Snt18032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

RABU, 18 MARET 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 15 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kanwil DJP Nusra Gelar Kegiatan Pekan Panutan Pajak 2015 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH,M.Si, Ketua DPRD NTB, Umar Said, anggota FKPD, para pejabat lingkup Pemprov NTB, para tokoh panutan serta para Wajib Pajak (WP) di wilayah NTB menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan tahun 2014 melalui e-filling dan drofbox.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Pekan Panutan Pajak tahun 2015 yang digelar Kantor Ditjen Pajak Nusa Tenggara, bekerjasama dengan Pemprov NTB pada Selasa (17/3) kemarin.

Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh semua tokoh panutan lainnya, dan stakeholder lingkup Pemprov NTB serta instansi lainnya. Kegiatan pekan panutan pajak yang digelar kemarin hajatannya menjadi ajang motivasi kepada masyarakat untuk sadar menunaikan kewajiban membayar pajak. Kegiatan

WAKAPOLRI, Komjen Badrodin Haiti mengatakan bahwa Poso, Sulawesi Tengah, bukan satu-satunya daerah kantong simpatisan kelompok Islamic State of Iraq and Syri (ISIS). ‘’Enggak hanya Poso yang menjadi kantong ISIS,’’ kata Wakapolri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (17/2).

Ia menyebutkan bahwa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Dana Desa Terhambat

Bachrudin

TRANSFER dana desa dan sosialisasi pengelolaan dana desa dari Kementerian Desa dan Transmigrasi hingga saat ini masih terhambat. Pasalnya, Kementerian yang baru terbentuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, belum ada pejabat defenitif.

“Kita tak bisa bertindak, masih menunggu surat dari Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Bersambung ke hal 15

KPK Panggil Bupati Lobar sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H. Zaini Arony sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lobar. ‘’ZA (Zaini Arony) diperiksa sebagai tersangka hari ini (kemarin—red),’’ jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta,

Selasa (17/3) kemarin.

KPK menetapkan Zaini Arony sebagai tersangka pada 5 Desember 2014 lalu dengan sangkaan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun

1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Post)

Kantong ISIS

(Suara NTB/bul)

SAMPAIKAN SPT - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna (kiri) saat menyampaikan SPT Tahunan via e-filling, Selasa kemarin.

Babak Baru Dualisme Golkar

Dua Pilot Pesawat Jupiter TNI AU Berasal dari NTB Mesir Tunjuk Plt di Tujuh Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Dua diantara empat pilot pesawat Jupiter TNI Angkatan Udara (AU) yang mengalami kecelakaan di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, Langkawi, Malaysia ternyata berasal dari NTB. Mereka, Letkol Penerbang Arief Hartono dan Mayor Penerbang Romas.

Arif Hartono perwira TNI AU diketahui berasal dari Sumbawa Besar. Bahkan masih lekat dalam ingatan, sebelumnya Arief menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlaud) Rembiga, Mataram Tahun 2013 lalu.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, telah menunjuk Plt. Ketua DPD Golkar di tujuh kabupaten/kota di NTB. Sementara Plt. Ketua DPD Golkar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah akan ditunjuk dalam satu atau dua hari mendatang.

Penunjukan Plt di tujuh

kabupaten/kota itu disampaikan Mesir saat dihubungi Suara NTB, Selasa (17/3) kemarin. Mesir menyebutkan tujuh Plt Ketua DPD Golkar kabupaten/kota yang sudah ditunjuk. Mereka adalah Takdir Mahdi di DPD Golkar Ardhany Zulfiqar di DPD Golkar Lombok Barat Lombok Timur, Abdul Kadir di DPD Golkar Kabupaten Sumbawa Barat, Rahman

Alamudy di DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Sunandar di DPD Golkar Kabupaten Dompu, Saiful Islam di DPD Golkar Kabupaten Bima dan Subhan M. Nur di DPD Golkar Kota Bima.

Ketujuh Plt tersebut nantinya akan diberikan tugas untuk menyelenggarakan Musda DPD Golkar di daerah masing-masing.

Bersambung ke hal 15

Pro Kontra Rencana Penyedotan Pasir Laut di Lotim Rencana PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) menyedot pasir di wilayah Lombok Timur (Lotim) untuk keperluan reklamasi Teluk Benoa, Bali menuai pro dan kontra. Penolakan terhadap aktivitas itu datang dari masyarakat khususnya para nelayan.

Sementara dukungan datang dari perangkat desa.

ADALAH Khaeril, salah seorang nelayan dari Desa Labuhan Haji, Lotim Selasa (17/ 3) kemarin tampak asik melepas jaringnya di perairan Labuhan Haji. Sesekali ia menyelam dengan penuh harap bisa menangkap banyak ikan.

Demikianlah aktivitas keseharianKhaeril bersama nelayan lainnya. Kepada Suara NTB ia mengaku ada saja ikan yang diperolehnya. Meski terkadang hasilnya tidak banyak, tetapi ia selalu bersemangat melakoni aktivitas sehari-

harinya sebagai nelayan.

Semangatnya sebagai nelayan diharapkannya tidak terusik. Ia pun merasakan adanya gangguan setelah ada informasi bahwa akan ada aktivitas pengambilan pasir di wilayah tempatnya biasa mencari ikan. Nelayan ini pun menyatakan sikap kontranya terhadap rencana penyedotan pasir laut itu. Khaeril mengaku sudah mendengar ada rencana investor untuk menyedot pasir laut Bersambung ke hal 15

HASIL TANGKAPAN - Khaeril salah seorang nelayan dan temannya memperlihatkan ikan hasil tangkapannya di perairan Labuhan Haji, Selasa kemarin.

(Suara NTB/rus)

TO K O H

kemarin juga sebagai langkah strategis untuk membangun kesadaran membayar pajak karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna mengatakan, sebagai salah satu wujud upaya meningkatkan pelayanan kepada WP, saat ini penyampaian SPT tahunan PPh dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Karena WP dapat mendatangi langsung kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar, menyampaikan melalui dropbox terdekat. Kemudian dapat juga mengirim melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman lainnya atau bisa memanfaatkan e-filling. e-filling adalah salah satu cara penyampaian SPT tahunan menggunakan aplikasi elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Dirjen Pajak di https://djponline.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jadi Perbincangan di Media Sosial Dijual ke Luar Daerah KERAJINAN produksi sampah Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik sudah merambah ke luar daerah. Kelompok kerja pun kewalahan menerima pesanan dari SKPD di Kota Mataram bahkan luar daerah. Hal tersebut diakui Lurah Pejanggik, Baiq Baktianti, SH, MH., Senin (16/3).

Sejak tahun 2013, pihaknya sudah membina lingkungan satu persatu. Yakni, Lingkungan Pengempel dan (Suara NTB/dok) Majeluk. Kedua lingkungan ini Baiq Baktianti masuk pada Kelompok Kerja (Pokja) lingkungan Sampah Nihil (Lisan) dan sudah mengelola sampah plastik dan menjual ke bank sampah. Kelompok ini melakukan komposting dan dimanfaatkan oleh kelompok wanita tani. “Hasil komposting belum dijual karena kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Ditambahkan, hasil gotong royong kemudian sampah dikumpulkan dibeli bale kreatif untuk membuat bahan kerajinan seperti souvenir peralatan rumah tangga dan tas. Hasil kerajinan masyarakat diminati oleh SKPD bahkan dipesan oleh daerah luar. “Kita sampai kewalahan,” akunya.

Baktianti mensyukuri anggota kelompok sudah membagi pengetahuan dengan mengajar pembuatan souvenir di lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga ke Kabupaten Lombok Utara. Keberhasilan kelompok tersebut lanjutnya, berkat dukungan dari Diskoperindag Kota Mataram.

Mengenai ketersedian sarana prasarana, kelurahan mempunyai dua buah kontainer sampah dan dua bak sampah.

Sarana dan prasarana didukung Badan Lingkungan Hidup.

Pihaknya juga mempunyai tiga petugas sampah dan terorganisir pokja Lisan. “Kepala lingkungan yang mengurus soal kesejahteraan petugas,” imbuhnya.

Disamping adanya kointainer dan bak sampah, pihaknya memanfaatkan karung beras raskin untuk mengumpulkan sampah dimasing - masing rumah tangga. Program tersebut diapresiasi oleh masyarakat serta disinkronkan dengan program kecamatan. Dia berharap, dengan pola penanganan sampah dan terbentuknya pokja lisan di kelurahan bisa mendapatkan juara kebersihan tingkat Kota Mataram. (cem)

Wakil Walikota Kecewa Toilet Kotor di Sangkareang Tak Segera Ditangani Mataram (Suara NTB) Kondisi toilet di Taman Sangkareang kotor dan sempat diprotes melalui media sosial. Padahal akhir tahun lalu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta dinas terkait untuk menata fasilitas umum di taman tersebut. Namun sampai saat ini belum ditangani.

Atas persoalan ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan kekecewaannya. “Jelas saya kecewa. Beberapa bulan lalu saya telah meminta agar fasilitas umum seperti toilet di beberapa ruang publik seperti Taman Sangkareang agar dibenahi. Tapi belum dilaksanakan sampai saat ini,” jelasnya, Selasa (17/3).

Mohan mengatakan sejak beberapa bulan lalu persoalan fasilitas pendukung di ruangruang publik yang ada di Kota Mataram menjadi perhatian pihaknya. Bahkan ia juga sempat mengecek toilet yang ada di Taman Sangkareang dan menurutnya sangat tidak layak.

“Saya sempat cek ke lokasi dan memang sangat tidak layak untuk bisa dijadikan sarana pendukung untuk fasilitas publik disitu,” ujarnya. Mohan juga mengatakan telah memer-

intahkan SKPD terkai dalam hal ini Dinas Pertamanan yang menangani ruang terbuka hijau (RTH) dan juga Bagian Umum Setda Kota Mataram.

“Lapangan Mataram (termasuk Taman Sangkareang) ini ada dua yang menangani, Bagian Umum dan Dinas Pertamanan. Saya bilang kepada mereka silahkan ini segera ditangani,” ujarnya. Tapi menurutnya sampai saat ini belum dikerjakan. Kenapa demikian?

Hal ini menurut Mohan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara dua instansi tersebut. “Sehingga mereka saling menunggu,” imbuhnya.

Penyediaan fasilitas publik yang memadai di objek wisata maupun ruang publik menurutnya sangat penting. Untuk itulah ia meminta kepada dinas terkait untuk segera membenahi toilet yang ada di Taman Sangkareang tersebut. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

BAU - Fasilitas toilet di Taman Sangkareang ini sempat diprotes di media sosial karena kondisinya yang bau dan tidak terawat. Padahal Taman Sangkareang adalah ikon di Kota Mataram.

Pemkot Belum Berbuat

PKL Menjamur di Sepanjang Jalan Bung Hatta Harus Disosialisasikan SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara terusik dengan kenyataan masih adanya siswa yang notabene dari keluarga kurang mampu, menggunakan surat miskin.

Padahal, surat yang dianggap bisa membebaskan siswa dari segala bentuk pungutan di sekolah, sudah tidak berlaku lagi.

Ia menyayangkan masih diterbitkannya surat miskin oleh oknum aparat pemerintahan di tingkat bawah.

(Suara NTB/dok) Sebab, tidak sedikit orang I Nyoman Yogantara tua yang berpikir bahwa dengan adanya surat miskin itu, anaknya bisa bebas dari uang sekolah. Hal ini sudah disampaikan Komisi IV kepada Dinas Dikpora Kota Mataram.

Menurut politisi PDIP ini, sangat perlu Pemkot Mataram melakukan sosialisasi terkait surat miskin yang sesungguhnya sudah tidak berlaku lagi. Demikian pula pengganti surat miskin seperti kantu BPJS dan sejenisnya harus disosialisasikan pula kepada masyarakat. Dinas terkait diminta lebih proaktif. ‘’Jadi pemikiran masyarakat kalau memang itu sudah tidak berlaku supaya ditahu,’’ ujar Yoga. Masih adanya masyarakat yang meminta surat miskin mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa surat miskin itu sudah tidak berlaku lagi.

Di tingkat kelurahan misalnya. Kalau memang sudah tidak berlaku, mestinya pihak kelurahan tidak menerbitkan surat miskin tersebut. ‘’Kalau itu sudah tidak berlaku kenapa diberikan juga,’’ kata Yoga. Karena bagaimanapun juga, tentu orang tua maupun siswa itu sendiri sangat berharap dibebaskan dari segala biaya.

Ke depan, Yoga berharap pemberian kartu BPJS kepada warga kurang mampu dilakukan selektif. Syarat menjadi peserta BPJS juga mesti disosialisasikan sehingga warga bisa mempersiapkan syarat-syaratnya dari awal. Pihak lingkungan diminta pro aktif agar warga miskin di lingkungan bersangkutan benar-benar bisa tercover. (fit)

BPMP2T Pastikan Hotel di Kekalik Sudah Sesuai Izin Mataram (Suara NTB) Meski pembangunan hotel di kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela ditegur oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan kemudian pengerjaannya dihentikan karena tidak sesuai izin, namun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram memastikan manajemen hotel sudah mengurus izin sesuai kondisi bangunan saat ini.

(Suara NTB/cem) Kepastian pengurusan Drs. Cokorda Sudira izin tersebut setelah dua Muliarsa. hari lalu berkas perubahan izin bangunan masuk ke BPMP2T. “Berkasnya sudah masuk sekitar dua atau tidak hari lalu,” kata Kepala BPMP2T, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa di ruang kerjanya, Selasa (17/3).

Dijelaskan, izin yang diajukan sebelumnya yakni tiga lantai, namun demikian ditemukan empat lantai. Secara teknis, pengawasan bangunan menjadi domain dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan untuk mengontrol bangunan yang diterbitkan izinnya. Proses penerbitan izin dirapatkan oleh tim kerja teknis yang terdiri dari Takowasbang, Pol PP, Budpar, kecamatan hingga kelurahan. “Semua izin kita rapatkan oleh tim kerja teknis,” imbuhnya.

Terkait izin gangguan (HO)? Cokorda mengaku hotel tersebut belum ada izin HO, tetapi biasa izin gangguan dibuat berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan setelah hotel hendak beroperasi. Sementara lokasi pembangunan dinilai sudah sesuai peruntukan atau perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, karena zona di Jalan Majapahit merupakan zona pelayanan jasa.

Yang masih dipertanyakan Takoswbang soal dominan bangunan, apakah hotel atau toko, nantinya akan dilakukan pengkajian. Apakah toko itu masuk di fasilitas hotel atau tidak. Seandainya tidak berarti hotel mengurus izin kembali ke Pemkot Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejak dibukanya jalan baru di terusan Jalan Bung Hatta yang terhubung ke Jalan Jenderal Sudirman, Selaparang, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang muncul di sepanjang jalan tersebut. Khususnya di malam hari. Sayangnya, hingga kini Pemkot Mataram belum berbuat apa-apa menyikapi menjamurnya PKL di sana.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, tidak menyangkal kondisi tersebut.

Katanya, jika tidak segera diintervensi dengan penataan, maka bisa menjadi masalah ke depannya terkait PKL ini. Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/3), Mohan mengatakan sepanjang Jalan Bung Hatta saat ini telah menjadi tempat keramaian baru di Kota Mataram. Hal inilah yang memancing warga untuk membangun usaha dengan berjualan di kawasan itu. Pemkot Mataram disebutkan Mohan tak bisa melarang warga yang ingin berjualan di tempat tersebut, untuk itu yang penting adalah bagaimana mengatur pola agar tetap tertata dan tidak terkesan semrawut.

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana Kawasan Jalan Bung Hatta menurutnya tak bisa disamakan dengan Jalan Udayana karena disana ada ruang terbuka hijau (RTH) yang menjadi tempat warga yang ingin berjualan. Sementara di sisi kiri dan kanan Jalan Bung Hatta bukan termasuk RTH, tapi kawasan persawahan yang dimiliki masyarakat. Sehingga warga yang berjualan memanfaatkan pedestrian atau trotoar di sepanjang jalan tersebut.

“Sejauh itu bermanfaat

untuk masyarakat, bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat, kita tak mempersolakan,” ujarnya. Hanya saja menurut Mohan perlu ada intervensi dari Pemkot Mataram sehingga kawasan tersebut tertata rapi.

Pola penataan yang akan dilakukan masih dipikirkan. Jika dibangunkan lapak secara permanen menurutnya bisa menimbulkan masalah ke depannya. “Tapi kalau dibiarkan akan semrawut. Kita pikirkan dulu polanya seperti apa,” cetusnya.

Pemkot Mataram sebutnya tidak menutup mata terhadap persoalan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Jalan Bung Hatta ini.

Mohan berjanji akan memberi perhatian dan segera melakukan intervensi. Untuk membebaskan lahan di sekitar jalan tersebut untuk mengakomodir PKL tak mungkin dilakukan Pemkot Mataram karena tanah disana cukup mahal.

“Susah juga untuk dibebaskan karena lahannya punya nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Yang kita pikirkan saat ini bagaimana menata para PKL disana,” tandasnya. (ynt)

Kantor Dukcapil Mulai Retak Mataram (Suara NTB) Proyek pengadaan tiga gedung di jalan Dr. Soedjono lingkar selatan menjadi pertanyaan besar. Tidak hanya kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang mulai rusak bahkan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) senilai Rp 3 miliar lebih mulai retak.

Pantauan Suara NTB, tiga orang buruh bangunan terlihat merapikan tembok Dukcapil yang retak. Salah satu bagiannya terlihat diplamir dan amplas kembali. Pengakuan pekerjanya pun baru bekerja dua hari yang lalu karena beberapa dinding bangunan retak. Selain retak di bagian dinding, bagian tembok lainnya merembes karena diduga bagian atapnya bocor.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan pada Dukcapil Kota Mataram, Wayan Sunanta mengaku, memang bagian dinding gedung banyak retak.

Tidak dijelaskan secara pasti akibat keretakan dinding ban-

gunan yang dikerjakan oleh PT. Rinjani Cipta Pratama dengan nilai proyek Rp 3,09 miliar itu.

“Iya, minggu kemarin kita cek memang ada bagian dinding yang retak,” aku Wayan di ruang kerjanya, Selasa (17/3).

Karena masih dalam masa pemeliharaan kontraktor lanjut Wayan, kerusakan gedung masih tanggungjawab pemenang tender. Dia mengklaim proyek itu belum diserahterimakan ke pihaknya. Pengadaan gedung kantor Dukcapil dilakukan melalui Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. PT. Rinjani Cipta Pratama memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 3,09 miliar, dari harga perkiraan sementara (HPS) Rp 3,5 miliar lebih. Dalam perjalanannya kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sehingga dikenakan finalti dan mengerjakan sisa pekerjaan 4,9 persen selama 50 hari pekerjaan dengan konsekuensi didenda. “Kontraktor mengerjakan sisa pekerjaan selama 44 hari dan dendanya sekitar Rp 6 juta lebih,” sebutnya. (cem)

Baperjakat akan Penuhi Panggilan KASN

Jabatan Eselon II Terancam Di-Plt-kan Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., memastikan bakal memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Drama mutasi ini dipastikan akan berakhir. “Ada dua kemungkinan kita

lakukan evaluasi atau dikocok ulang,” kata Makmur Said di ruang kerjanya, Selasa (17/3).

Pemanggilan oleh KASN dijadikan evaluasi untuk melakukan perbaikan pada proses mutasi selanjutnya sesuai arahan lembaga negara yang baru dibentuk tahun 2014 lalu. Mengenai konsekuensi pejabat yang sudah menduduki jabatan, Sekda kembali menegaskan terpaksa akan di plt - kan. “Karena sekarang kan ndak boleh mutasi, iyah terpaksa di plt - kan,”

imbuh Sekda menegaskan statement sebelumnya.

Seperti diketahui, dua pejabat yang dipromisikan sebagai pejabat eselon II yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) H. Sudenom dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Rudi Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian APP Kota Mataram. Sesuai jadwal dengan nomor surat UND 149/KASN/3/201, Sekda akan

memenuhi panggilan KASN pada tanggal 24 Maret.

Mantan staf ahli Setda Kota Mataram, H. Ibrahim, salah satu pejabat yang dinonjobkan mengaku, belum menerima SK pemberhentian dari jabatannya. Saat itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Hj. Dewi Mardiana Ariany dan Asisten III Hj. Evi Ganevia mengantarkan SK, tetapi ditarik kembali tanpa ada kejelasan. “Sampai sekarang ndak ada saya terima, kemarin kan dicabut

lagi,” aku Ibrahim saat ditemui di kediamannya.

Seandainya ada SK, artinya dia bisa mendapatkan taspen. Tapi, hingga kini tidak ada. Kaitannya akan dikembalikan atau dikocok ulang hasil mutasi, dia mengatakan menjadi resiko Pemkot Mataram untuk mentaati aturan. Dipastikan, dirinya tidak akan kembali menduduki jabatannya dan memilih pensiun. “Ndak mau saya kembali,” pungkasnya. (cem)

Mengais Rezeki dari Sampah yang Terbawa Ombak Sampah menjadi persoalan yang dihadapi setiap daerah, termasuk Kota Mataram.

Persoalan kebersihan ini sangat bergantung juga pada kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Namun sampai saat ini kesadaran masyarakat masih kurang, termasuk di Kota Mataram.

Masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai, kali, atau saluran di sekitar lingkungannya.

SAMPAH-sampah ini pada akhirnya akan bermuara di pantai atau pesisir Kota Mataram. Apalagi di musim hujan belakangan ini. Seperti di Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan. Sampah-sampah memenuhi sepanjang pantai. Namun keberadaan sampah ini menjadi berkah tersendiri bagi warga. Karena banyak warga yang datang menunggu sam-

pah di pinggir pantai yang dibawa ke tepi oleh ombak.

Pantauan Suara NTB, ada sekitar puluhan warga yang memungut sampah di pinggir pantai Penghulu Agung. Mereka khusus mencari sampahsampah plastik yang bisa dijual kembali ke pengepul. Tak jarang, satu orang bisa membawa satu sampai tiga karung sampah plastik dari pinggir pantai tersebut.

Kebiasaan menunggu sampah di pinggir pantai ini kerap dilakukan Inaq Murni, warga Karang Buyuk, Ampenan Selatan. Ibu yang sudah renta ini mengatakan setelah hujan biasanya banyak sekali sampah yang sampai di pinggir pantai. Itupun ia manfaatkan untuk mencari sampah-sampah plastik.

Mencari sampah plastik di pinggir pantai ini telah dilakukan sejak lama. “Saya setiap hari ke sini, cari sampah-sampah plastik untuk dijual lagi,” ujarnya. Ia mengatakan mencari sampah selama satu sampai dua jam hasilnya lumayan, sekarung sampah plastik ukuran sedang bisa dibawa pulang, dikumpul-

kan, dan setelah banyak ia jual ke pengepul. “Dari pada ndak ada kerjaan,” ujarnya.

Selain Inaq Murni, anakanak juga datang ke pinggir pantai memungut sampah.

Salah satunya Hadi yang juga dari Lingkungan Karang Buyuk.

Hadi mengatakan setelah pulang sekolah ia selalu datang ke pinggir Pantai Penghulu Agung untuk memulung sampah-sampah plastik. Hal ini dilakukan Hadi sejak ia duduk di bangku kelas satu sekolah dasar (SD).

“Setelah pulang sekolah saya kesini setiap hari,” ujarnya.

Saat ini Hadi duduk di bangku kelas IV dan hasil dari menjual sampah-sampah plastik itu ia gunakan sebagai uang jajan dan membeli keperluan sekolahnya. “Banyak juga teman-teman saya yang ke sini cari sampah plastik,” ujarnya. Biasanya setelah mendapat satu karung penuh sampah plastik, Hadi kembali ke rumahnya.

Awal Maret lalu, saat meresmikan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di Ampenan Selatan, Duta Besar Amerika

(Suara NTB/ynt)

CARI SAMPAH - Salah satu warga Ampenan Selatan mencari sampah plastik di tengah tumpukan sampah yang memenuhi pinggir pantai Penghulu Agung.

Serikat, Robert O. Blake Jr mengatakan persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi lebih jauh persoalan sampah ini bisa juga membunuh industri pariwisata.

Blake mengatakan Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok. Sampah plastik ini

juga kerap dijumpai di perairan maupun pantai. Sampah plastik ini bisa membunuh ikan dan berdampak pada industri pariwisata karena bisa merusak biota laut. “Masalah ini tidak hanya bisa membunuh ikan tapi juga industri pariwisata, terutama di Lombok jika banyak pantai yang tertutup sampah,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

TKI Waspadai ISIS DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memberi warning kepada calon buruh migran (TKI) yang merencanakan akan mendaftar mencari kerja ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). Gerakan radikal ISIS telah menjadi ancaman.

Dua negara yang masih membuka diri menerima pekerja dari Indonesia adalah Oman dan Bahrain. Namun kabar yang diterima, menurut Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Disnakertran Provinsi NTB, H. Zainal, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menutup peluang untuk mengirim buruh migran ke Oman. Hanya saja belum dipastikannya seratus persen lantaran surat edaran dari kemeterian belum diterima.

Mengapa calon buruh migran di daerah ini diberikan pemahanan agar mempertimbangkan berangkat bekerja ke negara Timteng? Pasalnya, kendati dua negara yang membuka diri menerima pekerja, namun pola kerjasama antara agen yang ada di Oman dan Bahrain dengan agen yang ada di Jakarta perlu diwaspadai.

Sebabnya, dalam keterangan memang dua negera tersebut yang akan menjadi negara tujuan buruh migran untuk bekerja. Namun, agen di Indonesia dan luar negeri kerap bermain. Buruh migran yang sudah sampai di Oman ataupun Bahrain, justru akan dikirim lagi ke negara-negara lainnya di Timteng. Tidak terkecuali dikirim ke Arab Saudi yang nyatanyata masih memberlakukan moratorium (menghentikan sementara) penerimaan buruh migran dari Indonesia.

“Jelas ini juga masuk perdagangan manusia. Jangan sampai buruh migran dikirim ke negara-negara yang berkembang gerakan ISIS. Ini yang kita khawatirkan,” katanya pada Suara NTB dihubungi di Mataram, Selasa (17/3).

