Snt19022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

RABU, 19 FEBRUARI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 287 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Kecurangan APBD

Dewan Lobar Ancam Laporkan Eksekutif ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan dugaan adanya kecurangan pihak eksekutif dalam penetapan APBD. Indikasi kecurangan itu meliputi sejumlah anggaran program yang tadinya dibahas dan disetujui bersama-sama TAPD dengan Badan Angggaran dan Gabungan Komisi DPRD justru tidak dijalankan secara konsisten oleh eksekutif.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Lobar , M. Zain Darmat, Selasa (18/2) kemarin. Ia mencontohkan, ada anggaran yang disetujui untuk membiayai program tertentu.

Namun diduga dialihkan dalam APBD, sehingga terkesan eksekutif membuat APBD sendiri. Jika tak ada iktikad baik pihak eksekutif membahas masalah ini, pihak dewan akan

bersurat ke provinsi terkait kejanggalan tersebut. Legislatif bahkan mengancam akan melaporkan dugaan kecurangan eksekutif ini ke Kejaksaan.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

MEDIASI - Sidang mediasi tahap kedua yang dihadiri principal penggugat Giovanni Ardizzon dan tergugat principal Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino , didampingi Umaiyah dan Suluh Utomo sebagai kuasa hukum.

Sodorkan Draft Perdamaian

Giovanni Ardizzon Minta Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) “Materi” masih menjadi tuntutan pokok Giovanni Ardizzon, warga negara Italia yang menggugat perdata Harian Umum Suara NTB. Terbukti, dari draft perdamaian yang disodorkan, Giovanni meminta ganti rugi setidak-tidaknya Rp 2 miliar.

Dalam sidang yang masih tahap mediasi Selasa (18/2) pagi kemarin, penggugat dan tergugat hadir lengkap dengan principalnya. Giovanni Ardizzon yang sempat tidak hadir sidang sebelumnya, datang bersama

seorang wanita dan pengacaranya. Sementara Harian Umum Suara NTB sebagai tergugat, tetap didampingi kuasa hukum Dr. Umaiyah, SH, MH dan Suluh Utomo, SH didampingi H. Agus Talino sebagai Penanggung Jawab Harian Umum Suara NTB atau principal tergugat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/cem)

PEMINDANGAN - Warga Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Hasil tangkapan nelayan tidak saja langsung dijual dalam bentuk ikan segar, tetapi ada yang diolah menjadi ikan pindang.Tampak dalam gambar seorang ibu rumah tangga sedang memindang tongkol hasil tangkapan nelayan.

(Suara NTB/dok)

Islam yang Moderat GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dua petinggi dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir yang bersilaturahmi ke NTB menyampaikan betapa pentingnya kembali kepada Islam yang moderat. Kemoderatan Islam itu, kata Gubernur sesuai dengan yang disampaikan dua petinggi dari Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir tersebut adalah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Jadi tidak mempersulit dalam beragama, tetapi mempermudah.

TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 5

Mantan Kepala BPKAD Lobar Dua Rute Ditutup, Divonis MA Enam Tahun Penjara Penumpang BIL Turun 40 Persen Praya (Suara NTB) Penutupan dua rute penerbangan di Bandara Internasional (BIL) menuju Yogyakarta dan Surabaya atau sebaliknya, berdampak cukup signifikan terhadap jumlah penumpang.

Dimana selama sekitar empat hari dua rute penerbangan tersebut ditutup terhitung sejak Jumat (14/2) lalu, rata-rata jumlah penumpang di BIL turun hingga 40 persen dari hari biasanya. Baik itu untuk penumpang datang maupun penumpang berangkat.

Hal itu diakui Humas PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Desmi Indrajaya, saat dihubungi Suara NTB, Selasa (18/2) kemarin.

Pada hari-hari normal, jumlah penumpang di BIL bisa mencapai 3.000 orang perhari.

Menurutnya, besarnya penurunan jumlah penumpang tersebut karena memang kedua rute penerbangan tersebut termasuk rute utama di BIL. Sehingga ketika kedua rute penerbangan tersebut ditutup, dampaknya cukup dirasakan.

Mengingat salah satu penyumbang penumpang terbesar di BIL yakni melalui kedua rute tersebut.

Terutama rute BIL-Surabaya. Dimana di rute tersebut setidaknya ada empat maskapai penerbangan yang beroperasi.

Bersambung ke hal 5

Proyek SPAM KLU

Cek Fisik untuk Hitung Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan fisik proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Jumat (14/2) lalu, diketahui sebagai pemeriksaan ke dua.

Itu sekaligus menjadi proses cek fisik terakhir untuk masuk ke tahapan pemeriksaan kerugian negara.

Catatan diperoleh Suara NTB, dalam pemeriksaan itu, selain melibatkan ahli instalasi mesin pompa air, juga ahli konstruksi dari kalangan akademisi. Ahli konstruksi dilibatkan untuk menilai struktur fisik proyek disesuaikan dengan kontrak dan RAB. Dalam pemeriksaan yang sama, dilibat-

kan juga tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Diketahui, almarhum Drs. Mafhuddianto, SH, MH memang sudah menjadwalkan pelibatan semua komponen dalam pemeriksaan fisik itu, sehingga tahap berikutnya masuk pada pemeriksaan saksi dan tersangka. ‘’Semua yang dicek, SPAM itu terdiri dari apa saja, itu dicek bersama tim ahlinya,” kata Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH Selasa (18/2).

Dipastikannya, tidak ada lagi pemeriksaan fisik berikutnya, karena tim sudah mengantongi data hasil pemeriksaan lapangan. Kata Kajati, dengan data itu menjadi dasar menghitung kerugian negara. “Apa-

kah terjadi mark up atau tidak, apakah sesuai RAB atau tidak, nanti bisa diketahui setelah selesai dihitung oleh ahli,” terangnya.

Sekali lagi ditegaskannya, musibah meninggalnya Mahfuddianto sebagai Ketua Tim Penyidik akibat serangan jantung, setelah pemeriksaan rampung. ‘’Jadi almarhum meninggal setelah pekerjaan cek fisik selesai. Jadi hasilnya sudah dikantongi,’’ tegasnya.

Mengulas tentang musibah yang di luar dugaan itu, Kajati mengaku belum menentukan sikap terkait siapa ketua tim yang akan menggantikan almarhum.

Bersambung ke hal 5

KARENA meninggal saat menjalankan tugas negara, almarhum Drs.Mafhuddianto, SH,MH menerima penghargaan berupa anugerah anumerta.

Surat Keputusan (SK) itu ditanda tangani Kepala Kejaksaan Agung RI. SK tersebut dibacakan Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH,MH Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) diganjar penjara dua tahun sesuai dengan tuntutan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mantan Kepala Badan dan enam bulan. Dalam putu- Jaksa,” kata Kasi Penkum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pengelolaan Keuangan dan san itu, Ranu bebas dari be- dan Humas Kejati NTB, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Made Sutapa, SH, sesuai Aset Daerah (BPKAD) Lom- ban ganti kerugian negara.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bok Barat (Lobar), H. Ranu, Berbeda dengan dua ter- penjelasan dari JPU kasus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 SH harus menerima ganja- dakwa lainnya, Ahmad Soli- tersebut, Nuramin, SH. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dalam amar putusan ran hukuman berat dari han dan Juandi Setiawan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mahkamah Agung (MA). yang divonis sama namun MA itu, terdakwa Ranu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ranu dijatuhi hukuman mengganti kerugian negara justru terbukti melakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 enam tahun penjara subsid- masing masing Rp 70 juta dan tindak pidana korupsi se123456789012345678901234567890121234567890123456789 suai dakwaan Subsidair er delapan bulan penjara. Rp 50 juta.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Putusan ini keluar, berawal Namun dalam putusan MA Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima JPU Kejati NTB tahun 1999 sebagaimana 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (JPU) mengajukan kasasi Kamis (15/2) lalu, Ranu terbuk- diubah UU Nomor 20 123456789012345678901234567890121234567890123456789 atas vonis hakim tingkat ti bersalah dan dihukum lebih Tahun 2001 tentang Tin123456789012345678901234567890121234567890123456789 pertama. berat menjadi enam tahun pen- dak Pidana Korupsi. Sebe123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dimana, dalam putusan jara. Tidak hanya itu, terpi- lumnya di pengadilan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hakim Pengadilan Tipikor dana ini juga diminta mem- tingkat pertama, terdakwa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pada Pengadilan Negeri bayar uang pengganti kerugian Ranu tidak terbukti di dak123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram, Rabu Tanggal 26 negara Rp 500 juta dan denda waan subsidair sehingga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Juni 2013, Ranu divonis Rp 209 juta. “Jika tidak mem- bebas dari uang pengganti 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bersalah dalam kasus Ban- bayar uang pengganti, maka kerugian negara.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 sos Lobar Tahun 2008 dan dikurung dua tahun penjara, Bersambung ke hal 5 123456789012345678901234567890121234567890123456789

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Zulkipli Butuh Biaya Operasi Rp 50 Juta

Belum Terealisasi PENGAJUAN beberapa program pemerintah kelurahan dalam proses percepatan pembangunan, hingga kini masih menjadi keluhan. Pasalnya, dari beberapa item yang menjadi usulan masyarakat pada Musyarawah Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM) beberapa tahun yang lalu masih belum terealisasi.

Lurah Tanjung Karang, Edy Suharto ketika dikonfirmasi di ruanganya, Selasa (18/2) mengatakan pada Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM) yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, yakni memprioritaskan pembangunan fisik.

Tapi, hingga kini belum terealisasi. “Kita fokus pembangunan program fisik, tapi belum terealisasi sampai sekarang,” keluh Edi. Disebutkan, usulan perbaikan jembatan yang menghubungkan antara Lingkungan Batu Ringgit Utara dan Batu Ringgit Selatan, yang menjadi satu – satunya akses jalan di masyarakat yang sudah masuk dalam draf perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, belum juga disentuh intansi terkait. Padahal sambungnya, sempit dan rendahnya jembatan tersebut, menjadi penyebab terjadinya genangan dan banjir di perumahan warga. “Kalau hujan lebat dan volume air besar, airnya meluber ke pemukiman warga,” akunya.

Dikatakan, pihaknya kembali mengusulkan perbaikan jembatan tersebut pada MPBM kelurahan yang dilaksanakan, Sabtu (8/2) yang lalu. Sebelumnya, pihaknya yang mendapatkan bantuan dari P4TP senilai Rp 250 juta, namun tidak bisa dilakukan perbaikan karena terbentur waktu pengerjaan serta pencairan dana.

Pada bagian lain, pihaknya mengusulkan pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasalnya, di lingkungan Bendega, kelompok masyarakat sedang mengembangankan souvenir dari mutiara. Namun, hingga kini masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan bantuan permodalan. Artinya, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, harus mengintervensi hal tersebut. Sehingga, perajin mutiara tidak hanya fokus di Sekarbela, tapi dapat disebarluaskan di Tanjung Karang.

Kedepan, pihaknya menginginkan pengembangan souvenir tersebut dapat menjadi ikon kelurahan dan sebagai upaya mendukung keberadaan pusat pariwisata di Kota Mataram.

Terlepas dari itu, ia berharap perbaikan infrastruktur dalam proses percepatan pembangunan dapat terealisasi. “Kalau masyarakat diberikan pembinaan, kan bisa menjadi icon di sini ( Ta n j u n g Karang),” harapnya. (cem) Edy Suharto

Dekatkan Pelayanan HIBAH Puskesmas dari Pemprov NTB ke Pemkot Mataram yang berada di Monjok rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis mengapresiasi hibah puskesmas itu. Namun yang ia sayangkan, hingga saat ini, Puskesmas tersebut masih mangkrak alias belum dimanfaatkan oleh Pemkot Mataram. ‘’Kalau kita dapat hibah, itu artinya kita tidak perlu membangun, hanya memperbaiki saja. Saya lihat itu tanah urugnya sudah setengah bangunan,’’ ujar Ahmad Muchlis kepada Suara NTB, Selasa (18/2) kemarin. Memang pernah ada janji dari Dikes Kota Mataram untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung beroperasinya puskesmas itu pada tahun 2014.

Sayangnya hingga Bulan Februari ini, belum ada tanda-tanda puskesmas itu akan dimanfaatkan.

Ahmad Muchlis meminta Dikes Kota Mataram, apalagi telah berjanji sebelumnya, supaya punya perhatian terhadap nasib puskesmas yang dihibahkan sekitar tahun 2012 itu. Bisa saja, lanjut anggota Komisi II DPRD Kta Mataram ini, puskesmas itu dimanfaatkan Dikes Kota Mataram sebagai puskesmas pembantu. Dengan begitu bisa mengurangi keluhan atau tingkat kesakitan masyarakat setempat. ‘’Kita minta Dikes Kota Mataram untuk segera melengkapi sarana puskesmas itu,’’ imbuhnya. Sebab, sambung Ahmad Muchlis, sangat sayang sekali kalau puskesmas itu tidak termanfaatkan. Sementara masyarakat setempat mungkin sangat membutuhkan adanya puskesmas. Ia menyadari, tidak semua masyarakat, apalagi masyarakat miskin mampu menjangkau pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram. Maka kehadiran puskesmas di suatu daerah, diyakini mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menyinggung keluhan Lurah Pagutan yang menyuarakan perlunya ada dokter keliling lantaran banyaknya warga lanjut usia yang membutuhkan pengobatan, menurut Ahmad Muchlis, sebetulnya itu masalah sederhana. Tinggal Dikes Kota Mataram melakukan pembagian tugas. ‘’Kalau Dikes dan unitunitnya pandai membagi tugas, tinggal mendatangkan satu dokter dan perawat serta membawa obat-obatan,’’ terangnya.

Ia memandang memang perlu ada dokter keliling, terutama untuk perawatan warga lanjut usia. Sebab, tidak semua warga lanjut usia bisa menjangkau rumah sakit. ‘’Jemput bola itu lebih baik daripada menunggu,’’ tandasnya. (fit) TGH. Ahmad Muchlis

(Suara NTB/fit)

LPA Minta Pemkot Bertanggung Jawab Mataram (Suara NTB) – Terkait penyakit yang diderita Zulkipli, bocah yang tidak memiliki lubang anus dan membutuhkan biaya operasi sebesar Rp 50 juta. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, meminta Pemkot Mataram bertanggung jawab atas pemenuhan kesehatan anak.

Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Nyayu Ernawati ketika dikonfirmasi, Selasa (18/2) usai berkunjung ke rumah pasien, menyayangkan masih kurangnya pemenuhan kesehatan bagi masyarakat khususnya anak – anak di Kota Mataram. Padahal, pemenuhan hak kesehatan telah dijamin oleh pemerintah. Dalam konteks ini tambahnya, Pemkot Mataram harus bertanggungjawab. “Bagaimanapun juga pemerintah harus bertanggungjawab,” Ungkap Nyayu.

Dikatakan, kalaupun tidak terbantunya masyarakat yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk mendapatkan peralatan medis, pihaknya akan mencoba mencari solusi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Instansi lainnya. “Pokoknya kita (LPA) akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan Dikes dan Instansi lainnya,” katanya.

Terkait langkah konkret yang dilakukan oleh LPA, pihaknya akan secara intens melakukan pendampingan baik persoalan pembiayaan hingga pengobatan. Nyayu menyarankan orangtua Zulkipli, agar tidak risau dan takut, karena pihaknya akan terus berupaya mencari dana dengan menggalang bantuan atau secara gotong royong mengumpulkan uang. Terlebih Zulkipli harus kembali dirawat di Rumah Sakit Sanglah Bali Juli mendatang. “Pokoknya jangan risau, kalaupun tidak ada dana di Pemerintah kita bisa gotong royong mencarikan,” pintanya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ketika dikonfirmasi via telepone terkait persoalan tersebut mengatakan penanganan terkait Zulkipli telah dilakukan dari tahun 1999. Tindak lanjutnya sambungnya, pihaknya melalui Dikes Kota Mataram, akan

(Suara NTB/cem)

BERKUNJUNG - Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Nyayu Ernawati didampingi Ketua LPA Kota Mataram, Sri Mawarni ketika berkunjung ke rumah Zulkpli di Lingkungan Karang Katen Kelurahan Punia, Selasa (18/2) kemarin. membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. “Besok (hari ini, red) Zulkipli dan orangtuanya akan dibawa ke rumah sakit provinsi,” ungkap Kabag Humas.

Adapun terkait tindak lan-

jut pengobatannya, apakah dirujuk kembali ke RS Sanglah Bali, pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan dari tim medis dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Terlepas dari itu, Pemerintah Kota Mataram

akan siap membantu dan memfasilitasi keluarga pasien.

“Kalau seandainya bisa dioperasi di sini (Baca: RSUP NTB) tidak perlu dibawa ke Bali. Besok (Hari ini) kita tunggu hasilnya dari Dikes,” ujarnya. (cem)

Rampung, Perekaman E-KTP Dukcapil Jemput Bola Pembuatan Akta Kelahiran Warga Ahmadiyah Mataram (Suara NTB) Perekaman KTP elektronik (E-KTP) untuk warga Ahmadiyah yang tinggal di asrama Transito, Majeluk, Mataram telah rampung dilaksanakan.

Saat ini warga Ahmadiyah tinggal menunggu E-KTP yang sedang dalam proses cetak di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Penduduk, Drs. Hasmin, MH. “Untuk perekaman E-KTP bagi warga Ahmadiyah sudah rampung semua. Sudah kita panggil untuk entry data, setelah itu kita terbitkan NIK-nya. Kami mengundang mereka lewat koordinatornya untuk datang,” terangnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/2).

Perekaman E-KTP tersebut disebutkan telah selesai dilaksanakan pada bulan Januari

lalu. Sebanyak 32 orang dari 16 KK warga Ahmadiyah Transito mengikuti perekaman EKTP. “Sekarang tinggal menunggu cetakannya,” ujarnya. Dinas Dukcapil juga menawarkan kepada warga Ahmadiyah jika ada kebutuhan yang mendesak yang memerlukan kartu identitas seperti KTP, sembari menunggu cetakan datang dari pusat, bisa diberikan KTP manual karena KTP manual masih berlaku sampai Desember 2014.

“Karena belum semua menerima E-KTP, untuk menjaga kekosongan itu supaya identitas kependudukannya jelas, manual bisa diberikan. Tapi mudahmudahan untuk warga Ahmadiyah ini masuk dalam pengiriman terakhir ini. Kalau tidak jadi bisa kita berikan yang manual yang bisa berlaku sampai Desember tahun ini,” ujarnya.

Pada saat perekaman E-KTP, warga Ahmadiyah mengisi kolom “Agama” dengan “Islam”.

H. Ridwan (Suara NTB/yan)

Pada waktu itu mereka mengisi sendiri biodata mereka dan petugas tinggal melakukan entry data.

“Kami tidak intervensi. Disini ranahnya hanya proses administrasi. Mereka juga mengaku Islam,” ujarnya. Ia menambahkan tidak ada lagi warga Transito yang belum melakukan perekaman E-KTP. Hal itu berdasarkan pengakuan koordinator warga Ahmadiyah Transito.

Ridwan menyampaikan mulai sekitar bulan Juni mendatang, proses pencetakan EKTP ini akan dialihkan ke pemerintah daerah. Saat ini di daerah belum memiliki blangko E-KTP. “Nanti daerah yang akan cetak sendiri,” ujarnya.

Target perekaman E-KTP di Kota Mataram sendiri diklaim telah melampaui jumlah yang ditargetkan pemerintah pusat. “Dari jumlah penduduk sekitar 20 persen.

Orang-orang yang masih di luar daerah itu yang belum seperti mahasiswa dan orang yang sedang tugas belajar di luar daerah,” terangnya.

Disebutkan bahwa semua pengurusan administrasi pendudukan baik E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan lainnya gratis. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua pembiayaan mengenai pendudukan dan catatan sipil gratis. Walikota Mataram juga telah mengirimkan Surat Edaran terkait hal tersebut. (yan)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kelahiran atau pembuatan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menggencarkan sosialisasi ke berbagai tempat di Kota Mataram. Bahkan pegawai Dinas Dukcapil kadang langsung jemput bola ke tengah masyarakat untuk mendata mereka.

“Kita tetap menghimbau masyarakat agar langsung membuat akta kelahiran. Kita juga kerjasama dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), kami juga mendatangi dokter-dokter di rumah sakit. Kita sering mengimbau, sosialisasi, bahkan jemput bola langsung,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Mataram, Dra. Hj. Kurniati, Selasa (18/2).

Untuk warga Kota Mataram yang lahir tahun 2013, Kurniati menyebutkan capaian pembuatan akta kelahiran telah mencapai 97 persen. Pihaknya juga merujuk data kelahiran dari Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Sisanya kemungkinan masih terkendala dalam hal belum terbitnya surat nikah atau kesadaran masyarakat yang masih kurang.

“Kadang-kadang sudah punya kartu keterangan lahir dari rumah sakit, pembuatan akta ditunda. Kadang baru membuat akta kelahiran ketika membutuhkan,” ujarnya.

Kurniati menyampaikan jika masih banyak warga Kota Mataram yang belum mempunyai akta kelahiran, itu karena sebe-

lum tahun 2009, pembuatan akta kelahiran masih secara manual atau menggunakan mesin ketik biasa sehingga data tersebut belum masuk ke database.

Saat ini pembuatan akta kelahiran disebutkan cukup mudah.

Bagi warga pindahan dari daerah lain, bisa langsung membuat akta kelahiran di Dinas Dukcapil Kota Mataram. “Sekarang lahir di lotim belum smepatdibuatkan akta, poindha ek kot mataram bisa buat langsung di kota.

Sekarang cukup mudah untuk mengurus,” terangnya.

Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Dukcapil disebutkan ada tiga jenis yaitu Akta Anak IbuBapak, Akta Anak Ibu, dan Akta Anak Negara. Akta Anak Ibu-Bapak ialah bagi mereka yang bisa melampirkan buku nikah. Akta Anak Ibu ialah bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan buku nikah. “Mungkin akibat kawin siri atau belum emncatatkan pernikhannya,” terangnya.

Semenatra itu untuk Akta Anak Negara adalah untuk anak yang dibuatng dan dttidak jelas orang tuanya. Akta Negara ini dibuatkan oleh Dinas Sosial. “usia diperkirakan, nama diberikan, tdk ada nama ibu baoaknya dan nanti setelah 18 tahun baru diberhak diberikan ke anak itu atau ada yang mengangkat.

Negara atau ndisos yang menyimpan, sampai umur 18 tahun anak ini sampai mentalnya kuat Pernah dibuatakta negara dua akta kita terbitkan. Kalau akta anak ibu sering. Itu akibat pergaulan bebas dan itu baru dua. Itu juga wkatunya sudah lama. (yan)

Nasib Tenaga Honorer K2 Tak Lulus, Tunggu Keputusan Pusat Mataram (Suara NTB) – Nasib tenaga honorer K2 yang tidak lulus pada seleksi peneriman Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mataram, masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj Dewi Mardiana Ardiany ketika dikonfir-

masi di halaman Kantor Walikota Selasa (18/2).

