Snt18072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 112 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

JEMUR TEMBAKAU Dua petani asal Desa Korleko, Kecamatan Pohgading Lombok Timur, menjemur tembakau hasil panennya. Para petani tembakau mengeluhkan kenaikan biaya produksi tembakau, sebagai dampak kenaikan BBM. Sementara kenaikan harga BBM, tak diikuti oleh naiknya harga bahan baku rokok ini.

(Suara NTB/ars)

KAMIS, 18 JULI 2013

12 HALAMAN

Proyek Pusat Mangkrak di NTB

Bukti Perencanaan Pembangunan Kurang Efektif Mataram (Suara NTB) Banyaknya proyek pemerintah pusat yang mangkrak di NTB menandakan kurang efektifnya perencanaan pembangunan di NTB. Penyusunan proyek yang dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat hanya akan melahirkan proyek – proyek yang mubazir dan tidak efektif bagi peningkatan hajat hidup masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, Prof. H. Farouk Muhammad, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/ 7) kemarin. Farouk menyayangkan adanya pemberitaan soal sejumlah kapal bantuan nelayan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mangkrak di NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TO K O H

H. Farouk Muhammad

Terkendala Cuaca Buruk, Pencarian Korban ‘’Rahmat Ilahi’’

PERSPEKTIF masyarakat bahwa KPK hanya melakukan penindakan, terus berusaha diubah. Padahal KPK juga punya kewenangan pada konteks pencegahan. Dalam rangka itu, sejumlah lembaga digandeng, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan terbaru melibatkan lembaga pencegah maladministrasi, Ombudsman.

Bersambung ke hal 5

Giri Menang (Suara NTB) Hingga hari ke dua pencarian lima orang ABK dan penumpang kapal ikan “Rahmat Ilahi” yang tenggelam disekitar perairan Selat Lombok, belum membuahkan hasil.

Kendati Tim SAR NTB dibantu Tim SAR Bali mencari melalui jalur udara dan laut, namun tim SAR masih kesulitan melacak keberadaan lima korban ABK dan penumpang yang menyelamatkan diri menggunakan rakit.

Hambatan dihadapi tim SAR dalam mencari keberadaan korban karena buruknya cuaca, seperti tinggin-

ya gelombang dan angin kencang. “Hasil pencarian masih nihil, besok (hari ini) kita lanjutkan pencarian,”ujarnya Kepala Operasi SAR NTB, Nanang Sigit PH Rabu (17/7).

Dikatakan timnya sejak Senin lalu muai melakukan pencarian, melalui jakur laut. Sedangkan tim SAR Bali mencari menggunakan helikopter untuk memantau dari udara.

Namun hingga dua hari pencarian, tim belum juga menemukan keberadaan korban.

Tim SAR NTB melibatkan tim SAR Bali menurunkan puluhan personel masih melakukan pencarian di seki-

tar perairan di bagian barat Nusa Penida, Bali juga di sekitar perairan Batu Gendang, Sekotong Barat.

Berdasarkan perkiraan Tim SAR, kemungkinan ke lima korban terhempas ke arah barat bagian selatan Nusa Penida karena dorongan angin. Kapal ikan bermuatan lima orang ABK dan penumpang bertolak dari Makassar ke sejumlah titik pengambilan ikan di daerah Pemenang, KLU dan daerah Lombok Barat. Kapal ini mengalami mati mesin di sekitar perairan Selat Lombok.

Bersambung ke hal 5

1. Pabrik tepung rumput laut di Wawo Rada, Kabupaten Bima. Proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (sekitar Rp 7-8 miliar).

2. Pabrik es di Kampung Melayu, Kota Bima.

Proyek Kemenakertrans (sekitar Rp 5-6 miliar).

3. Pabrik Tepung Ikan di Sape, Bima (sekitar Rp 5-6 miliar).

4. Proyek RPH Banyumulek di Lombok Barat 5. Proyek RPH di KSB

Soal Kapal Bantuan Nelayan

Korsup KPK akan Teruskan ke Bidang Penindakan Mataram (Suara NTB) Dalam momen kunjungannya ke Mataram pada kegiatan diskusi dengan Ombudsman NTB, Rabu (17/7), KPK menyatakan perhatiannya terhadap dugaan mangkraknya proyek bantuan nelayan di daerah ini. Karena bukan bidangnya, tim KPK dari Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) itu akan menyampaikan informasi itu ke bagian penindakan.

Menurut anggota Tim Korsup KPK Muhammad Rofie N, pihaknya akan menjadikan informasi terkait dugaan penyimpangan bantuan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai informasi awal. “Karena terbatas soal kewenangan, informasi ini akan kami laporkan ke Bidang Penindakan. Mereka yang punya kewenangan untuk mengusut lebih jauh,” kata Rofie menjawab Suara NTB usai diskusi.

Bersambung ke hal 5

Pembebasan Lahan Belum Tuntas

Proyek PLTU Jeranjang II Terancam Gagal Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan PLTU Jeranjang masih menyisakan masalah. Pasalnya, proyek ini dibangun di atas lahan yang ternyata belum sepenuhnya tuntas dibebaskan. Dari luas lahan yang

(Suara NTB/smd)

(Suara NTB/ars)

Semua Instansi Bermasalah

M. Ihsan

Artinya Musrenbang – musrenbang yang dilakukan itu kurang efektif

Sejumlah Proyek Mangkrak di NTB yang Pernah Dikonsultasikan oleh DPD RI ke Kementerian Terkait.

digunakan untuk pembangunan proyek itu, masih sangat luas lahan yang belum tuntas pembayarannya.

Menurut informasi, PLN sejauh ini masih belum menuntaskan pembayaran sisa tunggaka, lantaran seorang warga

selaku pemilik lahan tersebut sampai saat ini belum bersedia menerima uang ganti rugi pembayaran dari PLN. Karena sejak awal warga ini tidak setuju dengan harga pembelian yang dipatok PLN. Bersambung ke hal 5

05:01

05:11

12:24

JERANJANG Salah satu sudut fasilitas PLTU Jeranjang yang sudah rampung dibangun.

15:44

18:15

19:28

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

SKPD Belum Ambil Tindakan Waspadai Pengemis Musiman KASI Kerjasama Sat Pol PP Kota Mataram, H.M. Gazali meminta masyarakat dan jajarannya mewaspadai pengemis musiman saat bulan Ramadhan.

Sebab, ada sekelompok orang memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengorganisir pengemis musiman dengan alasan meminta hol.

Gazali menyatakan, tujuan dari munculnya pengemis musiman itu sebenarnya ingin menimbulkan rasa empati dan belas kasihan pihak-pihak tertentu. “Saat ini banyak orang ingin menyedekahkan hartanya. Mereka datang membawa anak mereka untuk (Suara NTB/smd) sekadar meminta-minta,” katanH.M. Gazali ya, Rabu (17/7) kemarin.

Gazali mengharapkan, pihak-pihak tertentu, khususnya kalangan masyarakat yang ingin menyedekahkan hartanya untuk lebih waspada dan hendaknya bisa membedakan mana pengemis dan mana peminta hol. “Fenomena ini nampaknya menjadi kebiasaan pihak-pihak tertentu. Dan momentum bulan ramadhan ini dimanfaatkan betul,” ujarnya.

Gazali menegaskan, posisi Sat Pol PP hanya mencoba memberikan imbauan kepada pengemis musiman itu agar tidak berkeliaran di jalanan atau menganggu warga dengan cara yang tidak etis. “Kalau sampai itu terjadi, kita anggap mereka pengemis betulan dan tentu akan kita tangkap dan amankan,” tegasnya.

Mengenai banyaknya pengemis atau peminta hol yang masuk dari satu rumah ke rumah lainnya, Gazali mengimbau agar warga lebih berhati-hati. “Kalau memang merasa terganggu, silahkan lapor ke kami atau ke Kepala Lingkungan setempat,” imbuhnya.

Menurutnya, bulan Ramadhan adalah saat yang baik untuk bersedekah. Namun, sedekah harus fokus targetnya atau ibadah sosial. Jika niatnya sedekah tanpa sadar kepada siapa diberikan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dioptimalkan targetnya dan lebih baik secara khusus memberi perhatian pada anak telantar. (smd)

Puluhan PNS Tak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB menemukan puluhan PNS lingkup Pemprov NTB tidak masuk kerja tanpa keterangan. Mereka mengeluhkan tidak adanya tindakan dari Kepala SKPD bersangkutan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada PNS tersebut. Untuk itu, Sat Pol PP akan akan melaporkan PNS yang bersangkutan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa keterangan ada datanya tapi belum kita rekap. Ada beberapa yang begitu, cuma dari SKPD belum diambil tindakan.

Kita akan laporkan ke pimpinan untuk diambil tindakan, sebab jangan menjadi virus yang

ditiru oleh PNS yang lain,” kata Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi di kantor Gubernur, kemarin.

Ia menyebutkan jumlah PNS yang tidak hadir mencapai puluhan orang, setiap SKPD terdapat satu sampai dua orang yang tidak

masuk kerja tanpa keterangan.

Ia menyebutkan, ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dua sampai tiga hari. Ada juga yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sampai lima hari.

“Kita akan laporkan ke pimpinan untuk diambil tinda-

MESKI belum lama diluncurkan, namun SMPN 6 Mataram sebagai salah satu sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013 optimis dapat menerapkan kurikulum 2013 di sekolah. Optimisme ini diperkuat dengan suasana riang gembira para siswa dan guru saat melakukan proses pembelajaran.

Kepala SMPN 6 Mataram Hj. Baiq Harwini, SPd., menyakini penerapan kurikulum 2013 bisa berjalan dan diterapkan di SMPN 6 Mataram dengan baik.

Hal ini berkaca dari beberapa guru mata pelajaran yang telah mencoba menerapkannya (Suara NTB/nia) dalam proses pembelajaran di Baiq Harwini kelas. “Kita sudah terapkan pada pelajaran Bahasa Inggris dan pelajaran IPA, terbukti dapat berjalan lancar dan siswa mengaku senang,” terangnya.

Pada pelajaran IPA terpadu misalnya, dengan mengacu kepada kompetensi dasar spiritual, sikap dan keterampilan, seluruhnya dapat diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Apalagi pada pelajaran IPA penerapan kurikulum 2013 tidak terlalu sulit karena memang selama ini pihak sekolah telah menerapkan metode pembelajaran serupa.

“Tidak ada masalah karena selama ini dalam pelajaran IPA, anakanak sudah dilatih untuk observasi, bertanya, mencoba, mengembangkan daya nalar dan membentuk jaringan. Termasuk bagaimana penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari” jelasnya.

Begitu juga pada pelajaran bahasa Inggris, model kurikulum 2013 optimis bisa berjalan karena metode yang digunakan untuk mengajar sangat dinamis dan langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk penilaian, guru tidak lagi menilai hasil akhir saja namun melakukan penilaian secara menyeluruh. Mulai dari penilaian proses hingga penilaian akhir.

Sekolah berharap dengan penerapan awal yang sudah cukup baik ini, penerapan kurikulum 2013 dapat berjalan lancar hingga proses evaluasi tahap pertama dilakukan Oktober mendatang. (nia)

yang tidak melaksanakan ketentuan itu dan terkena dalam sidak, tentu kita akan catat dan melaporkan ke pimpinan dan itu ditembuskan ke BKD untuk diberikan sanksi,” terangnya.

Ia menambahkan, pada awal-awal puasa memang ditemukan adanya PNS yang datang terlambat. Namun, dengan adanya absensi di masing-masing SKPD maka PNS yang datang terlambat tersebut tidak akan bisa mengelak, karena rekap absensi tersebut juga dipegang oleh Satpol PP. (nas)

Diserang Mahasiswa, Kabag Umum IAIN Dievakuasi

(Suara NTB/smd)

Optimis Terapkan Kurikulum 2013

kan. Konon juga kepala SKPD sudah memberikan teguran tetapi tidak diindahkan. Sebenarnya mekanisme sanksi dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS harus aktif diterapkan.Supaya menimbulkan efek jera. Kita ingin tetap disiplin pegawai ini,” imbuhnya. tetap dilakukan dengan melihat dan memantau absensi PNS di seluruh SKPD. Pengaturan jadwal kerja itu sudah disesuaikan tinggal PNS menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Bagi

ANGKUT - Aparat Satpol PP Kota Mataram terus melakukan penertiban kepada pedagang makanan yang masih membandel. Selain membuka spanduk penutup warung makanan itu, Satpol PP juga mengangkut termos nasi milik pedagang.

Angkut Termos Nasi

PKL Nilai Satpol PP Arogan Mataram (Suara NTB) Setelah sempat kurang maksimal dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bulan puasa ini, Satpol PP Kota Mataram akhirnya kembali beraksi. Namun, langkah represif Sat Pol PP Kota Mataram dengan mengangkut termos nasi PKL justru mendapat protes dari kalangan PKL yang dinilai terlalu arogan.

PantauanSuaraNTB,Rabu(17/ 7) kemarin dalam aksi penertiban beberapawarungmakandiwilayah KotaMataram,setidaknyaadalima titik yang disasar. Kelima titik itu antara lain, warung nasi di depan GOR Jalan TGH. Faisal, Sweta Mataram, Penjual Bakso Jalan A.A. Gde Ngurah Cakranegara, warung nasi di Jalan Ismail Marzuki, warung nasi di Jalan Perisaian

depanRSUPNTBdanwarungmakan di lingkungan Karang Sukun Mataram.

KomandanPleton(Danton)IISat Pol PP Kota Mataram, I Komang Sata,mengatakan,pihaknyasudah tidak mentolerir para pedagang makanan yang membandel. “Kita sudah beri peringatan, tapi nampaknya tidak dihiraukan. Terpaksa kita angkut termos nasi mereka sebagai barang bukti,” cetusnya.

Dalam aksi penertiban oleh Satpol PP Kota Mataram, awalnya tidak ada perlawanan yang dilakukanparapedagangkarenamemang menganggap diri salah. Namun, di lokasi terakhir yakni di jalan Perisaian depan RSUP NTB, beberapa pedagang justru memprotes tindakan Satpol PP dinilai arogan dan berat sebelah. “Para pembeli tidak makandisini,kitasudahkasihtahu

mereka untuk dibawa pulang. Imbauan seperti itu juga sudah diberikan oleh APKLI Kota Mataram, kenapatermoskamidiangkutjuga,” protessalahseorangpedagangyang tak diketahui namanya.

Beberapa pedagang yang termos nasinya juga melancarkan aksi protes dengan teriakan-teriakan kecil. Pedagang memprotes Satpol PP yang hanya mengangkut termos beberapa pedagang, padahal hampir semua pedagang di lokasi itu berjualan.

Sementaraitu,KasatPolPPKota Mataram, Chaerul Anwar, S.Ip, dikantornya menegaskan, aksi penertiban yang dilakukan jajarannya sudahsesuaiprosedurdansuratedaran Walikota Mataram. Dia mengatakan, barang dagangan yang disita petugasmerupakanmilikpedagang yang masih membandel. (smd)

Mataram (Suara NTB) Protes mahasiswa terkait pengangkatan Kabag Keuangan IAIN Mataram yang bukan asli NTB, berbuntut panjang. Rabu (17/7) kemarin mahasiswa mengamuk dan mengejar Kepala Biro Umum yang baru, Usman Aban.

Akibatnya kabag Umum dievakuasi ke ruang Humas.

Aksi anarkis mahasiswa ini diawalidenganunjukrasamenentang keputusan Kementerian Agama yang mengangkat pejabat dari luar NTB mengisi posisi itu. Unjukrasa itu berbuntut penyegelan kembali ruangan Biro Umum. Kali ini tidak hanyadenganpalangkayu,pinturuanganituditutupdenganlemari dan meja kampus, hingga sama sekali tidak bisa dibuka.

Saat bersamaan, Usman mulai aktif di kampus Islam itu, mengisi jabatan yang ditinggalkan Hj. Malichah. Informasi dihimpun Suara NTB, mahasiswa yang mengetahui Usman ada di kampus itu,berusahamendatangiyangbersangkutan. Mahasiswa nyaris melakukanaksipenganiayaan,jika satpam dan pegawai kampus lain-

nya tidak segera menghalangi.

Usman lantas dievakuasi ke ruanganBagianUmum,Tarjin.Diruangan itu Usman diamankan. Namun aksi mahasiswa masih berlanjut. Mereka melempari pintu ruang humas. Batu cadas dan batu bata berserakan di depan ruangan.

Aksi mereka akhirnya bisa dicegah petugas dan pegawai kampus lainnya. Aksi mereka mulai tenang sekitar Pukul 10.00 Wita.

Menurut ketua BEM IAIN Mataram,IwanS,aksianarkisitusebagai reaksi kekecewaan dari mahasiswa yangmasihtidakterimadenganpengangkatan Usman. Pejabat yang ditunjuk Kementerian Agama itu dinilai belum memiliki kompetensi, karena kualifikasinya masih Strata 1, apalagi Usman berasal dari NTT. SementaraDrsH.Subuhi,Mpdyang direkomendasikan kampus setempat, tidak diterima oleh pihak Kemenag RI. Perjuangannya tidak hanya berhenti sampai aksi unjurkasa dan pengerusakan aset kampus, mereka juga akan mendatangi Kemenag RI di Jakarta, mempertanyakan alasan pengangkatan orang yang tidak pernahdiusulkanitu.(ars)

(Suara NTB/ars)

DISEGEL - Ruangan Biro Umum IAIN Mataram yang disegel mahasiswa, sebagai reaksi lanjutan pengangkatan Kepala Biro Umum yang dinilai tidak layak.

Diprotes, Penahanan Manajer Kafe Mekar Mataram (Suara NTB) Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Keadilan, mendatangi Mapolda NTB, Rabu (17/7). Mereka memprotes penahanan manajerKafeMekarIPolehPolresLobar, terkaitkasustrafficking.Merekameminta tersangka dibebaskan jika

memang tidak bersalah dan polisi adil dalam penegakan hukum.

Koordinatorlembaga,IhsanRamdanidatangbersamasejumlahrekannya, sekitar Pukul 10.00 Wita. Mereka ditemui Dirreskrimum, Kombes Pol.Drs.ReynhardSilitonga,diruang rapatDitreskrimsus.Pertemuanberlangsung tertutup selama sekitar 1,5 jam itu, berakhir Pukul 11.30 Wita.

Reynhardyanghendakdikonfirmasi usaipertemuan,engganmemberiketerangan. “Silahkan tanya mereka,” kata Reynhard sambil berlalu.

