonesia Kaya menikmati musik provinsi yang berada di ujung Pulau

(ant/balipost)

Ahmad Dhani

Sumatera itu.

Ia mengenang di daerah asalnya, ada lagu yang selalu dimainkan di resepsi pernikahan. Sayang, katanya, lagu Si Judo Dua, ini hampir punah.

“Saya sendiri terakhir kali dengar saat SMP,” kata pria bernama lengkap Teuku Adifitrian dari atas panggung, sore kemarin.

Diiringi Tjut Njak Deviana Daudsyah (piano), Fajar Adi Nugroho (bass), dan Wahyu Prastya (drum), Tompi pun membawakan lagu yang dalam bahasa Indonesia berarti “dua sejoli”.

Mendengar musik Aceh, penonton cenderung ingat Bungong Jeumpa. Tompi memberi sedikit kisikan mereka sedang terlibat proyek dengan iringan orkestra Jerman untuk lagu tersebut.

Ia dan Deviana terbang ke Jerman untuk menggarap proyek tersebut.

Lagu daerah Bungong Jeumpa akhirnya mereka bawakan dengan pendekatan samba dan salsa.

Lahir dan besar di Aceh, Tompi mengaku cara bernyanyinya sedikit banyak dipengaruhi dari tempatnya berasal. Budaha menurutnya bisa terdengar dari cara bernyanyi.

“Saya suka heran ada penyanyi yang suaranya kayak Stevie Wonder. Memang bapaknya Stevie Wonder?” canda dokter bedah itu.

Tompi tidak memungkiri

RUPA-RUPA

di pemilu nanti, minimal masuk tiga besar,” kata musisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur, itu.

Dalam pertemuan itu juga disepakati lagu “Munajat Cinta” karya Ahmad Dhani yang dipopulerkan grup musik “TRIAD” menjadi jingle iklan politik PKB dan akan dibawakan pula dalam setiap kampanye.

“Lagu Munajat Cinta dengan lirik yang baru akan kita perdengarkan di mana-mana dan menjadi jingle untuk iklan PKB,” kata Muhaimin.

Sementara itu, Pengacara kontroversial Farhat Abbas menempati peringkat pertama calon presiden (capres) yang paling populer pada jejaring sosial Twitter.

Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga riset Katapedia yang dilakukan 8 Januari hingga 8 Februari 2014.

“Farhat Abbas meraih 23,85 persen, mengalahkan Jokowi yang menempati posisi kedua dengan 16,4 persen,” ujar Direktur Utama Katapedia Deddy Rahman di Jakarta, Kamis malam.

Lembaga survei tersebut melakukan pemantauan dengan metode “data mining” dengan kata kunci capres dan presiden. Jumlah data yang berhasil dikumpulkan yakni 122.907.

Peringkat ketiga diraih oleh Anis Matta dengan persentase 12,91. Kemudian disusul Megawati Soekarnoputri 10,39 persen.

Kriteria capres idaman yakni kuat sebanyak 18,6 persen, muda sebanyak 13,93 persen, merakyat sebanyak 13,12 persen, berani sebanyak 9,75 persen, anti korupsi sebanyak 4,13 persen, dan lainnya. (ars/ant/balipost)

(ant/balipost)

AKSI - Tompi pada acara Jazz Goes To Campus bertempat di pelataran parkir Kampus FEUI, Depok, Jawa Barat. daerahnya asalnya itu masih bergejolak secara politik. Sebagai putra daerah, ia berpendapat ini adalah pekerjaan rumah bagi mereka yang berdarah Aceh, maupun bangsa Indonesia.

Indonesia tidak boleh menyerah mempertahankan Aceh karena Aceh adalah bagian dari negara ini sejak merdeka 1945.

“Sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Saatnya buat ngebenerin,” kata Tompi.

Tak hanya membawakan lagu Aceh, Dr & The Professor juga membawakan lagu dari daerah lain. Kali ini mereka membawakan Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, yang kebetulan juga daerah tempat orangtua Deviana berasal. (ant/balipost)

LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Kembangkan Rebana Reong KALAU ditanya soal ciri atau khas yang mengidentikkan satu sekolah dengan sekolah lainnya, tentu masing-masing sekolah punya jawaban berbeda. Ciri khas ini menjadi identitas atau yang membedakan sekolah satu dengan sekolah lainnya. Misalnya, SMPN 4 Mataram. Untuk urusan seni dan kebudayaan, perhatian besar pihak sekolah diberikan terhadap seluruh siswa-siswanya yang tergabung dalam seni musik rebana reong. Suatu seni musik hasil kolaborasi antara nilai kasidah bernuansa Islami dengan nilai kearifan masyarakat Sasak.

(Suara NTB/dys) Ditemui Suara NTB belum Endang Srininingsih lama ini, pembina seni musik rebana reong Endang Sriningsih, S.Pd, mengaku seni musik rebana reong ini merupakan jenis musik baru hasil aransemen murni kreasi siswa-siswa SMPN 4 Mataram. Aransemen tersebut akunya berbeda dengan jenis aransemen musik pada umumnya.

Hal itu karena siswa memadukan jenis musik modern dengan musik khas suku Sasak. “Jadi kedua jenis musik itu masuk dalam satu aransemen yang membuatnya menjadi sangat indah dan menarik untuk dilihat,” ujar Endang yang juga guru mata pelajaran seni dan kebudayaan.

Menurutnya, seni musik rebana reong hanya membutuhkan 10 siswa dengan dua orang vokalis, meski kurang dari itu pada dasarnya tidak jadi masalah. “Para pemainnya pun terdiri dari putra dan putri, jadi siapa yang berminat bisa masuk sebagai tim,” ujarnya. Rebana reong tidak hanya murni memainkan musik jenis rebana dengan lagu-lagu khas Sasak, tapi jenis kesenian gula gending juga sering ditampilkan.

Berkat keahliannya dalam mengolah potensi siswa yang tergabung dalam seni musik rebana reong tersebut, Endang mengaku pernah beberapa kali mendapat juara. Seperti menjadi juara I pada Festival Kebudayaan Tingkat Kota Mataram, juara harapan I pada FLS2N tingkat Kota Mataram tahun 2013.

Tidak hanya itu, tim rebana reong juga sering mendapatkan kesempatan tampil dalam berbagai ajang dan acara-acara.

Seperti pada acara 17 Agustus, peringatan hari guru, hari pahlawan, peringatan sumpah pemuda dan lain sebagainya. “Kita pasti diundang untuk pentas,” klaimnya.

Endang menambahkan, salah satu tantangan terberat pihaknya dalam mengembangkan seni musik khas daerah, seperti rebana reong ini adalah semakin banyaknya jenis musik modern. Meski begitu, ia yakin, suatu saat nanti seni musik daerah seperti rebana reong akan tumbuh dan berkembang serta populer di tengah-tengah siswa. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

SMPN 2 Mataram Raih Juara Umum Olimpiade Fisika Mataram (Suara NTB) SMPN 2 Mataram kembali merebut piala bergilir setelah menjadi juara umum pada ajang Olimpiade Fisika Tingkat SMP/MTs se-NTB yang diselenggarakan Universitas Mataram (Unram), Sabtu (15/3). Dalam ajang yang digelar setiap tahun tersebut, SMPN 2 Mataram mengirimkan 3 tim masing-masing terdiri dari 3 siswa.

“Keseluruhan siswa yang ikut olimpiade ada 9 orang siswa, semuanya diambil dari kelas VII dan VIII,” terang pembina sekaligus guru mata pelajaran Fisika SMPN 2 Mataram, Sundari, S.Pd, kepada Suara NTB, Senin (17/3).

Menurut Sundari, status juara umum diberikan kepada SMPN 2 Mataram oleh panitia penyelenggara setelah anak asuhnya tersebut berhasil menyabet banyak jadi juara. “Ada yang mendapat juara I dan II untuk katagori perorangan. Selain itu, kita juga mendapatkan 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu,” akunya.

Lebih lanjut Sundari menuturkan khusus bagi siswa yang dibawa pada olimpiade tersebut merupakan siswa hasil dari seleksi yang dilakukan pihaknya sebelum adanya olimpiade. “Mere-

ka diseleksi oleh pihak sekolah untuk melihat bakat dan potensi mereka. setelah terlihat mana siswa dengan potensi tertentu, barulah kita lakukan pembinaan. Hasilnya, dari proses seleksi tersebut 9 siswa berhasil masuk dalam tahap pembinaan dan itulah yang kita bawa ke olimpiade. Jadi prosesnya lama,” ungkapnya.

