Snt19032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 19 MARET 2014

NOMOR 16 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TINGKATKAN POPULASI - Pemkab Sumbawa menempuh berbagai upaya agar populasi kerbau meningkat. Salah satunya, melalui pembangunan UPTD Perbibitan Ternak Kerbau Sumbawa bersinergi. Tampak dalam gambar salah satu kubangan kerbau yang tersisa di wilayah Kecamatan Moyo Hilir.

(Suara NTB/arn)

Jawab Desakan Pemprov

Imigrasi akan Tindak WNA Bermasalah

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Desakan Pemprov NTB melalui Wakil Gubernur, H.Moh Amin, SH, M.Si soal penertiban Warga Negara Asing (WNA) bermasalah, ditanggapi Imigrasi Mataram. Lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini meyakinkan akan menindak tegas jika ada orang asing bermasalah berada di daerah ini.

Dicap Anti-Investasi

(Suara NTB/dok)

gannya, Selasa (18/3).

Dia pun mengaku sudah membaca rencana Wakil Gubernur NTB memanggil Imigrasi untuk klarifikasi terkait penanganan orang asing, khususnya Giovanni Ardizzon yang menggugat Harian Suara NTB terkait pemberitaan dugaan bisnis pengambilan koral

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. KH.Zulkifli Muhadli, SH, MM menyatakan pihaknya akan mempersulit invetasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbarukan seperti sektor pertambangan. Sementara, untuk investasi SDA yang terbarukan pihaknya akan mempermudahnya. ‘’Saya pernah dicap sebagai anti-investasi karena sikap saya itu oleh pusat.

Ada dua sikap terhadap investasi, yakni permudah investasi dan mempersulit investasi. Kita permudah investasi kepada sumber daya alam yang dapat diperbarui tetapi kita mempersulit investasi Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Setelah mediasi antara Harian Suara NTB dengan warga Negara Italia Giovanni Ardizzon mentok, Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sidang dilanjutkan ke materi perkara. Ketua Ma-

jelis Hakim H. Budi Susilo, SH, MH mengambil alih sidang dari Hakim Mediator, Dr. Sutarno, SH, MH. Selasa (18/3) kemarin, agenda sidang pembacaan gugatan penggugat Giovanni Ardizzon.

Hakim sempat menanyakan

kepada pihak penggugat terkait materi gugatannya, apakah ada perubahan atau tetap pada materi gugatan sebelumnya. Pihak penggugat memastikan pada prinsipnya isi gugatan masih sama, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

GUGATAN - Sidang gugatan perdata Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB, dipimpin Hakim Ketua H. Budi Susilo yang mengambil alih dari Hakim Mediator Sutarno, setelah mediasi gagal. Tampak majelis hakim dan kuasa hukum tergugat, Umaiyah dan Suluh Utomo dalam sidang kemarin.

KO M E N TTAA R Terbuka untuk KY

(Suara NTB/ist)

H. Sumedi

baya melalui Bandara Juanda.

Warga yang beralamat di V Borgo Caprio 19 Treviso Italia ini masuk melalui Singapura ke Surabaya.

“Dari data perlintasan yang kami peroleh, Giovanni masuk ke Lombok melalui Surabaya Tanggal 7 Februari 2014,” kata Kasi Wasdakim, R. Indra Iskandarsyah, SH. Data itu diperoleh dari Kantor Keimigrasian Pusat.

Pihaknya meminta data perlintasan itu dari Imigrasi Pusat karena menyangkut wilayah lain. ‘’Dia berangkat menggunakan pesawat Lion Air. Jadi belum lama ini, baru sebulan lalu,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 5

Giovanni Ardizzon Pertahankan Kasus Dana Aspirasi SMKN 4 Mataram Gugatan Sekitar Rp 3 Miliar Penyidik Fokus Soal Penggunaan Dana

TO K O H

KH.Zulkifli Muhadli

‘’Saya ini orang lapangan. Kalau memang ada WNA bermasalah,kita deportasi,’’ tegas Kepala Imigrasi Mataram, Husni Thamrin, SH, M.Hum menjawab Suara NTB di ruanHusni Thamrin

ilegal. ‘’Soal status Giovanni ini, kami akan tindaklanjuti dengan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),’’ kata Husni didampingi Kasi Wasdakim R. Indra Iskandarsyah, SH. Bahkan ada rencana pihaknya bertindak cepat karena ramainya kabar dan banyaknya pihak yang mempertanyakan status Giovanni Ardizzon di Lombok, termasuk anggota DPRD NTB. ‘’Kami akan lakukan langkah – langkah pulbaket untuk menelusuri status Giovanni,’’ janjinya.

Sementara dari hasil pantauan terakhir Seksi Wasdakim, Giovanni Ardizzon pernah melintas di Sura-

RENCANA Komisi Yudisial (KY) melakukan penyelidikan soal adanya dugaan aliran dana ke sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Praya, terkait kasus suap mantan Kajari Praya, Subri, SH, MH, ditanggapi santai Ketua PN Praya, H. Sumedi, SH.MH. Bahkan PN Praya, menyambut baik rencana tersebut. ‘’Silahkan turun lakukan penyelidikan, kalau memang ada yang bermasalah di kami,’’ ujar Sumedi, kepada Suara NTB, Selasa (18/3) kemarin.