SementaraituIhsankepadawartawanmengakukecewadenganproses hukum oleh Polda NTB dan Polres Mataram khususnya. Karena kasusyangsama,dugaantrafficking itu juga terjadi di kafe-kafe lain. “Kalau memang Polda NTB ini adil, tangkapjugadongmanagermanager kafe lain yang mempekerjakan

anak dibawah umur,” protesnya. Ia mencurigai ada oknum Polisi yang bermain sehingga kasus ini diproses lanjut dan IP ditahan. Ihsan juga mengklaim punya data hasil investigasinya terkait ini. Namun ditanya lebih detail, ia enggan menjawab.

Namun demikian, pada dasarnya penahanan dan proses hukum terhadapIPtidakakandihalanghalangi pihaknya. Ia mempersilahkan IP diproses sampai ke pengadilan.

Diketahuinya, IP dijherat pasal berlapis, yakni terkait dugaan trafficking,UUPerlindunganAnakdanUU ketenagakerjaan. Karena dituduh memperkerjakan anak dibawah umursebagaipelayanditempathiburan malam yang dikelola itu.

Hallainyangdiprotesnyaadalah operasional kafe. Disatu sisi Polres Lobar, bersama Polda NTB mengeluarkansuratedaranagarkafedika-

Siswa SMAN 1 Mataram Dapat Beasiswa ke Amerika

(Suara NTB/fit)

Rachmad Ikbal B.

Mataram (Suara NTB) – SMA 1 Mataram patut berbangga. Salah seorang siswanya, Rachmad Ikbal Bhayangkara mendapatkan beasiswa ke Amerika. Beasiswa ini berasal dari KL YES (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study). Ikbal, demikian panggilan siswa jurusan IPS kelas XII ini, kepada Suara NTB di SMA 1 Mataram,

Rabu (17/7) menyatakan, ia akan berada di negeri Paman Sam itu selama setahun.

Ikbal dijadwalkan berangkat ke Jakarta tanggal 26 Juli mendatang dan selanjutnya tanggal 5 Agustus langsung bertolak ke Amerika. Ia mengaku sangat senang dan bangga bisa mewakili sekolahnya, bahkan bisa dikatakan mewakili NTB. Namun, beasiswa itu, kata dia, bukan sekadar untuk belajar. Ikbal menyisihkan siswa kelas 10 SeNTB dalam tiga tahapan tes sebelum terpilih mendapatkan beasiswa KL YES tersebut.

Ada misi yang dibawanya ke Amerika, selain juga misi pendidikan. Disana, ia harus memperkenalkan Kota Mataram, Pulau Lombok, NTB bahkan Indonesia. Karenanya, jauh-jauh hari, cowok kelahiran 1 Juli 1996 itu mengaku sudah mencari referensi sebagai bekalnya memperkenalkan NTB di Amerika. Menurut dia, dari perspektif dunia, Indonesia yang dikenal hanya Jawa dan Bali. ‘’Banyak yang tidak tahu NTB itu di mana,’’ cetusnya. (fit)

wasan Senggigi hanya buka hingga Pukul 02.00 dinihari. “Tapi kok kafe Lian bisa sampai buka jam 4 pagi,

ini kan aneh polisi. Kan tidak adil kalau begini caranya melakukan penegakanaturan,”protesnya.(ars)

Kamis, 18 Juli 2013

SUARA NTB

Halaman 3

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bupati Sumbawa Wakil Bupati Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Drs. H. Jamaluddin Malik 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Drs. H. Arasy Muhkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabupaten Sumbawa telah yang jelas hingga pada Tahun 2025 untuk SMS Gateway untuk menyampaikan infor- abilitas kinerja penyelenggaraan pemer- dari kondisi apa adanya di kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sumbawa. “Kita harapkan pusat tidak masi penting terkait penyelenggaraan peintahan, mendapat nilai C cukup baik.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ditetapkan sebagai salah satu menuju pemerintahan kelas dunia.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 salah pilih dengan menetapkan Summerintahan daerah bekerja sama dengan Namun masih perlu pembenahan dan perArah pelaksanaan reformasi birokrasi lokasi percontohan (Pilot 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bawa sebagai pilot project,” demikian jaringan telekomunikasi swasta. Selain baikan. “Paling tidak kita dapat C plus. di lingkungan Pemkab agar dapat berProject) pelaksanaan reformasi jalan secara efektif, efisien, terukur, kon- itu telah terbentuk Unit Layanan Pen- Itu target kita tahun 2013,”sebut Wirawan, birokrat muda Sumbawa ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 birokrasi di Indonesia. Selang- sisten, terpadu, terintegrasi, melembaga, gadaan (ULP), dan Layanan Pengadaan Wirawan.

Kabag Organisasi Setda Sumbawa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kah lebih maju dalam implemen- produktif , bersih, profesional dan ber- Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Ketujuh dari aspek area perubahan Ishak, S.Sos, menambahkan, Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sumbawa untuk mendukung penerapan epeningkatan Pelayanan Publik. Optimalmemiliki nilai lebih yang tidak dimiliki tasi reformasi birokrasi dari kelanjutan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 procurement dengan menerapkan prinsipisasi penyelenggaraan pelayanan publik Kabag Humas Setda Sumbawa, daerah lainnya, sehingga ditetapkan seKabupaten lainnya.

Pemerintah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 prinsip good governance antara lain masih perlu ditingkatkan, termasuk Wirawan Ahmad, S.Si, M.T, menjelaskan bagai pilot project reformasi birokrasi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabupaten (Pemkab) Sumbawa transparansi atau keterbukaan dan aksistem dan prosedur maupun standar kondisi birokrasi dan tahapan dari impeSeiring dengan penerapan sejumlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 telah melakukan berbagai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sesibilitas untuk semua pihak pengadapelayanan, ketersediaan dan penggunaan mentasi reformasi birokrasi yang termuat lembaga pelayanan, seperti seperti sysprogram dan kegiatan untuk dalam road map. Pertama, dari aspek area an barang dan jasa secara online.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 informasi maupun komunikasi secara glotem lelang LPSE dan ULP yang menja123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mencapai target keberhasilan perubahan organisasi, permasalahan dan Selanjutnya, Ketiga dari aspek area pebal berbasis teknologi informasi yang cedi menjadi pertimbangan pokok 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penyelenggaraan pemerintahan kondisi organisasi perangkat daerah di rubahan peraturan perundang-undangan. pat tepat dan akurat. “Kita juga terus me- transparansi. Lebih rinci lagi, Ishak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dengan menerapkan prinsip- Sumbawa saat ini antara lain efektivitas Pada 2011 telah dilakukan harmonisasi nerapkan system pelayanan yang cepat te- mencontohkan, beberapa SKPD yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dan evaluasi 4 Peraturan Daerah. Sedan- pat dan akurat, teruatama kepada SKPD masih perlu “didaur ulang” lagi untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menuju tata kelola kepemerin- belum optimal, sehingga perlu penyeder- gkan pada 2012 ada 8 Perda yang telah yang berdiri pada garda terdepan pelay- penataan organisasi daerah. Seperti dilakukan harmonisasi dan evaluasi anan public seperti Kantor Pelayanan Perhanaan dan penyesuaian organisasi seBadan KesbangPol Linmas. Menurut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tahan yang baik. Tantangan suai dengan amanat regulasi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yaitu, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang izinan Terpadu (KPPT), Dinas Kepenaturannya saat ini, Kesbangpol dan Lin123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sekaligus harapan untuk terus Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 dudukan dan Catatan Sipil, Rumah SakNamun jika ditinjau dari efektivitas mas harus dipisahkan dan Perlindun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 berbenah. Seperti apa geliat dan efisiensi organisasi pada hakekatnya Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usa- it Umum Daerah (RSUD) dan gan Masyarakat (Linmas) bergabung ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sat Pol PP. “Artinya, tinggal Kesbangreformasi birokrasi di Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah menggunakan ha Peternakan, Perda Nomor 3 Tahun lainnya,”katanya secara gamblang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Terakhir kedelapan, dari aspek area Pol saja. Linmasnya pindah ke Pol PP. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 terutama pada delapan area Pola Minimal. Organisasi Perangkat Daer- 2012 tentang Perijinan Tertentu, Perda 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi perubahan mind set dan culture set atau ah yang telah dibentuk sesuai dengan Itu wajib karena sudah ada Keputusan perubahan reformasi birokrasi?

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pengendalian Menara Telekomunikasi, pola pikir dan budaya kerja aparatur teramanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Mendagri. Usulan ini sudah disampai123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perhadap penegakkan disiplin individu, peTahun 2007 tentang Organisasi Perkan ke dewan untuk dilakukan peruba123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 BERDASARKAN Keputusan Ment- angkat Daerah, terdiri dari Sekretariat tanggungjawaban Pelaksanaan APBD mahaman terhadap budaya kerja dan pola han Perda,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 eri Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah dengan 7 Bagian, Sekretariat Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2012 pikir yang baik, kreatif dan inovatif untuk Kemudian Inspektorat sekarang ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah denmewujudkan birokrasi yang memiliki intidak diperlukan lagi jabatan structurtentang Perubahan APBD Tahun 2012, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot gan 4 Bagian, 15 Dinas Daerah, 12 Lemtegritas dan berkinerja tinggi masih peral semacam Kasi dibawah Inspektur Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ren123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Project Reformasi Birokrasi Pada Pemer- baga Teknis Daerah, 3 Lembaga Lain, 145 lu ditingkatkan.

Pembantu. Jadi, dialihkan ke jabatan cana Tata Ruang dan Rencana Wilayah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 intah Daerah, Kabupaten Sumbawa Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kendala yang paling menjadi fokus fungsional. Selain itu, perizinan inKabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ditetapkan sebagai pilot project bersa- Unit Pelaksana Teknis Badan, yang tersesaat ini, pada peningatan SDM aparatur. vestasi yang selama ini melalui BPM Tahun 2031, Perda Nomor 14 Tahun 2012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ma 97 daerah ( 33 propinsi, 32 Kota dan bar di 24 kecamatan dan 8 (delapan) keAgar Sumbawa memiliki memiliki aparaLH, maka kini akan dialihkan ke KPPT, tentang APBD 2013.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 32 Kabupaten) lainnya se Indonesia. tur yang siap berkompetisi, berkualitas, lurahan. sinergi dengan pelayanan terpadu satu Keempat, dari aspek sumber daya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamalud123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 memiliki kecakapan profesionalitas dan “Cukup ramping. Namun tiap tahun dipintu bidang investasi. Kajian terhadap manusia jumlah aparatur yang ada saat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 din Malik, juga mengeluarkan Keputu- evaluasi agar tidak hanya efisien, tetapi keterampilan. Apalagi menyongsong UU hal ini sudah dilakukan, dan rancangan ini sebanyak 8106 orang termasuk Tena123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 san Nomor 600 Tahun 2013 tentang organisasi yang ada juga efektif dalam aparatur sipil negara yang tengah digodok. perubahan Perda sudah dibahas. ga Kesehatan dan Tenaga Guru.

SDM di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pembentukan Tim Pengarah dan Tim mencapai tujuan kinerja yang telah Jadi, SDM yang memiliki kompetensi, Terkait area perubahan Ketata lakmaksud terbagai dalam beberapa jenjang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemk- ditetapkan,” terangnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sangat duibutuhkan. Apalagi nanti sesaananan ada pula penilaian indeks pendidikan, dari S1 hingga S3. Permasala123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ab Sumbawa. Tim ini kemudian menybagian besar aparatur kita diarahkan Area perubahan kedua, dari aspek pekepuasan masyarakat. Seperti di han yang ada terkait dengan aspek sum123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 usun dokumen usulan dan road map re- rubahan ketatalaksanaan. Diharapkan menjadi fungsional, sehingga mesti mePuskesmas dan rumah sakit, agar segber daya manusia ini antara lain disiplin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 formasi birokrasi Pemkab Sumbawa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan miliki keahlian tertentu. “Tidak lagi menera disesuaikan. Begitu pula dengan kerja, kinerja individu masih rendah, dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 melaksanakan tahapan program kegia- daerah menerapkan implementasi busijadi generalis namun harus memiliki spSOP, yang sedang berjalan dan akan dikejahteraan pegawai belum merata.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tan sesuai road map. Bentuk operasion- ness process dalam tata kelola pemerinesialisasi tertentu. Kita masih berhadalaksanakan. Agar semua SKPD tertata Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa konsen 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 alisasi grand design reformasi birokra- tahan dengan menggunakan sistem, prospan dengan pegawai yang masih kurang dengan baik. Termasuk pula soal penmeningkatkan kualitas SDM. Dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 si yang disusun dan didisiplin, masih kurang ramah terhadap es dan prosedur kerja yang jelas, efektif, eritban asset, harus jelas status lahan/ menyekolahkan aparatur yang berkualtias 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lakukan setiap lima masyarakat dan tidak memiliki mindset efisien, terukur dan sesuai prinsip good tanah dan sertikatnya. Pelaksanaan dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tahun sekali dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menjadi pelayan tapi menjadi penguasa. governance.M emang belum rampung, Reformasi Birokrasi, juga memiliki level pendidikannya. Tentu saja dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 merupakan rencaItu yang menjadi focus perhatian karena saat ini telah ditetapkan Standar pengawasan tersendiri itu dari Inspekrangka menghasilkan out put SDM yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 na rinci pelaksankita,”tukasnya.

Operasional Prosedur (SOP) untuk 19 torat melalui PMRB Penilaian Mandilebih bagus. “Begitu pula dengan Pelati123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 aan reformasi Dalam rangka mengefektifkan pelakSKPD dari Tahun 2011 sampai 2012. ri Reformasi Birokrasi (PMRB). Sebagai han-pelatihan bagi aparatur struktural 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 birokrasi dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sanaan strategi reformasi birokrasi yang Untuk Tahun 2013 akan disusun dan pengawas yang akan dilaporkan secara dan fungsiaonal tetap dilakukan tiap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 satu tahapan ke tertuang dalam 8 area peubahan ini, Buditetapkan SOP untuk 13 SKPD. Pengemonline sampai pusat. tahun,”ujar Wirawan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tahapan selanpati dalam pelantikan pejabat struktural bangan sistem e-government yang melipuSebagai salah satu kantor pelayanBerikutnya, sambung Wirawan, dari as123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 jutnya selama menekankan agar mempelajari memahati e-office, e-planning, e-budgeting, e-proan publik, KPPT Sumbawa juga tengah pek perubahan pengawasan. Dalam hal 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lima tahun dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mi road map tersebut. Serta mengimplecurement, dan e-performance. berbenah menyambut reformasi ini, Pemkab Sumbawa telah berhasil 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sasaran pertahun mentasikan pada SKPD sesuai dengan Upaya yang telah dilakukan antara birokrasi. Seperti dikatakan Kepala meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecual123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 porsinya masing-masing.

Tergetnya ketilain, adanya penerapan e-office KPPT, Zulkifli, pihaknya kini sedang ian (WTP) berdasarkan hasil BPK 2012.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ka tim dari Menteri dalam hal ini layanan webmenyiapkan Standar Pelayanan (SP), Sebagai hasil kerja keras, Pemkab dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 PAN dan RB datang site untuk Pemkab Sumbadengan mengundang semua instansi menindaklnajuti rekomendasi dari BPK 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mengevaluasi, dawa telah ada dan dapat diteknis terkait untuk melakukan revisi maupun dari audit internal Inspektorat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pat menunjukakses melalui jaringan koSOP yang ada, terutama terkait perSelain itu, Untuk itu dalam upaya pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kan peningkatan munikasi internet yang aturan perundang-undangan yang berguatan pengawasan, Sumbawa juga men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hasil yang sangat dikelola Dinas Perlaku. Menyangkut persyaratan, wakerapkan Sistem Pengendalian Internal Pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 signifikan. Agar hubungan Komunikasi tu penyesuaian izin dan lainnya menmerintah (SPIP) pada masing-masing 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penetapan Sumdan Informatika, pelyangkut mekanisme. Pengurusan izin SKPD dan peran aparatur pengendalian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bawa sebagai piaksanaan di KPPT tidak lagi ditarik biaya, kecintern pemerintah sebagai Quality Asur123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lot project bukan uali IMB, HO,dan pajak reklame. ance. Area perubahan keenam, dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hanya lips service “Dengan kita pasang semua himaspek area perubahan akuntabilitas.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 saja, tetapi merubauan-himbauan terutama tidak mengUntuk meningkatkan kapabilitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pakan predikat gunakan calo, kita sangat terdan akuntabilitas kinerja birokrasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yang lahir buka dan transparan. perlu optimalisasi pemahaman dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dalam artian semua komitmen pelaksanaan penyeleng123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 izin tidak ada biaya garaan pemerintahan dengan sistem 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabag Organisasi kecuali yang saya manajemen penyelenggaraan pemer123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Setda Sumbawa sebutkan tadi,intahan berbasis kinerja. Hasil eval123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ishak, S. Sos. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ”tandasnya. uasi dan penilaian terhadap akunt123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (arn/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabag Humas Setda 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Wirawan Ahmad, S.Si, M.T 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Suasana ruangan LPSE. Tampak beberapa petugas sedang bekerja Papan info lelang ULP 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Sumbawa sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Aktif Kampanye Pilkada

Delapan PNS Diadili Kota Bima (Suara NTB) Proses hukum terhadap delapan orang personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut aktif dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima beberapa waktu lalu terus berjalan. Setelah ditangani oleh tim Gakkumdu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, saat ini kasus tersebut dalam proses persidangan.

TINGGAL PUING - Satu di antara lima unit rumah panggung yang terbakar hangus di Baleong tampak tinggal puing, Rabu.

(Suara NTB/bug)

Lima Rumah Ludes Diamuk Si Jago Merah Taliwang (Suara NTB) Kebakaran dahsyat terjadi di RT 03/ RW 03 lingkungan Beleong kelurahan Dalam, kecamatan Taliwang, Rabu (17/ 7). Akibat amukan si jago merah itu, sebanyak lima unit rumah warga ludes dan empat unit lainnya mengalami rusak berat setelah diselamatkan warga agar api tidak menjalarinya.

Informasi yang diperoleh di tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.15 Wita. Sumber apinya berasal dari rumah salah seorang warga bernama Awe Ameng. Rumah panggung ini saat kejadian dalam keadaan sepi sehingga sumber api tidak diketahui asalnya dan baru diketahui warga saat api sudah mulai membubung di atas atap. “Kami baru tahu begitu asap sudah mengepul dan api pun terlihat membara di atas atap rumah,” cetus Selly, salah seorang warga.

