Snt18092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 161 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penghentian Audit Dana Hibah, Penegak Hukum Didorong Bertindak Mataram (Suara NTB) Adanya pernyataan yang tiba-tiba muncul dari Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, yang meminta menghentikan audit dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memantik reaksi.

Sejumlah kalangan mempertanyakan keputusan menahan audit khusus oleh Inspektorat NTB tersebut. Jika dalam penggunaan anggaran ini ada indikasi tindak pidana, maka penegak hukum diminta bersikap.

Sebelum adanya perintah untuk menghentikan sementara audit dana hibah Bawaslu senilai Rp 13,5 miliar tersebut, Inspektorat NTB telah mulai masuk ke tahap pemeriksaan.

Bawaslu sudah diberitahu, bahwa lembaga pengawas intern Pemprov NTB itu akan melakukan pemeriksaan dan dokumen– dokumen sudah diamankan untuk diteliti.

Ketua Divisi Riset dan Anggaran Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi)

NTB, Hendriyadi Djamal, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr. Muhammad Risnain, SH, MH mempertanyakan sikap wagub tersebut.

Padahal, yang dilakukan Inspektorat menurut mereka, dalam kerangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Seharusnya wagub agak elegan. Ketika membicarakan ini di media dan meminta audit dihentikan, seolah-olah ada kepentingan Pak Wagub terhadap

tidak diauditnya anggaran itu,” kritik Hendriyadi Djamal, ditanya Suara NTB, Kamis (17/9).

Soal alasan wagub yang meminta Inspektorat konsentrasi

atas audit reguler, kemudian terkait minimnya tenaga auditor, justru semakin menimbulkan wasangka (kebimbangan).

Bersambung ke hal 15

AMAN dan SAHAJA Lakukan Validasi Mataram (Suara NTB) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman, SH - Jana Hamdiana) melakukan validasi nama dan foto digunakan untuk kampanye dan pencetakan kertas suara, Kamis (17/9).

Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.50 Wita, kali ini calon walikota dari pasangan AMAN datang tanpa didampingi wakilnya H. Mohan Roliskana. Sementara, SAHAJA terlihat kompak mengenakan baju berwarna putih bersama tim penghubungnya Rino Rinaldi,SH dan Ketua Harian Partai Golkar, H. Didi Sumardi, SH,.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

VALIDASI - Dua pasangan Calon Walikota Mataram duduk berdampingan saat validasi foto dan nama di Kantor KPU Kota Mataram, Kamis (17/9).

(Suara NTB/ars)

DIGIRING - Tersangka NS, digiring penyidik kejaksaan untuk dilanjutkan penahanannya ke Lapas Mataram, Kamis (17/9) beberapa jam setelah dibawa dari Kejagung.

Akui Kemiskinan Tersangka Kasus Gubernur Paling Mencolok Gedung Induk BIL Berpotensi Bertambah

TO K O H Bareskrim Bidik Pejabat BPN

Mataram (Suara NTB) Kamis (17/9/2015), genap dua tahun pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si atau Tuan Guru Bajang (TGB) - Amin memimpin NTB yang dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri membidik calon tersangka pejabat BPN Lombok Timur (Lotim) terkait kasus penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Lotim. Tim dari Bareskrim sudah turun untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Ada Proyek Macet KEPALA Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT, menegaskan, tak ada proyek yang macet. Bahkan proyek-proyek besar yang dilaksanakan dalam APBD 2015, pelaksanaannya sesuai dengan schedule di lapangan.

“Pantauan kami, proyek-proyek besar itu pada umumnya on schedule. Kalaupun ada deviasi, minus satu persen, bahkan yang plus banyak.

Bersambung ke hal 15

Dua Tahun Kepemimpinan TGB-Amin

(wagub) pada 17 September 2013 lalu. Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi mengaku prihatin atas peningkatan angka kemiskinan di NTB yang mencapai 7.260 orang periode September 2014-Maret 2015.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya melimpahkan berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL). Kamis (17/9) siang kemarin, tanggung jawab penanganan perkara berlanjut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB bersama Kejari Praya, Lombok Tengah. Tersangka kasus ini pun berpotensi bertambah, sembari mengamati proses persidangan.

“Kasus ini bisa saja tersangkanya bertambah. Tapi kita lihat fakta di persidangan,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (17/9).

Tersangka Ir. NS, Direktur PT. Slipi Raya Utama diterbangkan dari Kejagung dan tiba di BIL, pukul 09.00 Wita.

Selanjutnya dia dibawa ke Kejari Praya untuk menjalani pemeriksaan. Sekitar tiga jam diperiksa, lantas dibawa ke Kejati NTB untuk serah terima berkas penuntutan dari Kejagung ke Kejati NTB. Berkacamata, mengenakan baju kotak-kotak dan celana kain, NS hanya tertunduk. Ia

tidak didampingi pengacara.

Tidak ada sepatah katapun terlontar. Sejumlah anggota keluarganya tampak menunggu di lobi Kantor Kejati. Ketika digiring dari ruang Pidsus ke mobil tahanan, NS diberi kesempatan beberapa detik bertemu keluarganya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

REFLEKSI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dan Wagub NTB H. Muh. Amin bersama pejabat lingkup Pemprov NTB, Kepala OJK Yusrin dan Kepala BPS Wahyudin saat refleksi 2 tahun kepemimpinannya di Pendopo Tengah, Kamis (17/9).

Hari Perhubungan Nasional di NTB (2-habis)

Kualitas Keselamatan dan Pelayanan Perhubungan Harga Mati MASALAH kualitas keselamatan dan pelayanan dalam sektor perhubungan perlu menjadi refleksi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2015. Konsistensi pada spektrum keselamatan (safety) dan pelayanan (hospitality) merupakan hal yang sangat penting dalam sektor perhubungan, baik darat, laut dan udara.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, membacakan sambutan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ignasius Jonan ketika menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Harhubnas tingkat NTB tahun 2015 di halaman kantor Dishubkominfo NTB, Kamis (17/9) pagi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

INSPEKTUR - Wagub NTB H. Muh. Amin menjadi inspektur upacara pada Hari Perhubungan Nasional tahun 2015 di Kantor Dishubkominfo NTB, Kamis (17/9).

PENGHARGAAN - Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan penghargaan pada nakhoda terbaik sebagai rangkaian Hari Perhubungan Nasional di Kantor Dishubkominfo.

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penghapusan Aset Dilakukan Bertahap Sesali Tindakan Warga WARGA Penghulu Agung, Rabu (16/9) menghentikan proyek pembangunan tanggul di pesisir pantai. Penghentian itu lantaran proyek dinilai tidak memiliki manfaat terhadap masyarakat. Rekanan sebelumnya telah menurunkan bahan material kembali mengangkat bahannya dan mengalihkan ke lokasi lain.

Lurah Ampenan Selatan, Sudirman menyesalkan tindakan dilakukan oleh masyarakat karena tidak berkoordinasi sebelum bertindak. Padahal proyek bantuan pemerintah provinsi itu, rencananya akan membuat tanggul. “Saat rapat koordinasi ditelepon salah satu warga menolak program itu. Saya sesalkan kok berani bertindak tanpa kompromi dulu,” ungkap Sudirman, Kamis (17/9).

Sempat warga ditanya dasar penghentian proyek, tapi pihaknya tidak mendapatkan alasan pasti dan warga hanya menjelaskan pembuatan tanggul itu hanya pekerjaan sia - sia atau tidak bermanfaat.

“Pelaksana proyek mengkomunikasikan tindakan masyarakat. Saya sarankan jangan diambil hati,” ujarnya.

Berhubung telah dikomunikasikan dengan pimpinanya katanya, proyek itu terpaksa dialihkan ke Kelurahan Tanjung Karang Permai. Risikonya, masyarakat tidak menikmati program pemerintah. Selain malu, kelurahan tidak bisa melarang pemerintah mengalihkan pekerjaan kemungkinan besar kecewa dan pekerjaan harus segera dikerjakan.

Sudirman mengakui, pemerintah provinsi mengirimkan surat permakluman pemeliharaan tanggul tanggal 11 September kemarin. Pelaksanaan pekerjaan fisik tidak diinformasikan. Seandainya ada informasi, kelurahan bertanggungjawab mengamankan. “Jika warga protes kan tinggal minta Babinsa dan Bhabinkantibmas untuk lakukan pengamanan,” tandasnya.

Seandainya ada program pemerintah baik itu perbaikan jetty atau lainnya, kelurahan diinformasikan sehingga pengamanan program bisa dimaksimalkan. Masyarakat diminta tidak gegabah mengambil tindakan jika ada program pemerintah dan atau berkoordinasi jika menilai proyek itu tidak bermanfaat. (cem)

(Suara NTB/ynt)

BELUM ADA KEJELASAN - Pemkot Mataram berencana membatasi alih fungsi lahan dengan menerbitkan Perwal Lahan Abadi. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan penyusunan Perwal. Tampak, salah satu bangunan ruko yang dibangun di sekitar kawasan lahan pertanian produktif di Jalan Dakota, Rembiga.

Penjabat Walikota Ingatkan ’’Fee’’ Proyek Harus Dihilangkan Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengingatkan seluruh pejabat lingkup Pemkot Mataram, agar tidak membudayakan sistem fee pada setiap proyek yang akan dikerjakan oleh investor. “Saya di sini bekerja, tidak boleh ada main fee di semua proyek,” tegas Selly di ruang kerjanya, Kamis (17/9).

(Suara NTB/dok)

Sudirman

Kebersihan Harus Diutamakan MESKI telah disepakati bahwa kepala pasar tidak ansih berasal dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), namun ditekankan agar pasar tradisional selalu bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi. ‘’Pasar baru bisa kelihatan bersih setelah masyarakat selesai melakukan transaksi jual beli,’’ kata Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Semua kepala pasar, aku Noer Ibrahim telah diingatkan agar apa yang menjadi keputusan Pansus dan Pemkot Mataram terkait pengelolaan pasar tradisional. Intinya kepala pasar harus professional, antisipasi dan kebersihan dan pelayanan harus diutamakan. ‘’Lagi beberapa hari mungkin kita akan turun,’’ janjinya.

Untuk mewujudkan kebersihan pasar, lanjut politisi Golkar ini, sangat memungkinkan kepala pasar berinovasi dengan melibatkan pihak ketiga. Karena bagaimanapun pihak ketiga diyakini lebih rajin dan lebih professional mengelola kebersihan pasar. Noer Ibrahim mencontohkan Pasar Pagesangan. ‘’Saya sudah turun ke sana dua kali, sangat bagus,’’ akunya.

Noer Ibrahim berpesan kepada pihak ketiga yang mengelola kebersihan Pasar Pagesangan untuk memperhatikan hasil rapat Pansus Pasar. ‘’Kalau masih mau mempertahankan jabatannyasebagai kepala pasar, ikuti aturan yang ada,’’ pintanya. Ia berharap kepala pasar tradisional lainnya mencontoh pengelolaan kebersihan Pasar Pagesangan.

Dimana saat ini Pasar Pagesangan menjadi pilot project pasar bersih. Dimana kebersihannya ditangani oleh pihak ketiga. Seperti diketahui, 14 September lalu, DPRD Kota Mataram telah menetapkan enam raperda menjadi Perda Kota Mataram. Salah satunya adalah Perda Kota Mataram tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Adapun tujuan dibentuknya Perda pasar itu adalah untuk mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan berkesinambungan. Meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi social yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan. (fit)

Fee atau upah pada tiap proyek dinilai mengganggu investasi di Kota Mataram.

Artinya, terjadi persaingan tidak sehat antara satu investor dengan investor lainnya.

Disoroti pengembangan investasi di Kota Mataram terjadi monopoli alias hanya itu itu saja pengusaha atau investor yang memiliki usaha. Semestinya, harus diberikan kesempatan kepada investor lain. “Ini akan mengganggu dan jangan itu - itu saja investornya,” terangnya tapi tidak disebutkan investor mana yang menguasai Kota Mataram.

Selly tidak menjelaskan bagaimana fee atau persentase diberikan investor kepada oknum pejabat. Ditekankan adalah, siklus investasi di Kota Mataram berjalan sehat.

Ia mencontohkan, Mataram Water Park (MWP) sudah ada

(Suara NTB/fit)

Hj. Putu Selly Andayani satu investor dari Jakarta mengutarakan niat mengelola. Lantas tidak serta merta diterima. Minimal ada tiga investor selanjutnya dilakukan seleksi. Dari pengelolaan itu dirumuskan berapa persen untuk investor dan pemer-

intah daerah.

Harus dipikirkan saat ini, efek domino masuknya investor di daerah. Tenaga kerja terserap banyak, perekonomian masyarakat berjalan serta siklus investasi berjalan baik.

“Kan bakalan banyak warga kita yang bekerja di sana.

Pengangguran dan kemiskinan berkurang,” imbuhnya.

Jika berbicara soal pengurusan izin lanjutnya, IMB, HO dan lainnya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMP2T) sudah ada hitung - hitungannya. Ke depan, BPMP2T harus berbenah pengurusan maupun pembayaran izin melalui online. Pola ini menghindari praktik percaloan. “Maunya saya masyarakat bayar bisa lewat transfer atau gesek dengan kartu kredit,” terangnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

sisa Rp 14,5 miliar? Yance mengatakan, secara bertahap keseluruhan aset akan dihapus nilainya di bawah Rp 5 miliar dan secara otomatis akan berkurang. Kepastian hingga kapan keseluruhan aset itu tuntas, dia belum berani memastikan. BPKAD, katanya, berupaya memaksimalkan agar seluruh aset terhapus, sehingga tidak terganjal mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, HM. Zaini mempertanyakan komitmen eksekutif dalam hal ini BPKAD untuk melakukan penghapusan sejumlah aset.

Dewan belum menerima data aset yang akan dihapus.

Dewan menyarankan, jika aset dibawah Rp 5 miliar, SKPD bisa menghapus sendiri tanpa perlu meminta persetujuan dari Dewan. (cem)

Pembayaran TKD akan Dirapel Mataram (Suara NTB) Dalam APBD Perubahan 2015 yang masih dalam pembahasan, Pemkot Mataram berencana untuk memberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS lingkup Pemkot Mataram. Namun jika sampai bulan ini APBD Perubahan belum bisa diketok, pembayaran TKD ini akan dirapel pada bulan Desember mendatang. Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani. “TKD akan dibayar setelah APBD Perubahan disahkan,” ujarnya.

Selly mengatakan pihaknya juga akan melihat seperti apa kriteria pemotongan TKD. Salah satunya adalah bagi ASN yang kerap tidak mengikuti apel dan yang tidak menandatangani daftar hadir.

Ia mengimbau kepada para ASN agar tidak memanipulasi daftar hadir. “Kalau tidak ada yang ikut apel, jangan ditandatangani daftar hadirnya,” cetusnya.

Hampir seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram belum memiliki mesin absensi sidik jari. Pengisian daftar hadir di setiap SKPD masih menggunakan sistem manual atau tanda tangan. Pengadaan absensi sidik jari ini masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2015.

Selly juga mengingatkan kepada seluruh ASN lingkup Pemkot Mataram bahwa

khusus hari Jumat, jam istirahat dimulai pukul 11.30 sampai 13.30. Sejak diberlakukannya lima hari kerja awal September lalu, para ASN mulai istirahat jam 11.00 pada hari Jumat. Terkait hal ini, Penjabat Walikota juga telah mengirimkan surat edaran ke semua SKPD lingkup Pemkot Mataram. “Ingat hari Jumat itu kerjanya sampai jam 11.30. setelah istirahat mulai lagi jam 13.30 dan langsung imtaq,” cetusnya.

Sekda Kota Mataram, Ir.H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan bagi ASN yang tak disiplin mengikuti pola perubahan jam kerja yang telah diterapkan Pemkot Mataram menjadi lima hari kerja, maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan TKD. Pemotongan TKD ini akan dilakukan secara berjenjang, tergantung akumulasi tingkat kehadiran setiap ASN. Sekda menyampaikan sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak disiplin ini sesuai dengan PP Nomor 53 dan juga Undang-Undang ASN. Namun sanksi tidak hanya berupa pemotongan TKD, tapi bisa berupa penurunan pangkat jika tingkat kedisiplinan pegawai sangat rendah. “Tidak hanya sanksi (pemotongan) TKD, itu sifatnya kumulatif.

Tingkat kehadiran akan dikalkulasi. Selain tidak dapat uang (TKD) juga akan berdampak pada penurunan pangkat,” cetusnya. (ynt)

Tanaman Buah di RTH Pagutan Diduga Banyak Dicuri Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional yang akan dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, banyak tanaman buah dan sayuran di RTH tersebut yang diduga dicuri.

Padahal tanaman tersebut sengaja dibiarkan berbunga dan berbuah sampai hari H pelaksanaan festival.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli, Kamis (17/9) usai rapat koordinasi persiapan festival. Sejak beberapa waktu lalu, Dinas PKP Kota Mataram mulai menanam beberapa jenis tanaman buah, sayur, maupun bunga agar pada saat pelaksanaan hari H bisa berbuah atau minimal berbunga.

Tapi setelah tanaman berbuah, banyak buah yang dipetik tanpa izin atau dicuri. “Tanaman-tanaman itu kan di-

hajatkan berbunga dan berbuah pada saat hari H, sekarang banyak yang sudah berbuah dan kecil-kecil, ada anak-anak iseng kemudian dipetik,” jelasnya.

Untuk itulah pihaknya menginginkan kawasan tersebut disterilkan dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk pihak sekolah khususnya SMKN 7 Mataram yang lokasinya bersebelahan dengan RTH Pagutan. “Pihak SMKN 7 Mataram juga menyatakan siap untuk membantu,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Ir.H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan untuk keamanan kawasan RTH Pagutan, pihaknya meminta kepada Camat Mataram untuk menambah tenaga keamanan di kawasan tersebut. “Karena mengkhawatirkan. Malamnya masih ada yang ganggu,” jelasnya.

Selain persoalan jalan ma-

suk yang mendesak untuk dilaksanakan, Sekda mengatakan salah satu hal mendesak lainnya adalah permintaan event organizer (EO) festival untuk pengurugan sawah yang akan dijadikan salah satu lokasi pelaksanaan pameran. “Sangat mendesak harus segera diurug sehingga EO bisa mendirikan stan,” jelasnya. Untuk perbaikan jalan masuk melalui SMKN 7 Mataram akan segera dilaksanakan Pemprov NTB. Sebelumnya Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta kepada petani dan penjaga RTH Pagutan untuk memaksimalkan penjagaan dan pengawasan menjelang Pekan Florikultura Nasional. Jangan sampai tanaman baik bunga, buah, maupun sayuran dipetik sembarangan. “Nanti juga kalau sudah besar dan berbuah masyarakat yang akan memetik hasilnya,” cetusnya. (ynt)

Satu JCH Kota Mataram Meninggal

HM. Noer Ibrahim

Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara bertahap akan melakukan penghapusan aset.

Penghapusan ini kata Kepala BPKAD Yance Hendra Dirra di kantornya, Kamis (17/ 9) menjelaskan, penghapusan rencananya dilakukan bertahap yakni aset dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Artinya, penghapusan tidak perlu persetujuan Dewan melainkan cukup di SKPD bersangkutan.

Aset itu sebutnya, merupakan bagian atau masuk nilainya Rp 19,5 miliar berupa bangku, meja, aksesoris, kendaraan dinas yang secara keseluruhan rusak berat.

Artinya, aset masih tercatat tapi tidak mungkin dilelang sebab masyarakat pasti tidak menerima dan nilainya kecil.

“Pokoknya aset yang rusak berat itu,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 104 Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Mataram kembali diberangkatkan ke tanah suci pada Kamis (17/9) melalui embarkasi Lombok atau Bandara Internasional Lombok (BIL).

JCH yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 11 ini berangkat bersamaan dengan JCH dari beberapa kabupaten diantaranya Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Selain itu mereka juga akan bergabung dengan JCH asal embarkasi Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pada Rabu (16/9) sore, 104 JCH ini dilepas di Pendopo Walikota Mataram sebelum menuju Asrama Haji NTB. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam

mengatakan sebelum pemberangkatan, ada JCH Kloter 11 yang meninggal dunia. JCH yang meninggal dunia ini digantikan oleh jamaah lainnya sehingga total JCH Kota Mataram dalam Kloter 11 ini tetap berjumlah 104 orang.

“Ada satu JCH meninggal sebelum berangkat. Sebenarnya jamaah ini akan berangkat bersama-sama dalam Kloter 11,” jelasnya.

JCH ini meninggal dunia beberapa waktu lalu menjelang jadwal keberangkatan Kloter 10. Tapi selanjutnya JCH yang tergabung dalam Kloter 10 digabung ke dalam Kloter 11 karena banyaknya kursi (seat) yang kosong disebabkan persoalan visa JCH asal NTB yang belum turun.

JCH yang meninggal dunia ini kemudian digantikan oleh JCH lainnya. Penggantian ini

dilakukan dengan sistem otomatis sesuai dengan nomor porsi. “Sudah digantikan langsung dengan sistem otomatis dari nomor porsi berikutnya dari cadangan,” jelasnya. Sebanyak 104 JCH Kloter 11 ini terdiri dari 45 orang laki-laki dan 59 perempuan.

Burhanul mengatakan sebelumnya ada salah satu jamaah yang ingin mengundurkan diri untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Hal ini karena diharuskan mengurus visa ke Jakarta. Tapi di luar dugaan, visa JCH ini termasuk salah satu visa yang telah selesai diurus sehingga tetap bisa berangkat di tahun ini. “Di luar dugaan kita, itu termasuk visa yang sudah selesai lebih dulu dan siap berangkat. Sehingga tidak ada JCH yang tertinggal dan jumlahnya klop 104 orang,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN - Salah seorang warga menunjukkan tanggul yang telah rusak di Penghulu Agung.

Dinilai Sia-sia

Warga Penghulu Agung Hentikan Proyek Tanggul Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Penghulu Agung Kelurahan Ampenan Selatan, menghentikan proyek perbaikan tanggul. Sebab, proyek itu dinilai sia - sia karena sepanjang tahun tanggul di sana selalu rusak diterjang gelombang.

Warga Penghulu Agung, Marwi menjelaskan, selain tidak ada komunikasi dengan kepala lingkungan, proyek itu dinilai sia - sia lantaran dianggap hanya menghabiskan uang negara. Pengalaman selama ini, lokasi pembangunan tanggul itu sudah lima kali rusak, sehingga diminta dialihkan ke proyek lainnya. “Kalau buat tanggul kami menolak. Kalau perbaiki jalan dan jetty tidak jadi masalah,” Marwi ditemui Rabu (16/9).

Semestinya katanya, proyek pemerintah memiliki manfaat terhadap masyarakat bukan sebaliknya. Pemkot Mataram seharusnya mengkaji dan memperhatikan kondisi cuaca di proyek itu. Bukan berarti masyarakat menolak, tapi dianggap tidak layak. “Di sini itu gelombang besar. Kalau sudah masuk bulan Desember, gelombang akan besar,” tuturnya.

Jangan nanti kata Marwi, pembangunan selesai dikerjakan kemudian rusak begitu

saja. Dan disalahkan alam, bukan mengevaluasi pekerjaan. Ia menyesalkan, pengawasan proyek sangat minim, sehingga rekanan terkadang seenaknya mencampurkan bahan dan mengerjakan proyek.

Kepala Lingkungan Penghulu Agung, H. Zaini mempertanyakan pengerjaan proyek tidak ada komunikasi dari dinas maupun kelurahan. Dikhawatirkan, jika terjadi masalah dipersoalkan adalah kepala lingkungan. Dia tidak mau kasus serupa terjadi ketika kasus rumput laut. Proyek miliar itu menjadi temuan kejaksaan, dirinya disangkut pautkan.

Dinas PU sebenarnya, sudah paham dengan kondisi cuaca di Pantai Penghulu Agung. Kalau dibangunkan jetty tidak dipermasalahkan, karena dinilai bermanfaat.

“Mending dialihkan ke proyek lain saja,” harapnya.

Terkait penghentian proyek oleh warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura mengatakan perbaikan tanggul itu adalah proyek pemerintah provinsi dan tidak ada koordinasi ke Pemkot Mataram. Kalaupun warga menghentikan proyek itu bukan urusan PU Kota Mataram. “Itu punya Pemprov, kita tidak dilibatkan,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Pantau Tahu Tempe DINAS Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram menurunkan tim ke Kekalik untuk memantau usaha tahu dan tempe, menyusul adanya informasi yang menyatakan bahwa belasan pengusaha tahu dan tempe gulung tikar karena naiknya harga kedelai. Demikian disampaikan Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, Kamis (17/9).

Tim ini akan turun mendata pengusaha tahu dan tempe yang tidak lagi berproduksi semenjak harga kedelai khususnya kedelai impor naik beberapa waktu lalu. Turunnya tim ini juga untuk melihat seperti apa persoalan yang dihadapi para pengusaha tahu dan tempe.

Wartan mengakui belum mendapatkan informasi resmi terkait hal ini. Informasi adanya pengusaha tahu dan tempe yang gulung tikar diperoleh dari media. “Sampai saat ini saya belum dapat informasi. Sekarang saya perintahkan anak buah saya turun untuk memastikan kebenaran ini,” cetusnya.

Jika nanti memang ada pengusaha yang berhenti berproduksi, maka pihaknya akan mengambil sikap. Namun Wartan tidak menyampaikan seperti apa kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan ini. Sebelum mengambil kebijakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu apa saja persoalan dan kendala dari para pengusaha. “Akan kita bicarakan kondisinya. Apa saja permasalahannya. Setelah itu baru kita ambil kebijakan seperti apa,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya kenaikan harga kedelai khususnya kedelai impor sejak beberapa waktu lalu berdampak pada pengusaha tahu dan tempe di Kota Mataram. Pascakenaikan harga kedelai, dikabarkan ada belasan pengusaha tahu dan tempe di Kelurahan Kekalik Jaya yang gulung tikar. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Tahu Tempe Kekalik Jaya, H. Hasbah pekan lalu.

Hasbah menyebutkan jumlah pengusaha tempe di Kekalik Jaya sebanyak 113 orang dan pengusaha tahu sebanyak 83 orang. “Sebanyak 15 pengusaha tahu tidak berproduksi lagi karena kondisi kenaikan dollar ini,” cetusnya. Kenaikan mata uang Dollar Amerika ditengarai sebagai penyebab naiknya harga kedelai impor. “Untuk pengusaha tahu sebanyak 83 orang beroperasi sebelum kenaikan dollar dan sekarang dua pengusaha off,” imbuhnya. Jadi jumlah pengusaha tahu dan tempe yang gulung tikar sebanyak 17 orang. (ynt)

NTB Seleksi Calon Naker Tingkat Internasional Mataram (Suara NTB) Sebanyak 50 alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB diseleksi untuk mengikuti seleksi di tingkat internasional. Mereka akan dipersiapkan menjadi tenaga kerja (naker) profesional yang siap menghadapi persaingan global.

Seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB ini melibatkan para alumni yang diseleksi sebelumnya dari kabupaten/kota.

Secara nasional, hasil seleksi yang dilaksanakan di SMK 4 Mataram, Kamis (17/9), akan diuji kembali kompetensinya di tingkat nasional. Di antaranya untuk lima kejuruan unggulan, jurusan restoran, memasak, fashion technology, electrical installation dan kejuruan brick laying.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Latas, L. Riadi mengemukakan, bagi yang lolos seleksi di tingkat nasional akan diutus mengikuti seleksi tingkat dunia. Selanjutnya akan mengisi peluang kerja dari perusahaan-perusahaan di masing-masing kejuruan yang disebut.