Namun ia menegaskan kalau apa yang berkembang saat ini, terkait adanya dugaan hakim dan pegawai PN Praya yang juga ikut menerima suap dalam kasus mantan Kajari Praya, tidak benar.

Bersambung ke hal 5

Selama beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan NTB memang mengalami kemajuan di berbagai aspek. Namun, ada sejumlah terobosan lain yang bisa ditempuh untuk mendorong NTB lebih berkembang dalam sektor pendidikan ini. Catatan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Musleh Kholil, S.IP, kepada Suara NTB, Selasa (18/3) kemarin.

H. Musleh Kholil (Suara NTB/ist)

MUSLEH menjelaskan, selama menjabat sebagai Anggota DPRD NTB, ia pernah duduk di dua komisi.

Pada dua tahun pertama, ia duduk di Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan. Namun, Musleh baru benar – benar merasa nyetel setelah ia pindah ke Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan, sosial dan kesehatan.

‘’Kebetulan background saya adalah di bidang pendidikan dan sosial,’’ ujarnya.

Melalui Komisi IV, Musleh dan rekan – rekannya memperjuangkan advokasi anggaran pendidikan agar lebih diarahkan ke lembaga pendidikan swasta yang selama ini memang kerap terpinggirkan. “Bentuknya antara lain bantuan siswa miskin, yang akhirnya menjadi kebijakan gubernur,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Penyidik Tipikor Polres Mataram masih berkutat pada penyelidikan dalam kasus dana aspirasi Dewan Kota Mataram. Saat ini penyidik masih fokus pada penggunaan dana yang mencapai Rp 490 juta untuk be-

berapa item kegiatan bersumber dari Dinas Dikpora Kota Mataram tersebut.

“Intinya sekarang masih penyelidikan. Kami fokus dulu soal penggunaan dananya,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Selama Tiga Bulan

12 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di NTB

Bangun Komunikasi MENJADI seorang pemimpin tidak hanya berkutat dengan tugas di kantor dan bahkan memberikan arahan kepada karyawan atau staf. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah membangun komunikasi dengan masyarakat.

Lurah Mataram Timur, H. Mustaal mengaku kurang lebih satu bulan menjabat sebagai Lurah di Mataram Timur.

Yang perlu dilakukan sambungnya, membangun komunikasi dengan kepala lingkungan, RT, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat. Se(Suara NTB/cem) hingga, tercipta harmonisasi H. Mustaal antara masyarakat dengan pemerintah. “Kalau sekarang, saya masih fokus silaturahmi dengan masyarakat,” ungkap Mustaal saat dikonfirmasi di ruanganya, Selasa (18/3).

Sebagai seorang pemimpin, kata Mustaal, terlebih baru menjabat, intensitas komunikasi dengan warga perlu ditingkatkan.

Disamping, untuk saling mengenal juga mendengarkan keluhan – keluhan masyarakat yang belum terakomodir. Sehingga, kedepan Program yang dicanangkan Pemkot Mataram maupun kelurahan, dapat berjalan lancar. “Kita kan perlu mendengar kendala atau keluhan masyarakat di bawah,” bebernya.

Mustaal mengakui semenjak membangun komunikasi baik dengan Kepala Lingkungan, RT, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat dan sebagian besar menyambut positif. Prinsip Lurah Mataram Timur ini, adalah bagaimana proses mendekatkan diri kepada masyarakat, karena Lurah berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat.

Terkait beberapa program kelurahan, ia mengaku akan tetap menjalankan program – program yang telah diagendakan oleh Lurah terdahulu. Sehingga, tonggak estafet pemerintahan dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat serta karyawan lainnya dapat bekerja dengan baik. “Insya Allah, program dari pendahulu saya, akan saya lanjutkan lagi,” katanya.

Ke depan, ia berharap masyarakat di Kelurahan Mataram Timur, dapat bersinergi dengan pemerintah. Sehingga, apapun yang menjadi program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat. (cem)

Pemanfaatan Bantaran Sungai Terlambat LANGKAH Pemkot Mataram yang mulai memanfaatkan bantaran sungai sebagai salah satu wadah menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) , dinilai terlambat oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST. Kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (18/ 3) kemarin mengatakan RTH merupakan persoalan yang sangat vital dalam pengelolaan sebuah perkotaan. ‘’Jadi dalam hal ini dibutuhkan kemauan yang kuat dari Pemkot Mataram,’’ cetusnya.

Diantaranya, lanjut Sahram, Pemkot Mataram harus meningkatkan imbauan kepada (Suara NTB/fit) masyarakat untuk memperbanSahram yak RTH privat. Sebab, kalau hanya mengandalkan aset-aset pemerintah untuk menjadi RTH publik, menurutnya agak berat. Apalagi harga tanah di Kota Mataram terbilang sangat mahal. ‘’Apalagi pengusaha yang membuat ruko, harus menyisakan sedikit lahannya untuk ruang publik yang hijau. Itu yang penting ada kemauan dari Pemda. Bukan hanya wacana, bukan sekadar beretorika di media massa,’’ pungkas politisi PAN ini. Penanganan RTH, sambung Sahram, harus terintegrasi. Jangan sampai capaian yang sudah ada sekarang justru dalam kurun waktu lima tahun sesuai target Dinas Pertamanan, akan menyusut.