Api yang terlanjur membesar dan membakar seluruh bagian rumah Ame Aweng itu tak dapat dijinakkan

warga. Api yang membara itu dengan cepat menjalar dengan bantuan angin yang kebetulan saat kejadian kebakaran bertiup cukup kencang dari arah timur. Warga yang mencoba menjinakkan tak dapat berbuat banyak. Api sudah terlanjur terus membesar sementara peralatan warga untuk memadamkan api sangat terbatas karena hanya bermodalkan air dan pasir yang diangkut menggunakan ember seadanya.

Kehadiran petugas pemadam kebakaran pun oleh warga dianggap terlambat. Pasalnya petugas penjinak si jago merah ini baru tiba dilokasi kejadian saat tiga unit rumah sudah rata dengan tanah. Kesulitan pun dihadapi petugas karena untuk mendekati lokasi kebakaran tidak ada akses jalan dan hanya berupa gang kecil, sementara panjang selang penyalur airnya pun tidak dapat sampai ke sumber api.

Petugas pemadam baru bisa maksimal mengendalikan api ketika rumah

kelima mulai tersulut. Itu pun karena rumah terakhir tersebut berada dekat dengan jalanan utama sehingga mobil pemadam bisa mendekat ke sumber api.

Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 15.30 wita setelah melahap lima rumah warga. Kelima rumah tersebut semuanya rumah panggung yang sebagian besar bermaterialkan kayu sehingga dengan cepat dan mudah dilahap api.

Lurah Dalam Nurdin, SPt yang dikonfirmasi mengatakan, selain lima rumah ludes dan rata dengan tanah.

Sebanyak empat unit lainnya mengalami rusak berat akibat dirusak paksa warga agar api tidak menjalar lebih luas. “Rumah yang rusak berat itu juga kena api sebenarnya. Nah agar lebih cepat dipadamkan warga pun dengan sengaja merusak bagian yang sudah tersulut api, karena hanya itu cara tercepat untuk melokalisir agar api tidak semakin menjalar,” timpalnya.

Meski diperkirakan sumber api bermula dari rumah Ame’ Aweng, Nurdin

mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui apa pemicu utama api yang membakar rumah warga dengan cepat itu. “Sementara ini kami belum tahu apa penyebabnya yang jelas warga melihat pertama-tama api datang dari rumah saudara Ame’ (Aweng),” pungkasnya.

Sementara itu banyak warga yang sedikit kecewa dengan petugas pemadam kebakaran. Sebab tak hanya terlambat, kesigapan para petugas dianggap kurang dikarenakan beberapa armada pemadamnya tidak memiliki air saat tiba di awal. “Tidak hanya itu, terlalu banyak komando yang didengarkan petugas sehingga mereka tidak bisa fokus melakukan pemadaman,” timpal Nurdin.

Meski kebakaran dahsyat itu tidak memakan korban jiwa, diperkirakan kerugian warga mecapai ratusan juta.

Pasalnya sebanyak lima kepala keluarga saat ini benar-benar kehilangan rumah mereka. “Kerugian warga jelas besar, karena mereka rata-rata rumahnya yang habis,” pungkas Nurdin. (bug)

Kasus Korupsi Pupuk Senilai Rp 1 Miliar Segera Disidangkan Kota Bima (Suara NTB) Masih ingat dengan kasus dugaan korupsi Pupuk Nutrisi tahun 2007 senilai Rp 1 Miliar dengan tersangka Ir. Ic. Rencanannya, setelah sekitar empat tahun dalam tahap penyidikan dugaan korupsi yang juga melibatkan almarhum mantan Walikota Bima ini akan ditingkatkan ke penuntutan. Baik berkas maupun tersangka akan dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) minggu depan.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel Edi Tanto Putra SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (17/7), menjelaskan awalnya pihaknya berencana

akan meningkatkan perkara tersebut ke penuntutan dalam minggu ini. Hanya saja, karena masih ada dokumen yang belum diselesaikan, pihaknya akhirnya mengundurkan dan rencananya akan dilaksanakan minggu depan.

“Sekarang proses penyidikannya sudah tuntas, tapi masih ada dokumen yang harus kita lengkapi,” kata Edi didampingi Kasi Pidsus, I Made Echa Mariartha SH. Pada peningkatan status nanti, pihaknya akan menyerahkan berkas, barang bukti sekaligus tersangka. Namun saat ditanyai apakah saat peningkatan status ini ter-

sangka akan langsung ditahan? Edi menyebutkan belum bisa memastikannya dan melihat perkembangan.

Sementara itu, Kasi Pidsus I Made Echa Mariartha SH yang ditemui di tempat yang sama mengatakan kasus dugaan korupsi yang bersumber dari dana APBD ini terjadi pada tahun 2007 lalu. Kasus ini ditangani oleh pihaknya menyusul adanya laporan dari masyarakat serta hasil temuan pihaknya. Saat itu, katanya, Ir Ch yang merupakan direktur CV Chair bekerjasama dengan almarhum Walikota Bima mengadakan pupuk bersubsidi dengan sistem kredit. Teknisnya,

Pemkot memberikan dana ke Ch untuk pengadaan pupuk.

Selanjutnya Ch menjual ke petani dan setelah semua hasil penjualan terkumpul baru diserahkan kembali ke almarhum Walikota Bima.

Namun dalam kenyataannya, dari nilai Rp 1 Miliar yang dicairkan, uang sebesar Rp 700 juta justru digunakan sendiri oleh almarhum, sementara yang diserahkan ke Ir. Ch hanya sebesar Rp 300 juta. Belakangan karena perkembangan politik, masalah ini kemudian menjadi temuan BPK. “Tapi setelah menjadi temuan, uang sebesar Rp 700 juta dikembalikan oleh

Kasus SPPD Fiktif KSB

Tuntaskan Sertifikat Rumah MBR

Penyidik Kesulitan Temukan Manifest Pesawat

Jamban Komunal Segera Dikerjakan

Mataram (Suara NTB) Salah satu kasus yang kini masih fokus ditangani Ditreskrimsus Polda NTB adalah SPPD Fiktif di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kasus yang sudah menetapkan 16 tersangka ini, masih tersandung pada pendalaman bukti, yakni terkait manifest pesawat yang mencantumkan nama para tersangka.

Penelusuran ke manifest pesawat itu atas permintaan dari auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hanya saja, sulit bagi pihaknya untuk memenuhi permintaan itu. “Karena sistem di maskapai penerbangan itu kan terus berubah ubah. Jadi ketika kami meminta data manifest, tentu akan butuh waktu untuk mencarinya. Apalagi ini data lama,” kata Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono BP, menjawab wartawan di ruangannya, Rabu (17/7).

Itulah yang menjadi salah satu kendala utama, yang disebutnya sebagai kendala eksternal penanganan kasus yang diusut sejak 2012 itu. “Keinginan kami selalu cepat, tapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini kan butuh waktu. Seperti halnya kami mencari manifest, ini kan kita minta bantuan kepada orang lain,” ujarnya, mengklarifikasi terkait belum rampungnya kasus tersebut.

Yang jelas saat ini menurut Triyono, kasus yang sudah menetapkan 16 tersangka dimaksud, masih diproses BPKP dalam rangka perhitungan kerugian negara. Antara BPKP dengan pihaknya masih terus berkoordinasi untuk meneruskan kasus ini.

Sebenarnya, terkait permintaan dari BPKP untuk melengkapi manifest itu bagi pihaknya tidak harus menjadi bukti pendukung.

Karena bukti dokumen berupa boarding pass,hingga klarifikasi ke Kementerian yang menjadi tujuan SPPD sudah dilakukan. Dianalogikannya, bukti awal boarding pass sebagai bukti hulu yang sudah ditemukan. Kemudian hasil klarifikasi ke kementerian sebagai bukti hilir. “Di kementerian sebagai hilirnya, mereka ini tidak ada tercatat melalukan kegiatan perjalanan dinas. Ini sudah cukup kuat sebagai bukti kami,” terangnya.

Namun apapun itu, proses masih berlangsung di BPKP dan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian Triyono BP negara. (ars) (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa sudah menyelesaikan program sertifikat 650 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya dan TTG BPMPD, Ni Wayan Rusmaningsih, M.Si, Rabu (17/ 7). Sertifikat ini diberikan bagi masyarakat yang pernah menerima bantuan stimulan rehab rumah, kerjasama BPMPD dengan BPN. Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi ke 19 desa agar jangan sampai tanah yang disertifikat masih bermasalah. “Ada beberapa memang yang bermasalah tanah rumah yang akan disertifikat, itu langsung kita alihkan ke orang lain. Jadi, kuota Sumbawa 650 itu tetap utuh,” jelasnya.

Sertifikat tersebut, kata Wayan, bisa membantu MBR untuk mengambil kredit di Bank untuk modal usaha dan modal kerja.

Hingga untuk tahun depan, pihaknya akan berupaya untuk mendapatkan jatah lebih besar dari pusat. Sebab dari 3.650 unit rumah yang masuk dalam program BSPS sampai 2012, baru 650 yang dapat bantuan sertifikat.

Sehingga masih ada sisa 3.000 unit rumah yang butuh disertifikat.

Selain itu, pada tahun ini,

(Suara NTB/arn)

Wayan Rusmaningsih

Pemkab Sumbawa juga mendapatkan Program Bantuan Stimulan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh dari Deputi Pengembangan Kawasan. Berupa lima unit jamban komunal yang dibangun di Rhee, Sabedo (Wonogiri) dan Satoe Brang. Dibangun di lokasi ini, karena masyarakat sudah menyiapkan lahannya dan memang harus dibangun di lokasi BSPS sesuai syarat dari Kemenpera.

Total bantuan ini sebesar Rp. 1,2 miliar dan kini sedang dalam proses tender di pusat. Setiap unit jamban komunal tersebut terdiri dari 12 kamar MCK, dilengkapi tandon, mesin air dan listrik. Diharapkan dapat digunakan masyarakat. Serta dibutuhkan tambahan biaya dukungan Pemkab untuk sosialisasi Badan Pengelola. (arn)

almarhum,” terang Echa.

Sisanya sebesar Rp 300 juta yang diserahkan ke Ch juga tak jelas penggunaannya. Sehingga masalah ini pun dilaporkan oleh masyarakat ke pihaknya dan baru naik ke penyidikan tahun 2009. Selama penyidikan, lanjut Echa, dana tersebut kemudian audit ulang oleh BPKP sehingga kekurangannya menjadi indikasi adanya korupsi.

“Diduga proses pencairan juga dari mana dana ini tudak jelas,” pungkasnya. (use)

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel Edi Tanto Putra SH yang dikonfirmasi, Rabu (17/7), menyebutkan delapan PNS tersebut telah menjalani sidang perdana sekitar dua minggu lalu dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan identitas. Seminggu kemudian empat PNS ini menjalani sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi.

Selanjutnya, kemarin, kedelapan PNS ini menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Namun sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini bisa diundur jika pihaknya belum memberikan petunjuk ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. “Kalau petunjuk dari kami belum

ada berarti minggu depan sidangnya,” ujar Edi. Seperti diketahui sebelumnya, kedelapan PNS ini dilaporkan terlibat dalam kampanye sejumlah tim pasangan calon. Masing-masing Fersi empat orang PNS. Bahkan dua dari empat PNS tersebut merupakan Kepala Dinas yakni Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Bima Ir N dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bima Ir Th. Sementara dua lainnya yakni PNS di lingkup RSUD Bima.

Selanjutnya empat PNS lainnya berasal dari tim pasangan lain, termasuk Qurma Manis. Bahkan dari para PNS ini ada yang merupakan guru sekolah. (use)

PAW Dua Anggota DPRD Sumbawa Tunggu SK Gubernur Sumbawa Besar (Suara NTB) Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Sumbawa yang terdaftar di Daftar Caleg Sementara (DCS) lewat parpol lain, sudah diusulkan dan masih menunggu SK dari Gubernur NTB. Menariknya, salah satu calon pengganti anggota yang di-PAW masuk ke pintu dewan hanya bermodalkan 44 suara dalam Pemilu Legilatif 2009 lalu.

Ketua KPU Sumbawa, Suhardi Soud dan Komisioner KPU, Sudirman S.IP, Rabu (17/7) mengutarakan, dua anggota DPRD Sumbawa yang menunggu PAW dimaksud yakni, Ikhsanuddin Jamal dari Partai Pelopor yang pindah ke PPP dan Hasanuddin dari PKPB yang akan nyalon lewat PKPI. Keduanya sudah diusul-

kan dan tinggal menunggu SK dari Gubernur NTB. Calon pengganti dari Ikhsanuddin Jamal adalah Ari Febrian, berumur 26 tahun yang masih berstatus mahasiswa. Dalam Pileg 2009 lalu, Ari mendapatkan nomor urut 3 dan hanya mendapatkan 44 suara. Sementara calon pengganti Hasanuddin yakni, Hermawan S.H dengan jumlah perolehan suara pada Pileg 2009 lalu 178 suara dengan nomor urut 2. “Ari Febrian mungkin akan menjadi anggota termuda DPRD Sumbawa. Masih muda dan bekal 44 suara bisa masuk dewan,”kata Sudirman.

Diketahui sebelumnya, dari enam anggota DPRD Sumbawa yang pindah parpol, baru empat diantaranya yang telah resmi di PAW. Yakni, Jack Morsa, M. Yamin, Ida Rahayu dan Syarifuddin. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

Bukti Perencanaan Pembangunan Kurang Efektif Dari Hal. 1 ‘’Sebenarnya suatu hal yang patut disayangkan karena ternyata masih terjadi proyek – proyek seperti itu. Sejak dua tahun lalu saya juga sudah catat sejumlah proyek – proyek (dari pemerintah pusat) yang mangkrak,’’ ujar Farouk.

Ia menyebutkan, beberapa proyek tersebut antara lain, proyek pembuatan pabrik tepung rumput laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Waworada, Kabupaten Bima dengan nilai sekitar Rp 7 hingga 8 miliar. Selain itu, ada pula proyek pabrik es di Kampung Melayu, Kota Bima dari Kemenakertrans dengan nilai sekitar Rp 5 hingga 6 miliar. Di Sape, Bima, Farouk juga menemukan proyek Pabrik Tepung Ikan dengan nilai serupa yang juga mangkrak setelah diresmikan.

Farouk juga menyebut dua proyek Rumah Potong Hewan (RPH) di Banyumulek, Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga kini mangkrak. Proyek – proyek ini menurutnya pernah diklarifikasinya saat DPD RI menggelar rapat dengan kementerian terkait. ‘’Tapi kalau sekarang masih terus ada terjadi proyek – proyek seperti itu, tentu kami akan klar-

ifikasi lagi secara khusus,’’ tandasnya.

Farouk menilai, proyek – proyek yang mangkrak tersebut lahir dari proses perencanaan kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat bawah. ‘’Kalau sistem (perencanaan kebijakan) dari atas semua yang memang cenderung seperti itu. Dan justru yang kita perjuangkan dari bawah malah tidak disetujui,’’ ujarnya.

Anggota DPD RI asal NTB ini menilai, fenomena ini sesungguhnya merupakan hal yang mendasar karena mengindikasikan kurang efektifnya proses perencanaan pembangunan. ‘’Artinya musrenbang – musrenbang yang dilakukan itu kurang efektif,’’ sesalnya.

Selain sejumlah proyek yang disebutkan di atas, Suara NTB sebelumnya juga telah memberitakan proyek lainnya yang juga mangkarka. Diantaranya, proyek pembangunan BLK Poto Tano, KSB, proyek penyulingan air di beberapa kabupaten di NTB. Kemudian terakhir, mangkraknya proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Lombok Timur. (aan)

Korsup KPK akan Teruskan ke Bidang Penindakan Dari Hal. 1 Selama ini diakuinya, banyak informasi yang diterimanya secara langsung, meskipun itu kapasitas tim penindakan. Namun apa pun itu, ia akan menyerahkan ke bidang penindakan.

“Dan tidak sedikit informasi yang masuk melalui Korsup ditindaklanjuti oleh bidang penindakan.

Ada itu beberapa kasus, kami tidak ingat,” terangnya.

Sementara itu, anggota tim Korsup M. Ihsan menambahkan, jika ditanya apakah kasus ini akan ditindaklanjuti, maka pihaknya tidak bisa menjawab. Gerakan tim penyidik KPK tidak bisa diprediksi, kapan dan ke mana arah turunnya. “Karena mereka tidak akan pernah menyampaikan kepada siapapun, termasuk kepada kami, apakah mereka akan turun dan kapan waktunya. Yang jelas, tugas kami ketika ada informasi seperti ini, kami apresiasi untuk diteruskan,” terangnya.

Suara NTB juga menginformasikan beberapa proyek bantuan pusat di NTB yang kondisinya mangkrak seperti proyek

penyulingan air di Pulau Maringkik Lotim dan Pulau Bungin Sumbawa. Proyek BLK di Poto Tano Sumbawa Barat dan Lombok Timur.

Diakuinya, selama ini KPK selalu mengawasi dari sisi pengadaan barang dan jasa.

Dari pintu pengadaan itu memang berpeluang munculnya tidak pidana korupsi melalui proses kong kalikong. Baik panitia dengan rekanan, selalu cerdik untuk menghindari proses hukum. Hingga akhirnya ketika dilakukan penelusuran, hanya asas manfaatnya yang tidak pada sasaran.

“Seperti halnya kasus Alkes KLU yang disebutkan tadi, secara fisik barangnya ada dan sesuai spesifikasi. Sehingga penyimpangannya sulit ditemukan. Tapi kami akan tetap telusuri, karena prinsip penelusuran tindak pidana korupsi itu tidak bisa didiamkan ketika tidak cukup bukti. Nah disinilah peran serta masyarakat untuk membantu KPK dengan suplay informasi dan data,’’ pungkasnya. (ars)

Terkendala Cuaca Buruk, Pencarian Korban ’’Rahmat Ilahi’’ Dari Hal. 1 Namun sekitar 30 menit kapal mengapung dalam kondisi mesin mati dan akhirnya

tenggelam. Informasinya, lima orang ABK dan penumpang berhasil menyelamatkan diri menggunakan rakit. (her)

Proyek PLTU Jeranjang II Terancam Gagal Dari Hal. 1 Untuk menuntaskan pembebasan lahan tersebut, akhirnya PLN menempuh jalur hukum melalui konsinyasi. PLN menyerahkan semua pembayaran lahan itu ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun ketika warga ingin mengambil uangnya, terkendala di pihak Panitera Pengadilan. Belum lagi persoalan lain, juga terkait lahan proyek PLTU tahap II seluas 50 hektar belum dituntaskan. Akibatnya, warga belum menyepakati harga.

