SUARA NTB 18 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 18 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 37 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekayaan KH. Zulkifli Muhadli Rp 7,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap LHKPN para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rabu (17/4). Calon yang terakhir dikunjungi Tim Pemeriksaan LHKPN KPK adalah Cagub Dr. KH. Zulkifli Muhadli (Kyai Zul). Dari hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan selama kurang lebih 3,5 jam di kediaman Kyai Zul, kekayaan Bupati KSB tersebut mencapai Rp 7.224.673.730.

Demikian disampaikan oleh Group Head Pemeriksaan LHKPN KPK, Adlinsyah Nasution.

Ia menyampaikan, dari hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan, ada koreksi positif atau penambahan harta kekayaan sebesar Rp 946.292.583. “Dari yang sebelumnya dilaporkan per tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp 6,3 miliar, terkoreksi positif sekitar Rp 946 juta lebih menjadi Rp 7,2 miliar lebih,” terangnya.

Bersambung ke hal 5

Tujuh TKI NTB Terancam Hukuman Mati

Lima tahun yang lalu, saya memilih TGB dengan satu keyakinan : dia sosok yang moderat dan menghargai pluralitas.

Keyakinan saya terbukti benar, TGB memberi rasa aman pada kami. Khusus pada dunia menulis, saya salah satu dari puluhan penulis di NTB yang karyanya bisa diterbitkan atas bantuan gubernur. Seperti lima tahun lalu, kali ini saya kembali memilih TGB. DG.Kumarsana (Penyair dan Cerpenis NTB)

Mataram (Suara NTB) Lagi, nyawa TKI diujung tanduk. Tercatat ada tujuh orang terancam hukuman mati di tiga negara, setelah menjalani hukuman penjara atas tindak pidana yang dilakukan. Kini sejumlah pihak, LSM, sampai pemerintah terlibat untuk membantu proses diplomasi agar mereka bebas dari hukuman mati.

Tujuh TKI itu tersebar di Malaysia, Arab Saudi dan Cina.

Mereka tercatat melakukan tindak pidana kejahatan sejak 2010 dan menjalani hukuman hingga 2011. Menurut data di Perkumpulan Panca Karsa (PPK), lembaga yang mengadvokasi masalah TKI, mereka tersebar di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok

TO K O H Hapus Eselon III dan IV KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) mulai tahun ini akan melakukan penghapusan jabatan eselon III dan IV secara bertahap. Ditargetkan, Bersambung ke hal5

Timur dan Sumbawa Barat.

“Mereka diduga terlibat tindak kejahatan, diantaranya kasus pembunuhan, dituduh menggunakan ilmu sihir, dituduh menyelundupkan narkoba, dan ada juga yang kasusnya belum jelas,” kata Aktivis PPK, Endang Susilowati, Rabu (17/4).

Pihaknya yang mendapat

informasi TKI akan dihukum mati, kemudian menempuh berbagai upaya, termasuk memfasilitasi pihak keluarga untuk menemui para TKI itu ke negara tempatnya dipenjara. Tujuannya, untuk memastikan upaya pembelaan yang dilakukan, demi terhindar dari hukuman mati.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SOAL - Proses pendistribusian naskah soal UN di Polres Mataram.

Polisi akan Usut Pembocor Soal UN INI ancaman dari pihak Kepolisian, jika dalam perjalanan pendistribusian naskah soal UN sampai dengan dibagikan, ada indikasi dibocorkan pihak terten-

Eko Prasojo (Suara NTB/ist)

tu. Jika nantinya ada informasi, apalagi laporan dugaan bocornya soal dan kunci jawaban, siapapun akan diproses hukum.

Bersambung ke hal 5

Hari Ini UN Digelar di NTB

Pulau Sumbawa Masih Kekurangan Soal

(Suara NTB/ars)

HUKUMAN MATI - Khairudin asal Bima, menunjukkan foto kakaknya, Sukardin yang diancam hukuman mati di Malaysia.

Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) dipastikan digelar serentak di NTB Kamis (18/4) hari ini. Kendati dipastikan digelar hari ini, namun di Sumbawa Besar dan Bima, hingga Rabu (17/4) sore masih kekurangan soal.

Kepala Dinas Dikpora NTB

Drs.H.L.Syafi’i,MMyangdikonfirmasi, Rabu (17/4), merasa optimis, naskah soal ujian bisa sampai di sekolah sebelum pelaksanaan ujian dimulai. ‘’Sudah pasti besok. Dipastikan sebelum ujian, soal sudah ada di sekolah,” tegasnya.

Bersambung ke hal 5

Cerita TKI Diancam Hukuman Mati

Minta Oleh-oleh ”Pengaha Bunga”, Berharap Presiden Turun Tangan Nasib tragis TKI kita sepertinya belum akan menjadi akhir catatan kelam para pahlawan devisa. Rangkaian demi rangkaian TKI yang diancam hukuman mati terus menjadi pemberitaan nasional. Cerita itu kembali terkemas dari NTB yang memang selama ini menjadi lumbung TKI. Tercatat, untuk tahun ini ada tujuh orang yang terancam hukuman mati.

MASYARAKAT NTB yang sempat tenang pascatrauma dugaan hilangnya organ tubuh tiga TKI Lombok Timur, kembali terusik dengan munculnya kabar ada tujuh orang yang nyawanya akan berakhir di tiang gantungan dan hukuman mati dengan mekanisme lainnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DATANGI PPK - Keluarga TKI yang terancam hukuman mati mendatangi PPK kemarin.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Banyak Peminat

Rusunawa Ketiga akan Dibangun di Mataram Potensi Kuliner WISATA kuliner mungkin menjadi unggulan dibeberapa daerah untuk dikembangkan. Namun khusus bagi Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, pengembangan wisata kuliner bukan hanya wacana.

Lebih dari itu, keberadaan wisata kuliner juga diharapkan bisa membantu masyarakat dari segi pendapatan.

Lurah Rembiga, Edwin Zamroni yang dikonfirmasi, Rabu (17/4) kemarin mengatakan, di wilayahnya ada dua hal yang berkaitan dengan kuliner yakni Sate Rembiga (Suara NTB/smd) dan usaha ikan air Edwin Zamroni tawar di daerah Gegutu Timur. Untuk Sate Rembiga, memang pemasarannya tidak terlalu luas karena pangsa pasarnya hanya menyasar para pengguna jalan di wilayah Rembiga.

Sementara itu, terkait dengan usaha ikan air tawar, Edwin mengatakan, bahwa pihaknya tidak terlalu pusing memikirkan pemasarannya karena sudah memiliki pangsa pasar yang jelas. “Sasaran mereka kan rumah makan dan pedagang-pedagang lalapan di pinggir jalan. Jadi kita tidak terlalu kebingungan,” pungkasnya.

Namun demikian, pihaknya bukan berarti lepas tangan terhadap keberadaan pedagang sate Rembiga dan ikan air tawar tersebut. “Kita sudah melakukan komunikasi dengan SKPD terkait untuk memberi bantuan pembinaan. Kita berusaha agar mereka mendapat modal usaha dari pemerintah,” jelasnya. Edwin berharap, ke depan dua usaha unggulan di daerahnya itu terus berkembang. (smd)

Ambil Sisi Positifnya PENUNDAAN Ujian Nasional (UN) memiliki segi positif dan negatif.

Namun dipandang dari sisi positifnya, kepala MAN 1 Mataram Mohammad Mohan menganggap penundaan UN ini bisa memberikan waktu lebih untuk anak agar mempersiapkan diri menghadapi ujian.

“Dengan penundaan ini anak-anak kami bisa belajar dengan baik,” terangnya. Menurutnya waktu yang tersisa ini, sekolah melakukan persiapan ujian na(Suara NTB/nia) sional dengan melakukan Mohammad Mohan pendampingan terhadap siswa yang masih membutuhkan bimbingan dari tiap-tiap guru mata pelajaran di luar jam sekolah. Seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UN akan diperdalam oleh siswa dengan didampingi satu guru pembimbing setiap 10 anak.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan persiapan UN dapat lebih matang.

Sementara itu sisi negatif, pihaknya tak menampik banyak siswa yang terganggu psikologisnya akibat penundaan pelaksanaan UN ini. Terutama para siswa yang betul-betul sudah mempersiapkan diri. Meski sebagian besar siswa banyak yang kecewa pada penundaan ini, namun pihak sekolah tetap memberikan dukungan agar mental siswa tidak drop.

“Anak-anak kami sudah kami ingatkan bahwa dengan adanya penundaan ini Insya Allah ada hikmahnya, mereka bisa memperdalam dan belajar lebih baik lagi dan bisa lebih sukses,” pungkasnya. (nia)

(Suara NTB/smd)

CEK SOAL UN - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram bersama jajarannya mendatangi Polres setempat. Kedatangan anggota legislatif itu ingin mengecek secara langsung kondisi soal UN yang mengalami kerusakan.

Cek Kondisi Soal UN

Komisi II Datangi Polres Mataram Mataram (Suara NTB) Kisruh Ujian Nasional (UN) di 11 Provinsi di Indonesia cukup mengganggu berbagai kalangan. Kendati soal sudah sampai di Mataram, namun permasalahan tidak berhenti sampai disitu. Soal yang datang disinyalir dalam kondisi rusak. Terkait itu, Komisi II DPRD Kota Mataram pun melakukan gerakan dengan mendatangi Polres Mataram untuk mengecek kondisi soal yang datang.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos yang dikonfirmasi, Rabu (17/4) kemarin mengatakan, turunnya Komisi II ke Polres Mataram adalah untuk mengecek kondisi soal. “Kita ingin mengetahui kebenaran kondisi soal dan posisinya dimana karena banyak yang rusak dan basah,” tegasnya.

Dia mengatakan, molornya pelaksanaan UN, cukup meng-

ganggu mental dan pikiran siswa yang akan mengikuti ujian.

“Mental anak-anak kita terganggu, belum lagi molornya pelaksanaan ujian, kini ada soal yang rusak, basah dan terindikasi bocor,” katanya. Nyayu mengaku maklum dengan kondisi cuaca belakangan ini. Namun, seharusnya, apapun alasannya soal itu harus benar-benar diamankan. “Kok bisa soal itu kardusnya rusak, terbuka bahkan

robek. Pengamanannya seperti apa,” kritiknya seraya menambahkan bahwa pemerintah terlalu banyak keinginan, tetapi tidak diimbangi dengan pengamanan yang maksimal.

Terkait turunnya Komisi II ke Polres Mataram, dia mengaku ingin mengetahui dikemanakan soal-soal yang rusak dan basah itu. “Kami berharap soal itu tetap ada di sana dan tidak bocor,” tandasnya. (smd)

Gunakan Trotoar dan Bahu Jalan

Satpol PP Tertibkan ”Showroom” Liar di Rembiga Mataram. Pihaknya justru melihatnya sebagai terminal bayangan yang dibuat oleh para sopir engkel tersebut. “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban seperti ini,” tandasnya. (smd)

(Suara NTB/smd)

USIR - Jajaran Pemkot Mataram melakukan penertiban parkir dan showroom liar di wilayah Rembiga Mataram.

Nampak salah seorang petugas dari Dinas Perhubungan Kota Mataram saat mengusir sebuah kendaraan Dinas Pemda KLU yang parkir di atas trotoar.

Mataram (Suara NTB) Keberadaan parkir dan showroom liar di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Rembiga Kecamatan

Selaparang, Rabu (17/4) kemarin, ditertibkan jajaran Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Keberadaan parkir dan showroom liar itu anggap sangat mengganggu arus lalu lintas dari dan ke arah Gunung Sari Lombok Barat.

Pantauan Suara NTB, puluhan anggota Satpol PP dan beberapa orang dari Dinas Perhubungan turun ke jalan. Aparat dari Kota Mataram itu menegur sopir engkel dan showroom liar yang mengambil bahu jalan untuk memarkir kendaraannya. Akibat parkir dan showroom liar itu, bahu jalan atau trotoar menjadi rusak.

Kasi Opdal Sat Pol PP Kota Mataram, Bambang E. Yd yang dikobfirmasi mengatakan, keberadaan showroom gelap dan parkir liar sangat mengganggu.

“Mereka menjual kendaraannya di atas trotoar. Akibatnya jalanan menjadi sempit dan mengambil lahan pejalan kaki,” katanya.

Dalam operasi itu, lanjutnya, ada tiga unit mobil yang ditertibkan dan disuruh pindah agar tidak parkir di trotoar. “Bahkan kalau dirasa sangat perlu, silahkan buat showroom resmi agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” pungkasnya.

Dia mengatakan sempat ada protes yang dilakukan oleh para sopir engkel tersebut. Para sopir itu tetap ngotot agar bisa menaikan penumpang di perempatan lampu merah Jalan Dr. Wahidin Rembiga. “Kami tidak ingin mendengar alasan apapun, kami ingin setiap perempatan bersih dari aktivitas semacam ini,” imbuhnya. Lalu bagaimana dengan titik titik lainnya? Bambang menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta instansi terkait. “Kita akan koordinasikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Opdal Dinas Perhubungan Kota Mataram, Syamsul Irawan mengatakan, keberadaan parkir liar di Jalan Dr. Wahidin merupakan yang paling parah di Kota

Mataram (Suara NTB) Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Selagalas rupanya banyak diminati masyarakat. Malah saat ini, peminat Rusunawa tersebut dapat dikatakan over kapasitas. ‘’Sekarang ini daftar tunggu Rusunawa Selagalas 29 orang,’’ sebut Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura menjawab Suara NTB kemarin.

Melihat besarnya animo masyarakat terhadap keberadaan Rusunawa, maka Pemkot Mataram akan kembali membangun Rusunawa. Lokasinya di Montong Are, Turida, Kota Mataram. ‘’Pasnya di Selatan GOR Turida,’’ cetusnya. Pembangunan Rusunawa ini akan dimulai tahun depan.

Anggaran pembangunan Rusunawa ini menelan anggaran Rp 28 miliar yang sepenuhnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat.

Pemkot Mataram dalam hal ini, katanya, hanya menyediakan lahan. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan Rusunawa di Montong Are itu, sambung Mahmudin, merupakan tanah pecatu milik Pemkot Mataram yang luasnya sekitar satu hektar.

Tim dari pusat sudah melakukan survai ke lokasi ini dan dalam tahun ini pula, desain Rusunawa itu akan diselesaikan.

Sama seperti Rusunawa Selagalas, Rusunawa di Montong Are juga sebanyak dua twin blok. Dengan diterimanya bantuan Rusunawa di Montong Are ini, nantinya Kota Mataram akan memiliki tiga Rusunawa dengan jumlah lima twin blok. Satu twin blok terdiri dari 99 kamar. Menurut Mahmudin, para penghuni Rusunawa kebanyakan masyarakat lokal.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., tidak menampik fenomena kekurangan rumah tinggal yang terjadi di Mataram. Menurut dia, Rusunawa sangat pas jika pemanfaatannya ditawarkan kepada kaum urban. Sebaliknya, kalau ditawarkan kepada masyarakat asli Mataram, kurang menarik.

Namun demikian, lanjut dia, tidak semua kaum urban bisa diakomodir. Artinya, yang ditawarkan untuk tinggal di Rusunawa adalah kaum urban yang memang sudah lama tinggal di Mataram. (fit)

Dibungkus Kardus Air Mineral H-1 atau Rabu (17/4) kemarin, naskah soal Ujian Nasional (UN) akhirnya diterima Kota Mataram. Dalam serah terima kemarin, sempat terjadi keributan. Komisi II DPRD Kota Mataram menemukan kejanggalan. Salah satu kardus pengangkut naskah Ujian milik MAN 2 Mataram tampak dibungkus menggunakan kardus air mineral. Padahal seluruh naskah soal NTB dicetak di percetakan Ghalia, Bogor, Jawa Barat.

Ketua komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, S.Sos., yang turut mengawasi proses serah terima naskah soal UN di Polres Mataram Rabu kemarin kaget setelah mendapati salah satu kardus paket soal ujian dibungkus menggunakan kardus air mineral.

“Inikan Narmada, produk lokal NTB. Tapi ini kok berasal dari Bogor! Ini perlu jadi perhatian kita dan menjadi catatan bahwa ini soal sudah terbuka. Tidak mungkinkan percetakan di Bogor menggunakan kardus air Narmada. Ini jadi catatan penting,” teriaknya sambil menunjuk kardus soal yang dimaksud.

Dengan adanya temuan ini, KomisiIImendugaadaketidakwajaran dalam proses distribusi soal. Erna mengindikasi bah-

wakarduspembungkusnaskah soal UN pernah terbuka, karena tidak mungkin kardus air mineral inidikirimkeBogoruntuk membugkus soal UN. Sementara itu petugas PT POS, Bagus menjelaskan, adanya kardus air mineral pada pembungkus soal UN disebabkan karena kardus pembungkus basah dan jebol saat distribusi soal ke NTB. Untuk itu pihak kantor POS diawasi oleh Dikpora memberikan tambahan alas menggunakan kardus air mineral agar terlihat rapi dan tidak tercecer. PT Pos pun telah memberi segel pos untuk mengikat kardus.

“Kardusnya itu bukan dari sana (Bogor) tapi dari sini supaya soal ujian tidak amburadul,” terang Bagus.

Menanggapi hal ini pihak kepolisian melalui Kabag Operasional Polres Mataram Kompol A. Wakhid P.U. mengaku siap mengawal temuan ini. Kalaupun ada pihak sekolah yang komplain karena segel yang rusak dalam amplop pembungkus soal Ujian, pihaknya siap menerima laporan dan menyelidiki apakah ada dugaan kebocoran soal. Karena sejauh ini yang diketahui barulah kardus pembungkus soal saja yang rusak dan ditambal menggunakan kardus air mineral. (nia)

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Triwulan Pertama

H.L. Normal Suzana

Komposisi Anggaran KLU Mulai Diarahkan untuk Publik Tanjung (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara, Ir. H. Nanang Matalata, mengakui mulai tahun ini Pemda KLU mulai mengalihkan porsi anggaran untuk keperluan publik secara langsung. Anggaran yang biasanya lebih banyak terserap untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur jalan mulai dikurangi.

“Kondisi jalan minimal 85 persen dalam keadaan mantap, sehingga di 2013 ini kita sudah memulai mengalihkan anggaran untuk meningkatkan pelyanan kepada masyarakat. Di tahun-tahun sebelumnya, hampir tiap tahun kita alokasikan Rp 200 miliar untuk belanja modal, tetapi sekarang tidak lagi,” kata Nanang, Rabu (17/4).

Nanang menyadari, alokasi anggaran untuk belanja modal pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan masyarakat cukup berdampak terhadap kondisi makro masyarakat KLU. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, sejak 2009 hingga 2013 pertumbuhan ekonomi tercatat positif.

Tahun 2011 menyumbang pertumbuhan paling tinggi yakni 5,71 persen, lebih besar dari pertumbuhan 2010 sebesar 4,03 persen. “PDRB atas dasar harga konstan juga naik dari Rp 3,23 juta menjadi Rp 3,38 juta per kapita di tahun 2011. Harapan kita angka ini dapat dipertahankan,” imbuhnya.

Nanang menjelaskan, dari sembilan sektor penyumbang PDRB di KLU, sektor pertanian (secara umum) masih menyumbang angka tertinggi yakni 42,6 persen. Hanya saja, anomali di sektor ini mulai berlaku di mana setiap tahunnya share terhadap PDRB mengalami penurunan. Dapat dimaklumi, penurunan sektor pertanian tak terlepas dari pengaruh ekspansi sektor perumahan di atas lahan produktif.

Sebaliknya kata Nanang, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), justru menunjukkan tren peningkatan.

Kecenderungan ini juga tak lepas dari pengaruh tingginya mobilitas ekonomi KLU sebagai dampak perkembangan kabupaten baru.

Sebelumnya Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., mengisyaratkan komitmennya untuk menetapkan komposisi belanja lebih besar untuk publik dibandingkan untuk belanja aparatur pemerintah. “Komposisi anggaran tetap kita pertahankan, 60 persen untuk publik, 40 persen untuk belanja pegawai,” imbuh Bupati. (ari) H. Nanang Matalata

Dikes Loteng Temukan 12 Kasus Gizi Buruk

Praya (Suara NTB) Kasus gizi buruk masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Selama triwulan pertama tahun 2013 ini saja, pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng sudah menemukan 12 kasus gizi buruk. Dimana tujuan pasien diantaranya sudah bisa tertangani dengan baik.

Demikian diungkapkan Kepala Dikes Loteng, dr.