Dikatakan Sahram, pihaknya akan mengecek RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terkait target capaian RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. ‘’Kalau dari hasi pengecekan kami nanti, ternyata bukan lima tahun yang dibutuhkan, maka target itu harus dikejar,’’ imbuhnya.

Menyinggung pemanfaatan bantaran sungai sebagai salah satu upaya meningkatkan persentase RTH publik, Sahram menegaskan bahwa langkah itu sangat terlambat. Pasalnya, daerah-daerah lain di Indonesia, sudah jauh-jauh hari membuat budaya di masyarakat untuk menjadikan bantaran sungai sebagai halaman. Di Mataram, bantaran sungai masih banyak yang dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan.

Belum lagi masih banyaknya warga yang mendiami bantaran sungai. Menurut Sahram, kesadaran mengenai bantaran sungai di Kota Mataram masih sangat kurang. ‘’Di daerah lain kan sudah jadi RTH,’’ cetusnya. Ia mencontohkan di Padang dan Surabaya. Karenanya, Sahram menyarankan agar Pemkot Mataram melalui SKPD terkait agar banyak-banyak belajar soal RTH di Surabaya. Keberhasilan Surabaya mengelola RTH menjadi bantaran sungai diyakini tidak terlepas dari kemauan kuat kepala daerahnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

MANGKRAK - Poskesdes yang berada di Kelurahan Monjok diduga mangkrak. Padahal, bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Diduga Mangkrak

Dewan Desak Dikes Fungsikan Poskesdes Monjok Mataram (Suara NTB) – Pascadihibahkannya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Kelurahan Monjok oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB kepada Pemkot Mataram hingga kini belum juga dimanfaatkan. Bahkan Poskesdes itu diduga mangkrak. Dewan pun mendesak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, segera memfungsikan aset milik pemerintah tersebut.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini dikonfirmasi Senin, (17/3) menyayangkan mangkraknya Poskesdes tersebut. Padahal Poskesdes itu, dibangun melalui APBD Provinsi NTB tahun 2012. Zaini mendesak Dikes segera memfungsikan bangunan yang telah menjadi aset Pemkot Mataram. Dikatakan, tidak dimaksimalkan beberapa aset pemerintah seperti Mataram Craft Center (MCC), Mataram Water Park dan Poskesdes di Monjok, menjadi penyebab sulitnya Pemkot Mataram

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait belum adanya PDAM dan beberapa fasilitas yang menjadi kendala, sehingga belum dimaksimalkan, ia menegaskan persoalan tersebut adalah persoalan teknis yang dapat diselesaikan. Zaini berharap dengan lahirnya badan baru di lingkup Pemkot Mataram, seluruh aset dapat diakomodir.

Hal senada dikatakan, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati. Ia menegaskan apapun alasannya SKPD terkait harus segera memanfaatkan bangunan tersebut. Poskesdes tersebut, seyogyanya, dapat dimanfaatkan sebagai pusat kesehatan yang lebih dekat. Nyayu menambahkan, keberadaan Poskesdes tersebut, nantinya dapat mengurangi biaya pengobatan masyarakat serta pasien yang secara mendadak membutuhkan pertolongan.

Kepala Dikes Kota Mat-

aram, dr Usman Hadi yang dikonfirasi via telepone mengatakan Poskesdes yang berada di Kelurahan Monjok tersebut, dibangun oleh Dikes Provinsi NTB. Ia mengakui pihaknya telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pemanfaatan. Terkait pemanfaatannya, pihaknya akan memperbaiki bangunan tersebut, dengan memasukannya pada perencanaan anggaran 2014, karena beberapa bagian mengalami kebocoran. Untuk tenaga medisnya pun, akan menggunakan bidan wilayah untuk membantu masyarakat yang melahirkan.

Pantuan Suara NTB, Poskesdes yang berada di samping Kelurahan Monjok dengan cat berwarna hijau, seperti bangunan tua yang tak terawat.

Dibagian depan, terdapat tumpukan tanah dan rumput liar. Dibagian dalam, jaring laba – laba menghiasi plafon dan dinding bangunan. (cem)

Jika Melapor, Pecandu Narkoba Tak akan Dikriminalisasi Mataram (Suara NTB) Kepala Seksi Pencegahan BNN Kota Mataram, Heri Sutowo, SKM., M.Kes menyampaikan selama ini banyak anggapan di masyarakat jika pengguna atau pecandu narkoba melaporkan dirinya ke BNN, mereka akan dikriminalisasi atau dilaporkan ke polisi. Heri menegaskan anggapan itu salah besar. Para pecandu maupun pengguna narkoba yang ingin lepas dari ketergantungan barang haram tersebut dianjurkan untuk melapor ke BNN sehingga bisa ditangani atau dibantu proses rehabilitasinya.