Mantan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) KotaMataram ini tidak berani berkomentar lebih jauh terkait nasib tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi. “Saya tidak berani berkomentar, pokoknya tunggu keputusan pusat saja,” katanya. Menyinggung wewenang

kepala dinas untuk tetap mempekerjakan karyawan K2 tidak lulus? Ia mengatakan kepala dinas hanya merekomendasikan karyawannya untuk mengikuti tes penerimaan CPNS. Tetapi, secara keseluruhan kebijakannya tetap di pemerintah pusat. “Kalau Kepala Dinas kan cuman merekomendasikan anak buahnya, kalau persoalan dia masih bek-

erja di sana, kita masih nunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara, dari total 377 karyawan K2 yang telah dinyatakan lulus test, akan tetap mengikuti tahapan atau prosedur lainnya. Yakni, verifikasi dan validasi data serta ijazah, karena Pemerintah pusat tetap ikut mengintervensi terkait keabsahan data. Namun,

Dewi tidak bisa memastikan dalam jangka waktu berapa hari verifikasi dan validasi data tersebut rampung. Apakah ada kemungkinan K2 yang telah dinyatakan lulus, kemudian tidak lulus kembali karena ketidakesuaian ijazah atau data diri? Ia mengatakan persoalan tersebut, ada tim dan pihak dari kementerian yang akan memutuskan. (cem)

Enam Bulan Menghilang

Orangtua Putus Asa Mencari Maemunah Anak adalah belahan jiwa. Tatkala buah hati menghilang, seolah jiwapun ikut kosong. Hidup seolah tidak ada artinya hidup ketika kelurga harus kehilangan salah satu anggota keluarganya. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Sutiah. Pasalnya, keponakannya Maemunah, yang menempuh pendidikan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, Fakultas Biologi menghilang entah kemana.

MAEMUNAH warga Batuyang Daya, Kecamatan Pringgabaya Lotim, telah enam bulan meninggalkan kontrakannya di kelurahan Dasan Agung Mataram, tak ada cerita atau bahkan tanda – tanda yang ditinggalkannya. Orangtuanya pun telah putus asa mencari kemana buah hatinya pergi. Sutiah yang ditemui di Kantor Camat Sekarbela, Selasa (18/2) saat melaporkan kehilangan salah satu anggota keluarganya, menceritakan Maemunah telah hilang sejak Bulan Agustus 2013

yang lalu. Menurut informasinya, Maemunah meninggalkan kontrakanya di Kelurahan Dasan Agung, Mataram, Agustus 2013 yang lalu dengan membawa satu kresek berisi baju dan tas dipunggungnya.

Setelah itu tidak ada lagi informasi dari keponakannya tersebut. Orangtuanya pun hanya bisa menangis dan tatkala matahari sudah mulai tenggelam, ibunda Maemunah menjadi linglung dan memanggil nama anaknya itu. Ditambahkan, November 2013 lalu, dirin-

ya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataram, begitu juga dengan kelurganya di Pringgabaya Bulan Desember melapor ke Polsek Pringgabaya.

Hingga kini, tak ada jawaban, melainkan rasa harap dan kekecewaan yang melanda.

Dikatakan, informasi keberadaan keponakannya terakhir di Kalimantan dan Jambi. Saat itupula, Sutiah berangkat menuju alamat yang disebutkan oleh orang yang tidak dikenal. Tapi, semuanya berakhir dengan kekecewaan.

“Ada orang yang nelpon kalau keponakan saya di Kalimantan dan Jambi, saya langsung berangkat ke sana. Begitu sampai di sana (Jambi dan Kalimantan) tidak ada alamat yang disebut,” jelasnya.

Diuraikan Sutiah, banyak cara yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya tersebut. Tidak tanggung – tanggung paranormal dan Kyai tersohor di Lombok didatanginya. Namun, sia–sia dan menig-

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN FOTO - Sutiah dan anggota keluarga lainnya menunjukkan foto Maemunah, mahasiswa IKIP Mataram yang menghilang sejak enam bulan yang lalu. galkan rasa lelah dan kecewa.

Padahal, telah banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari kepastian keberadaan Maemunah.

Apakah sebelumnya ada permasalah yang dialami Maemunah dan keluarga? Ia mengaku tidak ada masalah sedikit yang terjadi di dalam keluarganya. Ka-

barnya, Maemunah menghilang karena stres skripsinya tak kunjung selesai. Diakhir pembicaraan, Sutiah hanya bisa berharap Maemunah kembali. “Kalau dia membaca berita ini dan orang lain melihat, Maemunah kembali. Karena, kasian ibunya di rumah seperti orang gila,” harapnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lombok Timur dan Harian Suara NTB

Festival Kaliantan 2014

’’Event’’Tahunan Masyarakat Lombok Timur BAU Nyale selama ini menjadi salah satu tradisi masyarakat pesisir di sepanjang pantai selatan Lombok, mulai dari Wilayah kecamatan Jerowaru di Lombok Timur hingga ke Pantai Kuta di Lombok Tengah. Bagi masyarakat Lombok Timur tradisi Bau Nyale dikemas dalam bentuk sebuah festival yang dinamakan Festival Kaliantan.

Festival Kaliantan telah terselenggara sejak dulu secara turun temurun dan menjadi pesta rakyat terbesar di Lombok Timur setiap tahun.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya yang sangat menarik. Festival ini berkembang lebih lanjut dengan melibatkan kalangan swasta, pihak pemerintah

daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Pada tahun ini, Festival Kaliantan diselenggarakan sejak tanggal 17 hingga 20 Februari 2014 dengan acara puncak pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 pukul 16.00 hingga 18.00 Wita bertempat di Pantai Kaliantan Desa Serewe Kecamatan Jerowaru.

Berbagai atraksi budaya dan lomba memeriahkan Festival Kaliantan tahun ini, seperti Lomba/Parade Budaya Menyisi yang diikuti oleh masyarakat umum, lomba gambus tunggal, peresean, cilokaq, pertunjukan tari Sasak, teater tradisional, dan acara seremonial yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Lombok Timur.

Seluruh kegiatan diinisiasi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat melalui panitia yang diketuai Kepala Desa Serewe di bawah koordinasi Camat Jerowaru dan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Timur.

Melihat antusiasme yang cukup besar masyarakat Lombok Timur menggelar event tahunan ini, maka Pemda Lombok Timur bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu telah menfasilitasi hal-hal yang diperlukan panitia setempat agar event ini terlaksana dengan baik.

Mulai dari keamanan, sarana dan prasarana, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Walaupun disadari bahwa dukungan itu belum seberapa dan sangat kecil, apalagi bila dibandingkan dengan dukungan pemerintah pada pelaksanaan event Bau Nyale di Lombok Tengah yang sudah menjadi event nasional.

Menurut Kepala Bidang Obyek Daya Tarik Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur GN Parhan, terbatasnya dukungan

Pemda dan Pemprov NTB tidak menyurutkan panitia penyelenggara menggelar event ini semeriah mungkin. Di sinilah tercermin tingginya kesadaran masyarakat setempat untuk tetap melestarikan nilai budaya dengan mengedepankan swadaya masyarakat.

Ada semangat dan motivasi tersendiri masyarakat menggelar event ini, yaitu sebuah kepercayaan bahwa nyale (cacing) berhubungan dengan kesejahteraan serta keselamatan.

Mereka percaya bahwa cacing ini bisa menyuburkan tanah, sehingga bisa mendapatkan hasil panen memuaskan. Jika banyak cacing yang keluar dari laut, berarti pertanian mereka berhasil. Cacing yang telah ditangkap di pantai kemudian biasanya akan ditaburkan di sawah. Cacing nyale ini pun bisa dijadikan sebagai lauk, bahkan bisa dijadikan sebagai obat kuat.

(Suara NTB/ist)

PERESEAN - Atraksi budaya peresean, salah satu hasanah budaya masyarakat Lombok Timur yang selalu menyemarakkan Festival Kaliantan di Lombok Timur.

Sebagai event tahunan yang dihadiri ribuan masyarakat dari seluruh penjuru Lombok Timur, faktor keamanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam hal ini bekerja sama dengan Polres Lombok Timur akan diterjunkan 159 personel kepolisian pada tanggal 18 Fabruari

HASIL pengumuman Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terbilang cukup mengagetkan. Pasalnya, 3 wajah baru, menghiasi formasi KPU KLU. Pengumuman mengenai Komisoner KPU diakui salah seorang Komisioner yang lulus ke 5 besar, Burhan Ekwanto. Nama ini merupakan “incumbent” di KPU. Bersama Burhan, Fajar Marta, S.Sos., adalah muka lama dan notabene menjabat sebagai Ketua KPU sebelumnya. Sementara 3 nama lain, masing-masing Muzakar, asal Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Abdul Karim (Teniga), dan Juraidin (Sire, Desa Medana). “Kami baru menerima Undangan pelantikan tadi siang dari KPU Provinsi, dan dilantik besok (Rabu) malam di Hotel Lombok Raya,” kata Burhan kepada Suara NTB via telpon, Selasa (18/2) sore. Burhan mengatakan, kelulusan kelima orang komisioner ini sudah final. Pengumuman ini sendiri baru diketahui dari undangan pelantikan KPU Provinsi bersamaan dengan pelantikan 7 Kabupaten/Kota lain, kecuali Kota Mataram dan Lombok Tengah yang lebih dulu dilantik beberapa waktu lalu. (ari)

Izin Hotel BS Terancam Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat (Lobar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel di kawasan Senggigi. Sidak dimaksudkan untuk melihat izin air bawah tanah (ABT) di hotel tersebut. Alhasil, satu hotel berbintang berinisial BS diduga mati izinnya sejak September 2012. Pihak pengelola hotel pun telah ditegur, namun hingga saat ini pengelola hotel belum mengurus perpanjangan izin pajak ABT. Jika teguran ketiga tak diindahkan, izin hotel ini terancam ditutup permanen, karena menyalahi aturan Perda dan Perbup.

PERGANTIAN Antarwaktu (PAW) almarhum L. Najatul Akbar mantan anggota DPRD Lobar dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak bisa diproses lantaran waktu PAW anggota Dewan baru telah habis. Pengganti almarhum L. Najatul Akbar sempat tarik ulur, karena ditolak pengusulan anggota dewan baru yang menggantikan almarhum Lalu Najatul Akbar. Lantaran, pengajuan pertama terpaksa ditolak karena partai mengajukan anggota yang sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik dan sekarang tercatat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sekretaris DPRD Lobar, HL. Saswadi, menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, jika calon anggota DPRD baru pengganti L. Najatul Akbar tidak bisa dilantik, karena waktunya habis sesuai peraturan. Menurutnya, waktu pelantikan anggota Dewan baru berakhir 9 Februari lalu, karena pelantikan anggota baru dilakukan 9 Agustus mendatang. Sebelumnya, PDK sempat mengajukan dua nama untuk pengganti L. Najatul. PDK mengusulkan nama Lili Suprianti Said sebagai pengganti almarhum. Sebelumnya, partai ini mengajukan nama Muhidin. Nama ini kemudian diteruskan ke Sekretariat KPU Lobar untuk diverifikasi. Muhidin tidak bisa diterima lantaran yang bersangkutan tidak lagi duduk sebagai anggota partai. Yang bersangkutan juga tercatat sebagai anggota PPS di desanya. (her)

“Sudah kami berikan teguran tapi mereka angkat tangan. Izinnya mati sejak September 2012. Kalau tidak perpanjang izin maka terpaksa izin hotel ini ditutup,” tegas Kepala Distamben Lobar Ir. Budi Darmaraya, MM, di selasela sidak, Selasa (18/2).

Ia menerangkan, pihaknya sudah me-warning pengelola hotel agar segera mengurus perpanjangan surat izin pemanfaatan air bawah tanah. Namun surat peringatan pertama yang dikirim tak digubris, karena itu pihaknya akan melayangkan surat kedua kalinya.

Kalau tetap tidak ditindaklanjuti, maka langkah tegas diambil, izin hotel ini akan ditutup permanen. “Karena tidak ada izin, tentu ilegal,” tegasnya.

Karena meteran air telah dicabut, pihaknya cukup kesuiltan memperkirakan jumlah pajak. Namun pihaknya akan menghitung perkiraan melalui tingkat hunian kamar per bulan dan tamu. Menurutnya, hotel wajib memiliki izin, karena telah ada Perda Air Bawah Tanah Nomor 3 tahun 2003 dan Perbup Nomor 3 tahun 2012 terkait Tata Cara Perhitungan Pajak.

DPRD Sidoarjo Belajar ke Lotim

Kisruh Pasir Besi

PAW L. Najatul Akbar Tak Bisa Diproses

JAJARAN DPRD Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Lotim), Selasa (18/2) kemarin mengunjugi Lombok Timur (Lotim). Mereka datang belajar soal rencana penyusulan rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah disusun terkait perlindungan terhadap petani dan nelayan. “Kami datang ingin mencari ilmu di Lotim,” ungkap ketua Rombongan yang juga Pansus I DPRD Sidoarjo, Hadi Sudiatmo. Ia menuturkan, Lotim sejauh ini dikenal baik dalam hal pengelolaan pertanian dan nelayan. Secara nasional, Lotim disebut masuk tiga besar nasional sebagai penghasil pangan terbesar. Kabupaten Sidoarjo sendiri, diakui saat ini lahan makin sempit. Hal ini diperparah dengan adanya lumpur lapindo yang membuat lahan pertanian habis. Rombongan wakil rakyat Sidoarjo ini diterima Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Lotim, H. M. Aminullah. Aminullah menjelaskan, Lotim merupakan daerah yang didominasi penduduknya bekerja di sektor pertanian. Lotim terus berbenah di bidang primer ini. Termasuk di pembangunan bidang perikanan perikanan terus diperbaiki. (rus)

(Suara NTB/her)

SIDAK - Kepala Distamben Lobar Budi Darmaraya melakukan sidak izin pengelolaan ABT. Izin salah satu hotel di kawasan Senggigi terancam ditutup, karena izinnya sudah tidak berlaku.

Sidak ini tambahkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Selain penertiban pajak ABT, pihaknya juga gencar menertibkan galian mineral non logam. Tahun 2013 sebanyak 33 izin diterbitkan. Menurutnya, realisasi pajak ABT 2013 sekitar Rp 557 juta dari target Rp 675 juta. Sisa tunggakan itu Rp 120 juta. Tunggakan pajak tak bisa tertagih masih ada

ta Lombok Timur. Ke depan, menurut GN Parhan, Festival Kaliantan akan dikemas lebih menarik jika ada dukungan dari berbagai pihak, sehingga gemanya bisa lebih luas dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Timur. (Lukman Humas)

Gagal Lulus Tes Akademik

Tak Perpanjang Izin Pajak ABT Komisioner KPU KLU Segera Dilantik

2014 dan sebanyak 175 personel pada esok harinya. Kekuatan ini ditambah dengan dukungan dari Sat Pol PP Lombok Timur.

Festival Kaliantan sesungguhnya merupakan salah satu event yang sangat penting untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan sektor pariwisa-

tunggakan pajak. WP sendiri terdapat di 38 titik pemakai.

ABT sendiri masuk komponen pajak daerah.

Personalia Hotel BS, Sipirinus menyatakan, pembayaran pajak diakuinya terlambat.

Namun pihaknya akan memperpanjang izin ABT yang yang sudah habis. Sidak dilanjutkan ke hotel S, di lokasi ini perizinan pemanfaatan air bawah tanah tidak ada masalah. Pengelola hotel setempat cukup rajin membayar pajak. (her)

Honorer K2 Loteng Pertanyakan Kejelasan Nasib Praya (Suara NTB) Ratusan tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Selasa (18/2) kemarin, mengadukan kejelasan nasib ke DPRD setempat. Tidaknya hanya itu, para tenaga honorer tersebut juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, melakukan verifikasi faktual secara ketat terhadap para tenaga honorer K2 yang dinyatakannya lulus seleksi akademik.

Pasalnya, dari 763 nama tenaga honorer K2 yang lolos dalam seleksi akademik yang telah diumumkan pemerintah pusat, banyak di antaranya yang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Bagaimana tidak, dari nama-nama yang lolos, ada tenaga honor terutama dari kalangan guru sekolah yang mulai bekerja sebagai honor sejak tahun 2009. Bahkan ada juga yang baru honor pada tahun 2011 lalu.

Padahal dalam aturan yang ada sudah jelas mengatur, kalau yang boleh itu adalah yang sudah mengabdi sejak 2005 ke bawah. Sementara banyak tenaga honor yang semestinya lebih berhak, justru harus terpental. “Sejak awal proses verifikasi berkas sampai proses seleksi akademik banyak yang menyimpang,” ungkap Kamarudin, perwakilan tenaga honor.

Ia mengungkapkan, dalam proses awal yang boleh ikut tes akademik hanya 1.684 orang.

Tapi tiba-tiba ada tambahan sampai 1.094 orang lain.

Dalam tambahan tersebut banyak tenaga honor yang baru jadi honorer masuk untuk ikut seleksi akademik. Bahkan, dari informasi yang ada para tenaga honorer yang masuk daftar tambahan harus membayar

sejumlah uang supaya bisa ikut seleksi akademik.

“Selain itu, terkait kami tenaga honor yang tidak lolos pada seleksi akademik kemarin, pemerintah daerah juga harus tegas. Akan dikemanakan kami selanjutnya,” tambah, L. Abdul Hamid, guru honor asal SDN Jorong Braim.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah diminta lebih pro aktif untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat. Terkait adanya kemungkinan penambahan kuota oleh pemerintah pusat.

Menanggapi aspirasi para tenaga honorer tersebut, Kepala BKD Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, mengungkapkan, pada awalnya dari pendataan yang ada jumlah tenaga honor K2 Loteng sebanyak 3.549 orang, pada tahun 2012. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual, yang lolos hanya 1.684 orang saja.

Data itu kemudian diuji publik oleh pemerintah daerah.

Tapi yang muncul kemudian justru protes besar-besaran dari para tenaga honor dan meminta ada data tambahan. Atas dasar itulah kemudian para tenaga honor yang tidak lolos diserahkan verifikasi ke masing-masing SKPD, sehingga munculnya tambahan 1.094 orang.

Anggota Komisi I DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurahim, yang memimpin pertemuan di ruang Banmus DPRD Loteng, menegaskan kalau seleksi akademik bukanlah akhir dari proses pengangkatan tenaga honor jadi PNS. Justru seleksi akademi merupakan tahap awal dari proses itu sendiri, karena setelah seleksi dilakukan, pemerintah pusat akan melakukan verifikasi terhadap berkas para tenaga honor. (kir)

Penyelesaian Hanya di Tingkat Elite Selong (Suara NTB)Kisruh akibat rencana tambang pasir besi di kawasan Pantai Ketapang dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sejauh ini dinilai berlarut-larut.

Hal ini diduga proses komunikasi untuk penyelesaikan hanya dilakukan di tingkat elite.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE, menjawab Suara NTB, Selasa (18/2), menjelaskan, terjadinya kisruh di areal tambang pasir

besi sangat disesalkan, apalagi mengarah hingga terjadi pembakaran mobil aparat.

Proses penyelesaian kasus yang melibatkan masyarakat ini sejatinya bisa dilakukan secara intensif bersama masyarakat. ‘’Apa yang menjad kemauan masyarakat di bawah harus didengarkan,’’ sarannya.

Menurut Daeng, keputusan yang dapat diambil adalah antara menolak kehadiran tambang dan setuju atas kehadiran tambang. Munculnya penolakan masyarakat harus

dibicarakan langsung dengan masyarakat. Apa alasan penolakan dan akomodir penolakannya. Begitupun jika ada yang menerima. Bila perlu, dilakukan survai terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan ini.

Gejolak yang muncul kata Daeng juga muncul dari kalangan bawah. Karena itu, masyarakat bawah hendaknya tidak dianggap sebelah mata. Masyarakat bawah harus diajak komunikasi dengan baik. Kalaupun keputu-

san akhirnya nanti penolakan keras dari masyarakat, tidak masalah tuntutan pencabutan izin dikabulkan pemerintah.

Pihaknya mempertanyakan aksi pembakaran sebelumnya seharusnya bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan kemelut pasir besi tersebut. Akan tetapi, hal ini tampak tidak dilakukan oleh pemerintah. “Tidak cukupkah kejadian yang pertama itu kita jadikan bahan untuk mengambil sikap?” tanyanya.

PPID Utama Pemerintah

Kabupaten Lotim, H. Syarif Waliyullah yang dikonfirmasi secara terpisah terkait kisruh pasir besi mengatakan untuk saat ini meminta semua pihak calling down dulu sampai situasi mereda.

Pihaknya membantah, pemerintah daerah terkesan membiarkan persoalan kisruh pasir besi ini berlarut-larut.

Prinsipnya, Pemkab Lotim segera menyelesaikan kisruh tambang pasir besi yang terakhir terjadi benturan antara warga dengan aparat. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Gunakan Jalur Non Litigasi

Kejari Sumbawa Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa yang lebih menempuh jalur non litigasi dalam mengembalikan kerugian negara dari para terpidana mendapatkan apresiasi dan atensi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Seperti surat Kejati NTB, No. B-359/P.2/Gs.1/02/2014, yang memberikan apresiasi kepada Kajari atas keberhasilan penyelesaian pembayaran tunggakan piutang uang pengganti atas nama terpidana Kalsum dan Ratna Dewi melalui jalur non litigasi. Bahkan Kajati, Sugeng Pudjianto S.H, M.H, dalam suratnya, berharap agar model penyelesaian yang dilakukan Kejari Sumbawa dapat dijadikan contoh oleh Kejari lainnya di NTB. Dengan memaksimalkan jalur non litigasi dimaksud.

Menurut Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, didampingi Kasi Datun, Dedi Delianto, S.H, Selasa (18/2), sejauh ini dari 11 terpidana, lima di antaranya telah membayar. Termasuk didalamnya Ratna Dewi dan Kalsum. Tersisa enam narapidana yang tiga diantaranya, alamat narapidana yang bersangkutan masih kabur, sehingga masih terus diburu. Tiga terpidana dimaksud, yakni, Kusuma Gunawan yang memiliki dua alamat di Mataram. Namun setelah dikroscek, alamat dimaksud tidak ada.

Bahkan tim Jaksa hanya menemui sebuah pura pada salah satu alamat yang tertera. Dengan nilai tunggakan Rp 136 juta.

Kemudian terpidana atas nama Budiarsa yang sebelumnya beralamat di kecamatan Ropang, tetapi orang yang bersangkutan tak lagi tinggal pada alamat dimaksud, dengan nilai tunggakan Rp 35 juta. Terakhir, Amiruddin yang beralamat di RT 02 desa Kerato kecamatan Unter Iwes dengan nilai tunggakan Rp 46 juta. “Kami telah melayangkan panggilan, namun yang bersangkutan tidak pernah datang,” sebut Dedi. (arn)

PARLEMENTARIA

Halaman 4

KERJASAMA DPRD SUMBAWA DENGAN HARIAN SUARA NTB

DPRD Sumbawa Bahas Tujuh Raperda

(Suara NTB/arn)

Akhmad Junaidi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sidang paripurna DPRD Sumbawa, penyampaian penjelasan Bupati terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sebagian besar Raperda dimaksud adalah perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang lebih tinggi yang dianggap bersifat urgen. Sementara Raperda insiatif DPRD Sumbawa, bakalmenyusuldibahas,mengingat masihbutuhkajianlebihmendalam.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumbawa, Akhmad Junaidi, Selasa (18/2) menyatakan, tujuh

Raperda yang disampaikan Bupati bersifat urgen. Maka harus diselesaikan dalam tahun sidang pertama ini. Raperda yang diparipurnakantersebutmengikutiaturanyang ada di atasnya. Sebab ada beberapa UU yang harus diikuti oleh sistem danstrukturorganisasipemerintahan.Adapenyesuaianorganisasidaerah baik di Setda maupun di Setwan serta sejumlah SKPD. “Kita ngebut karena ini urgen dan sifatnya hanya perubahandanpenyesuaiandengan aturan di atasnya,” terangnya.