Diakui pula, selama pembinaan, setiap minggu seluruh siswa yang mendapatkan pembinaan dikumpulkan dan mendapatkan pembinaan khusus. Seperti dengan intensif menjawab berbagai soalsoal yang berkaitan dengan fisika. Semua soal yang dijawab pun tidak capek dicari, karena pihak sekolah telah menyediakan perpustakaan khusus dengan berbagai kole-

ksi yang berkaitan dengan fisika dan olimpiade. Tidak hanya itu, untuk menunjang pembelajaran bagi siswa, sekolah juga menyediakan Laboratorium Khusus Fisika. “Mereka pada hari Sabtu siang, dikumpulkan. Di sanalah kita lakukan pembinaan,” ujarnya.

Dari kegiatan tersebut, Sundari berharap semua perguruan tinggi (PT) tidak hanya Unram akan tetapi juga PT lainnya memperbanyak kegiatankegiatan serupa. Hal tersebut dapat menjadi ajang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan diri mereka. Selain itu, kegiatan seperti itu juga dapat menjadi media yang tepat bagi siswa agar dapat melihat kapasitas dan mengukur kemampuan.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Mataram, Drs. H. Muhamad Zulkifli, M.Pd, mengaku gembira dengan raihan anak didiknya tersebut. Pihaknya berjanji senantiasa mendukung segala bentuk kegiatan-kegiatan siswa, baik dari aspek materi dan lainnya. Misalnya, anggaran untuk pembinaan bagi siswa juga akan menjadi prioritas pihaknya. Meski menorehkan

Persiapan UN

Sekolah Perbanyak Bimbingan ESQ Giri Menang (Suara NTB) Menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) yang sebentar lagi digelar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menekankan kepada sekolahsekolah agar memperbanyak kegiatan yang memperkuat Emotional Spiritual Quotient (ESQ), seperti imtaq dan pengajian di sekolah. Hal ini penting supaya jangan ada kesan siswa yang melaksanakan UN, seperti menghadapi perang sehingga siswa tertekan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lobar, Ispan Junaidi, SPd, MEd, ke(Suara NTB/dok) tika ditanya terkait persiaIspan Junaidi pan UN di Lobar, Senin (17/ 3). Menurutnya, tidak ada persiapan atau treatment khusus yang dilakukan dinas. Namun, sejumlah kegiatan dilakukan, seperti try out, pengayaan atau pembimbingan sampai sekolah disarankan memperbanyak bimbingan, seperti ESQ. Hasil pra UN ini akan dianalisis, selanjutnya nanti akan bisa tergambar di mana kelemahannya. Pelaksanaan pra UN ini sendiri di-setting semirip mungkin dengan UN, sehingga memberikan pengalaman pada siswa mengenai kondisi sebenarnya tentang UN. Ia mengimbau orang tua perlu berperan aktif supaya pada masa persiapan UN ini harus mengontrol belajar anaknya. Termasuk pada saat anak keluar dari sekolah, karena itu waktu rawan. “Peran orang tua harus aktif membimbing anak-anaknya,”imbuhnya.

Terkait persiapan pra-UN, ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar ini, menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi, sehingga mampu menghasilkan UN seperti diharapkan. Ia menambahkan, mensukseskan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, namun perlu kerjasama semua pihak terkait. Termasuk orang tua wali, karena peranannya sangat krusial. (her)

prestasi bagus pada olimpiade tersebut, Ia mengaku apa yang diraih tersebut menjadi titik awal pihaknya untuk bertarung

dalam ajang-ajang bergengsi dan lebih besar lainnya, seperti O2SN tingkat nasional yang sebentar lagi digelar. (dys)

Tunjangan Profesi Guru Disalurkan Melalui Bank Penyalur

Peserta PPDB akan Dibebani Sumbangan Bibit Pohon Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Lombok Barat (Lobar) tahun 2014 berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, kali ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dikbud) Lobar akan memberlakukan kebijakan baru. Bagi peserta PPDB baik yang akan mendaftar dan yang lulus akan diwajibkan menyumbang satu bibit pohon. Selain sebagai upaya mensukseskan program pemerintah, juga memupuk kesadaran anak-anak sejak dini terkait pentingnya menanam pohon.

“Siswa baru yang akan daftar dan lulus PPDB akan diwajibkan menyumbang bibit pohon, hal ini dalam rangka mendukung program pemerintah,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar Ispan Junaidi, SPd, MEd, Senin (17/3).

Hal ini kata Ispan untuk memberi penekanan ke siswa pentingnya menanam pohon. Selain itu, ia mengapresiasi kebijakan melampirkan akta kelahiran saat PPDB. Sementara itu, Kadis Kehutanan Lobar, H. L. Syaful Arifin menyambut baik upaya Dinas Dikbud. Menurutnya, hal ini penting untuk mengurangi kerusakan lahan di Lobar. Pasalnya, lahan kritis di Lobar sejauh ini belum menunjukkan penurunan, khususnya lahan kritis di dalam kawasan hutan.

Dari 21 ribu hektar lahan kritis, 11 ribu hektar lebih di dalam kawasan hutan, sisanya 9 ribu lebih di luar kawasan hutan.

Lahan kritis ini dipicu aktivitas illegal logging yang masih marak. “Itu bagus untuk memberi kesadaran sejak dini,” ujarnya.

Dikatakan, kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan dengan illegal logging itu saling kejar mengejar. Artinya, turunnya lahan kritis di dalam kawasan tidak secepat di luar kawasan hutan. Dibanding di luar kawasan, lahan kritisnya jauh menurun.

Luas lahan kritis di Lobar mencapai 21 ribu hektar di dalam kawasan. Di dalam kawasan seluas 11 ribu hektar, paling luas di Sekotong, sedangkan di luar kawasan sembilan ribu lebih. (her)

(Suara NTB/dys)

JUARA UMUM - Sundari (kiri) dan Kepala SMPN 2 Mataram Muhamad Zulkifli menunjukkan piala bergilir setelah sekolahnya berhasil menjadi juara umum pada Olimpiade Fisika tingkat SMP/MTs Se-NTB yang digelar Unram, Sabtu (15/3).

(Suara NTB/cem)

LATIHAN - Siswa SMPN 3 Selong saat melakukan latihan baris berbaris untuk persiapan mengikuti ketangkasan baris berbaris tingkat provinsi, Sabtu (15/3). Mereka berharap mampu menjadi yang terbaik di NTB, khususnya pada lomba ketangkasan baris berbaris ini.

SMAN 1 Sikur Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Selong (Suara NTB) SMAN 1 dipilih menjadi sekolah pelopor keselamatan lalu lintas. Hal ini berdasarkan hasil penilaian dari aparat Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur (Lotim). Sekolah yang terbilang berada di pelosok ini dipilih, karena cukup layak. Senin (17/3) kemarin, siswa dan guru di SMAN 1 Sikur ini mendapat kehormatan menerima pin sebagai penghargaan pelopor keselamatan berlalu lintas.

Kepala SMAN 1 Sikur, Hasan, SPd, kepada Suara NTB, mengaku sudah lama menekankan kepada para siswa dan seluruh jajaran di sekolahnya untuk menaati aturan lalu lintas. Ketaatan berlalu lintas dipandang penting sebagai bagian dari ketaatan bernegara.

Terhadap para siswa yang kendaraannya tidak ada nomor

polisinya akan mendapatkan teguran keras. Bahkan tidak tanggung-tanggung diberikan sanksi tegas hingga hukuman jemur di lapangan. Tidak saja itu, kendaraan yang memakai knalpot racing pun mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan siswa yang tidak pakai helm dilarang memasuki sekolah.

Karo Bina Operasional Satlantas Polres Lotim, Ipda Ketut Parka menjelaskan, pemberian pin Pelopor berlalu lintas kepada sekolah ini bukanlah rekayasa.

Pihak Polres ini sebelumnya telah melakukan survai di lapangan. Hasilnya disimpulkan, 99 persen siswa SMAN 1 Sikur ini taat dan tertib berlalu lintas.

Satlantas Polres, ujarnya, telah melihat profil sekolah yang memiliki perhatian khusus terhadap lalu lintas.

Apa yang telah dilakukan siswa

SMAN 1 Sikur diharapkan bisa ditiru sekolah-sekolah lainnya.

Disebutkan, di Kabupaten Lotim baru tiga sekolah yang sudah diberikan pin pelopor berlalu lintas, yakni SMAN 1 Selong dan SMAN 2 Selong.