“Banyak yang mengira kalau pecandu nanti akan dikriminalisasi apabila melapor ke kami. Para pecandu perlu wajib lapor bukan untuk dikriminalisasi tapi untuk diobati,” tegasnya kepada media ini belum lama ini. Wajib lapor bagi para pengguna narkoba bisa disampaikan ke BNN Kota Mataram dan BNN Provinsi NTB. Selain itu wajib lapor juga bisa disampaikan ke RSJ Provinsi sebagai IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Sementara untuk rehabilitasi, pihak BNN akan merujuk ke RSJ Provinsi maupun ke Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Jika memang benar seorang pecandu, maka pihak BNN Kota Mataram akan siap untuk memfasilitasi rehabilitasi. Tapi jika yang memberikan laporan itu juga seorang pengedar ataupun bandar narkoba, maka tetap

(Suara NTB/yan)

BACA - Seorang staff BNN Kota Mataram membaca papan peringatan untuk menjauhi narkoba yang terpampang di salah satu ruangan BNN Kota Mataram. akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kalau benar-benar pecandu kami siap rehabilitasi. Kalau pengedar, hukum akan kami tegakkan setegak-tegaknya,” tegas Sutowo.

Ia menyebutkan pihaknya juga sangat hati-hati dengan permintaan rehabilitasi. Bisa jadi ada orang yang menyalahgunakan program rehabilitasi tersebut dimana modusnya dia mengaku hanya sebagai pengguna narkoba, tetapi ternyata juga seorang bandar atau pengedar narkoba. “Kalau bandar atau pengedar kita tidak mau tahu, dia harus ditindak pidana,” imbuhnya. Pihaknya pun mempunyai teknik khusus untuk mengetahui apakah seseorang hanya sebagai pengguna

narkoba atau termasuk juga pengedar narkoba.

Sutowo menjelaskan pihaknya juga tidak serta merta memberikan rekomendasi untuk upaya rehabilitasi. Tetapi sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan (assesment) untuk menentukan tingkat kecanduan yang bersangkutan; apakah masih kecanduan atau sudah lepas dari ketergantungan narkoba. Selain itu, pengguna narkoba juga akan menjalani tes dual diagnosa.

“Yang namanya narkotika yang diserang itu sistem syaraf pusat atau otaknya. Ada dua orang yang kita bawa ke RSJ dan Lido dikembalikan karena dual diagnosa. Dia pecandu tetapi juga otaknya sudah rusak. Kecanduan sudah sembuh tapi otaknya tidak bisa disembuhkan. Orang gila kalau otaknya sudah rusak karena pengaruh narkoba itu merusak sistem otaknya. Kalau gila kita tidak bisa merawat dan kita kembalikan ke RSJ untuk pengobatan kejiwaannya,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, sedikitnya 12 kasus kekerasaan terhadap anak terjadi di NTB. Kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasaan fisik terhadap anak. Demikian disampaikan Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Djoko Jumadi kepada Suara NTB, Selasa (18/3).

Dikatakan, kasus yang terjadi terhadap anak-anak tersebut, umumnya menimpa anak usia 15 hingga 16 tahun dari tingkat kasus yang berbeda. Disebutkan, kasus sodomi yang terjadi di Sumbawa yang menimpa empat orang siswa Sekolah Dasar (SD) dan kasus kekerasan fisik lainnya, sudah menjadi referensi bahwa kekerasan terhadap anak rentan terjadi NTB. “Kasus di Sumbawa itu kan baru empat yang diketahui di sodomi, tapi kita tidak tahu yang lainnya,” sebut Djoko.

Ia mengakui 12 kasus tersebut, melibatkan banyak korban. Akan tetapi, Djoko tidak menyebutkan berapa jumlah anak yang menjadi korban dari kasus tersebut. Terkait langkah yang dilakukan oleh LPA, pihaknya melakukan pendampingan terhadap anak yang bersentuhan hukum.

“Kalau yang bersentuhan dengan hukum, kita melakukan

pendampingan,” katanya.

Dicontohkan, anak yang terjerat proses hukum seperti pencurian sepeda motor, diupayakan agar dilakukan mediasi atau paling tidak diringankan hukumannya. Sehingga, tidak menjadi beban psikologis bagi anak. “Kita sebisa mungkin melakukan mediasi atau paling tidak hukumannya diringankan,” ujarnya.

Sebelumnya, di tahun 2013 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di NTB sebanyak 55 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2012 ada 58 kasus. Semuanya, didominasi oleh kekerasan terhadap anak – anak dan orang dewasa dengan berbagai variasi bentuk kekerasan. Dari data tersebut, kekerasaan seksual terhadap anak masih mendominan terjadi baik di tahun 2013 dengan sembilan kasus dan 2014 masih tercatat empat kasus. (cem)

Pedagang RB Tembelok Direlokasi Pekan Ini Mataram (Suara NTB) Pedagang rombengan (RB) di Jalan TGH. Faisal, Tembelok, Kelurahan Mandalika akan segera direlokasi dalam pekan ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan Wakil Walikota Mataram telah memerintahkan agar para pedagang RB segera direlokasi.