Sementara Raperda inisiatif DPRD ini akan dibahas setelah Pemilu Legislatif nanti. Meski telah dilakukan harmonisasi tiga Raperda inisiatif di tingkat Baleg.

Untuk kemudian disampaikan ke pimpinan DPRD. Terkait materi muatannya, apakah dibahas di tingkat Pansus atau gabungan KomisiatauBalegtergantungnanti paripurna. Ketiga Raperda inisiatif DPRD yakni, Raperda tentang Lar (padang penggembalaan ternak) yang diinisiasi Komisi II. Bahkan Raperda dimaksud satu-satunya yang ada di Indonesia. Mengingat banyak persoalan lar yang ditemui di lapangan hingga perlu dibuat semacam regulasi. Terkait pula SK Bupati tentang lar yang

bersinggungan dengan kawasan hutan. “Makanya dibutuhkan kajian mendalam. Bahkan mungkin perlu dibentuk Pansus. Supaya nanti ketika (lar) di SK-kan Bupati, tak ada lagi persoalan,” kata Junaiadi seraya menyebutkan Raperda insiatif lainnya, yakni Raperda Perizinan Satu atap dan Raperda terkait pencegahan HIV/AIDS. Dipenghujungmasajabatananggota DPRD Periode 2009 – 2014, semua Raperda yang diinisiasi oleh DPRD akan disampaikan, sekaligus laporankepadamasyarakat.Sebagai karya anggota periode ini. Dalam hal ini, DPRD Sumbawa telah melahirkan Perda di atas 20 buah selama kurunwaktulimatahunini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, S.H, menambahkan, pembahasan Raperda inisiasi DPRD membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Meski sudah melalui sejumlah tahapan seperti, uji publik, harmonisasi dan lainnya. Namun pembahasannya masih menunggu waktu yang agak longgar.Sebabketikadipaksakandalam bulan-bulansepertiini,makadikhawatirkan hasilnya tidak maksimal.

“Setelah Pileg kami anggap ini bisa maksimal, karena mungkin di Per-

da inisiatif DPRD ini kita akan bentukpansus-pansus,skemayangberbeda. Itu makanya tidak digabung dengan pembahasan persidangan hari ini dengan perda yang diusulkan eksekutif,” tukasnya.

PenjelasanBupatiSumbawaterhadap 7 Raperda Sumbawa tahun 2014 yang disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan dijelaskan, sebagai wujud dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah,padaProgramLegislasiDaerah (Prolegda) 2014, Pemkab telah mengajukan 12 rancangan Perda.

Dari12tersebut,yangsudahsiapuntuk dibahas pada masa sidang kali ini sebanyak enam ditambah satu rancanganPerdakumulatifterbuka yang diajukan di luar Prolegda.

Tujuh Raperda dimaksud yakni, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten SumbawaNomor3Tahun2012tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah, dalam rangka mewujudkan kelestariandankesinambunganketersediaan air tanah. Kemudian RaperdatentangPerubahanOrganisasi Perangkat Daerah, pengajuan Raperda ini seiring dengan telah ditetapkannya Kabupaten Sumba-

wasebagaisalahsatukabupatenpercontohanreformasibirokrasi.Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor15Tahun2013tentangPenyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. Raperda tentang PerubahanPeraturanDaerahKabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Ditambah tiga Raperda terkait penataan oraganisasi, di antaranya Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten SumbawaNomor2Tahun2008tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,TugasPokokdanFungsi Sekretariat Daerah dan SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah Kabupaten Sumbawa. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,TugasPokokDanFungsiDinas Daerah Kabupaten Sumbawa. Kemudian Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,Kedudukan,TugasPokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. (arn/*)

200 Unggas Mati Mendadak

Diduga Flu Burung Serang Bima Bima (Suara NTB) Setelahbeberapatahunberlalu, didugakasusfluburungyangmenyerangunggaskembali mencuat. Sedikitnya, sekitar 200 unggas di peternakan milik H. Rusdin di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, mati mendadak diduga terjangkit flu burung.

(Suara NTB/bug)

DIDUDUKI - Para pegawai K2 memasang tenda dan menduduki kantor BK-Diklat KSB, Selasa (19/2).

Protes Hasil Kelulusan K2

Dua Instansi di KSB Disegel Taliwang (Suara NTB) Aksi protes hasil kelulusan CPNS Kategori Dua (K2) yang dilancarkan oleh Forum Pegawai K2, hingga Selasa (19/2) kemarin, masih terus berlanjut. Memasuki hari kedua, aksi mereka pun semakin provokatif.

Sejak pagi hari kemarin mereka kembali berkumpul di depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) setempat. Kantor yang sehari sebelumnya berhasil disegel itu pun diduduki guna memastikan tak satu pun pegawainya masuk kerja. “Kita sudah sejak pagi di sini. Dan tidak akan meninggalkan sampai ada jawaban dari bupati mengenai tuntutan kami,” kata salah seorang pegawai K2 yang turut dalam aksi tersebut.

Selain menyegel kantor BKDiklat, para pegawai K2 yang tidak dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut kemarin menambah “koleksi” kantor yang disegelnya. Sekitar pukul 10.00 Wita, mereka yang sempat melakukan sweeping di sejumlah kantor instasi di kompleks Kemutar Telu Center (KTC) berhasil

menduduki kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD). Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dibantu aparat kepolisian tak dapat menghalangi aksi mereka itu.

Tak hanya kantor dinas/instansi yang di-sweeping untuk mendesak para pegawai K2 lainnya turut bergabung.

Mereka juga sempat melakukan hal serupa di kantor Sekretariat Daerah (Setda). Beruntung dengan kesigapan aparat hal tersebut dapat dihentikan dengan alasan, penutupan kantor Setda akan melumpuhkan kegiatan pelayanan pemerintah. “Saya meminta kepada mereka (massa aksi) agar tidak melakukan sweeping di sini karena akan mengganggu pelayanan,” jelas Kabag Umum Setda KSB Sahreen, SAP. Para pegawai K2 ini sejak kemarin sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan lingkungan KTC. Sepanjang malam kemarin, beberapa dari mereka tetap bertahan di depan kantor BK-Diklat KSB. Dengan memasang tenda mereka pun sengaja menginap untuk membuktikan keseriusannya menuntut

keadilan atas tindakan kecurangan pada hasil kelulusan penerimaan CPNS K2 yang merugikan mereka.

“Mereka menginap dan katanya tidak akan berhenti melancarkan aksinya sampai tuntutan mereka dipenuhi,” papar salah seorang petugas Satpol-PP yang mengawal di depan kantor BK-Diklat.

Akibat aksi penyegelan kantor BKDiklat dan DPPKD yang dilakukan Forum Pegawai K2 ini, kedua instansi tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya. Untuk kantor BK-Diklat sendiri bahkan sejak hari Senin pelayanan oleh instansi yang mengurusi kepegawaian ini lumpuh. Para pegawainya tidak ada yang berani mendekati kantor karena merasa percuma, sebab tak mungkin dapat masuk dan bekerja di kantornya.

Sedangkan kantor DPPKD pelayanannya terhenti sejak kemarin.

Setelah dikuasai oleh massa aksi, praktis usai istirahat siang, para pegawai dinas yang mengurusi keuangan daerah itu pun tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. (bug)

Kades Diingatkan Transparan Kelola Dana Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari 17 desa yang menggelar Pilkades tahun ini, 10 di antaranya telah sukses menghasilkan Kades terpilih. Pelantikannya diperkirakan tuntas dalam bulan ini. Salah satunya, pelantikan Kades terpilih desa Songkar kecamatan Moyo Utara, Selasa (18/2).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, H. Yahya Adam, BA, menjelaskan, di antara 10 desa yang telah menggelar Pilkades, empat di antaranya sudah dilantik. Yakni, desa Gontar dan Gontar Baru kecamatan Alas, desa Lenangguar dan desa Songkar kecamatan Moyo Utara. Sisanya, Kades terpilih desa Sukamaju, Perung dan Emang Lestari (Lunyuk), desa Sebeok (Orong Telu), Hijrah (Lape), dan Lopok Beru (Lopok) akan dilantik dalam bulan ini juga. “SK Bupati sudah keluar,” terangnya.

Artinya, Pilkades tahun ini tinggal menyisakan tujuh desa. Di antaranya, desa Serading (Moyo Hilir), desa Brang Rea (Moyo Hulu), Pelat (Unter Iwes) dan lainnya. Pelaksanaannya diperkirakan sehabis Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Mengingat masa jabatan para pejabat Kades saat ini rata-rata habis September, Oktober, November dan

Desember tahun ini.

Kepada kepala desa terpilih, H. Yahya, mengingatkan agar transparan megelola desa, seperti Aalokasi Dana Desa (ADD).

Total nilai ADD pada tahun ini mencapai Rp. 32.499.058.504. Dengan nilai terendah per desa Rp 171 Juta dan tertinggi Rp 278 Juta. Artinya, setiap desa mendapatkan rata-rata Rp. 200 Juta. Belum lagi kalau Paraturan Pemerintah (PP) terkait UU Desa dikeluarkan. Maka dana yang dikelola desa sangat besar mencapai Rp 1 miliar sesuai amanat UU Desa. Makanya, dibutuhkan, pengelolaan yang baik. Dengan perencanaan kegiatan yang jelas, agar program di lapangan tidak tumpang tindih di lapangan. Mengi n g a t banyak p u l a alokasi

anggaran lain dari APBD Kabupaten ataupun APBD Provinsi serta APBN yang membiayai kegiatan di desa. “Kegiatan yang sudah dibiayai dari ADD, ataupun kegiatan PNPM, atau dari dana Rp 1 miliar itu nantinya harus jelas, hingga tak lagi diusulkan dalam Musrenbang. Agar tidak tumpang t i n d i h , ” pungkasnya. (arn)

H. Yahya Adam (Suara NTB/arn)

Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Bima pun langsung mengambil tindakan dengan mengisolasi areal peternakan dimaksud. Unggas jenis itik yang diternak oleh H Rusdin mati sejak tanggal 15 Februari lalu.

Awalnya yang ditemukan mati sebanyak 15 ekor dan merembet ke itik-itik yang lainnya. Sehingga dari 500 itik yang dipelihara, 200 di antaranya mati. Selanjutnya pascaperistiwa itu, karyawan H Rusdin pun lantas melaporkan

ke petugas UPTD Peternakan setempat serta menyerahkan sisanya ke Dinas Peternakan untuk ditangani.

Kepala Dinas Peternakan melalui Kapala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan, Ir Ibrahim AR mengatakan dari hasil pengujian, itik-itik yang mati tersebut positif H5N1. Itik-itik itu juga langsung dikuburkan untuk meminimalisir penyebaran virus. Di samping itu, kandang peternakan disemprot dengan cairan khusus agar bibit-bibit virus punah.

Di samping tes secara lokal, pihaknya juga mengambil sampel untuk dikirimkan ke Laboratorium di Denpasar guna penelitian lebih lanjut.

Koordinasi juga, kata Ibrahim sudah dilakukan dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima. Dia memastikan, meski positif pada hewan ternak, untuk saat ini tidak ada manusia yang terjangkit flu burung. Ditambahkannya, saat ini menjaga jangan sampai ada unggas yang ke luar dari wilayah Panda. (use)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Dewan Lobar Ancam Laporkan Eksekutif ke Kejaksaan Dari Hal. 1 ‘’Akan kami laporkan perihal indikasi kecurangan ini.

Kalau memang nanti ada niat baik dari eksekutif untuk melakukan perubahan mari kita lakukan perubahan APBD. Tapi kalau tidak, kami akan bersurat ke provinsi atas ketidaksesuaian antara pembahasan dan kesepakatan APBD ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan pusat, kalau memungkinkan kami akan lapor ke Kejaksaan,’’ tegas Ketua Komisi IV, M. Zain Darmat.

Dikatakan politisi Demokrat ini, dugaan kecurangan APBD ini menjadi salah satu penyebab ditundanya rapat paripurna. Insikasi kecurangan eksekutif itu jelasnya terdapat di sejumlah biaya proyek jalan . Awalnya diarahkan untuk masyarakat sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif justru tidak ada di APBD. Sehingga terdapat perbedaaan saat pembahasan anggaran antara tim Banggar dengan tim TAPD. Seperti contoh ada dana yang disepakati untuk proyek jalan yang diusulkan pihak dewan disetujui saat pembahasan namun dalam draf APBD tidak ada. ‘’Jelas ada perbedaan pembahasan dengan hasil APBD,’’ ujarnya. Usulan itu jelasnya murni aspirasi masyarakat, sehingga dewan membantu menyuarakan ke eksekutif.

Program ini pun dituangkan dalam APBD. Karena sesuai ketentuan, pembahasan itu antara Banggar dengan TAPD, selanjutnya TAPD dengan gabungan komisi. Setelah itu APBD bisa selesai. Namun setelah penilaian dan evaluasi pemprov justru hasil evaluasi ini tidak diberikan ke dewan. Eksekutif katanya, malah memasukkan proyek yang menurut dewan tidak efektif dibiayai.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I, Sabirin. Ia mengatakan, eksekutif dinilai tidak konsisten melaksanakan komitmen dalam APBD yang telah dibahas bersama Banggar. ‘’Eksekutif melalui TAPD-nya tidak konsisten melaksanakan APBD,’’ tegasnya. Menurutnya, dead lock rapat paripurna tersebut karena persoalan ini. Dewan kat-

anya, akan meminta rapat koordinasi dengan eksekutif langsung untuk membahas perihal APBD tersebut. Menurutnya, pihak dewan ingin meliat sejauh mana komitmen legislatif.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sahmad SE menyatakan, ditundanya rapat paripurna tersebut perlu dijadwalkan ulang. Alasan dewan katanya dalam rapat yang dipimpinnya langsung karena ada temuan dalam APBD yang perlu diklarifikasi pihak eksekutif.

Karena itu, semua fraksi, komisi dan BK ngotot ingin mengadakan rakor dengan eksekutif. Rapat digelar untuk menyikapi rapat tidak kuorum itu.

Setelah rakor dengan eksekutif, baru dewan akan merancang jadwal ulang rapat dengan agenda penyampaian laporan Banleg terkait dua Raperda.

Sementara itu, Bupati Lobar melalui Asisten III Setda Lobar, H. M Taufiq membantah jika eksekutif dalam hal ini TPAD melakukan kecurangan dalam APBD. Menurutnya, eksekutif telah menjalani proses dan mekanisme dalam pembahasan APBD. ‘’Tidak ada kecurangan,’’ bantah H.M.Taufik. Menurutnya, proses pembahasan APBD telah melalui pembahasan antara TAPD dengan Banggar dan TAPD dengan gabungan komisi, barulah APBD bisa selesai. Ia juga menampik,terkait adanya tudingan dewan kalau eksekutif mengalihkan anggaran pogram usulan dewan. Menurutnya, semua hasil pembahasan dan kesepakatan tertuang dalam APBD untuk selanjutnya dilaksanakan.

Ia menambahkan, terkait adanya keinginan dewan untuk bertemu Bupati Lobar membahas masalah ini, ia tak berani memastikan. Menurutnya, bupati tentu melihat apa agenda pertemuan itu dulu. Jikalau agendanya tidak jelas, bupati mungkin tidak bisa. ‘’Terpenting mau bicarakan masalah apa dulu, kan harus ada agenda,’’ ujarnya. (her)

Giovanni Ardizzon Minta Rp 2 Miliar Dari Hal. 1 Sidang yang dipimpin hakim mediator, Sutarno, SH, MH itu, berlangsung pukul 09.15 Wita. Sutarno langsung meminta kepada penggugat untuk menyodorkan draft perdamaiannya. “Saya memberi kesempatan kepada tergugat untuk mempelajari draft perdamaian yang sudah diberikan,” kata Sutarno, kemudian menginformasikan sidang minggu depan Selasa (25/2), dengan agenda tanggapan tergugat.

Tetap dengan tugasnya sebagai mediator, Sutarno kembali berharap, gugatan perdata itu selesai di perdamaian.

Karena diyakininya akan menghabiskan waktu dan energi ke dua belah pihak. Diyakini juga proses hukum itu apabila berlanjut, tidak hanya sampai pengadilan tingkat pertama, tapi juga banding sampai kasasi, bahkan ke tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Sementara dalam draft perdamaian yang diajukan, setidaknya ada dua poin permintaan. Pertama, meminta kepada tergugat untuk meng-

ganti rugi setidaknya Rp 2 miliar, baik moril maupun materil. “Karena benar-benar klien kami harus mendapat tekanan batin dan fisik (pengobatan) jantung akibat masalah ini,” demikian poin pertama. Kedua, meminta tergugat meminta maaf dengan mengklarifikasi pemberitaan tentang penggugat selama satu bulan penuh.

Sementara Kuasa Hukum Harian Umum Suara NTB, Umaiyah memastikan akan menyiapkan jawaban tertulis. Namun secara singkat ia mengomentari draft perdamaian yang tetap menuntut materi itu, tidak jelas dasarnya.

“Harus jelas dasarnya, ketika pemohon menuntut Rp 2 miliar seperti ini,” terangnya.

Sebab bagi Umaiyah, tidak ada kerugian materil dan moril yang timbul dari pemberitaan Suara NTB terhadap Giovanni Ardizzon. Menurutnya, rangkaian pemberitaan dimaksud, sudah melalui proses penelusuran fakta dan nara sumbernya jelas. (ars)

Islam yang Moderat Dari Hal. 1 Bukan berarti memudahmudahkan tetapi memang Islam itu datang untuk kemudahan. Jadi ajaran Islam tidak pernah menafikkan nilai budaya, niai adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama termasuk toleransi,” kata Gubernur ditemui usai menjamu dua petinggi dari Universitas Al-Azhar Kairo, Senin (17/2) malam di Pendopo Gubernur NTB. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Pimpinan SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Zainul Majdi menambahkan, Indonesia adalah negara yang plural memiliki keberagaman budaya, agama bahasa, suku dan lainnya. Untuk itu, pendekatan moderat itu perlu ditegaskan kembali dalam kehidupan berbangsa, bernega-

ra dan bermasyarakat.

“Beliau menyampaikan pendekatan yang ekstrim di dalam beragama tidak pernah berhasil di manapun.

Tetapi harus dengan nilainilai akhlak yang mulia.

Jadi, semua dakwah kita dengan dakwah yang baik dan menghormati pihak yang lain,”tambahnya mengutip kata dari dua petinggi dari Universitas AlAzhar Kairo Mesir tersebut.

Gubernur menambahkan, sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Quraish Sihab bahwa salah satu bentuk modernasi Islam adalah menghormati pandangan orang lain.

Walalupun belum tentu kita menerimanya apalagi mengamalkannya. “Saya pikir kalau kita saling menghormati, masyarakat akan jauh lebih harmonis. Saya pikir itu relevan dengan kondisi kita sekarang,’’ tandasnya. (nas)

Cek Fisik untuk Hitung Kerugian Negara Dari Hal. 1 Setibanya dari Cirebon setelah selesai proses pengurusan jenazah sampai pemakaman, Selasa siang kemarin, ia langsung mengumpulkan tim untuk evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut. Eval-

uasi untuk memastikan, penyidikan proyek senilai Rp 12,1 miliar itu tetap berlanjut. ‘’Kami tetap semangat, tidak ada masalah.

Untuk ketua tim pengganti, saya sesegera mungkin menentukan ini,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 5

Soal KLS, Pemerintah Harus Realistis Lihat Aspirasi Masyarakat Selong (Suara NTB) Munculnya aksi yang meminta Pemkab Lombok Timur (Lotim) meninjau ulang terhadap rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) ditanggapi Komite Pemekaran KLS, tokoh dan sejumlah kepala desa. Harapannya, Pemkab Lotim realistis melihat aspirasi masyarakat yang menginginkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) itu.

Sekretaris II Komite KLS, Joyo Supeno menjawab wartawan di Sakra, Selasa (18/2) kemarin mengatakan, aspirasi masyarakat yang menginginkan terbentuknya KLS cukup besar, sehingga pemerintah harus objektif melihat aspirasi tersebut. “Pemerintah harus melihat secara kuantitatif,” harapnya.

Menurutnya, rencana pembentukan DOB itu murni merupakan aspirasi masyarakat dan bukan rekayasa elite komite ataupun indikasi kemauan elite politik. Terlebih diketahui rencana pembentukan KLS ini

sudah melalui tahapan pembahasan di tingkat pusat.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Darmasari Kecamatan Sikur, Lalu Parwadi.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sangat menginginkan segera dilakukan pemekaran.

Ia meyakini, dengan dilakukan pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Ia pun menolak masuk dalam kelompok yang menolak terbentuknya KLS. Dirinya membantah jika sebagian besar warga di wilayah Kecamatan Sikur, Terara dan Montong Gading menolak masuk KLS. Baginya, perjuangan yang sudah cukup lama ini harus diteruskan. “Memang mungkin pahit awalnya, tapi dua tiga tahun pasti baik,” ujarnya yakin.

Begitu juga Kepala Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading yang mengatakan keseriusannya untuk tetap mendukung terbentuknya KLS. Tokoh masyarakat Sakra, Datok Lukman, menantang pemerintah untuk turun ke

masyarakat melihat aspirasi masyarakat. Pemerintah diminta tidak mengatasnamakan masyarakat. “Silahkan ketemu dengan tokoh masyarakat, jangan ada mengatasnamakan tiga kecamatan,” katanya.

Dalam waktu dekat ini, ujarnya, pihaknya akan menggelar rapat akbar tokohtokoh yang mendukung terbentuknya KLS. Ia meyakini, sebagian besar masyarakat menaruh harapan besar untuk segera terbentuk DOB. Diketahui sebelumnya, warga yang mengatasnamakan diri dari Sikur, Terara dan Montong Gading menggelar aksi di depan kantor Bupati Lotim meminta agar KLS di tinjau ulang. Tiga kecamatan, katanya, menolak masuk KLS, karena dianggap tidak layak.

Bupati Lotim, H. Moch Ali BD, yang menerima pendemo waktu itu mengatakan munculnya yang setuju dan tidak setuju terhadap KLS dianggap bagus dan sama-sama dihargai dan menandakan sebagai salah satu ciri negara demokratis. (rus)

MUI NTB Kunjungi Lobar

Hotel Didorong Bersertifikat Halal Giri Menang (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa siang (18/2) berkunjung ke Lombok Barat (Lobar). Rombongan yang dipimpin Ketua MUI NTB, Prof. Syaiful Muslim, ini berharap agar Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony mendorong gerakan masyarakat sadar halal melalui pengajuan sertifikat halal. Bupati perlu mendorong semua hotel-hotel agar bersertifkat halal dan menyediakan fasilitas beribadah umat Islam di hotel-hotel yang ada di Lobar.