“Ini salah satu program untuk menyiapkan tenaga terampil dan profesional dalam menghadapi pasar global tingkat Asean (MEA).

Karena mereka yang lolos seleksi akan disekolahkan dan menerima job langsung dari masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Kegiatan serupa pernah dilakukan tahun 2011 lalu. Diakuinya, pasar bebas yang sebentar lagi akan dimulai mengharuskan kesiapan kompetensi teknis, skill, disiplin, etos kerja, motivasi serta nilai-nilai luhur yang memadai bagi SDM di provinsi ini, terutama mereka para lulusan SMK. Mengantisipasi jumlah penganggur yang terus bertambah, sebagai dampak dari penghentian pengiriman TKI informal ke 21 negara di Timur Tengah, melalui Kemenaker RI kepada Pemprov NTB terus menggulirkan bantuan. Baik untuk revitalisasi sarana dan prasarana lembaga pelatihan maupun dalam bentuk program pelatihan.

Bahkan tahun 2015 ini, melalui dana APBN dekonsentrasi Kemenaker, diberikan paket pelatihan kepada calon tenaga kerja sebanyak 1.565 orang, bantuan peralatan untuk beberapa workshop pada BLK maupun LLK. Pelaksanaan seleksi Asean Skills Competition (ASC) kemarin sebenarnya bukan hal baru. Bahkan pada ASC tahun 2009 dan 2011 lalu, peserta dari NTB mampu mewakili Indonesia berkompetensi sampai tingkat Asean.

Harapannya, seleksi yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut itu, akan hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh peserta. Sehingga tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten ke arah yang lebih mandiri melalui transformasi pola pikir, pola hidup, pola kerja dan pola usaha berkelanjutan dapat diwujudkan.

“Tidak ada alasan bagi peserta kecuali bersungguh-sungguh agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sebagai harapan kita bersama,” demikian L. Riadi. (bul)

(Suara NTB/aan)

SAWI - Petani di Dasan Sari, Mataram menggunakan alat tradisional untuk menyiram lahan yang ditanami dengan rumput dan sawi, belum lama ini. Sawi yang dipanen tiga bulan sekali dijual dengan harga Rp 50 ribu untuk satu ruas areal tanam.

KLU Produksi Udang Kualitas Dunia Tanjung (Suara NTB) Budidaya udang jenis vaname di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, memproduksi udang kualitas dunia. Di Indonesia, bahkan ini menjadi satu-satunya budidaya udang vaname swasta.

Udang vaname dikembangkan di KLU sejak sepuluh tahun lalu, tak banyak yang mengetahuinya. Karena selama ini ekspornya melalui Jakarta. Persoalannya, Surat Keterangan Asal (SKA) komoditas yang satu ini hanya boleh dikeluarkan oleh daerahdaerah tertentu.

Namun melalui perjuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), SKA udang vaname sudah bisa dikeluarkan sendiri. Ekspornya ke berbagai negarapun sudah atas nama NTB. Udang vaname ini, menurut Direktur PT Bibit Unggul, H. Zulkifli Kib Rachnalim di lokasi pembudidayaannya, Kamis (17/9), sebenarnya dikembang-

kan di Medan, Sumatera Utara. Lantaran kondisi perairan lautnya yang sudah tercemar limbah industri, perusahaan inipun bermigrasi ke Desa Rempek sejak sepuluh tahun lalu.

“Kenapa pilih KLU? Karena selain air lautnya yang masih bagus, daerah ini sangat mendukung dari berbagai aspek pembudidayaan,” demikian menurut H. Zulkifli.

Budidaya udang vaname di tempat ini digarap secara profesional. Karena di situlah satu-satunya penghasil udang vaname yang mendapat sertifikat yang diakui dunia.

Diperkirakan, udang vaname ini hanya dikembangkan maksimal sampai delapan pembudidaya di bumi ini.

Karena perlakuan budidaya yang profesional, untuk di modul (ruang pembudidayaan), harus terlebih dahulu mandi, belum pernah bersentuhan dengan udara dan air laut minimal tiga hari sebelumnya. Bahkan tak diperkenankan masuk bagi yang sudah mengkonsumsi komoditas bercangkang untuk menghindari bakteri.

Udang vaname bukan udang yang sering dijumpai pada umumnya. Di tempat ini, kapasitas budidaya di atas 100.000 ekor/tahun. Dengan usia sudah siap ekspor (6-7 bulan), harga per ekornya mencapai U$S 65, atau setara hampir Rp 1 juta/ekor jika dihitung nilai dolar saat ini, ukuran 35-45 gram.

Ekspornya ke Vietnam, India dan Cina. Bahkan, menurut H. Zulkifli, budidaya udang vaname di KLU ini adalah satu dari tiga pemasok dunia di Cina, selain dua perusahaan pembudidaya udang vaname di Amerika Serikat.

“Justru produksi dalam negeri kita paling diminati orang luar negeri. Bahkan di Cina, udang kita sudah setara dengan udang-udang yang dikirim dari Amerika. Kita sudah mendapat sertifikat khusus dunia paling steril,” ujarnya. Tak banyak yang mampu membudidayakan udang jenis ini di dunia, karena memerlukan sentuhan teknologi dan tenaga ahli.

“Alhamdulillah, setelah SKA bisa dikeluarkan di sini, otomatis sudah atas nama NTB. Meskipun terkadang kirim lewat cargo di Bali,” tambahnya. Dalam sekali permintaan, ekspor udang van-

ame ini sebanyak 2.000-3.000 ekor (setara tujuh ton), ekspor sesuai permintaan.

Dalam setahun, sekitar 40.000 ekor bisa dikirim. Guna memenuhi permintaan luar negeri, sebanyak 55 karyawan dilibatkan dari semua proses, pembudidayaan, pengepakan hingga ekspor. Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Ir. Husni Fahri, MM menekankan agar budidaya dan ekspornya terus dipertahankan, jika memungkinkan harus ditingkatkan.

Dengan bisa diterbitkannya SKA dari NTB, otomatis udang vaname itu telah menyumbang devisa bagi negeri ini. Selanjutnya, daerahdaerah penyumbang devisa ini tentu mendapat perhatian program dari pemerintah pusat.

“Tentunya produksi udang vaname ini akan memberi banyak manfaat bagi kita terutama di NTB,” demikian Husni Fahri. (bul)

Afrika Selatan Ingin Impor Rumput Laut NTB Mangga Luar Musim KLU Terbaik Mataram (Suara NTB) Investor Afrika Selatan barubaru ini melakukan kunjungan ke sentra-sentra pengembangan rumput laut di Pulau Lombok.

Mereka ingin mengimpor rumput laut dari NTB ke negaranya.

Bahkan, tak tanggung-tanggung dalam setahun mereka meminta satu juta ton.

“Yang satu juta ton ini, tidak mungkin dipenuhi oleh NTB. Mungkin kita diharapkan menjadi pemasok utama bersama daerah-daerah penghasil rumput laut lainnya di Indonesia,” kata Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, Kamis (17/9). Sasi mengatakan Afrika Selatan meminta dipenuhi kebutuhannya untuk bahan baku industri kosmetik dan farmasi dan tekstil.

Ketertarikan terhadap rumput laut dari NTB disampaikan langsung oleh Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Pakamisa Augustine Sifuba dalam pertemuannya dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Yang sekarang, Dubesnya mendorong pengusaha untuk melakukan kerjasama bisnis

Be to Be, atau G to G,” ujar Sasi.

Namun di sisi lain, Sasi mengakui produksi rumput laut di daerah ini masih terbatas untuk memenuhi peluang pasar ekspor yang lebih besar. Hal itu tidak lepas dari masih belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan budi daya rumput laut yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Produksi rumput laut pada 2014 hanya 770 ribu ton, tahun ini target hanya 800 ribu ton dari luas lahan budidaya lebih 12.000 ribu hektar. Itupun baru setengah dari potensi lahan yang sudah dimanfaatkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan sedang berupaya meningkatkan produksi rumput laut melalui pengembangan 10 kawasan minapolitan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain itu, penggunaan bibit unggul dari kultur jaringan, pengembangan usaha kelompok nelayan dan memberikan bantuan sarana produktif pada kelompok-

kelompok nelayan pembudidaya rumput laut.

Berbagai upaya itu diharapkan bisa meningkatkan kontribusi NTB dalam rangka memenuhi permintaan rumput laut Indonesia oleh sejumlah negara di kawasan Asia, Afrika dan Eropa.

Selama ini, NTB lebih banyak mengekspor rumput laut ke Tiongkok, namun sekarang agak lesu karena dampak melemahnya ekonomi global.

Untuk itu, peluang ekspor ke Afrika Selatan, bisa jadi alternatif di tengah lesunya permintaan dari beberapa negara pengimp o r rumput laut Indones i a . (bul)

Kamis, 17 September 2015

(Suara NTB/bul)

Tanjung (Suara NTB) Budidaya mangga di luar musim (off season) di Kelompok Tani Mangga Jaya, Bayan, patut menjadi contoh bagi petani mangga lain di NTB. Di lokasi budidaya yang masih parsial, dengan 30 anggota kelompok yang terlibat, bisa menikmati hasil walaupun belum optimal. Tidak hanya itu, atas kerjasama Indonesia dan Australia yang semula menggagas pendampingan ini, pihak Australia bersedia mempromosikan mangga jenis Harum Manis dan Mangga Gedong Gincu di KLU ini.

Kepala Departemen Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan, Dubes Australia untuk Indonesia, Mr. Jean Bernard Carrasco, di lokasi perkebunan milik Muksin, Desa Sukadana, Bayan, mengaku bangga dengan hasil kerjasama antara dua negara ini. Di Indonesia, budidaya yang menggandeng PT. Syngenta dan Prisma ini, baru diterapkan di Ponorogo dan Lombok Utara.

“Sebelumnya telah lihat hasil Syngenta di Ponorogo, dan kami senang petani mangga KLU punya kesempatan untuk meraih sukses,” kata Jean.

Di Ponorogo sendiri, produksi mengalami peningkatan hingga 40 persen dibandingkan produksi reguler. Hal yang sama diharapkan akan terjadi bagi petani di KLU. Dengan pola produksi di luar musim, harga yang diperoleh diharapkan bisa meningkat, selain pola budidaya ini menjadi ajang pendidikan bagi kelompok tani dan generasi muda kelak.

“Sayang sekali, saya belum bisa merasakan lezatnya Mangga dari daerah ini. Ketika pulang nanti, saya ingin menikmati mangga ini. Dan minggu depan, saya akan mengajak media di Australia untuk mempromosikan mangga ini sehingga masyarakat di sana bisa membaca keberhasilan petani daerah ini,” ungkap Jean.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Syngenta, Mr. Liem Jung Lee, turut mengaku bangga atas keuletan masyarakat di bawah bimbingan perusahaan. Ia meyakini, harga mangga off season ini akan lebih baik dibandingkan saat musim, karena akan banyak diterima oleh penyalur.

“Kami juga berharap bisa berdayakan kelompok tidak hanya di KLU, tetapi juga daer-

ah lain di Indonesia. Kami sudah melatih 4.500 petani di Jawa dan Lombok, target tahun ini bertambah menjadi 8.000 petani, dan untuk 5 tahun ke depan menjadi 300 ribu petani guna memenuhi kebutuhan ekspor. Indonesia harus bisa mengekspor mangga,” ungkap pemodal dari Malaysia ini.

Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Dra. Rahma Iryanti, MT., menyambut baik kerjasama antara Indonesia dan Australia ini, dengan harapan agar ekspansi kerjasama bisa mengarah ke Indonesia bagian Timur seperti Papua dan Kalimantan.

“Kami yakin, kerjasama ini akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dari 10,7 persen di tahun 2014, menjadi 7 persen di tahun 2019. Di NTB saat ini, angka kemiskinannya 17 persen.

Jika pola ini diekspansi dengan replikasi 100 ribu petani saja, sya optimis bisa menurunkan kemiskinan menjadi 11- 13 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Pemprov NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., mengakui potensi pengembangan tanaman mangga off season cukup besar, karena mangga umumnya tumbuh dengan baik di daerah lahan kering. Di NTB saja, dari 60 ribu hektar tanaman mangga, 14 ribu hektar diantaranya berada di lahan kering.

Hanya saja, kata dia, produksi buah mangga belum bersinergi dengan sektor terkait lain sehingga harga buah mangga menjadi tidak berharga. Di tahun 2015, produksi mangga 2015 relatif masih rendah. Di triwulan dua, NTB baru memproduksi 770 ton, sedangkan KLU sendiri baru menyumbang 6,2 ton.

Sementara itu, Petani, Muhsin, mengakui merasakan perbedaan pendapatan saat menerima bimbingan dari perusahaan mitra. Sebelumnya, ia hanya bisa memperoleh hanya 35 kg per pohon meningkat menjadi 200 hingga 300 kg per pohon. Hanya saja, meskipun produksi off season harga masih menjadi persoalan.

“Saat ini, harga mangga masih rendah, Rp 3.000 per butir. Kami berharap, agar harga belinya bisa sedikit lebih meningkat sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan kelompok kami,” kata Mushin. (ari)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Orbitkan Nama NTB

Petani Mangga KLU Hadapi Banyak Masalah

Tekan Kasus 3 C KAPOLRES Lotim, AKBP. Heri Prihanto,SIK hari ini, Jumat (18/9), akan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) yang dilangsungkan di Mapolda NTB. Dalam sejumlah pimpinan di institusi Polri ini, Kaporles Lotim akan menduduki posisi yang sama namun di tempat berbeda yakni menjadi Kapolres Mataram. Selama menjabat Kapolres Lotim, Heri telah berhasil menekan kasus curas, curanmor dan curat (3 C) sebanyak 25 persen.

Bertugas di Kabupaten Lotim telah mengajarkannya banyak hal. Mengawal suatu daerah yang memiliki (Suara NTB/dok) penduduk terpadat di ProvinHeri Prihanto si NTB bukanlah suatu hal yang mudah. Namun itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian yang menjalankan tugas di Gumi Selaparang ini.

Seribu kentongan yang diprogramkan oleh Kapolres Lotim saat ini dinilainya menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kasus 3 C tersebut. Dimana, adanya kentongan itu menjadi suatu tanda bahwa masyarakat harus terlibat di dalam menjaga wilayahnya masing-masing dari segala bentuk gangguan Kamtibmas yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Selain itu, katanya, perkelahian antar pemuda dan perbedaan faham yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga menjadi persoalan yang cukup kompleks. Gesekan-gesekan yang terjadi bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa. Hal itu kerap kali terjadi pada saat dilakukannya kegiatan nyongkolan di sejumlah kecamatan di Lotim dan tidak diterimanya keberadaan faham Assunah oleh masyarakat setempat seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Pringgasela dan di Kecamatan Suralaga.

Dalam kegiatan nyongkolan, kata Kapolres Lotim, aparat kepolisian selalu mengawal pelaksanaannya. Namun, dengan pengaruh minuman keras yang dikonsumsi oleh para pelaku nyongkolan membuatnya terkadang tidak sadarkan diri sehingga terjadinya gesekan antar kedua belah pihak. Oleh karena itu, aparat kepolisian yang bekerjasama dengan instansi terkait lainnya terus berupaya memusnahkan dan mempersempit ruang gerak para pelaku penjual minuman keras (miras).

Namun, seiring dengan keterbatasan personel didalam melakukan pengawasan dan pengontrolan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian di Polres Lotim. Selain itu, terobosan yang cukup mencolok adalah larangan menyalakan petasan dengan jenis apapun pada saat bulan Ramadhan. Larangan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat Lotim dalam beribadah mengingat mayoritas penduduk Lotim adalah muslim.

Kebijakan itu, hingga saat ini masih diapresiasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan kebijakan itu diminta untuk dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya. (yon)

11 Orang Perebutkan Tiga Jabatan Lowong di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 11 orang masuk dalam daftar calon yang memperebutkan posisi tiga jabatan lowong di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Masingmasing Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes).

Saat ini berkas dari para calon kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lotim sudah di tangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di (Suara NTB/rus) Jakarta. Pansel tingkat Junariono kabupaten sudah mengirimkan seluruh berkas tersebut.

“Kita masih menunggu dari KASN,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim melalui Kepala Bidang Pengembangan Junariono, Kamis (17/9) kemarin.

Proses seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten sendiri sudah berlangsung. Penentuan akhir nantinya menjadi kewenangan penuh dari Bupati Lotim mengacu pada hasil seleksi. Prinsipnya yang dijalankan jajaran Pemkab Lotim ini tidak boleh disertai munculnya permasalahan pasca proses seleksi.

Dituturkan Junariono, awalnya 12 orang yang daftar. Tapi hanya 11 yang lolos administrasi untuk ketiga formasi yang masih lowong. Kompetisi yang dilakukan Pansel juga sudah melewati uji kompetensi. Dimana masing-masing calon diberikan kesempatan memaparkan makalahnya. “Idenya seperti apa menduduki jabatan eselon II itu digambarkan,” ucapnya.

Dari seluruh calon, sebanyak 6 orang kata Junariono yang memilih sebagai calon Kadis Dukcapil. Dikes ada 2 orang dan Bappeda 4 orang. PeneSelong (Suara NTB) – gasan Pansel, bagi yang kualKeinginan Kapolres ifikasinya memenuhi standar Lotim AKBP. Heri Prihanitulah yang diterima. to, SIK untuk meningkatKarenanya, terhadap calon kan status Polres Lotim yang dinilai ada kecacatan menjadi Polresta mendaptidak diloloskan dalam prosatkan dukungan dari Komies seleksi. sioner Kompolnas, Dr. HaKabid Pengembangan ini midah Abdurrahman. Hal menguraikan, langkah teknis itu dikarenakan Kabupatyang dilakukan BKD Lotim ini en Lombok Timur (Lotim) sudah sesuai dengan amanah UU ASN. Meski Peraturan merupakan daerah yang Pemerintah (PP) belum kelupadat penduduk dan terar. Tapi BKD yang membenluas di Provinsi NTB dan tuk Pansel ini menggunakan harus diimbangi dengan dasar hukum Peraturan Menjumlah personel. teri Pembinaan Aparatur “Terkait dengan penNegara (Permenpan) Nomor ingkatan status Polres 13 Tahun 2015.

Lotim menjadi Polresta itu, Secara pribadi, dinilai Junartentunya Kompolnas saniono, amanah UU ASN yang gat mendukung. Jika ditmengharuskan adanya Pansel ingkatkan ke Polresta, hanya memperpanjang permaka dari segi personil dan soalan. Pasalnya, biaya yang prasana yang lainnya akan harus dibutuhkan untuk proses ditambah. Hal itu pantas seleksi cukup besar. Faktanya dilakukan mengingat di tingkat Kabupaten, khususnKabupaten Lotim merupaya Lotim dari awal juga belum kan daerah yang terpadat ada persiapan lebih teknis unpenduduk,” jelasnya, Kamis tuk mempersiapkan Pansel.

(17/9) siang kemarin.

Menurutnya, posisi Baperjakat harusnya diperkuat. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Kelompok Tani Mangga Jaya, Desa Sukadana, Bayan, menjadi pelopor dalam ujicoba pola kerjasama antara Indonesia, Australia dan Pemodal Malaysia, PT. Syngenta. Karakteristik wilayah yang kering menjadi kendala utama, karena dukungan sarana dan prasarana untuk penyediaan air tidak optimal.

“Dalam mengembangkan budidaya mangga off season, kendala utama kami masih kekurangan air. Oleh karena itu, kami meminta dukungan sumur dangkal. Kami juga mengalami kendala penyemprotan untuk tanaman yang pohonnya relatif lebih tinggi,” kata Aries, Anggota Kelompok Tani Mangga Jaya, Kamis (17/9).

Selain Kelompok Tani Mangga Jaya, aplikasi budidaya mangga luar musim juga sedianya diterapkan oleh Pengelola SMK Bayan. Sebagai salah satu SMK Pertanian, SMK Bayan berharap muatan lokal didukung oleh teknologi terapan budidaya mangga off season.

“SMK kami juga ingi mengembangkan Mulok (Muatan Lokal) budidaya mangga off season, tetapi kendala kami saya, masalah air. Kami belum miliki sumur sampai saat ini, sehingga sementara kami numpang di sumur tetangga,” kata Pengurus SMK Bayan dalam sesi tanya jawab.

SMK Bayan sampai saat ini dihadapkan pada persoalan kemampuan finansial sekolahnya. Dengan 95 persen siswa SMK yang tergolong kurang mampu, pihak sekolah belum berani menarik anggaran dari wali murid untuk keperluan pemenuhan sumur dalam. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Pemda dapat menyiapkan sarana penunjang dimaksud.

Petani lain, Mariadi juga berharap agar BUDIDAYA MANGGA Pemilik areal perkebunan mangga, Muksin, menjelaskan pola budidaya mangga luar musim di lokasi miliknya.

pendampingan dapat dilakukan secara kontinyu sebab sebagian anggota baru memulai bergabung. Dengan kultur produk baru, budidaya mangga luar musim tentu membutuhkan perhatian intens dari petani.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (PPKKP) KLU, Ir. Hermanto, pada kesempatan yang sama mengakui, belum terintegrasinya penanganan kelompok petani mangga lahan kering. Mengatasi persoalan sumur dalam, maka tupoksi dan penganggarannya berada di Dinas PU Tamben KLU atau PU Provinsi c.q P2AT. Sedangkan Dinas Pertanian, hanya mengatur anggaran untuk sumur dangkal dan irigasi air permukaan.

“Dengan perusahaan mitra PT. Syngenta dan Prima, kami sejak awal sudah berbicara, apa yang bisa kami perbuat. Namun di SKPD kami, program yang ada irigasi air permukaan dan irigasi tanah dangkal.

Kalau memberi pompa dengan kedalaman lebih dari 50 meter, maka itu sudah ranah SKPD lain,” kata Hermanto.

Namun demikian, ia menganjurkan agar kelompok tani bersurat ke SKPD terkait agar usulan untuk pompa sumur dalam bisa direncanakan dalam penganggaran. Hermanto menyadari, dibandingkan kelompok lain di wilayah kering, Petani Mangga Jaya, terlihat lebih fokus dan mengikuti aturan budidaya dengan baik.

“Dari petani Mangga yang ada, yang paling bagus ya di KLU, 30 kelompok benarbenar ikut aturan. Dengan harga dan peningkatan produksi, petani akan sejahtera.

Setiap 1 pohon, membutuhkan biaya perawatan Rp 72 ribu, dengan panen di luar musim, maka produksi 1 pohon setidaknya bisa menutup produksi areal yang cukup luas,” ujarnya optimis.

Ia menambahkan, pola budidaya di luar musim ini akan ditularkan ke Kecamatan lain di KLU. Namun tentunya, akan melalui koordinasi lebih dulu dengan SKPD terkait seperti Bakorluh KLU, Dinas PU KLU dan Disperindag KLU, guna memproses kemasan agar Mangga KLU tidak dijual dengan branding luar daerah. (ari)

Lima Anggota DPRD Lotim Kembalikan Dana Kunker Selong (Suara NTB) Lima Anggota DPRD Lombok Timur mengembalikan dana perjalanan dinas untuk kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah beberapa waktu lalu. Langkah pengembalian dana tersebut karena kelima anggota dewan batal berangkat.

(Suara NTB/rus)

H. Afkharuddin

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Lotim H. Afkharuddin. Kepada wartawan kantornya, Kamis (17/ 9) kemarin, Sekwan memastikan pengembalian dana tersebut ke kas daerah bukan karena adanya dugaan sejumlah wakil rakyat Lotim ini tidak berangkat dan menggunakan jasa joki.

Sekwan memastikan tidak ada praktik joki dalam setiap agenda kunker. Kelima

wakil rakyat Lotim yang terakhir karena tidak berangkat pada saat kunker ke Jakarta beberapa waktu lalu. Ia mengaku bersikap tegas dalam mengeluarkan SPPD. “Dewan yang tidak berangkat tidak bisa digantikan oleh orang lain,” ucapnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kantor para wakil rakyat Lotim ini menegaskan soal pengalokasian dana merupakan tanggungjawabnya.

Pelajar SMP Babak Belur Dihajar Kawan Sendiri Selong (Suara NTB) – Sungguh naas nasib M. Ridwan (14 tahun) pelajar kelas 3 SMP asal Dusun Tanggak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik. Ia harus terbaring lemas di salah satu kamar Rumah Sakit di RSUD Soedjono Selong dengan luka sobek di bagian tangan, perut dan dahi sebelah kiri setelah habis-habisan dihabok teman sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula pada saat korban atas nama M. Ridwan, Rabu (16/9) sedang duduk di pinggir jalan sekitar pukul 21.00 Wita

bersama empat orang temannya. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh oleh warga untuk berdamai karena salah satu temannya atas nama Hardi pernah bermasalah dengan salah satu warga atas nama Kahfi.

Diduga karena terjadi kesalahpahaman karena diajak berdamai oleh warga setempat akibat permasalahan yang dialami salah seorang temannya, Ridwan (korban) langsung dihajar habis-habisan oleh Ahmad Zaenudin (14 tahun) yang juga kelas 3 SMP asal Tuntel Desa Masbagik Timur. Atas insiden itu, Ridwan mengalami luka robek di sejumlah bagi-

Hotel Minim, Lotim Merugi

an tubuhnya.

Dikonfirmasi di ruangannya, Kamis (17/9), Kasubag Humas Polres Lotim, IPTU. Muhajirin, membenarkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu oknum pelajar di Kecamatan Masbagik.

Saat ini, katanya, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres dan pelaku atas nama Ahmad Zaenudin sudah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lotim.

“Korban saat ini masih berada di RSUD Soedjono Selong, sedangkan pelakunya sudah kita amankan,” terangnya. (yon)

Kompolnas Dukung Polres Lotim Jadi Polresta liar, mabuk-mabukan dan sejumlah penyakit masyarakat lainnya lebih teratasi.

“Di tengah keterbatasan personel kepolisian di Polres Lotim, harus ada kerjasama dengan masyarakat,” tegasnya mengingatkan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lotim, Heri Prihanto, wacana peningkatan status Polres Lotim menjadi Polresta itu dikarenakan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang terpadat penduduk dan terluas di Provinsi NTB. Sementara, jumlah anggota kepolisian di Mapolres Lotim yang hanya 907 personel tidak sebanding dengan jumlah penduduk Lotim yang Hamidah mencapai

1,3 juta jiwa. Bahkan, usulan peningkatan Polres Lotim menjadi Polresta juga sudah mendapatkan dukungan dari kalangan DPRD Lotim. (yon)

Rahmawati

(Suara NTB/yon)

Kendati demikian, apa yang telah menjadi rencana Kapolres Lotim dalam meningkatkan status Polres Lotim menjadi Polresta, pihak dari Kompolnas akan mengkomunikasikannya dengan Kapolda NTB untuk selanjutnya akan disampaikan ke Kapolri.

“Besok (hari ini,red) kita berencana akan bertemu dengan Kapolda NTB, disana nanti akan kita komunikasi terkait wacana Kapolres Lotim meningkatkan status polres Lotim menjadi Polresta. Nanti hasilnya akan kita sampaikan langsung ke Kapolri,” paparnya.

Selain itu, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kompolnas mengimbau kepada aparat kepolisian supaya lebih meningkatkan patroli baik dilakukan pada siang hari terlebih malam hari. Sehingga, apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat seperti adanya balapan

Karenanya, ia bersikap tegas terhadap seluruh wakil rakyat yang menggunakan anggaran.

Terhadap lima orang yang tidak berangkat, lanjutnya tidak menggunakan joki. Awalnya memang diakui para wakil rakyat yang tidak berangkat itu mengambil uang. Akan tetapi, terbentur sejumlah halangan yang tidak bisa ditinggal mengharuskan para politisi ini untuk mengembalikan dana ke bendahara.