“Pak Wakil Walikota sudah memerintahkan kepada Diskoperindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) dan Dinas PU untuk segera merelokasi pedagang,” ujarnya ditemui di kantornya, Selasa (18/3).

Mahmuddin mengatakan pihaknya yang bertugas melakukan pengurugan tanah di lahan dimana para pedagang akan dipindah telah selesai dilakukan. Tinggal dilanjutkan dengan pemasangan paving block.

“Karena para pedagang akan dibuatkan lapak semi permanen, maka pelatarannya perlu dipaving. Pemasangan paving block akan segera dilakukan,” terangnya.

Dinas PU juga telah melakukan koordinasi dengan Diskoperindag terkait rencana relokasi ini.

Nantinya para pedagang akan dipasangkan tenda sebagai lapak

H. Mahmuddin Tura

baru mereka. Tenda akan segera dipasangkan Diskoperindag dengan menggunakan tenda yang pernah digunakan para pedagang di eks Pelabuhan Ampenan. “Paling dalam waktu dua sampai tiga hari para pedagang akan dipindah ke lokasi baru,” ujarnya.

Mahmuddin menyatakan pihaknya juga masih memikirkan bagaimana konsep pengerjaan lapak sementara di lokasi baru ini. Apakah proses pembuatan lapak akan berbarengan dengan upaya pemindahan pedangan. “Ini masih kami pikirkan bagaimana baiknya.

Apakah pedagang segera dipindah sambil kita tata tempatnya,” imbuhnya.

Lahan di Jalan Lingkar Mandalika yang digunakan sebagai tempat relokasi ini seluas lima are. Lahan tersebut milik Pemprov NTB. Jika sewaktuwaktu Pemprov NTB akan menggunakan lahan tersebut, para pedagang akan kembali direlokasi. Tapi menurut Mahmuddin, berdasarkan hasil komunikasi dengan Pemprov NTB, Pemprov NTB belum mempunyai program untuk penggunaan lahan tersebut.

Mendesaknya para pedagang RB untuk segera direlokasi karena dalam waktu dekat proyek pelebaran Jalan TGH. Faisal akan segera dimulai Balai Jalan Nasional. Proyek pengerjaan jalan yang akan dibuat dua jalur tersebut sudah selesai proses tendernya sehingga diperkirakan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Untuk itu lahan harus segera dikosongkan sehingga tidak mengg a n g g u p r o y e k pengerjaan jalan. (yan)

(Suara NTB/dok)

Santunan Kematian Harus Lebih Banyak Disosialisasikan Mataram (Suara NTB) Setiap ada peristiwa kematian di berbagai lingkungan di Kota Mataram, Pemkot Mataram memberikan santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia. Namun santunan kematian tersebut dinilai belum banyak diketahui warga Kota Mataram. Untuk itu pemberian santunan kematian tersebut harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM, Drs. IB Jayanta, ST.,MM. Jayanta menyarankan sosialisasi bisa dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada tiap lingkungan melalui selebaran (leaflet). Dengan demikian masyarakat mengetahui jika Pemkot Mataram mempunyai

program pemberian santunan kematian bagi warganya. “Leaflet bisa kita sebarkan di masingmasing lingkungan. Paling tidak 10 leaflet untuk tiap-tiap lingkungan. Masyarakat juga tahu apa saja syaratnya jika akan mengambil santunan kematian, “ terangnya, Selasa (18/3).

Usulan itu diberikan Jayanta berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi yang dilakukan dengan beberapa dinas terkait.

Sebagai Staf Ahli yang baru menjabat sekitar satu bulan ini mengatakan banyak mendatangi beberapa pimpinan SKPD untuk mendiskusikan berbagai persoalan di Kota Mataram.

Disamping itu, sebagai Staf Ahli, ia juga mencoba untuk memetakan kebutuhan SDM di lingkup Pemkot Mataram. Dari

pemetaan itu nantinya bisa diketahui apakah SDM yang bekerja di Pemkot Mataram masih kurang atau lebih. “Kita petakan berapa SDM yang kita perlukan.

Misalnya di setiap SD berapa guru maupun staf administrasi yang kita perlukan. Kalau masih kurang, bisa dipertimbangkan langkah selanjutnya,” terangnya.

Hal yang juga perlu ditingkatkan adalah produktivitas SDM di lingkup Pemkot Mataram. Ditanya mengenai kisruh honorer K2, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram ini enggan berkomentar. Ia menyatakan masih perlu mempelajari persoalan K2 ini lebih lanjut. Yang paling berwenang menurutnya adalah Sekda dan BKD Kota Mataram. (yan)

SUARA NTB

Rabu, 19 Maret 2014

Halaman 3

Kerjasama PT. DIS dengan PT. Generali Indonesia

Beli Rumah, Uang Kembali hingga Miliaran Rupiah Unit-unit perumahan yang disiapkan

Mataram (Suara NTB) Terobosan paling spektakuler dan pertama kali di Indonesia. Salah satu perusahaan pengembang terbesar di NTB, PT. Dasar Ilham Sakinah (PT. DIS), bekerjasama dengan perusahaan asuransi terbesar ketiga di dunia, PT. Generali Indonesia memberikan tawaran spesial kepada konsumen di tahun 2014 ini. Membeli rumah secara kredit maupun cash, dijamin uang kembali hingga miliaran rupiah.