“Kedatangan kami (MUI) selain bersilaturrahmi juga menagih janji sewaktu Bapak Bupati (H.Zaini Arony) hadir pada acara AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) di Mataram,” kata Prof. Syaiful Muslim di hadapan bupati dan beberapa kepala SKPD yang hadir. Diantaranya Kepala Kemenag Lobar, H.Muslim, Kadis Perindag, Drs.H.Poniman, Kadis DPPKD, Drs. Mahyudin, Kadis Pariwisata, Gde Renjana, Kabag Kesra, Maksum, Kabag Humas dan Protokol, Drs. Chandra Prayuda.

“Janji yang dimaksud yaitu agar hotel-hotel yang ada di Lobar bersertifikat halal. Selain itu, usaha-usaha kecil, menengah maupun besar juga memiliki sertifikat halal produknya,” ungkap Syaiful Muslim.

Dikatakan perlunya sertifikat halal bagi UKM agar produk yang dihasilkan bisa masuk toko. Menurutnya ratarata produk pangan di Lombok dan NTB tak kalah dengan daerah lain. Namun masalahnya tidak memiliki sertifikat halal. Ada satu kelemahan yang dimiliki oleh produsen maupun konsumen di NTB menurutnya, yaitu kehalalan makanannya.

“Baik produsen maupun konsumen sama-sama mengira bahwa makanannya pasti halal karena yang buat sesama orang Islam sehingga tidak perlu mengurus sertifikat halal, padahal sertifikat halal.

Itu perlu” ujar Prof. Muslim.

Dikatakannya, sertifikat

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan MUI dengan Bupati Lobar di aula gedung baru Kantor Bupati Lobar. halal diperlukan untuk menjamin rasa aman kepada para konsumen. Supaya jangan terjadi keragu-raguan dari konsumen muslim. Dia mencontohkan laporan dari seorang konsumen, bahwa ada satu perusahaan yang memproduksi abon . Perusahaan ini sudah mendapat sertifikat halal namun ada laporan konsumen bahwa perusahaan itu juga menjual abon babi. Setelah ditelusuri ternyata abon babi tersebut merupakan titipan dari perusahaan lain. Perusahaan itu pun berjanji untuk tidak menerima titipan lagi.

Dikatakannya, bagi usahausaha kecil dan menengah (UKM) tidak dikenakan biaya (gratis) dalam pembuatan sertifikat halal ini. Namun perusahaan-perusahaan besar dikenakan biaya dan wajib membuat sertifikat halal.

Oleh karena itu, dia berharap agar perusahaan ini mendapat perhatian dari bupati melalui dinas-dinas terkait untuk mendapat sertifikat halal.

Ia menjelaskan, syarat-syarat produk mendapat sertifikat halal di antaranya yaitu telah memiliki sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sedang bagi restoran maupun kafe harus higienis dan sehat. Hal ini untuk menjamin keamanan sebelum diberikan sertifikat halal. Syaiful mengatakan bahwa penerbitan sertifikat halal itu dilakukan setelah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI NTB yang dipimpin Drs. H. Mustamiuddin, melakukan serangkaian kajian

terhadap produk pangan di hotel tersebut. Yaitu dengan melihat dapurnya, jenis bahan pangan yang dipakai, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kaidah halal. Juga tidak ada minuman beralkohol di hotel tersebut.Ia berharap pengelola hotel dan restoran, terutama hotel berbintang agar mengurus sertifikat halal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi harapan dari MUI tersebut, Bupati Zaini berjanji akan segera menanganinya bahkan akan ditangani secara terpadu, bersamaan. “Respon terhadap sertifikat halal saya sambut gembira, nanti saya minta Dinas Indag (Perindustrian dan Perdagangan) untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan sertifikat halal (hotel, kafe, perusahaan, UKM, dsb) lalu kami undang MUI untuk memberikan sosialisasi prosedur mendapat sertifikat halal dan langsung ditindaklanjuti,” ujar bupati.

Terkait dengan al-Qur‘an, bupati menegaskan akan membagikan Mushaf AlQur‘an Gumi Patut Patuh Patju secara gratis kepada semua hotel yang ada di Lobar. Bahkan, saking semangatnya bupati, ia berencana untuk meluncurkan program sertifikat halal, pembagian Al-Qur‘an serta penyediaan sajadah, secara bersama-sama. Kemudian mengundang MUI untuk memberikan informasi. Bupati merencanakan kegiatan ini dilakukan pada HUT Lobar ke56 tanggal 17 April 2014 mendatang. (Her/advetorial)

BPMPD Kembangkan Desa Model Mataram (Suara NTB) Meski ada dana pembangunan dari pemerintah pusat bagi pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa, Pemprov NTB tetap akan mengucurkan dana bagi pemerintah desa. Bentuk bantuan yang dikucurkan dari provinsi ini berupa dana pembinaan untuk desa model di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Jadi sesuai arahan Bapak Gubernur, pada RPJMD tahun 2013-2018 ini ada pembentukan desa model di setiap kabupaten atau kota, sehingga nanti kualitas dari desa itu kelihatan,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB Ir. Tadjuddin Erfandy, MM, pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/2).

Diakuinya, selama ini bantuan bagi desa dan kelurahan mendapat porsi yang sama.

Namun, implementasi dari

bantuan dari pemprov tersebut kurang produktif. Untuk itu, adanya kebijakan baru dengan pembentukan desa model, bantuan ke pemerintah desa bisa dirasakan manfaatnya.

Nantinya, di setiap desa model akan diberikan bantuan pembinaan dari pemerintah provinsi sebesar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta setiap tahun dilihat dari status desa bersangkutan.

Meski demikian, ungkapnya, pihaknya masih belum menentukan desa atau kelurahan dari 1.137 desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai desa model.

Namun, pihaknya memberi gambaran, desa yang akan ditunjuk sebagai desa model merupakan desa yang selama ini menjadi juara pada lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten hingga provinsi.

Mengenai kepastian pembentukan desa model, mantan Kepala Badan Lingkungan

Hidup dan Penelitian NTB ini, menargetkan pertengahan tahun 2014 sudah terealisasi.

Selain itu, lanjutnya, bantuan pemprov yang diberikan pada pemerintah desa tidak dipemgaruhi adanya dana dari pemerintah pusat setelah Undang-Undang Desa diterapkan.

Menurutnya, sesuai UndangUndang Desa nantinya pemerintah desa akan menerima bantuan sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Pencairan dana untuk desa tergantung status desa bersangkutan, apakah statusnya swadaya, swakarsa hingga desa swasembada.

“Namun informasi dari pemerintah pusat, dana itu tidak langsung ke rekening pemerintah desa, tapi melalui pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya, seraya menambahkan pihaknya bersama BPMPD kabupaten/kota intensif melakukan sosialisasi ke kepala desa dan lurah se-NTB. (ham)

Almarhum Mafhuddianto Terima Anugerah Anumerta Dari Hal. 1 dan dibacakan saat pemakaman almarhum di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Cirebon dihadapan keluarga besarnya. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua

orang anak. Satu anaknya diketahui masih dalam kandungan.

Jabatan penganugerahan pangkat anumerta ditandai dengan kenaikan pangkat dari Jaksa Madya menjadi Jaksa Utama Pratama. Den-

gan demikian, almarhum mendapat penghargaan kenaikan pangkat istimewa dari golongan IV A ke IV B, sesuai Keputusan Kejaksaan Agung RI Tanggal 14 Februari, atau hari dimana almarhum meninggal Jumat (14/2) lalu. (ars)

(Suara NTB/penrem)

TERIMA - Kasrem Letkol Inf Armansyah menerima secara simbolis bantuan obat-obatan dari Bank BRI.

Korem 162/WB Gelar Pengobatan Massal di Lapangan Karang Genteng Mataram (Suara NTB) Menyambut hari jadi yang ke-53, Sabtu (15/2) di Lapangan Karang Genteng, Pagutan Mataram, Korem 162/WB menggelar acara pengobatan massal. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Korem membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.

Selain Korem 162/WB dan Denkesyah Mataram yang melaksanakan kegiatan pengobatan massal tersebut FKPPI juga turut ambil bagian dalam kegiatan pengobatan masal di lapangan Karang Genteng. Kegiatan yang dibuka Kasrem 162/WB Letkol Inf Armansyah, SH dan dihadiri oleh Dandim 1606/Lobar, para Kasi Korem 162/WB, pimpinan Satdisjan Korem dan Ketua FKPPI serta dari Paguyupan warga Tionghoa, Pada kesempatan itu, Kasrem menerima secara simbolis bantuan obat-obatan dari Bank BRI serta menyerahkan bingkisan dari warga Tionghoa kepada masyarakat yang datang berobat. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga yang ada di lingkungan Karang Genteng, Mereka menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan kesehatan tersebut.

Menurut Kasrem, selain dalam rangka memeriahkan HUT Korem ke-53, juga merupakan wujud kepedulian Korem dan jajarannya untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berada dilingkungan Karang Genteng dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. “Apabila masyarakat memiliki badan yang sehat maka jiwa merekapun akan menjadi sehat, sehingga mampu melaksanakan apapun pekerjaannya dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara,” ajak Kasrem.

Kedepan pihaknya akan terus melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan saat ini, agar kemanunggalan TNI - Rakyat tetap terjaga. (ars)

WPR Sekotong Terganjal Amdal dan Izin Kemenhut Giri Menang (Suara NTB) Lama tak terdengar, wilayah pertambangan rakyat (WPR) kawasan Sekotong memasuki tahap pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Setelah Amdal, berlanjut ke pengurusan izin masuk dan izin pakai kawasan hutan. Namun, penetapan WPR ini bukan hanya terkendala pada Amdal, namun izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Kelanjutan WPR Sekotong, sekarang lagi tahap Amdal, salah satu syarat untuk masuk kawasan hutan dan izin pakai kawasan hutan. Prosesnya masih lama,” ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat (Lobar), Budi Darmaraya, Selasa (18/2).

Dikatakan, tahapan untuk penetapan WPR masih lama.

Saat ini masih dalam proses amdal baru setelah itu masuk ke tahap izin masuk kawasan dan pemanfaaatan kawasan hutan. Izin ini jelasnya mesti diurus ke provinsi baru ke Kemenhut. Sesuai aturan perbup pen-

gelolan pertambangan setelah pengurusan amdal dan izin masuk kawasan hutan. Langsung mendapatkan (Izin pertambangan rakyat (IPR) dan langsung eksploitasi. Namun sebelumnya perlu disosialisasi terkait aturan kaitannya dengan Perbup Pengelolan Pertambangan ada aturan main penambang yang baik, terkait pengelolaan limbah B3 dan keselamatan kerja.

Saatinijelasnya,jumlahpenambang dikawasan Sekotong menurun. Dari sebelumnya mencapai 10 ribu, turun menjadi 1.700 orang.

Menurunnya jumlah penambang, karena kandungan emas yang ditemukansemakinberkurang,sehingga penambang meninggalkan aktivitas tersebut. Selain itu, kandungan mercury juga turun mencapai 0,2 persen. Hasil ini berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan Unveritas Brawijaya Malang. Menurunnya jumlah penambang juga karena gencarnya sosialisasi oleh dinas terkait. Sosialisasi dilakukan ke masing-masing kecamatan dan desa. (her)

PMI Diminta Peduli Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada para pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram untuk peduli dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Para relawan diminta tidak hanya fokus pada persoalan kepalangmerahan, tetapi juga hal-hal lainnya yang menyangkut persoalan sosial di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Mohan usai menghadiri silaturahmi sekaligus konsolidasi program PMI Kota Mataram, Selasa (18/2) kemarin. “Ada kegiatan-kegiatan yangmengikutiprogramdariAmerican Red Cross (Palang Merah Amerika) seperti kegiatan-kegiatan standar yang harus kita laksanakan seperti pembinaan, diklat khusus kebencanaan dan kepa-

langmerahan. Disamping itu saya jugamintamerekamenyentuhhalhal lain terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang juga masih berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan,” terangnya.

Mohan yang juga Ketua PMI Kota Mataram ini meminta kepada pengurus maupun relawan PMI lebih mengeksplorasi kreativitas untuk menciptakan kegiatankegiatan lain diluar kegiatan rutinitas sesuai standar American Red Cross. Selama ini PMI selalu diidentikkan dengan kegiatan donor darah. Menurut Mohan hal itu harus bisa dihilangkan karena PMI tidak selalu berkaitan dengan kegiatan donor darah. “Tapi itu memang nafas kegiatan PMI yang dikaitkan dengan kegiatan donor darah. Untuk itu PMI harus lebih memperluas kegiatan-kegiatan mereka,” sarannya. (yan)

Mantan Kepala BPKAD Lobar Divonis MA Enam Tahun Penjara Dari Hal. 1 Ini sekaligus diapresiasi pihaknya, sebagai wujud penegakan hukum yang setimpal terhadap pelakunya. HakimMAyangmengganjar Ranu adalah Artidjo Alkostar,SH yang dikenal tegas untuk perkara kasasi kasus Tip-

ikor. Artidjo juga diketahui sebagai hakim dalam kasus kasasi mantan anggota DPR RI sekaligus mantan Putri Indonesia, Angelina Sondakh yang divonis lebih berat menjadi 12 tahun penjara.

“Sekarang kami sedang melakukan upaya eksekusi atas putusan MA ini,” tegas Sutapa. (ars)

Dua Rute Ditutup, Penumpang BIL Turun 40 Persen Dari Hal. 1 Dengan jumlah flight (penerbangan) cukup banyak. ‘’Tapi sekarang ke dua rute tersebut sudah dibuka kembali. Dan, diharapkan dalam waktu yang tidak lama kondisi penumpang sudah normal kembali,’’ harapnya.

Untuk rute BIL-Surabaya sendiri, sudah mulai melayani penerbangan sejak pagi kemarin.

Sementara untuk rute BIL-Yogyakarta baru bisa dibuka pada sore hari. ‘’Prinsipnya sekarang kedua rute sudah normal. Sehingga tidak ada lagi rute penerbangan yang ditutup,’’ demikian Desmi. (kir)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Cari Solusi bagi TKI yang Dideportasi SEBANYAK 118 TKI asal NTB kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Lagi-lagi kabar tidak sedap ini kita dengar setelah awal Bulan Februari lalu, 249 TKI yang juga asal NTB dideportasi oleh negara yang sama. Seperti diketahui, mereka yang dideportasi dari negeri Jiran tersebut adalah TKI yang berangkat melalui jalur ilegal dan berangkat tanpa dokumen yang jelas.

Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap di kampung halaman, menjadi TKI rupanya menjadi alternatif pilihan yang menggiurkan. Meskipun mungkin jalur yang ditempuh untuk bisa sampai di Malaysia dan bekerja di sana, dengan jalur yang tidak resmi. Bahkan, adapula yang datang ke Malaysia menggunakan visa pelancong, lantas setelah sampai di sana justru bekerja.

Cara-cara seperti itu, di pemerintahan negara manapun memang tidak dibenarkan. Sayangnya, meski telah banyak yang dideportasi, namun masih ada saja calon TKI yang tidak jera mencoba berangkat ke Malaysia menggunakan jalur ilegal. Maka, pendatang-pendatang ilegal itu, tidak hanya menjadi pekerjaan rutin pemerintah Malaysia tapi juga Indonesia.

Bahkan, Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi) NTB juga dibuat repot.

Setelah didata, mereka kemudian dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan biaya dari pihak Pemprov NTB. Deportasi 118 TKI itu menambah panjang daftar TKI yang dideportasi. Pasalnya, tahun 2013 lalu tercatat 2.250 TKI asal NTB yang dideportasi. Menilik tingginya angka deportasi TKI ilegal ini, nampaknya Pemda belum berhasil mencari solusi atas persoalan ini.

Padahal mungkin sosialisasi dampak negatif menjadi TKI ilegal sudah sering dilakukan. Pemda juga harus mengkaji apa sebabnya warga lebih tertarik menjadi TKI, meski terpaksa menempuh jalur yang tidak resmi. Salah satu yang perlu dicermati adalah minimnya lapangan pekerjaan yang mengutamakan pekerja lokal.

Ini terbukti dengan masih tingginya angka pengangguran di daerah ini. Untuk itu, harus ada alternatif solusi bagi mantan TKI yang dideportasi tersebut.

Jika tidak, dikhawatirkan mereka mencoba-coba kembali ke Malaysia sebagai tenaga ilegal. Karena dari 2.250 TKI ilegal yang dideportasi tahun 2013 lalu, bukan tidak mungkin orang yang sama dengan yang dideportasi Selasa kemarin. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Kebebasan Pers “Seandainya saya harus memilih antara kehidupan pemerintahan tanpa surat kabar dengan adanya surat kabar tanpa pemerintahan, saya tidak ragu lagi akan memilih yang terakhir” Thomas Jefferson (1762-1826). ncaman Kebebasan Pers Ujian yang sedang dihadapi Suara NTB adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan Pers.

Ini berkait, digugatnya media ini oleh seorang Giovanni Ardizzon, jauh dari Italia sana. Tak sekadar terpasungnya kebebasan Pers yang jadi soal, lebih dari itu.

Entah apa jadinya, jika pemberitaan “yang digugat” itu tak urung dirilis Koran ini saat ketika kali pertama dimulainya investigasi tersebut sampai akhirya berlanjut ke meja hijau. Jika tidak,mungkintakberlebihanjikadikata berefek petaka bagi kelestarian lingkungan hidup. Di satu sisi, dampak dari itu kemudian timbulnya bencana alam dan sosial berkepanjangan.

Pada sisi yang lain harapan keberlangsungan menikmati lingkungan yang sehat bagi masa depan anak generasi semua kita di kemudian hari lenyap begitu saja. Tersebab kerusakan akan terus menggerogoti pesona takjub alam daerah. Lebih khusus lagi, kekayaan terumbu karang yang ada di daerah jelas terancam punah dan menimbulkan efek buruk bagi ekosistem Terumbu Karang di wilayah setempat.

Dalih di atas, bukan bentuk provokasi/pembelaan semata. Fakta membuktikan.! Di samping itu juga, setidaknya berdasar pada kesimpulan atas hasil serangkaian hearing yang sudah sekian kali diwartakan, juga digelar, membahas persoalan itu, yang antara lain disepakatinya bahwa imbas praktik haram tersebut teramat sangat merugikan. Jika demikian faktanya, sejatinya perusakan terhadap lingkungan bukan an sich tanggung jawab Suara NTB, namun juga elemen masyarakat. Sebagai institusi yang independen, bukan hanya tepat langkah yang diambil Suara NTB. Tapi mulia. Sulit dibayangkan, jika kepedulian itu tak diinisiasi Pers/Media sebagai alat social control.

Digugatnya Koran ini, jelas menggugat masyarakat NTB yang anti perusakan lingkungan.

Karena masyarakat punya hak, kewajiban serta peran dalam menjaganya. Ketentuan ini tertuang pada pasal 5 UU tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang disahkan 1997. Ringkasnya berbunyi: “setiap orang punya hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, atas informasi lingkungan hidup yang

Oleh :

Masyhur

(Pengelola Miftahussalam)

Entah apa jadinya, jika pemberitaan “yang digugat” itu tak urung dirilis Koran ini saat ketika kali pertama dimulainya investigasi tersebut sampai akhirya berlanjut ke meja hijau. Jika tidak, mungkin tak berlebihan jika dikata berefek petaka bagi kelestarian lingkungan hidup. Di satu sisi, dampak dari itu kemudian timbulnya bencana alam dan sosial berkepanjangan. Pada sisi yang lain harapan keberlangsungan menikmati lingkungan yang sehat bagi masa depan anak generasi semua kita di kemudian hari lenyap begitu saja berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup; “ Tulisan ini, upaya untuk itu.

Social Control Kontrol sosial peran dari Pers.

Di posisi, tak dielakkan mewujud dalam berbagai aspek. Jika menyebut sosial, politik, ekonomi termasuk lingkungan hidup— hanya sekadar penyederhaan, mengingat peran Pers yang sangat teramat luas cakupannya.

Dalam konteks lain, mengusung pembangunan suatu negara, pasang surut tumbuh kembangnya tak luput dari peran Pers itu sendiri. Ia adalah faktor komplementer bagi tegaknya bangunan demokrasi. Sebagai instrumen handal ia mencerahkan dalam memberi serta amanah dalam menjaga. Seolah ia bagai elan vital (daya hidup) yang tiada sandingannya. Sebegitu bedanya, sampai Napoleon pernah berujar “Jika media persuratkabaran dibiarkan saja, saya tidak akan berkuasa lebih dari tiga bulan”. Sepintas melihat, seorang pemimpin yang takut jika digulingkan dari tampuk kekuasaan yang dieksploitasinya untuk hajat pribadi dan kelompoknya. Menjadi keharusan, bahwa Pers-lah sang Malaikat Penolong, yang diharapkan masyarakat, ketika itu terjadi.

Pers menjadi kekuatan

tersendiri bagi masyarakat, karena Pers punya kewenangan dan hak untuk melakukan semua itu.

Pers dilindungi UUD yang menjadi rujukan, juga pedoman, dalam bertindak dan bertingkah laku, yang di dalamnya tersemaikan nilai-nilai etis yang menjadi ruh bagi Pers dalam perannya di semua lini tanpa membawa kerugian bagi negara dan rakyat.

Dewasa ini, Pers semakin memiliki keluasan peran dalam membangun kehidupan berdemokrasi, ini antara lain; pertama, keluasan akses. Akses dalam masyarakat modern telah menjadi keharusanbagikewarganegaraan.Inipenting mengingat ketersedian informasi yang kaya nilai kejujuran sebagai suatu hal yang dibutuhkan masyarakat; kedua, keterbukaan ruang publik. Dalam konteks ini, Ruang publik menjadi ruang yang tak terbataskan untuk mengekspresikan pendapat/gagasan secara bebas, sebagaimana juga diserukan Habermas (1989:328); ketiga, kebebasan Jurnalis. Yang pada ruang lingkup ini, asumsinyaadalahkebebasanPersharus memberikan faedah nyata bagi hidup kehidupan masyarakat (Nursodik Gunardjo, 2013:79-80).

ketimbang kekuasaan (tersebut di kutipan awal). Sepakat atau tidak? Silahkan. Yang pasti apapun yang hendak dilakukan, jika betul atas dasar pikir yang masuk di akal—itu haqq (kebenaran). Jalan yang dapat mengantarkan pada jalan lurus.

Barangkali jalan lurus ini yang dimaksud mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim (2005) ketika berpendapat bahwa manusia tidak diciptakan sekadar mengejar barang materi yang dihasilkan dari ekploitasi alam.

Manusia juga dianugerahi akal fikiran dan hati nurani untuk memperkaya hidup spiritual yang bersifat non-materi, tanpa mengeksploitasi SDA. Masyarakat bahkan dunia sekalipun, dapat dipegang Pers dengan perannya yang besar bagi peradaban dan kemajuan.