“Ada yang mendadak keluarganya meninggal, sakit atau halangan lainnya,” tutur Sekwan. Diakui, uang sudah dipegang namun ketika menghadapi halangan itu selalu dituntut segera mengembalikan.

Selama ini para wakil rakyat Lotim ini cukup taat mengembalikan dana.

“Dari lima orang itu ada dua orang yang mengembalikan sehari setelah berangkat. Ada juga setelah itu,” tuturnya. H. Afkharuddin juga mengancam jika uang tidak dikembalikan, maka gaji para wakil rakyat inilah yang akan dipotong menggantikannya. Namun hal ini tidak pernah terjadi. (rus)

Selong (Suara NTB) Fasilitas penginapan sekelas hotel berbintang masih sangat minim di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Utamanya di Selong, sebagai pusat kota.

Padahal masyarakat dari daerah lain cukup banyak yang berkunjung ke Gumi Selaparang ini. Tanpa hotel yang memadai, kedatangan mereka tidak akan membawa manfaat ekonomi yang lebih banyak.

Penilaian ini disampaikan wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE. Ditemui di kantornya usai menerima kunjungan kerja para wakil rakyat dari Karang Asem Bali, Kamis (17/9) kemarin, Ketua DPD Partai Golongan Karya Lotim ini mengatakan, Lotim selama ini sudah sangat sering dikunjungi tamu-tamu dari luar daerah. Tamu dari wakil rakyat Karang Asem saja, jumlahnya mencapai 45 orang.

Selama ini, kehadiran para tamu luar daerah Lotim ini hanya sekadar berkunjung. Dimana mereka tidak ada yang menginap di Kabupaten Lotim.

“Kita rugi kalau sekedar berkunjung,” katanya. Pasalnya, setelah berkunjung langsung kembali ke tempat lain.

Diasumsikan, jika 45 orang menginap dalam dua malam saja di fasilitas penginapan yang ada di Lotim ini maka eksesnya sangat besar. Para tamu bisa berbelanja di Lotim yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Menurut Daeng, ha ini bisa menjadi tantangan bagi ivestor.

Semua orang-orang berduit diharap bisa menangkap peluang investasi tersebut. Investasi membangun fasilitas perhotelan yang memadai di Lotim.

Menghadirkan investor di Lotim diakui masihg banyak yang harus dievaluasi. Utamanya, faktor keamanan dan kenyamanan serta kepastian berinvestasi. “Kalau iklim investasi ini bisa dijamin, yakin banyak yang akan berinvestasi di Lotim,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Lotim mengaku pernah mendengar

(Suara NTB/rus)

Daeng Paelori rencana Lotim untuk membangun fasilitas hotel di kawasan Terminal Selong. Hotel yang rencananya akan diitegrasikan dengan pusat perbelanjaan.

Akan tetapi ia menilai rencana itu masih sebatas wacana saja.

Dimana, sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Ia tegaskan, selaku wakil rakyat sangat mendukung rencana pemerintah tersebut mendatangkan investor membangun hotel. Harapannya bisa segera direalisasikan sehingga tamu-tamu Lotim bisa menginap di Lotim.

Terhadap rencana pembangunan mall dan hotel di Selong itu, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengutarakan saat ini ada sejumlah pihak yang tengah mencari data soal harga aset yang akan menjadi lokasi pembangunan hotel dan mall tersebut. Kabarnya mereka tengah mencari membandingkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di kawasan tersebut sebagai dasar untuk penentuan nilai aset.

Dikabarkan sebelumnya, pusat perbelanjaan dan mall itu akan dibangun di atas lahan 1,8 hektar lebih tepat di terminal pancor dan kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim. Rencananya, lelang kepada investor ini dalam bentuk bangun guna serah (BGS). Realisasi pembangunan digadang bisa dilaksanakan pada tahun 2016 mendatang. (rus)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

Parlementaria

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Ajukan Dua Raperda Inisiatif Praya (Suara NTB) Sebanyak dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (17/9) kemarin, resmi diajukan oleh DPRD Lombok Tengah (Loteng). Sebagai perwujudan fungsi legislasi yang dimiliki Dewan.

Dua Raperda itu adalah Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Dua Raperda tersebut diajukan dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip. Dihadiri langsung Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Loteng, anggo-

ta DPRD Loteng dan pejabat lingkup Pemkab Loteng di ruang rapat utama DPRD Loteng.

Dalam penyampaian pengantar dua Raperda inisiatif tersebut, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., mengungkapkan, betapa pentingnya keberadaan perdaperda tersebut. Sehingga DPRD Loteng kemudian berinisiatif untuk menyusun Raperda tersebut.

Raperda tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah misalnya, ungkap Arif, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Dalam menyusun dan membuat produk-produk hukum daer-

ah. Seperti Perda itu sendiri.

Dengan begitu diharapkan, maka ke depan proses penyusunan hingga penetapan produk hukum di daerah ini bisa benarbenar tepat sasaran. Sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Dalam aplikasinya, produkproduk hukum yang dihasilkan juga bisa berdaya guna dan bermanfaat bagi daerah.

“Proses penyusun dua Raperda ini sudah melalui pembahasan yang begitu matang di tingkat Banleg. Sehingga Banleg akhirnya menyepakati untuk mengajukan dua Raperda tersebut untuk dibahas dan disahkan sebagai perda baru di daerah ini,” jelasnya.

Begitula halnya dengan Raperda tentang Pengelolan Sampah. Ini diharapkan bisa

menjadi pedoman bagi daerah dalam mengelola sampah.

Mengingat, pengelolaan sampah di Loteng sampai sejauh ini belum maksimal dilakukan. Padahal, persoalan sampah butuh penanganan yang maksimal dan komprehensif.

Ia mencontohkan, untuk pengelola sampah di wilayah Kota Praya misalnya, belum seluruh kelurahan bisa ditangani. Begitu juga dengan desadesa yang berada di kecamatan lainnya. Baru sebagian yang ditangani. Bahkan ada desa-desa yang selama ini belum tersentuh pelayanan penanganan sampah sama sekali.

Sehingga diharapkan dengan adanya Perda tentang Pengelolan sampah tersebut, persoalan sampah di daerah ini

bisa lebih maksimal lagi. Tidak kemudian terkesan setengahsetengah seperti sekarang ini.

Bagaimanapun juga, menangani persoalan sampah bukan perkara mudah. Butuh pedoman yang jelas supaya penanganannya bisa terarah.

Dan, tidak kalah penting dengan pengelolaan yang baik dan benar, sampah ke depan bukan hanya mendatangkan masalah. Tetapi justru bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Baik manfaat sosial maupun ekonomi.

“Tentu Raperda-Raperda ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran, ide maupun gagasan khususnya dari pemerintah daerah sangat diharapkan,” tambah M. Nasip. (kir)

Dinilai Terlalu Memberatkan

Butuh Tambahan Rp 40 Miliar

Pengusaha Hiburan Tolak Raperda Retribusi ITPMB Giri Menang (Suara NTB) Selain kalangan MUI yang menolak keberadaan Raperda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkhol (ITPMB), kalangan pengusaha hiburan juga keberatan dengan Raperda tersebut.

Pasalnya, retribusi yang dipatok untuk ITPMB terlalu besar sehingga memberatkan para pengusaha kafe dan hiburan.

Karena itu, kalangan pengusaha mendesak pemda dan DPRD untuk mengkaji ulang besaran retribusi tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Herman kepada wartawan, Kamis (17/ 9) kemarin ditemui di Giri Menang.

Dijelaskan Herman, jika raperda ini ditetapkan menjadi Perda namun tidak melibatkan APH maka tentunya akan menimbulkan gejolak. Alasan Herman ini sangat mendasar, lantaran dari sisi kondisi hiburan saat ini sangat susah.

Sehingga jika dari sisi retribusi terlalu besar nilainya, pengusaha tidak mampu membayarnya. Di sisi lain akan timbul persoalan, karena beratnya retribusi izin kemungkinan akan banyak pengusaha yang tak memiliki izin namun membuka tempat minuman atau berusaha menjual minuman.

Kalau Pemda memang menerapkan Raperda ini maka harus memperhatikan kondisi yang dialami pengusaha. Selan itu, pemda jangan hanya menerapkan di pengusaha saja namun juga di pengusaha di sektor lain yang banyak menjamur, juga harus ditertibkan.

Karena itu, APH meminta agar Pemda mengoreksi jumlah retribusi tersebut. Jangan sampai memberatkan pengusaha. Para pengusaha pada intinya akan menjalankan aturan itu, namun jangan terlalu memberatkan. Sebab di satu sisi, para pengusaha juga akan kesulitan mencari keuntungan untuk menutupi retribusi itu.

“Itu yang akan menimbulkan gejok, di satu sisi pengusaha ingin menempuh usaha yang benar dan legal,” terangnya. APH sendiri telah memberi pandangan kepada dewan dan pemda terkait retribusi itu. APH meminta nilai tawar agar tidak memberatkan.

Diketahui dalam Raperda Retribusi ITPMB yang disusun Pemda terdapat besaran tarif bagi hotel dan hiburan. Khusus hotel, dibagi menjadi tiga, yakni hotel bintang tiga dipatok retribusi Rp 10 juta pertahun, hotel bintang empat Rp 12 juta pertahun dan hotel bintang lima dipatok Rp 15 juta lebih pertahun.

Sedangkan khusus bar, dan klub malam serta diskotik dipatok lebih tinggi mencapai Rp 16 juta pertahun. Selain di lokasi ini, di dalam Raperda juga disebut restoran juga dikenakan retribusi. Ketentuan jangka waktu selama tiga tahun. Setelah izin habis, maka wajib diperpanjang. (her)

Tempuh Medan Berat

Dinas Sosial Salurkan Air ke Daerah Terpencil Giri Menang (suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) Lombok Barat dibantu Dinas Sosial provinsi telah menyalurkan 100 ribu liter air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air di beberapa kecamatan.

Seperti Kamis (17/9) kemarin, Dinas Sosial menyalurkan air 15 hingga 20 ribu liter ke beberapa dusun terpencil di daerah Sekotong dan Gerung . Petugas tagana Dinsos yang mendistribusikan air sedikit kesulitan lantaran melalui medan berat.

Petugas Tagana Dinsos Lobar, Mulyadi menuturkan penyaluran air dilakukan ke dua kecamatan, yakni Gerung dan Sekotong. Tim Dinsos kabupaten dan provinsi membagi tugas dengan mengerahkan masing-masing satu unit kendaraan teknis. Tim Dinsos Kabupaten Lobar ke Desa Banyu Urip sedangkan tim dari Pemprov NTB ke daerah Sekotong.

Khusus petugas yang menyalurkan air ke daerah Sekotong menyasar, beberapa dusun di Desa Sekotong Tengah. Anatara lain, Dusun Lebah Suren dan Long-longan. Selain itu, tim juga ke daerah Gili Genting Sekotong Barat.

Pengangkutan air ke dusun Long-longan ini sendiri memerlukan perjuangan yang berat dari petugas Tagana. Pasalnya medan yang dilalui sangat berat, kondisi jalanan yang beraspal namun menanjak ditambah beban kendaraan menyebabkan kendaraan tangki berisi 5000 liter tidak bisa naik. “Sehingga terpaksa air dikurangi diberikan ke warga sekitar yang juga buruh air,” terangnya.

Kadis Sosnakertrans Lobar, H. Fathurrahim menyampaikan penyaluran air terus dilakukan ketika ada permintaan dari desa yang masuk ke dinas terkait, Sejauh ini katanya, tercatat ada 85 ribu liter air sudah disalurkan kepada masyarakat yang mengalami krisis air. “Tapi ada tambahan sekitar 15-20 ribu liter, sehingga total bisa mencapai 100 ribu liter.” (her)

(Suara NTB/her)

ANGKUT AIR - Petugas Tagana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) Lombok Barat mengangkut ke sejumlah dusun yang mengalami krisis air.

(Suara NTB/kir)

RAPERDA INISIATIF - Rapat paripurna penyampaian usulan dua Raperda inisiatif DPRD Loteng, Kamis (17/9) kemarin.

DPRD Loteng Jamin Anggaran Gedung Baru Praya (Suara NTB) Proses pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah (Loteng) kini sudah masuk tahap dua dari tiga tahap yang direncanakan.

Dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 60 miliar.

(ant/bali post)

JEMUR RUMPUT LAUT - Seorang laki-laki menjemur rumput laut hasil panennya di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, pekan lalu. Harga rumput laut kering mengalami penurunan dari harga Rp 18 ribu perkilogram menjadi Rp 7 ribu perkilogram akibat dari kurangnya peminat.

Dengan total anggaran yang sudah digelontorkan hingga saat ini mencapai Rp 19 miliar lebih, maka pembangunan gedung DPRD Loteng tersebut, masih butuh sekitar Rp 40 milliar lebih lagi. Itupun jika tidak terjadi fluktuasi harga yang berimbas pada kenaikan harga material bangunan. Namun demikian, DPRD Loteng memastikan kalau persoalan anggaran bukan jadi masalah.

Pasalnya, Dewan tetap menjamin anggaran pembangunan gedung wakil rakyat yang baru tersebut tetap tersedia pada APBD Loteng.

“Pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru harus selesai. persoalan anggaran, akan tetap kita siapkan sesuai kebutuhan,” tegas Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.S.E., kepada Suara NTB, Kamis (17/9) kemarin.

Dikonfirmasi perihal masih besarnya kebutuhan anggaran pembangunan gedung DPRD yang baru, Puaddi mengaku memang menjadi salah satu prioritas. Tapi bukan berarti harus diutamakan. Termasuk dalam hal anggaran. Yang harus disiapkan sesuai kebutuhan yang ada.

Pasalnya, dalam hal penyiapkan anggaran pihaknya tetap melihat kebutuhan dan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. Dengan lain, jika memang anggaran tidak memungkikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran sekaligus. Maka tentu akan dilakukan secara bertahap.

Mengingat, masih banyak program daerah lainnya yang juga butuh perhatian dan dukungan dana. “Kalau memang anggaran daerah tidak mencukupi, walaupun tidak sesuai kebutuhan semaksimal mungkin tetap kita anggarkan. Supaya proses pem-

banguna gedung DPRD Loteng yang baru ini tidak terhenti hanya karena alasan anggaran,” terangnya.

Disinggung besaran anggaran yang disiapkan pada APBD Loteng tahun 2016 mendatang, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini, mengaku belum bisa memastikan. Karena anggaran diusulkan oleh pemerintah daerah. Dewan dalam hal ini hanya membahas saja dan menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

“Yang lebih tahu berapa kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru, pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahlah yang nanti menyusulkan kebutuhan anggarannya berapa,” terangnya. Kemudian berapa anggaran yang disetujui, tergantung hasil pembahasan antara Dewan dengan pemerintah daerah.

Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, yang dikonfirmasi sebelumnya, mengaku untuk tahap pertama total anggaran yang dihabiskan sekitar Rp 6 miliar. Sementara untuk tahap dua tahun ini, sudah ada anggaran sekitar Rp 13 miliar lebih.

Untuk tahap kedua kali ini, fokus pembangunan pada ruang sidang utama. Ditambah beberapa ruang pendukung lainnya.

Dengan rekanan proyek PT. Mustika Ayu Cendana. Dengan capaian pengerjaan fisik sekitar 45 persen. “Kalau tahap dua selesai tahun ini, maka total capaian pengerjaan pembangunan gedung DPRD Loteng baru bisa mencapai 25 persen. Sisanya akan dikerjakan pada tahap III, mulai tahun depan,” pungkas Firman. (kir)

Tempat Hiburan yang Diduga Langgar Izin Diawasi Giri Menang (suara NTB) Sejumlah hiburan malam di kawasan Senggigi diduga melanggar izin operasional, lantaran tempat hiburan ini masih melayani tamu sampai pukul 04.00 bahkan 05.00 Wita.

Padahal dalam izinnya, waktu buka hanya sampai pukul 03.00 Wita. Dugaan pelanggaran izin operasional ini akan dipantau oleh Satpol PP Lobar.

Pengusaha hiburan malam di Senggigi, Herman mengakui, tempat hiburan yang beroperasi melebihi ketentuan atau over time tidak banyak, hanya beberapa. Itupun tidak setiap hari namun hanya sesekali.

Dijelaskan, tempat hiburan yang buka melebihi waktu ini sendiri bukan atas kehendak pengusaha namun ada permintaan dari para pelanggan dan tamu yang datang melebihi waktu itu.

Namun pekerja yang melayani

pun telah sepakat dan bersedia bekerja sampai larut malam.

Dari sisi pengusaha hiburan sendiri, tidak serta merta mau melayani hingga melampaui waktu. Jika tamunya datang dalam jumlah banyak maka tidak masalah pekerja menerima mereka. Itupun jika pekerja dengan tamu ini saling kenal.

Tapi jika yang datang satu orang maka pekerja dianjurkan tidak menerima. “Karena kami juga mempertimbangkan kesehatan pekerja,” tukasnya.

Ia menambahkan, sesuai izin operasional tempat hiburan buka maksimal hingga pukul 03.00 Wita. kecuali malam Minggu, tempat hiburan kadang buka sampai larut malam. Namun tidak seperti di kota besar, hiburan bisa buka sampai pagi.

Terpisah, Kasatpol PP Lobar, Baiq Yeni Ekawati menyampaikan pihaknya akan memantau

jam buka tempat hiburan malam agar tidak melanggar.

Namun informasi dari kalangan pengusaha hiburan, bahwa izin operasional yang masing-masing hiburan berbeda-beda.

“Dari informasi dari pengusaha, batas waktu operasi ini berbeda-beda, izin itu dikeluarkan oleh badan perizinan,” tegasnya.

Namun demikian pihaknya sendiri akan banyak berkunjung ke tempat hiburan malam ini untuk mempertanyakan terkait waktu operasional tersebut. Pihaknya akan menanyakan jam operasional ini, supaya jelas batas waktu operasi.

Menurutnya, seharusnya hiburan ini dipatok batas waktunya secara seragam.

Ia sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan batas waktu operasi dari hiburan malam ini bervariasi. Ia belum tahu apakah ada klasifikasi dan pembe-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Baiq Yeni Ekawati

Herman

daan antara hiburan sehingga batas waktu operasinya berbeda. “Kami akan turun pantau kesana langsung,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam hal penanganan persoalan ini ia akan lebih meningkatkan silaturah-

mi. Jangan sampai tindakan yang dilakukan Satpol PP akan menggangu para pengunjung yang datang, sehingga imbasnya pun kembali ke daerah. “PAD akan turun, ini yang yang tidak kita inginkan,” imbuhnya. (her)

Tak Diperhatikan Pemda

Warga Rintis Jalan Tempos-Gerung Secara Swadaya Giri Menang (Suara NTB) Warga Tempos dan Gerung bekerjasama secara swadaya merintis jalan penghubung antara dua desa tersebut. Jalur ini dibangun untuk keperluan masyarakat, khususnya petani sebagai jalur pengangkut hasil pertanian. Sebab selama ini mereka mengeluh tidak ada jalur mengangkut hasil panen untuk dipasarkan ke Pasar Gerung.

Demikian mengemuka dalam pertemuan antara tim Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Lurah Gerung Selatan, Nursalim, Kades Tempos, Satriawan dan dihadiri para Babinsa dan Babinkamtibmaspol setempat.

Satriawan menyampaikan warga kerap kali mengeluhkan tidak ada jalur pengangkutan hasil panen mereka ke Pasar Gerung. Petani sejak lama mendambakan agar jalur ke Gerung,

khususnya akses ke pasar Gerung bisa dibuka. Pihaknya pun kerap mengutarakan keluhan masyarakat ini kepada pemda, “Saya minta kalau ada program pembukaan jalan baru diarahkan ke sana,” terang Satriawan.

Pembukaan jalan ini sendiri dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Lahan untuk pembangunan jalur yang diperkirakan selebar 4 meter ini, milik warga sendiri yang diberikan secara swadaya tanpa pembebasan lahan. Pengerjaannya pun akan direncanakan secara padat karya.

Ia berharap dukungan dari Pemda untuk membantu pembangunan jalan baru ini. Karena bagaimanapun adanya jalur ini akan mendongkrak perekonomian daerah setempat Terpisah Lurah Gerung Selatan, Nursalim menyampaikan lahan untuk pembangunan jalur ini diberikan oleh masyarakat.

Sebanyak 15 warga pemilik lahan ini sepakat dipakai untuk pembangunan jalur baru. “Seharusnya mereka ini hadir pada pertemuan ini,” jelasnya.

Nursalim mempertanyakan proyek pembukaan jalan baru di lingkungan Perigi Gerung yang diduga dialihkan. Awalnya, pemerintah berencana membangun 800 meter jalan di lingkungan tersebut, namun entah apa sebabnya proyek itu dialihkan ke tempat lain.

Menurutnya, jika proyek itu sudah disampaikan ke masyarakat seharusnya tidak dialihkan secara demikian. Karena hal itu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. “Sekarang kemana proyek itu dialihkan, tidak jadi dibangun,” terangnya. Pada kesempatan itu, pihak dinas sosial sendiri akan berupaya membantu pemda dalam membuka jalan baru tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

BAHAS JALAN - Pertemuan wargaTempos dan Gerung membahas pembukaan jalan baru diTempos menuju Gerung Selatan.

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6 (Suara NTB/ind)

Setoran Parkir Ilegal di Sumbawa Dipertanyakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumbawa, hanya menetapkan 16 titik parkir resmi di Sumbawa. Sesuai hasil inventarisasi lokasi atau titik parkir dalam ruang milik jalan/tepi jalan umum yang dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan berlaku.

Namun banyak juga titik parkir lain ilegal di luar yang direkomendasikan yang juga dipungut. Uangnya disetor kemana?

16 titik parkir yang ditetapkan Dishubkominfo yakni, depan Toko Baru dan depan Bank Mandiri Syariah (Jalan Diponegoro), depan Soto Madura (Jalan Multatuli), depan Apotik Barokah, depan Bakso Pak Gendut, dan depan Bakso Timbul/Dr Chris (Jalan Kamboja), Pasar Seketeng/berlangganan (Jalan Mujair/Jalan Dr Cipto), Pasar Alas (Jalan Sumbawa—Tano), depan Toko Dorobata dan depan Rumah Makan Kita/Rayhan Foto (Jalan Setia Budi), depan Toko Kairo Ban (Jalan Urip Sumoharjo), depan tukang cukur (Jalan Thamrin), depan BRI Unit I Sumbawa Kota dan depan FIF (Jalan Dr Wahidin), depan Bakso Mas Aji/Gemini 3 dan depan Bakso Idola (Jalan Sudirman).

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sumbawa, M Taufik Hidayat, M.T, Kamis (17/9), mengakui di luar dari titik tersebut ada juga pungutan pada titik parkir ilegal yang bahkan menggunakan badan jalan yang sebenarnya disediakan untuk kelancaran, ketertiban lalulintas angkutan jalan. Sesuai pasal 43 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Seperti praktek penarikan retibusi parkir di sepanjang Jalan Kartini, tepi jalan depan Toko Roberto, depan RSUD Sumbawa, sebagian badan jalan di depan Pasar Seketeng dan lainnya.

Padahal penggunaan jalan untuk kepentingan parkir dapat dipidana penjara maupun denda. Kabarnya, hasil pungutan di titik parkir liar tersebut, juga ikut disetorkan ke Dishubkominfo. Namun, Taufik membantah hal itu atas rekomendasinya. “Saya hanya menerima laporan adanya pungutan tersebut dari salah satu Kasi di bawah bidang saya.

Menurut Kasi tersebut, pungutan dan penerimaan setoran dari titik yang tidak direkomendasikan adalah hasil pembicaraan dengan Kadishub yang menilai titik-titik tersebut adalah potensi pemasukan retribusi parkir,” jelasnya. (arn) M. Taufik Hidayat

MELAPOR - Siswa SMK yang melaporkan perlakuan guru BP-nya di ruang SPKT Polres Sumbawa, Kamis (17/9).

Diduga Dipukul

Siswa SMK Laporkan Guru ke Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sabirin (17), siswa salah satu SMK di Sumbawa, melaporkan MS, guru BP-nya ke polisi, Kamis (17/9). Sabirin tidak terima dengan perlakuan MS yang diduga memukulnya dengan pipa paralon, karena tidak mengikuti pelajaran teori dan praktek.

Kejadiannya berlangsung pada Rabu (16/9) sekitar pukul 12.00 Wita di ruangan BP. Akibatnya Sabirin mengalami luka lebam pada bagian tangan kirinya.

Kepada Suara NTB usai melapor, ia mengatakan pada saat itu bersama tiga rekannya diminta menghadap ke ruang BP karena tidak mengikuti pelajaran. Sedangkan dua rekan lainnya sudah lari.

Di tempat itu ia dipukuli, dan kerah bajunya sempat ditarik. “Sama teman bertiga dipanggil, yang dua sudah lari mereka. Kita dipukuli di ruang BP. Bahkan sempat dipe-

gang leher baju saya,” terangnya seraya menambahkan hal ini tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya sudah pernah dipukuli dengan kayu hingga patah.

Menanggapi hal itu, MS selaku guru BP menuturkan, pada saat itu tengah berlangsung pelajaran Seni Budaya. Ia menyuruh yang bersangkutan masuk ke ruangan kelas. Namun tidak dihiraukan, dan berlari untuk menghindari masuk kelas. Sehingga ia mencari yang bersangkutan dan menanyakan kepada guru kelas. Tetapi yang

bersangkutan tidak berada di ruang kelas. “Saya cari dia lagi, ternyata dia balik ke kelasnya.

Saya panggil dan saya cubit.

Setelah itu saya suruh masuk kelas. Ternyata dia juga ndak masuk. Sehingga saya bilang ke guru kelas, nanti dia saya panggil lagi,” ujarnya.

Setelah itu sambung MS, sudah memasuki jam terakhir ia dan temannya dipanggil untuk menghadap ke ruangan BP. “Memang saya pukul menggunakan pipa, karena saya sudah capek ke sana-kemari

nyari. Akhirnya saya buat surat pernyataan untuk panggil orang tua, tapi dia tidak mau dan berteriak “keluarkan saja saya dari sekolah ini, sekolah kok masih banyak, kata dia,” tukas MS. Tak hanya itu, MS juga sempat diancam dan diajak berantam ke lapangan. Sehingga ia memegang leher baju siswa tersebut dan membawanya ke ruang kepala sekolah. Setelah itu, Kepala sekolah mengarahkan untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dalam kesempatan itu MS dan siswa tersebut sudah saling memaafkan, dan berdamai.

Sehingga sempat diberikan pengarahan dan ceramah supaya kedepan dapat bersekolah dengan baik. Kata MS, siswa terse-

but memang bandel, dan tetap berulah. Bahkan di absensinya jarang sekali mengikuti mata pelajaran. Sehingga sering sekali mendapat teguran.

Sementara Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya akan memproses laporan dan melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk diperiksa. Menurutnya setelah keluar hasil visum, pihaknya akan melakukan gelar perkara.

“Kalau memang ada pidananya kita pidanakan, kalau memang tidak ada pidananya, tidak terbukti atau bagaimana ya tidak bisa kita lakukan ke penyidikan. Yang jelas saya proses.,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

KSB Operasikan Balai Uji Kendaraan Taliwang (Suara NTB) Kini masyarakat pemilik kendaraan roda empat tidak perlu lagi jauh-jauh melakukan pengujian. Pasalnya sejak awal tahun 2015 lalu, Balai Uji Kendaraan (BUK) milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mulai beroperasi penuh.

