Snt18102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 18 OKTOBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selamat Pagi...

Masyarakat Pesisir, Rumput Laut dan Lain-lain Oleh: Drs Cukup Wibowo, MMPd EMKOT Mataram selama bertahun-tahun telah berupaya mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Data tahun lalu, jumlah penduduk pesisir itu lebih dari 2.300 orang, yang bermukim di sepanjang sekitar sembilan kilometer Pantai Ampenan yang

melintasi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Ampenan. Sebanyak 1.200 orang mata pencahariannya adalah nelayan.

Jadi masyarakat pesisir yang bermukim di sepanjang pantai itu tidak semua mata pencahariannya langsung mencari ikan di laut. Ada diversifikasi pekerjaan meskipun mayoritas masyarakat pesisir pendapatannya tetap tergantung pada produktivitas penangkapan ikan oleh nelayan.

Pemkot Mataram paling banyak memberikan perhatian pada

masyarakat pesisir. Banyak prioritas program-program bantuan pada nelayan yang tiap tahun diberikan seperti mesin ketinting, atau bantuan perahu.

Nelayan juga diberikan bantuan cool storage yang sangat dibutuhkan saat hasil tangkap ikan booming, Nelayan Ampenan juga pernah diberikan kapal tangkap ikan. Perhatian khusus bagi masyarakat pesisir karena mereka selalu menghadapi “musibah tahunan” yaitu saat datangnya pada Musim Angin Barat.

Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

Mataram (Suara NTB) Upaya memperjelas posisi kasus dugaan penyimpangan pada penggunaan dana hibah KPU Kota Mataram, masih digencarkan Kejaksaan Tinggi NTB. Kamis (17/ 10) kemarin, secara maraton, sejumlah saksi dimintai keterangan. Dua diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mantan bendahara.

Keduanya hadir untuk diklarifikasi. Informasinya, permintaan keterangan itu masih seputar penggunaan dana hibah Pemkot Mataram senilai Rp 5,7 miliar. Dimana, dana itu digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010.

“Yang diklarifkasi hari ini PPK dan mantan bendahara,” kata sumber Suara NTB. Hanya saja dalam klarifikasi itu, keduanya tidak ditanya panjang lebar. Penyidik sebenarnya berharap mereka membawa dokumen diperlukan terkait penggunaan dana yang diperkirakan untuk operasional kegiatan pilkada saat itu. “Mereka tidak membawa dokumen, sehingga harus dihadirkan lagi,’’ sambung sumber tadi.

Sementara pantauan Suara NTB pemeriksaan dua pejabat di sekretariat KPU Kota Mataram itu berlangsung di ruang Pidsus Kejati NTB. Pada Sekretariat KPU, keduanya menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Pengadaan . Seorang pejabat menggunakan safari menghadap ke penyidik Ismail, SH. Satu orang saksi lainnya yang mengenakan batik mengadap penyidik Zuliadi, SH. Usai pemeriksaan, mereka enggan berkomentar banyak saat ditanya. Ketika diklarifikasi terkait penggunaan dana untuk distribusi logistik pemilu, dipastikannya sudah beres.

“Sudah selesai kalau soal logistik, tidak ada masalah,” ujarnya, sembari berlalu menggunakan sepeda motor.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Rony Gunarso, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Asrama PAUD pada BP-PNFI Regional VII Mataram, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi NTB. Rony hadir di gedung Kejati, Kamis (17/10) sekitar pukul 16.30 Wita, kemudian menyerahkan dokumen terkait proyek senilai Rp 2,9 miliar tersebut.

Rony tiba dengan mobil dinasnya, masuk ke Gedung Kejati didampingi seorang pegawainya. Di tangan pegawainya, bundelan dokumen dibawa ke lantai dua gedung pemeriksaan II Intelijen Kejati NTB. Di ruangan itu, Rony menyerahkan beberapa bundelan dokumen. Dokumen itu, terkait proyek Asrama PAUD Tahun 2012. Mengingat pada pengerjaan proyek itu, Rony bertindak sebagai KPA, melanjutkan pengerjaan proyek yang sama, tahun 2011 lalu.

Usai menyerahkan dokumen dan

berbincang terkait status proyek itu, Rony akhirnya selesai diperiksa sekitar pukul 17.10 Wita.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rony membenarkan dirinya sempat dimintai keterangan penyidik Kejaksaan dan menyerahkan sejumlah dokumen penting.

Ditanya terkait klarifikasinya atas pengerjaan proyek itu, Rony mengakui, ada penundaan pembayaran karena sempat ada putus kontrak dengan rekanan.

Bersambung ke hal 5

Rony Gunarso

Kejanggalan Jenazah

TO K O H

Keluarga Dipersilahkan Buat Laporan

Ancam Copot Kepala SKPD

Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tengah penjemputan dan pengantaran jenazah menyeruak isu adanya kejanggalan yang ditemui pihak keluarga pada jenazah korban penembakan. Kejanggalan itu, diantaranya ada-

nya jahitan yang cukup lebar. Terkait hal itu, pihak KBRI maupun Disnakertrans Sumbawa mempersilahkan keluarga untuk meminta penjelasan ataupun memberikan laporan secara tertulis.

Bersambung ke hal 5

H. Zaini Arony (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/arn)

DIBUKA - Peti jenazah dibuka dan suasana duka saat penyambutan di rumah keluarga empat korban.

Jenazah Sempat Tertukar

Isak Tangis Keluarga Sambut Korban Penembakan di Malaysia Ke empat jenazah korban penembakan polisi Diraja Malaysia tiba di rumah duka di Kecamatan Buer sekitar pukul 04.00 Wita, Kamis (17/10) dini hari kemarin. Isak tangis keluarga mewarnai penyambutan empat jenazah. Meski ada jenazah yang sempat tertukar, namun semuanya sampai di tempat tujuan.

PANTAUAN Suara NTB, yang melihat langsung proses penjemputan dan penyambutan jenazah, pertama kali tiba, jenazah Wahyudi Bin Kuling (27) RT 01 RW 01 Desa Tarusa. Para keluarga dan tetangga tampak ikut berkumpul di rumah duka ingin menyaksikan almarhum

untuk terakhir kalinya. Setelah proses serah terima dan penandatangan dokumen, tim penjemputan mengantar dua jenazah di Desa Juru Mapin, yakni, Hafat Bin Angan (44), RT 01 RW 07 dan Hery Setiawan Bin Fatawari (32) RT 01 RW 02.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd prihatin dengan rendahnya disiplin pegawai di lingkup Pemkab Lobar. Hal ini disinggungnya ketika melantik 10 pejabat lingkup Pemkab setempat, Kamis (17/10) kemarin.

Bersambung ke hal 5

KPA Proyek PAUD Diperiksa Kejaksaan

(Suara NTB/ars)

PPK dan Mantan Bendahara Diklarifikasi

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Maksimalkan Sedekah Sampah PERSOALAN sampah tidak ada habis-habisnya. Persoalan sampah menjadi tugas pokok yang harus ditanggulangi di Kota Mataram. Metode penanggulangan pun perlu dibenahi, sehingga penataan ruang kota dapat dimaksimalkan. Seperti halnya di Kelurahan Monjok Barat, sesuatu yang berbeda dimunculkan dan patut untuk diapresiasi. Penanggulangan sampah, mulai dilakukan dengan menggerakan sedekah sampah di tiap warung dan lingkungan.

Lurah Monjok Barat, Irwansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/10) kemarin mengungkapkan, kegiatan sede(Suara NTB/cem) kah sampah, sebenarnya Irwansyah manifestasi dari program lingkungan sampah nihil (LISAN ) yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram. Akan tetapi, metode yang dilakukan selain melakukan patroli sampah ke lingkungan dengan menggunakan motor sampah, kader posyandu dan pokja menitipkan karung kepada pemilik warung. Nantinya sampah tersebut akan diambil dan atau ditukarkan dengan sembako. “Kader posyandu biasa nitipkan karung di warung-warung,” terangnya.

Katanya, progaram tersebut, biasanya dilakukan setiap Sabtu pagi, digabungkan dengan kegiatan senam pagi bersama staf dan kader-kader posyandu. Sayangnya selama ini, pihaknya terkendala mesin pencacah, untuk pengolahan sampah. Ia mengaku di kelurahan Monjok Barat telah memiliki kebun bibit, seyogiya kalau ada mesin pencacah dapat dimaksimalkan untuk mengolah sampah sebagai pupuk organik.

Ia juga menyebutkan setiap warga telah mencoba menanam tomat, cabai dan mentimun di pekarangan rumah masing-masing. Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. “Alhamdulillah masyarakat sudah tanam cabai, tomat dan timun,” sebutnya. Dalam kesempatan itu, ia berharap dengan adanya program sedekah sampah, ekonomi masyarakat dapat meningkat serta kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dapat lebih meningkat. (cem)

Khawatir Banjir KINERJA Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Mataram, lagi-lagi menjadi sorotan. Pasalnya, sampah yang berasal dari drainase di sejumlah titik di Mataram, meluap hingga ke badan jalan, bersamaan dengan hujan yang mengguyur Kota Mataram dua hari terakhir ini.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (16/10) mengungkapkan kekhawatirannya kalau curah hujan makin tinggi maka kondisinya bisa lebih parah dari yang ada saat ini. ‘’Saya khawatir akan banjir di mana-mana,’’ (Suara NTB/fit) ungkapnya.

Sang Ketut Deresta Ia mencontohkan jalur di sekitar Tanjung Karang, yang baru sekali diguyur hujan sudah meninggalkan genangan. Ia meminta Dinas PU Kota Mataram mengantisipasi hal ini. Mengingat sebentar lagi akan tiba musim hujan. Karenanya, sambung Deresta harus ada perhatian yang lebih serius dari SKPD-SKPD terkait. Seperti Dinas PU Kota Mataram, Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota.

Dengan adanya perhatian serius dari tiga SKPD itu, ia berharap genangan tidak lagi menjadi pemandangan rutin di Kota Mataram. ‘’Sebab dalam setiap kali penganggaran kan tujuannya satu supaya mengurangi genangan,’’ terang politisi Partai Hanura ini. Ia menyimpulkan, kondisi yang berlangsung saat ini menunjukkan bahwa tujuan penanganan titik-titik genangan di Mataram, tidak tercapai.

Deresta juga mengkritisi penganggaran honorarium untuk tenaga harian lepas Dinas PU Kota Mataram yang selama ini diklaim bertugas membersihkan drainase-drainase yang ada di Kota Mataram. ‘’Tapi yang terlihat sekarang, itu semua tidak berjalan. Mengapa kami bisa bilang itu tidak berjalan, karena kami masih melihat ada tumpukan sampah,’’ imbuhnya.

Genangan yang terjadi di Mataram saat hujan mengguyur daerah ini, kebanyakan, kata dia, disebabkan sampah yang menghambat laju air di saluran. Hal ini, mengindikasikan bahwa drainase-drainase di Mataram, belum sepenuhnya berfungsi optimal. ‘’Drainase kita sangat belum beres,’’ tandasnya.

Ia mempertanyakan kesungguhan SKPD Kota Mataram menangani masalah drainase yang ada. Sebab, seperti diketahui, tahun 2013 ini Pemkot Mataram fokus pada pembangunan jalan dan drainase. Tetapi, ungkap Deresta, kinerja rekanan yang mengerjakan proyek jalan dan drainase masih mengecewakan, diduga akibat lemahnya pengawasan dari Dinas PU. (fit)

Peserta Tes CPNS K2 Diajari Cara Mengisi Lembar Jawaban Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan sosialisasi pengisian lembar jawaban untuk tes katagori 2 atau K2 akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 16 - 19 Oktober. Pembagian kelas pada saat tes ujian CPNS akan dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan yang dilamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra Hj. Evi Ganevia, MSi., Kamis (17/10) kemarin mengatakan, tempat pelaksanaan sosialisasi pengisian lembar jawaban dilakukan di Aula SMK 2 Mataram dan untuk waktu digunakan pada pukul 14.00 agar tidak mengganggu jam kerja. Ia menilai tidak ada kendala dalam melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan untuk mengajar mereka. Karena, para peserta ujian ini berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda. Serta beberapa peserta tes yang berasal dari angkatan tahun 80-an yang belum mengenal cara pengisian lebar jawaban yang menggunakan komputer tersebut.

Pemkot Mataram akan melaksanakan tes di empat sekolah di Kota Mataram. Hal ini dilakukan untuk lebih mudah melakukan pengawasan. Dalam satu kelas akan diisi maksimal 20 peserta ujian dan tidak boleh lebih.

Istri Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi ini mengatakan, pembagian kelas akan dibagi berdasarkan kualifikasi pendidikan serta jenis jabatan yang dilamar. Ada tiga jenis jabatan yang dilamar seperti guru, kesehatan dan teknis.

Sementara untuk jenjang pendidikan akan berkaitan dengan tipe soal yang akan diberikan. Ia mengatakan untuk sekolah tingkat SD dan SMP soal yang akan diberikan adalah tipe A, tingkat SMA dan D3akan diberikan soal tipe B, serta sarjana akan diberikan soal tipe C. Evi mengatakan, untuk pegawai yang tidak lulus tes akan diserahkan kepada SKPD yang mengikutsertakan mereka apakah akan tetap bekerja atau tidak. (kmb/azm)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN RAPAT - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat memimpin rapat koordinasi pemantuan Adipura di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram.

Pertahankan Adipura

Camat/Lurah Diminta Lebih Agresif Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta camat dan Lurah supaya lebih agresif mengawal kebersihan di wilayahnya masing-masing. “Saya sudah merekam isu-isu yang terkait dengan Adipura. Tidak bisa mengandalkan hanya dinas-dinas teknis saja. Saat ini kita harus fokus dulu untuk mengatasi masalah kebersihan ini sampai tuntas, dan jangan hanya yang ada di titik-titik pantau saja. Camat/lurah harus lebih agresif lagi.

Kalau butuh back up dinas teknis, segera koordinasikan,’’ demikian arahan Wakil Walikota saat memimpin rapat koordinasi persiapan pemantauan pertama tim penilai Adipura 2014 bersama camat/lurah dan kepala SKPD terkait di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (17/10).

Selama ini, kata Mohan, ia melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Mataram ditangani secara melompat-lompat dengan pola penanganan tentatif. Be-

lum ada upaya sistematis dan terukur, serta memperoleh jalan keluar yang permanen bagi permasalahan yang terjadi di Kota Mataram. Untuk itu dibutuhkan pendekatan

yang berbeda. ia mengusulkan diadakannya pertemuan rutin antara camat dan lurah setiap bulan untuk memaparkan isu atau persoalan yang dihadapi untuk dicarikan jalan

Perampingan OPD Wujudkan Birokrasi Piramida Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan hanya sekadar perampingan. Tetapi harus dicermati dan dianalisis sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, indikator kinerja dan kekuatan fiskal yang dimiliki.

Sehingga terwujud birokrasi yang piramid, artinya miskin struktur tetapi kaya fungsi.

“Kita integrasikan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Seberapa besar urusan wajib dan urusan pilihan yang diawasi oleh SKPD itu. Kemudian, seberapa kuat korelasi antara tupoksi SKPD itu dengan program dan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD. Selanjutnya, seberapa besar kekuatan fiskal kita. Dari ketiga aspek inilah yang akan menentukan apakah UPTD atau SKPD ini akan kita rampingkan atau merger atau ditiadakan,”kata Muhammad Nur saat dikonfirmasi Kamis (17/10) kemarin.

Diakui, sejak awal otonomi daerah pada tahun 1999 lalu, OPD yang dibentuk hanya dibuat saja tanpa melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang. Sehingga banyak OPD yang tidak bermanfaat sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah provinsi baik berupa urusan wajib ataupun urusan pilihan. Serta terkait juga dengan target-target pembangunan pemerintah daerah. Dengan perampingan OPD lingkup Pemprov NTB sesuai

drainase menjadi masalah yang paling banyak membutuhkan penanganan, selain kurangnya pohon-pohon pelindung di beberapa ruas jalan.

Yang tidak kalah penting adalah mengenai pembakaran sampah, yang menyumbang pengurangan poin cukup besar dalam penilaian Adipura. Untuk itu Walikota Mataram telah menginstruksikan camat/ lurah untuk memantau pembakaran sampah di wilayah masing-masing.

Sebab, demikian Mohan, mempertahankan penghargaan Adipura jauh lebih berat daripada saat berusaha untuk mendapatkannya. (cem)

Karaoke Dikomersilkan

PHRI Imbau Pengelola Hotel Urus Izin Terpisah

(Suara NTB/cem)

PROGRAM 99 HARI - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi dan HM. Amin mensosialisasikan program 99 hari. Salah satunya restrukturisasi dan perampingan organisasi perangkat daerah. dengan ketiga parameter tersebut, kata Sekda maka diharapkan birokrasi yang ada benarbenar ramping.

“Sehingga ditemukannya birokrasiyangmiskinstrukturkaya fungsi. Supaya betul-betul menjadi birokrasi yang piramid, jangan piramida terbalik,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini Biro Organisasi Setda NTB sedang melakukan kajian dan evaluasi terhadap sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup dinas/instansi Pemprov NTB. Sesuai dengan data, jumlah UPTD yang ada sebanyak 79 buah. Perampingan UPTD tersebut masuk dalam program 99 hari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dilantik pada 17 September lalu. Seh-

ingga, pada tanggal 24 Desember mendatang regulasi terkait dengan perampingan UPTD tersebut sudah harus rampung.

“Mudahan dalam waktu dekat ini biro orgnisasi sudah ada hasil kajiannya. Karena keberadaannya tidak cukup signifikan dalam tupoksi SKPD. Tidak berkorelasi positif dengan indikator kinerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kita sesuaikan dengan anggaran,” jelasnya.

Sementara untuk perampingan SKPD, lanjut Sekda, pihaknya akan terus menerus melakukan evaluasi. Sebab, katanya, penataan struktur birokrasi merupakan pekerjaan yang terus menerus. “Akan terus kita cermati sampai kita temukan sesuatu yang ideal,” pungkasnya. (nas)

Mulai Dicicil Tahun 2015

Walikota akan Teken MoU dengan PIP Pertengahan November Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memberi sinyal akan segera memulai pembangunan jalanjalan lingkungan yang tidak terakomodir dalam APBD Kota Mataram. Pembangunan jalan-jalan ini rencananya akan dibiayai melalui pinjaman daerah yang telah diajukan Pemkot Mataram kepada PIP (Pusat Investasi Pemerintah).

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB kemarin, mengungkapkan, segera setelah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani MoU dengan PIP, pembangunan tersebut akan dilaksanakan.

Sejauh ini, tahapan demi tahapan tengah dijalani Pemkot Mataram. Hasil ekspose Walikota di PIP, Pemkot

keluar secara bersama-sama.

Adipura menurut Mohan, tidak hanya menyangkut persoalan perolehan saja. Lebih dari itu, Adipura menjadi semacam kontrol bagi komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam kaitannya dengan manajemen perkotaan sehingga pada akhirnya nanti dapat menjadikan Kota Mataram kota yang betul-betul nyaman. “Adipura merupakan acuan bagaimana kita bergerak,’’ cetusnya.

Pada kesempatan itu ditayangkan slide foto kondisi terakhir di titik-titik pantau yang masih membutuhkan penanganan. Masih banyak sampah di sungai dan saluran-saluran

Mataram menjanjikan untuk memasukan dokumen proposal berikut hasil studi kelayakan pada akhir Oktober tahun ini.

Setelah penyerahan dokumen proposal rampung, Pemkot Mataram, demikian Martawang, berharap bisa meneken MoU secepatnya. ‘’Kalau tidak awal November, pertengahan November,’’ sebutnya. Setelah MoU nantinya diteken, Pemkot Mataram tentu akan segera melakukan lelang pekerjaan. Dan setelah proses lelang beres, maka eksekusi pengerjaan pembangunan proyek jalan lingkungan bisa dimulai pada awal 2014 mendatang.

Sebab, pada saat persentasi rencana pinjaman daerah sebesar Rp 60 miliar itu, kata Martawang, pihak PIP sangat mengapresiasi keinginan Kota Mataram. Bahkan, padakesempatanitupulaPIPmen-

yatakan Pemkot Mataram layak mendapatkan pinjaman. Ia memastikan, studi kelayakan telah mewakili seluruh jalan yang memang layak diperbaiki.

Adapun kalkulasi pinjaman daerah Rp 60 miliar itu, nantinya Pekot Mataram akan mampu memperbaiki 90 persen dari total ruas jalan lingkungan yang memang membutuhkan penanganan segera. Sisanya diharapkan, anggaran pada APBD murni 2014 bisa mengcovernya. Sebab, pada tahun 2014 nanti, Pemkot Mataram belum mulai mengangsur pinjaman tersebut.

Pinjaman Rp 60 miliar itu, menurut Martawang, akan mulai diangsur pada tahun 2015 mendatang. ‘’Dan itu nanti tercantum dalam Perda yang kita ajukan,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Persatuan Hotel dan RestaurantIndonesia(PHRI)NTB, I Gusti Lanang Patra, angkat bicara mengenai izin karaoke di hotel yang menjadi perhatian Pemkot dan kalangan DPRD Kota Mataram. Kepada Suara NTB Kamis (17/10) kemarin, Lanang mengatakan,sebenarnyauntukhotelberbintang tiga dan lima, fasilitas berupa karaoke, bar,kolam renang dan restaurant, telah include dengan izin hotel selama fasilitas itu dimanfaatkan oleh tamu hotel.

Akan tetapi, lanjutnya, yang menjadi persoalan kenapa hotel dipersepsikan oleh Pemkot Mataram izinnya berbeda. Karena pihak hotel mempromosikan lebih besardanmemilikipintukeluardan masukyangberbeda.“Kenapamunculpersepsibegitu,karenaadajalan masuk sendiri,” terangnya.

Sebenarnya lanjut Lanang, fasilitas hotel seperti karaoke tersebut, harus berada di dalam. Sehingga aturan masuknya, pengunjung melalui lobi dan memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disedikan pihak hotel. Untuk menghin-

dari polemik tersebut, selaku KetuaPHRImengimbaukepadapihak hoteluntukmengurusizin.Disampingitu,DinasKebudayaandanPariwisata Kota mataram juga diimbau memberikan kemudahan dalam proses perizinan.

Ia juga menambahkan polemik antara pelaku bisnis dengan pemerintah, tidak perlu berkepanjangan.

Karena hal tersebut, akan berdampak pada iklim bisnis. Yang mengakibatkan investor akan ragu-ragu menanamkan modalnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dikonfirmasi, belum lama ini menjelaskan, untuk hotel berbintang fasilitas hotel berupa karaoke, restaurant dan lainnya, apabila dimanfaatkan sebagai fasilitas umum hotelakanincludedenganizinhotel.

Karena telah masuk dalam fasilitas umum di hotel. Kecuali lanjut Mohan, apabila dikomersilkan untuk kepentingan umum baru izinnya terpisah. Akan tetapi, kata Mohan, hotel-hotel telah mempromosikanfasilitasmenjadikonsumsipublik, sehingga izinnya harus terpisah dengan izin hotel. (cem)

Rungkang Jangkuk Berpotensi Jadi Daerah Wisata Terpadu Mataram (Suara NTB) – Rungkang Jangkuk kembali diwacanakan akan dijadikan sebagai daerah wisata. Setelah beberapa tahun lalu, Gubernur NTB almarhum H. Warsito juga berkeinginan mengelola Rungkang Jangkuk sebagaidaerahkunjunganwisata.Terlebih saat ini, Industri Kecil Menengah (IKM ) seperti cukli mulai berkembang pesat dan dilirik oleh wisatawan mancanegara serta menjadi ikon ditempat tersebut.

Kepala Bidang Industri, DiskoperindagKotaMataram,IGustiAyu Yulianiyangdikonfirmasi,Kamis(17/ 10)kemarinmengakubelummengetahui wacana menjadikan Rungkang Jangkuk sebagai daerah wisataterpadu.Pasalnyabelumadakoordinasi dengan Pemprov. Katanya, pengelolaanRungkangJangkuk,sebenarnya telah diwacanakan sejak zamanGubernurWarsito,akantetapi hingga saat ini belum terealisasi “Sebenarnyadariduludiwacanakan, tetapi belum terealisasi,” ujarnya.

Adapun keinginan Pemprov NTBuntukmenjadikanRungkang Jangkuk sebagai daerah wisata. Ia mengakumengapreasiasihaltersebut. Keseriusan Pemprov NTB, katanya terlihat setelah adanya LSM, pemerintah Jepang dan dinas terkait mengunjungi lokasi kerajinan tersebut. Menurutnya, ke depan perkembanganperajindiRungkang Jangkuk,tidakhanyaterfokuspada kerajinancukli,tetapiakanadaper-

ajin kotak hias, anyaman bambu dan ketak. Sehingga dapat menjadi ikon yang memikat wisatawan.

Untukmendukunghaltersebut, menurutYuliani,perluadanyapembenahan fasilitas pendukung dan strategiuntukpengembanganwisata.Sehinggawisatawantertarikdan tidak hanya membeli kerajinan tersebut, tetapi mau mencoba melihat proses pembuatan. Mulai dari bahanbaku,setengahjadidanmenjadi barang jadi yang siap dipasarkan. “Nantikan kalau sudah ditahu tingkat kesulitannya, wisatawan tidak ragu membeli dengan harga mahal,” terangnya.

Tercatat total perajin cukli yang secara konsisten menghasilkan produk sebanyak 25. Kata Yuli, hasil dari kerajinan tersebut, dipasarkan ke Dubai, Australia, Singapura dan Jepang. Yuli menambahkanbahanbakucukli,didatangkan dari Flores dan Sulawesi.