Dengan peran luas itu, semakin meligitimasi dunianya untuk menyuarakan kebenaran, kebebasan dan hal-hal prinsip. Akhirnya, seperti kata vocalis Wali Band, moga baikbaik sayang. (*)

Kebutuhan cabai masih bergantung pada impor Kebijakan pembangunan sektor pertanian perlu ditinjau ulang

*** 200 unggas mati mendadak, flu burung diduga serang Bima Daerah lain harus waspada

***

Legitimasi Pers Di mata Jefferson, sebegitu besar peran pers. Sampai ia mengatakan lebih memilih pers

STASIUN RADIO

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Halaman 7

Soal Mitan Selundupan

Pertamina Merasa Serba Salah

Utamakan Pekerja Lokal SEBENARNYA masih banyak yang belum memahami apa itu pasar Asean atau yang diistilahkan Asean Economic Community (AEC), dan diberlakukan efektif pada tahun 2015 mendatang. Meski akan datang gempuran tenaga kerja luar negeri, namun hotel Santika Mataram masih tetap komitmen untuk menggunakan SDM lokal.

“Kita masih tetap menggunakan SDM lokal. Sepertinya tenaga kerja dalam daerah bisa tetap digunakan,” sebut Manajemen Hotel Santika Mataram melalui R&B Manager, I Gede Donika kepada Suara NTB, Selasa (18/2). Doni menyebutkan, tradisi hotel Santika di hampir seluruh daerah operasionalnya yang tersebar di Indonesia, tetap mengedepankan tenaga lokal bahkan dengan menu-menu lokal nusantara tetap diutamakan.

Ia menyadari pada persaingan tenaga kerja global kedepannya ini, dibutuhkan SDM yang dapat memberikan layanan handal.

Menghadapi itu, hotel Santika Mataram ditambahkannya tetap memberikan bekal secara berkala kepada seluruh pegawainya.

Baik pelatihan untuk pelayanan kepada tamu, maupun untuk penanganan situasi-situasi darurat lainnya. Karena tidak dipungkiri juga, bahwa saat ini dan kedepannya, modal utama yang dijual hotel adalah layanan kepada pengunjung.

“Pemberlakuan pasar Asean kita harapkan bisa jadi obsesi masyarakat maupun pegawai hotel Santika untuk dapat meningkatkan kualitas layanannya secara pribadi maupun manajemen,” terang Doni. Pasar Asean ini dipandang sudah mulai berlaku. Dilihat dari tingkat kunjungan yang datang ke hotel Santika, dari wisatawan-wisatawan asing sudah mulai meningkat. Setidaknya trendnya terus membaik. Dari beberapa tamu luar negeri yang diterima di hotel Santika, kemungkinannya adalah pelaku usaha atau investor.

Secara umum ia gambarkan, terjadi peningkatan kunjungan ke hotel Santika Mataram. Baik untuk pengunjung regional termasuk nasional. “Lumayan bagus kunjungan ke sini (hotel Santika;red), kisarannya 70 persen rata-rata. Pertemuannya tidak saja dari unsur pemerintahan, tetapi dari kalangan pengusaha sudah mulai terlihat,” katanya.

Untuk itu, dari sisi pelayanan sangat dikedepankan profesionalisme pegawai di Santika Mataram. Selain de ngan memperkanya menu-menu nusantara dan tawaran promo. Dampak pelaksanaan AEC menurutnya akan booming kedepannya, sebab itulah hotel Santika Mataram memprioritaskan peningkatan kualitas SDM secara terus menerus. “ P a s a r Asean, kita antisipasi dari segala segi,” katanya. (bul)

I Gede Donika (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pertamina mengaku merasa serba salah dengan terus mendrop kebutuhan minyak tanah (mitan) subsidi ke Pulau Sumbawa. Pasalnya, dalam beberapa kasus, mitan tersebut diselundupkan beberapa oknum ke Pulau Lombok, untuk dijual dengan harga non subsidi.

Hal ini akibat belum diberlakukannya konversi secara merata di NTB. Sehingga praktik penyelundupan ini menjadi hal yang rawan.

Mitan yang didrop Pertamina untuk Pulau Sumbawa dengan harga subsidi pada kisaran Rp 3.500/liter, dijual kembali oleh para oknum ke pulau Lombok dengan harga non subsidi pada kisaran Rp 10.000/liter, hingga Rp 11.000/ liter. Tidak kecil keuntungan yang didapat di dalamnya.

Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Galih Pradipta menyebutkan tetap

MADU

wa masih membutuhkan, tetapi masyarakat di sana pulalah yang kemudian menjual lagi mitan tersebut.

“Salah satu solusi yang paling bagus adalah dengan cara dilakukan konversi secepatnya,” tegasnya.

Mengenai konversi di Sumbawa ini, Pertamina tidak dapat memberikan kepastian kapan rencana yang sebelumnya gencar disebutkan terealisasi pada tahun 2013 lalu itu.

“Kalau keputusan konversi itu pemerintah pusat. Pertamina di sini hanya pelaksana, kalau yang menyarankan

istrasi Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si. Pemerintah daerah menurutnya tetap mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan depo mini elpiji di pulau Lombok. Beberapa kali pemerintah daerah menyampaikan surat kepada Kementerian ESDM dan Pertamina pusat untuk merealisasikan rencana tersebut. Tetapi, lewat tahun yang diharap[kan, 2013 lalu hingga kini belum ada realisasinya.

Sales Eksekutive Elpiji, Depo Pertamina Ampenan, Uki Atma Nagara juga sebelumnya tak memastikan kapan pemerintah pusat melalui Pertamina memastikan pembangunan depo mini.

“Kalau itu urusan pemerintah dan pertamina pusat, di sini kita hanya pelaksana,” terangnya. (bul)

Pemkot Mataram Siapkan Lokasi Baru Pedagang Rombengan Mataram (Suara NTB)Relokasi puluhan pedagang rombengan (RB) yang berjualan di sepanjang ruas Jalan TGH Faisal, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya akan segera dilakukan. Puluhan pedagang akan direlokasi ke Jalan Lingkar Mandalika di lahan milik Pemprov NTB. Lurah Mandalika, H. Amiruddin Gupran mengatakan saat ini lokasi baru yang akan ditempati pedagang RB masih dalam proses pengurugan.

“Sekarang dalam proses pengurugan dan dilanjutkan dengan pemasangan paving block dan pembangunan lapak,” terangnya.

Gupran mengharapkan proses pengurugan sampai dengan pembuatan lapak bisa selesai secepatnya. Mengingat Jalan TGH. Faisal akan segera dibuat menjadi dua jalur. Diperkirakan proses pengurugan dan pembangunan lapak bisa selesai hingga akhir bulan ini. “Semoga bisa dipindahkan awal Maret mendatang,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Balai Jalan Nasional, proyek pengerjaan jalan jalur dua di Jalan TGH. Faisal akan dimulai bulan Maret mendatang. Untuk

itu secepatnya pedagang RB harus segera direlokasi.

Puluhan pedagang disebutkan Gupran juga telah siap untuk dipindah. “Menurut informasi Ketua (pedagang RB) dan Kepala Lingkungan, mereka siap dipindah asal tidak dipindah ke terminal Mandalika dan memilih ke tempat yang sekarang di Jalan Lingkar Mandalika,” terangnya. Gupran menyebutkan ada sekitar 64 pedagang RB dan juga ada tiga orang pedagang kopi yang juga membuka lapak disana.

Sebelumnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH mengatakan pihaknya akan membangun 70 lapak untuk pedagang RB. “Kami akan bangun 70 lapak untuk PKL di Tembelok itu.

Lapak yang kami akan bangun semi permanen. Kami akan buatkan tenda dulu dan secara bertahap akan kita buatkan secara permanen,” terangnya.

Wartan mengatakan pihaknya hanya membangun lapak semi permanen mengingat lahan yang akan ditempati bukan milik Pemkot Mataram sehingga sewaktu-waktu mereka bisa jadi akan kembali direlokasi ke tempat yang permanen.

(Suara NTB/yan)

RELOKASI – Beberapa pekerja tampak sedang mengurug lahan tempat relokasi pedagang RB di Jalan Lingkar Mandalika.

Mengenai jumlah lapak yang dibangun,pihaknyasudahberkoordinasi dengan Camat Sandubaya bahwa jumlah pedagang RB tersebut sekitar 70 orang. “Jumlah itu

sudah kami koordinasikan dengan camat,” ujarnya.

Lahan yang akan ditempati pedagang RB di Lingkar Mandalika adalah lahan milik Pemprov

NTB yang dikelola sebuah yayasan. Pemprov NTB telah sepakat untuk meminjamkan dulu lahan seluas lima are tersebut kepada Pemkot Mataram. (yan)

MOBIL

RUPA-RUPA

MOBIL

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

dengan langkah memperketat pengawasan dari agen ke pangkalan. Bahkan kerjasama dengan pihak keamanan.

“Pihak keamanan juga agar menginformasikan apabila ada tindakan penyelewengan dari agen,” sebut Galih, sanksinya tetap dengan pengurangan jatah dan proses hukum yang sesuai.

Ia menyebutkan Pertamina dalam posisi serba salah, antara terus mendistribusikan kebutuhan dan permintaan mitan di Pulau Sumbawa.

Karena dalam yang sejatinya masyarakat di Pulau Sumba-

dari Pertamina, nanti dikira ada kepentingan-kepentingan tertentu,” tambah Galih.

Beberapa waktu lalu, maraknya penjualan mitan subsidi ke non subsidi dari pulau Sumbawa ke pulau Lombok pernah disinggung Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Nurdin Ending, MM. Hal tersebut menurutnya berlaku, karena kepentingan bisnis.

Di mana keuntungan yang didapatkan cukup besar. Meski dari sisi hukum permainan oknum ini tetaplah dipersalahkan.

“Kalau dari sisi bisnis tidak masalah, wajar kalau orang ingin mendapatkan keuntungan,” sebutnya belum lama ini.

Sementara, mengenai rencana pelaksanaan konversi dari mitan ke elpiji ini juga pernah disebutkan Kepala Biro Admin-

PENGOBATAN

KACAMATA

BATIK

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

POLHUKAM

Polda NTB Diminta Mampu Mengungkap Kasus TPPU Mataram (Suara NTB) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang harus ditangani secara serius. Untuk itu Jajaran Polda NTB diharapkan mampu mengungkap kasus TPPU yang terjadi di kalangan instansi pemerintahan baik negeri maupun swasta dan di kalangan masyarakat.

Karenanya, Kapolda NTB Brigjen Moechgiyarto memberikan pelatihan terhadap seluruh jajarannya, baik Kapolres maupun Kapolsek serta seluruh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/2). Menurut Kapolda pihaknya telah menyelenggarakan sosialisasi terkait TPPU. “Jadi ini merupakan sebuah sosialisasi serta pelatihan penanganan terkait tindak pidana pencucian uang,” jelasnya.

Ia sangat berharap agar jajaran Polda NTB berhasil mengungkap kasus–kasus TPPU yang terjadi di NTB. Meski demikian, ia juga membeberkan pengungkapan kasus penggelapan Blackberry yang terjadi pada 2013 lalu. Sedikitnya lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan. “Tahun 2013 lalu kami berhasil mengungkap kasus penggelapan Blackberry dari luar negeri ke Indonesia dan kasus tersebut berkaitan TPPU, lima tersangka telah ditahan,” ungkapnya.

Dikatakan, transaksi penjualan sepeda motor hasil pencurian juga merupakan TPPU. Hal itu dikatakan Direktur Tindak Pidana Korupsi khusus (dirtipikorsus) Mabes Polri Arif Sulistianto kepada wartawan. Disamping itu, ia juga menjelaskan, tindak pidana lain seperti perampokan yang misalnya mendapatkan emas kemudian para perampok menjualnya maka mereka juga akan dikenakan undang – undang TPPU. “Transaksi penjualan sepeda motor curian akan dikenakan UU TPPU, karena itu merupakan salah satu tindakan pencucian uang,” katanya. “Perampok juga, jika mereka merampok lalu mendapatkan emas, dan mereka menjual emas tersebut maka mereka tidak hanya akan dikenakan pasal 365 saja, mereka akan dikenakan UU TPPU juga,” terangnya. Menurutnya semua tindak pidana yang berujung pada transaksi penjualan hasil barang curian akan dikenakan pasal pencucian uang seperti yang telah dibeberkan. (met)

Tekan Golput

Relawan Demokrasi Butuh Bimbingan Mataram (Suara NTB) Untuk menekan angka golput yang kemungkinan terjadi pada saat Pemilu 2013, KPU telah merekrut relawan demokrasi. Akan tetapi, para relawan demokrasi dinilai masih butuh bimbingan dalam menjalankan tugas.

Ketua KPUD NTB, Aksar Ansori, ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa (18/2) kemarin, mengatakan para relawan butuh bimbingan untuk melakukan tugas mereka. “Relawan ini butuh bimbingan teknis supaya mereka paham akan tugas mereka,” ujarnya. Menurutnya, bimbingan bisa dilakukan dengan dialog maupun diskusi dalam forum dengan para relawan.

Dinilainya, jika relawan tidak mengetahui tugas mereka maka akan terjadi kebingungan ketika proses pemilu berlansung. “Bisa repot kalau mereka tidak mendapatkan bimbingan tentang bagaimana membantu KPU nantinya,” tuturnya.

Dari segi struktural, posisi relawan ini dikatakannya seolah menempel dalam tubuh KPU. Sehingga dalam bertugas, relawan memiliki tugas yang relatif sama dengan KPU. “Mereka tugasnya sama dengan KPU dalam hal sosialisasi dan tugas lainnya untuk menekan angka golput,” tambahnya.

Ansori berharap, bekal yang diberikan dalam bimbingan bisa dipahami oleh para relawan, sehingga kinerja KPU lebih maksimal terutama dalam hal sosialisasi. “Dengan demikian angka golput bisa ditekan dan target pemilih 75 persen bisa tercapai,” sebutnya. (ami)

Pemprov NTB Klaim Masalah NIK Invalid Tersisa 8.408 Jiwa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengklaim penyelesaian masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dinyatakan tidak valid (invalid) tersisa sekitar 8.408 jiwa. Dari 13.978 jiwa NIK invalid pada pecan lalu, sekitar 5.570 sudah diselesaikan. Penyelesaian NIK invalid yang tersisa sekitar 8.408 jiwa tesebut diharapkan bisa tuntas jauh sebelum pelaksanaan Pemilu legislative (pileg), 9 April mendatang.

“Sebanyak 5.570 yang sudah terselesaikan dari 13.978 jiwa NIK invalid minggu lalu. Sekitar 8.400-an yang masih belum, Insya Allah minggu ini bisa diselesaikan sisanya seluruh NTB,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd., dikonfirmasi di kantor Gubernur, Selasa (18/2) siang kemarin.

Dikatakan, jumlah NIK invalid di NTB terus berkurang. Dari 73 ribu NIK invalid yang terisa sebelumnya, terus berkurang menjadi 13.978 NIK invalid.

Dari jumlah itu terus dilakukan perbaikan sehingga sekarang tersisa sekitar 8.400 an jiwa NIK invalid.

Diketahui, 13.978 NIK yang masih invalid tersebut tersebar di lima kabupaten/kota. Masing-masing Lombok Tengah sebanyak 51 orang, Sumbawa Barat 733 orang, Sumbawa 8.954 orang, Dompu 4. 198 orang dan Kota Bima 42 orang. Dengan perbaikan yang dilakukan Berdasarkan ketentuan, H-14 pelaksanaan pemilu pada semua NIK invalid tersebut sudah tuntas. Untuk itu, penyelesian NIK invalid yang terisa saat ini sebanyak 8.400-an itu terus digenjot. Namun, menurut Bachruddin, karena tingginya mobilitas masyarakat yang menjadi TKI, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau NIK disuatu kabupaten/kota tidak bias dijamin tuntas.

“Walaupun sekarang Lombok Barat sekarang nol NIK invalid tetapi nanti kalau ada TKI yang pulang maka tambah lagi. UU pemilu mengharuskan penduduk yang diyakini berdomisili maka harus diakomodir dalam DPT,” tandasnya.

Menurutnya, terkait masalah NIK tersebut cukup mudah karena terdiri dari 16 digit. Dalam 16 digit tersebut, dua angka pertama menunjukkan kode provinsi, kedua kode kabupaten/kota, ketiga kode kecamatan, keempat tanggal lahir, kelima bulan lahir, keenam tahun lahir.

“Dibelakang empat digit itu, kalau kita kesulitan memproses secara manual. Kalau perempuan tanggal lahirnya misalnya 27 ditambah 40 menjadi 67. Kalau tanggal lahir 12 ditambah 40 menjadi 62. Kita kasih empat digit belakang itu kode sementara. Kita kumpulkan kepala dinas Dukcapil kabupaten/kota itu. Caranya begini menyelesaikan empat digit belakang itu,” terangnya. (nas)

Halaman 8

DIMUSNAHKAN - Anggota Polres Mataram menuangkan miras untuk dimusnahkan, Selasa (17/2) kemarin.

Polres Mataram Musnahkan Ribuan Liter Miras Mataram (Suara NTB) Ribuan liter barang bukti minuman keras (Miras) diamankan oleh jajaran Polres Mataram. Barang bukti tersebut didapatkan dari hasil razia yang dilakukan dalam kurun waktu sebulan yang lalu.

Langkah tersebut diharapkan

dapat memberi efek jera bagi para penjual miras di Kota Mataram, Selasa (18/2).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Humas Polres Mataram AKP Wayan Suteja kepada Suara NTB. Pihaknya telah memusnahkan ribuan liter miras yang telah dis-

ita dari berbagai wilayah. “Jadi miras yang kami musnahkan itu disita dari berbagai daerah, termasuk yang dirazia oleh jajaran Polsek Ampenan dua minggu yang lalu,” katanya.

Minuman keras yang disita dari Karang Ujung Ampenan, Cakra Negara, Gunungsari dan

sebagainya merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada para penjual. Mereka diharapkan jera sehingga berhenti menjual miras tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka menciptakan suasana aman dan tertib di tengah masyarakat dalam menyambut pemilu mendatang.

“Jadi selain itu, kami selaku aparat kepolisian ingin menciptakan kondisi kamtibmas di kalangan masyarakat,” imbuhnya. Ia juga sangat berharap kedepan tidak ada lagi penjualan miras di Mataram. Ia menilai miras hanya mendatangkan efek negatif. (met)

30 Warga Diduga Terlibat Kerusuhan Lotim Ditahan Polda NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 warga yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan di kawasan Pantai Ketapang, Pringgabaya, Lombok Timur berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dugaan sementara bentrok yang terjadi antara pihak kepolisian dengan warga Senin (17/2) karena adanya penyanderaan dua anggota polisi oleh masyarakat setempat, Selasa(18/2).

Kapolda NTB Brigjen Moechgiyarto menerangkan, pihaknya telah menahan sejumlah tersangka yang terlibat dalam aksi perusakan terhadap fasilitas milik polisi maupun fasilitas milik PT. Anugrah Mitra Graha (AMG)

di Lombok Timur. “Kami sudah menahan sejumlah 30 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas milik Polri maupun milik PT. AMG,” ungkapnya.

Sementara itu pihaknya juga masih melakukan

pengembangan di lapangan.

“Selain 30 warga itu, anggota kami juga sedang menyisir para terduga pelaku lainnya,” jelasnya. Dari 30 pelaku yang sudah ditahan akan segera ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Sejauh ini polisi

Polisi Sisir Pelaku Perusakan Puluhan warga itu dibawa langsung ke Mapolres Lotim untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga siang kemarin, proses interogasi terhadap warga yang diamankan masih berlangsung. Wartawan diminta tidak mengikuti proses itu karena belum jelas catatan tersangka.

Dikatakan Iptu Komang Samia, sebelumnya sudah ada empat orang yang diamankan.

Dari semua yang telah diamankan itu, hanya dua orang yang dinyatakan tersangka.

Yakni warga berinisial IP dan AI. Ditetapkan sebagai tersangka karena diketahui membawa bensin dan korek api yang diduga akan digunakan untuk membakar.

Dikabarkan sebelumnya, adanya aksi penolakan warga terhadap rencana penambangan pasir besi ini karena janji-janji dari pemerintah untuk segera mensterilkan lokasi tambang kawasan Pantai Ketapang dari peralatan milik PT Anugrah Mitra Graha

(AMG). Warga tampak masih belum rela mengetahui masih adanya peralatan tambang milik AMG. Aksi pembakaran pada akhir Januari lalu dilakukan warga karena dipicu adanya kapal PT AMG yang dinilai mencurigakan. Kapal yang dikatakan Pimpinan Cabang AMG, Erfandy Muis itu merupakan kapal sparator bukan kapal pengeruk seperti yang dicurigai warga karena diduga membawa pasir pantai ke luar.

Pascakerusuhan pertama itu, sejumlah komunikasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan warga. Salah satunya seluruh peralatan AMG harus steril dari lokasi tambang.

Hal ini disepakati dan proses pengangkutan sejumlah peralatan tambang dilakukan. Hingga meledaknya aksi besar-besaran warga lagi, peralatan tambang belum habis diangkut. Informasinya, butuh waktu lama untuk proses pengangkutan karena peralatan sudah dipasang permanen. (rus)

Deddy Kusdinar Dituntut Sembilan Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) – Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 300 juta ditambah keharusan membayar uang pengganti Rp 300 juta.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp 300 juta yang dibayar selambat-lambatnya satu tahun setelah mendapat kekuatan hukum tetap dan bila tidak dijatuhi 1 tahun penjara,” kata jaka penuntut umum KPK, I Kadek Wiradana, dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

Deddy merupakan orang pertama dalam kasus ini yang menghadapi tuntutan. Selain Deddy masih ada mantan Menteri Pemuda dan Olahra-

ga Andi Alifian Mallarangeng yang masih menunggu waktu sidang perdana; mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya, Tubagus Muhammad Noor yang kasusnya masih di tingkat penyidikan; direktur Utama PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor Proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Machfud Suroso serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disangkakan menerima gratifikasi terkait Hambalang.

“Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan korupsi dan efisiensi dan efektifitas anggaran serta melanggar hak ekonomi dan sosial karena tidak bertanggung jawab pada anggaran,” tambah jaksa Kadek Wiradana.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah sopan, menyesali perbuatan, belum

oleh warga, selain itu juga warga telah membakar gedung PT AMG pada 30 Januari lalu.

Sementara, bentrok yang terjadi senin (17/2) diduga karena ada warga yang ditahan oleh pihak kepolisian. Hal serupa dialami aparat kepolisian. “Dua anggota polisi disandera oleh warga,” kata kapolda. Adapun kondisi masyarakat di Lotim pascabentrok dinilai sudah membaik. “Kondisi di sana sudah mulai membaik dan kondusif,” jelasnya. (met)

Setelah Pelantikan

Kisruh Pasir Besi

Selong (Suara NTB) Pascabentrok polisi dengan warga yang berujung perusakan mobil patroli Polsek Pringgabaya dan sejumlah kendaraan roda dua lainnya di areal tambang pasir besi wilayah Kecamatan Pringgabaya, aparat Polres Lombok Timur (Lotim) langsung mengambil sikap tegas. Selasa (18/2) kemarin, aparat polres dibantu dari aparat Polda NTB melakukan penyisiran terhadap para terduga pelaku perusakaan ke rumah-rumah warga.

Hal ini diutarakan Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu I Komang Samia.