Menurutnya, apa yang dilakukan SMAN 1 Sikur berbeda dengan SMAN 1 Selong dan SMAN 2 Selong. Untuk SMAN di Selong dipandang biasa, karena berada di dalam Kota Selong.

Sementara SMAN 1 Sikur berada di pinggiran yang jarang orang mentaati aturan tertib berlalu lintas.

Pemberian pin pelopor keselamatan berlalu lintas dikatakan juga sebagai bagian dari upaya meminimalisir munculnya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Harapan ke depan, masyarakat Lotim sadar pentingnya tertib lalu lintas. (rus)

Puluhan Guru Bahasa Indonesia di Bima Ikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Mataram (Suara NTB) Puluhan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kabupaten Bima belum lama ini mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi NTB dari tanggal 12-13 Maret. ‘’Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai berbagai perubahan model belajar pascadiberlakukannya Kurikulum 2013,’’ ungkap Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Syarifudin, M.Hum, Senin (16/3).

Menurutnya, guru Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ini tidak lagi mengajar dengan menggunakan pendekatan tekstual, tapi menggunakan pendekatan kontekstual atau scientific. Perubahan pendekatan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kurikulum 2013 secara keseluruhan.

Ditegaskannya, pembelaja-

(Suara NTB/dok)

Syarifudin

ran dengan menggunakan pendekatan kontekstual merupakan model pembelajaran yang harus dilakukan setiap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alasannya, pendekatan kontekstual dinilai sebagai model yang sesuai den-

gan kondisi siswa saat ini.

Menggunakan pendekatan kontekstual ini, guru ketika berhadapan dengan siswa, harus mampu membangun konteks. Dalam arti, siswa yang mengikuti pelajaran tersebut belajar untuk merasakan secara langsung atas setiap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Misalnya, pada saat siswa mempelajari materi mengenai alam sekitar. Guru pada saatnya bisa saja mengadakan proses belajar mengajar di dalam dan di luar kelas.

Tujuannya siswa dapat langsung memahami apa yang sedang dipelajari. Begitu pun pada materi pelajaran yang lain. “Kalau sebelumnya, proses belajar hanya terbatas pada memberikan definisi terhadap siswa, tapi sekarang, lebih luas tidak terbatas hanya memberikan pemahaman terhadap definisi namun juga siswa dapat merasakan langsung,” tandasnya. (dys)

Jakarta (Suara NTB) – Skema penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui transfer daerah bagi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD), dan melalui transfer pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bagi guru non-PNS. Sebelumnya, kedua jalur penyaluran tunjangan profesi guru tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tahun 2014 ini, penyaluran akan dilakukan melalui bank penyalur.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemdikbud, Achmad Jazzidie mengatakan, setelah dana ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke bank penyalur, bank penyalur kemudian mentransfer tunjangan profesi guru langsung ke rekening guru penerima. Perubahan proses penyaluran tunjangan profesi guru ini dilakukan agar bisa menjadi alat kontrol, karena bank penyalur berkewajiban memberikan laporan ke Kemdikbud jika ada kesalahan penyaluran.

“Sebelumnya dari KPPN kalau ada sesuatu, misalnya kekeliruan nomor rekening, kita yang di kementerian nggak tahu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau ada masalah bisa berlarut-larut,” ujar Jazzidie sebagaimana dikutip Suara NTB dari la-

man www.kemdikbud.go.id, Senin (17/3).

Adanya penyaluran melalui bank penyalur, kesalahan penyaluran bisa langsung diketahui dari laporan bank penyalur, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.

Jazzidie menjelaskan, besarnya tunjangan profesi guru bagi guru PNSD adalah sebesar satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk guru non-PNS, dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu guru non-PNS dan guru PNS Binaan Provinsi. Bagi guru non-PNS yang telah melalui inpassing mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan yang belum inpassing mendapat tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000 (dipotong pajak penghasilan). Guru PNS Binaan Provinsi juga mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi di antaranya memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh departemen, memenuhi beban kerja sebagai guru, berusia paling tinggi 60 tahun, dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain satuan pendidikan tempat bertugas. (ham)

SMAN 1 Narmada Ditunjuk Jadi SMTJJ Jakarta (Suara NTB) SMAN 1 Narmada Lombok Barat (Lobar) dipercaya Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi salah satu Sekolah Menengah Terbuka Jarak Jauh (SMTJJ).

Sekolah ini merupakan layanan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah regular sebagai sekolah induk dan menjadi bagian dari sekolah regular tersebut dengan mengutamakan prinsip belajar mandiri dengan bimbingan tatap muka dan online secara terbatas.

“Tercantum dalam Permen Nomor 72 Tahun 2013, Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Achmad Jazzidie, di Jakarta, Senin (17/3) sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id.

SMTJJ, katanya, akan diluncurkan pada bulan Mei 2014. Kemudian pada 1 Juli 2014 dimulai penerimaan siswa baru. Implementasi rintisan tahun 2014 terda-

pat di lima sekolah di antaranya SMA Negeri 1 Kepanjen, Malang, Jawa Timur, SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat, SMA Negeri 1 Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, SMA Negeri 12 Merangin, Jambi dan SMAN 1 Narmada Lobar. ‘’Kita akan mengoperasikan Sekolah Menengah Terbuka khusus SMA dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi,” ungkap Jazzidie.

Ia menjelaskan, model penyelenggaraan SMTJJ dibagi menjadi tiga pengembangan yaitu dominan online dengan persentase bimbingan online 80 persen dan bimbingan tatap muka 20 persen, balance online dan tatap muka dengan persentase bimbingan online 50 persen dan bimbingan tatap muka 50 persen, serta dominan tatap muka dengan persentase bimbingan online 20 persen dan bimbingan tatap muka 80 persen.

“Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah nasional yang ditargetkan sebesar 97 persen pada tahun 2020,” tandasnya. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Moyes Kalah Sebelum Bertanding Manchester Brendan Rodgers mengganggap bahwa David Moyes kalah sebelum bertanding karena ia berkomentar Liverpool difavoritkan menang di Old Trafford, kandang Manchester United.

Saat ini Red Devils berada di urutan ketujuh klasemen Liga Inggris (Premier League).

Rooney yang bulan lalu menandatangani kontrak dengan gaji 300 ribu poundsterling per minggu di Old Trafford memiliki satu kesempatan mencetak gol ke gawang Liverpool.

David Moyes mengaku bingung menjelaskan mengapa timnya bermain begitu buruk ketika melawan Liverpool.

“Sulit untuk menjelaskannya.

Itu tidak seperti yang kita harapkan,” kata Moyes. “Saya pikir para pemain dalam kondisi dan suasana yang baik sebelum pertandingan.”

“Kami tidak

mencapai standar yang dibutuhkan untuk mengalahkan Liverpool. Saya tidak ragu akan hasilnya,” kata mantan pelatih Everton ini.

“Saya melihat keyakinan, termotivasi baik, bekerja keras dan pemain cekatan dalam berlatih. Saya tidak melihat itu (di laga ini),” katanya.

“Kami tidak melakukan yang semestinya. kami harus melakukan lebih baik. Kami harus sulit dikalahkan dan menciptakan banyak peluang,” kata Moyes.

“Saya pikir pekerjaan ini sulit tetapi jika kalian bertanya kepada saya apakah itu lebih sulit daripada yang saya bayangkan, jawabannya adalah, iya,” katanya. Moyes juga menjelaskan kekalahan ini membuat target empat besar semakin sulit digenggam.

“Ini sangat sulit, tetapi itu belum berakhir,” kata Moyes.

“Jadi kami harus tetap bekerja keras sekuat yang kami bisa”. (ant/ bali post)

Panaskan Rivalitas Jelang El Classico (ant/bali post)

Barcelona Lionel Messi seakan tak pernah ingin kalah bersinar dengan Cristiano Ronaldo. Bahkan di tengah performa yang turun naik, ia masih bisa mencatatkan rekor untuk memanaskan

Kembali untuk Juara

(Suara NTB/fan)

Rodgers mengaku tidak akan pernah berucap seperti itu kepada semua tim tamu yang akan bertanding di Anfield, markas Liverpool. Ternyata komentar Moyes benar, Liverpool menundukkan United 3-0 berkat dua penalti Steven Gerrard serta gol ke-25 Luis Suarez sepanjang musim ini.

Rodgers mengatakan komentar Moyes seolah membiarkan Manchester United kalah sebelum bertanding.