Masih adanya masyarakat sebagai pengepul barang rongsongkan di tempat tersebut, katanya menjadi kendala dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Alternatif yang dilakukan pihaknya dengan memindahkan dengan menyiapkan lahan atau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan potensi ditempat tersebut. Akan tetapi, perlu koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, kelurahan dan masyarakat untuk duduk bersama membahas tersebut. (cem)

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Berutang Rp 80 Miliar

Bantuan Belum Efektif BANTUAN-bantuan stimulan yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat pesisir dipandang sejauh ini belum efektif. Banyak bantuan yang mengalir ke kelompok-kelompok nelayan, misalnya. Sebagian besar hilang begitu saja tanpa bekas. Di samping itu, ada kesan masyarakat terlalu bergantung kepada bantuan.

Penanggung Jawab Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis) Lombok Timur, Dr. Achmad (Suara NTB/rus) Zamroni kepada media di Achmad Zamroni Selong, Kamis (17/10), mengungkapkan, bantuan yang diberikan pemerintah untuk para nelayan terbilang cukup besar. ‘’Sudah ada kelompok-kelompok dibentuk. Namun sejauh ini tidak ada kontrol lebih lanjut. Akibatnya, sebagian besar bantuan yang ada tidak berbekas,’’ kritiknya.

Sikap masyarakat yang hanya mengandalkan bantuan harus dikurangi dan harus bisa tampil mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri dalam pengembangan usaha itulah akan dilakukan dalam KIMBis. Diakuinya, di Lotim, KIMBis ini terbilang baru. Bahkan tahun 2013 ini dinyatakan sebagai awal untuk memulai. Disebut ada dua kecamatan yang akan coba disentuh, Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak.

Kata Zamroni, KIMBis tidak ada bantuan pendanaan. Adanya hanya pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Sesuai namanya, klinik akan banyak berperan sebagai media komunikasi warga untuk menyelesaikan persoalan pengembangan usaha bidang mina pesisir.

Contohnya, masyarkat pembudidaya lobster dan kerapu. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, persoalan yang dihadapi pembudidaya adalah hadirnya penyakit yang mengancam gagal produksi. Cara mengatasi penyakit itu siap diajarkan dalam KIMBis ini.

Harapannya, masyarakat nelayan bisa meningkatkan nilai tambah bagi pengembangan usahanya dengan memahami teknik budidaya dan lainnya. Termasuk dalam hal tangkap. ‘’Sentuhan teknologi yang siap diajarkan kepada warga pesisir akan dapat membantu mengurangi resiko kerugian yang dialami nelayan,’’ klaimnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

DITERIMA - Sejumlah perwakilan dari PT Demeta, investor yang berminat membangun PLTS di Lotim saat diterima Wabup H. Haerul Warisin di ruang kerjanya, Kamis (17/10).

PT Demeta Berminat Bangun PLTS di Lotim Selong (Suara NTB) Minat investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup besar. Baik dari dalam maupun luar negeri. Terbaru, PT Demeta, perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur listrik menyampaikan minat investasinya ke jajaran Pemkab Lotim di hadapan Wakil Bupati (Wabup) H. Haerul Warisin, Kamis (17/ 10). Demeta rencana akan membagun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 4 Mega Watt (MW).

Wabup Lotim, H. Haerul Warisin, mengaku, rencana pembangunan PLTS akan sangat membantu upaya pemenuhan daya listrik yang sejauh ini masih kurang di Lotim. Wabup menyadari PLTS memiliki sisi lemah. Di mana, saat cuaca ekstrem, tidak bisa bekerja menghasilkan daya listrik. “PLTS ini kan tergantung matahari,” katanya. Atas kondisi ini, Wabup menegaskan, ini menjadi bagian yang dipertanyakan pada investor tersebut.

Hingga saat ini, ujarnya, PT Demeta baru menyampaikan minat. Pihak Pemkab pun siap nantinya akan membantu mencarikan lokasi, titik tempat pemasangan fotovoltaika, sebuah alat atau panel yang menangkap sinar surya yang menghasilkan energi listrik.

Sebelumnya, Bussiness Development Leader PT Demeta, Muhammad Fatchan mengatakan dalam presentasinya akan membangun PLTS yang diharapkan bisa dekat dengan gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN). ‘’Butuh lokasi yang dekat karena akan dibangun interkoneksi dengan jaringan PLN,’’ ujarnya.

Diakuinya, pihaknya berminat menanamkan investasi di Lotim, karena sebagai daerah kepulauan. Kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel cukup besar, sehingga anggaran yang ada masih belum mampu memenuhi pasikan listrik untuk masyarakat. Ditambah lagi subsidi pemerintah untuk pengadaan bahan bakar ini terbilang masih cukup besar.

Untuk itu, kehadiran PLTS diharap bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar tersebut. Subsidi untuk bahan bakar pun bisa ditekan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PLTS, lanjutnya jauh lebih cepat bisa diakses. Butuh waktu hanya 3-4 bulan saja langsung bisa. Diakui, PLTS tidak bisa mengganti total, namun paling tidak bisa dikurangi. Alat yang digunakan untuk menangkap sinar matahari disebut fotovoltaika diyakinkan bisa bertahan 20-25 tahun. (rus)

Bupati Perintahkan Tambang Galian C Liar Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Maraknya pertambangan khususnya galian C di Lombok Barat (Lobar) mendapat perhatian Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony. Bupati menyorot masalah banyaknya galian golongan C liar di Lobar, seperti yang ada di Sedau Narmada.

Menurutnya, galian C ini merupakan tugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan dinas terkait lainnya untuk menertibkan.

“Banyak galian C liar, makanya harus ditutup itu,” ujar Zaini Arony di Kantor Bupati Lobar , Kamis (17/10).

Ia memerintahkan agar Kepala Dinas Pertambangan dan BLHP menertibkan masalah galian C yang makin marak di sejumlah lokasi. Menurutnya, jika tak berizin, tentu merugikan daerah, karena tak memberi pemasukan ke PAD, khususnya terhadap lingkungan sekitar galian.

Dikonfirmasi terkait masalah ini Kepala BLH Lobar, I Nyoman Sembah menjelaskan, terkait masalah tambang galian C merupakan tanggung jawab pihaknya bersama Distamben. BLH, katanya hanya sebagai pihak pengkaji bukan berwenang melakukan penerbitan izin. ‘’Karena mekanisme penerbitan izin itu, dari Distamben membuat titik koordinat lalu dikaji oleh BLH,’’ katanya.

Adanya aktivitas galian C di Narmada, ujarnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Distamben dan akan segera ditutup. Hingga saat ini, katanya, pihaknya telah menutup atau menertibkan empat lokasi galian C, yakni di Lembar dan Kebon Ayu. “Kita targetkan lima lokasi kita tutup selama setahun,” ujarnya, seraya menambahkan, lima lokasi galian C ini merupakan galian ilegal yang tak berizin. (her)

Banggar DPRD KLU Tolak Rencana Eksekutif

Tanjung (Suara NTB) Manajemen utang seolah menjadi tren saat ini. Tak hanya di masyarakat biasa, tapi juga di lingkup pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditengarai berencana mengajukan utang Rp 80 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP), namun rencana ini diperkirakan tidak akan mulus. Banggar DPRD KLU, termasuk pimpinan DPRD KLU, diklaim tidak setuju dengan rencana pemerintah itu.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, dikonfirmasi usai melantik Kades Malaka terpilih, Kamis (17/10) kemarin, mengakui sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian di pusat. Hasilnya, Pemda KLU memperoleh respons positif.

“Kita coba mengajukan Rp 80 miliar, tetapi pusat justru mau kasih Rp 90 miliar, setelah melihat struktur APBD kita masih sangat ideal,” ungkap Djohan Sjamsu.

Rencana peminjaman ke PIP itu oleh Bupati akan mengambil time periode loan jangka menengah antara 5 tahun sampai 10 tahun. Bupati optimis, dalam masa cicilan akan mampu mengembalikan besarnya angsuran ke PIP. Desain pengembalian, Bupati sejak awal akan mengorbankan

proyek Dinas PU yang didanai dari dana APBD. Misalnya kata dia, dari Rp kisaran 80 miliar lebih anggaran di PU, 20 persennya akan dipangkas setiap tahun sebagai cicilan ke PIP. Bagi Bupati kinerja manajemen keuangan Pemerintah KLU masih sangat bagus. Di tengah tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, KLU harus lebih banyak membangun. “Persoalannya, apakah kita ingin cepat atau tidak. Kalau ingin cepat, melalui PIP, tetapi kalau mau lambat, pakai cara tradisional, andalkan APBD dengan konsekuensi perlu waktu lama,” jelasnya.

Bupati menyebut dana itu diperlukan untuk membiayai sejumlah proyek jalan. Ia meyakinkan, jika infrastruktur

jalan merupakan kunci kemajuan KLU, karena akan membuka akses dari daerah terisolir ke daerah maju. Pembukaan jalan di wilayah perkotaan pun, akan membuat daerah semakin berkembang akibat munculnya PKL di lingkungan jalan strategis.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Ardianto, SH, mengisyaratkan peminjaman di PIP harus memperoleh “restu” DPRD. Mendengar isu daerah harus berutang itu, sebagian besar anggota Banggar yang notabene banyak bercokol di Komisi I ini mencak-mencak.

“Sebelum ini dirapatkan saja, Kami sudah tidak setuju.

Kenapa, karena arahnya belum jelas. APBD kita banyak.

Bahkan ada dana deposito Rp

30 miliar di Bank NTB dan Rp 10 miliar di BNI 46 yang tidak terpakai. Deposito itu tidak jelas dipakai untuk apa,” cetus Ardianto, sehari sebelumnya.

Senada Ardianto, Sopian, SIP., juga melontarkan penolakan. Dewan yang dikenal kritis terhadap aturan perundang-undangan ini mengingatkan, dalam peminjaman seorang kepala daerah tidak boleh melebihi dari masa jabatan yang bersangkutan.

“KLU tidak butuh berutang, dan tidak boleh utang lebih dari masa jabatan kepala daerah karena tidak ada istilah utang warisan. DPRD harus hati-hati, ini Bupati mau utang meminjam tanda tangan DPRD. Sekarang jadi utang, maka ini akan jadi utang daerah, bukan utang kepala daerah, karena bupati belum tentu terpilih tahun 2015,” pungkas Sopian.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi, SH., sedikit lunak menyikapi rencana utang Pemda ini. Jasman menilai, utang harus dilandasi pada kepentingan daerah. Hingga

(Suara NTB/ari)

Djohan Sjamsu

kini, ia pun tidak melihat mega proyek apa yang memerlukan biaya besar, sehingga harus menempuh loan di PIP. “Persoalan ini bukan setuju atau tidak, tetapi mekanisme.

Pemerintah belum menyampaikan ke DPRD, proposal pengajuan pinjaman akan digunakan untuk apa. Kita bisa dukung pemerintah, selama proposalnya jelas,” demikian Jasman. (ari)

Bupati Lobar Mutasi 10 Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Lobar, Kamis (17/10).

Beberapa posisi yang lowong, seperti Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Lobar diisi. Camat Gerung Mahnan, SSTP, dipercaya Bupati Lobar mengisi jabatan sebagai Kepala KAD menggantikan Burhanuddin yang tersangkut masalah hukum.

Posisi Mahnan diisi Hendrayadi yang sebelumnya adalah Camat Lembar. Hendrayadi digantikan H. Humaidi yang sebelumnya berdinas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMPD Lobar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan pada beberapa pejabat agar bekerja secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Khusus pada Kepala KAD yang baru, bupati berpesan agar menyelesaikan masalah aset dengan baik, karena cakupan masalah aset cukup luas dan kompleks.

Selain itu, lanjutnya, Kepala KAD harus mampu menertibkan aset daerah agar opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dapat diraih tahun 2014. Begitu juga pada para camat agar menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di wilayahnya masing-masing dengan baik.

Menanggapi permintaan Bupati Lobar tersebut, Mahnan yang ditemui usai pelantikan, menegaskan, dirinya akan bekerja sesuai arahan bupati. Dalam hal ini, pihaknya akan menginvetarisis aset Pemda Lobar yang ada di Lobar maupun di Mataram, sehingga mampu mencapai (Suara NTB/her) target yang telah ditetapkan bupati. (her) LANTIK - Bupati Lobar H. Zaini Arony melantik 10 pejabat di lingkup Pemkab Lobar, Kamis (17/10).

Loteng Usulkan Revisi Perda Pilkades

Jelang Tes Honorer K2

Dewan Loteng Siapkan Tim Pemantau Khusus Praya (Suara NTB) Tes akademik bagi tenaga honorer kategori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sudah semakin dekat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang maupun selama tes berlangsung, kalangan DPRD Loteng berkomitmen melakukan pengawasan terhadap semua proses seleksi.

“Proses tes tenaga honor K2 akan kita awasi dan pantau dengan ketat,” tegas anggota Komisi I DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurahim, Kamis (16/10).

Pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap proses seleksi untuk tenaga honor

K2 ini. Supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan semua pihak. Dan, yang paling penting proses seleksi bisa berjalan tanpa ada persoalan dan penyimpangan. Mengingat proses seleksi untuk tenaga honorer K2 ini juga rentan sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan proses seleksi untuk kepentingan pribadi.

Diakuinya, proses seleksi akademik untuk tenaga honor K2 kali ini akan mengunakan pola dan sistem yang lebih canggih dengan harapan, bisa menekan terjadinya penyim-

pangan dan penyalahgunaan.

“Tapi tetap, walaupun menggunakan sistem yang lebih canggih pengawasan harus dilakukan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Disinggung masih adanya protes dari beberapa tenaga honor K2 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, ia mengajak semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. ‘’Kalau memang secara aturan, tidak berhak diterima saja.

Mari berikan hak itu kepada mereka yang memang berhak.

Tidak kemudian memaksakan kehendak, walaupun secara aturan belum berhak,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)

Praya (Suara NTB) Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah (Loteng) No. 9 tahun 2006, tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang menyangkut tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, diakui sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Terbukti, sejak perda tersebut diterapkan, banyak polemik yang muncul mengiringi setiap proses pilkades. Ironisnya, tidak sedikit di antaranya yang memicu konflik di tengah masyarakat.

Melihat kenyatanya itu, Pemkab Loteng pun telah mengusulkan dilakukan revisi atas isi dari raperda tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Loteng Drs. H.L. Normal Suza-

na, saat memberi penjelasan pada Sidang Paripurna DPRD Loteng, Kamis (17/10).

Usulan revisi terhadap Perda tersebut sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat.

Sekaligus menjawab perkembangan jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa semakin dinamis dan kritis.

Menurutnya, perkembangan zaman saat ini berdampak pula perkembangan sosial masyarakat, termasuk di desa. Dimana masyarakat desa kini sudah semakin kritis, terbuka dan demokratis. Imbasnya, tuntutan masyarakat terhadap berbagai perubahan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kian kuat. Begitu pula pada penyelenggaraan pilkades. (kir)

Tolak Pelantikan Kades

Mobil Plat Merah Diincar, Boikot Program Pemerintah Pelantikan Kepala Desa Malaka terpilih periode 2013-2019, Kamis (17/ 10), di Kantor Camat Pemenang berlangsung aman dan lancar.

Namun tidak demikian dengan kondisi di jalan jalur pariwisata, Teluk Nara dan sekitarnya yang berdekatan dengan kantor desa.

Ratusan massa oposisi kades terpilih, memilih memblokir jalan di seputaran Teluk Nara.

Massa yang menolak pelantikan kades terpilih, terlihat sudah memblokir jalur lalu lintas arah Pemenang – Senggigi sejak pagi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sasaran massa adalah kendaraan dinas (randis) plat merah milik Pemerintah KLU. Kendaraan dinas yang terpaksa putar haluan kembali ke Pemenang, misalnya, randis yang digunakan Kabid Perikanan pada Dinas DPPKKP KLU, randis Sekretaris Kesbangpolinmas KLU, mobil tangki pengangkut air bersih Pemda KLU. Ketika mobil Dalmas Polres Lombok Barat hendak melintas pun, massa terlihat memanas, dan memanggil warga lebih banyak untuk

melakukan penghadangan.

Kapolres Lombok Utara, AKBP H. Ronny Azwawie, SIK., yang berada di lapangan pun, terpaksa menginstruksikan Kendaraan Dalmas dan Bus Polisi meninggalkan lokasi.

Di jalur jalan yang dijejali warga, sebagian warga sudah menyiapkan jerigen bensin di tengah jalan. Bukan mustahil, jerigen itu akan membawa korban jika emosi massa tak terkontrol. Meski tidak ada aksi pembakaran, namun aksi sebagian warga turut memicu keresahan pada pengguna jalan jalur tersebut. “Kami menolak pelantikan, dan kalaupun Bupati tetap melantik Kades terpilih, warga tidak

akan mengakuinya,” koordinator Lapangan, Marlan Hadi.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya di hadapan Bupati Rabu lalu di Aula Bappeda KLU, Marlan dan kawankawan hanya akan mengakui pelantikan Kades apabila digelar secara adat, sumpah pocong. Dikarenakan ulatimatum dan aspirasi sebagian besar warga tidak dihiraukan, massa pun menyatakan komitmennya untuk memboikot seluruh program yang dicanangkan oleh kades.

Bentuk pernyataan sikap menolak massa, warga akan menjegal setiap kunjungan kades terpilih ke Teluk Nara.

Sumbangan apapun dari desa akan ditolak. Massa rupanya

apriori dan antipati atas kinerja yang ditunjukkan oleh kades terpilih di dusun itu.

Menurut Marlan, ia dan massa pendukung yang oposisi terhadap Ichwan akan memboikot sebagian besar program di Desa. Massa menyatakan tidak akan membayar pajak ke Kantor Desa.

Menilai Djohan Sjamsu yang tidak konsisten dalam menegakkan demokrasi di KLU, massa menyatakan keluar sebagai simpatisan Bupati. Apabila dalam Pilkada 2015 Djohan Sjamsu kembali mencalonkan diri, warga tidak akan memilih yang bersangkutan. “Dan jika ada spanduknya, akan kami sobek,” celetuk salah seorang warga. (ari)

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Puting Beliung Terjang Rumah Warga Selaparan Dompu (Suara NTB) Hujan deras yang disertai angin puting beliung di kota Dompu dan sekitarnya merusak dua rumah warga di Dusun Selaparan Desa Matua. Atap rumah warga terbang diterjang angin puting beliung.

Seorang warga nyaris menjadi korban mengenai atap rumah warga yang terbang.

Budi warga Selaparan yang sedang menggembala sapinya di Selaparan, Kamis (17/10) mengaku, saat angin puting beliung dan disertai hujan deras, dirinya sedang menggembala sapi. Ketika atap rumah milik Agan Wahono terbang, ia langsung masuk saluran. “Kalau saya tidak cepat masuk ke saluran, kemungkinan saya akan luka parah,” katanya. Ia baru mengetahui ada atap rumah milik Agan ketika ada seng yang menggores punggungnya.

Agan Wahono mengaku, saat hujan deras dan disertai angin puting beliung, dirinya sedang jualan di Simpasai bersama keluarganya. Ketika

angin membawa atap rumah baru diketahui setelah didatangi tetangganya. “Kita kaget dan langsung pulang. Semua atap terbang dan isi rumah basah semua,” katanya.

Angin puting beliung juga menghantam rumah milik Rusnadi. Bahkan rumah Rusnadi yang berada di tanjakan jalan H Abubakar Dusun Selaparan itu langsung diterbangkan semua atapnya. Barang-barang yang ada dalam rumahpun basah kuyup oleh air hujan.

Namun karena rumah milik Rusnadi cukup besar, sehingga tidak langsung diperbaiki. Beda dengan rumah milik Agan Wahono yang hanya ukuran 3 x 5 meter langsung diperbaiki dan dibantu para tetangganya. (ula) DITERJANG ANGIN Rumah milik warga Selaparan Desa Matua yang diterjang angin puting beliung, Kamis (17/10).

(Suara NTB/ula)

Tabung Gas Ditahan Polisi

Kosong, Stok Elpiji di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Agen tunggal gas Elpiji di Sumbawa, PT. Bogas Rahman Utama, kini tak lagi bisa menyalurkan gas elpiji ke pengecer ataupun pedagang di Sumbawa. Masyarakat pemakai gas pun dibuat kelimpungan setelah stok kosong hingga berimbas ke usaha mereka. Ini terjadi setelah sekitar seminggu lalu, ratusan tabung kosong elpiji yang hendak diisi ke Pertamina di Lombok Barat ditahan Polres KSB. (Suara NTB/bug)

KETERANGAN - Pihak PT NOP dan PT ESL memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Pemda KSB, Kamis (17/10).

PT NOP Protes Paserang Masuk dalam MoU ESL Taliwang (Suara NTB) PT Nusantara Oriental Permai (NOP) memprotes keputusan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memasukkan pulau Paserang dalam MoU kerjasama dengan PT Eco Solution Lombok (ESL), selaku perusahaan pemenang tender pengelolaan gugusan Gili Balu’di kecamatan Poto Tano.

Perusahaan yang telah lebih dahulu mendapatkan hak pengelolaan terhadap pulau Paserang ini, menginginkan agar Paserang dikeluarkan dari MOU kerjasama dengan PT ESL. Meski dari sisi kebijakan, pemerintah sejak awal telah mencanangkan pulau Paserang merupakan salah satu dari delapan pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ yang tidak dapat terpisahkan. “Yang kami inginkan sebenarnya sederhana. Agar dalam MoU pemerintah dengan ESL, Paserang dikeluarkan saja karena sejak awal kami sudah lebih dahulu memegang hak kelolanya,” terang perwakilan PT NOP, Ny. Tendri Newi usai mengggelar pertemuan dengan Pemda KSB dan PT ESL, Kamis (17/10).

Keberadaan Paserang sebagai salah satu pulau di gugusan Gili Balu’ diakui PT NOP keberadaannya. Hanya saja kata Tendri sebagai perusahaan pengelola, PT NOP memiliki sejumlah partner yang tidak setuju jika Paserang dimasukkan sebagai salah satu bagian pengelolaan oleh perusahaan lainnya. “Investor-investor kami banyak yang tidak setuju dengan itu. Makanya kami minta agar dipisahkan saja dan tidak masuk dalam MoU dengan ESL itu,” tegasnya.

Sebagai perusahaan di bidang pariwisata, Tendri mengklaim memiliki semangat yang sama dengan PT ESL yang mengutamakan pengembangan pariwasta berbasis lingkungan. Ia pun menyatakan siap jika ke depannya, kedua perusahaan secara bersama-sama melakukan pemanfaatan gugusan pulau di Gili Balu’ dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan. “Kalau mereka saja yang dari jauh (luar negeri) maunya agar lingkungan kita lestari. Kami lebih ingin, karena kami ini adalah orang lokal,” tandasnya sembari menambahkan jika keputusan yang telah diambil dalam pertemuan berupa perubahan salah satu pasal mengenai keberadaan Paserang dalam MoU PT ESL untuk dikeluarkan.

“Saya kira kesepakatan untuk merubah pasal 3 ayat 2 dalam MoU PT ESL menyangkut keberadaan Paserang sudah bagus. Jadi kami ingin pemda segera menetapkannya,” sambungnya.

Sementara itu pihak PT ESL menyatakan, tak mempersoalkan keberadaan PT NOP yang sejak dulu telah memiliki hak pengelolaan di pulau Paserang. Hanya saja sebagai perusahaan yang akan diberikan kepercayaan untuk mengelola gugusan Gili Balu’ menginginkan ada jaminan agar setiap kegiatan di setiap pulau tidak merusak ekosistem gugusan pulau Gili Balu secara keseluruhan. Karena itu PT ESL meminta pemerintah dalam hal ini Pemda KSB menodorong setiap perusahaan yang nantinya bakal mengelola pulaupulau di Gili Balu’ untuk mengedepankan kelestarian lingkungan sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata yang diusung PT ESL. “Kami siap memberikan semacam acuan kepada PT NOP seperti apa standar pengembangan yang harus dilakukan di Paserang, guna menjamin kelestarian lingkungan Paserang dan seluruh ekosistem yang ada di gugusan Gili Balu’,” kata direktur PT ESL, John Hickson.

Sebagai perusahaan pengelola, PT ESL sangat berkepentingan dengan jaminan kelestarian ekosistem Gili Balu’ secara keseluruhan. Menurut John, pihaknya selama ini konsen melakukan pengembangan pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian ekosistem lingkungan. “Di negara kami Swedia, lingkungan adalah hal paling utama. Nah itulah yang kami ingin terapkan di sini. Memanfaatkan lingkungan tanpa harus merusaknya, yang ke depan hanya akan menimbulkan kerugian jangka panjang,” timpalnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM menyampaikan, kepada kedua perusahaan agar tetap menjalankan kegiatannya di lapangan. Terkait hal-hal yang dipersoalkan, pemerintah akan menjamin bahwa keinginan keduanya akan diakomodir oleh pemerintah.

“Saya kira di antara keduanya sudah punya semangat yang sama. Jadi jalan saja dulu dan kita (pemerintah) akan menjamin tidak akan ada yang dipermasalahkan,” terangnya.

Sekda menyebutkan, pemerintah akan secepatnya membuat semacam standar pengelolaan di gugusan kepulauan Gili Balu’ yang mengedepankan kaidah-kaidah lingkungan.

Standar itulah yang akan dijadikan oleh PT NOP dalam menjalankan pengelolaannya di pulau Paserang. “Karena PT NOP tidak bisa dihentikan, jadi kita akan buat standar yang harus dipatuhi. Dan ini saya kira sekaligus mengakomodir keinginan PT ESL yang mendorong terjaminnya lingkungan Paserang dan sekitarnya,” tukasnya. (bug)

Seperti disampaikan Pemilik PT. Bogas Rahman Utama, M. Zahir kepada wartawan, Kamis (17/10), kejadiannya berawal ketika pihaknya mengirim 430 tabung kosong milik agen ke Lombok Barat untuk diisi di Pertamina setempat. Namun, menjelang tangah malam, Kamis malam lalu, truk yang membawa tabung kosong ini ditahan dalam razia Polres KSB di seputaran bundaran Tano.