Pengakuan Kades Taman Ayu, Junaidi pembebasan lahan itu dimulai sejak tahun 2007 sampai 2008 lalu. Dalam tahap negosiasi, ada sebagian warga setuju dengan standar harga PLN. Namun ada juga yang tidak setuju.

Warga yang tidak setuju ini sebut Junaidi sebanyak empat orang. ‘’Sampai saat ini sisa dari empat warga itu, masih seorang warga belum menerima uang hasil penjualan lahan itu dari PLN, karena belum setuju standar harga yang dipatok PLN,’’ungkap Junaidi, Rabu (17/7).

Pihak PLN sendiri, menetap-

kan harga itu berdasarkan hasil negosiasi dan standar oleh tim survei. Nominal harga yang dipatok PLN berkisar antara Rp 2,2 sampai 2,4 juta per are, tergantung lokasi lahan tersebut. Namun empat warga menolak standar harga itu dan bersikeras menolak mengambil uangnya pada waktu pembayaran.

Dari empat orang ini, lahannya seluas 3 hektar dengan nominal pembayaran Rp 1,5 miliar. Adapun dari empat pemilik lahan ini sebut Junaidi antara lain atas lain L. Darma dan L. Darwis. Namun dari empat orang ini tersisa hanya satu orang belum menerima pembayaran lahan.

PLN masih menolak permintaan warga terkait harga lahan yang ditawarkan warga. Pihak kades terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga untuk menerima pembayaran lahan tersebut. Sampai akhirnya mereka mau dibawa ke Pengadilan untuk mengambil pembayaran lahannya. (her)

Semua Instansi Bermasalah Dari Hal. 1 Hadir dalam diskusi itu, tim dari Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, M. Ihsan dan Muhammad Rofie N dan dari BPKP Pusat, Arief Tri H. Didampingi Kepala BPKP NTB, Darius, AK dan Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH. M.Ihsan dalam paparannya, mengakui bahwa pelayanan publik menjadi salah satu sumber tindak kejahatan korupsi.

Karena itu, proses penangkalan harus dimulai dari pelayanan publik, tidak hanya melibatkan Ombudsman tapi juga seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pengaduan. ‘’Kami menyoroti masalah pelayanan publik itu karena masuk dalam penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di sektor pelayanan publik,’’ kata Ihsan. Ia mencontohkan, November 2012 lalu

sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah lembaga publik. Seperti RSUD Provinsi dan Kota Mataram, Badan Penanaman Modal NTB, Kantor Imigrasi Mataram, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Uji Kendaraan. ‘’Kami bersama Ombudsman dan BPKP melakukan monitoring, ternyata di semua instansi itu bermasalah dari segi pelayanan. Baik dari segi transparansi, peluang untuk nepotisme, juga durasi pelayanan yang lama,’’ sebutnya.

Hasil pengawasan itu sudah disampaikan kepada instansi masing masing, termasuk kepada Pemprov NTB. Pihaknya pun sedang mengevaluasi, bagaimana perbaikan setelah tim Korsup turun. (ars)

Halaman 5

Terpidana Kasus Tanah Pecatu Apitaik akan Ajukan PK Mataram (Suara NTB) Hasbi, S.E, mantan Kasubag PKD pada bagian Pemerintah Desa Setda Lombok Timur (Lotim), terpidana kasus tukar guling tanah pecatu Desa Apitaik, Pringgabaya, Lotim akan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), terkait kasus yang menimpanya. Hasbi yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram, akan menempuh PK karena ada novum (bukti baru) yang bias diajukannya.

Demikian disampaikan Arif Rahman Maladi, S.H., LL.M, selaku konsultan hukum Hasbi kepada Suara NTB, Rabu (17/7) kemarin. Arif menjelaskan bahwa Hasbi sempat menyampaikan surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut, Hasbi selaku terpidana kasus tukar guling tanah pecatu Apitaik menjelaskan bahwa kasus tukar guling tersebut menurutnya telah sah di depan hokum.

Karena menjadi kewenangan pemerintah desa dan masyarakat (adat) setempat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang disebutkan dalam surat pernyataan. ‘’Surat pernyataan ini menjelaskan bahwa ada alat bukti baru (novum) yang dapat dijadikan oleh Bapak Hasbi untuk mengajukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung,’’ terang Arif.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kesempatan melakukan upaya PK sebagai upaya hukum terakhir ketika suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. ‘’Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka UndangUndang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku,’’ katanya.

Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan / atau adanya kekhilafan

(Suara NTB/ist)

Arif Rahman Maladi

atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Alat bukti baru dijadikan dasar adalah alat bukti yang belum pernah digunakan selama proses pembuktian di persidangan, yang patut diduga kuat dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Jika dalam perkara pidana hal ini diatur Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa permohonan PK dilakukan atas dasar, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat

Pencairan Dana KUR Masih Rumit Selong (Suara NTB) Pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan dinilai masih rumit. Pihak perbankan masih memberlakukan wajib adanya jaminan. Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak digubris pihak perbankan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, H. Tahmid Asry kepada Suara NTB di Selong, Selasa (16/7) lalu. Diakuinya, masyarakat yang baru membuka usaha baru masih sangat kesulitan mengakses perbankan untuk bisa mendapatkan KUR. Padahal, pihak dinas sudah menyertakan dengan rekomendasi. “Tidak tahu kita, mungkin dibuang rekomendasi kita,” keluhnya.

Pihaknya mengkritisi, jika pihak perbankan merealisasikan dana KUR di Lotim dipandang masih sepihak. Pihak Pemda sama sekali tidak dilibatkan.

Padahal, yang mengetahui de-

tail masyarakat yang layak atau tidak layak dapat KUR adalah instansi terkait. “Mana yang patut dibantu dengan mana yang tidak kan kita yang tahu,” imbuhnya.

Kepala BRI Cabang Selong Dwi Hendro Susatyo melalui Account Officer (AO) Program, Lalu Muhammad Yusrin mengakui kalau pihaknya memberlakukan agunan dalam syarat pengajuan KUR. Pihaknya masih belum bisa menafikan jaminan. Pasalnya, hal itu terkait dengan ketentraman kredit perbankan yang harus dijaga. “Memang harus ada jaminan,” terangnya.

Bentuk keringanannya, jaminan yang disalurkan diberanikan nilainya bisa lebih rendah dari nilai pinjaman yang digelontorkan. Dimisalkan, meminjam dana KUR Rp 60 juta dengan jaminan kendaraan yang nilainya berkisar Rp 50 juta.

Pertumbuhan penerima KUR di Lotim dari Bank BRI disebut-

kan cukup besar. Sejak digelontorkan program KUR ini telah diberikan kepada 28.833 orang atau dengan kisaran dana Rp 236 miliar. Saat ini yang masih dinikmati oleh masyarakat sebesar Rp 76 miliar, yakni untuk 8.628 orang.

Dibanding sejak awal kemunculan program, pencairan dana KUR saat ini memang jauh lebih mudah. Bahkan tiap tahun, KUR mengalami pertumbuhan cukup signifikant. Bagi BRI sendiri, katanya, mengedepankan kepercayaan.

Mengenai keluhan Dinas Koperasi dan UKM Lotim. L. Muh Yusrin mengatakan sebenarnya untuk koperasi pihaknya selalu meminta rekomendasi kepada dinas terkait. Hanya saja, diakui untuk usaha kecil dan menengah BRI yang mencari secara langsung. Hal itu karena UKM itu ratarata bersifat lepas. ‘’Jangankan rekomendasi, saat dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja dipersulit kita,’’ kilahnya. (rus)

Tersendat, Pencairan Dana Bedah Rumah Taliwang (Suara NTB) Proses pencairan dana bedah rumah yang bersumber dari PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) mulai tersendat. Pasalnya sejumlah persoalan yang terjadi di tingkat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selaku penerima hingga kini belum terselesaikan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kasubid Pengembangan Sosial Budaya Hendra Perdana Surya mengatakan, ada dua peroalan yang menyebabkan proses pencairan dana program tersebut terhenti terhadap ratusan MBR. Pertama adanya MBR yang dilakukan pergantian dan kedua adanya dua desa yang belum menyampaikan laporan atas penggunaan anggaran yang telah diterima yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). “Untuk MBR yang diganti ada sebanyak 195 MBR sementara di

dua desa yang belum menyampaikan laporannya sebanyak 134 MBR. Nah semua mereka ini belum bisa kita cairkan anggarannya yang dari Newmont itu,” cetusnya.

Untuk yang 195 MBR yang diganti, dijelaskan Hendra adalah penerima yang sekarang ini berhalangan.

Penyebabnya ada yang karena telah meninggal dunia, meninggalkan daerah untuk waktu yang lama dan ketiga MBR yang melami sakit keras dan tidak dapat mendatangi bank setempat yang ditunjuk melakukan pencairan. “Penggantian ini kepada ahli waris penerima sebelumnya. Bukan ke MBR berbeda. Mereka diganti oleh warisnya, karena yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan pencairan lanjutan karena sesuatu halangan yang sifatnya permanen seperti yang tadi saya utarakan,” papar Hendra.

Sementara untuk dua desa yang belum menyampaikan laporannya, masing-masing di Desa Tuananga dan Tebo Ke-

camatan Poto Tano. Hendra menyebutkan, sebenarnya untuk Desa Tuananga setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan kades telah menyampaikan laporan penggunaan dana yang sebelumnya telah diterima dari Kemenpera. Namun demikian pencairan dana yang berasal dari PTNNT tetap ditunda dan baru akan dicairkan setelah lebaran.

“Kalau Desa Tebo sama sekali mereka belum menyampaikan laporannya meski sudah kita lakukan koordinasi dengan TPM dan kadesnya.

Makanya sementara ini kedua desa itu belum bisa dicairkan dananya,” tegasnya, sembari menyampaikan jika MBR di ke dua desa tersebut adalah MBR yang berasal dari 3.000 MBR yang sebagian tanggung jawab pendanaannya berasal dari Kemenpera. “Di desa ini tidak ada bagian dari 883 MBR yang seluruhnya menjadi tanggung jawab Newmont,” katanya. (bug)

Komoditi Barang Bebas

Cabai dan Bawang NTB Banyak Dikirim ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Produksi cabai dan bawang NTB dari sentra-sentra produksi di daerah ini setiap tahunnnya ratarata di atas kebutuhan dalam daerah. Produksi bawang di NTB rata-rata 130 ribu ton pertahun, sementara kebutuhan dalam daerah sebanyak 50 ribu ton pertahun. Begitu juga cabai, rata-rata produksinya di atas jumlah kebutuhan dalam daerah.

Namun, karena hasil produk pertanian tersebut masuk dalam komoditas barang bebas, maka pemerintah daerah tidak bisa mengendalikan perdagangannya antar daerah.”Sebenarnya kalau melihat data produksi itu, setiap tahun kita masih surplus, Cuma kemudian mereka (pedagang) bisa menjualnya kemana-mana. Bawang kita banyak juga dibawa ke Jawa Timur , Bali dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Jadi memang, karena kita tidak boleh membatasi penjualan dan perdagangan ini karena masuk komoditas barang bebas,”kata Kepala Dinas Pertanian dan TPH NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/7) siang kemarin terkait dengan stok cabai dan bawang di NTB. Dikatakan, walalupun demikian, kebutuhan bawang dalam daerah sebenarnya masih mencukupi karena kebutuhan tidak terlalu besar.

Adanya peningkatan harga saat ini, katanya lebih disebabkan karena psikologis pasar dan per-

soalan nasional saja. Dimana antara jumlah kebutuhan dengan jumlah produksi dalam negeri masih belum mencukupi. Sehingga, untuk menormalkan harga pemerintah melakukan impor bawang dan cabai.

Tetapi, kata Husni, dengan melihat gejala-gejala dan fenomena yang terjadi hampir terulang setiap tahun pihaknya akan menanam komoditas strategis hortukultura tersebut di luar musim dengan sentihan teknologi yang ada. Sehingga, walalupun bukan musim tanam bawang dan cabai, petani tetap bisa menanamnya dengan teknologi yang ada.

“Ini yang sekarang kita desain dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Bentuk sederhananya juga, ada program penanaman cabai di pot sudah dilakukan di Kota Mataram dan Kota Bima.,’jelasnya.

Memang, katanya, jika melihat program budidaya cabai dalam pot tersebut tidak seberapa.

Tetapi, hal tersebut diharapkan bisa mendorong rumah tangga untuk bisa menanam cabai di potpot pada pekarangan rumah sebab tanaman cabai sangat gampang tumbuh. Jika setiap rumah tangga bisa menanam tanaman cabai 10-20 pot maka ia optimis kebutuhan cabai setiap rumah tangga bisa terpenuhi. (nas)

diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Memang jika kita analisis kata Arif, putusan hakim yang memidana L.Sabit dan Hasbi tidak pernah mempertimbangkan secara komprehensif kedudukan objek perkara sebagai tanah hak ulayat (desa). ‘’Melainkan sebagai aset daerah yang secara jelas-jelas menurut saya tidak memiliki dasar hukum yang kuat jika dianggap sebagai aset daerah,’’ tandasnya. Jika upaya hukum PK yang diajukan oleh terpidana dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dengan seksama, bukan tidak mungkin terpidana bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. ‘’Jika ini terjadi, maka terpidana memiliki hak untuk direhabilitasi nama baiknya di depan hukum serta mendapat ganti rugi dari negara baik materiil dan immaterial,’’ urainya.

Selain itu, surat pernyataan Hasbi juga bisa menjadi alat bukti baru bagi jaksa untuk

mempertimbangkan kembali kasus ini. Surat pernyataan ini melengkapi bukti baru yang diajukan oleh Gema Amri (gerakan Masyarakat Anti Manusia Ririh) kemarin yang memuat surat pernyataan Kadus Gubuk Montong perihal manfaat yang lebih besar diterima dari tanah pecatu setelah tukar guling dari pada manfaat dari hasil tanah pecatu sebelum proses tukar guling.

Kemanfaatan dan keadilan haruslah menjadi dasar utama penegakan hukum. Akan lebih bijak bilamana jaksa sebagai penuntut umum aktif turun ke masyarakat sebagai upaya mencari tahu seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya proses tukar guling tersebut. Jika ternyata terbukti benar bahwa proses tukar guling tanah pecatu tersebut merupakan insiatif masyarakat setempat dan memberikan manfaat besar, maka jaksa memiliki hak oportunitas berdasarkan kewenangan pada pasal 14 KUHP untuk mengesampingkan suatu perkara jika kepentingan umum merasa dirugikan apabila perkara tersebut dituntut. ‘’Begitulah hukum, element keadilan dan kemanfaatan haruslah dijadikan dasar utama dalam penegakannya tidak hanya sekadar berbicara mengenai kepastian yang normative,’’ tandas Arif. (tim)

Penutupan Tempat Hiburan Diwarnai Pro Kontra Mataram (Suara NTB) Penutupan aktivitas tempat hiburan malam di Senggigi, Lombok Barat (Lobar), yang dilakukan di bulan Ramadhan menimbulkan pro kontra di kalangan politisi.

Sejumlah politisi menilai perlu ada upaya untuk memperhatikan hajat hidup masyarakat yang mencari nafkah di tempat – tempat hiburan tersebut. Sebagian lagi justru mendorong agar penertiban hiburan malam tidak saja dilakukan di bulan Ramadhan.

Ketua Biro Pemuda DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE, kepada Suara NTB, Rabu (17/7) kemarin menilai penutupan tempat hiburan malam di Senggigi tersebut bisa berdampak hajat hidup masyarakat yang mencari nafkah di tempat hiburan tersebut. Menurutnya, selama tempat hiburan tersebut tidak menyajikan hiburan yang bersifat maksiat, seharusnya tidak perlu ada larangan terhadap aktivitasnya.

Chris mempertanyakan peranan para wakil rakyat yang mewakili masyarakat Lobar, khususnya, yang mewakili daerah pemilihan Batulayar dan Gunung Sari dalam memperjuangkan aspirasi para pelaku pariwisata yang terimbas kebijakan penutupan tempat hiburan malam tersebut. Padahal, menurutnya selama ini para wakil rakyat tersebut digaji dengan anggaran yang bersumber dari pajak tempat – tempat hiburan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi IV (Bidang Agama) DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini menilai kebijakan penert-

iban hiburan malam justru hanya terkesan setengah hati jika dilaksanakan hanya di bulan Ramadhan saja.

“Sebenarnya kalau begitu (hanya dilakukan pada bulan Ramadhan) saja, kita istilahnya setengah – setengah. Kenapa hanya pada bulan puasa saja kita tertibkan,” ujar Patompo. Patompo menilai, tidak hanya di bulan Ramadhan saja penertiban terhadap aktifitas yang berbau maksiat dilakukan. Ia juga menyarankan Gubernur bersama Bupati/Walikota di NTB mempertimbangkan kembali wacana lokalisasi tempat – tempat hiburan malam yang tumbuh subur di banyak kabupaten kota.

“Dulu sempat ada wacana untuk dilokalisasi di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Misalnya, dicarikan pulau tersendiri yang disitu tidak ada pemukiman warga,” ujarnya.

Menurutnya, realisasi terhadap wacana itu akan lebih konsisten ketimbang hanya melakukan penertiban di bulan Ramadhan saja. Patompo tak mempersoalkan penertiban di bulan Ramadhan, namun, menurutnya itu harus dilakukan secara konsisten.

“Seolah – olah kita menganggap perilaku seperti itu, mabuk-mabukan, miras, ekstasi dan sebagainya tidak salah ketika dilakukan di luar Ramadhan,” ujarnya.

Patompo menegaskan, agama apapun pastilah melarang penganutnya untuk melakukan tindakan – tindakan yang berbau maksiat. Karenanya, jika ada keberanian dari kepala daerah, para tokoh agama di NTB diyakininya akan memberikan dukungan terhadap wacana tersebut. (aan)

Opgab Satpol PP KSB dan Polisi

Amankan Ratusan Petasan dan Pastikan Tempat Hiburan Tertib Taliwang (Suara NTB) Kegiatan Operasi Gabungan (Opgab) yang digelar oleh Satpol-PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama aparat kepolisian setempat, guna menjaga keamanan dan ketentraman selama Ramadhan ini berjalan lancar.

Setidaknya dalam sepekan ini, dari kegiatan tersebut ratusan petasan yang dilarang diperjual belikan berdasarkan instruksi bupati diamankan dalam Opgab tersebut serta menertibkan para penjual yang tetap ngotot berdangan. “Kita tetap melakukan penyitaan terhadap petasan dan sejenisnya yang dilarang sesuai aturan,” cetus Kepala Kantor Satpol-PP KSB Agus Hadnan kepada wartawan, Rabu (17/7).

