HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500
Rp. 40.000 Rp. 45.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 18 MEI 2013
12 HALAMAN NOMOR 62 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ars)
BERBAHAYA - Pengamanan pada pengerjaan pelebaran Jalan Bung Hatta Mataram kurang diperhatikan. Kendaraan dibiarkan bebas lalu lalang di bawah exavator yang sedang melakukan penggalian di areal proyek, tanpa ada petugas proyek atau aparat yang ditugaskan khusus untuk mengatur lalu lalang kendaraan. Hal ini sangat membahayakan setiap pengguna jalan yang melintas di sana .
Tak Jelas, Penanganan Kasus Bansos Lobar 2008 Mataram (Suara NTB) Sudah dua pejabat eksekutif dan dua anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara dalam kasus korupsi dana Bansos Lombok Barat (Lobar) tahun 2008. Masih ada dua anggota Dewan Lobar lainnya yang diproses hukum, namun hingga masuk tahun ketiga penanganan kasus ini, belum jelas kelanjutannya.
TO K O H Akan Dampingi KPU SEBAGAI Jaksa Pengacara Negara (JPN), sudah menjadi konsekwensi Kejaksaan Tinggi NTB melayani permintaan pendampingan dari instansi pemerintah. Dalam perhelatan Pilgub NTB, Pilkada Lotim dan Pilkada Lotim, instansi pemerintah yang rawan digugat adalah KPU. Jika muncul gugatan, maka pihaknya siap memberi pendampingan kepada KPU, melalui Bidang Perdata dan Tuntutan (Datun). “Sudah ada MoU antara kami dengan KPU, sehingga kalau ada gugatan, kami pun sudah siap memberikan pendampingan,” kata Asisten Perdata dan Tuntutan (Asdatun) Kejati NTB, Timbul Tamba, SH, MH menjawab Suara NTB di ruangannya, Jumat (17/5). Bersambung Timbul Tamba ke hal 5 (Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
Suara NTB yang mendatangi Kejari Mataram sejak dua pekan terakhir, belum memperoleh konfimasi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Kasi Intel Mawardi, SH menyatakan, belum mendapat informasi dari Pidsus terkait perkembangan kasus itu.
Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), Mawardi mengaku, mestinya Pidsus proaktif menyerahkan data ke pihaknya untuk disampaikan ke media, terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani. Sebaliknya Kasi Pidsus, Basril G, SH juga tak memberikan jawaban dan
(Suara NTB/rus)
Kota Bima (Suara NTB) Dua kecelakaan lalu lintas terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di wilayah Dusun Oi Mbo, Kelurahan Kumbe, RasanaE Timur, Kota Bima, Jumat (17/5). Kecelakaan pertama menimpa sebuah mobil box warna putih terjungkal masuk jurang setelah menghindari sebuah dump truk yang melaju dari arah berlawa-
nan. Sejam kemudian kecelakaan kembali menimpa sebuah truk di tempat yang sama. Tidak ada korban jiwa dalam ke dua kecelakaan tersebut. Peristiwa kecelakaan yang menimpa mobil box tersebut terjadi ketika tengah melaju menuju Kota Bima dari Kecamatan Sape. Bersambung ke hal 5
melemparnya ke Kasi Intel. Upaya mendapat perkembangan informasi kasus dari Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH juga tak membuahkan hasil. “Pak Kajari sedang tak mau menerima tamu,” ujar ajudan Mudita. Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/use)
Kejaksaan Ancam Panggil Paksa Pembeli Tanah Pecatu Mataram (Suara NTB) Proses penyitaan tanah pecatu oleh Kejaksaan Tinggi NTB terhambat karena ketidakhadiran pembeli lahan, Abdul Kabir. Hingga Jumat (17/ 5) kemarin, Kabir tak kunjung hadir penuhi panggilan untuk meneken berita acara penyitaan. Jika tak kooperatif, pihak Kejaksan pun bisa menempuh upaya paksa terhadap yang bersangkutan. “Kami sudah berusaha mempercepat kasus ini,
tapi kendalanya pembeli tanah ini belum juga hadir kami panggil, ini masalahnya,” kata Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH,MH kepada Suara NTB , Jumat (17/5). Jika panggilan kedua tidak digubris hingga panggilan ketiga, maka upaya tegas bisa ditempuh pihaknya, mengingat kasus ini sudah masuk ke ranah penyidikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan upaya pemanggilan paksa ditempuh. Bersambung ke hal 5
MASUK JURANG - Mobil box yang mengalami kecelakaan dan masuk jurang di Kelurahan Kumbe, Kota Bima, kemarin.