Kronologi pengiriman buruh migran ke negara-negara Timteng ini, kata Zainal masih sulit dibendung. Persoalannya, calon buruh migran berhubungan langsung dengan perusahaan pengirim buruh migran yang ada di Jakarta melalui calo yang ada di NTB. Terkecuali perusahaan tersebut berkantor pusat di NTB. Mengkhawatirkan akan adanya buruh migran yang akan masuk perangkap ISIS melalui sistem pengiriman tenaga kerja ini, Zainal menyebut terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumbawa yang menjadi daerah kantong buruh migran ke Timteng.

“Dalam sebulan, data kita sejak Januari 2015, ada 10 sampai 20 orang buruh migran yang ke Timteng.

Semuanya dari Pulau Sumbawa.

Pulau Lombok Relatif sudah tidak ada lagi pengiriman ke Timteng,” demikian Zainal. (bul)

(Suara NTB/dok)

HILANG

HILANG

STNK R2 HONDA TH 2009 DR 3194 BK NOKA/ NOSIN:MH1JBC1119K030627/ JBC1E-1030165 AN. JOHANES PETER TJENG. HILANG DISEKITAR RUMAH

STNK R2 HONDA REVO DR5662BH NOKA/NOSIN: MH1HB61138K470802/ HB61E-1468733 AN.TITIN SOFIANI BA HILANG DISEKITAR JL.KOPERASI PEJERUK AMPENAN

BPKB R2 HONDA DR4640BI NOKA/NOSIN: MH1JF211 88K09B835/JF21E-1093660 AN. NOFITRI AGUSTIN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GERUNG MENUJU MATARAM

STNK DR 6643 BC TH 2007 NOKA/NOSIN:MH35T L0047K544259/5TL-544-179 AN.SUPARTI HILANG DISEKITAR PAGESANGAN BARU

(Suara NTB/cem)

DITATA - Gedung Mataram Craft Center (MCC) di Sekarbela yang dalam waktu dekat ini akan ditata lebih rapi, agar dapat memberikan manfaat bagi perajin mutiara.

Pemkot Mataram akan Benahi MCC Mataram (Suara NTB) Setelah sekian tahun Mataram Craft Center (MCC) di Kelurahan Pagesangan terbengkalai karena beberapa bagian gedung mengalami kerusakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram menganggarkan Rp 150 juta untuk penataan MCC. Kadiskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH, Se-

lasa (17/3) menjelaskan, penataan MCC sudah dianggarkan untuk dilakukan perbaikan sejumlah bagian pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2015 senilai Rp 150 juta. Bagian diperbaiki di antaranya plafon, dinding dan sejumlah bagian bangunan yang rusak. “Sudah kita anggarkan dan tahun ini mulai ditata,” jelas Wartan.

Kepastian penataan gedung yang dihajatkan sebagai

Asita dan HPI Harus Satu Suara Mataram (Suara NTB) Asosiasi Travel Agen (Asita) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) harus berembug dan menyatukan suara, terkait besaran nominal guide fee yang berlaku di Provinsi NTB. Kesepakatannya akan sangat kuat jika Pergub juga menjadi regulasi yang mengatur kesepakan tersebut.

Ketua Asita Provinsi NTB, Dewantoro Umbu Joka, Selasa (17/3) mengatakan, saat ini masih akan mencari rumusan yang akan ditelurkan bersamasama dengan HPI. Bagaimana menertibkan guide fee dengan kesepakatan bersama, sehingga tidak mengakibatkan terjadi persaingan yang tidak sehat antarpelaku agen travel.

Saat ini dia melihat masih cenderung terjadinya persaingan yang tidak sehat. Salah satu persoalannya karena tidak adanya kesepakatan yang sama antara masing-masing agen travel menyangkut fee yang akan diberikan kepada guide yang menjadi mitra.

Ia mencontohkan, jangan sampai melayani tamu dari luar daerah, ke desa Sade, Lombok Tengah misalnya, masingmasing agen memberikan tarif

yang berbeda. Padahal, idealnya tarif yang diberlakukan harus sama. Persaingannya tentu harus secara profesional dengan mengedepankan kualitas layanan.

“Kalau ada agen yang pasang tariff, misalnya Rp 600.000, ada yang Rp 800.000 dan ada yang Rp 1 juta. Ini persaingan yang tidak sehat, mungkin saja karena ada perbedaan besaran fee yang diminta sama guide, ini yang harus kita tertibkan,” katanya.

Rencananya, para guide saat ini meminta kenaikan tarif.

Meskipun tak disebutkan berapa kenaikan yang ditawari tersebut. Tetapi hal ini menurutnya sangat penting dibahas bersama, berapa besaran yang ideal kesepakatan fee dengan agen travel.

“Saya rampungkan dulu kepengurusan di Asita, setelah itu kami akan duduk bersama dengan HPI untuk membahas itu,” demikiam Dewantoro.

Ketua Asita yang baru-baru ini secara resmi menggantikan posisi Agus Mulyadi melalui proses Musdalub menyebut, Asita juga akan masuk membangun kesepakatan dengan HPI. Bagaimana menertibkan fee guide dari para pengusaha art shop, besaran yang diterima oleh guide di art shop manapun menurutnya harus sama dan diharapkan terjadi pemerataan kunjungan belanja wisatawan kepada art shop.

Sementa itu, Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH belum menyimpulkan besaran fee kepada anggotanya. Dalam hal ini, HPI menurutnya masih menunggu kerjasama dengan Asita untuk membahasnya. (bul)

lokasi penjualan kerajinan mutiara Sekarbela masih belum diketahui, karena menunggu DPA cair. “Apakah triwulan pertama, kedua atau tidak itu belum saya tahu,” imbuhnya.

Namun ditegaskan, penataan itu akan dilakukan pada tahun 2015, sehingga bisa dimanfaatkan oleh perajin. Yang paling penting lanjutnya, lokal - lokal di MCC sudah tidak disalahgunakan, karena sebelum-

nya dimanfaatkan sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan biro jasa perjalanan umroh dan haji serta Event Organizier. Agar tidak disalahgunakan kembali, pihaknya menempatkan petugas untuk mengawasi. “Syukurnya tidak disalahgunakan lagi,” paparnya seraya mengklaim halaman di belakangnya sudah tidak dijadikan tempat untuk menyimpan gerobak PKL. MCC yang kurang dimina-

ti karena sepi pengunjung?

Wartan mengatakan, diperkirakan dari 20 sampai 30 lokal yang ada, pihaknya akan berupaya mengajak perajin untuk menempatkan lokal disiapkan Pemkot Mataram.

Salah satunya, dengan memberikan pelatihan serta bekerjasama dengan agen - agen pariwisata, agar tamu yang datang dan mencari oleh - oleh kerajinan mutiara dibawa ke MCC. (cem)

Eks Nelayan Lobster Berpotensi Memicu Kerawanan Sosial Mataram (Suara NTB) Belum ada solusi tegas dari pemerintah terkait kebijakan lanjutan setelah adanya pelarangan ekspor benih lobster. Daerah yang menjadi sentra penangkap benih lobsterpun berpotensi muncul kerawanan sosial.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster (Aplo) Provinsi NTB, Mahnan Rasuli tidak mengelak akan hal tersebut. Tindakan kriminalitas seperti pencurian dan perampokan dikhawatirkan akan marak terjadi.

“Masyarakat mungkin kembali ke habitat awal kalau kebijakan pemerintah sekarang yang menyengsarakan para penangkap benih lobster tidak juga ada solusi yang jelas,” katanya dihubungi di Mataram, Selasa (17/3).

Tingkat strata pendidikan yang menurutnya susah memberikan pemahaman kepada masyarakat penangkap benih lobster, nelayan pada umumnya. Di NTB terdapat sebanyak 5.000-an KK yang selama ini menggantungkan hidup dan perekonomian dari menangkap dan mengirim benih tersebut ke luar negeri.

Kades Batunampar, Lombok Timur ini menyebut eks penangkap benih lobster sudah banyak yang berkelompok-kelompok untuk menangkap ikan dengan cara-

cara yang dilarang pemerintah. Misalnya dengan pengeboman, hingga menangkap ikan menggunakan potassium.

Jumlah penangkap benih lobster ini sendiri tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat hingga Bima Dompu. Kerawanan sosial di daerah-daerah inipun cukup mengkhawatirkan, selama solusi yang ditawarkan pemerintah masih buntu.

Ia mengharapkan, mestinya pemerintah jika melarang nelayan mengirim keluar negeri, setidaknya pengiriman antardaerah juga dibuka. Dalam hal ini pihak karantina ikan diharapkan menerbitkan surat pengiriman barang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Aminollah juga tidak menampikkan kekhawatiran munculnya kerawanan sosial tersebut. Hingga saat ini, menurutnya Menteri Kelautan dan Perikanan RI masih tetap tidak bergeming dan ngotot menerapkan aturan ekspor boleh dilakukan bagi benih

lobster yang sudah berbobot 200 gram ke atas.

Sementara untuk mecapai bobot tersebut, ia juga menyadari butuh waktu yang lama sampai 1,5 tahun bagi nelayan untuk melakukan pembudidayaan. Belum terhitung biaya yang akan dikeluarkan para nelayan dan lamanya waktu untuk melihat hasil.

“Kita juga faham, pada jeda waktu 1,5 tahun itu dari mana para nelayan mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka. Tapi kita tunggu saja kebijakan dari pusat,” katanya.

Jauh sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Ir. Barry Djadid menegaskan perlunya pemerintah dan stakeholder untuk meredam segala kemungkinan yang menimbulkan kerawanan sosial tersebut.

NTB jika ingin investasi akan terus tumbuh, yang paling pokok dijaga adalah keamanan.

Terutama di Lombok Tengah yang menjadi jantung investasi dengan adanya Bandara Internasional Lombok.

“Di luar sana, investor-investor itu yang mereka tanyakan aman - tidaknya Lombok.

Dan kita kerap diperbincangkan di pertemuan-pertemuan berskala besar. Jika kita tidak mampu menjaga keamanan untuk kondusivitas daerah, percuma mengharapkan investasi akan tumbuh dengan baik di sini,” demikian Barry Djadid. (bul)

RUPA-RUPA

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Soal Penyedotan Pasir

PT. TWBI Belum Berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan PP Lotim Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan (ESDM dan PP) Lombok Timur (Lotim) Framadi Anugrah Kartika mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum pernah dihubungi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang berencana melakukan penyedotan pasir di wilayah laut Lotim.

Framadi Anugrah Kartika

Mengenai sudah dikeluarkannya izin prinsip dari Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, Framadi mengaku hanya sebagai

pemula, karena dilihat dari aspek kewilayahan. Diakuinya, pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sejumlah kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kabupaten sudah

banyak diambil alih ke tingkat provinsi. Salah satunya urusan pertambangan.

Artinya, urusan pertambangan sudah tidak lagi menjadi milik Lotim. Begitu juga, izin untuk PT TWBI yang berencana melakukan penyedot-

an pasir di wilayah laut Kabupaten Lotim untuk menimbun Teluk Benoa Bali itu menjadi kewenangan penuh Pemprov NTB. “Jadi sekarang tidak bisa lagi untuk mengeluarkan izin untuk memulai operasional, karena daerah tingkat kabupaten sudah tidak boleh,” jelasnya.

Berbeda halnya dengan izin operasional yang sebelumnya diberikan kepada PT Anugrah Mitra Graha (AMG) yang melakukan penambangan pasir besi. AMG sendiri menga-

ntongi izin dari Pemkab Lotim mulai izin prinsip hingga izin eksploitasi pertambangannya.

Mengacu pada rincian pembangian kewenangan dari penjelasan UU 23 2014 itu, tingkat kabupaten hanya diberikan kewenangan mengurus panas bumi. Setelah berlakunya UU terbaru yang mengatur banyak tentang pembagian kewenangan kepala daerah itu dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di tengah

masyarakat. Kasus-kasus pertambangan liar akan banyak bermunculan. Pasalnya, pelayanan untuk pembuatan izin ini makin jauh.

Begitu juga, nama instansi yang mengurus pertambangan di tingkat kabupaten pun ke depan terancam hilang. Kabupaten Lotim ke depan tidak akan lagi memiliki Dinas ESDM, karena tidak ada urusan yang akan ditanggung.

Apalagi, urusan tambang galian C pun sudah menjadi urusan dari provinsi. (rus)

(Suara NTB/rus)

Mesir Suryadi Akui Sulit Tunjuk Plt Ketua DPD Golkar KLU

Berikan Pelayanan Terbaik DALAM upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim), mulai Senin (16/3) lalu, Dinas Dukcapil mulai menertibkan tempat parkir sepeda motor.

Keberadaan parkir sepeda motor masyarakat yang dialihkan dari dalam kantor ke luar kantor itu dinilai langkah yang paling efektif dalam upaya meningkatkan kuali(Suara NTB/yon) H.Tahmid Asry tas pelayanan Dukcapil kepada masyarakat.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/3), Kepala Dinas Dukcapil Lotim, H.Tahmid Asry, SH,MSi, menegaskan, kebijakan mengalihkan lokasi parkir masyarakat dengan alasan menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang datang mengurus surat-surat kependudukannya.

“Penertiban parkir di luar Kantor Dinas Dukcapil itu kita lakukan untuk mengatur dan memberikan kenyaman kepada masyarakat. Karena, jika kendaraannya ikut masuk maka masyarakat itu sendiri yang akan mengganggu proses pelayanan,” ungkapnya.

Pengalihan lokasi parkir itu, ujarnya, untuk memberikan ruang kepada masyarakat supaya pelayanan bisa berjalan lancar dan kenyamanan serta keamanan kepada masyarakat juga tercipta. Karena, pada saat lokasi parkir masih berada di halaman Kantor Dinas Dukcapil, juru parkir yang bertugas terkadang tidak bisa membedakan mana sepeda motor masyarakat dan sepeda motor karyawan, sehingga banyak karyawan yang kehilangan sepeda motor dan helm.

Diakuinya, kebijakannya itu tidak serta merta bisa diterima masyarakat. Namun, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada karyawan Dukcapil dan kepada masyarakat.

Lama kelamaan masyarakat akan terbiasa dan mendapatkan manfaat dari dialihkannya lokasi parkir itu. (yon)

(Suara NTB/yon).

RELOKASI - Inilah yang menjadi relokasi PKL tepatnya di samping Kantor Bupati Lotim yang sedang direhab dan berhadapan langsung dengan gerbang Rumah Sakit Selong.

Penertiban PKL Terkendala Tempat Relokasi Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkendala belum adanya tempat relokasi dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di beberapa ruas jalan di Kota Selong. Apalagi PKL yang berada di beberapa ruas jalan itu semakin menjamur setiap harinya, terutama didominasi pedagang-pedagang musiman.

“Untuk menertibkan PKL itu kita masih terkendala tempat, kalau sudah ada tempat. Maka semua PKL itu akan tertata dengan baik, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain,” terang Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman, Selasa (17/3).

Salmun menegaskan, Satpol PP bukan melarang orang berjualan, tetapi Satpol PP melarang orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain. Menurutnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menertibkan para PKL dan mengacu kepada Perda Nomor 4 tahun 2007, pedagang tidak boleh mendirikan lapak di trotoar, karena dibuat khusus untuk akses jalan masyarakat, kecuali pedagang tersebut sudah mendapatkan izin.

“Kita tetap lakukan penataan terutama yang berada diruas-ruas jalan umum yang mengganggu masyarakat seperti yang berada di depan Rumah Sakit Selong itu. Sekarang ini pedagang-pedagang itu sudah kita tata dengan menempatkannya di samping Rumah Sakit Selong tepatnya di samping kantor bupati yang sedang direhab,” terangnya.

Selain itu, keberadaan PKL diharapkan di tempat-tempat yang aman, nyaman dan rindang supaya tidak mengganggu masyarakat lainnya serta memberikan kenyaman dan rasa aman kepada pembelinya. Oleh sebab itu, ia berharap supaya disediakannya tempat relokasi para PKL itu, karena satu PKL itu minimal membutuhkan 3 meter persegi untuk mendirikan lapak. “Nilai positif dari PKL itu ia mau berusaha dan itu lebih bagus dari pada mereka maling, sehingga kita akan tetap malakukan penataan,” ujarnya.

Selain penertiban PKL, dalam patroli yang dilakukan setiap hari itu, petugas dari Satpol PP Lotim mengincar pengemis yang ada di traffic light simpang empat jalan. (yon)

(Suara NTB/rus)

SIDAK - Wabup H. Haerul Warisin saat melakukan sidak di Bulog Lotim, Selasa (17/3). Wabup meminta petani menunda petani menjual gabah sampai dengan pemerintah mengeluarkan HPP terbaru.

Menjelang Panen Raya

Wabup Minta Petani Tunda Jual Gabah Selong (Suara NTB) Pada Bulan Maret dan April ini petani Lombok Timur (Lotim) akan melakukan panen raya padi. Memasuki musim panen raya ini tidak diinginkan harga jual padi menimbulkan kerugian pada petani. Mengingat hal itu, Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin menyarankan petani agar melakukan tunda jual.

Kepada Suara NTB, Selasa (17/ 3), Wabup mengaku, saat ini ratarata petani sudah menjual gabahnya dengan harga Rp 4000/kg Gabah Kering Panen (GKP). Sementara dalam bentuk beras untuk jenis medium dijual Rp 8.000/kg. Bahkan untuk jenis beras super dijual di pasar saat ini dengan harga masih cukup tinggi, Rp 11.000-12.000/kg.

“Petani kita ini sudah sangat faham soal harga,” nilai Wabup.

Diketahui saat ini masih berlaku Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lama yakni Rp 6.600/kg beras. Melihat harga yang berlaku saat ini dinilai wabup tidak mungkin Bulog bisa membeli beras dari petani.

Sementara, HPP baru belum dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, sambil menunggu HPP inilah, petani disarankan wabup untuk menunda dulu penjualan gabahnya dengan menyimpan gabah di lumbung-lumbung padi. Pola lama yang telah diajarkan nenek moyang katanya me-

nyimpan padi di lumbung itu perlu dihidupkan kembali sampai keluarnya HPP baru.

“Petani jangan serta merta menjual begitu saja kepada para tengkulak, lakukan tunda jual dulu sebelum HPP keluar. Kalaupun menjual hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak saja,’’ ujarnya.

Orang nomor dua di Lotim Selasa juga sudah melakukan sidak dan koordinasi dengan Sub Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lotim. Kepada Bulog dipertanyakan mengenai kesiapannya menghadapi panen raya.

Diketahui dari Bulog, stok yang ada di semua gudang yang ada di Lotim sebanyak 2.500 ton. Sebelumnya telah dikeluarkan raskin sebanyak 4.139 ton untuk jatah dua bulan, yakni Januari dan Februari. Itu artinya, stok yang ada sekarang ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sebulan.

Wabup menambahkan, saat ini petani Lotim ada yang panen 10-20 hektar sehari. Pihaknya mengharapkan HPP baru agar segera dapat membeli beras petani, sehingga stok gudang Bulog Lotim sebanyak 30 ribu ton bisa terisi semua.

Wabup pada kesempatan sidak juga sudah mengecek langsung kualitas beras medium yang disimpan dalam gudang Bulog. Menurutnya, beras Bulog untuk raskin ini sudah

memenuhi standar.

Sementara itu, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Saefuddin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya segera akan melakukan pengadaan. Mengenai HPP diakui saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.

Diakuinya, membeli gabah seharga Rp 6.600 /kg beras medium dipandang masih berat. Petani banyak yang tidak bisa menjual ke Bulog karena alasan harga ini. Petani katanya justru banyak menjual ke luar Bulog.

“Petani menjual ke spekulan itu Bulog tidak bisa melarang,” katanya.

Soal HPP disampaikan sudah tiga tahun tidak pernah ada kenaikan.

Melihat perkembangan harga diharap ada kenaikan. Selain itu, pihaknya mengharapkan janji Menteri Pertanian dalam minggu-minggu ini akan diumumkan.

Mengenai pembelian ke petani, Bulog katanya sudah sangat siap. Kapasitas gudang 30 ribu ton siap diisi. Stok yang ada sekarang diakui untuk Lotim ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Tapi bagi Bulog secara regional NTB cukup aman sampai tujuh bulan ke depan.

“Stok NTB kan 7 bulan masih aman. Tidak ada di Lotim masih ada gudang yang ada di Mataram dan daerah lain,” ujarnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Disahkannya kubu Ancol oleh Menteri Hukum dan HAM berbuntut pada kesiapan DPD I Golkar NTB untuk merombak kepengurusan parpol di tingkat DPD II (kabupaten). Namun rupanya tidak semua Kader Golkar di daerah, termasuk Lombok Utara, berani mengambil langkah politik sebelum keputusan itu benar-benar final.

Hal ini justru berimbas pada langkah dan keputusan politik di tingkat Kader KLU, bersedia menerima salah satu jabatan – Pelaksana Tugas (Plt) dari Petinggi di DPD I Golkar NTB. Mariadi misalnya, dengan beberapa pertimbangan di mana yang bersangkutan dianggap tokoh sentral, justru tidak serta merta menerima dirinya sebagai Plt Ketua DPD II Golkar KLU, ketika ditunjuk Plt. Ketua DPD I Golkar NTB, H. Mesir Suryadi.

Kepada wartawan, Mesir Suryadi, yang dikonfirmasi terkait tindak lanjut penunjukan Plt Ketua DPD II Golkar KLU, Selasa (17/3) mengaku heran dengan pola pikir Mariadi. Dirinya sudah memandang Mariadi sebagai figur yang pas untuk membawa panji “Pohon Beringin” di KLU. “Saya tunjuk dia (Mariadi,red) sebagai Plt., tetapi dia malah mau pikirpikir dulu. Saya tidak mengerti apa yang ada di pikirannya,” ujar Mesir kecewa.

Mesir mengatakan, dirinya menunjuk Mariadi sebagai Plt. lantaran yang bersangkutan dinilai mampu untuk mengemban tugas melakukan Musyawarah Daerah (Musda) sampai terbentuknya kepengurusan definitif di KLU. Mengingat pula, KLU akan menggelar Pilkada Desember 2015, maka DPD I Golkar NTB berpandangan sukses Musda dan pembahasan calon dari Kader Golkar merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan.

“Seharusnya dia ngerti Lombok Utara itu menjadi prioritas, karena di sana ada Pilkada. Jujur saya kecewa, karena penunjukan Mariadi sebagai Plt sudah melalui berbagai pertimbangan,” jelasnya.

Ditanya kemungkinan Mariadi belum mengiyakan ketika ditunjuk lantaran masih menghormati proses pengurus di tingkat pusat, menurut Mesir, bukan alasan tepat. Pasalnya menurut Mesir, keputusan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan hasil mahkamah partai sudah jelas. “Dan sekarang partai diinstruksikan untuk menyiapkan kepengurusan, apalagi yang dicari?

Di NTB tinggal Mataram dan Lombok Utara yang belum ada Plt,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Mariadi yang hendak dikonfirmasi sedang tidak berada di ruangannya. Dari pagi, yang bersangkutan tidak masuk kantor, karena sedang ada acara di Kecamatan Bayan.

Bahkan, saat janjian ketemu sama Suara NTB lewat ponsel pukul 15.00 WITA di Kantor DPRD KLU, Mariadi tidak hadir. Begitu juga saat dihubungi, pukul 20.30 WITA, ponselnya tidak aktif. (ari)

Siapkan Perizinan ”Online”

Pemahaman Regulasi Izin Jadi Hambatan Investasi Tanjung (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai perlunya pemahaman yang sama dalam mempersepsikan regulasi izin-izin yang ada. Tak dipungkiri, persoalan kualitas aparatur dalam memahami regulasi masih menjadi hambatan dalam peningkatan pelayanan perizinan seperti yang diharapkan.

Demikian diungkapkan, Kepala KPPT KLU, H. M. Sumadi, SH, saat menggelar sosialisasi di hadapan stakeholder, Selasa (17/3). Menurut Sumadi, selain pemahaman akan regulasi, kelemahan yang masih harus diperbaiki adalah hambatan koordinasi antara KPPT selaku leading sector dengan SKPD teknis.

“Karena tim teknis berasal dari SKPD yang berbeda dan anggota tim teknis masih terikat dengan tupoksi SKPD masing-masing. Hambatan lain investasi di KLU, terletak pada masih banyaknya masyarakat maupun pelaku usaha yang masih meng-

gunakan jasa calo dalam mengurus izin yang menimbulkan kesan dampak biaya izin mahal,” ungkap Sumadi.

KPPT dalam upaya mengedepankan efisiensi dan efektivitas perizinan, terus menelurkan ide pendekatan pelayanan untuk merangsang investasi dalam negeri dan PMA masuk ke KLU. Salah satunya, KPPT merencanakan untuk mengimplementasikan perizinan dengan sistem online.

Hanya saja, kendala konsep perizinan online ini belum sepenuhnya sempurna. Pasalnya akses upload dan download data antara pemohon dan KPPT terhubung melalui dunia maya. Untuk hal ini, pemohon dengan jajaran di KPPT tidak dapat bertemu secara langsung untuk menjalin komunikasi.

“Konsep perizinan melalui website masih kita sempurnakan. Salah satu hambatan kita terletak pada klarifikasi pemohon. Pengusaha mengupload dan kita di KPPT mendownload, di sini sering terjadi permasalahan upload no-

(Suara NTB/ari)

SOSIALISASI - KPPT KLU saat menggelar sosialisasi perizinan di hadapan stakeholders di Tanjung, Selasa (17/3). mor seri. Untuk mengklarifikasinya, tidak mungkin kita ke luar negeri atau luar daerah apabila pemohonnya berasal dari luar KLU,” kata Sumadi didampingi Kasi Perizinan, M. Iqbal.

Pada tahapan ini, KPPT juga tidak menyarankan investor luar untuk menunjuk kuasa dalam kepengurusan izin.

Sebab prinsip awal implementasi perizinan online salah sa-

tunya bertujuan untuk menekan percaloan perizinan. “Kita masih cari cara bagaimana supaya perizinan website ini betul-betul efektif dan efisien,” tegas Sumadi.