“Saya terkejut ketika sebelum pertandingan mendengar bahwa kami yang tandang ke Old Trafford difavoritkan. Saya tidak akan pernah mengatakannya di Liverpool, meskipun kami berada di dasar klasemen!” kritik Rodgers dilansir dari laman ESPN (16/3).

Hari Terburuk Wayne Rooney penyerang Manchester United mengatakan kekalahan 0-3 atas Liverpool di kandang sendiri merupakan salah satu hari terburuk dalam karirnya.

Steven Gerrard mencetak dua gol dari titik penalti dan gol ketiga dilesakkan Luis Suarez, sedangkan Manchester United semakin ambruk ketika kapten Nemanja Vidic diusir wasit. Wayne Rooney (28) penyerang kelahiran kota Liverpool mengakui kekalahan itu sulit diterima.

“Ini mimpi buruk. Ini salah satu hari terburuk yang pernah kualami dalam karir sepakbola,” kata Rooney dilansir dari laman BBC (16/3). “Sulit untuk menerimanya tapi kami harus memberikan pujian untuk Liverpool, mereka bermain baik,” kata jebolan akademi sepakbola Everton ini.

“Tak seorang pun ingin kalah, terutama dengan cara seperti ini, di kandang sendiri,” katanya.

Nur Haidah

MENJADI atlet nasional tidak semudah yang dibayangkan, semakin tinggi prestasi yang diraih maka semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Hal Itulah yang pernah dirasakan oleh atlet pencak silat NTB, Nur Haidah yang pernah menjuarai kejurnas sirkuit nasional tahun 2007.

Atlet pencak silat Kota Bima ini bukan pendatang baru di dunia silat. Namun dia adalah satu dari atlet terbaik NTB yang pernah mengukir prestasi di kancah nasional. Terakhir dia menjuarai Sirkuit Nasional di Jakarta tahun 2007. Banyaknya persoalan hidup yang yang menimpanya saat prestasinya memuncak, membuat dia sempat labil. Akibatnya dia sempat hilang selama lima tahun dari berbagai ajang tingkat regional dan nasional lantaran tak kuat menahan masalah hidupnya. Dan kini dia ingin kembali melanjutkan cita-citanya, untuk menjadi yang terbaik di ajang nasional.

Dengan tekad dan semangat yang baru dia akan berusaha meyakinkan kembali dirinya untuk kembali mengukir prestasi di cabang olahraga pencak silat. Rencananya dalam waktu dekat ini dia akan membela tim pencak silat NTB di Kejurnas Pencak Silat di Jakarta, 1019 Mei 2014. Targetnya adalah berusaha merebut kembali medali emas yang pernah diraihnya di kejurnas tahun 2007 lalu.

“Saya akan berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik. Lewat kejurnas nanti saya akan berusaha menjadi yang terbaik,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB usai menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Desentralisasi di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (17/3) kemarin.

Nur Haidah menceritakan pengalamannya di dunia olahraga pencak silat.

Sejak tahun 2002 lalu dia sudah menjuarai event nasional tingkat pelajar.

Berbekal prestasinya di berbagai ajang, ia pun dipercaya untuk menghuni PPLP NTB. Dia tamat PPLP NTB pada 2006 lalu. Setamat SMA tahun 2006 lalu dia pun dipersiapkan untuk mengikuti event nasional. Hasilnya, dia sukses menjuarai kelas C di Kejurnas Pencak Silat Sirkuit Nasional tahun 2007 lalu.

Kini ia kembali untuk fokus mempelajari pencak silat, dan harapannya bisa mendulang medali emas untuk NTB di Kejurnas di Jakarta,15 - 21 Mei mendatang. (fan)

rivalitasnya dengan CR7. Rekor Messi itu juga seolah menjadi alarm tanda bahaya untuk duel el classico melawan Real Madrid, akhir pekan nanti.

CR7 lebih dulu membukukan rekor dalam laga persahabatan Portugal melawan Kamerun, awal bulan ini. Saat itu, Messi justru berada dalam kondisi terpuruk karena ia kedapatan muntah – muntah dan gagal membawa Argentina menang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Messi untuk kembali mengingatkan publik bahwa ia adalah pemain extraordinary, layaknya Ronaldo.

Penyerang Argentina itu mencetak trigol untuk menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona sepanjang masa, ketika mereka melakukan pemanasan untuk el classico melawan Real Madrid dengan kemenangan 70 atas Osasuna yang membuat mereka terpaut empat angka dari puncak klasemen Liga Spanyol.

Pemain Argentina itu sekarang telah mencetak 371 gol untuk Barca di semua pertandingan, termasuk pertandingan-pertandingan persahabatan, melampaui rekor Paulino Alcantara, yang bermain di klub itu antara 1912 dan 1927 dan menuntas-

kan karirnya dengan koleksi 369 gol, lapor Reuters.

Messi mencetak gol pembuka pada menit ke-18 saat timnya mendapatkan kemenangan yang mendongkrak moral bagi tim Katalan itu menjelang pertandingan penting di Bernabeu. Barca menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions Rabu silam, namun mereka menghadapi Osasuna dengan raihan dua kekalahan di tiga pertandingan terakhirnya di liga.

Alexis Sanchez mencetak gol kedua untuk menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-22, dan Andres Iniesta melepaskan sepakan kaki kiri dari jarak 21 meter saat pertandingan memasuki menit ke-30.

Peluang-peluang terus datang dan pergi sebelum Messi memasukkan gol melalui tembakan lainnya dari jarak dekat pada menit ke-30 pada menit ke-60, sebelum pemain cadangan Cristian Tello menyarangkan gol, melalui sepakan kerasnya.

Messi mendapat waktu di area penalti untuk mencetak gol ketiganya, gol ke-18nya musim ini, dan ia memberi umpan kepada Pedro untuk dituntaskan Pedro menjelang pertadingan

usai. “Sepanjang orang-orang masih menginginkan saya di sini, saya akan bertahan di sini.

Niat saya adalah pensiun dengan kostim Barcelona,” kata Messi kepada para pewarta.

Menjelang El Clasico, ia menambahkan, “Mudahmudahan, kami dapat memainkan pertandingan bagus.

Kami tahu ini akan menjadi sulit, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk itu, namun kami akan berjuang untuk liga sampai akhir.”

Pelatih Gerardo Martino, terlihat waspada menjelang pertandingan melawan Real.

“Merupakan hal yang membantu untuk bermain baik sebelum pergi ke Bernabeu, namun kami tidak boleh lengah,” ucapnya pada konferensi pers.

“Tidak mudah untuk mencetak tujuh gol, namun kami tidak dapat pergi dari satu momen bencana menuju penampilan fantastis lainnya.”

Pemain Brazil Neymar secara mengejutkan tidak masuk tim inti saat Barca mendulang kemenangan yang menempatkan mereka denga koleksi 66 angka dari 28 pertandingan, tertinggal tujuh angka dari Real dan satu angka dari Atletico Madrid yang menang 1-0 atas rival pada Sabtu. (ant/bali post)

Kejelasan Anggaran Pelatda Desentralisasi Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Desentralisasi di NTB telah berlangsung serentak di delapan cabang olahraga unggulan dan potensial, 8 Maret lalu. Namun pihak atlet dan pelatih masih mempertanyakan kejelasan anggaran Pelatda tahun ini.

Pasalnya, sampai saat ini para atlet dan pelatih cabor belum mendapatkan jatah makan dan minum yang memadai dari masing-masing cabang olahraga.

Pelatih cabang olahraga pencak silat, Dedi S. Darere yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (17/3) kemarin mengatakan, cabang olahraga pencak silat sudah melaksanakan Pelatda Desentralisasi sejak awal Maret. Namun, mereka belum mendapatkan sarana akomodasi dan transportasi selama melaksanakan Pelatda.

“Atlet kami saat ini makan sendiri-sendiri, karena kita tidak mendapatkan jatah akomodasi dari pengurus cabang olahraga pencak silat,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dedi juga mengeluhkan soal fasilitas fitness untuk atlet yang belum ter-

akomodir. Selama ini atlet pencak silat melaksanakan fitness sendiri-sendiri. “Sampai saat ini kita masih ngutang untuk uang fitness,” ucapnya.

Menurut Dedi pelaksanaan Pelatda Desentralisasi yang diserahkan oleh KONI NTB ke masing - masing pengurus cabor belum berjalan sesuai rencana.

