Snt18082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 134 TAHUN KE 11

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 18 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Makna HUT RI Ke-70

Bekerja Lebih Keras Bangun NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan makna peringatan HUT RI ke 70 tahun ini sesuai dengan tema yang diusung secara nasional adalah semua pihak harus bekerja lebih keras lagi dalam membangun NTB. Sebagai masyarakat NTB, senantiasa berikhtiar memberikan yang terbaik bagi bangsa melalui kerja dan karya nyata menuju ke arah yang lebih baik. ‘’Maknanya (HUT RI ke 70) bagi kita semua sesuai dengan tema nasional, kita harus bekerja lebih keras untuk membangun daerah kita. Dan sudah ratusan

ribu syuhada untuk memperjuangkan kemerdekaan , iya kita ini hidup senangsenang sekarang ini tidak ada penjajah secara fisik. Sarana prasaran juga jauh lebih lengkap, a kita bekerja sebaikbaiknya bagi daerah,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai detik-detik peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 di Kantor Gubernur, Senin (17/8).

Dikatakan, kemerdekaan yang diraih merupakan hasil kerjasama dari generasi ke generasi. Mulai dari sejak zaman kerajaan di Nusantara yang tak pernah tunduk dan takluk dari penjajah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

PENGIBARAN BENDERA - Pengibaran bendera pada peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Lapangan Bumi Gora, Senin (17/8) kemarin. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri Hj.Erica Zainul Majdi, Wagub H.Muh.Amin didampingi istri, Hj.Syamsiah Amin, Pangdam IX/Udayana, Torry Djohar Banguntoro serta undangan lainnya (atas).

Dugaan APBD Ganda Masuk Penyelidikan

DBHCHT Segera Penetapan Tersangka Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus menggenjot penanganan dua kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik di daerah ini. Kedua kasus itu, dugaan APBD ganda Kota Mataram tahun 2015 dan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB. Kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram saat ini mulai masuk tahap penyelidikan. Sementara kasus DBHCHT segera akan ada penetapan tersangka, setelah keluarnya hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

TO K O H Jaga Stabilitas PANGDAM IX/Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro mengatakan, Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB pada Desember mendatang harus berjalan lancar, nyaman dan tertib. Untuk itu, ia memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam IX/Udayana untuk menjaga netralitas. ‘’Saya perintahkan untuk tentara menjaga netralitas.

Karena dialah yang menjaga stabilitas itu. Kalau tentara ikut-ikutan maka ruwet,’’ kata Torry Djohar Banguntoro ditemui usai peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 di Kantor Gubernur, Senin (17/8) siang.

Bersambung ke hal 15 Torry Djohar Banguntoro (Suara NTB/nas)

Demikian diungkapkan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Martono, SH, MH dikonfirmasi usai peringatan Detikdetik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 di Kantor Gubernur NTB, Senin (17/8). Martono

menjelaskan, laporan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, SH soal dugaan APBD ganda Kota Mataram sudah ditindaklanjuti Kejati NTB dengan membentuk tim. Bahkan, sudah dilakukan

pemeriksaan kepada pejabat Pemkot Mataram, pekan lalu. ‘’Tim sudah terbentuk, sekarang sudah masuk penyelidikan. Mungkin ada pemanggilanpemanggilan lagi,’’ kata Martono.

Bersambung ke hal 15

Perpanjangan ’’Runway’’ BIL Tidak Prioritas Mataram (Suara NTB) Pemerintah memastikan perpanjangan runway (landasan pacu) Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak menjadi prioritas utama Kementerian BUMN. Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Kement-

70 Tahun Merdeka

Masih Banyak yang Belum ’’Merdeka’’ dari Kemiskinan Setiap tahun heroisme perjuangan tahun 1945 muncul setiap tanggal 17 Agustus. Pernak pernik bendera merah putih, lomba yang menghadirkan kemeriahan, upacara seremoni, penanda semangat perjuangan itu masih ada. Tapi di sudut berbeda, ada yang bahkan tidak tahu bahwa tahun ini kemerdekaan itu berumur 70 tahun. Alasannya kuat. Mereka sedang berjuang untuk beranjak dari kemiskinan karena negara belum juga hadir ‘’memerdekakan’’ mereka.

PUKUL 10.00 Wita lebih, upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI tuntas. Tapi rangkaiannya belum berakhir, masih ada atraksi tambahan. Pejabat – pejabat bersafari berhamburan menuju mobil dinas dan mobil pribadi mereka. Peringatan HUT RI ke 70 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB meninggalkan sampah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars/met)

PEMULUNG - Inaq Nasib (70), di luar pagar, saat mengais sampah sisa acara peringatan HUT RI di Lapangan Kantor Gubernur NTB (kiri). Amaq Rifai dan Inaq Eam sedang merapikan barang bekas yang hendak dijualnya.

erian BUMN, Aloysius KRO di Mataram, Minggu (16/8), mengatakan, perpanjangan runway di BIL untuk sementara waktu tidak diperlukan, mengingat kondisinya sudah cukup untuk pendaratan pesawat berbadan lebar.

Bersambung ke hal 15

Tambang Sekotong Longsor

Tiga Meninggal, Lima Korban Masih Tertimbun Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas tambang ilegal batu emas di wilayahSekotong,LombokBarat(Lobar)kembali menelan korban. Kali ini, delapan penambang diduga tertimbun longsor batu emas. Dari delapan korban itu, empat di antaranya berhasil ditemukan. Satu orang berhasil selamat sedangkan tiga korban meninggal akibat tertimpa bebatuan. Tiga korban meninggal langsung di evakuasi kepuskesmasterdekat,lalujenazahkorbandibawa ke rumah masing-masing, sementara lima korban diduga masih tertimbun.

Dari empat korban, dua dievakuasi ke Puskesmas Sekotong antara lain, Muhtar (35) dan Lukman (25) dari Dusun Madak Desa Cendimanik. Korban bernama Muhtar meninggal akibat luka parah di bagian kepala sedangkan korban lain, Lukman dalam kondisi selamat. Korban hanya mengalami luka di bagian kepala, lutut dan tangan.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penjabat Walikota Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas

Meriahkan HUT RI TAHUN ini, Kecamatan Cakranegara menggabungkan seluruh kegiatan lomba dengan kegiatan diselenggarakan oleh Pemkot Mataram.

Selain memperingati HUT RI ke - 70, rangkaian perlombaan itu memeriahkan HUT Kota Mataram ke 22 tanggal 31 Agustus mendatang.

Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi menjelaskan, semua kelurahan di wilayahnya diminta untuk memeriahkan kegiatan menyambut kemerdekaan RI ke-70. Bentuk perlombaan dan lain sebagainya diserahkan sepenu(Suara NTB/cem) hnya ke masing-masing keluM. Salman Rusdi rahan. Sedangkan, lomba di kecamatan tahun ini digabung dengan kegiatan kota. “Kalau di kelurahan kita minta adakan lomba. Nah, di kecamatan digabungkan dengan agenda di kota,” kata Salman pekan kemarin.

Kegiatan di kelurahan diharapkan, lomba - lomba tradisional seperti lari karung, panjat pinang, gasing dan lain sebagainya. Maksudnya, melestarikan kearifan lokal di tengah masyarakat. Salman melihat, generasi muda cenderung suka dengan permainan game, sehingga secara bertahap permainan tradisional ini dikembalikan ke masyarakat. “Saya harapkan perlombaan sifatnya tradisional saja,” pintanya.

Agenda diselenggarakan di masing - masing lingkungan, selain ada partisipasi, masyarakat bisa menikmati secara langsung.

Terlepas dari itu, kegiatan anak - anak sekolah seperti gerak jalan dan pawai tetap diakomodir dengan bekerjasama dengan Dikpora Kota Mataram. “Selain berpartisipasi, masyarakat kan bisa langsung menikmati,” pungkasnya.

Ia mengaku, kelurahan Cakra Barat sudah melaksanakan perlomban di tiap lingkungan. Dan ini harus diapresiasi serta dicontoh oleh kelurahan lainnya.

Disisi lain Salman mengatakan, peringatan HUT RI ini dijadikan untuk menghormati dan menghargai capaian diraih pejuang kemerdekaan, dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme dan lain sebagainya. Disamping itu, dengan momen HUT RI dan Kota Mataram, agar empat pilar kebangsaan diterapkan dan dilaksanakan oleh segenap generasi. (cem)

Perlu Bentuk Pansus ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram Akhmad Azhary Ma’aruf mengpresiasi target Rp 500 juta yang disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi untuk royalti Mataram Mall. ‘’Kalau kita lihat dari tempat kalau diperhitungkan degan harga yang sekarang tidak sesuai dengan royalti yang sekarang,’’ ujarnya.

Apalagi disinyar ada ruko yang masih menyatu dengan mall. ‘’Kalau tidak salah sewanya Rp 60 juta per tahun,’’ imbuhnya. Sayangnya dari pihak pengelola tidak ada transparan.

(Suara NTB/fit) Akhmad Azhary Ma’aruf Akhmad Azhary Ma’aruf menilai royalti yang diberikan kepada Pemkot Mataram, terlalu kecil. Karenanya, ia sangat mendukung target Rp 500 juta untuk royalti yang menjadi keinginan Penjabat Walikota Mataram.

Untuk bisa mencapai royalti Rp 500 juta, lanjutnya, dibutuhkan inovasi dari SKPD bersangkutan. Karena alasan yang selama ini kerap dikemukakan pihak PCF bahwa minimnya royalti yang mampu disetor Mataram Mall lantaran mal itu telah banyak menyerap tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap, katanya, merupakan suatu kelumrahan. ‘’Itu merupakan imbas dari kemajuan Kota Mataram,’’ cetus politisi Hanura ini. Tidak bisa dipungkiri kalau Mataram merupakan ikon perdagangan yang sedang diminati oleh beberapa investor. Termasuk dengan banyaknya retail yang dibangun. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki inovasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Mataram juga dapat merasakan percepatan pembangunan maupun kesempatan kerja.

Akhmad Azhary Ma’aruf berharap untuk perusahaan-perusahaan yang membuka usaha di Kota Mataram agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. ‘’Banyak anak-anak muda Kota Mataram yang masih belum memiliki pekerjaan,’’ akunya. Komisi II sebagai leading sektor masalah keuangan, akan mendorong eksekutif untuk menyelesaikan persoalan royalti Mataram Mall.

Konkretnya, Komisi II berharap dibentuknya Pansus untuk mengkaji masalah prinsip yang dihadapi Pemkot Mataram dalam menetapkan kenaikan royalti Mataram Mall. ‘’Kalau memang sudah tidak bisa seperti itu, kami berharap lembaga ini bias memberikan perhatian khusus seperti mengadakan Pansus khusus untuk mengkaji lebih dalam soal royalti mall,’’ pintanya.

Kajian ini nantinya juga sekaligus dapat menguji kebenaran apakah memang benar PCF begitu terbebani dengan kenaikan royalti Mataram Mall. (fit)

(Suara NTB/met)

HUT RI KE 70 - Karyawan karyawati Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok mengikuti apel memperingati HUT RI ke-70, Senin (17/8) kemarin. Bertindak selaku Pembina Upacara, Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino.

Disosnakertrans Sebut Data Kemiskinan antar-SKPD Berbeda Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyebut data kemiskinan antar satu instansi dengan instansi lainnya terjadi perbedaan. Hal ini menyebabkan, intervensi program tidak sesuai sasaran. “Antara data yang dikeluarkan oleh Disosnakertrans, BPS dan Bappeda itu tidak pernah sama,” kata Khalik pekan kemarin.

Persoalan penanganan kemiskinan diakui sungguh sangat berat. Sebab, penanganan tidak dilakukan secara terpadu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappeda Kota Mataram, data kemiskinan itu dilakukan dengan sistem pelayan terpadu. Artinya, ini bisa mengurangi risiko kesalahan jumlah data.

Mantan Camat Cakranegara ini melihat, bantuan antara Dikpora, Disosnankertrans, Diskoperindag dan SKPD lainnya dengan sumber yang berbeda, justru yang mendapatkan bantuan orang yang sama.

“Misalnya, SKPD mana berikan apa, kepada siapa, bentuknya apa. Ini bisa jelas dan

kecil kemungkinan terjadi salah sasaran,” pungkasnya.

Jumlah warga miskin di Kota Mataram sebut Khalik, sekitar 46 ribu lebih dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Lurah dan Camat, memiliki tanggungjawab mengusulkan jumlah warganya, sehingga dinas tertentu bisa melakukan intervensi.

Untuk saat ini, pihaknya membutuhkan server pengelolaan data - data kemiskinan di Kota Mataram. Data itu hanya bisa dikeluarkan oleh Disosnakertrans dan SKPD bisa meminta data ketika ingin memberikan program.

“Kalau misalnya data orang mampu di input, secara

otomatis akan ditolak oleh sistem,” paparnya.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, permasalahan kemiskinan memang sangat komplek. Pendataan dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan hanya data BPS diakui oleh Negara. “Saya sudah mengirim staf ke BPS Pusat, kita hanya dikasih mentahnya saja. Misalnya, minta data pengangguran, dikasih jumlah angkatan sekolah,” keluhnya.

Intervensi program dilakukan, Pemkot Mataram tetap menggunakan pola by name by address. Ini mengantisipasi bantuan tidak tepat sasaran. (cem)

Proyek Interior DPRD Terkesan Hambur-hamburkan Uang Rakyat Mataram (Suara NTB) Perbaikan interior DPRD Kota Mataram yang menelan anggaran mencapai Rp 1 miliar, menuai kritik dari masyarakat. Proyek tersebut terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Sementara kemiskinan, pengangguran serta infrastruktur masih menjadi persoalan.

Salah seorang masyarakat bernama Dian menyayangkan proyek interior DPRD Kota Mataram menelan anggaran cukup fantastis. Anggaran itu semestinya dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana, pengentasan kemiskinan serta bantuan ekonomi kerakyatan. “Mending dikasih ke masyakat miskin aja. Sekarang pekerjaan susah,” sarannya saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/8).

Dewan sebagai lembaga dengan fungsi kontrol, seharusnya melihat persoalan di lapangan. Bukan berarti harus mementingkan diri mereka pribadi. Sementara

masyarakat masih kelaparan.

Sepengetahuannya, tidak ada bagian dari gedung DPRD yang rusak, sehingga terkesan menghaburkan uang rakyat.

Seharusnya sebagai wakil rakyat jeli melihat kondisi masyarakat. “Coba lihat masih banyak warga ndak bisa makan. Toh juga masih bagus dan gitu - gitu aja,” imbuhnya.

Ia tidak melihat apa yang menjadi kepentingan Dewan memperbaiki interior, apakah menaikkan pamor atau hanya gagah - gagahan saja.

Hal senada dikatakan Ardian. Menurutnya, Pemkot Mataram dan Dewan hanya mementingkan perbaikan tampilan fisik dibandingkan mengerjakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Masalah yang lebih substansial seperti kesejahtraan rakyat dan pengangguran justru tidak diperhatikan secara serius.

“Lagipula kerja legislatif masih belum terlihat siginifikan sampai saat ini. Jadi lebih baik dana pembangunan

tersebut diarahkan untuk halhal yang dibutuhkan rakyat Mataram,” paparnya.

Sebagai wakil rakyat menurutnya, Dewan harus peka melihat persoalan di masyarakat.

Jika tolak ukurnya anggaran Rp 1 miliar disalurkan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat misalnya per Kepala Keluarga diberikan bantuan modal Rp 5 juta, bisa mengurangi angka kemiskinan sekitar 200 jiwa. Tapi dipecah Rp 3 juta, malah bertambah lagi. “Kalau kerjanya mereka bagus, tidak masalah diberikan reward. Tapi ini kan kerjanya belum setahun, tidak kelihatan. Kok mau dimanjakan,” sesalnya.

Seperti diketahui, proyek interior DPRD Kota Mataram dikerjakan oleh CV. Intermedia Kreasi dengan kontrak Rp 760.004.000,- dari pagu Rp 803.000.000,-. Bagian yang diperbaiki yakni lantai 2 dan 3 kecuali ruang pimpinan Dewan. Padahal sejauh ini, kondisi ruang tersebut masih bagus. (cem)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram untuk menjaga kondusivitas dan kebersamaan di Kota Mataram. Hal ini disampaikan Selly pada saat memimpin upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 di Kota Mataram.

Upacara bendera digelar secara sederhana di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (17/ 8) pagi.

Pentingnya menjaga kebersamaan dan kondusivitas daerah disampaikan Selly dalam rangka mengawal pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung secara nasional pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat yang dilantik pekan lalu ini juga menyampaikan momentum peringatan hari kemerdekaan ini tidak hanya dimaknai sebagai momentum bersejarah 70 tahun yang lalu saja, melainkan juga harus dimaknai sebagai momentum kesyukuran atas nikmat alam kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.

Momentum ini juga harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan harapan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1 9 4 5 .

Harapan dan citacita mulia itu hanya bisa dicapai melalui kerja keras dan tugas semua pihak untuk mewujudkannya secara bersama. Selly juga mengajak jajarannya, SKPD lingkup Pemkot Mataram untuk terus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Ayo kerja.

Ayo kerja. Ayo kerja,” ajaknya.

Selly menyampaikan usia 70 tahun Indonesia juga merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018.

Program-program unggulan pembangunan daerah yang sedang dan akan dilaksanakan, diikhtiarkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015 dan 2016 sendiri, akan ada beberapa kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di NTB, termasuk Kota Mataram sebagai lokasi diantaranya Pekan Hortikultura/Florikultura Nasional, Perkemahan Wirakarya Nasional, Muktamar ICMI Keenam, Hari Pers Nasional, dan tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-26 tahun 2016. Hal tersebut membutuhkan dukungan semua pihak agar pelaksanaannya sukses dan berdampak untuk masyarakat.

Upacara bendera HUT RI ke70 tahun dihadiri seluruh pimpinan SKPD dan karyawan lingkup Pemkot Mataram, pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram. (ynt)

(Suara NTB/ist)

PERINGATAN HUT RI - Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi ketika menjadi Pembina Upacara pada peringatan HUT RI ke-70 di Halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (17/8).

Daftar Tunggu Haji Warga Mataram Sampai 18 Tahun Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi setiap tahunnya.

Namun mereka harus bersabar untuk menunggu, karena daftar tunggu sangat lama. Bahkan di Kota Mataram, daftar tunggu haji selama 17-18 tahun.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam. “Daftar tunggu berdasarkan informasi terakhir sampai tahun 2028, selama 17-18 tahun,” jelasnya.

Burhanul menyebutkan data jumlah warga yang telah berada dalam daftar tunggu haji sampai April 2015 sebanyak 11.379 orang. Dan diprediksi sampai bulan Agustus ini bisa mencapai 12 ribu lebih. Daftar tunggu warga di setiap kecamatan di Mataram ini rata-rata sekitar 3.600 orang per kecamatan.

Diharapkan renovasi Masjidil Haram bisa segera selesai sehingga daftar tunggu haji secara nasional juga bisa dipersingkat. Dan juga kuota jamaah calon haji secara nasional bisa bertambah. Pengurangan kuota jamaah calon haji ini dimulai sejak tahun 2013 lalu. Saat

ini kuota jamaah haji untuk Kota Mataram masih di bawah 500 orang atau tepatnya tahun ini yang akan diberangkatkan sebanyak 462 orang.

Jika kuota haji nasional telah kembali normal, maka jamaah yang bisa berangkat dari Kota Mataram bisa mencapai 700 orang setiap tahunnya. Pengurangan kuota sampai 20 persen, dan biasanya NTB mendapat kuota 5 ribu orang dan sekarang turun menjadi 3.600 orang. “Secara nasional yang berangkat tiap tahun itu 168 ribu jamaah. Dan kuota normalnya 220 ribu orang.

Pengurangan kuota ini dilaksanakan sejak tahun 2013 karena ada renovasi Masjidil Haram,” jelasnya.

Untuk ONH Plus, Burhanul mengatakan saat ini mereka juga tidak bisa langsung berangkat pada tahun mereka melakukan penyetoran biaya haji. Tapi mereka juga harus masuk daftar tunggu, sekitar tiga sampai empat tahun lamanya. Ia mengimbau kepada warga yang berniat menunaikan rukun Islam kelima ini untuk mulai mendaftar dari sekarang.

“Yang penting sudah dapat nomor porsi dulu,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Kejar Target Penerimaan PBB

Dispenda Mataram Jemput Bola Mataram (Suara NTB) Memasuki pertengahan pelaksanaan Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi pembayaran mencapai 65 70 persen. Dari serapan yang ada, 30 persen dari wajib pajak (WP) kecil atau buku satu hingga tiga dengan potensi tagihan di bawah Rp 1 juta belum tertagih. Dinas Pendapatan (Dispenda) kejar target dengan memaksimalkan juru pungut dan jemput bola ke lapangan.

Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, sejauh ini realisasi PBB yang dihasilkan telah mencapai 65 bahkan 70 persen. Berdasarkan laporan pada gebyar PBB, WP buku 4 dan 5 sebagian besar telah tertagih. Sedangkan, sisa WP buku dengan potensi tagihan di bawah Rp 1 juta, masih belum tertagih. “Kalau di atas Rp 1 juta atau WP besar alhamdulillah sudah rampung,” aku Syakirin pekan kemarin.

Sekarang ini lanjutnya, pihaknya menggarap WP buku satu hingga 3. Jika WP dengan pembayaran rata - rata Rp 100 ribu, dan membayar sekitar 500 - 600 orang. Artinya, pendapatan dari potensi kecil mencapai Rp 500 - 600 juta.

“Dengan orang membayar 500 WP, kan bisa 50 - 60 juta,” sebutnya.

Untuk mengejar target itu, dioptimalkan dengan mencoba menyebar mobil operasional. Serta, masing - masing petugas diminta berkoordinasi secara intensif dengan petugas juru pungut di kelurahan.

Berbicara tentang potensi, target PBB Rp 18,5 miliar telah tercapai sekitar Rp 12 miliar lebih. Sedangkan, ada Rp 5,2 miliar – Rp 5,3 miliar belum tertagih. Kebiasaan masyarakat baru lanjutnya, banyak membayar seminggu atau penutup gebyar.

WP terlambat membayar jatuh tempo didenda 2 persen.

Sebagian lanjutnya, ada WP tidak didenda sepanjang melalui mekanisme dan aturan berlaku. Warga ada mengklaim ketidaksesuai pembayaran dan nilai aset. Kewajiban Dispenda, mengkonfrontir antar data WP dan data dipegang Dispenda. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Harga Garam Lokal Terancam Anjlok Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB mengkhawatirkan impor garam yang menjadi kebijakan pemerintah pusat akan memperburuk harga jual garam produksi lokal.

Padahal, tidak sedikit jumlah petani garam di NTB menggantungkan hidup mereka dari kegiatan ini.

“Kita tidak bisa single fighter untuk membendung keinginan pemerintah pusat melakukan impor garam,” kata Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si usai mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di kantor gubernur, Senin (17/8).

Pemprov NTB tentunya menolak keras kebijakan pemerintah melakukan impor garam, guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Ada seluas 8.000an hektar potensi lahan garam di NTB. 2.000 hektar di antaranya belum dimaksimalkan.

Saat inipun kondisi produksi garam di NTB khususnya tidak begitu melejit, lantaran harga jualnya yang masih rendah. Ada di kisaran Rp 300-an/Kg untuk garam kasar. Sementara, garam yang sudah diyodium di tingkat

petani hanya dijual sampai Rp 500an/Kg. Alih-alih pemerintah berupaya mendongkrak harga penjualan garam, impor garam tentunya makin membuat harga garam lokal anjlok.