Direktur Utama PT. DIS, H. Ahmad Rusni, SE, MM, memberikan jaminan itu kepada konsumen. Kerjasama yang dibangunnya dengan PT. Generali ini menjadi terobosan pertama di Indonesia, bahkan pertama kali di dunia. Terdapat tiga keuntungan langsung yang diterima konsumen yang memesan unit perumahan di Perum Elite Kota Mataram, Jalan Raya TGH. Ali Batu Nomor 1 Lingkar Selatan (persis di depan kantor DPRD Kota Mataram).

Keuntungan pertama disebutkan,

H. Ahmad Rusni

konsumennya berhak mendapatkan layanan kesehatan seumur hidup di 600 rumah sakit di Indonesia. Di NTB, jaminan kesehatan ini berlaku di Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK). “Konsumen akan menerima kartu gesek yang bisa digunakan di RSHK dan 600 rumah sakit lainnya di Indinesia,” sebut H. Ahmad Rusni di kantornya, Selasa (18/3).

Keuntungan kedua, adanya jaminan dana pensiun atau uang kembali berlipat-lipat dari harga unit perumahan yang ditawarkannya. Total cash back-nya mencapai miliaran rupiah, pada jangka waktu sesuai ketentuan. Keuntungan ketiga, disiapkannya tunjangan kematian kepada konsumen sebesar ratusan juta, ditambah cash back terhitung sejak konsumen terdaftar (me-

mesan perumahan).

Klaim-klaim keuntungan yang dijabarkan itu, bisa diajukan langsung kepada PT. Generali di Mataram atau bisa berkomunikasi langsung dengan pihak PT. DIS. “PT. DIS dengan PT. Generali sudah ada kerjasama, tinggal penandatanganan kerjasama dengan Presiden Direktur PT. Generali di Jakarta,” sebutnya.

Tawaran paling spektakuler ini, berlaku efektif sejak 17 Maret 2014 ini, mencakup semua tipe perumahan yang telah disiapkannya. Mengantisipasi permintaan, PT. DIS menurutnya sedang melakukan penambahan konsultan untuk mempercepat pem-

bangunan ribuan unit perumahannya.

Tidak saja di Mataram, bahkan ia berencana akan membangun kawasan perumahan di kabupaten lainnya, termasuk di Pulau Sumbawa.

PT. DIS dan PT. Generali telah membangun kerjasama di bidang asuransi, meski terdapat beberapa keuntungan yang ditawarkan. Harga unit perumahannya, sudah termasuk uang jaminan asuransi yang diserahkan ke PT. Generali. Dalam hal ini, dipastikan tak ada penambahan harga perumahan dari yang biasa ditawarkan. “Kami hanya ingin memberikan rumah sekaligus jaminan kesehatan dan tunjangan lainnya, termasuk mengajak orang menabung melalui jaminan dana pensiun. Konsumen bisa memilih sendiri rumahnya, atau dibuatkan desain rumahnya sesuai yang diinginkan, khusus bagi unit perumahan yang belum dibangun,” demikian ketua Pengprov Tarung Derajat NTB ini.(bul/*)

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PNS dan Aparat Desa Diduga Terlibat Politik Praktis Dompu (Suara NTB) Keterlibatan PNS, aparat desa, dan Kepala Desa dalam politik praktis menjelang hari pencoblosan 9 April 2014 semakin terasa. Bahkan kendaraan dinas juga disinyalir dimanfaatkan pejabat dan politisi untuk kepentingan pemenangan partai politiknya.

Panwaslu mengingatkan Bupati Dompu untuk menegur bawahannya sehingga tidak berpolitik praktis. Ketua Panwaslu Dompu, Arif Rahman, SH kepada Suara NTB, Selasa (18/3) mengatakan, pola penanganan kasus dugaan keterlibatan aratur Desa, Kepala Desa, dan PNS pada politik praktis langsung disikapi tanpa harus menunggu alat bukti yang cukup.

Langkah cepat diambil untuk menghindari konflik di tengah masyarakat antarpendukung caleg dan partai politik. “Memenuhi unsur atau tidak, kita proses saja dulu,” kata Arif Rahman, SH. Arif mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati terkait keterlibatan aparatur Desa, Kepala Desa dan PNS pada politik praktis. Bupati pun

akan mengeluarkan himbauan kepada PNS, aparatur Desa dan Kepala Desa untuk tidak berpolitik praktis. “Bupati akan keluarkan surat himbauan,” katanya.

Selain itu, Arif Rahman juga mengaku telah memerintahkan kepada jajarannya untuk memaksimalkan pengawasan terhadap keterlibatan aparatur Desa, Kepala Desa dan PNS. Termasuk penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas untuk kepentingan politik parpol dan caleg tertentu. “Kita sudah mewanti-wanti PPL dan panwascam soal penggunaan fa-

silitas negara untuk kepentingan politik ini,” akunya.