Sementara dalam sosialisasi perizinan itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan pada BPM dan PT NTB, Rizal, mengimbau aparatur KPPT dan Tim Teknis SKPD terkait untuk berhati-hati

dalam menganalisa dan memberikan izin. Terlebih izin investasi yang notabene melintasi atau justru melewati zona kawasan konservasi.

“Hati-hati dengan izin di kawasan konservasi, karena di beberapa daerah, pejabatnya sampai dipanggil. Contohnya, yang dialami oleh Gubernur Bali untuk proyek Jalan

By Pass yang melintasi kawasan konservasi. Itu, Gubernurnya sampai ditegur keras oleh pusat,” kata Rizal.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Staf Balai Konservasi Wilayah NTT dan NTB, Lubis, mengatakan investasi di kawasan investasi di 3 Gili masih menjadi persoalan tersendiri, selain investasi yang memang melanggar sempadan pantai.

“Terhadap hal ini, apakah ada tindakan terhadap fungsi kontrol pemerintah (di daerah)? Kami sependapat, sebelum pembangunan tempat usaha diberikan pemahaman agar usaha yang dijalankan melindungi kepentingan umum dan lingkungan hidup,” tandas Lubis. (ari)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus Irigasi BWS

Kejari Praya Panggil KPA Proyek Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) makin intensif melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek rehab saluran irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I tahun 2014. Setelah memeriksa pengawas internal proyek. Selasa (17/3), giliran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek senilai Rp 14 miliar tersebut yang diperiksa Kejari Praya.

H. Zamroni Azis

Antisipasi Aliran Sesat SAAT ini madrasah dan pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) banyak mendapat bantuan buku dari sejumlah negara luar. Termasuk beberapa negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Namun nyatanya, banyak di antara buku bantuan tersebut yang disinyalir bisa memicu potensi masuknya pemahaman dan aliran sesat di Loteng. ‘’Untuk itu, pihak Kementerian Agama (Kemenang) Loteng tahun ini mulai menerapkan seleksi ketat terhadap buku-buku bantuan yang masuk bagi madrasah dan ponpes tersebut,’’ ungkap Kepala Seksi Madrasah pada Kemenang Loteng, H. Zamroni Azis, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/3).

Ia mencontohkan, saat ini pihaknya sudah menerima bantuan buku dari Pemerintah Arab Saudi, melalui Forum Komunikasi Madrasah Loteng terkait ajaran Syiah sebanyak sekitar 4.000 eksemplar. Namun oleh Kemenag Loteng, buku-buku tersebut hingga kini belum mendistribusikan ke masing-masing madrasah dan ponpes. “Sebelum kita distribusikan buku tersebut, rencananya akan kita kaji dan telaah lebih dulu. Supaya tidak serta merta mendistribusikan begitu saja,” terangnya.

Pihaknya khawatir, kalau buku-buku tersebut tidak seleksi dan dikaji lebih dulu, bisa menimbulkan salah persepsi di antara para santri, sehingga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Zamroni mengatakan, dalam menyeleksi buku bantuan yang masuk pihaknya akan melibatkan tokoh masyarakat (toma) serta ulama dan pemangku agama. “Jadi buku bantuan yang masuk kita telaah bersamaa dengan pihak terkait. Jika dari hasil telaah dan kajian sekiranya akan menimbulkan dampak negatif, maka buku-buku tersebut tidak akan didistribusikan,” timpalnya.

Begitu pula sebaliknya, jika bisa memberikan dampak positif kenapa tidak buku bantuan yang masuk didistribusikan sesuai tujuan awalnya. “Prinsipnya, kita akan berupaya memproteksi diri semaksimal dari potensi masuknya ajaran-ajaran sesat yang bisa saja masuk melalui media buku,” tandas Ketua KNPI Loteng ini. (kir)

AJ yang merupakan Kepala Satuan Kerja (Satker) BWS Nusa Tenggara I datang memenuhi panggil ke gedung Kejari Praya sekitar pukul 09.00 WITA. AJ langsung menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Praya sekitar pukul 10.00 WITA. “Hari ini (Selasa kemarin, red) memang sudah kita jadwalkan pemeriksaan terhadap AJ, KPA proyek rehab saluran irigasi tersebut,” ungkap Kepala Seksi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, S.H., kepada Suara NTB, Selasa sore.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap AJ baru tahap awal. Di mana AJ diperiksa terkait fungsi dan tugasnya sebagai KPA dalam proyek.

Apakah yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai fungsi pokoknya atau tidak. Pemeriksaan AJ belum menyentuh pada inti pokok persoalan, khususnya terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek rehab saluran irigasi tahap III Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai tersebut.

“Yang bersangkutan kita

panggil untuk kita mintai prihal tugas dan fungsinya dulu. Kalau masalah dugaan korupsi, belum mengarah ke sana. Tapi pasti akan ke sana,” ujarnya.

Hanya saja, Raka mengaku pemeriksaan terhadap AJ tidak sampai selesai, karena ada beberapa berkas pendukung yang dibutuhkan dan tidak dibawa oleh yang bersangkutan saat menjalani pemeriksaan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan Kamis (19/3) besok.

Disinggung rencana pemeriksaan terhadap Kepala BWS

Nusa Tenggara I, Raka mengatakan belum ada rencana.

Pasalnya, pihaknya masih fokus untuk memeriksaan bawahan yang terkait langsung kegiatan proyek tersebut.

Menurutnya, yang sudah dijadwalkan untuk diperiksa ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek bersangkutan. “Yang sudah ada jadwal pemeriksaan baru PPK proyek. Nanti pada hari Senin depan,” timpal Raka.

Dalam hal ini, pihaknya saat ini sedang fokus menuntaskan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi para proyek rehab saluran irigasi.

Mengingat, pihaknya sudah memasang target, paling tidak bulan ini sudah kejelasan terkait posisi kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut. (kir)

(Suara NTB/dok)

A.A. Raka Putra Dharmana

Pilkada, Kampanye Rapat Umum Dicoret Praya (Suara NTB) Kegiatan kampanye rapat umum yang sebelumnya masuk sebagai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini tidak lagi menjadi bagian dari tahapan pilkada. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret kegiatan kampanye pengerahan massa tersebut, mulai pilkada tahun ini. Tidak terkecuali pada Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Demikian diungkapkan, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/3) lalu.

Meski demikian, bukan berarti kegiatan kampanye pada pilkada Loteng tahun ini tidak dilaksanakan sama sekali.

“Kegiatan kampanye tetap ada. Tapi hanya fokus pada kegiatan kampanye dialogis saja. Sementara untuk kampanye rapat umum, tidak lagi dilaksanakan,” jelasnya.

Kampanye dialogis, termasuk di dalamnya berupa kegiatan debat calon kepala daerah yang nantinya, seluruh kegiatannya difasilitasi KPU daerah. Dengan begitu, kampanye pasangan calon kepala daerah bisa lebih terarah dan efektif serta tidak ada lagi perang kampanye antara para calon kepala daerah.

Ia menjelaskan, selain kegiatan kampanye dialogis, kegiatan kampanye lain berupa sosialisasi pasangan calon kepala daerah melalui alat peraga kampanye seperti, spanduk dan baliho lainnya, juga akan diatur dengan lebih spesifik lagi. Misalnya, terkait tempat pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

Di mana nantinya, pasangan calon kepala daerah tidak bisa begitu saja memasang alat peraga kampanye sembarangan.

Tetapi harus mengikuti regulasi terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye. “Jadi untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada nanti, harus mengikuti aturan yang ada. Tidak boleh dipasang di sembarang tempat,” ujar Agus.

Menurut Agus, lokasi pemasangan alat peraga kampanye dipandang penting untuk diatur dengan baik. Mengingat, pemasangan alat peraga kampanye juga berkaitan dengan estetika kota. Jangan sampai, pemasangan alat peraga kampanye justru mengganggu keindahan kota.

Untuk mengantisipasi potensi munculnya konflik terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye, sebelum masa kampanye dimulai pihaknya akan mengumpulkan semua pasangan calon kepala daerah, termasuk para tim suksesnya. Hal ini untuk membahas sekaligus membuat kesepakatan bersama terkait lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye. “Kalau sudah ada kesepakatan antar para calon kepala daerah dan tim suskses, pengaturannya diharapkan bisa lebih mudah,” tambahnya. (kir)

Puskesmas Narmada Dipindah ke Lokasi Baru Giri Menang (suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) berencana me-merger (gabung) Puskesmas Narmada dengan Rumah Sakit Pratama yang akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Sementara Puskesmas Narmada akan dipindah ke Desa Mekar Sari. Gedung baru akan dibangun untuk pelayanan puskesmas tersebut, untuk lokasi pembangunan puskesmas tersebut sedang diproses di Kantor Aset.

Demikian disampaikan Sekretaris Dikes Lobar, dr. Aan Suryanatha kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/3). Menurutnya, terkait rencana pemindahan puskesmas sedang dipersiapkan, termasuk rencana pembangunan gedung baru. Untuk pembangunan gedung puskesmas ini didanai dari tugas perbantuan (TP) pusat yang direncanakan mulai bulan Mei-Juni.

Pembangunannya bersamaan dengan proyek Rumah Sakit Pratama yang juga diperkirakan mulai bulan Mei. Jumlah dana TP yang diperoleh Dikes sendiri Rp 4,1 miliar lebih, sesuai usulan dana ini dipergunakan untuk pembangunan puskesmas dan pengadaan dua unit kendaraan ambulans.

Termasuk dana ini juga untuk pembangunan puskesmas yang dialokasikan sekitar Rp 3,2 miliar lebih.

Sementara lahan untuk pembangunan puskesmas di Mekar Sari, ungkapnya, sudah dalam proses penjajakan untuk dilakukan tukar guling dengan lahan masyarakat. Pihak dinas, ujarnya, telah bertemu dan berbicara dengan pemlik lahan, warga juga telah menyerahkan foto copy alas hak lahan berupa sertifikat ke Pemda dalam hal ini Kantor Aset. “Luas lahannya sekitar 62 are, di Desa Mekar Sari Narmada,” sebutnya.

Pihaknya mengklaim, lokasi pembangunan puskesmas terjangkau sesuai masukan masyarakat. Dalam hal penentuan lokasi pihaknya tidak sepihak, namun melibatkan masyarakat, sebab pembangunan puskesmas itu juga mempertimbangkan akses jalan dan masukan dari masyarakat.

Saat ini katanya, sudah dibuat konsep puskesmas dan tinggal dilakukan tender. ‘’Pembuatan gambar puskesmas sedang berproses di konsultan perencanaan. Untuk proses tender sendiri akan dilakukan di daerah. Pengerjaannya dan PPK serta KPA ada di sini,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

PERLIHATKAN - Kepala Dinas Pertanakbun Lobar, H. Chaerul Bahtiar bersama Ketua Poktan di Penimbung Gunung Sari memperlihatkan ayam kampung yang dikembangkan, Selasa (17/3).

Pasok Bibit dari Pulau Jawa

Lobar Dorong Pengembangan Ayam Kampung Giri Menang (Suara NTB) Pengembangan ayam kampung di Lombok Barat (Lobar) masih belum maksimal. Data Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) baru disentuh 10 kelompok peternak ayam kampung yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk itu, dinas terkait terus berupaya mendorong pengembangan ayam kampung dengan memberikan subsidi bibit dan pakan kepada kelompok peternak ayam. ‘’Rata-rata per kelompok disubsidi 1.250 ekor bibit ditambah pakan dan obat-obatan.

Bibit ini sendiri dipasok dari daerah Jawa Timur,’’ ungkap Kepala Dinas Pertanakbun, H. Chaerul Bahtiar di sela-sela

turun ke Kelompok Ternak “Tetu Mele” Penimbung Barat, Gunung Sari, Selasa (17/3).

Diakuinya, hingga saat ini pihaknya baru menyasar 10 kelompok peternak ayam yang berada di Kecamatan Kuripan, Gunung Sari, Embung Pas dan ada juga di Gapuk Gerung dan Dopang. Pemda katanya, memberi subsidi kepada kelompok berupa bibit, pakan dan obatan tiap tahun. Khusus tahun ini kelompok yang diberi subsidi hanya sebatas dua 2 kelompok, yakni kelompok Lazuardi di Narmada dan Pemuda Kreatif di Gerung.

Satu kelompok, katanya, rata-rata diberi subsidi 1.250 ekor bibit ditambah pakan dan obat-obatan, sedangkan keompok menyediakan kandang

dan peralatan.”Subsidi diberikan 4 bulan sekali,” ujarnya. Ia menyebut, jumlah populasi ayam di Lobar mencapai ratusan ribu ekor. Itu termasuk yang dikembangkan di 10 kelompok mencapai 12.500 ekor.

Ketua Kelompok Ternak Pade Mele, Sudirman mengaku, pengembangan ayam kampung ini baru dimulai tahun 2014 lalu. Jumlah ayam yang dipelihara mencapai 1.250 ekor dengan lima kandang. Ia mengaku, memulai memelihara ayam baru enam bulan terakhir. Ia mengaku bibit ayam kampung ini datangkan dari Jawa Timur.

Namun ia berupaya mengembangkan sendiri bibit supaya tidak bergantung dari Jawa.

Dalam waktu dekat ia beren-

Perda KTR Banyak Dilanggar

Dikes Lobar Surati SKPD Bentuk Timwas Giri Menang (suara NTB) Peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dibuat tahun 2013 lalu belum sepenuhnya dilaksanakan di instansi sekolah, SKPD dan puskesmas.

Pasalnya, perda ini banyak dilanggar oleh para pelaku di lingkup pemerintah yang membuat perda itu sendiri, seperti di puskesmas. ‘’Meski 10 puskesmas di Lobar telah dinyatakan memberlakukan KTR, namun oknum petugas medis masih saja merokok di lingkungan puskesmas setempat. Paling parah di SKPD, baru beberapa saja yang menerapkan itu pun sebatas hanya pasang plang KTR, namun oknum pegawai masih saja bebas merokok,’’ ungkap Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan H. Ahmad Saefullah, Selasa (17/3).

Terkait hal ini, Dinas Kesehatan pun menyura-

ti semua SKPD untuk membentuk tim pengawas di masing-masing dinas untuk mengawasi pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang KTR. Dijelaskan, perda ini mulai berlaku tahun 2013, hampir dua tahun impelementasinya diakui belum ditaati.

Menurutnya, terkait penerapan Perda butuh waktu lama, sebab hal ini berkaitan dengan kesadaran semua pihak.

Perda ini katanya bukan melarang, namun hanya menertibkan. Disebutkan, penerapan KTR ini ada di lima kawasan, antara lain tempat bermain, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat belajar dan tempat kerja (instansi pemerintahan).

Khusus untuk Dikes, selain di kantor setempat juga KTR diterapkan di 10 puskesmas.

“Kalau jujur, belum berjalan dengan baik, karena itu perlu terus dibenahi,” ujarnya.

Pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke bawah dan membentuk tim pengawas di masing-masing SKPD. Termasuk, telah bersurat ke SKPD

segera menunjuk namanama yang dijadikan tim pengawas. “Kami sudah bersurat ke SKPD untuk menyetor nama-nama yang akan dijadikan tim pengawas di SKPD tersebut,” katanya.

Selain itu, pihaknya menjalin kerjasama dengan PPNS, Satpol PP dan Kemenag untuk mensosialisasikan Perda KTR Tersebut. Tahun ini, katanya, ada rencana pertemuan dengan lintas sektor untuk membahas ini.

Rencana ke depan, tambahnya, timwas ini akan melakukan sidak ke semua SKPD untuk mengawasi pelaksanaan KTR. Sementara Sekretaris Dikes Lobar dr. Aan Suryanatha, menyatakan, semua puskesmas diharapkan melaksanakan KTR, sehingga mampu memberikan contoh pada masyarakat.

Meski demikian, diakuinya, melaksanakan KTR sulit dilaksanakan sebab perubahan perilaku itu butuh waktu. (her)

cana akan menetaskan telur yang dihasilkan dari ayam kampung yang dipelihara.

“Karena telur pertama kali dijual tidak dijadikan bibit,”ujarnya.

Ayam yang dibibitkan, katanya, murni ayam kampung Indonesia. Ayam kampung ini, menurutnya, belum banyak dipelihara, sehingga kelompoknya termasuk yang berhasil mengembangkan ayam.

Dengan 10 orang anggota, kelompoknya mampu memproduksi telur ayam hingga ribuan butir, menurut rencana telur-telur ini tidak dijual, namun akan dibibitkan menjadi day old chicks (DOC). Harga telur dengan DOC katanya jauh lebih mahal, satu ekor DOC bisa dijual Rp 7.500 se-

dangkan telur hanya Rp 1.500.

Saat ini diakui, banyak permintaan dari daerah lain, untuk bibit dan telur tersebut.

Dijelaskan, perbedaan perlakuan antara ayam kampung dengan ayam biasa dan potong terletak pada makanan hanya diberikan dedak dan jagung. Dari segi perawatan terbilang berat, sehingga butuh perhatian eksrta. Termasuk, perlu diperhatikan dari jadwal vaksin harus tepat waktu, pengobatan rutin dan tidak boleh sembarangan yang bisa masuk ke kandang, sebab ayam ini mudah stress. Tahun lalu katanya, ia menjual semua telur pada produksi pertama, sedangkan untuk produksi kedua ini akan mulai dibibitkan. (her)

Pengiriman Ternak di Lobar Tak Tercatat Giri Menang (Suara NTB) Pengiriman ternak sapi dari Lombok Barat (Lobar) tak terdeteksi di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun).

Alasannya, kebijakan untuk mengeluarkan rekomendasi pengiriman ternak adalah provinsi. Akibatnya, pengiriman ternak tak terdeteksi.

Hal ini menyebabkan jumlah ternak yang dipasok ke luar daerah pun tidak tercatat, sehingga dinas tidak tahu jumlah ternak yang dikirim ke luar daerah.

Demikian diungkapkan Kepala Dispertanakbun, H. Chaerul Bahtiar, Selasa (17/3).

Diakuinya, pengiriman ternak sekarang ini dilarang melalui Bali. Alasannya, karena khawatir terjangkit penyakit antraks, sehingga pengiriman ternak dilakukan lewat jalur laut langsung ke daerah tujuan.

Selama ini, ujarnya, ternak di Pulau Lombok bebas penyakit antraks, namun yang kemungkinan masih di Pulau Sumbawa, sehingga pengiriman ternak dari Sumbawa ke Lombok diperketat. ‘’Khusus Lobar, sendiri per tahun itu kebutuhan ternak mencapai 3 ribu ekor, ternak paling banyak dipotong pada hari besar agama,’’ ujarnya.

Ia menyebut, populasi sapi saat ini mencapai 88 ribu ekor

lebih, jumlah ini naik dari sebelumnya 84 ribu ekor. Terdapat kenaikan sekitar 36 ribu selama satu tahun. Dari 88 ribu tersebut, jumlah sapi betina 36 ribu lebih sisanya sapi pejantan. Ia mengklaim, kenaikan rata-rata ditarget mencapai 815 persen per tahunnya. Untuk meningkatkan populasi, pihaknya tidak saja mengandalkan kawin alam, namun juga dilakukan melalui inseminasi buatan (IB).

Dalam satu tahun sebutnya, minimal 6.600 akseptor yang ditarget di IB. Untuk IB ini menggunakan sperma sapi unggul, keunggulan IB dari dibandingkan kawin alam dari sisi kualitas pertumbuhan lB cepat, rata-rata pertambahan berat badan per hari 0,4-0,6 kilogram, kalau pemberian nutrisi teratur, maka penambahan berat badan bisa mencpai 0,8 kilogram per hari.

Selain itu, dukungan Pemkab Lobar terhadap pengembangan ternak sapi bagi peternak yang memelihara sapi betina produkti dan bunting akan diberikan insentif sebesar Rp 500 ribu. Jika ada ternak sapi betina bunting mau dijual, maka pemda akan membelinya. Insentif ini, katanya, dipergunakan untuk biaya pemeliharaan, untuk pembelian pakan dan obat-obatan. (her)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

TTG Provinsi Sumbawa Siapkan Tujuh Temuan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa telah menyiapkan tujuh penemu dan temuannya pada gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi di kota Bima, April mendatang.

Kabid SDA dan TTG BPM PD Sumbawa, Ni Wayan Rusmawaty M.Si, Selasa (17/3), pihaknya siap mengikuti TTG dimak(Suara NTB/arn) sud. Tujuh penemu yang Wayan Rusmawaty akan diikutkan dari hasil penjaringan yang merupakan temuan tahun 2015, yakni Alfian Rusdi, ST, M.Eng dari desa Labuan Badas (Labuan Badas) dengan temuan teknologi pemanfaatan air hujan untuk taman dan air bersih. Akhiruddin, S.Pd dari Kelurahan Umasima (Sumbawa) dengan temuan Trainer Pneumatic. I Ketut Teron desa Luk (Rhee) temuannya Talut Tegak Teron (Tatron). Mahdi Buitar dari desa Tarusa (Buer) dengan temuan Tarzan Cair.

Berikutnya, Imam Wierawansyah Eltera desa Baru kecamatan Moyo Utara dengan temuan Alat Penangkap Kabut (ALFA). Slamet Raharjo, S.Pd, desa Kerato (Unter Iwes) berupa alat penguji mutu pasir. Serta Mulyadi desa Serading (Moyo Hilir) temuannya alat perontok padi modifikasi. Ketujuh penemu TTG inilah yang akan dipromosikan pada gelar TTG tingkat Provinsi, 10 April 2015 di Kota Bima.

Dengan adanya kegiatan Penjaringan Penemu TTG ini dapat menghimpun, mengakomodir dan teridentifikasi semua penemuan-penemuan baru ataupun pengembangan penemuan yang sudah ada di masyarakat. Yang nantinya penemuan itu akan dikaji seberapa besar manfaat serta kegunaannya membantu masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

Selain promosi penemu, tambah Wayan, Sumbawa juga sedang menyiapkan kelengkapan untuk lomba stand di gelar TTG tingkat Propivinsi dimaksud. Serta olahan hasil khas Sumbawa, seperti madu, susu kerbau, batu akik dan lainnya untuk dipamerkan. (arn)

Kasus Bendung Sebewe Segera Digenjot Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa sudah secara resmi menerima laporan hasil audit dalam rangka pemeriksaan kerugian negara proyek bendung suplesi Sebewe dari BPKP. Maka, Kejari secepat mungkin memanggil kembali semua pihak terkait dalam kasus ini. Termasuk saksi ahli dari BPKP. Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan S.H, Selasa (17/3), setelah ini, pihaknya akan menggenjot kasus ini. Dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk mereview kembali kasus lama ini.

Memanggil ketiga tersangka, tambahan keterangan dari para saksi serta saksi ahli dari BPKP. Setelah pemeriksaan saksi ahli, baru kemudian diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pemberkasan. Sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Untuk tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kasus ini. Yani, LM selaku CV. Ngadek Jaya, MS sebagai pelaksana proyek dan SM selaku konsultan pengawas.

Dari hasil audit BPKP, ditemukan kerugian negara dalam proyek tahun 2009 ini sekitar Rp 1,4 miliar. Dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Belum lama dibangun sudah roboh dan hingga kini bendung Sebewe yang terletak di desa Sebewe kecamatan Moyo Utara ini tak lagi berfungsi.

Sementara untuk kasus pengadaan kapal perintis Dinas Perhubungan tahun 2009, menurut Iwan, masih menunggu hasil audit BPKP. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka dalam proyek dengan nilai sekitar Rp 275 juta ini. (arn)

(Suara NTB/arn)

DILIMPAHKAN - Para pelaku ketika berkasnya dilimpahkan dan dibawa masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Selasa (17/3).

Tersangka Pembobol ATM di Sumbawa Dilimpahkan ke Kejaksaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Enam tersangka pembobol mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Selasa (17/3), menyusul berkas pemeriksaannya dinyatakan lengkap (P.21). Selanjutnya penahanan tersangka oleh kejaksaan dititipkan di Lapas Kelas II A Sumbawa.

Menurut Kajari melalui Jaksa Eni Yunita yang menerima pelimpahan berkas tersangka, keenam pelaku ini memiliki peran masing-masing dalam membobol ATM. Ada yang melakukan penjagaan di luar, ada yang menyelipkan tusuk gigi ke mesin ATM, ada yang bertindak sebagai esekutor dan lainnya.

Salah satu lokasi mereka beraksi di mesin ATM sekitar

kantor Pajak dengan nilai kerugian sekitar Rp 14,9 juta atas saksi M. Najib. Para pelaku dikenakan pasal yang sama, 361 Ayat 1 Ke 4 KUHP, pencurian dengan cara bersekutu, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Kini Jaksa sedang menyusun dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa.

Seperti dilansir Suara

NTB sebelumnya, salah satu pelaku diketahui mantan anggota Polri yang sudah dipecat dan tugas terakhirnya di Polda Lampung dengan pangkat Bripda. Pelaku lain juga ada oknum wartawan yang mengaku sebagai sopir mobil yang dirental komplotan. Kemudian ada pula oknum anggota salah satu LSM, Denli Agus yang ternyata pemain kelas kakap.

Aksi pelaku ini lintas provinsi, Jakarta dan Lampung serta daerah lainnya. Bahkan telah menjadi DPO Polda Metro. “Dia (Pelaku) kelas kakap. Ke Sumbawa karena menggangap daerah ini aman (untuk aksinya pelaku) dan lahan baru yang bisa digarap,” terang Kapolres, AKBP Karsiman, saat penangkapan tersangka Januari lalu.

Aksi para pelaku, sudah lama dilakukan di sejumlah daerah. “Saat ada calon korban masuk ke ATM, sedikitnya tiga orang yang diduga pelaku bergerak. Ada yang masuk ke ATM dan lainnya

mengamati situasi,” terang Kapolres.

Pelaku pembonol ATM tersebut yakni, Denli Agus Saputra (30) yang beralamat di Petamburan Jakarta Barat dan M. Syukri (30) warga Nusa Tanjungan Lampung Selatan serta Dedi Muhsini (35) warga Mapin kebak Kecamatan Alas Barat. Dari ketiga orang ini, polisi mengembangkan penyelidikan, sehingga berhasil meringkus empat pelaku lainnya, yakni Suryadi (30), Herlina (28), Hernawati (28), warga Nusa Tanjungan, Lampung Selatan dan Sabriyanto (34), warga Desa Mapin Kebak. (arn)

Soal Rencana Mogok Kerja Karyawan Newmont

KSB Tidak Bisa Bayar Pemda Sebaiknya Turun Mediasi Tunggakan Bantuan Bappeda Harapkan Dana Pendidikan ’’Science and Techno Park’’ Direalisasikan Tahun Ini

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar berharap pemerintah pusat mulai melakukan perencanaan science and Techno Park mulai 2015. Pemkab bekerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) juga telah mengirimkan nama sebagai tim pengkaji.