Sesuai aturan petasan dan sejenisnya yang mengakibatkan ledakan dilarang diperjualbelikan. Agus menyebutkan, instruksi bupati memuat larangan perdangan petasan dan sebagainya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku pada undang-udang darurat. “Nah makanya yang kami sita dari

pedagang ini semuanya yang menghasilkan ledakan,” jelasnya.

Sepanjang Ramadhan ini kata dia, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap para pedagang yang menjajakan permaian yang bersumber dari api tersebut. Jika ditemukan para pedagang tetap memperjualbelikan petasan, maka tetap akan dirazia dan dilakukan penyitaan.

Selain melakukan penyitaan petasan dan sejenisnya yang menimbulkan ledakan, selama sepekan Ramadhan ini jajaran Satpol-PP juga tetap melaksanakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam rumah makan yang sesuai instruksi bupati juga dilarang buka. Agus mengungkapkan sejauh ini dari pantauan jajarannya, baik rumah makan maupun tempat hiburan masih taat terhadap aturan karena tidak berdangan di waktu siang hari. “Ada rumah makan yang operasi di siang hari, tapi mereka tetap menutup pintu dengan rapat untuk menghormati orang berpuasa,” pungkasnya. (bug)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

Halaman 6

Ramadhan dan Politik Kapital Dibutuhkan Proteksi Pemerintah MENDATANGKAN bahan kebutuhan pokok dari luar daerah adalah sebagai suatu yang wajar. Terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat yang memang tidak diproduksi di daerah ini. Namun akan menjadi tidak wajar, jika sebagai daerah yang selama ini menjadi pemasok berbagai kebutuhan pokok khususnya hasil pertanian seperti bawang dan cabai justru didatangkan dari luar daerah.

Memang, kebijakan mendatangkan bawang dan cabai ini setelah melihat kondisi di pasar, karena stok di pasar kurang dan harganya melambung. Saat ini, harga bawang dan cabai melonjak drastis. Akibatnya, ibu-ibu rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra.

Meski demikian, sebagai daerah yang selama ini menjadi pemasok, sudah seharusnya di NTB tidak terjadi kenaikan harga cabai maupun bawang yang begitu luar biasa.

Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat Joko Wiratno tentang kondisi di lapangan patut menjadi catatan. Harapannya, di masa mendatang tidak ada lagi kenaikan harga bawang dan cabai yang sulit dijangkau. Menurutnya, adanya kenaikan harga bawang dan cabai akibat tidak banyaknya petani yang menanam dua komoditi utama ini dengan alasan merugi tahun lalu.

Petani lebih memilih menanam padi, jagung atau tanaman yang lebih menjanjikan. Kalau sudah begini, pemerintah tidak bisa menyalahkan petani, karena dalam menggarap lahan mereka membutuhkan biaya tinggi.

Itu artinya, para petani tidak ingin mengalami kerugian yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain petani enggan menanam komoditi ini, ada kecenderungan cabai dan bawang justru dijual ke luar daerah. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Hortikultura NTB, sentra produksi bawang di daerah ini setiap tahun menghasilkan komoditas ini rata-rata di atas kebutuhan dalam daerah. Produksi bawang di NTB ratarata 130 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan dalam daerah sebanyak 50 ribu ton per tahun. Begitu juga cabai, rata-rata produksinya di atas jumlah kebutuhan dalam daerah.

Namun, karena hasil produk pertanian tersebut masuk dalam komoditas barang bebas, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengendalikan perdagangannya ke luar daerah. Nah proteksi dari pemerintah sangat diperlukan. Agar komoditas ini dipasarkan di dalam daerah. Sehingga daerah yang seharusnya surplus komoditi ini, tidak harus ‘’mengimpor” dari luar daerah. Karena ketika produk ini dipasok ke luar daerah, harganya sudah bisa dipastikan akan mahal. (*)

LEKSIBILITAS kapitalisme menyentuh hampir semua sendi dalam aktivitas kita. Kapitalisme yang fleksibel muncul akibat gagasan perburuan finansial yang mengakar pada kepentingan korporasi. Pencarian keuntungan menjadi target utama dari kapitalisme model begini sehingga semakin cepat keuntungan didapat semakin sukses ukurannya. Dengan dasar semacam ini moda kapital bisa menyusup ke setiap peluang yang ada dalam pelbagai dimensi kehidupan; ekonomi, politik, kultur bahkan agama.

Politik kapital yang berhembus belakangan ini hadir sebagai pengusik yang suntuk sampai ke ruang keluarga. Beli dan teruslah beli, sebab modifikasi akan tetap berlangsung demi pundi-pundi di kantung pemilik korporasi. Kita dilatih untuk percaya dan kalau bisa mengalami ketergantungan. Kapitalisme barangkali tak memiliki ideologi, sebab hukum kapital yang fleksibel dapat menjadi pragmatis dan membolehkan segala cara demi upaya penimbunan. Dari Karl Marx sampai George Soros pernah mengatakan bahwa kapitalisme tumbuh dengan ketidakstabilan. Tetapi toh untuk apa kestabilan apabila penimbunan dengan cara paling cepat masih bisa dilakukan?

Gagasan tentang kepentingan jangka panjang dalam kebersamaan hanya kalimat nonsense yang tidak menemu pengikut. Tak pelak lagi dalam persepsi ”kaum 1 persen” (yakni mereka yang menguasai modal), kapitalisme adalah jalan singkat dimana kekuasaan (dan kesewenang-wenangan) diperbolehkan.

Dimana korporasi –seperti digagas Adam Smith- tidak dibentuk untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi untuk mengeluarkan modal yang kecil dan meraih keuntungan yang besar. Oleh karenanya pekerja bukanlah aset, melainkan modal.

Kapitalisme melempar harpun melalui corong-corongnya, menciptakan tren dan mitos modern.

Dalam skala global kapitalisme memiliki peran besar dalam menggerakkan arah negara, terutama pada negara-negara yang dianggap sedang berkembang. Usaha keras untuk menancapkan harpun itu bisa dimaklumi sebab nyawa industri kapital terletak pada kekuatan konsumerisme. Musuh kapital adalah kaum independen yang bergerak atas sila kemandirian. Tetapi dalam pertarungan panjang, godaan kapitalisme terlalu besar sebab properti dan hak milik menjadi obsesi modern. Dan citra sosial menjadi bentukan berikutnya. Orang berubah akibat citra sosial yang melingkupinya. Maka dalam

Oleh

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram)

Apabila politik kapital menggiring manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, berpuasa justru mengembalikan hakikat kemanusiaan kita.

Manusia yang sesekali harus jeda dari hasrat dan keinginan.

Sesekali harus menghayati apa yang selama ini ditakuti. masyarakat konsumeris seberapa banyak kemampuan belanja menjadi ukuran tertentu.

Memanfaatkan momentum menjadi salah satu cara produk kapital untuk menyusup dalam ruang terdekat kita. Semua produk kapital disesuaikan dengan momentum tersebut.

Tak terkecuali momentum agama.

Produk-produk kapital mendandani diri agar kelihatan meyakinkan dalam menawarkan kenyamanan dan kebaikan. Segalanya dibangun dalam citra yang indah, dengan penawaran yang intens dan menusuk ke saraf sugestif.

Politik kapital turut serta dalam segala sesi dalam perayaan aktivitas agama. Maka, seperti kita lihat dalam tiap momentum besar agama, produk kapital bersalin rupa seolah punya andil untuk membawa kita dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu pula segalanya –dalam konteks kebutuhan yang terus menyesuaikan diri dengan insentif waktu dan tenaga- semua bisa dibuat menjadi produk. Bahkan perilaku manusia sekalipun. Hampir tak ada aktivitas yang bersih dari intervensi produk kapital, karenanya pula hampir tak ada kegiatan yang bersih dari kebutuhan akan belanja.

Keinginan vs Kebutuhan Berpuasa di bulan Ramadhan mencirikan perangai yang berada jauh di seberang politik kapital tersebut. Dalam berpuasa ada pelajaran yang akurat perihal beda antara keinginan dan kebutuhan.

Keinginan berkiblat pada hasrat,

dan hasrat cenderung tak mudah tamat. Sementara kebutuhan berpatokan pada daya rengkuh dan daya tampung tubuh. Saat berbuka puasa, hasrat yang sedemikian kuat untuk melahap segera pudar ketika teguk air membasah di kerongkongan. Ketika sepiring nasi saja telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tanpa hasrat berlebih, apa yang disebut hidup berkecukupan lekas tercapai.

Berkecukupan jelas berbeda dengan berkelimpahan. Dan politik kapital berhasrat pada yang terakhir ini. Maka perang dalam selimut terjadi hampir setiap hari.

Maka tak mengherankan apabila tak sedikit yang punya kesimpulan bahwa di bulan puasa pengeluaran rumah tangga lebih besar ketimbang pada hari-hari biasa. Itu cermin dari perang tersebut. Perang antara keinginan dan kebutuhan.

Secara tak sadar politik kapital telah memengaruhi politik tubuh.

Karena seharian kita telah berlapar-lapar, maka tak ada salahnya bila makan yang sedikit enak saat berbuka. Dan yang sedikit enak itu paralel dengan sedikit mahal.

Apabila politik kapital menggiring manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, berpuasa justru mengembalikan hakikat kemanusiaan kita. Manusia yang sesekali harus jeda dari hasrat dan keinginan. Sesekali harus menghayati apa yang selama ini ditakuti. Tak ada orang yang mau lapar. Lapar adalah musuh terbesar manusia. Lebih baik menghadapi orang marah daripada orang lapar, demikian sebuah

petuah pernah diucapkan. Dalam lapar orang bisa nekad berbuat apa saja, insting hewani muncul dan menggeram dengan liar. Tetapi dalam berpuasa kita dilatih untuk merasakan lapar dengan suatu kesadaran personal dan sosial, sebagai jembatan menuju takwa dalam dimensi vertikal dan menjadi peka dalam dimensi horisontal.

Tak bisa ditampik bahwa politik kapital hampir mustahil dienyahkan dari keseharian kita. Yang diperlukan barangkali adalah sikap kritis dalam membaca apa-apa yang tersembunyi di baliknya. Toh seperti racun, politik kapital bisa dibalik menjadi obat jika mampu membuatnya berfungsi dengan tepat. Sebab menyitir Manmohan Singh, secara historis kapitalisme telah menjadi kekuatan yang sangat dinamis, dan di belakang kekuatan itu adalah kemajuan teknis, inovasi, ide-ide baru, produk baru, teknologi baru, serta metode baru. Kesemuanya itu adalah modal untuk bekerja. Bisa saja dengan kesadaran kritis, politik kapital disaring dengan cermat dan diadopsi menjadi formula baru, menguatkan dinamika, mengasah teknik serta kreatifitas agar mampu menciptakan inovasi dan ide baru, sembari tentu saja menyingkirkan perangaiperangai dehumanisasi di dalamnya.

Sehingga, seperti saat orang berpuasa di siang hari, semua merasakan lapar dan tak boleh bersantap sebelum maghrib tiba. Meskipun nanti masing-masing orang berbuka dengan menu yang berbeda.

Proyek pusat mangkrak di NTB, bukti perencanaan pembangunan kurang efektif Akibat survei diabaikan

*** Diprotes, penahanan Manajer Kafe Mekar Proses hukum harus berlanjut

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Palsukan Dokumen TKI

Banyak Tak Ber-NPWP SALAH satu pemicu kesenjangan hubungan antara perbankan dengan para pengusaha adalah tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari sekian jumlah pengusaha yang ada di Provinsi NTB, hanya segelintir di antaranya yang ber-NPWP. Sehingga keyakinan perbankan untuk menyalur kreditnyapun kecil.

Permasalah(Suara NTB/ist) an ini kemudian Nasrin H. Muhtar menjadi topik utama yang mengemuka di organisasi Tangan Diatas (TDA). Sehingga solusi yang diterapkan adalah membangun entrepreneurship yang berakta lengkap dan bankable.

“Persoalan pengusaha kita dengan perbankan adalah jarangnya pengusaha yang memiliki NPWP sehingga mengakses permodalanpun agak sulit.

Karena tidak ada data-data penguatan usaha untuk meyakini perbankan,” terang Ketua TDA Provinsi NTB, Nasrin H. Muhtar pada Suara NTB. Secara nasional TDA sekarang sudah mengakomodir sebanyak 25 juta anggota di 40 wilayah. Termasuk sebanyak 500-an anggota di NTB. Kesemuanya dibekali dengan motivasi menjadi pengusaha yang sukses, serta memiliki legalitas tertulis.

TDA menurutnya menuntut untuk memenuhi persyaratan menjadi pengusaha kepada anggotanya.

Sehingga untuk kebutuhan modal bukan menjadi persoalan besar.

Dia menilai NTB memiliki potensi pengusaha yang besar. Banyak usaha yang sudah muncul tetapi tidak layak usaha. Hal itu karena support permodalan yang minim dari perbankan.

“Pengusaha itu berat perkembangannya kalau tidak ada bantuan modal dari perbankan. Ini yang terus kita edukasi kepada anggota TDA. Bayangkan tidak sedikit jumlah perbankan yang menyiapkan dukungan modal kepada pengusaha sebenarnya. Tidak sedikit pelatihan yang diberikan Dinas tetapi tidak jalan sesuai yang diharapkan,” tambah Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB ini.

Persoalan-persoalan itu kemudian menjadi pembahasan rutin yang dilakukan TDA dalam dua pekan sekali, tentu dengan menelurkan solusi-solusi yang melibatkan para mentor lokal dan nasional.

Secara khusus, TDA selain fokus membangun jaringan entrepreneurship muda yang notabene sebagai mahasiswa. Pun secara terpusat sudah membangun kerjasama khusus dengan salah satu perbankan nasional syariah yang tahun ini menyiapkan dana penguatan modal kepada seluruh anggota TDA sebesar Rp 300-an miliar.

Selain itu TDA menurut Nasrin, sedang berupaya terus menggandeng pengusaha-pengusaha lokal khususnya untuk bergabung dan melibatkan diri dalam peran kemanusiaan dan sosial di Provinsi ini.

“Selain membentuk pengusaha yang berlabel resmi dengan akses dan jaringan yang lebih mudah, TDA berupaya untuk bisa tampil di depan bersama pemerintah daerah dalam rangka membangun manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas,” terangnya. (bul)

Pemerintah Cabut Izin PJTKI

Mataram (Suara NTB) Pemerintah nampaknya tidak main-main lagi terhadap keberadaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Menyusul banyaknya kasus yang muncul pada para TKI di luar negeri. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI bersama Disnakertrans Provinsi sedang memperketat penertiban, bahkan memberikan ancaman berupa pencabutan izin kepada PJTKI yang terindikasi bermasalah.

Demikian dipertegas Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans Provinsi NTB, Zainal saat pada Suara NTB di kantor Gubernur, Rabu (17/7). Secara nasional, Kemenakertrans sudah mencabut izin PJTKI sebanyak 12 perusahaan. Enam perusahaan di antaranya beroperasi di Provinsi NTB. “Pemerintah mengeluarkan sikap untuk memberi tindakan tegas kepada PJTKI yang terindikasi akan menimbulkan masalah bagi TKI. Sedang dilakukan penertiban besar-besaran,” kata Zainal.

Selain pencabutan izin, sebanyak 29 perusahaan sudah

diberikan skorsing sebagai teguran. Dua di antara perusahaan tersebut, juga beroperasi di Provinsi NTB. Hal ini dilakukan guna memberi rasa nyaman dan keamanan bagi para TKI. Pencabutan izin dan skorsing tersebut dibeberkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menempatkan TKI tidak sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak).

Serta banyaknya PJTKI ini yang masih melakukan pemalsuan dokumen.

Di Provinsi NTB sendiri, penertiban yang dilakukan sejak sebelumnya sudah memberi efek yang positif ter-

hadap operasional PJTKI. Melihat data, dari tahun 2011 jumlah PJTKI sebanyak 285 perusahaan. Tetapi jumlah itu kini sudah mengerucut menjadi sebanyak 142 perusahaan yang pengawasannya dilakukan secara terus menerus.

Ada dua persoalan sebenarnya yang mengakibatkan penurunan jumlah PJTKI tersebut. Di antaranya pemberlakuan moratorium (penghentian sementara pengiriman TKI) ke Timur Tengah. Selain itu, track record PJTKI banyak yang bermasalah. Sehingga sanksinya dengan tidak memberikan rekomendasi.

Zainal

(Suara NTB/bul)

Indikatornya tidak diberikannya perpanjangan izin operasional PJTKI tersebut, menyangkut adanya izin operasional tetapi tidak konsisten mengirim TKI atau mengirim dalam jumlah yang sedikit dengan selang waktu yang panjang.

Selain itu, PJTKI yang aktif melakukan pengiriman TKI. Tetapi banyak menimbulkan permasalah pada TKI

yang dikirimnya, itu pun mendapat ketegasan sanksi yang dimaksud.

“Banyak pemicu sebenarnya TKI kita bermasalah di luar negeri. Pertama selain dari PJTKI-nya sendiri, juga permasalah muncul dari TKI yang bersangkuta banyak kabur,” terangnya.

Oleh karenanya, diminta kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi TKI agar lebih selektif memilih PJTKI yang akan menaunginya. Namun Disnakertrans sendiri memberi peluang kepada calon TKI untuk melakukan komunikasi langsung, tanpa adanya pungutan apapun, serta jaminan kemanan.

Terkait PJTKI ini, Zainal mengimbau kepada APJATI dan HIMSATAKI sebagai asosiasi PJTKI untuk lebih menertibkan anggotanya yang terindikasi bermasalah. Sehingga memberi jaminan keamanan kepada TKI di luar negeri. (bul)

Bangunan Langgar RTRW Terancam Dipidana

(Suara NTB/bul)

MELEJIT – Pedagang ayam di pasar Kebon Roek, terpaksa menjual dengan harga melejit karena permainan agen.

Pedagang Ayam Keluhkan Permainan Agen Mataram (Suara NTB) Harga ayam potong dari hari kehari terus mengalami peningkatan. Terakhir penjualan sudah mencapai Rp 40.000/kg.

Hal ini tentu sangat memberatkan, tidak saja kepada pedagangnya, tetapi juga konsumen. Permainan para agenpun menjadi keluhan utama.