“Mulai tahun ini operasional balai uji kita sudah total. Jadi masyarakat yang mau melakukan kir kendaraan kami persilakan datang langsung ke balai uji kita di kelurahan Telaga Bertong,” jelas kepala Dinas Per(Suara NTB/bug) hubungan Komunikasi dan Manawari Informatika (Dishubkominfo) KSB, Manawari, S.Sos kepada wartawan, Kamis (17/9).

Meski pembangunannya sudah dirintis sejak tahun 2008 lalu, BUK milik Pemda KSB itu memang baru benar-benar efektif dioperasikan awal tahun 2015 ini. Pasalnya selain peralatan serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala tersendiri.

Karena itu di awal-awal operasinya, BUK KSB mendapat bantuan personel yang didatangkan dari Kabupaten Sumbawa.

Namun kini kata Manawari, baik peralatan maupun personel sudah cukup memadai sehingga dapat beroperasi sendiri.

“Sekarang peralatan di balai kita sudah terhitung lengkap. Personel kita juga sudah punya sendiri,” timpalnya.

Untuk kebutuhan tenaga teknis, Manawari menyebutkan, persiapannya dirintis pada awal tahun 2014 lalu. Pada saat itu sebanyak dua personel Dishubkominfo diberangkatkan untuk mengikuti kursus pelatihan operator peralatan balai uji. “Sekarang yang dua orang itulah yang menjadi tulang punggung balai uji kita.

Dan mereka sudah ahli sehingga bisa menerbitkan rekomendasi laik tidaknya sebuah kendaraan untuk beroperasi,” ujarnya.

Sejak beroperasi penuh awal tahun lalu, BUK KSB tidak saja melayani pengujian kendaraan masyarakat umum. Tetapi juga melayani pengujian kendaraan perusahaan, terutama kendaraan yang beroperasi di lingkungan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Untuk kendaraan yang berada beroperasi di kawasan pertambangan PT NNT, Manawari menyebutkan, untuk sementara kendaraan yang bisa diuji adalah yang melayani transportasi areal townsite (pemukiman) sementara untuk kendaraan yang melayani areal mining (lokasi tambang) baru sebagian. “Kita melayani pengujian kendaraan yang ada di tambang tapi belum seluruhnya. Ada sebagian kendaraan berat yang beroperasi di mining belum bisa kita lakukan pengujian karena keterbatasan peralatan,” urainya.

“Kita juga ada bantuan peralatan dari Newmont. Karena untuk tingkat safety (keamanan) di tambang standarnya lebih tinggi sehingga kita butuh bantuan peralatan yang lebih presisi lagi,” timpalnya.

Ditanya soal tingkat kesaradan masyarakat memanfaatkan keberadaan BUK KSB, Manawari mengaku, sudah cukup baik.

Dalam beberapa bulan terakhir banyak masyarakat pemilik kendaraan melakukan pengujian untuk meastikan kendaraannya memenuhi standar lingkungan dan laik jalan. “Kadang petugas kami kewalahan. Tapi saya kira ini sangat baik, karena bagaimana pun kendaraan yang beroperasi di daerah kita ini harus kita pastikan benar-benar memenuhi standar,” imbuhnya. (bug)

Mantapkan Pilkada Serentak

KPU NTB Gelar Rakor di sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri KPU tujuh Kabupaten/ Kota yang menggelar Pilkada serentak, di Wisma Daerah, Kamis (17/9). Untuk memantapkan persiapan Pilkada, termasuk pada tahapan kampanye saat ini. Serta mengevaluasi beberapa hal yang menjadi catatan penting.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansory, S.P, berharap di akhir kegiatan ini nantinya akan ada solusi dan rekomendasi yang akan menjadi bekal bagi Komisioner KPU tujuh kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan serta menjalankan tahapan Pilkada ini. Untuk pemutakhiran data pemilih, sejauh ini sudah mencapai 70% sampai DPS kemudian dilanjutkan menuju DPT. Untuk pencalonan sendiri sampai saat ini sudah mencapai angka 100% di enam Kabupaten/Kota. Segera menyusul Kota Mataram.

(Suara NTB/arn)

RAKOR - Suasana rakor KPU NTB di Wisma daerah Sumbawa, Kamis (17/9).

Kini tahapan Pilkada, kampanye para pasangan calon, yang sudah berlangsung sejak 27 Agustus hingga 5 Desember mendatang. Semua perangkat pelaksanaan kampanye sudah tersedia. Bahkan sudah terpasang. Kecuali Kota Mataram tentu memiliki tahapan yang berbeda. Namun dipastikan 9 Desember mendatang Pilkada serebntak siap digelar di tujuh Kabupaten/Kota.

Terkait kampanye, terdapat tiga hal yang dapat membatalkan yaitu pasal 53, 54, 56

PKPU Nomor 8. Pertama dana kampanye yang melebihi standar dana kampanye yang sudah menjadi keputusan. Kedua terkait dengan sumbangan sumbangan, yang sumbangan itu dilarang ketika tidak dilaporkan ke KPU dan tidak dikembalikan ke kas negara.

Ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dapat diserahkan ke KPU paling lambat tanggal 6 Desember sebagai laporan final. Untuk kemudian diaudit tim akuntan publik. (arn)

Pelaksana Proyek PLTU Kertasari Didenda KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan memberlakukan perhitungan denda terhadap pembayaran pajak galian C proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari. Dinas ESDM KSB berprinsip pemberlakuan denda tetap harus dilaksanakan karena telah terjadi keterlambatan pembayaran.

“Proyek itu sudah tiga tahun berjalan. Tapi sepeser pun belum ada yang dibayarkan dan sesuai aturan jelas waktunya sudah lewat,” jelas kepala Dinas ESDM KSB, Ir. H. Muslimin. HMY kepada wartawan, Kamis (17/9).

Terkait belum diserahkannya dokumen yang dibutuhkan untuk perhitungan besaran jumlah pajak galian C yang harus dibayarkan oleh pelaksana proyek PLTU Kertasari, Muslimin mengaku gerah. Menurut dia, sejauh ini pihaknya tidak tahu apa alasan PT Twink selaku pelaksana proyek belum

(Suara NTB/bug)

Muslimin mau menyerahkan dokumendokumen yang dibutuhkan itu.

Terlebih pihak dinas sudah beberapa kali mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis.

“Sekarang kita akan layangkan surat kedua. Kali ini kita akan pertegas dan pak bupati yang akan langsung menandatangani suratnya,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, rencana

melibatkan pihak lain untuk mempercepat penagihan pembayaran pajak galian C PLTU Kertasari itu sebenarnya telah disiapkan. Salah satunya dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hal tersebut bersangkutan dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). “Kami sudah koordinasi dengan pihak PPNS dan ini bisa dilakukan karena di sana sudah ada indikasi pelanggaran,” tegasnya.

Selanjutnya Muslimin menyatakan, seharusnya persoalan pembayaran pajak galian C proyek PLTU Kertasari tidak akan terjadi seperti sekarang ini, jika saja sejak awal dijalankan sesuai aturan.

“Yang jadi pertanyaan saya kenapa bisa terbit IMB-nya padahal proyek itu belum bayar pajak galian C. Padahal kan prosedurnya yang benar, sebelum penerbitan IMB seharusnya perusahaan pelaksana membayar galian C-nya dulu. Nah ini ada apa kok bisa lolos, duluan IMB-nyadankinikita(pemerintah) yang kesulitan melakukan penagihan,” pungkasnya. (bug)

Pengusaha Pariwisata Harus Urus Izin Lingkungan Taliwang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan kepada seluruh pengusaha pariwisata agar segera mengurus izin lingkungan.

Kepala BLH KSB, H. Usman HI mengatakan, beberapa lokasi wisata dan fasilitas pendukung pariwisata yang telah dibuka oleh pengusaha, terdapat beberapa di antaranya yang belum mengantongi izin lingkungan. Baik itu dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). “Aturannya jelas di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di lokasi sebelum mengantongi izin lingkungan,” timpalnya.

Ia tak menampik, saat ini dari beberapa usaha pariwisata yang ada di daerah banyak yang telah melakukan aktivitas pembangunan tanpa sebelumnya melengkapi diri dengan izin lingkungan.

“Izin lingkungan itu kami yang terbitkan. Dan dari seluruh perusahaan pariwisata yang ada, baru beberapa yang sudah mengajukan atau sudah kami terbitkan izinnya,” ungkapanya.

Untuk memastikan pelaku pengelola objek pariwisata dan sarana pariwisata telah mengantongi izin lingkungan, BLH akan melakukan kunjungan ke lokasi langsung. “Ini sebagai langkah awal. Kalau mereka belum mengantongi izin, maka akan kami minta mereka segera mengurusn y a , ” timpal Usman.

DijelasUsman HI

kannya, dokumen lingkungan berupa AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan atau usaha yang melakukan kegiatan yang termasuk dalam daftar wajib amdal. Hal tersebut seperti diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kemen LH) nomor 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. Amdal sendiri terdiri dari, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL).

Selain itu ada juga UKLUPL yang memiliki fungsi seperti AMDAL. Dimana dokumen ini berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. ‘’Dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik,” pungkas Usman. (bug)

(Suara NTB/bug)

Banyak Paslon Bupati Belum Mundur dari Jabatannya Sumbawa Besar (Suara NTB)Sejauh ini, masih banyak pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati yang mengikuti Pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, yang belum memproses pengunduran diri dari jabatannya saat ini, baik di legislatif (anggota DPRD) maupun dari PNS. Hingga KPU NTB menga-

nggapnya sebagai sebuah kerawanan yang mesti diantisipasi. Sebab kalu tidak, maka bisa berimbas kepada pelaksanaan Pilkada.

Seperti dikatakan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansory, S.P, di sela-sela rakor, Kamis (17/9), paslon yang masih menjabat anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi yang sampai saat ini belum memproses pengunduran di-

rinya apalagi SK pemberhentian. Serta PNS yang belum mundur seperti diatur dalam UU 74 dan 23. “Ini bisa mengakibatkan pembatalan pasangan calon,” cetusnya.

Kalau SK pemberhentian belum diserahkan 60 hari sejak penetapan calon 24 Agustus lalu hingga 23 Oktober mendatang, maka bisa dicoret dan melahirkan pembatalan.

Parahnya lagi kalau hanya

ada dua pasangan calon seperti di Pilkada KLU. Kalau salah satunya gugur akibat belum menyerahkan SK pemberhentian hingga waktu ditetapkan, maka Pilkada KLU bisa dilakukan penundaan. KPU NTB mencatat, hampir semua Cabup/ Cawabup di tujuh Kabupaten/ Kota berasal dari kalangan legislatif dan PNS. Termasuk Sumbawa, Jack Morsa-H. Ir-

wan Rahadi (anggota DPRD Sumbawa dan anggota DPRD NTB), Candra Rayes (anggota DPRD Sumbawa) pasangan Cabup A.Saat Jaya, Husni Djibril (Anggota DPRD NTB) yang berpasangan dengan H. Mahmud Abdullah. Begitu pula dengan paslon di Kabupaten/kota lainnya, KLU, Maryadi (Ketua DPRD KLU) pasangan Johan Syamsu, Syarifuddin (anggota DPRD

NTB) pasangannya Najmul.

Di KSB, Cabup Musyafirin (PNS), Fud Syaifuddin (anggota DPRD KSB), Iwan (Anggota DPRD KSB).

Rakor ini juga dalam kerangka mengantispasi masalah tersebut. Mengidentifikasi berbagai masalah dalam pelaksanan tahapan yang sudah berjalan. Misalnya di Loteng sengketa di PTUN, kemudian Bima, ada

juga isu rekaman yang beredar, Ketua KPU setempat yang dituduh memihak.

“Ini semua kita antispasi.

Sebagian sudah kita lakukan langkah klarifikasi, pendampingan hukum dan lainnya,” urainya.

Khusus Sumbawa, sudah siap melaksanakan Pilkada. Hanya saja kendala geografis yang luas juga mesti diantisipasi. (arn)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hiburan Malam di Bima

Seorang Pemuda Tewas Dibacok Bima (Suara NTB) – Ahlan (27), warga Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, harus berurusan dengan pihak berwajib. Dia diduga telah menusuk temannya sendiri yang juga satu kampung, Anwar (27).

Tersangka pelaku diduga tersinggung dengan ejekan yang diduga pernah dilontarkan korban kepadanya. Pembunuhan terjadi sesaat selesai acara hiburan malam pagelaran organ tunggal di desa setempat, Rabu (16/9) malam.

Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Rhemi Bheladonna, Kamis, (17/9) mengatakan, oknum Ahlan menusuk Anwar di bagian samping kanan perut dan lengan kanan dengan menggunakan senjata tajam (sajam) jenis pisau belati. “Korban mengalami luka yang cukup serius.

Walaupun sempat dilarikan ke RSUD Bima, tapi nyawa korban tidak tertolong,” kata Rhemi.

Rhemi mengatakan, penusukan tersebut berawal dari pernyataan korban yang ditujukan kepada teman – temannya sedang pesta minuman keras tak jauh dari acara organ tunggal di Desa setempat, dan saat itu pelaku juga berada di lokasi. Sore itu sekitar pukul 17.30 Wita, konon korban mengeluarkan pernyataan, “Siapa yang jago dan kuat di antara mereka,” ujar Rhemi.

Tidak lama setelah acara hiburan selesai, sehingga pesta miras pun juga selesai. Setelah bubar, pelaku dan korban berpapasan di salah satu gang warga setempat. Pada saat itu pelaku langsung melayangkan senjata tajam hingga mengenai perut korban. “Sekitar pukul 05.30 Wita korban meninggal setelah dilarikan ke RSUD,” katanya.

Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri di rumah mertuanya, kemudian diintai oleh polisi dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap saat sembunyi di plafon rumah mertuanya, Sementara pelaku sudah diamankan dan diproses. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERHARAP LISTRIK - Sumur bor masih terpasang di perumahan Buncu, menunggu dipasangnya meteran listrik dari PLN untuk menarik air, Kamis (17/9).

Warga Buncu Berharap Sumur Bor Segera Berfungsi

Diduga Rusak Lapak di Pasar

Seorang Warga Diciduk Polisi Kota Bima (Suara NTB) Seorang warga yang diduga sebagai preman, Samar (50), diciduk aparat Polsek Rasa NaE Barat. Samar yang diketahui sebagai warga Donggo Bolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima ini diciduk karena diduga melakukan pengerusakan lapak pasar Amahami Kelurahan Dara Kabupaten Bima.

Kapolsek Rasa NaE Barat, Kompol H. Nurdin, SH yang dikonfirmasi, Kamis (17/9) menyebutkan penangkapan terhadap Samar dilakukan pada Kamis pagi. Pelaku, katanya, diamankan saat berada di rumahnya di Desa Donggo Bolo.

Penangkapan terhadapnya dilakukan tanpa perlawanan.

Dijelaskan Nurdin, Samar diamankan menyusul adanya laporan dari Kepala Diskoperindag. Pasalnya malam sebelumnya Samar melakukan pengerusakan terhadap lapak yang tengah dibangun di bagian timur pasar. Namun untuk mengetahui alasan pelaku melakukan pengerusakan masih dalam penyelidikan. Selain melakukan pengerusakan, Samar juga diamankan karena diduga sebagai provokator yang memaksa pedagang untuk ikut dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima Rabu (16/9).

Menurut Nurdin, hingga kini yang bersangkutan masih berstatus terperiksa. Terhadapnya belum ditetapkan tersangka hingga pemeriksaan selesai dilakukan. “Tapi yang jelas dia ini pelaku tunggal,” terang Nurdin.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag Kota Bima Drs. Kaharudin yang dikonfirmasi menjelaskan pengerusakan tersebut dilakukan pada malam hari. Aksi pengerusakan ini awalnya diinformasikan oleh pedagang. Selanjutnya, pihaknya turun ke lapangan untuk melakikan pemeriksaan.

“Setelah kita cek, baru kita layangkan laporan resmi ke aparat Polsek Rasa NaE Barat,” tandas Kaharudin. (use)

Dompu (Suara NTB) Dampak kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Dompu menyebabkan sejumlah wilayah kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk warga Perumahan Buncu Desa Matua Kecamatan Woja.

Warga berharap, sumur bor dalam di daerahnya segera berfungsi untuk mengatasi kesulitan air bersih.

A. Rujin, warga Perumahan Buncu Desa Matua kepada Suara NTB, Kamis (17/9) mengatakan, kebutuhan air

bersih warga selama ini mengandalkan sumur bor warga sekitar dan air hujan pada musim hujan. Pada musim kemarau, air sumur mengering dan tidak ada air hujan. Sehingga warga sangat bergantung dengan droping air dari pemerintah. “Kalau yang punya kendaraan, biasanya mereka mengambil di kampung. Tapi sekarang kita sudah beberapa kali dibantu air tanki oleh pemerintah,” ungkapnya.

Pada 2015 ini, lanjut A Rujin, kekeringan berkepan-

jangan ini cukup menyulitkan pihaknya. Namun pihaknya juga mendapat bantuan sumur dalam untuk kebutuhan air bersih dan pengerjaan sedang dalam proses penyelesaian. “Dalam sumurnya sampai 45 meter. Kemarin sudah dilakukan uji coba selama dua hari. Airnya langsung dinikmati warga,” cerita A. Rujin.

Belum beroperasinya sumur dalam di perumahan Buncu Desa Matua, dikatakan A. Rujin, karena masih menunggu dipasang meteran listrik

(Suara NTB/ula)

H. A. Rajak

tuan dari pemerintah sebelumnya,” terangnya.

Warga perumahan Buncu Desa Matua yang didiami oleh 65 KK ini termasuk daerah yang terkena dampak kekeringan. Kendati berada dekat dengan instalasi air PDAM, karena daerahnya yang berada pada dataran tinggi sehingga tidak bisa dijangkau air.

Pada program penanganan kekeringan tahun 2015 ini, warga perumahan Buncu tetap mendapat droping air bersih dari pemerintah. (ula)

Walikota Bima Minta Hewan Kurban Dipotong di RPH Berita Bima (Suara NTB) Walikota Bima menghimbau masyarakat agar hewan kurban dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Himbauan ini dikeluarkan oleh Walikota Bima agar daging kurban yang didapat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Asisten II Setda Kota Bima, Hj. Rini Indriyani saat dikonfirmasi, Kamis (17/9) mengatakan, himbauan ini sesuai dengan surat dengan Nomor 520/484/IX/2015. Di mana untuk mendapatkan daging yang ASUH sehubungan dengan pelaksanaan Idul Kurban Tahun 1436 H/2015 M dihimbau kepada Kepala Dinas (Kadis), Kepala Bagian, Kepala BUMN/BUMD serta Camat hingga Lurah untuk melaksanakan himbauan dimaksud.

Antara lain, hewan kurban khususnya sapi (kerbau) dipotong di RPH yang terletak di

Dompu Upayakan Sertifikasi Kopi Tambora Dompu (Suara NTB) Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu tengah memfasilitasi petani kopi dan jambu mete untuk sertifikat indikasi geografis (SIG) di Kementerian Hukum dan HAM RI. SIG ini dalam rangka memperkuat posisi secara ekonomi dan hukum hasil pertanian dalam negeri. Selama ini, eksportir jambu mete dan kopi justru mengatasnamakan produk India.

Kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. A. Rajak kepada Suara NTB, Kamis (17/9) mengatakan, ada dua jenis hasil perkebunan yang tengah diupayakan sertifikasi indikasi geografisnya dengan cita rasanya yaitu kopi dan jambu mete. Untuk kopi dilabeli kopi robusta Tambora, sehingga cakupannya tidak hanya kopi dalam wilayah Dompu tapi juga termasuk Bima yang ada di kaki gunung Tambora dan jambu mete Dompu. “Ini untuk memperkuat posisi secara ekonomi dan hukum atas hasil pertanian,” kata A. Rajak.

Penggabungan beberapa wilayah administrasi dalam proses SIG, dikatakan A. Rajak tidak menjadi soal. Ia mencontohkan kopi Kintamani Bali yang meliputi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Badung, Buleleng, dan Karangasem.

Dengan disertifikasi ini, lanjut A. Rajak, hasil perkebunan kopi dan jambu mete bisa langsung diekspor atas nama Indonesia. Dengan demikian, harga bisa meningkat hingga 300 persen. “Saat ini harga jambu mete kita Rp 20.000/kg yang masih gelondongan. Ketika bisa diekspor bisa meningkat hingga 300 persen,” ungkapnya.

Terkait luas area perkebunan kopi di Dompu saat ini sekitar 3.000-an ha dan jambu mete sekitar 9.000-an. Luasan area kebun jambu mete ini berkurang sekitar 3.000-an ha dari sebelumnya 12.000.

Sementara produktivitasnya 500-an ton untuk kopi dan 6.000-an untuk jambu mete. “Untuk jambu mete kita masih terkendala sistem pengolahan dan pengepakan. “Iya. Ini akan kita tangani kedepan dan sudah ada investor yang berminat,” terangnya. (ula)

oleh PLN. Karena air sumur bor ditarik menggunakan mesin listrik. “Kalau sudah terpasang listriknya, itu akan langsung beroperasi,” katanya.

Untuk operasional sumur dalam, dikatakan A. Rujin, akan dikumpulkan dari warga. Setiap warga dibebankan biaya operasional Rp 5.000 per bulan. Namun airnya akan ditampung dalam bak air pada daerah ketinggian, sehingga semua warga dapat menikmati air. “Bak airnya sudah ada. Kebetulan ada ban-

(Suara NTB/uki)

HASIL SURVEI – Keterangan pers yang disampaikan seusai melakukan survei calon kepala daerah Bima, Rabu.

Survei LSI

H. Syafru dan IDP Berpeluang Menang Bima (Suara NTB) – Calon Bupati (Cabup) Drs, H Syafruddin H.M. Nor, M.Pd M.M dan Indah Damayanti Putri (IDP) diprediksikan berpeluang menang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bima.

Prediksi itu dilontarkan oleh konsultan Citra Indonesia, sebuah lembaga survei anak Perusahan Lingkaran Survei indonesia (LSI) Network, Adjie Al Faraby kepada wartawan, Rabu (16/9).

Adjie mengaku sejak 28 Juni hingga 3 Juli 2015, pihaknya telah mengumpulkan data untuk dilakukan survei di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima. “Saat survei, Kita menggunakan metode standar seperti pilkada di tempat lain, yakni wawacara langsung dengan jumlah responden sebanyak 440 orang dengan margin of error kurang lebih 4,8 persen,” akunya.

Adjie mengatakan, setelah melakukan survei, elektablitas Haji Syafru dan IDP sama - sama di atas 20 Persen. H.

Syafru 24,80 persen, sedangkan IDP 23,10 persen. Sementara untuk cabup lain seperti Ady Mahyudi dan Khaer masing - masing memperoleh 6,80 persen dan 3,60 persen. “Namun 41,40 persen belum menyatakan memilih atau belum final,” kata Adjie.

Lebih lanjut Adjie mengatakan, elektabilitas H.Syafru dan IDP bukan tanpa dasar.

Menurut survei yang dilakukan pihaknya, H. Syafru dinilai punya kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah ditambah lagi dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Sedangkan IDP dinilai lebih merakyat dan merupakan kolega dari tokoh politik berpengaruh di Bima.

“Kecenderungan pemilih untuk memilih calon Bupati di Bima tergantung popularitas.

Artinya semakin calon dikenal, semakin banyak pemilih yang akan memilihnya. Selanjutnya ada pada tingkat kesukaan,” ujar Adjie Adjie menegaskan pra-

kiraan tersebut bersifat dinamis dan suatu saat akan berubah. Namun, kata Adjie para calon harus bisa menyesuaikan dengan visi misi yang pro masyarakat. Dengan mendorong program prioritas seperti tentang isu ekonomi.

“Rata -rata masyarakat di Bima mengeluhkan kebutuhan pokok yang mahal, susah mencari lapangan kerja dan sulitnya sarana dan prasarana transportasi,” tegasnya.

Selain itu, untuk mengubah hasil survei itu, para calon juga dituntut untuk mengubah suara swing voters atau pemilih yang belum menentukan sikap, kemudian memanfaatkan besar atau kecil angka golput dan terakhir mampu membendung terpaan isu negatif (negative campaign). “Jika hal itu terus didorong, hasil survei ini bisa mengubah sebelum pelaksanaan pilkada 9 mendatang, seraya menambahkan 85 persen pemilih berharap kepada calon untuk harus siap menang dan kalah, (uki)

depan kantor Karantina Hewan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Lebih teknis, hewan kurban yang akan dipotong dapat diantar ke RPH satu hari sebelum dipotong. Selanjutnya, pemotongan baru dilakukan setelah shalat Idul Adha, sehari setelahnya dan dua hari setelah Idul Adha.

Namun, setiap pemotongan tentu saja dikenai biaya. Setiap pemotongan hewan dikenakan biaya Rp 100 ribu per ekor. “Ada biaya yang dikenakan setiap pemotongan,” tandasnya.

Ditambahkannya, himbauan pemotongan hewan kurban di RPH ini juga menindaklanjuti hasil rapat koordinsi (rakor) dengan MUI, PHBI, Kementerian Agama Kota Bima dan Panitia pelaksana pemotongan hewan kurban. (use)

MTQ Provinsi NTB

Kafilah Kota Bima Unggul Kota Bima (Suara NTB) MTQ tingkat provinsi ke-27 tahun 2015 memasuki babak final, Kamis (17/9). Sejauh ini, kafilah Kota Bima terpantau masih unggul.

Sebagaimana diumumkan Sekretaris Dewan Hakim, Dr. H.M. Zaidi Abdad, MA, Kota Bima 19 qori dan qoriah berhasil menjadi finalis dan berlaga di babak final. Pelaksanaan final berlangsung sejak Kamis pagi hingga malam hari.

Kafilah Kota Bima yang berhasil lolos di putaran final, di antaranya golongan Tartil Qori dan Qoriah mulai golongan anak-anak hingga dewasa. Tidak hanya itu, Tartil Cacat Netra (canet) juga lolos ke babak final. Golongan Qira,at Sa’bah. Kemudian, Qori dan Qoriah golongan 1 juz, Qori golongan 5 juz, 10 juz Qoriah. Kemudian bahasa Arab, Indonesia dan Inggris. Selain itu, kafilah Kota Bima yang masuk babak final ada di cabang fahmil, syarhil, dekor, naskah Qori dan Qoriah masuk final.

Cabang lainnya yang masih menempatkan Kota Bima di putaran final MTQ tingkat Provinsi NTB, yakni golongan 20 juz dan 30 juz. “Untuk golongan tersebut Kota Bima akan meraih yang terbaik,” sebutnya.

Kafilah Kabupaten dan Kota yang menyusul Kota Bima menempatkan diri sebagai finalis, Lombok Barat 15 kafilah, Lombok Tengah 14 kafilah, Mataram 12 kafilah, Lombok Timur 10, Kabupaten Bima delapan, Sumbawa tujuh, Dompu enam, Lombok Utara empat dan Kabupaten Sumbawa Barat satu kafilah.

Berdasarkan pantauan, di sejumlah lokasi lomba, sejak pagi hingga malam, panitia dan seksi musabaqah, tengah menyelesaikan babak final. Seperti di arena utama, pada pagi hari menyelesaikan tartil, golongan anakanak, canet. Sementara sore harinya di cabang yang sama menyelesaikan tingkat remaja dan malam harinya tingkat dewasa. (use)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

SAHAJA Tepis Tudingan Jadi Calon Boneka Mataram (Suara NTB) Pilkada Kota Mataram berlanjut. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram baik AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman - Jana Hamdiana) telah mencabut nomor urut.