“Ini program pusat. Untuk lokasi kita bekerjasama dengan UTS. Pusat juga akan membentuk tim pengkaji dan perencanaan. Mereka juga sudah minta nama ke kita sebagai wakil Kabupaten dan Pemkab mengirimkan dua nama, yakni satu dari Bappeda, Wahyu dan satu lagi Camat Moyo Hilir, Agus Mustamin,” terang Iskandar, Selasa (17/3).

Diharapkan tim mulai bekerja dan seterusnya berkelanjutan sampai program ini tuntas di Sumbawa. Tinggal nanti masyarakat yang akan memanfaatkan keberadaan science and techno park. Perguruan Tinggi bisa memanfaatkannya untuk riset pengakjian lapangan, ataupun kegiatan ekstra lainnya yang menunjang kinerja Perguruan Tinggi (PT). Tak hanya itu, lembaga-lembaga lain yang berkepentingan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga bisa memanfaatkan keberadaan science and techno park dimaksud. (arn)

Iskandar

Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyarankan, agar aksi mogok kerja ribuan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tersebut tidak terjadi. Pemerintah diminta turun tangan memediasi kedua belah pihak untuk kembali ke proses pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi buntut dari ancaman aksi tersebut. “Sekarang saatnya pemerintah memaksimalkan perannya. Segera turun tangan dan arahkan kedua belah pihak agar kembali ke meja perundingan melanjutkan pembahasan PKB yang deadlock (mengalami jalan buntu) itu,” tegas anggota Komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta kepada media ini, Selasa (17/3).

Hatta menyebutkan, sudah menjadi kewajiban pemerintah melalui dinas terkait untuk campur tangan menengahi buntunya pembahasan PKB di perusahaan tambang raksasa asal Amerika itu. “Pemerintah itu kan tugasnya mengawasi.

Nah kalau ada yang seperti ini, saatnya mereka turun menengahi dan membenahi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini mogok kerja,” katanya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, mogok kerja yang direncanakan oleh ribuan pekerja PT NNT itu sebagai bentuk kekecewaan mereka atas tidak adanya kesepakatan terhadap pembahasan PKB bukanlah solusi cerdas. Sebab aksi itu akan berdampak luas, tidak

hanya kepada perusahaan tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat di daerah. “Newmont ini perusahaan besar.

Artinya gejolak sekecil apa pun di dalamnya, jangankan untuk pihak-pihak yang ada di internalnya di luar (masyarakat) juga terasa. Jadi semua pihak akan dirugikan dalam hal ini,” timpal Hatta.

Sementara itu ketua Pengurus Unit Kegiatan (PUK) Serikat Pekrja Tambang (SPAT) Samawa PT NNT, Yoesrawan menyebutkan, sejauh ini pihaknya tetap dalam rencana awal untuk menggelar aksi mogok kerja pada tanggal 25 Maret mendatang. Namun demikian, tim perunding yang diwakili oleh dua serikat pekerja (SPSI dan SPAT Samawan) tetap melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan. “Sampai detik ini kita tetap pada rencana akan menggelar aksi 25 Maret nanti,” cetusnya.

Adapun pembicaraan yang dikomunikasikan oleh tim perunding pekerja itu, kata Yoesrawan, untuk membuka kemungkinan agar kedua belah pihak dapat kembali ke meja perundingan untuk melanjutkan proses pembahasan PKB yang sebelumnya mengalami jalan buntu. “Jadi komunikasi tim perunding sementara ini tidak bicara substansi PKB, tapi

lebih mencari kesepakatan mencari waktu dan materi apa saja (dalam PKB) yang akan bisa dibahas. Jika akhirnya sepakat untuk kembali membahas PKB,” timpalnya.

Sebenarnya kata dia, para pekerja sangat menginginkan adanya pihak ketiga sebagai penengah untuk memecah kebuntuan. Yoesrawan pun, berharap Pemda KSB segera turun tangan.

“Kita sudah sampaikan surat pemberitahuan akan melakukan aksi mogok. Nah dengan surat itu seharusnya dinas sudah bisa turun melakukan mediasi,” imbuh n y a . (bug)

Muhammad Hatta (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/dok)

Bupati Tuntut Totalitas Pol PP Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara filosofis keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Setiap upaya pembangunan di daerah mustahil terlaksana apabila tertib dan tenteram belum tercapai. Melalui tugas pokok dan fungsinya, Satlinmas di-

tuntut untuk lebih diakui keberadaannya melalui bentuk sikap totalitas menjalankan tugas dan fungsi bidang perlindungan masyarakat untuk menjadi hasil terbaik menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Bupati, Drs. H. Jamaluddin Ma-

lik, dalam upacara peringatan HUT Pol PP ke 65, Selasa (17/ 3). Bupati menyampaikan peringatan ini bukan sekadar melanjutkan tradisi tahunan atau memenuhi tuntutan seremonial semata. Tetapi dijadikan momentum evaluasi terhadap hal-hal yang telah mampu diperbuat, menilai

kekurangan yang masih terjadi. Serta melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan di masa depan yang semakin sarat dengan peluang dan tantangan.

Sat Pol PP Sebagai institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di

daerah. Termasuk menjelang Pilkada, temperatur suhu politik dan keamanan biasanya cenderung meningkat. Untuk itu, Bupati berharap agar situasi dan kondisi daerah yang relatif aman agar terus menerus dapat dipelihara bersama. (ind)

Taliwang (Suara NTB)Bagi para mahasiswa penerima Bantuan Dana Pendidikan (BDP) yang tidak terealisasi di tahun 2014 nampaknya harus bersabar. Pasalnya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku kesulitan untuk membayarkan pada tahun ini sesuai dengan tuntutan mahasiswa sebelumnya.

“Kalau memang tetap diminta untuk dibayarkan yang tahun 2014, saya rasa sulit dan kemungkinan besar tidak bisa pada tahun ini,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Dikmenti Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) KSB, Aku Nurahmadin, S.Pd., Selasa (17/3).

Diakuinya, hasil konsultasi Dinas Dikbudpora dan Komisi I DPRD KSB ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB beberapa waktu lalu, BPK tidak menyatakan sikap melarang atau menganjurkan agar pembiayaan program tahun sebelumnya itu dilaksanakan oleh Pemda KSB. Namun demikian Pemda KSB dalam hal ini tidak bisa merealisasikannya meski ada desakan dari mahasiswa dan kalangan DPRD. Penyebabnya ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan program itu pada tahun ini sangat terbatas. “Saya tidak tahu berapa pastinya karena pencairannya sekarang di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD).

Tapi saya bisa perkirakan kalau harus ditalangi sisa yang tahun 2014 juga tidak akan bisa,” timpalnya.

Nurahmadin mengungkapkan, berkurangnya anggaran program BDP bagi mahasiswa itu sebe-

narnya sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Pada tahun itu, program yang awalnya dikelola oleh Dinas Dikbudpora hanya dianggarkan sebesar Rp 2 miliar di APBD dengan kesepakatan pencairan hanya untuk satu semester.

Tetapi pada perjalanannya, sebagaian mahasiswa terutama yang berkuliah di dalam daerah menerima penuh program dari kebijakan pendidikan gratis itu selama dua semester.

Akibatnya para mahasiswa yang hanya menerima satu semester menuntut untuk diberikan hak sama. Sayangnya meski desakan itu terus disuarakan dan diadukan ke Dewan melalui Komisi I, Pemda KSB tetap bergeming dan tidak bisa memberikan solusi hingga tahun berakhir. “Tahun lalu kan hanya Rp 2 miliar saja dan harusnya dicairkan untuk satu semester. Tapi tidak tahu begitu pindah ke DPPKD, bisa cair sebagian untuk dua semester sementara lainnya hanya dapat satu semester,” urai Nurahmadin.

Nurahmadin menyampaikan, pihaknya selaku pengelola administrasi telah mulai membuka pendaftaran mahasiswa calon penerima. Meski begitu, ia belum berani memastikan berapa jumlah mahasiswa yang bisa diakomodir termasuk jumlah anggaran yang akan disiapkan pemerintah di tahun ini. “Sesuai dengan tupoksi kami, kami hanya diminta untuk membuka pendaftaran dan mendata calon mahasiswa penerima. Tidak ada batasan pendaftar kami diminta untuk menerima semuanya dulu,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB Operasi Katarak Sukses, Bupati Ingatkan Penanganan Pasien Pascaoperasi

Dompu (Suara NTB) Operasi katarak di RSUD Dompu bekerjasama dengan Perdami NTB dan Pelindo bagian dari event Tambora Menyapa Dunia (TMD) 2015. Kegiatan yang dihajatkan bagi masyarakat kurang mampu ini, pemerintah memastikan penanganannya sesuai standar hingga kontrol pascaoperasi. Bupati pun merasa terharu karena diantara pasien yang dioperasi ada anak-anak.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di RSUD Dompu, Selasa (17/3) menegaskan, operasi katarak yang dilakukan di RSUD Dompu ini bagian dari event TMD tahun 2015 dengan target masyarakat kurang mampu. Namun semua tindakan operasi dan obatnya gratis.

“Jadi TMD itu bukan acara hura-hura, tapi banyak kegiatannya, termasuk kegiatan kemasyarakatan ini,” jelasnya.

Ia mengingatkan pihak RSUD Dompu untuk mengantisipasi penanganan pasien pascaoperasi. Apalagi di Dompu belum ada dokter spesialis mata. Sehingga pasien pascaoperasi bisa dikontrol dan membawa hasil lebih terang setelah operasi katarak dilakukan.

“Bagaimana penanganan pascaoperasi?,” tanya H. Bambang.

Kabid Pelayanan RSUD Dompu, dr. H. Dias Indarko, MPPM yang ditanya Bupati menjamin, pasien yang dioperasi akan dikontrol sehari setelah tindakan operasi dan sepekan setelah operasi dilakukan. Karena RSUD Dompu memiliki dokter spesialis mata yang melayani setiap Jumat. “Setiap Jumat kita ada dokter Noval dari Bima.

Sehingga nanti akan diperiksa oleh dia,” jelasnya.

H. Bambang juga terlihat haru setelah melihat banyaknya warga

yang mendapat pelayanan operasi katarak gratis. Ia pun tidak hentihentinya meminta pasien untuk bersabar menunggu antrian. “Alhamdulillah. Ini hadiah di 200 tahun Kabupaten Dompu,” kata H. Bambang kepada beberapa pasien asal Pekat yang sudah dioperasi.

Ia juga menyempatkan diri meninjau prosesi operasi katarak dalam kamar operasi dan menyampaikan apresiasinya kepada para dokter spesialis mata yang tergabung dalam Perdami NTB. Ia pun berharap pada operasi katarak tahap II pada bulan April mendatang, anggota Perdami NTB ikut membantu menyukseskannya.

Operasi katarak ini didata sebanyak 143 orang. Pada hari pertama pelaksanaan operasi, disiapkan 65 orang dan yang dioperasi hanya 58 orang. Tujuh orang yang sudah masuk ruang operasi itu gagal dioperasi karena merasa

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

PENJELASAN - Kabid Pelayanan RSUD Dompu, dr. H. Dias Indarko, MPPM beri penjelasan soal operasi katarak ke Bupati. takut, tapi kembali datang di hari kedua. “Hari ini selain mereka yang sudah discreening, bisa juga menerima pasien baru yang ingin dioperasi kataraknya,” kata

Presiden Jokowi Dijadwalkan Panen Jagung di Dompu

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin

Dompu (Suara NTB) Presiden Joko Widodo dijadwalkanmenghadiripuncakperingatan Tambora Menyapa Dunia (TMD), 11 April 2015. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) telah menjadwalkankunjunganJokowikeDompu, termasuk untuk panen raya jagung petani di Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) kepada wartawan, Selasa (17/3) mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Dompu sudah pasti dan telah dijadwalkan oleh Menteri Sekretaris Negara. “Batalnya kunjungan Presiden Jokowi ke Dompu kecuali ada kejadian luar biasa di luar perkiraan kita,” kata H. Bambang memastikan.

Kepastian kunjugan Jokowi ini setelah Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH bersama jajaran pemerintah Provinsi menemui Menteri Sekretaris Negara di istana Negara. Karena dirinya tidak sempat hadir terkendala delayed pesawat.

Selain menghadiri peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora, kehadiran Jokowi juga akan melakukan panen raya jagung petani. Karena ada dua lokasi yang direncanakan yaitu Desa Tolokalo Kempo dan Lanci Manggelewa. “Nanti akan datang Paspampres yang akan meninjau lokasi dan sekaligus menentukan tempat panen jagung,” katanya.

Terkait peralihan status gu-

nung Tambora menjadi taman Nasional, diakui H. Bambang akan menjadi bagian dari rencana kegiatan. Pada 11 April nanti, seluruh prosesnya sudah selesai dan bisa langsung diserahkan oleh Presiden. “Ini menjadi hadiah terbesar di usia 200 tahun Kabupaten Dompu. Ketika sudah beralih menjadi taman Nasional, maka gunung Tambora bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Karenanya, pada 18 Maret ini tim dari Kementerian Kehutanan RI, BKSDA dan pihak lainnya akan menggelar kegiatan sosialisasi di Dompu terkait peralihan status gunung Tambora sebagai taman Nasional. (ula)

Kurangi Konflik, Pemuda Desa Roi Buat Kaligrafi Bima (Suara NTB) Konflik antarkampung yang kerap terjadi di Bima dipicu oleh pemuda yang pengangguran, sehingga masyarakat juga ikut terlibat. Pemuda warga desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, pun tidak lepas dari pertikaian dengan desa tetangga, yakni desa Roka.

Diharapkan semua itu berubah seiring adanya kegiatan positif membuat Kaligrafi dari sekelompok pemuda di sana. Pesanan kaligrafi pemuda di sana, katanya, banyak pesanan..

Adalah Roy JS Saputra, S.Pd (25) menginisiasi kegiatan tersebut. Puluhan pemuda dan sarjana yang tidak bekerja bisa diajak untuk berkarya dalam membuat seni tulis bahasa Arab tersebut.

Kepada Suara NTB, Selasa (17/3), Roy mengatakan semenjak lulus dari salah satu PTS di Kota Mataram, enam bulan silam, dia memulai kegiatan itu. Berangkat dari bakat waktu kecil, dia mengajak pemuda lain untuk membuat komunitas yang khusus membuat karya kaligrafi yang benilai positif. Kegiatan itu akan lebih bermanfaat ketimbang berkonflik. ‘’Sebenarnya sudah lama saya pikirkan hal ini, namun baru kesampaian enam bulan lalu, dan Alhamdullilah, pemuda dan masyarakat merespons dengan baik,” tuturnya.

Kata Roy, masing-masing anggota komunitasnya mempunyai tugas masing-masing.

Ada yang mendesain, mempromosikan sampai ke pemasaran. ‘’Kaligrafi yang kami buat bukanlah karya yang biasa, seperti kebanyakan kaligrafi yang ada selama ini,’’ katanya,

Yuliati, SKM perawat Poli Mata RSUD Dompu.

Sejak Bayi Operasi katarak dalam rang-

PASIEN KATARAK - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin foto bersama dengan para pasien katarak yang telah dioperasi dan hendak kontrol di RSUD Dompu, Selasa (17/3). ka TMD 2015 ini, juga diikuti oleh Ardi (7) warga Kabuntu Desa Bara Dompu. Putra dari pasangan Yasim – Rubiah ini menderita sakit pada mata ka-

nannya sejak usia satu bulan.

Matanya tiba-tiba ada selaput putih yang menutupi mata kanannya. “Sekarang mau dioperasi,” aku Rubiah. (ula/*)

Kerugian Akibat Penjualan Asrama Dompu di Mataram akan Ditelusuri Dompu (Suara NTB) Asrama mahasiswa Dompu di Mataram yang dikelola Rukun Keluarga Dompu (RKD) Mataram masuk dalam daftar aset pemerintah daerah (Pemda) Dompu. Pada 2004 lalu, Pemda Dompu sempat membangun di atas lahan tersebut dan tercatat dalam daftar aset daerah. Penjualan aset asrama mahasiswa Dompu di Mataram yang menyebabkan kerugian negara Rp 97 juta dan akan dimintakan pertanggungjawaban RKD. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (17/3), membenarkan ada temuan BPK atas penjualan asrama mahasiswa Dompu di Mataram. Berdasarkan hasil audit, penjualan asrama Dompu oleh pengurus RKD tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 97 juta. “Itu (asrama mahasiswa Dompu di Mataram) terdaftar dalam aset daerah karena pada 2004 lalu, daerah pernah membangun bangunan di atas lahannya,” katanya.

Penggusuran bangunan di atas lahan asrama mahasiswa Dompu sehingga menjadi temuan BPK dari hasil auditnya tahun 2013 lalu. “(Kerugian Negara) Itu tinggal minta pertanggungjawaban RKD (kare-

(Suara NTB/ula)

H. Agus Bukhari

na menjual aset daerah). Tapi nanti akan ada tim Inspektorat yang akan menelusurinya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, asrama mahasiswa Dompu di Mataram ini telah ditukar guling oleh pengurus RKD Mataram. Tukar guling ini sempat menjadi gejolak akibat penolakan dari mahasiswa Dompu di Mataram.

Sebelumnya, Ketua Pansus Aset DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE menyebutkan, hasil audit BPK tahun 2013 ditemukan kerugian negara dalam proses penjualan wisma Dompu di Mataram sebesar Rp 97 juta. Pansus berencana menelusuri lebih lanjut terkait temuan BPK ini ke Mataram. (ula)

Tinggi, Animo Warga Bima Jadi TKW

(Suara NTB/uki)

KALIGRAFI – Salah satu kaligrafi karya kelompok pemuda Desa Roi, kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang perlu diapresiasi. Setidaknya, kegiatan positif ini dapat meredam kemungkinan munculnya konflik antarkampung yang kerap terjadi di sana. namun kaligrafi tersebut diukir di atas media logam kuningan (warna Emas), sehingga banyak warga khusunya warga luar Bima seperti di Jakarta dan Makassar yang membeli dengan memesan terlebih dahulu.

Harganya pun relatif menggiurkan, yaitu kisaran Rp 2 juta sampai Rp 5 juta, tergantung kerumitan jenis ukiran.

Berkat kerjasama, mereka mampu menjual selama tiga bulan terakhir sebanyak 10 biji dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 150 cm. ‘’Hasilnya akan kami bagi rata,” ujarnya.

Roy menambahkan akan lebih meningkatkan kualitas

karya beserta dengan pemuda lainnya, sehingga hal yang positif bisa dilakukan. ‘’Kami berharap nantinya tidak ada lagi pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti memicu awal terjadinya konflik, karena pemuda sudah memiliki aktivitas penunjang.

Mereka berharap agar pemerintah mau melihat dan melirik karya-karya mereka. ‘’Kami berharap dukungan dari pemerintah agar membantu mengatasi keterbatasan ini, karena bahan untuk pembuatan kaligrafi ini harus dibeli dan dipesan di Makassar,’’ ujarnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Bima, M. Chandra Kusuma AP mengatakan sangat mendukung kegiatan positif tersebut. Banyak pemuda yang tergabung dalam karya itu, sehingga angka konflik yang sering terjadi di desa tersebut mampu diredam dan diatasi.

Dia menegaskan, Pemkab Bima akan memberi dukungan terhadap kelompok pemuda itu, terlebih dalam menghadapi pasar bebas nanti.

“Kegiatan itu sangat penting untuk dikembangkan, kami siap mendukung dan men-support dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Kendati Presiden Jokowi tahun ini menunda untuk mengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, namun minat warga Bima yang kebanyakan berdomisili di daerah pedalaman Kabupaten Bima seperti Kecamatan Langgudu dan Monta, semakin tinggi. Tingginya animo mereka bahkan tidak mempedulikan moratorium itu.

Ditemui saat diwawancara di kantor Disnaketrans Bima, Selasa (17/3), seorang warga kecamatan Langgudu, Wulandari (19), kepada Suara NTB mengaku lebih memilih menjadi TKW ketimbang kuliah. Hal itu diungkapkannya karena kerja di luar negeri lebih jelas penghasilannya, sekaligus untuk membantu perekonomian keluarga. ‘’Kuliah capek, jadi TKW juga capek. Tapi jadi TKW lebih jelas hasilnya,” katanya.

Wulandari mengatakan, dia juga tidak peduli tentang pernyataan Presiden terkait penundaaan pengiriman TKW ke luar negeri dengan berbagai alasan. ‘’Itu tergantung pada pribadi masing-masing, tidak ada paksaan juga,” ujarnya.

Senada dengan Wulan, Rahmawati (20), perempuan asal Kecamatan Monta mengatakan sejak umur 18 tahun yang lalu dia bekerja di luar negeri.

Dia pernah bekerja di Singupara, dan kotraknya habis sela-

ma dua tahun. Kini dia ikut mendaftar untuk kembali jadi TKW dengan tujuan Hongkong.

Selain gajinya tinggi, menurut Rahmawati, Hongkong merupakan tujuan yang aman bagi tenaga kerja daripada negara Singapura. Menurutnya, dia ngotot memilih kerja di luar negeri daripada berlama-lama di kampug halaman dengan kondisi ekonomi yang moratmarit.

Koordinator PT Sejahtera Pratama (Sema), Amir mengatakan, tahun ini baru ada enam orang yang mendaftar di PJTKI-nya itu. Kesemua TKW tersebut rata-rata usia 18 sampai 21 tahun, dan kebanyakan ber-

domisili di pedalaman Kabupaten Bima. ‘’Mereka ini akan diberangkatkan oleh perusahaan kami bila syaratnya sudah jelas,’’ katanya, seraya menambahkan, bila ada hal-hal yang merugikan perusahaan atau calon TKW, pemberangkatan ditunda.

Kepala Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Bima, Moh. Sabri SH, mengatakan, sudah tiga PJTKI yang sudah menyerahkan nama-nama calon TKW untuk diwawancarai sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Ada 15 orang dengan usia yang relatif muda yakni 18 sampai dengan 23 tahun. (uki)

(Suara NTB/uki)

CALON TKW – Beberapa calon TKW di Bima tengah mengikuti proses pengisian formulir pendaftaran dan wawancara di kantor Disnakertrans Bima, Selasa (17/3).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Guru Diminta Ikhlaskan Anak Bekerja Sesuai Kemampuan Saat UN Dompu (Suara NTB) Hasil ujian nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelu-

lusan pada siswa. Sekolah pun diminta mengikhlaskan anak didiknya mengerjakan soal se-

(Suara NTB/ula)

DOKUMEN UN - Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti menyerahkan dokumen soal UN kepada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara sosialisasi pelaksanaan UN di aula Dinas Dikpora Dompu, Selasa (17/3).

suai kemampuannya agar bisa memotret masalah pendidikan di sekolah. Rintisan sekolah unggulan yang menjadi keinginan Bupati Dompu akan menjadi kebijakan pendidikan Provinsi NTB. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Dr H. Rosiady Sayuti pada acara sosialisasi UN tahun pelajaran 2014/2015 di aula kantor Dinas Dikpora Dompu, Selasa (17/3) mengungkapkan, hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Karenanya, pelaksanaan UN diharapkan tahun ini lebih jujur. Karena hasil UN akan menjadi ujian masuk perguruan tinggi. Karenanya penentuan kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN) menunggu hasil UN. “Kedepan-

nya, tidak hanya masuk perguruan tinggi di Indonesia, tapi juga masuk perguruan tinggi dunia,” terangnya.

Kunci dari pelaksanaan UN yang jujur ini, dikatakan Rosiady, sekolah dalam mengawal UN sesuai kaidah pendidikan. Dengan demikian, pemerintah bisa melihat potret pendidikan di satuan pendidikan dan mempelajari masalahnya. “Evaluasi Provinsi kedepan berbasis sekolah. Kalau hasil UN di sekolah itu baik, berarti tidak kita bantu. Karena perlengkapannya sudah terpenuhi.

Selama ini UN tidak bisa dijadikan dasar,” tegasnya.

Karenanya, para guru dan kepala sekolah agar tidak mengintervensi para siswa dengan jawaban atas soal yang dikerjakan. Biar-

kan para siswa mengerjakan soal sesuai kemampuannya. “Ikhlaskan anak bekerja sesuai kemampuannya,” harapnnya.

Rosiady juga mengungkapkan, komitmen pihaknya untuk meneruskan rintisan Bupati soal sekolah unggulan. Di setiap daerah diharapkan ada sekolah percontohan, sehingga bisa menjadi referensi bagi sekolah lain.

“Kita juga sudah usulkan dalam Raperda yang sedang dibahas di DPRD Provinsi soal penempatan guru secara sementara di sekolah lain. Begitu juga dengan siswanya. Artinya siswa ini bisa belajar di sekolah daerah lain tanpa harus pindah. Dengan cara ini untuk mempercepat proses kualitas guru dan wawasan kebangsaan,” katanya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama mengungkapkan, selama dua tahun berturut-turut Dompu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan berharap untuk laporan keuangan 2014 opininya menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Untuk mencapai WTP, peta jalan keluarnya sudah cukup jelas.

Tapi ada beberapa SKPD yang masih belum merampungkan data asetnya, termasuk di Dinas Dikpora. “Aset di Dinas Dikpora saja Rp 255 miliar atau seperempat dari jumlah aset Kabupaten Dompu,” katanya.

Dari jumlah aset Dikpora tersebut, Rp 200 miliar yang tidak ada masalah dan sebanyak Rp 55 miliar masih belum dilaporkan den-

gan baik. Ini akibat aset-aset ini terus dicatat, tapi tidak pernah diperbaharui. Untuk menghilangkan ada mekanisme dan proses.

“Untuk menyelesaikan masalah aset ini saya beri waktu kepada sekolah maksimum lima hari, karena Dikpora minta waktu tujuh hari,” jelasnya.