Beberapa pedagang ayam broiler di pasar Kebon Roek, Ampenan, Mataram secara terbuka menyebut permainan para agen yang ingin mengambil keuntungan pada dua momen, yaitu saat bulan puasa Ramadhan hingga Lebaran dan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Yang bermain sekarang ini para agen tempat kita mengambil ayam. Bukan lantaran kesulitan ayamnya, tapi memang sengaja dimainkan. Karena kalau kita minta banyak, selalu ada dan dipenuhi,” aku Mazmalah, salah satu pedagang ayam broiler memberi penjelasan kepada Suara NTB, Rabu (17/7).

Ia sebutkan, sehari peda-

gang habis menjual 25 ekor.

Kemudian meminta tambahan stok lebih besar , para agen tersebut menurutnya langsung melayani permintaan tersebut.

Itu artinya stok di para agen memang berkecukupan.

Kenaikan harga ayam broiler ini dirasa pedagang cukup besar.

Dengan kurun waktu yang sangat singkat, hanya menghitung hari. Kondisi ini pun disebut tidak saja memberatkan bagi konsumen. Tetapi bagi pedagangnya terjadi penurunan penjualan yang cukup drastis pula.

“Biasanya sehari bisa menjual sampai 50 ekor sebelum permainan harga ini. Sekarang jangankan sampai segitu. Untuk menjual sebanyak 25 ekor saja cukup berat, padahal ini bulan puasa,” tambahnya.

Untuk penurunan harga, dimungkinkannya akan sulit pada kondisi ini. Apalagi jelang Lebaran mendatang kecenderungan naik lagi hingga Rp 50.000/Kg-nya dianggap bisa saja berkembang.

Pemerintah daerah diharap

untuk memberi perhatian lebih. Setidaknya membangun komunikasi dan pengawasan yang lebih ketat dengan para agen untuk menekan harga, sehingga tak memberatkan bagi semua pihak.

Pedagang lainnya, Hilmiati juga menyuarakan hal yang sama. Harga yang berlaku di pasaran sebenarnya sebagai harga bawaan yang diterima langsung dari para agen. Pedagang hanya menjual sesuai harga yang diterima tersebut, dengan keuntungan yang minim.

“Berat sekali kalau mengharapkan keuntungan besar dari penjualan ayam broiler. Yang pokok pedagang bisa keluar rumah dan bekerja dari pada tidak sama sekali. Masalah untung rugi urusan belakang, kalau sekarang,” cetusnya.

Mengharap hal yang sama, pemerintah daerah diharap untuk menangani hal ini. Karena pedagang baginya tidak mungkin, karena akan berakibat pada hubungan antara pedagang dan agen. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota terancam dipidanakan. Pasalnya, saat ini telah ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang yang akan melihat pelanggaran yang dilakukan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta terkait dengan pendirian bangunan yang melanggar tata ruang.

Hal tersebut dikatakan Kasubid Tata Ruang dan SDA Bidang Tata Ruang Bappeda NTB, Syamsudin, S. Hut, M.Si dikonfirmasi usai acara kampanye publik tentang tata ruang di Mataram, Selasa (16/7) petang. ”Kalau melanggar ada sanksinya, dalam Perda itu ada sanksi yang disebutkan.

Sanksinya berupa sanksi pidana dan denda. Jadi tidak serta merta tata ruang itu jadi sesuatu yang diabaikan pemda.

Makanya, sekarang digenjot oleh pemerintah sesuai dengan UU tata ruang bagimana pejabat dan masyarakat yang melanggar tata ruang itu kalau bisa dipidanakan sebagai shock therapy,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini telah ada PPNS tata ruang yang akan menelusuri, mengidentifikasi, inventarisasi apakah pendirian bangunan sesuai dengan Perda RTRW. ”Kalau pejabat periz-

inan yang melanggar tata ruang dia kena pidana. Makanya kalau ada investor mau menanamkan investasinya, mereka mesti berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) dulu, apakah lokasinya membangun sesuai tata ruang atau tidak.

Kalau tidak maka mereka harus menyesuaikan dulu dengan tata ruang. Amdal pun sekarang, tidak akan diberikan izin oleh BLHP kalau menyalahi tata ruang,” tandasnya.

Ia mengatakan, penegakan hukum terhadap orang yang melanggar tata ruang harus ditindak sebagai shock therapy. Sehingga, jangan sampai Perda yang dibuat tidak diimplementasikan di lapangan, hanya berupa regulasi saja yang tidak pernah ditegakkan. “Sehingga Perda itu diimplementasikan dan bermanfaat, kalau saat ini hanya regulasi saja, buat apa,” keluhnya.

Pada bagian lain, Syamsudin menyebutkan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB semuanya sudah memiliki perda RTRW, termasuk pemerintah provinsi NTB. Namun, dari 10 kabupaten/kota tersebut saat ini baru delapan kabupaten/kota yang sudah mencapai minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dua kabupaten/kota masing-masing Kota Mataram dan Praya Lombok Tengah sampai saat ini masih belum memenuhi minimal 30 persen RTH. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

Terkait Larangan Rangkap Jabatan

Muhdar Mundur, Mansur Belum Bersikap Mataram (Suara NTB) Adanya larangan Pengurus KONI Provinsi merangkap jabatan di KONI kabupaten/kota mendapat reaksi yang berbeda dari anggota KONI NTB. Kapten Muhdar, anggota KONI NTB yang dinyatakan merangkap dua jabatan mengatakan akan mundur dari KONI Lobar dan memilih bertahan di KONI NTB. Sementara Sekretaris I (satu) KONI NTB, Mansur, SH yang juga merangkap jabatan di KONI Kota Mataram belum menentukan sikap.

Kapten Muhdar yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Rabu (16/7) kemarin mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Bidang Pembinaan

Prestasi (Binpres) KONI Lobar.

Keinginan untuk mundur dari KONI Lobar memang belum dinyatakan secara tertulis (resmi), namun demikian ia berjanji akan

melepas jabatanya di KONI Lobar dan memilih fokus di KONI NTB. “Kalau disuruh memilih, tentu saya akan memilih mundur

dari KONI Lobar, dan saya akan fokus di KONI NTB,” ucapnya.

Muhdar yang juga menjabat anggota KONI NTB ini memilih bertahan di KONI NTB karena dirinya ingin serius dan fokus di satu bidang organisasi dan berharap keberadaannya di KONI NTB mampu merealisasikan target 15 medali emas di PON XVIII di Riau 2013. Sebagai anggota Bidang Pembibitan dan Pembinaan di KONI NTB, kedepannya ia akan lebih fokus pada program

pembibitan dan pembinaan atlet.

Sementara itu, Mansur SH, yang dikonfirmasi terpisah terkait instruksi Ketua Umum KONI NTB, Kasdiono tentang larangan anggotan KONI NTB merangkap jabatan mengaku dirinya belum ingin menanggapi hal itu. Pasalnya, soal beberapa pengurus KONI NTB yang merangkap jabatan di KONI kabupaten/kota hanya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tagga (ART),

sementara payung hukum tertinggi di negeri ini adalah UndangUndang.

Yang menjadi pertibangan Mansur adalah apakah KONI NTB harus tunduk dan patuh pada aturan AD/ART atau Undang-Undang, padahal di UU SKN No. 3 tahun 2013 belum belum ada larangan pengurus KONI Provinsi yang merangkap jabatan di KONI kabupaten/kota.

“Jangan dulu persoalkan

masalah ini, karena kalau kita bicara soal merangkap jabatan ada banyak pengurus merangkap jabatan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Ketua Umum KONI NTB, Kasdiono juga menjelaskan bahwa larangan pengurus KONI Provinsi merangkap jabatan di KONI kabupaten/kota diatur dalam AD/ART KONI. Dan KONI Pusat menindak tegas bila ada pengurus yang merangkap jabatan. (fan)

Tinju Tak Ingin Kecewakan NTB Lagi Mataram (Suara NTB) Serah terima jabatan Danrem 162/Wira Bhakti dari pejabat lama baru-baru ini berpengaruh pada struktur personalia organisasi cabang olahraga tinju. Sejak Kol. Inf. Sofian Chandra resmi menggantikan Danrem 162/WB yang lama, Kol. Inf. Zulfardi Junin, maka secara otomatis Danrem/162 WB yang baru akan kembali memimpin Pertina NTB. Hal ini disampaikan Ketua Harian Pengprov Pertina NTB, Drs. Lalu Imam Maliki kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/7) kemarin. “Jabatan Ketua Umum Pertina NTB adalah ex officio, jadi karena jabatan Pertina NTB selama ini dipimpin oleh komandan korem maka secara otomatis pak Danrem yang baru dinyatakan sebagai Ketua Pertina NTB,” ucapnya.

Dikatakannya, meski Danrem yang baru dinyatakan sebagai Ketua Umum Pertina NTB yang baru, namun pihak Pertina NTB belum sempat ber-

silaturahmi dengannya. Pasalnya, agenda kerja Danrem saat ini masih ketat, sehingga pihak pertina NTB kata Imam belum sempat bersilaturahmi, karena dikhawatirkan akan menggangu aktifitas danrem. Dalam hal ini Pertina NTB akan mencari hari yang tepat untuk ersilaturahmi dengan pimpinan Pertina NTB yng baru.

Bila sudah bertemu dengan Danrem, ada banyak hal yang harus disampaika oleh Imam, salah satunya mengenai program kerja Pertian NTB dalam rangka pembinaan atlet persiapan mengikuti PON XIX di Jabar 2016 mendatang. Pertina NTB akan mencetak atlet muda menghadapi PON /2016.

Selain itu agenda mengikuti beberapa kejurnashinga PraPON juga menjadi program kerja Pertina NTB menghadapi PON XIX/2016.

“Kita belum melakukan silaturrahmi, karena beliau masih sibuk. Kami sedang mencari waktu yang tepat untuk bertemu

dengan beliau,”paparnya. Seraya menambahkan bahwa ada banyak skedul jadwal mengikuti event-vent tingkat nasional yang harus diketahui oleh pimpinan Pertina NTB. “Kita ingin menggodog atlet-atlet muda untuk dipersiapkan mengikuti kejurnas, Pra-PON hingga PON XVIII di Jawa Barat,”ucapnya.

Ditambahkannya, lewat ketua Pertian NTB yang baru tersebut, Imam berharap prestasi tinju akan lebih bersinar lagi. Dalam hal ini ia pihak Pertina NTB tak ingin mengecewakan NTB lagi di PON XIX di Jabar 2016.

Sebagaimana diketahui target Pertina NTB meraih dua emas di PON XVIII di Riau 2012 lalu gagal, lewat empat petinjunya, Nasrdin, Ruslin Bambang, Nur Afmi dan Agus Rolian, Pertina NTB hanya memapu mempersembahkan 1 perunggu atas Nasrudin di kelas 85 Kilogram Putra. Pada PON XIX di Jabar 2016, Pertina NTB berharap prestasi tinju NTB akan lebih bersinar lagi. (fan)

Thailand Dihebohkan Insiden Anak Gawang Menteri Bangkok Thailand membantah klaim seorang ayah yang anaknya sempat terpilih menjadi anak gawang pendamping Chelsea telah dipaksa memberikan jatahnya kepada putera perdana menteri Thailand yang dikenal penggila bola.

Juru bicara pemerintah mengatakan daftar anak gawang pada pertandingan persahabatan pramusim Chelsea di Bangkok tersebut telah disusun jauh-jauh hari sehingga menyanggah komentar ayah itu. “Segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur,” kata sang juru bicara kepada wartawan seperti dikutip AFP. “Tak ada nama yang digantikan.”

Bantahan ini menyanggah klaim Kriangyos Sudlapha yang mengaku kepada Bangkok Post bahwa anaknya, Noppadol (9 tahun), semestinya berjalan mendampingi para pemain Chelsea masuk stadion, apalagi mereka sudah berlatih untuk itu.

Menurut dia, Noppadol dan beberapa anak gawang dikeluarkan oleh penyelenggara untuk digantikan oleh anak Perdana Menteri Yingluck Shina-

watra dan para putera menteri-menteri kabinetnya.

Kriangyos mengatakan anaknya yang juga menjadi anak gawang dalam pertandingan Manchester United pekan lalu tersebut, lalu ngambek dan tak lagi bernafsu menyaksikan Chelsea menghadapi Singha All-Star XI di Stadion Rajamangala.

Seorang pejabat dari perusahaan bir Singha yang menyelenggarakan pertandingan itu mengatakan para orang tua bebas melamarkan anaknya menjadi anak gawang, tapi tidak semuanya bisa lolos. Namun pejabat yang menolak menyebutkan namanya mengakui bahwa kebanyakan anak gawang itu adalah anak-anak menteri dan bos-bos Singha.

Dari laporan sebelumnya, putera PM Thailand yang berumur 11 tahun dan bernama Supasek Amornchat juga ambil bagian dalam coaching clinic Chelsea pekan ini bersama para pemain bintang. “Menyenangkan sekali,” kata dia kepada The Nation, seraya menyebut itu ‘pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan’. (ant/bali post)

(ant/bali post)

LAMBAIAN GERRARD - Kapten Liverpool FC Steven Gerrard melambaikan tangan kepada penggemarnya, setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/7).

Steven Gerrard Cs Dapat Sambutan Meriah Jakarta (Suara NTB) Liverpool FC menjejakkan kakinya di Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu, setelah menempuh perjalanan lebih dari 14 jam dari Negeri Ratu Elizabeth itu.

Steven Gerrard dan kawan-kawan tiba Halim sekitar pukul 14.00 WIB. Semua pemain dan ofisial tim yang berjuluk “The Reds” ini selanjutnya masuk bus yang sebelumnya telah disiapkan oleh panitia kedatangan.

Sementara itu di luar bandara ribuan The Reds Indonesia memadati pintu keluar. Mereka memadati salah satu sisi areal bandara ini sejak pukul 10.00 WIB. Mereka tidak ketinggalan menggunakan atribut kebesaran klub asal Liverpool itu.

Kostum berwarna merah cukup dominan. Begitu juga dengan postur yang dibawa oleh Liverpuldlian, warna merah cukup dominan dan bertuliskan dukungan dan ucapan selamat datang di Indonesia.

Selama menunggu semua pemain dan ofi-

sial keluar dari bandara, ribuan The Reds Indonesia itu terus bernyanyi lagulagu kebesaran Liverpool FC. Jumlah suporter yang datang ke Halim ini jauh lebih banyak dibandingkan saat klub Arsenal yang datang beberapa waktu lalu.

Saat bus yang membawa pemain keluar bandara ribuan suporter langsung bernyanyi dan meneriakkan nama-nama pemain. Terlihat sang kapten Steven Gerrard duduk di kursi paling belakang dan terus merekam suporter yang terus memberikan dukungan. “Gerrard, Gerrard, Gerrard,” teriakkan salah satu suporter Rivando.

Dalam kunjungannya ke Indonesia manajer Brendan Rodgers membawa sekitar 24 pemain yaitu Brad Jones, Simon Mignolet, Glen Johnson, Jose Enrique, Kolo Toure, Daniel Agger, Luis Alberto, Steven Gerrard, Iago Aspas, Philippe Coutinho, Oussama Assaidi.

Selanjutnya Daniel Pacheco, Jordan

Henderson, Stewart Downing, Jay Spearing, Lucas Leiva, Joe Allen, Fabio Borini, Raheem Sterling, Martin Kelly, Martin Skrtel, Jon Flanagan, Andrew Wisdom, Jack Robinson dan Jordon Ibe. Rombongan Liverpool yang datang menggunakan pesawat Garuda Indonesia ini, tanpa tiga pemain yang baru saja memperkuat negaranya pada Piala Konfederasi 2013 di Brasil yaitu Pepe Reina, Luis Suarez dan Sebastian Coates.

Selama di Indonesia Steven Gerrard dan kawan-kawan selain akan menjalani pertandingan melawan Indonesia XI, juga akan melakukan beberapa kegiatan seperti coaching clinic bersama pemain muda Indonesia serta agenda dari sponsor lainnya.

Setelah bertanding di Indonesia anak asuh Brendan Rodgers langsung terbang ke Melbourne, Australia guna menjalani pertandingan 24 Juli dan mengakhiri turnya di Bangkok, Thailand, 28 Juli nanti. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 18 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, menceritakan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadhan apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan, Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadhan dia bertadarus Al Quran bersamanya.

Maka, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. (H.R. Bukhari)

Yoghurt Cegah Bau Mulut Saat Puasa BERPUASA dan bau mulut adalah dua hal yang sering dikaitkan. Bau mulut saat sedang menjalani ibadah puasa sebenarnya lumrah. Namun, hal tersebut dapat membuat percaya diri menurun dan mengganggu jika harus bertemu dengan banyak orang.

Maka dari itu penting untuk menjaga kebersihan mulut walau sedang berpuasa.

Dilansir dari kolomsehat.com, penyebab bau mulut saat berpuasa karena keringnya mulut selama berpuasa. Tanpa asupan makanan, fungsi mengunyah pada mulut secara otomatis tidak dilakukan. Hal ini membuat kelenjar ludah tidak memproduksi air liur dalam jumlah cukup. Produksi air liur inilah yang membuat mulut tetap lembab dan menjaga nafas mulut tetap segar.

Selain rajin menggosok gigi setelah makan sahur dan berkumur dengan obat kumur, cara alami mencegah bau mulut saat berpuasa adalah dengan mengkonsumsi yoghurt. Penelitian di Jepang menyatakan, mengkonsumsi plain yoghurt dapat menghilangkan bau mulut secara alami. Karena kandungan gula alami pada makanan ini dapat menghilangkan komponen sulfur pada mulut yang memicu terjadinya bau mulut.

Selain itu bakteri baik pada minuman fermentasi susu ini dapat melawan bakteri penyebab bau mulut. Minuman ini juga kaya akan vitamin c yang mampu mengurangi plak dan penyakit gusi. Dua hal tersebut merupakan pemicu dari masalah gusi berdarah dan peradangan pada mulut yang dapat menyebabkan bau mulut. (berbagai sumber)

Uta Mbeca Ro’o Parongge (Daun Kelor)

SETELAH sebelumnya kita disajikan dengan menu khas Lombok dan Sumbawa untuk berbuka dan sahur.

Ada baiknya, kita mencoba menu khas Mbojo atau Bima dan Dompu. Menu makanan dari Bima dan Dompu tidak kalah dengan menu daerah-daerah lain. Salah satunya, menu Uta Mbeca Roo Parongge (daun kelor) Bahan-bahan yang dibutuhkan: 3 ikat daun kelor (sebagai patokan: ikatan daun katuk), 1 genggam tauge pendek, 1 ikat kangkung, 5 butir bamea (Okra, jenis sayuran banyak terdapat di Timur Tengah dan Pakistan), 5 butir bawang merah (potong-potong), 1 batang tamu kunci (potong-potong), 2 liter air.