Munculnya pasangan SAHAJA diasumsikan sebagai calon boneka, lantaran kedua kandidat merupakan kader Golkar dan diduga sengaja dipersiapkan agar Pilkada Kota Mataram tidak ditunda 2017 mendatang.

SAHAJA memiliki persentase dukungan diatas 20 persen meski diusung satu parpol saja. Sedangkan rivalnya AMAN diusung enam parpol yakni PKS, PKPI, Hanura, Nasdem, PAN dan PBB. Menanggapi hal tersebut, Calon Walikota Mataram, H. Salman, SH menegaskan, keputusan maju di Pilkada supaya proses demokrasi di Kota Mataram berjalan dan hak konstitusi memilih pemimpin tercapai. Salman menampik kemunculannya bersama Jana Hamdiana sebagai calon boneka.

Menurutnya, ini tantangan terbesar yang harus dihadapi ketika asumsi beredar di masyarakat bahwa SAHAJA sengaja dipersiapkan untuk memuluskan jalan bagi AMAN. “Bagi saya ini tantangan terbesar, karena masyarakat menilai kami (SAHAJA, red) adalah calon boneka,” tegasnya, Rabu (16/9).

SAHAJA kata Salman, akan membuktikan kepada publik dengan cara semaksimal mungkin memenangkan Pilkada.

Terkait rivalnya adalah Ketua Partai mereka sendiri? Dikatakan, Golkar memiliki garis kebijakan tertentu. Ketika keputusan partai mengusung maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, seluruh kader mau tidak mau atau suka tidak suka menghargai keputusan tersebut. Tim pemenangan maupun kader yang keluar dari kebijakan dan membuat kisruh di internal partai akan dipecat. “Kalau mereka tidak menjalankan kebijakan partai, saya minta keluar saja,” tandasnya.

Menurutnya, jangan sampai kondisi rumah sendiri diistilahkan tidak profesional dan membolak balikan fakta. Secara spesifik tidak dijelaskan langkah diambil untuk pemenangan Pilkada nantinya. Mengenai visi misi dan program kedepannya, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena masyarakat dinilai cerdas memilih pemimpin. (cem)

POLHUKAM

Halaman 8

Parsel Diduga Mengalir ke Jaksa, Polisi dan TNI Mataram (Suara NTB) Kasus pengadaan parsel Lombok Timur menyeret sejumlah pihak. Dari total 114 instansi pemerintah yang menerima parsel itu, diantaranya diduga ada Jaksa, Polisi dan TNI. Sehingga disimpulkan bantuan itu salah sasaran. Kasus ini pun segera ditingkatkan ke penyidikan.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Andy Hermawan, SIK, menyebut aliran pemberian parsel itu setelah melalui proses penyelidikan. Terungkap, tidak hanya kalangan PNS di SKPD yang menerima paket parsel lebaran itu. “Semua kebagian, ada yang ke Kejaksaan, Kodim, juga tak terkecuali ke

Polres,” kata Andy.

Disinilah terjadi dugaan penyimpangan nomenklatur itu. Karena seharusnya paket yang berjudul “sandang pangan” itu diberikan kepada fakir miskin dan masyarakat golongan ekonomi rendah.

Dari proses penyelidikan terungkap, proses tender pengadaan barang dan jasa un-

tuk pekat dilakukan enam hari. Karena waktu mepet, akhrinya dilakukan penunjukan langsung, dengan nilai Rp 2,7 miliar pada alokasi tahap kedua.

“Masing-masing instansi tadi mendapat jatah rata-rata 500 paket,” sebutnya.

Hasil pemeriksaan, SKPD maupun oknum TNI, Polri dan

Selong (Suara NTB) Untuk mengawasi fungsi dan arah kebijakan serta kinerja kepolisian mulai dari Polsek sampai Mabes Polri.

Kompolnas yang sudah dibentuk oleh presiden saat ini sudah bergerak ke sejumlah Polda maupun Polres se-Indonesia. Dalam kunjungannya ke Polres Lotim, Komisioner Kompolnas, Dr. Hamidah Abdurrahman, mengatakan Kompolnas dibentuk dan berada di bawah kebijakan Presiden untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi kepolisian. Hadir dalam acara itu, Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, SIK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kapolsek dan sejumlah aparat kepolisian Polres Lotim.

Dalam kunjungan ke Mapolres Lotim, Kamis (17/ 9), Hamidah Abdurrahman menyampaikan bahwa peran kompolnas adalah meninjau langsung kondisi wilayah di semua kabupaten/kota se-Indonesia serta mendengar langsung segala macam keluhan yang terjadi di tengahtengah masyarakat. Oleh sebab itu, segala macam fenomena yang didapatkan itu akan ditampung dan disampaikan ke institusi yang lebih tinggi dalam hal ini ke Mabes Polri ataupun ke Presiden.

“Polisi menerima pengaduan masyarakat, Kompolnas juga seperti itu. Bahkan, setiap tahun Kompolnas menerima 200 pengaduan dan NTB be-

Polres Loteng Tertibkan Parkiran Sekolah

(Suara NTB/ars)

SIDAK - Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB saat sidak di salah satu gudang di Mataram, Kamis kemarin.

Polda NTB Sidak Distributor Kebutuhan Pokok Mataram (Suara NTB) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB Kamis (17/9) kemarin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor produk kebutuhan pokok, di Kota Mataram. Tujuannya untuk mengecek pasokan dari kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mencegah upaya penimbunan.

Sidakberlangsungsekitarpukul 13.30 Wita, melibatkan sejumlah personel Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus, dipimpin Kasubdit I Kompol Boyke Karel Watimena, SIK. “Kegiatan sidak ini terlaksana setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan untuk tetap memantau dan menjaga kebutuhan masyarakat

dalam hal pangan,” kata Boyke.

Sejumlah gudang yang disidak diantaranya, UD. Sukses Karya Mandiri, distributor gula, tepung, mentega, minyak goreng. Lokasinya di wilayah Selagalas. Berlanjut ke UD Tanpa Nama, distributor bahan pokok di Sweta. UD Linda yang berlokasi di Abiantubuh.

Terakhir sidak di PT. Delta Adiguna, distributor gas LPG non subsidi di Dasan Cermen.

Sesuai amanat Kapolri, kata Boyke, diperintahkan untuk tetap memantau dan menjaga stok maupun distribusi bahan pangan masyarakat, khususnya sembilan bahan pokok. Timnya mengecek langsung keadaan sejumlah gudang di Mataram, memastikan kecocokan antara

pasokan bahan pokok dengan distribusi. Sebab diantisipasinya, jangan sampai ada permainan harga di tengah mulai mahalnya harga kebutuhan pokok.

“Jika dalam proses pendistribusiannya ditemukan adanya dugaan tindak pidana, baik yang berasal dari laporan atau pun temuan, kami akan langsung menindaklanjuti dengan penindakan,” kata Boyke.

Namun, dari hasil sidak yang dilaksanakan pada siang hingga menjelang sore itu, pihaknya belum menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana dalam bentuk apa pun. Bahkan, Boyke menyatakan bahwa kebutuhan pokok masyarakat NTB saat ini, dijamin masih dalam kondisi terpenuhi. (ars)

Dugaan Penganiayaan Mertua

Polisi Belum Temukan Tersangka Lain

(Suara NTB/kir)

ROMPI - Anggota Satlantas Polres Loteng, mengenakan rompi khusus kepada petugas parkir di area parkir SMKN 1 Praya, Kamis (17/9) kemarin.

buatan melawan hukum sudah terpenuhi. “Jadi sudah bisa di ekspos untuk ditentukan ke penyidikan. Soal jadwal, saya belum bisa pastikan,” sebutnya.

Terkait kerugian negara, sudah dilakukan ekspos awal dengan BPKP. Pihak auditor negara itu meyakinkan sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke audit investigasi, dalam rangka masuk tahap hitung kerugian negara.

“Sedang kami menunggu, karena BPKP masih bekerja untuk audit investigasi,” terangnya. (ars)

Komisioner Kompolnas Kunjungi Polres Lotim

Tekan Curanmor

Praya (Suara NTB) Parkiran sekolah termasuk salah satu titik yang masuk daerah rawan pencurian sepeda motor. Terbukti banyak kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) selama ini, terjadi di lingkungan sekolah.

Khususnya sekolah-sekolah yang ada di Kota Praya.

Untuk itu, pengawasan terhadap area parkir di sekolahsekolah di Kota Praya bakal lebih diperketat. Tidak hanya itu, area parkir termasuk para petugas parkirnya juga akan ditertibkan. “Hari ini (Kamis kemarin, red) kegiatan penertiban area dan petugas parkir sekolah kita mulai,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, Kamis (17/ 9) kemarin.

Dimulai dari area parkir SMKN 1 Praya. Karena memang area parkir tersebut masuk zona merah curanmor.

Dimana banyak kasus curanmor yang sering terjadi di area parkir sekolah kejuruan pariwisata tersebut. Untuk selanjutnya bergerak ke area parkir sekolah-sekolah lainnya di Kota Praya secara bertahap. “Semua parkiran sekolah yang di Kota Praya akan kita sasaran,” tambahnya.

Ryan menjelaskan, penertiban dalam hal ini terkait tata letak parkir sepeda motor. Termasuk pembinaan kepada petugas jaga maupun petugas parkir sekolah. Dimana petugas parkir sekolah yang memang sudah ditugaskan khusus oleh pihak sekolah, diberikan rompi khusus oleh Satlantas Polres Loteng. Sebagai penanda bagi petugas tersebut.

Dengan begitu, jika kemudian ada orang asing yang berpura-pura menjadi petugas parkir bisa dengan cepat dikenali. Karena bisa dikenali dari rompi yang dikenakan. “Cara ini kita harapkan bisa efektif menekan dan mengantisipasi munculnya aksi curanmor di area parkir sekolah,” pungkas Ryan. (kir)

Jaksa, mengaku menerima parsel tersebut. “Saksi di masing-masing instansi itu mengaku memang menerima bagi-bagi paket sandang pangan,” terang dia.

Pihak-pihak yang menerima pembagian paket berisi sembako jelang lebaran Tahun 2014 itu sudah seluruhnya diperiksa. Data dan keterangan yang dibutuhkan sudah lengkap.

Menurut rencana, penyidiknya pekan ini akan ekspos perkara tersebut, untuk ditentukan statusnya ke penyidikan. Unsur-unsur per-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan menantu terhadap mertua tiri, yang menyebabkan meninggal dunia. Dari keterangan dua saksi yang diperoleh, polisi belum bisa melakukan pengembangan terhadap adanya terangka baru. Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo, Kamis (17/9) kemarin.

“Jadi kita periksa saksi.

Cuma keterangannya itu belum bisa kita kembangkan terhadap adanya dugaan tersangka lain,” imbuh Tri. Pemeriksaan saksi ini kata Tri, untuk melakukan pengembangan terhadap adanya tersangka lain. Mengingat banyaknya isu yang beredar bahwa korban pada saat itu diduga dikeroyok. Namun hal ini belum bisa dibuktikan secara berita acara, karena pihaknya berbicara sesuai dengan alat bukti yang diterima. Keterangannya seperti apa, dan hasil visumnya seperti apa. “Itulah yang jadi patokan kami,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 dinihari diduga terjadi penganiayaan di sebuah warung KM 3 depan SPBU atas Sumbawa. Adalah EGA (39) diduga melakukan penganiayaan terhadap NU (47) mertua tirinya, hingga kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Dua hari berselang, NU pun menghembuskan nafas terakhirnya Selasa (15/9).

Polisi sudah melakukan penahanan terhadap EGA dan tengah melakukan pendalaman terhadap adanya informasi keterlibatan pelaku lain. (ind)

rada di tingkatan terendah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan supaya aparat kepolisian tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pasalnya, tugas utama kepolisian itu adalah sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. “Saat ini, banyak anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Adanya pelayanan yang buruk diberikan kepada masyarakat. catatan-catatan itulah yang nantinya akan kita sampaikan ke institusi yang lebih tinggi,” jelasnya. Seraya mengatakan, professional aparat kepolisian dalam melayani masyarakat benar-benar diharapkan ketika menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum.

Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, SIK memberikan sambutan yang begitu hangat. Ia berharap kepada Kompolnas supaya memberikan kritik dan saran untuk peningkatan dan perbaikan institusi Polri. Pasalnya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak harus benar-benar mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, mulai dari pelaksanaan kegiatan adat seperti nyongkolan yang rawan konflik maupun terkait dengan perbedaan paham yang terjadi di tengahtengah masyarakat. (yon)

Penaksiran Ulang Pembayaran Lahan ’’By Pass’’ BIL I

Berpotensi Langgar Aturan Hukum Giri Menang (Suara NTB) Kepala BPN Lombok Barat, H Lukman menegaskan terkait pembayaran lahan BIL I yang belum tuntas harus mengacu hasil tim penaksiran (appraisal) yang pertama, meskipun dari sisi harga tidak sepadan jika dibandingkan harga saat ini. Pemda tidak boleh menafsirkan ulang, lantaran akan melanggar aturan.

“Tidak ada istilah appraisal kedua, jadi pemda harus menggunakan appraisal pertama,” tegas Lukman kemarin. Ia menyarankan agar Pemda tidak mengikuti keinginan pihak luar yang ingin agar pembayaran BIL I ditaksir ulang.

Dijelaskan, persoalan BIL I itu pernah disepakati akan ditukar dengan lahan di lokasi lain. Namun hingga saat ini tukar guling lahan itu belum terealisasi. Pemilik lahan menuntut pembayaran menggunakan uang tunai supaya harga lahan itu lebih mahal.

Ia menyarankan, Pemda harus tetap menempuh upaya tukar guling seperti kesepakatan awal.

Sementara itu, Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengatakan, masalah aset di BIL I, sampai saat ini pembebasan lahan proyek BIL I yang dibangun tahun 2008-2009 lalu tersebut belum tuntas dibayar. Ada dua lokasi yang belum selesai dibayar oleh Pemda.

Dijelaskan pembebasan lahan BIL I belum tuntas karena ada dua pemilik lahan yang belum dibayar lahannya.

Dua lokasi lahannya terletak di depan SMP 4 Gerung dan di sekitar lokasi bundaran GMS. Terkait persoalan lahan ini jelasnya hanya tinggal pembayaran, tidak ada menyangkut administrasi. Namun yang menjadi masalah, perlu dikaji lagi terkait harga lahan itu karena kalau menggunakan appraisal tahun lalu tidak relevan, mengingat tahun ini harga tanah telah berlipat ganda.

Kepala Kantor Aset, Mahnan S.STp mengaku terkait persoalan lahan di by pass BIL I sudah tuntas tinggal warga mengambil pembayaran atas lahannya di pengadilan. “Kami sudah bayar, dititip di pengadilan,” ujarnya. Lahan ini jelasnya masih bersengketa sehingga pihak yang berhak mengambil lahan itu yang memenangkan perkara sengketa di pengadilan. (her)

H. Lukman

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Rolling Stones Rekam Album Baru Tahun Depan Los Angeles The Rolling Stones berencana merekam album baru tahun depan, album studio ke-25 dan yang pertama dalam satu dekade lebih menurut gitaris Keith Richards.

Dalam wawancara radio Selasa malam untuk mempromosikan peluncuran album solonya “Crosseyed Heart”, ikon rock berusia 71 tahun itu mengatakan dia dan rekan bandnya Mick Jagger, Charlie Watts serta Ronnie Wood siap kembali lagi ke studio.

“Saya di London pekan lalu, dan kami bertemu bersama, dan yeah, kini ada rencana untuk membuat rekaman,” kata Richards saat siaran iHeartRadio.

Sesi di studio itu akan mengikuti rencana Stones mengadakan tur di Amerika Selatan tahun depan.

Album ini akan menjadi album yang dibuat dalam interval panjang, setidaknya sebelas tahun, dengan album terakhir “A Bigger Bang” yang dirilis pada 2005.

Richards, yang tur sedang di Amerika Utara bersama band hingga pertengahan Juli, akan merilis albom solo “Crosseyed Heart”, album pertamanya dalam lebih dari 20 tahun terakhir, Jumat.

Album tersebut berisi campuran musik rock, reggae dan country yang menampilkan Richards bermain gitar akustik dan listrik, bass dan piano, juga menyanyi. Album itu juga berisi kolaborasi dengan vokalis Norah Jones, kibordis Ian Neville dan gitaris Waddy Wachtel.

Richards menulis sebagian besar lagu dalam album tersebut dengan drummer dan co-produser Steve Jordan.

Saat ditanya dalam wawancara terpisah yang terbit di laman The Quietus apakah Stones pernah memutuskan bubar, Richards mengatakan, “Tidak pernah... Mereka hanya hibernasi. Tidak pernah ada omongan tentang berpisah,” demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/balipost)

”Mutiara Baru” untuk Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Audisi Puteri Pariwisata NTB serangkaian agenda Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) 2015 telah berakhir.

Melalui audisi ini, muncul “Mutiara Baru” yang akan melanjutkan perjuangan mempromosikan pariwisata NTB. Puteri Pariwisata NTB dipilih dengan harapan agar mereka mampu menjadi duta pariwisata. Mereka akan mengemban peran yakni mempromosikan pariwisata NTB, baik di dalam maupun ke luar negeri. Singkatnya, “Mutiara Baru” ditahun 2015 ini akan banyak berperan membantu pemerintah dalam mendorong kemajuan pengembangan industri pariwisata.

Salah satu anggota dewan juri dalam audisi tersebut, Mustakim Biawan menuturkan, selain memiliki kelebihan dari sisi fisik, kecerdasan finalis juga menjadi dasar utama dalam menobatkan siapa saja yang layak untuk dijadikan duta pariwisata daerah ini.

“Apapun namanya Puteri Pariwisata harus berkualitas.

Ada yang cantik tetapi kecerdasannya kurang. Ada yang sangat cerdas tetapi kurang sedap dipandang. Ini juga menjadi indikator dalam penilaian kita,” jelasnya.

Beberapa finalis ditetapkan sebagai Puteri Pariwisata dengan berbagai Kategori, diantaranya Puteri Favorit, Puteri Inteligencia, Puteri Runner Up I , Runner Up II serta Puteri Mutiara yang menduduki posisi teratas.

Penobatan puteri pariwisata dilakukan saat penutupan BBLS sekaligus pembukaan Festival Senggigi ke 11. Finalis Putri Mulya ditetapkan dan dinobatkan menjadi Puteri Pariwisata NTB. Ia disusul beberapa finalis lain diantaranya, Misrina Novia Syari sebagai Runner Up I, Sri Wahyuningsih Runner Up II, Fina Dewi Ambar sebagai Puteri dengan kemampuan inteligencia, serta Sherly Untari sebagai puteri kategori terfavorit. (met)

(Suara NTB/met)

PONGGOK PRAJE- Seorang anak yang ditandu disodorkan orang tuanya air mineral dalam sebuah prosesi Ponggok Praje, di Lingkungan Monjok Mataram, pekan lalu. Ponggok Praje merupakan tradisi masyarakat Sasak menjelang prosesi khitanan.

Penyelenggaraan BBLS Perlu Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) Perhelatan Bulan Budaya Lombok – Sumbawa (BBLS) 2015 telah tuntas, Rabu (16/9). Penyelenggaraan BBLS ini dinilai belum mampu memaksimalkan kehadiran wisatawan, khususnya mancanegara.

Pemerhati budaya, H. Jalaluddin Arzaki melihat jumlah wisatawan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan BBLS ini hanya sekitar lima persen.

Jumlah ini dinilainya cukup rendah dari target yang semestinya mampu mencapai titik 20 atau 30 persen dari total seluruh partisipan. Baginya perhelatan BBLS kali ini terkesan seperti sekadar menunaikan kewajiban semata.

“Kalau kita mau jujur, dalam pelaksanaan BBLS kali ini, kita masih menonton diri kita sendiri. Wisatawan yang hadir selama perhelatan BBLS ini menurut perhitungan saya tidak lebih dari angka lima persen,” ungkapnya ketika ditanya Suara NTB, Kamis (17/9).

Ia berharap hal ini dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi bersama demi pembenahan kedepannya. Ia berpendapat, penyelenggara harus benar – benar menyiapkan secara matang peran-

canaan dan pelaksanaan kegiatan. “Idealnya ketika kita menyelenggarakan event besar seperti ini, paling tidak enam bulan sebelum hari H pelaksanaan, informasi kegiatannya harus telah disebar luaskan,” ujarnya. Selanjutnya, karena ini merupakan event yang bertujuan untuk menggaet kunjungan wisatawan, maka setidaknya informasi agendanya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Apalagi anggaran yang digunakan dipastikan cukup besar, namun tak diketahui angkanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L.Mohammad Faozal,S.Sos.M.Si enggan menyebut menyangkut total anggaran yang dikeluarkan khusus untuk penyelenggaraan BBLS 2015.

“Tidak ada urusan situ tahu soal anggaran. Itu masalah kewenangan dari dinas. Itu bukan urusanmu,” cetus Faozal via ponsel.

”Penangkar Bekisar” Kiki Sulistyo

Masuk 10 Besar Khatulistiwa Award

(Suara NTB/met)

PINDAH MAHKOTA- Puteri Mutiara dan Putri Pariwisata NTB 2014 usai memindahkan Mahkota kepada Puteri Pariwisata NTB 2015.

Mataram (Suara NTB) Buku kumpulan puisi – puisi penyair Kiki Sulistyo berjudul “Penangkar Bekisar” mendapat apresiasi Nasional. Buku yang diterbitkan Nuansa Cendekia pertengahan tahun 2015 ini, lolos 10 besar buku puisi terbaik yang dijaring melalui Khatulistiwa Literary Award atau Kusala Sastra Khatulistiwa. Masuknya buku puisi karangan penyair asal NTB ini dalam 10 besar tersebut telah melalui tahapan – tahapan seleksi cukup ketat.

Kusala Sastra Khatulistiwa sebagai “garis” penjaring sekaligus pengukur kualitas buku – buku yang dicetak dari tahun ke tahun. Dari lipatan angka 10 besar tersebut akan diseleksi melalui penilaian sehingga menjadi lima besar.

Setelah seleksi semakin mengerucut, barulah panitia sebagai tim penyeleksi buku terbaik akan menetapkan satu buku yang dianggap paling terbaik diantara yang terbaik.

“Kalau buku Penangkar Bekisar kemarin dikirimkan oleh penerbit kepada panitia untuk kemudian mengikuti seleksi. Tetapi sebetulnya, panitia juga keliling ke toko – toko untuk mencari buku yang kemudian akan diseleksinya,” tutur Kiki Sulistyo kepada Suara NTB, Rabu (16/9).

Buku – buku puisi yang “digaris” oleh Khatulistiwa Award tahun ini merupakan buku sas-

tra, baik prosa maupun fiksi yang terbit sejak juni lalu. Pengumuman serta penobatan anugerah buku terbaik akan dilakukan November mendatang.

“Pengumumannya sih November. Disitu penulis buku lima besar terbaik akan diundang untuk hadir di malam penganugerahan tersebut,” bebernya.

Sepuluh penyair penulis buku yang dirangkul khatulistiwa award itu diantaranya; Radhar Panca Dana, Afrizal Malna, Joko Pinurbo, Korrie Layun Lampan asal Kalimantan, Esha Tegar Putra dari Padang, Aan Mansyur dari Makassar, Waluya DS, Kris Budiman, Triyanto Triwi Kromo dan dirinya sendiri.

Terpisah, budayawan kawakan NTB, Mustakim Biawan menanggapi kabar melambungnya salah satu buku karya penulis dari daerah ini ditataran nasional, merupakan kabar yang menggembirakan. Ia menilai, penyair Kiki Sulistyo tetap menggeliat dibalik sikap pendiamnya.

“Saya senang dengan kabar itu. Kiki terkesan pendiam tetapi dibalik diamnya itu dia terus bergerak. Ia tetap menggeliat,” tanggapnya.

Ia lantas menganalogikan riwayat hidup seorang kiki dengan perjalanan seni tari. Dikatakan, “Dalam tari, diam itu adalah puncak dari segala gerak.

Saya melihat Kiki itu seperti demikian,” sebutnya. (met)

Para seniman berpendapat, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mustinya tau Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP). Lebih – lebih masalah anggaran bukanlah soal informasi yang harus ditutup – tutupi melainkan hendaknya dikelola secara tranparan.

“Seniman juga ingin tau soal anggaran, ini menyangkut informasi publik dan juga soal kebebasan informasi,” Tegas Kongso Sukoco, Ketua Dewan Kesenian NTB. Senada dengan yang disampaikan anggota Dewan Penasihat Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (Asita) NTB, L. Akram Wirahadi yang ditemui secara terpisah. “Jika ada yang bertanya soal Anggaran, Disbudpar harus jujur dan tranfaran. Tidak boleh tertutup, karena itu menyangkut penggunaan APBD,” ujarnya menanggapi soal anggaran yang semestinya harus

dipertanggung jawabkan kepada publik, bukan hanya sesama instansi birokrasi semata.

Ketika ditanya mengenai dampak penyelenggaraan BBLS kali ini terhadap sektor pariwisata serta peningkatan ekonomi masyarakat, ia sebelumnya sempat merunutkan soal tujuan penyelenggaraan.

Menurutnya, kalau tujuan pelaksanaannya lebih mengarah ke Promosi pariwisata, lantas sejauh mana koordinasi yang dilakukan Disbudpar dengan pelaku – pelaku pariwisata.

Demikian juga, menyangkut tujuan BBLS yang diharap jadi ajang pelestarian nilai – nilai dari kearifan tradisi dan kearifan lokal.

“Kalau mau dikatakan tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai ajang berpromosi, lantas sejauh manakah koordinasi yang dilakukan pihak Dinas dengan pelaku – pelaku pariwisata,” tanyanya. Koordinasi itu penting demi menyelaraskan visi serta menyatukan kekuatan untuk dapat bergerak bersama – sama.

Kemudian, jika menyangkut sejauh mana pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai dampak penyelengga-

raan kegiatan tersebut, ia meminta agar dilakukan kajian – kajian tertentu. Namun, secara sederhana menurut Akram, peningkatan ekonomi masyarakat serta tingkat kesejahteraanya dapat diukur melalui pemenuhan kebutuhan mereka sehari – hari.

Jika, kebutuhan hidup individu tertentu ditempat penyelenggaraan kegiatan masih terlihat stagnan, itu tandanya ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan tidak meningkat.

“Kalau mau mengukur ekonomi masyarakat, sederhana saja, lihat kalau kemarin mereka masih makan tempe serta sama dengan hari ini mereka masih demikian, itu tandasnya peningkatan kesejahteraan mereka tidak berjalan,” jelasnya.

Terkait penyelenggaraan event pariwisata, ia meminta agar pelaksana melakukan kajian mendalam serta banyak belajar dari penggerak industri pariwisata. Tak ubahnya Bali dengan sederet kegiatan kepariwisataanya yang acap menyedot perhatian serta kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. (met)

”4Peniti” Merajut BBLS hingga Festival Senggigi Mataram (Suara NTB) Band asal Bandung, “4Peniti” kembali memukau penonton saat konser lagi di Lombok, Rabu (16/9). Kali ini, mereka tampil di Senggigi dalam rangka penutupan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) sekaligus pembukaan Pembukaan Festival Senggigi.

Mereka tampil “merajut”.

Seolah sebagai perajut dua event besar yang diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) itu. Mereka tetap terlihat berenergi saat tampil karena kecintaanya terhadap Lombok, meski dua personilnya baru usai mengisi konser di Australia.