Menjawab Suara NTB via ponselnya. Dilakukannya operasi bersih dengan menggelar penyisiran kawasan di lingkar tambang untuk mencari tersangka dan terduga pelaku pengerusakan lainnya. Tidak diinginkan aparat terjadi kisruh dan bentrok fisik lagi.

Hasil penyisiran sebelumnya, Polisi berhasil menggiring sebanyak 30 orang warga.

sedang melakukan penyidikan. “Dari 30 yang kami tahan ini akan dipilah–pilah, mana yang tersangka dan mana yang saksi,” imbuhnya.

Diduga warga yang melakukan tindakan anarkis tersebut hanya terprovokasi isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menganggap bahwa perusahaan tambang tersebut tidak memiliki SIUP dari pemerintah. Dari aksi perusakan tersebut, satu unit Mobil Dalmas milik Polsek Pringgabaya dibakar

pernah dihukum serta punya tanggungan yaitu dua anak kandung, dua anak angkat dan seorang istri yang mengalami sakit lupus selama dua tahun.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Rangkaian perbuatan yang dilakukan Deddy bermula saat Deddy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta salah satu tim teknis perencanaan proyek Hambalang Sonny Anjangsono agar jangan menakut-nakuti Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam tentang kondisi tanah, biaya konstruksi dan masalah bangunan yang ada di Hambalang. (ant/bali post)

KPU Kabupaten/Kota di NTB Diminta Segera Bekerja Mataram (Suara NTB) Komisioner anggota KPU di delapan kabupaten/kota segera ditetapkan. Mereka pun telah ditunggu pekerjaan menumpuk untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2014. Terkait hal ini, KPUD NTB meminta KPU kabupaten/kota bekerja ekstra.

“Tidak ada waktu lagi untuk syukuran atau acara lainnya, mereka harus segera bekerja,” tegas Ketua KPUD NTB Aksar Ansori di ruangannya Selasa (18/2) kemarin. Mengingat pekerjaan yang sudah menumpuk, KPU NTB menyarankan para komisioner segera membenahi segala kebutuhan yang masih kurang.

Menurutnya, distribusi logistik masih terkendala karena belum adanya Komisioner di semua kabupaten/kota.

Masalah ini diharapkan segera selesai ketika komisioner sudah dilantik. “Masalah distribusi logistik harus segera diselesaikan jika mereka sudah

dilantik,” kata Aksar. Selain itu, ditambahkannya kordinasi dengan Pemda masing-masing sangat penting untuk disegerakan. “Masalah keamanan dan penertiban alat peraga ini harus dikordinasikan segera dengan Pemda masingmasing. Ini juga menjadi tugas penting KPU kabupaten/kota setelah dilantik,” tambahnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai banyaknya baliho caleg yang dirusak oleh oknum tertentu. Aksar mengaku KPU akan membenahi itu dan jika ditemukan pelaku dalam masalah tersebut, akan diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang.

“Kalau masalah itu nanti pihak penegak hukum yang memiliki wewenang,” tegasnya.

Diakuinya, selama ini KPU NTB intens melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian, Pol PP dan lembaga laiinya untuk mengantisipasi dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. (ami)

KPK Periksa Irjen Kementerian ESDM Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Waryono Karno.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WK (Waryono Karno),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa.

Mochtar diketahui telah tiba di KPK tapi tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya tersebut.

Kasus ini bermula dari penemuan uang 200.000 dolar AS di tas Waryono saat penggeledahan di kantor Kementerian ESDM seusai penangkapan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelak-

sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini pada 3 Oktober 2013 lalu.

Waryono Karno ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM sejak 9 Desember 2014.

Ia diduga melanggar pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-undang No 31/1999 sebagaimana diubah Undangundang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Tiket Konser MLTR Habis Terjual

Jakarta (Suara NTB) Tiket konser Michael Learns To Rock (MLTR) di Jakarta pada Rabu (19/2) malam sudah habis terjual.

David Ananda, Managing Director Fullcolor Entertainment, mengatakan mereka menyediakan sekitar 3.000 lembar tiket untuk pertunjukan di Skeeno Hall, Gandaria City, dan semua habis terjual.

“Tiket sold out. Kami bersyukur penggemar MLTR

BUDAYA DAN HIBURAN banyak banget,” kata David saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Dewi Susanti, Managing Director Triple D Entertainment, menambahkan tidak ada penonton yang berdiri dalam konser MLTR kali ini.

“MLTR lagunya romantis, slow pop. Jadi, lebih baik duduk biar semua bisa menikmati.

Lebih kerasa,” katanya.

MLTR besok akan konser di Jakarta. Tanggal 15 Februari lalu, band asal Denmark

itu menggelar konser di Pekalongan, Jawa Tengah.

Penabuh drum MLTR Kaare Wanscher mengaku bangga bisa tampil di Pekalongan. Ia mengklaim mereka lah musisi bertaraf internasional pertama yang manggung di sana.

“Penonton sangat senang dan antusias,” katanya.

“Senang bisa kembali ke Indonesia, ke kota yang baru,” kata Wanscher.

MLTR tahun 2012 lalu juga

Halaman 9

mengadakan konser di Indonesia. Mereka manggung di Balikpapan, Yogyakarta, dan Surabaya. (ant/balipost)

PENGGEMAR - Kelompok musik Michael Learns To Rock (MLTR), Jascha Richter (kanan), Kare Wanscher (tengah) dan Mikkel Lentz menjawab pertanyaan saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/2). (ant/balipost)

(Suara NTB/ars)

BERBURU - Masyarakat dengan peralatan berburu "nyale" di Pantai Seger, pada puncak ritual "Bau Nyale" di Lombok Tengah tahun lalu. Tahun 2014 ini, prosesi yang sama dipastikan lebih meriah.

Hari Ini, Puncak Perayaan Bau Nyale Praya (Suara NTB) Perayaan bertaraf nasioanal, Core Event Bau Nyale yang dipusatkan di Pantai Seger Kute Pujut Lombok Tengah (Loteng), Rabu (hari ini) bakal mencapai puncak. Konsentrasi Pemkab Loteng dipastikan bakal tersedot kelokasi perayaan. Bersamaan dengan itu ribuan warga dari penjuru Loteng dan NTB umumnya, diprediksikan bakal tumpah ruah di lokasi perayaan.

Acara puncak perayaan sendiri Mandalika yang menjadi cikal Cicip Sutarjo dan Menteri Pembanbakal diawal dengan kegiatan pawai bakal even Bau Nyale. Usai page- gunan Daerah Tertinggal (PDT), bertajuk “Karnaval Biota Segare lan drama, digelar ritual menyam- Helmy Faishal Zaini. Sementara dua Lauk” yang bakal diikuti kontingen but nyale oleh para tokoh dan pe- menteri lainnya masing-masing Menteri Pariwisata dan Ekonomi dari seluruh SKPD lingkup Pemkab mangkut ada setempat.

Loteng, sekolah-sekolah serta dari “Puncaknya sendiri baru pada Kreatif (Menparekraf) serta Menteri masyarakat umum. “Untuk kegia- Kamis dini sekitar Pukul 04.00 Wita Pendidikan Nasional (Mendiknas) tan karnaval jumlah peserta baru masyarakat turun ke laut un- akan diwakilkan.

“Terakhir tadi Menteri PDT sudah diprediksikan mencapai 5 ribu or- tuk menangkap Nyale hingga terang,” ungkap Sekretaris Panitia bit matahari,” tambah Herdan. menyatakan kesanggupan untuk haFestival Putri Mandalika (Core Tidak hanya itu, usai Bau Nyale dir. Sedangkan Menteri Kelautan bisa Event Bau Nyale), Drs. L Herdan, masih ada agenda lain yakni lom- dipastikan hadir, karena pada paginM.Si, Kepada Suara NTB Selasa ba memasak nyale. “Jadi konsen- ya sebelum puncak perayaan Bau (18/2) kemarin. Herdan menjelas- trasi kita nanti benar-benar fokus Nyale akan meresmikan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang ada di kakan, untuk menarik minat para pe- dilokasi perayaan,” imbuhnya. wasan BIL,” terangnya.Untuk itu, ia serta kontingen karnaval supaya pun berharap dukungan seluruh elememberikan penampilan terbaik, Dua Menteri pihak panitia sudah menyiapkan Disinggung terkait kepastian men masyarakat untuk bisa mensukhadiah cukup besar bagi juara. Per- kehadiran sejumlah menteri Kab- sekan perayaan even Bau Nyale terseserta karnaval sendiri akan berger- inet Indonesia Bersatu jilid dua but. Dengan sama-sama menjaga staak dari kawasan pantai Kute menu- pada puncak perayaan Bau Nyale, bilitas keamanan dimasing-masing ju pantai Seger yang merupakan Herdan menegaskan sejauh ini wilayah. Sehingga seluruh tahapan lokasi puncak perayaan. sudah dua menteri yang menyakan perayaan Bau Nyale tahun ini bisa Selepas karnaval pada malam kesiapan untuk hadir. Masing- berjalan aman dan lancar, sesuai harinya, masyarakat akan dihibur masing Menteri Kelautan Sharif harapan semua pihak. (kir) dengan suguhan pentas. Baik itu hiburan kesenian tradional hingga modern hingga menHILANG HILANG jelang tengah malam. Lewat tengah malam atau pada Ka- STNK R2 HONDA NOPOL STNK SPM VARIO CBS mis dini hari, akan digelar DR3573BV NOKA/NOSIN: DR2513HH NOKA/NOSIN: drama kolosal yang mengisah- MH1JF9112BK415630/JF9 MH1JF7118BK141645/JF1 kan perjalanan hidup Putri 1E-1412632 AN.SITI MASI- E-1141037 AN.SUHAILI HITAH RACHMAN HILANG LANG DISEKITAR JL.RAYA DISEKITAR JL.PEJANGGIK GUNUNG SARI MENUJU HILANG KOTA MATARAM RUMAH. STNK R2 YAMAHA DR4115BQ NOKA/NOSIN: MH328D203 DIJUAL LOWONGAN AK623676/28D-1623528 AN.HARYONO HILANG DISEKITAR JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM

DIJUAL

SUARA NTB

Rabu, 19 Februari 2014

Halaman 10

Pentingnya Pemetaan Kondisi Pemuda NTB

Harapkan Dukungan Pemerintah BERGABUNG dengan klub Persatuan Bulu Tangkis Gemilang sejak kelas 5 SD silam membuat Aminin Kuncoro Bakti menjadi salah satu pemain bulu tangkis yang bergabung pada usia yang relatif masih belia. Meski demikian, itu tidak membuatnya berkecil hati. Bersama dengan anggota klub lainnya, Aminin Kuncoro Bakti berproses menjadi salah seorang calon pemain bulu tangkis yang potensial yang dimiliki oleh NTB. Sebagai salah satu siswa yang ingin menjadi atlet bulu tangkis profesional, Aminin berharap dukungan penuh dari pemerintah, sehingga mampu berprestasi. Diakuinya, hobi pada olahraga yang satu ini diilhami oleh kegemaran orang tuanya bermain bulu tangkis. Melalui dukungan orang tua itulah, Ia terlahir sebagai salah satu calon atlet pebulutangkis masa depan.

Siswa yang kini duduk di kelas VIII pada SMPN 11 Mataram ini mengaku bercita-cita jadi atlet bulu tangkis profesional. Ia berharap ke depannya bisa pelatnas dan bisa memperkuat daerah dan Indonesia di kancah internasional, seperti pebulutangkis legendaris lainnya. Baginya, bulu tangkis tidak hanya sekedar hobi dan cita-cita, tapi bulu tangkis sudah menjadi jiwanya yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya.

Berkat kegemilangannya di klub yang telah membuatnya menemukan kehidupannya itu, Aminin Kuncoro Bakti pernah berlaga pada sirkuit nasional di Bali pada tahun 2012 mewakili NTB. “Waktu itu, saingannya sangat ketat tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri,” tuturnya.

Meski pada ajang bergengsi tersebut Aminin Kuncoro Bakti tidak mendapatkan trofi apa-apa, tapi pada tahun berikut tepatnya pada Olimpiade Olahraga Sains Nasional (O2SN) tingkat kota Mataram, Aminin Kuncoro Bakti meraih juara II. Kini, siswa kelahiran Mataram 16 Oktober 1999 buah dari pasangan Ruspono dan Siti Aminah berharap lebih banyak lagi dukungan pemerintah utntuk mengembangkan olahraga bulutangkis. Karena menurutnya, dukungan sekecil apapun sangat berarti untuk para atlet seperti dirinya. (dys)

(Suara NTB/ars)

KENALI HUKUM - Kajati NTB Sugeng Pudjianto bersama tim sosialisasi hukum pose bersama Siswa SMK 4 Mataram, usai penyuluhan hukum di Aula Kejati NTB, Selasa kemarin.

Siswa Harus Kenal Hukum Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Tidak hanya melulu soal penindakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB juga memastikan diri sebagai lembaga penegak hukum yang bergerak di ranah persuasif.

Salah satunya melalui sosialisasi hukum. Pelajar pun jadi sasaran sosisaliasi itu, dengan harapan, pemahaman tentang hukum itu bisa ditanamkan sejak dini.

“Tujuannya tidak lain, agar mereka belajar dan tau sejak dini, hukum itu seperti apa. Sehingga ketika mereka menjadi jaksa, hakim atau polisi nanti, sudah punya pengetahuan dasar,” terang Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH di sela-sela sosialisasi kepada puluhan pelajar SMKN 4 Mataram di Aula Kejati NTB, Selasa (18/2).

Sosialisasi digelar melalui proses simulasi. Pelajar diajak memainkan nalar dan logika

berpikir ketika menemukan contoh kasus tertentu. Dalam bentuk permainan, pejabat Kejati NTB Arie Sudihar, SH, MH memandu simulasi itu. Dengan permainan dadu, siswa dikenalkan dengan beberapa kasus sederhana. Satu contoh, tentang aksi pencurian pencurian sepeda motor oleh orang yang mereka kenal, kemudian ditangkap massa. Tindakan yang segera dilakukan dan siapa saja yang akan dihubungi. Setelah diberi soal untuk dipecah-

kan, para siswa Jurusan Busana yang terbagi dalam beberapa kelompok ini, kemudian diberi penilaian.

Salah seorang siswi, Putri Melliani mengaku puas dengan sosialisasi dengan metoda simulasi tesebut. Hal – hal sederhana bisa dipahaminya. Yang tadinya tidak diketahui, menjadi tahu setelah mendapat penjelasa.”Saya jadi tau apa itu kewenangan Polisi, apa itu tugas tugas Kejaksaan, sampai tugas hakim,” jawabnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Idealnya, semakin muda seseorang maka semakin produktif orang tersebut untuk berpikir. Pada dasarnya, berpikir merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki kaum muda, sehingga wajar kalau kemudian kaum muda disebut-sebut sebagai penentu masa depan bangsa. Kalau pemuda dari suatu bangsa lemah, maka negara itu ke depannya juga pasti akan lemah. Oleh karena itu, diperlukan pemataan terhadap potensi kaum muda untuk melihat sejauhmana kemampuan kaum muda untuk merebut masa depannya kelak.

“Di beberapa tempat, banyak negara didominasi oleh kelompok muda.

Oleh karenanya pemuda memainkan peran yang sangat besar pada perjalanan suatu bangsa,” terang Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry B. Harmad, saat menjadi narasumber pada kegiatan sarasehan dan lokakarya yang diselenggarakan oleh BGI dan KNPI beberapa waktu lalu.

Menurutnya, secara umum Indonesia sedang mengalami krisis demografi, di mana usia produktif yang ada di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan banyak hal, salah satunya pola konsumtif masyarakat dewasa ini. Dibutuhkan perhatian sejak dini untuk mendapatkan

kualitas pemuda yang bermutu di antaranya adalah dengan cara memperhatikan gizi yang berpengaruh bagi pertumbuhan kecerdasan seseorang.

Sementara itu, Laurel Heydir dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, saat memandu sesi diskusi menemukan sejumlah problem kepemudaan di NTB. Di antaranya terdapat banyak pengangguran, matinya dunia aktivisyang kurang menyentuh ke level yang paling bawah, dan minimnya anggaran yang pro terhadap pemuda.

Tidak hanya itu, akibat keterbatasan akses membuat para pemuda kehilangan banyak kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Selain itu, masih minimnya peluang yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pemuda misalnya dalam konteks pengembangan kewirausahaan. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasarana (fasilitas) olahraga dan ajang penyaluran kreativitas pemuda yang lain.

Ditambahkannya dari sisi berkomunikasi, kemampuan komunikasi bahasa internasional masih relatif sangat rendah hal itu berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam membaca peluang terlebih lagi disertai dengan masih minimnya penghargaan terhadap kreativitas pemuda. (dys)

Siswa SMKN 4 Mataram Belajar di PN Mataram

Aminin Kuncoro Bakti (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Beberapa siswa SMKN 4 Mataram melakukan proses pembelajaran di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (18/ 2). Proses pembelajaran seperti ini dilakukan agar sesuai dengan kurikulum 2013 yang sedang notabene sedang dicoba pemerintah.

Nurul Apriani, guru PPKN SMKN 4 Mataram, mengatakan cara belajar ini dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. “Ini proses belajar mata pelajaran PPKN dengan

materi mengenal sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai kurikulum 2013,” ujarnya pada Suara NTB. Dalam prosesnya, siswa kemudian ditugaskan untuk wawancara di PN mengenai struktur dan prosedur pengadilan.

Menurutnya, cara belajar seperti ini bisa memberikan pengetahuan lebih bagi siswa. “Karena jika siswa bisa belajar langsung di tempat yang sesuai dengan materi pelajaran, maka akan lebih cepat mengerti,” tuturnya.

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU BESERTA JAJARAN Mengucapkan SELAMAT ATAS DILANTIKNYA

Selain itu, siswa diharapkan bisa lebih dekat dengan lingkungan sekitar, sehingga proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas.

Sementara itu, Oriza sativa, salah satu siswa SMK 4 yang belajar pada saat itu mengaku senang dengan cara belajar yang demikian. “Saya senang jika belajarnya seperti ini, kalau cuma di kelas cepat bosan,” akunya.

Oriza menambahkan jika belajar langsung ke lapangan, bisa menambah wawasan. (ami)

(Suara NTB/ist)

SARASEHAN - Sarasehan dan lokakarya yang digelar BGI dan KNPI NTB beberapa waktu lalu.

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Mengucapkan

DRS.H.SYAFRUDDIN HM.NUR. M.Pd SEBAGAI

SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA

BUPATI KABUPATEN BIMA SISA MASA JABATAN PERIODE 2010-2015

DRS.H.SYAFRUDDIN HM.NUR. M.Pd

BUPATI

SEBAGAI

WAKIL BUPATI

BUPATI BIMA DRS H BAMBANG M YASIN

IR H SYAMSUDDIN H YASIN, MM

BUPATI LOMBOK TIMUR

WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

TTD

TTD

H.MOCH. ALI BIN DACHLAN

H.HAERUL WARISIN

SEKRETARIS DAERAH

H AGUS BUKHARI, SH, MSI

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Hamburg Kontrak Pelatih Baru

Target Medali di Popnas TAMPIL menawan di hadapan tim seleksi PPLP NTB membuat Hargo Sumitro dipromosikan sebagai atet taekwondo PPLP NTB. Atlet asal Lombok Tengah (Loteng) ini sudah dua minggu ini tercatat sebagai atlet PPLP NTB, atas hasil prestasi gemilangnya di kancah nasional hingga internasional. Selain lolos seleksi, belum lama ini dia juga berhasil mengukir prestasi di Kejuaraan Internasional Taekwondo yang berlangsung di Bali tahun 2012.

Dihubungi Suara NTB, usai mengikuti pelatihan di Lapangan Lawata PPLP NTB , Selasa (18/2) siswa kelas 1 SMKN 2 Mataram ini mengatakan dia sangat bangga bisa diterima sebagai atlet PPLP NTB. Alasannya, tak semua atlet bisa menajdi atlet PPLP NTB. Sebagai atlet pendatang baru, dia akan bekerja keras untuk dapat mengukir prestasi di kancah nasional, sebab bila tidak dia bisa terdepak dari PPLP NTB. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah tetap disiplin berlatih agar bisa meningkatkan performa terbaiknya. Pasalnya mimpinya mengukir prestasi di ajang nasional. Maklum selain punya prestasi nasional atlet PPLP NTB juga dituntut harus disiplin, patuh dan tunduk pada aturan yang diberlakukan di PPLP NTB. Diakuinya, prestasi terbaiknya adalah meraih medali perak di Kejuaraan Internasional Taekwondo Tingkat Remaja seAsia yang berlangsung di Bali tahun 2012 lalu. Sukses di level internasional itu membuat dia semakin serius menggeluti olahraga beladiri tersebut, dan hasilnya dia pun dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB. Putra pasangan Saiun dan Sumiati ini kini sudah dua Minggu berada di PPLP NTB untuk menjalani pemusatan latihan persiapan mengikuti ajang tingkat nasional. Salah satu event besar yang akan dihadapinya adalah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2015.

Ia sendiri mengincar medali emas di ajang tersebut. (fan)

Berlin Tim Liga Jerman (Bundesliga) Hamburg pada Senin mengontrak pelatih berpengalaman Mirko Slomka saat mereka berupaya untuk menghindari degradasi.

Slomka akan menjadi pelatih ketiga pada musim ini bagi Hamburg, yang sudah berpisah dengan Thorsten Fink pada September dan pelatih asal Belanda Bert van

(Suara NTB/fan)

Hadapi Kejurnas

Tiga Atlet Pencak Silat Latihan Swadaya Mataram (Suara NTB) Meski pihak KONI NTB belum menetapkan secara resmi pelaksanaan pemusatan latihan daerah (Pelatda), namun hal itu tak mematahkan semangat atlet pencak silat NTB untuk latihan. Tiga atlet pencak silat NTB tetap fokus menjalani guna menghadapi Kejurnas Pencak Silat di Jakarta bulan April mendatang.

Pelatih Pencak Silat PPLP NTB, Dedi S. Darere yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/2), mengatakan tiga atlet pencak silat NTB, yakni Indera Milasari, Sri Ayu dan Udin terus intens menjalani latihan di GOR 17 Desember Mataram. Pemusatan latihan dilakukan dengan swadaya dengan harapan mereka bisa tampil mengikuti ajang tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta bulan April mendatang.

Diakuinya, tiga atlet itu menjalani latihan atas inisiatif sendiri, karena pihak IPSI NTB belum melakukan pemanggilan Pelatda atlet. Selain itu, pihak KONI NTB juga belum menetapkan secara resmi jadwal Pelatda Sangeang untuk atlet yang berprestasi. “Saat ini ada tiga atlet yang terpaksa menjalani latihan atas inisiatif sendiri, karena memang belum ada pemanggilan Pelatda atlet yang berprestasi,” ucapnya.

Menurut Dedi, sebelumnya terdapat 10 atlet pencak silat NTB yang sudah mengikuti Pelatda yang digelar IPSI NTB bulan Oktober 2013 lalu. Sayangnya, Pelatda atlet pencak silat tersebut telah berakhir bulan Desember 2013 lalu.

Pihak IPSI NTB tidak melanjutkan Pelatda, karena menunggu pelaksanaan Pelatda Sangeang yang akan digelar KONI NTB dalam waktu dekat. Sambil menunggu Pelatda Sangeang ketiga atlet tersebut tetap melanjutkan pemusatan latihan, sementara tujuh atlet lainnya dikembalikan ke daerah masing-masing.