“Ditahanlah di situ, mereka minta surat jalan. Saya jelaskan via telepon, kasi tau itu tabung milik agen. Maka surat jalan cukup dari agen. Setelah pengisian gas di Pertamina, kembalinya baru ada surat jalan dari Pertamina.

Akhirnya tabung ditahan Polres KSB dengan alasan tabung kosong itu dianggap

berbahaya,” jelasnya.

Namun, kini alasan Polres KSB berubah lagi, bahwa tidak diperobolehkan membawa tabung gas menyeberang pakai kapal feri. Padahal pada 2009 lalu, sempat bertemu KP3 Kayangan, Syahbandar, Pertamina dan agen, pembicaraan tentang penyeberangan Elpiji untuk Pulau Sumbawa.

Ada kompensasi dengan catatan, tabung gas tidak boleh campur dengan barang lain, tidak oleh bersama penumpang bus ataupun travel serta diikat secara sempurna.

“Kadang sampai jam 02.00 Wita baru dinaikkan, setelah tidak ada penumpang yang diatur oleh KP3 Kayangan,” ujar M. Zahir.

Sekarang kasus ini dalam persiapan pembuatan berita acara di Polres KSB. Sejauh ini,

belum ada pemanggilan atas dirinya. Yang perlu dipahami, usaha ini sudah dijalankan sejak 2004 dan prosedur yang dilakukan seperti sekarang ini.

Lalu kenapa sekarang dipermasalahkan?. “Gas milik Pertamina, tabung milik agen,” tandas M. Zahir yang selama ini memasok gas Elpigi untuk Sumbawa dan KSB. Menurutnya kebutuhan gas dalam sehari mencapai 200 tabung. Dalam sebulan, pihaknya bisa mengirim pengisian gas ke Pertamina Lobar 10-12 kali. Dengan ditahannnya tabung gas miliknya, suplay gas ke pengecer dan pedagang kecil yang kini sudah banyak yang beralih ke gas menjadi resah dan bahkan kerap melampiaskan kemarahannya ke agen, akibat kekosongan ini. “Pedagang jadi tidak

BKD Dompu Kembali Dirusak Pegawai Honorer Dompu (Suara NTB) Kantor BKD Dompu kembali dirusak oknum pegawai honorer K2 saat mengambil nomor tes. Namun pihak BKD enggan melaporkan kasus ini ke Kepolisian dengan alasan pelakunya telah meminta maaf. Kepolisian sendiri menunggu BKD melaporkannya ke proses hukum untuk memberikan efek jera.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/10) mengatakan, perusakan kantor BKD Dompu diduga dilakukan oleh oknum pegawai honorer berinisial Hr dengan memecahkan kaca pintu salah satu ruangan di BKD. Aksi itu dilakukan karena adanya miskomunikasi antara Hr dengan petugas BKD yang melayani pembagian kartu peserta ujian honorer K2. “Petugas minta dua lembar pas foto. Satu lembar untuk arsip BKD dan satu lembar untuk ditempel pada kartu,” katanya.

Perusakan kantor BKD Dompu, dikatakan Purnama, sudah beberapa kali terjadi.

Karenanya, ia menunggu laporan dari BKD untuk memproses kasus perusakannya. Bila tidak dilaporkan, pihaknya akan menggunakan laporan A untuk menindaklanjutinya. “Tapi kita

(Suara NTB/ula)

DIRUSAK – Kaca salah satu ruangan di kantor BKD Dompu dirusak oknum honorer, Kamis (17/10). akan melihat perkembangannya. Kalau tidak dilaporkan, kita akan menggunakan laporan model A yaitu hasil temuan,” ungkap Purnama.

Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, Purnama mengatakan telah menempatkan anggota untuk berjaga-jaga. “Kita sudah menempatkan anggota di BKD untuk mengantisipasi kondisi yang ada,” katanya.

Kepala BKD Dompu, H. Adil Paradi, M.Si yang dihubungi terpisah, menilai kasus tersebut hanya insiden kecil akibat salah paham saat melayani pembagian kartu peserta ujian K2. Namun insiden itu hanya berupa pecahan kaca dan pelakunya telah meminta maaf.

“Pelakunya sudah meminta maaf dan besok lagi akan datang ke kantor untuk meminta maaf,” terangnya. (ula)

Bawa SS

Seorang Warga Diamankan Polisi Kota Bima (Suara NTB) Petualangan Us alias Boma (34), tersangka pengguna narkoba asal Kota Bima harus berakhir di balik jeruji besi.

Pria pengangguran ini dibekuk aparat buser Sat Resnarkoba Polres Kota Bima sesaat setelah membeli sabu-sabu.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba Iptu Suparman Dj yang dikonfirmasi, Kamis (17/10) mengatakan penangkapan ini dilakukan oleh anggotanya pada Rabu sekitar pukul 22.30 Wita.

Saat itu katanya, yang bersangkutan tengah melintas di jalan Soekarno - Hatta tepatnya di depan lapangan Pahlawan Kota Bima. Sebelumnya

anggotanya memang sudah mendapat informasi terkait adanya oknum warga yang tengah membawa narkoba jenis sabu-sabu.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyanggongan dan mengejar pelaku hingga didapati melintas di depan lapangan Pahlawan tersebut. Saat hendak ditangkap, lanjutnya, pelaku sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan menggigit bungkusan poket narkoba yang dibawa.

“Namun tindakannya ini berhasil digagalkan oleh anggota,” katanya. Atas tindakannya ini, pelaku kemudian

dibawa ke Sat Resnarkoba Untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Saat ini pengedar yang belum diketahui identitasnya tersebut tengah dilakukan pengembangan.

Atas perbuatannya ini pelaku langsung dijadikan tersangka dan ditahan. Terhadapnya, pihaknya mengenakan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara minimal 4 tahun penjara maksimal 12 tahun, denda minimal Rp 800 juta. (use)

bisa berjualan gara-gara tidak ada gas ini,” pungkas M. Zahir.

Tunggu Pemilik Sementara itu, Polres KSB melalui Kasubag Humas Ipda Hofni Nefa Bureni mengatakan, sebagai bahan-bahan khusus dan memiliki kemungkinan daya ledak pengangkutan tambung gas harus memiliki izin khusus. Dalam hal ini untuk setiap pengangkutan tabung gas, izin khususnya diterbitkan oleh pihak Pertamina. “Hasil konfirmasi saya dengan Kasatlantas tidak ada aturan secara kriminal yang dilanggar. Hanya saja, mereka tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan khusus itu. Makanya ditahan untuk pengamanan karena barang yang dibawa masuk dalam barang khusus bahan berbahaya,” terangnya kepada media ini, Kamis (17/10).

Pihak Satlantas pasca penahanan telah meminta kepada pemilik untuk melengkapi surat izin dimaksud.

Dengan begitu, proses pengangkutan memiliki legalitas dan untuk menghindari berb-

agai hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Sayangnya hingga kini sang pemilik tak kunjung datang melengkapinya.

Hofni mengungkapkan, alih-alih melengkapi surat izin pengangkutan khusus yang diminta pihak kepolisian. Pemilik ternyata hanya mengutus perwakilannya untuk mengurusi agar truk pengangkut ratusan tabung gas tersebut dapat dilepaskan. “Yang kami inginkan agar pemilik langsung yang datang menyerahkan surat izinnya biar clear (rampung).

Jangan pakai perwakilan seperti sekarang ini,” timpalnya seraya kembali menyatakan, pihak Satlantas siap melepaskan jika kelengkapan surat izin pengangkutannya telah ada.

“Itu tindakan pengamanan.

Karena selayaknya pengangkutan barang-barang khusus seperti tabung gas itu harus dilengkapi dengan surat izin karena masuk kategori bahan berbahaya,” tambah Hofni. (arn/bug)

PIP Setuju KSB Diberi Pinjaman Rp 101 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akhirnya menyetujui permohonan pinjaman pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 101 miliar untuk pembiayaan kelanjutan pembangunan proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi, Kamis (17/ 10), tak menampik kabar tersebut. Menurut dia secara prinsip PIP telah bersedia menggelontorkan dana pinjaman tersebut kepada Pemda KSB yang dihajatkan untuk membiayai kelanjutan pembangunan proyek RSUD milik daerah. “Sekarang tinggal tanda tangan MoU-nya saja. Kemarin rencananya Sabtu lalu, tapi batal karena direktur PIP berhalangan. Sekarang kita coba Sabtu ini, mudah-mudahan bisa ketemu bupati dengan direktur PIP,” terangnya.

Meski membenarkan telah mendapat lampu hijau dari PIP, Musyafirin menampik jika proses kelanjutan pembanguan proyek RSUD nantinya telah ditunjuk perusahan yang akan mengerjakannya. Ia menyebutkan, proses tender untuk menunjuk perusahaan pelaksana masih belum dapat dilaksanakan. Sebab pasca penandatangan MoU masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan Pemda KSB hingga pinjaman dari PIP tersebut dikucurkan.

Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Pemda adalah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum keberadaan pinjaman dari PIP itu. Sekda memastikan untuk penyusunan Perda akan memakan waktu, karena dalam Perda itulah akan ditentukan beberapa item penting terkait pinjaman tersebut. “Kita perlu harus menetapkan berapa jumlah cicilan yang akan kita bayarkan setiap tahunnya melalui APBD, berapa jangka waktunya dan banyak lagi yang harus kita masukkan

(Suara NTB/bug)

W. Musyafirin

dalam klausul Perda itu. Dan pasti akan butuh waktu membicarakannya dengan dewan nantinya,” timpalnya sambil menambahkan Pemda telah memiliki rancangan jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan yang akan diajukan dalam Perda nantinya.

“Kita perkirakan bisa kita lunasi sampai jangka waktu delapan tahun dengan nilai cicilan berkisar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per tahun. Tapi yang jelas itu belum final karena tentu akan ada koreksi juga dari dewan,” sambungnya.

Ia berharap seluruh tahapan pasca penandatangan MoU bisa dapat segera selesai. Sebab setelahnya proses selanjutnya akan dilakukan tender untuk menetukan perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan RSUD nantinya. “Saya kira bisa Desember nanti ditender, yang penting Dewan ok (setuju) dengan Perdanya, tender bisa dilaksanakan sebab pengucuran pinjaman PIP tidak tergantung tahun anggaran,” urainya.

Sementara itu ditanya terkait harapan sejumlah pihak agar sebelum menerima pinjaman PIP, Pemda KSB melakukan audit menyeluruh terhadap pembiayaan pekerjaan RSUD tahap pertama.

Sekda enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, selama ini pembangunan proyek RSUD telah diaudit setiap tahunnya oleh pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (bug)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Masyarakat Pesisir, Rumput Laut dan Lain-lain Dari Hal. 1 Tiupan angin kencang menimbulkan gelombang tinggi, apalagi bila bersamaan waktunya dengan air laut yang sedang pasang, yang memungkinkan terjadinya erosi pantai. Angin musim barat (muson barat) yang bertiup pada musim penghujan tersebut sangat kencang, mengakibatkan gelombang laut yang besar dan menghantam daerah pesisir. Belum lagi kerap terjadi angin lokal puting beliung yang bersifat merusak. Pada musim seperti ini seluruh nelayan takut melaut sehingga pasokan ikan melorot.

Pemkot Mataram menganggap ini sebagai musibah rutin tahunan. Selain penanganannya dilakukan secara rutin, seperti penanggulangan keadaan darurat bencana alam yang mengakibatkan para nelayan tidak bisa melaut. Untuk mengurangi dampak gelombang yang menyisakan penderitaan nelayan itu, Pemkot Mataram membangun tiga jetty atau alat pemecah gelombang pada tiga lokasi yakni muara Kali Unus, Kali Jangkuk dan Kali Gedur, dengan dana sebesar Rp 10 miliar persatu jetty sepanjang 4050 meter. Pemecah gelombang itu untuk mencegah gelombang membawa pasir yang akan menutup muara. Pada musim hujan penutupan muara ini bisa menyebabkan air sungai meluap ke permukiman penduduk.

Pemecah gelombang juga berfungsi mengalirkan air ke laut dan sedimentasi bisa dicegah.

Ini mengamankan permukiman warga di pesisir pantai dari terjangan gelombang pada musim angin barat. Pemkot juga sudah melakukan program relokasi puluhan rumah nelayan dalam dua tahap. Pertama sebanyak 80 unit di Lingkungan Gatep, dan 80 unit di Lingkungan Gatep, dan 80 unit di Lingkungan Bagek Kembar, Kecamatan Ampenan. Perumahan nelayan itu dilengkapi dengan fasilitas air bersih, listrik, dan MCK, sehingga kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keamanan dan kenyamanan warga bisa lebih baik. Pembangunan perumahan nelayan itu merupakan salah satu bentuk upaya Pemkot Mataram dalam jangka panjang agar masyarakat terhindar dari gelombang pasang, karena nelayan yang direlokasi sebelumnya tinggal di sempadan pantai dengan bangunan seadanya dari bedek.

Dodol Rumput Laut Selama ini dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir, Pemkot Mataram berharap mereka tidak bergantung pada hasil menangkap ikan saja. Mereka harus memiliki pendapatan yang relatif lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada musim, dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Budidaya rumput laut memang menjadi salah satu pilihan. Disamping pemeliharaannya sangat mudah, program budidaya rumput laut juga bisa diselingi program beternak ikan di dalam keramba. Budidaya

Rumput Laut yang saat ini dipromosikan menjadi dodol rumput laut bisa diolah menjadi oleh-oleh khas Kota Mataram. Ibu-ibu nelayan bisa menciptakan industri rumah tangga kecil-kecilan yang dapat menyerap tenaga kerja, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meski saat ini ramai diberitakan tentang gagalnya budidaya rumput laut, tidak bisa menjadi patokan bahwa Pantai Ampenan benar-benar tidak cocok sebagai kawasan budidaya rumput laut. Untuk itu kajian akademis yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas waktu bagi penebaran bibit rumput laut.

Di luar program pemberdayaan melalui budidaya rumput laut itu, Pemkot Mataram juga memberikan berbagai bantuan alat dan mesin, maupun dana bantuan modal bergulir yang dibutuhkan agar hasil produksinya dapat dipasarkan hingga ke supermarket sebagai oleh-oleh khas Kota Mataram.

Terkait yang terakhir ini adalah pelatihan bagi ibuibu nelayan untuk mengolah hasil tangkapan ikan agar lebih tahan lama dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Misalnya saat tangkapan ikan booming, hasil tangkapan diolah menjadi abon, kerupuk dan makanan-makan lainnya dengan harga yang tinggi.

Mengingat potensi laut sangat besar, sungguh memprihatinkan kalau masyarakat pesisir seolah tak bisa keluar dari pusaran kemiskinan. Hingga kini riwayat masyarakat pesisir merupakan catatan panjang tentang masyarakat miskin dan (seolah-olah) termarginalkan.

Karena Mataram bisa dikatakan sebagai kota pantai, Pemkot Mataram sebenarnya banyak berharap untuk memberdayakan wilayah pantai sebagai salah satu wilayah yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi kota. Salah satu contoh adalah program untuk menjadikan wilayah pantai sebagai pusat rekreasi seperti Taman Loang Baloq di Tanjung Karang, yang segera disusul pembangunan hotel untuk mengakselerasi pembangunan sektor pariwisata. Atau revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Program lainnya, pembangunan jalan rintisan sepanjang 2 kilometer di kawasan Pantai Penghulu Agung dan pembangunan Ruang Terbuka Hujau (RTH) Jangkuk. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum itu dimaksudkan untuk membuka potensi dan peluang usaha bagi masyarakat pesisir sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*)

Isak Tangis Keluarga Sambut Korban Penembakan di Malaysia Dari Hal. 1 Suasana duka sangat terasa di rumah duka. Isak tangis pun pecah dari keluarga keduanya.

Terakhir tim mengantar jenazah Iknoriansyah Bin M. Saleh (25) RT 02 RW 06 Desa Pernang. Tampak orang tua dan istri almarhum tak kuasa menahan tangis. Sebelum peti dibuka, sambil menunggu pihak Kepolisian, tiba-tiba keluarga dari Hery Setiawan datang menginformasikan, jenazah yang sudah duluan dibuka, ternyata bukan Hery Setiawan, melainkan Iknoriansyah. Setelah antara keluarga saling mencocokkan, ternyata memang jenazah Hery Setiawan memang tertukar dengan Iknoriansyah, sehingga ambulans kembali membawa jenazah tersebut ke alamat rumah duka yang sebenarnya.

“Nama dipeti memang sesuai, namun, ketika dibuka ternyata bukan, jadi tertukar,”ujar salah satu keluarga Heri Setiawan.

Kakak Iknoriansyah, Ricky, mengaku sangat kehilangan almarhum. Dalam komunikasi telepon dengan keluarga di Sumbawa, almarhum juga tidak pernah mengeluh. Keluarga di Pernang pun cukup tenang apalagi mengingat almarhum sudah sekitar enam tahun tinggal di Batam. Meski selama ini tidak mengetahui persis pekerjaan almarhum. “Kontak terakhir dengan kita di Sumbawa, sekitar 1,5 bulan lalu,”terangnya. Seraya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah secepatnya berupaya memulangkan jenazah.

Istri almarhum Iknoriansyah, Eka yang baru tiba dari Batam bersamaan jenazah suaminya, juga tampak tak

bisa menahan sedih. Apalagi korban juga meninggalkan seorang anak umur sekitar dua tahun lebih, Aisyah. Sebelum kejadian, Eka mengaku tak memiliki firasat apapun. Setahunya, selama ini suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. ‘’Saya tidak setuju suami saya dituduh perompak.

Sebab yang saya tahu, suami saya di Malaysia kerja bangunan. Sekarang suami sudah pulang,”katanya menahan isak.

Serah terima jenazah dari Kemenlu ke Pemkab Sumbawa dalam hal ini, Disnakertrans Sumbawa dan selanjutnya ke pihak ahli waris korban. Kepala Disnakertrans Sumbawa, Drs. Arif M.Si, menyampaikan ucapan terima kasih kepada KBRI, Kemenlu, dan pihak lainnya yang bergerak cepat memulangkan jenazah. Kepada keluarga yang ditinggalkan, diharapkan dapat bersabar dan tawakkal atas musibah.

Serta dapat mengurus pemakaman jenanzah sebagaimana layaknya.

Soal jenazah yang tertukar, pihak KBRI yang diwakili Dino Nur Wahyuddin, menyatakan, sebenarnya, protap KBRI, saat jenazah diantar langsung dibuka. Tentunya dengan disaksikan Kepolisian setempat agar semuanya clear.

Jadi, tertukarnya dua jenazah hanya karena salah meletakkan kertas nama.

“Hanya salah meletakkan kertas nama saja. Sebenarnya kecil kemungkinan tertukarnya jenazah itu,”kata Dino. (arn)

Halaman 5

BNN Upayakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Mataram (Suara NTB) Menguranggi penyalahgunaan narkoba di NTB, Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat melalui BNN NTB, mengupayakan rehabilitasi adiksi berbasis masyarakat. Program ini sepenuhnya akan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di NTB, agar bisa bersama – sama melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba.

Direktur Komponen Masyarakat BNN Pusat, Dr. Budyo Prasetyo, Sp, RM dalam pertemuan dengan kelompok kerja dan relawan rehabilitasi pengguna narkoba, Kamis (17/10) membeberkan, kegiatan merupakan program yang bertujuan agara masyarakat NTB bersama bersama – sama mendiskusikan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan

penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat NTB. Sebab menurutnya sampai saat ini jumlah pengguna narkoba di NTB yakni sekitar 59 ribu lebih pengguna dengan rincian 11 ribu orang sudah menjadi pencandu sedangkan sekitar 19 ribu orang berstatus pemakai.

Dalam acara diskusi itu, BNN mengucurkan dana bantuan dukungan penguatan layanan rehabilitasi opersional sebesar Rp 22 juta lebih kepada Yayasan Rumah Dampingan Lentera dan Yayasan Aksi NTB Setara. Program bantuan itu akan difokuskan untuk proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang disebutnya sebagai program rehabilitasi berbasis masyarakat.

Dana tersebut dibeberkannya, dikucurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi.

Adapun dana tersebut rencananya akan digunakan untuk operasional pembiayaan trans-

portasi penjangkauan klien, pembiayaan konseling, assessment, rujukan, pelaporan, peningkatanan pelayanan rehabilitasi, peningkatan kompetensi konselor adiksi bagi petugas serta operasional lainnya. ”Dari acara ini, mengingingkan adanya upaya dari masyarakat yang ada di NTB, khususnya yang ada di Mataram, bersama-sama mendiskusikan tentang upaya melakukan rehabilitasi kepada korban- korban penyalahgunaan narkoba yang ada di NTB,” terangnya. Mengingat masih banyak kerawanan yang perlu antisipasi.

Kepala BNN NTB Kombes.Pol. Mufthi Djusnir menambahkan, jika hal ini ditidak diantisipasi sejak dini, pengguna yang berstatus teratur pakai dikhawatirkan akan meningkat statusnya menjadi pecandu. Selain itu juga faktor pergeseran nilai budaya yang terjadi di tengah masyarakat sangat rentan mempengaruhi

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Direktur Komponen Masyarakat BNN Pusat, Dr. Budyo Prasetyo, didampingi Kepala BNN NTB KOombes Pol, Mufthi Djusnir saat diskusi dengan relawan anti narkoba. jumlah peningkatan penyalahgunaan narkoba di NTB. ”Maka dari itu upaya rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat

sangat dibutuhkan untuk menguranggi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat NTB itu sendiri,” pungkasnya. (ars)

Protes Malaysia, Indonesia Tunjuk Pengacara

(Suara NTB/bul)

SILATURAHMI - Manajemen Hotel Santika, Kamis (17/10) kemarin bersilatuhami ke Harian Suara NTB dan radio Global FM Lombok. Tampak Manajemen Hotel Santika foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke empat dari kiri).

Ancam Copot Kepala SKPD Dari Hal. 1 Masalah disiplin PNS menurut Bupati makin hari makin merosot. Ia meminta Kepala SKPD (Satuan Kerja Peringkat Daerah) atau pejabat diatasnya untuk melakukan teguran keras sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati pun menegaskan, bagi kepala SKPD atau atasan yang tak mampu menegur bawahannya, maka ia tidak segan-segan akan mencopot kepala SKPD atau atasannya tersebut. ‘’Saya terima laporan ada staf yang tidak masuk sampai dua bulan. Tapi tidak ditegur

oleh kepalanya. Kalau masih ada kepala dinas (atasan) yang tidak mampu menegur, saya akan copot,” tegas Zaini Arony.

Menurutnya, disiplin pegawai merupakan faktor penting pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana pelayanan berjalan baik, jika pegawai tak disiplin. Tentu semua akan serba terbengkalai.

Menurutnya, pelayanan merupakan fungsi utama pemerintah. ‘’Jadi di setiap SKPD yang langsung melayani masyarakat harus memiliki SOP. Kalau bisa dikerjakan dua hari jangan sampai dikerjakan tiga hari, harus ada SOP

dan transparan,” katanya.

Bupati tak merinci SKPD mana saja yang pegawainya malas. Namun ia mengingatkan agar kepala SKPD lebih tegas dalam hal memberi sanksi kepada stafnya yang bermasalah. Sebelumnya, pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Adha, tercarat dari 3.000 PNS di Lobar yang masuk kerja pada hari pertama hanya 2.075 orang atau sekitar 92 persen. Sisanya ada yang cuti sebanyak 93 orang atau sekitar 3 persen dan tanpa keterangan atau lain-lain 159 orang atau sekitar 5 persen. (her)

Mataram (Suara NTB) Sementara ini, ada sikap tegas ditunjukkan Pemerintah Indonesia, terkait tewasnya empat warga Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, yang diduga merampok. Pemerintah sudah menunjuk pengacara negara untuk mengadvokasi kasus ini, kemudian melayangkan protes.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Fungsi Konsuler KBRI di Kuala Lumpur Malaysia, Dino Wahyudin, Rabu (16/10) malam lalu di Bandara Internasional Lombok (BIL). Sikap tegas itu berdasarkan pembahasan awal, terkait kesimpulan pemerintah atas kasus tersebut. “Secara hukum, dalam kasus ini pemerintah pusat sudah menunjuk pengacara,” kata Dino kepada wartawan.

Itu kemudian menjadi langkah awal negara untuk mengadvokasi kasus kematian empat WNI tersebut. Selanjutnya, masyarakat bisa mengawal sampai ada kejelasan terkait perbuatan korban sebenarnya.

Sejalan dengan proses advokasi itu, pemerintah juga akan melayangkan protes kepada Malaysia. Namun protes belum bisa dilayang-

kan karena advokat negara bersama tim advokasi lainnya, akan meminta kronologi sebenarnya tentang tuduhan terhadap korban, serta kronologi saat dan sebelum penembakan berlangsung.

“Dari kronologi itu, kita akan pelajari, sampai sejauhmana aksi penembakan itu terjadi, apakah ada kejanggalan menurut kita (Indonesia, red). Dengan dasar ini, pemerintah akan melayangkan protes,” tegasnya. Pengancara juga akan meminta hasil visum dari rumah sakit di Kuala Lumpur atau disebut post mortem.

Dino menambahkan, indikasi perampokan itu memang sudah dikabarkan sejak awal pihak Kepolisian Malaysia. Karena sebelum penembakan, beberapa kali terjadi perampokan toko emas, hasil identifikasi mengarah pada keempat korban yang diduga masuk geng “ah fat”.