“Tidak ada kata capek, semuanya semangat untuk Lombok,” kata Zaki vokalis band yang sebelumnya pernah tampil di Taman Budaya NTB, masih dalam rangka memeriahkan perayaan BBLS. Gaya bermusik dari grup band yang satu ini memang cukup khas. Menghidupkan suasana dan atmosfir konser melalui interaksi – interaksi dalam komunikasi yang non verbal, adalah salah satu ciri yang selalu muncul dari mereka.

Musik adalah bahasa yang universal. Konser “4Peniti” yang biasanya diisi oleh empat orang personil dari Drumer, Violis, Vokalis dan Bassis.

Namun saat manggung di Pe-

sisir pantai Senggigi, mereka tampil bersama seorang pemain Saxophone asal Jerman.

Adalah Marthin yang terkenal sangat piawai dalam meniupkan melodi – melodi alat musik yang ditiup itu.

“Kali ini ada kawan kita dari Jerman yakni Marthin.

Dia adalah pemain trompet yang andal kalau bagi saya.

Karena, kita baru saja dipertemukan di Lombok ini, tetapi rasanya sudah menyatu ketika bermusik,” jelas Zaki ketika diwawancara Suara NTB bakda konser.

Mengisi konser malam itu, mereka mengaku sedikit kaku karena berhadapan dengan acara yang sedikit formal. Hal

itu membuat mereka kurang leluasa ketika hendak meleburkan suasana, sehingga antara pemusik dan apresian menyatu dalam suasana yang serupa.

“Kesan, malam ini sedikit kaku. Mungkin karena kitanya main dalam acara formal.

Jadi kurang leluasa,” tandasnya.

Usai tampil di Senggigi malam itu, mereka akan segera kembali ke bandung untuk melanjutkan konsernya. Grup band ini juga sebelumnya pernah tampil di Warjack Taman Budaya NTB untuk mengisi dan memeriahkan Panggung Selasa Musik yang diselenggarakan secara rutin. (met)

(Suara NTB/met)

LIBATKAN ANAK- “4Peniti” Acap melibatkan anak disetiap konsernya sebagai bentuk pendidikan seni dan rasa percaya diri bagi generasi.

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

Ingin Jadi Atlet Basket BAGI Puspita Dewi, menjadi seorang atlet basket ialah impiannya sejak kecil. Disertai dengan minat yang kuat dan kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung membuat Puspita Dewi seoalah-olah menemukan jati dirinya.

Bagaimana tidak, impian menjadi seorang pemain basket profesional sejak kecil kini tinggal selangkah lagi.

Pascabergabung dengan tim basket SMAN 5 Mataram, Puspita Dewi selalu menjadi pilihan skuad inti tim basket Smala. Bersama dengan sejumlah rekannya, ia telah berhasil membawa nama (Suara NTB/dys) harum sekolahnya denPuspita Dewi gan segudang prestasi yang telah diraihnya seperti juara 1 DBL, juara 1 kompetisi basket SMAK dan berbagai kompetisi lainnya.

“Menjadi pemain basket profesional sudah jadi impian saya sejak dulu, dan basket sudah jadi bagian dari hidup saya,’’ aku Puspita.

Dibandingkan dengan rekan-rekan satu timnya, Puspita terbilang sangat berbeda. Ia benar-benar telah menjadi seorang maniak basket yang tidak hanya sekadar hobi semata.

“Kalau teman-teman satu tim banyak yang suka bermain basket karena hobinya, tapi saya sudah jadi cita-cita sejak kecil dan bagian dari hidup yang tidak dapat dipisahkan lagi,” ujarnya.

Berkat dukungan orang tua dan pihak sekolah yang selalu memberikannya support baik di luar pertandingan maupun pada saat bertanding membuatnya benar-benar menjadi seperti atlet basket yang telah menemukan kehidupannya.

“Nggak mungkin bisa berkembang seperti ini kalau tidak ada dukungan orang tua dan pihak sekolah, dukungan moral dan berbagai fasilitas yang diberikan sangat membantu tim,” tambahnya.

Kini dengan segudang prestasi yang pernah diraihnya bersama tim, SMAN 5 Mataram telah menjadikan olahraga basket sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler favorit yang membuat nama SMAN 5 Mataram cukup diperhitungkan di Kota Mataram. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

20 Alumni Madrasah Dapat Beasiswa S1 di Jepang Jakarta (Suara NTB) Sudah bukan mimpi lagi bila alumni madrasah bisa melanjutkan studi S1 ke luar negeri. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuka ’’kran’’ kerjasama beasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi di Jepang.

Hingga saat ini sudah dilakukan penyeleksian secara ketat dan sudah dikirim secara bertahap para alumni yang lolos seleksi. Sebanyak 11 alumni madrasah telah dikirim untuk studi S1 ke Jepang pada gelombang pertama. Gelombang kedua 6 alumni madrasah juga sudah berangkat. Selasa (15/9), Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan secara resmi melepas tiga alumni madrasah lagi untuk belajar ke Jepang. “Total sudah ada 20 alumni madrasah yang memperoleh beasiswa studi S1 di Jepang,” terangnya dikutip dari

laman www.kemenag.go.id, Kamis (16/9).

Tiga alumni madrasah tersebut adalah Muthi’a Cahyaningsukma (alumni MTsN 2 Kediri dan MANInsan Cendekia Serpong), Siti Zulfa Azzahra (alumni MAN 4 Jakarta), dan Fadheel Muhammad Ibadurrahman (alumni MAN 13 Jakarta).

“Mereka menerima beasiswa Living Cost dari Kementerian Agama. Adapun untuk biaya kuliah, mereka difasilitasi oleh Lembaga Nan Unggul Indonesia yang dipimpin Junaidi Gafar,” tambahnya.

Sebelum dinyatakan lolos se-

bagai penerima beasiswa, siswasiswi tersebut telah lebih dahulu melewati proses seleksi yang berlangsung selama satu setengah bulan. Pada tahap awal, Direktorat Pendidikan Madrasah bekerjasama dengan Lembaga Nan Unggul Indonesia mengadakan test di beberapa kota diikuti oleh 181 siswa/i asal madrasah. Dari hasil test tahap I dan II, sebanyak 10 siswa-siswi dinyatakan berhak melanjutkan sampai tahap wawancara dengan Universitas di Jepang.

Hasil akhir tahap wawancara, sebanyak 3 orang lolos tes dan diterima di Ritsumeikan Asia

identitas Keislaman, menunjukkan prestasi sehingga mampu menciptakan image yang positif di luar negeri tentang siswa-siswi yang berlatar belakang pendidikan madrasah. Selain itu, M. Nur Kholis juga menggagas untuk menulis buku tentang keberhasilan siswa-siswi asal madrasah di berbagai bidang dalam kancah internasional agar menjadi penyemangat dan inspirasi bagi siswa-siswi lainnya.

Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan, Syafuddin, berpesan agar para siswa selalu bersemangat dalam belajar dan berprestasi semaksimal mungkin. Acara Pelepasan ini ditutup dengan ramah tamah dengan siswa dan orang tua mereka. (ant/bali post)

Sekolah Dampingi Mahasiswa PPL

(ant/balipost)

MINTA HUJAN - Ratusan Siswa sekolah melakukan salat Istisqa’ atau salat meminta hujan di halaman SMA Negeri 1 Palembang, Sumsel, Kamis (17/9). Pelajar Se-Kota Palembang secara serentak dan bergantian melakukan salat istisqa dan memanjatkan doa agar turun hujan dan terhindar dari bencana kabut asap yang mulai membahayakan kesehatan.

Nur Kholis: Sebelum Prakerin Menyusun Silabus dan RPP adalah Siswa SMKN 1 Mataram Latihan di Sekolah Ibadah Semarang (Suara NTB) Silabus dan RPP merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar di madrasah. Sebagai ruh atau jantung dalam kurikulum, silabus dan RPP harus dipersiapkan secara matang dan detail. Oleh sebab itu, Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat Pendidikan Madrasah menggelar kegiatan Finalisasi Penyusunan Silabus Mapel MI, MTs, MA dan Finalisasi Penyusunan RPP Mapel MI, MTs dan MA pada 1618 September 2015 di Semarang Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini, sejumlah guru dan kepala madrasah dilibatkan. Serta sejumlah dosen dan pengamat pendidikan.

Direktur Pendidikan Madrasah, Prof. Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan, MA., pun ikut menghadiri, membuka dan memberikan arahan pada kegiatan ini.

Dalam arahannya, Direktur Pendidikan Madrasah mengatakan bahwa kita sudah kokoh mengambil posisi tegas untuk melaksanakan kurikulum 2013. Dengan pertimbangan bahwa kita sudah berusaha keras dalan prosesnya, yaitu mulai penyusunan buku, silabus, RPP, dan training guru.

“Hal ini sudah menghabiskan energi yang cukup besar.

Sekalipun kebijakan kurikulum 2013 sudah di-cancelled oleh Kemendikbud, namun Kemenag dengan tekat untuk kepentingan yang lebih startegis ke depan tetap melaksanakan,” ujar M. Nur Kholis Setiawan.

“Langkah yang diambil ini berdasarkan keyakinan, bahwa kurikulum ini akan memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. dengan asumsi kurikulum ini berisi pelajaran yang tidak akan memanjakan anak didik, sehingga learning process akan berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya,” tambahnya meyakinkan.

Kegiatan ini sangat penting karena menjadi momen yang berguna untuk saling belajar antar para ahli pendidikan sesuai dengan amanat untuk disempurnakan.

Begitu pentingnya kegiatan ini, maka tidak mungkin kegiatan finalisasi penyusunan silabus dan RPPakan sia-sia di mata manusia dan Tuhan. Untuk mendukung statemen itu, Direktur Pendidikan Madrasah mengutip perkataan Muaz bin Jabbal, “Belajarlah, sesungguhnya belajarnya seseorang terhadap pengetahuan, baginya ada kebajikan, dan mencari ilmu itu ibadah, dan memperdalam ilmu tersebut merupakan tasbih, dan membahas lebih lanjut adalah jihad, serta sesungguhnya mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah sodaqoh, dan mencurahkan seluruh perhatian kepada ilmu (suatu disiplin) adalah pendekatan diri kepada Allah.”

“Yang bisa dipetik dari sahabat Muaz buat kita adalah bahwa ibadah itu bukan hanya puasa, tahajud tiap malam, wiridan sepanjang waktu. Karena ibadah itu ada dua jenis, yakni Ibadah mahdhoh dan ibadah ghoiru mahdhoh. Kalau kita yakin kalau kegiatan adalah ibadah maka tidak ada alasan untuk menyianyiakan waktu workshop, kalau kita yakin penyusunan RPP dan silabus MI, MTs, MA ini sebagai bentuk ibadah yang masuk dalam katagori ghoiru mahdhoh maka kegiatan ini akan menjadikan jalan menuju kema`rifatan Allah,” jelasnya.

Dengan paradigma berpikir seperti ini, Insya Allah, produk madrasah bisa menjadi ilmuwan yang tetap taat ibadah, bukan hanya menonjolkan simbol keislaman, tetapi lebih mengedepankan substansi ajaran dan diimplementasikan dalam beragam metode. (ant/balipost)

Pacifik University. Bahkan, satu orang siswa asal MAN Insan Cendekia Serpong mencatat prestasi sehingga mendapat kesempatan untuk menerima beasiswa penuh (Tuition Fee dan Living Cost) dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan studi di Tohoku University.

Para penerima beasiswa akan menerima beasiswa living cost selama 4 tahun (September 2015 s/d Agustus 2019) seperti tertuang dalam Kontrak antara mahasiswa dengan Kementerian Agama RI. Dalam masa studi nanti, siswa dituntut untuk menunjukkan prestasi yang maksimal dan dapat membawa harum nama Madrasah.

M. Nur Kholis Setiawan secara khusus menekankan pentingnya siswa menjaga

Mataram (Suara NTB) Praktik kerja industri (Prakerin) merupakan suatu keharusan bagi siswa-siswi sekolah kejuruan. Saat Prakerin, mereka menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah sesuai dengan jurusan masing-masing. Di SMKN 1 Mataram, sebelum Prakerin ke seluruh lokasi dunia usaha dan dunia industri yang melakukan MoU dengan sekolah, para siswa belajar Prakerin di lingkungan sekolah.

Kepala SMKN 1 Mataram, Nurhasanah, MM, menjelaskan untuk siswa kelas X dan XI dari jurusan Adminsitrasi Perkantoran (AP), Akuntansi dan Perbankan dan jurusan Tata Niaga, sebelum Prakerin mereka Prakerin di sekolah terlebih dahulu.

Sekolah kata Nurhasanah telah menyediakan ruang-ruang Prakerin bagi seluruh siswanya tersebut.

“Mereka latihan Prakerin di sekolah dulu baru ke DU/DI,’’ jelasnya.

Khusus untuk jurusanAdminsitrasi Perkantoran (AP), sekolah menyediakan ruang tata usaha (TU) sebagai pusat latihan. Mereka belajar mengenai hal-hal menyangkut administrasi di TU secara bergantian dengan siswa lainnya setiap hari. Begitupun untuk siswa jurusan Tata Niaga, sekolah juga menyediakan toko sekolah sebagai media praktik bagi siswa. Setiap hari, ada empat siswa yang melakukan praktik secara bergantian. Mereka mempraktikkan ilmu yang telah mereka pelajari di sekolah. Sedang untuk jurusan Akuntansi dan Perbankan, sekolah juga menyediakan bank mini yang dapat dijadikan sebagai media praktikum siswa.

“Mereka menerapkan ilmunya di sekolah dulu sebelum Prakerin, mereka mempraktikkan bagaimana cara menyambut tamu misalnya, melayani tamu, senyum di depan tamu.

Itu semua dipelajari dan dipraktikkan,’’ ujar Nurhasanah.

213 Peserta Ikuti Kontes Robot Terbang UGM Yogyakarta (Suara NTB) Sebanyak 213 peserta mengikuti kontes robot terbang yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) di Lapangan Udara Gading, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 17-19 September.

“Awalnya diikuti lebih dari 200 tim, namun setelah beberapa kali penjurian terpilih 213 orang dari 29 universitas di seluruh Indonesia,” kata Kepala Bidang Humas UGM Yogyakarta Wijayanti di Gunung Kidul, Kamis (17/9).

Ia menambahkan para peserta sudah datang sejak 26 Agustus untuk mengikuti pertemuan teknis di kampus UGM. Dalam kontes robot tersebut, ia menjelaskan, peserta ditan-

tang untuk merancang, membuat serta menerbangkan sebuah pesawat.

“Tantangan yang diberikan mengharuskan peserta mendapatkan kompromi antara geometri pesawat, konstruksi dan sistem elektronik yang diintergarasikan pada pesawat terbang,” kata dia.

Penyelenggara melombakan tiga kategori yakni Divisi Racing Jet terdiri dari kelas ringan (light weight/lw) dan berat (heavy weight/hw), Divisi Fixed Wing yang meliputi kelas monitoring (FWMon) dan Maping (FWMap), serta Divisi Vertical Take off Landing (Vtol) yang terdiri atas kelas Water-Based Fire Distinguisher (VTOLWFE) dan Non Water-Based Fire Distinguisher (VTOLNWFE). (ant/bali post)

Nantinya, saat menginjak kelas XII, para siswa akan melakukan Prakerin ke DU/DI. Saat ini, pihak sekolah telah menandatangani MoU dengan 55 DU/DI yang tersebar di berbagai tempat baik perbankkan, toko sepatu, apotek, kimia farma, kantor BPJS dan lain sebagainya. Tentu dengan harapan agar seluruh siswa lulusan SMKN 1 Mataram nantinya dapat bersaing dengan lulusan dari sekolah lainnya di Kota Mataram.

“Sekolah memang harus dekat dengan DU/DI tidak boleh jauh, kerjasama terus dibangun untuk mendukung potensi siswa,’’ pungkasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan mahasiswa PPL dari sejumlah perguruan tinggi di sekolah-sekolah harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan intensif dari pihak sekolah. Pasalnya, sebagai calon guru, mereka tidak boleh salah menanamkan konsep terhadap peserta didik.

Kepala SMPN 4 Mataram H. Muhammad Ali, S.Pd, mengemukakan pihaknya tidak ingin ada peserta didiknya diajarkan dengan cara tidak benar oleh mahasiswa peserta PPL. Untuk itu, pihaknya senantiasa melakukan pembinaan dan bimbingan agar proses belajar mengajar dilakukan dengan tepat dan benar.

“Kalau salah konsep yang diajarkan bisa salah semua, makanya kita awasi terus,’’ terang Ali. Menurut Ali, pembinaan terhadap mahasiswa peserta PPL menyangkut semua aspek berhubungan dengan tugas-tugas mereka sebagai calon guru dan tenaga pendidik di sekolah. Selain itu, selama PPL, mahasiswa tetap dilakukan pengontrolan baik oleh guru tetap mata pelajaran ataupun guru yang lainnya.

“Selama mengajar harus melalui proses pendampingan dan pembinaan secara administratif. Baru setelah itu mereka lakukan pembelajaran mandiri. Tapi bukan berarti dilepas begitu saja, karena pasti ada kekurangannya,’’ terangnya.

Dikatakan Ali bahwa peran guru tetap mata pelajaran untuk membina mahasiswa

PPL sangat penting. Tidak seperti dulu-dulu, saat mahasiswa PPL datang ke sekolah, guru tetap tidak boleh keluyuran karena merasa tergantikan dengan kehadiran mahasiswa PPL. Pihaknya pun telah memberikan arahan bagi seluruh guru tetap mata pelajaran agar senantiasa membimbing mahasiswa PPL mulai dari membuat RPP, Silabus sampai pada proses belajar mengajar.

“Dalam belajar, mahasiswa dipandu oleh RPP dan silabus tersebut karena sebagai pedoman dan indikator belajar,” terangnya.

Di SMPN 4 Mataram, terdapat enam mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Mereka mengampu mata pelajaran IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Selain itu, mereka hanya diperbolehkan mengajar di kelas VII dan VIII. Sementara untuk kelas IX tidak diperbolehkan karena tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional yang akan datang.

Selain belajar membuat RPP dan Silabus serta mengajar secara umum, mahasiswa PPL juga diajari bagaimana membuat soalsoal ujian. Membuat soal kata Ali tidak mudah, dibutuhkan kecermatan tingkat tinggi untuk menentukan tingkat kerumitan soal. Selain mengajar dengan disiplin ilmu masing-masing, Ali berharap agar mahasiswa PPL juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. (dys)

Universitas Brawijaya Pamerkan Naskah Kuno Malang (Suara NTB) Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya memamerkan naskah kuno dari tahun 1700-1800 Masehi yang cukup langka di Indonesia di Gedung Widyaloka kampus setempat.

Anggota Divisi Kitab Klasik Pusat Studi Peradaban UB Malang, Jawa Timur, Nova Ekasatya, mengatakan, naskah-naskah kuno itu koleksi Museum Mpu Tantular Sidoarjo, Perpustakaan Bung Karno Blitar, Yayasan Sastra Lestari Surabaya, Pusat Studi Peradaban UB Malang, dan koleksi pribadi milik Erwin Dian Rosyidi, Surabaya.

“Pameran ini bertujuan mengedukasi mahasiswa maupun masyarakat umum agar mengetahui Indonesia ini kaya akan budaya. Hal itu terlihat dari peninggalan bersejarah yang sampai saat ini masih terjaga dan dilestarikan,” ujarnya.

Ia mengatakan pameran naskah kuno berbentuk kitab, buku maupun lembaran itu merupakan upaya Pusat Studi Peradaban UB untuk melestarikan peninggalan kuno dari sejumlah kerajaan di wilayah Nusantara sejak berabad-abad lalu.

Sementara itu, kolektor Erwin Rosyidi yang menyumbangkan koleksi pribadi untuk di-

pamerkan dalam ajang tersebut, mengatakan ada 12 koleksi naskah dan kitab kuno tahun 1700 hingga 1800-an miliknya.

Selain itu, juga ada beberapa lembar koran yang berisi kabar kerajaan beberapa abad lalu dan Kemerdekaan Indonesia.

Salah satu koleksinya yang dipamerkan adalah surat kabar Pewarta Boemi Reboe 2 Juni 1897 yang berjudul Radja Koetai di Nederland. Berita tersebut mengabarkan tentang keadaan Raja Kutai selama berkunjung ke Nederland, termasuk apa saja hal yang dibahas oleh Raja Kutai dengan Raja Nederland.

“Surat Kabar ini saya dapat dari Jakarta,” kata Rosyidi.

Ia mengaku seluruh koleksinya ini berasal dari beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera.

“Saya carinya keliling Indonesia, yang saya bawa hanya sebagian, sisanya masih ada di rumah,” ujarnya.

Menurut Erwin, nilai suatu naskah sangat berharga karena naskah menjadi faktor terlahirnya suatu budaya dan sejarah. Oleh karena itu, penting adanya peran pemerintah dan perguruan tinggi untuk merawat dan menyampaikan nilainilai naskah kuno tersebut kepada peserta didik (siswa) dan mahasiswa.

Beberapa koleksi naskah milik Erwin yang dipamerkan itu, diantaranya naskah kuno sejarah dan silsilah Sunan Giri yang ditulis tangan dalam Bahasa Arab pegon dan naskah kuno tulisan tangan, Surat Darmo Gandhil Gatholotjo ditulis huruf latin tahun 1800-an.

“Kami berharap pemerintah berperan penting untuk mengamankan dan melestarikan naskah-naskah kuno ini agar sejarah dan cikal bakal berdirinya Republik Indonesia ini tetap terjaga, tidak sampai hilang, apalagi musnah,” ucapnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TATA NASKAH - Seorang karyawan menata naskah Serat Suluk Pamedharing Ngelmi koleksi dari Perpustakaan Nasional yang ditulis pada tahun 1800 di Pameran Naskah Kuno di Gedung Widyaloka, Malang, Jawa Timur.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

Pesilat NTB Sukses Rebut Dua Medali Emas Mataram (Suara NTB) Dua pesilat putra NTB, Igi Ranggabarani dan Roni Pasarani menyumbang dua medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Aula Hotel Grand Pasundan Jawa Barat Jabar, Kamis (17/9) kemarin.

Dua emas itu menambah perolehan medali emas NTB di Popnas, dari sebelumnya satu emas dan tiga perunggu menjadi tiga emas dan tiga perunggu. Perolehan dua medali emas itu langsung mendongkrak posisis NTB naik ke peringkat 15 besar dari sebelumnya peringkat 20 dalam perolehan medali emas sementara Popnas XIII 2015.

Ketua Kontingen Popnas NTB, H. Hamzan Wadi yang diterima Suara NTB, via ponsel, Kamis (17/9) kemarin mengatakan dua medali emas itu diraih Igi Ranggabarani setelah mengalahkan pesilat Jawa Barat (Jabar), Muhammad Rizky Lukhoery di babak final kelas E putra.

Dalam pertandingan final kelas 71-75 Kilogram (Kg) putra itu, Igi meraih poin penuh dengan skor kemenangan 5-0.

Sementara tambahan satu medali emas di silat diraih lewat Roni Pasarani setelah menundukan pesilat asal Jateng, Beni Andriawan di pertandingan final kelas E putra, yang digelar di Aula Hotel Grand Pasundan Jabar, Kamis (17/9).

Hingga berita ini ditulis kontingen NTB masih menyisakan dua finalis di cabang olahraga voli pasir putra dan cabor tinju putri. Tim voli pantai NTB Dede Pradita Utama dan Edy Sultrawan menghadapi tim DKI Jakarta Defri Alvian Cs di pertandingan final yang akan berlangsung di lapangan voli pasir Arcamanik Bandung. Kemudian petinju putri NTB, Ainun Azizah melawan Dini Alimah dari Jawa Tengah di kelas 48 Kg putri yang dilangsungkan di GOR Sasakawa Pajajaran Bandung, Kamis (17/9) malam.

Menurut Hamzan, peluang NTB menambah dua medali emas dari voli pantai putra dan tinju putri lagi sangat terbuka, sebab dua cabor itu selalu menghasilkan kemenangan yang memuaskan. Misalnya tim voli putra NTB sebelumnya mengalahkan tim tuan rumah Jabar 2-0 dibabak semifinal, Rabu (16/9), begitu juga petinju putri NTB, Ainun selalu tampil memuaskan dipertandingan sebelumnya.

“Saya sangat yakin kita bisa menambah dua medali emas di cabor voli pasir dan tinju,” jelasnya. (fan)

Pra-PON Catur di NTB Libatkan 42 Peserta Mataram (Suara NTB) Penyelenggaran Pra-PON Catur di NTB dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di Mataram, Kamis (17/9) kemarin. Event memperebutkan tiket ke PON XIX Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 itu diikuti sebanyak 42 peserta dari enam provinsi, dengan inspektur Pertandingan (IP) Henry Jamal dan Ketua Wasit, Irwansyah.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam sambutannya mengatakan Kejurnas catur Pra-PON itu merupakan babak kualifikasi memperebutkan tiket mengikuti pertandingan catur di PON Jabar 2016. Selaku orang nomor satu di KONI NTB dia berharap tim catur tuan rumah NTB bisa mengukir prestasi di kejuaraan memperebutkan tiket mengikuti PON Jabar 2016.

Selain diharapkan sukses berprestasi, tuan rumah sebagai penyelenggara event itu juga diharapkan sukses dalam penyelenggaraan pertandingan. Nilai sportifitas pertandingan harus dikedepankan dalam event itu.

“Jadikan ajang Pra-PON ini sebagai momentum kebangkitan prestasi catur NTB di ajang nasional, dan saya berharap atlet NTB mampu meraih tiket PON di event ini,” ucapnya.

Sementara itu IP Pra-PON Catur, Henry Jamal mengatakan bahwa peserta yang bisa mendapatkan tiket PON di event itu adalah juara satu dan dua di pertandingan catur klasik perorangan serta juara di kelas beregu beregu putra.

Di tempat yang sama Ketua Umum Percasi NTB, Abdullah Djais melaporkan kejurnas catur Pra-PON berlangsung di NTB mulai 17 hingga 20 September itu diikuti sebanyak 42 peserta dari enam provinsi di Wilayah Timur Indonesia, yakni Maluku, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, NTT dan NTB. Event itu mempertandingkan kelas perorangan catur klasik dan beregu putra. Masing-masing daerah mengirim tujuh pemain.

Tuan rumah NTB menurunkan sebanyak tujuh pemain unggulan, terdiri dari dua master nasional, Jhon Edison dan Miftahurrahman. Serta lima master Percasi, L. Hendri Sastrawan, Wahyullah, Ardiansyah, Muhdar dan Ramli. Tim catur tuan rumah mengincar juara satu di beregu dan perorangan putra. (fan)

(Suara NTB/fan)

EKSEBISI - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bertanding eksebisi dengan IP Pertandingan, Hendry Jamal usai memberikan sambutan di Kejurnas Catur Pra-PON di Mataram, Kamis (17/9) kemarin.

Gol Sensasional Florenzi Selamatkan Roma Jakarta (Suara NTB) Laga antara AS Roma melawan Barcelona berakhir seri 1-1 dalam laga pembuka Grup E Liga Champions di Stadion Olimpiade Roma, Kamis dini hari kemarin. Roma selamat dari kekalahan berkat gol sensasional Alessandro Florenzi.

Statistik UEFA mencatat, Barcelona membukukan penguasaan bola hingga 69 persen dan melakukan enam tendangan tepat sasaran, dan Roma, tiga kali sepanjang laga.

Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-21.

Suarez berhasil melesakkan gol usai meneruskan umpan lambung Rakitic. Szczesny pun gagal mengantisipasi bola.