TADARUSAN - Suasana tadarusan Al Qur’an di SMPN 6 Mataram. Pihak sekolah menargetkan bisa khatam Al Qur’an setiap hari.

(Suara NTB/nia)

Bulan Ramadhan

Museum Negeri NTB Sepi Pengunjung

Mataram (Suara NTB) Memasuki bulan Ramadhan sampai pada pekan pertama bulan Ramadhan tahun ini, Museum Negeri NTB sepi pengunjung. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya di mana angka kunjungan ke museum sangat tinggi.

“Kunjungan museum di bulan puasa ini sepi. Trennya memang seperti ini setiap tahun pada saat bulan puasa, memang sepi,” ujar Tenaga Fungsional Bidang Bimbingan dan Edukasi Museum Negeri NTB, Hubertus Selasa, S.Pd, Rabu (17/7).

Jika dikalkukasi dari awal puasa sampai dengan sepekan lebih pelaksanaan puasa, jumlah kunjungan sebanyak 200 orang. Hal ini jauh berbeda dengan bulan lalu yang juga puncak liburan sekolah dimana pengunjung bisa mencapai 1000 orang setiap hari. “Tetap

ada di bulan puasa ini tapi sedikit,” tambahnya.

Di bulan puasa, jam kunjungan di Museum Negeri NTB juga sama seperti harihari biasanya. Jam kunjungan dibuka mulai pukul 08.0015.30. Bahkan hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka. “Hari Sabtu dan Minggu pemandu dan penjaga loket tetap masuk. Kami ibaratnya penjaga toko, ada atau tidak ada pembeli kami tetap standby. Pelayanan tetap ada,” jelas pria asal Flores ini.

Di bulan Ramadhan ini, tidak ada program khusus pi-

Bumbu-bumbunya: Garam secukupnya, Gula secukupnya, dan penyedap rasa sedikit bila suka.

Cara membuatnya: Siangi daun kelor (rontokkan daunnya), kangkung dipotong sepanjang 2cm, bamea dipotong-potong sepanjang 1 cm. Campur dan cuci semua bahan-bahan kecuali bamea dicuci tersendiri.Rebus dua liter air sampai mendidih, masukkan semua bahan kecuali okra yang dimakkan setelah beberapa menit untuk menghindari agar okra tidak terlalu berlendit. Masukkan garam dan gula secukupnya, masak terus sampai sayur matang. Angkat dan hidangkan dengan uta puru dan sambal doco mange. (sumber : Mbojo Network) (Suara NTB/yan)

KOLEKSI - Hubertus menunjukkan Al Qur’an tulis tangan yang ada sejak abad ke-XVI yang menjadi salah satu koleksi Museum Negeri NTB di ruang pameran. Al-Qur’an ini menjadi salah satu bukti mulai masuknya ajaran Islam pada abad ke-XVI.

hak Museum Negeri NTB. Tapi di ruang pameran sisi utara masih berlangsung pameran Jejak-Jejak Sejarah dan Kepurbakalaan NTB. Pameran ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli mendatang.

Pada musim liburan sekitar sebulan lalu, Hubertus menyebutkan total angka kunjungan ke Museum Negeri NTB sebanyak 17 ribu pengunjung. Tingginya angka kunjungan tersebut, karena gencarnya sosialisasi pihaknya ke sekolah-sekolah tentang museum melalui program Museum Masuk Sekolah.

Ia berharap keberadaan museum akan semakin dikenal masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. Dengan apresiasi masyarakat baik lokal, domestik, dan asing tentang keberadaan Museum Negeri NTB, diharapkan juga fasilitas pendukung menjadi perhatian pihak terkait.

Seperti penambahan jumlah toilet dengan standar yang biasa digunakan wisatawan asing. Mengingat museum juga kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai negara.

“Penilaian orang Barat terhadap Museum Negeri NTB ini luar biasa baik. Hanya satu kelemahannya, tidak pakai AC (air conditioner/pendingin udara) saja. Suasana di ruang pameran menjadi panas, sehingga pengunjung tidak nyaman. Itu yang sering dikeluhkan,” tandasnya. (yan)

Peserta STQ Korpri Didominasi Muka Lama Puasa, Korem Tetap Latihan Fisik Mataram (Suara NTB) Semenjak pelaksanaan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan 1434 H minggu lalu, seluruh pelaksanaan kegiatan disatuan jararan Korem 162/WB tidak ada yang berubah.

Hanya saja pelaksanaan kegiatan olah raga di satuan jajaran (Rabu/17) dirubah jadwalnya, yang semula sebelum pelaksanaan ibadah puasa dilaksanakan dipagi hari, pada bulan suci Ramadhan kali ini, pelaksanaan kegiatan olah raga aerobik dilaksanakan menjelang berbuka puasa.

“Meskipun dalam suasana puasa, tidak menyurutkan semangat para prajurit dan PNS jajaran Korem 162/WB untuk melaksanakan kegiatan olah raga, walaupun harus menahan haus dan lapar, prajurit dan PNS Korem 162/WB tetap melaksanakan kegiatan pembinaan fisik, tujuan kami agar fisik kita selalu terjaga,” kata Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra.

Memegang prinsip di dalam fisik yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat, dimanifestasikan bersama jajarannya.

Ibadah puasa baginya mampu membentuk kekuatan Iman dan mental disinergikan dengan pembinaan fisik, akan mendukung setiap pelaksanaan tugas dengan baik. “Dan itu merupakan suatu ibadah, maka Tuhan akan melipat gandakan pahala dari kebaikan yang telah kita perbuat,” tegas pengganti Kolonel Inf. Zulfardi Junin ini.

Untuk itu dengan tetap adanya pelaksanaan pembinaan fisik selama di bulan suci Ramadhan, diharapkan kesehatan dan kebugaran para anggota Korem 162/WB akan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebab dengan tubuh yang sehat maka pelaksanaan ibadah puasa akan berjalan dengan lancar dan pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan, bangsa dan negara. (ars)

Mataram (Suara NTB) STQ Korpri merupakan program rutin dari Dewan Pengurus Korpri NTB setiap bulan Ramadhan. Kegiatan ini melibatkan PNS lingkup Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, untuk pelaksanaan tahun 2014 mendatang, STQ Korpri akan diikuti dari instansi vertikal, seperti dari Korem 162 Wirabhakti, Polda NTB, Lanal Mataram, Lanud Rembiga dan instansi vertikal lainnya.

Meski demikian, peserta yang tampil di ajang STQ Korpri ini masih didominasi muka lama dan tidak jauh berubah dengan tahun lalu. Itu artinya, beberapa SKPD mengirim staf yang ikut tahun lalu pada STQ Korpri tahun 2013 ini. Namun banyak juga SKPD yang mengirim peserta berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri NTB Azhari, SH, MH, mengaku tidak bisa menolak peserta STQ Korpri yang diutus oleh pimpinan SKPDnya masing-masing. Pada intinya, pihaknya hanya menerima pendaftaran peserta tanpa mempermasalahkan apakah pernah ikut atau tidak. ‘’Kalau pimpinan SKPD menunjuk dia, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia yang didisposisikan,’’ ungkap-

nya saat dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/7).

Meski demikian, ujarnya, untuk pelaksanaan ke depan, pihaknya berjanji akan mengevaluasi masalah keikutsertaan peserta yang sama, khususnya yang meraih juara, sehingga pelaksanaan STQ Korpri menjadi berbeda.

Pantauan Suara NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, beberapa kepala SKPD yang belum tampil pada hari pertama sudah ikut

bertanding. Sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mampu meraih juara, khususnya di tingkat pejabat eselon II. ‘’Insya Allah siap,’’ ujar Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Ir. Husni Ali, saat ditanya mengenai kesiapannya.

Sementara beberapa peserta mempersiapkan diri, sehingga mampu tampil optimal.

Apalagi, hadiah bagi para juara, mulai dari juara 1 hingga 3 adalah hadiah umrah. (ham)

(Suara NTB/ham)

SIAP - Seorang peserta STQ Korpri sedang mempersiapkan diri sebelum tampil.

SMPN 6 Mataram Targetkan Khatam Al Qur’an Setiap Hari Mataram (Suara NTB) Selama Ramadhan sekolah-sekolah di Mataram diminta memperdalam iman dan taqwa (imtaq) bagi siswa.

Begitu pula dengan SMPN 6 Mataram, selama Ramadhan ini sekolah eks RSBI ini menargetkan bisa melakukan khatam (menamatkan) Al Qur’an setiap harinya.

Demikian diungkapkan Penanggung Jawab kegiatan Imtaq SMPN 6 Mataram Titik Hariyati Rabu (17/7).

Menurutnya, untuk dapat khatam Al Qur’an dalam satu hari, pihaknya mengajak anak-anak untuk mau membaca Al Quran setiap pagi hari atau pada jam istirahat.

Dalam hal ini, sekolah membaginya ke dalam beberapa rombongan belajar (rombel). Di mana, satu rombel membaca satu juz setiap hari, sehingga jika ditotal dari keseluruhan rombel yang ada di SMPN 6 Mataram, ditambah dengan guru yang juga ikut membaca dua juz selepas Zuhur, maka dalam satu hari SMPN 6 Mataram dapat khatam Al Qur’an.

Kegiatan seperti ini menurutnya bukan kali pertama dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya pun kegiatan khatam Al Qur’an telah rutin dilakukan. Semua ini dilakukan sekolah, salah satunya untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebiasaan para siswa SMPN 6 Mataram membaca Al Qur’an selama Ramadhan.

Rencananya kegiatan ini akan berlangsung hingga 12 kali pertemuan selama bulan Ramadhan. Seluruh siswa diminta membawa Al Qur’an masing-masing dari rumah.

Setelah kegiatan usai, mereka diminta menyumbangkan Al Qur’an pada sekolah. Nanti sekolah yang akan menghibahkan pada mushalla maupun masjid yang ada di sekitar lingkungan sekolah. (nia)

(Suara NTB/rus)

TAKJIL - Selama bulan puasa ini, marak dijajakan takjil berbuka puasa. Masyarakat harus selektif membeli makanan berbuka dan tidak mengandung bahan membahayakan.

Dikes Awasi Menu Makanan Berbuka Puasa Selong (Suara NTB) Setiap Ramadhan, para penjaja menu makanan berbuka (takjil) marak bermunculan. Beragam menu makanan ditawarkan para penjual.

Terkait hal ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) mencoba melakukan pengawasan. Para penjual diingatkan tidak menjual makanan yang menggunakan zatzat pewarna dan pengawet.

Kepala Dikes Lotim, H. Suroto, SKM, Mkes, Rabu (17/ 7) mengingatkan masyarakat harus selektif memilih makanan. Hendaknya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi tubuh.

Diakuinya, pengawasan yang dilakukan Dikes secara langsung kerap menuai protes dari pedagang. Untuk itu, pihaknya meminta kader-kader posyandu yang ada di desa-desa dan kelurahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

“Kadang kalau kita turun itu sering dimarah, dikira kita menghalang-halangi mereka

jualan,” keluhnya.

Meski demikian, pihak Dikes Lotim ini tetap melakukan pengawasan dan memberikan imbauan terus kepada masyarakat agar selektif membeli makanan. Jangan sampai makanan yang dibeli mengandung borak, formalin dan lainnya. Jika ditemukan, Dikes langsung memberikan peringatan keras, termasuk siap dipublikasikan. “Sejauh ini kita masih dalam bentuk peringatan saja,” ucapnya.

Rutinnya, pengawasan di Dikes Lotim ini dilakukan setiap enam bulan sekali. Rumah-rumah makan dan warung penjaja makanan yang sudah didatangi dibuatkan sertifikat. “Adanya sertifikat ini kan bisa sebagai bahan promosi,” imbuhnya.

Dikes juga kerap mengumpulkan para pedagang. Para pedagang tersebut diberikan arahan dan imbauan untuk menjaga kesehatan dan higienitas makanan yang di jual.

“Kita terus berikan pembinaan kepada para pedagang,” demikian paparnya. (rus)

SUARA NTB Kamis, 18 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 11

Dugaan Bisnis Koral Ilegal

Izin UD Ikan Lombok Ditutup Permanen

Evaluasi Kinerja SKPD PANITIA Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPRD Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng. Langkah tersebut dilakukan guna mengukur tingkat keberhasilan masing-masing SKPD, khususnya dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang ada.

Ketua Pansus LPJ DPRD Loteng, H.L. Suri(Suara NTB/kir) ade, ketika ditemui H. L. Suriade Suara NTB, di kantor Bupati Loteng, Rabu (17/ 7), mengaku, sudah ada beberapa SKPD yang dipanggil, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM, Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng termasuk Sekretariat Daerah (Setda) Loteng sendiri.

Sementara dinas-dinas yang lain segera menyusul untuk dipanggil dalam waktu dekat ini. Seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditambah beberapa dinas besar lainnya.

“Khusus untuk Dikpora, sebelumnya memang sudah dipanggil. Tapi terpaksa dijadwalkan ulang lantaran kepala dinas kala itu sedang berada di luar daerah,” tambahnya.

Pihaknya saat ini masih fokus pada dinas-dinas dengan anggaran besar. Mengingat banyak program pembangunan yang dilaksanakan dinas-dinas bersangkutan. Tapi bukan berarti dinas-dinas dengan anggaran kecil tidak akan dipanggil. Mereka akan tetap diupayakan dipanggil untuk dilakukan evaluasi.

Politisi asal PBB ini, menegaskan, Pansus LPJ tidak akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Tetapi hasil pansus ini tetap penting adanya. Pasalnya, hasil dari evaluasi ini nantinya, kemudian dijadikan dasar dalam penentuan kelayakan terhadap SKPD bersangkutan. ‘’Apakah masih bisa layak mendapat anggaran besar atau justru tidak. Karena tentunya, akan sia-sia kalau kemudian ada SKPD yang diberikan anggaran besar tetapi justru tidak mampu mengelola dengan maksimal. Lebih baik diberikan anggaran yang minim tetapi bisa maksimal dikelola,’’ tandasnya. (kir)

Tujuh Jabatan Sekdes Lowong SEBANYAK tujuh desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum memiliki Sekretaris Desa (Sekdes).

Bahkan dari jumlah tersebut ada desa yang sudah jabatan Sekdesnya sudah lowong sejak lebih dari dua tahun yang lalu. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruh kualitas pelayanan kepada masyarakat desa bersangkutan. Data yang diperoleh Suara NTB, Rabu (17/7) kemarin, menyebutkan, desa-desa yang belum punya sekdes, yakni Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah, Desa Presak dan Bujak Batukliang, Ubung Jonggat serta Desa Sabe Janapria.

Ditambah dua desa di Kecamatan Kopang masing-masing Desa Kopang Rembige serta Desa Aik Bual. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng, H.L. Aknal Afandi, menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan penunjukan Sekdes baru bagi desadesa bersangkutan yang berasal dari kalangan PNS lingkup Pemkab Loteng. Usulan Sekdes baru itu sendiri saat ini juga tengah dalam proses penggodokan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (kir)

BPMPD Berlakukan SNI di Desa SEBAGIAN besar desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum memahami sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Fakta itu terlihat dari banyaknya temuan Inspektorat yang menyebut desa/kelurahan kurang tepat dalam penggunaan anggaran. Menyikapi hal itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tahun 2013 ini mulai memberlakukan sistem perhitungan dan analisis dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) H. Mohzana melalui Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa (PKD) BPMPD Lombok Timur (Lotim), Nunuk Susianingtias, menjelaskan, pelaksanaan dan perencanaan terkadang banyak yang tidak sesuai. “Antara proposal dengan realisasinya ini sering tidak sesuai,” ucapnya, Rabu (17/7). Tahun 2012 lalu total digelontorkan Pemkab Lotim sebesar Rp 57,5 miliar lebih.

Tahun 2013 ini meningkat tajam hingga Rp 82,5 miliar lebih diberikan ke 254 desa/kelurahan se Lotim. Memasuki triwulan ke III tahun 2013, seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Lotim tidak ada satupun terlihat ada aktivitas pembangunan fisik. Hal itu dikarenakan sampai saat ini, Alokasi Dana Desa (ADD) masih tersendat dan tidak kunjung dicairkan. (rus)

Proyek PJU Senilai Rp 3,4 Miliar Ditender Ulang Giri Menang (suara NTB) Proyek penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp 3,4 di Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) terpaksa ditender ulang. Alasannya, kontraktor yang memasukkan penawaran tak memenuhi syarat dan kualifikasi yang ada. Awalnya proyek ini dikerjakan lebih awal atau dipercepat pengerjaannya, sehingga proses tendernya dilakukan lebih awal. Namun, tender yang dimulai Mei, justru harus diulang karena kontraktor tak memenuhi kualifikasi.

“Proyek PJU ini sudah ditender lebih awal, karena akan dipercepat pengerjaannya. Namun tendernya perlu diulang, karena kontraktor tak penuhi syarat kualifikasi,”ungkap Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar, Ir. H. Dahrun MM, Rabu (17/7).

Setelah melalui seleksi ketat, semua kontraktor yang mengajukan penawaran justru tak lolos, karena kualifikasi antara lain penawaran dan upah terlalu rendah. Hal inilah menyebabkan pihaknya melakukan tender ulang untuk menjaring kontraktor.

Menurut rencana proyek PJU itu akan dipasang di Giri Menang Square sampai perbatasan gerbang Sulin, Lombok Tengah. Termasuk di Kompleks Kantor Bupati Lobar. Diakuinya, khusus di jalur bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) banyak PJU tak berfungsi, karena aki sumber tenaga PLTS dicuri.

Ia mengaku, banyaknya aki yang dicuri tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan. Ke depan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pol PP, Dishubkominfo dan pihak terkait lainnya untuk memperketat pengawasan di kawasan itu, sehingga meminimalisir pencurian aki.

Terkait naiknya bayaran tarif PJU mencapai Rp 1,2 miliar per bulan dari Rp 800 juta disebabkan kenaikan TDL. Selain itu, banyak masyarakat yang meminta pemasangan PJU. Pihaknya sendiri sudah mengalokasikan Rp 7 miliar tahun 2012 lalu, sisanya Rp 5 miliar dibayarkan pada bulan Januari lalu untuk tunggakan hingga Desember. “Setahun itu kita habiskan Rp 13 miliar untuk PJU saja”ujarnya. (her)

(Suara NTB/ham)

POHON JAGUNG - Tanaman jagung adalah tanaman serbaguna. Selain buahnya bisa dijual bagian buah jagung yang lain atau biasa disebut baby corn bernilai jual tinggi.