Di NTB, menurutnya hanya ada tiga kabupaten/kota yang tak memproduksi garam, masing-masing Kota Mataram, KLU dan Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuh kabupaten/kota lainnya rata-rata memiliki tambak garam yang dikelola oleh petani. Hasil produksi dari NTB inilah yang kemudian dikirim untuk memenuhi kekurangan kebutuhan garam industri di beberapa daerah lainnya di Indonesia.

“Untuk kebutuhan garam konsumsi kita di NTB kecil, untuk pemindangan dan ikan asin kebutuhannya masih kecil. Sehingga produksi yang sedemikian besar di NTB dijual keluar daerah.

Dalam pertemuan yang dilakukan

baru-baru ini di Bali, KPK sendiri mempertanyakan apa sebenarnya yang salah hingga Indonesia memberlakukan kebijakan impor. KPK dan Kementerian Kelautan memiliki kerjasama untuk penyelamatan potensi-potensi kelautan Indonesia.

KPK-pun menurut Aminollah mempertanyakan kenapa alih teknologi tidak dimaksimalkan untuk meningkatkan produksi garam nasional.

Aminollah juga mengakui Indonesia umumnya, belum mampu memproduksi garam sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi jika pemerintah mendukung langkah-langkah strategis, produksi garam bisa makin melimpah.

Beberapa hal yang mungkin perlu disepakati menurutnya, diperlukan manajemen petani garam, penataan regulasi untuk teknologi produksi, hingga pengaturan tata niaga garam dengan sebaik-baiknya.

“Jika ketiga hal itu dilakukan, kita bisa lepas dari ketergantungan impor,” demikian Aminollah. (bul) (Suara NTB/dok)

Penurunan Angka Kemiskinan Diprediksi Semakin Berat

(Suara NTB/aan)

SAYUR SEGAR – Murniati, pedagang sayur tengah sibuk melayani pembeli di arena car free day, Jalan Udayana, Mataram, Minggu (16/8). Sayuran segar itu ia pasok dari petani lokal di daerah Dasan Sari, Mataram.

Mataram (Suara NTB) Melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi global secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap potensi peningkatan angka kemiskinan.

Di Provinsi NTB, target penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen pada 2018 mendatang sepertinya menjadi hal yang mustahil.

Pencapaian penurunan kemiskin di NTB sampai saat ini memang belum memuaskan.

Target 2 persen setahun, hanya mampu dicapai 1 persen. Bila kemiskinan NTB masih berkisar 17-15 persen maka kemungkinan NTB tidak mampu mencapai target MDGs 2015 yang berharap penurunan kemiskinan setengahnya dari awal MDGs dicanangkan, kata Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si. Persoalan kemiskinan ini berdimensi luas, penyebabnya bisa karena struktural yaitu mal kebijakan dan kultural

yaitu budaya dan perilaku yang terbelakang. Masalah kemiskinan yang bersumber dari indikator kelayakan perumahan yang pernah diungkap Wakil Gubernur Provinsi NTB, Muh. Amin, SH, MH hanyalah memburamkan kemiskinan seakan akan terlihat tidak miskin.

“Masalah utama kemiskinan itu menurutnya adalah pendapatan rumah tangga,” paparnya.

Dengan mengubah rumah orang miskin menjadi lebih bagus (bedah rumah) dengan tanpa ditopang petumbuhan pendapatan, kesadaran hidup sehat baginya tidak ada manfaatnya walau dicatat tidak miskin karena indikator punya rumah bagus.

Kemiskinan itu cakupannya luas, naik inflasi kemiskinan pasti bertambah, kurs melemahpun juga akan memberi dampak, kurangnya lapangan kerja juga berperan sama. Realisasi anggaran APBD yang terlambat diketok pun bisa menambah kemiskinan.

“Saya ingin ingatkan pemerintah untuk hati-hati menargetkan penurunan kemiskinan. Apa lagi di era ketidakpastian ekonomi ke depan. Maaf ya, harapan penurunan kemiskinan hingga tersisa 8 persen di tahun 2018 itu sangat sulit,” ujar Dr. Firmansyah kepada Suara NTB di Mataram, Senin (17/8). Di tahun 2015 ini saja, angka kemiskinan masih tersisa 17 persen, lantas bagaimana bisa diharapkan turun jadi sisa 8 persen tiga tahun mendatang, sementara untuk turun 1 persen saja upaya penurunannya begitu sulit.

“Terjun bebas yang sangat drastis. Revisi target itu herus realistislah,” tambahnya.

Saat ini yang penting dilakukan meminimalisir dampak dampak ekstetnal dan internal. Ketika harga-harga barang naik, disegerakan jalankan operasi pasar, perbanyak kesempatan kerja, realisasi anggaran jangan terlalu molor dan seterusnya. (bul)

BI Dorong NTB Seriusi Proyek Mandalika Resort WUB akan Diperkuat DINAS Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan memfasilitasi penguatan manajemen kepada 4.800 pengurus koperasi dan Wira Usaha Baru (WUB). Hal ini untuk menghadapi hantaman krisis ekonomi yang mengancam republik ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM dijumpai di Mataram, Senin (17/8), mengaku dampak krisis ekonomi terhadap WUB dan koperasi pastinya akan terasa. Namun sebesar apa kemungkinan pengaruhnya, ia masih meyakini WUB dan koperasi akan kebal.

“Sebab dalam kondisi krisis ekonomi, yang paling kebal itu adalah WUB yang berada di lapisan bawah,” katanya pada Suara NTB. Kebijakan untuk memberikan mereka penguatan manajemen dalam bentuk bintek dan peningkatan kualitas keterampilan ini diharapkan akan memperkebal keberadaan koperasi dan UMKM di NTB. Mereka yang dilatih adalah yang sudah masuk dalam program pemerintah daerah menciptakan 100.000 WUB dan 1.000 koperasi berkualitas pada peridode sebelumnya.

“Oleh karenya, kita minta kegiatan penguatan manajemen dan kelembagaan yang akan kita lakukan menggunakan dana dekon dan APBD, masing-masing daerah melaporkan siapa saja yang sudah dibina sebelumnya” kata H. Supran.

Tujuan pelatihan yang dimaksud, untuk meningkatkan kapasitas para wirausahawan dan pengurus koperasi dalam menghadapi tantangan. Jika persoalannya ada di manajemen keuangan, manajemen usaha, dan manajemen pemasaran mereka yang masih lemah, di sanalah pemerintah akan masuk menguatkannya. Demikian juga jika kelembagaannya masih lemah.

Bintek dan pelatihan akan lebih memahami persaingan, kebutuhan zaman, hingga menyesuaikan produk yang mereka hasilkan untuk menjawab tantangantantangan tersebut.

H. Supran mengatakan, untuk tahun ini kegiatan pelatihan dan bintek dilaksanakan terbatas, disesuaikan dengan besaran anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. bintek dan pelatihan yang akan dilakukan ini, sekaligus sebagai kegiatan evaluasi wirausaha baru dan koperasi berkualitas yang telah diciptakan. (bul)

(Suara NTB/dok)

HILANG HILANG STNK HONDA DR 4041 DL, NOMOR RANGKA MH1JB8113BK710435, NOMOR MESIN JB81E-1706482 ATAS NAMA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB, JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA.

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) terus mendorong agar pemda NTB lebih serius menangani realisasi pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, yang ditangani oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Menyusul, adanya pem-

batalan groundbreaking hotel yang seyogyanya akan dilaksanakan bulan Agustus ini.

Kepala BI NTB, Prijono kepada Suara NTB, kemarin menyatakan, pemda mengetahui persis di mana kekurangan-kekurangan dari rencana besar membangun kawasan eksotis di Kuta, Lom-

Kekeringan di Rembiga Meluas Mataram (Suara NTB) Puluhan hektar lahan pertanian di wilayah Kelurahan Rembiga selalu terdampak kekeringan atau kekurangan air setiap tahunnya. Persoalan disebabkan oleh kekurangan pasokan air karena banyaknya kolam ikan di daerah Pesongoran dan Sayang-Sayang.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram akan berkoordinasi dengan Lombok Barat. Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli.

Sejauh ini Mutawalli mengakui pihaknya belum pernah melakukan komunikasi pun berkoordinasi dengan pihak Lombok Barat. “Akan coba kita lakukan. Sebagai solusi jangka panjang kita akan bicara dengan Lombok Barat bagaimana pengaturan air dari hulu sampai hilir,” jelasnya. Pentingnya pembicaraan dengan Lombok Barat karena sumber air yang mengalir ke Kota Mataram berasal dari wilayah Lombok Barat.

Di wilayah Kelurahan Rembiga, terdapat sekitar 20 hektar lahan pertanian. Untuk solusi jangka pendek terkait persoalan tersebut, Mutawalli mengatakan pihaknya telah menurunkan bantuan pembuatan sumur dangkal dan mesin pompa air. Bantuan sumur dan mesin pompa air ini juga sebagai upaya menghadapi elnino atau kemarau panjang.

Mutawalli menyampaikan pihaknya akan membuat ratusan sumur yang disertai dengan mesin pompa. Program ini dianggarkan melali Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan. Bantuan ini akan mu-

lai disalurkan bulan ini kepada seluruh kelompok tani di semua kecamatan. “Jumlah unitnya ratusan baik sumur dan pompanya yang disiapkan.

Banyak kelompok tani yang dapat dalam rangka persiapan menghadapi elnino,” jelasnya.

Sebelumnya Lurah Rembiga, Edwin Zamroni menyampaikan telah tiga tahun berturut-turut, puluhan hektar lahan pertanian di Kelurahan Rembiga selalu dilanda kekeringan pada saat musim kemarau. Lahan yang terkena kekeringan akibat kekurangan pasokan air ini berlokasi di utara eks Bandara Selaparang dan bahkan meluas sampai wilayah Kelurahan Ampenan Utara. “Bukan kekeringan tahun ini saja. Sekitar tiga tahun ini berturut-turut selalu terjadi setelah banyak muncul kolam-kolam ikan di Sigerongan,” jelasnya.

Edwin mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari para petani. Kekurangan air ini telah menjadi persoalan yang kerap dialami petani di wilayahnya karena air yang melalui saluran irigasi di Repok Pancor tidak sampai ke lahan para petani di utara eks Bandara Selaparang.

Air tersebut menurutnya habis untuk mengisi kolam-kolam ikan air tawar yang ada di Sigerongan dan Sayang-Sayang.

Ia pun berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB dan pemerintah Lombok Barat untuk memperhatikan persoalan yang kerap dialami petani ini. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik antar petani. “Petani-petani kita juga sering langsung protes dan berkonflik karena persoalan air ini,” jelasnya. (ynt)

bok Tengah itu. Oleh karenanya, Prijono mengatakan Bank Indonesia tentu terus mengingatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Bank Indonesia dalam kajian ekonomi regionalnya selalu menempatkan harapan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pembangunan di NTB akan semakin baik. Salah satu indikator yang ditampilkan yakni rencana pembangunan Mandalika Resort yang menjadi program sejak lama.

Harapannya proyek besar di Mandalika Resort tak menggantung, tetapi benar-benar direalisasikan. Mengingat multiflier yang tidak kecil akan muncul jika kawasan tersebut benar-benar dihidupkan oleh investasi yang didukung oleh rencana penganggaran oleh pemerintah sebesar Rp 1,8 triliun mendatang.

Mandalika Resort dalam perhitungan makro BI, akan memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Jika kawasan tersebut sudah terpenuhi fasilitas-fasilitas yang telah direncanakan, tentunya sektor pariwisata akan hidup. Berprogresnya sektor pariwisata ini akan mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya.

Misalnya sektor perdagangan dan berbagai jenis jasa yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Jasa perhotelan, transportasi dan jasa-jasa lainnya. Sebaliknya, jika pembangunan di Mandalika Resort masih terkatung-katung, tentunya harapan besar tersebut ikut tergantung.

Sebelumnya, rencana groundbreaking pembangunan hotel JW. Marriot di Mandalika oleh Presiden, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus ini teran-

cam batal. Berdasarkan progress terakhir, pihak ITDC nampaknya belum siap. Namun, hal itu masih tergantung Kementerian Kemaritiman.

Dijelaskan, rencana kedatangan Presiden Jokowi yang akan melakukan groundbreaking pembangunan hotel JW. Marriot di kawasan KEK Mandalika itu telah dilakukan pertemuan di Kementerian Koordinator Kemaritiman pada 6 Mei lalu.

Pemprov NTB bersama Kementerian terkait akan melakukan evaluasi terhadap rencana groundbreaking tersebut usai HUT RI ke 70 mendatang. Jika Presiden batal melakukan groundbreaking pada Agustus ini, ada kemungkinan kegiatan Presiden di NTB akan diselaraskan dengan beberapa kegiatan pada Oktober mendatang. (bul)

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Panggil Oknum Anggota Dewan BADAN Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai unjuk gigi menegakkan aturan dan tata tertib legislatif KLU. Salah satunya, BK pada Selasa (18/8) hari ini, akan melakukan “sidang” terhadap salah seorang anggota DPRD KLU dari Partai Bulan Bintang (PBB), M. Nas, S.Ag. Kepada Suara NTB, Ketua BK DPRD KLU, Abdul Gani, mengakui surat panggilan kepada M. Nas telah ditandatangani pada Kamis (13/8) lalu, (Suara NTB/dok) dan dikirimkan Sekretaris Abdul Gani DPRD KLU kepada yang bersangkutan. Surat tersebut merupakan salah satu bentuk ketegasan BK, menyikapi buruknya kinerja DPRD lantaran absensi yang carut marut.

“Surat panggilan kita hanya untuk Nasahar dulu. Alasan pemanggilan, karena tingkat kehadiran yang bersangkutan pada posisi sidang paripurna sudang jelas menyalahi aturan dan tata tertib yang ada. Jika sudah 3 kali berturutturut tidak hadiri sidang paripurna, maka kewajiban BK untuk memanggil,” papar Gani, Senin (17/8).

Diterangkan Ketua BK yang menjabat dua periode ini, jika selama ini dirinya lebih “lunak” menyikapi absensi anggota-anggota DPRD baik saat sidang maupun selama masuk kantor. Sebelumnya, ia lebih cenderung mengajak atau memperingatkan anggota dewan secara lisan dan kekeluargaan, agar tingkat kehadiran saat sidang paripurna ditingkatkan. Namun kali ini, dirinya tidak ingin menjadi “alamat” pertanyaan publik lantaran sikap oknum anggota dewan yang menyalahi aturan dan tata tertib.

Ia juga mengakui, dalam proses pemanggilan Nas, telah dilalui secara kekeluargaan. Namun demikian, muncul sejumlah desakan maupun tuntutan dari anggota Dewan lain, agar yang bersangkutan “disidang”.

Mengenai adanya informasi yang menyebutkan yang bersangkutan sedang sakit, Gani menegaskan, hal itu bisa dijadikan alasan. Meski demikian, sakit tanpa keterangan atau pemberitahuan ke lembaga juga tidak masuk akal. Lagi pula, Gani melihat perilaku kontradiktif dari politisi PBB tersebut.

Gani berharap yang bersangkutan akan hadir sesuai dengan agenda pemanggilan Selasa ini, sekaligus memberikan klarifikasi atas absensinya selama sidang-sidang paripurna. Setelah keterangan diperoleh, barulah BK akan mengambil sikap lebih lanjut sembari memantau yang bersangkutan dalam sidang-sidang berikutnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK 152 Warga Binaan di Rutan Kelas II B Selong Dapat Remisi Selong (Suara NTB) Sebanyak 152 tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Selong Lombok Timur (Lotim) menerima remisi dalam rangka HUT RI ke-70. Kepala Rutan Kelas II B Selong, Fikri Jaya Soebing, Senin (17/8), menyebutkan, dari total keseluruhan tahanan 59 orang dan narapidana 114 orang yang berada di Rutan Kelas IIB Selong dengan total keseluruhan 173 orang.

Sebanyak 152 orang, baik itu tahanan maupun narapidana mendapatkan remisi dalam rangka peringatan HUT RI ke-70 tahun 2015, baik itu remisi umum maupun remisi dasawarsa. “Yang mendapatkan remisi umum 57 orang mulai dari satu sampai lima bulan. Dan remisi dasawarsa sebanyak 95 orang mulai dari satu bulan sampai tiga bulan.

Kalau remisi umum yang sudah mendapatkan kualifika-

si, sementara untuk remisi dasawarsa semuanya kecuali narapidana seumur hidup dan hukuman mati,” sebutnya.

Sementara, Wakil Bupati Lotim H.Haerul Warisin, berpesan kepada tahanan maupun narapidana yang mendapatkan remisi supaya tetap berbuat baik dan memperbaiki diri di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ia berharap kepada petugas Lapas supaya tetap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kesempatan itu, wabup menyempatkan diri mengunjungi sejumlah karya para tahanan berupa pembuatan closed, batako dan lainnya.

Setelah itu, jajaran Pemkab Lotim menggelar detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 di Taman Tugu Selong.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wabup Lotim, H. Haerul Warisin. (yon)

untuk menambah alokasi honor bulanan tenaga kontrak dari Rp 750 ribu sebulan menjadi Rp 850 sebulan,” kata Zarkasi.

Selama masa pembahasan honor ini, Zarkasi mengakui sempat mendapat penolakan dari anggota Banggar yang juga Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima. Namun demikian, penolakan itu tidak berarti, karena sebagian besar anggota banggar menyetujui usulan tersebut.

Bagi politisi PKPI Lombok Utara ini, disetujuinya tambahan honor tenaga kontrak disertai dengan pertimbangan ekonomis. Bahwa beban kerja tenaga honorer cenderung lebih berat dibandingkan mereka yang staf PNS. Tidak hanya itu, para honorer ini pun terlihat lebih giat bekerja dibandingkan Staf PNS. “Dengan laju inflasi dan perkembangan harga sejumlah komoditas, maka kami menyadari besaran honor Rp 750 ribu per bulan sangatlah kecil untuk

(Suara NTB/yon)

UPACARA - Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke 70 di Lapangan Tugu Selong, Senin (17/8).

mencukupi kebutuhan rumah tangga tenaga honorer. Karena sebagian besar honorer juga telah berkeluarga,” ujarnya.

Zarkasi juga melihat, honor tenaga kontrak idealnya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,450 juta per bulan. Jika pemerintah bisa mengatur nominal yang pantas untuk tenaga kerja sektor swasta, maka pemerintah juga mesti berpikir untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya jasa tenaga honorer. Sayangnya, pihaknya di DPRD pun belum dapat memperjuangkan nominal dimaksud karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. Sumadi, SH., mengakui peran tenaga honorer yang cukup strategis di instansi pemerintah layak dihargai. Di KPPT yang ia pimpin, sangat disadari aktivitas kedinasan rela-

tif terbantu dengan keberadaan tenaga kontrak yang semuanya berasal dari Lombok Utara.

“Bayangkan saja, andaikata honorer ini tidak masuk kantor 2 hari saja, saya rasa pelayanan di instansi pemerintah tidak akan berjalan. Termasuk di KPPT sendiri, karena rata rata honorer S1 (sarjana), mereka lebih giat bekerja, paham teknologi bahkan tidak sedikit yang sudah p a h a m bagaimana menyusun SPJ,” ujar Sumadi saat dimintai komentarnya mengenai kinerja honorer. (ari)

Wacana Bangun Pendopo

Terlalu Dini, Banggar Klaim Bukan Tugas Penjabat Wacana pembangunan pendopo bupati/wakil bupati dan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dilempar Penjabat Bupati, Ashari, SH, MH, belum lama ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD KLU, Ardianto, SH. Menurut Ketua Komisi I DPRD KLU tersebut, pembangunan sarana kantor bupati dan pendopo kepala daerah masih terlalu dini di tengah keterbatasan dana APBD KLU. Lagi pula, keberadaan penjabat bupati yang hanya 6 bulan, seharusnya fokus pada bagaimana menyiapkan Pilkada KLU agar berjalan kondusif.

“TERLALU dini bagi seorang penjabat untuk berbicara pembangunan gedung dan pendopo bupati.

Saya yakin beliau orang cerdas. Karena kalau tidak cerdas, tentu kehadirannya akan berdampak terhadap kondusivitas Lombok Utara di tengah persiapannya menuju Pilkada,” ungkap Ardianto, Senin (17/8).

Dijelaskan anggota Banggar DPRD KLU ini, pembangunan pendopo dan kantor bupati di tahun 2016 akan sangat menguras APBD. Mengingat, pada APBD Perubahan 2015 ini saja, besaran dana APBD sebesar Rp 659,386 miliar, tidak akan cukup untuk memenuhi pengadaan sarana dimaksud. Sedangkan di sisi lain, sejumlah kantor SKPD yang berfungsi dalam aspek pelayanan masyarakat banyak yang belum berdiri. Sejumlah instansi Pemda yang belum memiliki kantor antara lain, Bappeda, Inspektorat, Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Bakorluh, tak terkecuali Gedung DPRD KLU. Di sisi lain, tuntutan akan pengadaan aset, infrastruktur jalan, hingga sarana pelayanan kepada masyarakat, masih memerlukan biaya cukup besar. Sebut saja, desakan pengadaan lahan untuk Polres (persiapan) KLU sebesar 2,5 hektar, pembebasan lahan jalan lingkar utara yang defisitnya diperkirakan sebesar Rp 17,3 miliar (baca: baru terpenuhi Rp 10,7 miliar dari Rp 28 miliar), hingga perbaikan sarana sekolah dan pembangunan Gedung D dan E di RSUD Tanjung.

“Mimpi penjabat Bupati ini sangat bertolak belakang dengan visi

(Suara NTB/rus)

TERIMA - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menerima kenang-kenangan dari mantan Dandim 1615 Lotim, Letkol Rama Hendarto Budhiyanto di Pendopo Lotim, Sabtu (15/8).

Bupati Lotim: Belajar Tentang Kehormatan dan Disiplin pada Tentara Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan menilai serah terima jabatan (sertijab) di kalangan militer sebagai sebuah tradisi yang sangat baik.

Proses sertijab di dunia militer, ujarnya, perlu dipelajari pejabat sipil negara.

Dinaikkan, Honor Tenaga Kontrak di KLU Tanjung (Suara NTB) Kabar gembira bagi tenaga kontrak yang bekerja di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Besaran honor tenaga kontrak telah disetujui pada APBD Perubahan 2015 untuk dinaikkan sebesar Rp 100 ribu, atau menjadi Rp 850 ribu per orang per bulan.

Anggota Banggar DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., Senin (17/ 8) mengakui, besaran honor tenaga kontrak yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bendahara Daerah (Dispenda) telah disetujui oleh DPRD. Melihat besaran kenaikan anggaran honor ini tidak besar, Banggar DPRD lantas menanyakan hal yang bersifat normatif terkait kenaikan anggaran tersebut.

“Kita hanya menanyakan, apakah kenaikan anggaran akibat bertambahnya honorer, tetapi Dispenda menjawab, tidak.

Honor ini diusulkan meningkat

Halaman 4

mantan Bupati (H. Djohan Sjamsu, SH). Pak Djohan dulu rela berkantor seadanya, demikian juga kami di DPRD, asalkan sarana dan prasarana SKPD bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lombok Utara,” papar Ardianto.