Kendati belum rampung pendataan aset, H. Bambang mengatakan, dirinya meminta Dinas PPKAD Dompu untuk mencairkan anggaran untuk Dikpora Dompu dengan pengecualian. Karena dalam sepekan data asetnya harus diselesaikan. “Biar tidak menimbulkan masalah baru lagi (akibat tidak mencairkan anggaran). Saya trauma dengan rentenir,” aku H. Bambang. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

Gubernur NTB Tak Setuju Pemberian Remisi bagi Koruptor

AMANKAN TERNAK - Aparat Dit Pol Air Polda NTB mengamankan barang bukti hewan ternak yang diduga kuat hasil pencurian di Labuhan Lombok, Selasa (17/3) kemarin.

Massa Rusak Rumah Warga Diduga Dukun Santet di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Lendang Jae Desa Lembar merusak rumah SL yang diduga sebagai dukun santet. Warga yang jengkel dengan tindakan sang dukun yang diduga melakukan praktik dukun santet merusak dan merobohkan rumah SL. Saat ini, rumah korban dipasangkan garis polisi oleh aparat Polres Lobar sedangkan sang dukun masih diamankan keluarganya.

Kejadian ini bermula saat warga mendengar SL bersama istrinya NF kembali ke rumahnya. Padahal, dua minggu lalu, keduanya telah diusir dari kampung tersebut. Amarah warga memuncak dan mendatangi rumah korban. Senin (16/3) sekitar pukul 19.30 Wita ratusan warga berkumpul, lalu bergegas ke kediaman korban.Warga yang sudah emosi langsung melempari rumah korban. Tidak hanya itu, warga juga merusak pagar dan merobohkan atap depan rumah SL. Untungnya, saat perusakan berlangsung, SL sedang tidak berada di rumah. Di dalam rumah beratapkan seng itu hanya ada istrinya NF dan anaknya MS. “Saat kami geledah rumahnya, SL tidak ada hanya istrinya saja,” kata salah seorang warga Erwin di lokasi kejadian, kemarin. Ketika warga mendatangi dan merusak rumah SL, tidak ada perlawanan dari keluarganya. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari amukan warga. Istri SL yang masih ada di dalam rumah segera dibawa keluar anaknya. Istri korban diselamatkan ke rumah warga lain.

“Tetangga Pak SL ini kan sakit, saat pengobatan oleh dukun lain, nama SL disebut. Kemudian direkam salah seorang warga,” ujarnya. Rupanya rekaman video pengobatan itu menyebar ke kalangan warga. Sehingga, mereka curigai jika sakit yang dialami tetangga SL disantet. Menurutnya, dukun ini pernah mau sumpah pocong namun tidak jadi dan disepakati lah jika SL dan istrinya dikeluarkan dari kampung ini. Sementara itu, Kades Lembar, Sainah membenarkan adanya perusakan rumah SL, Senin malam.

Kapolsek Lembar, AKP I Ketut Wendra membenarkan perusakan rumah warga yang diduga dukun tersebut. Diterangkan informasi yang diterimanya kejadian perusakan Senin malam sekitar pukul 20.30 Wita, setelah memperoleh laporan itu ia langsung turun ke lokasi. Sampai di lokasi ia menemukan banyak warga yang berkerumun di rumah dukun tersebut, jumlahnya mencapai ratusan orang.

Pihaknya berupaya menenangkan warga. Ia mengimbau masyarakat supaya tidak main hakim sendiri. Waktu itu masyarakat tetap tidak mau bubar sehingga ia pun mengancam mengerahkan pasukan untuk membubarkan massa.

Akhirnya secara berangsur-angsur, masyarakat pun meninggalkan lokasi. Setelah situasi kondusif, ia mencari dukun yang dimaksud namun tidak ditemukan sebab bersangkutan telah diamankan oleh pihak keluarganya. Namun rumahnya dalam kondisi rusak, pada bagian, ban depan, atap, tembok serta kaca rumahnya. (her)

(Suara NTB/her)

DIRUSAK - Rumah SL yang diduga dukun santet di Lembar dirusak massa. Rumah korban diberi garis polisi.

(Suara NTB/rus)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tak setuju dengan langkah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang akan memberikan remisi kepada koruptor. Menurutnya, pemberian remisi kepada koruptor justru akan dimaknakan semakin lemahnya negara dalam penindakan korupsi.

“Saya nggak setuju. Pemberantasan korupsi itu kan agenda prioritas,” kata Zainul Majdi ketika diminta tanggapannya terkait dengan rencana pemberian remisi bagi koruptor di Mataram, Selasa (17/3) siang kemarin. Dikatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan. Seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian, ada juga UU tentang pemberantasan korupsi.

Korupsi adalah kejahatan berat karena merampas hakhak ekonomi dan hak kemanusiaan jutaan manusia yang terdampak kejahatan korupsi. Pemberian remisi kepada koruptor secara nyata mencederai kemanusiaan dan hak kemanusiaan yang dirampas para koruptor melalui tindakan korupsi. “Jangan sampai kemudian keluar kebijakan-kebijakan yang dimaknakan sebagai semakin lemahnya negara di dalam penindakan korupsi. Apakah itu remisi atau yang lain-lain,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Tak Setuju Pemberian Dana Parpol Rp 1 Triliun Selain tak menyetujui rencana Kemenkum HAM yang akan memberikan remisi kepada koruptor, Ketua DPD I Partai Demokrat NTB ini juga tak setuju dengan rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo yang mewacanakan pemberian dana Rp 1 triliun bagi parpol dari APBN. Menurutnya, lebih baik pemerintah pusat memberikan dana itu kepada daerah untuk meningkatan derajat hidup masyarakat.

“Menurut saya untuk saat sekarang, jauh lebih maslahat kalau negara punya dana sebesar itu diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan jaringan irigasi pertanian masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Begitu juga mengenai pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan masih perlu mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nas)

Halaman 8

Dit Polair Polda NTB Gagalkan Pencurian Ternak Selong (Suara NTB) Jajaran Dit Polair Polda NTB Selasa (17/3) kemarin menggagalkan aksi pencurian ternak. Ternak-ternak curian itu terdiri dari 18 ekor kambing, 2 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Ternak diangkut menggunakan perahu kayu.

Direktur Pol Air Polda NTB melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Subdit Gakum Dit Polair Polda NTB, Kompol Mahsun menyampaikan, pihaknya berhasil menggagalkan pencurian ternak itu di wilayah Perarian Gili Lampu Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Bersamaan dengan barang bukti itu, 10 orang tersangka merupakan awak per-

ahu yang mengangkut ternakternak curian itu.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 7.30 Wita. Aparat Dit Polair Polda NTB bersama dengan Dit Polair Polres Lotim ini tiap hari menggelar patroli di kawasan perairan. Ternak-ternak itu kabarnya hendak dibawa ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah. “Pengakuan para ter-

sangka akan dibawa ke Awang Lombok Tengah,” tuturnya.

Tersangka digelandang ke Mapolres Lotim. Sementara ternak curian diamankan di Balai Karantina Hewan di Labuhan Lombok. Saat melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari tersangka. Diduga senjata tajam dan lainnya sengaja dibuang para tersangka ini

ke tengah laut.

Selain mengamankan tersangka yang mengangkut ternak, kabarnya tersangka aksi pencurian di wilayah Bayan KLU juga sudah diamankan oleh Aparat Polsek setempat.

Kasus ini kini sudah ditangani penyidik di Polda NTB. Aparat kepolisian saat menurunkan ternak-ternak yang menjadi barang bukti pencurian kemarin terlihat cukup kesulitan. Sejumlah kambing tampak sengaja tidak diikat. Setelah turun dari perahu aparat kepolisian sempat mengejar kambing-

kambing yang berlari.

Sementara dua ekor sapi dan kerbau tampak kesulitan jalan. Diduga hal ini akibat terlalu lama kaki hewan ternak itu ditekuk di dan diikat di atas perahu membuat kaki hewan tersebut lemas tidak bisa jalan.

Dari perairan Gili Lampu, perahu pengangkut ternak itu digiring petugas Pol Air dan aparat kepolisian lainnya ke belakang kantor Polsek KP3 Labuhan Lombok yang juga berdekatan dengan kantor Balai Karantina Hewan Labuhan Lombok. (rus)

Begal Motor di Jalur Keluarga Terdakwa Lapor ke KY Senggigi Ditangkap Polisi

Tak Puas Putusan Hakim

Mataram (Suara NTB) Sidang kasus pembunuhan sadis anak oleh ayah kandungnya di Kota Bima, masih berbuntut panjang. Putusan hakim PN Raba Bima yang menjatuhkan vonis 19 tahun penjara kepada terdakwa, Abdul Khalid (32) dilaporkan ke kantor penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB, Jalan Hos Cokroaminoto, Cemara Nomor 25A Mataram, Selasa (17/3). Dengan demikian, KY menerima dua laporan dalam kasus yang sama, setelah kubu keluarga ibu kandung korban juga mengadu.

Laporan keluarga terdakwa diwakili Abdul Walid, adik kandung terdakwa. Ditemui di kantor Penghubung KY di Mataram, Abdul Walid menilai hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan yang terjadi pada pelaku, sehingga putusannya dianggap sangat berat.

Kakaknya mengalami gangguan jiwa cukup lama. “Ini penyakit genetik, karena ayah saya juga gangguan jiwa cukup parah,” kata Abdul Walid.

Untuk menguatkan bahwa kakaknya memang gila, di persidangan sudah disampaikan hasil visum Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Selagalas. “Tapi hakim tidak menggunakan hasil visum itu sebagai dasar putusan. Saya duga ada intervensi,” katanya.

Di proses penyidikan ke-

polisian, sebenarnya kasus ini hampir dihentikan oleh Polres Bima Kota, terdakwa rencananya akan direhablitasi di RSJ. Tapi karena tekanan dari jaksa dan keluarga dari ibu kandung korban, kasus ini berlanjut sampai persidangan. Di persidangan pun, banyak menurutnya fakta yang menunjukkan terdakwa memang ganggaun jiwa. “Memang sih, setelah dia minum obat, biasanya akan sembuh dan ngomongnya lancar. Tapi kalau sudah kumat, ngomongnya ndak karuan. Ini juga sering terlihat di persidangan,” kata Abdul Walid. Yang aneh menurut dia, hasil visum doker RS yang menyatakan terdakwa sakit, samasekali tidak dijadikan dasar untuk pengambilan putusan hakim.

Sebenarnya sejak awal sidang, hakim sudah mengeluarkan penetapan bahwa terdakwa memang sakit jiwa, pihak JPU pun melakukan visum lagi, ditemukan bahwa memang ada gangguan jiwa Khalid. Tapi menjelang akhir sidang, hakim berubah pikiran, kemudian memastikan bahwa terdakwa masih normal karena mengikuti proses persidangan secara teratur dan sikapnya kooperatif.

“Menurut hakim, kakak saya ini bisa menjawab dengan benar, kooperatif di persidangan.

Tapi sebenarnya itu (normalnya) sementara saja. Setelah

itu labil. Tergantung obat. Kalau sudah berobat, sembuh.

Kalau hilang pengaruh obatnya, dia sakit lagi,” paparnya.

Namun apapun pembelaannya itu, hukuman hakim sudah jatuh, kakaknya diganjar 19 tahun penjara. Kendati demikian, ada harapan dengan mengajukan banding. Dia berharap KY memantau proses bandingnya itu, agar hakim mengkaji dan mengambil keputusan secara bijak dan adil. “Tidak ada intervensi. Kami sangat berharap independensi hakim,” harapnya. Terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim PN Raba Bima, dia sekali lagi meminta KY mengkaji adakah intervensi sehingga banyak fakta persidangan terutama terkait visum itu tidak dipertimbangkan.

Pada kesempatan sama, Asisten Kantor Penghubung KY NTB, Desrin Jania, SH meminta kepada pelapor untuk membuat surat pengaduan resmi, sebagaimana prosedur laporan, sehingga bisa diproses. Kepada wartawan, Desrin juga memberi gambaran, laporan itu akan tetap diproses meski sebelumnya ada laporan dari objek kasus yang sama. “Dari laporan ini, ada atau tidak temuannya (pelanggaran hakim), akan kami serahkan ke komisioner KY pusat. Mereka yang memutuskan,” kata Desrin. (ars)

(Suara NTB/dok)

Kompol Yunus Junaidi, S.Sos Mataram (Suara NTB) Fenomena Begal motor diberbagai daerah, muncul lagi di Lombok. Kali ini terjadi di wilayah hukum Polsek Senggigi, Lombok Barat. Seorang pembegal motor, Saofi alias Upi (20) ditangkap polisi dengan barang bukti sepeda motor. Peristiwa ini sekaligus menjadi catatan masyarakat agar waspada aksi kejahatan jalanan ini.

Kapolsek Senggigi, Kompol Yunus Junaidi, S.Sos membenarkan timnya berhasil menangkap pelaku begal motor, Senin (16/3) malam lalu.

“Sekarang pelaku sedang kami amankan. Satu lagi temannya masih kami buron,” kata Yunus, Selasa (17/3).

Kronologi kejadian, saat itu korban Tohir bersama temannya berboncengan dengan sepeda motor Jenis Honda Vario, melintas di Jalur Malimbu kearah Mangsit, kawasan wisata Senggigi. “Kedua korban baru selesai liburan di kawasan pantai Malimbu,” kata Kapolsek. Saat di tengah jalan di kawasan Dusun Mangsit, salah satu diantara korban kebelet kencing. “Satu orang pergi kencing, satu orang duduk di atas motor,” sambung Yunus. Saat itulah, tibatiba dua orang yang berboncengan dengan Yamaha Satria F menghampiri salah seorang korban yang sedang duduk di atas sepeda motor. Tanpa basa basi langsung “mengalungkan” parang di leher korban dan memintanya menyerahkan sepeda motor. Karena takut keselamatannya, korban pun pasrah dan menyerahkan sepeda motornya.

Dalam situasi itu, korban langsung mencari warga di sekitar. Setelah warga ramai, salah satu diantaranya meminjam handphone untuk menghubungi Polisi. “Kebetulan di handphone warga itu ada nomor Babinsa Polsek Senggigi.

Setelah dihubungi, Babinsa langsung kontak lewat HT ke seluruh pos penjagaan,” terang Kapolsek. Kebetulan di jalur lintas Batu Layar, ada aktifitas MTQ yang dijaga aparat.

Petugas polisi yang berjaga saat itu, mendengar pengumuman via HT langsung siaga.

Pelaku yang kebetulan melintas akhirnya tertangkap di Batu Layar. Sementara rekannya yang mengetahui ada aparat, kabur menggunakan Satria F tersebut. Dalam aksi penangkapan itu, seorang anggota polisi mengalami luka bakar di bagian kaki karena terkena knalpot sepeda motor.

Setelah penangkapan itu, pelaku dan sepeda motor diamankan ke Mapolsek Senggigi. “Korban meyakinkan motor miliknya dan itu pelakunya,” sebut Yunus. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekrasan (curas) ancaman paling lama sembilan tahun penjara. Sementara rekan pelaku masih dikejar. Mantan Kapolsek Mataram ini mengimbau masyarakat berhati-hati saat berkendara, meski pun itu di jalur yang ramai. Apalagi melintas di jalur sepi malam hari, harus ditingkatkan kewaspadaan. (ars)

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Semangat Kartini Jadi Teladan di Nusantara

IIBF Bidik 250.000 Pengunjung Jakarta (Suara NTB) Indonesia International Book Fair (IIBF) menargetkan acara tahun ini yang berlangsung pada 2-6 September dikunjungi oleh 250.000 orang.

“Tahun ini diharap 250.000 pengunjung,” kata Ketua Panitia IIBF 2015 Rosidayati Rozalina saat bertemu media di Lotte Shopping Avenue, Selasa (17/3). Menurut Rosidayati, tahun lalu mereka dikunjungi oleh 200.000 orang dengan jumlah peserta dari 11 negara “Tahun ini mudahmudahan lebih banyak lagi,” tambah dia.

Peserta acara berasal dari penerbit, toko buku, perpustakaan, sarana-prasarana pendidikan dan lembaga kebudayaan. IIBF merupakan pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) untuk para bibliofil, pegiat dan pecinta buku.

IIBF 2015 menyediakan 94 gerai dan akan dimeriahkan beragam acara antara lain wisata baca dan pengetahuan, lonba tari tradisional Indonesia, lomba penulisan dan seminar. IIBF akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 2-6 September 2015 dengan kisaran harga tiket Rp 10.000 per hari dan Rp 25.000 untuk tiket terusan.

IIBF tahun ini juga akan menggandeng Korean Cultural Center Indonesia untuk menghadirkan Korea Selatan sebagai tamu kehormatan mereka. Rencananya, Korsel akan menampilkan karya literatur mereka dari yang tradisional sampai yang terkini. (ant/bali post)

Indonesia International Book Fair

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

AKSI TEATRIKAL - Seniman Aning Purwa (depan) melakukan aksi teatrikal bertema “Mati Ati” yang mengkritik rencana pembangunan Trans Studio yang kemungkinan akan menggusur Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) di Semarang, Jateng, Selasa (17/3).

Senin Sinema

”Ucap Mata Tentang Kata” Cermin Budaya dari Medan Mataram (Suara NTB) Film singkat yang ditampilkan di Senin Sinema (Seninema) edisi kedelapan di Warjack Taman Budaya NTB dengan judul “Ucap Mata Tentang Kata” karya Ihsan Ahdiat mencerminkan sebuah peristiwa budaya suku batak di Medan, Sumatera Utara.

Tanpa dipungkiri, film memang merupakan sebuah cerminan dari suatu keadaan pada masa tertentu dalam peradaban. Film dapat menjadi semacam artikulasi budaya serta media pengenalannya secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Lantas, film yang diproduksi oleh Ihsan di Kota Bandung itu dijadikan sebagai referensi untuk berkarya bagi para talent yang sedang haus menuangkan hasil kreatifitasnya.

Film tersebut menceritakan pola komunikasi yang terjadi antara mertua laki – laki dengan seorang menantu perempuan. Beberapa pandangan terutama dari kalangan musisi dan seniman yang menyaksikan film tersebut membenarkan tentang adan-

ya peristiwa budaya di Medan khususnya masyarakat suku batak seperti digambarkan dalam film.

Antara mertua laki – laki dengan sang menantu perempuannya (istri dari putranya) tidak boleh melakukan komunikasi secara langsung. Jika dirasa perlu, seorang menantu perempuan atau pihak mertua tersebut harus berkomunikasi melalui perantara (pihak ketiga).

Tiga tokoh utama yang mengartikulasikan pesan dalam film tersebut antara lain yakni Bolang selaku pemeran tokoh mertua laki – laki, kemudian Kenyo selaku cucu dari Bolang atau putra dari sang menantu. Selanjutnya, seorang ibu yang menjadi istri dari putra Bolang.

Pesan utama film tersampaikan dalam setting perbincangan tiga tokoh utama di atas meja makan. Di situ terlihat kenyo duduk membatasi Bolang dengan ibunya. Suasana yang hening terpecahkan ketika Bolang menanyakan nomor telfon ayahnya.

“Kenyo tau nomor telfon bapak kamu berapa,” tanya Bolang kepada Kenyo yang sedang asyik bermain game dengan gadgetnya di atas meja makan. Kenyo tersentak dan menjawab “Nggak tau, Kenyo kan biasanya nelfon ke Ibu saja,” tangkasnya sembari membanting – banting gadgetnya seolah sedang mengemudikan mobil.

Ibu Kenyo yang sebelumnya diam tanpa kata sambil memegang telfon seluler ber-

Seminar Pariwisata Jadi Pembuka FTMD Mataram (Suara NTB) Seminar pariwisata untuk kesejahteraan digelar sebagai pembuka kegiatan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD). Seminar pembuka itu akan diselenggarakan pada, Kamis (19/3), di Lombok Raya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H.L. Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si mengutarakan bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya disiapkan oleh rekan kerjasama dari perusahaan penerbitan media massa.

Pihaknya hanya berperan sebagai pendukung meski perayaan festival merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. “Temanya adalah Pariwisata Untuk Kesejahteraan,” tuturnya, Selasa (17/3).

Seminar tersebut akan mengulas perihal industri pari-

wisata yang menyangkut potret perkembangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Industri pariwisata memang diyakini dapat mendatangkan efek berantai bagi masyarakat.

Selain seminar, akan diselenggarakan pula kegiatan bersepeda berskala internasional. Aktivitas olahraga sepeda itu akan berlangsung menjelang perayaan puncak peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora.

Gunung Tambora yang tercatat meletus pada tahun 1815 itu menapaki usia letusan genap dua abad pada tanggal 11 April 2015 mendatang. Selain dua kegiatan tersebut, berbagai rangkaian lain untuk menyemarakkan kegiatan tersebut yakni page-

laran budaya, berupa jambore seni dan budaya, seminar geologi dan lain sebagainya.

“Jambore seni dan budaya kita selenggarakan di Dusun Pancasila, Kabupaten Dompu.

Sementara kalau seminar – seminar itu kita pusatkan di Bima supaya keduanya berimbang,” tandasnya.

Dipastikan, pada puncak perayaan festival nanti Pemprov NTB akan menghadirkan Presiden Joko Widodo. Saat kehadirannya nanti, Balai Konservasi Sumberdaya Alama (BKSDA) NTB merancang penyerahan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang menetapkan gunung tersebut sebagai Taman Nasional oleh Presiden kepada Gubernur NTB. (met)

WSATCC Nyanyikan Kembali Lembe-Lembe

Jakarta (Suara NTB) Grup musik White Shoes And The Couples Company menyanyikan kembali lagu daerah Lembe-Lembe asal Maluku dalam album yang berjudul sama dengan lagu tersebut.

Sebelumnya mereka telah menyanyikan lagu itu dalam album “White Shoes And The Couple Company Menyanyikan Lagu2 Daerah” yang diproduksi tahuun 2013. “Lagu Lembe-Lembe yang ini berbeda dengan album sebelumnya, lebih ada nuansa latinnya,” kata penyanyi White Shoes And The Couples Company Aprilia Sari pada saat acara “Senen Malam di Petogogan”, Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan proses rekaman dan mixing dilakukan di Perebeye, Mauritius, Afrika.

Single yang dirilis malam ini dalam bentuk kaset, berisi dua lagu yaitu Lembe-Lembe pada sisi A dan Runaway Song pada sisi B dijual hanya 50 kaset.

White Shoes And The Couples Company Ia berpendapat tidak masalah mengeluarkan rilisan dengan jumlah sedikit, yang penting ide dan kreativitas dapat tersalurkan.

“Banyak musisi saat ini terbentur masalah dana, buat kami yang penting mengeluarkan karya, dalam jumlah terbatas juga tidak apa-apa.

Suatu saat ada dana lebih kita

warna putih menyanggah percakapan dua tokoh tadi. Ia menyahut, “Ibu punya kok nomor handphone bapak kamu kenyo,” sambil menyerahkan handphone kepada kenyo dengan tujuan untuk disampaikan kepada Bolang.

Usai diputar, penyanyi country perempuan yakni Pipiet Tripitaka yang ikut menyaksikan secara langsung mengutarakan bahwa film tersebut merupakan cermin peristiwa budaya dari tanah Medan. Meski berlatar tempat atau lokasi pengambilan gambar dilakukan di Bandung namun tetap nilai budaya yang disuguhkan merupakan teradisi dan budaya masyarakat suku Batak.

Film Lain Adapun beberapa film yang ditampilkan pada seninema edisi ke-8, Senin (16/3) malam kemarin antara lain, drama percintaan karya siswa – siswi SMKN 2 Kuripan Lombok Barat. Video klip hasil produk-

si sederhana karya Kang Joule, film dokumentasi penjelajahan menuju kawasan wisata alam Terjun Aiq Kelep oleh Komunitas Temburun dan Jelajah Alam Lombok, serta dokumentasi pendakian menuju Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak mencapai 1726 mdpl.

Drama percintaan yang berjudul “Cinta Itu Rapi” dipelopori oleh beberapa siswa dan siswi SMK. Film yang berdurasi tidak terlalu panjang itu direkam menggunakan kamera sederhana. Sama dengan video klip berjudul nightmare (mimpi buruk) karya Kang Joule. Sang kreator videografi mengutarakan bahwa dirinya hanya menggunakan kamera handphone sebagai media pengabadi gambarnya. Terlintas, pesan yang ingin disampaikannya kepada generasi muda yakni agar setiap kreator tidak menjadikan sebuah keterbatasan sebagai alasan untuk mengurung niat dalam melahirkan karya. (met)

Rieka Roeslan Siapkan Lagu Tentang Pancasila Jakarta (Suara NTB) Lama tak terdengar kiprahnya, ternyata penyanyi pop Rieka Roeslan sibuk mengajak anak muda untuk cinta Pancasila.

Ia bahkan menjanjikan akan menulis lagu tentang pancasila.

“Cinta Pancasila sama halnya dengan cinta pada diri sendiri,” ujar Rieka dalam konferensi pers Gerakan Cinta Pancasila di Jakarta, Senin.

Pancasila, lanjut Rieka, merupakan kepribadian bangsa yang harus terus dijaga. Di dalam Pancasila tersimpan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tapi sayangnya, lanjut dia, generasi muda semakin terjerumus dalam budaya asing akibat derasnya informasi yang masuk.

“Pancasila itu ‘filter’ agar kita tetap menjadi diri sendiri,” tegas dia. Disinggung mengenai minimnya lagu-lagu yang membangkitkan nasionalisme, mantan personel The Groove itu mengaku sangat prihatin.

“Kita tidak hanya kekurangan lagu anak-anak, tetapi juga lagu-lagu yang membangkitkan nasionalisme,” cetus dia. Rieka berjanji akan menulis lagu untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda pada Pancasila.

Penggagas Gerakan Cinta Pancasila, Emma Holiza, mengatakan gerakan itu merupakan gerakan perubahan besar yang dicetuskan Diatam Communications. “Kami mendapat dukungan dari Kemdikbud, Disdik DKI, Mabes Polri, dan Klinik Pancasila,” jelas Emma.