Nurhandini Eka Dewi, S.Pa., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (6/4) kemarin. “Jumlahnya saya tidak hafal betul, tapi dari laporan yang ada sudah sekitar 12 pasien gizi buruk yang ditemukan selama

mun demikian, semua pasien gizi buruk tersebut sudah mendapat penanganan kesehatan.

Bahkan tujuh pasien yang ditemukan lebih awal, kondisinya kini sudah lebih baik.

“Yang lebih awal kita temukan, kondisinya sudah ada

tiga bulan pertama tahun 2013 ini,” sebutnya.

Dari jumlah tersebut, katanya paling banyak ditemukan pada Bulan Januari, tujuh kasus. Kemudian menurun pada Bulan Februari empat kasus. Sedangkan pada Bulan Maret hanya satu kasus. Na-

yang tidak buruk lagi. Dan, ada juga yang masih gizi kurang,” tambahnya. Tapi beruntung, tidak ada yang kondisinya sangat parah. Dengan kata, semua pasien bisa ditangani.

Menurut Eka, persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling dominan penyebab munculnya kasus gizi buruk. Sehingga memang, selama kemiskinan belum bisa dituntaskan, maka selama itu pula kasus gizi buruk akan ada. “Gizi buruk muncul bukan hanya satu penyebab

saja. Tapi beragam faktor.

Salah satunya yang paling dominan persoalan ekonomi,” jelasnya Eka. Tetapi pihaknya dalam ini bukannya tanpa usaha.

Upaya untuk menekan kasus gizi buruk terus dan akan terus dilakukan. Misalnya, dengan terus memberikan penyadaran kepada masyarakat akan arti penting pola hidup sehat. Termasuk juga dengan melakukan upaya deteksi dini. Terhadap potensi munculnya kasus gizi buruk. (kir)

Mandi di Sungai, Dua Murid SD Terseret Arus Giri Menang (Suara NTB) Warga Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Rabu (17/4) behoh. Pasalnya dua murid SDN 2 Terong Tawah ketika mandi di sungai. Dua anak tersebut nyaris tewas terseret arus sungai saat bermain di sela-sela jam belajar kemarin. Beruntung warga bisa menolong mereka.

Sungai itu berlokasi tidak jauh dari sekolah mereka. Arusnya juga deras setelah hujan lebat sehari sebelumnya. Nyawa Sahroni (10) dan Nursila (8) murid SDN 2 Terong Tawah nyaris melayang sekitar pukul 08.00 Wita. Keduanya terseret arus sungai saat mandi bersama teman-teman lainnya.

Beruntung ada warga yang melihat kejadian ini dan menyelamatkan mereka.

Dari keterangan saksi, keduanya terseret sekitar 15 meter dari lokasi tempat mereka

mandi. Setelah berhasil diselamatkan, korban dibawa ke Puskesmas setempat untuk mendapat perawatan. “Mereka (dua anak ) berhasil diselamatkan warga,” ungkap Kapolsek Labuapi Ipda Raden Bagus Ismail kepada wartawan.

Lokasi sekolah berada sekitar 30 meter dari bantaran sungai dan merupakan tempat bermain favorit anak-anak sekitar.

Hujan lebat sehari sebelumnya membuat debit sungai naik dan deras. Berdasarkan keterangan yang diterima polisi, korban dan teman-temannya baru saja selesai mengikuti kegiatan olahraga sekolah. Waktu senggang setelah itu mereka pergunakan untuk mandi di sungai. Warga sempat menghubungi Basarnas Mataram untuk penyelamatan.

Namun keduanya berhasil diselamatkan sebelum tim SAR tiba. (her)

(Suara NTB/kir)

WAKIL Bupati Lombok Tengah (Loteng) Drs. H.L. Normal Suzana, mengancam tidak akan segan-segan menindak dan memberikan sanksi tegas bagi kepala desa (kades) maupun aparat desa yang terbukti melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran beras miskin (raskin).

Penegasan tersebut disampai Wabup, saat ditemuai Suara NTB, Rabu (17/4) kemarin.

Dalam proses penyaluran raskin, kata Wabup, seluruh biaya operasional sudah ditanggulangi oleh pemerintah. Termasuk biaya untuk distribusi ke daerah-daerah terpencil, juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga memang tidak ada alasan bagi pihak desa maupun kadus untuk menarik uang tranposrt atau pengiriman raskin ke masyarakat.

“Pihak Bulog sudah menanggung biaya pengiriman sampai desa. Sementara Pemkab Loteng juga sudah menyiapkan dana untuk biaya pengiriman, hingga titik bagi. Jadi kalau kemudian ada desa atau kadus yang menarik uang kepada masyarakat, untuk keperluan biaya pengiriman itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

Kalau sampai ada ada yang terbukti, sebutnya, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi keras kepada aparat desa maupun kadus bersangkutan. Tentunya sesuai aturan yang berlaku.

“Apapun alasannya, memungut uang dari masyarakat untuk penyeluran raskin, tidak dibenarkan. Karena semua biayai operasional sudah ditanggulangi pemerintah dan Bulog,” pungkas Normal.

Ia mengakui, selama ini pihaknya memang mendengar ada kades yang memungut uang biayai pengiriman raskin kepada masyarakat. Termasuk laporan kadus yang melakukan hal serupa. Namun pemerintah daerah, nyatanya masih kesulitan menindak tegas oknum kades maupun kadus bersangkutan.

Karena alat bukti serta keterangan yang masih minim.

“Laporan tentang pungli yang dilakukan kades atau kadus saat penyaluranraskin, cukup banyak. Tapi dari laporan yang masuk, hampir semuanya tidak diperkuat alat bukti yang kuat,” jelasnya. Sehingga sampai sejauh ini belum ada kades maupun kadus yang dijatuhi sanksi.

Untuk itu, pihaknya berharap bagi masyarkat atau elemen masyarakat lainnya yang menemukan ada oknum kades atau kadus, segera laporan ke pemerintah daerah. Dengan melengkapi alat bukti yang bisa dipertanggung jawabnya. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa lebih mudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku pungutan. (kir)

SOAL UN - Kendati masih kurang, soal UN untuk Loteng tetap didistribusikan sembari menunggu kelengkapan soal.

Distribusi Soal UN Amburadul

Dikpora Loteng Optimis Raih Hasil Terbaik

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/dok)

Berikan Sanksi Tegas

Gubenur didampingi Bupati Lobar pada apel perayaan HUT Lobar ke 55.

Puncak Peringatan HUT Lobar Ke-55

Gubernur Resmikan Kantor Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Gubenur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi megapresiasi keberhasilan pembangunan di Lombok Barat pada usianya yang ke 55 tahun. Dimana saat ini Lobar dipimpin oleh Bupati yang juga ketua DPD Partai Golkar NTB, DR H.Zaini Arony. Pada apel puncak peringatan HUT Lobar Gubernur juga berkesempatan meresmikan langsung proyek pembangunan gedung Kantor Bupati.

TGB sebutan akrab Gubernur menyatakan beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur umum dan layanan kesehatan cukup nampak seperti halnya pembangunan gedung kantor, jalan, kolam dan posyandu serta infrastuktur jalan. Akan tetapi jelas TGB tantangan ke depan akan semakin besar. Lebih-

lebih untuk keterpaduan antara seluruh kompenen masyarakat dibawah pimpinan bupati, harus lebih ditingkatkan. Keuntungan lain, Lobar juga masuk dalam koridor pintu gerbang wisata NTB dan nasional ddan bersinergi dengan kabupaten lain.

Sementara itu Bupati Lobar H. Zaini arony menyatakan perayaan HUT Lobar merupakan refleksi atau kilas balik untuk pembangunan Lobar.

Pada peryaan HUT ke 55 Lombok Barat ini Pemkap Lobar melaksanakan berbagai kegiatan yang genap berjumlah 55 kegiatan. Pada puncak perayaan HUT lobar di Kantor Bupati setempat di adakan pesta rakyat dimana Pemkab Lobar bekerjasama dengan APKLI NTB dan KNPI memberikan kupon gratis pada masyarakat. (her)

Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, khusus terkait distribusi soal dinilai amburadul. Pun demikian, persoalan itu tidak lantas mengurangi optimisme Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng dalam hal target capaian pada UN kali ini. “Distribusi soal UN boleh amburadul, tapi kalau hasil UN harus tetap yang terbaik,” sebut Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Loteng, Lendek Jayadi, Rabus (17/4) kemarin.

Menurutnya, persoalan distribusi soal UN tidak boleh mempengaruhi persiapan siswa dalam upaya mencapai hasil yang terbaik. Dan, dengan melihat persiapan yang sudah dilakukan oleh siswa maupun sekolah, pihaknya optimis, UN tahun ini Loteng bakal memproleh hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pihaknya pun berjanji, akan memberikan pelayanan terbaik bagi siswa peserta UN. Para siswa peserta UN juga diharap-

kan tidak terpengruh persoalan yang terjadi. “Kita berharap siswa tetap fokus menghadapi ujian. Jangan terganggu atau terpengaruh situasi yang terjadi saat ini. Biarkan persoalan ini pemerintah yang menyelesaikan. Siswa tetap mempersiapkan diri dengan sebaikbaiknya,” tegasnya.

Menyinggung terkait isu peredaran soal UN, Lendek menegaskan, kepada siswa dan masyarakat secara umum, untuk tidak percaya begitu saja. Bahwa soal UN sangat dijaga dan dijamin kerahasiannya. Sehingga peluang terjadinya kebocoran soal sangat kecil.

Sementara itu, jajaran Dikpora Lombok Timur (Lotim) mengatakan tidak mengetahui pasti penyebabnya. Yang jelas, karena proses pengiriman yang tidak serentak membuat paket soal UN tiba di Lotim secara bertahap.

Kabid Dikmen Dikpora Lotim, H. Muhidin. Saat dikonfirmasi wartawan di sela proses penerimaan soal UN di Mar-

kas Kepolisian Resort (Mapolres) Lotim kemarin mengatakan menurut informasi dari provinsi, soal dipastikan sudah tiba di daerah sehari sebelum pelaksanaan.

Hingga siang kemarin, paket soal yang datang hanya untuk peserta UN Paket C. Itupun tidak semua soal.

Sejumlah sekolah tempat pelaksana kegiatan UN Paket C banyak belum terkirim soalnya. “Informasinya hari ini mau didatangkan semua,” ucapnya. Adapun peserta UN Paket C ini sebanyak 528 orang yang dilaksanakan oleh 12 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) se Lotim.

Sementara itu, paket soal UN untuk peserta tingkat SMA sederajat hingga siang kemarin belum juga datang.

Kedatangan soal katanya sedikit terlambat karena persoalan proses pengiriman.

Diyakini, sebelum pelaksanaan soal UN sudah siap didistribusikan di Lotim dibawah komando pengamanan dari aparat kepolisian. (kir/rus)

Pertimbangkan Jual Aset Lagi

Pemkab Lobar Kewalahan Biayai ’’By Pass’’ BIL Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, DR. H. Zaini Arony menyatakan anggaran yang harus disiapkan Pemkab Lobar untuk sharing pembangunan jalur by pass BIL, menuju Mataram mencapai Rp 25

miliar. Menurutnya, untuk ukuran daerah seperti Lobar, dana Rp 25 miliar itu cukup besar.

Pihaknya cukup kesulitan untuk memenuhinya.

Untuk menanggulangi pembiayaan by pass itu, pihaknya mempertimbangkan akan menjual aset lagi yang berlokasi di luar dan dalam daerah. Namun hal itu dilakukan setelah melihat kemampuan daerah. Jika memungkinan untuk dibiayai dari APBD maka dibiayai melalui APBD. “Namun jika tidak mampu maka kita pertimbangkan untuk jual aset (2014 mendatang), tapi kita lihat dulu kemampuan fiskal daerah,” ungkap Bupati, Selasa (16/4) usai menghadiri paripurna DPRD. Ketua DPD Gokar NTB ini menjelaskan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalur by pass BIL Gerung (patung sapi)-Mataram dibebankan dan menjadi tanggung jawab Kabupaten yang dilewati. Dalam hal ini, yang punya tanggungan Kota Mataram dan Lobar. Khusus Lobar, total yang harus dibiayai mencapai Rp 50 miliar. Mengingat kemampuan terbatas maka dilakukan sharing anggaran dengan provinsi.

Sehingga dibagi masing-masing 50 persen Pemprov dan 50 persen Pemkab Lobar.

Dengan demikian, jelasnya dari panjang jalan yang masuk tanggungan Lobar mencapai pembiayaan Rp 25 miliar. Karena itu, Pemkab Lobar dalam hal ini harus menyiapkan dana sebesar itu. Namun karena informasi terkait dana itu terlambat, maka dana sharing itu belum bisa dibahas pada APBDP sehingga harus menunggu masuk pada pembahasan APBD 2014 mendatang.

Untuk sementara, jelasnya, dana untuk pembangunan jalan itu masih bergantung pada dana provinsi. Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyiapkan sharing Rp 35 miliar untuk membebaskan lahan by pass patung Sapi-Mataram. Total panjang jalan khusus tanggungan Pemkab Lobar mencapai 7 kilometer lebih, sementara Pemkot Mataram kurang dari 1 kilometer. (her)

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

UN di Pulau Sumbawa

Naskah Soal Kurang, Kadis Dikpora Bima Emosi

Bima (Suara NTB) Soal Ujian Nasional (UN) untuk siswa SMA/Sederajat se-Kabupaten/Kota di pulau Sumbawa telah diterima. Kendati demikian, pelaksanaan UN itu sendiri belum dapat berlangsung di masing-masing sekolah, sebab pengiriman naskah soal masih diwarnai dengan kekurangan aneka naskah.

Pemantauan Suara NTB, Rabu (17/4) menunjukkan, naskah soal UN untuk Bima tiba di Polres Bima, Rabu (17/ 4) siang. Namun saat diterima, diketahui soal ujian tersebut kurang. Setidaknya, 14 sekolah dari seluruh sekolah yang ada belum memperoleh bagian. Melihat kenyataan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Drs Zubaer Har pun emosi dan meminta Presiden untuk memecat Mendikbud.

Soal-soal tersebut tiba pukul 12.00 WITA dengan mobil box milik PT Pos Indonesia. Namun soal-soal tersebut tak langsung diturunkan ke ruang khusus karena diketahui soal-soal tersebut kurang.

Mendapati kondisi ini, Kadis Dikpora yang didampingi seluruh kepala sekolah yang secara khusus menyambut kedatangan soal pun emosi. Zubaer meminta soal-soal tersebut harus tiba seutuhnya sebelum didistribusikan ke masingmasing sekolah.

Saat menunggu kedatangan sisa soal, Dikpora bersama Polres Bima dan Koordinator Pendistribusian dan Penarikan soal pun menggelar rapat tertutup. Setelah dilakukan rapat tertutup, Kadis Dikpora, Kapolres melalui pejabat yang mewakili dan Koordinator Pendistribusian dan Penarikan langsung menggelar pengumuman dan jumpa pers dengan wartawan.

Dalam kesempatan tersebut Zubaer menyampaikan hasil rapat yakni naskah soal akan tiba menggunakan pesawat dan harus diterima siang itu juga. Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung pelaksaan UN tahun ini tidak normal. Khusus di Kabupaten Bima masih ada 14 sekolah yang belum mendapat soal.

Terlebih dari 14 sekolah belum mendapatkan soal tersebut jaraknya cukup jauh, termasuk di Kecamatan Tambora.

Untuk itu, dia pun meminta kepada pemerintah yang lebih tinggi yakni Presiden untuk meninjau kinerja Menteri.

“Kalau perlu Menteri itu harus dipecat,” katanya. Dia tak ingin anak didiknya dikorbankan oleh ketidaksiapan pemerintah. Termasuk perusahaan percetakan yang sangat lalai hingga soal-soal tersebut terlambat didistribusikan.

Koordinator Pendistribusian dan Penarikan, Dr Iwan Harsono dalam kesempatan tersebut menuturkan jika pihaknya sudah membawa 80% dari jumlah soal karena kendala teknis.

Dia pun memastikan jika sisa soal tersebut akan tiba siang kemarin. “Sisanya akan sam-

pai siang ini,” ujar Iwan. Kedatangan soal-soal tersebut dikirim langsung menggunakan pesawat Hercules.

Tercecer Sementara itu, di kabupaten Sumbawa, naskah soal UN tiba pada Rabu (17/4) pagi. Itu pun soal yang dikirim tercecer, sebab cukup banyak sekolah di Sumbawa yang masih kekurangan soal.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah yang juga Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumbawa, M. Ali HK, di selasela pengecekan soal di Diknas Sumbawa, menyatakan, semua kekurangan soal langsung dilaporkan ke Panitia Kabupaten. Beberapa sekolah yang diketahuinya kekurangan soal, di antaranya, SMA Negeri 1 Alas Barat dan SMA Negeri 1 Lunyuk. “Kekurangan inilah yang kita laporkan ke Diknas, untuk seterusnya disampaikan ke Dikpora NTB dan Perguruan Tinggi (PT) sebagai penyelenggara UN, agar kekurangan itu segera dipenuhi,” terangnya.

Soal yang sudah ada langsung didistribusikan ke setiap kecamatan menggunakan mobil PT Pos Indonesia. Dikawal seorang aparat kepolisian dan petugas dari Diknas. Kemudian diterima di Polsek dan seterusnya dibawa ke sekolah masing-masing. Sementara untuk sekolah dalam kota, soal akan diamankan di Polres Sumbawa, mengingat UN akan dilaksanakan Kamis hari ini.

Terkait antisipasi kebocoran soal, Ali yakin hal itu tak akan terjadi. Sebab setiap sekolah sudah melakukan pengecekan soal. Didampingi pengawas satuan pendidikan dari Perguruan Tinggi, dan dibawa secara bersama-sama. Apalagi di masing-masing sekolah juga memiliki panitia UN. Panitia UN SMA/SMK Kabupaten dari Diknas Sumbawa, Salahuddin MA, S.H, juga mengakui banyaknya sekolah yang kekurangan soal.

Bahkan, SMAN Moyo Hulu dan SMA Samawa tidak mendapatkan soal sama sekali. Di beberapa sekolah lain, seperti SMA Alas Barat, MAN 3 Sumbawa di Empang beberapa kelas juga tidak mendapatkan soal. Menurutnya, ini murni kesalahan percetakan. Makanya, kekurangan tersebut langsung dikoordinaskan dengan pengawas satuan pendidikan dari Unram. “Semua kekurangan harus segera diatasi. Kita tunggu seperi apa langkah yang diambil,” jelasnya, seraya menyebutkan, jumlah peserta UN SMA/SMK/MA tahun ini sekitar 4.700 orang lebih.

Salah seorang Pengawas

dari Universitas Samawa yang juga Warek III Unsa, Ir. Ahmad Yani, mendesak agar persoalan kekurangan soal ini segera ditanggulangi. Entah itu, menggunakan soal cadangan, soal difotokopi atau UN diundur.

“Kita berharap pengawas dapat mengawasi dengan sesuai dengan pos yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Terhadap persoalan ini, Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, sangat menyesalkannya. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi, sebab secara psikologis siswa bisa terganggu termasuk orang tua siswa. Bahkan bisa mengendurkan semangat siswa. Mestinya dari tahun ke tahun, pelaksanaan UN makin baik. Kalau sebelumnya kekurangan lembar soal dan jawaban masih ditemui, maka kini harusnya bisa dibenahi.

Faktanya tahun ini, kondisinya malah makin menyedihkan.

Dalam hal ini, pemerintah pusat mesti bertanggung jawab.

Dua Sekolah Di Kabupaten Dompu, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya.

Naskah soal untuk Kabupaten Dompu diterima di aula Polres Dompu, Rabu (17/4) siang. Soal tersebut masih kekurangan dua sekolah dan akan dikirimkan melalui pesawat. Paket soal dan kunci jawaban yang diterima langsung didistribusikan ke masing-masing sekolah.

Kepala bidang Dikmen Dinas Dikpora Dompu, Dra Hj Nafisah, MSi kepada Suara NTB mengatakan, jatah soal untuk Dompu masih kekurangan untuk dua sekolah yaitu SMA IT Pajo dan SMAN 1 Woja. Soal untuk kedua soal ini tidak datang bersama paket soal yang diterima pihaknya. “Hasil klarifikasi kami, soal ini akan dikirim menggunakan pesat lewat Bima dan sore ini akan tiba di Bima,” kata Hj Nafisah.

Dikatakan Hj Nafisah, soal langsung didistribusikan pihaknya ke sekolah. Namun sebelum dibawa ke sekolah, soal akan dititipkan di Polsek, kecuali untuk Kecamatan Dompu dan Woja. Sekolah yang ada di dua wilayah ini akan diamankan di Polres dan akan diambil sebelum pelaksanaan UN dilangsungkan. “Hasil pengecekan kita, tidak ada paket soal yang rusak. Tidak tahu di dalamnya, karena kita tidak bisa membukanya,” jelasnya.

Pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat ini semula akan dilangsungkan pada Senin (15/ 4) lalu, karena keterlambatan soal sehingga ditunda hingga Kamis (18/4) hari ini. Pen-

DPRD Sumbawa Proses PAW

Anggota Dewan Pindah Parpol Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah menyebutkan, sejauh ini baru ada tiga anggota DPRD Sumbawa yang pindah parpol diajukan proses PAW-nya oleh Parpol asal untuk segera diproses.

“Baru tiga orang yang diajukan parpolnya untuk PAW, yakni, Jack Morsa (Hanura) yang pindah ke Golkar, Syarifuddin S.H, (PDK) yang pindah ke PKPI dan Ida Rahayu (PDK) yang pindah ke PAN. Saya tidak tahu anggota lainnya apakah lanjut atau pindah parpol, karena usulannya belum masuk,” katanya, ketika dikonfirmasi, Rabu (17/4).

Usulan PAW tersebut diikrimkan ke KPU untuk diIakukan verifikasi. Setelah dianggap memenuhi syarat sesuai usulan

partai, maka dikirimkan ke DPRD untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur NTB melalui Bupati. Paling lambat berkas tersebut berada di Bupati selama 7 hari dan di Gubernur 14 hari.

Bukankah masa pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) akan berakhir 22 April, sementara proses PAW membutuhkan wkatu yang cukup lama? H. Farhan mengaku itu menjadi wilayah kewenangan KPU. Kalaupun mereka (anggota dewan yang pindah parpol ini) memerlukannya untuk DCS, maka pihaknya akan membuatkan surat keterangan yang menyatakan orang bersangkutan sedang diproses PAW-nya.

Di sisi lain, H. Farhan berharap semua angota DPRD Sumbawa tahun ini bisa fokus kepada pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Tidak

(Suara NTB/dok)

H. Farhan Bulkiyah

larut mengurusi politik, mengingat tahun ini adalah tahun politik, dengan adanya agenda Pilgub dan kian dekatnya Pemilu legislatif 2014. “Harus bisa membagi waktu, kapan tugas pribadi, kapan sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/ula)

NASKAH UN Suasana pengecekan soal di Dikpora Dompu (atas) dan naskah soal diturunkan dari kendaraan dan diamankan di Mapolres Bima Kota (kanan), Rabu (17/4) undaan ini juga berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan UN seperti untuk jurusan IPA yaitu Kimia dan Biologi (18/4), Matematika (19/4), Bahasan Indonesia (22/4), Fisika dan Bahasa Inggris (23/4).

Program study IPS yaitu Sosiologi dan Geografi (Kamis), Matematika (Jumat), Bahasa Indonesia (Senin), Ekonomi dan Bahasa Inggris (Selasa). Sementara untuk SMK yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.

Ujian nasional tahun 2013 ini diikuti oleh 2.569 orang siswa SMA, 696 orang siswa MA, dan 788 siswa SMK. Pada pelaksanaan UN tahun 2012 lalu, Kabupaten Dompu berada di urutan ke 10 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Pada tahun 2013 ini, Dompu menargetkan berada di urutan ke 9 se-NTB. Tidak utuh Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (17/4) naskah soal ujian bagi SMA/MA dan SMK dan Paket C telah tiba.

Kedatangan soal-soal ujian tersebut sampai di KSB pada Selasa malam, dan langsung ditempatkan di Mapolres setempat sesuai prosedur pengiriman. “Sudah sampai di sini semalam. Dikirim langsung dari Mapolda di bawah pengawasan petugas selama perjalanan,” cetus Kapolres KSB AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK.

yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan tulisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan UU atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU. Akibat perbuatan terdakwa yang menghasut massa di depan Pura Agung, sehingga massa yang hadir melakukan pelemparan dan pengrusakan, terhadap atap genteng bangunan yang ada di Banjar Sukaduka hingga pecah. Candi-candi di depan pintu gerbang rusak, tembok pura roboh dan

fasilitas lainnya milik pura tidak dapat digunakan lagi.

Bahkan, rumah, toko milik orang Bali dirusak dan dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Selain itu, terdakwa juga diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut berjalan tertib dengan penjagaan cukup ketat.

Senin lalu, PN Sumbawa juga telah menyidangkan dua terdakwa provokator lainnya, Yoski Pranata dan Arifin alias Lale. Dalam dakwaan, JPU juga menjelaskan kronologis kejadian pada 22 Januari 2013

yang rusak hanya tempatnya saja, sementara isinya tidak apa-apa,” cetusnya.

Sementara itu ditemui terpisah kepala Dinas Dikbud KSB Drs. Mukhlis menyatakan, lega dengan telah diterimanya seluruh berkas soal UN tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan bersama kepolisian seluruh soal dalam keadaan utuh dan tidak terjadi kerusakan. “Memang ada yang ditemukan kotaknya yang rusak. Tapi isinya tetap utuh karena segel dalamnya tidak apa-apa,” katanya.

Seluruh melakukan pengecekan dan menandatangani berita acara penerimaan, jaran Dinas Dikbud KSB langsung melakukan pendistribusian soal

ke Mapolsek terdekat dari masing-masing sekolah yang akan melaksanakan UN. Menurut Mukhlis, pihaknya saat ini bekerja ekstra mengingat sesuai jadwal terbaru kegiatan UN akan dimulai pada Kamis 18 April (hari ini, red). “Pendistribusiannya kita upayakan selesai paling lambat malam nanti, karena kalau tidak, besoknya tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikannya,” urainya sambil menyatakan untuk persiapan UN di sekolah-sekolah saat ini sudah 100 persen. “Kalau sekolah sudah benar-benar siap. Dan memang pengunduran jadwal ini benar-benar di luar kuasa kita karena persoalannya terjadi di pusat sana,” pungkasnya. (use/arn/ula/bug)

KPU Kota Bima Siapkan TPS Dekat RSUD Kota Bima (Suara NTB)Dalam mengakomidir para pasien dalam memberikan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima menyiapkan satu TPS di dekat RSUD Bima. Selain itu, KPU juga menyiapkan 1 TPS untuk pemilih di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima.

Demikian disampaikan anggota KPU, Firman, SE, M.Ap saat menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di SMKN 3 Kota Bima, Rabu (17/4). Menurut Firman, meski dalam undang-undang tak diatur mengenai TPS khusus, KPU Kota Bima menyiapkan TPS bagi warga Binaan di Rutan Raba Bima dan RSUD Bima. Khusus di Rutan, pihaknya menyiapkan satu TPS. Sementara di RSUD Bima memang tidak disediakan namun TPS terdekat di wilayah tersebut digeser tak jauh dari RSUD Bima. “TPS di Raba

Sidang Terdakwa Provokator Rusuh Sumbawa Berlanjut Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa telah menyidangkan tiga orang terdakwa provokator kasus rusuh Sumbawa. Termasuk, Abdul Haris Munandar yang disidangkan Rabu (17/4), dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaannya, JPU Deky Andi Firmansyah dan Mufti Nur Irawan, menjelaskan, terdakwa pada hari selasa 22 Januari 2013, antara Jam 12.00 Wita sampai dengan 14.00, bertempat di depan Pura Agung Girinata Sumbawa, Jalan Yos Sudarso, mereka

(Suara NTB/use)

Berdasarkan hasil pengecekan kepolisian, terdapat 29 paket (dus) berkas ujian yang diterima untuk wilayah KSB. Dari seluruh paket tersebut, 18 paket di antaranya untuk soal UN SMA/MA, delapan paket soal ujian SMK dan tiga paket untuk berkas soal dan lembar jawaban program Paket C. Suryo mengatakan, dari seluruh paket terdapat tiga paket yang kondisinya tidak dalam keadaan utuh. Ketiga paket soal tersebut saat diterima pihak Mapolres KSB, kondisi pembungkus paket (kotak/dus) dalam keadaan rusak (robek).

“Masing-masing yang kotaknya rusak itu untuk SMA 1 Seteluk, SMA 1 Brang Rea dan SMA 1 Poto Tano. Tapi sepertinya

lalu.Terdakwa Arifin dianggap telah menghasut massa disekitar Pura Agung Girinata, massa yang hadir didepan pura tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap atap genteng bangunan yang ada di banjar Suka Duka dan fasilitas lainnya milik orang Bali. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif, Pasal 160 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 160 KUHP Jo pasal 56 ayat 1 KUHP, dan pasal 170 ayat 1 KUHP. Dakwaan yang sama juga ditujukan kepada terdakwa Yaski Pranata yang disidangkan setelah terdakwa Arifin pada hari yang sama. (arn)

Ngodu Selatan akan kita geser dekat dengan rumah sakit,” katanya.

Secara umum, bagi masyarakat yang memiliki hak pilih, KPU akan mengingatkan kembali lima hari sebelum pemilihan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi warga yang berada di luar daerah lupa pada hari pencoblosan. Karena berdasarkan pengalaman dan informasi di tengah masyarakat banyak dari penduduk ke luar daerah untuk bercocok tanam seperti di daerah Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya, mendekati hari H (H-3) pihaknya akan mengirimkan surat undangan ke masing-masing warga yang memiliki hak pilih. Ini dimaksudkan untuk menghindari

yang tidak mendapat hak pilih ikut memberikan hak pilih.

Dirinya mengingatkan agar surat suara tidak jatuh ke tangan orang lain. “Karena berdasarkan pengalaman, surat suara ini juga digunakan untuk mengerahkan kelompok,” ujar Firman.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosial, Sri Nuryati SE dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai larangan dalam kampanye. Pertama yakni mengenai masalah pendanaan. Para pasangan calon, dilarang menggu dana dari BUMD, BUMN, APBD dan APBN termasuk pihak asing. Pihak asing dalam hal ini, yakni orang per orang atau badan usaha yang tak jelas badan hukumnya.

Selain itu, seperti yang sudah pernah terjadi yakni ka-

mpanye di luar jadwal serta melibatkan pejabat, BUMD, BUMN, PNS, dan lainnya.

“Tak hanya sebagai juru kampanye tapi sebagai peserta pun dilarang,” terangnya. Meski sebenarnya, jika hanya mendengarkan tidak masalah.

Acara sosialisasi ini dilaksanakan untuk kesekian kalinya. Namun kali ini, sosialisasi menyasar pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA. Oleh karena itu, selain akademisi, karang taruna dan dosen dalam sosialisasi ini juga mengundang para pengurus Osis SMA/sederajat.

Dalam pemilihan nanti mereka diharapkan untuk lebih memahami apa itu Pemilukada mulai dari tahapan penetapan calon, pencoblosan hingga penghitungan suara. (use)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

Tujuh TKI NTB Terancam Hukuman Mati Dari Hal. 1 Pihak keluarga yang difasilitasi kemarin, keluarga dari TKI atas nama Sukardin Said (28) asal Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Sukardin dituduh membunuh pada September 2010 karena mengamuk di Ladang Setuan Mukah yang mengakibatkan kematian WNI Edriman dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka, yakni Firmansyah, Yesni dan Zainab.

Pihak keluarga yang datang, atas nama TKI bernama Muhammad Bakri Bin Belaho (66), asal Labuhan Kertasari Taliwang Sumbawa Barat. Dia dituduh membunuh seorang wanita asal Madura di tempat kosnya pada tahun 1997.

Terkait dua TKI ini, Endang menyebut gambaran upaya yang bisa dilakukan. Untuk Muhammad Bakri memang diancam hukuman mati. Namun dari hasil banding pengacara ke Mahkamah Tinggi Kuching, memutuskan pembunuhan yang dilakukan oleh Sukardin karena saat itu diduga menderita paranoid schzopheria atau dibawah alam sadarnya, sehingga hakim memintanya dirawat di rumah sakit Jiwa Kota Sentosa. “Namun penuntut umum banding ke Mahkamah Rayuan, dan tetap meminta tuntutan hukuman gantung itu diterapkan,” terangnya.

Sementara kasus Muhammad Bakri lebih rumit. Menurutnya, hanya ada satu jalan keluar untuk kasus Sukardin, yaitu permintaan diplomasi dari Presiden RI langsung ke pemerintahan Malaysia.

Sebab dia sudah divonis dan 16 tahun penjara dan siapsiap akan dihukum mati.

Sedangkan TKI lainnya yang bernasib sama, sedang diupayakan untuk melacak informasi detail untuk memastikan kondisi mereka.

“Terutama, apakah mereka sudah mendapat dampingan

dari pengacara atau tidak,” terangnya.

Selain Sukardin dan Bakri, lima TKI lainnya, Muslihatun Binti Nur, asal Desa Gelembung, Desa Suralaga Lombok Timur.

Bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu sejak Januari 2008, ia dituduh membunuh anak majikannya yang berumur tiga bulan.

Sumartini Binti Manaugi (33), asal Desa Kukin Moyo Utara, bekerja di Arab Saudi dengan tuduhan menggunakan ilmu sihir. Ia dituduh melenyapkan anak majikannya bernama Tisam (17).

Alya Andreani (29), bekerja di Makao sebagai pengasuh bayi, asal Gubuk Lantan, Desa Pelambek, Lombok Tengah. Informasinya, Sumartini ditangkap Juli 2011 lalu di Bea Cukai Shekou Kota Shenzen, Cina.

Ia ditutuh menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 795 Kg yang disembunyikan dalam kompor. Kemudian Fitra Yanti (25), asal Kelurahan Brang Bara Kabupaten Sumbawa , dituduh menenggelamkan anak majikannya bernama Yasir (4). TKI terakhir bernama Heri Bayani, namun pihak PPK tidak mendapat informasi detail tentang kasus TKI ini.

Sementara Kadisnakertrans NTB, Ir H. Mokhlis yang dikonfirmasi sore kemarin mengakui mengetahui kasus ke tujuh TKI tersebut.

“Kasus ke tujuh TKI ini memang sudah lama dan pemerintah sedang mengupayakan melakukan diplomasi agar mereka bisa dibebaskan dari hukuman mati,” kata Mukhlis, kepada Suara NTB. Intinya pihaknya tidak akan tinggal diam. Meski kasusnya sudah lama, demi melindungi warga NTB yang menjadi TKI dari hukuman mati. (ars)

Minta Oleh-oleh ”Pengaha Bunga”, Berharap Presiden Turun Tangan Dari Hal. 1 Pagi sekitar Pukul 08.00 Wita kemarin, wajah sayu Siti dan Khairudin tak berubah sejak masuk hingga keluar dari Kantor Perkumpulan Panca Karsa (PPK).

Wajah yang penuh harapan besar, ketika tiba di Malaysia nanti, akan bertemu dengan keluarga mereka yang sedang bertaruh antara hidup dan mati.

Khairudin, pria asal Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ini, membayangkan betapa akan bahagia adiknya, Sukardin ketika bertemu nanti di Rumah Sakit Jiwa Kuching Malaysia. Meski di vonis gila, tapi ia tetap berharap, saudaranya yang dituduh membunuh WNI di tempat kerjanya itu ditemukan dalam keadaan normal.

Tidak ada yang bisa dibawa Khairudin sebagai oleh oleh. Ia hanya memenuhi permintaan saudaranya, dengan membawa jajanan khas Bima, pengaha bunga. “Tadi malam dia telpon saya. Tanyakan kepada saya, apakah jadi datang.

Saya bilang, jadi. Dia minta bawakan saya jajan ini,” katanya, seraya tangannya meraih plastik pembungkus jajan dimaksud. Sementara kedua matanya berkaca kaca menahan tangis.

Tak hanya jajanan, ia juga membawakan obat berupa jamu untuk adiknya yang sudah berkeluarga dan memiliki lima orang anak itu.

“Obat ini biasa dia minum, supaya sakitnya cepat sembuh,” kata Khairudin.

Perasaan pilu keluarga

Khairudin ternyata tidak berakhir sampai ancaman hukuman mati itu. Jauh sebelumnya, adiknya ternyata ditinggal sang istri yang tak tahan menunggu.

“Istrinya menceraikan dia. Sekarang dia menjadi tulang punggung lima anaknya,” kenangnya.

Mungkin Kharudin masih punya harapan untuk bisa bertemu dengan adiknya kelak jika memang dibebaskan dari hukuman gantung.

Berbeda dengan Muhammad Bakri, yang divonis membunuh wanita asal Madura di Malaysia.

Bakri ditahan sejak 16 tahun silam di Penjara Sungai Buloh, dan sudah divonis hukuman pancung pengadilan setempat.

Istrinya, Siti, juga punya harapan tak terhingga, agar suaminya itu bisa bebas dari hukuman mati.

Keberangkatannya ke Malaysia, membawa harapan dengan memberi doa dan motivasi agar suaminya tetap tabah.

Datang dari Desa Labuhan Kertasari , Sumbawa Barat, ia menitip harapan kepada pemerintah khususnya Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono agar mau menyempatkan waktu untuk turun tangan berdiplomasi untuk pembebasan suami tercintanya dari hukuman mati. “Satu harapan saya, suami saya bisa bebas dari hukuman mati. Itu saja,” harap Siti singkat. (ars)

Hapus Eselon III dan IV Dari Hal. 1 penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV tertentu akan rampung pada tahun 2017 mendatang.

“Penghapusan jabatan eselon III dan IV ini secara kolektif dan bertahap, dalam proses. Ada 11 jabatan fungsional utama yang akan menjadi wadah tempat beralihnya penghapusan eselon III dan IV. Ini prosesnya sampai tahun 2017, dan itu hanya untuk posisi-posisi yang memang berkaitan erat dengan jabatan fungsional,”kata Wakil Menteri PAN RB, Eko Prasojo dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram.

Ia mengatakan, jabatan structural seperti perencana pembangunan, auditor, analis kebijakan, analis kepegawaian, perancang peraturan perundang-undangan tidak perlu menjadi jabatan struktural. ”Supaya nanti benar-benar seperti auditor , perencana dan lainnya ini berbasis kepada fungsi. Sebab kita membutuhkan banyak sekali auditor,

misalnya auditor itu kita butuh 48 ribu auditor seluruh Indonesia. Sekarang yang ada menurut Kepala BPKP hanya 8.000 auditor,”ujarnya.

Sementara untuk jabatan fungsional sebagai perencana, kata Eko sesuai dengan data Bappenas mereka butuh sebanyak 42 ribu perencana. Tapi saat ini hanya mempunyai 1.000 orang perencana yang tersertifikasi. “Termasuk perancang perundang-undangan dan analis kebijakan perlu kita perkuat. Guru, dosen terus kita perkuat dengan basis fungsional, bukan struktural,”jelasnya.

Penghapusan jabatan eselon III dan IV ini lanjutnya, untuk mengembalikan fungsi aparatur pemerintahan pada rel yang benar.

Tetapi, kata Eko tidak semua jabatan eselon III dan IV akan dihapus, jabatan struktural seperti kepala kantor, camat, dan lurah akan tetap dipertahankan. (nas)

Halaman 5

Parpol Pendaftar Pertama di KPU

PAN Targetkan 10 Kursi di DPRD NTB Mataram (Suara NTB) PAN menjadi parpol pendaftar pertama di KPU NTB untuk pendaftaran calon legislatif (caleg), Rabu (17/4) sore.

Rombongan PAN datang ke KPU NTB dengan berjalan kaki dari Kantor DPW PAN NTB yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kantor KPU NTB. Untuk caleg DPRD NTB, DPW PAN NTB menyiapkan 65 orang sesuai dengan peraturan dan jumlah kursi di DPRD NTB yang meningkat dari 55 kursi menjadi 65 karena penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil). Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar menyampaikan dari 65 caleg, sebanyak 95 persen merupakan Sarjana Strata Satu (S1). Kuota perempuan juga sudah terpenuhi yaitu 32,6 persen dari seluruh dapil.

Bakal caleg perempuan untuk DPRD NTB disebutkan sebanyak 24 orang. Lima orang dari Lombok Timur, dua orang dari Mataram, empat orang dari Lombok Barat, enam orang dari Lombok Tengah, tiga orang dari Sumbawa, dan empat orang dapil Bima.

Dalam Pemilihan Legislatif pada bulan April 2014 mendatang, DPW PAN NTB menargetkan 10 kursi yang akan duduk di DPRD NTB. “Target minimal 10 kursi dari delapan dapil di NTB. Melihat kinerja kader di bawah kami optimis bisa meraih 10 kursi,” terangnya.

Sedangkan untuk caleg DPR RI dapil NTB, yang mendaftar ke

(Suara NTB/yan)

Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar bersama Sekretaris DPW PAN NTB, Drs. H. Ali Achmad.