Sengketa Gili Air
Gugatan ke Gubernur Dicabut
(Suara NTB/dok)
I Gede Sudiatmaja
Belum Bisa Disimpulkan KETUA KPU Lombok Timur (Lotim) Khaerul Anwar menyatakan, pihaknya sampai saat ini belum bisa menyimpulkan siapa pemenang pesta demokrasi Lotim. Termasuk apakah nantinya satu putaran atau dua putaran. Pasalnya, KPU harus menunggu hasil rekapitulasi dan rapat pleno komisioner KPU dan pihak terkait. ‘’Kita belum tahu apakah dua putaran atau tidak, karena kan belum jelas,” ujarnya, Jumat (17/5) kemarin. Ia menerangkan, putaran kedua terjadi manakala tidak ada satu pasangan calon pun yang memperoleh suara 30 persen lebih. Jika ada dua atau tiga lebih dari pasangan calon yang memiliki suara 30 persen, Bersambung Khaerul Anwar ke hal 5
Mobil Box dan Truk Masuk Jurang
Mataram (Suara NTB) Sengketa panjang antara Pemprov NTB melawan H.Ibrahim sudah berujung. Penggugat, mencabut gugatannya dengan alasan tidak cukup materi. Sementara ini, lahan di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara itu pun semakin mempertegas menjadi aset Pemprov NTB. Informasi dicabutnya gugatan itu disampaikan Assiten Perdata dan Tuntutan (Asda-
tun) Kejati NTB, Timbul Tamba, SH,MH, Jumat (17/5) kemarin, saat ditanya terkait perkembangan sengketa itu. Sebagai gambaran, gugatan melawan Gubernur NTB itu dilayangkan Ibrahim tanggal 12 Februari 2013 lalu di PN Mataram. Terdaftar dengan nomor registrasi No 24/pdt.g/ 2013/PN.MTR. Setelah gugatan dilayangkan, Bersambung ke hal 5
BKD Teruskan Usulan Pencoretan Delapan Honorer K2 ke BKN Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) NTB meneruskan komplain ratusan tenaga honorer yang meminta delapan orang honorer yang lolos uji publik honorer kategori 2 (K2) dicoret dari daftar K2. Pasalnya delapan orang tenaga honorer yang lolos uji publik honorer K2 tersebut satu pemberkasan dengan 113 orang honorer yang tidak terakomodir K1 dan K2. Salah seorang honorer, Husni Amri mengatakan dari 113 orang tenaga honorer lingkup Pemprov NTB, sebanyak delapan orang lolos uji publik. Hal inilah yang menimbulkan keberatan dari honorer lainnya. Pasalnya, teman mereka yang lolos tersebut bagian dari 113
orang honorer yang juga merasa berhak masuk honorer K2. Menanggapi hal tersebut Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan pihaknya telah mengirimkan komplain ratusan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam K2 tersebut yang meminta BKN meninjau atau mencoret 8 orang yang lolos uji publik K2. ”Komplain sudah kita kirimkan seutuhnya pada 2 Mei 2013 lalu. Hasilnya tinggal menunggu keputusan dari BKN,” katanya saat mediasi ant-
ara BKD dan Diklat dengan perwakilan honorer di Kantor Ombudsman NTB, Jumat (17/5). Ia mengatakan, jika delapan orang honorer yang bisa lolos uji publik K2 ini tidak memenuhi syarat maka masih bisa digugurkan masuk honorer K2. Dijelaskan, ada dua variabel yang menentukan kelulusan honorer K2 tersebut manjedi PNS. Dua variabel tersebut yakni lulus tes dan sesuai dengan usulan formasi dari pemerintah daerah. ‘’Jadi dua variable ini
harus dipenuhi, lulus tes saja tidak cukup kalau tidak ada formasinya begitu juga sebaliknya,” terangnya. Acara mediasi yang difasilitasi Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim tersebut dihadiri perwakilan ratusan tenaga honorer lingkup pemprov, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh Suruji, Kepala Bidang Data dan Kepala Bidang Mutasi BKD dan Diklat NTB. (nas)
Komplain sudah kita kirimkan seutuhnya pada 2 Mei 2013 lalu. Hasilnya tinggal menunggu keputusan dari BKN
H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)
LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :
0370-639543