Di tengah tugas berat penjabat bupati untuk bisa menyelenggarakan Pilkada secara aman dan kondusif, Ketua Fraksi Hanura tersebut lantas mempertanyakan isu yang berkembang pascakehadiran penjabat bupati. Isu dimaksud, menyangkut mutasi PNS di tingkat eselon III dan IV. Maraknya isu ini bahkan menggiring opini bahwa penjabat bupati tidak netral. Dugaan itu, kata Ardianto, berkenaan dengan pernyataan salah seorang Anggota DPRD KLU yang juga Ketua Komisi II, Tusen Lasima. Di hadapan media dan sejumlah anggota DPRD, Tusen mengklaim adanya perubahan eskalasi dukungan suara kepada salah satu calon akibat hadirnya seorang penjabat bupati.

Selain penjabat bupati, kader Hanura KLU ini juga heran dengan sikap Sekda Lombok Utara terkait utang Dikbudpora KLU senilai Rp 5 miliar yang harus dibayarkan pada APBD Perubahan. Pada kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia menilai sekda seharusnya ikut bertanggung jawab atas kekeliruan yang dibuat oleh SKPD. “Jangan sampai, saat pemerintahan ini berhasil, keberhasilan itu diklaim sebagai pekerjaan bupati, wabup, sekda. Tapi saat bermasalah, itu dituding ke bupati saja,” ungkapnya.

(Suara NTB/dok)

Ardianto Sebelumnya, Penjabat Bupati KLU, Ashari, mencuatkan wacana untuk mulai membangun Kantor Bupati dan Gedung Pendopo Bupati/ Wabup untuk diadakan pada tahun 2016 mendatang. Pasalnya, menurut Ashari, keberadaan kedua sarana itu dinilai merupakan lambang atau simbol daerah. “Kantor untuk bupati dan wakil bupati merupakan lambang daerah yang semestinya sudah ada saat ini. Demikian dengan pendopo untuk bupati/wakil bupati. Dengan adanya pendopo, akan lebih mengirit keuangan daerah untuk keperluan sewa pendopo,” ungkap Ashari.

Penjabat Bupati KLU, sejatinya memaklumi kondisi keuangan yang dimiliki KLU dalam APBDnya. Di lain hal, bangunan atau kantor bupati/wakil bupati belum terbangun sesuai dengan konsep tata ruang yang sudah direncanakan sebelumnya. Kendati demikian, Ashari yang menginginkan agar fasilitas perkantoran untuk bupati dan wakil bupati, minimal diadakan pada tahun 2016. Namun tentu saja, usulan itu harus ia kawal agar tidak mendapat ganjalan di tingkat legislatif.

Selain itu saat serah terima jabatan dengan mantan Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, dan Wabup KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, beberapa waktu lalu, Sekretaris DPRD NTB ini mengingatkan PNS tetap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. (ari)

Pendapat bupati ini usai proses sertijab Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim dari Letkol Arm Rama Hendarto Budhiyanto, S.Sos pada Letkol Inf. Musthofa di Lapangan Tugu Selong, Sabtu (15/8) lalu. Hadir pada kesempatan ini, Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede.

Kepada seluruh Dandim yang pernah bertugas di Lotim, bupati mengaku telah sejalan dengan kepemimpinannya, yakni menggunakan pendekatan kekeluargaan. Apalagi dari seluruh wilayah di NTB, yang paling banyak masalahnya terdapat di Lotim, karena banyak kelompok berbeda.

Menurutnya, metode pendekatan keluarga dipan-

dang sangat tepat untuk merangkul semua kelompok yang berbeda. “Biar berbeda dia tetap keluarga. Mereka bukan orang luar, mereka bagian dari keluarga kita,” ucap bupati.

Sementara Danrem 162 Wirabhakti Kolonel CZl Lalu Rudy Irham Srigede, mengingatkan anggotanya menjaga kondusivitas di Lotim. Tidak hanya itu, dandim baru segera menyesuaikan diri dan membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas.

Keamanan, lanjutnya, adalah faktor utama untuk kesuksesan pembangunan. Alasannya, tujuan pembangunan adalah kesejahteraan. ‘’Untuk bisa sejahtera, keamanan harus tercipta,’’ ujarnya.

Sementara Letkol Rama Hendarto Budhiyanto, mengaku, selama 1,8 tahun berada di Lotim banyak pengalaman unik yang dirasakan.

Dandim muda yang. Mendapat jabatan baru di bidang pengawasan dan evaluasi di Mabes TNI AD ini merasa lega setelah sertijab.

Meski demikian, meninggalkan Lotim ia mengaku merasa kehilangan. Diakuinya, banyak pengalaman pribadi dan kehidupan spiritual yang dialaminya.

Hal senada disampaikan dandim baru, Letkol Inf. Musthofa. Bertugas di Lotim dirasakan awalnya sangat nyaman.

Alasannya, budaya di Lotim sama dengan daerah asalnya, 99 persen Muslim. (rus)

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Gandeng Pemkab Loteng KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah memulai proses tender untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun ini. Namun proses tender tidak dilakukan secara manual, tapi secara online melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektonik, (LPSE), dengan menggandeng Pemkab Loteng.

“Kita sudah minta bantuan ke Pemkab Loteng untuk membantu proses tender (Suara NTB/dok) pengadaan APK Pilkada LoLalu Puji Hartono teng, melalui sistem online yang dimiliki,” terang Komisioner KPU Loteng, L. Puji Hartono, kepada Suara NTB, Sabtu (15/8).

Diakuinya, pihaknya sengaja menggunakan sistem online dalam proses tender pengadaan APK Pilkada Loteng sudah lebih transparan. Artinya, semua pihak bisa mengikuti proses tender, asalkan memenuhi kriteria yang ada. “Dengan proses tender online tersebut, kesan-kesan miring bisa diminimalisir,” tambahnya.

Pasalnya, dengan sistem tersebut, maka KPU Loteng dalam hal ini hanya menerima jadi saja. Semua keputusan terkait siapa rekanan yang ditunjuk, sistem yang memproses. Berbeda kalau dengan sistem manual. Di mana sejak proses awal hingga putusan akhir, KPU Loteng terlibat secara langsung.

Untuk tahap awal, jelas Puji pihak fokus untuk pengadaan APK dulu. Mengingat, APK harus segera diselesaikan, karena jadwal kampanye Pilkada Loteng sudah semakin dekat. “Begitu tahapan kampanye dimulai, APK sudah harus terpasang,” ujarnya.

Adapun jenis APK yang akan dibuat, berupa baliho berukuran besar dan memuat pasangan calon kepala daerah yang dinyatakan lolos sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng tahun ini. Ditambah pamphlet, brosur dan berbagai jenis APK lainnya.

Disinggung besaran anggaran untuk pengadaan APK Pilkada Loteng, Puji mengaku tidak tahu persis jumlahnya. Tapi yang pasti di atas Rp 200 juta, sehingga pengadaannya harus melalui proses terder terbuka dan bukan penunjukan langsung.

Sesuai aturan pilkada terbaru, seluruh APK bagi pasangan calon kepala daerah disiapkan oleh KPU selaku penyelenggara pilkada. Di mana ada sekitar 8 jenis APK yang sudah disiapkan dan bisa dipilih oleh pasangan calon kepala daerah untuk dijadikan media sosialisasikan kepada masyarakat calon pemilih.

Namun demikian, untuk jumlahnya sudah diatur. Misalnya untuk baliho berukuran besar, masing-masing pasangan calon hanya diberikan sekitar 5 baliho. Begitu pula untuk APK jenis yang lain, juga sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

“APK yang kita siapkan bagi pasangan calon sesuai dengan ketentuan pilkada,” tegas Puji.

Untuk masa kampanye sendiri cukup panjang sekitar 3 bulan atau 120 hari. Dimulai sehari setelah pengundian nomor urut pasangan calon. Dari tanggal 26 Agustus hingga tanggl 5 Desember mendatang atau 4 hari sebelum pencoblosan berlangsung. (kir)

Soal Dana PSKS, Pemotongan Sesuai Kesepakatan Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala dusun di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong menegaskan, jika pemotongan dana program simpanan keluarga harapan (PSKS) dilakukan berdasarkan kesepakatan antar-warga. Mereka menilai apa yang dilalkukan pihak desa sudah tepat untuk membagi bantuan secara adil sesuai kesepakatan bersama.

Demikian disampaikan Kepala Desa Kedaro Lalu Hamzan Wadi didampingi Sekretaris Desa Sahnam dan kepala dusun dan pengurus karang taruna di Sekotong, Senin (17/8).

Kepala Dusun Lendang Guar, Samiun, menyatakan sebelum pencairan dana dilakukan dirapatkan dulu oleh pihak dusun dengan desa untuk mencari solusi pembagian dana itu. Lalu setelah rapat dengan pihak desa, para kepala dusun mengadakan rapat dengan semua warga penerima bantuan itu. Saat rapat, ujarnya, warga bersedia dan setuju disisihkan bantuannya sebagian untuk diberikan kepada warga lain yang miskin namun tak memperoleh bantuan.

Hal senada disampaikan kepala dusun yang lain, jika pembagian dana PSKS itu tidak ada persoalan. Karena masyarakat tidak mempersoalkan adanya sumbangan kepada warga lain, bahkan masyarakat sangat terbantu dan bersyukur bisa diberikan dana itu.

Kepala Dea Kedaro L. Hamzan Wadi, menegaskan, penyaluran dana bantuan PSKS telah dibahas bersama-sama dengan dusun dan desa bersama warga yang memiliki kartu untuk mencari solusi terkait warga yang tidak memperoleh bantuan.

Pasalnya, data penerima bantuan ini tidak tepat sasaran sebab banyak data yang keliru. Penerima bantuan ini banyak yang sudah kaya, namun diberikan bantuan. Sementara sebagian besar masyarakat tidak mampu justru tidak diberikan bantuan. Atas dasar itu dicarikan solusi bagaimana agar warga tidak mampu ini bisa memperoleh dana.

“Akhirnya warga yang memperoleh bantuan sepakat memberikan sumbangan, tapi tidak ada pematokan jumlah sumbangan itu dan tidak ada penekanan,” tukasnya.

Menurutnya, data yang disajikan anggota DPRD Lobar H. Mustafa itu keliru. Dari data desa setepat jelasnya, jumlah penerima 833 KK. Jumlah warga yang tidak punya kartu sebanyak 1.485 orang, sehingga jumlah total warga yang punya kartu dan tidak sebanyak 2.318 orang. Sedangkan jumlah sumbangan yang terkumpul dari bantuan PSKS itu sebanyak Rp 202.500.000. Dana ini dibagikan kepada 1.485 warga yang tak punya kartu masing-masing Rp 125 ribu. Selain itu ada juga disisihkan untuk biaya transportasi masyarakat sebesar Rp 16. 875.000. “Karena warga yang mengambil uang per dusun, jadi dikumpulkan untuk biaya transportnya,” imbuhnya.

Ia juga menampik jika bantuan itu dibagi oleh pihak desa, namun yang benar adalah masyarakat yang mengambil sendiri dana itu. Setelah itu diberikan sumbangan seikhlasnya ke kepala dusun di bawah pengawasan Babinsa. Setelah dana itu terkumpul, lalu pihak desa mengumpulkan para kadus dan toma untuk membahas pembagiannya. “Jadi jelas kemana saja dana itu, tidak ada yang dihabiskan oleh kami,” bantahnya.

Ia juga mempertanyakan, anggota dewan yang intervensi itu komsi III yang bukan membidangi masalah pemerintahan desa. Seharusnya, dewan yang turun itu komisi I yang membidangi. “Terus terang kami merasa tidak nyaman jika diitervensi terus,kalau intervensi positif tidak masalah, namun ini terkesan ke negatif,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

PENJELASAN - Kepala dusun di Desa Kedaro memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana PSKS pada masyarakat di Sekotong, Senin (17/8).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bupati Loteng Minta Peringatan HUT Kemerdekaan Tidak hanya Seremoni Praya (Suara NTB) Puncak peringatan detik-detik Proklamasi ke 70 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) digelar di Lapangan Muhajirin Praya, Senin (17/8). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH. Peringatan hari kemerdekaan ini mendapat perhatian masyarakat Loteng.

“Syukur kegiatan puncak kita hari ini bisa berjalan sukses dan lancar,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan usai kegiatan.

Bupati berharap kegiatan peringatan detik-detik proklamasi bukan semata-mata seremoni belaka. Tapi yang paling penting bisa menjadi penambah semangat bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah ini untuk bisa terus mendukung pembangunan daerah. “Dengan kegiatan ini, kita berharap bisa menjadi tambahan motifasi dan semangat untuk mau terus berpacu mendukung kemajuan pembangunan daerah,” terangnya.

Diakuinya, masih banyak masyarakat di daerah ini yang sampai saat ini justru belum merdeka, baik dari sisi pembangunan ekonomi dan lainnya. “Secara fisik kita memang sudah merdeka. Tapi dari banyak hal, masyarakat dan daerah ini belum merdeka,” ujarnya, seraya menambahkan, untuk bisa mewujudkan kemerdekaan di segala aspek terse-

but, butuh dukungan dari seluruh pihak.

Menurutnya, yang paling penting di era saat ini adalah ruang kemerdekaan secara fisik yang telah berhasil diperjuangkan oleh para pejuang tersebut diisi. “Yang penting sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Demi mewujudkan Loteng yang lebih maju dan mandiri,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Di bagian akhir kegiatan, diisi dengan aksi drama kolosal dari para siswa SMAN 2 Praya yang menampilkan kisah para pejuang dan masyarakat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. “Dengan adanya drama kolosal ini, kita ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bagaimana beratnya merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” tambah Kepala SMAN 2 Praya, Drs. H.L. Masri.

Kegiatan semakin semarak dengan keberadaan belasan pohon pinang. Lengkap dengan hadiah yang telah disiapkan oleh seluruh Satuan Kerja Per-

(Suara NTB/kir)

DRAMA - Sejumlah siswa SMAN 2 Praya memainkan drama kolosal tentang kisah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada puncak perayaan HUT RI di Lapangan Muhajirin Praya, Senin (17/8). angkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng.

Dapat Remisi Sebelumnya, serangkaian peringatan HUT RI ke 70, digelar juga penyerahan remisi (potongan masa tahanan) kepada narapidana Rumah

Tanahan Negeri (Rutan) Praya. Dengan jumlah penerima sebanyak 114 orang narapidana. Upacara penyerahan dipimpin langsung Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, bersama Kepala Rutan Praya. “Total ada 114 narapidana yang mendapat remisi

kali ini,” sebut Kepala Rutan Praya, Sugeng Triwibowo.

Mulai dari 25 hari hingga 7 bulan. Tapi tidak ada yang langsung bebas. Remisi yang diberikan ada dua jenis, yakni remisi umum dan remisi dasawarsa dan diberikan 10 tahun sekali. (kir)

Rangkaian HUT RI di Lobar

Pertunjukan Drama hingga Pengibaran Bendera Merah Putih di Dasar Laut Giri Menang (Suara NTB) – Banyak cara menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70, di Lombok Barat (Lobar). Mulai dari pementasan lomba, hingga menampilkan drama perjuangan pejuang kemerdekaan hingga pengibaran bendera merah putih di dasar laut.

Seperti upacara peringatan HUT ke-70 RI di Lobar, Senin dimeriahkan pagelaran sosio drama singkat tentang perjuangan Jenderal Soedirman dan sejumlah pejuang kemerdekaan lainnya. Termasuk ketika tokoh masyarakat, pemuda, mendesak dan memaksa Soekarno untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI. Lakon yang diperankan anggota Kodim 1606 Lombok Barat dan para pelajar tingkat SMA ini cukup memukau para tamu yang disaksikan langsung Plt Bupati H. Fauzan Khalid dan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) serta para tamu undangan.

Plt Bupati Lobar, H. Fau-

zan Khalid, mengapresiasi drama perjuangan dengan mengajak seluruh masyarakat Lobar untuk menghayati nilai-nilai perjuagan Kemerdekaan guna mengikat persatuan dan kesatuan NKRI. Fauzan mengaku melalui petikan nilainilai perjuangan yang diperankan anggota Kodim itu, diharapkan terpancar di sanubari pemerintah untuk melakukan pembangunan nyata di Kabupaten Lobar.

“Mudahan itu bisa terpancar bagi pemerintah untuk pembangunan daerah kedepan,” ujarnya.

Dandim 1606 Lobar Letkol Inf. Djarot Suharso, menegaskan memilih drama perjuangan Jenderal Soedirman, jika tentara berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat,

Konsumsi Air Mentah

Sembilan Warga Sekotong Dilarikan ke Rumah Sakit Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah warga Dusun Madak, Desa Cendi Manik Sekotong Tengah Jumat (14/8) malam dilarikan ke Puskesmas Sekotong dan Rumah Sakit Umum Daerah Gerung. Warga diduga terserang virus setelah mengkonsumsi air mentah dari saluran air PDAM. Warga mengalami mual dan pusing setelah meminum air tanpa dimasak terlebih dahulu.

Warga Madak, Desa Cendi Manik H. Badrun, mengaku, ada beberapa warga Madak mengalami mual dan pusing secara massal.

“Diduga mereka konsumsi air PDAM tanpa dimasak, setelah itu mereka mual,” ungkapnya.

Ia mengaku, awalnya satu warga yang mengalami mual setelah meminum air. Namun merembet ke warga lain, hingga hampir 9 orang warga diduga mengalami keracunan. Sebagian warga pun dilarikan ke Puskesmas Sekotong, karena khawatir terhadap keselamatan warga. Beberapa warga lainnya dibawa ke rumah Sakit Gerung.

Kepala Puskesmas Sekotong, Nyoman Adnyana Putra membenarkan jika warga setempat dirawat di puskesmas. Mereka dirawat, bukan disebabkan kolera, tapi mengalami diare biasa. “Itu bukan karena kolera, tapi rata-rata di daerah itu, memang warganya tidak punya WC,” ujarnya.

Diakuinya, warga di Dusun Padak tidak punya kamar kecil, sehingga warga buang air sembarangan. Akibatnya, warga sekitar pun bisa terkena penyakit diare. Selain itu, penyebabnya kebiasaan masyarakat setempat langsung minum air tanpa dimasak.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan RSUD Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni membenarkan ada pasien yang diawat, karena mengalami diare. Namun menurutnya, pasien diare itu biasa karena konsumsi yang kurang bersih. (her)

sehingga menggambarkan kebersamaan TNI dan rakyat.

Sementara itu cara unik dilakukan aparat dari Ditpolair NTB. Mereka merangkaikan perayaan hari kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Senggigi. Aksi unik para polisi ini mendapat perhatian para pengunjung. Pengibaran bendera ini dimulai sejak pukul 12.00 Wita. Mereka mengawali dengan melakukan pemantapan di Pelabuhan Cicak Senggigi, lalu berangkat ke

tengah laut menggunakan perahu. “Ini bentuk pengabdian kami kepada negara,” kata Kepala Markas Unit (Kamarnit) Ditpolair Senggigi, Bripka I Gusti Made Suarjaya usai pengibaran bendara bawah laut,.

Ia menuturkan, pengibaran bendera ini memang sengaja disiapkan untuk memeriahkan hari kemerdekaan.

Selama ini pihaknya hanya menggelar kegiatan di darat.

Selain merayakan kemerdekaan, pengibaran bendera bawah laut cara yang menarik untuk memperkenal-

kan polair ke masyarakat.

Untuk itu, dia berharap kinerja Polair, khususnya di Markas Unit Senggigi lebih maksimal dalam melayani masyarakat.

Perayaan tak kalah meriah di kecamatan, seperti di Sekotong dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba, seperti lari maraton, sepeda santai yang diikuti ratusan peserta. Selain itu, diadakan pula gerak jalan.

“Semua murid dari pelosok, pegunungan ikut memeriahkan,” kata Camat Sekotong H. L. Edi Sadikin. (her)

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Semarak Gebyar PAUD Sumbawa Dibuka Bunda PAUD

Arena Mengasah Kreativitas Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) Gebyar PAUD tingkat Kabupaten yang diikuti sedikitnya 300 peserta dari 24 kecamatan berlangsung semarak, di aula auditorium Universitas Samawa (UNSA), Sabtu lalu. Wujud mengekspresikan kemampuan, ajang mengasah kreativitas dan menggali potensi anak yang tergabung dalam kelompok bermain, kelompok belajar dan TK. Sekaligus evaluasi bagi tenaga pendidik (tendik) sejauh mana pembinaan dan pengembangan terhadap anak didiknya.

Ketua Panitia kegiatan, Rusdianto AR, M.Pd, dalam laporannya menyampaikan, gebyar PAUD kerjasama Diknas Sumbawa dan organisasi mitra, seperti HIMPUDI, IGTKI dan Forum PAUD, mengambil tema “melalui layanan PAUD berkualitas, kita persiapkan generasi emas Indonesia 1045”. Optimisme yang tersirat dalam tema tersebut pantas dikedepan-

kan, mengingat sekarang ini PAUD telah tumbuh dan berkembang di Sumbawa.

Bahkan PAUD Kabupaten Sumbawa menjadi percontohan tingkat nasional. Hingga ditargetkan kedepan anak anak ini bisa menjadi generasi emas. Hal ini tak lepas dari peran semua pihak, pemerintah, guru (tendik), orang tua dan stakeholder terkait lainnya. “Kita persiapkan acara ini kurang dari empat hari. Namun berkat kerjasama semua komponen, semua bisa terlaksana dengan baik,” terangnya.

Dari empat mata lomba dalam kegiatan ini, tiga di antaranya akan diikutkan pada gebyar PAUD tingkat Provinsi. Yakni, menggambar bebas, menyanyi solo dan tari kreasi.

Sementara mewarnai untuk tingkat Kabupaten untuk lebih mengasah kepekaaan dan kreativitas anak. Harapannya tentu saja nanti, pemenang yang akan mewakili Sumbawa dapat berbuat banyak di tingkat Provinsi. Lebih dari

itu, kegiatan ini kedepannya akan menghasilkan generasi emas sebagai kader penerus bangsa.

Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman Malik, dalam sambutannya, atas nama jajaran Diknas mengapresiasi kehadiran Bunda PAUD Kabupaten, Hj. Rahma Jamaluddin Malik. Kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidik. Melalui kegiatan ini guru dan pembimbing anak usia dini dituntut kesabaran dan ketulusannya melatih anak-anak. Serta kepada orang tua anak untuk lebih memperhatikan anak sebagai penerus generasi. “Semua pihak harus bersinergi mengembangkan anakanak kita, agar bisa menjadi penerus bangsa dan negara ini, khususnya di tana Samawa,” harapnya.

Sudirman juga bangga dengan perkembangan PAUD di Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningka-

tan. Terhitung sejak 2012, Pemkab terus berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (PAK) PAUD. Sampai 2015, APK PAUD di Sumbawa telah mencapai 68,06 persen dari target APK nasional 75 persen. Kalau dihitung secara umum, sebenarnya APK PAUD di Sumbawa telah melampaui angka tersebut.

Namun upaya meningkatkan APK terus berjalan kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti BKBPP, Dinas Kesehatan, TP PKK, BPMPD, Kementerian Agama dan komponen lainnya.

Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Rahma Jamaluddin Malik, sewaktu membuka kegiatan tersebut bersyukur, gebyar PAUD rutin terselenggara setiap tahunnya di Sumbawa. Upaya meningkatkan kreativitas anak sejak dini. Anak sebagai anugerah dan harta paling berharga yang dimiliki orang tua harus dilindungi dan diproteksi. Pesan ini penting disampaikannya,

karena pada kenyataannya saat ini, tidak sedikit anak yang malah disakiti, dipaksa bekerja, dilecehkan bahkan menjadi korban kebiadaban orang tuanya seperti kasus Angelina. “Orang tua yang melontarkan katakata yang tidak pantas kepada anaknya, sama dengan mendoakan yang jelek untuk anaknya. Sebaiknya anak diperlakukan dengan baik, bahkan sejak masih dalam kandungan, agar nanti anak yang dilahirkan menjadi anak yang baik, sehat dan kuat. Ajari mereka sopan santun dengan baik,” katanya berpesan.