Terlepas dari penyebab kematian korban, adakah langkah tegas dari pemerintah? Ditanya ini, Dino menjawab secara umum, sepenuhnya akan tergantung dari permintaan post mortem dan klarifikasi disampaikan Pemerintah Malaysia. (ars)

KPA Proyek PAUD Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 “Nah, pembayaran itu akan kami lakukan tahun 2013 ini,” kata Rony. Disebutnya, nilai pembayaran tahap akhir ini sebesar Rp 300 juta, menjadi bagian dari pembayaran sebesar Rp 2,9 miliar tahun 2012 lalu. Ia meyakinkan, tidak ada masalah dengan proyek tersebut dan diklaim sudah sesuai prosedur.

“Tapi jika memang ada masalah, saya serahkan sepenuhnya kepada Kejak-

saan, saya siap hadir ketika dipanggil. Buktinya, sekarang saya hadir,” tegasnya, sekaligus mengklarifikasi ketidakhadiran dua kali panggilan sebelumnya karena tugas ke luar daerah.

Terkait kisruh yang terjadi dipicu persoalan proyek itu, diakuinya tidak lepas dari kondisi internalnya yang tidak kondusif. “Ini tidak lepas dari keberadaan orang yang berambisi,” tudingnya, namun tidak menyebut orang

dimaksud.

Hanya saja, baginya tidak jadi soal. “Ini kan proses, bisa benar, bisa juga tidak. Justru saya sepakat dengan adanya proses hukum ini memperjelas semuanya,” tegas Rony.

Pemeriksaan terhadap Rony dipastikan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH untuk semakin memperdalam bukti dan keterangan saksi dalam kasus yang sudah menetapkan satu tersangka itu, PPK berinisial H. (ars)

PPK dan Mantan Bendahara Diklarifikasi Dari Hal. 1 Selain keduanya, beberapa orang sudah diundang penyidik, masih dalam rangka klarifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemkot Mataram tersebut.

Para saksi lainnya adalah staf

di beberapa bagian, juga staf bendahara.

Sebelumnya, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjawab secara umum, bahwa pemanggilan itu sebatas klarifikasi karena kasus tersebut masih puldata dan pulbaket. (ars)

Keluarga Dipersilahkan Buat Laporan Dari Hal. 1 Menurut Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Dino Nurwahyuddin, semuanya berpulang kepada keluarga. Yang jelas prosedur di Malaysia sudah selesai.”Kita sudah serahkan jenazah ke Kemlu, kemudian ke Pemda dan dari Pemda ke keluarga. Keluarga yang memutuskan, apakah keberatan atau tidak,”kata Dino, terkait adanya kejanggalan yang mengarah kepada kecurigaan hilangnya organ tubuh ke empat korban.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Rafael Walangitan, menambahkan, proses hukum tetap berjalan. Hukum Malaysia dihargai sebaliknya Malaysia juga harus menghargai hukum di Indonesia. Kalaupun ada keinginan kelurga untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap jenazah, pihaknya juga akan mendukung sesuai hukum yang berlaku. ‘’Dudukkan pada porsi yang sebenarnya. Sesuai UU yang berlaku di Malaysia kasus (penembakan) ini harus tetap diselidiki. Pemerintah Indonesia juga akan mengikuti terus proses ini,” tandasnya.

Ahli waris almarhum Wahyudi, Iskandar, menyebutkan,memang di bagian dada dari leher turun kebawah ada jahitan besar. Namun, pihaknya pasrah saja.Sebab dari segi kemanusiaan, jenazah tidak boleh terlalu lama berada di atas bumi. “Makanya hari ini kami kebumikan,” katanya, seraya berharap jangan

sampai kasus ini terulang kembali. Sambil memohon perhatian pemerintah dan pihak kedutaan agar perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama. Jangan sampai orang tidak bersalah menjadi tumbal. Sebab Iskandar yakin, almarhum tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan (merampok).

Iskandar juga berharap pemerintah bisa memberikan semacam perhatian untuk kelanjutan hidup ibunda almarhum yang ditinggalkan. Sebab selama ini Wahyudi boleh dikatakan sebagai anak laki satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga.

Kepala Disnakertrans Sumbawa, Drs. Arif M.Si, memastikan keempat jenazah telah dimakamkan. ‘’Kita sudah tunggu di Mapolsek. Sejauh ini, tidak ada laporan atau keberatan secara tertulis dari keluarga keempat jenazah. Kalaupun masih keberatan, maka silahkan disampaikan secara prosedural dan tertulis ke Kemenlu atau KBRI. Kami Disnakertrans tidak punya kewenangan untuk itu. Kami hanya bertugas mengantarkan jenazah dalam peti tersegel, dengan membuat berita acara” seraya menambahkan bahwa ia mengangap wajar kalau ada kekecewaan dari pihak keluarga, yang baru saja mengalami kehilangan.

Sebelumnya, jenazah ke empat korban tiba di cargo Bandara Internasional Lombok (BIL), Rabu (16/10) malam lalu.

Berdasarkan dokumen di peti jenazah, terkait keterangan kematian, mereka ber empat yang dituduh merampok ini, tewas tertembak di bagian kepala.

Surat keterangan kematian Nomor 0682 / JK – JNH / 1013 itu, masing masing dibuat untuk almarhum Hafat bin Hamzah (44), warga Desa Jurmapin Kecamatan Buer, Hery Setiawan (33) juga warga yang sama. Ikrnoriansyah (25) asal Desa Pernang Kecamatan Buer, serta Wahyudi (28). Dalam dokumen yang menerangkan tentang kematian korban, tertulis Gun ShotWoundstoTheHeadAndChest yang menjelaskan, ke empat korban tewas akibat tertembak di kepala dan dada. Surat itu dikeluarkan sebuah rumah sakit di Cheras Kuala Lumpur.

Kepada Suara NTB usai penjemputan jenazah, Muhammad Shaleh dari Yayasan Tifa mengatakan, sudah memegang dokumen tentang keterangan kematian korban. Dalam keterangan itu tertulis, korban tewas akibat tertembak di kepala dan dada.

“Saya awam soal ini, tapi saya mencoba untuk menganalisa, jika memang keempat korban tewas karena tertembak melawan saat digerebek, maka peluru yang tembus tidak beraturan,” kata Shaleh di area cargo BIL. Faktanya, posisi korban tertembak sama, bagian kepala dan dada. Ada dugaan, mereka di eksekusi dalam keadaan tidak berdaya. “Kami merasakan ada kejanggalan di balik kematian korban,” duganya.

Kepada pemerintah, ia berharap terbuka kepada keluarga korban. Tidak ada yang ditutupi karena mereka berhak mendapat informasi lengkap soal kondisi dan penyebabkan korban mati secara detail.

Surati Pemerintah Pusat Sementara itu, Pemprov NTB akan menyurati pemerintah pusat terkait dengan kematian empat warga Sumbawa, yang ditembak mati Polisi Diraja Malaysia Jumat (11/10) lalu. Pemprov menginginkan pemerintah pusat melakukan investigasi terkait persoalan tersebut sehingga diperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga ke empat korban.

Hal tersebut ditegaskan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Kamis (17/10) siang kemarin. Sekda mengatakan konsep suratnya sudah jadi tinggal ditandatangani Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. “Kita akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil langkah-langkahlangkah investigasi,”ujarnya.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan alasan penembakan ke empat warga Sumbawa tersebut. “Apakah sesuai prosedur sehingga mereka mati dalam kondisi seperti itu.

Kemudian untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap kepastian hukum apa sesngguh-

nya yang terjadi,”tambahnya.

Terkait dengan kematian tiga warga Sumbawa yang ditembak Polisi Diraja Malaysia itu, Nur mengharapkan setiap warga negara yang memasuki negara lain hendaknya memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga, jika terjadi sesuatu di negara orang lain mendapatkan keadilan perlakuan, kepastian memperoleh hak-hak dan kejujuran dalam perlakuan. ‘’Jika memenuhi syarat seperti negara secara langsung akan bertanggungjawab. Tatkala menuju negara lain yang perlu diperhatikan adalah dokumen identitas diri. Jangan pernah mau dipalsukan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan legalitas dokumen kunjungan luar negeri harus diikuti dengan sebaikbaiknya,”tandasnya.

Ke empat warga Sumbawa yang ditembak mati itu adalah Wahyudi, 28 tahun, Hery Setiawan, 33, Hapat, 40, dan Ikhnoriansyah, 25. Mereka diduga melakukan perampokan di rumah milik seorang pejabat di Bukit Internasional, Hulu Kelang, Jumat pagi. Empat warga Sumbawa yang ditembak mati Polisi Diraja Malaysia dalam sebuah penggerebekan di rumah susun (rusun) Program Perumahan Rakyat (PPR) di Hiliran Ampang, Kuala Lumpur, Jumat 11 Oktober 2013. Mereka diduga anggota “Geng Ah Fatt” yang melakukan aksi perampokan di sejumlah tempat di Malaysia. (arn/nas/ris)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Halaman 6

Pendidikan Karakter dalam Qurban Perlu Dipertimbangkan Pemusnahan RABIES merupakan salah satu penyakit hewan yang harus diwaspadai. Di beberapa daerah di Indonesia, banyak warga meninggal, karena tergigit anjing yang terinfeksi rabies. Pulau Lombok sebagai salah satu tetangga terdekat dari Bali dan NTT mesti mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit rabies di daerah ini. Terlebih, di Bali dan NTT beberapa warganya sudah terkena penyakit rabies dan meninggal.

Langkah Pemkot Mataram melakukan sterilisasi atau vaksinasi pada anjing-anjing liar di Kota Mataram perlu diapresiasi semua pihak. Kebijakan Pemkot Mataram ini setidaknya mampu menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit rabies.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram drh. Ana Mustiana, menjelaskan, sterilisasi ini dilakukan dengan cara mengebiri testis anjing jantan (kastrasi) serta mengangkat sel telur dari anjing betina (ovariohisterektomi). Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah populasi anjing.

Namun, tindakan sterilisasi dan vaksinasi terhadap anjing liar di Kota Mataram tidak akan ada artinya, jika pengawasan terhadap masuknya hewan dari luar Kota Mataram atau Pulau Lombok tidak intensif dilakukan. Dalam arti, jika tindakan vaksinasi hanya dilakukan Pemkot Mataram tanpa didukung Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota, maka kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit rabies cukup besar.

Alasannya, sederhana saja. Anjing-anjing liar yang berada di perbatasan akan masuk ke Kota Mataram dan berpotensi menyebarkan penyakit rabies di titik yang selama ini menjadi fokus vaksinasi. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan dukungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB dalam melakukan vaksinasi dan sterilisasi anjing liar di daerah ini, sehingga penyebaran penyakit rabies bisa dicegah.

Tidak hanya itu, upaya melarang masuknya hewan dari luar NTB harus dilakukan di pintu-pintu masuk. Sebagai contoh, pengawasan di Pelabuhan Lembar yang merupakan pintu masuk Pulau Lombok dari Pulau Bali harus diperketat. Apalagi, anjing-anjing liar di Pulau Bali sudah terjangkit penyakit rabies, sehingga perlu diwaspadai.

Begitu juga di Pelabuhan Sape yang merupakan pintu masuk dari NTT, pengawasan terhadap masuknya ternak liar tidak boleh kendor. Petugas harus tegas melarang masuknya hewan yang tidak memiliki sertifikasi kesehatan di daerah asal.

Kebijakan Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak zaman Drs. H. L. Serinata melarang ternak luar daerah masuk NTB tanpa ada izin harus tetap dipertahankan. Jangan sampai penyakit-penyakit ternak, seperti antraks, flu buruk, penyakit ngorok hingga rabies menjangkiti ternak di NTB. Untuk itu, pengawasan terhadap masuknya hewan dari luar daerah harus intensif dilakukan. Termasuk, semua pemerintah daerah di NTB mendukung dilakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang dikhawatirkan menyebarkan penyakit rabies. Tapi, jika pemerintah sudah menemukan adanya indikasi penyebaran penyakit rabies di daerah ini, langkah pemusnahan terhadap anjing liar harus dilakukan. Hal ini penting dilakukan dalam mencegah jatuhnya korban jiwa. (*)

ETIAP tahun umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya IdulQurban.IdulQurban ini dilaksanakan serangkian dengan ibadah haji di tanah suci Makkah sebagai pengabadian peristiwa yang dialami oleh Halilullah Ibrahim As sebagai bukti ketataatan sang Rasul kepada perintah Sang Khalik.

Dalam Al-Qur’an dengan gambelang dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT lewat mimpi untuk mengorbankan ‘’menyembelih’’ putranya Islamil As. Nabi Ismail pun menjawab dengan lantang, ‘’bila ini perintah Allah maka laksanakanlah maka Insya AIlah aku akan bersabar’’. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surah Ash-Shaffat, ayat 102 s.d. 111.

Bila kita merunut sejarah Nabi Ibrahim As maka akan kita temukan bahwa Nabi Ibrahim telah lama berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang anak tetapi belum-belum juga dikaruniai oleh Allah SWT. Setelah berusia lanjut baru dikaruniai dua orang anak yang ke-2-nya menjadi Rasul Allah SWT. Penjelasan tentang hal ini dapat kita temukan dalam Al-Qur’an Surah Ibrahim. Kedua putra ini adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dari ibu yang berbeda. Nabi Ismail dari Sitti Hajar dan Nabi Ishaq dari Sitti Sarah.

Sitti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim As sendirian dalam keadaan mengandung Nabi Ismail di padang tandus dekat bangunan Ka’bah yang sekarang dikenal dengan Masjidil Haram. Tetapi sebelum ditinggalkan, Nabi Ibrahim menyerahkan segala urusan istri dan cabang bayi yang sedang dikandung yang diwujudkan dengan doa-doanya kepada Allah SWT. Pada saat melahirkan Ismail, Siti Hajar berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk memandikan putranya yang baru lahir. Dalam putaran ke-7 tiba-tiba muncul air dari bekas gerakan tumit Nabi Ismail yang sedang menangis. Air inilah yang dikenal dengan sumur zam-zam yang berada di kompleks Ka’bah. Peristiwa yang dialami oleh Sitti Hajar dalam pencarian air ini diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan sa’i.

Sedangkan peristiwa qurban diabadikan dengan kewajiban berkorban bagi umat Islam minimal sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Prosesi pelaksanaan qurban yang dialami oleh Nabi Ibrahin, Nabi Ismail, dan Sitti Hajar diabadikan dengan proses melontar jumrah bagi jamaah haji. Melontar jumrah ini sebagai permusuhan antara setan dengan umat manusia. Untuk menggagalkan perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim “untuk menyembelih Ismail” maka setan melaksanakan aksinya melalui tiga penjuru, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Sitti Hajar sehingga jamarat itu dikenal dengan akabah, ula, dan wusta.

Peristiwa qurban yang dialami oleh keluraga Ibrahin As dalam kaitannya dengan pendidikan karakter yang se-

Oleh :

H.M.Mugni Sn. (M.Pd.,M.Kom.,Dr.)

(Khadam Pontren Cendekia NW/Ketua FPRB Lombok Timur) dangkan digencarkan oleh Kemedikbud melalui Kurikulum 2013 maka ada beberapa pendidikan karakter yang dapat ditarik, antara lain: Tanggung Jawab : Rasa tanggung jawab ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Sitti Hajar. Nabi Ibrahim telah menyediakan bekal untuk istri dan calon bayi. Tetapi bekal tersebut tidak diketahui apakah cukup atau tidak sampai dia kembali lagi. Oleh karena itu seluruh urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Dengan terus berdoa. Sebagai seorang Rasul Allah tentunya seluruh langkahnya atas bimbingan Allah SWT. Tetapi sebagai seorang manusia maka ikhtiar harus terus diupayakan. Setelah berikhtiar barulah diserahkan kepada Allah SWT. Dengan terus berdoa. Sebagai rasa tanggung jawab atas kelahiran bayinya yang membutuhkan air, Sitti Hajar terus berusaha mencari air dalam keadaan seorang diri tanpa mengenal lelah. Akhirnya air itu muncul dengan izin Allah. Ust. Yusuf Mansur dalam bukunya, “Semua Bisa Jadi Penguasa” menegaskan bahwa tidak akan pernah rugi orang yang punya Allah. Dalam dunia pendidikan tanggung jawab inilah yang harus terus ditanamkan dan dikembangkan. Tanggung jawab sebagai pendidik.

Tanggung jawab sebagai murid dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Seorang pendidik harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesionalismenya. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa tugas profesional seorang pendidik meliputi membuat perencanaan pengajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, dan mengevaluasi. Apakah semua guru-guru kita telah melaksanakan ke tiga tugas tersebut? Untuk tahu jawabannya tanyalah para pengawas pendidikan. Jawabannya, pasti “belum”. Bila guru-guru kita telah melaksanakan ketiga tugas profesisinya tersebut maka tidak diperlukan banyak biaya untuk melaksanakan ujian nasional. Yang pasti tidak diperlukan banyak pengawas. Tidak diperlukan banyak paket soal, dan lain-lain.

Undang-Undang Dasar telah mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD yang salah satu posnya untuk “meningkatkan kesejahteraan” pendidik. Peningkatan kesejahteraan ini diimplementasikan dengan pemberian tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok. Proses pemberian tunjangan ini sudah berjalan sejak 2006 tetapi wajah dunia pendidikan kita semakin “tidak jelas’’. Ujian Nasional masih hight cost. Ada siswa menjadi “mami”, ada calon praja yang “tidak perawan”, ada narkoba masuk sekolah, ada tujuh orang meninggal dan 9 orang luka berat akibat ditabrak anak SD yang menyetir kendaraan di tengah malam, dan lain-lain. Ini tanggung jawab siapa...???

Siswa juga harus bertanggung jawab

pada diri. Visi utama sekolah menjadikan anak menjadi orang baik. Anakanak juga harus paham bahwa bersekolah untuk menjadi orang baik. Prinsip dasar sekolah, “hari ini harus lebih baik dari kemarin”, Artinya hari ini bertambah ilmunya bila dibadingkan dengan kemarin. Hari ini bertambah akhlaq dan moralitasnya bila dibandingkan dengan kemarin. Untuk meraih semua itu maka seorang siswa harus rajin belajar dan taat pada semua aturan sekolah. Siswa harus bertanggung jawab untuk mewujudkan semua itu dengan motivasi intrinsik. Bila semua ini disadari dan terimplementasi pada tanggung jawab maka kasus-kasus di atas tidak akan pernah terjadi. Yang lebih penting lagi bahwa siswa harus menyadari bahwa mereka berhasil di sekolahnya karena dirinya, bukan karena bantuan orang lain saat ujian berlangsung. Tetapi keberhasilan itu sebagai buah dari kerja keras yang telah disemai selama menjadi siswa.

Orang tua harus bertanggung jawab atas kelangsungan dan kelancaran pendidikan putra putrinya. Tanggung jawab ini bukan hanya pada keharusan mencukupi keperluan dan biaya sekolahnya.

Melainkan orang tua juga harus bertanggung jawab mengontrol aktivitas anak di luar jam sekolah. Anak-anak di sekolah hanya, 4 – 5 jam. Dari jam 07.00 – 14.00 atau jam 13.00 – 17.00 Wita.

Dengan demikian sembilan belas jam anak-anak bersama orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, bila ada anak yang berprilaku “kurang terpuji” jangan cepat-cepat menyalahkan sekolah. Siswa yang berkarakter itu, akan lahir karena adanya kerjasama/ perhatian bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Kemandirian : Sikap kemandirian ini dilakoni oleh sikap Sitti Hajar yang siap hidup sendiri di padang tandus, dalam keadaan hamil, malahirkan sendiri, dan dalam keadaan baru melahirkan belari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Tidak pernah mengeluh dan terus berusaha menjaga kandungannya, melahirkan, dan menyapih putra dengan tegar. Sikap kemandirian ini sangatlah diperlukan dalam aktivitas siswa. Siswa harus mandiri, terutama dalam mengerjakan soal-soal ulangan/ ujian. Siswa jangan sampai mengharapkan bantuan orang lain. Siswa harus menghayati dan menerapkan kaidah “al ilmu fissudur wala fissutur/ilmu itu di dada bukan di buku/cacatan”.

Kemandirian ini akan berimplikasi bahwa anak-anak akan rajin masuk sekolah, rajin memperhatikan penjelasan guru, rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan rajin mengulang pelajaran. Bila proses ini sudah dilalui dengan baik maka siswa harus yakin akan mampu menjawab semua jenis ulangan/ujian. Ulangan/ujian itu pada hakikatnya mengulangi apa yang sudah di-

pelajari/apa yang sudah diajarkan. Dengan prinsip ini maka berbagai jenis ujian tidak perlu lagi meghabiskan banyak uang negara karena pengawas tidak perlu lagi banyak pengawas dan berbagai jenis paket soal sudah tidak lagi diperlukan. Biaya-biaya ujian yang mahal ini dapat dialihkan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa beprestasi sehingga dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang akademik tertinggi, yakni program doktor.

Kesabaran : Kesabaran ini diperlihatkan oleh Nabi Ismail yang rela disembelih oleh ayahnya karena yakin Allah SWT tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Dengan kesabaran ini maka Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Kesabaran dalam dunia pendidikan harus dilakoni oleh guru, siswa, dan orang tua. Guru harus bersabar melaksanakan tugas-tugas profesionalisme dan membimbing murid-muridnya sehingga menjadi anak yang “lebih baik hari ini daripada kemarin.” Para siswa juga harus bersabar dalam mengikuti seluruh peraturan sekolah, sabar mengikuti pelajar, sabar dalam mengulangi pelajaran, dan bersabar dalam menghadapi seluruh jenis ulangan/ujian. Orang tua harus bersabar mencari/mengeluarkan berbagai jenis biaya untuk sekolah anak-anaknya. Bersabar dalam mengawasi dan membimbing anak-anaknya selama berada di rumah sehingga sang anak terus menjadi lebih. Bila ada perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak sekolahan terjadi pada anak-anaknya seharusnya orang tua curiga dan bertanya. Dengan modal kesabaran ini maka insyallah anak-anak akan berhasil di sekolah dengan prestasi yang baik dan moralitas yang membanggakan. Walahuaklam bissawab.

Pungli masih sumbat izin investasi di NTB Harus diberantas penyumbatnya

*** Rungkang Jangkuk berpotensi jadi daerah wisata terpadu Sumber PAD baru bagi Pemkot Mataram

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Halaman 7

Pungli Masih Sumbat Izin Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Selera berinvestasi di Provinsi NTB dinilai cukup tinggi, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata. Hanya saja, kebijakan perizinan di setiap kabupaten/kota yang masih berbeda-beda, ditambah dengan banyaknya pungutan liar (pungli) yang mengakibatkan tersumbatnya arus investasi yang masuk.

Tak Bisa Dibendung

Aminollah

(Suara NTB/bul)

PEMERINTAH daerah telah menyiapkan sertifikat untuk mutiara yang akan dipasarkan, baik di dalam maupun luar negeri (ekspor). Tetapi, sertifikat yang disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB hingga saat ini belum ada yang meminatinya dan cenderung diabaikan.

Padahal, dengan sertifikat tersebut akan menjadi penanda keaslian mutiara hasil budidaya di dalam daerah.

Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si menjawab maraknya penjualan mutiara luar negeri yang terindikasi palsu, menilai tidak ada kewenangan kebijakan di daerah untuk membendung masuknya mutiara impor yang informasinya lebih banyak datang dari Cina ini. Kebijakan tertingginya ada di pemerintah pusat. Akan tetapi cukup sulit menurutnya untuk menghentikan impor.

“Saya khawatir mutiara-mutiara luar negeri ini plastik yang kemudian dipoles seperti mutiara asli,” ungkapnya, Kamis (17/10).

Aminollah juga mengakui, semakin maraknya penjualan mutiara-mutiara palsu yang kemudian dijual secara bebas dengan harga yang cukup murah. Padahal, dampak yang akan muncul nantinya adalah ketidakpercayaan pembeli dari luar terhadap hasil budidaya mutiara NTB. Ada tiga sebenarnya hasil murni budidaya di dalam daerah. Di antaranya, warna pink, gold dan silver yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dengan penyediaan sertifikat ini, akan menjadi penanda keaslian mutiara dalam daerah.

“Sertifikat sudah kita siapkan sejak lama, tetapi kok sampai sekarang tidak ada yang mengajukan permintaan untuk menerbitkan sertifikat di DKP,” katanya.

Sejatinya, sertifikat ini akan menjadi penanda daerah asal produk. Terutama untuk mutiara-mutiara yang akan dikirim ke luar negeri. Seyogyanya harus memiliki sertifikat, sehingga saat memasarkannya, konsumen di dalam dan luar negeri sudah mengetahui bahwa produk yang berkode 573 berasal dari NTB. Tidak saja pengusaha besar, para pedagang mutiara yang ada di Sekarbela Mataram, terang Aminollah berhak mengajukan penerbitan sertifikat. Hanya saja, tetap ia sayangkan keengganan pelaku usaha mutiara ini untuk meminta sertifikat di DKP. Padahal, tidak ada pemberatan terhadap penerbitannya.

Oleh karenanya, salah satu langkah untuk menekan semakin menjamurnya mutiara-mutiara palsu, dalam waktu dekat ini, pusat lelang mutiara yang ada di Lombok Tengah akan segera dilaunching. Setidaknya dapat menjadi jaminan terhadap mutiara yang dipasarkan.

Tidak saja mutiara, DKP sendiri tetap menyiapkan sertifikat pada hasil tangkap perikanan lainnya. Tetapi yang akan dikirim ke luar negeri. Dengan sertifikat tersebut, dapat mempermudah pengiriman barang di setiap pelabuhan. (bul)

Pandangan ini disampaikan Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Provinsi NTB, Irvan Zaidi, Kamis (17/10).

Dikatakannya, banyak investor yang ingin menanamkan investasinya di daerahdaerah yang dianggap potensial untuk dikembangkan. Melihat peluang itu, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melaku-

Irvan Zaidi

kan pungutan yang tidak jelas.