Dedi mengingatkan seluruh pihak yang bertanggungjawab melaksanakan Pelatda agar memberikan kejelasan tentang anggaran Pelatda atlet dan pelatih yang sudah melaksanakan Pelatda. Karena tak mungkin atlet dapat menjalani program latihan dengan performa tinggi bila tidak didukung dengan akomodasi, sarana dan transportasi yang memadai.

Bila pelatih memaksakan atlet untuk melaksanakan program latihan tingkat tinggi maka akan rawan terjadi over training yang berdampak fatal pada kondisi kesehatan atlet.

Keluhan masalah gizi dan akomodasi atlet itu juga dikeluhkan oleh pelatih atletik, Subagio. Mantan pelatih nasional ini mengaku sangat prihatin

dengan kondisi atlet atletik yang mengikuti Pelatda, karena selama Pelatda atlet atletik masih belum mendapatkan akomodasi yang memadai.

“Masalah ini terlihat sangat sepele, namun kalau atlet terus melaksanakan latihan tanpa didukung makanan bergizi tinggi, tentu akan berakibat fatal.

Bisa-bisa atlet kita akan over training,”terangnya.

Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, yang bertanggungjawab dengan Pelatda Desentralisasi atlet dan pelatih itu adalah pengurus cabor masingmasing.

Sebab Pelatda Desentralisasi diserahkan ke masing - masing cabor. KONI NTB mendukung dana Pelatda Desentralisasi yang akan dicairkan langsung ke masing-masing cabor, namun selama proses Pelatda Desentralisasi berlangsung pihak KONI NTB melalui tim Monitoring dan evaluasi (Monev) akan melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil Pelatda di masing - masing cabor. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 18 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 18 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Selasa, 18 Maret 2014

Halaman 14

Bank Indonesia Beri Penghargaan Perdana ke Polres Lombok Barat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memberikan penghargaan langsung kepada jajaran Polres Lombok Barat (Lobar). Penghargaan perdana di wilayah NTB ini diberikan sebagai apresiasi terbaik atas keberhasilan Polres Lobar menekan peredaran uang palsu di wilayah hukum daerah Patut Patuh Patju itu.

KEPALA Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTB, Bambang Himawan memberi tanda penghargaan secara simbolis kepada jajaran Polres Lombok Barat dan diterima langsung Kapolres Lobar, AKBP. Yulianus Yulianto, SH. SIK. MBA saat apel bendera, Senin (17/3) di halaman Mapolres Lobar.

Penghargaan ini sekaligus sebagai langkah Bank Indonesia untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan jajaran penegak hukum, dalam menjaga dan mempertahankan martabat NKRI. Bambang Himawan yang didaulat memberikan sambutan kemudian menyampaikan dua hal yang menyangkut mata uang. Pertama, rupiah menjadi bagian yang disinggung dalam UUD 1945.

Selanjutnya, mata uang (rupiah) ini juga diatur dalam dua UU yang lain, yakni UU Bank Sentral dan UU Mata Uang.

Di dalamnya dikatakan, bahwa rupiah adalah satuan mata uang resmi di negeri ini, serta sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Mata uang rupiah menurut Bambang bukan saja sebagai alat pembayaran untuk transaksi ekonomi, tetapi menyangkut parameter kedaulatan dan kewibawaan pemerintah RI. Dikatakan demikian karena, jika di wilayah perbatasan masih dijumpai transaksi pembayaran tidak menggunakan rupiah. Maka sesungguhnya hal itu telah merongrong kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Pengendalian dan pengungkapan peredaran uang palsu baginya bukan sekedar tindakan menekan kriminalitas biasa. Tetapi lebih daripada itu, semata-mata untuk menjaga kewibawaan, kedaulatan pemerintah RI. “Untuk itu, kepada jajaran Kepolisian dari Kapolres bahkan Kapolda yang mencoba mengungkap uang palsu ini, harus diberi perhatian yang lebih. Sebab dia tidak sekedar mengungkap kriminalitas, tetapi menjaga dan menjunjung tinggi kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke,” sebut Bambang.

Bank Indonesia Perwakilan NTB sekaligus menguatkan bahwa Kapolres dan jajarannya merupakan satu tim, satu perahu, satu pasukan yang sama, peleton yang sama dan brigade yang sama dalam memberantas uang palsu guna menjaga kewibawaan dan kedaulatan RI. “Sukses selalu khusus untuk Bapak Kapolres, semoga ke depan kita bisa meminimalisir peredaran uang palsu di NTB, di Lombok dan khusus di Lombok Barat,” demikian harapan Bambang.

Kapores Lombok Barat, AKBP. Yulianus Yulianto menyebutkan, penghargaan tersebut menjadi yang pertama kali diterima dari instansi luar, dan tentu penghargaan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB merupakan suatu kehormatan.

Penghargaan itu juga merupakan bukti keseriusan pihaknya, dalam hal ini Satreskrim Polres Lombok Barat yang siang malam secara serius dan bahu membahu, secara cermat menggali informasi terkait laporan adanya dugaan penggunaan uang palsu yang beredar di wilayah Senggigi, bahkan telah sampai menyentuh wisatawan asing di Gili Terawangan.

Beredarnya uang palsu ini menurut Kapolres biasanya terjadi pada malam hari untuk mengelabui, dan itu bisa diciduk oleh timnya.

Kapolres juga menyatakan komitmennya bersama Bank Indonesia untuk menuntaskan peredaran uang palsu sebagai langkah menjaga kewibawaan dan kedaulatan NKRI, khususnya di NTB, Lombok Barat.

“Terimakasih, dan salam hormat kami kepada pimpinan tertinggi Bank Indonesia. Kita bangun komunikasi yang lebih bagus sejak saat ini dan seterusnya,” demikian Yulianus. (bul/*)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Bambang Himawan (kiri) memberikan tanda penghargaan kepada Kapolres Lobar, Yulianus Yulianto di hadapan jajarannya.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Kapolres Lobar, Yulianus Yulianto memperlihatkan tanda penghargaan yang diberikan Bank Indonesia kepada jajarannya.

Bambang Himawan memberikan sambutan.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Bambang Himawan bersama Kapolres Lobar, Bambang Himawan memberi ucapan selamat Bambang Himawan berpose bersama jajaran Yulianus Yulianto. kepada Satreskrim Polres Lobar.

Polres Lobar.

Makanan Sehat bagi Penderita Maag ADANG kita tidak menyadari bahwa pola makan yang kurang tepat bisa menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan seperti penyakit maag. Penderita penyakit maag membutuhkan menu makanan sehat supaya lekas sembuh.

Penyakit maag dibedakan menjadi dua jenis yakni penyakit maag akut dan penyakit maag kronis. Maag kronis adalah penyakit lambung yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri bernama Helicobakter Pylori. Bakteri tersebut dapat memicu luka (borok) di dalam lambung atau tukak lambung. Jika mengalami ini anda harus lebih waspada sebab tukak lambung dapat menimbulkan kanker lambung yang tentunya lebih berbahaya lagi.

Sementara, penyakit maag akut adalah penyakit maag yang ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti faktor pola makan tidak teratur, stres, mengkonsumsi minuman berakohol, dan mengkonsumsi makanan yang sangat asam atau pedas. Kebanyakan maag akut terjadi akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, sehingga asam lambung meningkat

dan menyebabkan maag. Untuk itu hindari atau kurangi konsumsi makanan pedas agar anda tidak mengalami maag.

Selain makan teratur, pemilahan jenis makanan tertentu sangat disarankan untuk para penderita maag. Menu makanan sehat penderita penyakit maag yang pasti adalah makanan yang mempunyai tekstur lembut dan tidak mempunyai rasa yang tajam, sehingga tidak merangsang produksi asam lambung.

Untuk porsinya tidak perlu terlalu besar, cukup porsi kecil namun sering diberikan dalam selang waktu tiap tiga jam sekali. Makanan juga harus memenuhi kecukupan nilai kadar gizi bagi tubuh, baik protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan juga air.

Menu makanan yang memiliki kandungan gas berlebih seperti kubis, kembang kol, nangka, durian, kopi, minuman bersoda dan juga makanan atau minuman beralkohol harus dihindari. Makanan sebaiknya tidak memakai bahan ataupun bumbu yang tajam seperti asam jawa, belimbing wuluh, asam kandis, asam gelugur, jeruk nipis, cabai, cuka dan lada yang bisa merangsang produksi asam lambung.

Makanan yang sebaiknya

dihindari juga oleh penderita penyakit maag adalah makanan yang susah dicerna seperti makanan yang berbahan beras ketan, singkong, jali, ubi, butter cream, kue tart, dll. Begitu juga dengan makanan yang berserat tajam seperti kedondong dan nenas juga harus dihindari bagi penderita penyakit maag.