Kegiatan gebyar PAUD salah satu cara mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Memahami tingkah dan pola anak. Memberikan ruang kepada anak mengaktualisasi diri dalam bentuk karya yang luar biasa.

Sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi para guru dan tendik sejauh mana upaya yang dilakukan terhadap peserta didiknya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

GEBYAR PAUD - Hj. Rahma didampingi Kadis Diknas Sudirman dan pejabat lainnya memukul gong dimulainya gebyar PAUD tingkat Kabupaten.

(Suara NTB/arn)

ANTUSIAS - Para anak-anak peserta lomba didampingi tendik dan orang tuanya tampak antusias mengikuti gebyar PAUD.

Warga Temukan Meriam Sisa Perang di Labuan Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Labuan Badas menemukan benda mirip meriam sisa peninggalan perang. Tepatnya di lingkungan pondok Matahari, dusun Padak, desa Labuan Sumbawa kecamatan Labuan Badas. Benda tersebut ditemukan di dalam tanah hasil galian alat berat pada pengerjaan jembatan “SAMOTA”. Barang temuan selanjutnya dievakuasi oleh Tim Gegana Kompi Brimob Sumbawa, Jumat (14/ 8) sekitar pukul 21.30 Wita.

Benda bersejarah tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang juga operator alat berat yang mengeruk tanah di tempat tersebut. Melihat hal itu, operator tersebut sempat kaget, dan menghentikan pengerjaan sejenak. Hal terse-

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) kecamatan Labuan Badas menertibkan sejumlah alat peraga kampanye bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Sabtu (15/8) .

Penertiban ini dilakukan setelah Panwascam merekomendasikan kepada PPK agar mengimbau tim pasangan calon menurunkan alat peraga kampanye di seluruh tempat di Kecamatan Labuhan Badas.

Penertiban dimulai dari desa Labuhan Sumbawa, dilanjutkan ke dusun Pamulung desa Karang Dima dan berakhir di desa Labuhan Badas. Adapun penertiban tersebut, difokuskan terhadap alat peraga kampanye yang berada di tempat terbuka. Sedangkan sisanya dilakukan oleh PPS dan PPL setempat pada sore harinya.

Ketua PPK Labuhan Badas, Kamiruddin, kepada wartawan menjelaskan penertiban tersebut sesuai dengan instruksi KPU kabupaten Sumbawa kepada PPK dan rekomendasi dari

Panwascam agar melakukan penertiban alat peraga kampanye. Mengingat alat peraga kampanye bakal pasangan calon selanjutnya akan menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. “Sebelumnya semua tim kampanye bakal pasangan calon telah diinformasikan mengenai adanya kegiatan penertiban tersebut.

Karena batas akhir toleransi yang diberikan KPU Sumbawa terhadap alat peraga kampanye tersebut hingga Sabtu, sehingga upaya penertiban pun dilakukan,” terangnya. (ind)

Polres Sumbawa Gelar Panjat Pinang Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa, Senin (17/ 8), menggelar dua perlombaan yang diikuti oleh setiap anggota berdasarkan satuannya.

Yakni perlombaan panjat pinang yang dilaksanakan, pada moment 17 Agustus. Sedangkan perlombaan tenis, telah dilaksanakan hari sebelumnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman S.IK , MM kepada wartawan, Senin (17/8) mengatakan pihak Polres sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari NKRI, tentunya memiliki tanggung jawab moril untuk memeriahkan HUT RI yang ke 70 ini. Selain itu juga dalam menyemangati semua masyarakat termasuk anggota kepolisian dengan melak-

Akan Berjuang Lewat DPRD NTB

(Suara NTB/arn)

TAHUN ini menjadi tahun terakhir Hj. Rahma Jamaluddin Malik, menjadi Bunda PAUD. Setelah selama dua periode mendampingi Bupati Sumbawa.

Namun perjuangan masih panjang, Hj. Rahma bertekad meneruskan perjuangannya untuk kemajuan Posyandu, PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB) atau lebih dikenal POSPA BKB serta kelompok usaha perempuan melalui Komisi V DPRD NTB, jabatan yang kini diembannya.

Hj. Rahma Jamaluddin Malik

“Kami akan terus menjalin kerjasama dengan seluruh instansi terkait seperti yang kami lakukan selama dua periode pemerintahan JM. Selama ini kami telah berbuat di Sumbawa. Berkat dukungan dan kerjasama kita semua, Sumbawa meraih banyak prestasi, skala regional maupun nasional.

Atas kerjasama kita pula, POSPA BKB yang sejak 2008 disepakati lalu, telah berlangsung dengan baik hingga saat ini. Bahkan hanya Kabupaten Sumbawa yang memliki program POSPA BKB ini,” terang Hj. Rahma di selasela sambutanya ketika membuka gebyar PAUD di UNSA, Sabtu lalu.

Bahkan kini, lanjut Hj. Rahma, sudah terdapat 72 POSPA BKB di Sumbawa yang telah diberikan bantuan sebesar Rp 5 juta. Dengan harapan, Posyandu, PAUD dan BKB bisa terintegrasi dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan dan mengembagkan usaha pra koperasi.

Hal ini terbukti, ketika dirinya memantau salah satu POSPA BKB di kecamatan Alas. Bantuan Rp 5 juta yang diberikan awal 2014 lalu, kini telah berkembang menjadi Rp 12 juta – Rp 14 juta.

Begitu pula dengan POSPA BKB di kecamatan Lantung dan wilayah-wilayah lainnya. Tahun ini, bantuan serupa kembali diberikan kepada 30 POSPA BKB dengan anggaran Rp 150 juta.

Itupun masih belum dianggap cukup.

Sebagai satu-satunya anggota DPRD per-

diri dan keamanan lokasi tersebut. Proses evakuasi pun dilakukan pada malam hari yang dilakukan oleh Gegana Brimob yang langsung membawanya ke markas brimbob setempat untuk diamankan.

Namun belum ada keterangan

HUT Proklamasi RI

PENERTIBAN - Penertiban alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa di Kecamatan Labuan Badas, Sabtu.

Alat Peraga Kampanye di Sumbawa Ditertibkan

but kemudian dilaporkan kepada ketua RT setempat, dan kemudian dilaporkan ke Polisi.

Polisi kemudian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) agar masyarakat sekitar tidak mendekat demi keselamatan

resmi dari aparat kepolisian mengenai benda tersebut.

Ketua RT setempat, Suprianto, terhadap temuan ini, ia telah mengimbau masyarakat sekitar dan para pekerja proyek supaya lebih berhatihati saat melakukan pengerukan tanah, karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa benda serupa dan mengamcam nyawa. Ia juga mengingatkan, jika menemukan benda mencurigakan, diharapkan warga untuk menjauh dan segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. (ind)

wakilan perempuan dari Dapil V (Sumbawa dan KSB), Hj. Rahma bertekad meneruskan perjuangan tersebut.

Kebetulan Komisi V DPRD NTB yang didudukinya menangani masalah pendidikan kesehatan, perempuan dan kesejahteraan sosial. Artinya, kerjasama dengan SKPD terkait seperti Dikpora NTB, salah satunya pengembangan PAUD juga menjadi prioritasnya. “Walaupun ini tahun terakhir saya menjabat Bunda PAUD Kabupaten, namun saya masih bisa berjuang lewat DPRD NTB. Salah satunya memanfaatkan dana aspirasi masyarakat dalam APBD Perubahan Provinsi tahun ini,” tukasnya.

Bahkan pihaknya sudah mencoba memantau beberapa PAUD yang membutuhkan uluran bantuan. Namun dari hasil koordinasi dengan Dikpora NTB, PAUD yang akan mendapatkan bantuan harus memiliki izin dan sertifikat lokasi tempat bangunan PAUD berdiri. Sementara kebanyakan PAUD di Sumbawa, belum memiliki sertifikat lokasi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Diknas Sumbawa untuk membantu lembaga PAUD yang ada di Sumbawa memiliki sertifikat. Begitu pula dengan kegiatan usaha perempuan, harus memiliki izin usaha, agar bisa diberikan bantuan. “Sekarang lebih ketat, harus ada izin dan sertifikat lokasi untuk POSPA BKB. Untuk usaha, harus ada izin usaha. Setelah itu, SKPD terkait di Provinsi akan turun melakukan peninjauan. Baru kemudian disepakati diberikan bantuan,” jelas Hj. Rahma, sambil mengimbau agar lembaga PAUD segera mengurus sertifikat lokasi dan bagi kelompok perempuan mengurus izin usaha. (arn)

sanakan beberapa kegiatan, salah satunya Panjat Pinang.

“Tadi itu sudah ada pemenangnya, dan mereka sangat bersemangat dalam mengikuti perlombaan,” imbuhnya.

Dalam moment HUT RI ini, dihimbau agar masyarakat kembali mengintrospeksi diri bahwa kita ini NKRI. Apapun kegiatan yang dilakukan, itu demi memajukan negara sesuai dengan porsi dan tugas masingmasing. Menjaga keamanan lingkungan, kondusivitas daerah, supaya Sumbawa aman dan sejahtera. Sedangkan terhadap anggota kepolisian juga diharapkan untuk tetap semangat dan semakin meningkatkan daya juang. (ind)

(Suara NTB/ind)

PANJAT PINANG - Kapolres Sumbawa, Karsiman, saat mengangkat bendera tanda kegiatan panjat pinang dimulai di mapolres Sumbawa, Senin.

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Tiga PNS di KSB Dinyatakan Terlibat Politik Praktis Taliwang (Suara NTB) Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selesai melakukan pemeriksaan terhadap tiga Aparat Sipil Negara (ASN) – PNS yang sebelumnya diduga terlibat dalam kegiatan deklarasi dan pendaftaran pasangan calon saat kegiatan pendaftaran peserta Pilkada ke KPU beberapa waktu lalu.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Panwaslu pun menetapkan masing-masing oknum ASN bersangkutan terbukti bersalah karena secara sah melanggar kode etik atas status yang disandangnya.

“Secara kode etik kami menyatakan mereka ketiganya bersalah,” terang ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, S.Kom kepada media ini, Senin (17/8).

Terhadap pelanggaran yang dilakukan ketiganya, Unang mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan merekomendasikan ke pemerintah KSB. Rekomendasinya berupa pemberian sanksi terhadap ketiganya sesuai dengan kadar kesalahan masing-masing. “Kita sudah sampaikan ke pemerintah melalui inspektorat untuk diberikan sanksi kepada ketiganya sesuai dengan ketentuan udang-udang ASN yang berlaku,” timpalnya.

Menurut Unang, kasus yang dilakukan tiga oknum ASN itu diharapkan agar bisa menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemda KSB dan lembaga pemeritahan vertikal yang di daerah. Agar dalam pelaksanaan Pilkada dan agenda politik lainnya ke depan, tidak melibatkan diri secara aktif.

“Saya harap kasus ini menjadi yang terakhir. Jadi bagi rekanrekan ASN jangan melibatkan diri dalam kegiatan pasangan calon, karena aturannya tidak membolehkan,” tegasnya.

Untuk menjaga netralitas aparatur ASN selama kegiatan Pilkada ini, Unang mengungkapkan, pihkanya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM untuk mengawasi secara ketat para pegawai yang ada di lingkup Pemda KSB agar tidak turut secara aktif dalam berbagai kegiatan pasangan calon di Pilkada. “Alhamdulillah beliau punya komitmen tinggi untuk itu. Upayanya nanti lebih kepada ke arah pencegahan agar ASN tidak ikut terlibat berpolitik praktis di Pilkada,” ujar Unang.

“Oknum ASN terlibat dengan harapan ketika jagonya nanti menang dan duduk sebagai bupati dan wakil bupati maka ia bisa mendapat jabatan. Dan untuk memenangkan jagonya itu, tentu si oknum ASN akan melakukan apapun dan kecenderungannya pun akan menyalahi fungsi jabatannya,” pungkasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Polisi Tangkap Tersangka Pelaku ’’Trafficking’’ Bima (Suara NTB) – Polsek Ambalawi Kabupaten Bima bersama Reskrim Polres Bima Kota Bima berhasil menangkap seorang tersangka pelaku perdagangan manusia (trafficking). Tersangka berinisial FS ditangkap di rumahnya di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi. Terbongkarnya kasus tersebut setelah laporan dari keluarga korban kepada Polsek Ambalawi sehari sebelumnya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Kaur Sat Reskrim Polres Bima Kota, Ipda Masdidin, SH, Sabtu mengatakan, pihaknya sudah mengamankan oknum FS. Setelah dimintai keterangan, pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan kasus perdagangan manusia. ‘’Oknum FS sudah

kita amankan dan sudah ditetapkan jadi tersangka,” ungkapnya.

Keluarga korban melaporkan oknum FS yang diduga sebagai mucikari, setelah itu pihaknya langsung melakukan penangkapan. ‘’Kasus ini korbannya anak di bawah umur,’’ akunya.

Menurut pengakuan keluar-

bak induk untuk mendapat air bersih. “Untuk memenuhi kebutuhan air, biasanya warga mengandalkan air sungai dan telaga,”ujar warga setempat, Abdul Halik kepada Suara NTB, Minggu (16/8).

Selain di Desa Kala, kekeringan yang parah juga terjadi di Desa Palama, Kecamatan Donggo. Bantuan air bersih seperti yang biasanya disalurkan oleh Pemerintah seperti sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hingga saat ini belum juga dilakukan.

Menteri Hukum dan HAM RI. Kepala Lapas Dompu, Bambang Haryanto, BCIP, SH, M.Hum kepada wartawan usai upacara pemberian remisi mengatakan, jumlah tahanan di Lapas Dompu 224 orang, 32 orang di antaranya tahanan titipan jaksa dan Polres Dompu.Namunyangmendapatremisi umum yaitu remisi setiap HUT RI maksimal enam bulan dan remisi khusus dasawarsa yaitu setiap peringatan HUT RI kelipatan 10 maksimal tiga bulan. “Yang mendapatkan remisi umum dan khusus ada 143 orang. Empat orang langsung bebas,” katanya.

Keempat napi yang langsung bebas yaitu Iromansyah Abakar, Tari Hamnur, Intan, dan Ade Setiawan. Lapas Dompu juga memberikan remisi pada pelaku tindak pidana korupsi seperti pelaku tindak pidana korupsi bantuan rumah tanggap darurat dan pelaku tindak pidana korupsi rumah kumuh. “Mereka mendapat remisi dasawarsa,” kata Bambang. “Jumlah tahanan kita belum over kapasitas.

Kita fokus pembinaan rohani,” ungkapnya. (ula)

dinator Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima, Al Safrin meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus tersebut. Kata dia, kasus perdagangan anak di bawah umur baru pertama kali terjadi di Kabupaten Bima. ‘’Kami sangat khawatir kejadian ini. Karena itu polisi harus bertindak tegas,’’ tandasnya.

Safrin menegaskan, jika kasus tersebut dibiarkan maka akan terus terjadi. Karena itu harus segera ditangani dan memberikan tindakan pada setiap tersangka yang terlibat. (uki)

Warga Selaparan Gelar Permainan Rakyat Dompu (Suara NTB) Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 dimanfaatkan warga untuk menggelar berbagai kegiatan lomba. Warga Selaparan Dompu juga memanfaatkan momentum 17 Agustus ini untuk mempererat silaturahmi sesama warga dengan lomba berbagai permainan rakyat.

Lomba yang digelar mendadak warga Selaparan Desa Matua Kecamatan Woja Dompu ini dilangsungkan dalam dua tahap yaitu lomba makan kerupuk dan membawa kelereng menggunakan sendok untuk anak – anak, serta

lomba tarik tambang untuk ibu – ibu. “Lomba ini kita adakan dalam rangka mengisi peringatan HUT RI ke 70 tahun,” kata Rahmin, panitia pelaksana lomba, Senin (17/8).

Rahmin mengatakan, berbagai lomba permainan rakyat ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi warga.

Apalagi selama ini warga selama ini sering disibukkan dengan aktivitas masing – masing, sehingga momen lomba 17an ini diharapkan sebagai wadah pertemuan dan silaturrahmi. “Hadiahnya tidak seberapa, tapi warga cukup antusias dalam rangka merayakan kemerdekaan RI,” ungkapnya. (ula)

“Kami menilai, Pemerintah sengaja tutup mata terhadap kekeringan yang melanda warga saat ini,” tuturnya.

Mereka mengaku, di dua Desa tersebut selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau. Sebagian sumber mata air, termasuk sungai sudah kering sejak memasuki bulan juni.

Warga pun harus rela berjalan kaki hingga beberapa kilometer guna mendapat air untuk minum dan memasak.

Sementara itu, penjabat Bupati Bima, H. Bachrudin,

M.Pd, saat dalam serah terima jabatan (sertijab) dengan Bupati lama baru – baru ini mengatakan, informasi kekurangan air bersih akibat yang terjadi di Kabupaten Bima telah diketahuinya saat sedang berada di Mataram, terutama yang berada di Kecamatan Donggo. Untuk itu, dirinya akan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk memberikan atau menyalurkan air bersih ke wilayah – wilayah yang terdeteksi kekurangan air bersih. (uki)

Dapat Remisi, Empat Napi Lapas Dompu Langsung Bebas Dompu (Suara NTB) Empat narapidana (napi) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Dompu langsung bebas setelah mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI ke 70 tahun dan remisi dasawarsa.

Remisi ini juga diterima oleh tahanan tindak pidana korupsi (Tipikor). Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin langsung memimpin upacara pemberian remisi di Lapas Dompu.

Upacara pemberian remisi kemerdekaan dan dasawarsa dilangsungkan di Lapas Dompu, Senin (17/8) kemarin sebelum upacara bendera peringatan detik – detik proklamasi kemerdekaan RI ke-70 tahun. Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM tampak hadir bersama Dandim 1614/Dompu, Letkol Asep Rahmat Sukmana, SIP, Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH dan Ketua PN Dompu, serta perwakilan dari Polres Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memimpin upacara penyerahan remisi, langsung membacakan sambutan

ga korban, Ahmad kepada Suara NTB, oknum FS kerap membawa keponakannya berinisial NR yang masih berusia 12 tahun keluar malam – malam. Karena satu kampung, lanjut Ahmad, pihak keluarga tidak menaruh rasa curiga terhadapnya. “Namun setelah diberitahu oleh dua orang pemuda kalau NR

dijadikan korban untuk melayani pria hidung belang di Kota Bima dan kami pun langsung mencari tahu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, setelah ditelusuri oleh pihak keluarga, Oknum FS membawa NR di sebuah salon di Kota Bima. Di salon tersebut keponakannya dirias, didandani kemudian diberikan pakaian yang bagus. Setelah mengetahui itu pihak keluarga langsung melaporkan oknum FS ke polisi.

“Malah korban sendiri yang mengaku, dan kami pun melaporkan kasus ini ke Polsek Ambalawi,” terangmya.

Menanggapi hal itu, Koor-

Rayakan HUT RI

Bima Darurat Kekeringan, Warga Kesulitan Air Bersih Bima (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda Kabupaten Bima semakin parah. Warga kesulitan mendapat air bersih, karena dalam beberapa bulan terakhir hampir seluruh sumber mata air sudah mulai kering. Bantuan air bersih dari Pemerintah pun tak kunjung datang.

Daerah yang paling parah dilanda kekeringan, yakni Desa Kala, Kecamatan Donggo. Akibat kekeringan ini, ratusan warga setempat berbondong-bondong mendatangi

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

DIPELUK - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin dipeluk mantan anak buahnya yang terlibat tindak pidana korupsi dan ditahan di Lapas Dompu, Senin (17/8), saat upacara pemberian remisi.

(Suara NTB/ula)

LOMBA MAKAN KERUPUK - Tampak beberapa anak di Selaparan Dompu menggelar lomba makan kerupuk dalam rangka peringatan HUT RI ke-70, Senin.

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Memaknai Kemerdekaan dalam Pemberantasan Korupsi Mataram (Suara NTB) Ada dua perspektif yang terbangun, terkait memaknai kemerdekaan pada 17 Agustus 2015 dalam konteks pemberantasan korupsi. Aparat Penegak Hukum (APH) memandang sebagai tonggak penegakan hukum yang lebih serius.

Dari sisi pemerintahan, sebagai upaya menyelamatkan diri dari kubangan korupsi dan dijauhkan dari proses hukum.

Dari segi tata kelola pemerintahan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi punya argumentasi soal ini. Pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai usaha dan bahkan keras memperbaiki tata kelola pemerintahan. Nawaitunya, meminimalisir munculnya tindak pidana korupsi.

“Korupsi itu, satu dari sekian banyak penindakan. Kalau dikaitkan dengan semangat kemerdekaan, harus bekerja sungguh-sungguh untuk bebaskan diri korupsi,” kata Gubernur saat diwawancarai usai menyerahkan remisi khusus di Lapas

Mataram, Senin (17/8).

Dalam arti luas, harus dijauhi menurutnya adalah korupsi secara sistemik yang bisa menggerogoti sampai level negara.

“Kita semua punya kewajiban itu,” sebutnya.

Dalam arti kedaerahan, menurut Gubernur adalah menanta kembali regulasi regulasi, jangan sampai memberi celah terjadinya korupsi. Baik undang – undang, peraturan pemerintah lainnya, sampai ke peraturan pemerintah daerah. “Di jajaran pemerintah daerah, kewajiban kami ciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ini bagi-

Pulang Malam, Pegawai BIL Dibegal Praya (Suara NTB) Salah seorang pegawai Bandara Internasional Lombok (BIL) Bq. Lena, asal Labuapi Lombok Barat (Lobar) Sabtu (15/8), menjadi korban pembegalan. Saat sedang berangkat pulang setelah selesai bekerja di BIL. Satu unit sepeda motor miliknya, berhasil dibawa kabur dua orang pelaku.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., Senin (17/8) kemarin, menuturkan kejadian yang berlangsung sekitar pukul 21.30 Wita tersebut berawal saat korban selesai bekerja di BIL, kemudian pulang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya.

Ketika melintas di jalur by pass BIL di sekitar SMAN 1 Praya Barat, korban tiba-tiba dipepet sepeda motor dengan dua orang pria tidak dikenal. Kedua pelaku lantas meminta korban berhenti dan turun dari sepeda motor yang digunakan.

Lantaran takut, korban pun tak kuasa memberi perlawan.

Sembari mengancam, pelaku kemudian mengambil sepeda motor milik korban. Dan, hanya dalam hitungan menit para pelaku langsung kabur dengan membawa lari sepeda motor milik korban. “Pelaku sempat mengancam akan melukai korban, jika sampai berteriak,” sebut Tauhid.

Kondisi jalan yang sepi dan tanpa penerangan jalan, membuat para pelaku dengan leluasa beraksi. Korban pun berhasil sampai ke Polsek Praya Barat untuk membuat laporan, setelah ditolong pengendara lain yang kebetulan lewat begitu para pelaku kabur. “Kasus ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih waspada saat melewati jalurjalur sepi. Terutama bagi wanita untuk sebaiknya pulang bersama-sama, tidak sendirian,” ujarnya.