Terkait banyaknya kendaraan dinas di Dompu yang diubah nomor pelatnya dari warna merah ke warna hitam dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk mendukung caleg dan partai tertentu menjelang pemilu 9 April 2014, Arif Rahman mengaku, akan berkoordinasi dengan Polisi. “Kita akan koordinasi dengan Kapolres soal perubahan warna pelat kendaraan, karena mereka yang mengetahui soal ini,” ungkapnya. (ula) Arif Rahman (Suara NTB/ula)

Dana Pendidikan Gratis Segera Dikucurkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan segera mengucurkan dana pendidikan gratis tahun 2014.

Hal itu untuk menjawab keluhan sekolah yang saat ini sangat membutuhkan keberadaan dana dari program kebijakan lokal Pemda KSB itu persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

“Tidak perlu khawatir semua pasti akan kita cairkan tepat pada waktunya,” (Suara NTB/bug) jelas kepala Dinas DikbudMukhlis pora KSB Drs. Mukhlis saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/3).

Ia mengatakan, dana pendidikan gratis yang belum disalurkan pihaknya adalah untuk tingkat SMP/sederajat dan SD/sederajat. Sementara ini untuk kedua jenjang sekolah tersebut, semuanya sedang dalam proses pencairan. Di mana untuk SMP/sederajat anggarannya sudah diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk dicairkan. “Kalau SMA dan SMK sudah lebih dulu. Nah bagi yang SD akan menyusul segera juga,” janjinya.

Diakuinya dana pendidikan gratis itu saat ini sangat dibutuhkan pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan. Mengingat dalam waktu dekat seluruh sekolah akan menggelar kegiatan UN di mana dana pendidikan gratis tersebut dijadikan salah satu sumber pendanaan untuk suksesnya UN di sekolah masing-masing.

Mukhlis berharap, dalam proses pencairan dana pendidikan gratis tersebut tidak mendapatkan kendala berarti. Sebab kata dia anggaran tersebut menjadi salah satu penunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. “Buat SD dana itu juga penting dalam mendukung kegiatan ujian sekolahnya yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” imbuhnya. (bug)

Kampanye, Bupati Sumbawa Cuti Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 121/70/Adm. Pem/2014 tanggal 10 Maret 2014, perihal izin cuti kampanye Bupati Sumbawa, Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, memberikan izin cuti untuk kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif selama 7 hari kepada Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori, Senin (18/3), izin cuti tersebut diberikan kepada Bupati selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat. Berlaku mulai tanggal 17, 19, 22, 26 sampai dengan 28 Maret 2014 dan tanggal 5 April 2014. “Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa selama menjalankan cuti kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun,” terangnya.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmad S.Ag, mengaku sudah menerima surat tembusan izin cuti kampanye Bupati Sumbawa. Selama kampanye, Bupati tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat pada dirinya selalu Bupati, apabila melanggar, juga diatur sanksinya.

Selama dua hari proses pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif di Sumbawa, sejauh ini berjalan aman dan tertib.

Semua parpol mematuhi kesepakatan yang dibahas bersama-sama sesuai dengan jadwal dan agenda yang disusun KPU. Diharapkan situasi ini dapat terus berlanjut hingga seluruh proses Pemilu berakhir. Parpol diharapkan juga menaati masa tenang pada 6,7,8 April mendatang. (arn)

MATIKAN LISTRIK - Kepala Satpol-PP KSB Agus Hadnan mencegah Kordinator FHKD Heri Supriadi saat akan mematikan aliran listrik di Kantor Setda , Selasa (18/3).

(Suara NTB/bug)

Pegawai K2 Kembali Datangi Kantor Setda KSB Taliwang (Suara NTB) Forum Honorer Kategori Dua (FHKD), Selasa (18/3), kembali mendatangi kantor Serkretaris Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kedatangan sejumlah perwakilan tenaga K2 yang tak lulus ujian tulis ini mendesak Sekretaris Darah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM agar menandatangi Surat Keputusan (SK) pembentukan tim verifikasi terbaru untuk menggantikan tim bentukan sebelumnya sekaligus membubarkan tim pemantau yang ada.

Kedatangan FHKD ini sempat membuat gaduh kantor Setda KSB. Pasalnya mereka yang beraksi sekitar pukul 13.00 Wita ini, sebelumnya sempat menunggu di areal parkiran khusus mobil dinas Sekda lalu akhirnya mencoba menerobos masuk ke ruang kerja Sekda.Tak hanya mencoba menerobos masuk ke ruang kerja Sekda, beberapa perwakilan FHKD bahkan berulang kali berteriak menyebut nama Sekda dengan

dibumbui sumpah serapah untuk meluapkan kekesalan mereka karena tuntutannya tidak dipenuhi.

Ketegangan semakin meningkat karena disaat melancarkan aksinya, perwakilan FHKD sempat bersinggungan dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang akan melakukan pengamanan. Bahkan Kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan terlibat cekcok mulut dengan koordinator FHKD, Heri Supriadi yang kala itu mencoba mematikan listirk gedung Setda untuk menghentikan seluruh aktivitas kantor.