Begitu juga dengan pohonnya, bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Seperti di depan Kantor Camat Labuapi Lombok Barat ini, beberapa peternak dari Lombok Tengah sedang mengangkut pohon jagung untuk diolah jadi pakan ternak.

Minimalisir Kasus Keracunan Makanan

Dikes Loteng Terjunkan Tim Pemantau Praya (Suara NTB) Kasus keracunan makanan di Lombok Tengah (Loteng) masih sering terjadi. Meminimalisir munculnya kembali kasus-kasus keracunan di masa datang, Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng mulai memperketat pengawasan di tingkat lapangan. Terutama terhadap keberadaan Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT).

Tim pemantau khusus pun sudah diterjunkan untuk memantau tingkat kelayakan produk makanan yang dihasilkan IPRT yang ada tersebut. Terutama selama bulan puasa ini, banyak produk pangan yang dijajakan rumah tangga industri secara bebas kepada masyarakat. “Hari ini tim pemantau sudah mulai turun melakukan pengawasan,” sebut Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka

Dewi, S.Pa., kepada Suara NTB, Rabu (17/7).

Dalam melakukan pemantauan tim bekerjasama dengan tim dari BB POM Mataram dengan fokus pada pengawasan higienitas dan kebersihan pengolahan makanan.

Dari bahan baku menjadi produk makanan olahan siap saji, sehingga produk makanan yang dihasilkan benar-benar bersih dan layak dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas.

“Sudah ada lima IPRT yang dipantau yang ada diwilayah Praya, Puyung serta Desa Nyerot. Dan, IPRT yang akan juga akan dipantau terus,” jelas Eka. Eka mengakui, selain IPRT yang sudah terdaftar dan berizin tersebut, masih ada yang belum punya izin. Untuk itu, pihaknya sudah menginstruksikan kepada puskesmas

yang ada di bawah untuk melakukan pendataan. Setelah itu, diberikan pembinaan tentang pola dan cara mengolah makanan yang bersih dan higienis.

Terhadap IPRT yang belum punya izin tersebut, pihaknya mendorong pemiliknya mengajukan izin ke Dikes Loteng.

Selain bisa memudahkan proses pengawasan oleh Dikes Loteng juga bermanfaat bagi IPRT itu sendiri. ‘’Karena kalau sudah punya izin, IPRT bersangkutan bisa lebih leluasa menawarkan produknya melalui supermarket yang ada,’’ ujarnya berpromosi.

Selain itu bagi IPRT yang sudah resmi dan terdaftar, setiap tahun pasti akan mendapat pembinaan dari Dikes Loteng, sehingga perlahan produk makanan yang dihasilkan kualitasnya akan semakin baik. (kir)

Banyak Tidak Tepat Sasaran

Warga Prabarda Keluhkan Pembagian BLSM Praya (Suara NTB) Indikasi banyaknya penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang tidak tepat sasaran, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), perlahan mulai terbukti. Di Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) misalnya, banyak masyarakat miskin yang mengeluh, karena tidak memperoleh BLSM. Sementara banyak pula masyarakat dari kalangan ekonomi mampu yang justru terdaftar sebagai penerima BLSM. Masyarakat pun mulai mempertanyakan keabsahan dan validasi data penerima BLSM yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. “Di desa saya, banyak orang miskin kemudian orang jompo yang tidak dapat BLSM. Justru orang dari kalangan mampu yang memperoleh BLSM,” keluh Inaq Ani, warga Desa Ranggagata, kepada Suara NTB,

Rabu (17/7).

Menurutnya, ada yang salah dari proses pendataan penerima BLSM yang dilakukan pemerintah, sehingga penyaluran BLSM menjadi kurang maksimal. “Kalau seperti ini masyarakat menjadi bertanya-tanya. Apakah BLSM itu untuk orang miskin atau bagi orang mampu.

Jika memang ditunjukan bagi orang tidak mampu, kenapa banyak orang mampu yang dapat BLSM,” ujarnya penuh tanda tanya.

Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., yang dikonfirmasi terpisah, tidak menampik banyaknya penerima BLSM yang tidak tepat sasaran di wilayahnya.

“Dari 7.000 lebih daftar penerima BLSM di Kecamatan Praya Barat Daya, banyak di antaranya yang justru tergolong masyarakat mampu,” ungkapnya.

Selaku bagian dari pemer-

intah, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena pihaknya hanya membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Sedangkan persoalan data merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Di satu sisi, selama ini dalam proses pendataan pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan, sehingga pihaknya baru tahu jumlah penerima bantuan setelah ada pemberitahuan dari pihak pos sendiri.

Meski demikian, pihaknya sangat berharap ada evaluasi ulang atas data penerima bantuan yang ada. Menurutnya, jika datanya tetap seperti sekarang ini, jelas banyak masyarakat kurang mampu yang kecewa. ‘’Ujungujungnya, pemerintahan di tingkat bawah yang jadi korban kekecewaan masyarakat,’’ ungkapnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas UD Ikan Lombok, perusahaan yang diduga melakukan bisnis ilegal mengirim koral hasil laut Lombok Barat (Lobar) di sekitar Tembowong, Sekotong Barat ke Bali dan bahkan ke Eropa tak aktif lagi. Setelah dilarang beroperasi lagi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lobar atas perintah Bupati, Dr. H. Zaini Arony, MPd. Pemilik perusahaan, Geofani Ardison pun berhenti mengurus perpanjangan izinnya di kecamatan. Bahkan, perusahaan milik bule asal Italia, itu terancam ditutup secara permanen, karena Pemda tak lagi memberi kesempatan perusahaan itu untuk memperpanjang atau membuat izin baru.

Demikian disampaikan Camat Sekotong L. Edi Sadikin yang dikonfirmasi Rabu (17/7). Ditegaskannya, pihak kecamatan memberi peringatan larangan beroperasi lagi sampai semua persoalan selesai pada perusahaan bersangkutan. Dirinya tidak ingin daerahnya tercoreng, karena kegiatan ilegal yang merugikan daerah. “Pemilik perusahaan (Ardison, red) itu tidak pernah lagi mengurus izinnya di kantor, karena kami larang untuk operasi,” ungkap Edi Sadikin.

Hal senada disampaikan Kadislutkan Lobar, H. Hasbullah melalui Kepala Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil MS.Rohadi R. SH. “Aktivitas UD Ikan Lombok sudah dihentikan dan dilarang beroperasi lagi di Tem-

bowong,” tegas Rohadi.

Semenjak dihentikan operasinya sekitar beberapa minggu lalu, UD Ikan Lombok tidak lagi operasi seperti biasanya. Berdasarkan hasil pantuan pihaknya ke lokasi perusahaan itu sendiri, menunjukkan tidak ada aktivitas entah itu budidaya ikan dan budidaya biota laut lainnya. Bahkan konon dari keterangan nelayan setempat, pemilik perusahaan jarang ditempat.

Ia mengaku atas perintah bupati, perusahaan itu ditutup. Dislutkan sendiri kali ini berhati-hati dan tidak berani mengeluarkan izin perusahaan itu lagi, karena selain izinnya harus dikeluarkan BKSDA, Dislutkan juga tidak akan mengeluarkan izin jika pengelola perusahaan itu berniat mengurusnya kembali. (her)

Sebelum SK PAW

Anggota DPRD Masih Berhak Terima Gaji Selong (Suara NTB) Sebelum keluar Surat Keterangan (SK) dan pelantikan atas calon anggota DPRD Pengganti Antarwaktu (PAW), semua anggota DPRD masih berhak menerima gaji. Pasalnya, keberadaan para wakil rakyat ini mulai menerima imbalan atas pekerjaannya sejak dikukuhkan sumpah pelantikan.

Demikian dinyatakan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE, ditemui media di ruang kerjanya, Rabu (17/7).

Diakuinya, anggota DPRD dalam sistem penggajian menggunakan aturan khusus yang bersifat lex spesialis, bukan yang bersifat lex generalis.

Karenanya, meski terden-

gar kabar para anggota DPRD yang akan PAW itu harus sudah tidak berhak lagi menerima gaji tidak dibenarkan Daeng. Di Kabupaten Lotim, sebanyak 13 anggota DPRD Lotim yang akan di-PAW, karena mencalonkan diri melalui partai lain masih terlihat bekerja. Untuk itu ditegaskan, semuanya masih berhak menerima pendapatan.

Daeng mencontohkan, Angelina Sondakh yang dikabarkan masih menerima gaji. Padahal, anggota DPR RI dari Demokrat itu sudah dinyatakan terpidana sudah setahun. “Apalagi, bagi anggota DPRD yang terlihat bekerja seperti di Kabupaten Lotim,” sebutnya. (rus)

DPS Pileg Lobar Memprihatinkan Giri Menang (Suara NTB) Tahapan pemutakhiran data pemilihan umum legislatif (pileg) sudah memasuki penetapan DPS. Namun, rangkaian masalah masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan, mulai dari banyaknya warga yang belum terdaftar sampai kinerja KPU Lombok Barat (Lobar) dan jajarannya yang belum maksimal.

Anggota Panwaslu Lobar Samsul Arif dalam keterangan persnya, Rabu (17/7) menemukan banyak warga meninggal, pindah domisili, dan pemilih

ganda masih terdaftar dalam DPS. Kejadian tersebut ditemukan hampir di semua kecamatan.

Jika hal ini tidak mendapatkan pengawasan dan perhatian serius dari KPU, data pemilih untuk pileg bermasalah. Temuan lainnya yang harus mendapatkan sorotan publik adalah tidak ditempelkannya stiker dan DPS oleh PPS/Pantarlih.

Padahal ini kewajiban bagi KPU dan jajarannya untuk menempelkan DPS pada tempat-tempat umum dan terbuka. Supaya masyarakat bisa memeriksa dan memberikan tanggapan apakah dirinya, teman dan keluarganya sudah terdaftar sebagai pemilih. ‘’Hasil pengawasan di lapangan bahwa di Desa Tempos Kecamatan Gerung, Desa Batu Mekar Dusun Nyiurbaye Gawah Kecamatan Lingsar dan beberapa kecamatan lainnya masih belum mengumumkan DPS,’’ paparnya.

Ia menyarankan, KPU dan jajarannya bisa menjadi mitra yang baik dalam memperbaiki kualitas data pemilih, namun praktiknya perlakuan yang kurang menarik diterima anggotanya di lapangan. Sebagian PPK dan PPS mempersulit akses mendapatkan data DPS. Padahal dokumen tersebut merupakan dokumen publik dan semua orang berhak mengetahui dan mendapatkannya.

Menurutnya, jika dokumen diberikan akan sangat membantu KPU memperbaiki kualitas data pemilih. Ketertutupan ini kemungkinan, karena ada dugaan KPU dan jajarannya tidak menjadikan DP4 sebagai dasar dalam memutakhirkan data pemilih. ‘’Kasus ini kami temukan di Kecamatan Gunungsari, Kuripan ,’’ jelasnya. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kamis, 18 Juli 2013

Berkat BOS

SDN 11 Kota Bima Juarai Berbagai Lomba

(Suara NTB/use)

Suasana belajar di salah satu ruang kelas SMPN 8 Kota Bima, tampak guru dan murid tengah mendapat kunjungan dari Kepala Sekolah

(Suara NTB/use)

Kepala Sekolah di samping sejumlah piala dan trofi

BOS Antarkan SMPN 8 ke Tingkat Provinsi Kota Bima (Suara NTB) Kehadiran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan memberi dampak positif bagi sekolah dan siswa didik. Sekolah-sekolah yang mendapatkan, mampu meningkatkan prestasi siswa dan mengharumkan nama sekolah termasuk sekolah-sekolah di Kota Bima.

Salah satu sekolah yang kerap mendapat prestasi dari pengucuran dana BOS ini yakni SMPN 8 Kota Bima. Sekolah yang sejak 11 tahun lalu dipimpin Muhammad Nur M.Pd ini mengelola dana BOS untuk peningkatan mutu akademik siswa dan sekolah termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler. Hingga akhirnya, dari kegiatan ekstra kurikuler tak sedikit piagam maupun trofi yang didapat di ajang nasional.

Antara lain, meraih juara 1 Lomba

Tradisional Katagori Tari yang digelar Komunitas Sarangge Mbojo tahun 2013, ekstrakurikuler di bidang olahraga selalu mendapatkan juara 2 maupun juara 3 (bola voly putri) tingkat Kota/Kabupaten Bima. “Itu semua kita gunakan dari dana BOS,” terang Muhammad Nur saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/7) siang.

Namun dari semua prestasi tersebut, yang paling membanggakan sekolah yang terletak di Kelurahan Rite Kecamatan Raba ini mewakili Kota Bima dalam lomba sekolah sehat Tingkat Provinsi NTB tahun 2012. Tapi lebih bangga lagi, di tahun 2013 ini sekolah kami mendapat juara 1 Sekolah Sehat Tingkat Kota Bima. Bahkan di tahun ini juga, Sekolah ini membawa nama NTB mewakili Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional.

“Tapi hasilnya baru diketahui beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Disamping itu, sesuai juknis (petunjuk juknis) dana bos sebesar Rp 25 juta pertriwulan ini juga digunakan item trasportasi siswa. Tiap triwulan, pihaknya memberikan biaya transportasi bagi 25 siswa yang tak mampu. Sehingga menghapus angka drop out. Bagi siswa dibagikan sebesar Rp 60 ribu perorang. “Dana ini terkadang diantar langsung ke orang tua sehingga tidak digunakan untuk yang lain,” tuturnya. Begitu pula bagi siswa maupun siswi yang dalam pengawasan bajunya telah tak layak pakai. Oleh guru BK, dicatat kemudian diberikan sesuai kebutuhan. “Itu yang paling besar manfaatnya,” tuturnya lagi.

Di sisi lain, dana BOS juga dialokasikan bagi sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu baik pengadaan dan pemeliharaan. Termasuk pengadaan laptop, printer sekaligus foto copy serta perawatan gedung. (use/*)

Kota Bima (Suara NTB) Dana BOS yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, memaksa pihak sekolah untuk menggelar rapat terlebih dahulu sebelum menggunakannya.

Di SDN 11 Kota Bima misalnya. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2013 ini baru dirapatkan dengan orang tua, guru, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Kepala SDN 11, Maryamah, yang ditemui Senin (15/7) siang, saat itu pihaknya langsung menyusun program yang akan didanai oleh dana BOS sesuai dengan juknis tahun 2012.

Di mana dalam Juknis tersebut terdapat program-program sesuai dengan delapan pengembangan kompetensi standar.

Sementara untuk non program, penggunaan dana BOS di sekolah ini diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang yakni beberapa unit komputer, pengadaan buku bagi seluruh siswa, alat peraga serta sarana makan minum guru.

Selanjutnya, dari dana BOS, SDN 11 juga berhasil meraih beberapa juara dalam lomba. Yakni,

juara satu Kepala Sekolah teladan se-Kota Bima, juara 1 Guru berinovatif kreatif se-Kota Bima. Sementara untuk siswa juara lomba cerita rakyat tingkat Kota Bima. Selanjutnya mewakili Kota Bima tingkat provinsi pada tangkat 16 Agustus mendatang. “Semua kegiatan itu penggunaannya dari dana BOS,” katanya.

Selain itu, bagi siswa juga disalurkan yakni pemberian trans-

portasi bagi 120 siswa serta piagam dan hadiah. Pemberian transportasi ini juga untuk memudahkan dan membantu siswa yang tak mampu. Sehingga nantinya siswa maupun orang tua tidak memiliki beban. Setelah semua penggunaan baik program maupun non program pihaknya pun memberikan laporan. “Alhamdulilah penggunaannya sudah sesuai dengan Juknis,” ujarnya. (use/*)

(Suara NTB/use)

Sejumlah guru SDN 11 Kota Bima dan honorer tengah mempersiapkan program sekolah

SDN 11 Kota Bima

SMPN 8 Kota Bima (Suara NTB/use)

(Suara NTB/use)

Marzuki Alie Mantap Jadi Capres 2014 Pati (Suara NTB) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie, semakin mantap menjadi calon presiden 2014 nanti, menyusul kesiapannya mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

“Saya memang siap mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat,” kata

Alie ketika melantik Persatuan Guru Ngaji di Kabupaten Pati di Masjid Al Firdaus Desa Suwaduk,

(ant/bali post)

Marzuki Alie

Kecamatan Wedarijaksa, Pati, di Pati, Selasa malam (16/7).

Alie juga menyempatkan berkunjung ke Masjid Menara Kudus atau Masjid Al Aqsa pada Rabu ini.

Ia menambahkan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono, juga berkalikali menanyakan keseriusan dirinya mengikuti konvensi.

“Insya Allah akan serius mengikuti konvensi calon presiden,” ujarnya.

Setidaknya, lanjut dia, pemikirannya bisa jadi masukan bagi siapapun yang terpilih nantinya.

Menurut dia, konvensi Partai Demokrat untuk calon presiden itu tidak hanya diikuti dari internal partai, melainkan ada pula peserta dari eksternal partai. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERSONEL TAMBAHAN - Polri juga menyiapkan personel tambahan untuk mendukung pengamanan arus mudik dalam Operasi Ketupat 2013.

Amankan Mudik dan Arus Balik

Polri Kerahkan 88 Ribu Personel Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengerahkan 88 ribu personel lebih untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2013.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Rabu, kepolisian juga menyiapkan personel tambahan bila suatu saat dibutuhkan.

Kepolisian memastikan akan

menambah jumlah petugas pengamanan di sepanjang jalur mudik Jawa Barat. “Karena Jabar merupakan perlintasan yang harus dilalui (banyak) pemudik, terutama yang menggunakan jalur darat,” ucapnya.

Ia menjelaskan pula bahwa Operasi Ketupat 2013 mencakup dua prioritas dengan prioritas pertama mencakup wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali dan Sulawesi Selatan.

Sementara prioritas kedua meliputi 21 wilayah kerja Kepolisian Daerah yang lain.

Agus juga mengingatkan agar para pemudik sebisa mungkin tidak menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi untuk pulang kampung karena angka kecelakaan lalu lintas kendaraan beroda dua dari tahun ke tahun tinggi.

Kalaupun terpaksa harus menggunakan sepeda motor, lanjut dia, pemudik harus

menaati ketentuan untuk menjaga keselamatan mereka di jalan.

Menurut ketentuan, sepeda motor maksimal hanya boleh ditumpangi oleh dua orang yakni satu pengemudi dan satu penumpang. Pengedara sepeda motor juga diminta tidak membawa terlalu banyak barang. “Kondisi fisik pemudik juga harus diperhatikan karena jarak tempuh yang cukup jauh,” katanya. (ant/bali post)