Kasus itu kini masih ditangani Polsek Praya Barat. Termasuk para pelaku juga tengah diidentifikasi. Berdasarkan keterangan korban. “Kasusnya ditangani langsung Polsek Praya Barat. Kita hanya koordinasi saja,” timpal Tauhid. (kir)

(Suara NTB/kir)

MELINTAS - Seorang warga melintas diantara atribut pasangan bakal calon kepala daerah yang kian menjamur di Loteng.

Atribut Pasangan Calon Menjamur

Panwas Pilkada Loteng Tak Berdaya Praya (Suara NTB) Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) memang belum mulai. Namun atribut pasangan calon kepala daerah yang bakal bertarung pada Pilkada Loteng, 9 Desember mendatang sudah mulai menjamur. Terutama di wilayah Kota Praya. Berbagai atribut kampanye mulai dari yang berukuran besar hingga kecil, sudah mulai banyak ditemukan.

Ironisnya, Panwas Pilkada Loteng selaku pengawas pelaksaan Pilkada justru terkesan tak berdaya. Untuk menertibkan atribut-atribut para pasangan calon kepala daerah tersebut. Lantaran terkendala aturan. “Kita sebenarnya mau-mau saja menertibkan atribut pasangan calon kepala daerah tersebut. Tapi memang aturan yang belum membolehkan,” tegas Ketua Panwas Pilkada Loteng, L. Darmawan, Sabtu (15/8).

Ia menjelaskan, yang diatur dalam aturan Pilkada ialah pasangan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara pasangan calon kepala daerah yang ada sekarang ini, statusnya masih bakal calon. Karena belum ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah secara resmi oleh KPU Loteng.

“Jadi secara aturan, mereka (pasangan calon kepala daerah) ini belum terikat oleh aturan Pilkada. Sehingga kita juga belum bisa melakukan tindakan. Maupun menjatuhkan sanksi,” tegasnya.

Hanya saja, atribut-atribut para pasangan calon kepala daerah tersebut bisa ditindak jika dinilai menyalahi aturan terkait ketertiban umum. Artinya, jika pemasangan atribut tersebut dirasa mengganggu dan menyalahi aturan, maka bisa diturunkan.

Namun itu merupakan ranah kewenangan dari pemerintah daerah. Belum menjadi ranah Panwas Pilkada Loteng.

“Kalau ada masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan atribut pasangan calon kepala daerah, bisa mengadu ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang akan melakukan tindakan,” tegasnya.

Tapi bukan berarti pihaknya tinggal diam. Pihaknya juga menyurati para pasangan calon kepala daerah untuk mengingatkan supaya tidak memasang atribut dulu. Sampai menunggu masa kampanye dimulai. “Termasuk pemerintah daerah juga sudah kita surati, agar sama-sama mengingatkan pasangan calon kepala daerah yang ada,” pungkas Darmawan. (kir)

an dari memaknai kemerdekaan,” tegas Zainul Majdi.

Jika soal tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tolak ukur cegah korupsi, maka Ombudsman berpandangan yang harus diperbaiki adalah kultur birokrasi. Selama ini menurut Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB, Muhammad Rasyid Ridho, SH, yang terbangun adalah birokrasi feodalistik, bawahan patuh pada perintah atasan. Ketika perintah atasan itu melanggar aturan, sulit dibantah. “Disinilah korupsi itu terjadi,” kata Ridho, sapaan dia.

Yang perlu dilakukan adalah,

bagaimana membangun kultur birokrasi yang sehat dan mandiri. Ini memang prosesnya panjang, karena menurut dia, bangsa ini masih mereplikasi aturan, khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana milik Hindia Belanda.

Padahal jika bicara soal regulasi yang mandiri, bisa belajar dari Singapura dan Hongkong, yang berhasil meminimalisir korupsi.

Ada baiknya juga, harap Ridho, bagaimana negara negara modern bersikap. Pemerintahan modern ini mengadopsi sistem yang dibangun Robert Denhart, pakar hukum administrasi publik dari AS. Dimana pemerintah bukan lagi steering (pengendali), tapi sekarang justru menjadi public service. Service tanpa diskriminasi, cepat dan tepat sebab masyarakat adalah citizen-nya.

Semangat Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi adalah pekerjaan utama. Tapi pencegahan juga bagian dari prioritas pekerjaan itu. Dua semangat ini menjadi refleksi juga bagi Kejaksaan Negeri Mataram untuk mengevaluasi kinerja.

“Semangat 17 Agustus adalah semangat pemberantasan korupsi. Ini yang harus ditingkatkan lagi, jadi harus lebih baik,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH, ditemui di momen yang sama, peringatan HUT RI. Selama ini, diakui penegak hukum belum maksimal di jajaranya. “Supaya dapat lebih optimal, maka capaian harus maksimal,” janjinya.

Dalam konteks pencegahan, Rodiansyah ingat bagaimana sistem yang dibangun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

Presiden memberikan catatan

penegakan hukum harus didahului dengan pencegahan. Jangan sampai ada orang yang berpotensi melakukan tindak pidana, kemudian dibiarkan. Ada 8 instansi, salah satunya kejaksaan, yang diminta mengefektifkan pencegahan ini. Sedangkan sarannya kepada pemda, dalam mengelola keuangan harus mengacu pada aturan – aturan dan menjaga pedoman pelaksanaan sesuai juklak juknis tentang pengelolaan keuangan yang baik. Ini demi menghindari kesalahan-kesalahan berujung pada penyalahgunaan wewenang. Apakah Kejaksaan punya pandangan yang sama, cukup dihukum yang jahat bukannya yang salah?, Rodiansyah berdiplomasi, mengutip pernyataan Wakil Jaksa Agung RI, D. Andhi Nirwanto. Bahwa tidak semua perkara yang ada kerugian negaranya harus ditindak. Tapi mesti dilihat dulu kon-

struksi kasusnya. “Kalau itu fisik, dilihat dulu, apakah kepentingan umum itu terlayani? Kalau terlayani, maka harus dipertimbangkan untuk tidak diproses hukum,” terangya. Tapi bagaimana jika dalam proyek itu kepentingan umum terlayani tapi ada kekurangan volume? Menjawab ini, dia membalik argumen sebelumnya. “Ya harus diproses hukum,” pungkasnya.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono pernyataannya lebih konkret. Jika soal kinerja, maka jajarannya tidak hanya fokus pada menjaga kamtibmas. “Buktinya, kami mendapat ranking satu untuk pemberantasan korupsi,” klaimnya. Itu bicara kuantitas.

Tapi ketika bicara kualitas, maka Kapolda mengakui, harus ada evaluasi ke depan agar lebih baik.

“Kami evaluasi, untuk diproses hukum ke depan lebih berkualitas,” pungkasnya. (ars)

Remisi Koruptor Harus Melalui Pemeriksaan KPK Mataram (Suara NTB) Remisi bagi koruptor semakin diperketat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tak memegang otoritas penuh. Setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang mengusulkan remisi atau pemotongan masa tahanan bagi koruptor, harus melalui seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang untuk persetujuan remisi tindak pidana khusus, harus libatkan instansi lain. Untuk korupsi, harus minta persetujuan KPK,” kata Kepala Kemenkum HAM NTB, Ir. Maruahal Simanjuntak, SH, MM, usai penyerahan remisi kepada ratusan terpidana di Lapas Mataram, Senin (17/8).

Diakuinya, ini salah satu cara pengketatan pemberian remisi untuk tindak pidana korupsi, karena pemotongan masa tahanan tipikor ini masih kontroversi.

“Jadi remisi korupsi itu ketat. Tapi kami di daerah (NTB) hanya bisa usulkan. Sebab keputusan tetap di pemerintah pusat, termasuk melalui pengecekan KPK,” terang dia.

Khusus Tipikor, yang diusulkan dari lapas dan rutan di NTB mencapai 35 orang, 19 diantaranya dari Lapas Mataram. Mereka dengan berbagai latar belakang, pejabat, PNS biasa, swasta.

Namun jumlah itu belum ada yang keluar keputusan persetujuan dari Kemenkum HAM RI, karena ketentuan yang ketat tadi. Kecuali pengajuan remisi

narkoba dan tindak pidana umum lainnya, untuk narkotika sebanyak 159 orang setelah melalui pengecekan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan tindak pidana umum lainnya, 1.207 orang. Sedang yang belum turun persetujuannya 59 orang, termasuk sebagian besar dari Tipikor. Sehingga total remisi yang dijukan untuk momen 17 Agustus ini, mencapai 1.266 orang.

Disebut Maruahal Simanjuntak, ada dua jenis remisi yang diberikan.

Selain remisi untuk 17 Agustus, juga remisi dasawarsa atau diberikan setelah momen 17 Agustus masuk tahun ke 10. “Jadi mereka dapat dua remisi sekaligus, remisi khusus untuk 17 Agustus dan remisi dasawarsa,” kata dia.

Kembali ke Manusia Baik Prosesi upacara yang berlangsung khidmat di Lapas Mataram pagi kemarin, dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pidato Tuan Guru Bajang (Sapaan M Zainul Majdi), meminta kepada warga binaan untuk merubah perilaku sejak di dalam tahanan, sehingga ketika sudah di luar, dalam bergabung dengan masyarakat menjadi manusia baik. “Mari bergabung bersama saya, membangun daerah, membangun NTB,” kata Gubernur.

Terhadap tahanan dan narapidana yang belum keluar, diharapkan menjaga sikap, jaga perilaku. Sebab remisi hanya diberikan kepada yang berkelakuan baik.

Esensi remisi juga menurutnya, sebagai

(Suara NTB/ars)

REMISI - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat menyerahkan surat keterangan menerima remisi kepada warga binaan di LP Mataram usai peringatan HUT RI ke-70, Senin (17/8). bagian dari cara mengurangi jumlah hunian di Lapas dan Rutan yang kian membludak.

Gubernur juga menyambut baik replikasi pemberian remisi, melalui sistem online. Ini akan hemat biaya, efektif dan menjamin transparansi, sehingga yang berhak mendapat remisi akan terseleksi sesuai ketentuan dengan cara skoring.

Diungkapkan juga, dalam sebuah rapat Kemenkum HAM, Kejaksaan dan ke-

polisian atau disebut Makumjakpol, menggandeng BNN, mengedepankan cara-cara rehabilitasi untuk mengurangi pengguna narkoba. Pola ini juga untuk mengurangi jumlah tahanan dan narapidana yang membludak di lapas dan rutan, mencapai 60 persen dibading tahanan dan narapidana lain. “Sehingga harus diubah, pendekatan hukum, dengan pendekatan rehabilitasi,” harap Gubernur. (ars)

Polres Loteng Amankan Polisi Gadungan

Praya (Suara NTB) Seorang polisi gadungan berhasil diamankan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (15/8) kemarin. Pelaku Sa (25) warga asal Desa Janapria tersebut, diamankan saat melintas di wilayah Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu set pakaian dinas Polri lengkap dengan atributnya.

Namun saat ditanya Suara NTB, di Mapolres Loteng Senin (17/8) kemarin, pelaku justru mengaku sebagai korban penipuan calo rekrutmen Polri. “Kasusnya masih kita selidiki. Termasuk kemungkinan adanya korban dari perbuatan pelaku selama menjadi polisi gadungan,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid.

Tauhid menuturkan awal mula penangkapan polisi gadungan tersebut berlangsung saat pelaku melintas di Desa Kopang.

Kala itu, korban menggunakan

sepeda motor dengan ugal-ugalan tanpa menggunakan helm.

Pelaku lantas ditegur oleh anggota Babikantibmas setempat. Ketika ditegur, pelaku menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ia pun langsung digelandang ke Polsek Kopang. Disana, pelaku yang masih mengenakan seragam Polri dengan pangkat Brigadir Satu (Briptu), sempat diinterogasi. Namun lantaran tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri serta tidak tahu nomor NRPnya, pelaku kemudian diserahkan ke Provost Polres Loteng untuk penyelidikan lebih lanjut.

Saat diinterogasi lebih dalam, pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit dan terkesan plin-plan. Sehingga pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Pasalnya, jawaban pelaku hampir tidak ada yang masuk akal. Sehingga membuat penyidik agak kebingungan. Sampaisampai orang tuanya sendiri juga

(Suara NTB/kir)

TERTIDUR - Oknum polisi gadungan tertidur di berugak Polres Loteng, setelah diamankan, Sabtu (15/8).

tidak begitu dianggap pelaku.

“Kita belum sampai pada kesimpulan kearah itu (gangguan jiwa). Tapi yang jelas kasusnya terus diselidiki,” timpalnya.

Sembari menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait aksi pelaku.

Sementara itu, pelaku justru mengaku kalau dirinya sebagai korban dugaan penipuan oleh salah seorang politisi asal Sakra Lombok Timur, berinisial He. Bermula pada tahun 2011 lalu, ia mendaftar sebagai anggota Polisi, dengan He sebagai calonya. Setelah dua kali mencoba masuk sebagai anggota polisi, akhirnya pelaku diterima.

Bahkan ia mengaku sempat menjalani pendidikan calon polisi pada tahun itu. Namun

belum genap 6 bulan menjalani pendidikan, dirinya lantas dipulangkan. Dengan alasan administrasi yang tidak lengkap.

Begitu pula ke daerah asalnya, ia langsung ditampung di rumah He. Disana pelaku mengaku diperlakukan ibarat pembantu.

Anehnya pelaku menurut saja apa yang dikatakan He. Kepada He pelaku mengaku sempat mempertanyakan alasan dirinya dipulangkan. Padahal uang yang sudah dikeluarkannya untuk mendaftar sebagai anggota polisi sudah cukup banyak. “Kalau bicara uang jangan ditanya, kalau Rp 100 juta sudah lebih,” ujarnya.

Tapi oleh He, pelaku dijanjikan akan tetap jadi anggota polisi. Bahkan pelaku sempat diberi-

kan seragam polisi lengkap dengan pangkat Bripda kala itu.

Sampai akhirnya menjalani empat tahun lamanya, pelaku kembali diberikan seragam lengkap dengan pangkat Briptu.

“Terakhir, saya dijanjikan akan terima SK pengangkatan dan semua kelengkapan sebagai anggota Polisi selepas tanggal 17 Agustus ini. Tapi keburu ditangkap,” tambahnya.

Ia pun berjanji akan menempuh langkah hukum. Dengan melaporkan He ke polisi. Jika persoalan yang menimpanya tidak diselesaikan. “Dia (He, red) juga harus bertanggung jawab atas apa yang saya alami,” pungkasnya seraya mengaku selama tinggal bersama He, dirinya merasa seperti dihipnotis. (kir)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Halaman 9

Tahun Depan, Gunung Rinjani Diharap Resmi Jadi Geopark Mataram (Suara NTB) Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak mencapai 3.726 Mdpl dinyatakan sebagai gunung pertama yang dipelopori menjadi geopark (taman bumi) dunia. Tahun depan, gunung yang menyimpan jutaan pesona ini diharapkan sudah resmi serta diakui menjadi Geopark oleh Unesco.

Salah satu perancang dosir dan berkas pengajuan Gunung Rinjani sebagai geopark dunia ke UNESCO yakni Iwan Mulia Septeriansyah, ST, M.Si mengatakan, Gunung Rinjani mulai diusulkan agar segera menjadi geopark pada tahun 2013 silam. Namun, kenyataanya hingga saat ini masih terdapat ken-

dala-kendala yang mengganjal pengakuan dari UNESCO untuk ditetapkan sebagai geopark. Ia menilai, untuk melaju menjadi geopark paling tidak Rinjani akan mendapat pengakuan sekitar 2016 mendatang.

“Pelopor pertama menuju geopark dunia itu adalah Rinjani. Bahkan ren-

Marcelino Lefrandt Pernah Jadi Paskibraka Jakarta (Suara NTB) Aktor Marcelino Lefrandt mengenang pengalaman menjadi salah satu anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di bangku SMA sebagai momen 17 Agustus sebagai pengalaman paling berkesan. “Saya Paskibraka waktu di SMA Negeri 1 Manado, tadinya berangkat untuk nasional, tetapi ternyata ada teman yang lebih baik,” kata Marcel kepada Antara News beberapa waktu lalu. Meski gagal menjadi Paskibraka di tingkat nasional, suami Dewi Rezer ini tetap bangga menjadi komandan pasukan 8 di Provinsi Sulawesi Utara.

“Saya di tengah yang bilang ‘langkah tegap...’, sempat adu vokal dan vokal saya lebih lantang dari ABRI-nya..” kata pria 41 tahun itu seraya tertawa.

Dia juga mengingat proses seru mempersiapkan fisik dan mental sebagai paskibraka di sebuah kampung, di mana Marcel “dijemur” di bawah sinar matahari hingga latihan berguling-guling.

“Bukan seperti MOS (masa orientasi siswa), tapi pasukan pengibar bendera harus punya fisik dan mental yang kuat karena memegang bendera pusaka yang dulu diperjuangkan para pahlawan,” kata pria yang akan menghidupkan karakter komik “Volt” dalam adaptasi layar lebar. “Dan mereka meninggal untuk mengibarkan bendera itu jadi you have to show you deserved it,” pungkas dia. (ant/bali post) Marcelino Lefrandt (ant/bali post)

Hal Kecil Berdampak Besar BAGI aktris dan penyanyi Ayushita Nugraha, menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan pahlawan dapat dimulai dari hal kecil dalam kehidupan seharihari. “Dengan melakukan hal berdampak baik untuk orang banyak, sesederhana buang sampah pada tempatnya,” kata Ayushita beberapa waktu lalu.

Aksi kecil itu bila dilakukan oleh seluruh warga Jakarta, misalnya, tentu dapat mengurangi potensi bencana banjir yang rutin menyambangi ibukota. Menurut pemilik album “Morning Sugar”, setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti jejak pahlawan dengan cara memprioritaskan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi.

“Kita bisa membuat hal kecil yang berdampak besar bagi Indonesia,” kata penyanyi yang mengenang upacara bendera di sekolah sebagai salah satu bentuk terima kasih pada pahlawan. Dia juga mengajak para generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara masing-masing tanpa melulu menyalahkan kerja pemerintah. “Dukung semua karya, industri, alam, budaya wisata Indonesia. Kalau perasaan cinta sudah ada, semua bisa diperjuangkan,” pungkas dia. (ant/bali post)

cana untuk dijadikan geopark ini sudah mulai disusun sejak tahun 2008. Itu dalam sebuah seminar dalam rangka mendorong Rinjani sebagai taman bumi,” ungkapnya, Minggu (16/8) kemarin.

Dikatakan, selain Gunung Rinjani, beberapa kawasan wisata alam dari berbagai daerah juga sedang berlomba-lomba menyampaikan usul ke UNESCO supaya mendapat pengakuan sebagai geopark. Tak terkecuali kawasan wisata alam Danau Toba, Pengunungan Sewu, Gunung Kerinci dan lain sebagainya.

Kenyataan yang terjadi ternyata tidak

semanis apa yang dibayangkan. Gunung Rinjani sebagai pelopor pertama pengusung kawasan geopark justru telah disalip oleh Kawasan Danau Toba dan Pegunungan Sewu. Dua kawasan yang mendaftar setelah diregistrasinya Gunung Rinjani ternyata lebih awal mendapat pengakuan UNESCO untuk menjadigeopark.“Kitasudahbekerjabetul-betul menguras tenaga, pikiran serta memeras keringat. Yang kita inginkan untuk selanjutnya sekarang ini adalah dukungan dan perhatian khusus,” ujarnya.

Ia berharap adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga kawasan Rinjani segera ditetap-

kan menjadi geopark. Ia berharap nama dan status Gunung Rinjani sebagai geopark segera terpampang dalam laman website UNESCO. Dengan demikain, ia yakin minat wisatawan untuk mengunjungi gunung ini akan semakin meningkat. Hal ini juga dalam rangka mendorong peningkatan angka kunjungan wisatawan ke daerah ini.

Ahli geologi dari Museum Geologi Nasional Denpasar Bali, Heryadi Rachmat menambahkan daerah ini ketinggalan kereta untuk melaju dan mendorong taman gunung Rinjani sebagai geopark. “Kita justu keduluan sama Danau Toba dan Pegunungan Sewu

untuk menjadi geopark,” jelasnya.

Ia menilai, selama proses pembahasan untuk menuju geopark baik yang berlangsung di Korea, Jepang dan negara lainnya daerah ini belum pernah sama sekali mengikuti pertemuan. Sehingga dengan demikian, tidak ada perwakilan yang akan mempresentasikan terkait potensi serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki kawasan Rinjani.

Kelebihan serta potensi-Potensi wisata alam yang terdapat di kawasan Rinjani akan menjadi faktor yang mempengaruhi UNESCO dalam mengambil keputusan, utamanya menetapkan kawasan Rinjani sebagai geopark. (met)

Arkarna Rilis Kebyar-kebyar Jakarta (Suara NTB) Arkarna, band beraliran elektronik rock asal Inggris, merilis lagu “KebyarKebyar” karya Gombloh bertepatan dengan ulang tahun kemerdekan RI ke-70.

“Kami bangga kepada Arkarna sebagai band asing yang membawakan lagu bertema kebangsaan,” kata Toto Widjojo selaku Managing Director Warner Music Indonesia di Jakarta, Senin petang.

Ollie Jacobs, vokalis Arkarna mengatakan sangat senang bisa membawakan Kebyar-Kebyar yang dikenal sebagai lagu bertema patriotis di Indonesia. “Kami menyadari lagu ini bisa membuat ribuan orang bernyanyi bersama. Lagunya sangat menyentuh dan membangkitkan semangat,” kata Ollie Jacobs dalam peluncuran lagu ini.

Arkarna menyanyikan ulang Kebyar-Kebyar dengan Bahasa Indonesia, diiringi gamelan, dan paduan suara namun tidak meninggalkan karakter mereka sebagai band rock.

Ollie Jacobs mengaku butuh satu bulan untuk menghafal syair “Kebyar-Kebyar” dan dua pekan untuk menyempurnakan pelafalan Bahasa Indonesia yang dia nyanyikan.

“Saya menghafalkan lagu ini dalam waktu satu bulan, dua pekan untuk merekam dan menyempurnakan pengucapan syair Bahasa Indonesia,” kata Ollie. “Kami tidak diajari oleh guru profesional namun belajar dari teman-teman di Indonesia dengan cara menyimak kemudian diucapkan kembali secara berulang-ulang,” imbuh Ollie.

Warner Musik Indonesia telah merilis video musik Kebyar-Kebyar di Youtube yang sudah dilihat 96.963 kali, diakses pada Senin (17/ 8) pukul 18.00 WIB. (ant/bali post) Ucapan Dirgahayu RI Band rock asal Amerika Serikat

Arkarna Bon Jovi memberi ucapan selamat atas perayaan dirgahayu Republik Indonesia ke-70 melalui akun Twitter resmi mereka, Senin (17/8). “@BonJovi: Happy Independence Day Indonesia! Dirgahayu Republik!

See you on Sep 11. #BonJoviJakarta @LiveNationINDO” tulis Bon Jovi dalam akun resmi @BonJovi.

Bob Jovi akan menggelar konser di Indonesia pada 11 September 2015 di Gelora Bung Karno.

Bekerja sama dengan Java Festival Production, konser Bon Jovi kali ini dalam rangka tur band tersebut ke beberapa negara di Asia, antara lain Tiongkok, Singapura, Malaysia dan Makau. Band yang telah berdi-

ri lebih dari 30 tahun ini pernah menghibur 40.000 penggemarnya di Jakarta pada 1995 silam.