Diakui Dedi, selain tiga atlet tersebut terdapat ada sejumlah atlet pencak silat NTB lainnya yang bisa dipersiapkan mengikuti ajang kancah nasional. Salah satunya Nur Haedah atlet asal Kota Bima yang sebelumnya pernah meraih medali emas di Sirkuit Nasional tahun 2007 lalu. Atlet yang punya potensi mendulang medali itu telah kembali ke Kota Bima, karena Pelatda Pencak silat NTB sudah berakhir Desember 2013 lalu. (fan)

(Suara NTB/ist)

Kalahkan Malaga

Sociedad Dekati Zona Liga Champions

Gol semata wayang Carlos Vela pada menit 10 memastikan Sociedad mencetak dua kemenangan dari enam laga terakhirnya, dan mendekat untuk menempel peringkat empat klasemen Athletic Bilbao.

Sebaliknya hasil ini membuat Malaga semakin suram, padahal dua tahun lalu tim ini sukses meraih satu tempat di Liga Champions.

Kekalahan Selasa dini hari tadi itu adalah kekalahan ke-

12 tim ini selama musim ini dan membuatnya terlempar ke posisi 17 dalam barisan klasemen serta hanya tiga poin dari jurang degradasi.

Sociedad sudah menggebrak di awal pertandingan yang dilangsungkan di La Rosaleda itu di mana Haris Seferovic dan Carlos Vela sudah berusaha mencetak gol untuk tim tamu.

Vela akhirnya membawa Sociedad unggul 1-0.

Malaga bangkit untuk men-

yamakan kedudukan, diantaranya lewat Sacha Iakovenko yang dua kali merepotkan kiper Sociedad Claudio Bravo, demikian juga tembakan Sergi Darder ditahan kiper Sociedad ini.

Pemain pengganti Roque Santa Cruz juga menciptakan satu peluang bagus pada menitmenit terakhir namun tendangannya diblok gelandang David Zurutuza dan Sociedad pun merayakan kemenangannya, demikian espn.com. (ant/bali post)

Jelang Pelatda

Sejumlah Cabor Unggulan Ajukan Nama Atlet Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB menggelar pemusatan latihan daerah (Pelatda) tahap awal tahun 2014 ini mendapat apresiasi dari sejumlah cabor unggulan NTB. Beberapa cabor unggulan NTB, seperti tinju, tarung derajat atletik dan lain-lain mendukung rencana KONI NTB, meskipun jadwal pelatda NTB belum dapat dipastikan.

Sekretaris Umum Pengprov Pertina NTB, Haryoto Az, mengakui, ide KONI NTB melaksanakan Pelatda tahun ini adalah sebuah gagasan besar yang harus didukung semua cabor. Alasannya, hal ini belum pernah dilakukan KONI NTB periode sebelumnya.

Dicontohkannya menghadapi PON tahun 2012 lalu, Pelatda KONI NTB yang diberi nama Pelatda Prima dimulai setelah pelaksanaan Porprov NTB, yakni dua tahun sebelum PON. Namun menghadapi PON 2016 mendatang, KONI akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi yakni mempersiapkan atlet sedini mungkin, yakni tiga tahun sebelum PON. Menurut Haryoto, ide KONI NTB harus didukung meskipun Pelatda harus molor beberapa bulan. Sebagai bentuk dukungannya terhadap KONI NTB, pihak Pertina NTB telah mengajukan tiga nama atlet yang akan mengikuti Pelatda PON tahap pertama, yakni Murni, Hari Budanto dan Junaidin. Ketiga nama atlet yang diusulkan itu sesuai degan kuota atlet yang ajukan ke panitia pelatda. Rencananya pada pelatda tahap dua tahun 2015 nanti akan ada tambahan atlet lagi yang diseleksi lewat Porprov NTB. Sementara itu cabang olahraga atletik dan tarung derajat juga mendukung rencana

Pelatda KONI NTB tersebut, mereka juga telah mengajukan sejumlah nama atlet berdasarkan kuota yang diberikan oleh KONI NTB. Tarung derajat misalnya mengajukan sedikitnya empat atlet, sementara atletik lebih dari empat atlet.

Maklum sebagai cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan medali emas terbanyak atletik mendapat kuota yang lebih besar dari semua cabor-cabor unggulan lainnya.

Sementara itu Ketua panitia Pelatda KONI NTB, Andy Hadianto, membenarkan pihaknya telah menerima sejumlah nama-nama atlet yang akan mengikuti pelatda. Namun pihaknya belum bisa memberikan nama-nama atlet tersebut, mengingat jadwal Pelatda belum ditetapkan. (fan)

Jam Terbang Pemain Timnas U-19 Perlu Ditambah Jepara (Suara NTB) Pelatih Tim Nasional Indonesia U-19 Indra Sjafri mengakui beberapa pemain Timnas masih perlu tambahan jam terbang, karena dalam laga persahabatan melawan Persijap Jepara U-21 masih terlihat belum konsisten dalam bermain.

“Nantinya, para pemain yang kurang konsisten dalam bermain akan diberikan kesempatan lebih banyak untuk dimainkan dalam laga uji coba yang rencananya digelar sebanyak 16 kali,” ujarnya usai mendampingi anak asuhnya pada laga persahabatan lawan Persijap U-21 (17/2) di Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara, Selasa.

Laga lawan Persijap Jepara U-21, kata dia, merupakan yang ke enam. Ia mengakui, permainan anak asuhnya memang belum sempurna, sehingga laga uji coba yang akan digelar di sejumlah daerah melawan tim lokal akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Sebelum laga, anak asuhnya selalu diingatkan untuk tetap konsisten bermain sesuai dengan cara bermainnya.

Laga persahabatan lawan Persijap Jepara U-21, merupakan ujian mental bagi anak asuhnya, karena dalam laga persahabatan ditonton oleh sejumlah penonton yang cukup banyak dan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.

“Artinya, laga tersebut banyak tekanan yang bermanfaat untuk menempa mental pemain agar tidak mudah tertekan dan tetap bisa bermain dengan nyaman,” ujarnya.

Ia mengakui, tidak semua pemain bisa bermain dengan nyaman dan menikmatinya, karena itu laga uji coba yang dijalankan saat ini dimanfaatkan untuk membuat pemain bisa menikmati permainannya.

Kalah maupun menang

(ant/bali post)

Indra Sjafri

dalam laga uji coba lawan Persijap, kata dia, bukanlah target utama, karena lebih memprioritaskan cari komposisi tim terbaik. “Pertandingan lawan Persijap juga cukup menarik, karena kami melakukan sejumlah eksperimen formasi tim dan memberikan pengalaman kepada pemain untuk belajar dari situasi pertandingan yang dihadapinya,” ujarnya.

Untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya, pemain diingatkan agar tidak mudah kehilangan bola.

Selain menjalani laga uji coba di dalam negeri, katanya, anak asuhnya juga direncanakan menjalani laga uji coba di Timur Tengah maupun Eropa.

Sementara itu, Pelatih Persijap Jepara U-21, Anjar Jambore Widodo mengakui, persiapan untuk menghadapi Timnas U-19 kurang maksimal, namun hasil seri 1-1 cukup diapresiasi. “Kami tidak menyangka bisa menahan imbang 1-1, karena persiapan timnya sangat minim dibanding tim lain yang menjadi lawan Timnas U-19,” ujarnya.

Pada laga persahabatan melawan Timnas U-19, kata dia, anak asuhnya hanya mengandalkan serangan balik dan tidak bermain terbuka, karena secara kualitas lebih bagus Timnas U19. (ant/bali post)

Nemanja Vidic Setuju ke Inter Milan Manchester Kapten Manchester United Nemanja Vidic telah menyetujui kesepakatan bergabung dengan Inter Milan akhir musim ini.

Pemain tim nasional Serbia tersebut mengumumkan niatnya meninggalkan Old Trafford bulan lalu dan menolak perpanjangan kontrak dengan Manchester United.

Vidic (32) yang sudah bermain 203 laga di United menyetujui pindah ke Inter Milan dengan kontrak berdurasi dua tahun dan gaji tiga juta poundsterling per tahun.

Sejak mengkonfirmasikan kepindahannya, Vidic menarik minat banyak klub Eropa seperti AS Monaco, Galatasaray dan Zenit St Petersburg namun ia memilih Inter Milan sebagai pelabuhannya.

Di musim yang mengecewakan bagi United, Vidic berjuang secara konsisten untuk berada di tim utama, namun di sisi lain, pelatih David Moyes mengaku setuju dengan kepindahan sang kapten. “Ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama,” kata Moyes seperti dilansir laman Football. “Itu merupakan keputusan yang tepat untuk klub dan pemain. Ia telah mengabdi dengan baik untuk United.”

Vidic pindah ke Manchester pada 2006 dari Spartak Moscow dengan biaya tujuh juta poundsterling. Ia menyatakan tekadnya sudah bulat meninggakan Setan Merah.

Nemanja tidak mempertimbangkan untuk menetap di Inggris sehingga satu-satunya klub yang pernah dibela di Inggris hanya Manchester United. “Saya tidak pernah membayangkan memenangkan 15 trofi.

Namun, saya telah memutuskan akan pindah akhir musim ini. Saya ingin mencari tantangan,” katanya.

Vidic menghabiskan delapan tahun di Old Trafford dan meraih empat gelar Liga Premier Inggris dan trofi Liga Champions. (ant/bali post)

Torino Bekap Verona 3-1 Roma – Torino melakukan pemanasan bagus menjelang laga derby akhir pekan ini melawan Juventus dengan mencukur Hellas Verona 3-1 dini hari tadi.

Luca Toni membawa Hellas unggul lebih dulu pada menit 36 dari titik penalti, namun kemudian disamakan Ciro Immobile pada awal babak kedua.

Alessio Cerci kemudian membawa Torino berbalik unggul 2-1 pada menit 53, dan akhirnya Omar El Kaddouri memperkuat kemenangan Torino menjadi 3-1 pada 29 menit menjelang bubaran.

Hasil ini membuat Toro melewati Hellas di posisi tujuh klasemen Serie A di mana kedua tim sama-sama mengemas 36 poin dan berupaya menggapai status tim elite liga.

Toro masuk gelanggang dengan nafsu memupus kekalahan 1-2 dari Bologna akhir pekan lalu dan kekalahan itu adalah kekalahan kandang pertama sejak 29 September tahun lalu. Toro juga memburu tambahan semangat menjelang laga melawan pemuncak klasemen Juventus, demikian espn.com. (ant/bali post)

mangati mental tim. Slomka yang berusia 46 tahun pernah membantu Schalke ke posisi kedua pada 2007. Dia menangani Hanover 96 pada 2010, membawa mereka ke Liga Eur o p a pada 2011-12 dan 2 0 1 2 - 13, demikian AFP. (ant/bali post)

Mirko Slomka

Madrid Real Sociedad mendekat empat poin ke zona Liga Champions setelah pada laga La Liga dini hari tadi menang 1-0 dari Malaga yang tengah diancam hantu degradasi.

Hargo Sumitro

Marwijk pekan lalu.

Mantan pelatih Belanda Van Marwijk (61) dipecat pada Sabtu malam setelah Hamburg dikalahkan 2-4 oleh tim terbawah klasemen Eintracht Braunschweig, yang merupakan kekalahan ketujuh mereka secara beruntun.

Slomka kini masuk setelah pernah bertugas di klub Bundesliga lainnya, Schalke 04 dan Hanover 96, yang memecatnya setelah menelan serangkaian kekalahan.

Hamburg belum pernah terdegradasi dari Bundesliga dan Slomka menghadapi tugas sulit untuk menye-

(ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 19 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 19 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTBRabu, 19 Februari 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

H. Junaidin

27 Tahun Jadi Pengamat Gunung Sangeangapi Awal tahun 2014 ini, Gunung Sangeangapi mulai menebar ancaman. Naik turunnya suhu gunung berapi ini pun perlu pengamatan agar jika terjadi peningkatan status yang paling tinggi, bahaya yang menerpa penduduk bisa diantisipasi. Oleh karenanya peran petugas pengamat pun mutlak diperlukan sebagai garda terdepan.

ADALAH H. Junaidin salah satu petugas pengamat Gunung Api Sangeangapi. H. Junaidin merupakan petugas terlama yang menempati pos pengamat. Ayah enam orang anak yang merupakan warga asli Kecamatan Wera ini sudah sekitar 27 tahun menjadi pengamat.

Ditemui Suara NTB di Pos Pengamatan Senin (17/2) siang, H. Junaidin tengah menikmati waktu senggang usai melaporkan aktifitas kegempaan Gunung Sangeangapi ke PVMBG Bandung. Pelaporan itu, jelasnya, dilakukan dua kali sehari

melalui radio yang merupakan fasilitas khusus di pos. Namun aktifitas kegempaan dilaporkan kemarin merupakan aktifitas kegempaan yang terjadi sehari sebelumnya.

“Ini baru saja saya mengudara melaporkan aktifitas kegempaan yang direkam kemarin,” katanya.

Dijelaskan Junaidin, menjadi petugas pengamat Gunung Sangeangapi merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Pasalnya, Petugas Pemantau merupakan garda terdepan untuk mengantisipasi letusan. Dari pantauan pengamat inilah,

H. Junaidin di sela aktivitasnya memantau Gunung Sangeangapi, Senin (17/2). Pekerjaan sebagai pengamat pemantau Gunung Sangeangapi telah dilakoni pria ini selama 27 tahun. kebijakan apakah status gunung akan dinaikkan atau diturunkan.

Khusus naik atau turunnya status gunung berapi sepenuhnya merupakan keputusan PVMBG Bandung.

Namun untuk kebijakan kecilkecilan seperti himbauan, bisa dikeluarkan atas kebijakan pihaknya.

“Untuk keputusan naik dan turunnya status itu dkeluarkan dari Bandung, sementara untuk himbauan kecil-kecilan kami yang keluarkan,” ujar lulusan STM tahun 1984 ini.

Sedikit dijelaskannya kembali,

status Gunung Api Sangeangapi saat ini masih dalam status waspada.

Namun seminggu yang lalu, dia sempat mengeluarkan surat imbauan melihat situasi 10 hari puncak Gunung Sangeangapi tak kelihatan. Terlebih di sekitar Pulau Sangeang yang tergolong daerah rawan banyak warga yang berladang.

Sebagai petugas pengamat, katanya, ada beberapa kegiatan yang dilakukannya. Yakni melakukan pengamatan secara visual. Pengamatan visual tersebut melihat keadaan gunung, berapa ketebalan asap, berapa

tingginya hembusan, selanjutnya hujan yang turun deras atau gerimis hingga berapa suhu udara. “Itu kita lihat semua,” lanjutnya.

Setelah itu, pihaknya mengoperasikan alat pencatat gempa yang bekerja 1 kali 12 jam. Setelah 12 jam, struk ditukar dengan struk yang baru. Struk yang diangkat tersebut, dihitung dan dilaporkan setiap hari. Sama seperti di pos-pos lainnya, di pos yang terletak di atas bukit ini juga terdapat alat pencatat atau sesimograf, radio, Handi Talki (HT), aki serta fasilitas lain-

nya agar petugas tidak jenuh.

Kegiatan yang lain yang juga sesekali yakni turun ke Pulau untuk mengukur alat, mengecek suhu. Biasanya itu dilakukan rutin setidaknya 1 kali 2 bulan atau satu kali 3 bulan. Terkadang jika ada petugas dari Bandung datang untuk mengukur puncak, dia juga turut serta menemani. Jika cuaca cerah, perjalanan baik turun dari daratan hingga puncak bisa ditempuh dalam 18 jam. Namun jika cuaca tidak mendukung perjalanan bisa memakan waktu hingga 2 hari. (use)

Puncak Berbentuk Kubah

Gunung Sangeangapi Makin Tinggi

Pekerjaan Tiga Generasi MENJADI pengamat bagi H. Junaidin bukan suatu hal yang kebetulan. Pasalnya, pekerjaan ini telah dilakoni selama tiga generasi di keluargannya. Dahulu, kakeknya H. M. Tayeb perupakan petugas pengamat kemudian dilanjutkan oleh ayahnya. Kini tugas yang dianggapnya sebagai tugas yang mulia ini dilanjutkan oleh dirinya.

Dikisahkan H. Junaidin, dia menjadi petugas pengamat sejak tahun 1986. Namun pekerjaan ini bukan sesuatu yang baru bagi dirinya. Sebab pekerjaan ini sudah turun temurun di keluarganya.

Dikisahkannya, awalnya kakeknya bersedia menjadi pengamat lantaran tak ada satu pun warga di Kecamatan Wera yang bersedia. Warga merasa takut lantaran saat itu, Gunung Sangeangapi masih rawan. Setelah menjadi petugas selama berpuluh-puluh tahun, kakeknya akhirnya pensiun.

Selepas H. M. Tayeb, tugas sebagai Petugas Pengamat kemudian dilanjutkan oleh Ayahnya, H. Abdul Wahab. Ayahnya, katanya, kemudian pensiun pada tahun 1970. Baru kemudian dilanjutkan oleh dirinya. Namun dia masuk menjadi petugas Pos Pengamatan usai Gunung Api pada tahun 1985.

Awalnya, lanjutnya, dia hanya ikut-ikutan membantu kegiatan di Pos. Mulai dari mengamati hingga naik ke puncak Gunung Sangeangapi.

Selanjutnya, jalan menuju pekerjaan yang sudah dilakoni turuntemurun tersebut mulai terbuka hingga pada tahun 1986 dia diminta untuk ikut ujian. Kebetulan saat itu, hanya satu petugas yang menempati Pos. Selepas ikut ujian, tahun 1987 dia resmi menjadi petugas pos pemantau dengan status PNS hingga kini. Selama menjadi Petugas Pos Pemantau, banyak kisah yang dialaminya.

Selama bergelut sebagai pemantau, pernah ada pengalaman menarik yang dialaminya. Di mana saat itu dia belum resmi menjadi pemantau. Ketika pertama kali naik gunung dan sampai puncak, jalan yang yang dilewati hanya setapak. Sehingga dia harus menenangkan diri dan tak boleh memperhatikan yang lain selain

setapak yang dialui. Sedikit saja terpeleset, nyawa pun bisa menjadi taruhan.

“Saya tanya bapak saya, pak kok saya pusing, semua yang saya lihat bergerak, bapak saya bilang perhatikan saja setapaknya jangan perhatikan yang lain,” kisahnya sambil tersenyum.

Selanjutnya, menaiki puncak Gunung Sangeangapi bukan lagi masalah baginya. Justru dengan menaiki puncak Gunung Sangeangapi dia bisa melihat Cakrawala berbeda yang tak semua orang bisa lihat. Mengilhami kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi dan isinya termasuk gunung tersebut.

Di samping pengalaman menarik, duka menjadi pengamat juga pernah dialaminya. Saat itu, dia dan beberapa orang lainnya tengah berlayar menuju Pulang Sangeang untuk sesekali turun. Namun di tengah jalan lantaran cuaca yang

buruk, dia terhempas ke air. Tibatiba saja layar sampan yang dinaiki putus, sementara tali layar tersebut dipegangnya. Akibatnya dia pun tertarik dan terjatuh ke laut.

“Akhirnya saya ditarik oleh teman-teman, kalau tidak diselamatkan mungkin saya tidak ada sekarang,” kisahnya.

Dari menjadi petugas ini pun dia bisa menghidupi keluarganya dengan berkecukupan dan berhasil menghantarkan beberapa diantaranya sudah ke bangku kuliah.

Pasalnya kini dia merupakan PNS golongan III C. Namun dia tidak saja semata mengandalkan gaji sebagai PNS melainkan juga bertani seperti warga lainnya.

“Anak saya sudah ada yang sarjana, ada yang masih kuliah. Sementara yang kecil-kecil masih di bangku sekolah,” terang Junaidin. (use)

PULAU Sangeang adalah sebuah pulau yang terdapat tujuh kilometer sebelah timur laut Pulau Sumbawa. Pulau ini memiliki luas 152 kilo meter persegi. Sangeang merupakan pulau berjenis vulkanik aktif, yang sejak tahun 80-an beberapa kali meletus. Namun kini, Gunung Sangeangapi makin tinggi pasalnya bagian puncak berbentuk kubah sehingga ledakannya diperkirakan lebih dahsyat.

Masih menurut Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sangeangapi, H. Junaidin, kubah Gunung Sangeang Api bertambah tinggi menjadi 1909 meter dari permukaan laut. Pasalnya, pasca meletus tahun 1997 lalu, puncak Sangeang tidak lagi berbentuk kawan melainkan kubah lantaran material yang dihembuskan.

Dijelaskan H. Junaidin, Gunung Api ini pernah beberapa kali meletus. Salah satu letusan besar terjadi pada tahun 1985. Di mana saat itu, awan panas yang dikeluarkan mencapai tiga kilometer.

Sementara abu vulkanik mencapai Kabupaten Dompu. Aktifitas vulkanik berlangsung hingga tiga tahun lamannya dan baru normal sekitar tahun 1987.

Berselang 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1997, Gunung Api Sangeangapi kembali meletus. Namun letusan saat itu tidak sedahsyat sebelumnya. Abu vulkanik yang dihembuskan hanya sampai Kota Bima. “Waktu itu juga pernah ada pengungsian,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Junaidin, di gunung yang memiliki enam aliran sungai dari puncak ini terdapat desa warga. Namun karena dinilai membahayakan desa tersebut kemudian dipindahkan. Hanya saja, saat ini warga tetap melanjutkan aktifitas di pegunungan. Sebab kawasan gunung ini juga sebagai tempat mata pencaharian. Warga biasanya menanam wijen, kadang-kacangan dan jagung.

Sebenarnya, tambah, Junaidin warga sekitar juga mengenal dan mempercayai pasangan juru kunci yang merupakan penjaga Gunung Api Sangeangapi. Juru kunci tersebut dikenal dengan sapaan Wa’i Sandaka dan Ompu Sandaka (Nenek Penjaga dan Kakek Penjaga, red). Bahkan saking dipercayainya, sebagian warga menunggu pernyataan pasangan dimaksud. Seperti yang dia dengar, Wa’i Sandaka dan Ompu Sandaka tersebut menyebutkan jika saat ini Gunung Sangeangapi jika meletus tidak akan berbahaya.

Hanya saja, pihaknya dari unsur pemerintah tentu saja memiliki pandangan tersendiri. Dengan mengandalkan fakta dan tanda-tanda yang dipantau pada gunung. “Biar bagaimana pun, kita dari unsur Pemerintahan tetap ngotot, kalau ada apa-apa harus diungsikan,” pungkasnya. (use)

Gunung Sangeangapi

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

Halaman 15

PERMAINAN - Sejumlah anak pengungsi letusan Gunung Kelud mengikuti permainan dari relawan Palang Merah Indonesia (PMI) saat penanganan psikologis (trauma healing) di SMP 2 Kepung, Pare, Kediri, Jatim, Selasa (18/2).

(ant/bali post)

DIKAWAL - Roger Danuarta dikawal petugas kepolisian usai pemeriksaan dirinya terkait penggunaan narkoba di Polsek Pulogadung, Jakarta Timur.