Untuk proses memasak menu makanan sehat yang disarankan bagi penderita penyakit maag adalah dengan direbus dan dikukus. Tujuan utamanya adalah supaya bisa menghasilkan makanan yang bertekstur lembut/lunak. Makanan yang dimasak dengan cara digoreng atau dipanggang, selain makanan menjadi kering, liat dan keras maka minyak yang masih tersisa pada makanan juga dapat merangsang rasa mual pada penderita penyakit maag.

Hal utama yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari gangguan pencernaan atau penyakit maag adalah dengan menjaga pola hidup yang teratur, istirahat cukup dan terutama pola makan yang sehat. Jadi menu makanan sehat dan cukup gizi adalah hal utama harus diperhatikan dalam menjalani pola hidup sehat untuk penderita penyakit penyakit maag. (pusdat/berbagai sumber)

Maag (ilustrasi)

(Suara NTB/ist)

Lima Tips untuk Atasi Maag 1. Permen Karet Permen Karet ternyata punya manfaat untuk penderita maag. Sebuah penelitian di Journal of Dental Research menyatakan, mengunyah permen karet selama 30 menit setelah makan ternyata bisa mengurangi keluhan asam lambung.

Menurut Rebecca Moazzez DPhil dari King’s College London selaku pimpinan peneliti tersebut mengatakan, “Mengunyah

permen karet mampu melaju pelepasan air liur, Asam yang terakumulasi di perut bakal tercuci dan bersih dengan lebih cepat, asam hilang maka gejala asam lambung akan berkurang.”

2. Baking Soda Baking soda sering kita jumpai, dan ternyata baking soda memiliki manfaat untuk menetralisir asam lambung. Sifat basa pada Baking soda mem-

buatnya mampu membantu menetralisir asam lambung, hal ini menurut Jacqueline Wolf, MD, ahli kesehatan dari Harvard Medical School.

Berdasarkan rekomendasi dari Wolf adalah campurkan 1/ 2 hingga 1 sendok teh baking soda ke segelas air, lalu diminum. tapi jika asam lambung naiknya terlalu sering, cari cara lain karena baking soda ini mengandung garam yang berefek

samping mual dan muntah.

3. Lidah Buaya Menurut Victor Sierpina MD dari University of Texas Medical Branch, Lidah buaya mampu meredakan inflamasi di kerongkongan sebagaimana halnya di lambung. Dia menyarankan meminum Jus lidah buaya sebanyak 1/2 gelas sebelum makan bagi yang sering mengalami asam lambung. Tapi jus ini

dapat meningkatkan frekuensi buang air besar.

4. Jahe Jahe memang dapat menyembuhkan Asam lambung, tapi perlu dicermati, Sobat harus berhatihati karena hanya jika dikonsumsi dengan takaran yang pas. Jika melebihi 2-4 gram sehari justru memperburuk nyeri akibat asam lambung.

Sebenarnya belum banyak

penelitian mengenai manfaat dari jahe bagi asam lambung. Tapi pengalaman empiris secara turun temurun mampu membuktikannya. paling aman cukup gunakan jahe tersebut sebagai bumbu masak pada makanan yang beresiko meningkatkan asam lambung.

5. Pisang Pisang memang sangat banyak manfaatnya, dan salah satunya mampu mengatasi asam

lambung. Buah ini mampu menjadi antasida alami yaitu dengna cara melapisi dinding perut dan saluran cerna agar tidak teriritasi oleh asam lambung.

Tapi ada beberapa kasus pisang justru dapat memperburuk. Karena tidak semua gangguan asam lambung cocok diobati oleh pisang, jika telah mencoba dan ternyata gagal sebaiknya tidak usah diteruskan. (pusdat/berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

Prabowo Ingin Abraham Samad Wakil Presidennya Jakarta (Suara NTB) Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden, Prabowo Subianto menginginkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai bakal calon wakil presiden untuknya. ‘’Pak Prabowo mempertimbangkan dengan baik usulan-usulan dari banyak pihak, termasuk nama Abraham Samad. Prabowo berkeinginan agar Abraham Samad menjadi bakal calon wakil presiden,’’ kata Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta, Senin (17/3).

Prabowo, kata Budi, menilai usul masyarakat untuk menyandingkannya dengan Abraham Samad adalah usulan yang baik.

“Menurut Pak Prabowo, sebagai Ketua KPK, beliau telah terbukti mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tokoh muda seperti inilah yang dibutuhkan negeri ini untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia,” kata Budi.

Budi menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyampaikan dukungannya untuk memperkuat KPK, bahkan berkampanye mengajak rakyat untuk melawan upaya-upaya pelemahan KPK melalui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)-KUHP yang tengah dibahas DPR RI. “KPK tidak boleh dilemahkan. Kita harus dukung dan perkuat. Korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, KPK jangan dilemahkan,” kata dia mengutip Prabowo.

Prabowo juga mengajak semua elemen masyarakat memperkuat KPK dengan menggalang para praktisi hukum senior untuk turut berjuang memperkuat institusi KPK. “Ini diperlukan karena adanya manuver politik pihak tertentu yang berupaya melemahkan KPK,” kata Budi.

Pembelaan ini, menurutnya, dilakukan atas dasar kinerja KPK yang semakin membaik. Dengan kondisi saat ini, KPK justru harus terus diperkuat. “KPK sudah terbukti berhasil meringkus para koruptor yang melecehkan lembaga peradilan di Indonesia,” ujarnya.

Prabowo telah berjanji, bila terpilih nanti sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2014, akan mendukung penuh KPK dalam menjalankan tugasnya, berupa peningkatan anggota dan anggaran operasionalnya. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Presiden Berhentikan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, demikian informasi dari Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (17/3).

Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tertinggal 11 Maret 2014. Sebagai pengganti Jumhur, Presiden Yudhoyono menugaskan mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdulah Mansyur.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan salah satu

pertimbangan Presiden dalam memberhentikan Moh Jumhur Hidayat itu adalah dalam rangka penyegaran organisasi.

“Jumhur Hidayat sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari tujuh tahun,” katanya.

Jumhur ditunjuk sebagai Kepala BNP2TKI berdasar-

kan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007. Selain itu disebutkan Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bulan lalu.

Menurut Seskab, Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan pada

(Suara NTB/ist)

Jokowi Punya Tenaga Besar seperti Banteng Surabaya (Suara NTB) Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sebagai ketua umum dirinya memberikan mandat kepada Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi calon presiden karena memiliki tenaga besar seperti banteng.

“Jokowi meskipun fisiknya kerempeng, tapi dia memiliki tenaga besar seperti banteng,” kata Megawati ketika berorasi pada kampanye akbar perdana PDI Perjuangan di lapangan Gelora Pancasila, Surabaya, Senin (17/3).

Kampanye akbar PDI Perjuangan tersebut dihadiri juru kampanye dari DPP dan DPD PDI Perjuangan serta dimeriahkan ribuan orang dari Surabaya dan sekitarnya. Megawati menegaskan, masyarakat berharap agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden menghadapi pemilu presiden 2014.

“Sekarang sudah saya memberikan apa yang diharapkan masyarakat. Saya sudah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden,” kata Megawati. Presiden kelima Republik Indonesia itu kemudian bertanya, “Siapakah yang akan saudara-saudara pilih sebagai presiden?” Massa serentak menjawab, “Jokowi!”

Megawati pun menegaskan sebanyak lima kali lagi, soal siapa yang akan dipilih sebagai presiden, dan masyarakat tetap menjawab dengan lantang “Jokowi!”. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

11 Maret 2014. Dengan demikian, jabatan Kepala BNP2TKI harus segera diserahterimakan kepada pejabat baru yang menggantikannya, yaitu Gatot Abdulah Mansyur.

Mengenai pengangkatan Gatot Abdulah Mansyur sebagai Kepala BNP2TKI itu, menurut Seskab Dipo Alam, dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Riyadh, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian

Luar Negeri.

“Pengalaman selama bertugas di Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menangani berbagai masalah TKI,” tuturnya.

Seskab Dipo Alam juga mengemukakan, pejabat baru Kepala BNP2TKI itu diharapkan mampu mengembangkan potensi dan peluang penempatan TKI dan perlindungan TKI di wilayah lain, seperti Hong Kong dan Korea Selatan. (ant/ Bali Post)

Empat Desa Diguyur Hujan Abu Gunung Slamet

Abraham Samad Tidak Bisa Tolak Takdir KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan dia tidak bisa menolak takdir, termasuk jika dia ditakdirkan menjadi calon wakil presiden mendatang. ‘’Jadi Ketua KPK, jadi capres dan wapres adalah takdir Tuhan. Sebagai manusia biasa, manusia tidak bisa mengatur dan menolak takdir,’’ kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (17/3).