DPW PAN NTB sebanyak 17 orang dan tujuh orang tereliminasi menjadi 10 orang caleg DPR RI dapil NTB dari PAN. Sepuluh merupakan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Dari 10 orang tersebut, kuota perempuan juga sudah terpenuhi yaitu tiga orang.

Salah satunya adalah isteri Sekjen Menteri Keuangan, Dra. Hj. Wiwik Anggraini yang berasal dari Narmada, Lombok Barat.

Muazzim juga menyebutkan ada empat orang mantan bupati dan wakil bupati di beberapa daerah ikut mendafttar sebagai caleg DPR RI. Keempat orang tersebut yaitu mantan Bupati Bima H. M. Zainul Arifin, mantan Wakil Bupati Lombok Barat H. Izzul Islam, mantan Wakil Bupati Sumbawa M. Jabir, dan mantan

Wakil Bupati Dompu Syamsuddin MK. Ada juga mantan Sekda Jakarta Selatan H. Arifin yang ikut mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Target untuk di DPR RI yaitu dua orang.

Dalam menetapkan bakal caleg yang didaftarkan ke KPU, Muazzim mengatakan pihaknya mengacu pada pedoman organisasi partai. Ada mekanisme skoring yang diterapkan dalam penjaringan bakal caleg.

“Dari skoring itu kita lihat ketokohannya seperti apa, berapa lama di partai. Semua itu mempunyai nilai skoring. Berdasarkan skoring itu kita akan menilai semua bakal caleg untuk bisa menjadi caleg yang akan kita ajukan ke KPU,” jelasnya. (yan)

HUT Ke-67

Persit Kartika Chandra Kirana Gelar Ziarah dan Olahraga Mataram (Suara NTB) Kurun waktu 67 tahun Persit Kartika Chandra Kirana merupakan rentang waktu yang panjang dan penuh dinamika dalam proses pendewasaan suatu organisasi. Keberadaan dan kiprah Persit Kartika Chandra Kirana selama pengabdiannya telah memberi makna positif bagi TNI Angkatan Darat, terutama dalam mendukung kesiapan prajurit untuk mengemban tugas pokoknya.

Dalam menyambut hari jadi Persit Kartika Chandra Kirana yang ke-67 dan hari jadi Dharma Pertiwi ke-49, Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 162 melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Majeluk Jumat (12/4) lalu.

Kegiatan dilanjutkan Senin (15/ 4) di Lapangan Yonif 742/SWY. Ibu-ibu Persit mengadakan pertandingan bola voli antar ibuibu Persit melawan ibu-ibu Darma Pertiwi.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dibuka langsung oleh

(Suara NTB/ars)

HUT : Kegiatan ibu ibu Persit Kartika Chandra Kirana dalam rangkaian HUT ke-67.

Ketua Persit Koorcabrem 162 Ibu Nilam Zulfardi Junin dengan pemukulan bola pertama sebagai tanda pertandingan dimulai.

“Kegiatan pertandingan tersebut sebagai tolok ukur untuk dapat mengukur kemampuan dan pembinaan para istri-istri prajurit selama ini,” kata Nilam.

Sebelum diadakan kegiatan pertandingan olah raga, kegiatan anggota Persit juga diawali dengan berbagai kegiatan lain

seperti penyuluhan KB, ceramah kesehatan tentang Hynoparenting untuk pola asuh anak.

Diharapkannya, seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat menambah dan mempererat ikatan tali silaturrahmi antara istri-istri prajurit dan senantiasa menjadi contoh bagi warga masyarakat lainnya dalam hal mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. (ars/*)

Diluncurkan, CPMA Rumah Bekam ”Fauzan Abdullah” Mataram (Saura NTB) Selainmelaluiupayamedis,ada pilihan lain masyarakat untuk tetapsehat.“ComplementaryProphetMedicineAssociation(CPMA)Rumah Bekam Fauzan Abdullah” sebuah lembaga kesehatan sekaligus pendidikanberbasisIslamyangkini membuka kegiatan di Mataram dan NTB umumnya.

Rabu (17/4) pagi kemarin, lembaga ini resmi di launching, ditandai dengan seminar dan pendidikan pelatihan bagi kelas Diploma yang dibuka di Sekretariat Badan Pendidikan Formal dan Non Informal (BPFNI) NTB. Menurut Fauzan Abdullah, sekaligus sebagai pendiri rumah bekam, dibukanya lembaga itu dengan nawaitu menghadirkan pengobatan ala bekam yang sehat, tepat dan legal. “Kita ingin membuka praktik Bekam yang profesional dan berijin,” katanya kepada Suara NTB. Pilihannya jatuh pada pola pengobatan itu, karena dilandasi syariat dalam Islam. Se-

Sementara itu, Kyai Zul menyebutkan beberapa item yang masuk dalam koreksi positif tersebut berasal dari uang tunai, deposito, tabungan, giro, dan setara kas lainnya sebesar Rp 397.588.795. “Kemudian ada koreksi juga dari harta bergerak lainnya, ada selisih Rp 95 juta,”sebutnya.

Dari total kekayaan sebesar Rp 7,2 miliar lebih tersebut, Kyai Zul mengatakan harta terbesarnya berasal dari harta tidak bergerak berupa rumah dan tanah.

Total harta tak bergerak yang dimiliki sekitar Rp 5,5 miliar lebih.

Ia mempunyaibeberapa rumah yaitu di Taliwang, Mataram, Surabaya dan Jakarta.

Sementara ia juga mempunyai rekening tercecer yang ternyata masuk dalam data KPK.

Selong (Suara NTB) Terjadinya kekisruhan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pelajaran sejumlah daerah untuk waspada. Termasuk kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang akan menggelar pesta demokrasi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lotim 13 Mei 2013 mendatang. Guna melihat kesiapan Lotim, jajaran Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) akan melihat langsung persiapan kabupaten Lotim.

Demikian disampaikan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy pada acara silaturahmi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lotim di Posko SUFI, Rabu (17/4) kemarin. Sukiman yang juga calon incumbent yang akan mempertahankan kedudukan lagi sebagai bupati bersama pasangannya, H.M. Syamsul

(Suara NTB/ars)

POSE BERSAMA - Pose bersama pengurus Lembaga CPMA Rumah Bekam ”Fauzan Abdullah” dan tenaga pengajar dari akademisi dan Dikes. bagaimana Sabda Rasulullah, bahwa sebaik baik pengobatan adalah bekam. Pihaknya sudah membuka 14 cabang, pusat di Karang Kelok Mataram, tersebar di beberapa tempat di Lombok, cabang Ampenan, cabang Gerung, Kute Lombok Tengah, , Maluk KSB, Sumbawa dan Bima.

Ditanya mengenai proses perkuliahan, ia bersyukur, sejak

dibuka pendaftaran, sudah 60 mahasiswa mendaftar dan mengikuti perkulihan. Selain mendapat bimbingan langsung secara medis yakni dari Dinas Kesehatan, Dosen Fakultas MIPA Unram, Abdurahman M,SI Paramedis Dr. Fahmi, dokter WHO. “Prospek ke depan, mereka akan menjadi pembekam profesional dan memiliki klinik,” harapnya. (ars/*)

Rekening tersebut yaitu rekening di BRI dengan saldo Rp 3 juta.

“Saya tidak laporkan karena sudah lama tidak aktif. Tapi KPK lengkap datanya. Alhamdulillah berarti uang saya bertambah Rp 3 juta. Rekening itu sejak tahun 1991 tidak aktif,” terangnya.

Pilkada berintegritas yang merupakan salah satu program KPK menurut Kyai Zul harus dimulai dengan kejujuran melaporkan harta karena nantinya akan menjadi pejabat publik. Menurutnya publik berhak mengetahui jumlah harta kekayaan calon pemimpinnya. “Apa yang menjadi privacy bagi seseorang, ketika menjadi pejabat publik, menjadi hak publik untuk mengetahuinya,” terangnya.

Sementara itu, pasangan Kyai Zul, Cawagub Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan jumlah harta kekayaannya sebesar Rp 3.119.614.801. Jumlah

ini berkurang sebesar Rp 6,8 miliar lebih setelah dilakukan klarifikasi oleh Tim Pemeriksaan LHKPN KPK. Dalam laporan LHKPN ke KPK, jumlah harta yang dinaikkan sekitar Rp 9 miliar lebih.

Penyusutan atau pengurangan tersebut karena pada saat membuat laporan harta kekayaannya dihitung berdasarkan harga taksiran pasar. Sementara standar KPK untuk harta seperti tanah dan bangunan menggunakan perhitungan berdasarkan NJOP. Dari jumlah harta tersebut Ichsan menyebutkan berasal dari tanah, bangunan rumah, barang bergerak, harta tidak bergerak, dan sejumlah rekening yang tercecer. Disebutkan ada sekitar 13 rekening yang sudah tidak digunakan lagi namun masih aktif.

Sementara rekening yang aktif digunakan sebanyak dua rekening di bank yang berbeda. (yan)

Luthfi ini menyampaikan halhal yang dirasa akan bisa memicu terjadinya resistensi hendaknya tidak dilaksanakan.

Dikatakan, kegiatan menjelang hari H pelaksanaan pencoblosan sudah dijadwalkan. Salah satunya jadwal debat kandidat. Ia menyarankan, kegiatan seperti debat yang dirasa akan bisa menyebabkan kericuhan lebih baik tidak dilaksanakan.

“Kita tidak ingin persaingan ini akan mengarah pada dendam pribadi,” katanya.

Sebagai salah satu calon Bupati, Sukiman mengaku telah memberikan pengarahan kepada timnya untuk tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada. Setiap persoalan yang muncul diminta dapat diselesaikan secara damai. “Apapun pilihannya, tugas pokok kita menjaga Pilkada ini damai,” ucapnya. (rus)

Sukseskan ”Sasak Day” di Yogyakarta

Disbudpar NTB Boyong Ratusan Orang Mataram (Suara NTB) Untuk mensukseskan penyelenggaraan Sasak Day di Yogyakarta pada tanggal 20 April mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB memboyong ratusan peserta ke kota pelajar tersebut. Ratusan orang ini terdiri dari satu grup gendang beleq, grup kesenian tawaq-tawaq, grup wayang Sasak, peresean, Putri Pariwisata NTB, serta jajaran Disbudpar NTB. Rencananya mereka akan berangkat ke Yogyakarta hari Kamis (18/4) hari ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Sasak Day, Jien Tirta Raharja, Selasa (16/4). Untuk mensukseskan acara tersebut, Jien mengungkapkan Disbudpar NTB menggelontorkan dana sekitar Rp 300 juta. Tiga hari menjelang hari pelaksanaan, ia mengaku sinergi antara mahasiswa Lombok di Yogyakarta, Disbudpar NTB, BPPD NTB, INCCA NTB dan pihak lainnya semakin kuat untuk mensukseskan acara besar tersebut.

Sebelumnya dana untuk penyelenggaraan acara ini memang diakui masih kurang. Namun hal itu cepat teratasi setelah mendapat dana dari beberapa pihak seperti Disbupar NTB, Gubernur NTB, DPD

INCCA NTB, BPPD NTB, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. “BPPD NTB juga ikut menghandle promosi dan publikasi,” tambahnya.

Vokalis Mr. Joy ini menyampaikan, Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta beserta Polresta Kota Yogyakarta juga sangat mendukung acara tersebut. Selain sebagai ajang silaturahmi budaya dan pariwisata kedua daerah, event Sasak Day juga dimanfaatkan sebagai momentum menebarkan pesan damai di Yogyakarta. “Menebarkan pesan damai dan menunjukkan bahwa budaya Sasak itu santun, sopan, dan damai,” terangnya.

Menjelang beberapa hari pelaksanaan, ia mengatakan persiapan berjalan lancar. Berbagai bentuk perizinan juga telah selesai termasuk penutupan Jalan Malioboro sebagai pusat lokasi event.

Sasak Day akan dibuka sekitar pukul 13.30 WIB yang diawali dengan karnaval nyongkolan di sepanjang Jalan Malioboro. Sementara itu di Alun-Alun juga akan berlangsung parade musik dari pukul 12.30 WIB. Selain itu juga akan ditampilkan wayang Sasak. (yan)

Polisi akan Usut Pembocor Soal UN Dari Hal. 1

Kekayaan KH. Zulkifli Muhadli Rp 7,2 Miliar Dari Hal. 1

Waspadai Kisruh Pilkada

Penegasan itu dilontarkan Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto dalam keterangan persnya, beberapa saat sebelum pembongkaran paket soal. menurut Arief, pembocoran naskah soal UN dan sampai pada peredaran kunci jawaban, dinilai tindak kejahatan yang harus diproses hukum. “Kami bentuk tim khusus untuk mengawasi jangan sampai terjadi kebocoran soal nanti,” tegasnya.

Pihaknya dalam hal ini bertanggung jawab penuh dalam pengamanan. Namun disisi lain, tanggung jawab untuk menjaga agar soal UN tidak bocor, menjadi tugas semua pihak yang terlibat. “Baik itu kami Kepolisian, Dikpora dan pengawas independen,” tegas Arief.

Soal pendistribusian nas-

kah UN, secara teknis disebutnya hari itu juga akan didistribusikan ke enam Polsek wilayah Polres Mataram. Dari seluruh Polsek selanjutnya akan dibagi ke rayon-rayon.

Selanjutnya gembok kotak penyimpanan soal dipegang Kapolsek dan pengawas. Kedua pihak ini akan bertanggungvjawab dan menjamin agar naskah itu tidak bocor.

Teknis selanjutnya, adalah pengamanan di seluruh sekolah yang melaksanakan UN. Personel yang disiagakan, 168 orang, merupakan gabungan Shabara, Intel, Reskrim. Selain mengawal pendistribusian soal, pasukan ini juga akan menjaga di sekolah sekolah. Mereka juga akan melakukan patroli keliling ke sekolah sekolah, untuk memberi rasa aman kepada siswa yang melaksanakan kegiatan UN. (ars)

Pulau Sumbawa Masih Kekurangan Soal Dari Hal. 1 Syafi’i tak menampik hingga pukul 15.00 Wita kemarin masih ada beberapa naskah soal ujian yang belum sampai ke kabupaten/ kota terutama di Pulau Sumbawa. Naskah soal yang belum diterima kabupaten/kota ini merupakan naskah soal yang baru dikirim PT. Galia pada Rabu kemarin.

Hingga Rabu pagi atau H-1 pelaksanaan UN, naskah soal untuk 330 sekolah di NTB belum terkirim dari percetakan. Masih terdapat kekurangan soal yakni Kabupaten Bima 14 sekolah, Kota Bima dua sekolah, Dompu dua sekolah, Sumbawa dua sekolah, KSB soal lengkap. Di Pulau Lombok yang belum menerima soal, Lombok Timur 158 sekolah, Lombok Tengah 122 sekolah, Lombok Barat 20 sekolah, Mataram enam sekolah dan KLU empat sekolah. Dipastikan Rabu sore soal sudah seluruhnya terdistribusi.

Menurut Syafi’i sore kemarin, dengan kawalan ketat TNI AU seluruh soal telah tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Khusus untuk Pulau Sumbawa soal yang tersisa ini langsung didistribusikan melalui jalur udara, dengan menggunakan pesawat Trans Nusa. Sementara untuk Pulau Lombok, soal dipilah dan langsung didistribusikan ke kabupaten/kota.

“Ada beberapa soal memang yang belum sampai ke kabupaten/kota. Tapi sisa soal yang tersisa sudah dalam perjalanan.

Untuk Sumbawa sudah diangkut menggunakan Trans Nusa,” tandasnya.

Menurut Syafi’i, seluruh jajaran baik TNI, Polri, Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi sejak awal sudah kompak untuk mengawal pelaksanaan ujian yang berlangsung Kamis hari ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi penundaan pelaksanaan ujian nasional. (nia)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

Investor Juga Butuh Keseriusan Pemda CLUB Med dan MNC Limited, dua investor yang sudah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan Kawasan Mandalika, sudah tidak sabar merealisasikan investasinya. Mereka menginginkan investasi yang dijanjikan oleh pemerintah daerah segera dilaksanakan.

Desakan investor ini, tampaknya harus segera disikapi pemerintah daerah. Seperti diketahui, investor asal Prancis, Club Med yang menjalin kerjasama dengan MNC Land akan menjadikan kawasan Mandalika Resort sebagai kawasan wisata terbaik kelas dunia dengan konsep pembangunan eco tourism. Pendekatan pembangunan kawasan Mandalika Resort berbasis lingkungan tersebut dengan mengangkat unsur-unsur kearifan lokal masyarakat Lombok.

Rencana itu disampaikan langsung CEO Club Med, Mr. Henry Kunkel Giscard d’easting, usia meninjau kawasan tersebut akhir Januari 2013 lalu. Henry pada kesempatan itu mengatakan, kawasan Mandalika Resort Kuta, akan dijadikan sebagai resort terbaik. ‘’Kalau kami bisa membuat dua resort terbaik di Indonesia, kenapa tidak kami buat yang ketiga di Lombok ini,’’kata Henry.

Sebelumnya, Club Med sudah membangun dan memiliki resort di Bali dan Bintan Kepulauan Riau. Karena ketatnya persaingan dalam bidang pariwisata maka Henry menegaskan resort yang akan dibangun di kawasan Mandalika tersebut berbeda dengan yang lainnya, yakni baru dan unik dengan mengedepankan budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Namun sangat disayangkan, ketika begitu bersemangat investor menyiapkan berbagai rencananya untuk menjadikan kawasan Mandalika sebagai destinasi wisata dunia, belum ada langkah konkrit yang disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung rencana besar investor tersebut. Seperti disampaikan Direktur Pengembangan Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Edwin Darmasetiawan, selain berharap pemerintah daerah terlibat secara langsung dalam pengelolaan, kami juga berharap agar Master Plan Pembangunan Kawasan Mandalika dapat diperdakan.

Seperti halnya Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Nusa Dua di Bali, itu diperdakan Pemprov Bali. Dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB, berbagai kendala yang menyangkut hubungan dengan masyarakat sekitar kawasan, terkait pembangunan Kawasan Mandalika akan dapat diatasi bersama. Bahkan, jika terlibat secara langsung dalam pengelolaan lahan, pemerintah provinsi dapat menempatkan seorang komisaris dalam manajemen.

Usul keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengelolaan kawasan Mandalika tersebut sangat menarik. Dengan keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengelolaan mega proyek tersebut, akan banyak keuntungan yang bias diperoleh. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih agresif menanggapi desakan Club Med. Keseriusan investor ini, juga mestinya dijawab dengan langkah serius oleh Pemprov NTB. Harus diakui bahwa selama ini, ada beberapa kasus yang terjadi bahwa investor terpaksa lari karena kita lambat merespons mereka. Terkait sejumlah persyaratan yang diminta investor, itu sah-sah saja. Pasalnya, investor yang akan menanamkan investasinya dengan modal sangat besar, tentu ingin mendapatkan jaminan dan kepastian terutama dari sisi hukum, kemanan dan kenyamanan mereka dalam berinvestasi. (*)

Halaman 6

Pengunduran UN dan Carut Marut Dunia Pendidikan ENGUMUNAN dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh tentang pengunduran pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia Tengah pada Minggu tanggal 11 April lalu memperlihatkan bahwa banyak yang salah dalam pengelolaan pendidikan nasional. UN yang menjadi agenda tahunan dan jadwalnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari pada awal tahun ajaran baru ternyata penyelenggaraannya kacau dan amburadul. Seharusnya masalah-masalah teknis seperti ini tidak terjadi mengingat panjangnya rentang waktu yang dimiliki Kemendikbud untuk mempersiapkan UN. Sebelum memutuskan pengunduran pelaksanaan UN berbagai masalah terkait UN sebenarnya telah mencuat di media massa. Masalah klasik yang banyak terjadi adalah keterlambatan distribusi soal ke daerah dan rusaknya lembar-lembar soal yang dikirim. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, sampai H-3 pelaksanaan UN naskah soal UN belum terkirim padahal semestinya soal UN NTB sudah diterima pada h-4 pelaksanaan UN (Suara NTB, 12 April 2013).

Selain permasalahan soal terdapat juga isu mengenai kebocoran kunci jawaban yang beredar beberapa hari sebelum pelaksanaan UN. Seperti yang diwartakan harian ini (Suara NTB, 13 April 2013), kunci jawaban UN sudah beredar dan diperjualbelikan dengan harga 250 ribu per kunci jawaban. Bahkan kemungkinan akan kebocoran soal semakin membesar karena sebagian soal kini sudah ada di daerah. Bisa saja kemudian beberapa kepala daerah “bermain cantik” dengan soal yang sudah ada. Ironis memang, UN yang sejatinya dimaksudkan untuk mengukur pencapaian mutu penyelenggaran pendidikan secara nasional justru diperjual belikan. Memang isu ini dibantah oleh Kemendikbud maupun Dikpora sembari mengatakan bahwa kunci jawaban beredar adalah kunci jawaban palsu.