Gerakan itu memiliki pesan untuk mengembalikan nilainilai toleransi yang terkandung dalam lima sila Pancasila dengan pendekatan dan bahasa yang mudah dipahami anak muda.

Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan langsung, kompetisi, dan sikap toleransi.

Emma menjelaskan pihaknya menargetkan gerakan itu diterima seluruh lapisan masyarakat. Tahap awal, dipilih 50 sekolah yang harus ikut berpartisipasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

bisa reproduksi karya tadi.

Yang penting tidak kependam saja,” kata dia seusai penampilan.

Pada acara “Senen Malam di Petogogan”, grup musik yang mengawali debutnya dengan Windu Defrina juga membawakan lagu Lembe-Lembe dengan versi terbaru dan terdengar atraktif. (ant/bali post)

Rieka Roeslan

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Semangat seorang Raden Adjeng Kartini (RA Kartini) salah satu Pahlawan Nasional Indonesia menjadi teladan di Nusantara. Hari Pahlawan untuk kartini (Hari Kartini) yang biasanya diperingati setiap tanggal 21 April itu diharap dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terkait sejauh mana Warga Indonesia mengabdikan diri Kepada Negara.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs.H.Abdul Latif Nadjib,MM ketika ditemui Suara NTB, Selasa (17/3) di Kantornya. Namun, ketika ditanya terkait agenda yang disiapkan untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini, dirinya menjawab akan memberikan dukungan kepada Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Kalau dalam rangka perayaan hari kartini, Disbudpar sifatnya hanya memberi dukungan terhadap GOW maupun PKK, agenda nasional seperti itu memang tidak kita masukkan kedalam program agenda Disbudpar Kota,” tuturnya.

Kendati demikian, dirinya selaku pemangku kebijakan yang menyangkut Kebudayaan menyatakan kesiapan untuk mendukung agenda – agenda yang akan diselenggarakan. Terlebih, pandangannya tentang sosok pahlawan perempuan dengan semangat yang membara itu patut diteladani oleh generasi – generasi muda.

“Momen perayaan hari kartini dapat menjadi kesempatan untuk mengoreksi diri, bukan hanya bagi kaum perempuan tetapi justru bagi laki – laki juga,” tambahnya.

Kaum perempuan di masa kini, lanjutnya, harus mengukur diri berdasarkan peran masing – masing dalam membangun bangsa. Menurutnya, semangat kartini dapat dijadikan sebagai landasan atau tolok ukur setiap individu dalam mengembangkan diri dan membangun peradaban bangsa.

“Sepanjang sejarah indonesia, sepengetahuan saya RA Kartini memang tidak terlalu memiliki kaitan dengan daerah kita. Tetapi, kita harus menghargai serta memberikan apresiasi dan menjadikannya teladan sebab, dia termasuk salah satu pahlawan nasional bangsa kita,” tandasnya. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

Halaman 10

(Suara NTB/rai)

Tonton Film ’’Merariq’’

Emha Islahul Ardhoni Jusri

Orang Tua Iseng SISWA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram Emha Islahul Ardhoni Jusri lolos seleksi program Sejuta Bola untuk Anak Indonesia yang digelar Kick Andy. Lolosnya siswa Kelas X ini akibat orang tuanya iseng melihat informasi di internet, jika ada seleksi pelajar Indonesia untuk dilatih dalam program tersebut.

Melihat informasi tersebut, Jumaah ayahnya meminta Dhodi – nama panggilannya ikut serta. Namun sebelumnya Dhodi harus mengikuti seleksi antar kampung. Akhirnya Dhodi bersama 5 kawannya mengirim data hasil seleksi dan dipanggil wawancara oleh tim Sejuta Bola dan berhak mengikuti kegiatan berikutnya.

Buah hati pasangan Jumaah dan Saraini ini, mengaku, kegigihannya bermain bola sudah lama ia gemari. Meski namanya tidak sepopuler pemain-pemain yang dilatih khusus oleh pemerintah, melalui program ini Dhodi berharap mampu mengangkat namanya hingga ke tingkat nasional. “Memang hobi saya, tapi bagi saya hobi itu akan berarti ketika kita ingin berusaha menaikkan posisi,” jelasnya pada Suara NTB, Selasa (17/3).

Keseharian Dhodi yang tergabung dalam tim sepakbola MAN 1 Mataram ini dengan harapan mampu mengangkat nama sekolahnya hingga ke tingkat nasional. Dikatakannya, kesempatan tersebut bisa jadi kesempatan emas bagi siswa ini. Selain akan dilatih khusus di Bali, akan ada proses seleksi melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. “Nanti akan ada seleksi untuk timnas juga,” katanya.

Sementara Kepala MAN 1 Mataram Muhammad Mohan sangat bangga dan mengapresiasi sangat tinggi terhadap potensi siswanya. Bahkan sebelumnya pihak sekolah dikagetkan dengan surat masuk dari Kick Andy Sejuta Bola Untuk Anak Indonesia. Pasalnya, mengenai seleksi yang diikuti Dhodi, sebelumnya tidak diketahui oleh sekolah. “Kaget kita, ternyata ada siswa yang memiliki ide inisiatif seperti Dhodi,” katanya.

Prestasi ini diharapkan pihak sekolah tetap dijaga oleh siswanya. Bahkan melalui Dhodi siswa-siswa yang lain tidak putus asa agar tetap berupaya, karena masih banyak kesempatan. Selain itu, pihak sekolah juga mengimbau kepada orang tua siswa lebih peka dengan informasi internet. “Seperti Bapaknya Dhodi,” usul Mohan. (rai)

Sembilan Siswa Inklusi SMKN 5 Mataram Ikut UN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 9 siswa inklusi atau siswa berkebutuhan khusus SMKN 5 Mataram tercatat sebagai peserta ujian nasional (UN) tahun 2015. Mereka akan mengikuti UN bersama dengan para siswa normal lainnya di sekolah itu. Dari jumlah itu, 1 orang duduk pada jurusan kriya tekstil. Sedang 8 siswa inklusi yang lain duduk pada jurusan design komunikasi visual (DKV).

Kepada Suara NTB, Kepala SMKN 5 Mataram Tri Budi Ananto mengaku, jika ke 9 siswanya itu akan mengikuti segala bentuk tahapan proses UN sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hanya saja, yang berbeda dari peserta UN pada umumnya yaitu mereka akan menjalani semua bentuk proses dengan cara diberikan perlakuan berbeda dan khusus oleh para guru.

“Ujiannya secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka, diberikan perlakuan khusus oleh para guru, dibina dan bimbing,” terang Budi menjelaskan kondisi siswa.

Secara keseluruhan peserta UN di sekolah berjumlah 178 orang. Ke semua itu telah memperoleh berbagai kebijakan persiapan menghadapi UN. Hasil try out yang digelar Dikpora belum lama ini juga telah keluar. Meski Hasilnya belum memuaskan, ia mengaku kekurangan dan kelebihan pada siswa akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi lanjutan pihak sekolah guna lebih mematangkan kesiapan menghadapi UN. Selain itu, Tri Budi mengklaim jika pengelompokan dan pemetaan terhadap para siswa sudah dilakukan sejak mereka duduk di bangku kelas 11 lalu. Sehingga kata dia, sebenarnya, pihak sekolah jauh-jauh hari sudah memperoleh gambaran tentang kondisi para siswa calon peserta UN. “Sebenarnya jauh hari sudah ada gambaran kondisi siswa, bukan dari hasil try out kemarin. Kita sudah siapkan dan bina mereka sejak duduk di kelas 11,” ujarnya.

Selain telah menggelar try out selama dua kali, para siswa calon peserta UN di SMKN 5 Mataram juga telah mengikuti uji kompetensi di masing-masing jurusan. Hasilnya, masih belum memuaskan. Hal itu disebabkan terdapat beberapa siswa yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan.

Untuk diketahui, SMKN 5 Mataram termasuk salah satu sekolah yang menerima siswa denga kebutuhan khusus tertentu di Kota Mataram. Selain itu, sekolah yang menerima siswa inklusi lainnya yaitu SMAN 6 Mataram dan SMPN 9 Mataram. (dys)

Siswa SMA Terkendala Juknis Dana BOS Selong (Suara NTB) – Adanya imbauan menonton film Merariq bagi siswa di Lombok Timur (Lotim) masih jadi kontroversi. Apalagi dana yang digunakan untuk membeli karcis sebesar Rp 15.000 per siswa menggunakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak serta merta disetujui. Belum lagi, petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS di tingkat SMP dan SMA berbeda.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Lotim, H. Andap,S.Pd, M.Pd, Selasa (17/3), mengungkapkan, surat edaran yang berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim agar siswa menonton tersebut suatu hal yang positif. Meski demikian, ujarnya, ada kendala bagi siswa SMA yang ingin menonton pada

surat edaran, khususnya pada item ke empat. ‘’Terdapat di sana bahwa tujuan untuk diimbaunya siswa SMP dan SMA untuk menonton film itu untuk apresiasi seni dan budaya daerah.

Namun, pada kenyataannya di tingkat SMA sudah tidak ada pengalokasian dana BOS untuk apresiasi seni dan budaya daerah,’’ terang Kepala SMAN 1 Masbagik ini.

Adanya item itu, ujarnya, MKKS Lotim belum menemukan titik temu terkait dengan siswa menonton film Merariq dengan menggunakan dana BOS. Apalagi, pengeseaan dana BOS untuk tingkat SMA dilakukan oleh provinsi. “ Tapi kalau provinsi setuju yang ngak apa-apa, karena yang mengesahkan RAB untuk SMA itu provinsi. Tapi ini kan lain yang meminta, lain yang

(Suara NTB/dok)

H.Andap

mengesahkan,” ungkapnya.

Namun, bagi pihaknya menonton film Merariq merupakan suatu hal yang sangat positif, karena bisa mengangkat budaya dan kearifan

lokal. Akan tetapi, yang menjadi persoalannya khusus di tingkat SMA adalah masalah pendanaan siswa yang akan menonton dengan karcis yang Rp 15.000/siswa itu. Dicontohkannya, khusus di SMAN 1 Masbagik, jika semua siswa pergi menonton film dan dianggarkan dari dana BOS, itu bisa menghabiskan Rp 14 juta lebih.

Untuk itu, sampai saat ini pihaknya bersama Forum MKKS Lotim masih menjalin koordinasi untuk mengkomunikasikan hal tersebut untuk mencari solusi terbaik dalam menanggapi surat edaran tentang ajakan menonton film Merariq itu. (yon)

Cegah Siswa Terjerumus Narkoba

SMPN 17 Mataram Intensifkan Kegiatan Ekstrakurikuler

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Kepala SMPN 7 Mataram Sibawaih sedang menyerahkan hasil try out kepada para siswa yang memperoleh hasil tinggi beberapa waktu lalu.

Hasil ’’Try Out’’ Belum Memuaskan

SMPN 7 Mataram Kelompokkan Siswa Mataram (Suara NTB) Hasil try out yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram tanggal 23 sampai 27 Februari lalu belum membuat pihak SMPN 7 Mataram senang. Pasalnya, hasil try out yang telah keluar, Sabtu 14 Maret masih jauh dari harapan pihak sekolah.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Sibawaih menegaskan jika hasil try out para siswa yang berjumlah 479 tidak memuaskan. Atas hasil tersebut, Sibawaih pun langsung mengelompokkan para siswa berdasarkan hasil try out yang mereka peroleh.

“Hasil ini masih jauh dari harapan, jelas belum memuaskan bagi kami, masih kurang maksimal hasilnya,” terangnya.

Setelah dianalisis, ujarnya, pihaknya membentuk tiga kelompok masing-masing terdiri

atas siswa kelas atas, kelas menengah dan kelas di bawah rata-rata. Bagi siswa yang masuk dalam pengelompokan kelas atas terdiri dari siswa yang memperoleh hasil try out sangat baik, sementara kelas menengah diisi para siswa yang memperoleh hasil try out cukup baik. Sedang kelas di bawah rata-rata, terdiri dari siswa yang memperoleh hasil try out kurang baik. Nantinya, masing-masing kelompok akan diberikan perlakuan berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan para siswa.

“Mereka akan diberikan perlakuan berbeda oleh para guru, kalau yang masih kurang diberikan agar semakin baik.

Kalau yang sudah baik diberikan perlakuan agar mereka semakin tinggi nilainya, di samping tentunya kami akan memberikan motivasi terus kepada mereka,” terang Sibawaih.

Selain dijadikan sebagai

alat pemetaan terhadap kondisi para siswa calon peserta UN, hasil try out dari dinas juga dilaporkan ke wali murid sebagai bahan evaluasi bagi mereka.

Menurutnya, peran orang tua dalam mengawasi dan mengontrol anak-anak mereka sangat penting. Untuk itu, pihak sekolah dalam waktu dekat berencana melakukan pemanggilan terhadap seluruh wali murid sekaligus menjelaskan kondisi para siswa jelang hadapi UN. Sibawaih mengklaim, para siswa calon peserta UN bisa memperoleh hasil yang lebih baik, jika persiapan yang dilakukan mereka maksimal.

Karena menurut dia, para siswa mempunyai potensi yang luar biasa. Tidak hanya itu, Sibawaih mengaku beban moral menghadapi UN tahun ini lebih besar, karena harus mempertahankan keunggulan hasil UN di Kota Mataram tahun lalu. (dys)

Jelang UN

Latihan Soal Jadi Prioritas SMA Al-Ma’arif Mataram (Suara NTB) SMA Al-Ma’arif Mataram memanfaatkan sisa-sisa hari jelang ujian nasional (UN) untuk melatih soal-soal yang diperkirakan hampir sama dengan soal UN. Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furkan S.Pd, mengatakan, semua persiapan-persiapan secara umum sudah dilakukan pihaknya. Salah satunya, try out mandiri, try out Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) secara serentak sudah digelar.

Namun, pihaknya tidak ingin kalah dari sekolah negeri lain di NTB umumnya dan Mataram khususnya. Pihaknya akan terus mengupayakan kemahiran dan kepekaan siswa dalam menghadapi UN. Walau UN tidak lagi dipandang penting oleh orang banyak umumnya, dibanding US yang menjadi standar kelulusan pada tahun ajaran sekarang ini.

Baginya UN pun penting, karena untuk mengukur kompetensi siswa sejauh mana yang akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. “Jadi UN bagi kami tetap penting, supaya kelebihan dan

(Suara NTB/rai)

M. Furkan kekurangannya bisa ditindaklanjuti. Jangan bangga ujian sekolah jadi standar, semuanya tetap sama,” katanya pada Suara NTB, Selasa (17/3).

Mengingat pentingnya UN, Furkan menjadwalkan beberapa hari ke depannya untuk menggencarkan latihan soal UN pada siswanya. Beberapa soal sudah disiapkan khusus untuk mengisi 26 hari menjelang UN. Diakuinya, dalam persiapan tidak ada kendala yang krusial pada persiapan.

Hanya saja komputer penunjang masih minim untuk melatih keterampilan siswa.

“Komputer kami masih terbatas, kalau dana BOS tidak

diperbolehkan untuk membeli komputer,” keluhnya.

Kendala tersebut bukan jadi tolak ukur bagi sekolah menjadikan alasan dalam persiapannya. Bahkan pihaknya pun mengupayakan siswa harus lulus semua untuk mengangkat nama sekolah dan posisi tawar, sehingga tekad meluluskan siswa seratus persen bisa diwujudkan.

Menurutnya, jumlah siswa yang UN sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu, jumlah siswa yang ikut UN hanya 24 orang, sekarang menjadi 26 peserta.

Minimnya siswa menjadi target utama sekolah ini mendorong siswanya agar bisa lulus semua tahun ini. Kualitas sekolah akan diukur melalui kualitas kelulusan siswa pada ujian mendatang.

“Jika siswa mampu meraih nilai UN tertinggi ya imbasnya ke sekolah juga,” akunya.

Pada bagian lain, pihaknya mengharapkan siswa memperhatikan waktu dan mengontrol diri dalam pergaulan, apalagi menjelang UN. “Karena biasanya banyak siswa-siswa di Mataram gagal ujian hanya karena musibah tak terduga,” ujarnya. (rai)

Mataram (Suara NTB) SMPN 17 Mataram berusaha menjadikan siswanya sebagai pelaku pencegah barang terlarang, seperti penggunaan narkoba, merokok, minum alkohol dan perbuatan yang merugikan kesehatan lainnya.

Upaya tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR (Palang Merah Remaja).

Kepala SMPN 17 Mataram, Mustajib, S.Pd, mengatakan, sebagai bentuk responsif dan penanggulangan terhadap maraknya penggunaan narkoba, menjadi motivasi sekolah membentuk kegiatan kesehatan siswa.

Diakuinya, penggunaan barang-barang haram itu sudah merambah sampai ranah sekolah, sehingga kewajiban utama sebagai sekolah yang terus menjaga reputasinya, tetap dijaga dan meningkatkan pencegahan melalui PMR. Untuk lebih efektif dan memberi pemahaman pada siswa, pihaknya juga mengundang kepolisian dan BNN memberi materi dasar pencegahan. “ Kami betul-betul ingin menanamkan keyakinan yang kuat pada siswa terkait bahayanya barang-barang haram itu,” ungkapnya, Selasa (17/3).

Menurutnya, lingkungan pendidikan merupakan lingkungan produktif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjaga kondusivitas itu, peran siswa menjadi penting, guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, mam-

pu bersaing dan berdaya guna, sehingga diharapkan dapat meraih masa depan yang gemilang. “Masyarakat pendidikan di dalamnya kan ada generasi penerus bangsa yang harus dapat mempertanggungjawabkan dirinya sendiri dan mempunyai daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” jelasnya.

Diakuinya, penyalahgunaan narkoba sudah merambah hingga sekolah-sekolah, sehingga upaya melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap siswa, baik dengan melibatkan pihak lain, menggiatkan ekstrakurikuler yang bermanfaat, serta mengembangkan suasana yang nyaman dan aman bagi siswa untuk belajar. “Kepolisian, BNN, orang tua dan komite sekolah punya peran utama dalam menangani kasus seperti ini,” tambahnya.

Ditambahkan, kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan agama pun menjadi tonggak awal dalam mem-back up mental dan psikologi siswa. Penyaluran, perbaikan, pencegahan, dan penyesuaian dalam poin- poin pengajaran keagamaan merupakan salah satu media yang akan menumbuh kembangkan sikap positif siswa. “Makanya kegiatan imtak, pengayaan tidak bisa diremehkan. Tidak hanya ketika ujian nasional saja menggencarkan kegiatan agama pada siswa, di waktu lain itu lah yang terpenting,” tutupnya. (rai)

Agar Laku

Dikpora Minta Sekolah Swasta Jual Program ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Mendapat banyak tuntutan agar program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Bina Lingkungan (BL) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram dievaluasi, Sekretaris Dinas Dikpora Drs. H. Isin justru menantang pengelola pihak sekolah. Dinas Dikpora meminta sekolah swasta yang selama ini kerap menentang kebijakan BL agar membuat program yang bisa dijual ke tengah-tengah masyarakat.

Ia pun membantah jika pernyataannya itu dianggap sebagai sikap pemerintah yang selalu menyalahkan sekolah-sekolah swasta, karena dinilai tidak kreatif menjual program yang bisa menarik hati masyarakat.

“Ini bukan menyalahkan sekolah swasta, tapi mengimbau agar mereka menjual program ke masyarakat supaya masyarakat tertarik masuk,” kilahnya pada Suara NTB belum lama ini.

Keberadaan sekolah swasta, ujar Isin, selama ini mendapatkan porsiyang sama dengan sekolah negeri. Hanya saja, masyarakat lebih tertarik memasukkan putra-putri mereka ke sekolah negeri.

Sementara itu, disinggung soal tidak konsistennya dalam menegakkan aturan pelaksanaan BL yang mengatur kuota 20 persen pada setiap kali PPDB, Isin mengaku kesulitan membendung keinginan masyarakat luas agar

menyebar ke sekolah-sekolah lain. Termasuk tidak menumpuk di satu sekolah tertentu.

Akibatnya, tidak jarang ada sekolah yang menerima kuota BL sampai dengan 100 persen lebih seperti yang terjadi di SMPN 1, SMPN 2, SMAN 2, SMAN 7 dan lainnya.

“Tidak ada pilih kasih, semua sama antara sekolah negeri dan swasta. Bagaimana kita mau paksa mereka untuk masuk ke sekolah tertentu, sementara mereka mau masuk ke sekolah lain. Mereka tetap maunya masuk sekolah itu. Itu hak mereka untuk masuk ke sekolah tertentu,” jelas Isin.

Selama ini, ungkapnya, banyak sekolah swasta yang tidak setuju PPDB dengan sistem BL karena dinilai merugikan sekolah swasta lantaran berkurangnya peminat yang masuk kesana. Tapi Isin menegaskan, jika adagium sangat tersebut tidak benar.

Diakuinya, banyak sekolah swasta yang juga laris manis pada saat PPDB. Bahkan akunya, sebelum PPDB berakhir, banyak sekolah swasta yang sudah menolak dan menutup pendaftaran karena terlalu banyak peminat. Isin pun membantah jika PPDB menggunakan sistem BL dianggap sebagai kebijakan yang telah membuat banyak sekolah tutup buku lantaran sepi peminat. Bahkan klaimnya, ruh dari sistem BL sangat baik sebagai langkah preventif agar seluruh masyarakat Kota Mataram bersekolah. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

Rodgers Ingin Geser City (Suara NTB/her)

SIAP BERTANDING - Kesebelasan yang siap bertanding pada pembukaan Turnamen Bupati Lobar Cup II.

10 Klub Perebutkan Trofi Bupati Lobar Cup II Giri Menang (Suara NTB) Bupati Cup kedua Lombok Barat (Lobar) yang digelar tahun ini secara resmi dibuka Senin kemarin. Sebanyak 10 klub dari 10 kecamatan se-Lobar siap bertarung memperebutkan tropi Bupati Cup. Klub-klub ini siap bertarung untuk dapat mewakili Lobar menuju ajang Liga Nusantara Provinsi NTB pada bulan April nanti.

Pembukaan Bupati Cup kedua yang diselenggarakan di Lapangan Kediri, Kecamatan Kediri, dihadiri Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si didampingi Asisten I Setda Lobar, Baiq Eva Parangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Ilham, 10 camat se-Lobar, dan Kepala Desa Kecamatan Kediri beserta warga setempat ikut serta menyaksikan pembukaan Bupati Cup kedua tersebut.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid menyampaikan, Bupati Cup kedua tahun ini yang melombakan dua olahraga yakni sepak bola dan futsal. Hal ini dalam rangka ikut serta memeriahkan hari ulang tahun Lobar ke-57. Bupati Lobar Cup yang diselenggarkan Pemkab Lobar akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Meskipun sepak bola di Lobar sulit berprestasi, tapi sepak bola adalah olahraga digemari oleh masyarakat Lobar.

“Selain itu, juga sebagai ajang seleksi yang dipersiapkan untuk perlombaan sepak bola tingkat provinsi dalam laga Liga Nusantara Provinsi NTB yang akan dilaksanakan bulan April tahun ini,” kata Fauzan. Liga Nusantara yang dilaksanakan provinsi akan bergulir dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya di NTB. Fauzan, berharap proses seleksi yang terbuka ini dengan penilaian yang ketat dalam menunjukkan kebolehan masing-masing tim setiap kecamtan tetapi pemain harus mampu memberikan standarisasi dari segi keahlian bukan dari segi kedekatan. Pemain juga mengatakan siap siapa pun yang akan menang nantinya. “Dulu Bupati Cup pertama dimenangkan Kecamatan Batu Layar. Tahun ini, belum tahu siapa yang akan menang,” cetusnya.

Ketua Panitia Arbain, pembukaan open tournament Bupati Cup tahun 2015 merupakan kegiatan lanjutan open tournament tahun sebelumnya. Tujuan pelaksanaan sepak bola dan futsal merekrut pemain yang akan mewakili Lobar ke Liga Nusantara yang akan dilaksanakan bulan April. Bupati Cup kedua diikuti 10 tim yang mewakili masing-masing kecamatan se-Lobar.

Kemudian untuk futsal diikuti 32 tim tingkat pelajar dari SMA/SMK sederajat se-Lobar. Pertandingan futsal akan dimulai pada tanggal 18 Maret. Pembukaan pertandingan sepak bola langsung bermain kemarin dibuka dengan tendangan pertama dari Fauzan Khalid sebagai tanda turnamen itu dimulai. (her)

Swansea Manajer Liverpool Brendan Rodgers menyimpan optimisme dapat finis di posisi kedua klasemen Premier League dan menggeser Manchester City dari posisinya.

Optimisme itu membuncah lantaran Liverpool menang 1-0 atas Swansea City pada laga lanjutan Premier League yang diadakan di Stadion Liberty, Senin waktu setempat atau Selasa dini hari WIB. Gol semata wayang Liverpool dicetak oleh Jordan Henderson pada menit ke-68. Kemenangan itu membawa posisi Liverpool di peringkat kelima klasemen dengan memperoleh 54 poin.

“Hasil laga yang dicapai Manchester City pada pekan ini membuka peluang kami untuk dapat finis di posisi kedua,” kata Rodgers sebagaimana dikutip dari laman BBC. “Mentalitas kami, semangat dan kepercayaan diri kami telah benar-benar bertuah, yang dapat kami tunjukkan di setiap pertandingan.”

“Kami benar-benar berada dalam situasi yang ideal. Hanya sekarang tinggal memerlukan kerja keras agar segera bersiap dapat tampil sebaik mungkin di laga pekan ini.”

“Targetnya dapat finis set-

inggi yang kami mampu. Setiap orang bicara mengenai posisi keempat sebagaimana capaian kami musim lalu.

Kami bakal berusaha sebaik mungkin semampu kami,” kata Rodgers.

Poyet Dipecat Sunderland memecat pelatih mereka Gus Poyet pada Senin (Selasa WIB), kurang dari 48 jam setelah mereka kalah di kandang sendiri dari tim papan bawah Liga Inggris (Premier League) Aston Villa.

Pria Uruguay itu membayar harga untuk laju hasil yang buruk, yang membuat “Si Kucing Hitam” berada di peringkat keempat dari bawah setelah pada Sabtu kalah 0-4, pertandingan keenam klub itu tanpa raihan kemenangan.