Dia masuk dalam bursa cawapres pendamping Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, seperti disampaikan Koordinator Prabowo Media Center, Budi Karjodihardjo. ‘’Yang jelas dimanapun kita berada, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda yang utama dan terus harus dilakukan,’’ kata Samad. Hal ini sejalan dengan penilaian Prabowo yang menganggap dia figur yang tepat, karena pria asal Makassar itu terbukti memiliki kualitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun dia mengaku tidak berambisi menjadi orang nomor satu atau orang nomor dua di Indonesia. ‘’Yang jelas saya tidak berambisi menjadi capres atau wapres, biarlah takdir Tuhan yang menentukan,’’ kata Samad. (ant/Bali Post)

Halaman 15

(ant/Bali Post)

DITUNTUT 13 TAHUN - Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Jauhari bersiap mengkuti sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3). JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.100 juta dan 15 ribu dolar AS terkait dugaan korupsi proyek pengadaan kitab suci Al Quran senilai Rp 22,5 miliar tahun 2011.

Purwokerto (Suara NTB) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asekbangkesra) Setda Banyumas Didi Rudwiyanto mengatakan, sedikitnya empat desa di kabupaten itu diguyur hujan abu dan pasir dari Gunung Slamet. ‘’Sedikitnya ada empat desa yang diguyur hujan abu dan pasir dalam beberapa hari terakhir, yakni Limpakuwus, Sikapat, Kotayasa, dan Gandatapa, seluruhnya masuk wilayah Kecamatan Sumbang,’’ katanya, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (17/3).

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendistribusikan masker ke desa-desa tersebut.

Dalam hal ini, lanjut dia, setiap desa mendapat masker minimal sebanyak 50 boks dan untuk sementara masih ditempatkan di masing-masing kantor desa serta puskesmas terdekat.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga sedang memeriksakan kadar abu yang jatuh di desadesa itu ke laboratorium kesehatan Yogyakarta.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah abu itu membahayakan atau tidak bagi kesehatan masyarakat. ‘’Jika abu atau material yang jatuh itu membahayakan warga, masker yang telah didistribusikan harus dipakai,’’ kata Didi. (ant/Bali Post)

KPK Panggil Tamsil Linrung untuk Kasus Anggoro Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung dalam kasus dugaan korupsi korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan pada 2006-2007.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (17/3).

Saat anggaran proyek SKRT diajukan ke DPR sekitar 2007, Tamsil duduk di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Tamsil juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faishal, anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu.

Saat bersaksi dalam persidangan, Tamsil mengaku sempat menerima uang berupa cek perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, namun uang itu telah dikembalikan Tamsil.

Tamsil mengaku pernah disodori uang dalam amplop oleh Anggoro terkait SKRT tapi Tamsil mengaku telah menolaknya. Menurut Tamsil saat itu, anggaran untuk SKRT sebenarnya sudah diusulkan agar dibatalkan di DPR, tapi karena Anggoro menyadari kemungkinan anggaran proyek ditolak DPR maka Anggoro mengajak Tamsil bertemu.

Pada pertemuan itu Anggoro menjelaskan bahwa SKRT merupakan program government to government sehingga DPR tidak bisa memutuskan kerja sama itu karena merupakan bantuan pinjaman dari Amerika Serikat.

Anggoro yang menjadi tersangka pemberi suap kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR dalam kasus ini sebelumnya buron. Anggoro ditangkap oleh petugas imigrasi di Shenzhen Cina pada 29 Januari 2014 lalu dan tiba di KPK pada 30 Januari malam.

Proyek SKRT sesungguhnya sudah dihentikan pada 2004 ketika M. Prakoso menjabat Menteri Kehutanan. Namun, diduga atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali saat MS Kaban menjabat Menteri Kehutanan.

Komisi IV akhirnya mengabulkan permintaan Anggoro dengan mengeluarkan rekomendasi pada 12 Februari 2007 dengan nilai proyek Rp180 miliar yang dialokasikan dari anggaran Departemen Kehutanan, padahal dana itu seharusnya digunakan sebagai dana Reboisasi dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Sejumlah anggota DPR Komisi IV terjerat kasus ini yaitu

Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faisal dipidana penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp250 juta, anggota Komisi IV Azwar Chesputra, Hilman Indra dari Partai Bulan Bintang, dan AM Fahri

dari Partai Golkar dihukum penjara empat tahun dan denda Rp200 juta.

Kemudian pejabat di Kemhut yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Wandoyo

Siswanto dihukum penjara 3 tahun dan denda Rp100 juta sedangkan Direktur PT Masaro Radiocom Putranevo, A Prayuga divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Dalam persidangan, man-

tan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Boen Mochtar Purnama mengaku menerima uang 20.000 dolar Amerika dari Anggoro atas persetujuan Menhut saat itu MS Kaban. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 18 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (ant/bali post)

HITUNG SUARA Petugas menghitung surat suara dalam referendum Krimea yang memisahkan diri dari Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.

Gubernur Darfur Utara Selamat dari Serangan Gerilyawan Khartoum Gubernur Darfur Utara Sudan Osman Kbir selamat dalam serangan setelah mengunjungi sebuah kota yang dikuasai singkat oleh gerilyawan. “Ia baik-baik saja,” kata sumber itu kepada AFP, setelah serangan Sabtu terhadap Gubernur Kbir, yang merupakan kekerasan terakhir yang menandai ketidakstabilan wilayah tersebut.

Serangan itu berlangsung ketika ia kembali ke ibukota negara bagian tersebut, El Fasher, setelah menilai keadaan di kota Mellit, lebih dari 50 kilometer ke arah utara. Belum ada petunjuk mengenai siapa yang melancarkan serangan tersebut.

Pusat Media Sudan (SMC) melaporkan bahwa Kbir, yang didampingi delegasi keamanan dan legislatif, mengunjungi daerah itu, namun tidak menyinggung-nyinggung terjadinya serangan.

MSC memiliki kedekatan dengan badan keamanan Sudan. Kantor Berita SUNA pada Sabtu mengutip Kbir yang mengatakan, Mellit “sepenuhnya dikuasai angkatan bersenjata” setelah serangan oleh gerilyawan.

Minni Minnawi, yang memimpin kelompok gerilya tentara Pembebasan Sudan, mengatakan kepada AFP, Kamis, pasukannya telah merebut kota itu. Menurut pasukan penjaga perdamaian internasional, sejumlah personel mi-

liter dan warga sipil menjadi korban setelah serangan pekan lalu terhadap pangkalan militer Sudan di Mellit.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.

Sebanyak 1,4 juta orang berada di kamp-kamp pengungsi di Darfur setelah meninggalkan rumah mereka selama konflik di wilayah Sudan barat itu. Pemerintah Sudan menandatangani sebuah perjanjian perdamaian sponsoran Qatar dengan sebuah aliansi kelompok pemberontak pada 2011, namun kelompok-kelompok besar menolaknya.

Kelompok gerilya utama Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menolak perjanjian itu, yang ditandatangani Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kebebasan (LJM), se-

buah kelompok pemberontak lain di Darfur. JEM adalah satu dari sejumlah kelompok Darfur yang memberontak pada 2003 untuk menuntut otonomi lebih luas bagi wilayah barat yang gersang itu.

Mereka kini dianggap sebagai kelompok pemberontak yang paling kuat di Darfur.

Perpecahan di kalangan pemberontak dan pertempuran yang terus berlangsung menjadi dua halangan utama bagi perundingan perdamaian yang berlangsung sejak 2003 di Chad, Nigeria dan Libya, sebelum pindah ke Doha.

Bentrokan-bentrokan antara pasukan Sudan dan gerilyawan masih terus berlangsung di Darfur meski misi penjaga perdamaian terbesar dunia UNAMID ditempatkan di wilayah Sudah barat itu. Misi PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID), yang kini berjumlah 23.500 orang dan merupakan misi penjaga perdamaian terbesar di dunia, ditempatkan di Darfur Sudan Barat, sejak 2007 untuk berusaha mengakhiri permusuhan antara pemberontak dan pemerintah Sudan. (ant/bali post)

Warga Krimea Setuju Gabung Rusia Simferopol Pemimpin Krimea Sergiy Aksyonov mengatakan kepada ribuan warga Krimea yang bersuka cita di Lapangan Lenin Square di ibukota wilayah itu di Simferopol bahwa Krimea “pulang ke rumah” setelah hasil referendum menyatakan mereka bergabung dengan Rusia.