Roma berhasil membalas 10 menit kemudian lewat aksi Alessandro Florenzi yang melepaskan tendangan dari jarak 55,5 meter dan bersarang di gawang Barca. Florenzi melihat Ter Stegen maju terlalu jauh dari posnya dan sembari melakukan akselerasi di sayap kanan, ia melepaskan tendangan lambung yang spektakuler. Bola menukik ke gawang tim tamu dan pendukung Roma pun bersorak.

Beranjak ke babak kedua, Barcelona langsung

mengkreasikan peluang melalui sontekan kaki kiri Messi tetapi bola berhasil ditepis penjaga gawang. Upaya Messi kembali gagal pada menit ke-77 saat sepakan kerasnya dari jarak dekat menghantam mistas gawang AS Roma.

Sementara itu, Bayern Muenchen mengalahkan Olympiakos lewat gol Mueller dan Goetze dalam laga pembuka Grup F Liga Champions di Stadion Karaiskakis, Piraeus, Kamis dini hari kemarin.

Statistik UEFA mencatat, Muenchen unggul penguasaan bola hingga 65 persen dan membukukan delapan tendangan tepat sasaran, sedangkan tim tuan rumah melakukannya lima kali sepanjang laga.

Tiga gol dalam laga ini tercipta pada babak kedua. Yang pertama diciptakan oleh Muller pada menit ke-52 setelah melepaskan umpan dari sisi kanan pertahanan lawan, namun bola sepakannya ini justru mengarah langsung ke dalam gawang.

Muenchen menggandakan keunggulan berkat gol Goetze pada menit ke-89. Menerima umpan dari Coman, Goetze yang tak terkawal melesakkan tembakan mendatar ke tiang jauh yang gagal diantisipasi kiper.

(Suara NTB/ist)

TERKEJUT - Alessandro Florenzi (kanan) terkejut dengan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Barcelona dari jarak 55 meter lebih di laga pembuka Grup E Liga Champions di Stadion Olimpiade Roma pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari kemarin.

Di masa injury time babak kedua, Muenchen mendapatkan hadiah penati usai Coman

dilanggar Masuaku di kotak terlarang. Muller yang didapuk sebagai algojo penalti berha-

sil menundukkan penjaga gawang yang gagal membaca arah bola. (ant/bali post)

Korea Terbuka

Jonatan Libas Wakil Tuan Rumah Jakarta (Suara NTB) Atlet tunggal putra pelatnas PBSI Jonatan Christie sukses melibas wakil tuan rumah turnamen Korea Terbuka 2015 Lee Dong Keun dalam pertandingan putaran pertama di SK Handball Stadium Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9).

“Saya tadi hanya ingin bermain maksimal dan menunjukkan bahwa saya mampu memberikan yang terbaik meskipun saya masih muda,” kata Jonatan selepas pertandingan seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial PBSI dalam situs resmi mereka.

Jonatan mengalahkan Lee dalam pertandingan selama 69

menit dengan skor 23-21, 16-21, 21-13. Atlet Merah-Putih yang menempati peringkat 39 dunia itu mengaku perlu memperbaiki penampilan setelah kemenangannya dalam tiga game menghadapi Lee. “Saya harus mengurangi kesalahan sendiri di lapangan.

Saya juga agak tegang saat bertanding dan mungkin lawan juga demikian. Saya banyak mengikuti permainan lawan dan tidak berani menyerang terlebih dahulu,” kata Jonatan.

Pada pertandingan putaran kedua turnamen tingkat super series itu, Jonatan akan menghadapi tunggal putra Jepang Sho Sasaki yang telah mengalahkan atlet Irlandia Scott

Evans 21-19, 21-14. “Saya harus bermain lebih baik besok dan tidak boleh bermain seperti hari ini. Semoga hasil besok maksimal,” katanya.

Kemenangan Jonatan sekaligus menempatkan tiga wakil Indonesia pada nomor tunggal putra. Sebelumnya, Tommy Sugiarto dan Ihsan Maulana Mustofa lebih dahulu lolos ke putaran kedua.

Tommy unggul dari wakil Malaysia Zulfadli Zulkiffli 2114, 21-8 selama 34 menit pertandingan. Sedangkan Ihsan mampu menaklukkan tunggal putra Jerman Marc Zwiebler 19-21, 21-11, 21-12 selama 64 menit pertandingan. (ant/bali post)

Jonatan Christie

Angin Segar untuk Mourinho Jakarta (Suara NTB) Pelatih Chelsea Jose Mourinho bahagia dengan kemenangan 4-0 The Blues atas klub asal Israel, Maccabi Tel Aviv, dalam laga pembuka Grup G Liga Champions 2015/16.

“Saya senang dengan hasil dan kinerja ini. Ini adalah kemenangan yang baik. Anda bisa melihat dari menit awal bahwa kami akan memenangkan pertandingan,” katanya kepada BBC usai pertandingan di Stamford Bridge, London, Kamis dini hari kemarin.

Mourinho juga mengomentari penalti yang gagal dikonversi menjadi gol oleh Hazard pada awal laga. Penalti diberikan wasit setelah Willian dijatuhkan kiper di kotak terlarang. “Gagalnya penalti adalah hal yang baik untuk menguji tim bahwa kami harus benar-benar percaya, dan para pemain bermain dengan baik,” ucapnya.

“Kinerja individu yang baik membantu keseluruhan pemain untuk percaya diri, dan secara keseluruhan mereka menunjukkan kinerja gemilang,” sambung Mourinho.

Chelsea membuka keunggulan di laga tersebut pada menit ke-15. Gol diciptakan Willian melalui tendangan bebas yang seolah ditujukan untuk melakukan umpan.

Ternyata, tidak ada satu pemainpun yang menyentuh bola yang akhirnya langsung meluncur ke gawang Maccabi Tel Aviv.

Pada masa injury time ba-

bak pertama, Chelsea menggandakan keunggulan lewat titik penalti setelah Diego Costa dijatuhkan Tal Ben Haim di kotak terlarang. Oscar yang maju sebagai eksekutor menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Beralih ke babak kedua, Chelsea semakin perkasa dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-58. Gol dicetak oleh Diego Costa melalui sepakan voli dari dalam kotak penalti usai menerima umpan lambung Fabregas.

Chelsea menggenapkan skor 4-0. The Blues kembali menjaringkan bola pada menit ke-78. Kali ini melalui tendangan Fabregas dari jarak dekat yang gagal diantisipasi penjaga gawang. Gol pamungkas ini diawali akselerasi cepat Eden Hazard yang diteruskan ke Loic Remy. Mendapat sodoran itu, Remy melepaskan tendangan yang ditepis kiper Maccabi Tel Aviv. Sayangnya, bola yang ditepis justru dikuasai Fabregas yang menceploskannya ke gawang kosong.

Arsenal Kalah Sementara itu, tim asal Kroasia, Dinamo Zagreb memaksa Arsenal pulang dengan kekalahan 1-2, di laga pembuka Grup F Liga Champions di Stadion Maksimir.

Dinamo Zagreb membuka keunggulan pada menit ke-24 berkat gol bunuh diri Alex Oxlade-Chamberlain. Petaka bagi The Gunners ini bermula dari bola sepakan keras Pi-

varic yang berhasil diblok Ospina namun memantul kepada Oxlade. Bola pun meluncur ke gawang Arsenal.

Arsenal harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40 usai Giroud diganjar kartu kuning kedua akibat melakukan pelanggaran terhadap Ivo Pinto.

Keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan dengan baik oleh Zagreb untuk mencetak gol kedua pada menit ke-58.

Berawal dari sepakan pojok Machado, Fernandes yang tak terkawal berhasil menanduk bola yang kembali menggetarkan gawang Ospina.

Tertinggal dua gol, Arsene Wenger mencoba merubah keadaan dengan melakukan tiga pergantian pemain sekaligus. Coqueling masuk menggantikan Arteta, Campbell menggantikan Gibbs dan Walcott menggantikan Oxlade.

Arsenal memperkecil ketertinggalan pada menit ke79 lewat gol Theo Walcott yang sukses lolos dari jeba-

Lucie Safarova

Terinfeksi Bakteri, Safarova Masuk Rumah Sakit

(Suara NTB/ist)

Popnas 2016

Prague Finalis Prancis Terbuka Lucie Safarova dirawat di rumah sakit di Republik Ceko karena terinfeksi bakteri, tanpa jadwal untuk kembali bertanding ke lapangan.

“Senang berada di peringkat kelima pekan ini. Sayangnya itu benar-benar bulan sulit bagi saya. Cedera dan sekarang melawan infeksi bakteri di rumah sakit!” posting Safarova pada halaman Facebook-nya bersamaan dengan foto dari rumah sakit di Brno pada Rabu.

“Tapi saya akan berjuang keras untuk segera kembali!” tambahnya.

Juru bicara Piala Fed Ceko Karel Tejkal mengecilkan kekhawatiran bahwa Safarova bisa kehilangan final melawan Rusia pada 14-15 November, mengatakan penyakitnya “tidak untuk mempertanyakan partisipasinya”.

Petenis berusia 28 tahun itu final Grand Slam pertamanya di Roland Garros pada bulan Juni sebelum kemudian dikalahkan Serena Williams dalam tiga set. Dia juga memenangkan gelar ganda Australia Terbuka dan Prancis Terbuka bersama petenis AS Bethanie Mattek-Sands. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN VOLI – Penyerang Chelsea, Diego Costa mencetak gol melalui tendangan voli menyambut umpan Cesc Fabregas saat Chelsea mengalahkan Maccabi Tel Aviv, dalam laga pembuka Grup G Liga Champions, Kamis kemarin. kan offside. Menerima umpan Alexis, Walcott berhasil memperdaya penjaga gawang Zagreb.

Mempertahankan keunggulan, tim tuan rumah se-

makin merapatkan barisan pertahanannya di menitmenit akhir laga. Skor 2-1 untuk kemenangan Zagreb pun bertahan hingga pertandingan tuntas. (ant/bali post)

Jumat, 18 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 18 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sipil

Pemerintah Harus Berbenah TANGGAL 17 September 2015 merupakan tanggal bersejarah bagi pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi. Bagaimana tidak, tepat pada tanggal 17 September 2013 pasangan ini dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi. Bagi TGH. M. Zainul Majdi, tanggal 17 September 2015 merupakan tahun ke tujuh memimpin NTB, setelah periode sebelumnya memimpin NTB bersama Ir. H. Badrul Munir, MM. Kini dengan H. Muh. Amin merupakan tahun kedua memimpin NTB. Banyak program-program unggulan yang diluncurkan dalam menjadikan NTB mampu bersaing. Termasuk, program unggulan ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera.

Namun, di dua tahun masa kepemimpinan keduanya yang jatuh Kamis kemarin, pasangan ini sepertinya mendapat kado ‘’manis’’. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di NTB bertambah dari periode September 2014 hingga Maret 2015. Padahal, banyak program unggulan yang diluncurkan pasangan ini dalam menekan angka kemiskinan di NTB. Belum lagi, beberapa program pemerintah pusat dengan tujuan sama, meminimalisir angka kemiskinan. Di mana, BPS merilis jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2015 mencapai 823.890 orang. Angka tersebut, bertambah sebanyak 7.260 orang atau sebesar 0,05 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 816.620 orang (17,05 persen).

Kepala BPS NTB Drs.Wahyudin, menyebut, selama periode September 2014 - Maret 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 6.570 orang atau dari 385.310 orang pada September 2014 menjadi 391.880 orang pada Maret 2015. Begitu pula di daerah perdesaan penduduk miskin bertambah sebanyak 431.310 orang pada September 2014 menjadi 432.010 orang pada Maret 2015. Satu jumlah yang tidak sedikit dibandingkan dengan hasrat dan keinginan dari pemerintah daerah dalam mengentaskan warga miskin.

Meski demikian, bertambahnya penduduk angka kemiskinan tidak hanya terjadi di NTB, tapi terjadi secara nasional. Itu artinya, meski daerah memiliki program bagus dalam mengentaskan kemiskinan, tapi jika kondisi perekonomian nasional tidak mendukung, maka kebijakan pemerintah daerah sepertinya tidak berarti.

Malahan, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menuding, jika beberapa kebijakan pemerintah pusat dianggap sebagai salah satu biang dari bertambahnya warga miskin di NTB. Di mana, beberapa kebijakan pemerintah pusat dinilai merugikan daerah, sehingga membuat daerah dan masyarakat sulit berkembang. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya mengandalkan usaha di sektor tertentu terhalang kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa dilanggar. Selain itu, gubernur patut diberikan apresiasi, karena tidak melulu menyalahkan pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan, program unggulan yang diluncurkan pemerintah daerah ada yang macet, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, gubernur harus memberikan sanksi tegas pada pimpinan SKPD yang dianggap tidak bekerja maksimal, karena program unggulan tidak berjalan maksimal.

Untuk itu, kita berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama-sama mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak ada penambahan warga miskin. Kita tidak ingin pemerintah hanya membela diri, ketika angka kemiskinan bertambah. Pemerintah harus berbenah dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih besar, sehingga keinginan mewujudkan masyarakat sejahtera bukan hanya mimpi. (*)

Dalam kehidupan, konsekuensi dari kebiasaan alamiah manusia mengkonsumsi barang adalah sampah. Pola konsumsi sebuah masyarakat menentukan jumlah sampah yang dihasilkan. Masalah menjadi sangat krusial di negaranegara dunia ketiga, seperti Indonesia, masyarakat yang sangat konsumtif menyebabkan produksi sampah membeludak tak terkendali. Yang lebih menyedihkan, kebiasaan memproduksi terlalu banyak sampah tidak dibarengi dengan kecakapan mengelolanya.

USA Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk 5.155.440 jiwa (Sumber: Permendagri Nomor 39 Tahun 2015). Dengan jumlah penduduk yang banyak tentu akan mempengaruhi jumlah konsumsi sampah yang dihasilkan per hari.

Pertanyaannya kemudian, berapa banyak sampah yang dihasilkan per harinya? Dikutip dari Global FM Lombok, volume sampah di Kota Mataram per harinya sebesar 1.350 meter kubik dan terus mengalami peningkatan. Ini artinya untuk satu daerah saja penumpukan sampah sudah sangat banyak. Belum lagi daerah yang lainnya yang notabene memiliki destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan.

Pada umumnya, semua sampah itu, oleh pemerintah kota, ditumpuk di suatu lahan dengan luas beberapa hektar yang biasa digunakan sebagai pembuangan sampah. Tempat-tempat penumpukan sampah itu sering disebut sebagai TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Tempat-tempat tersebut biasanya memakan lahan yang sangat luas. Dan dalam proses pengayaan lahan tersebut sering terjadi konflik dengan masyarakat sekitar yang kurang terima lingkungannya menjadi tempat pembuangan sampah. Masalah diperparah dengan kurang rapinya manajemen TPA dan TPST, sehingga tak jarang sampah-sampah yang tertumpuk di sana tidak terkelola dengan baik, bahkan sampai menimbulkan bencana kerusakan lingkungan seperti polusi air, tanah, dan udara. Itu be-

Oleh:

Rezki Satris

(Dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram dan Pemerhati Lingkungan) lum lagi termasuk berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah tersebut. Dan korbannya adalah masyarakat sekitar.

Sementara itu, NTB kini telah melakukan berbagai program pariwisata termasuk bagaimana NTB dikenal sebagai daerah yang memiliki keindahan alam yang eksotis.

Keindahan alam yang menjadi salah satu sorotan masyarakat dunia saat ini. Tidak hanya masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat mancanegara telah menjadikan NTB sebagai salah satu tujuan destinasi wisata.

Kekayaan alam NTB mampu menarik hati para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah ini. Berbagai promosi parawisata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik simpati masyarakat luar telah dilakukan. Bahkan, beberapa waktu lalu Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) resmi ditutup.

BBLS yang bertujuan mempromosikan budaya dan kekayaan alam yang dimiliki NTB ke nusantara dan dunia. Akan tetapi, menjadi pertanyaan adalah, sudah siapkah NTB menjadi tuan rumah yang baik menyambut wisatawan asing?

Ini adalah sebuah pertanyaan yang paling fundamental yang perlu dijawab oleh pemerintah maupun masyarakat NTB. Pertanyaan ini muncul seiring dengan fenomena keindahan alam yang dimiliki NTB, tapi tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan yang bersih, terutama dalam penangan masalah sampah yang ada di lingkungan wisata maupun lingkungan masyarakat di Bumi Gora ini.

Peranan Masyarakat Sipil dan Sampah Sampah biasa didefinisikan secara sederhana sebagai suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah terbagi menjadi tiga jenis: sampah anorganik, sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak bisa mengalami pembusukan secara alami, contohnya: besi, kaleng, logam, karet, plastik dan lain-lain. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang bisa mengalami pembusukan dan mengurai komposisi material organiknya secara alami,

contohnya: sampah dapur, sampah restoran, rempah-rempah, sisa sayuran dan buah-buahan serta lainnya. Sementara sampah berbahaya contohnya adalah botol obat nyamuk, jarum suntik dan lainnya.

Sistem pengelolaan sampah pada umumnya sering dilakukan dengan cara seperti open dumping, landfill dan pembakaran dengan menggunakan incenerator. Sistem yang dilakukan ini lebih banyak menimbulkan masalah baru, seperti menuntut ketersediaan lahan yang sangat luas, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Selain itu, berkembang biaknya penyakit, termasuk pencemaran tanah, air dan udara. Sistem pengolahan seperti ini ternyata tidak memberikan sebuah solusi terhadap masalah sampah akan tetapi justru malah memperumit masalah. Maka dari itu harus dilakukan sebuah inovasi untuk memecahkan masalah sampah dengan pendekatan yang lebih solutif dan ramah terhadap masyarakat sekitar atau biasa disebut sebagai pendekatan melalui civil society.

Pengertian civil society atau masyarakat sipil atau masyarakat warga adalah “wilayah peran serta publik dalam perhimpunan sukarela, media massa, perkumpulan profesional, dan organisasi buruh” (Gordon Marshal, The Concise Oxford Dictionary of Sociology, 1994).

Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata peran publik yang sukarela tanpa ada mekanisme pemaksaan oleh the ruler kepada the ruled. Artinya masyarakat secara sadar menghimpun diri mereka untuk suatu tujuan yang bermanfaat bagi semua anggota komunitas.

Untuk lebih memahami gerakan civil society dan membedakannya dengan model gerakan lainnya, ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas model ini. Dalam buku yang ditulis oleh Adi Suryadi Culia yang berjudul Rekonstruksi Civil society (Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia), karakteristik yang khas dari gerakan masyarakat sipil yaitu Autonomy (otonomi), Self-Supporting, dan Self-Generating. (Adi Suryadi Culia: 2007).

Suatu gerakan masyarakat bisa dikatakan gerakan masyarakat sipil bila memenuhi tiga karakteristik tersebut. Oleh karena itu, bagaimana cara sampah dikelola dalam sebuah komunitas atau masyarakat

akan sangat menentukan kualitas hidup mereka. Selama ini pengelolaan sampah masyarakat sangat bergantung pada uluran tangan pemerintah daerah maupun pusat. Namun ternyata, masalah sampah yang kemudian ditumpuk dan diolah di TPA dan TPST tidak sepenuhnya selesai.

Oleh karena itu, permasalahan sampah di daerah destinasi ini diperlukan kesadaran masyarakat sipil untuk mampu mengelola sampah. Sebuah kesadaran sosial masyarakat untuk bisa bergerak mengembangkan dan memajukan daerah yang terlepas dari belenggu sampah. Sedikit bercermin di daerah Yogyakarta tepatnya Desa Sukunan, dalam konteks civil society, masyarakatnya menghimpun diri untuk mengelola sampah tanpa harus bergantung dari pemerintah.

Masyarakat dengan sadar terhadap masalah yang ditimbulkan sampah di lingkungannya, dikelola menjadikan sampah yang mampu bernilai ekonomis. Mulai dari sampah organik, anorganik maupun sampah yang berbahaya. Peran masyarakat sipil inilah yang diharapkan menjadi salah satu pendobrak kemajuan pariwisata NTB yang terbebas dari permasalahan sampah. (*)

Gubernur akui kemiskinan paling mencolok Pelaksanaan program tidak boleh main-main

*** Penjabat walikota ingatkan ’’fee’’ proyek harus dihilangkan Jangan sekadar mengingatkan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 September 2015

Penghentian Audit Dana Hibah, Penegak Hukum Didorong Bertindak Dari Hal. 1 “Ada apa? Soal tenaga kurang atau SDM kurang itu kan klasik. Tapi menurut saya, tidak etis ketika satu dinas sedang menjalankan tugas malah distop,” sorotnya, kembali menanyakan kepentingan wagub soal sikapnya itu.

Menurut Hendriyadi, audit adalah proses yang harus dilakukan oleh Inspektorat. Audit rutin untuk mengecek pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan audit khusus jika ada indikasi masalah. Justru jadi masalah, menurutnya, ketika dana Bawaslu Rp 13,5 miliar itu tidak disentuh dengan pemeriksaan.

“Kalau sifatnya audit khusus, berarti ada masalah.

Apakah itu penggunaan anggaran, tata guna administrasi anggaran, atau soal kepatuhan.

Justru, kalau dilakukan audit, ini jadi terang benderang. Kalau tidak diaudit, sekali lagi ini jadi pertanyaan,” sorotnya lagi.

Penegak Hukum Bersikap Sementara akademisi Unram Muhammad Risnain melihat ada tiga hal dalam konteks masalah ini. Pertama, dia menekankan dari sisi filosofi kewenangan Inspektorat NTB yang hadir untuk mengawasi setiap pengggunaan anggaran oleh instansi, termasuk Bawaslu. “Untuk itu, Bawaslu harus diaudit,” dorong dosen pascasarjana Fakultas Hukum Unram ini.

Karena bagaimana pun juga, dana yang digunakan bersumber dari APBD NTB dan habis digunakan tahun 2013 lalu. Dia kemudian mengomentari sikap wagub yang menghentikan di tengah jalan proses audit khusus yang sudah melaju, disebut sebagai cara cara tidak profesional dan tidak mendasar.

“Inspektorat harus terus

melakukan audit, dengan mengedepankan asas independen dan profesional. Ini untuk memastikan ada atau tidaknya masalah pada penggunaan anggaran di Bawaslu,” harapnya.

Ketiga, dari sudut pandang yang lebih jauh, terkait indikasi tindak pidana. Jika dalam penggunaan dana Bawaslu ini ada masalah, maka penegak hukum harus bersikap melalui proses penyelidikan awal. “Jika ada indikasi tindak pidana, maka Kejaksaan atau Kepolisian harus segera bertindak,” ujarnya.

Senada dengan dorongan Risnain, Hendriyadi juga demikian. Audit harus tetap dilanjutkan. Mereka mengapresiasi upaya yang dilakukan Inspektorat NTB, dalam rangka deteksi sejak dini. Kekhawatiran muncul, ketika persoalan muncul di kemudian hari. “Inspektorat akan disalahkan,” ujar Hendry yakin, karena anggaran daerah atau negara yang habis dipakai, namun melompati proses audit, berpotensi jadi masalah.

Sebelumnya, dalam keterangan pers, Wagub menyebut masih banyak hal prioritas oleh Inspektorat, di tengah kekurangan tenaga pemeriksa atau auditor. Kedua, kata Wagub, Inspektorat menghentikan sementara audit hibah Bawaslu tersebut, karena timing yang kurang tepat. Dikhawatirkan audit ini mengganggu penyelenggara pilkada.

“Supaya jangan dikira ada unsur politis dan lain sebagainya, orang kan biasanya menghubungkan. Bahwa ini sesungguhnya audit itu, sudah menjadi tugas pokok Inspektorat,” ujar wagub beberapa waktu lalu. (ars)

Kualitas Keselamatan dan Pelayanan Perhubungan Harga Mati Dari Hal. 1 “Meskipun perlu dilakukan efisiensi, akan tetapi dalam mengelola efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dan kualitas pelayanan. Keselamatan dalam pelayanan perhubungan merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Hadir dalam acara Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan tamu undangan lainnya. Terkait dengan penyerapan anggaran pada instansi perhubungan di pusat maupun di daerah, perlu dipercepat tanpa melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sekiranya pada pelaksanaan kegiatan diperlukan penyelesaian amdal dan rencana induk, maka kedua dokumen tersebut agar diproses bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Detail Engineering and Design (DED) yang telah disepakati. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi proses pembangunan dan pelaksanaan anggaran yang terkendala dokumen amdal dan rencana induk.

Amin menambahkan, percepatan pelaksanaan anggaran tetap harus dilaksanakan secara teliti dan diikuti dengan pengawasan yang ketat.

Setiap tahapan perlu dimonitor dan dikontrol agar seluruh proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu, langkah evaluasi dan audit juga penting untuk dijadikan sebagai bagian integral dari siklus penggunaan anggaran, sehingga dapat lebih adaptif dan responsif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di lapangan.

Pada peringatan kali ini, telah dicanangkan “Pekan Pelayanan Publik Perhubungan” yang dimulai pada tanggal 14 - 20 September 2015, dan diharapkan dapat berlanjut pada pelayanan publik sektor perhubungan secara berkelanjutan. Pekan Pelayanan Publik Perhubungan dilaksanakan melalui gerakan peningkatan kebersihan, keramahan dan kenyamanan pelayanan jasa perhubungan dari masing-masing unit kerja di pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun BUMN. Untuk di NTB diberikan penghargaan kepada sejumlah nakhoda terbaik.

Ditambahkan, peringatan hari perhubungan nasional memiliki dua sisi manfaat yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sisi manfaat yang pertama adalah terbentuknya semangat jiwa korsa dan kebersamaan seluruh anggota keluarga besar sektor perhubungan. Manfaat kedua, terciptanya apresiasi positif stakeholder dan masyarakat terhadap organisasi dan insan perhubungan yang saat ini sedang menuju perubahan.

Peringatan kali ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk merenungkan kembali terhadap kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, tema harhubnas tahun ini yaitu “Melalui Peringatan Harhubnas Tahun 2015, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Perhubungan Dengan Kerja, Kerja dan Kerja”.

Kemenhub sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perhubungan sedang dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat. Berbagai langkah reformasi dan transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan akses keselamatan dan pelayanan masyarakat. Langkah reformasi dan transformasi tersebut juga ditujukan untuk membangun tata kelola perhubungan yang bersih dan efektif.

“Melalui reformasi dan transformasi ini pula diharapkan dapat meningkatkan peran birokrasi di Kementerian Perhubungan yang responsif kepada masyarakat dan meningkatkan budaya organisasi yang inovatif, inisiatif dan kreatif dengan tetap mengindahkan peraturan dan etika yang berlaku,” ujarnya.

Dengan teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, setahap demi setahap masyarakat akan merasakan eksistensi Kemenhub dalam bentuk peningkatan keselamatan dan pelayanan serta akses perhubungan yang lebih baik. Berbagai perubahan dan kebijakan yang telah dilakukan dalam bentuk penerbitan berbagai Peraturan Menteri Perhubungan merupakan bukti nyata, jika sektor perhubungan sangat berkomitmen dan konsisten untuk melakukan perubahan.