“Kalau mereka (investor) dikenakan sekian Dollar, mereka pasti bayar. Tetapi banyak pungutan liar yang tak jelas, sehingga investor juga lari,” ungkap Irvan Zaidi Yang tak kalah penting lainnya yang dipandang masih mengakibatkan tersendatnya investasi yang masuk ke NTB adalah kebijakan masing-masing kabupaten/kota untuk menerbitkan izin investasi yang berbeda-beda.

Misalnya, untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat dengan KLU, Lombok Timur maupun di pulau Sumbawa adalah proses dan waktu terbit izin tersebut yang berbeda. Demikian juga untuk persyaratan tak sama.

Untuk ini, disarankan perlu

kesepakatan Biro Hukum, Pemkab/Pemkot dan DPRD agar duduk bersama menyatukan kesepahaman. Sehingga persyaratan dan prosedur investasi di NTB bisa disamaratakan.

“Kalau di Provinsi sebenarnya tidak masalah. Tapi yang menyulitkan adalah daerah di mana investasi tersebut mendarat,” terangnya.

Untukitu,kedepandalamrangka menyambut pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), untuk tahun 2014 sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan instruksi Gubernur akan diberlakukan aturan bagaimana kiat mengelola dan me-manage investor dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi izin-izin investasi.

Artinya, jika investor datang ke kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya, maka proses dan prosedurnya akan sama. Misalnya menyangkut izin lokasi. Kemudian akan dirancang Perda dan berapa insentif yang harus diberi-

kan terhadap investasi.

Apakah setiap investasi baru dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-nya) setelah dua tahun, ataukah kebijakannya lima tahun, atau Bea Perolehan Hak (BPH) juga demikian. Karena indikator semacam itu yang belum ada di provinsi ini.

“Kalau sudah berlaku seperti itu, bisa ditertibkan. Tapi sekarang kalau mau berinvestasi tapi belum apa-apa sudah dipungut orang, bisa lari juga investor tersebut,” tegasnya.

Menyangkut tingkat keberhati-hatian pemerintah daerah terhadap penerbitan izin investasi, Irvan Zaidi menyebut agar tidak terulang kembali persoalan investasi PT Gunung Lawu di Pelabuhan Ampenan, ia mengatakan perlu dibentuk market intelijen investasi, yang bisa memata-matai track record investor.

Atau dengan memanfaatkan mitra praja utama yang ada di sepuluh provinsi untuk mengkomunikasikan keabsahan investor berdasarkan daerah asalnya. (bul)

Sidak Samsat Praya

Sekda Ingatkan Petugas Jangan Menyimpang Praya (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB, Drs. H. Lalu Suparman, MM melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Samsat Praya atau UPTD. Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi (KPPRD) Praya Lombok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan seluruh petugas untuk tidak melakukan penyimpangan. Dalam melaksanakan tugas hendaknya mengedepankan ketulusan dalam memberikan pelayanan.

“Berikan pelayanan dengan konsisten dan konstituisional supaya dalam melaksanakan tugas secara profesional. Ketulusan itu penting, jangan lakukan penyelewengan sedikit apapun karena pasti akan diketahui,” ujar Sekda di hadapan petugas Samsat Praya, Kamis (17/10).

Menurutnya, ketulusan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menyelamatkan petugas dari sikap tidak terpuji seperti melakukan tindakan yang menyimpang. ”Tidak usah melakukan sesuatu yang menyeleweng,” pintanya.

Nur mengatakan, petugas Dispenda dalam menjalankan tugas hendaknya disiplin.

Petugas katanya, harus da-

tang tepat waktu jangan sampai masyarakat yang lebih dulu datang. Selain itu, harapnya petugas juga bisa bersikap ramah kepada masyarakat dalam upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat agar membayar kewajibannya tepat waktu.

Jika semua hal tersebut bisa dilakukan petugas, katanya, maka hal itu akan memberikan manfaat terhadap target yang dibebankan. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada Dispenda untuk menyiapkan SDM yang memadai untuk mengoperasikan teknologi yang ada. “Sehingga keberadaan teknologi dan SDM mendukung untuk mencapai target yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sekda menyempatkan diri untuk melihat beberapa ruang kantor Samsat Praya yang baru sebelum bertolak ke kantor Samsat Praya yang lama. Di kantor Samsat Praya yang lama dan sudah terlihat tidak representatif lagi, ia sempat berkomunikasi dengan pegawai dan aparat kepolisian yang ada di sana. Ia berpesan supaya aparat sering-sering melakukan razia gabungan dan membangun sinergi yang kuat. (nas)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

SIDAK – Sekda NTB didampingi Kepala Dispenda, H. Lalu Suparman saat sidak di Kantor KPPRD Praya, Kamis (17/10).

(Suara NTB/bul)

PENGOLAH PUPUK – Dua orang petugas tengah memelihara mesin pengolahan pupuk granula yang dikelola GNE. Mesin ini lebih banyak libur ketimbang beroperasi lantaran order yang kecil.

Belum Mampu Bersaing

Pabrik Pupuk Granula GNE Melempem Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Daerah (Perusda) Gerbang NTB Emas (GNE) sejak tahun 2010 lalu belum banyak memproduksi pupuk granula (organic). Persaingan pasar cukup ketat, bahkan untuk tataran lokal saja sudah dikuasai oleh perusahaan pupuk Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim.

Akibatnya, mesin berkapasitas 6 ton/ hari yang merupakan hibah pemerintah pusat yang ada di Banyumulek, Lombok Barat itu hanya beroperasi seadanya berdasarkan kebutuhan tempo tertentu.

Mengunjungi gudang produksi yang terintegrasi di Banyumulek, mesin produksi pupuk granula ini belum terlihat beroperasi. Sebab, pasar produksinya yang belum memasyarakat karena cukup sulit menembus pasar pupuk granula yang sudah dikuasai oleh dua perusahaan pupuk besar di Indonesia ini.

Hanya seorang supervisor dan dua petugas lainnya yang sedang menumpuk bahan baku yang notabene dari limbah-limbah ternak. Jika sewaktu-waktu ada per-

mintaan pupuk ini dari petani atau penjual bunga.

“Kita belum bisa berproduksi banyak, hanya seadanya sesuai permintaan,” terang Supervisor yang menangani pupuk granula GNE, Muhamad Sodikul Asri dijumpai Suara NTB di lokasi, Kamis (17/10).

Sodikul menyebut, pupuk Granula produksi GNE belum bisa dipasarkan, akibat perbandingan harga penjualan yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan pupuk Petrokimia Gresik dan Kaltim.

Bayangkan, pupuk Granula GNE dijual dengan harga Rp 1.500/Kg. sementara dua perusahaan tersebut menjual dengan harga Rp 500/Kg, sebab telah disubsidi pemerintah sebesar Rp 1.000/Kg. “Kami bahkan mengupayakan untuk bekerjasama dengan Petrokimia untuk sama-sama memasarkan pupuk Granula, tapi belum ada respon, dan kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa,” tambahnya.

Masyarakat sebenarnya yang tak bisa dipaksa untuk menggunakan pupuk produksi GNE. Karena sulit menggeser kebiasaan menggunakan pupuk granula dari perusa-

haan luar. Apalagi, selisih harga penjualan Rp 1.000 dianggap masih menjadi persolan utama. Tentunya, petani akan lebih memilih pupuk dengan harga yang lebih rendah.

GNE sendiri, sudah tentu menurut Sodikul akan mempertimbangkan operasional mesin untuk berproduksi.

Sebab dalam perkilo pupuk granula, biaya yang harus dikeluarkan untuk berproduksi saja dihitung sebesar Rp 887.

Belum terhitung biaya-biaya lainnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk menjual pupuk setara dengan penjualan Petrokimia dan pupuk Kaltim.

Untuk sementara ini, guna mengefektifkan keberadaan mesin produksi, sedang dilakukan upaya kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan stakeholders yang ada untuk mensosialisasikan keberadaan pupuk granula milik GNE. Untuk memanfaatkan stok bahan baku yang ada digudang, Sodikul menyebut dilakukan proses pembuatan kemasan pupuk kompos untuk dipasarkan di pedagang-pedagang bunga di kota Mataram.

“Kita masih kurang branding juga,” demikian diurai. (bul)

Hari Raya Idul Adha 1434 H

Telkomsel Serahkan 21 Hewan Kurban di Bali dan NTB Mataram (Suara NTB) Pada perayaan hari raya Idul Adha tahun 2013 atau 1434 Hijriyah ini, Telkomsel memberikan bantuan hewan kurban berupa 21 ekor kambing untuk warga masyarakat di sekitar lokasi 21 Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel di wilayah Bali dan NTB. 21 site BTS yang menjadi lokasi penyerahan hewan kurban tersebut, terbagi menjadi empat titik di Bali, yakni Gunung Islam, Pantai Madewi, Pengambengan, dan Karangasem. Serta17titikdiNTB, yakni Gajah Mada, Kediri Lombok, Lingsar, GraPARI Mataram, Ko-

pang, Praya, Ubung Lombok, Masbagik, Selong, Panjitilar, Bima, Bima II, Belo, Sumbawa Besar, Sumbawa II, Banyumulek, dan terminal Raba. Bantuan diserahkan kepada masyarakat melalui pengurus masjid atau pemuka masyarakat setempat.

GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra Ganot Sunoto mengatakan, hari raya Idul Adha ini, Telkomsel menyerahkan bantuan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat, terutama di daerah tempat infrastruktur jaringan Telkomsel beroperasi, yakni BTS yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya.

Dalam mewujudkan komitmen sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, Telkomsel berupaya untuk memberi kemanfaatan lebih di antaranya dengan menyerahkan hewan kurban ini kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Ganot menambahkan, bantuan yang diberikan itu merupakan bukti bahwa Telkomsel selalu menerapkan Good Corporate Citizenship dalam setiap gerak operasional bisnisnya.

(Suara NTB/ist)

POTONG - Petugas sedang memotong hewan kurban yang digelar oleh Telkomsel.

“Kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen dan kepedulian Telkomsel untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan, serta sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kinerja dan beragam prestasi yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga kegiatan ini menjadi berkah, bermanfaat bagi semua pihak, dan berkesinambungan,” ungkap Ganot.

Secara nasional, Telkomsel menyerahkan 59 ekor sapi dan 424 ekor kambing dengan total jum-

lah paket kurban yang didistribusikan sebanyak 19.300 paket ke wilayah sekitar kantor dan BTS Telkomsel, serta Telkomsel Telecommunication Center (TTC) di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, nilai bantuan kurban Telkomsel untuk tahun ini meningkat 20 persen dibandingkan tahun lalu, seiring dengan makin luasnya cakupan wilayah operasional dan komitmen Telkomsel untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat Indonesia. (bul)

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Gugatan MAJU Belum Teregister di MK Giri Menang (Suara NTB) Gugatan pasangan Dr. H. Mahrip SE, MM dan Drs. TGH. Munajib Kholid (maju) terhadap KPUD soal Pilkada Lombok Barat ke Mahkamah Konstituti belum masuk register. Berkas gugatan pasangan yang memproleh peringkat kedua setelah AZAN ini, telah lama terdaftar dan menunggu register dari pihak MK. Gugatan ini pun sebenarnya tinggal menunggu keputusan pihak MK apakah bisa dijadwalkan untuk proses persidangan. “Belum ada iinformasi terbaru dari MK soal gugatan Maju, tapi belum teregister gugatan itu,” ungkap divisi humas KPU Lobar, Suhardi kamis (17/10).

Sesuai hasil pelacakan yang dilakukan disitus resmi MK, belum tercantum gugatan Maju di dalam registrasi. Ia sendiri belum tahu pasti kenapa gugatan itu belum teregister. Suhardi menyatakan, untuk memastikan soal adanya gugatan itu komisioner KPU Lobar pun mencari tahu langsung ke MK. Setelah datang langsung ke MK, memang ada guguatan Maju terdaftar di MK tapi belum teregister.

Di MK kata suhardi, pihaknya memperoleh informasi guguatan Maju sudah terdaftar. Perkara gugatan itu atas nama Maju. Namun gugatan itu belum teregister. Dari keterangan pihak MK, belum jelas kapan gugatan itu diregister. Bedanya, antara terdaftar dengan terigester jelasnya tentu implikasi kalau terigster maka tinggal menunggu jadwal proses sidang. Namun tentu hal itu, tergantung pimpinan hakim.

Apakah, memenuhi syarat untuk disidangkan.

Dalam hal ini, pihak KPU intinya akan tetap diinfokan oleh pihak MK tiga hari sebelunnya proses sidang. Tentunya, KPU akan diminta jawaban apa yang menjadi tuntunan pemohon. Terkait apa saja masalah yang dijadikan bahan gugatan, pihak MK belum memperboleh untuk diakses karena belum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jika gugatan itu sudah terdaftar, baru diregister tenggat waktu 14 hari tuntas.

Sementara Itu, Tim Pemenangan Maju, Edi Wahyudi mengaku semuaa proses pendaftaran gugatan itu dilakukan oleh Kuasa Hukum atau pengacara. Untuk persidangan, Maju menyiapkan delapan pengacara. Diketahui, gugatan Maju ke MK terkait temuan pelanggaran mulai proses sampai pemungutan suara. Tim maju mengklaim menemukan banyak pelanggaran pada saat tahapan tersebut. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

KPK Tahan Andi Mallarangeng Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

“Saudara-saudara hari ini saya mulai penahanan oleh KPK, sesuai ketentuan KPK saya menerima untuk mempercepat penyelesaikan kasus ini,” kata Andi di Gedung KPK

Jakarta pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, setelah diperiksa selama sekitar enam jam.

“Saya berharap agar segera ada peradilan yang adil, kebe-

naran terungkap, yang benar dikatakan benar yang salah ya salah,” kata Andi.

Andi mengenakan jaket tahanan saat keluar dari gedung KPK bersama tiga orang

pengacaranya, Harry Pontoh, Ifdal Hasyim dan Luhut MP Pangaribuan.

“Tersangka AAM ditahan di rutan KPK selama 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi tentang penahanan Andi Alifian Mallarangeng (AAM).

KPK sudah menahan salah satu tersangka kasus Hambalang, mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemu-

da dan Olahraga Deddy Kusdinar, sejak 13 Juni 2013.

Selain Andi dan Deddy, KPK menetapkan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor sebagai tersangka dalam perkara korupsi yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan telah merugikan negara sampai Rp 463,66 miliar itu. (ant/bali post)

Sebelum melakukan penahanan KPK dua kali memeriksa Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka kasus korupsi dalam pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

Pemeriksaan Akil Mochtar Tak Bisa Terbuka Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan secara terbuka.

“Kalau pemeriksaan Pak AM terbuka, jelas tidak bisa,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK Jakarta, Kamis.

“Ini bukan masalah tempat pemeriksaan, tapi karena dia tersangka tentu tidak bisa terbuka,” tambah Johan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Rabu (16/10) telah mengirimkan surat kepada KPK untuk memeriksa Akil Mochtar, tersangka kasus suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas (Kalimantan Tengah) dan Lebak (Banten).

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar menyatakan Mahkamah Konstitusi harus meminta izin KPK untuk memeriksa Akil dalam sidang di majelis kehormatan sehingga jadwal dan lokasi pelaksanaan sidang belum dapat dipastikan.

Surat yang dikirimkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Johan, masih dibahas oleh pimpinan KPK. “Surat dari Majelis Kehormatan MK mengenai permintaan pemeriksaan AM terkait kode etik, surat sudah sampai tadi siang dan sedang dilakukan pembahasan oleh pimpinan dan deputi penindakan,” jelas dia. (ant/bali post)

Johan Budi

Korupsi Dana Block Grant

Polres Lobar Tunggu Audit BPKP Giri menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) terus mengusut kasus korupsi dana Block Grant, dana BOS, BSM dan rehab ruang kelas senilai Rp 663 miliar yang melibatkan Kepala SMP 3 Gerung, M. Hirman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polres akan segera memanggil bersangkutan sebagai tersangka, namun harus menunggu hasil audit BPKP yang keluar diperkirakan minggu depan.

Demikian diungkapkan kasatreskrim Polres lobar, Iptu Windy Tjahyadi, Kamis (17/10). Dikatakan, kalau sudah keluar hasil audit tersebut pihaknya akan memeriksa tersangka. Setelah hasil audit keluar, maka barulah tersangka dipanggil, dan bisa dibertahukan ke Dikpora. Karena selama ini, status tersangka merupakan hasil pemeriksaan polisi.

Hasil audit BPKP kata Windy akan diterimanya, paling tidak seminggu sampai dua minggu kedepan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi empat item dana bantuan pendidikan antara lain penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Block Grant dan rehab ruang kelas. Dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala SMP Negeri 3 Gerung Muhammad Hirman itu tercium sejak januari 2013 lalu.

Sementara itu, oknum Kepsek terkait tetap aktif sebagai Kepsek. Ia masih menjabat sebagai kepala sekolah. Dikonfirmasi terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap oknum Kepsek tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, H. Faturrahim mengaku belum menerima tembusan surat penetapan Kepsek tersebut sebagai tersangka. “Kami belum terima tembusan surat itu, makanya belum bisa bersikap apa-apa,” ungkapnya. Saat ini Dikbud masih menunggu proses hukum di Polres Lobar.

Jika ada putusan terkait kasus itu, maka Dikbud, katanya, akan menyiapkan sanksi sesuai ketentuan. Tentunya, kalau Kepsek tersebut terbukti bersalah, paling tidak dia akan diberhentikan jadi Kepsek, ekstrimnya dia akan dipecat. Hasil penyidikan itu nantinya akan jadikan acuan untuk menentukan sikap terhadap siapa saja yang terlibat di jajaran pendidikan Lobar. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten akan menindak tegas guru, pegawai maupun kepala sekolah yang terlibat dalam kasus korupsi. (her)

Penahanan Andi Malaranggeng Percepat Penyelesaian Kasus Hambalang

Demokrat Hormati Keputusan KPK Jakarta (Suara NTB) – Partai Demokrat menghormati keputusan KPK yang menahan mantan pengurus partai tersebut yang juga mantan Menteri Pemuda Olahraga, Andi Malarangeng, karena dugaan korupsi Hambalang.

“Kita hormati keputusan KPK,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Demokrat, Saan Mustopa di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis.

Mantan Wasekjen dan Sekretaris Fraksi PD itu menambahkan, penahanan Andi itu lebih baik. “Itu juga baik bagi Andi daripada kasusnya digantung. Biar pengadilan yang menguji, apa-

kah yang dilakukannya benar atau tidak. Saya berharap Andi mendapat keadilan,” kata Saan.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Gerindra, Desmon J Mahesa meyakini, Andi Malarangeng tak akan berani jujur untuk mengungkap kasus Hambalang.

“Andi akan tutup mulut, karena dia bukan seorang pemberani,” ungkap Desmon.

Ia menambahkan, ada kemungkinan lain tak beraninya Andi Malarangeng buka mulut soal Hambalang. “Terbuka atau tidak, pertanyaannya Andi dilindungi siapa,” kata Desmon. (ant/bali post)

Usut Dugaan Pemerkosaan PS Kafe Lian

Polisi Periksa Sejumlah Saksi Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lobar terus melakukan penyelidikan terkait kasus pemerkosaan yang menimpa Cindi (27) seorang partner song (PS) Kafe Lian asal Surabaya. Polisi memanggil sejumlah saksisaksi dari pihak Cafe dan pihak terkait yang saat kejadian berada di lokasi. Namun sejauh ini, pihak kepolisian belum menemukan saksi yang ada dan langsung melihat persetubuhan tersebut.

“Kami masih lidik kasus ini,” ungkap kasat Reskrim Lobar, Iptu Windy Tjahyadi, Kamis (17/10). Dikatakan, pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi dalam kasus itu.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan olah TKP. Proses selanjutnya, penyelidikan terus berlanjut.

Diketahui Cindy yang bekerja sebagai PS Kafe Lian melapor ke Polres Lobar, terkait kasus pemerkosaan yang dialaminya saat menemani tamu pada Sabtu (28/9) malam lalu. Ia melaporkan Rabu (2/10). Korban didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak dan Perempuan APIK datang ke Polres Lobar.

Saat melaporkan kasus yang

menimpanya korban sudah diminta untuk melakukan tes visum karena kejadian terjadi Sabtu dan baru dilaporkan Rabu. Hasil visum itu baru diketahui seminggu lagi. Laporan itu kata Windy akan ditindaklanjuti ke tahap lidik. Sekarang pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus ini.

Peristiwa Malang Menurut Cindi, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita. Dia diminta untuk menemani tamu bersama tujuh PS lainnya. Saat itu di dalam room nomor 6 ada enam orang tamu. Di antaranya berinisial KC, KI, BL, dan dua oknum aparat berinisial IN dan AS. Di dalam room itu dirinya diminta untuk menenggak minuman beralkohol. Dari penuturan Cindi ada dua oknum polisi juga di dalam room tersebut yakni IN dan AS. Setelah minum beberapa gelas, Cindi mulai pusing. Di bawah pengaruh minuman keras, Cindi tidak sadarkan diri. Dia kemudian tertidur di sofa. Menurut Cindi, berdasarkan cerita dari teman, saat dirinya mabuk berat itulah, peristiwa malang tersebut terjadi. (her)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi X DPR RI, Zulfadli menyatakan, penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng akan semakin mempercepat penyelesaian kasus Hambalang.

“Penahanan Andi Malarangeng bisa mempercepat penuntasan kasus Hambalang yang sudah terlalu lama,” kata Zulfadli di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Sementara anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat meminta Andi Malarangeng untuk kooperatif dan terbuka.

“Andi jangan menutupi sedikitpun kasus Ham-

balang. Ini adalah pembelajaran bagi semua pihak. Karena Andi adalah menteri aktif pertama yang ditahan KPK. Semoga dengan ditahannya Andi, proses hukum kasus Hambalang bisa selesai hingga tuntas dan semoga kasus ini terbuka apa yang selama ini terutup,” kata Martin.

Ia juga meminta Andi untuk tegar menghadapi masalah. “Saya sedih juga anak muda seusia Andi terjerat kasus korupsi. Dia harus tegar menghadapi persoalan ini. Andi belum tamat kariernya. Hanya saja bagaimana dia bersikap jujur dalam menghadapi kasus ini,” kata Martin. (ant/bali post)

Ditangkap Polisi

Ibu Rumah Tangga Menipu dengan Modus Arisan Bogor (Suara NTB) – Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, menahan seorang ibu rumah tangga karena melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus arisan.

“Ini modus baru, penipuan di kalangan ibu rumah tangga dengan dalih arisan. Pelaku memberikan informasi ke peserta arisan lain, bahwa ada yang akan menang arisan bulan depan dan butuh uang cepat, bagi yang berminat dapat membelinya seharga arisan, tapi ternyata fiktif,” kata Kepala Unit Reskrim Polsek Bogor Barat AKP Puji Astono di Kota Bogor, Kamis.

Ia menyebutkan pelaku berinisial HB atau Heny (32), warga Kampung Sawah, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Penahanan pelaku beraw-

al dari laporan dari seorang korban, yakni Dian Ekawati (37), warga Kelurahan Ciledek Timur, Kecamatan Bogor Barat yang tidak lain merupakan tetangga pelaku.

Dian melaporkan tersangka Heny ke Markas Polsek Bogor Barat atas tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan ibu rumah tangga tersebut.

Dalam laporannya, pelaku berpura-pura menjual arisan.

Namun setelah uang diberikan tidak dikembalikan.

Korban melaporkan perbuatan pelaku ke Markas Polsek Bogor Barat, Rabu (3/10), sedangkan korban mengalami kerugian sebesar Rp13.800.000.

“Antara korban dan pelaku ini saling kenal, mereka `tetanggaan`, anggota arisan juga,” kata Puji.

Ia mengatakan penipuan dan penggelapan yang dilaku-

kan pelaku tidak hanya sekali. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku telah melakukan sejumlah penipuan dengan modus yang sama, yakni arisan ke sejumlah ibu rumah tangga lainnya.

Ia mengatakan terdapat lima korban penipuan tersebut dengan total nilai kerugian sekitar Rp50 juta lebih.

Beberapa korban penipuan itu, di antaranya Fitria Rachmawati tertipu Rp 1.500.000, Ade Herawati (Rp 30.300.000), Delia Kurnia (Rp2.5000.000), dan Meli Soliha (Rp 3.5000.000).

“Saat ini pelaku sudah kita tahan dan dititipkan di tahanan Mapolres Bogor Kota untuk pemeriksaan selanjutnya,” kata Puji. Ia menyebutkan pelaku dikenakan Pasal 378 dan 371 KUHP, yakni penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (ant/bali post)

Presiden Dinilai Tak Punya Prasyarat Ajukan Perppu MK Jakarta (Suara NTB) – Anggota Badan Legislasi DPR RI, Nurul Arifin menilai, Presiden pada dasarnya tidak memiliki prasyarat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebuah Perppu tidak dibuat dalam ruang hampa sosial, namun ada konteks extra ordinary yang mengharuskan Perppu dikeluarkan, yakni keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Situasi nasional dan situasi di MK tidak sedang terjadi kegentingan atau keadaan bahaya,” kata Nurul di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Jika Akil ditangkap KPK karena korupsi, tidak berarti MK secara institusional akan roboh. “Menurut saya, jika ada pencuri dalam rumah jangan

bakar rumahnya. Tapi tangkap pencurinya saja dan benahi kembali rumah yang rusak karena kebobolan si maling tersebut,” ujar Nurur.

Jika Perppu tersebut menekankan tiga hal, yakni persyaratan hakim konstitusi, pemilihan dan penjaringan hakim konstitusi, dan pengawasan terhadap MK, maka hal tersebut sudah diatur dalam UU MK. “Tinggal persyaratannya yang diperketat, sementara penjaringan sudah jelas diusulkan oleh siapa dan mekanisme pengawasan eksternal,” kata dia.