Band yang dimotori oleh John Francis Bongiovi Jr atau yang lebih dikenal dengan nama Jon Bon Jovi ini telah menghasilkan 12 album studio yang terjual lebih dari 130 juta keping di seluruh dunia.

Band beranggotakan Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (kibor, piano) dan Tico Torres (drum) ini terakhir meluncurkan album “What About Now” pada 2013, album terakhir mereka bersama gitaris Richie Sambora.

Ucapan selamat memperingati kemerdekaan Indonesia juga mengalir dari salah seorang personil

grup boyband asal Korea Selatan, Super Junior, Siwon. “Happy Independence Day Indonesia,” tulis Siwon dalam akun instagramnya, @Siwon1987 sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam akun itu pula, pemeran utama film Poseideon itu juga memposting gambar bendera Indonesia.

Aksi Siwon itu pun mendapat apresiasi dari para followernya, melalui 69.593 like dan 16.518 komentar.

Di antaranya akun @hamemayhb, yang memberi komentar :” Terima kasih banyak”, lalu @hetipratiwi: Thanks you so much”. Kemudian, @ Tri_widayantiee: terima kasih, oppa. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Cegah Kasus Pernikahan Dini

Dunia Pendidikan dan Orang Tua Berperan Besar Selong (Suara NTB) Pernikahan dini merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus ditangani pemerintah. Pasalnya, maraknya kasus pernikahan dini kerap kali menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Atas dasar itu, dunia pendidikan dan orang tua diharapkan berperan aktif dalam mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa.

Kepada Suara NTB, Sabtu (15/8), Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Suroto, S.KM, M.Kes, mengungkapkan semua pihak terutama dunia pendidikan dan orang tua harus berperan aktif dalam mengatasi segala problem di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam mengatasi kasus pernikahan dini. “Salah satu langkah yang dilakukan dalam menekan kasus pernikahan dini adalah dengan memperbaiki dunia pendidikan,” jelasnya.

Saat ini, ujarnya, pemerintah pusat telah memberikan segala kemudahan terhadap dunia pendidikan dengan berb-

agai program seperti penyelenggaraan pendidikan gratis dan menggelontorkan anggaran yang begitu besar bagi dunia pendidikan. “Sekarang ini pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk menekan kasus pernikahan dini melalui penyelenggaraan sekolah gratis dan lainnya, sekarang tinggal kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya,”imbuhnya.

Melalui jalur pendidikan, para siswa akan didorong untuk berkreativitas melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR) dan peningkatan kemampuan di bidang teknologi dan informasi (komputer) serta sejum-

lah kegiatan positif bagi siswa. Harapannya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui jalur pendidikan itu diharapkan mampu menekan pernikahan dini di kalangan pelajar, sehingga perceraian di usia dini bisa dicegah.

“Alhamdulillah, kesadaran masyarakat maupun siswa sudah meningkat. Terbukti, dari tahun ke tahun kasus pernikahan dini di Lotim terus mengalami penurunan.

Namun, orang tua juga diingatkan untuk terus memberikan motivasi dan semangat belajar pada siswa. Termasuk dengan mengarahkan siswa menggunakan teknologi ke hal-hal yang positif,” imbaunya. (yon)

(Suara NTB/dys)

LOMBA MEMASAK - Salah satu tim sedang mengikuti lomba memasak yang digelar Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia serangkaian HUT Kemerdekaan Indonesia ke 70.

Rayakan Kemerdekaan, Aletheia Gelar Lomba Memasak Bangga Jadi Pengibar Bendera Pusaka MEMBANGGAKAN kedua orang tua dan mengharumkan nama sekolah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Baiq Relisya Gianingsih siswa kelas 11 SMAN 2 Selong yang terpilih sebagai pembawa bendera pusaka merah putih dalam pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (17/8).

Bagaimana tidak, siswa berporos cantik jelita kelahiran Desa Danger Kecamatan Masbagik itu sebelumnya harus bersaing dengan ratusan peserta lainnya dari seluruh sekolah setingkat SMA di Lotim. Ditemui usai acara di Pendopo Bupati Lotim, Elis - sapaan akrabnya mengaku sangat bangga telah berhasil dan sukses mengibarkan bendera merah putih.

Latihan demi latihan yang dilakukannya beberapa bulan terakhir ini dianggapnya tidak

(Suara NTB/yon)

Baiq Relisyia Gianingsih sia-sia. Bahkan, manfaat positif yang didapatkan menjadi anggota paskibraka sangat luar biasa. Mulai diajarkan menjadi siswa yang displin, menghargai waktu, rasa per-

saudaraan, kekompakan maupun yang lainnya menjadi kebanggaan tersendiri baginya.

Diakuinya, kegagalannya untuk menjadi anggota paskibraka tahun 2014 lalu seolah-seolah menjadi motivasi baginya.

“Dulu pernah ikut seleksi juga, tapi gagal karena kurang tinggi, namun itu menjadi motivasi bagi saya pribadi. Sehingga, tahun ini saya bisa masuk dalam tim paskibraka 2015 tingkat Kabupaten Lotim terlebih sebagai pembawa bendera pusaka merah putih.

Saya sangat bersyukur dan bangga,”aku gadis yang bercita-cita jadi Polwan itu.

Sementara, Orang tua dari Baiq Relisya Gianingsih, Lalu Istina Affandi, MPd, mengaku bangga atas dedikasi, prestasi dan keberhasilan yang ditunjukkan buah hatinya. “Sebagai orang tua sangat bangga, karena menjadi anggota paskibraka

MTs MT Tirpas

Guru Urunan Belikan Seragam Siswa Tak Mampu Selong (Suara NTB) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Maraqitta’limat Tirpas, Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan atensi besar terhadap para siswa tidak mampu.

Siswa tidak mampu beli seragam dibelikan langsung oleh pihak sekolah. Hal ini disiasati dengan cara urunan para guru.

“Kita urunan belikan seragam,” ucap Kepala MTs MT Tirpas, Yakub pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Meski sebagian besar guru di madrasah yang berdiri sejak 2009 lalu hanya mengandalkan insentif dari Biaya Operasional Sekolah (BOS), namun para guru diyakinkan memiliki atensi luar biasa pada kemajuan pendidikan di Desa Tirtanadi. Tiap tahunnya, disebut Yakub 6 seragam baru dibeli untuk siswa.

Disebut, MTs yang sudah meluluskan 4 kali ini memiliki 20 orang guru. Dari jumlah

(Suara NTB/rus)

Yakub itu hanya 5 orang guru yang sudah sertifikasi. Harapannya, semakin banyak guru yang bisa sertifikasi. Pasalnya, dari BOS selama ini lebih sering macet pencairannya.

Biasanya per triwulan pencairannya. Namun selama tahun 2015 ini, baru empat bulan cair. Selebihnya, jatah pada bulan Mei-Agustus be-

Ralat : Berita Suara NTB tanggal 13 Agustus 2015 pada halaman 10 yang berjudul 39 Siswa SMK Pelayaran Ikuti Madabinta terdapat kekeliruan. Seharusnya, 39 Siswa SMK Pelayaran Ikuti Madabintal. Demikian kekeliruan telah diperbaiki. Terima kasih. (Redaksi)

lum cair sampai sekarang.

Ditambahkan, saat ini terdapat 174 Siswa dengan 6 rombel. Keterbatasan ruang kelas membuat siswa MTs MT ini terpaksa masuk sore.

“Ruang belajar 2 lokal dan laboratorium 1,” terangnya.

Penerimaan Peserta Didik Baru 2015 lalu, MTs ini menerima 64 siswa. Terbagi dalam dua kelas. Masingmasing 32 orang per kelasnya. Siswa kelas II dan III ratarata 30 orang per kelas. Masih tingginya angka kemiskinan membuat sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sementara pada para komite madrasah hanya mengandalkan doa. (rus)

tingkat kabupaten itu sangat sulit terlebih ia menjadi pembawa bendera, itu membutuhkan keberanian, mental serta kepercayaan diri yang cukup tinggi,” ungkapnya bangga (yon)

Mataram (Suara NTB) Merayakan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia menggelar lomba memasak yang diikuti puluhan guru dan karyawan sekolah. Guru dan karyawan yang mengikuti lomba sangat antusias dan berusaha menjadi pemenang.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Lomba Lily Kartika menjelaskan lomba memasak dalam rangka memperingati

HUT kemerdekaan RI merupakan agenda tahunan sekolah.

Lomba-lomba tidak hanya melibatkan para siswa tapi juga guru dan karyawan sekolah sebagaimana lomba memasak.

“Ini rutin kita buat lomba saat merayakan 17 Agustus tiap tahun, kita selalu adakan kegiatan,” ujar Kartika menjelaskan.

Lebih jauh perempuan yang juga Ketua Ikoma Aletheia ini menyebut setiap tahunnya tema lomba sangat beragam. Adapun tema lomba tahun ini yakni me-

masak kue tradisional yang diikuti 10 tim. Satu tim terdiri dari 5 orang terdiri dari gabungan guru dan karyawan. Sedangkan juri berasal dari perwakilan orang tua murid dengan kriteria penilaian berupa rasa, kerjasama, kekompakan dan penyajian.

Selain memeriahkan HUT RI, lomba juga dihajatkan sebagai arena hiburan bagi seluruh guru dan karyawan guna menghilangkan penat dan stres setelah sebelumnya menjalani aktivitas rutin belajar mengajar. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

14 Atlet Tenis Meja Lolos Selekda Pra-PON Tahap Pertama Mataram (Suara NTB) Seleksi Daerah (Selekda) tahap pertama atlet Pra-PON Tenis Meja NTB yang berlangsung di Klub Tenis Meja Mampis di Jalan Udayana Mataram, Minggu (16/8) lalu diikuti 33 atlet. Hasilnya, terjaring sebanyak 14 atlet, terdiri dari 8 atlet putra dan 6 atlet putri.

(Suara NTB/penrem)

JUARA - Penyerahan hadiah Danrem Cup 2015 kepada empat klub juara, Sabtu (15/8).

Empat Klub Juarai Danrem Cup 2015 Mataram (Suara NTB) Open Tournament Danrem Cup tahun 2015 yang digelar dalam rangka memperingati HUT RI ke-70, Sabtu (15/8) resmi ditutup. Upacara penutupan yang bertempat di Lapangan Yonif 742/SWY tersebut ditandai penyerahan hadiah kepada pemenang turnamen.

Dalam sambutannya, Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si, menyampaikan selamat kepada tim peserta turnamen yang telah berhasil menjadi juara dalam pertandingan. “Tim yang telah berhasil meraih juara tetap berlatih dan memanfaatkan apa yang telah didapat untuk meraih keberhasilan yang lebih besar,” kata Danrem.

Sementara kepada tim yang belum mencapai hasil maksimal, Danrem berpesan jangan menyerah begitu saja, karena masih terbuka kesempatan pertandingan lain. “Kegagalan bukan merupakan suatu kekalahan namun kesuksesan yang tertunda,” sebutnya.

Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada semua tim kesebelasan yang telah menunjukan sportivitasnya dengan bermain fair play dan dedikasi yang tinggi, sehingga Danrem Cup tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar.

Penghargaan dan ucapan terimakasih diberikan Danrem 162/WB kepada pihak pendukung dan penyelenggara yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini sehingga turnamen berjalan sukses. Dia juga berharap, dengan adanya segala bentuk dukungan dan partisipasi baik itu penyelenggara, pendukung, maupun pemain dapat memajukan persepakbolaan di wilayah NTB. Hasil Danrem Cup 2015, pemenangnya, juara I PS Pagargen (Karang Genteng), juara II PS Redwood dan juara III diraih oleh PS Bhakti Puyung dan PS Pemenang. Para pemenang ini mendapat uang pembinaan dengan jumlah total sebanyak Rp 20 juta serta mendapat piala dan trofi, tampil sebagai top scorer Andrian dari PS. Redwood dari Kota Mataram terpilih sebagai pemain terbaik. (ars/*)

City Puncaki Klasemen

Start Buruk Chelsea Berlanjut Jakarta (Suara NTB) Manchester City mengalahkan Chelsea dengan tiga gol tanpa balas dalam laga Liga Utama Inggris pekan kedua di Etihad Stadium, Manchester, Minggu. Hasil ini sekaligus melanjutkan start buruk Chelsea yang merupakan juara bertahan.

Dengan kemenangan tersebut, City berhasil mendaki puncak klasemen dengan raihan 6 poin, atau sama dengan yang dikumpulkan Leicester City dan Manchester United, namun City lebih unggul dalam koleksi gol. Sedangkan Chelsea kini menghuni posisi 16 dengan torehan hanya 1 poin.

Manchester City membuka keunggulan lewat aksi Sergi Aguero pada menit ke-31. Menerima umpan David Silva, pemain berdarah Argentina tersebut melesakkan bola dari kotak penalti. Si kulit bundar pun tak mampu dibendung penjaga gawang.

Chelsea hampir menyamakan kedudukan pada menit ke69 saat Hazard yang menerima umpan Costa melakukan gerak tipu sebelum melesakkan bola, sayangnya Joe Hart mampu menaklukkan bola tendangannya.

Tim tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit 79. Gol bermula dari sepakan pojok David Silva yang mampu disambar Vincent Kompany. Bola pun meluncur deras ke gawang Chelsea yang dijaga Begovic.

Pada menit ke-81 City nyaris mencetak gol ketiga saat Yaya Toure melesakkan bola melengkung dari jarak jauh usai menerima umpan Aguero, namun Asmir Begovic dengan sigap memblok si kulit bundar.

Manchester City semakin perkasa dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-85. Kali ini giliran Fernandinho yang melepaskan tendangan keras jarak jauh usai menerima umpan David Silva.

Pujian Wenger Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji penampilan anakanak asuhnya usai memenangkan laga melawan Crystal Palace dengan skor 2-1 di Selhurst Park, Minggu (16/8). “Hari ini kami memainkan sepakbola Liga Utama Inggris yang sebenarnya dari menit awal hingga akhir,” katanya kepada BBC usai pertandingan.

Ia juga sangat puas dengan tiga angka yang diperoleh The Gunners, terlebih pekan lalu timnya tak meraih angka karena kalah di tangan West Ham United 0-2. “Jika kami melakoni dua laga dan tak meraih poin, itu akan benar-benar sulit dan kami sadar itu akan menjadi hal yang rumit,” kata pelatih berkebangsaan Prancis itu.

Wenger juga secara khusus memuji penampilan Alexis Sanches yang baru berlatih dua pekan namun tetap memiliki mental kuat untuk membantu Arsenal menang. “Sanchez tidak 100 persen fit, namun ia memiliki 100 persen motivasi yang cukup untuk tampil baik,” ucapnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TAK BERDAYA – Bek Chelsea, Garry Cahill tak berdaya menghadang pergerakan penyerang Manchester City, Sergio Aguero yang mencetak satu dari tiga gol City ke gawang Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (16/8) malam.

Wakil Ketua Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman yang dihubungi Suara NTB usai Selekda mengatakan delapan atlet putra yang lolos dalam selekda tahap pertama itu adalah Banu Windrajani asal Sumbawa, Defri (KSB), Bambang (KSB) , Andita Taufik H (Mataram), Edy Setiawan (KLU), Suherman (Kab.Bima), Ari Ashari (Kab. Bima, Rendy Adekamula (Sumbawa). Selanjutnya enam atlet putrinya, Reza (Lotim), Tari (Loteng), Ingka (Dompu), Nining (Loteng), Regina (Dompu) dan Feby (Lotim).

“Hasil Selekda terdapat

delapan atlet putra dan enam atlet putri yang terjaring.

Mereka akan kembali mengikuti selekda tahap dua yang akan kita gelar dua minggu lagi untuk mencari 4 atlet terbaik putra dan 4 atlet terbaik putri,” ucap Sudarman kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (16/8).

Menurutnya, dari para atlet itu akan dipertandingkan kembali dalam selekda tahap dua. Dan pihaknya akan mengambil empat putra dan empat putri terbaik untuk mewakili NTB di Pra-PON tenis Meja di Jabar bulan Oktober 2015. Rencana Seleksi tahap

Danyon 742/SWY Resmikan Lapangan Menembak Mataram (Suara NTB) Tanggal 16 Agustus 2015 menjadi momentum istimewa bagi Komandan Yonif (Danyon) 742/SWY, Letkol. Inf. Darmawan Setiady, S.IP bersama pengurus Perbakin NTB dan komunitas air soft gun NTB. Pasalnya hari itu mereka merampungkan pembangunan Lapangan Menembak 25 meter air pistol yang dibangun di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram sejak Januari 2015. Lapangan menembak yang dibangun bertahap itu pun akhirnya diresmikan oleh Danyon Yonif 742/SWY. Peresmian lapangan menembak itu dihadiri komunitas Perbakin NTB dan komunitas air soft gun NTB. Tanpa ingin melewatkan momentum itu Darmawan langsung menorehkan tandatangannya di sebuah prasasti yang sudah disediakan anggota Yonif 742/ SWY di areal lapangan menembak.

Darmawan mengatakan lapangan menembak yang dibangun dengan kerjasama pihak Yonif 742/SWY/ Perbakin NTB dan komunitas air soft gun itu diharapkan dapat digunakan secara maksimal oleh pihak TNI dan masyarakat sipil yang berkaitan langsung dengan profesi menembak.

“Keberadaan fasilitas menembak ini kita harapkan dapat bermanfaat bagi prajurit korem, batalion, atlet Per-

bakin, anggota air soft,” ucapnya ketika diwawancara Suara NTB di sela acara sukuran dan peresmian lapangan menembak.

Bagi Darmawan pembangunan lapangan menembak di lokasi tersebut merupakan momen yang tak akan dilupakan, pasalnya dia bersama para pencinta olahraga menembak di NTB, seperti Perbakin dan Air Soft telah memiliki kenangan manis dalam pembangunan lapangan itu.

Mereka sudah bekerja keras untuk menyulap lahan seluas kurang lebih 40 are itu untuk menjadi lapangan menembak senjata api 25 meter air pistol dengan standar nasional.

“Dulu lokasi ini kotor karena digunakan tempat pembuangan sampah. Dan sekarang lokasi ini sudah menjadi lapangan menembak yang berstandar nasional,” jelasnya seraya menambahkan bahwa pembangunan lapangan itu terealisasi berkat kontribusi dari pihak Perbakin dan komunitas pecinta olahraga air soft gun.

Sinergisitas Perbakin dan air soft gun itu diharapkan terus dipertahankan, karena diakuinya dengan adanya lapangan itu akan memperkuat sinergisitas TNI dan sipil, dan keberadaan lapangan menembak dilokasi itu akan menambah profesionalitas prajurit TNI, khusnya Yonif 742/SWY dalam hal menembak. (fan)

dua akan dilaksanakan dua Minggu setelah seleksi tahap pertama berakhir.

Untuk diketahui, kegiatan seleksi atlet yang dibuka oleh Ketua Umum Pengprov PTMSI NTB, H. Suryadi Jaya Purnama itu diikuti 33 atlet asal 10 kabupaten/kota di NTB. Para atlet itu diadu dalam sebuah pertandingan dengan sistem pool. Untuk atlet putri terdiri dari dua pool, sementara tim putra dibagi menjadi empat pool.

Masing-masing peserta akan saling dipertemukan.

Hasilnya, juara di pertandingan putra diraih Banu Win-

(Suara NTB/fan)

PERTANDINGAN - Tampak peserta putri sedang serius mengikuti pertandingan dalam Selekda Atlet Pra-PON Tenis Meja NTB di Klub Mampis Mataram, Minggu (16/8). drajani dari Sumbawa. Sementara peringkat kedua diraih atlet KSB, Defri dan peringkat ketiga diraih oleh Bambang dari KSB. Sement-

ara peringkat satu putri diraih oleh Reza asal (Lotim), Tari (Loteng) di peringkat kedua dan Ingka (Dompu) di peringkat ketiga. (fan)

Raih Gelar Juara Dunia

Hendra-Ahsan Tatap Turnamen Jepang dan Korea

Jakarta (Suara NTB) Ganda putra pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Hendra SetiawanMohammad Ahsan akan mengikuti turnamen di Jepang dan Korea demi perolehan poin kualifikasi Olimpiade Rio 2016 setelah meraih gelar dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015.

“Kami akan beristirahat beberapa hari setelah ini. Setelah itu kami bersiap ke Jepang dan Korea Selatan,” kata Hendra selepas pertandingan putaran final Kejuaraan Dunia 2015 di Stadion Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Pasangan

Hendra-Ahsan meraih medali emas Kejuaraan Dunia 2015 setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liu Xialong-Qiu Zihan dalam pertandingan putaran final yang berlangsung selama 37 menit dengan skor 21-17, 21-14.

“Setelah beristirahat, kami harus bersiap lagi karena mungkin musuh juga mempelajari kami. Kami tidak ingin bersantai-santai setelah juara dunia ini,” kata Ahsan.

Kepala pelatih ganda putra pelatnas PBSI Herry IP mengatakan Hendra-Ahsan harus mengejar poin Olimpiade 2016 dengan mengikuti sejumlah turnamen. “Program pengiriman berikutnya un-

tuk Hendra-Ahsan sudah kami atur. Kami telah memilih turnamen mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Sejumlah turnamen yang akan diikuti Hendra-Ahsan yaitu di Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Denmark, dan Prancis,” kata Herry.

Meskipun mempersiapkan Hendra-Ahsan, sektor ganda putra pelatnas PBSI juga akan menyiapkan pasangan Angga PratamaRicky Karanda Suwardi untuk mengejar poin kualifikasi Olimpiade 2016.

Hendra-Ahsan menjadi juara dunia kedua dalam Kejuaraan Dunia 2015 karena mampu mengontrol emosi dan irama permainan. “Kami harus kontrol emosi.

Jika kami terbawa suasana penonton, kami khawatir ingin buruburu mematikan bola lawan dan itu tidak baik.

Kami ingin mengontrol diri sendiri,” kata Hendra. (ant/ b a l i post)

(Suara NTB/ist)

BERI HORMAT - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan (kiri) dan Hendra Setiawan (kanan) memberi hormat ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang pada upacara penganugerahan medali babak final Kejuaraan Dunia Bulutangkis Total BWF 2015 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (16/8).

Atlet Golf Siap Rebut Medali di PON Jabar 2016

(Suara NTB/fan)

DIRESMIKAN - Inilah prasasti peresmian lapangan menembak 25 meter air pistol yang ditandatangani Danyon 742/SWY, Letkol. Inf. Darmawan Setiady di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Minggu (16/8).

Porkab Lotim Terus Dimatangkan Selong (Suara NTB)Pekan Olaraga Kabupaten (Porkab) Kabupaten Lotim terus dimatangkan. Wahana pembinaan para atlet itu akan jadi pengalaman pertama bagi KONI Lotim. Wakil Bupati sekaligus Ketua KONI Lotim H. Haerul Warisin mengingatkan, gelaran Porkab I hanya boleh diikuti oleh masyarakat Lotim.

Hal ini dikemukakan Wabup usai rapat dengan pengurus KONI Lotim di Selong, Sabtu lalu. Porkab yang digadang jadi agenda dua tahunan itu untuk kali pertama akan diikuti 18 cabang olahraga. Anggaran seluruh kegiatan dipersiapkan KONI. Termasuk untuk para Camat yang bertugas berkoordinir di tingkat kecamatan. Diakui Wabup, anggaran kecamatan tidak ada dalam DPA. Sampai sekarang sebanyak

240 atlet sudah mendaftar.

Pendaftar pun diyakini akan terus bertambah. Pasalnya jumlah itu baru 7 kecamatan.