Meskipun telah dibantah namun kenyataannya banyak kunci jawaban yang beredar memang kunci jawaban asli. Oleh karena itu, patut dicurigai tingkat kerahasiaan naskah soal UN. Dokumen negara seperti naskah soal UN seharusnya dijaga superketat bukan saja pada saat pengiriman namun juga pada saat percetakan.

Ketika didistribusikan naskah soal memang sampai dijaga Brimob namun bagaimana pada saat percetakan maupun pada saat pembuatan soal? Ini adalah salah celah kebocoran yang juga harus diwaspadai.

Kemendiknas bisa saja dengan mudah meminta maaf kepada publik namun kerugian mental siswa tidak mudah disembuhkan. Siswa

Oleh :

Ahmad Aprillah

(Pemimpin Umum LPM Pena Kampus FKIP Unram) sudah setengah mati belajar dan berusaha agar bisa lulus ujian. Namun kesiapan siswa tersebut terganggu dengan pengunduran dan ketidakjelasan nasib naskah soal.

Siswa pasti akan sangat terpukul dengan pengunduran ini. Analoginya sederhana layaknya seorang tentara yang telah siap jiwa dan raga untuk berperang namun tiba-tiba dipulangkan karena tidak mendapatkan jatah senjata. Sudah barang tentu tentara tersebut akan kecewa dan terpukul secara mental.

Pemerintah bisa saja berkelit dengan mengatakan bahwa siswa justru akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Namun dalam psikologis yang tertekan oleh rasa takut dan gugup justru bisa jadi pengunduran UN menambah beban psikologis yang diemban oleh siswa.

Pengunduran ini justru memperpanjang ketegangan yang dirasakan siswa. Siswa sangatlah takut dengan UN. UN adalah momok menakutkan yang harus dihadapi siswa untuk menamatkan jenjang pendidikannya. Padahal di dalam UN tidak cukup hanya memiliki kemampuan intelegensia yang mumpuni namun juga dibutuhkan kesiapan psikologis dan sedikit keberuntungan.

Memang ironis, di dalam pendidikan yang serba matematis faktor kelulusan justru ditentukan oleh faktor keberuntungan. Namun itulah kenyataannya, sering kali terjadi siswa yang sangat pintar justru tidak lulus ujian. Banyak siswa juara olimpiade maupun kompetensi akademik lainnya justru tidak lulus. Prestasi-prestasi akademik yang mereka raih dengan penuh perjuangan tertutupi semua karena kegagalannya dalam UN. Orang lain jelas tidak akan memandang mereka lagi sebagai siswa yang berprestasi namun mereka akan dicap sebagai siswa yang tidak lulus ujian.

Padam sudah semua kilau prestasi akademiknya berganti dengan kelamnya citra sebagai siswa tak lulus UN. Sementara itu di sisi lain, banyak siswa yang berkemampuan kurang justru lulus dan terkadang malah dengan nilai yang sangat memuaskan.

Bahkan terkadang banyak pula siswa yang sangat malas, tidak pernah masuk sekolah ditambah kemampuannya kurang justru lulus dengan predikat memuaskan. Lalu apakah ini, jika memang bukan karena faktor keberuntungan maka pastilah ada faktor X yang menjadi penentu kelulusan. Faktor X tersebut bisa saja permainan guru, kepala sekolah, maupun pemerintah daerah. Bukan rahasia lagi bahwa UN telah menjadi ajang adu

gengsi antar sekolah dan daerah. Daerah akan di ranking berdasarkan nilai UN siswa di daerah tersebut. Tidak sedikit kemudian kepala daerah yang menekan kepala sekolah untuk mendongkrak nilai UN siswa bahkan dengan cara-cara yang tak pantas sekalipun. Karena takut dimutasi atau dipindahkan kepala sekolah akhirnya hanya bisa nurut. Inilah kemudian terkenal dengan istilah main “cantik.”

Potret Lain Pengunduran pelaksanaan UN 2013 bukanlah satu-satunya potret kesemrawutan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Indonesia.

Saat ini pemerintah yakni Kemendikbud sedang disibukkan dengan persiapan penerapan Kurikulum 2013.

Kurikulum yang direncanakan mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tengah digunakan sekarang ini penuh dengan kontro versi. Gelombang penolakan berdatangan dari mana-mana tertama dari kalangan praktisi pendidikan.

Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dan cendrung memaksakan untuk implementasi kurikulum 2013.

Padahal untuk implementasi kurikulum ini jelas membutuhkan banyak persiapan teknis seperti pelatihan gur, persipan buku ajar, maupun persiapan instrument evaluasi belajar.

Kesemua hal tersebut tentu harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan kurikulum ini. Namun menjelang tahun ajaran 2013-2014 yang akan menjadi tonggak mulainya kurikulum 2013 masih belum ada persiapan dari pemerintah. Jangankan untuk mempersiapkan kebutuhan pendukung implementasi kurikulum, sedangkan untuk sosialisasi kurikulum 2013 ke daerah saja masih sangat kurang.

Tidak mengherankan kemudian masih banyak guru-guru yang kebingungan dengan rencana implementasi kurikulum ini. Jangankan untuk mengajar sesuai kurikulum, isi dan format kurikulum 2013 saja guru belum tahu.

Padahal nantinya mereka akan dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum baru ini.

Sama halnya dengan masalah UN, ketidakkonsistenan dan betapa belum matangnya penggodokan Kurikulum 2013 ini bisa dilihat dari rencana implementasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Pada awalnya Kemendikbud sesumbar bahwa kurikulum ini akan diterapkan di 30% SD seluruh Indonesia. Beberapa bulan kemudian angka ini berubah menjadi 10% dan kini sedang dibahas usulan perubahan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di 5% SD saja di seluruh

Indonesia. Sikap inkosistensi ini jelas menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Seberapa seriuskah pemerintah mengelola dan mengurus pendidikan negeri ini?

Pengunduran pelaksanaan UN dan terkatung-katungnya rencana implementasi kurikulum 2013 menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan nasional. Keterlambatan anggaran pelaksanaan UN bisa jadi tersendat karena rencana kurikulum 2013. Karena perubahan kurikulum jelas akan memakan biaya besar bahkan isunya Kemendikbud telah mempersiapkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk implementasi kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru mendatang.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran tersendiri bagi para stakeholder pengelola pendidikan nasional. Dibutuhkan keseriusan dan niat yang baik dari mereka supaya pengelolaan pendidikan berjalan lebih baik. Jangan sampai pendidikan kita hanya jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Sementara negara-negara lain telah jauh berkembang meninggalkan kita di belakang. Jika dalam pelaksanaan UN yang merupakan agenda tahunan saja masih terjadi permasalahan lalu bagaimana dengan agenda-agenda program pendidikan lainnya semisal kurikulum 2013? Wallahu’allam.

Hari ini UN digelar di NTB, Pulau Sumbawa masih kekurangan soal Sepertinya pemerintah tak serius mengurus pendidikan

*** Banyak peminat, rusunawa ketiga akan dibangun di Mataram Yang penting tidak disalahgunakan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

Siapkan Semua Jenis Suku Cadang JUMLAH pengguna kendaraan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, tentunya kebutuhan akan ketersediaan suku cadang (spare part)-pun akan meningkat. Salah satu perusahaan penyedia, PT. Puri Wira Mahkota hadir di NTB, dan siap memenuhi kebutuhan pengguna space ini.

Sebenarnya, perusahaan yang berkantor, sekaligus memiliki pabrik pembuatan spare part di Surabaya ini, sudah ada sejak 10 tahun lalu di NTB. Tetapi dalam perjalanannya, nama perusahaan ini kemudian mencuat, setelah kebutuhan yang disediakan semakin lengkap untuk semua jenis kendaraan, khususnya roda dua.

“Jaringan kami sudah cukup banyak. Tidak saja di NTB, bahkan di seluruh wilayah di Indonesia ini, kami menjadi pemasok spare part kendaraan roda dua, Honda, Yamaha, Suzuki, barangbarang yang kami pasok ke (Suara NTB/bul) semua rekanan-rekanan outFirman Hidayatullah let, kualitasnya menghampiri buatan asli,” demikian Firman Hidayatullah yang saat ini diposisikan perusahaan sebagai sales untuk wilayah Lombok.

Jumlah outlet rekanan, yang menjadi mitranya terhitung ratusan di seluruh kabupaten/kita Lombok. Bahkan perusahaan yang menaunginya merupakan agen tunggal. Meski ada agen perusahaan lain, tetapi ada yang berbeda yang diberikan dari sisi produknya.

Harga yang diberikan cukup kompetitif, bahkan cenderung lebih rendah. Hal itu karena selain memasarkan, perusahaan menurut Firman membuat produk sendiri di pabriknya.

“Kami (perusahaan) langsung yang membuatnya, dengan sistem itu harga yang kami berikan juga tentu lebih murah.

Tetapi jaminan kualitas produknya hampir menyamai original,” beber Firman saat bersama media ini di Mataram, Rabu (17/4.

Terdapat 600 lebih macam produk body kendaraan yang disiapkan, diantaranya mica part dan variasi lainnya, mencakup front fender (kelengkapan spackboard), panel (box), front handle cover ( bagian depan sepeda motor) dan cover body (kelengkapan body lainnya), termasuk spare part untuk berbagai jenis box lampu depan dan belakang sepeda motor. Kesemuanya diproduksi oleh pabrikan berstandar nasional ISO. Tetapi tidak menyiapkan onderdil untuk bagian mesin kendaraan.

Firman menyebut untuk produknya, dipasarkan langsung kepada semua agen cabang yang tersebar, dengan membawakan langsung, atau menyiapkan permintaan pesanan produk yang diinginkan pihak outlet.

Pasar di NTB ini dianggapnya sangat bagus, karena dalam sebulan saja, peredaran uang yang bisa diserap mencapai Rp 225 juta rata-rata. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Perda Kawasan Mandalika sebaiknya Segera Diwujudkan Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB meminta pemprov lebih agresif terkait dengan permintaan investor yang meminta perlunya dibuat Perda Pengembangan Kawasan Mandalika Resort, seperti halnya di kawasan wisata Nusa Dua, Bali.

Selama ini regulasi tersebut dinilai sering menjadi hambatan dalam usaha mengembangkan kawasan tersebut.

Pada kenyataan yang ada, pengembangan suatu kawasan oleh investor yang serius untuk itu, namun dalam perjalanan masih terkendala oleh Perda. Pemprov dalam hal ini dinilai lemah dalam merespons keinginan investor tersebut.

Demikian dikatakan Sekretris Komisi II Bidang Investasi DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/4). “Kita mau pemprov lebih agresif. Kalau memang ada investor ini serius maka kita juga harus serius. Selama ini hambatannya, ada investor yang serius tetapi kita lambat merespon. Ini kita sayangkan, makanya ini jangan sampai terjadi. Kita ber-

harap kalau investor asing ini serius maka kita harus bergerak secepatnya,” ujarnya.

Menurut Mori, permintaan investor asal Prancis, Club Med yang bekerjasama dengan MNC Group kepada pemprov NTB supaya membuat Perda pengembangan kawasan Mandalika Resort dinilai hal yang cukup wajar.

Pasalnya, investor yang akan menanamkan investasinya beratus-ratus miliar di tempat tersebut harus mendapatkan jaminan dan kepastian terutama dari sisi regulasi, kemanan dan kenyamanan berinvestasi.

“Mengingat kawasan Mandalika Resort kan masih banyak persoalan terutama

masyarakat yang masih kurang siap menerima investor asing. Orang bangun hotel masih merasa tidak nyaman.

Jadi logikanya orang yang berinvestasi itu butuh keamanan dan kenyamanan, perlu kepastian. Kita berikan kepastian itu dalam bentuk Perda, pasti mereka akan konsisten,” kata politisi partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, jika ada Perda khusus yang dibuat oleh pemprov NTB terkait dengan pengembangan kawasan Mandalika Resort, maka ia yakin investor yang sudah mau menginvestasikan modalnya tersebut akan merasa yakin dan mudah. Untuk itu, pihaknya mendukung perlunya dibuat Perda tersebut.

(Suara NTB/rus)

SEPI – Pemprov NTB, melalui dana APBN sepanjang tahun 2013 dan 2014 akan merevitalisasi sekitar delapan pelabuhan di pulau Lombok dan Sumbawa. Beragam alasan yang mengemuka untuk merealisasikan proyek dengan nilai total lebih dari Rp 200 miliar tersebut. Padahal di beberapa wilayah pantai di pulau Lombok dan juga pulau Sumbawa, tidak sedikit pelabuhan yang mangkrak dan pembangunannya tidak sesuai dengan konsep awal, seperti contoh pelabuhan Telong-elong, Lombok Timur ini, dermaganya sepi tanpa aktivitas apa pun dalam beberapa tahun terakhir ini.

(Suara NTB/bul)

DIKLAT DIMULAI - Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Hendro Kartiko, M.Si mengalungkan tanda peserta, sebagai tanda dimulainya Diklat, Rabu (17/4). merintah daerah dalam hal usaha, di antaranya penumbuhan wirausaha baru, serta peningkatan jumlah koperasi berkualitas. Tetapi persoalan

klasik yang masih dihadapi adalam minimnya topangan pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan, terlebih pada pengusaha kecil.

Kehadiaran LPDB yang sudah menyatakan komitmen untuk membuka ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha di NTB, diharapkan dapat dimaksimalkan.

Hanya saja, menurut Hendro, untuk mengakses modal yang telah disiapkan tersebut, pengusaha harus melengkapi kriteria yang diinginkan LPDB, di antaranya penguasaan teknis administrasi dan manajemen usaha. Hal ini penting, sehingga sasaran modal yang disiapkan oleh lembaga-lembaga keuangan terealisasi seuai yang diharapkan.

Seiring dengan dialokasikannya dana bergulir oleh LPDB tahun ini, adalah peluang bagi koperasi dan UMKM di daerah ini. Sehingga dipandang sangat perlu pelaku koperasi mapun pengusaha, dapat mengakses dana bergulir dengan suku bunga yang ditawarkan cukup rendah dan

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

“Kita dukung adanya Perda ini, karena investor ini pasti yang akan dibangun hotel-hotel berbintang. Jadi kita dukung, tetapi harus benar, jangan setelah kita buat Perda, lalu tidak jalan-jalan juga pembangunan di sana,” harapnya.

Mori menambahkan, walaupun rancangan Perda ini tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2013, namun jika Raperda ini dianggap urgen dan cukup penting maka bisa saja diprioritaskan dibahas pada tahun ini. “Kalau memang dianggap urgen, penting dan memang untuk kepentingan masyarakat luas tidak masalah jadi prioritas pembahasan tahun ini,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, M.H menyebutkan jumlah Raperda yang akan dibahas pada tahun 2013 ini sebanyak 28 buah Raperda. Masing-masing sebanyak sembilan Raperda in-

isiatif DPRD NTB dan 19 Raperda dari eksekutif.

Terkait dengan permintaan perlunya dibuat Perda pengembangan kawasan Mandalika Resort, Mahdi mengatakan dinas/instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan terpadu (BKPM-PT) NTB tentunya akan merancang Perdanya. “Kalau ingin dibuat dalam bentuk Perda penanaman modal di kawasan mandalika Resort.

Kita akan koordinasikan , akan dilihat juga mengenai Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW),” tandasnya.

Beberapa Raperda yang diprioritaskan untuk dibahas tahun ini antara lain Raperda tentang perhubungan dan komunikasi informatika, Raperda mengeni rencana induk pariwisata daerah, Raperda pajak daerah, Raperda tentang tenaga kerja asing, Raperda menganai pendidikan dan lainnya. (nas)

Bank NTB Diharap Kelola Program Syariah Terbaik

Minim, Pinjaman Kredit Dana Bergulir dari NTB Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai lembaga keuangan terbaik di Indonesia, telah menyiapkan kredit lunak. Bahkan tahun ini, nilai kredit yang sudah disiapkan untuk pengusaha dan koperasi di NTB mencapai Rp 200 miliar. Sayangnya, sejauh ini belum ada pengajuan yang masuk dari NTB ke pemerintah pusat, melalui lembaga ini.

“Sejauh ini, belum ada pengajuan yang masuk ke LPDB untuk penguatan modal, baik oleh pengusaha maupun koperasi dari NTB,” demikian diungkapkan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Hendro Kartiko, M.Si pada pembukaan Diklat Koperasi bagi Pengelola Koperasi se-NTB angkatan I tahun 2013, di Balatkop NTB, Rabu (17/4).

Dua pokok utama yang menjadi prioritas program pe-

Halaman 7

SANGGAR SENAM

FINANCE

persyaratan yang cukup mudah.

“Dinas Koperasi sudah menyiapkan layanan khusus kepada seluruh pengusaha dan koperasi. Yang ingin berkonsultasi untuk mendapatkan penambahan modal usaha dari LPDB, silakan datang ke kantor,” demikian Hendro.

Pada tahun lalu, usulan penambahan modal yang diajukan pengusaha melalui lembaga koperasi cukup banyak. Hanya saja, jumlah yang diakomodir oleh LPDB tidak begitu banyak. Beberapa persoalan, penolakan pengajuan tersebut menyangkut tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan secara administratif.

Untuk itu, Diklat yang diberikan kepada 60 peserta perwakilan koperasi beberapa kabupaten/kota di NTB, sekaligus untuk memantapkan pelatihan dalam pengajuan pinjaman. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTB, melalui Deputinya, Yushri berharap agar Bank NTB sebagai perbankan milik daerah harus menjadi leading sector perbankan syariah di daerah sendiri, mengingat besarnya potensi pengembangan sistem perbankan pada bagi hasil ini. Hal tersebut disampaikan pada grand launching kantor cabang Syariah Mataram oleh Bank NTB, Rabu (17/4).

Dengan terus berkembangnnya perbankan program syariah, setidaknya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan syariah secara kaffah. Sistem syariah menurutnya, berkembang begitu pesat di hampir seluruh belahan dunia, terlebih Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, yang notabene persentase muslimnya lebih kecil, perbankan syariah sudah mengalahkan jumlah perbankan konvensional, karena keuntungan yang didapatkan jauh lebih baik.

Hanya saja, di Indonesia, secara khusus di Provinsi NTB, perkembangan bank syariah dianggap terlambat, karena tidak besar jumlah perbankan yang menerapkannnya.

Sehingga keberadaan Bank NTB diharapkan akan menjadi penopang utama perbankan syariah di daerah ini, harus mendahului perbankan lainnya guna pengembangan ekonomi dan transaksi keuangan secara halal.

“Komitmen pengembangan bank syariah di NTB sedikit terlambat, tetapi ketimbang tidak. Istilahnya bagai kambing yang berjalan di atas batu, agak tertatih-tatih. Bank NTB harus survive, bila perlu men-

jadi leading sector perbankan syariah di NTB,” harapnya.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir pada bagian lain menyebut, dengan dibukanya jaringan kantor Bank NTB cabang syariah Mataram ini, maka Bank NTB kini telah resmi memiliki 35 jaringan kantor yang meliputi satu kantor cabang utama, sembilan kantor cabang, 12 kantor cabang pembantu, dua kantor kas dan empat payment point.

Sedangkan jaringan syariah sudah ada tujuh kantor, yang terdiri dari, dua kantor cabang syariah Mataram dan Selong, Lombok Timur, empat kantor cabang pembantu syariah di Dompu, Taliwang, Pemenang (KLU), dan Maluk, serta satu kantor kas syraiah di Pancor.

Bank NTB hadir di tengah masyarakat yang nilai religiusnya tinggi, dengan potensi ekonomi yang terus berkembang.

Selain peningkatan layanan dan pengembangan jaringan, Bank NTB sebagai perbankan murni milik daerah menurutnya terus berupaya melengkapi produk-produk unggulan, baik dalam menghimpun dana, pembiayaan dan jasa perbankan syariah lainnya.

Bahkan, Mei 2013 ini, akan diluncurkan produk baru pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Salam dan Istishna, serta pembiayaan khusus untuk pengusaha mikro.