Mengenai pengaturan mekanisme pengawasan eksternal ini, menurut Nurul Arifin, bukan saja UU MK yang harus dilihat, tapi harus disinkronkan dengan UU KY.

“Sudah dua kali MK membatalkan konsep pengawasan eksternal, yakni pembatalan terhadap UU Nomor 22 tahun 2004 tentang KY dan pembatalan terhadap UU MK hasil revisi, terutama terkait dengan nomenklatur pengawasan eksternal,” kata Nurul.

Mestinya, tambah politisi Partai Golkar itu, keadaan tidak perlu dibuat terlalu berlebihan. “Presiden dalam konstitusi berhak mengajukan RUU. Maka diajukan saja RUU perubahan atas RUU MK dan perubahan RUU KY sekaligus. Kita kembalikan konsep pengawasan oleh KY untuk memperkuat pengawasan terhadap MK. Jika hanya tiga hal itu yang diatur oleh Perpu, saya rasa Perppu itu akan sia-sia,” pungkas Nurul Arifin. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Setia Band Hibur Masyarakat Loteng

(Suara NTB/ars)

Praya (Suara NTB) Grup band ibu kota, Setia Band, Rabu (16/10) malam kemarin, tampil prima di hadapan ribuan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, di alun alun kota praya. Kehadiran Band yang dimotori Charly Van Houten ini untuk memenuhi undangan Pemkab Loteng, guna menyemarakkan HUT ke 68.

Saat menghibur masyarakat Loteng, para personel Setia Band, Charly Van Houten (vocal), Jeane Phialsa alias Alsa ( Drummer), Pepeng (Gitaris) tampil prima. Lagu lagu hits mereka dengan genre melayu digeber, mampu menghipnotis belasan ribu masyarakat yang hadir.

Penonton bukan hanya dari kalangan masyarakat Lombok Tengah, bahkan dari beberapa kabupaten lain pun ikut membeludak di arena konser.

Tidak jarang, para penonton diajak bernyanyi bersama. Charly yang memang kerap tampil komunikatif dengan penonton, membawa suasana malam itu benar benar menjadi hiburan paling meriah.

Sedikitnya 12 lagu hits mereka nyanyikan. Diantaranya lagu “Jangan Ngarep”, “Stasiun Kereta”, “Stasiun Cinta” serta “Tak Tahan Lagi”. Sejumlah lagu hits mereka ketika masih berlabel ST 12, juga dibawakan sang vocalis. (kir) PRIMA - Aksi panggung Charly Setia Band di Alun alun Kota Praya, Lombok Tengah.

Jakarta (Suara NTB) Grup musik asal Inggris Coldplay akan mendapat penghargaan dalam “17th annual Hollywood Film Awards” melalui lagu hit-nya berjudul “Atlas”.

Lagu tersebut menyabet penghargaan atas lagu pengiring film atau soundtrack “The Hunger Games: Catching Fire.”

Sang vokalis Chris Martin akan mewakili grup band tersebut untuk menerima penghargaan dan tampil dalam gala upacara pada 21 Oktober di Beverly Hilton, California, Amerika Serikat.

Band yang digawangi Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion dan Jonny Buckland itu merilis lagu “Atlas” pada September dan meraih posisi puncak iTunes di 43 negara.

Sementara itu, soundtrack film itu baru akan dirilis Lionsgate dan Republic Records pada 19 November, sedangkan film baru akan didistribusikan ke seantero dunia pada 22 November.

Mengutip www.billboard.com, peraih penghargaan dalam Hollywood Film Award sangat ditentukan pendiri dan direktur eksekutif Carlos de Abreu bersama sejumlah anggota komite lainnya.

“Hollywood Film Award sangat senang memberi penghargaan kepada sebuah band yang dihormati dunia dan produktif seperti Coldplay. Mereka terus membangun warisannya dan lewat “Atlas” yang untuk pertama kalinya mereka rekam sebagai lagu tema film, kami tak lagi bisa berpikir artis mana lagi yang pantas meraih kehormatan ini.” (ant/balipost)

Investor Tidak Serius

Dewan Sarankan Bupati Bersikap Tegas Selong (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan Bupati Lotim, H. Moch. Bin Dachlan bersikap tegas terhadap keberadaan investor yang dinilai tidak serius untuk menanamkan investasinya. Menurut Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Daeng Paelori, SE Bupati bisa mencabut izin investor-investor yang tidak bisa menunjukkan tingkat keseriusannya itu.

“Kita pahami kegalauan bupati terhadap investor yang sekadar katanya-katanya akan berinvestasi tapi tidak jadi-jadi,” ucapnya pada Suara NTB di Selong, Kamis (17/10).

Ketua DPD Partai Golkar Lotim itu mengaku sangat setuju dengan kebijakan Bupati untuk memberlakukan agunan bagi semua investor yang ingin

berinvestasi di Lotim.

Berikut pula terhadap sejumlah bangunan ilegal yang diduga dibangun harus ditertibkan. Seperti bangunan liar di kawasan hutan Sekaroh yang konon sudah ada berdiri bungalow ilegal. Menyangkut persoalan itu, Bupati juga diminta memberikan sikap tegas dengan melakukan penert-

iban segera kepada pihak yang dinilai telah melangkahi kewenangan Pemda.

“Kita kan punya perangkat Satuan Polisi Pamong Praja, lakukan penertiban segera,” sarannya.

Menurutnya, komitmen pemerintah daerah saat ini juga dipandang sudah cukup jelas menyangkut perizinan.

Perayaan Hari Raya Kurban

Keliling Kampung, Dongengkan Kisah Nabi Ibrahim Rilis Album Kompilasi Keempat

(Suara NTB/ist)

PENYANYI asal Kabupaten Sumbawa, Sari Rosami kembali merilis album kompilasi keempatnya sekitar tiga bulan lalu. Dalam album yang berisi 10 lagu berjudul “Ku Set Biwer” itu, Sari kebagian membawakan dua buah lagu.

Sementara delapan lagu lainnya dibawakan oleh beberapa penyanyi Sumbawa lainnya.

“Ada dua judul lagu yang saya bawakan di album ini.

Judulnya Ku Set Biwer dan Kali Sumer,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Kamis (17/10).

Penyanyi kelahiran Empang, Sumbawa ini mengatakan, perbedaan album kompilasi keempat dari ketiga album sebelumnya, terletak pada musik dan isi lagu. Di album-album sebelumnya, lagu yang dibawakan Sari cenderung bertema kekecewaan atau patah hati dengan musik yang mendayu-dayu. “Kalau di album Ku Set Biwer ini tentang kerinduan dan iramanya juga nge-beat,” ujar pelantun Timang Rasate ini.

Selain beredar di Sumbawa, albumnya juga beredar di Mataram. Ia mengatakan, perkembangan musik daerah di Sumbawa juga cukup baik. Sama seperti perkembangan musik Sasak.

“Menurut saya perkembangannya makin pesat. Soalnya banyak pemuda-pemuda berbakat muncul dengan karakter masing-masing di bidang seni musik. Tapi mereka tidak lupa sama musik etnik Sumbawanya,” ujarnya. Dengan ini diharapkan musik daerah Sumbawa terus berkembang ke depannya.

Beberapa tahun yang lalu, Sari pernah mengikuti audisi pencarian bakat yang ditayangkan televisi nasional.

Saat ini ia mengatakan tidak berniat mengikuti ajang serupa karena lebih memilih fokus menyelesaikan kuliahnya di salah satu universitas di Mataram. (yan)

Sari Rosami

Mataram (Suara NTB) Momentum perayaan Hari Raya Qurban atau Idul Adha, dimanfaatkan oleh pendongeng NTB, Wawan Entibi untuk menebarkan kisah-kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kemasan sebuah cerita dongeng. Cerita tersebut ia dongengakan dari kampung ke kampung, tidak hanya di Mataram, tapi juga beberapa kampung di Lombok Tengah.

Pendongeng yang biasa disapa Kak Wawan Entibi ini mengatakan dari beberapa hari sebelum perayaan Idul Adha pada Selasa (15/10) lalu, ia diminta untuk mendongeng di beberapa tempat. “Sampai tanggal 19 Oktober besok ini ada juga yang minta saya untuk mendongeng,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (17/10).

Kisah-kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail dibawakan dengan gaya bahasa yang santai, jenaka, dan interaktif sehingga anak-anak menjadi tertarik untuk mendengarkan. “Kisah dari Nabi Ibrahim sejak sebelum punya anak, dari saat beliau terus berdoa untuk punya keturunan sampai Ismail lahir, besar, dan perjalanan disembelihnya Ismail,” terangnya tentang materi dongeng yang ia ceritakan.

Wawan mengakui, dari cerita yang ia sampaikan, tidak hanya anak-anak yang antusias, tapi orang tua yang berada di sekitar masjid tempat

Lebih cepat proses pengurusannya selama syarat yang telah ditetapkan terpenuhi.

Menurut Daeng, investor yang ilegal tersebut telah mempermainkan daerah, sehingga harus diberikan tindakan tegas. Pihak investor juga tidak boleh semena-mena. “Apa sih susahnya kan tinggal mengajukan izin saja,” paparn y a . (rus)

Daeng Paelori

Happy Salma Ikut Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa Denpasar (Suara NTB) Artis Happy Salma ikut berdemonstrasi ke Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Bali untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa pada Kamis.

Happy sempat berorasi di depan publik dalam demontrasi yang diparakarsai oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tersebut.

Dia mengaku mengikuti aksi unjuk rasa itu atas ajakan dari pentolan grup band Superman Is Dead (SID), Jerinx.

“Ini untuk kemanusiaan, karena ini tidak hanya terjadi di Bali saja, tapi juga menjadi barometer,” katanya.

“Hati nurani warga Bali pasti sama. Mereka ingin ekosistem terjaga, keseimbangan terjaga. Apalagi Bali percaya pada hukum karmapala dan Tri Hita Karana. Juga pada Desa Kala Patra,” tambah dia.

Dia juga mengatakan bahwa aksi demontrasi merupakan bentuk kecintaan terhadap seorang pemimpin.

“Kita menyampaikan pendapat berarti mencintai pemimpin.

Dan, apabila pemimpin mendengarkan rakyatnya, berarti dia peduli,” katanya. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

DONGENG - Kak Wawan Entibi mendongeng di depan anakanak memceritakan keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail. ia mendongeng ikut antusias kedepan anak-anak bisa menmendengarkan. Bahkan ia di- jadi orang kaya raya dan sholeh tawari untuk mengisi dongeng sehingga bisa ber-qurban dan sekali sebulan di masjid berderma untuk ummat,” Karang Kelok Mataram oleh harapnya. Pesan-pesan yang Kepala Lingkungan dan pen- tersirat dalam cerita dongeng yang ia sampaikan diharapkan gurus masjid setempat.

Dengan mendongengkan tidak hanya mengena di hati kisah keteladanan ayah dan anak-anak, tapi juga para oranak (Ibrahim dan Ismail), di- ang tua yang hadir dapat meniharapkan agar anak-anak kmati dan mengambil hikmah.

Selain sibuk dengan kegiamau melaksanakan apapun perintah Allah dan menjauhi tan mendongeng ke berbagai sejauh-jauhnya apa yang dila- tempat, ayah dua putra ini rang-Nya. Anak-anak yang juga memberi pelatihan menmendengarkan kisah ini juga dongeng ke guru-guru PAUD. diharapkan tumbuh menjadi Diharapkan para guru juga pribadi yang taat dan sholeh bisa mempunyai keterseperti Ismail yang rela berkor- ampilan dalam mendongeng. ban dan melakukan apapun Sehingga cerita yang disampaikan bisa mengena ke hati perintah Allah.

“Saya juga sisipkan agar anak didiknya. (yan)

Happy Salma

10 SMK Buat Animasi ”Petualangan Si Adi” Jakarta (Suara NTB) 10 SMK di Pulau Jawa bekerja sama untuk membuat sebuah film animasi 3 dimensi berjudul “Petualangan si Adi”.

Film animasi itu merupakan kerja sama Batavia Pictures dan Castle Production dengan SMKN 3 Kasihan, SMKN 5 (Yogyakarta), SMKN 2 Wonosobo, SMKN 2 Jepara, SMKN 9 Surakarta, SMKN Tunas Harapan Pati, SMKN 11 Surabaya, SMKN 4 Malang, SMK Bina Informatika Tangerang, dan SMK Pelita YNH Sukabumi, dengan fasilitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami berikan fasilitas pengetahuan bagaimana kerja di industri animasi,” kata Sukemi, staf khusus bidang komunikasi media Kemendikbud, kepada wartawan saat menghadiri pemutaran perdana film tersebut di kawasan Senayan, sore ini.

Masing-masing sekolah mengirim lima siswa pilihan untuk membuat animasi “Petualangan Si Adi”. Bertempat di SMKN 3 Kasihan Yogyakarta, selama satu tahun, lima puluh siswa itu bekerja membuat animasi di bawah bimbingan Castle Production.

Bintang Rizky Utama dari SMK Bina Informatika Tangerang menceritakan pen-

galamannya selama satu tahun membuat animasi.

Bersama sekitar tiga orang siswa lainnya, ia berada dalam tim pembuat gerakan.

Bintang dari jurusan animasi itu mengaku tidak menemui kesulitan teknis berarti saat mengerjakan animasi.

“Yang sulit justru menyamakan persepsi,” jelasnya.

Selama setahun tidak berada di kelas, ia tak lupa membawa buku-buku pelajarannya. Di sana ia belajar sendiri untuk mengejar ketinggalannya.

Sinta Dewi, guru animasi di sekolah tempat Bintang menimba ilmu, mengatakan sekolah memberikan dispen-

sasi kepada lima siswanya yang terlibat dalam pembuatan animasi “Petualangan Si Adi”. Soal ujian dikirim kepada siswa melalui surat elektronik.

“Pas Ujian Nasional (UN) pulang, ambil cuti selama UN. Terus, balik lagi,” cerita Bintang. Ia mengikuti program itu dari kelas 2 semester dua hingga kelas 3 semester terakhir.

Sinta mengaku masih belum percaya bisa melihat film animasi karya anak didiknya sore ini. Ia berharap program ini membuat bakat dari sekolah kejuruan diakui dan industri animasi Indonesia mampu menyerap mereka.

Sukemi mengatakan siswa yang terlibat dalam pembuatan animasi itu berpeluang meraih beasiswa. Tidak otomatis mendapat beasiswa, siswa tersebut harus mengajukan ke Kemendikbud dan bila memenuhi persyaratan, misalnya potensi akademik, ia baru dapat memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah animasi.

Animasi 3D “Petualangan Si Adi” mengisahkan perjuangan Adi mengumpulkam sembilan pusaka di penjuru Nusantara untuk melawan Kokar. Dalam pencarian tersebut, Adi dibantu robot B10 buatan mendiang kakeknya. (ant/balipost)

(Suara NTB/rus)

Coldplay akan Dianugerahi Hollywood Film Award

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Halaman 10

Pendidikan di Indonesia Masih Diukur Lewat Angka Mataram (Suara NTB) Membeludaknya peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencapai ribuan peserta terus mendapatkan sorotan dari pengamat pendidikan di daerah ini. Direktur Mains Institute for Education and Community Development Mataram, L. Ma’shum Ahmad sebagai fenomena matinya proses belajar masyarakat. ‘’Hal itu karena domain ideologi sistem pendidikan sekarang ini masih sangat tidak manusiawi. Semuanya diukur lewat angka-angka dan berorientasi pada hasil semata tanpa melihat berbagai proses pendidikan yang mereka jalani.

Padahal hasil itu merupakan rangkaian dari kausalitas semata,’’ tuturnya pada Suara NTB, Kamis (17/10).

Menurutnya, apa yang terjadi sekarang ini harus mendapatkan kajian serius dari pemerintah. Pasalnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terkesan hanya memperbaiki sisitem yang muncul dipermukaan saja, tapi tidak pernah mengkajinya secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Padahal berbagai riak yang muncul ke

permukaan tersebut hanyalah sebagai implikasi dari rusaknya akar permasalahan dunia pendidikan.

Ma’shum mencontohkan, proses ujian nasional yang terbilang tidak fair dan tidak manusiawi. Peserta didik diajarkan seperti robot, harus memenuhi berbagai target dengan ukuran-ukuran tertentu yang terbilang sangat kaku dan

sempit. Mereka harus lulus dengan memenuhi angka tertentu dari pelajaran tertentu.

Belum lagi prosesnya yang masih jauh dari kejujuran, sekolah tidak konsisten karena pada saat yang sama mengajarkan kejujuran dan ketidakjujuran.

“Sudah jadi rahasia umum kalau sekolah mempunyai target melalui penetapan angka-angka sekian dengan persentase sekian. Alhasil, karena orientasinya hasil ukuran sukses siswa menjadi dipersempit hanya terbatas pada angka-angka semata,”

terangnya.

Sementara saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa hanya memiliki orientasi satu, yakni bisa meraih gelar. Faktanya, ketika mereka lulus orientasi mereka hanya satu, yakni menjadi PNS dan tidak memiliki kreativitas untuk mencipta.

Akibatnya, peminat CPNS pun menjadi membeludak.

Dirinya berharap, pemerintah harus melakukan revolusi terhadap sistem pendidikan yang berlaku dan tidak lagi sekadar reformasi, tetapi revolusi sistem besar-besaran. (dys)

LIBATKAN SISWA Pemotongan hewan kurban di SMPN 4 Mataram melibatkan siswa. Puluhan siswa ikut membantu mempersiapkan daging kurban yang akan dibagikan kepada siswa dan masyarakat miskin di lingkungan sekolah.

Juara Cerdas Cermat UTAMI Miftahul Wardani siswi kelas IX SMPN 4 Mataram berhasil menjadi juara dalam ajang cerdas cermat di cabang Fahmil Qur’an pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB. Bersama kedua temannya, Utami berhasil menyabet juara III dalam lomba cerdas cermat.

Sebelum maju mewakili Kota Mataram di tingkat provinsi, Utami telah melalui beberapa tahapan seleksi, baik seleksi di tingkat sekolah, tingkat kecamatan hingga tingkat Kota Mataram. Ia tak menyangka timnya berhasil menjadi juara III dan mengharumkan nama daerah dan sekolah.

Meski telah belajar keras dan menguasai beberapa pengetahuan seperti sejarah Islam, ilmu pengetahuan umum dan tajwid. Namun selama perlombaan, Utami masih mengalami kesulitan, terutama dalam menjawab pertanyaan terkait dengan fiqih. “Kesulitan soal terutama fiqih,” ungkapnya.

Beruntung dengan kesungguhannya, Utami berhasil mengalahkan lawan dari Kabupaten Sumbawa dan menjadi juara III. Baginya, kalah menang bukan tujuan utamanya. Yang penting adalah pengalaman mengikuti lomba dan kesempatan berkompetisi dengan siswa-siswa lain. (nia)

Cetak Kemandirian Masyarakat Lewat KUM

IAIN Mataram Berbagi Daging Kurban Mataram (Suara NTB) Pada Idul Adha tahun ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram kembali menyelenggarakan pembagian hewan kurban kepada masyarakat di sekitar kampus, yakni kawasan Kelurahan Gomong dan Jempong. Sebanyak 600 kupon daging hewan kurban berhasil dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terlihat mengantri sejak panitia pembagian daging kurban, Kamis (17/10) pagi.

Ketua Panitia Pembagian Daging Hewan Kurban IAIN Mataram, Drs. Tamjidillah, M.Pd, mengaku keseluruhan kupon yang berjumlah sekitar 600 kupon yang dibagikan ke semua masyarakat di sekitar kampus IAIN Mataram.

“Mereka sangat antusias mendapatkan jatah daging hewan kurban, meski hanya mendapatkan satu kilogram daging hewan kurban tetapi mereka sangat senang,” ungkapnya.

Pembagian daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu ini tentunya sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap kondisi masyarakat sekitar kampus.

Diakuinya, peningkatan jumlah hewan kurban dari tahun sebelumnya yang berjumlah hanya delapan ekor sapi meningkat menjadi 10 ekor untuk idul kurban tahun ini. ‘’Tiga ekornya sudah dibagikan ke masyarakat. Sisanya dibagikan ke seluruh staf, dosen, dan pegawai lingkup IAIN,’’ ujarnya.

Pembagian daging hewan kurban tahun ini, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum sekitar kampus. Namun juga diberikan kepada sebagian mahasiswa yang terlibat aktif sebagai pengurus lembaga kemahasiswan intra kampus, seperti pengurus BEM, pengurus HMJ, dan lembaga intra kampus lainnya. “Mereka semua mendapatkan jatah yang sama setiap tahunnya. Ini juga untuk meningkatkan silaturahmi antarberbagai elemen di kampus ini,” terangnya. (dys)

Momentum Idul Adha

(Suara NTB/nia)

Mataram (Suara NTB) Setelah program pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Fungsional (KF) sukses dilaksanakan BPPAUDNI Regional V Mataram. Kini program serupa kembali dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program Keaksaraan Fungsional (KF) dengan nama Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). ‘’Program KUM ini berbeda dari program KF sebelumnya, dari segi isi maupun substansinya. Meski berbeda, namun sebenarnya KUM ini tidak bisa lepas dari program Keaksaraan Fungsional, karena para pesertanya merupakan lulusan-lulusan dari para peserta yang telah memegang sertifikat kelulusan buta aksara dari dinas setempat,’’ ungkap Ketua Pamong Belajar BPPAUDNI Regional V Mataram, Mahyudin, M.Pd, di kantornya Kamis (17/10).

Setiap peserta yang didata dan berkeinginan mengikuti pembinaan melalui program KUM wajib menunjukkan sertifikat berupa Surat Keterangan Melek Buta Aksara (Sukma) yang diperolehnya pada saat mengikuti program KF melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Menurutnya, peserta yang telah mengikuti KUM ini ratarata berusia mulai dari 19 sampai 50 tahun. Ini merupakan usia-usia produktif bagi mereka, diharapkan bisa menciptakan berbagai kreativitas lainnya. Para peserta mengikuti program KUM selama tiga bulan. Mereka akan diarahkan untuk diberikan pelatihan berbagai bentuk life skill guna menjawab berbagai bentuk kebutuhan hidup mereka nantinya.

Meski hal ini merupakan kelanjutan dari program KF, ujarnya, dalam pembinaan program KUM ini tidak lagi mempelajari masalah huruf, angka dan lain sebagainya. ‘’Hal itu karena kami menganggap dengan mereka menunjukkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tersebut, artinya mereka sudah bebas dari buta aksara,’’ ujarnya.

Nantinya, dalam program pembinaan KUM selama tiga bulan ini mereka akan mendapatkan pembinaan mengenai cara berusaha dan berbagai kemampuan kreatif lainnya agar mereka bisa mandiri dalam berusaha. Adapun materi pembinaannya disesuaikan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat sekitar. ‘’Seperti empat kelompok binaan yang ada di Karang Pule. Mereka dibina sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Seperti pembuatan bros dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan pembinaan selama tiga bulan, perkembangan mereka akan terus dimonitoring oleh kami,’’ terangnya. (dys)

Capaian Program ABSANO Diklaim Sesuai Target Mataram (Suara NTB) Gerakan Angka Buta Aksara Menuju Nol (ABSANO) yang merupakan salah satu komponen Gerakan 3 A (ABSANO, ADONO dan AKINO) yang dicanangkan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi-Ir. H. Badrul Munir, MM, pada periode sebelumnya diklaim sudah mencapai target yang diharapkan.

Pada naskah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Pemprov NTB mengklaim angka melek huruf masyarakat NTB di tahun 2011 sudah mencapai 97,95 persen.

Kondisi ini, menurut Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB Tri Budiprayitno, meningkat dibandingkan tahun 2008 atau pada masa awal pemerintahan TGH. M. Zainul Maj-

di, persentase angka melek huruf di NTB baru 80,1 persen. ‘’Pada tahun 2003, persentase angka melek huruf di NTB sebesar 77,8 persen. Sementara pada tahun 2008, persentase angka melek huruf sebanyak 80,1 persen. Dan di tahun 2011, persentasenya meningkat cukup banyak, yakni 97,95 persen,’’ ungkapnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/10).

Tingginya persentase angka melek huruf tersebut, ujarnya, mengindikasikan program Gerakan 3 A yang dicanangkan pada periode pemerintahan sebelumnya dinilai cukup berhasil. Sementara, beberapa kekurangan pada pelaksanaan Gerakan 3 A, khususnya ABSANO tetap berusaha diselesaikan pada periode mendatang.

Pada bagian lain, ungkapnya, pembangunan di beberapa bidang dan sektor telah menunjukkan hasil maksimal. Hal ini bisa dilihat dari 65 indikator kinerja pembangunan dalam pencapaian target 2013. Dari 65 indikator tersebut, ungkapnya, 39 indikator telah tercapai atau melampaui target, 20 target optimis bisa tercapai dan 6 indikator membutuhkan perhatian serius. ‘’Enam indikator yang membutuhkan perhatian khusus adalah, rata-rata lama sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, usia harapan hidup, ICOR, angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi,’’ terangnya, seraya menambahkan, Pemprov di bawah kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, bertekad mencapai target yang sudah ditetapkan. (ham)

Antisipasi Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda PENGGUNAAN narkoba tidak mengenal usia, pendidikan atau profesi. Siapapun bisa menjadi pecandu atau pengguna narkoba ini. Begitu juga di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan salah satu sasaran utama peredaran barang haram ini. Jika tidak segera diantisipasi akan membawa dampak terhadap perkembangan generasi muda dan nasib bangsa di masa mendatang. Apa pendapat mahasiswa tentang masalah ini.

Sosialisasikan Bahaya Narkoba MASALAH bahayanya penggunaan narkoba harus disosialisasikan terus. Jika ini tidak dilakukan akan membahayakan generasi muda sebagai penerus harapan bangsa. Jadi, pemerintah atau aparat terkait harus terus menerus mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba kepada seluruh masyarakat terutama para remaja.