Kecamatan Masbagik, Selong dan lainnya juga belum masuk.

Soal kekurangan dana di kecamatan menurutnya sudah terjawab. Dimana, dana pembinaan cabor telah tersedia. Ia mengungkapkan pihak kecamatan memperoleh dukungan biaya operasional dari KONI. Untuk itu, kepada seluruh Camat yang hadir dalam pertemuan Sabtu lalu diminta bergerak agar mengetahui potensinya.

Wabup juga mempersilakan jika camat bisa mengirim atlet dari kecamatan lain. “Silahkan bayar, tidak masalah,” ucapnya. Porkab katanya juga merupakan program pemerintah daerah. Karena itu, Camat, diminta lebih intensif lakukan koodinasi. (rus)

Mataram (Suara NTB) Setelah memastikan dua atlet, Muhibin Ansori dan Toniko Anggara meraih tiket PON XIX Jabar 2016, Pengprov Persatuan Golf Indonesia (PGI) NTB semakin optimis menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016. Atlet cabor golf mengaku siap merebut minimal medali perunggu di PON XIX di Jabar 2016.

Rasa optimis atlet golf NTB itu disampaikan Ketua Umum Pengprov PGI NTB,Yudistira Capriyadi saat diwawancara Suara NTB di kediamannya di Mataram, Sabtu (15/8) lalu.

“Kita (atlet golf NTB) bisa merebut medali perunggu di PON nanti,” ucapnya.

Yudistira Capriyadi yang biasa disapa Yadi ini mengungkap-

kan optimismenya tersebut setelah melihat capaian prestasi yang diraih oleh dua atletnya di ajang Pra-PON golf yang akan berlangsung di Jakarta 12-13 Agustus lalu. Dimana kedua atlet itu berhasil menempati peringkat 21 besar dalam ajang Prakualifikasi PON itu.

Menurut Yadi, menempati peringkat 21 besar di ajang PraPON memang terlalu jauh untuk bisa merebut medali di PON. Sebab, untuk dapat menyumbangkan medali di PON atlet NTB harus meraih peringkat tiga besar nasional. Namun bagi pengurus golf NTB prestasi tiga besar tak menjamin atlet bisa meraih medali PON. Dijelaskan Yadi, peluang atlet NTB meraih medali di PON sudah ada. Dia telah melihat

potensi yang dimiki atletnya di Pra-PON belum lama ini. Diakuinya kegagalan atlet NTB meraih peringkat tiga besar di event itu karena lemah di fisik.

“Di lima hole terakhir dia (Tonico Anggara) buang enam stroke. Ini karena fisik mereka kedodoran.

Kalau saja fisik mereka tidak terkuras, saya yakin mereka bisa masuk peringkat,” ucapnya.

Oleh karena itu menatap PON Jabar 2016 mendatang, PGI NTB akan lebih memaksimalkan persiapan atlet. Dukungan pihak KONI NTB diharapkan dapat membantu persiapan atlet golf, pasalnya pihak PGI NTB telah membuat kontrak dengan pelatih golf Nasional Dafid Milna untuk melatih atlet NTB dalam rangka menghadapi PON Jabar 2016. (fan)

Selasa, 18 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 18 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

Halaman Halaman 14 14

Catatan 70 Tahun Republik Indonesia

Mewarisi Nilai-nilai Kebangsaan Risiko untuk Anggaran Molor SETELAH melalui proses rapat paripurna yang cukup menguras tenaga, DPRD NTB akhirnya mengesahkan Raperda Tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015. Diketoknya APBD ini membuat drama pembahasan yang zig-zag itu akhirnya tuntas.

Salah satu drama yang hadir adalah alotnya proses pembahasan uang senilai Rp 57,5 miliar lebih yang bersumber dari pelepasan aset milik Pemprov NTB di Bandara Internasional Lombok. Dana itu sedianya telah masuk dalam dokumen APBD kita. Namun, sejumlah anggota DPRD NTB kemudian memberikan protes keras yang berujung dicoretnya anggaran itu dari APBD Perubahan 2015.

Drama semacam itu memang pemandangan klasik yang selalu menghiasi proses penetapan dari APBD yang satu ke APBD lainnya.

Fenomena ribut-ribut di ujung pembahasan ini juga kerap melahirkan kesan bahwa proses pembahasan APBD seolah-olah hanya bertumpu pada satu momentum tunggal – penetapan APBD tersebut.

Padahal, para pembuat kebijakan telah menyusun rangkaian panjang yang harus dilalui dalam proses pembahasan APBD. Namun melihat tren yang selalu hadir di ujung pembahasan, sepertinya tahapan-tahapan sebelumnya, kerap dipandang sebagai tahapan seremonial yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban para pembahasnya.

Molornya pembahasan APBD Perubahan 2015 juga menjadi salah satu fenomena yang memperlihatkan belum kuatnya komitmen untuk mengelola anggaran secara maksimal. Padahal, sejumlah proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB tengah menunggu tuntasnya pembahasan dokumen tersebut. Jika dokumen yang ditunggu lambat disahkan, maka dikhawatirkan persoalan gagalnya sejumlah proyek strategis bisa terulang kembali di tahun ini.

Fenomena serupa juga dikhawatirkan akan terjadi dalam pengelolaan APBD di kabupaten/kota di NTB. Sejumlah daerah kini bahkan belum menuntaskan proses pembahasan APBD Perubahan mereka. Penetapan APBD yang telat bisa menimbulkan dampak berantai yang pada akhirnya akan membuat perekonomian daerah tidak bergerak dinamis.

Padahal, di tengah lesunya ekonomi nasional saat ini, belanja pemerintah dan pemerintah daerah adalah salah satu faktor yang bisa ikut memantik roda perekonomian kita untuk bergerak lebih dinamis.

Tak heran jika dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat sudah mulai mengingatkan pemerintah daerah soal akan adanya sanksi untuk daerah yang lamban dalam menyerap anggaran. Sejumlah sanksi juga mulai disiapkan untuk daerah yang lamban tersebut.

Sanksi ini tentu dihadirkan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin mendorong pemerintah daerah agar mempercepat penggunaan anggaran belanja mereka. Saat ini, pemerintah juga mulai menyoroti dana yang mengendap di bank-bank daerah. Jika dana dibiarkan mengendap, masyarakat akan ikut merugi karena tidak bisa ikut mencicipi dana yang berputar tersebut.

Sementara itu, dalam waktu yang tersisa hanya beberapa bulan mendatang, kita hanya bisa mencoba untuk optimis, bahwa pelaksanaan APBD bisa dimaksimalkan. Untuk sejumlah pekerjaan besar yang sudah terlalu lama tertunda, tentu saja pelaksanaannya harus dikebut. Namun, jika sesuatu sudah dikebut, itu tandanya akan banyak risiko yang dibawa serta. Tentu tidak ada yang ingin risiko itu benar-benar terjadi. Namun, kalaupun terjadi risiko itu diharapakan bisa menjadi pembelajaran bersama agar tahun depan tidak ada lagi yang perlu dikebut-kebut di ujung tahun. (*)

RADIO

ATA bijak-arif berpesan dan terus mengikuti dalam setiap perjalanan: Jangan sekali-kali melupakan sejarah! Sebuah nilai dan citra siklus kehidupan dari kehidupan kebangsaan. Kira-kira itulah sepenggal kata yang acap menjadi pembawa spirit dan motivasi untuk membuat waktu menjadi lebih bermakna dan produktif. Perjalanan waktu tak pernah mundur, dan justru menjadi kesempatan bahkan peluang bagi siapa pun. Ketika tertinggal oleh waktu, berarti pupuslah segala citacita, harapan dan ekspektasi. Setiap yang kita perbuat dalam skala waktu — adalah, alkisah perjalanan sejarah dan nilai-nilai peradaban.

Garis waktu sebagai proyeksi lintasan sejarah — sekaligus memberikan dinamika atas proses waktu dan buah kegiatan dilakukan untuk memperkuat ‘survival’ perjalanan kehidupan yang ajeg dan berkesinambungan. Sesuatu yang berjalan hari ini dan kedepan sesungguhnya dalam ikhtiar membentuk kristalisasi proses dalam siklus rotasi yang mampu menanamkan perubahan dan kemajuan yang signifikan, dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan dengan baik sebagai gambaran dimensi dari jati diri, eksistensi, integritas maupun idiologi.

Entitas dari periode waktu dan perkembangan kemajuan akan memiliki cara dan dihadapkan pada situasi yang berbeda — dari masa perjuangan yang bersimpuh dengan kucuran pengorbanan darah dan nyawa sampai pada upaya mengisinya dengan geliat pembangunan sebagai artikulasi mengisi pemaknaan dan hakekat dari suatu momentum yang membawa sejarah perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Titik Kulminasi dari sejarah lahirnya Bangsa Indonesia — Tujuh Belas Agustus, uraian cerita-cerita kepahlawanan, mengenang masa lampau dan sejarah dengan serangkaian riwayat-riwayat hidupnya, ada unsur penting yang dapat kita ambil: peristiwa perang dan perjalanan perjuangan merupakan suatu yang telah melibatkan para manusia, ada pegawai kecil, petani miskin dan anakanak tak bersalah. Nusantara juga terdiri dari rakyat, sehingga perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan rakyat, apakah itu dari intelektual dan kaum elite lain — maupun seluruh rakyat dalam jagad Indonesia.

Sejarah, merupakan garis yang sambung bersambung, poros zaman yang satu berdiri dan menjadi bagian dari zaman yang lain, sehingga dengan demikian kita tidak akan menyesali perubahan.

Integritas Bangsa Spirit ‘Ke-Indonesia-an’ dalam kandungannya tercakup nilai-nilai Nasionalisme dan Kebangsaan merupakan suatu kondisi sebuah idea yang tiap kali berseru, keras atau pelan yang merupakan suatu

Oleh:

A. Yani

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa)

Gerakan Revolusi Mental sebagai strategi ‘agen perubahan’ diharapkan mampu mendorong perubahan sikap, pikiran dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan modernisasi Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur dan tradisi-tradisi kehidupan yang bernilai luhur dan berkarakter dalam pola keagamaan, kemasyarkatan maupun dalam perspektif berbangsa dan bernegara. potensi yang perlu diaktualisasikan, suatu impian yang dijelmakan dari waktu ke waktu.

Nasionalisme merupakan suatu ikhtiar yang tak mudah selesai, karena ia bukanlah cuma sikap melawan penjajahan, ia merupakan juga kehendak menciptakan sesuatu yang baru: suatu ikatan yang dulu belum ada, yang bergerak waktu itu adalah proses ‘peng-Indonesia-an’, proses itu berkaitan dengan siapa saja dan kapan saja, sebab ‘orang Indonesia’ pada dasarnya adalah sebuah idea, bukan sosok tubuh. Masingmasing kita sebuah sosok tubuh konkret berpijak pada sebuah tempat dan akar disebuah lingkungan.

Masing-masing kita berusaha ‘meng-Indonesia’. Sejarah Indonesia telah ditakdirkan bahwa kita mungkin lebih dekat dengan ‘keanekaragaman’ — yang memberikan nuansa ‘keanekawarnaan’. Kita nampaknya terbiasa dengan ini, kita melihat ‘Bangsa’ sebagai sebuah nilai moral, kesatuan mulia, dan arena itu telah bersedia menerima perbedaan, sebab pada saat rakyat atau bangsa kita lihat sebagai sesuatu yang pada akhirnya terdiri atas komponen dari kumpulan individu-individu.

Dalam kerangka Nasionalisme dan Kebangsaan — lebih bersifat pada optik ‘stabilitas dan persatuan’, yang dimaknai bahwa persatuan dan kesatuan merupakan optimisme dan dorongan untuk menciptakan ketertiban, kelangsungan mesin pembangunan dan pemerintahan dalam pelahiran cita-cita berbangsa dan bernegara. Eksistensi bangsa dan Negara menjadi kuat dan utuh yang tidak terganggu dengan ancaman dan provokasi dari luar.

Nilai-nilai Kepahlawanan Pemaknaan kepahlawanan yang didalamnya tertanam varian spirit ‘heroik’, memiliki komitmen keteladanan dalam gerak setiap perjuangan. Nilai-nilai tersebut sangat penting sebagai ‘pewarisan’ dalam estafeta waktu yang berkesinambungan dalam setiap proses kepemimpinan yang menjadi ciri dan karakter bangsa.

Nilai-nilai kepahlawan pada

masa perjuangan, sesungguhnya merupakan konsep panutan dari implementatif kepemimpinan dalam era perjuangan pembangunan, dengan integritas makro dan komprehensif menjadi pilar keutuhan dan ketahanan dari ‘ke-Indonesia-an’ dalam kurun waktu kedepan. Tantangan kedepan justru letaknya pada surutnya nilai-nilai ini dalam menjawab pergolakan kehidupan kompetitif, masalah besar yang dihadapi adalah mempertahankan nilai-nilai ini dalam persatuan dan kesatuan yang utuh.

Kita hidup berbeda dengan zaman perjuangan kemerdekaan.

Mengisi pembangunan kemerdekan dilakukan dengan penguatan kemampuan sumber daya manusia yang bernilai profesionalisme dan bernilai keadilan — cita-cita melanjutkan kemerdekaan dengan geliat pembangunan segala bidang menjadi optimistis dalam pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Apa makna dari orientasi dan arus utama pembangunan yang aktual saat ini acap kita dengar dengan pembangunan berkarakter maupun pembangunan berwawasan kependudukan? Artinya betapa sulitnya mempertahankan dan memperkokoh kualitas karakter maupun problematik dari ekses-ekses dengan cepatnya gerakan pertumbuhan kuantitas kependudukan yang tidak berimbang dengan nilai kualitas. Wawasan ini tentu terbangun dari keinginan untuk pengembangan jati diri bangsa maupun dalam level intelektualitas yang bernilai daya guna dalam profesionalitas. Sehingga mampu bertendensi positif dan simetris dalam perkembangan matra pembangunan secara holistik.

Kemerdekaaan Republik Indonesia — sekaligus menjadi wahana tertanamnya nilai-nilai luhur bangsa dan keteladanan bagi siapapun – dalam kapabilitas dan kapasitas apapun, sehingga dengan muatan kebersamaan dan secara bersama-sama menjadi resistensi terhadap segala tantangan, gangguan dan hambatan dalam tataran berkehidupan berbangsa dan berne-

gara maupun hidup berdampingan dengan bangsa dan negara lain.

Arus Utama ‘Revolusi Mental’ Ikhtiar dari kikisnya nilai-nilai, jati diri dan integritas sebagai dampak dari pergeeseran dan perjalanan waktu dilakukan dengan penguatan program karakter sebagai muatan karakter dan jati diri bangsa dalam orientasi menuju Indonesia yang berbudaya berdasarkan nilainilai luhur Pancasila dengan dijiwai rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gerakan Revolusi Mental sebagai strategi ‘agen perubahan’ diharapkan mampu mendorong perubahan sikap, pikiran dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan modernisasi Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur dan tradisi-tradisi kehidupan yang bernilai luhur dan berkarakter dalam pola keagamaan, kemasyarkatan maupun dalam perspektif berbangsa dan bernegara.

Pada usia 70 tahun Republik Indonesia — yang paling hakiki untuk kita kembangkan ‘anak bangsa’ sebagai bagian dari ‘Indonesia’ adalah saling menghargai dan toleransi dalam kebersamaan, dengan tetap memelihara nilai-nilai integritas dan keutuhan bersama dalam pasang surut peri kehidupan yang dimulai dari diri sendiri maupun keluarga, sehingga mampu memberikan dampak dan implikasi yang positif pada tataran yang lebih luas……. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap Jaya Indonesia !!!

Tambang Sekotong longsor. Tiga meninggal, lima korban masih tertimbun Pemerintah tak tegas tindak penambang ilegal ***

70 tahun merdeka, masih banyak yang belum ‘’merdeka’’ dari kemiskinan PR pemerintah untuk segera dituntaskan ***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 18 Agustus 2015

RAGAM

DBHCHT Segera Penetapan Tersangka

Dewan Persilakan Proyek Ditender

Dari Hal. 1 Dijelaskan, masuknya kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram itu ke tahap penyelidikan (lid) untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai ada tidaknya penyimpangan. ‘’(Kasus) APBD kan baru lid (penyelidikan). Ada ndak bukti penyimpingannya. Masih penyelidikan,’’ terangnya.

Sesuai dengan laporan yang diterima Kejati NTB, anggaran sekitar Rp 29 miliar lebih dalam APBD 2015, diduga ganda. Unsur dugaan penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan dalam penggunaan anggaran itu. Total APBD Kota Mataram 2015 mencapai 1,104 triliun yang sudah melalui pembahasan, mendapat persetujuan Dewan dan eksekutif, evaluasi gubernur, kemudian diperdakan. Sedangkan yang versi kedua, Rp 1,117 triliun diduga tanpa nota kesepahaman.

Sementara itu, mengenai kasus DBHCHT, Martono mengatakan telah meminta audit investigasi kepada BPKP NTB. Ia mengatakan, pihaknya telah memeriksa saksi-saksi terkait dengan kasus tersebut. Pihaknya, sekarang sedang menunggu hasil audit BPKP untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. ‘’Surat (permintaan audit investigatif) sudah kita kirim lima hari lalu, hari Selasa. Nanti begitu ada kerugian negara baru kita terus penetapan tersangka. (Sekarang) belum bisa kita tetapkan tersangka karena belum ada hasil audit BPKP,’’

terangnya.

Sesuai permintaan Kejati, audit untuk dana cukai tembakau dari Kementerian Keuangan itu untuk tahun 2010, 2011, 2012, lebih khusus untuk anggaran tahun 2013 yang diduga bermasalah karena ada yang mengalir ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. Tidak ketinggalan yang diminta diaudit adalah tahun 2014. Masing masing tahun besaran anggarannya berbeda beda dan terus meningkat.

Besaran anggaran DBHCHT yang diaudit itu bervariasi dengan banyak nomenklatur peruntukan, mulai Rp 35 miliar untuk tahun 2010, Rp 45 miliar untuk tahun 2011, Rp 57 miliar untuk tahun 2012, serta Rp 65 miliar untuk tahun 2013. Yang salah satu nomenklaturnya untuk Dinas PU NTB senilai Rp 32 miliar terindikasi bermasalah peruntukan proyek irigasi desa. Anggaran cukai tembakau tahun 2014 sebesar Rp 72 miliar juga diaudit.

Dalam kasus DBHCHT, Kejati NTB telah memeriksa sejumlah pejabat Pemprov NTB untuk dimintai keterangannya. Diantaranya, mantan Kepala Bappeda NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, mantan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM, mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda NTB. (nas)

Perpanjangan ’’Runway’’ BIL Tidak Prioritas Dari Hal. 1 “Belum tentu panjang itu bagus, karena apa yang ada saat ini masih dianggap mampu dilintasi pesawat berbadan lebar,” katanya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi panjang runway BIL saat ini mencapai 2.750 meter, tentunya pembangunannya sudah diperhitungkan sedemikian rupa, terlebih bandara itu bertaraf internasional.

“Ini hasil pertimbangan antara Angkasa Pura dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Menurut dia, untuk membangun sebuah landasan pacu pastinya membutuhkan pertimbangan dan anggaran yang cukup.

Meski di satu sisi, secara hitungan Angkasa Pura pada rencana pembangunan jangka panjang, runway itu masuk dalam agenda pembangunan 2018 mendatang.

“Jika melihat dari sisi kebutuhan, jumlah airlines semakin banyak membuka rute, dan pertumbuhan penumpang semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan perpanjangan itu bisa saja dilakukan. Tetapi perpanjangan itu tidak harus saat ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini pertumbuhan penumpang di BIL masih seperti biasa. Begitu juga dengan jumlah maska-

pai yang membuka rute di bandara itu, tidak juga ada penambahan.

“Yang jelas, kita melihat runway saat ini masih bisa dilintasi pesawat boing 733 dan lainnya. Karena, membangun runway tentu hitungan dan kebutuhan pesawat yang akan landas juga menjadi pertimbangan,” terangnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan kunjungan kerja ke Provinsi NTB, April 2015 llau, Presiden Joko Widodo menegaskan keinginannya untuk memperpanjang runway bandara tersebut menjadi 3.000 meter, menyikapi keinginan pemerintah provinsi NTB yang ingin runway tersebut diperpanjang.

Menurut presiden, dengan memperpanjang runway maka hal itu bisa mempermudah akses masuk pesawat ukuran besar dari mancanegera. Bahkan, presiden mengaku sudah memerintahkan pihak PT Angkasa Pura untuk merampungkan pekerjaan itu.

“Ini supaya pesawat-pesawat besar itu nanti bisa masuk ke sini,” kata Jokowi waktu itu didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi. (ant/Bali Post)

Jaga Stabilitas Dari Hal. 1 Dikatakan, tugas tentara adalah menjaga stabilitas keamanan. Sejak zaman dahulu, katanya, tugas tentara adalah menjaga stabilitas keamanan. “Kenapa tak dari dulu saja sejak zaman reformasi kalau kita mau ikut. Itulah tugasnya tentara menjaga stabilitas dari masa ke masa,”imbuhnya.

Ia yakin Pilkada serentak di NTB pada Desember mendatang akan berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar. Pasalnya, demokrasi terus mengalami kemajuan. Para politisi yang ikut dalam kontestasi itu diharapkan menjadi negarawannegarawan dengan turut menjaga stabilitas keamanan di daerah. “Tentunya para pendukungnya juga akan mengambil sikap seperti itu,”harapnya.

Terkait dengan peringatan

HUT RI ke 70, ia melihat antusiasme masyarakat sangat baik. Dengan semaraknya peringatan HUT RI tahun ini, ia berharap dapat mengilhami semua pihak untuk terus bekerja.

“Kita juga melihat pergerakan-pergerakan kegiatan di daerah, kampung-kampung desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sangat semarak. Ini membuktikan, semangat kita, motivasi kita luar biasa untuk bekerja,”terangnya.

Ditambahkan, masyarakat akan aman dan nyaman jika merasa sejahtera.

Kesejahteraan akan bisa terwujud jika stabilitas keamanan mampu dijaga dengan baik.

Tugas untuk menjaga stabilitas keamanan itu adalah tentara dan polisi. “Karena kalau daerah stabil tentu nyaman,” pungkasnya. (nas)

Bekerja Lebih Keras Bangun NTB Dari Hal. 1 ‘’Jadi esensinya kita harus kompak, seluruh elemen dan generasi-generasi semuanya harus punya visi untuk mengisi pembangunan di NTB ini sebaik-baiknya,” ucapnya.

Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD NTB periode 20142018. Periode lima tahun ke depan, merupakan masa untuk menghasilkan pencapaian yang lebih baik dari tahuntahun sebelumnya.Programprogram pembangunan daerah yang sedang dan akan diikhtiarkan, kata gubernur, telah diikhtiarkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur sebagai pen-

dukung aktivitas ekonomi masyarakat terus dilakukan secara merata, terencana dan terarah.

Demikian pula program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Pemerintah daerah, lanjutnya, menyadarai bahwa segala pencapaian pembangunan merupakan buah kerja nyata seluruh elemen masyarakat. ‘’Karenanya apresiasi layak diberikan kepada seluruh masyarakat NTB atas komitmen, kontribusi dan kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan,’’ tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mempersilakan proyekproyek yang bergantung pada proses pembahasan APBD Perubahan 2015 untuk segera ditender tanpa harus menunggu berlaku efektifnya APBD Perubahan tersebut.