Dalam pernyataannya, Sunderland, yang unggul satu angka di atas zona degradasi, mengumumkan, “Sunderland AFC telah berpisah dengan pelatih kepala Gus Poyet pada malam ini.” Ketua Ellis Short menambahi “Saya ingin bert-

erima kasih kepada Gus untuk usaha-usaha kerasnya.”

Dengan waktu yang semakin sedikit, dan lawatan ke markas West Ham pada Sabtu, klub diperkirakan bertindak cepat untuk menunjuk penggantinya. Berbagai laporan pada Senin malam mengatakan Dick Advocaat sedang menuju ke Wearside untuk berbincang soal itu.

Advocaat yang kini berusia 67 tahun sempat menangani timnas Belanda sebanyak dua periode dan menghabiskan empat tahun di klub Skotlandia Rangers. Ia menganggur

sejak mengundurkan diri sebagai pelatih Serbia pada November.

Ia memenangi gelar-gelar liga di tiga negara sepanjang karir kepelatihannya yang panjang, memenangi gelar Belanda dengan PSV Eindhoven, Liga Rusia dengan Zenit St Petersburg, dan dua mahkota Skotlandia saat ia melatih di Ibrox.

Bagaimanapun, Eindhoven mungkin hanya akan menjadi pengganti temporer, di mana sejumlah laporan menyebutkan bahwa pelatih West Ham Sam Allardyce dan asisten

pelatih Real Madrid Paul Clement, berada di daftar kandidat utama pelatih Sunderland untuk musim depan.

Poyet melatih di Stadium of Light selama 17 bulan, setelah menggantikan Paolo Di Canio. Peruntungan mantan pelatih Brighton berusia 47 tahun itu merosot sejak ia menarik apa yang disebutnya “keajaiban” untuk menjaga Sunderland tetap berada di kompetisi strata tertinggi pada musim lalu, meraih empat kemenangan beruntun untuk dapat lolos dari ancaman degradasi. (ant/bali post)

Aktivitas Pelatda Sentralisasi Kembali Normal

Pelatih Taekwondo KLU Meninggal Tanjung (Suara NTB) Pelatih senior Taekwondo Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekaligus Sekretaris pengurus Cabor Taekwondo KLU, Eddy Salman, meninggal dunia, Senin (16/3). Salman tutup usia di RSUP NTB setelah tidak mampu melawan penyakit gagal ginjal yang dideritanya beberapa tahun belakangan ini.

Yang cukup memperihatinkan, dalam pemakaman pelatih yang telah berkontribusi melahirkan sejumlah atlet peraih medali emas untuk KLU itu, tak satupun pejabat Lingkup Pemda KLU hadir. Termasuk dari unsur petinggi KONI KLU. Padahal, selama hidupnya, Salman telah ikut berdedikasi melahirkan prestasi untuk daerah.

“Dari KONI KLU maupun pejabat Pemda tidak ada yang hadir, mungkin mereka tidak tahu,” kata Pelatih Senior Taekwondo, Irianto Buce, usai menghadiri pemakaman, Selasa (17/3).

Rekam jejak sang pelatih seperti diutarakan beberapa rekannya, Eddy Salman, yang berstatus guru honorer di Ponpes Nurul Bayan, Kecamatan Bayan, telah menyumbang beragam medali melalui atlet yang dilatihnya.

Misalnya, dua medali emas, tiga perak, dan lima perunggu di tahun 2013, serta perolehan medali dua emas dan dua perak dari Taekwondo di Pulau Sumbawa tahun lalu. Namun meninggalnya sosok Eddy, seolah tanpa kesan begitu pemakamannya tak dihadiri oleh pengurus KONI Lombok Utara. “Sebagai sesama rekan pelatih, kami sangat kehilangan,” imbuh Buce.

Sementara, Sekretaris Umum Koni NTB, Erwin Sam, yang hadir di pemakaman almarhum mengharapkan yang terbaik dari Pengcab Taekwondo KLU usai ditinggal Eddy. Eddy oleh Pengcab Taekwondo, dikenal proaktif dalam membina, melatih dan melahirkan atlet berbakat KLU hingga mampu menyumbang medali emas. Prestasi sang mantan pelatih pun, mampu mensejajarkan KLU dengan kabupaten lain di bidang Taekwondo.

“Semasih Lombok Barat dulu, atlet Taekwondo berprestasi banyak dibantu oleh atlet dari KLU. Sekarang dengan KLU pisah, potensi langsung kelihatan dan banyak menyumbang medali,” katanya.

Kepergian Sekretaris dan tidak adanya Pelatih Sabuk Hitam di Kecamatan Bayan, ia berpesan agar Pengcab Taekwondo Kabupaten segera melakukan restrukturisasi kepengurusan, serta mengsi pos pelatih untuk wilayah Timur.

“Untuk rutinitas ujian kenaikan tingkat (UKT), yang bersangkutan lebih banyak bergerak. Saya minta kepada Sabem yang lain, agar sepeninggal beliau tidak mempengaruhi pembinaan di Kabupaten. Khususnya wilayah Bayan, memiliki banyak atlet berbakat,” katanya. (ari)

(Suara NTB/ist)

BAN KAPTEN – Gelandang Liverpool, Jordan Henderson menyerahkan ban kapten kepada Steven Gerrard. Henderson mencetak gol tunggal kemenangan Liverpool atas Swansea City di Stadion Liberty, Selasa kemarin.

(Suara NTB/ist)

SELEBRASI - Pemain Sampdoria, Luis Muriel (dua dari kanan) melakukan selebrasi dengan rekan-rekannya usai membobol gawang AS Roma.

Roma Dipermalukan Sampdoria Jakarta (Suara NTB) Klub papan atas Italia AS Roma harus menanggung malu akibat dikalahkan Sampdoria 0-2 pada Liga Italia Serie A pekan 27 di Stadion Olimpico Roma, Selasa dini hari Wib. Gol kemenangan Il Samp dicetak De Silvestri dan Luis Muriel di babak kedua. Roma mencetak gol di menit 18 melalui tendangan voli Keita namun dianulir wasit karena pemain terperangkap offside.

Menit 28 penjaga gawang Sampdoria, Viviano, menyelamatkan timnya dari aksi penyerang Roma Gervinho yang menusuk dari sayap kanan.

Kapten Roma Francesco Totti melepaskan tendangan keras di menit 44 namun hingga laga babak pertama usai tidak ada gol tercipta.

Sampdoria tampil gemilang di babak kedua dengan mencetak gol melalui bek Lorenzo De Silvestri memanfaatkan bola sepak pojok Samuel Eto’o di menit 60.

Tim asuhan Sinisa Mihajlovic menggandakan ke-

unggulan di menit 78 melalui serangan balik yang dibangun oleh Duncan dan Eder. Kedua pemain itu kemudian memberikan bola untuk Luis Muriel yang melepaskan tendangan ke gawang Roma.

Usaha Roma untuk mengejar gol kian sulit setelah Seydou Keita menerima kartu merah akibat protes berlebihan terhadap wasit Calvarese. Insiden kartu merah itu menghabiskan waktu beberapa menit karena Seydou Keita menolak meninggalkan lapangan. Bahkan pemain timnas Mali itu harus ditarik staf kepelatihan Roma untuk meninggalkan arena pertandingan.

Setelah kejadian kartu merah itu kedua tim tidak menciptakan peluang sehingga skor 2-0 kemenangan Sampdoria tidak berubah.

Kekalahan ini membuat AS Roma tertinggal 14 poin dari Juventus di pucuk klasemen.

Sementara Sampdoria bertahan di peringkat enam dengan 45 poin. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Aktifitas Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi KONI NTB sempat terhenti akibat terjadi ketegangan atlet dengan pemuda Turide beberapa hari lalu. Namun Senin (15/3) lalu aktifitas pemusatan latihan sebanyak 38 atlet dan 12 pelatih dari 8 cabor unggulan dan potensial itu sudah kembali berjalan normal.

Pantauan Suara NTB dilokasi, cabang olahraga menembak yang sebelumnya sempat menghentikan aktifitas latihan atletnya, Jumat (13/3) lalu dengan alasan tidak ada jaminan keamanan kini telah kembali latihan. Begitu juga cabor BMX, tinju dan lainnya telah kembali latihan.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara

NTB di Mataram, Selasa (17/3) kemarin mengatakan keempat atlet menembak Pelatda NTB, Dimas Restu Arindra Putra, L. Rizal, Ni Wayan Yuliarthi dan Liza Rizna Widjajanti sudah kembali latihan. Pemusatan latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Menembak Antar Klub di Jakarta, 22-29 Maret mendatang.

“Keempat atlet kita sudah kembali fokus latihan, mereka akan kita kirim mengikuti kejurnas menembak antara klub di Jakarata 22 hingga 29 Maret mendatang,” ucapnya.

Dikatakan Andik, pengurus cabang olahraga menembak rencananya akan mengirim tujuh atlet di event itu.

Mereka terdiri dari tiga atlet luar Pelatda I Kadek Yogi Permana, Putu Ratih dan Bimo, dan empat atlet Pelatda Dimas Restu Arindra Putra, L.

Rizal, Liza Rizna Widjajanti dan Ni Wayan Yuliarthi.

Keikutsertaan atlet menembak di event itu untuk uji tanding sekaligus mencari tiket ke PON 2016, pasalnya masih ada dua atlet yang belum lolos PON, yakni Bimo dan Putu Ratih. Sementara lima atlet lainnya sudah lolos PON. Di tempat terpisah Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto mengingatkan kepada seluruh atlet Pelatda sentralisasi agar tetap fokus latihan. Soal ketegangan atlet dan pemuda Turide diakui Andy sudah berakhir. Pihak KONI NTB juga telah membantu biaya pengobatan pada atlet dan pemuda Turide yang terluka. Direktur PT. DMB ini berharap kejadian memalukan itu tidak terulang lagi. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 18 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 18 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Kultur Pilkada

(Loyalitas Salah Kaprah Menjelang Pilkada) Fasilitas Publik Harus Diperhatikan KONDISI toilet di Taman Sangkareang Kota Mataram menjadi perbincangan di media sosial. Ini terdengar sepele, namun Pemkot Mataram juga perlu berhati-hati. Pesatnya perkembangan IT membuat masyarakat kerap menumpahkan keluhan, kritik maupun sarannya melalui media sosial.

Seperti dilakukan masyarakat kota Mataram yang mengeluhkan kondisi toilet di Taman Sangkareang yang tidak hanya bau, tapi juga tidak terawat.

Mestinya hal itu tidak perlu terjadi kalau saja Pemkot Mataram lebih peka terhadap fasilitas publik yang ada Mataram.

Apalagi sekarang Taman Sangkareang sudah menjadi salah satu ikon Kota Mataram. sehingga, ketika ada masyarakat mengeluhkan joroknya kondisi toilet di taman yang bersebelahan dengan Kantor Walikota Mataram itu, nampaknya sah-sah saja.

Karena ekspektasi masyarakat mengenai Taman Sangkareang, cukup tinggi. Memang, dari tampilan fisik Taman Sangkareang, sangat asri dan cukup indah. Hal itu membuat masyarakat betah berlama-lama di taman itu. Keindahan Taman Sangkareang membuat keberadaan fasilitas publik seperti toilet umum, menjadi sangat vital. Namun, kondisi toilet di Taman Sangkareang tidak pelak mengecewakan bahkan membuat malu.

Apa jadinya kalau pengunjung yang kebetulan menggunakan toilet di Taman Sangkareang itu adalah dari luar daerah, tentu akan menjadi kabar kurang menguntungkan bagi Kota Mataram yang telah berstatus sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Sebagai kota MICE, Taman Sangkareang yang berhadapan langsung dengan salah satu hotel ternama di jantung Kota Mataram sering menjadi tujuan jalan-jalan para wisatawan.

Tidak hanya Taman Sangkareang. Pemkot Mataram harus lebih memperhatikan fasilitas publik yang ada di taman-taman lainnya maupun di objek-objek wisata. Sudah menjadi rahasia umum, toilet umum di objek-objek wisata di daerah ini, bisa dikatakan kurang layak. Ini tentu bertolak belakang dengan konsep kota MICE. Petinggi Pemkot Mataram seperti Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana diyakini sangat konsen terhadap kebersihan dan kenyamanan kota ini. Hanya saja, apa yang menjadi keinginan Wakil Walikota Mataram ini, nampaknya sulit diterjemahkan oleh bawahannya. Ini terbukti dengan tidak dilaksanakannya instruksi Wakil Walikota Mataram yang sejak dua bulan lalu memerintahkan agar toilet di Taman Sangkareang ditata ulang sehingga tidak jorok seperti sekarang ini.

Kemudian, untuk pemeliharaannya ke depan, Pemkot Mataram bisa mengadopsi pola-pola pengelolaan toilet di kota-kota besar. Dimana toilet umum dikelola secara profesional. Setiap orang yang menggunakan toilet umum wajib membayar sesuai tarif yang telah ditentukan. Uang yang terkumpul nantinya dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan kebersihan taman itu sendiri.

Pola ini bisa diterapkan di semua toilet umum yang ada di objek wisata di Kota Mataram. sehingga untuk urusan pemeliharaan toilet tidak lagi membebani APBD Kota Mataram.

Pengelola toilet umum bila perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar kebersihannya lebih terjamin. Karena, sudah selayaknyalah toilet menjadi tempat yang nyaman. (*)

ENOMENA menjelang pilkada sudah mulai terasa. Sepertinya fernomena batu akik akan mempunyai saingan, perbedaannya fenomena batu akik hanya berada di tataran hobi, sementara fenomena pilkada adalah sebuah keniscayaan dan keharusan untuk publik terlibat langsung didalamnya. Kita (publik) saat ini sedang berada di tahun pilkada. Pilkada merupakan salah satu agenda demokrasi lokal yang begitu fenomenal. Secara politik bahwa era otonomi daerah saat ini, tentunya publik sangat antusias terhadap pilkada karena salah satu agenda demokrasi (pilkada) lebih menyentuh langsung kepada publik lokal sehingga publik pun lebih giat dan partisipatif dalam suksesi agenda demokrasi lokal. Pilkada merupakan bagian dari politik praktis dan demokrasi lokal. Secara nasional kondisi politik dalam negeri tidak begitu stabil, dikarenakan adanya konflik internal (dualisme kekuasaan) partai-partai besar yang tentunya sangat berimplikasi kepada implementasi demokrasi lokal. Disisi lain masyarakat di daerah tidak mau tahu dengan kondisi politik pusat, yang mereka inginkan tentu suksesnya pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing, karena hal tersebut jauh lebih penting daripada memperhatikan kondisi politik nasional yang masih kasak kusuk.

Menjelang pilkada tahun ini, isuisu calon kepala daerah sudah mulai dihembuskan ke permukaan.

Masyarakat sudah mulai antusias, mulai dari membentuk dukungan walaupun yang didukung itu belum tentu maju di pilkada mendatang, mulai membentuk opini publik, dan mulai banyak pengamat-pengamat lokal.

Hal tersebut merupakan fenomenafenomena lokal menjelang pilkada dan hal tersebut merupakan kewajaran dalam demokrasi terutama demokrasi lokal. Ketika masyarakat sipil mulai gencar dan giat berbicara tentang pilkada, itu merupakan tindakan yang wajar dan sebuah keharusan, karena ketika publik antusias memperhatikan hal tersebut, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat peduli dengan demokrasi. ketika peduli dengan demokrasi, hal itu berarti peduli dengan kebijakan publik dan nasib dirinya secara organisatoris. Namun ketika sekelompok orang yang dilarang

Oleh:

Heri Kurniawansyah HS

(Puskap Sumbawa & Alumni Fisip UNSA) keras terlibat politik praktis yang telah disandera oleh payung hukum sebagai pelayan publik (ASN/PNS, TNI & POLRI) begitu gencar dan antusias terlibat dalam fenomena politik praktis (demokrasi lokal), hal tersebut merupakan ketidakwajaran dan perlu dipertanyakan idealisnya.

Pilkada tahun ini khususnya pilkada di kabupaten Sumbawa dipastikan lebih seru dan menarik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya.

Walaupun masih cukup lama, namun menjelang pilkada tahun ini ada sekelumit cerita-cerita politik yang menyisahkan makna terselubung. Ada yang kecewa ada juga yang bahagia, ada yang merasa di zolimi ada juga yang merasa ditinggikan, hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam politik. Salah satu yang membuat pilkada tahun ini lebih menarik adalah selain masalah sistem dan tehnis, dimana pilkada hanya berlangsung satu putaran (revisi Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada), namun calon-calon yang sudah dihembuskan ke permukaan adalah lebih didominasi oleh birokrat dan politisi senior.

Sepertinya orang-orang baru (politiikus) belum muncul ke permukaan.

Penulis dalam hal ini mempunyai pandangan yang didasarkan atas pengamatan sebelumnya bahwa calon dari kalangan birokrat aktif dan calon dari kalangan politisi sama-sama sensitif tingkat kesalahan secara normatif. Garis kekuasaan birokrat lebih kepada bawahannya (birokrat) yang terikat oleh regulasi yang tentunya dilarang terlibat dalam politik praktis, dengan demikian akan terjadi kemudahan penekanan untuk sebuah kekuasaan. Mendukung si bos dalam pencalonan tentunya wajar dan sah-sah saja, misalnya dengan cara memberi dukungan semangat, moril ataupun doa, namun jika mendukung tersebut sudah sampai kepada tahap kampanye dengan segala cara bahkan sampai menggunakan fasilitas publik, maka inilah yang disebut dengan loyalitas salah kaprah.

Disisi lain untuk garis kekuasaan politisi lebih kepada masyarakat sipil yang tidak terikat oleh sebuah aturan formal dalam politik praktis, namun tidak sedikit juga calon dari kalangan politisi ini mempunyai loyalis

dari kalangan birokrat itu sendiri yang akan sangat sensitif menjadi loyalitas salah kaprah.

Loyalitas menurut kamus bahasa Indonesia berarti setia atau taat. Ketika kita memaknai kata tersebut tentu maknanya sangat baik, namun jika kata tersebut diperuntukan kepada cara-cara yang tidak baik maka kalimat tersebut bisa menjadi salah kaprah. Loyalitas itu tidak semuanya baik, jika secara kelembagaan/organiasi, loyalitas tersebut melanggar aturan yang ada maka loyalitas tersebut diartikan sebagai loyalitas salah kaprah. Dalam pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya fenomena pilkada selalu diwarnai dengan loyalitas salah kaprah. Merupakan pemandangan yang sudah tidak lazim lagi ketika PNS (birokrat) bahkan lebih sibuk mengurusi politik (pilkada) daripada rakyat sipil. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kepentingan, termasuk didalamnya percepatan karir, yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada tidak stabilnya birokrasi. Namun jika kita mengarahkan opini kita kepada rakyat sipil maka kepentingan personal tidak terlalu dominan sehingga fenomena birokrat lebih sibuk terlibat dalam pilkada tidak bisa dibendung. Sepertinya fenomena-fenomena tersebut masih sangat dominan terlebih calon yang sudah berhembus didominasi oleh kalangan birokrat aktif dan politisi senior.

Disisi lain pengagum-pengagum politisi yang akan mencalonkan diri di pilkada juga tidak lepas dari loyalitas salah kaprah. Politisi yang masih menduduki kekuasaan saat ini juga sangat sensistif dengan patologi kekuasaannya. Tentunya kekuasaan yang masih diemban saat ini merupakan nilai plus dalam melancarkan strateginya, para pengagumnya juga tidak sedikit yang berasal dari PNS. Ada sifat oportunis dan pragmatis sehingga kadangkadang mereka sudah tidak lagi melihat dirinya yang sedang berseragam.

Apapun alasannya ketika mereka terlibat politik praktis maka mereka termasuk golongan loyalitas salah kaprah.

Dari sudut pandang lainnya, rakyat sipil juga tidak lepas dari loyalitas salah kaprah ketika larangan-larangan aturan main dihalalkan. Tidak heran, Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara Pilkada selalu

kebanjiran tugas tentang kasus Pilkada. Disinilah peran aktif lembaga yang ditugaskan khusus sebagai penyelenggara pemilu/pilkada yaitu KPU dan Panwaslu. Dalam hal ini Panwaslu sebagai lembaga pengawas yang harus lebih aktif dalam mengawasi fenomena demokrasi lokal yang sesungguhnya masih jauh dari essensi konsep politik dan demokrasi yang sebenarnya. Peran aktif dari lembaga penyelenggara pemilu/pilkada diharapkan untuk mengikis segala bentuk patologi demokrasi lokal demi lancarnya penyelenggaraan daerah ini. Namun apapun itu segala kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi setiap menjelang pilkada atau pasca pilkada, hal tersebut merupakan konsekuensi rill yang tidak bisa dipungkiri dari demokrasi dan sudah menjadi kultur demokrasi lokal. Ya beginilah demokrasi di negara berkembang. Namun setidaknya dengan dinamika demokrasi langsung yang sudah berjalan selama belasan tahun ini hendaknya bisa kita jadikan pelajaran untuk demokrasi yang lebih baik terutama demokrasi lokal (pilkada) agar daerah kita ini lebih baik dari masa sebelumnya dan masa hari ini.

Semoga.

Eks nelayan lobster berpotensi memicu kerawanan sosial Harus diantisipasi sebelum timbulkan gejolak

***

Gubernur NTB tak setuju pemberian remisi bagi koruptor Bisa mengurangi efek jera

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 18 Maret 2015

KPK Panggil Bupati Lobar sebagai Tersangka Dari Hal. 1 Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPK menduga politisi Partai Golkar tersebut mendapatkan suap sekitar Rp 1,5-2 miliar sebagai hasil pemerasan terkait izin pembu-

kaan lapangan golf. Zaini mendapatkan uang tersebut diduga dengan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.

Perusahaan yang diduga diperas adalah PT Djaja Business Group (DBG) dengan usaha yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupten Lobar. DBG diketahui sedang membangun The Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, pantai selatan Pulau Lombok, Kabupaten Lobar dengan fasilitas untuk menyelam, berselancar, hotel, wisata budaya dan petualangan alam. (ant/Bali Post)

Kanwil DJP Nusra Gelar Kegiatan Pekan Panutan Pajak 2015 Dari Hal. 1 “Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya,” kata Cucu.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini diterangkan sampai tanggal 31 Maret 2014, dan untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat tanggal 30 April 2015. (bul/*)

Kantong ISIS Dari Hal. 1 Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan juga ditengarai menjadi kantong simpatisan ISIS. Namun, ia mengatakan, polisi tidak bisa menindak para simpatisan ISIS yang tidak melanggar hukum. ‘’Kami enggak punya instrumen penegakkan hukum anggota ISIS yang belum melanggar hukum. Tapi bagi mereka yang sudah melanggar hukum, tentu akan kami tindak sesuai dengan Undang-Undang,’’ ka-

tanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, Kepolisian RI bekerja sama dengan para ulama di daerah-daerah tersebut untuk melakukan upaya deradikalisasi terhadap orang-orang yang teridentifikasi sebagai simpatisan ISIS serta masyarakat yang terpapar paham radikal.

“Kami lakukan beragam upaya untuk menangkal terorisme, termasuk koordinasi dengan para ulama,” katanya. (ant/Bali Post)

Pro Kontra Rencana Penyedotan Pasir Laut di Lotim Dari Hal. 1 wilayah Labuhan Haji dan sekitarnya ini untuk dibawa ke Teluk Benoa Bali.

Menurutnya, rencana penyedotan pasir itu jelas akan menimbulkan gangguan bagi kehidupan biota laut yang otomatis akan merugikan nelayan. Tidak saja Khaeril, sebagian besar nelayan sudah menolaknya.

Berbeda dengan Khaeril, Kepala Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur, M. Tahir mendukung rencana penyedotan pasir itu. Ia menyatakan pasir laut di perairan Lotim itu sudah lama di dasar laut tidak memberikan manfaat apa-apa. Ada investor yang mau memanfaatkannya sangat didukung.

“Bumi, air, laut dan kekayaan alam lainnya itu milik negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Tahir.

Berdasarkan pada prinsip inilah, sudah sepatutnya kekayaan alam yang dimiliki Lotim itu dimanfaatkan daripada terpendam sia-sia di dasar lautan.

Menurut informasi katanya, dari hasil sosialisasi sebelumnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah mulai digambarkan investor. Kajian teknis Amdal itu dianggapnya sudah bagus. Diyakini tidak ada akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Alasan penolakan yang disampaikan kepada sejumlah pihak dianggapnya terlalu mengada-ada. Sebaliknya, justru pascadilakukan penyedotan pasir ini akan bisa meningkatan produktivitas ikan di atas kawasan lautan Pantai Labuhan Haji.

Kabarnya, sejumlah kepala desa yang berada di lingkar kawasan pesisir Labuhan Haji, Sakra Timur sampai Keruak sudah menggelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut membahas agenda terkait rencana penyedotan pasir oleh PT TWBI ini.

Sementara itu, setelah menolak rencana pengambilan batuan dan pasir di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) oleh PT TWBI untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menolak rencana investor itu yang berencana akan mengeruk pasir laut di perairan Lotim.

Menurutnya, hal itu justru akan mendegradasi kualitas lingkungan. Artinya, aktivitas pengambilan pasir laut itu justru lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.

“Sampai saat ini kami (Pemprov NTB) menolak (pengerukan pasir laut). Karena kemudaratannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya,” tegas Zainul Majdi dikonfirmasi usai menghadiri acara Pekan Panutan Pajak DJP Nusa Tenggara di Mataram, Selasa (17/3) siang kemarin.

Gubernur menjelaskan, pada tahun 2014 lalu, PT.

TWBI juga mengajukan izin untuk melakukan pengerukan batuan di Kecamatan Pringgabaya Lotim. Sesuai dengan surat dengan No. 660/240/1/ BLHP/2014 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilaian Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup, ia menolak secata tegas rencana itu.Pasalnya, kebijakan tata ruang wilayah NTB dengan jelas mengatur pembangunan di Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan pulau yang membatasi kegiatan pertambangan.

“Ini benar-benar baru, tidak pernah ada upaya seperti ini. Harus betulbetul dipertimbangkan.