Ihsan Nawawi (Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Mataram)

Awasi Anak-anak ORANG tua harus selalu mengawasi anakanaknya agar tidak kebablasa dalam bergaul. Jangan sampai sudah kebablasan baru mendapatkan pengawasan. Harusnya itu dilakukan sejak dini, sehingga penggunaan narkoba di kalangan anak-anak bisa dihindari.

Atira Mukhtar (Mahasiswi Fakultas Ekonomi Unram)

Latih Kepedulian Siswa pada Sesama Mataram (Suara NTB) Momentum Idul Adha kerap dimanfaatkan sekolah untuk melatih kepedulian para siswa terhadap sesama. Begitu juga dengan SMPN 4 Mataram. Kamis (17/10), bersama guru dan pegawai, puluhan siswa SMPN 4 Mataram turut sibuk membantu mempersiapkan daging kurban yang akan dibagikan kepada siswa dan masyarakat miskin di lingkungan sekolah.

“Kita langsung melibatkan para siswa terutama OSIS, ikut membantu pelaksanaan kurban ini mulai dari penyembelihan hingga pembagian daging kurban pada masyarakat,” terang Kepala SMPN 4 Mataram Drs. M. Yahya kemarin.

Dengan berbekal pisau atau parang, puluhan siswa beserta guru dan pegawai SMPN 4 Mataram ikut membantu mempersiapkan daging kurban mulai dari menyembelih, memotong daging, hingga membaginya ke dalam kantungkantung plastik yang sudah disediakan panitia kurban.

Nantinya daging yang sudah disiapkan ini akan dibagi kepada para siswa miskin serta masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan sekolah.

Pada Idul Adha tahun ini SMPN 4 Mataram menyembelih empat ekor sapi, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana sekolah hanya menyembelih dua ekor sapi dan empat ekor kambing. Daging kurban ini ibagikan pada 350 siswa miskin di SMPN 4 Mataram serta 250 kantung daging kurban untuk masyarakat miskin di sekitar lingkungan sekolah.

Diharapkan dengan turut dilibatkannya para siswa ini, sekaligus dapat melatih karakter beragama dari para siswa, serta membiasakan siswa untuk belajar berkurban sejak dini. Melalui kegiatan kurban di sekolah ini, maka siswa dilatih untuk lebih peduli terhadap sesama yang membutuhkan. “Kalau sekarang siswa masih iuran dengan menyisihkan uang sakunya masing-masing, ke depan kita harapkan mereka bisa berkurban sendiri,” terangnya. (nia)

Mahasiswa Lotim Pertanyakan Kelanjutan KLS Selong (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kamis (17/10) mendatangi jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim). Para mahasiswa ini mempertanyakan kelanjutan rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Salah satu peserta aksi, Azwar Zamhuri, menanyakan sikap Bupati Lotim H. Moch.

Ali Bin Dachlan dengan pembentukan KLS. Beberapa waktu sebelumnya, dituturkan ada pernyataan bupati, namun dianggap telah membingungkan warga.

Pada bagian lain, Azwar meminta pemerintah mengaudit keuangan Komite Pemekaran Lombok Timur. Beberapa tahun sebelumnya, pernah disuarakan untuk dilakukan audit. Namun sam-

pai sekarang belum ada jawaban atas rencana tersebut.

“Segera lakukan audit sehingga hasilnya diketahui masyarakat,” pintanya.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, H. Sahabudin yang mewakili bupati dalam pertemuan dengan mahasiswa itu menyampaikan, jika bupati secara prinsip mendukung terbentuknya KLS. Hanya saja, ada tiga kecamatan yang dipandang kurang setuju masuk masuk kabupaten paling selatan Lotim ini, yakni Terara, Montong Gading dan Sikur. ‘’Sebutan nama KLS, menurutnya juga bisa dirubah,’’ ujarnya.

Saat ini proses pengusulan KLS sudah di Jakarta, sehingga pihak Pemda sendiri masih menunggu proses selanjutnya dari Jakarta. “Namun tetap, Bupati setuju dengan pembentukan KLS ini,” ujarnya. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Tujuh Atlet NTB Perkuat Indonesia di SEA Games Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet asal NTB yang diproyeksikan mendapat tiket untuk membela tim Indonesia di SEA Games Myanmar Desember 2013 mencapai 7 orang. Mereka terdiri dari 6 atlet atletik dan 1 atlet pencak silat, sementara lima atlet lainnya dipulangkan.

Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, menjelaskan enam atlet atletik yang bakal membela Indonesia di SEA Games Myanmar adalah Iswandi, Fadlin, Safwaturrahman, Nurul Imaniar, Ridwan dan Nadirian dan Mariati.

Menurutnya, ke tujuh atlet yang diproyeksikan membela tim meraih putih itu akan tampil di nomor lari 100 meter, 200 meter, 4 x 100 meter, 1.500 dan 400 meter gawang. Sementara atlet pencak silat putri NTB, Mariati akan tampil di Kelas C putri. ‘’Ketujuh atlet yang sukses mengukir prestasi di kejurnas itu sedang menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Surabaya dan Jakarta untuk menghadapi SEA Games 2013,’’ terangnya pada Suara NTB, Kamis (17/10).

Iswandi, terangnya, adalah atlet yang sukses meraih prestasi di nomor 100 meter putra di Kejurnas Atletik di Jakarta September lalu. Begitu juga Safwaturrahman juara di nomor 200 meter putra, Ridwan dan Andirian meraih medali emas di nomor 1.500 meter dan 400 meter gawang putra. Begitu juga, Fadlin meraih medali emas di nomor estafet 4 x 100 meter putra. Sementara itu, pesilat putri NTB, Mariati sukses meraih prestasi di kejuaraan level nasional hingga internasional. Terakhir Mariati meraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012 lalu.

Selain tujuh atlet itu, terdapat tiga atlet yang juga sempat mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games, yakni atlet tolak peluru putri Dewi Lantari, Aminullah dan Indera Milasari. Namun ketiga atlet itu dipulangkan, lantaran tak memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games.

Selain itu, terdapat dua atlet voli putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana yang gagal tampil di SEA Games.

Kedua atlet nasional yang sukses menyumbangkan medali perak di SEA Games di Palembang 2011 ini harus absen di event bergengsi tersebut , karena cabor voli pantai yang diikuti tidak diperlombakan di SEA Games Myanmar 2013. (fan)

Perselobar, Minim Pemain Muda Giri Menang (Suara NTB) Klub sepak bola asal Lombok Barat (Lobar), Persatuan Sepakbola Lombok Barat (Perselobar) masih eksis di kancah liga nasional. Klub yang dulunya ternama ini, kini eksis di kasta nomor dua, yakni Divisi II Liga Indonesia. Selama kiprahnya, klub ini menghadapi berbagai kendala terkait pemain, khususnya pemain muda, sehingga berada di dasar klasemen Grup I bersama PS Badung, PS Gianyar, PS Bantul Perst Tabanan, PS Mataram dan Perselobar.

Sekretaris PSSI Lobar L. Putrawan, mengakui, pada pertandingan Divisi II beberapa waktu lalu di Bali, Perselobar bertanding draw melawan PS Mataram. Namun, Perselobar mampu mengalahkan PS Tabanan. Dari lima kali main, Perselobar satu kali menang, satu kali kalah dan tiga kali draw. ‘’Hasilnya, Perselobar mampu mengumpulkan empat poin dari lima pertandingan,’’ ujarnya, Kamis (17/10).

Menghadapi musim depan nanti, pihaknya menghadapi masalah mental pemain. Dari sisi kualitas dan teknik, pemain Perselobar tak kalah. Namun, mental pemain menjadi masalah selama musim kemarin. Karenanya, pihaknya selain merekrut pemain muda di usia 23 tahun dicampur dengan pemain senior. Musim kemarin saja, dari 24 pemaiin lima pemain di antaranya dari senior dan 19 pemain berusia di atas 20 tahun.

Untuk merekrut pemain, pihaknya dihadapkan dengan sulitnya mencari pemain junior atau usia dini yang berkualitas bagus. Untuk itu, pihaknya berupaya melihat perkembangan pemain mulai di tingkat pelajar. Kendala dana juga menjadi masalah, karena dibandingkan klub luar seperti Bali, merogoh kocek besar dalam membiayai klubnya menghadapi musim depan. “Saya tidak mau ngomong masalah dana, pokoknya minim,” akunya. (her)

Menpora Minta Atlet Berprestasi Tidak Dipolitisasi Yogyakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo meminta semua pihak tidak memanfaatkan atlet berprestasi dan sedang populer untuk kepentingan pencitraan politik.

“Saya dengan tegas melarang semua pihak yang ingin memanfaatkan atlet berprestasi, terutama pemain sepak bola U-19 untuk kepentingan politik tertentu seperti untuk pemilihan kepala daerah,” kata Roy Suryo saat memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam acara Hari Olahraga Nasional di Hotel The Sahid Rich Yogyakarta, Kamis (17/10).

Sukses tim sepak bola U-19 sebagai juara Piala AFF dan kemudian lolos ke putaran final Piala Asia 2014 di Myanmar telah melambungkan nama pemain seperti Evan Dimas dan Maldini Pali sehingga mereka sering menerima undangan dari banyak pihak.

“Kalau yang memberi bonus rumah adalah gubernur atau KONI daerah asal mereka tentu adalah hal wajar, tapi kalau yang mengundang untuk gala dinner sebuah partai politik calon kepa-

la daerah di luar asal mereka, tentu suatu hal yang patut dipertanyakan,” kata Roy, politisi asal Partai Demokrat itu.

Sebelum acara puncak Haornas 2013 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Roy Suryo secara khusus juga membuat acara agar bisa memberikan secara langsung kepada atlet dan pelatih berprestasi secara lebih leluasa.

“Saya khawatir kalau pada acara puncak di Stadion Mandala yang dihadiri Presiden para atlet dan pelatih akan terkendala aturan protokoler, sehingga lebih baik saya buat acara tersendiri,” katanya.

Pada acara tersebut, Kemenpora secara simbolis memberikan sebanyak 523 dari total 1.000 penghargaan yang diwakili oleh 43 orang yang berasal dari pelajar tingkat SD sampai SMA, serta dan pelatih atlet prestasi tingkat regional

(ant/bali post)

Keisuke Honda

yang meng- i n g i n k a n Honda bergabung bersama mereka, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENGHARGAAN - Menpora Roy Suryo (kanan) memberikan penghargaan berupa piagam dan uang kepada mantan atlet, atlet dan pelatih berprestasi di Yogyakarta, Kamis (17/10).

Adolf Wage Waromi, salah satu mantan atlet penerima bantuan asal Jayapura menyampaikan rasa gembira dan tidak menyangka mendapat kehormatan menghadiri acara puncak Haornas 2013. “Saya sama sekali tidak menyangka mendapat undangan ini, apalagi mendapat kesempatan ber-

foto bersama Menpora,” kata mantan atlet dayung yang sekarang bekerja sebagai nelayan di Jayapura.

Atlet lain yang mendapat penghargaan adalah petinju Chris John, atlet wushu Lindswell serta pelatih bulu tangkis Richard Mainaky. (ant/bali post)

Hadapi Kejurnas Piala Presiden

Persiapan Atlet Capai 95 Persen Mataram (Suara NTB) Menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Presiden 1-3 November mendatang, persiapan atlet tarung derajat NTB sudah mencapai 95 persen. Itu artinya, sebanyak 14 atlet tarung derajat NTB siap berlaga.

Sejumlah atlet pun betekad mengicar prestasi terbaik di event bergengsi tersebut. “ Saat ini anak-anak sedang menjalani latihan kecepatan, kelincahan dan strategi tanding saja. Itu artinya persiapan atlet sudah mencapai pada tahap puncak.

Tinggal pemantapan saja,” ucap Pelatih Olahraga Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholies ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (17/10).

Adanya sisa waktu kurang dari satu bulan, ujarnya, para atlet akan melakukan latihan pemantapan teknik, terutama latihan kecepatan, kelincahan dan strategi tanding menjadi fokus mereka. Pasalnya latihan fisik dan teknik sudah dilakukan atlet sejak tiga bulan terakhir. Setelah menjalani latihan di GOR

para atlet juga menjalani latihan di tepi pantai untuk meningkatkan kemampuan daya tahan fisik atlet.

Bagi Dedy persiapan petarung NTB menghadapi Kejurnas Piala Preside tahun 2013 ini cukup baik dibanding persiapan mengikuti kejurnas Piala Presiden tahun 2011 lalu. Melihat persiapan yang sudah dilakukan itu Dedy pun semakin optimis para atlet NTB bakal tampil lebih baik lagi di Kejurnas Piala Presiden di Bandung 1-3 November mendatang.

Pantauan Suara NTB, sebanyak 14 atlet itu menjalani latihan peningkatan daya tahan fisik, kelincahan, kecepatan dan startegi tanding, para atlet ditangani serius ima pelatih yang terdiri dari, Dedy Noor Cholies, Imran alias Yong, Jamaluddin Bado, Hery Surantoro dan Gian.

Satu orang pelatih menangani 3 orang atlet Atlet tarung derajat putra NTB, Lukman menegaskan, dirinya siap mengukir prestasi di ajang bergengsi tersebut. Atlet peraih medali perunggu di PON XVIII di Riau 2013 ini mengincar medali emas. (fan)

Honda akan Gabung ke Milan Tokyo Pemain internasional Jepang, Keisuke Honda, akan menandatangani kontrak dengan AC Milan bila ikatan kerjanya dengan juara Rusia CSKA Moscow berakhir pada 31 Desember mendatang.

Dokumen yang berkaitan dengan transfer bebasnya ke klub raksasa Eropa itu sudah diajukan kepada yang berwenang di sepak bola Italia, demikian dilaporkan harian Sports Nippon.

Wakil Ketua AC Milan Adriano Galliani baru-baru ini menyatakan klub Serie A itu secara resmi sudah mengikat kontrak dengan Honda, mereka sudah mengumpulkan dokumen.

Bila CSKA Moscow mengeluarkan sertifikat transfer bagi Honda, maka ia otomatis terdaftar sebagai pemain AC Milan, kata sumber itu kepada Sports Nippon.

AC Milan gagal mengontrak pemain menyerang berusia 27 tahun itu — yang membantu Jepang maju ke putaran 16 besar Piala Dunia 2010 — pada musim panas lalu. Klub Rusia itu dilaporkan menginginkan dana sebesar lima juta euro (6,7 juta dolar AS) sebagai uang transfer Honda.

Setelah hampir empat tahun bersama penyandang gelar juara Rusia, Honda kini diincar beberapa klub besar Eropa, sementara pemain itu akan mengikuti Piala Dunia di Brazil. Ia disebutsebut diincar beberapa klub Liga Utama Inggris.

Jika ikatan kerja dengan klub Eropa itu tidak jadi terlaksana, Honda mengatakan kepada media bahwa ia “memiliki beberapa opsi” bila kontraknya berakhir dengan klub Moskow itu.

Minggu lalu dilaporkan bahwa Tottenham akan mengikat kontrak Honda Januari mendatang.

Juventus, Monaco dan Liverpool merupakan klub-klub

dan internasional .

Khusus mengenai atlet pelajar, kata Roy, Kemenpora akan bekerja sama dengan Mendiknas dan Mendagri dalam upaya memberikan jaminan masa depan yang lebih baik. “Kita ingin atlet berasal dari pelajar harus bisa menyelesaikan pendidikannya. Jadi, mereka bisa mendapat pekerjaan yang layak,” katanya.

Penghargaan untuk atlet dan mantan atlet berprestasi dibagi atas dua kelompok, yaitu Paket A senilai Rp125 juta dan Paket B senilai Rp37,5 juta, sementara untuk pelatih sebesar Rp15 juta.

Pelajar tingkat SD menerima bantuan penghargaan senilai Rp 5 juta, disusul SMP Rp5,5 juta dan SMA sebesar Rp7 juta. “Ini bukti bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak tinggal diam untuk membantu mereka yang berprestasi,” kata Roy menambahkan.

(Suara NTB/fan)

MELATIH - Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholies (kanan) sedang melatih atlet tarung derajat di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (17/10).

Marc Marquez Dekati Gelar Juara Dunia

Fabio Cannavaro (Suara NTB/ist)

Cannavaro: Inter Butuh Penyandang Dana Asing Singapura Mantan kapten timnas Italia yang pernah mengantarkan timnya meraih Piala Dunia Fabio Cannavaro menyambut pembelian Inter Milan oleh pengusaha Indonesia Erick Thohir. Dia mengatakan Italia memang tengah memerlukan penyandang dana asing pada masa sulit seperti sekarang.

Mantan pemain terbaik dunia yang pernah bermain dua musim untuk Inter Milan ini mengatakan sepakbola Italia sangat kehausan dana segar, sedangkan investor dalam negeri sangat langka.

Komentarnya ini disampaikan setelah milyarder Indonesia Erick Thohir pekan ini menguasai mayoritas saham Inter yang adalah orang Asia pertama yang membeli klub Italia. “Saya senang karena kami tidak memiliki investor di Italia,” kata dia kepada AFP saat mempromosikan Tiger Street Football di Singapura.

Erick Thohir yang telah memilik klub sepakbola AS DC

United dan klub basket NBA Philadelphia 76ers ini mengakuisi 70 persen saham Inter.

Inter dilaporkan menginginkan stadion baru karena selama ini mereka harus berbagi Stadion San Siro dengan pesaing sekota AC Milan.

Inter menjadi klub Serie A kedua yang dimiliki asing setelah AS Roma yang dibeli pengusaha AS Thomas DiBenedetto dan James Pallotta dua tahun lalu.

Cannavaro tidak mengkhawatirkan pengalaman Inggris yang banyak dikuasai investor asing, namun hasilnya tak sepadan. “Jika orang ingin berinvestasi dalam sepak bola kami, maka itu menciptakan peluang kerja baru untuk banyak orang dan saat ini di Eropa, kami memerlukan hal itu,” tegas dia.

Ada tiga pengusaha Indonesia yang tergabung dalam proses pembelian saham Inter Milan, yakni Erick Thohir, Rosan Roeslani dan Handy Soetedjo.

Mereka bertiga menguasai 70 persen saham I Nerazzurri, sedangkan 30 persen masih dipegang pemilik lama Massimo Moratti. (ant/bali post)

Phillip Island Pembalap muda asal Spanyol Marc Marquez dapat memastikan menjadi juara dunia MotoGP sekaligus menjadi yang termuda menjadi juara dunia dalam 35 tahun jika sukses di sirkuit Phillip Island, Australia, pekan ini.

Pembalap tim Repsol Honda akan kian mendekati juara pada debutnya jika mengalahkan pembalap Yamaha Factory Racing Jorge Lorenz o dengan selisih 50 poin untuk memasuki dua balapan setelahnya di Jepang dan Spanyol.

Pembalap berusia 20 tahun itu kini memimpin 43 poin menjelang balapan Australia hari Minggu nanti, dan jika dia menjuar a i sirkuit ini yang otomatis meraih 25 poin akan membuatnya juara dunia, andai Lorenzo tak bisa finis di urutan dua.

Jika itu terjadi maka Marquez akan menjadi

pendatang baru pertama yang menjadi juara dunia sejak pembalap Amerika Kenny Roberts melakukannya pada 1978.

Juara lima kali kelas utama dari Australia Mick Doohan mengatakan mahkota juara dunia sudah pasti menjadi milik Marquez.

“Saya akan mencoba berkonsentrasi pekan ini, mencoba fokus dan kemudian kita akan melihat hari Minggu apakah saya bisa berjuang untuk menang, untuk podium, atau memperoleh poin bagi kejuaraan,” kata Marquez.

Lorenzo yang menjadi juara dunia saat ini belum menjuarai sirkuit Phillip Island namun pernah menjuarai sirkuit 250cc di Australia pada 2006 dan 2007, dan memastikan menjadi juara dunia di Australia tahun lalu, demikian AFP. (ant/ bali post)

Marc Marquez

(ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 18 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

HILANG HILANG STNK R4 DR1871GZ NOKA/NOSIN : MHF11KF833OO71829/ 7K-0576041 AN. SOFWAN, SH.M.HUM HLG DSKTR MATARAM MALL

SUARA NTB

Jumat, 18 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

PENGABDIAN

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

Halaman 14

Pengabdian Tanpa Pamrih di Mataram Mengajar Berangkat dari kondisi masyarakat di wilayah pesisir Mataram yang jauh dari akses pendidikan serta tingginya angka putus sekolah di kawasan ini, Farizal Pranata Bahri (21) penggagas ‘Mataram Mengajar’ mencoba meningkatkan kualitas kehidupan warga kawasan pesisir ini melalui pendidikan.

ROGRAM Mataram Mengajar yang berada di bawah naungan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, telah berjalan sejak tanggal 2 Mei 2013 lalu. Berkoordinasi bersama DAM dan LPA, Farizal dan kawan-kawan mencoba untuk membuat suatu program, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Dimana anak-anak yang rawan putus sekolah, menjadi salah satu objek pembelajaran.

“Pada hakekatnya kalau kita ingin memperbaiki bangsa atau suatu komunal lingkungan masyarakat itu, harus dimulai dari pendidikan.

Oleh karena itu saya mencoba berkoordinasi dalam hal ini bersama DAM dan LPA untuk membuat suatu program bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram,” terangnya.

Dari sanalah Rizal bersama kawan-kawan di LPA mulai melakukan survei ke beberapa lokasi terutama di kantong-kantong perkampungan masyarakat miskin

RENOVASI – Para peserta didik dan tenaga pengajar tampak mengekspresikan kegembiraan saat merenovasi ruang belajarnya. di Kota Mataram. Dari survei tersebut, dipilihlah kampung BTN Tsunami II, di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan menjadi pilot project program Mataram Mengajar.

Menurut Rizal, dipilihnya kawasan ini sangat tepat karena selain kondisi anak-anak yang mayoritas putus sekolah kawasan ini juga memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi terutama pada anak usia sekolah. Sekitar 80 persen anak-anak di kawasan ini, terpaksa putus sekolah untuk mem-

bantu ekonomi keluarga.

Selain itu untuk bisa mengakses PAUD di kawasan ini, masyarakat harus berjalan jauh sampai ke kampung tetangga. Boleh dibilang kawasan ini terisolir, karena jauh dari akses jalan raya. Rata-rata penghasilan masyarakat di kawasan ini masih jauh berada di bawah UMR. Hampir 70 persen masyarakat disana adalah buruh tani dan nelayan yang berpenghasilan pas-pasan.

“Untuk itu kita memilih di Gatep untuk pengembangannya, selain pendidikan kita ikut memperbaiki

pola pikir masyarakat,” ungkapnya.

Dimulai dengan mendirikan pusat pendidikan lembaga perlindungan anak, di sana didirikan PAUD, taman baca, les, TPQ serta mengajarkan keterampilan wirausaha bagi ibu-ibu di kawasan ini.

Semenjak didirikan pusat pendidikan ini, antusiasme masyarakat di kawasan ini cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah siswa PAUD yang rutin mengikuti pembelajaran setiap paginya. Untuk sore hari, giliran kegiatan TPQ dan les diberikan

pada anak-anak di kawasan ini.

Sementara malamnya, giliran ibuibu yang melakukan aktifitas pengajian di lokasi ini. Dengan jumlah 23 siswa PAUD, 40 siswa les dan 45 siswa TPQ. Diharapkan dengan membangun pusat pembelajaran di kawasan ini dapat memperbaiki tidak hanya akhlaknya, tetapi juga pola pikir dan mental masyarakat tentang makna penting pendidikan. Perbaikan pola pikir ini dilakukan agar berdampak pada kehidupan sosial mereka. (nia)

BELAJAR MENGAJAR - Aktivitas belajar mengajar di PAUD Merah Putih, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan.

Tenaga Pengajar Tak Digaji DENGAN memanfaatkan fasilitas yang seadanya, mereka merenovasi dan gotong royong dan menyulap dua buah ruangan rumah milik warga yang dijadikan perpustakaan serta ruang serba guna. Pembina program Mataram Mengajar, Nyayu Ernawati memberikan apresiasi karena dengan keperdulian Rizal, dkk mereka rela mengajar tanpa digaji sepeserpun.

“Murni karena ingin melihat anakanak pesisir ini mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya apapun, mereka rela mengajar tanpa digaji,” ungkapnya.

Saat ini PAUD Merah putih sudah memiliki 3 tenaga pengajar. Mereka bukan sembarang mengajar. Guru guru di sini adalah para mahasiswa dan lulusan S1 PAUD yang memiliki kualifikasi tertentu. Diantaranya memiliki syarat akademik dengan IPK minimal 3,25 dan bersedia

mengajar selama satu tahun tanpa digaji.

Selain nilai akademik, tenaga pengajar ini minimal mengantongi dua surat pernyataan yang menyatakan bahwa selama kuliah dia telah mengikuti sedikitnya 2 organisasi.

Serta surat keterangan kelakuan baik dari kepolosian setempat. “Jadi untuk tenaga pengajarnya betul-betul dipilih. Bukan hanya mengajar langsung kita terima tetapi memiliki kualifikasi tertentu,” terang Rizal.

Pihaknya berharap program Mataram mengajar ini dapat terus ditingkatkan, baik dari segi saranaprasarana belajar maupun kwalitas tenaga pengajarnya. Tahun 2014 mendatang Mataram Mengajar akan membangun taman belajar serupa untuk beberapa kawasan lain di Kota Mataram yang mayoritas penduduknya rentan putus sekolah.