“Untuk proyek rumah sakit misalnya, silakan tender saja. Kalau dalam pembahasan APBD (Perubahan) pun, tidak apa-apa dia ditender dulu. Tapi sampai tender saja. Teken kontraknya tentu setelah APBD efektif,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/8).

Johan menegaskan, hari ini dokumen APBD Perubahan 2015 yang sudah diketok oleh DPRD NTB akan memasuki proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. “Kalau sudah dievaluasi besok selama 14 hari paling lama dibahas lagi dengan Badan Anggaran DPRD NTB. Setelah itu diundangkan efektif. Kira-kira Septemberlah,” ujarnya.

Johan mengakui adanya sejumlah proyek yang menunggu tuntasnya pembahasan APBD Perubahan 2015. Namun, tender untuk proyek-proyek itu menurutnya bisa dilakukan segera. “Nanti teken kontraknya setelah APBD berjalan.” Johan menilai, jika dilakukan segera, maka empat bulan waktu tersisa di tahun anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk merampungkan proyek-proyek tersebut.

Halaman 15

Johan menilai, saat ini Provinsi NTB termasuk salah satu daerah yang paling cepat menuntaskan pembahasan APBD Perubahan. Pembahasan ini sebenarnya bisa saja dilakukan lebih cepat seandainya tidak terkendala jadwal dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Kita baru bisa melakukan penghitungan anggaran kalau BPK sudah selesai audit. Kalau BPK melaporkan ke DPR bahwa ini silpanya sekian, audit. Baru kita melakukan perhitungan APBD. Itulah yang menjadi dasar kita membahas APBD Perubahan,” jelas politisi PKS ini.

Meski proses pembahasan APBD Perubahan di tingkat provinsi sudah cepat namun Johan mengaku menghawatirkan proses pembahasan APBD Perubahan di kabupaten/kota. “Di Kabupaten/kota seperti Kota Mataram masih pembahasan, deadlock segala macam. Susah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, Johan menegaskan saat ini pihaknya tidak lagi terlibat secara langsung. Bahkan, saat ini hanya petugas teknis saja yang menunggui proses evaluasi tersebut di sana.

“Kita dulu diundang. Kalau sekarang itu evaluasinya mendagri. Kalau ada pertanyaan mereka baru panggil kita. Makanya sekarang petugas teknis saja yang menunggu di Kemendagri,” pungkasnya. (aan)

Ponpes Islahuddiny Kediri Menyapa Masa Depan Giri Menang (Suara NTB) Melirik pada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang cukup kondusif yang elatis kita boleh optimis bahwa umat Islam Indonesia terus berupaya mengapresiasi umatnya. Pesantren sebagai kampung peradaban mulai terasa sejak para almamaternya mampu menjadi pioner intelektual di tanah air.

Pesantren adalah dunia institusiosialyangberjuangkerasmelakukan transformasi nilai-nilai transenderyangmenjadikompetensi masyarakat moderen. Seiring dengan perjalanan waktu Pondok Pesantren (Ponpes) Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat dari tahun ke tahun dalam perkembangannya kerap membuka diri sebagai inovator of progres, sebagai pembaharu untukmaudanmampumenyesuaikan diri dengan perkembangan zamandalamkonteksmeningkatkan kualitas para santri sebagai bentuk dari peran transformasi institusi.

Demikian dikatakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi (STID) Al-Islahuddiny Drs. TGH Muchlis Ibrahim, M.S, i Senin (17/8) di Kampus Ponpes Al-Islahuddiny Kediri Lombok Barat, pada acara wisuda STID. TGH Muchlis Ibrahim menjelaskan, Ponpes Al-Islahuddiny telah menjalin Mou (Ikatan Perjanjian Kerjasama) Pertukaran Santri dengan Perguruan Tinggi As-Shofa Malaysia yang berpusat di Kuala Lumpur barubaru ini.

Ponpes Al-Islahuddiny mengirim sejumlah santri lulusan Ma’had Aly (Takhassus) yang juga lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dak-

wah dan Komunikasi (STID) Mustafa Ibrahim Al Islahuddiny Kediri Lombok Barat sebagai staf pengajar di Ponpes As-Shofa di negeri jiran selama tiga tahun.

Selain itu pada tanggal 30 Juli 2015 Ponpes Al-Islahuddiny Kediri Lombok Barat telah pula mengadakan Mou dengan Pondok Pesantren As-Sulaimaniah Turki yaitu telah mengirim sebanyak 11 orang santri dan santriwati keTurki. Keberangkan para santri dan santriwati tersebut ke Turki setelah melalui seleksi dari Kementerian Agama RI di Jakarta.

Maksud dan tujuan santri dan santriwati ke Ponpes As-Sulaimaniah Turki adalah untuk memperdalam kajian ilmu Al-Qur’an bagian tahfizul Qur’an.

Lebih lanjut TGH Munchlis menjabarkan, dari 11 orang santri tersebut satu orang wanita dan 10 orang laki-laki. Sekarang ini tengah melaksanakan training

selama enam bulan di Jakarta.

Sejak dari keberangkatan termasuk visa, paspor, tiket selama kontrak di Turki, semua biaya ditanggung oleh Pondok Pesantren AsSulaimiah Turki. TGH.Muchlis Ibrahim menambahkan sejumlah Santri dan Santriwati berasal dari Alumni Ponpes STID AlIslahuddiny yaitu Abdul Rajak, Siti Qurraqta’aini, Hairil Aswadi, M Habib Ramdani, M Edi Teguh Saputra, Yazzar Amirillah, M Hafidz Nasrullah, Dimas Ardyansyah, Zaenul Anwar, Artani, dan terakhir M Kherul Alam. ‘’Lebih lanjut akan dikembangkan melalui program lainnya oleh Ponpes Al- Islahuddiny dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren untuk hari ini guna menggapai masa depan yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin dan hari yang akan dating lebih baik dari hari ini,’’ tegasnya. (ADV)

(Suara NTB/ist)

WISUDA - Suasana wisuda lulusan STID Al-Islahuddiny, Keditri, Lombok Barat, kemarin.

(Suara NTB/ist)

I Wayan Artha, S.Pd

(Suara NTB/ist)

I Gede Purnama Mahendra Arta

’’Pasraman Kilat’’ SMAN 2 Mataram Ditutup Mataram (Suara NTB) Pasraman Kilat SMAN 2 Mataram yang digelar sejak tanggal 14 Agustus hingga 16 Agustus 2015 lalu, Minggu (16/ 8) resmi ditutup oleh I Wayan Artha, S.Pd mewakili Kepala SMAN 2 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd. Banyak hal yang dapat dipetik peserta selama menjalani kegiatan Pasraman Kilat siswa Hindu SMAN 2 Mataram ini. Pihak sekolah maupun panitia juga turut gembira atas terlaksananya salah satu kegiatan kerohanian yang sangat bermanfaat tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala SMAN 2 Mataram yang disampaikan I Wayan Artha menegaskan, kegiatan Pasraman Kilat untuk siswa kelas 10 dimaksudkan agar para siswa mengenal sekolah lebih jauh dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar dalam rangka mencetak siswa siswa yang berkarakter, siswa yang berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing dan ilmu yang diperoleh dilandasi dengan dharma. ‘’Kegiatan ini bertujuan agar anak anak dapat bersikap dan berprilaku disiplin, harmonis dan kebersahaja dan toleran di lingkungan sekolah, melalui kegiatan Pasraman Kilat ini diharapkan dapat bisa mencetak siswa yang berkarakter” tegas Artha. Lebih lanjut Artha mengimbau kepada siswa

SMAN 2 Mataram yang telah mengikuti Pasraman Kilat siswa Hindu bisa menunjukan sikap dan prilaku yang baik tidak hanya disekolah namun dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Atas nama Kepala SMAN 2 Mataram, Wayan Artha juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing kerohanian Hindu dan panitia atas terlaksananya kegiatan Pasraman Kilat siswa Hindu yang telah berjalan dengan aman dan lancar seperti harapan pihak sekolah.

Sementara itu Ketua Panitia Pasraman Kilat siswa Hindu SMAN 2 Mataram,I Gede Purnama Mahendra Arta menyatakan pelaksanaan Pasraman Kilat siswa Hindu SMAN 2 Mataram berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Suksesnya pelaksanaan kegiatan Pasraman Kilat tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia, dukungan dari sekolah dan Kementrian Agama NTB dalam hal ini Bimas Hindu. ‘’Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras teman-teman panitia, bapak kepala sekolah dan guru pembimbing kerohanian Hindu dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini dan semoga pelaksanaan Pasraman di tahun mendatang lebih bagus dari pelaksanaan Pasraman tahun ini,’’ harap Gede Purnama. (*)

Tiga Meninggal, Lima Korban Masih Tertimbun Dari Hal. 1 Informasi diserap koran ini dari warga sekitar bernama Unah.

Ia mengaku Sabtu pagi (16/8) sekitar pukul 07.00 Wita warga setempat meributkan kejadian longsor di lokasi tambang Rajumas yang terletak di Dusun Tembowong Desa Sekotong Barat. “Kejadiannya sekitar pukul 05.00 (waktu Subuh), informasinya ada delapan yang tertimbun. Tiga korban meninggal sedangkan satu orang selamat,” kata Unah, warga Desa Pelangan.

Dikatakannya,tigakorbanyang meninggal dari Desa Cendi Manik dan Taman Baru, masing-masing 2 orang dari Taman Baru dan satu korban lagi dari Cendi Manik. Se-

belum kejadian, jelasnya, korban ini tengah menggali lubang untuk mencari batu emas, mereka menggali sampai pagi hari. Memasuki waktu Shalat Subuh, sekitar pukul 05.00 WITA, korban tengah menunggu giliran shalat. Namun tak lama menunggu di dalam lubang sambil menggali lubang, tiba-tiba tebing tersebut longsor.

Korban yang kebetulan di bagian atas, sedangkan korban lainnya ada di lokasi tebing bagian bawah pun tersapu oleh longsor. “Mereka pun tertimbun, tiga orang terkena bebatuan, sedangkan yang satunya berhasil menghindar,” katanya.

Bebatuan itupun menimpa bagian kepala para korban dan bagian perut hingga mengalami robek.

Setelah kejadian itu, barulah

sekitar pukul 07.00 WITA para korban dievakuasi oleh aparat dan petugas puskesmas setempat. Korban yang meninggal di lokasi langsung dievakuasi ke puskesmas, begitupula yang mengalami luka dirawat di Puskesmas Sekotong.

Sofian salah satu keluarga korban, mengakui ikut mengevakuasi jenazah korban. Ia mengevakuasi jenazah korban menggunakan kendaraan roda dua, karena kendaraan roda empat yang dipakai mengevakuasi para korban tidak bisa menembus medan ke lokasi. Di lokasi, para penambang membantu mencari korban yang tertimbun.

Ditemui di Puskesmas Sekotong, Hj. Haerani ibu dari korban,

Lukman mengakui, anaknya menjadi korban tertimbun longsor bersama misannya. Anaknya berhasil selamat, sedangkan misannya meninggal. Korban katanya berangkat Jumat lalu ke lokasi untuk mencari batu emas, mereka baru saja memulai menggali lubang Jumat sore. Hingga malam hari, korban masih menggali lubang hingga pada saat Subuh tiba korban bermaksud Shalat Subuh. “Tapi sesaat akan shalat, tebing ambruk dan menimpa korban,”katanya. Ia mengaku sangat sedih dan terkejut mengetahui bahwaanaknyatertimbun.Namun ia lega, karena anaknya selamat dan tidak mengalami luka parah.

Kepala Puskesmas Sekotong, Nyoman Adnyana Putra membe-

narkan jika dua korban tertimbun longsor bebatuan dan dievakuasi ke Puskesmas Sekotong. Dua korban yang dievakuasi, masing-masing Muhtar (35) meninggal dunia.

Sedangkan satu korban lagi, Lukman (25) mengalami luka ringan.

“Korban yang luka langsung kami tangani, sedangkan yang meninggal dibawa ke rumahnya,”katanya.

Terpisah Kapolsek Sekotong, AKP Burhanuddin membenarkan tiga korban meninggal akibat tertimbun longsor batuan. Ke empat korban itu, jelasnya, masing-masingbernamaAhmad(33)dariDusun Timbal Desa Taman Baru, Mahni (45), dari Dusun Pemegatan Desa TamanBaru.Satulagikorbanmeninggal Muhtar (35) dari Dusun Madak, Desa Cendimanik. (her)

Masih Banyak yang Belum ’’Merdeka’’ dari Kemiskinan Dari Hal. 1 Sampah terserak dari bekas jajan kotak, Koran-koran, kantong souvenir warna putih berlogo “70 Tahun RI”. Beberapa orang muncul dari arah berbeda,menyeret bak setinggi leher orang dewasa, mengumpulkan sampah-sampah tadi, kemudian dibuang ke sisi barat pagar.

Bagai melihat beras tumpah dari langit, Inaq Nasib (60) dengan sisa tenaganya melompati saluran air ke tumpukan sampah tadi. Tangan keriputnya memisahkan isi kotak. Kotak yang masih ada jajannya diletakkan ke tumpukan lain. yang dicarinya gelas mineral bekas, dimasukkan ke dalam kantong plasik merah. Satu per satu, plastik hampir penuh. Jajan tak diambil. “Jaje wah te icak icak sik dengan, ndek ku mele bait (jajan sudah diinjak injak orang, ndak mau saya ambil),” kata Inaq Nasib, menggambarkan dia juga punya sikap untuk urusan makan meski pun ia sebenarnya butuh.

Buatnya, cukup lah makan dari hasil memulung. Cucunya, Sudiasi (27) menghampirinya, membawa gelas air mineral bekas yang sudah terkumpul dalam kantong plastik merah.

Mereka asik dengan kesibukannya di luar pagar. Sementara di dalam pagar, berjejer mobil mewah, salah satunya terlihat mencolok, merk Toyota Camry warna hitam, nomor plat wahid bercat merah terang.

Inaq Nasib tak lupa membawa tas jinjing dari bahan karton,

berlogo “70’’ dengan tulisan sisi setengah melingkar “Indonesia Merdeka” dan “Ayo Kerja”. Logo yang dicetak ratusan eksemplar pada tas karton putih, dibagi bagikan kepada mereka yang hadir.

Bagi Inaq Nasib, nenek asal Sindu, Cakranegara ini, logo sebagai simbol hari besar itu tak penting. Buat dia, terpenting barang bekas itu segera memenuhi karung putih agar bisa segera dibawa pulang. “Ndek ku taok anak, jelo ape jage nane (saya tidak tahu nak, ini hari besar apa),” ekspresinya santai, kemudian melanjutkan memungut sampah-sampah bekas tadi.

Inaq Nasib bisa jadi salah satu dari sekian banyak masyarakat miskin di daerah ini yang belum menikmati apa itu kemerdekaan.

Kemerdekaan yang berarti adil dengan terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar. Tidak muluk muluk, bukan pekerjaan dengan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), tapi terpenuhnya hak hak dasar, seperti kesehatan, pendidikan, terjangkaunya harga kebutuhan pokok.

Inaq Nasib, yang usianya beda 10 dari usia negara ini merdeka, bahkan mengaku tak pernah bersentuhan dengan namanya pendidikan. “Ndek ku wah sekolah (Saya ndak pernah sekolah),” gumamnya.

Pendidikannyayangsangattak memadai itu, barangkali membuatnya tak paham menuntut hak dasar soal kesehatan. Ihwal itulah, tigaanaknyameninggalduniakarena sakit. Tersisa satu anaknya laki

laki,namunentahkemanarimbanya. Untung saja ada cucunya, Sudiasih, membuat Inaq Nasib tidak tinggal seorang diri di sebuah gubuk di atas lahan 0,5 are yang satu satunya disisakan anaknya, kemudian pergi.

Soal hak hak mendapatkan kebutuhan pokok paling mendasar, beras misalnya, diusianya yang sudah renta begitu sulit baginya. Apalagi sekarang, ekonomi begitu sulit. “Ajin beras wah baluk pulu ribu sekilo (harga beras sudah 80 ribu per kilo),” gerutunya. Tapi tidak ada pilihan lain, mengais sampah, kemudian dijual untuk mendapatkan uang Rp 8000 sampai Rp 10.000 sehari adalah pilihan paling rasional di tengah ketidakmampuannya mencari pekerjaan layak.

Dengan uang itu, dikumpulkan setiap hari, tak sampai sebulan habis untuk kebutuhan perut. Besoknya, setiap pukul 05.00 selepas subuh, dia keluar lagi untuk mencari sampah di sudut sudut di kantor pemerintah, hotel, sungai hingga jalan raya.

Nasib kurang beruntung juga dialami Amaq Rifai dan Inaq Eam. Pemulung yang tinggal di bantaran Sungai Jangkuk ini, juga mencari barang bekas sebagai pekerjaan pokoknya. Pasangan suami istri ini, kini tinggal di bawah jembatan Jalan Yos Sudarso, Ampenan, Kota Mataram.

Amaq Rifai yang kini berusia sekitar 65 tahun mengaku bahwa, aktivitas kesehariannya adalah mengumpulkan sampah

barang bekas berupa plastik atau kaleng alumunium. Barang – barang bekas yang dikumpulkannya itu kemudian dijual ke pengepul. Uang hasil penjualannya akan dipakai untuk membeli beras serta kebutuhan sehari – hari.

“Hasil memulung sehari ya cukup buat makan saja. Beli beras se kilo dan lauk seadanya,” ujarnya sambil merapikan barang ronsokan di bawah kolong jembatan, Senin (17/8).

Hidup dan bermukim di bawah jembatan, sebetulnya bukanlah pilihannya. Melainkan, hal tersebut merupakan kenyataan pahit yang mesti ia hadapi atas ketidakberdayaannya dalam mencari nafkah. Dengan usianya yang sudah renta, tidak ada yang dapat diperbuatnya kecuali menjadi pemulung demi keberlangsungan hidup.

“Kalau makan, kadang sekali sehari ya cukup. Itu karena kita cukup – cukupkan saja. Sebab, mau beli pakai apa. Uang juga tidak kita punya,” tuturnya. “Ini sudah sebulan lebih, barangnya belum ada yang beli. Kita mau utang, mau utang ke siapa. Orang tidak ada yang percaya ke kita kalau ngutang,” imbuhnya.

Sementara itu, selain rongsokan yang dikumpulkannya belum laku terjual, persoalan yang paling berat menurutnya adalah ketika lemahnya harga pembelian barang bekas tersebut. Bisa dibayangkan, satu kilogram rongsokan hanya dihargai Rp 1.500,- oleh pengepul.

Padahal, dalam sehari mereka paling banyak hanya mampu mengumpulkan maksimal tiga sampai empat kilogram saja.

Walaupun miskin, Amaq Rifai mengaku belum tersentuh bantuan pemerintah. Beberapa kali, warga yang terdata sebagai penduduk tetap di Lingkungan Sukaraja Timur, Ampenan Kota Mataram ini menanyakan haknya ke kepala lingkungan serta lurah setempat, tapi tak ada realisasi.

Bicara Kemerdekaan Baginya, apalah arti sebuah kemerdekaan jika tanpa dilandasi dengan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Di era 1945, pemulung yang tinggal di bantaran sungai beratapkan badan jembatan ini mengaku masih berusia kanak – kanak.

Lepas dari belit kemiskinan, pernah dilakukannya dengan melamar menjadi petugas kebersihan. Tapi waktu itu katanya, dia diminta membayar Rp 2,5 juta supaya bisa diloloskan.

Akhirnya, karena tidak memiliki uang, ia mundur teratur.

“Bagaimana kita bisa mengeluarkan uang, orang waktu itu makan saja kadang senin – kamis. Ya akhirnya sejak itu saya mulai menjadi pemulung sehingga seperti sekarang ini,’’ ujarnya. Tidak ada harapan lain, kecuali perhatian dan bantuan pemerintah. Hal itulah yang menjadi harapan saat perayaan kemerdekaan ke-70 ini. (ars/met)

Selasa, 18 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Evakuasi Korban Trigana

50 Personel SAR Siap Dikirim ke Oksibil Jayapura (Suara NTB) Sebanyak 50 personel tim SAR kini siap dikirim ke Oksibil untuk memperkuat evakuasi korban jatuhnya pesawat Trigana. Sebanyak 50 personel itu termasuk anggota paskhas TNI AU itu kini siaga di bandara Sentani untuk sewaktuwaktu berangkat ke Oksibil.

Demikian diungkapkan, Komandan Lanud Jayapura Kol Pnb I Made Susila Adyana kepada Antara di Jayapura, Senin (17/8). Dikatakan, untuk di Oksibil tercatat 11 anggota SAR sudah tiba dan kini sedang menyiapkan berbagai peralatan untuk evakuasi.

Kemungkinan besar tim SAR akan diturunkan ke lokasi. Mereka nantinya yang akan membuat helipad guna memudahkan evakuasi, kata Kol Pnb Adyana.

Puing pesawat Trigana ditemukan sekitar pukul 08.00 WIT setelah pilot pesawat AMA melintas di sekitar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pesawat yang dikemudikan

Kapten Hasanudin membawa 49 penumpang dengan lima orang crew.

Cuaca Hambat Evakuasi Cuaca yang cukup ekstrim menghambat evakuasi para penumpang dan kru pesawat Trigana yang diduga jatuh pada Minggu (16/8) di sekitar Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Evakuasi terhambat karena faktor cuaca, bahkan saat ini jarak pandang hanya dua meter, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Yunus Wally kepada Antara, Senin.

Dikatakan, akibat cuaca yang tidak bersahabat maka tim SAR yang menuju lokasi jatuhnya pesawat naas juga mengalami kendala.

“Untuk membantu mereka (Tim SAR Darat) akan dikirimkan bahan makanan yang diangkut menggunakan truk dan berjalan kaki hingga ketemu tim yang dipimpin Danyon 133 Letkol Inf Arif,” kata Akbp Wally.

Pada Senin pagi dengan menggunakan pesawat twin otter Trigana tercatat 11 anggota SAR tiba di Oksibil.

Rencananya mereka yang akan membuat halipad untuk memudahkan evakuasi, namun cuaca buruk menyebabkan rencana batal, kata Wally.

Puing-puing pesawat Trigana pertama kali dilihat pilot pesawat AMA sekitar pukul 08.00 WIT di sekitar air terjun Oksob. (ant/Bali Post)

Pesawat AMA Temukan Puing Diduga Trigana di Oksop KAPOLRES Pegunungan

Bintang, AKBP. Yunus Wally

mengakui bahwa pesawat AMA yang tergabung dalam tim SAR, Senin (17/8) pukul 08.00 WIT melaporkan telah melihat puing yang diduga pesawat Trigana di sekitar air terjun Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Memang betul pesawat AMA melaporkan melihat puing-puing pesawat disekitar air terjun Oksop,” kata Kapolres Akbp Wally kepada Antara, Senin (17/8).

Dikatakan, tim SAR saat ini sedang melakukan persiapan untuk menuju lokasi dugaan jatuhnya pesawat Trigana yang membawa 49 penumpang dan lima orang crew.

Belum bisa dipastikan berapa orang yang akan diterjunkan karena untuk mencapai lokasi harus naik pesawat.

Lokasi jatuhnya pesawat yang terlihat pilot AMA itu sekitar tujuh mill dari Oksibil, kata Akbp Wally.

Pesawat ATR Trigana yang dikemudikan Kapten Hasanudin hilang kontak dalam penerbangan ke Oksibil, Minggu (16/8). (ant/Bali Post)