Setiap peraturan baru dan setiap langkah baru yang akan diterapkan kepada masyarakat dan stakeholders perlu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan kunci untuk memberi pemahaman dan memperoleh dukungan masyarakat. Sejak reformasi bergulir sekitar 17 tahun lalu, sosialisasi merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. “Kemampuan kita melakukan sosialisasi yang tepat waktu dan tepat sasaran akan mempermudah tugas kita sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa dan abdi negara untuk masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (nas/*)

Halaman 15

Porsi di APBD Tidak Jelas

Kawal Pembangunan

Anggaran Penanganan Kemiskinan APIP Harus Perkuat Fungsi Diduga Tak Tepat Sasaran Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan keseriusan pemda menangani kemiskinan di daerah ini. Ketidakseriusan pemda terlihat dari kebijakan anggaran untuk penanganan kemiskinan di APBD. Di dalam APBD, tidak ada secara jelas menyebut porsi anggaran untuk penanganan fakir miskin dan rumah tidak layak huni. ‘’Diduga anggaran yang disematkan di APBD untuk penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran, anggaran ini lebih banyak tidak menyasar ke masyarakat miskin langsung,’’ ungkap anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, Kamis (17/9).

Dijelaskan, dari hasil penelusuran terhadap mata anggaran anggaran APBD ini tidak ada secara jelas menyebut anggaran untuk penanganan kemiskinan. “Anggaran kemiskinan ini diduga tidak tepat sasaran, karena peruntukannya tidak langsung ke masyarakat. Selain itu, tidak jelas porsi anggaran itu di APBD,” kritiknya.

Menurutnya, anggaran untuk pengentasan kemiskinan sangat sedikit tak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan yang harus dientaskan.”Setiap pembahasan APBD, anggaran pengentasan kemiskinan ini kok sedikit, pemda ini serius tidak dalam menyelesaikannya,” sindirnya.

Belum lagi program yang digelontorkan dari pusat ke daerah. Namun sejauh ini bantuan ini tak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha sebabkan bantuan ini diduga diberikan tak tepat sasaran.

Selama ini, program bantuan dari pusat telah banyak digelontorkan ke daerah, termasuk Lobar baik bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan banyak lagi program bantuan pemerintah.

“Semakin banyak bantuan dari pusat, kenapa daerah Lombok Barat angka kemiskinan tetap saja, bahkan bertambah,” ujarnya. Ia meminta agar program bantuan ini dievaluasi kembali apakah bantuan ini tepat sasaran atau salah.

Persoalan kemiskinan ini, jelasnya, pangkalnya adalah data. Tidak ada data yang valid terkait jumlah penduduk miskin. Terdapat perbedaan data antara SKPD satu dengan SKPD lainnya misalnya Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiga lembaga ini akhir-akhir berdebat

masalah data kemiskinan.

“Seharusnya, pemda tanggap menyelesaikan angka kemiskinan jangan ada versiversi yang berbeda,” ujarnya mengingatkan.

Ia menilai, Pemda juga terlalu bermain-main dengan data kemiskinan, Ketika ada program bantuan dari pusat, pemda justru tidak jujur menyampaikan data. Pemda malah menaikkan angka kemiskinan.

Sedangkan manakala ada program penghargaan dari pusat, Pemda justru menurunkan angka kemiskinan.

Terkait masalah indikator kemiskinan, menurutnya tidak ada persoalan. karena secara nasional telah mewakili indikator di semua daerah.

Namun persoalannya, daerah masih banyak tidak konsisten dalam indikator kemiskinan.

Misalkan saja, banyak warga yang punya motor dan hewan ternak masih dianggap miskin, padahal dalam indikator tidak boleh menerima bantuan. (her)

Bareskrim Bidik Pejabat BPN Dari Hal. 1 “Kerjanya silent, sudah dia datang ke lokasi yang rawan.

Kemarin sudah Bareskrim turun. Sudah turun ke lokasi dan menentukan langkah-langkah.

Sudah dilakukan penyelidikan. Sampai sudah dia mengidentifikasi siapa kira-kira calon tersangka,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi usai menghadiri peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor Dishubkominfo NTB, Kamis (17/9).

Dikatakan, sudah ada beberapa pejabat BPN Lotim yang ditanya terkait dengan kasus penerbitan sertifikat

tersebut. Beberapa pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus itu satu orang sudah meninggal dan satu sudah pensiun.

“Bagaimana mengembalikan (Sekaroh) itu sebagai kawasan hutan mungkin lewat PTUN meskipun ada yang sudah meninggal dunia. Pada prinsipnya lewat pengadilan.

Kalau lewat pengadilan pasti ada tersangka. Itu nanti di penyidikannya akan kelihatan,” ucapnya.

Penyelidikan ini melibatkan Polda NTB, Polres Lotim dan Polhut NTB yang langsung disupervisi Bareskrim Mabel Polri. Tak menutup kemungkinan, kata Andi, dari hasil penyelidikan nantinya akan

mengarah kepada orang yang memanfaatkan masyarakat untuk menguasai lahan hutan tersebut.

Sebelumnya, Andi mengatakan penerbitan sertikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh menjadi atensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Bareskrim Mabes Polri.

Jika BPN tak melakukan peninjauan terhadap 17 sertifikat yang sudah diterbitkan atas nama warga setempat maka tim Bareskrim Polri akan menyidik kasus tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) diberi tenggat waktu menyelesaikan itu sampai akhir Juli 2015. (nas)

Tak Ada Proyek Macet Dari Hal. 1 Tak ada hambatan,” kata Sugiharta dikonfirmasi Suara NTB usai refleksi dua tahun kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, (TGB – Amin) di Pendopo Gubernur, Kamis (17/9).

Sugiharta optimis, sebagian besar pengerjaan konstruksi proyek-proyek besar ada yang tuntas pada akhir November mendatang. Dikatakan progress serapan APBD 2015 sampai triwulan III sebesar 57,13 persen. Serapan ini lebih baik, jika dibandingkan dengan serapan APBN yang hanya sebesar 38,35 persen.

Serapan APBD NTB 2015 sampai triwulan III ini, lanjut-

nya, lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 50,50 persen. Dengan komposisi APBD murni 2015 sebesar Rp 2,99 triliun dan APBD 2014 sebesar Rp 2,89 triliun.

“Kalau saya lebih kepada bagaimana mengantarkan pelaksanaan anggaran 2015.

Itu sampai saat ini sudah kita lihat tadi bahwa progress dibanding tahun lalu deviasi plus 7 persen.. kemudian dengan pusat bahkan itu jauh bahkan beda 20 persen lebih.

Artinya, percepatan pelaksanaan kita laksanakan,” imbuhnya.

Sugiharta mengatakan pada akhir tahun ini semua proyek-proyek fisik diharap-

kan bisa tuntas tepat waktu.

Untuk proyek-proyek fisik yang penganggarannya dalam APBDP 2015, yang membutuhkan waktu panjang dalam pelaksanaanya, lanjut Sugiharta, pelaksanaan pengadaan (tender) dilakukan lebih awal.

“Karena DPA (Daftar Pengisian Anggaran) perubahan sudah ditetapkan, maka semua kegiatan yang sifatnya konstruksi sudah mulai dikontrak. Sehingga perhitungan kami, pada akhir tahun anggaran itu bisa terselesaikan.

Memang ada beberapa kegiatan yang akhirnya pada akhir Desember tuntas. Karena memang kegiatannya membutuhkan waktu yang panjang,” tegasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Ardan Adiperdana mengingatkan, jajaran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) meningkatkan fungsi dalam mengawal pembangunan di daerah. Adanya peningkatan fungsi ini, berbagai macam program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan maksimal.

“Fungsi pengawasan intern ini harus punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan bukan hanya pengawasan tetapi jauh lagi, pengawasan harus punya dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Ardan usai pelantikan pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) NTB pada Suara NTB di Kantor Gubernur, Rabu (16/ 9) lalu.

Untuk itu, pihaknya akan fokus untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah supaya hasil pembangunan betul-betul bermanfaat. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat maupun mendukung efisiensi dalam pengeluaran negara. “Sehingga akan tercipta peningkatan ruang fiskal,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, BPKP juga akan fokus dalam menjaga dan mengamankan aset daerah dan negara. Termasuk, akan dilakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai pemanfaatan aset tersebut.

“BPKP fokus pada hal ini untuk memastikan bahwa SPIP (Standar pengendalian Intern Pemerintah) berjalan.

Tugas Inspektorat Jenderal dan Inspektorat provinsi memperkuat sistem pengendalian intern. APIP ini harus punya asosiasi, kemudian menerbitkan standar kerja, standar audit. Oleh karena itu keberadaan asosiasi penting,” ujarnya.

Dengan sistem pengawasan seperti itu, maka diharapkan aset daerah dan negara dimanfaatkan dengan baik. Mengenai persoalan aset yang sering menjadi catatan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Ardan mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan kepada Pemda. (nas)

AMAN dan SAHAJA Lakukan Validasi Dari Hal. 1 Validasi nama dan foto berlangsung singkat itu, pasangan AMAN sepakat dalam pemasangan baliho dan kertas suara nanti, foto digunakan mengenakan jas hitam kombinasi dasi merah.

Sementara SAHAJA dengan tetap menunjukkan secara simbolis partai pengusungnya mengenakan baju kuning.

Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menjelaskan, tahapan dilakukan setelah penarikan nomor urut yakni validasi nama dan foto pasangan calon. Calon Walikota dan Wakil Walikota, diminta memilih foto mana yang dinilai baik, karena selanjutnya dijadikan untuk pembuatan kertas suara dan pemasangan baliho/alat peraga kampanye. “Foto sudah diserahkan kita minta supaya

dipilih mana yang harus digunakan untuk pencetakan kertas suara,” terang Asikin.

Untuk tahapan selanjutnya, akan dikomunikasikan dengan penghubung pasangan calon untuk menetapkan waktu kampanye. “Sekarang (kemarin,red) akan kita rapat,” pungkasnya.

Komisioner KPU lainnya, Paizah menerangkan validasi nama dan foto pasangan calon berdasarkan pasal 70 ayat 1 PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Selain itu, pasal 11 PKPU 6 tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan walikota.

“Validasi foto akan digunakan sebagai dasar pencetakan kertas suara,” tandasnya. (cem)

Tersangka Kasus Gedung Induk BIL Berpotensi Bertambah Dari Hal. 1 Jaksa kemudian menggiringnya ke mobil tahanan Toyota Avanza warna hitam, untuk dibawa ke Lapas Mataram.

Dalam kasus ini, NS dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 30 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini yang membuat kasus tersebut memungkinkan penambahan tersangka baru, karena ada penyertaan perbuatan pidana melibatkan orang lain dalam proyek tersebut. “Setelah serah terima berkas ini, penahanan dilanjutkan ke penuntut umum dalam waktu 20 hari ke depan,” kata Sutapa.

Sedianya ada dua tersangka dalam kasus ini, termasuk SS selaku pimpinan proyek (pimpro) dari PT. Angkasa Pura I. Sebagaimana diulas beberapa kali dalam pemberitaan sebelumnya, perkara SS

dinyatakan gugur demi hukum, karena sudah meninggal.

Kejagung sebelumnya menemukan indikasi tindak pidana pada proyek terminal BIL, yang dikerjakan PT. Slipi Raya Utama. Nilai proyek sebesar Rp 176.943.679.400, sesuai kontrak PT. Angkasa Pura dengan PT. Slipi Raya Utama, dikerjakan tahun 2007 – 2011.

Tim Kejagung turun ke lokasi proyek, melibatkan penyidik Pidsus Kejati NTB dan ahli konstruksi Universitas Mataram, mengusut kasus ini tahun 2012 lalu. Tak lama berselang, ditingkatkan ke penyidikan. “Karena penyidik menemukan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 45.191.159.321,” sebut Sutapa.

Dugaan korupsinya pada spek gedung, dinding, lantai, atap dan beberapa komponen lainnya, sehingga akumulasi kerugian negara mencapai Rp 45 miliar lebih itu, sesuai hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ars)

Gubernur Akui Kemiskinan Paling Mencolok Dari Hal. 1 “Ini kekurangan yang terus terang memang memprihatinkan kita. Dan tidak bisa kita sikapi hanya dengan melempar, sebabnya itu kepada faktor eksternal,” kata gubernur pada acara refleksi dua tahun kepemimpinan TGBAmin di Pendopo Gubernur, Kamis (17/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, para asisten, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, Selain itu, hadir juga Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, Kepala OJK NTB, Yusri dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) serta unsur pers.

Gubernur menambahkan, peningkatan angka kemiskinan yang juga terjadi secara nasional akibat perlambatan ekonomi.

Perlambatan ekonomi itu dipengaruhi faktor global, sehingga mempengaruhi kepada daerah.

“Tapi pada sisi yang lain, kita punya senjata yaitu otonomi daerah yang harusnya juga membuat kita kreatif dan sigap untuk menyikapi dinamika global dan nasional itu. Untuk kita sikapi secara lokal

bagaimana yang dampak buruknya tidak mempengaruhi kita. Atau kalaupun berpengaruh, minimal,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan jumlah masyarakat miskin sebanyak 7.260 periode September 2014-Maret 2015 terbilang cukup banyak. Artinya, jika dalam satu KK ada lima anggota keluarga, maka sekitar 1.200 KK dalam kondisi miskin. “Jangankan ribuan, seratus, dua ratus itu banyak.

Dan ini adalah pertambahan jumlah penduduk miskin yang pertama sejak 2010 di NTB,” imbuhnya.

Gubernur yang telah memimpin NTB pada periode kedua ini mengatakan jumlah penduduk miskin di NTB terus menurun sejak 2010 sampai September 2014. Namun, ia menduga akan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada 2015 akibat perlambatan ekonomi yang terjadi secara nasional. Menurutnya, bertambahnya penduduk miskin di daerah ini menjadi tugas dan tantangan semua pihak.

Di tengah adanya kekurangan-kekurangan itu, ujarnya, ada peningkatan-peningkatan yang telah dicapai. Misalnya, posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang

terkoreksi dari posisi 33 menjadi posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi NTB juga di atas rata-rata nasional lebih dari 5 persen.

Penyebab bertambahnya penduduk miskin itu, kata gubernur, lantaran dua faktor.

Pertama kenaikan harga dan meningkatnya garis kemiskinan. Untuk mengendalikan inflasi, selama ini Pemprov NTB melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) sering melakukan upaya-upaya pengendalian. Namun, upaya itu tidak cukup hanya dilakukan pengendalian, tapi memastikan garis kemiskinan tidak bertambah.

“Jadi, harga dikendalikan.

Nanti kita bicara dengan serius terkait itu dalam forum rapat pimpinan. Kemudian pendapatan masyarakat harus dijaga, tingkatannya, ditingkatkan terus. Ini akan terkait nanti dengan upaya kita memperkuat sektor pertanian. Termasuk juga menjaga momentum pertumbuhan pariwisata kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, gubernur juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memperbanyak turun ke masyarakat, sehingga pencapaian atau program-pro-

gram yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Memang, katanya, program yang dirasakan manfaatnya itu relatif, namun dengan berbicara secara langsung atau berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat juga merupakan suatu pencapaian.

“Mari lebih banyak kita menyentuh kepada masyarakat, sehingga betul-betul pemerintahan yang ada benar-benar efektif bekerja. Lebih banyak kita berinteraksi, menyerap, berdiskusi dan berpadu dengan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin mengatakan sejak 2010 sampai 2014 angka kemiskinan di NTB terus menurun. Pada posisi September 2014, angka kemiskinan di NTB pada posisi 17,05 persen. Sementara, pada tahun 2015 ini, sampai Maret 2015, angka kemiskinan NTB meningkat sebesar 0,05 persen atau menjadi 17,10 persen.

“Ini juga menjadi bagian ke depan yang harus kita perhatikan, karena kalau kita lihat kenapa ini meningkat. Pertama, meningkatnya garis ke-

miskinan 5,46 persen dari September 2014 ke Maret 2015. Peningkatan garis kemiskinan ini tentunya penyebabnya meningkatnya harga-harga. Kita tahu sendiri pada bulan Desember 2014 ada kenaikan harga BBM kalaupun ada penurunannnya sedikit,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika harga telanjur naik, maka cukup sulit untuk menurunkannnya, sehingga mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan.

Wahyudin menyebut, dari sisi persentase jumlah penduduk miskin perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Dikatakan, persentase penduduk miskin di perkotaan saat ini sebesar 19 persen lebih sementara perdesaan sebesar 15 persen lebih.

Penghitungan garis kemiskinan, kata Wahyudin dilihat dari konsumsi makanan dan non makanan masyarakat yang dijadikan sampel. Untuk makan, BPS mengacu pada konsumsi makanan 2.100 kalori per kapita per hari yang didasarkan pada 57 jenis komoditas makanan. Kemudian, untuk non makanan mengacu pada 47 komoditi non makanan, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 18 September 2015

Bantuan Pinjaman

Indonesia Tolak Tawaran Inggris Jakarta (Suara NTB) Pemerintah memutuskan menolak utang senilai satu miliar poundsterling yang ditawarkan Perdana Menteri Inggris David Cameron saat berkunjung ke Indonesia akhir Juli 2015.

Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata di kantornya Jakarta, Kamis membeberkan, pemerintah belum memiliki pengalaman kerja sama yang memadai dalam pembiayaan pembangunan dengan Inggris.

“Jadi untuk pembiayaan antarpemerintah mungkin tidak akan kami ambil. Namun untuk skema kerja sama lain seperti swasta, silakan,” kata Wismana.

Pemerintah juga mempertimbangkan kecepatan real-

isasi pembangunan dari setiap pinjaman luar negeri yang akan ditarik. Sehingga dalam menarik pinjaman, pemerintah akan lebih mengutamakan mitra sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan manfaat berlipat dari kerja sama dengan masing-masing mitra, sedangkan masukan kementerian/lembaga (K/L) teknis sebagai pelaksana program atau proyek kerja sama juga menjadi pertimbangan untuk tidak mengambil tawaran pinjaman itu. “Kita cari sesuai

perbandingan manfaat. Kita melihat kecocokan. Dia pernah mengerjakan apa di sini. Lalu, apakah kementerian atau lembaga sudah terbiasa dengan itu,” kata dia.

Hingga saat ini mitra yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk pembiayaan proyek adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam untuk multilateral, sedangkan pembiayaan bilateral bersama Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Jerman.

Dalam kunjungan kenegaraan PM Inggris David Cameron, Pemerintah Inggris

menawarkan pinjaman satu miliar poundsterling untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, seperti sistem pengolahan limbah dan proyek tenaga panas bumi.

Indonesia sudah menetapkan proyek-proyek yang didanai utang dalam buku Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) 2015-2019 atau “Blue Book”.

Dalam buku itu ada 39 program yang mencakup 116 proyek pembangunan, dengan total nilai 39,9 miliar dolar AS. Dalam rencana pinjaman itu, nilai proyek pembangunan jalur kereta api tercatat sebagai yang terbesar senilai 6,8 miliar dolar AS dan selanjutnya pembangunan pembangkit listrik senilai 4,9 miliar dolar AS. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SIAGA PERBATASAN - Aparat TNI Angkatan Darat (AD) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Darma Putra (DP) Raider berjaga-jaga di pos masuk perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG), Skouw, Kota Jayapura, Papua, Kamis (17/9). Berkaitan dengan adanya proses negosiasi dari Pemerintah PNG dan kelompok bersenjata tentang pembebasan sandera yang sedang berlangsung, aparat makin meningkatkan kewaspadaan di area pos perbatasan.

Dinilai Belum Mendesak

Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Menkeu Diminta Batalkan Kenaikan Fahri Hamzah: Sekjen Bertanggung Jawab Tunjangan DPR

pada Pimpinan Dewan

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan selama ini tidak ada sejarahnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Di DPR tidak ada tradisi AKD memanggil Sekjen. Sekjen itu undang-undangnya bertanggung jawab kepada pimpinan dewan,” ujar Fahri di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (17/9).

Pernyataan Fahri menyoal absennya Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti atas panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjadi saksi dugaan pelanggaran kode etik delegasi pimpinan DPR yang bertemu pebisnis Donald Trump di Amerika Serikat.

Fahri yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan, semua

pihak harus taat pada aturan.

Menurut dia, Sekjen DPR wajib mengikuti aturan dan tidak digerakkan oleh opini.

Sebelumnya MKD telah berupaya memanggil Sekjen DPR RI untuk dimintai keterangannya atas dugaan pelanggaran kode etik perjalanan delegasi pimpinan DPR RI ke Amerika Serikat.

Namun, sekjen beralasan sibuk dan menyatakan harus memperoleh izin dari pimpinan DPR RI. MKD telah menetapkan kasus dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPR RI sebagai perkara tanpa aduan.

Sementara Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti akan kooperatif, jika dipanggil kembali oleh MKD. “Iya dong (akan kooperatif),” katanya, di Jakarta, Kamis.

Winantuningtyastiti mengatakan ketidakhadirannya dalam pemanggilan pertama oleh MKD beberapa waktu

(ant/bali post)

Fahri Hamzah lalu karena ada kesibukan mendampingi pimpinan DPR. “Saya sudah izin kepada MKD karena memang padat sekali acaranya, antara lain ada tamu luar negeri. Dan saya harus mendampingi pimpinan lainnya,” terang dia.

Dia menyatakan enggan berandai-andai terkait ada tidaknya pemanggilan kedua oleh MKD. Sejauh ini, Winantuningtyastiti belum mengecek ada tidaknya surat pemanggilan kedua itu.

Sementara itu terkait anggaran perjalanan delegasi pimpinan DPR ke Amerika Serikat, Winantuningtyastiti mengatakan besarannya sudah sesuai standar biaya yang ditetapkan pemerintah.

Anggaran itu untuk membiayai perjalanan pimpinan DPR beserta isteri, staf dan pegawai yang jumlahnya 20 orang. Sedangkan untuk anak tidak ditanggung. “Isteri Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR dibiayai, itu ada rinciannya. Kalau soal angka (total biaya), saya mesti pegang datanya, tidak bisa saya katakan sekarang,” jelasnya. (ant/bali post)

Penting, Kewenangan Penerbitan SIM oleh Polri Jakarta (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan kewenangan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) penting bagi Polri untuk membantu mengungkap kasus kejahatan.

“Registrasi itu yang penting. Dulu kasus bom Bali itu bisa terungkap karena identifikasi itu. Gunanya untuk itu, beberapa kasus kejahatan bisa diungkap dari (identifikasi) kendaraan bermotor,” ungkap Badrodin Haiti seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan pihaknya bukan takut kehilangan pendapatan manakala uji materi atas kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB yang saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

Namun, yang menjadi persoalan adalah berkaitan kepentingan Polri dalam mengidentifikasi kasus kejahatan melalui identifikasi SIM, STNK dan BPKB.

(ant/bali post)

RAPAT KERJA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Budi Gunawan mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Rapat itu membahas anggaran Kepolisian Tahun 2016.

“Kalau pendapatan itu sangat tergantung pada negara.

Kalau negara bisa memenuhi anggaran kita, tidak ada masalah, tapi yang terpenting itu adalah registrasi dan identifikasi,” jelasnya.

Dia mengatakan ke depan akan dikembangkan mekanisme registrasi dan identifikasi elektronik atas SIM, STNK

dan BPKB. Sehingga setiap pelanggar lalu lintas dapat diidentifikasi melalui mekanisme elektronik itu.

Sebelumnya, seorang warga negara bernama Alissa Q Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan mempermasalahkan kewenangan kepolisian menerbitkan SIM, STNK dan BPKB dengan men-

gajukan permohonan uji materi ke MK. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Malang Corruption Watch, dan Pemuda Muhammadiyah turut mengajukan uji materi UU tentang lalu lintas tersebut ke MK. Beberapa butir pasal yang diujimaterikan yakni Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Polri serta Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 UU LLAJ. Para pemohon menganggap kebijakan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB bertentangan dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi sebagai alat keamanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

Pemohon juga menilai kepolisian tidak berwenang mengurus administrasi penerbitan SIM, STNK dan BPKB, namun hanya sebatas mengamankan dan menertibkan masyarakat. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro membatalkan keputusan menaikkan tunjangan pejabat negara, termasuk DPR, karena belum mendesak.

“Ini belum pas dan tidak ada urgensinya saat ini memberikan tambahan tunjangan pejabat,” kata Masinton di Jakarta, Kamis (17/9).

Menkeu sendiri telah menyetujui usul kenaikan tunjangan yang diajukan DPR. Mengenai

hal ini Masinton mengakui itu memang usul DPR, tetapi tidak semua anggota DPR mengusulkan hal itu.

Selain itu, tambahnya, usul ini bisa saja ditolak oleh pemerintah cq Menkeu. “Usulan itu siapa saja boleh usulkan, tapi eksekutornya pemerintah. Jadi Menkeu bisa memilah-milah mana yang mendesak mana yang bisa diabaikan,” kata Masinton.

Menurut dia, keputusan Menkeu ini malah membuat DPR disorot negatif masyarakat. Dia juga menilai

dalam situasi ekonomi yang melemah saat ini, Menkeu harusnya bisa mengambil keputusan yang bijak. “Menkeu harus punya kepekaan, ada sensitifitas. Bisa saja menolak usulan ini mengingat situasi ekonomi saat ini,” kata Masinton.

Sebelumnya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) mengajukan usulan kenaikan tunjangan kepada pemerintah dan Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran itu meskipun angkanya di bawah usulan DPR. (ant/bali post)

Hakim Bantarkan OC Kaligis Jakarta (Suara NTB) Majelis hakim yang menangani perkara dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara membantarkan terdakwa dalam perkara ini Otto Cornelis (OC) Kaligis.

“Permintaan pembantaran kami kabulkan terhitung hari ini sampai dengan hari Senin,” kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/9).

Kaligis mengaku harus ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Kamis kemarin, karena besok harus menjalani operasi kateterisasi.

“Saya harus ke rumah sakit sebentar, saya besok harus operasi kateter, dan kalau bisa penetapan sampai hari Minggu saja karena saya mau cepat, Senin saya mau sidang,” kata Kaligis.

Menurut salah seorang pengacara Kaligis, kliennya mulai

(ant/bali post)

BINCANG - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan OC Kaligis (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya di sela sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban JPU terhadap nota pembelaan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9).

Kamis kemarin harus mulai melakukan observasi dan puasa hingga malam dan pascaoperasi biasanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar tiga hari.

Kaligis didakwa memberikan uang dengan nilai total 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar

Singapura kepada tiga hakim PTUN Medan sehingga melanggar sebuah pasal yang ancaman hukumannya penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. (ant/bali post)

Hari Ini, Berkas Samad-Bambang Diserahkan ke Kejaksaan Jakarta (Suara NTB) Berkas perkara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad (AS) dan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW) akan diserahkan ke kejaksaan, Jumat (18/9).

“Pelimpahan tahap II kasus AS dan BW dilakukan

bersamaan pada hari Jumat,” kata kuasa hukum AS dan BW, Julius Ibrani di Jakarta, Kamis (17/9).

Kendati pelimpahan dilakukan pada hari yang sama, Julius menambahkan kasus AS diserahkan dari Polda Sulsel ke kejaksaan setempat, sementara kasus BW dis-

erahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung.

Penyerahan tahap II adalah penyerahan berkas pemeriksaan bersama tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan.

Menurutnya, penyidik Polri pun telah melayangkan surat panggilan kepada AS dan BW untuk datang masingmasing ke Polda Sulsel dan Bareskrim terkait pelimpahan tahap II tersebut. “Baik AS dan BW siap menghadiri panggilan penyidik untuk selanjutnya dilimpahkan tahap II, karena itu merupakan tanggung jawab warga negara dalam mematuhi proses hukum,” ujarnya.

Polda Sulsel menetapkan AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim pada 2007.

Sementara BW ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Dalam kasus Bambang, Polri telah menetapkan Zulfahmi Arsyad sebagai tersangka.

PN Jakarta Pusat telah memvonis Zulfahmi tujuh bulan penjara dalam kasus tersebut.

Zulfahmi terbukti bersalah, karena mengumpulkan saksi dan ada saksi yang memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di MK pada 2010. (ant/bali post)