“Beroperasinya kantor cabang syariah Mataram diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya nasabah melalui pendekatan pelayanan di tengah persaingan perbankan yang makin kompetitif,” ujar Komari. (bul)

LDII Beri Perhatian Serius terhadap Kedaulatan Pangan Mataram (Suara NTB) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus beru-

paya memberi perhatian serius terhadap kedaulatan pangan, karena seringkali kemiskinan dialamatkan pihak tertentu kepada umat Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Makanya kita sudah harus mulai melatih generasi muda agar peduli terhadap sesama, tidak hanya memberi pangan tetapi bagaimana menumbuhkan motivasi kedaulatan pangan, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Prof Dr KH Abdullah Syam MSc, pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LDII NTB 2013, di Mataram, Rabu (17/4). (ant/bali post)

INTERAKTIF

ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * * * *

Beli Mobil Biaya Pendidikan Modal Usaha Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Multi Multi Finance Finance Intensif Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

HUB. 085792598281

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

TRAVEL HILANG STNK R4 SUZUKI ST 100 DR9807DE NOKA/NOSIN: MHYESL4102J1404011/ F10A-ID-414011 AN. MURNIATI HILANG DISEKITAR RUMAH MENUJU GUNUNG SARI

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

Rahmad Darmawan Latih Timnas U-23 Jakarta (Suara NTB)Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Rahmad Darmawan (RD) sebagai Pelatih Kepala dan Aji Santoso menjadi Asisten Pelatih Timnas U-23 yang dipersiapkan untuk SEA Games Myanmar 2013. PSSI mengirimkan surat bernomor 778/UDN/395/IV-2013 tertanggal 16 April yang ditandatangani Sekjen PSSI Hadiyandra itu merujuk surat Satlak Prima selaku penanggung jawab dan pelaksana Pelatnas nomor 145/IV/2013 perihal permohonan penunjukan Kepala Pelatih dan Asisten Pelatih cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 2013.

“PSSI dapat mengabulkannya dan merekomendasikan saudara Rahmad Darmawan dan Aji Santoso sebagai Pelatih Kepala dan Asisten Pelatih tim nasional Indonesia dalam ajang SEA Games 2013,” demikian bunyi surat PSSI yang dibacakan ulang Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Surya Dharma, di kantor Satlak Prima, di Jakarta, Selasa.

Surya, yang baru menerima surat dari PSSI Selasa siang, langsung meminta Rahmad membentuk tim dan mengirimkan nama-nama pemain ke Satlak Prima agar bisa segera dibuatkan SK Pelatnas sehingga persiapan tim dapat segera dimulai. “Seiring dengan ini, Rahmad Darmawan dan Aji Santoso segera kami hubungi untuk secepatnya membentuk tim dan mengirimkan nama-nama kemudian dikeluarkan SK,” tambah Surya yang langsung menghubungi Rahmad di hadapan wartawan.

Saat ini terdapat empat induk organisasi yang SK Pelatnas-nya masih tertahan. Selain sepak bola, induk organisasi lainnya adalah gulat,tenismeja,dan futsal.“Mudah-mudahan pekan depan sudahbisanaikke Dewan Prima (Tono Suratman),” katanya. (ant/bali post) Rahmad Darmawan (ant/bali post)

Musorprov KONI NTB akan Diikuti 43 Cabor Mataram (Suara NTB)Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, mengatakan Musorprov KONI NTB rencananya akan digelar di Hotel Lombok Raya, 21-23 April mendatang. Musorprov akan diikuti 43 pengurus provinsi cabang olahraga (cabor) serta 10 pengurus KONI Kabupaten/ kota se-NTB. Musorprov dengan agenda pemilihan ketua KONI NTB periode 2013-2017 itu rencananya akan dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Hal ini disampaikan oleh Kasdiono kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide, Mataram, Rabu (17/4).

Dikatakan, hasil rapat panitia Porprov KONI NTB yang melibatkan unsur KONI NTB baru-baru ini telah menetapkan lokasi penyelenggaraan Musorprov KONI NTB. Pihak panitia pun sudah menyebarkan undangan ke masing-masing pengurus cabor provinsi dan KONI kabupaten/kota se-NTB terkait pelaksanaan Musorprov tersebut. Ia pun berharap sebanyak 43 cabor dan 10 KONI kabupaten/kota ikut berpartisipasi menggunakan hak suara di acara yang digelar empat tahun sekali itu.

Lanjutnya, sebagaimana diketahui sebelumnya agenda Musorprov KONINTB adalahpemilihanketuaumumKONINTBmasabhakti20132017, maklum periodisasi kepengurusan KONI NTB yang dipimpin Kasdiono akan berakhir 2013. Rencananya Kasdiono tak akan mencalonkan diri bilaadacalonyangseriusmajudiMusorprovKONINTBtersebut. Tapi bila tak ada calon yang mendaftar, Kasdiono mengaku siap maju.

Sementara itu Ketua Panitia Musorprov KONI NTB, Mufti Murad mengatakan, bahwa hingga Sabtu (15/4) belum ada bakal calon yang mendaftar, sementara pembukan pendaftaran bakal calon ketua KONI NTB sudah dibuka sejak 25 Maret lalu dan akan ditutup 18 April pukul 14.00 Wita. (fan)

Atlet Triathlon Asal NTB Berpeluang Juara Mataram (Suara NTB)Pelatih balap Sepeda NTB, M. Ilyas mengatakan dua atlet Triathlon NTB, Yan Bahtiar dan Kadri merupakan atlet yang cukup diperhitungkan di kancah nasional hingga Internasional, dan dia yakin kedua atlet tersebut dapat menempati finish pertama dan kedua di Kejuraaan Triathlon Internasional yang akan berlangsung di Bangka Belitung (bukan Banten, red), 21 April mendatang.

“Dua atlet kita, Yan Bahtiar dan Kadri berpeluang menempati peringkat pertama dan kedua di kejuaraan nanti. Recovery mereka bagus sekali,” ucap Ilyas kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (17/4) kemarin.

Dikatakannya, limit cata-

tan waktu yang dipegang dua atlet NTB itu cukup merata, meski masing-masing atlet memiliki kemampuan yang berbeda di tiga nomor yang dilombakan di triathlon.

Dicontohkan, Kadri memiliki limit catatan waktu tercepat di nomor sepeda, sementara Yan Bahtiar sendiri

mengandalkan nomor lari dan renang. Kemampuan sepeda Yan Bahtiar masih didominasi Kadri.

Lanjutnya, bila ditotalkan secara keseluruhan, limit waktu kedua atlet NTB tersebut cukup merata, samasama memiliki catatan waktu yang cukup tajam. Namun

demikian, Ilyas tak menampik bila Yan Bahtiar cukup berpeluang meraih garis finish pertama. Maklum selama latihan bersama Kadri di Mataram, limit waktu Yan Bahtiar lebih tajam. Hanya beda beberapa detik saja.

Ditanya soal panjang rute yang digunakan di triathlon Internasional di Bangka Belitung nanti, Ilyas mengatakan rute triathlon yang digunakan di Bangka Belitung nanti tidak terlalu jauh seperti even biasanya. Pasalnya untuk di nomor lari saja hanya 20 kilometer, kemudian di nomor lari 5

kilometer, sedang di nomor renang 700 meter. Dengan panjang rute tersebut atlet NTB bisa menempuh dengan waktu kurang dari satu jam.

Dengan rute yang tidak terlalu panjang tersebut, Ilyas optimis Kadri dan Yan Bahtiar bisa menempuh dengan waktu kurang dari satu jam. Sehingga ia pun optimis atlet NTB bisa keluar menjadi juara di even bergengsi tersebut. Di bagian lain ia menambahkan, bahwa kedua atlet NTB itu akan bertandang ke Bangka Belitung, Kamis (18/4) hari ini. Keberangkatan dua atlet NTB itu akan didampingi oleh Ilyas. (fan)

Ganda Putra Indonesia

Tak Tersisa di Asia Championships Jakarta (Suara NTB)Indonesia tidak menyisakan perwakilan ganda putra setelah pasangan Markis Kido-Alvent Yulianto dan Yonathan Suryatama-Hendra Aprida tersingkir pada babak pertama Asia Championships 2013 di Taiwan, Selasa.

Kido-Alvent takluk dari pasangan unggulan kedelapan Hirokatsu Hashimoto-Noriyasu setelah berjuang tiga game dengan skor 8-21, 23-21, 11-21.

“Pasangan Jepang ini permainannya cepat sekali, kami kesulitan di sini.

Padahal kami sudah bisa merebut game kedua, tapi sayangnya game ketiga kami kalah cepat,” kata Kido seperti dikutip dari rilis PBSI. Kido-Alvent tidak bermain pada penampilan terbaiknya. Mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

Sebaliknya HashimotoHirata justru tampil dengan pertahanan yang tangguh, beberapa kali smash keras yang dilancarkan Kido tak mampu menembus pertahanan pasangan Jepang ini.

Selanjutnya, Yonathan Suryatama-Hendra Aprida juga tak mampu melanjutkan langkah mereka setelah dijegal oleh ganda putra Thailand, Maneepong Jongjit-

(Suara NTB/ist)

MUNDUR - Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan diunggulkan bisa merebut gelar di Kejuaraan Dunia 2013, yang menjadi salah satu target utama PBSI selain All England, Piala Sudirman, dan SEA Games.Tapi ganda ini mengundurkan diri dari ajang Asia Championships karena Ahsan cedera.

Nipitphon Puangpuapech.

Yonathan-Hendra, yang diatas kertas masih di atas

pasangan peringkat 112 itu kecolongan di game kedua 1321 setelah sempat unggul pada

game pertama 21-16. Kemudian pada game penentuan, pasangan peringkat 20 dunia

itu ketinggalan 11-21 atas Jongjit-Puangpuapech. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 270.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 18 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Kamis, 18 April 2013

(Suara NTB/aan)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tampak serius menyimak pemaparan oleh juru bicara Komisi I DPRD NTB.

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH

Halaman 10

(Suara NTB/aan)

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH, MH, MM tampak diantara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadi

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Komisi II DPRD NTB , Mori Hanafi, SE, M.Comm

(Suara NTB/aan)

Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. M. Syamsir, SH memimpin sidang bersama L. A. Khalik Iskandar

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Komisi IV DPRD NTB, Musleh Kholil, S.IP, MH

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

Sekretaris DPRD NTB, H. Rachmat Radjendi, SH, MH, membacakan surat keputusan DPRD NTB

Kepala Bappeda NTB, H. Rosiadi H. Sayuthie bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin tampak diantara jajaran pimpinan SKPD.

(Suara NTB/aan)

Suasana Rapat Paripurna membahas LKPJ tahun 2012 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur NTB di DPRD NTB, Selasa (16/4)

PARLEMENTARIA RAPAT PARIPURNA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2012 DAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR NTB Komisi I DPRD NTB Juru Bicara Komisi I yang diwakili oleh H. Rumaksi SJ, SH, berkesempatan menyampaikan laporannya paling awal. Ia mengulas sejumlah evaluasi, saran dan rekomendasinya terhadap sejumlah bidang atau SKPD yang merupakan mitra kerja mereka. Beberapa aspek yang dievaluasi antara lain : 1. Pertanahan 2. Reformasi Birokrasi 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 5. Kearsipan 6. Perpustakaan 7. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 9. Pembentukan Produk Hukum Daerah Setelah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek tersebut, komisi I DPRD NTB pun mengemukakan beberapa kesimpulan penting. Berikut rekomendasi dan saran-saran tersebut : 1.Kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pertanahan yang masih diselenggarakan oleh kantor wilayah badan pertanahan nasional (BPN) sebagai instansi vertikal.

Rekomendasi/saran: a.Perlu disiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong terbentuknya skpd tersendiri yang khusus menangani urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ditegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan kewenangan dan urusan wajib pemerintah daerah. b.Dalam menyelenggarakan urusan wajib pertanahan, agar disusun program dan kegiatan yang lebih spesifik sehingga masalah pertanahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaannya dapat diminimalisasi tentunya dengan didukung anggaran yang memadai.

2.Kinerja pemerintah daerah NTB dalam rangka reformasi birokrasi.

Rekomendasi/saran: a.Agar seluruh SKPD segera menyelesaikan analisis jabatan dan beban kerja agar penghitungan jumlah kebutuhan pns yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja segera dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. b.Perlu ada penambahan tenaga analis pada badan kepegawaian daerah atau melaksanakan diklat tenaga analis guna mempercepat pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja pada SKPD dan biro organisiasi sekretariat daerah Provinsi NTB. 3. Guna menjamin stabilitas sosial, politik, dan keamanan perlu lebih ditingkatkan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan mengoptimalkan tugas dan fungsi kominda.

4.Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi NTB pada tahun 2012 relatif belum optimal.

Rekomendasi/saran: a.Rapat koordinasi dan konsultasi antar kepala instansi vertikal dan antar kepala instansi vertikal dengan kepala SKPD perlu dilaksanakan secara intens. b.Perlu lebih ditingkatkan koordinasi perencanaan program, koordinasi teknis pelaksanaan program, dan koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. c.Perlu disusun pendanaan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dituangkan dalam RKA DPA SKPD. 5. Urusan kearsipan tidak optimal karena minimnya tenaga fungsional arsiparis.

Rekomendasi/saran: a.Perlu ada penambahan sdm tenaga fungsional arsiparis dan disarankan untuk tidak melakukan mutasi arsiparis ke berbagai SKPD jika memang jumlah arsiparis pada badan perpustakaan dan arsip provinsi masih jauh dari cukup. b.Langkah cepat yang dapat dilaksanakan adalah mengembalikan tenaga fungsional arsiparis yang telah sempat dimutasi ke berbagai SKPD. 6. Badan perpustakaan telah cukup berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Namun untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, perpustakaan harus dikelola secara baik pula.

Rekomendasi/saran: Perlu ada tenaga fungsional pustakawan dengan jumlah yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan serta dapat memberikan pembinaan perpustakaan hingga kabupaten/kota, desa dan kelurahan guna meningkatkan pelayanan perpustakaan.

7. Belum ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap reformasi birokrasi yang menjadi prioritas nasional dan daerah. Dari 48 (empat puluh delapan) SKPD hanya beberapa SKPD saja yang telah dilakukan analisis jabatan dan beban kerja hingga akhir tahun 2012.

Rekomendasi/saran: Perlu segera dilakukan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan formasi jabatan karena dari hasil analisis jabatan diharapkan tergambar data profil jabatan fungsional dan data jabatan struktural yang tersedia.

8. Dalam melakukan pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil (PNS)/aparatur dalam suatu jabatan, selama ini belum dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.

Rekomendasi/saran: a.Baperjakat instansi daerah dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemindahan jabatan harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. b.Selain itu perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan, pengalaman, dan penting juga mempertimbangkan sdm yang selama ini ada sudah berkarir di daerah tersebut tidak hanya menerima mutasi atau promosi dari pusat. Hal ini juga untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang selama ini telah mengabdi di daerahnya untuk lebih meningkatkan karirnya sebagai PNS. c.Dalam rangka rekruitmen pengangkatan jabatan structural dan fungsional hendaknya memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD provinsi NTB.

9. Pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah baik rancangan peraturan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota selama ini belum sepenuhnya mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi/saran: a.Dalam hal pemerintah daerah ataupun SKPD belum mempunyai tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan agar mengikutsertakan perancang yang sudah ada. b.Agar pemerintah daerah ataupun SKPD mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Kehandalan pengelolaan keuangan daerah di NTB telah diakui secara formal oleh lembaga yang berkompeten secara nasional yaitu BPK. Laporan pelaksanaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 telah mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK. Opini BPK tersebut telah membuktikan bahwa pengelola keuangan daerah didukung oleh seluruh para pihak yang berkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah di NTB telah bekerja optimal dengan hasil yang baik.

Setelah mengkaji secara seksama LKPJ Gubernur tahun 2012, maksud, tujuan, sasaran, dan arah penyusunan APBD 2012 dalam perencanaan dan penganggaran mestinya dilakukan pengkajian secara mendalam untuk menentukan kegiatan yang dianggap prioritas dan mendesak.

Laporan Komisi III DPRD NTB dibacakan oleh juru bicaranya, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Dalam pemaparannya, Komisi III DPRD NTB mengurai catatan hasil rapat konsultasi pembahasan Komisi III DPRD NTB bersama 9 (Sembilan) SKPD tekhnis mitra kerja Komisi III, terkait LKPJ Gubernur NTB, Akhir TA. 2012,serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, Gubernur NTB, Tahun 2013. Sembilan SKPD teknis itu adalah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB. 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB. 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provinsi NTB. 4. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB. 5. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. 7. Dinas Kehutanan Provinsi NTB. 8. Biro Administrasi Kerjasama dan Sumberdaya Alam, Sekretariat Pemerintah Provinsi NTB. 9. Biro Administrasi Pembangunan.

Komisi II DPRD NTB Laporan hasil pembahasan Komisi II DPRD NTB disampaikan oleh Mori Hanafi, SE, M.Comm selaku juru bicaranya. Dalam pemaparannya, Komisi II antara lain mencermati sejumlah tema seperti : Program Bumi Sejuta Sapi Namun, masih pula ditemukan adanya sisi kelemahan dari implementasi program BSS, maka Komisi II DPRD Provinsi NTB menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai masukkan untuk penyempurnaan program BSS di masa mendatang, sebagai berikut : - Perlu adanya peraturan tentang tata niaga sapi dan produk turunnya agar terjamin seluruh rantai pasar ternak sapi dan produk turunnya mendapatkan porsi keuntungan yang lebih adil sehingga ada jaminan peternak dapat mencapai kesejahteraan yang diharapkan; - Dalam rangka mendorong terciptanya nilai tambah pada produk yang berkaitan dengan ternak sapi, perlu dilakukan akselerasi beroperasinya secara konsisten Rumah Potong Hewan (RPH) modern, baik yang ada di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok. Seperti diketahui saat ini terdapat dua RPH modern di NTB, satu RPH modern di Poto Tano Pulau Sumbawa dan satu RPH modern di Banyumulek Pulau Lombok. Dua RPH modern tersebut sangat berpeluang menjadi katalisator pengembangan ternak sapi di NTB melalui program BSS secara konsisten untuk jangka panjang.

Selanjutnya, Mori juga menyampaikan rekomendasi atas program unggulan jagung. Untuk kesuksesan program ini, pihaknya merekomendasikan perlunya komitmen untuk melanjutkan dan memperluas implementasi sistem pamasaran melalui E Pasar yang selama ini telah dijalankan di NTB. Selain itu, dibutuhkan pembangunan gudang sebagai prasarana pendukung dijalankannya program resi gudang untuk mendukung petani mendapatkan harga jual produk jagungnya lebih tinggi di musim panen raya jagung di NTB; dan. Komisi II juga menganggap sudah saatnya didirikan industri pengolahan jagung dalam rangka memberikan alternatif munculnya produk olahan dari bahan dasar jagung sehingga memberikan nilai tambah pada produk jagung.

Nasib program unggulan peningkatan produksi Rumput Laut sangat kontras dengan program unggulan BSS dan Jagung. Karenanya, Komisi II berpendapat masih banyak langkah penyempurnaan yang harus dilakukan bila ingin program ini mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Di sektor pertanian, selain program PIJAR, tumpuan lain bagi sektor ini adalah sebagai pendukung cadangan pangan nasional.

Salah satunya adalah produksi padi. Sampai saat ini, catatan pencapaian produksi padi sangat spektakuler, namun sering menjadi sorotan karena kenyataan di lapangan sering memunculkan pertanyaan.

Catatan surplus produksi padi yang sering dicatatkan dari total produksi sebesar 2,11 juta Ton dinilai agak sulit dibuktikan.

Program lain yang menjadi mitra Komisi II adalah Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan UMKM dengan target pencapaian 100 ribu wirausaha baru. Kedepan, Komisi II menyarankan agar program unggulan penciptaan wirausaha baru di NTB untuk diarahkan lebih rasional dan disesuaikan dengan kemampuan mendukung pencapaiannya.

Pariwisata Di sektor Pariwisata, Komisi II DPRD NTB sepakat bahwa Pemerintah Daerah NTB telah mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata NTB. Komisi II juga membeberkan sejumlah keberhasilan di sektor ini, antara lain : a) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan b) NTB dipercaya sebagai penyelenggara event nasional dan internasional c) Penghargaan NTB bidang Pariwisata d) Percepatan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) e) Penerbangan langsung internasional f) Tumbuhnya iklim usaha ekonomi kreatif g) Meratanya infrastruktur terutama fasilitas jalan menuju objek wisata h) Telah tersusunnya naskah akademik RIPPARDA NTB 2013-2028 Memperhatikan sejumlah masalah umum sebagaimana diuraikan di atas, Komisi II menyampaikan beberapa solusi atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang masih ada. a)Untuk mengatasi isu terorisme dan keamanan pariwisata di NTB, Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan koordinasi pemerintah provinsi perlu melakukan upaya nyata pengadaan pusatpusat informasi dan pusat kendali keamanan dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan wisata. b)Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan koordinasi pemerintah provinsi untuk melakukan pemerataan pengadaan sarana dasar, yakni KM, WC, tempat duduk, tempat istirahat, tempat ibadah yang memadai di kawasan atau objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. c)Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan koordinasi pemerintah provinsi harus melakukan penertiban pedagang asongan (pedagang acung) di sekitar objek-objek wisata yang suka memaksa wisatawan. d)Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan koordinasi pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban terhadap para pelaku pariwisata, seperti calo tiket, kondektur, guide liar, dan para pelaku lainnya di sekitar pelabuhan, terminal, bandara, tempat penyeberangan ke gili yang suka memaksa tamu. e)Pajak-pajak hotel, restaurant, rumah makan, dan jasa pariwisata lainnya yang telah disetorkan, seyogyanya dikembalikan sekian persen untuk dialokasikan sebagi biaya pembinaan SDM Pariwisata dalam bentuk pendidikan dan latihan. f)Sehubungan dengan masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (kab/kota), perlu adanya upaya nyata untuk duduk bersama atau temu berkala guna mewujudkan iklim koordinasi yang kondusif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota.