Jakarta (Suara NTB) Kapolsek Pulo Gadung Kompol Zulham Effendy menyampaikan kemungkinan proses rehabilitasi yang dilakukan terhadap selebriti Roger Danuarta (RD) bergantung kepada keputusan hakim kejaksaan atau pengadilan.

“Rehabilitasi itu pengajuannya merupakan kewenangan keluarga. Namun ada peraturan surat edaran MA tahun 2010 terkait dengan rehabilitasi salah satu ketentuannya terkait berat barang bukti narkoba yang ditemukan, dan nanti diputuskan hakim,” kata Kapolsek Pulo Gadung Kompol Zulham Effendy, di Jakarta, Selasa.

Zulham menjelaskan seseorang tersangka narkoba bisa direhabilitasi apabila barang bukti yang ditemukan bersamanya memiliki berat sesuai ketentuan.

“Untuk barang bukti heroin harus di bawah 1,8 gram, sedangkan untuk ganja di bawah lima gram. Jika barang bukti yang ditemukan ada pada RD memenuhi ketentuan, saya kira bisa jadi direhabilitasi, namun sekali lagi kita aparat kepolisian tidak berhak menentukan apakah rehabilitasi atau tidak,” kata Zulham.

Ia mengatakan saat ini pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Roger Danuarta. Namun polisi masih akan memastikan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang bersangkutan.

“Apabila sehat kita akan hubungi kuasa hukumnya untuk melakukan BAP tambahan, untuk mendalami informasi awal yang disampaikan RD terkait adanya inisial M, yang sesaat sebelum dia menggunakan narkoba, berada bersamanya,” kata Zulham.

Menurut Zulham informasi yang diperoleh dari Roger terkait inisial M sangat minim, Roger hanya mengungkapkan bahwa dirinya bertemu M di sebuah rumah makan di kawasan Boulevard, Kelapa Gading kemudian mengantarkannya ke Pulo Gadung. “M turun di sekitar TKP RD ditemukan,” kata Zulham. (ant/bali post)

Bawaslu Sayangkan Dana Saksi Parpol Batal Cair

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu menyayangkan indikasi pembatalan alokasi anggaran Negara untuk pembiayaan saksi dari perwakilan partai politik peserta Pemilu, kata Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Selasa.

“Dana saksi parpol sepertinya hampir pasti batal.

Berdasarkan update hari ini di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah tidak mau mengambil risiko.

Cuma, kami menyayangkan keputusan (pembatalan) ini terlambat,” kata Mu(ant/bali post) hammad di Gedung KPU Muhammad Pusat Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan seandainya Pemerintah memastikan pembatalan rencana alokasi anggaran sejak awal, pihaknya masih dapat memikirkan solusi untuk keberadaan saksi dari perwakilan parpol tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan perhatian Pemerintah seperti ini. Ini persoalan penting,” tambahnya.

Dia juga mengatakan dengan pembatalan usulan dana saksi parpol, maka keberadaan Mitra PPL juga terancam disetujui pendanaannya oleh Pemerintah.

“Saya ragu ada indikasi karena Bawaslu tidak mau mengelola saksi parpol, kemudian Mitra (PPL) dihambat-hambat. Ini dugaan saya, semoga tidak demikian,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga penyelenggara Pemilu.

“Saya menunggu surat resmi, kan harus ada. Kalau (Bawaslu) menolak, ya (harus disampaikan) secara tertulis,” kata Mendagri.

Mendagri juga meminta Bawaslu untuk segera menanggapi mengenai pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu yang akan mendistribusikan uang Negara sebesar Rp 700 miliar tersebut.

“Makanya saya serahkan saja ke lembaga penyelenggara Pemilu, kalau tidak disampaikan ke kami dan tidak ada yang mau bertanggung jawab ya tidak akan kami berikan,” kata Gamawan.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan bahwa secara prinsip Bawaslu menyetujui saksi parpol dibiayai negara guna meminimalisir pelanggaran Pemilu.

“Secara prinsip azas manfaat, dana saksi parpol dari APBN bermanfaat untuk upaya meminimalisir pelanggaran Pemilu. Tapi Bawaslu telah menolak jika dana parpol (itu harus) Bawaslu yang mengelola,” kata Rusid Rusdan di Pekanbaru, Sabtu.

Ia menilai permasalahan Pemilu khususnya pada saat pemungutan suara adalah tidak lengkapnya saksi. Apabila saksi dibiayai negara dipastikan akan ada semuanya.

Bisa dibayangkan apabila semuanya lengkap maka pemungutan suara dilakukan oleh saksi 12 Partai ditambah petugas pengawas lapangan (PPL) dua orang. Selain itu, jika ditambah lagi oleh saksi DPD maka jumlahnya akan semakin banyak. (ant/bali post)

Mahfud MD

(ant/bali post)

Rehabilitasi Roger Danuarta Tergantung Hakim

Jakarta (Suara NTB) Erupsi Gunung Kelud diperkirakan menimbulkan kerugian sampai ratusan miliar rupiah. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud masih dilakukan.

Pendataan kerusakan akibat erupsi masih terus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Malang, Kediri, dan Blitar.

Data sementara kerusakan bangunan dan lahan pertanian telah disampaikan BPBD Kab Malang, BPBD Blitar dan Pemda Kediri. Data masih perlu dilakukan verifikasi dan kesepakatan dengan berbagai pihak.

“Berdasarkan pendataan sementara di Kab Malang, dampak langsung dari erupsi Gunung Kelud menimbulkan kerugian Rp392,66 miliar. Ini adalah taksiran kerugian sementara yang dapat berubah nantinya. Sedangkan jumlah korban jiwa di Kabupaten Malang sebanyak 7 orang meninggal dunia, 31 orang rawat inap, dan 1.392 orang rawat jalan,” kata Sutopo di

Jakarta, Selasa.

Sedangkan kerusakan bangunan meliputi rumah 3.782 unit, kantor bangunan pemerintah 20 unit, prasarana pendidikan 25I unit, prasarana kesehatan 9 unit, tempat ibadah 36 unit, dan kerusakan sarana air bersih 8.095 m3.

“Wilayah yang paling parah terkena dampak erupsi di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Ngantang dan Kasembon,” katanya.

Kerusakan lahan pertanian terdapat lahan pertanian sawah seluas 5.146 ha, lahan pertanian kebun 1.792 ha, dan tanaman buah-buahan 260.060 pohon. Sedangkan ternak sapi perah terdapat 25.290 ekor sapi yang terdampak.

“Belum ada laporan mengenai adanya jumlah sapi yang mati akibat erupsi di Malang.

Hanya terganggu produksi susu sapi,” ujar Sutopo.

Ribuan Ikan Mati Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sebanyak 65.550 benih ikan milik petani setempat mati akibat hujan abu vulkanik pascaerupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

“Itu data dari hasil tim melakukan keliling ke sejumlah kelompok pembudidaya ikan di Bantul hingga Selasa ini. Ada juga yang bersifat laporan,” kata Kepala Bidang Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul, Subiyanto, Selasa.

Menurut dia, akibat ratusan ribu benih ikan mati karena hujan abu yang menyelimu-

ti wilayah Bantul pada Jumat (14/2) lalu itu kerugian yang dialami para pembudidaya ikan tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Ia mengatakan data tersebut dihimpun dari tujuh kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) maupun kelompok pembudidaya perikanan, dari jumlah keseluruhan sebanyak 847 kelompok seKabupaten Bantul.

Menurut dia, sebagian besar benih ikan yang mati adalah jenis ikan lele dan gurame yang rata-rata berusia tiga minggu, sementara ratusan ribu ikan yang mati itu tersebar di berbagai daerah antara lain Kecamatan Jetis, Sanden, Srandakan, Dlingo, Pundong, dan Kecamatan Pandak.

“Data tersebut kemungkinan bisa bertambah, karena data yang saya pegang saat ini belum lengkap, hanya berdasarkan sampel saja yang sementara kami datangi,” katanya.

Menurut dia, kematian benih ikan tersebut disebabkan kepekatan air dalam kolam

pembenihan, karena abu vulkanik yang jatuh di kolam membuat air menjadi keruh dan pekat, sehingga ikan kesulitan memperoleh oksigen untuk pernafasan.

“Sebenarnya saat ada hujan abu kemarin, kami langsung sampaikan ke seluruh kelompok pembudidaya benih ikan agar mengganti air atau mengalirkan air dalam kolam.

Namun karena tidak sempat mengganti air sehingga ikanikan itu mati,” katanya.

Sementara itu, salah satu pengelola Balai Benih Ikan (BBI) Sumberagung Kecamatan Jetis Bantul, Budiman, mengatakan sejak kolamkolam ikan di wilayahnya diguyur hujan abu pada akhir pekan lalu, hingga kini ikan masih dapat berkembang biak seperti biasa.

“Memang kemarin abu vulkaniknya sangat banyak, tetapi dari 27 kolam yang ada di sini semuanya tidak berpengaruh, dan hingga saat ini semuanya (ikan-kan) masih segar,” katanya. (ant/bali post)

Marzuki Alie Tak Setuju Timwas Century Panggil Boediono Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR Marzuki Alie tidak menyetujui rencana Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR memanggil Wakil Presiden Boediono guna meminta penjelasan soal mekanisme penyelamatan Bank Century.

“Ini arogansi politik, DPR mudah sekali mempolitisasi satu hal. Demokrasi bisa rusak karena unsur politiknya sudah sangat dominan dan tidak menghargai hukum,” ujar Marzuki dalam pernyataan pers, Selasa. Dia menilai upaya itu bernuansa politik dan dapat merusak demokrasi serta hukum.

Timwas Bank Century,

menurut Marzuki, seharusnya menyadari bahwa keputusan rapat paripurna DPR telah menggariskan bahwa penanganan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum dan menugaskan Timwas Century untuk mengawasi proses hukum tersebut.

“Ini keputusan paripurna DPR yang sudah disetujui bersama bahwa kasus Century diserahkan kepada KPK dan Timwas bertugas mengawasi jalannya proses hukum itu.

Jadi caranya tidak dengan memanggil Boediono lagi, tapi mengawasi dan mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.

“Jangan syahwat politik

digunakan untuk sekedar menjatuhkan,” ujar Marzuki yang juga salah satu kontestan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. (ant/ bali post)

Marzuki Alie

(ant/bali post)

Mahfud Usulkan Hukuman Mati bagi Koruptor Majalengka (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akan mengajukan peraturan agar koruptor diberi hukuman mati bila pihaknya terpilih menjadi presiden.

“Saya terpili h

jadi presiden ataupun tidak, hukuman mati harus dijatuhkan kepada koruptor,” kata Mahfud dalam acara Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Meniti Persatuan Bangsa, di Majalengka, Jawa Barat, Selasa.

Di hadapan ratusan warga Nahdlatul Ulama Majalengka, Mahfud mengatakan perilaku korup sama dengan membunuh rakyat karena menyebabkan kemiskinan merajalela.

“Kemiskinan dimanamana karena tingkat korupsi yang tinggi. Perilaku korup membuat sebagian masyarakat kehilangan masa depan, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan,” katanya.

Maka itu, menurut dia, sama seperti pelaku kejahatan narkoba dan terorisme, seorang koruptor juga harus diganjar hukuman maksimal berupa hukuman mati. Hal ini seperti yang diterapkan

di China yang memberlakukan hukuman mati bagi para pejabat yang berkorupsi.

Menurut dia, sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen perundangan yang bisa menjerat koruptor dengan hukuman mati, tetapi syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam perundangan tersebut masih diperdebatkan.

“Dalam Undang-undang KPK disebutkan bahwa orang yang melakukan korupsi bisa diancam hukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan krisis. Tapi sampai sekarang, ukuran krisis itu yang diperdebatkan,” katanya.

Padahal menurut Mahfud, seseorang yang telah melakukan korupsi dengan angka yang fantastis, patut mendapatkan hukuman mati. Ia menambahkan, di masa kepemimpinan mendiang Abdurrahman Wahid sebagai presiden, pihaknya pernah mengajukan RUU Pembuktian Terbalik.

Dengan RUU ini, menurut dia, siapapun yang memiliki kekayaan melebihi batas maksimal pendapatannya, maka ia dinyatakan korupsi. Orang tersebut selanjutnya memiliki waktu untuk membuktikan bahwa kekayaannya itu dimiliki dengan cara yang halal. Bila ia gagal untuk membuktikan hal tersebut, maka orang itu dinyatakan sebagai koruptor. (ant/bali post)

BNN Sita Dua Kilogram Sabu dari Malaysia Samarinda (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional menyita dua kilogram sabu-sabu senilai Rp4 miliar dari Tawau, Malaysia, di satu apartemen di Jalan AW Syahranie Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (18/2) sekitar pukul 08. 00 Wita.

Selain menyita dua kilogram sabu-sabu, tim gabungan BNN dan Badan Narkotika Provinsi Kaltim juga berhasil menangkap empat orang, salah satunya sebagai bandar besar yang memasok narkoba itu dari Tawau.

“Setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak kemarin (Senin) hingga tadi pagi, akhirnya tim BNN dibantu BNP Kaltim sekitar pukul 08.00 Wita berhasil menangkap empat orang bersama barang bukti sabu-sabu seberat dua kilogram senilai Rp4 miliar, di satu apertemen di Jalan AW Syahranie Samarinda,” ungkap Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran BNP Kaltim, Kompol Muhammad Daud di Samarinda, Selasa sore.

Keempat orang yang berhasil diringkus tersebut kata Muhammad Daud yakni, Ded, Irwn, Rus serta Ag alias Ce alias And, bandar besar yang diduga sebagai pemasok sabu tersebut dari Tawau.

“Aktivitas pengiriman narkoba itu sudah dipantau sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

Sabu-sabu itu masuk dari Tawau melalui Pulau Sebatik kemudian dibawa ke Kabupaten Berau menggunakan jalur laut lalu ke Samarinda menggunakan mobil.

Narkoba itu diambil dari Tawau oleh Rus sementara Ded dan Irw menunggu di Pulau Sebatik. Saat di Berau mereka sudah disiapkan mobil oleh Ag,” katanya.

Ketiganya ditangkap saat menurunkan sabu-sabu dari mobil di depan apertemen di Jalan AW Syahranie sementara Ag alis Ac sebagai penerima barang ditangkap di lantai empat dalam kamar apertemen yang disewanya, ucapnya.

Keempat orang, salah satunya merupakan warga Pulau Sebatik serta tiga lainnya warga Kabupaten Nunukan itu lanjutnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (10) junto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara.

“Kerena ini menyangkut peredaran narkoba lintas negara sehingga pengembangannya akan dilakukan BNN dan keempat tersangka bersama barang bukti akan segera dibawa ke Kantor BNN di Jakarta,” ujarnya.

Berdasarkan pengakuan Ag alias Ac, pengiriman sabusabu dari Tawau itu sudah berlangsung dua kali.

“Ag sebagai bandar besar mengaku sudah dua kali mendatangkan sabu-sabu itu dari Tawau yakni setengah bulan lalu dengan berat yang sama. Berdasarkan pengakuan mereka, narkoba itu akan dijual di Kota Samarinda,” ucapnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 19 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

DIBAJAK - Polisi membantu penumpang menuruni pesawat Ethiopian Airlines penerbangan ET 702 yang dibajak di Bandara Cointrin di Jenewa, Senin (17/2). Aparat keamanan Swiss menahan pembajak Ethiopian Airlines yang dipaksa mendarat di bandara internasional Jenewa.

Kopilot Bajak Pesawat Ethiopia, Serahkan Diri ke Polisi Swiss Jenewa – Kopilot pembajak pesawat Ethiopia Airlines menyerahkan diri ke pihak berwenang Swiss di Jenewa, setelah membawa pesawat bernomor penerbangan ET702, untuk mencari suaka di Swiss.

Kopilot itu, yang tak membawa senjata, menguasai pesawat tersebut ketika pilot meninggalkan kokpit menuju toilet. Setelah mendarat, dia meninggalkan pesawat melalui jendela kokpit tanpa melukai penumpang dan awak pesawat, kata juru bicara kepolisian Swiss, Pierre Grangean, dalam jumpa pers, Senin WIB. “Beberapa saat setelah mendarat, kopilot itu keluar lewat jendela pesawat dan lari ke arah polisi dan berkata, “Saya pembajak. Dia mengatakan tidak aman di negerinya dan ingin meminta suaka,” kata Grangean.

Ketika para penumpang meninggalkan pesawat yang diparkir dekat ujung landasan pacu, mereka diperiksa satu per satu oleh petugas keamanan sementara kedua tangan

mereka di leher, kata seorang saksi mata kantor berita Reuters.

Ethiopia, negara berpenduduk paling padat kedua di sub-Sahara Afrika, termasuk ekonominya tumbuh paling cepat di benua itu.

Oposisi dan penyokong hak-hak asasi manusia menuding pemerintah melumpuhkan mereka yang antipemerintah dan menyiksa tahanan politik.

Tapi jarang pegawai pemerintah dan karyawan yang bekerja di perusahaan milik negara seperti maskapai Ethiopian Airlines mencari suaka. Tercatat bahwa pejabat senior yang melarikan diri ke Amerika Serikat tahun 2009.

Penerbangan ET702 berangkat dari Adis Ababa, ibu kota Ethiopia, pada Ahad malam dan berencana ke Roma. Pesawat itu dibajak sekitar pukul 03.30 GMT (pukul 10.30 WIB) ketika berada di wilayah udara Italia Utara, kata Grangsen.

Pesawat itu mendarat di Jenewa pukul 6.30 pagi (pukul 13.02 WIB).

Dia mengatakan kopilot itu, se-

orang berkebangsaan Ethiopia kelahiran 1983, mengunci pintu dek penerbangan ketika pilot ke toilet. Kemudian dia meminta mengisi bahan bakar di Jenewa, mendaratkan pesawat, keluar dengan menggunakan tali lewat jendela kokpit dan menyerahkan diri.

Robert Deillon, CEO Bandar Udara Jenewa, mengatakan pengawas lalu lintas udara mengetahui pesawat itu dibajak ketika kopilot menyatakan dengan kode ke transponder pesawat.

“Ada ... satu kode pembajakan.

Maka kopilot ini menulis kode saya baru saja membajak pesawat,” katanya. Ketika pesawat tersebut tak lagi di wilayah udara Itali saat itu, dua pesawat tempur Itali mengawalnya, kata dia.

Maskapai Ethiopian Airlines mengatakan dalam pernyataan singkatnya bahwa pesawat Boeing telah “dipaksa terbang” ke Jenewa. Televisi negara Ethiopia mengatakan ada 193 penumpang di dalam pesawat itu, termasuk 140 warga Itali. (ant/Bali Post)

Pemimpin Korut Terancam Diadili karena Kasus Kekejaman JenewaPara kepala keamanan dan bahkan kemungkinan juga Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, harus menghadapi pengadilan internasional karena memerintahkan penyiksaan secara sistematis, kelaparan dan pembunuhan yang bisa disamakan dengan penyiksaan yang terjadi di zaman Nazi, demikian ditegaskan para penyelidik dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Senin.

Para penyelidik mengatakan kepada Kim dalam sebuah surat bahwa mereka menyarankan Perserikatan Bangsa Bangsa membawa kasus Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC), guna memastikan para pelaku, “kemungkinan termasuk dirinya” mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Korea Utara “tentunya sangat” menolak tuduhan-tuduhan yang tertulis dalam laporan setebal 372 halaman itu. Menurut Korut, laporan itu didasarkarkan pada bahan-bahan palsu yang

dibuat oleh kekuatan-kekuatan yang penuh permusuhan yang didukung Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Teguran secara terbuka serta peringatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Komisi Penyelidikan PBB itu —kepada seorang kepala negara yang sedang memerintah— kemungkinan akan semakin mengobarkan kebencian Kim. Hal itu juga mempersulit upaya-upaya membujuk Kim untuk mengendalikan program senjata nuklir Korut serta

sikapnya yang sangat konfrontatif terhadap Korea Selatan dan negara-negara Barat.

Para penyelidik PBB mengatakan mereka juga telah mengatakan kepada sekutu utama Kim, China, bahwa China kemungkinan “membantu dan bersekongkol dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu dengan mengirimkan kembali para pendatang dan pengungsi asal Korea Utara untuk menghadapi penyiksaan dan hukuman mati. Tuduhan itu dibantah oleh para pejabat China.

Sementara usulan kepada pengadilan internasional yang berpusat di Den Haag itu tampaknya akan sulit terwujud — karena China kemungkinan akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB terhadap langkah seperti itu— pemikiran juga muncul bagi dibentuknya pengadilan khusus tentang Korea Utara, kata sumber-sumber diplomatik dan PBB kepada Reuters.

“Kami telah mengumpulkan kesaksian dan tidak bisa berhenti dan menunggu 10 tahun,” kata salah satu sumber.

Michael Kirby, ketua Komisi Penyelidik yang independen itu mengatakan kepada Reuters bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang telah digolongkan oleh timnya itu mengingatkan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi dalam Perang Dunia II. “Beberapa di antaranya sangat mirip,” ujarnya.

“Ada kesaksian ... menyangkut barak-barak penjara politik yang berisi orang-orang dalam jumlah banyak yang mengalami malnu-

(ant/Bali Post)

Kim Jong Un

trisi. Mereka secara efektif mengalami kelaparan sampai mati dan kemudian harus dibuang, dibakar dan kemudian dikubur...

Itu menjadi tugas tahanan-tahanan lain yang ada di barak untuk membuang mereka,” katanya.

Ketika ditanya mengapa laporan itu secara khusus menyebut Kim, Kirby mengatakan kepada para wartawan, “Banyak tanggung jawab yang berada di sosok seperti itu. Kalau seseorang berada di pusat, dia sebenarnya punya kekuasaan untuk mengubah sesuatu.”

Mengenai berapa banyak pejabat Korea Utara yang kemungkinan dianggap bersalah melakukan kejahatan sangat mengerikan itu, Kirby mengatakan, “Kemungkinan mencapai ratusan pejabat”.

Laporan yang dibuat oleh tim penyelidik itu menunjukkan daftar jenis kekejaman di Korea Utara, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, perbudakan, menciptakan kelaparan serta penghukuman mati.

Temuan-temuan itu muncul dalam penyelidikan yang dilancarkan selama satu tahun yang melibatkan kesaksian terbuka dari para pengungsi, termasuk para bekas penjaga barak penjara. (ant/Bali Post)

Rusia Bentuk Komando Militer Kutub Utara Moskow – Rusia akan membentuk komando militer strategis baru akhir tahun 2014 untuk melindungi kepentingannya di Kutub Utara, kata sumber militer tingkat tinggi kepada RIA Novosti Senin.

“Komando baru akan terdiri dari Armada Utara, brigade perang Kutub Utara, angkatan udara dan unit pertahanan udara serta struktur administrasi tambahan,” kata sumber di Staf Umum Militer Rusia seperti dikutip RIA Novosti.

Struktur militer Komando Strategis Armada Utara Bersatu ini akan bertanggungjawab melindungi pelayaran dan perikanan Kutub Utara Rusia, ladang minyak dan gas di Arktik, dan batas-batas nasional negara di utara, kata sumber itu.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer Desember lalu untuk meningkatkan kehadirannya di Kutub Utara dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur militer di wilayah itu pada 2014. (ant/Bali Post)