Saat ini sudah ada 4 lingkungan lain yang masuk ke dalam kwalifikasi tersebut, diantaranya adalah lingkungan Dasan Kuluh, Bertais (Pasar Mandalika), Marong dan Dasan Agung. Namun dari keempat kawasan ini, akan kembali dikaji kawasan mana yang tepat mendapatkan program Mataram Mengajar. Selain tempat pendidikan saat ini juga sudah ada tiga taman baca di kawasan Kamasan, Tsunami dan Karang Batu Aye. “Kami melihat klasifikasi yang ada dan melihat standarisasi yang kami berikan. Tentunya kami memiliki straegi sendiri, sesuai dengan kwalifikasi yang ada baru bisa memuhi target Mataram Mengajar. Tahun 2014 akan bertambah terus insya Allah tentunya peran serta pemerintah sangat kami harapkan,” pungkasnya. (nia)

Farizal Pranata Bahri

Sukarelawan tampak tengah mengecat ruang belajar di PAUD Merah Putih.

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

DPR Segera Bahas 65 Daerah Otonom Baru

Nazaruddin Diperiksa Polisi Bandung (Suara NTB) – Polisi memeriksa terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazaruddin, terkait perkara dugaan pencemaran nama baik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

“Ya benar, hari ini dilakukan pemeriksaan dari Jakarta.

Pemeriksaannya dari pagi sampai saat ini masih berlangsung,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Giri Purbadi saat dihubungi melalui telepon, Kamis.

Pemeriksaan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat itu, menurut dia, dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan setelah Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Nazaruddin di Lapas Sukamiskin Bandung tersebut dilakukan secara tertutup.

Gamawan melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah Nazaruddin menuding Gamawan menerima imbalan dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Komisi II DPR RI akan segera membahas keputusan Badan Legislasi (Baleg) yang menyetujui 65 Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tuntaskan Kasus Terbengkalai KOMJEN (Pol) Sutarman berjanji menuntaskan penanganan kasus-kasus yang selama ini terbengkalai jika dipilih menjabat sebagai Kepala Polri yang baru menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. “(Pengungkapan) kasus-kasus itu akan terus dijalankan seiring berjalan waktu,” katanya di sela uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Polri di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis.

“Pasti akan diteruskan,” kata Sutarman, yang kini menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Menurut dia, hingga saat ini penyidik kepolisian masih bekerja menyelesaikan perkara-perkara yang dianggap terbengkalai penanganannya.

Penanganan kasus yang dianggap terbengkalai antara lain kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 20062007 yang menyeret nama mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari, rekening “gendut” polisi, penembakan misterius terhadap polisi dan aliran dana tidak sah ke petinggi Polri.

Namun ia mengaku penanganan kasus-kasus tersebut masih terkendala sistem penyelidikan dan penyidikan yang mencakup pengiriman berkas ke kejaksaan.

“Berkas kita kirim bolak balik, jadi ini bagian dari yang harus kita selesaikan semuanya. Kita maunya proses cepat, begitu kirim selesai,” ujarnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERSANGKA - Dua orang tersangka kasus pembunuhan Holly diperlihatkan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan menangkap 2 orang tersangka eksekutor pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Holly di apartemennya di Kalibata City.

Diduga Terlibat Pembunuhan Holly

Gatot Supiartono Diberhentikan Sementara dari BPK Kuta (Suara NTB) – Pejabat eselon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gatot Supiartono yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Holly Angela Hayu diberhentikan sementara dari jabatannya itu selama porses penyidikan di kepolisian.

“Pemberhentian sementara itu untuk memberikan kebebasan dia mengikuti proses hukumnya tanpa ada beban tugas dari BPK,” kata auditor utama Keuangan Negara BPK VI Saprudin Mosi saat ditemui seusai serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan RI di Seminyak, Kuta, Kamis.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Gatot untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya selama bertu-

gas di BPK. Menurut dia, jika nantinya Gatot Supiartono dinyatakan bersalah di pengadilan, maka BPK akan memberikan sanksi pemecatan.

Pernah Menikah Siri Tersangka pembunuhan berencana Gatot Supiartono pernah menikah secara agama atau siri dengan Holly Angela Hayu, perempuan berusia 37 tahun yang ditemukan tewas di Apartemen Kalibata City pada 30 September lalu.

“Gatot dan Holly pernah menikah secara agama,” kata Alfian Bondjol, pengacara Gatot Supiartono, di Markas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kamis.

Namun Alfian tidak menyebutkan waktu dan lokasi pernikahan siri pejabat Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) itu dengan Holly.

Ia hanya mengatakan polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Gatot untuk menggali informasi tentang hubungan Gatot dengan Holly.

Alfian juga mengakui Gatot mengenal salah satu tersangka pembunuhan yang bernama Surya Hakim, namun tidak menyebutkan keterangan hasil pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan.

Namun ia membantah Gatot menyuruh para tersangka merekayasa membunuh Holly. “Itu saya bantah dengan tegas,” ujar dia.

Alfian berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan Gatot kepada penyidik kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (ant/bali post)

Lagi, DPD Uji Materi ke MK Sutarman

KPK Periksa Tersangka Korupsi Universitas Indonesia Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka kasus korupsi pengadaan dan instalasi Informasi Teknologi gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia tahun anggaran 2010-2011, Mantan Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum UI Tafsir Nurchamid.

Tafsir yang datang bersama dengan pengacaranya tidak mengatakan apapun dan langsung masuk ke gedung KPK Jakarta.

Tafsir sebelumnya diperiksa sebagai tersangka pada 27 September lalu.

Dalam pemeriksaan akhir September tersebut pengacara Tafsir, Cudri Sitompul mengaku bahwa tidak ada penggelembungan yang dilakukan oleh Tafsir dan kliennya hanya mengikuti aturan dalam pelaksanaan proyek.

Berdasarkan jabatannya, Tafsir adalah pejabat yang membawahi sejumlah proyek termasuk pembangunan perpustakaan UI dengan total anggaran Rp21 miliar.

Cudri juga mengaku tidak ada perintah dari atasan Tafsir, rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dalam kasus itu.

Dalam kasus ini, KPK menduga Tafsir melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Ancaman pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran Tafsir adalah penggelembungan anggaran yang diduga mengakibatkan kerugian negara namun nilai kerugian negara masih dihitung KPK. Tafsir sebelumnya pernah menjabat Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI (2003-2007), saat itu Dekan FISIP adalah Gumilar Rusliwa Somantri yang selanjutnya menjadi rektor UI (2007-2012).

Gumilar sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam proses penyelidikan pada 18 September 2012.

Hasil audit Pengelolaan Dana Masyarakat tahun anggaran 2009-2011 di Universitas Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan pada Januari 2012 menemukan adanya potensi kerugian negara sekitar Rp 45 miliar dalam dua proyek di Universitas Indonesia. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – DPD RI kembali mengajukan gugatan uji materi sengketa hubungan antarlembaga tinggi negara ke Mahkamah Komstitusi (MK) menyusul putusan MK yang mengabulkan gugatan DPD RI yakni bisa membahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, tapi tidak diindahkan oleh DPR RI. “DPD RI saat ini sedang menyusun draf uji materi ke MK. Kami harapkan gugatan uji materi itu sudah didaftarkan ke MK pada akhir Oktober ini,” kata Anggota Tim Litigasi DPD RI, Instyawati Ayus, pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Konflik antarlembaga Negara” yang diselenggarakan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin (16/10).

Menurut Instyawati Ayus, MK telah mengabulkan guga-

tan uji materi yang dajukan oleh DPD RI, yakni bisa ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan otonomi daerah.

Namun, sejak MK mengabulkan gugatan uji materi tersebut pada 27 Maret 2013 hingga saat ini belum diindahkan oleh DPR RI. Padahal, kata dia, pada pasal 22D UUD NRI 1945 mengamanahkan DPD RI ikut membahas RUU terkait otonomi daerah bersama DPR RI. “Namun DPR RI sampai hari ini belum juga mematuhi putusan MK tersebut,” katanya.

Menurut Instyawati, seluruh anggota DPD RI saat ini sedang melakukan sinkronisasi untuk menyamakan rumusan bersama sebelum diajukan ke MK. Anggota DPD RI dari Provinsi Riau ini menambahkan uji materi tersebut ter-

gantung pada pemegang amanat konstitusi yakni MK, di mana sejak awal sampai putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi DPD RI, memberikan kewenangan yang relatif sama antara DPD RI dan DPR RI. “DPD RI seharusnya memiliki kewenangan yang relatif sama dengan DPR RI, tapi sampai saat ini DPR RI tetap mengabaikan putusan MK,” katanya.

Instyawati menjelaskan untuk penguatan kewenangan DPD RI, maka jalan yang harus ditempuhkan oleh DPD RI adalah menggolkan usulan amendemen kelima UUD NRI 1945.

Melalui amendemen kelima konstitusi, kata dia, penguatan kewenangan DPD RI diimplementasikan, antara lain, membahas RUU bersama DPR RI. (ant/bali post)

“Pasca keputusan Baleg, Komisi II DPR RI siap membahas. Kita harap mulai pembahasan selesai reses dengan pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, Komisi II DPR RI akan segera menyisir kelengkapan berkas atau administrasi dari ke-65 DOB yang disepakati dengan memintanya dari Kementerian Dalam Negeri.

“Disisir satu per satu, syarat-syarat administrasi dan teknis. Syarat yang diterima Komisi II DPR RI belum tentu sama dengan syarat versi Kemendagri,” kata dia.

Oleh karena itu, ia menyatakan, 65 DOB belum tentu

bisa dipenuhi atau otomatis menjadi kabupaten/kota atau provinsi baru.

“Hal itu sangat bergantung pada PP 78 tahun 2004 tentang syarat-syarat DOB, dan UU 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal pembentukan dan penggabungan DOB,” ungkap politisi Demokrat itu.

Dalam pembahasan DOB, komisi II DPR RI akan lebih mengutamakan daerah-daerah yang ada di perbatasan, pulau-pulau terluar yang jangkauannya pelayanan jauh.

“Daerah-daerah itu harus dimekarkan karena untuk menjaga NKRI,” kata Umam. Baleg DPR RI menetapkan 65 DOB yang terdiri 33 DOB di Papua dan 32 DOB non Papua. (ant/bali post)

Kapolri Baru Diminta Bentuk Densus Tipikor Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengusulkan agar Kapolri baru yang menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo dapat membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor).

“Kami melihat masih ada kelemahan Kepolisian dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. Fraksi PPP menggagas usul agar Pak Sutarman membentuk densus tipikor,” kata Ahmad Yani saat ditemui di Gedung Nusantara II di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi di berbagai lembaga dan instansi di Indonesia, Kepolisian tentu memerlukan badan khusus untuk meningkatkan upaya penanganan terhadap tinda-

(ant/bali post)

Ahmad Yani

kan korupsi.

“Kita sudah ada densus terorisme, BNN, lalu kenapa masalah korupsi tidak menjadi bagian terpenting lainnya untuk ditangani?,” ujarnya. (ant/bali post)

Parpol Diminta Tak Bantu Kader Terlibat Korupsi Denpasar (Suara NTB) – Pengurus partai politik diminta tidak memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terlibat kasus korupsi untuk mencegah lunturnya kepercayaan publik.

“Sebaiknya parpol tidak perlu beri bantuan hukum, apalagi kepada kadernya yang jelas-jelas melakukan korupsi melalui operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Dr Nyoman Subanda, Kamis.

Ia juga meminta pengurus parpol membiarkan proses hukum terhadap kadernya berjalan apa adanya tanpa intervensi politik dari parpol yang bersangkutan.

“Parpol justru harus mendukung upaya penegakan hukum dan jangan memengaruhi putusan hukum,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Undiknas itu.

Subanda menambahkan bahwa jika ada kader salah satu parpol yang tersangkut kasus pelanggaran hukum, maka sebaiknya menggunakan perangkat hukum sendiri.

“Tidak elegan jika parpol membela kadernya yang terlibat kasus korupsi. Hati rakyat pasti akan terluka. Parpol juga memiliki tugas menegakkan hukum,” ujarnya.

Pengurus parpol juga harus ingat bahwa kadernya yang terlibat kasus korupsi sudah merasa diadili oleh publik melalui pemberitaan di media massa. “Media berperan besar dalam menghukum secara sosial kepada pelaku tindakan kriminal khususnya pejabat korup,” katanya.

Oleh sebab itu pula diperlukan kecerdasan pengurus parpol dalam membaca situasi agar kader yang terlibat kasus korupsi tidak mengakibatkan citra parpol makin menurun di mata publik. (ant/bali post)

Adipura Jangan Jadi Alat Politik Manokwari (Suara NTB) – Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan penghargaan Adipura sebagai alat politik.

“Adipura hanya instrumen saja jadi jangan dijadikan alat politik, menunjukkan kepada masyarakat berhasil. Tapi instrumen untuk menunjukkan bahwa udara bersih dan lingkungan bersih,” katanya di Manokwari Provinsi Papua Barat, Kamis.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Adipura, menyongsong pelaksanaan Adipura tahun

2014 dengan tema Rapat Adipura Menyongsong Provinsi Papua Barat Menuju Provinsi Koservasi.

Ia mengatakan, lingkungan yang bersih dan sehat, udara dan air yang bersih menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) dan tertuang dalam undang-undang.

Menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang bersih itu kepada masyarakat.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tidak peduli lingkungan.

“Kalau ada kepala daerah yang mau maju pilkada kalau tidak bicara lingkungan jangan dipilih. Dan saya sudah

bicara dengan KPU untuk membuat komitmen kalau ada calon yang tidak bicara tentang lingkungan dicoret saja,” tambahnya.

Pemimpin yang tidak mempunyai visi dan misi yang berpihak kepada lingkungan memiliki tendensi untuk merusak lingkungan, katanya.

Penghargaan Adipura diberikan kepada daerah yang bersih. Untuk wilayah Papua Barat baru Fak-fak yang memperoleh sertifikat Adipura. Sementara sembilan kabupaten/kota di Papua Barat belum mengikuti proses penilaian Adipura. (ant/bali post) Balthazar Kambuaya

(ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Walikota Nanjing Cina Diperiksa atas Dugaan Korupsi

(ant/bali post)

Beijing Walikota kota Nanjing di Cina sedang diperiksa karena dugaan pelanggaran hu-

kum yang berat, Kementerian Pengawasan Cina melaporkan, Kamis, sebagai kasus penangkapan pejabat papan atas yang terbaru di negara itu dalam usaha memerangi suap dan korupsi.

Pihak kementerian tidak memberi rincian labih lanjut mengenai pernyataan tersebut.

Dalam laporan sebelumnya untuk versi laman pada harian Rakyat disebutkan bahwa sang walikota, Ji Jianye sedang diperiksa terkait masalah ekonomi, penghalusan bahasa untuk menyebut tindak korupsi.

Sejak menduduki jabatan pada Maret, Presiden Xi Jinping menyerukan bahwa korupsi mengancam keberlangsungan pemerintahan Partai Ji Jianye

Komunis dan bersumpah akan memberantas korupsi dari kelas “lalat” sampai kelas “macan”.

Laman Harian Rakyat menyebutkan kasus Ji mungkin melibatkan uang sebesar 20 juta yuan atau setara dengan 3,3 juta dolar AS, dengan mengutip harian daerah.

Nanjing adalah ibu kota Provinsi Jiangsu di belahan timur, merupakan salah satu pusat industri utama di Cina.

Pemberantasan korupsi secara nasional sejauh ini telah menahan sejumlah pejabat tinggi, di antaranya adalah para pimpinan perusahaan minyak PetroCina.

Pemerintah Cina juga melakukan pemeriksaan yang tidak diungkap terhadap kepala operasi PetroCina di Indonesia, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters pekan ini. (ant/bali post)

Caroline Kennedy Ditunjuk sebagai Dubes AS untuk Jepang Washington Senat Amerika Serikat pada Rabu memberi persetujuan bagi Caroline Kennedy, satusatunya keturunan yang tersisa dari mendiang Presiden John F. Kennedy dan yang sebelum ini menjadi pendukung Presiden Barack Obama, untuk menjadi Duta Besar AS di Jepang.

Di tengah hari yang melelahkan dengan pemungutan suara pada Kongres AS, Senat memberikan suara bagi Caroline Kennedy dan 22 calon lain yang tidak disebut nama mereka.

Caroline Kennedy, yang belum genap berusia 6 tahun saat ayahnya terbunuh 50 tahun yang lalu (bulan depan), akan melangkah menjalankan peran bagi masyarakat dalam masa dewasa. Ia memilih untuk menjauh dari profesi keluarganya di bidang politik.

Nyaris tidak ada yang menentang konfirmasi terhadapnya dalam dengar pendapat bulan lalu di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, saat ia membacakan dengan baik garisgaris besar haluan kebijakan pemerintah AS terhadap Jepang dan menunjukkan semangatnya memelihara hubungan dengan sekutu lama.

Dalam dengar pendapat itu ia mengatakan ayahnya, yang terluka parah oleh serangan kapal perusak Jepang dalam Perang Dunia II, berharap untuk membalas kunjungan kenegaraan AS yang pertama kali ke Tokyo.

Pembunuhan itu membuat AS belum bisa melakukan kunjungan kenegaraan hingga tahun 1974, yang dilakukan oleh presiden Gerald Ford.

“Dengan rendah hati saya akan membawa warisannya dalam langkah kecil dan mewakili ikatan erat yang menyatukan kedua masyarakat demokratis,” ujar Caroline di hadapan komite.

Caroline mengatakan juga bahwa ia ber-

”Shutdown” Berakhir Washington Presiden Barack Obama Kamis pagi waktu setempat menandatangani sebuah RUU yang mengakhiri penghentian operasi pemerintah (shutdown) yang sudah berlangsung dua pekan dan sekaligus memperluas otoritas Departemen Keuangan dalam perihal utang.

Barack Obama bersama Caroline Kennedy

harap untuk mengedepankan perannya sebagai perempuan dubes yang pertama di Jepang, negara yang masih berada di urutan bawah di antara negara maju dalam memberdayakan perempuan dalam politik dan usaha.

Pencalonan Caoline Kennedy telah mendapat sanjungan di Jepang, meskipun para pengamat senior di AS mencemaskan penempatan diplomat baru di Tokyo pada masa-masa ketegangan yang meningkat dalam hubungan sekutu AS itu dengan Cina.

Setelah kedua orang tua dan saudara lakilakinya meninggal, Caroline menjadi pemenang untuk meneruskan citra keluarga di bidang politik, meskipun secara umum ia lebih menyukai menjauh dari sorotan. (ant/bali post)

Cuaca Buruk Penyebab Kecelakaan Pesawat Laos Bangkok Cuaca buruk dituding sebagai penyebab kecelakaan pesawat penerbangan Laos Airlines yang tercebur ke Sungai Mekong di Laos Selatan.

Kecelakaan itu mengakibatkan 49 orang meninggal termasuk warga asing dari 10 negara.

Pesawat turbo ATR-72 yang terbang dari Ibu Kota Laos, Vientiane, itu jatuh sekitar pukul 16.10 Rabu, delapan kilometer dari tempat tujuan di Pakse, dekat per-

(Suara NTB/ist)

VOTING - Ketua DPR AS dari Partai Republik, John Boehner melewati wartawan sebelum voting rancangan undangundang untuk melanjutkan kembali operasi pemerintah federal AS, Rabu waktu setempat.

batasan dengan Thailand dan Kamboja.

Petugas dari perusahaan penerbangan yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa 44 penumpang dan lima awak pesawat dalam penerbangan itu meninggal dalam kecelakaan tersebut.

“Cuaca buruk terjadi ketika pesawat bersiap untuk mendarat, dan diduga menjadi penyebab kecelakaan. Kami memahami bahwa tidak ada penyintas, namun kami tetap

menyelidikinya,” katanya.

Seorang petugas penerbangan senior mengatakan bahwa ekor badai Nari diduga menjadi penyebab musibah itu.

Daftar penumpang penerbangan itu menunjukkan dari 44 orang penumpang terdapat 17 orang berkebangsaan Laos, lima Australia, tujuh Prancis, lima Thailand, tiga Korea, dua Vietnam dan masing-masing seorang dari Amerika Serikat, Kanada, China, Malaysia dan Taiwan. (ant/bali post)

Pengumuman Gedung Putih itu adalah bagian final dalam drama politik menegangkan yang sempat mengancam gagal bayarnya utang AS dan mengguncang pasar keuangan seluruh dunia.

Direktur Badan Manajemen dan Anggaran Sylvia Mathews Burwell mengatakan pemerintah akan kembali beroperasi secara penuh se-

segera mungkin.

“Ini adalah masa yang tentunya menantang pegawai Federal dan saya ingin berterimakasih kepada para pegawai negeri bangsa kita yang telah berdedikasi dalam berkomitmen untuk terus melayani rakyat Amerika,” tulis dia seperti dikutip AFP. Kebanyakan PNS yang dirumahkan selama dua pekan

terakhir diperkirakan kembali bekerja Kamis waktu AS ini, kata Burwell.

Menteri Luar Negeri Cina hari ini menyambut kesepakatan yang dibuat AS guna mengakhiri penghentian sementara operasi pemerintah AS (shutdown).

Kesepakatan itu juga menghindarkan sistem perekonomian terbesar di dunia tersebut

dari ancaman gagal bayar utang yang akan menghadirkan malapetaka bagi ekonomi dunia.

Langkah Kongres AS itu selaras dengan kepentingan Amerika Serikat dan menjamin stabilitas dan pembangunan ekonomi dunia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying seperti dikutip Reuters.

Cina yang adalah pemberi utang terbesar kepada pemerintah AS, telah mendesak Washington untuk mengambil langkah menentukan guna menghindarkan krisis utang dan menjamin keamanan investasi Cina. (ant/bali post)

Israel Ngotot Ingin Dunia Kerasi Iran Yerusalem Di tengah upaya negaranegara besar merayu Iran untuk duduk di meja perundingan membahas program nuklirnya, Israel malah menolak negosiasi.

Seorang pejabat Israel hari ini menyatakan bahwa dunia harus menghakimi hasrat nuklir Iran dengan sanksi, bukannya dengan “presentasi-presentasi” dalam putaran perundingan nuklir terakhir. “Iran mesti dihakimi atas dasar tindakan-tindakannya, bukan oleh presentasi-presentasi.

Sampai langkah-langkah penting diambil atas dasar bukti bahwa Iran menghentikan program nuklir militernya, komunitas internasional mesti terus menerapkan sanksi kepada Iran,” kata sang pejabat yang menolak menyebutkan namanya seperti disiarkan AFP. Iran, pada Selasa menyerahkan kepada kekuatankekuatan dunia apa yang disebutnya satu terobosan pon-

tensial untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung selama satu dekade atas program nuklir, dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Amerika Serikat.

Semua pihak menyebut suasana positif mengenai perundingan yang dimulai kembali di bawah pemerintahan baru Presiden Hassan Rouhani - yang menggantikan Mahmoud Ahmadinejad pada Agustus - walaupun para perunding Barat mengatakan mereka masih memeriksa rincian-rincian yang Iran akan ajukan di meja perundingan, lapor AFP. Rouhani, yang dipandang lebih moderat, telah menjanjikan transparansi mengenai program nuklir itu dan terlibat dengan masyarakat internasional supaya sanksi-sanksi internasional terhadap Iran dicabut.

Pertemuan dua hari Iran dengan kelompok P5+1 yang

diketuai Uni Eropa mengakhiri kebekuan selama enam bulan yang dipicu oleh penolakannya untuk menghentikan pengayaan uranium sebagai pertukaran bagi pencabutan sanksi.

Kelompok P5+1 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia, plus Jerman. Para pemain global dan Israel musuh besar Iran takut akan program atom Iran merupakan langkah untuk mengembangkan satu bom nuklir. Iran membantah tuduhan itu.

Menggarisbawahi perubahan itu, perunding Iran Abbas Araqchi dan rekan sejawatnya dari Amerika Serikat Wendy Sherman bertemu Selasa malam setelah perundingan P5+1 selama satu hari di Jenewa. Pertemuan tersebut menandai pembicaraan langsung soal nuklir antara Iran dan Washington sejak 2009.

“Pembicaraan itu bermanfaat dan kami ingin melanjut-

kan diskusi kami pada pertemuan-pertemuan besok dengan kelompok P5+1 dan Iran,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS setelah pertemuan satu jam itu.

“Ini menunjukkan komitmen kami atas keterlibatan dua pihak,” kata pejabat itu, dengan mengatakan bahwa Presiden Rouhani dan Presiden Barack Obama telah berbicara melalui telepon di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu di New York.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan enam kekuatan itu juga bertemu kemudian, disertai dengan pertemuan dua jam dengan Menlu AS John Kerry. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton bertemu dengan Zarif kemudian pada malam membicarakan hal-hal yang dibahas pada hari pertama perundingan, kata para pejabat. (ant/bali post)

Mega Mal Phuket Dilalap Api Phuket Para petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang melalap sebuah hipermarket Phuket, Kamis pagi, menggunakan sebuah helikopter angkatan laut Thailand untuk semprotkan busa di daerah kompleks kare-

na peralatan darurat kebakaran tidak bisa mencapai.

Setelah 11 jam , para petugas pemadam kebakaran menguasai api yang berkobar di seluruh department store supermurah di resor selatan Phuket sejak pukul 21.30 Rabu malam,

mengirim api ratusan meter ke udara. Tidak ada korban segera dilaporkan, dan penyebab insiden itu pun belum diketahui.

Para pekerja darurat menguasai garis tengah dari 35 rai (14 hektar) department store namun api masih menyala di dalam gudang yang tidak bisa dicapai oleh petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran menyemprot air dari luar kompleks gedung.

Satu helikopter Angkatan Laut Kerajaan Thailand menyemprotkan busa untuk memadamkan api di dalam gedung, saat Gubernur Phuket bersumpah untuk benar-benar memadamkan api dalam tempo tengah hari.

Department store tersebut mempekerjakan sebanyak 700-1.000 staf dan pihak berwenang sedang memeriksa untuk mengetahui apakah ada yang meninggal atau terluka dalam kebakaran itu. (ant/bali post)