Komisi III DPRD NTB

Salah satu titik tekan yang mendapat cukup banyak sorotan oleh Komisi III DPRD NTB adalah menyangkut persoalan ketersediaan energi listrik di NTB. Nurdin menjelaskan, capaian rasio elektrifikasi di NTB yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dimana rasio elektrifikasi nasional pada maret 2012 mencapai angka 74,3%, sementara Provinsi NTB hanya mencapai 53,88%. Selama 4 tahun terakhir, NTB hanya mampu meningkatkan rasio elektrifikasinya sebesar 11,88%, atau setara dengan rata-rata 2,97% per tahun.

Komisi III DPRD NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB dapat segera mendesak pihak penyedia layanan listrik, dalam hal ini pihak PT. PLN Wilayah NTB agar dapat membenahi manajemen layanan agar rasio elektrifikasi dapat mengejar angka capaian ideal nasional. Mengingat hal ini sangat berpengaruh luas terhadap peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat NTB. Menurut penjelasan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, bahwa saat ini di Provinsi NTB, sedang dikembangangkan berbagai energi alternatif, diantaranya pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi di dua lokasi, yaitu di daerah Sembalun Rinjani Lombok Timur sebesar 100 Mw, oleh PT. PLN, dan di kawasan Hu’u di Kab. Dompu, sebesar 60 Mw, yang dikembangkan oleh PT. Pasifik Geoenergi.

Namun upaya ini masih mengalami berbagai kendala dan hambatan terkait hak pengelolaan lahan. Padahal bila kedua lokasi itu mampu dikembangkan dan segera direalisasikan, maka Provinsi NTB akan mendapat suplay tambahan energi alternatif baru dan terbarukan yang lebih murah, sebesar 160 Mw. Untuk itu Komisi III DPRD Provinsi NTB, meminta kepada Gubernur NTB agar dapat segera memfasilitasi secara serius dan sungguh-sungguh berbagai kendala yang dihadapi, sehingga program ini dapat segera berjalan.

Komisi III DPRD NTB, juga mendorong dan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi NTB, untuk dapat terus menindaklanjuti rencana uji coba penerapan berbagai energi alternatif baru dan terbarukan lainnya.

Sehingga diharapkan akan semakin banyak desa-desa yang dapat menikmati energi listrik. Mengingat sampai dengan saat ini, masih terdapat sekitar 50,25% penduduk (KK) NTB yang belum menikmati listrik.

Khususnya di desa-desa yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN. Ke depan, desa-desa dalam kataegori seperti inilah yang seharusnya mendapat prioritas utama dalam penganggaran APBD Provinsi NTB. Apalagi bila kita melihat kondisi pelayanan PLN di daerah ini yang sangat buruk, pemadaman berkala dan bahkan pemadaman yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan penyebab pastinya, merupakan menu yang dapat kita nikmati setiap saat.Bahkan sangat jauh dari standar profesional sebagai sebuah perusahaan pelayanan jasa.Hal ini tentu sangat merugikan dari berbagai sisi bagi kita para pelanggan pengguna layanan PLN. Demikian pula terhadap keterlambatan penyelesaian proyek PLTU Jeranjang di Lombok Barat, Komisi III DPRD NTB, sangat mendukung langkah Gubernur NTB dan meminta kepada Gubernur NTB, agar segera menyusul surat yang telah dikirimkan, untuk datang langsung bertemu Menteri BUMN dan Menteri ESDM serta Direktur Utama PT. PLN Pusat guna mendesak agar PLTU Jeranjang dapat segera dituntaskan. Dan tidak mengulang janji-janji lama. Mengingat Presiden RI, berencana untuk meresmikan proyek tersebut, pada tanggal 30 Juni 2012 yang akan datang.

Komisi III DPRD NTB, juga mendukung langkah Komisi VII DPRRI, yang meminta BPK segera melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek PLTU Jeranjang dimaksud.

Komisi III DPRD NTB juga akan segera menyampaikan Nota Protes Resmi kepada Direktur Utama PT. PLN Pusat, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR-RI, terkait mengambang dan lambannya penyelesaian dan pengoperasian PLTU Jeranjang di Lombok Barat. Komisi III DPRD NTB juga mendesak pihakpihak terkait untuk segera melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pelayanan hingga penyegaran jajaran pimpinan PT. PLN Wilayah NTB. Di akhir laporannya, Nurdin menyampaikan bahwa Komisi III DPRD NTB ingin melihat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2008-2013 ini, berhasil mewujudkan seluruh rencana-rencana besar dan impian mulianya, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013. Mengingat bila Visi Misi dan rencana besar beserta berbagai program unggulan strategis dimaksud, dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran, maka tentu rakyat kita jualah yang akan menikmatinya.

“Kami di Komisi III DPRD NTB mengharapkan dan sangat ingin menyaksikan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Masa Bhakti 20082013 ini, benar-benar mampu membawa perubahan baru bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat kea rah yang lebih baik. Mengantarkan kita semua menuju NTB Yang Beriman dan Berdaya Saing. Sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar Bangga Menjadi NTB.”

Komisi IV DPRD NTB Komisi IV DPRD NTB, menyampaikan laporannya melalui juru bicara H. Musleh Kholil, S.IP, MH. Dalam paparannya, Musleh menilai isi dari LKPJ 2012 tidak bisa memberikan informasi yang layak dan sangat jauh dari kreteria baik secara akademis, semestinya semua kesalahan diatas tidak terulang kembali, karena ini merupakan dokumen daerah yang sudah dipublis kemasyarakat banyak.

Musleh juga membeberkan penilaian atas kinerja pemerintah tahun 2012 dan kinerja sepanjang masa jabatan Gubernur NTB. Terkait pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan target kinerja RPJMD, yang berkaitan dengan pembahasan di Komisi IV adalah dua misi: Misi Pertama : Mengembangkan Masyarakat Madani Yang Berakhlak Mulia, berbudaya, Menghormati Pluralitas dan Kesetaraan Gender.

Menurutnya, beberapa dimensi penting yang terkait untuk lebih diperhatikan adalah; 1.Pada Tahun 2012, ditargetkan Gender Development indeks sebesar 58,78, namun informasi realisasinya belum ditemukan 2.Kasus Kekerasan dalam rumah tangga pada 2009 - 2012 ditargetkan berkisar 110 – 152 kasus, mengapa setiap tahun realisasinya bisa mencapai lebih dari 1000 kasus. seperti pada tabel 4.46 pada halaman IV.80 Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, Terjangkau dan Berkualitas.

Sebagai data pembanding dari berbagai klaim keberhasilan pembangunan pendidikan, dimana semestinya pula menjadi bagian penting dalam pembahasan LKPJ adalah; - Pada hasil pemetaan sekolah yang dilakukan Badan Akreditasi Provinsi-BAP Tahun 2011, menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah dari semua jenjang pendidikan di Nusa Tenggara Barat belum bisa menguasai 8 Standard Nasional Pendidikan (SNP) yang sudah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi ini butuh perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama untuk pemenuhan standar akreditasi.

- Pada 2011, berdasar akreditasi juga terungkap hanya 83 SD atau sebesar 2,79 persen yang memperoleh akreditasi A. Begitu juga pada Madrasah Ibtidaiyah, sebanyak 221 madrasah sudah diakreditasi dan hanya 12 MI atau 1,87 persen yang mendapat akreditasi A. - Pada jenjang SMP dari 224 sekolah ang sudah diakreditasi hanya 12 persen lebih yang memperoleh nilai A. Nilai cukup mengecewakan juga terlihat pada jenjang MTs, yakni dari 687 MTs yang ada 302 diantaranya sudah diakreditasi dan hanya 27 sekolah atau 3,39 yang mendapat akreditasi A. - Kondisi sama juga terlihat di jenjang SLTA yang rata-rata akreditasinya A mencapai 6 hingga 15 persen dari jumlah sekolah yang sudah diakreditasi BAP-SM Provinsi NTB. Dalam analisis Misi Kedua, terutama dari dimensi pelaksanaan urusan pendidikan, maka beberapa aspek penting untuk diperhatikan adalah; 1.Hendaknya berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait pembangunan dibidang apa saja, dan mengarahkan pada focus daerah dalam pembangunan, untuk menghindari over lapping pembangunan yang berujung pada mubazir.

2.Salah satu permasalahan infrastruktur pendidikan di NTB yang paling menonjol adalah kelayakan gedung dan ruang kelas dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum Pendidikan. Untuk itu, penting dilaporkan capain target kinerja kondisi gedung/ruang kelas.

3.Data-data yang ada terkait pendidikan baru berbicara tentang pembangunan fisik pendidikan, belum berbicara pada peningkatan mutu pendidikan, yang menentukan keberhasilan pendidikan disuatu daerah.

4.Terkait kesehatan yang berkualitas, dapat disampaikan Pada tahun 2008, sebagai Tahun dasar pelaksanaan RPJMD, NTB merupakan provinsi yang menempati rangking pertama sebagai provinsi dengan prosentase rumah tangga tanpa sanitasi di Indonesia. Sebagaimana data BPS – Susenas 2008; Rekomendasi-rekomendasi Dari pembahasannya, Komisi IV DPRD NTB menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai perbaikan atas kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, terkait penyajian data, yang berakibat pada kinerja yang dipertanyakan karena kesalahan data, tidak akurat dan juga tidak lengkap: 1.Pemerintah daerah mesti menyiapkan SDM yang berkualitas, untuk penyusunan LKPJ setiap tahunnya, mengingat LKPJ adalah dokumen resmi pemeritntah daerah yang harus dipastikan kualitasnya. Sehingga dapat dijadikan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.Pengawasan ketat dari pejabat yang berwenang, saat penyusunan LKPJ dilakukan, sesuai tugas pokok dan fungsi. Dengan membuat tim pengendalian, dan menyempurnakan data dan hasil evaluasi berdasarkan data lapangan yang akurat.

3.Perlu penunjauan kembali tabel-tabel, agar evaluasi mengandung hasil yang benar dan akurat 4.Realisasi yang anggaran yang masih rendah, harus dijadikan evaluasi serius, karena menunjukkan ketidak cakapan dalam membelanjakan uang daerah.

5.Komponen IPM datanya belum dapat memberikan informasi yang memuaskan, kedepannya tidak hanya mengedepankan kota mataram sebagi contoh IPM tertinggi, tapi berupaya keras agar kabupaten lain juga dibangun seperti kota mataram.

6.Belajar ke provinsi lain bagaimana cara meningkatkan IPM, seperti provinsi jambi yang bisa menaikkan IPM dari urutan ke 17 menjadi urutan ke 5 dalam satu periode pemerintahan.

7. Menyelesaikan masalah pendidikan, terkait infrastruktur, dan juga penjaminan mutu sekolah, tenaga pendidik.

8. Menerapkan kesetaraan gender dalam pendidikan, agar kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.

9.Upaya keras pemerintah untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kasusnya cendrung meningkat dari tahun ke tahun.

Menyelesaikan permaslahan-permaslahan dibidang kesehatan, seperti gizi buruk yang terus bermunculan seperti phenomena gunung es, masalah sanitasi rumah tangga (PHBS), meningkatkan usia harapan hidup, dan menekan kematian ibu dan bayi. (aan/*)

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Suap Izin Lahan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah tempat di Bogor menyusul penangkapan terhadap tujuh orang pada Selasa malam (16/4/ 13) terkait dugaan suap pengurusan izin lahan untuk pemakaman.

“Memang tadi pagi dilakukan penggeledahan, tapi saya belum tahu detailnya penggeledahan itu, sepengetahuan saya penggeledahannya di tempat tertentu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu kemarin. Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa

penggeledahan baru dilangsungkan di dua tempat.

“Tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di kantor bupati dan ketua DPRD Bogor terkait OTT (operasi tangkap tangan),” kata Johan.

KPK sudah membawa Ketua DPRD Bogor

Iyus Djuher dari rumahnya di Ciomas Bogor pada pukul 10.20 WIB ke gedung KPK, sementara Bupati Bogor Rahmat Yasin yang dijadwalkan bersaksi untuk kasus korupsi Hambalang tidak memenuhi panggilan KPK karena sedang umroh.

“Bupati itu sendiri sekarang kalau tidak salah sedang umroh tapi memang yang menarik adalah yang mempunyai otoritas yang mengeluarkan izin tersebut adalah kepala daerah tapi kami belum sampai ke kepala daerah itu, sekarang sedang memprioritas-

kan pada orang-orang yang ditangkap,” jelas Bambang.

“Kami akan umumkan hasil dari OTT kemarin, berapa yang akan dijadikan tersangka apakah semuanya atau orang tertentu saja, semua akan kita diskusikan biasanya melalui proses ekspose, yang menarik di situ adalah itu berkaitan dengan perizinan mengenai tanah pemakaman,” jelas Bambang.

KPK pada Selasa (16/4) sore menangkap tujuh orang di tempat peristirahatan (rest

area) Sentul, Bogor. Mereka meliputi direktur PT Gerindo Perkasa (GP) STT (Sentot), sopir STT, W (Willy) dari swasta, N (Nana) yang yang punya kaitan dengan PT GP, sopir W berinisial I (Imam) yang berasal dari pihak swasta dan U (Usep) staf di pemerintah kabupaten Bogor.

Ketujuhnya ditangkap karena terkait pengurusan izin lokasi tanah yang berada di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor seluas 100 hektar yang diperuntukkan untuk lahan pemakaman. (ant/bali post)

KPU Cabut Pasal Pemberedelan Media Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mencabut pasal 46 dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu, yang berkaitan dengan pencabutan izin penyiaran dan penerbitan media massa.

“Setelah bertemu dengan Komisi Penyiaran Indonesia, kami sepakat pasal 46 itu dihapus dan akan diintegrasikan ke pasal 45 soal sanksi,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu.

Komisioner KPU Arief Budi-

man menegaskan, pasal 46 dalam Peraturan KPU tersebut merujuk pada pasal 45 yang telah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi berada di dua lembaga pers, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers. “KPU hanya mengatur terkait peserta Pemilu. Kami sepakat untuk tidak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers,” kata Arief. Menurut Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad, keputusan KPU tersebut tepat.

“Keputusan itu sudah tepat agar tidak ada multitafsir tentang kewenangan pencabutan

izin, khususnya penyelenggaraan penyiaran,” katanya.

Dalam pelaksanaan pengawasan terkait media massa selama masa kampanye, KPI akan kembali pada Pedoman Pelaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 selanjutnya akan disempurnakan, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran dan iklan selama masa kampanye terbuka. Ayat 4 pasal 45 dan seluruh ayat pada pasal 46 dalam peraturan KPU tersebut akan dihapus dan ayat 2 pasal 45 akan diperbaiki. (ant/bali post)

Anas Tunjuk Adnan Buyung sebagai Pengacara (ant/bali post)

BAWANG IMPOR - Pekerja menyusun bawang putih impor yang dijual di Pasar Induk Rau, Serang, Banten belum lama ini. Pemerintah memberikan sinyal untuk membuka keran impor komoditas tersebut.

Keran Impor Bawang Putih Dibuka Jakarta (Suara NTB) Pemerintah memberikan sinyal untuk membuka keran importasi produk hortikultura khususnya bawang putih dengan menghapuskan sistem kuota karena rendahnya produksi nasional.

“Untuk importasi bawang putih tidak akan sistem kuota lagi,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator

Perekonomian, Jakarta, Rabu kemarin. Gita mengatakan, langkah tersebut harus diambil karena rendahnya tingkat produksi dalam negeri yang hanya mampu memasok lima persen kebutuhan nasional.

“Selain itu, ada beberapa jenis buah dan sayuran yang juga tidak lagi dibatasi dengan kuota,” ujar Gita. Kementerian Perdagangan dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian

Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian tengah membahas perubahan aturan importasi produk hortikultura.

Pemerintah sendiri masih mengalami kesulitan untuk melakukan revisi aturan impor hortikultura dan akan terus melakukan pembahasan secara intensif agar diperoleh jalan keluar yang paling baik.

Beberapa alternatif terkait mekanisme impor seperti

kuota dan tarif masih menjadi pilihan pemerintah, namun jika pemerintah menerapkan sistem tarif, pada tahun 2015 mendatang Indonesia akan memasuki pasar bebas dimana seharusnya tarif tersebut turun.

Sementara sistem menggunakan kuota tersebut dipertanyakan oleh komunitas internasional melalui World Trade Organization. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anas Urbaningrum menunjuk Adnan Buyung Nasution dan rekan (ABNP) sebagai tim penasihat hukum dalam perkara dugaan penerimaan hadiah terkait Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang.

“Fokus saya adalah menemukan para pengacara yang bisa membantu saya menemukan keadilan,” kata Anas pada jumpa pers, di Jakarta, Rabu kemarin. Anas mengatakan ABNP yang terhitung sejak 15 April menjadi penasihat hukumnya itu tidak sekadar bertujuan untuk membela dia terkait perkara Hambalang, namun sebagai ikhtiar untuk menemukan keadilan.

“Saya sebagai posisi tersangka tentu menghajatkan proses hukum yang adil, objektif, dan transparan. Bang Adnan bisa menjadi bagian penting dalam proses hukum itu. Saya rasa dia pas untuk memimpin tim ini,” tambah dia.

Pemerintah Condong ke Kebijakan Dua Harga BBM Bersubsidi Jakarta (Suara NTB) Pemerintah condong pada kebijakan untuk memberlakukan dua harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam upaya untuk menjaga anggaran dan kuota subsidi BBM. “Masyarakat juga tahu bahwa akan ada kebijakan penurunan subsidi BBM, filosofinya adalah demi keadilan sekaligus sembari menurunkan subsidi BBM dan mengatur pemerataan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.

Jero mengatakan pertimbangan pemerintah untuk kebijakan yang akan diberlakukan adalah mengerucut pada penerapan harga subsidi penuh dan subsidi tidak penuh untuk jenis BBM yang selama ini disubsidi.

“Dengan pola yang sudah mengerucut ini subsidi yang mampu di kurangi, subsidi yang belum mampu tetap, harga keekonomian BBM Rp 9.500, kalau dijual Rp 4.500 berarti subsidi Rp 5.000, untuk yang mampu tidak disubsidi penuh besarannya sudah tahu , masih diberi subsidi kira-kira Rp 3.000,” katanya.

Ia menambahkan pilihan itu dinilai cukup adil dan dapat diterima oleh semua kalangan meski persiapan teknisnya cukup rumit.

“Jadi akan dipisahkan BBM subsidi penuh dan sebagian, jadi presiden ingin detail, biar rapih jangan niatnya baik dapatnya ribut, plus apapun kebijakan yang kita ambil pasti ada inflasi dan ini akan memberikan pengaruh dan dampak pada yang miskin dan hampir miskin,” kata Jero.

Karena itu hasil dari pengurangan subsidi di bidang BBM akan dikompensasikan bagi subsidi lain bagi rakyat

(ant/bali post)

JAHIT MULUT - Seorang mahasiswi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Melawan menjahit mulutnya ketika berunjuk rasa di depan kantor LBH Jakarta, Rabu (17/4). Aksi mereka untuk menolak rencana kenaikan harga bakan bakar minyak (BBM). kurang mampu seperti beasiswa bagi siswa miskin atau program beras bagi keluarga miskin.

“Akan ditambah kompensasi yang dibolehkan aturan, kalau BLT harus ke DPR dulu, nanti lama, kelihatannya diberikan tambahan yang sudah ada posturnya seperti raskin, beasiswa miskin ditambah sehingga bagian yang kelompok bawah ini, terlindungi,” tegasnya.