Ribuan orang itu menyanyikan lagu kebangsaan Rusia setelah hasil pemungutan suara awal menunjukkan 95,5 persen pemilih menyatakan memisahkan diri dari Ukraina untuk menjagi bagian Rusia.

Sementara itu dari Brussels, Uni Eropa bersiap dengan gelombang sanksi kepada Rusia. Sanksi akan segera diumumkan Senin pagi waktu setempat ketika para menteri luar negeri Uni Eropa berkum-

pul di Brussels di mana larangan visa dan pembekuan aset untuk sejumlah tokoh Rusia sudah tinggal dikenakan.

Sanksi serupa dari Amerika Serikat akan menyusul setelah Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov gagal menjembatani perbedaan. “Akan ada sejumlah sanksi, akan ada sejumlah respons jika pemungutan suara Krimea terus berlangsung,” kata Kerry Jumat lalu seperti dikutip AFP. Hal senada disampaikan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper bergabung dengan sekutu di seluruh dunia menolak referendum pemisahan diri Krimea dari Ukraina. Kanada memperingatkan sanksi baru terhadap Rusia. Dengan lebih dari sep-

aruh suara sudah dihitung, hasil awal menunjukkan 95,5 persen pemilih mendukung meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

“Apa yang disebut referendum digelar hari ini oleh Krimea di bawah pendudukan militer adalah ilegal,” kata Harper seperti dikutip AFP. “Hasilnya adalah tidak lebih dari cermin kendali militer Rusia,” tegasnya.

Uni Eropa sebelumnya juga mengatakan referendum penggabungan Krimea ke Rusia ilegal dan tidak sah, dan akan memberlakukan sanksi-sanksi baru Senin ini. “Referendum itu ilegal dan tidak sah dan hasilnya tidak akan diakui,” kata para pemimpin Dewan Eropa dan Komisi Eropa dalam sebuah per-

nyataan bersama.

Begitu juga Pemerintah Jepang tidak mengakui referendum di Krimea yang memuat pemisahan diri dari Ukraina, sebaliknya menyeru Rusia untuk tidak menganeksasi wilayah Ukraina. Kepala Sektretaris Kabinet Yoshihide Suga berkata kepada wartawan bahwa Tokyo akan merespons referendum itu dengan sanksi terhadap Rusia berkoordinasi dengan para anggota kelompok G-7. Pemimpin dukungan Moskow di Krimea telah mengumumkan 96 persen warga Krimea mendukung pemisahan diri dari Ukraina dan aneksasi oleh Rusia melalui referendum yang disebut ilegal oleh Barat dan memicu jatuhnya sanksi, demikian Reuters. (ant/bali post)

Krimea Gelar Referendum, Dolar AS Menguat Tokyo Kurs dolar AS naik di pasar uang Asia setelah investor menduga hasil referendum Krimea akan mendorong sanksi kepada Rusia oleh negaranegara Barat, sehingga

mempengaruhi pasar keuangan global.

Tidak hanya dolar AS, Yuan Cina juga naik setelah bank sentral Cina mengendurkan kontrol terhadap mata uangnya sebagai bagian dari rehabilitas sistem keuangannya.

Di Tokyo, greenback naik menjadi 101,53 yen, dari penutupan akhir pekan lalu 101,36 yen, sedangkan euro naik menjadi 1,3904 dolar AS dari sebelumnya 1,3906 dolar AS per satu euro.

Yen yang dianggap menja-

di tempat aman sementara dari berbagai sentimen menyusul meningkatnya ketegangan di Krimea dan keperihatan terhadap ekonomi Cina, naik terhadap dolar AS, demikian AFP. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Mantan Gerilyawan Kiri Jadi Presiden El Salvador Malaysia Selidiki Seorang Teknisi Penerbangan Sanchez Ceren

San Salvador Para pejabat pemilu El Salvador Minggu menyatakan mantan komandan gerilya kiri Salvador Sanchez Ceren tampil sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Maret, setelah menolak tentangan-tentangan terakhir oposisi atas hasil itu.

Eugenio Chicas, Ketua Mahkamah Pemilihan Tinggi mengkonfirmasi kemenangan tipis Sanchez Ceren atas pesaingnya Norman Quijano dari Partai Konservatif ARENA yang menentang hasil tersebut.

Sanchez Ceren, 69 tahun, dari Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), direncanakan akan dilantik untuk masa jabatan lima tahun ke depan pada 1 Juni, kata Chicas pada konferensi pers.

Hasil akhir penghitungan suara, 50.11 berbanding 49,89

persen yang diumumkan pada Kamis setelah penghitungan ulang parsial, dan identik dengan hasil awal yang diumumkan segera setelah pemungutan suara.

Quijano menuntut agar hasil itu dibatalkan, karena adanya dugaan penipuan, dan mengajukan gugatan menuntut penghitungan ulang penuh, yang kemudian ditolak.

Presiden terpilih menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Mauricio Funes, yang tampil berkuasa pada tahun 2009 sebagai kepala pemerintah pertama El

Salvador dari sayap kiri, mengakhiri dua dekade pemerintahan sayap kanan, terutama di bawah ARENA. Sanchez Ceren, seorang mantan guru, adalah salah satu komandan pemberontak militer selama perang saudara sengit El Salvador pada 1879-1992.

Dia juga menjabat sebagai menteri pendidikan. Setelah para pemberontak meletakkan senjata mereka, FMLN menjadi partai politik resmi. Sementara Quijano, 67 tahun, adalah Walikota San Salvador. (ant/bali post)

Kuala Lumpur Polisi Malaysia tengah menyelidiki seorang ahli teknik penerbangan yang menjadi salah satu penumpang Malaysia Airlines MH370 di tengah fokus menyelidiki para pilot. Teknisi bersangkutan diklaim secara teknis menguasai seluk beluk penerbangan.

Insinyur atau ahli teknik penerbangan itu bernama Mohd Khairul Amri Selamat (29) dan warga Malaysia. Dia mengaku di media sosialnya bahwa dia bekerja untuk sebuah perusahaan jet sewaan swasta.

“Ya, kami sedang menyelidiki Mohd Khairul serta para penumpang dan awak lainnya.

Fokusnya adalah kepada seseorang yang mungkin mempunyai keterampilan menerbangkan pesawat itu,” kata polisi senior yang mengetahui penyelidikan itu kepada Reuters.

Seorang insinyur atau teknisi penerbangan bertanggungjawab mengawasi sistem sebuah pesawat selama penerbangan untuk memastikan

pesawat bekerja lancar dan membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan.

Sebagai ahli teknik yang punya spesialisasi jet eksekutif, Khairul belum tentu memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membelokkan dan menerbangkan jet lebih besar.

Khairul, dalam media sosialnya, mengaku bekerja untuk sebuah perusahaan jet carteran berbasis di Swiss bernama Execujet Aviation Group, namun perusahaan ini menolak berkomentar apakah dia masih bekerja pada mereka.

Dalam satu foto yang diposting dalam akun Facebook Khairul pada 2011, dia mengidentifikasi dirinya sebagai karyawan Execujet cabang Malaysia.

“Kami tak bisa mengungkapkan apa-apa. Kami ingin melindungi privasi keluarganya,” kata seorang pejabat dari cabang Malaysia perusahaan tersebut.

Khairul, ayah satu anak perempuan, belum lama ini

membeli rumah di pinggiran kota Kuala Lumpur dan memiliki pengalaman 10 tahun sebagai ahli teknik penerbangan, kata ayahnya Selamat Omar kepada Reuters.

Selamat menolak mengungkapkan apakah dia percaya anaknya mungkin pernah terlibat dalam tindakan kejahatan, sebaliknya dia hanya mengatakan dia dan anggota keluarga lainnya sejatinya akan menyambangi rumah baru Khairul bulan ini.

Namun Khairul mengatakan kepada ayahnya Kamis dua pekan lalu bahwa dia harus bertugas ke Beijing dan untuk itu acara kunjungan dijadwal ulang. Itulah terakhir kalinya mereka berdua ngobrol.

“Khairul bagus sekali dalam pekerjaannya dan seorang anak yang baik. Dia mengunjungi kami setidaknya sekali dalam sebulan,” kata Selamat seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)