Posisi pemerintah daerah itu melihat bahwa sampai saat ini potensi mudaratnya lebih besar,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Sesuai dengan rencana usulan pengambilan material di Pringgabaya yang telah ditolak, jumlah material yang akan dikeruk sekitar 20 juta meter kubik. Jumlah itu, ekuivalen atau setara dengan membuka lahan sekitar 40 hektar sampai 50 hektar dengan kedalaman 40 mter.

Sementara, untuk pengerukan pasir laut di perairan Lotim, akan mengeruk sekitar 23 juta meter kubik.

Ditambahkan, wilayah Lombok dan Sumbawa, khusunya Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang harus tetap dijaga keseimbangan ekosistemnya baik yang ada di daratan maupun lautan. Sehingga, kata Gubernur, apapun aktivitas yang dapat menurunkan kualitas lingkungan NTB harus dicegah.

“Apalagi merusaknya, itu kita tidak toleransi.

Kita ingin daerah kita ini bisa terjaga terus , bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan kondisi yang baik,”imbuhnya.

Sehingga, upaya eksploitasi sumber daya alam di daerah ini harus dipastikan betul tidak merusak lingkungan.

Apalagi, kata Gubernur, jumlah material yang akan dikeruk cukup besar, diatas 20 juta meter kubik. “Menurut saya, harus dipikirkan betulbetul,” ujarnya.

Mengenai sikap Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan yang memberikan lampu hijau mengizinkan pengambilan pasir laut itu, Gubernur mengatakan kemungkinan Bupati punya pertimbangan. Baik itu mengenai pendapatan daerah atau lainnya. Namun, pemerintah provinsi juga punya pertimbangan yang intinya supaya ekosistem di Pulau Lombok tetap terjaga, tidak rusak akibat pengambilan pasir laut itu. “Jadi, kita tidak mentolerir karena sesuatu yang bisa mendegradasi kualitas lingkungan kita,”pungkasnya. (rus/nas)

Halaman 15

Direksi BPR NTB Dompu Diminta Bekerja Sesuai Koridor Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM meminta jajaran Direksi PD. BPR NTB Dompu yang baru dilantik belum lama ini supaya segera melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dan Direktur PD. BPR NTB Dompu harus bekerja berdasarkan koridor yang benar.

“Direktur Utama dan Direktur sudah kita lantik.

Maka Dirut yang baru segera melaksanakan tugas. Nah siapa yang mau dipakai (jadi pegawai), mau tak dipakai oleh Dirut baru asal sesuai koridor yang benar, itu haknya Dirut. Kalau ada penolakan dari dalam, disampaikanlah kepada internal BPR itu,” kata Manggaukang ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/

3) sore kemarin terkait dengan adanya penolakan terhadap H. Hasanuddin HAM, SE (mantan Dirut PD. BPR NTB Dompu) sebagai pegawai dan dewan pengawas oleh pegawai BPR tersebut.

Sesuai dengan foto copi surat penolakan pegawai PD. BPR NTB Dompu yang diperoleh Suara NTB, tertanggal 6 Maret 2015, yang ditujukan kepada Gubernur NTB di Mataram. Dalam surat itu, para pegawai menyambut baik terbitnya Surat Keputusan Gubernur NTB, No. 503-88 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015. Perihal pengangkatan Direktur Utama dan Direktur PD. BPR NTB Dompu masa bhakti 2015-2019.

Namun di balik itu, pegawai PD. BPR NTB Dompu merasa kecewa setelah terbitnya keputusan itu. Lanta-

ran ada dua oknum staf Biro Perekonomian Setda NTB diduga telah berspekulasi dengan melakukan intervensi serta menekan anggota direksi yang baru terpilih.

Supaya Direksi PD. BPR NTB Dompu yang baru dapat menempatkan kembali mantan Direktur Utama PD. BPR NTB Dompu, yakni H. Hasanuddin HAM, SE sebagai pegawai serta harus diberikan jabatan dalam struktur organisasi PD. BPR NTB Dompu.

“Oleh karena itu, kami pegawai PD. BPR NTB Dompu yang menandatangani surat ini menyatakan sikap penolakan saudara H. Hasanuddin HAM, SE sebagai pegawai dan menolak yang bersangkutan untuk diikutsertakan sebagai kandidat calon dewan pengawas PD. BPR NTB

Dompu periode 2015-2018,” bunyi surat itu.

Ditanya mengenai ada dua oknum stafnya yang melakukan intervensi kepada anggota Direksi PD. BPR NTB Dompu yang baru, Manggaukang mengatakan bahwa tak ada intervensi. Namun ia menyebutkan, dua orang oknum staf yang disebutkan itu memang stafnya di Biro Perekonomian.

“Tidak ada itu intervensi.

Jadi itu staf saya. Saya kira ndak boleh ada yang begitu, tidak boleh ada,”tegasnya.

Terkait dengan dewan pengawas PD. BPR NTB Dompu bahwa memang saat ini dalam proses. Namun ia tak mengetahui apakah kedua dewan pengawas di BPR itu akan diganti atau tidak. Namun yang jelas, saat ini sedang ada proses untuk penggantian dewan pengawas di PD. BPR NTB

Dompu. Bagi dewan pengawas yang usianya sudah mencapai 58 tahun, kata Manggaukang maka akan diganti.

Mekanisme penentuan dewan pengawas BPR, jelasnya, pihaknya menerima usulan. Kemudian usulan itu diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Begitu telah lulus dinyatakan oleh OJK maka baru dewan pengawas bisa dilantik.

Namun, lanjut Manggaukang, meskipun lulus fit and proper test di OJK, tetapi usianya sudah 58 tahun maka tidak akan dilantik. Ia menambahkan, mantan anggota direksi PD. BPR NTB bisa menjadi dewan pengawas asalkan memenuhi syarat dan usinya tak melebihi 58 tahun. (nas)

Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Dewan Mataram (Suara NTB) Belum tuntas kasus dana bansos yang diduga melibatkan anggota DPRD NTB, H.R, kasus baru melibatkan politisi parlemen muncul lagi. Polda NTB saat ini sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dana aspirasi dewan. Kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat Lombok Tengah, terkait dugaan proyek di salah satu pondok pesantren (ponpes). Nilai proyek mencapai Rp 400 juta dalam bentuk fisik di ponpes terse-

but. Namun setelah dipastikan dana aspirasi tahun 2014 ini cair, ternyata tidak ada kegiatan apapun di ponpes tersebut.

Modusnya, oknum mengajukan anggaran ke eksekutif melalui dana aspirasi, untuk membantu pembangunan sebuah ponpes. Anggaran disalurkan melalui Satker Dinas Dikpora. Rekanan yang mengerjakan proyek pun melibatkan perusahaan diduga milik oknum anggota dewan berbeda. Namun sampai dengan akhir Desember, tak kunjung ada pembangunan apap-

un di ponpes tersebut. Diduga proyek ini fiktif setelah oknum menyampaikan SPJ bahwa proyek sudah beres.

Kasubdit III Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda NTB, AKBP Andi Hermawan, SIK membenarkan masuknya laporan dugaan korupsi dana aspirasi dewan tersebut. Tapi secara detail belum bisa dijelaskan karena masih penyelidikan.

“Sekarang kasusnya masih penyelidikan, kami juga sudah periksa saksi -saksi,” kata Andi menjawab Suara NTB, Selasa (17/3).

Dugaan Penyimpangan TPA

Kejari Bima Laporkan Hasil Puldata ke Kejati Kota Bima (Suara NTB) Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima saat ini tengah menyelesaikan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan korupsi proyek pengerjaan sarana dan prasarana serta pengadaat alat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah senilai Rp 9,5 miliar. Dari hasil sementara, tim memastikan proyek tersebut murni dikerjakan langsung oleh Kementrian PU dan tidak terkait dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Demikian diungkapkan Kajari Raba Bima melalui Plt Kasi Pidsus, Reza Zavetsila, SH yang dikonfirmasi Selasa (17/3). Dikatakan Reza, saat ini Tim Kejaksaan tengah merampungkan pulbaket dan puldata terkait dugaan korupsi yang dilaporkan oleh LSM LIDIK tersebut. Dalam pulbaket

dan puldata ini, pihak-pihak terkait sudah dimintai klarifikasi. Dari hasil permintaan klarifikasi tersebut, diketahui jika proyek tersebut bukan dikerjakan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB maupun Pemkot Bima. “Tapi ini dikerjakan langsung oleh Kementerian PU,” terang Reza.

Hasil puldata ini akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Untuk langkah selanjutnya, pihaknya masih menunggu instruksi dari Kejati NTB. Sebelumnya, Reza menyebutkan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti laporan proyek senilai Rp 9,5 miliar dari dana APBN tahun 20132014 dimaksud. Sebagai bagian dari puldata dan pulbaket, tim sudah mendatangi Satker PPLP Provinsi NTB di Mataram selaku instansi pengguna dana. Rencananya Satker ini akan kembali didatangi dalam waktu dekat guna men-

cari data tambahan. “Untuk tahapan ini, kita akan datangi lagi Satker PPLP Provinsi NTB,” tuturnya saat itu.

Sesuai yang dilaporkan diketahui bahwa indikasi penyimpangan terjadi baik pada pengerjaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat.

Khusus untuk pengadaan alat senilai Rp 3,5 miliar, diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya, alat yang seharusnya dibeli dari Jerman atau Jepang dengan kualitas tinggi namun dibeli dari tempat lain dengan kualitas buruk. Salah satunya adalah mesin bermerek Dongfe. Itu pun, alat tersebut diduga merupakan mesin bekas yang dicat ulang sehingga nampak baru. Bahkan alat yang sudah berada di TPA tersebut tak bisa dioperasikan. Begitu juga dengan alat lainnya yakni alat pengangkut sampah. (use)

Mesir Tunjuk Plt di Tujuh Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Sementara itu, terkait penyatuan kembali partai Golkar di NTB, Mesir mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd dan Sekretaris DPD Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Pembicaraan dengan kedua tokoh itu juga menyinggung soal penyerahan aset Golkar kepada pihaknya. “Kita juga menunggu dari Pak Zaini untuk penyerahan aset di tingkat satu. Karena dia juga menelefon saya,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ardhany yang telah ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPD Golkar Lombok Timur membenarkan penunjukan dirinya tersebut. Ardhany mengaku akan menyiapkan Musda Golkar Lombok Timur di bulan April mendatang.

Menurutnya, langkah penunjukan Plt ini merupakan konsekuensi dari adanya pengakuan Kementerian Hukum HAM terhadap kubu

Agung Laksono. Lagipula, dalam pengakuan tersebut terdapat amanat untuk juga mengakomodir kubu Aburizal Bakrie.

“Kita pun melakukan hal itu di provinsi ini. Melakukan akomodasi, diakomodir juga.

Yang jelas ini harus dilihat sebagai suatu bentuk penyelamatan partai,” ujarnya.

Ia menilai, jika dualisme ini tak segera diakhiri, Partai Golkar akan kehilangan banyak momentum. Hal ini, menurutnya pernah menimpa PKB yang harus menunggu selama satu tahun delapan bulan untuk merampungkan konflik internal mereka.

“Bagaimana itu PKB kehilangan momen untuk mengajukan calon atau kadernya di Pilkada. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita tidak ingin itu terjadi di NTB,” ujarnya.

Menurut Ardhany, ia tidak keberatan kubu Aburizal Bakrie masuk dalam kepengurusan Golkar yang terbentuk pasca Musda nanti. Terlebih, ia juga belum memastikan

apakah akan maju sebagai Ketua DPD Golkar Lombok Timur dalam Musda tersebut.

“Kita harus mengakomodir, tapi kita harus ada satu syarat mutlak di situ, mereka harus mengakui kepemimpinan Agung Laksono,” ujarnya.

Ardhany juga mengapresiasi sikap Muh. Amin yang bijak menyiasati rumitnya dualisme di kepengurusan Partai Golkar.

Menurutnya, selepas terbitnya pengakuan Menkum HAM, Amin selaku Sekretaris DPD Golkar NTB langsung mengutarakan sikapnya yang akan taat pada azas.

Menurut Ardhany, sikap ini mungkin akan melahirkan risiko terhadap dirinya. “Mungkin ada kubu ARB yang merasa tidak nyaman. Tapi mereka tidak tahu, pemerintahan ini siapa. Ada Jokowi, bagaimana kalau pemerintah ini punya program, beliau sebagai Wakil Gubernur harus melaksanakan itu, jadi harus diapresiasi,” tandas Ardhany. (aan)

Dua Pilot Pesawat Jupiter TNI AU Berasal dari NTB Dari Hal. 1 ‘’Benar Pak Arief dulu Danlanud di sini (Rembiga),” kata kepala Penerangan Lanud Rembiga, Lettu Yudha Pramono, kepada Suara NTB, Selasa (17/3) sore kemarin.

Dijelaskan, alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1994, kelahiran Sumbawa Besar 43 tahun silam ini, dipastikan selamat dalam insiden kecelakaan pada Pameran Internasional Maritim dan Udara (LIMA ’15) itu.

“Kita bersyukur beliau selamat,” katanya.

Diinformasikannya, Arief Hartono setelah menjabat sebagai Danlaud Rembiga, ke-

mudian mendapat promosi dengan menjabat sebagai Kepala Dinas Personel di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Pengalaman dan jam terbang yang tinggi di bidang penerbangan, sehingga dilibatkan dalam ajang tersebut.

Selain Arief Hartono, dipastikannya, putra asal NTB lainnya yang menjadi pilot pesawat jenis Wong Bee KT-1B itu adalah Mayor Penerbang Romas. Namun alamat pasti Romas belum bisa dijelaskannya. ‘’Mayor Romas berasal dari Lombok, tapi kami masih identifikasi dulu,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, dua pesawat Wong Bee KT-1B

saling serempet di atas udara Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, Langkawi, Malaysia, Minggu (15/3) lalu. Di dalam dua pesawat itu, ada empat pilot diantaranya Marsekal Pertama TNI Yadi Indrayadi, Letkol Arif Hartono, Mayor Penerbang Harjo dan Mayor Penerbang Romas.

Mereka dipastikan selamat dalam kecelakaan setelah aksi aerobatik siang itu. Mereka kemudian dibawa ke Halim Perdanakusuma Jakarta untuk dirawat intensif dari kondisi traumatis. Mabes TNI AU sudah mengirim tim investigasi untuk memastikan penyebab kecelakaan. (ars)

Sedikit gambaran disampaikan Andi, bahwa perkembangan penyelidikan kasus ini sudah cukup progresnya. Februari lalu timnya sudah turun langsung ke ponpes tersebut untuk mengecek proyek sesuai nomenklatur dana aspirasi dimaksud. Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam materi penyelidikan.

Rencananya, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oknum anggota dewan yang statusnya terlapor tersebut.

“Kami sudah layangkan pang-

gilan ke anggota dewan itu.

Rencana pemeriksaannya besok (hari ini, red),” kata Andi.

Karena kasusnya masih baru, perlu pendalaman bukti dan keterangan saksi, termasuk terlapor. Namun belum bisa ditentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, karena perlu tahap ekspose atau gelar perkara. “Kami akan gelar perkara dulu. Kalau ada indikasi penyimpangan, kami tingkatkan ke penyidiakan, kalau tidak yang kita hentikan,” pungkasnya. (ars)

Hari Ini, Gubernur Mutasi Dua Ratusan Pejabat Eselon III dan IV Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama terjadi kekosongan jabatan pada eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi Rabu, 18 Maret hari ini, rencananya akan menggelar mutasi. Jumlah pejabat eselon III dan IV yang akan dimutasi lebih dari dua ratus orang pejabat. ‘’Dua ratusan orang lebih pejabat eselon III dan IV besok (hari ini) akan dimutasi. Rencananya jam 09.00Wita dilakukan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/3) sore kemarin.

Fathul mengatakan, mutasi yang dilakukan bagi dua ratusan pejabat eselon III dan IV itu untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum terisi. Kekosongan jabatan eselon III dan IV itu lantaran ada pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, dan ada juga yang kena mutasi sebelumnya.

Seperti mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur NTB pada 28 Januari lalu, sejumlah pejabat eselon III mendapatkan promosi jabatan menduduki eselon II. Diantara jabatan eselon III yang lowong karena pejabat sebelumnya mendapatkan promosi menjadi pejabat eselon II adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB. Pejabat sebelumnya Drs. H. M. Husni Thamrin, MM, dipromosi sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil menggantikan Drs. H. Bachrudin, MPd. Selain itu, posisi Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda NTB juga lowong, karena pejabat sebelumnya, Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, MT, dipromosi sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Penggadaan/Jasa Pemerintah Setda NTB. Begitu juga posisi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika NTB masih belum terisi. Tri Budiprayitno, SIP. MSi, pejabat sebelumnya dipromosi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB. Hal yang sama juga terjadi di Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah NTB. Drs. Fathurrahman, MSi, dipromosi sebagai Kepala Biro Umum Setda NTB. Sementara itu, untuk SKPD yang baru terbentuk seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Humas dan Protokoler serta Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) , masih belum dilakukan pengisian jabatan. Dipastikan, setelah dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2015, maka akan dilakukan pengisian jabatan pada SKPD tersebut. ‘’Kalau organisasi yang baru terbentuk masih menunggu APBD Perubahan 2015 baru dilakukan pengisian,’’ jelasnya. (nas)

Dana Desa Terhambat Dari Hal. 1 Kita ndak tahu apakah langsung diturunkan ke desa atau di APBD kabupaten/kota,’’ ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd di Mataram, Selasa (17/3) siang kemarin.

Dikatakan, dana dekonsentrasi untuk sosialisasi atau diseminasi pengelolaan dana desa sebelumnya berada di Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, karena urusan desa menjadi kewenangan Kementerian Desa dan Transmigrasi, maka dana itu dialihkan. Namun, para pejabat eselon I seperti Dirjen masih dijabat pelaksana tugas, belum ada pejabat defenitif. ‘’Jadi, kami tak bisa melaksanakan desiminasi itu sebelum ada kejelasan siapakah yang nanti akan kita laporkan penggunaan dana dekonsentrasi itu. Uangnya ada tetapi sekarang dilaihkan dia ke Kementerian Desa dan Transmigrasi,’’ katanya.

Jika belum ada pejabat yang defenitif, lanjut Bachrudin maka pertanggungjawaban dana itu tak akan jelas.

Dana dekonsentrasi yang dipeorleh BPMPD untuk diseminasi atau sosialisasi pengelo-

laan dana desa itu sekitar Rp 9 miliar. Sementara, itu jumlah dana desa se NTB tahun 2015 sebesar Rp 172,5 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp 31,3 miliar lebih, Dompu Rp 9,9 miliar lebih, Lombok Barat Rp 21,6 miliar, Lombok tengah Rp 20,5 miliar lebih, Lombok Timur Rp 43,8 miliar lebih. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Rp 28,7 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 10,4 miliar lebih dan Lombok Utara Rp 6 miliar lebih.

Kementerian Desa dan Transmigrasi, lanjut Bachrudin telah bersurat ke Pemda supaya mengingatkan pemerintah desa/kelurahan melengkapi berbagai persyaratan supaya bisa dilakukan transfer dana desa. Sejumlah persyaratn yang harus dipenuhi pemerintah desa antara lain, APBDes, RPJMDes dan Rencana Kegiatan Desa harus sudah tuntas.

“Kalau belum ada itu, dia tak disyaratkan untuk ditransferkan ADD,’’ katanya, seraya menyebutkan, jumlah desa di NTB sebanyak 995 desa, kelurahan 142 buah sehingga total 1.137 desa/kelurahan. ‘’Ratarata desa induk sudah menyusun. Tapi ada juga yang belum sempurna, dievaluasi lagi oleh BPMPD kabupaten/kota,” pungkasnya. (nas)

Rabu, 18 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

SERAHKAN SUSUNAN PENGURUS GOLKAR - Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lauren Siburian, menunjukkan salinan berkas susunan pengurus Partai Golkar periode 2015-2016 di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (17/3). Partai Golkar kubu Agung Laksono menyerahkan total 377 nama pengurus yang merupakan hasil dari gabungan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

KPU Usulkan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak gelombang pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015.

Freeport ’’Lumpuh’’ Akibat Unjuk Rasa Jayapura (Suara NTB) Aksi unjuk rasa yang terus berlanjut hingga Selasa (17/3) menyebabkan aktifitas operasional di kawasan penambangan PT. Freeport terhenti alias “lumpuh”.

Data yang dihimpun Antara, Selasa (17/3) pagi mengungkapkan, terhentinya aktivitas di kawasan penambangan PT. Freeport disebabkan pendemo menduduki ruas jalan menuju ke lokasi tambang.

Aksi demo sejak Senin (16/ 3) diikuti sekitar 400 karyawan yang berasal dari tujuh suku itu dengan mendirikan tenda di

tengah jalan di mille 72 yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke lokasi tambang termasuk tambang bawah tanah serta ke pabrik pengolahan yang berlokasi di mille 74.

Kapolres Mimika AKBP Yusnanto ketika dihubungi Selasa, mengakui aksi demo masih berlanjut namun para pendemo tetap mengizinkananggotaPolrimelakukan patrol. Mereka tidak mengizinkan pihak PT. Freeport untuk melintas apapun alasannya. “Belum dapat dipastikan sampai kapan aksi tersebut dilakukan,” kata AKBP Yusnanti. (ant/Bali Post)

“Dalam draf peraturan kami, kami sepakat mengusulkan agar pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak itu pada 9 Desember. Walaupun masih adakemungkinanberubah,tetapikamimenggunakan tanggalitusebagaipatokanpelaksanaantahapanyang harus disiapkan mulai sekarang, seperti penyusunan daftar pemilih,” kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (17/3).

Usulan KPU tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, yang direncanakan pekan depan, Selasa (24/3).

Hadar berharap, rapat konsultasi sejumlah peraturan terkait pilkada serentak dapat segera dilangsungkan sehingga tahapan pelaksanaan pilkada bisa dimulai.

“Kami berharap sesegera mungkin, karena semakin cepat kami menetapkan PKPU, maka semakin pasti apa yang menjadi patokan pelaksanaan pilkada ini. Kalau kami bilang tanggal 9 masih belum tentu, kalau kami sepakati tanggal 3 juga tiba-tiba berubah lagi. Makanya semua belum pasti betul sampai PKPU itu ditetapkan,” jelas Hadar.

Daftar pemilih Terkait penyusunan daftar pemilih pilkada, KPU dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Hadar Nafis Gumay

menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Selasa.

Dalam rapat tersebut disepakati jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang didasarkan pada usulan pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember.

DirekturJenderalAdministrasiKependudukandan Pencatatan Sipil, Irman mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Yang sudah disepakati adalah penyerahan DAK2 pada 12 April dan DP4-nya 3 Juni. Nanti yang menyerahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) kepada Ketua KPU (Husni Kamil Manik),” kata Irman usai rapat di Gedung KPU Pusat, Selasa siang.

Menurut Irman, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun DAK2 ialah data penduduk di daerah otonom baru (DOB) karena sebagian besar masih banyak bergabung dengan daerah induknya.

“Sebelum menjadi DOB, daerah tersebut di database kami masih bergabung dengan induknya. Jadi ini perlu dipisahkan dan dicermati lagi supaya jangan sampai terbawa ke daerah lain,” jelas Irman.

Berdasarkan data Kemendagri dan KPU, sebanyak 15 DOB tercatat akan mengikuti pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015.

Ke-15 DOB tersebut terdiri atas satu provinsi, yakni Kalimantan Utara, serta 14 kabupatenkota yaitu Panungkal Abab Lematang Ilir, Musirawas Utara, Pesisir Barat, Pangandaran, Malaka, Mahakam Ulu, Banggai Laut, Morowali Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Mamuju Tengah, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. (ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Rupiah Yogyakarta (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah segera menstabilkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena telah berdampak signifikan terhadap biaya produksi rata-rata industri di Yogyakarta.

“Bayangkan sekarang nilai tukar sudah menyentuh Rp13.000 lebih terhadap dolar AS. Kalau ini berlangsung lama kami akan terpu-

ruk,” kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY, Henry Ardiyanto, di Yogyakarta, Selasa (17/3).

Dia mengatakan hampir sebagian besar industri di DIY baik yang bersekala kecil maupun menengah mulai dari industri konveksi, aneka kerajinan, hingga batik terdampak merosotnya nilai tukar rupiah. Hal itu disebabkan sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor.

“Hampir semuanya masih mengandalkan bahan baku impor,” kata dia.

Sementara di sisi lain, menurut dia, turunnya nilai tukar rupiah tersebut juga tidak serta merta memberikan angin segar bagi pelaku ekspor di DIY, sebab situasi pasar internasional khususnya AS dan Eropa masih belum mendukung.

“Ekspor tidak langsung naik luar biasa. sampai saat ini biasa-biasa saja,” kata dia. (ant/Bali Post)

Zulkifli Pastikan Nama Sekjen dan Bendahara PAN Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memastikan nama sekretaris jenderal dan bendahara umum yang akan mengisi jabatan di kepengurusan partai yang dipimpinnya hingga lima tahun mendatang.

“Baru Sekjen Edi Suparno dan Bendahara Umum Nasrullah, kami ingin membangun PAN menjadi partai modern,” kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (17/3).

Dia mengatakan sosok Edi Suparno berlatar belakang profesional dan pernah men-

duduki beberapa jabatan di bank internasional.

Selain itu dia mengatakan Edi dahulu pernah menjadi tim pemenangan Amien RaisSiswono Yudho Husodo saat Pilpres.

“Beliau sudah cocok karena mengikuti perkembangan, menghadapi tantangan terkini, dan tantangan global,” ujarnya.

Sosok Nasrullah menurut dia merupakan mantan anggota DPR RI, aktivis anak muda yang memiliki reputasi baik.

Selain itu ujar dia, pengurus DPP PAN 2015-2020 baru

tiga dan yang lainnya akan disempurnakan.

Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020 dalam Kongres PAN ke-IV di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3) malam.

Zulkifli berhasil mengalahkan Hatta Rajasa dengan meraih 292 suara sementara lawannya memeroleh 286 suara. Total suara yang berhak ikut dalam pemilihan ketum PAN itu berjumlah 584 suara namun, hanya 582 suara yang menggunakan haknya untuk memilih Ketum PAN. (ant/Bali Post)