Menteri ESDM mengatakan dalam pelaksanaannya nanti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani BBM subsidi penuh dengan subsidi tidak penuh akan dipisah. Ia menjamin tidak akan ada keluhan dari angkutan umum dan juga masyarakat serta dari pemilik spbu karena sudah ada jaminan dari Hiswana migas bahwa SPBU bersedia menjual BBM dalam satu harga.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu men-

jelaskan bahwa pemerintah masih mematangkan rencana penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak. Ia mengatakan detail yang harus disempurnakan antara lain kesiapan SPBU yang hanya akan memasarkan satu harga BBM subsidi penuh atau BBM subsidi tidak penuh.

“Dari google dan peta ada 5000 lebih SPBU (di Indonesiared), tidak menunjukkan ada tanda chaos dan cukup (bila kebijakan diterapkan-red). Kalau plat kuning rute tetap tidak kemana-mana, misal angkot lewat mana maka pompa bensin disini, sosialisasi lewat google bisa terlihat semua, sistem informasi berjalan dengan baik,” kata Hatta.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai pengurangan subsidi BBM bagi kalangan masyarakat mampu dan bukan mencabutnya antara lain pertimbangan kemampuan masyarakat dan beber-

apa hal lainnya. “Untuk soal harga saya belum bisa katakan yang jelas tidak pada harga keekonomian, (harga-red) Rp 6500 (untuk BBM bersubsidi tidak penuh-red) kita dalami,” katanya.

Ia memperkirakan bila tidak ada kebijakan baru terkait BBM bersubsidi, maka potensi penggunaan BBM bersubsidi 2013 dapat mencapai 53 juta kilo liter, melonjak tajan dari kuota sebesar 46 juta kilo liter. “Yang jelas dari itu kita hitung kalau doing nothing kuota dari 46 juta kilo liter bisa loncat 53 juta kilo liter, dengan lakukan ini, maka akan naik juga 48,5 juta kilo liter sesuai kenaikan mobil 1,2 juta motor sekitar 8 juta,” paparnya.

Hatta mengatakan persiapan detail atas rencana penerapan kebijakan harga subsidi penuh dan subsidi tidak penuh untuk BBM diharapkan selesai pada akhir April.

Mengenai pemberlakuan kebijakan Hatta mengatakan akan diputuskan waktunya oleh Presiden dalam sebuah sidang kabinet dan diumumkan oleh Menteri ESDM. “Perkiraan inflasi ada, namun harus dikendalikan.

Keputusan pasti ada nanti. kita tunggu nanti, secepatnya.

Landasan aturannya dari Kementerian ESDM, diputuskan dalam sidang kabinet dan diumumkan menteri,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan kepolisian menyiapkan pengamanan bila ada upaya-upaya mengambil keuntungan ilegal dari disparitas harga BBM bersubsidi. “Kalau ada disparitas harga dijelaskan, jangan memanfaatkan keuntungan dari ini, kalau lakukan hal nggak benar maka proses (hukum-red),” tegasnya di Kompleks Istana Presiden, Rabu siang. (ant/bali post)

Data Memori ”CVR” Lion Air Terendam Air Kuta (Suara NTB) Data memori rekaman percapakan pilot (Cockpit Voice Recorder/CVR) pesawat Lion Air yang jatuh di Pantai Segara, Kuta, Bali, Sabtu (13/4), terendam air.

“Karena data memori CVR itu terendam air laut, maka kami harus mencari perangkat baru yang bisa menampungnya,” kata Kepala Sub-Komunikasi Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Masruri, di Bandar Udara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Rabu.

Pihaknya belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan data memori yang sangat penting dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat jurusan Bandung-Denpasar itu. “Kami masih mengupayakan mencari perangkat baru itu karena sampai saat ini data itu belum bisa terbaca,” kata Masruri.

Dia mengungkapkan bahwa salah satu komponen dalam kotak hitam, yakni data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR) sudah bisa diproses dan diketahui kualitas datanya yang bagus. “Kotak hitam sudah diproses di Jakarta dan `FDR` sudah

diunduh dengan kualitas data yang bagus,” katanya.

Walaupun begitu, Tim Investigasi KNKT sampai saat ini belum bisa memberikan kesimpulan sementara karena memerlukan pemeriksaan secara komprehensif. Terkait dengan dua bagian bangkai pesawat Lion Air yang telah berhasil diangkat, Masruri menganggap belum ada temuan komponen yang bisa menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut. “Kami belum menemukan apa-apa, kami hanya memberikan saran untuk di titik-titik tertentu,” katanya. (ant/bali post)

Pada kesempatan yang sama, Adnan Buyung menyatakan bahwa sebagai seorang pengacara profesional, dia tidak punya alasan untuk menolak orang yang meminta bantuan hukum atau meminta keadilan di Indonesia. “Sudah jadi track record saya bahwa saya condong menerima dan membela orang teraniaya,” kata Adnan.

Menurut Adnan, Anas sebagai kliennya merupakan korban gencarnya opini publik yang mampu menyudutkan hingga menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. “Jadi saya terpanggil untuk membantu. Di sini saya bukan membela Anas tapi untuk menegakkan hukum yang sedang berjalan,” ujar dia.

ABNP yang bertindak sebagai ketua tim penasihat, akan bergabung dengan beberapa penasihat hukum lain yang salah satunya adalah penasihat hukum terdahulu Anas, Firman Wijaya.

Anas Urbaningrum dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang pada Februari silam. Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang. (ant/bali post)

Sudah jadi track record saya bahwa saya condong menerima dan membela Adnan Buyung Nasution orang teraniaya (ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 18 April 2013

IMF Ramalkan Prancis Jatuh ke Dalam Resesi ParisDana Moneter Internasional (IMF), Selasa, memperkirakan Prancis - ekonomi terbesar kedua di zona euro akan jatuh ke dalam resesi pada tahun ini dengan ekonomi kontraksi sebesar 0,1 persen.

Dalam revisi terbarunya, IMF menurunkan perkiraan sebelumnya tentang Prancis. Tahun ini negara itu diperkirakan alami pertumbuhan ekonomi 0,3 persen dan membaik menjadi 0,9 persen pada 2014.

“Pertumbuhan Prancis diperkirakan menjadi negatif pada 2013, mencerminkan kombinasi konsolidasi fiskal, kinerja ekspor yang buruk, dan kepercayaan yang rendah,” kata kepala ekonom IMF Olivier Blanchard dalam laporan “World Economic Outlook” IMF. Perkiraan terbaru IMF lebih pesimis dibandingkan pemerintah Prancis yang menargetkan defisit publiknya kembali di bawah batas Uni Eropa sebesar 3,0 persen dari PDB pada 2014.

Sejalan dengan Komisi Eropa, pemerintah Prancis—sebagaimana dilaporkan AFP—memproyeksikan pertumbuhan 0,1 persen tahun ini dan 1,2 persen pada 2014.

Blanchard menilai resesi di Prancis “mungkin mempertanyakan kemampuan (zona euro) inti untuk membantu negara sekelilingnya, jika dan ketika diperlukan”.

IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran Prancis akan terus meningkat, dari 10,2 persen pada 2012 menjadi 11,2 persen tahun ini dan 11,6 persen pada 2014. (ant/Bali Post)

Bom Boston Aksi Teroris yang Memalukan Dubai Raja Arab Saudi Abdullah, Selasa, mengutuk pemboman di Boston, Amerika Serikat, yang menewaskan sedikitnya tiga orang sebagai tindakan teroris yang memalukan dan mengatakan tidak ada agama yang membenarkan serangan seperti itu terhadap warga sipil.

Sebelumnya Presiden AS Barack Obama menyatakan pemboman pada Senin, yang terjadi saat pelaksanan Marathon (ant/bali post) Boston, sebagai satu “tinRaja Abdullah dakan teror”. Semenara itu para peneliti mengatakan tidak ada bahan peledak tambahan yang telah ditemukan selain dua yang meledak di dekat garis finish.

“Kami sedih dengan berita yang kami terima tentang ledakan di Boston dan kematian serta luka-luka yang mereka sebabkan,” kata Kantor Berita Negara SPA mengutip Raja Abdullah dalam satu pesan belasungkawa yang dikirim kepada Presiden Obama.

“Kami mengutuk tindakan memalukan ini, aksi teroris yang biasa menargetkan orang-orang tak bersenjata dan tidak bersalah. Kita menegaskan bahwa beberapa kejahatan ... di balik tindakan ini mencerminkan tak seorangpun dari mereka beragama, beretika atau nilai-nilai yang menerima ini,” tambahnya dalam pemberitaan Reuters.

Satu penyelidikan awal terhadap bom kembar Boston dan satu penyelidikan apartemen berakhir dengan para sumber penegak hukum mengatakan bahwa seorang mahasiswa Arab Saudi yang terluka dalam ledakan kemungkinan besar akan dibersihkan dari kecurigaan.

Tidak ada yang telah ditangkap, kata Komisaris Polisi Boston Ed Davis kepada wartawan pada Selasa pagi. Kemudian pada malamnya di Washington, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Janet Napolitano mengatakan tidak ada indikasi bahwa ledakan bom itu adalah bagian dari persekongkolan yang lebih luas. (ant/bali post)

Sepucuk Surat Beracun Dikirim ke Senator AS Washington Otoritas Amerika Serikat (AS) menemukan sepucuk surat mengandung racun mematikan ricin yang ditujukan ke kantor Senator Roger Wicker, memicu kekhawatiran baru setelah ledakan bom di Boston.

Menurut laporan AFP, surat beracun itu terdeteksi dalam inspeksi surat rutin di sebuah fasilitas dan belum sampai ke Capitol Hill (ant/bali post) atau kantor Wicker di Roger Wicker Washington, kata seorang asisten senat mengutip pemimpin mayoritas Senat, Harry Reid.

Pejabat protokol dan penegakan hukum senat, Terrance Gainer, dalam pernyataannya mengatakan, “fasilitas penanganan surat untuk senat yang melayani para anggota telah menerima surat yang positif mengandung ricin.”

Direktur FBI Robert Mueller dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano memberitahukan hal itu kepada anggota senat dalam pertemuan tertutup membahas bom Boston, Selasa malam. Wicker menyampaikan pernyataan singkat yang menyebutkan bahwa masalah itu masih diusut oleh FBI dan polisi US Capitol.

“Saya ingin berterima kasih kepada petugas keamanan atas kerja keras mereka menjaga kami yang bekerja di kompleks Capitol,” katanya. Pejabat berwenang tidak mengungkapkan mengapa surat itu dikirimkan kepada Wicker, senator dua periode Partai Republik dari Mississippi.

Mereka juga tidak menyebutkan apakah ada orang yang sakit dalam insiden tersebut. Menurut laporan layanan pemantau SITE, Wicker merupakan target kemarahan kelompok milisi dan supremasi putih di AS karena telah mendorong debat reformasi aturan kepemilikan senjata api di Senat. (ant/bali post)

Korsel Beli 36 Helikopter Serang AH-64 Apache Seoul – Korea Selatan mengkonfirmasi pembelian 36 unit helikopter serang Boeing AH-64E Apache Guardian senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat.

Pembelian itu terjadi saat ketegangan makin memuncak di Semenanjung Korea.

Badan Program Pengadaan Alat Pertahanan (DAPA) Korea Selatan, mengatakan, ke-36 AH-64E Apache Guardian itu akan lengkap hadir pada 2016.

Jika lengkap semua, Korea Selatan bisa membuat tiga skuadron kaveleri udara terdiri helikopter serang ini.

Apache merupakan helikopter serang yang dapat menghancurkan tank utama dan kendaraan lapis baja lain, selain memberi payung udara pada operasi pasukan infantri serta misi militer lain. Dia memiliki empat cantelan (pods) bagi roket AGM-114 Hellfire dan roket udara-darat Hydra-70.

Dengan kehadiran AH-64E Apache Guardian itu, Korea Selatan semakin percaya diri

menghadapi provokasi Korea Utara.

Keputusan membeli 36 AH64E Apache Guardian itu dibuat saat semenanjung Korea tetap berada dalam keadaan ketegangan militer yang tinggi dengan Korea Utara yang mengancam “perang thermo-nuklir” karena marah pada sanksi-sanksi PBB yang baru dan pelatihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan, Foal Eagle 2013.

Badan itu menolak merinci harga dan hanya mengatakan perjanjian itu termasuk alih teknologi tetapi kantor berita Yonhap mengatakan proyek itu akan menelan biaya 1,8 triliun won atau 1,5 miliar dolar Amerika Serikat.

Korea Selatan akan merupakan negara keempat membeli

(ant/Bali Post)

APACHE - Helikopter AH-64E Apache saat melundurkan roket AGM-114 Hellfire di udara. Helikopter serang buatan Boeing Company, Amerika Serikat, ini sekelas dengan Eurocopter Tiger dan Kaman Ka-52 Aligator buatan Rusia. helikopter bermesin dua itu setelah Amerika Serikat, Taiwan dan Arab Saudi, kata Yonhap.

Helikopter itu akan menggantikan satu armada helikopter AH-1 Cobra yang telah berop-

erasi selama puluhan tahun di Korea Selatan, kata para pejabat DAPA. (ant/Bali Post)

IMF Ramalkan Prancis Jatuh dalam Resesi Paris Dana Moneter Internasional (IMF), Selasa, memperkirakan Prancis - ekonomi terbesar kedua di zona euro - akan jatuh ke dalam resesipadatahuninidenganekonomi kontraksi sebesar 0,1 persen.

Dalam revisi terbarunya, IMF menurunkan perkiraan sebelumnya tentang Prancis. Tahun ini negara itu diperkirakan alami pertumbuhanekonomi0,3persendanmembaik menjadi 0,9 persen pada 2014.

“Pertumbuhan Prancis diperkirakan menjadi negatif pada 2013, mencerminkan kombinasi konsolidasi fiskal, kinerja ekspor yang buruk, dan kepercayaan yang rendah,” kata kepala ekonom IMF Olivier Blanchard dalam laporan “World Economic Outlook” IMF. Perkiraan terbaru IMF lebih pesimis dibandingkan pemerintah Prancis yang menargetkan defisit publiknya kembali di bawah batas Uni Eropa sebesar 3,0 persen dari PDB pada 2014. Sejalan dengan Komisi Eropa, pemerintah

Prancis—sebagaimana dilaporkan AFP - memproyeksikan pertumbuhan 0,1 persen tahun ini dan 1,2 persen pada 2014.

Blanchard menilai resesi di Prancis “mungkin mempertanyakan kemampuan (zona euro) inti untuk membantu negara sekelilingnya, jika dan ketika diperlukan”. IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran Prancis akan terus meningkat, dari 10,2 persen pada 2012 menjadi 11,2 persen tahun ini dan 11,6 persen pada 2014.

IMF sebelumnya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2013 karena berlarutlarutnya resesi zona euro. Dalam penilaianterbarunyapadaekonomi global, IMF mengatakan perekonomian dunia akan tumbuh 3,3 persen tahun ini, dibandingkan dengan perkiran Januari lalu 3,5 persen.

Itu mempertahankan laju ekspansi ekonomi dunia hampir datar dari 3,2 persen pada 2012, dengan pertumbuhan lebih lambat dari perkiraan di

Presiden Terpilih Venezuela Berjanji Perangi Fasisme dengan Keras Caracas Presiden terpilih Venezuela, Nicolas Maduro, berjanji akan memerangi fasisme dengan keras, dan menyatakan tidak membiarkan pihak oposisi menyebarkan kerusuhan di ibu kota Venezuela, Caracas, melalu pawai protes.

Ia juga menuduh calon presiden dari sayap-kanan Henrique Capriles dan kelompok yang mendukung dia bertanggung-jawab atas bentrokan rusuh pasca-pemilihan umum pada Selasa, sehingga menewaskan tujuh orang.

“Pertemuan terbuka di pusat kota Karakas takkan diperkenankan. Saya takkan mengizinkannya. Saya akan memerangi fasisme dan mereka yang menyerang demokrasi dengan keras. Jika mereka ingin menggulingkan saya, mereka dapat datang menangkap saya,” kata Maduro di dalam satu acara di Negara Bagian Miranda, tempat Capriles dua kali menjadi gubernur.

“Kami menyeru rakyat agar berpegang pada hasil 14 April.

Setiap orang harus siaga, tanpa kehilangan kedamaian dan kegembiraan. Mereka tak bisa mengambil dari kita hak untuk mencintai dan bergembira, buat kita dan buat anak-anak kita.

Kami menolak kekerasan,” kata Maduro sebagaimana dikutip Xinhua, di Jakarta, Rabu.

“Apa yang kami pertahankan ialah sesuatu yang sangat penting, apa yang kami pertahankan ialah warisan dari raksasa yang mendukung kita,

Simon Bolivar - yang dihidupkan kembali melalui tangan Hugo Chavez dan kebangkitan rakyat Venezuela,” katanya.

Presiden terpilih tersebut mengatakan “ini adalah kemenangan rakyat, undang-undang dasar, transparan, adil dan berharga. Kami akan mempertahankannya sebagaimana yang sedang kami lakukan. Cara terbaik untuk mempertahankannya ialah keluar dan memerintah, itu lah yang sedang kami kerjakan.”

Maduro mengatakan rencana protes oposisi tersebut “bukan rencana yang demokratis, itu adalah kudeta, itu adalah rencana untuk merusak kestabilan negeri”. (ant/bali post)

Amerika Serikat dan stagnasi berkepanjangan di wilayah euro menjadi alasan utama di balik penurunan tersebut.

Pemberi pinjaman krisis global itu mengatakan bahwa risiko jangka pendek masih menjulang terutama di zona euro di mana dana talangan baru Siprus dan pelemahan ekonomi Italia masih bisa memicu kemunduran baru, demikian AFP. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini juga diperkirakan turun menjadi 8,0 persen, sehari setelah Beijing mengumumkan penurunan mengejutkan pada kuartal pertama. “World Economic Outlook” IMF memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dunia itu dari 8,2 persen Januari lalu menjadi 8,0 persen.

IMF tidak menjelaskan alasannya, tetapi mengatakan ekspansi akan meningkat sedikit dari tahun lalu sebesar 7,8 persen karena berlanjutnya permintaan domestik yang kuat dalam kon-

(ant/bali post)

Pekerja bekerja di atas konstruksi jembatan kereta di Zhengzhou, Provinsi Henan. sumsi dan investasi serta permintaan baru dari luar Cina.

Senin lalu Cina merilis data yang menunjukkan pertumbuhan melambat 7,7 persen

dalam tiga bulan pertama tahun ini, jauh di bawah perkiraan dan memicu kekhawatiran bahwa kenaikan baru-baru ini masih rapuh. (ant/bali post)

Taiwan Unjuk Kekuatan Penghu Taiwan melakukan pelatihan militer terbesar menggunakan peluru tajam sejak 2008, melibatkan lebih dari 7.000 tentara yang menyimulasikan ada serangan dari Cina.

Operasi itu, bagian dari satu pelatihan militer tahunan selama lima hari itu bersandi Han Kuang 29 diselenggarakan di Kepulauan Penghu di tengah dari selat sepanjang 180 km yang memisahkan Taiwan dari Cina daratan.

Pada saat sama, Amerika Serikat menggelar latihan perang terpadu dengan Korea Selatan dan Filipina. Kerja sama militer di Asia Pasifik dan Asia Timur oleh Amerika Serikat dikritik Cina; sementara di sisi lain Cina sejak awal sangat ekspansif dan tidak malu-malu lagi mengklaim sepihak banyak perairan kawasan.

Hal ini jelas mengusik kenyamanan dan kepentingan negara-negara di kawasan, di antaranya di Laut Cina Selatan, dan ASEAN. Skenario latihan perang Taiwan itu, satu pasukan gabungan angkatan darat, laut, dan udara negara itu mempersiapkan satu pertahanan dari pulau-pulau penting yang strategis dari satu serangan mendadak Cina.

Para pejabat Taiwan mengatakan operasi itu melibatkan satu uji coba sistem roket multi peluncur Ray Ting 200 atau Thunderbolt 2000 yang dirancang untuk mencegah musuh melakukan satu pendaratan ampibi.

Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, yang memprakarsai pendekatan

Taipei dengan Beijing, mengatakan, latihan militer menggunakan peluru tajam itu satu peringatan serius kepada Cina.

“Dalam beberapa tahun lalu, Cina yang komunis meningkatkan jumlah dan kualitas senjatanya setelah pembangunan ekonominya yang mengalami kemajuan yang cepat,” katanya.

“Menghadapi ancaman itu, kita harus bersiap jika kita ingin perdamaian tetap berkesinambungan di Selat Taiwan,” kata Ma. Pihak lainnya mengatakan tindakan itu menegaskan sikap keras Taiwan terhadap Beijing sementara satu kepemimpinan baru Cina mendorong bagi dialog lebih lanjut. (ant/bali post)