Beruntung ketegangan tersebut segera terurai setelah aparat kepolisian hadir melakukan pengamanan.

Dibantu Satpol-PP dan sejumlah pegawai lain, polisi langsung melerai cekcok mulut tersebut. Dan selanjutnya pengamanan dilakukan sepenuhnya oleh aparat kepolisian serta mengawasi anggota FHKD yang bertahan di depan ruang kantor Sekda KSB.

Heri Supriadi kepada wartawan mengatakan, dalam SK tim verifikasi terbaru itu pihaknya hanya mengusulkan penambahan dan pengurangan unsur yang harus terlibat secara langsung pada proses verifikasi berkas honorer K2 yang lulus tes tulis itu. “Kita ingin tim pemantau dihilangkan dan diganti dengan tim verifikasi saja.

Nah di tim verifikasi itu kami ingin ada tambahan unsur kepolisian juga selain perwakilan pemerintah (inspektorat, dinas pendidikan dan BKD), dari kami FHKD dan unsur independen dari tokoh masyarakat,” cetusnya.

Namun tuntutan tersebut ditolak oleh Sekda KSB karena dinilai cacat hukum. Menurut Heri, penilaian Sekda tersebut tidak beralasan, sebab di daerah lain komposisi tim verifikasi itu melibatkan unsur kepolisian di dalamnya sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Sekda tidak berhak menilai komposisi tim itu ca-

Dugaan Korupsi Setda Dompu

Bupati Siap Penuhi Panggilan Penyidik Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku siap memenuhi panggilan penyidik Polres Dompu terkait kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011. Kesiapan ini untuk membantu penyidik agar kasusnya bisa dibuka secara terang benderang dan menghukum mereka yang seharusnya dihukum. “ S a y a sudah diberi tahu (ada panggilan polisi). Surat panggilannya juga sudah saya terima.

Saya siap memenuhi panggilan penyidik, apalagi dalam kapasitas sebagai saksi. Saya akan menjelaskan apa adanya sehingga terang benderang, yang salah bisa dihukum, tapi yang tidak salah, juga tidak dihukum,” terang Drs. H.

Bambang M Yasin kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/3).

H. Bambang meyakinkan, kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga bawahannya tahun 2011 ini tidak sampai melibatkan diri. Walaupun dirasakan ada nuansa politik, sehingga dirinya selalu dikaitkaitkan. “Putusan pengadilan terhadap uang M. Jajuli sudah cukup jelas (bukan pinjaman daerah, tapi pinjaman pribadi Muhammad, SE),” kata H. Bambang.

Drs. H. Bambang M. Yasin dipanggil penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi Setda tahun 2011 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,075 miliar dari total anggaran Setda tahun 2011 sebesar Rp 9 miliar. H. Bambang diminta hadir pada Rabu, 19 Maret 2014 untuk menghadap unit Tipikor Reskrim Polres Dompu.

Berdasarkan hasil audit reguler BPK RI atas APBD Dompu tahun 2011 ditemukan beberapa pos anggaran untuk Bupati Dompu justru tidak disampaikan dan dimanfaatkan bendahara untuk kepentingan pribadi, tetapi SPJ (surat pertanggungjawaban)-nya ada. Seperti dana operasional Bupati sebesar Rp 8 juta per bulan, dana pakaian seragam Bupati dan beberapa pos anggaran lainnya.

Selain Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si juga kembali dipanggil untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya. Demikian juga dengan Faturrahman, ST karyawan PT Bank NTB Cabang Dompu, dan Adi warga Lagara Desa Katua juga dipanggil sebagai saksi oleh Polres Dompu, Rabu (19/ 3) hari ini.

Kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 oleh penyidik Polres Dompu menetapkan tiga orang tersangka yaitu M, SE (bendahara umum Setda Dompu tahun 2011), Drs. H. SH, MSI (Kuasa pengguna anggaran/KPA Setda tahun 2011), dan H. AP, MSI (KPA Setda tahun 2011 menggantikan Drs H SH, MSI yang memasuki masa pensiun September 2011). Kasus dugaan korupsi Setda ini mulai disidik Polres Dompu seiring mencuatnya kasus bendahara Setda yang pinjam uang warga dengan sistem bunga berbunga. Karena sudah cukup banyak dan bunganya terus melilit, sehingga pemilik uang terus melakukan aksi penagihan.

M, SE sendiri berdalih tidak punya uang dan uang yang dipinjam tersebut untuk membiayai kegiatan dinas di Setda 2011. (ula)

cat hukum karena kami sudah menyusunnya sedemikian rupa dengan mengikuti aturan yang ada,” tandasnya.

Rasa jaggal juga dirasakan oleh FHKD, di mana kata Heri pascamencuatnya wacana pembubaran tim pemantau dan meleburnya menjadi tim verifikasi saja dengan melibatkan unsur kepolisian.

Prosedur pengajuan berkas untuk proses verifikasi lebih dimudahkan. Ini terlihat dengan dikuranginya jumlah berkas yang harus dilampirkan oleh tenaga K2 yang lulus tes tulis. “Ada apa ini. Tiba-tiba hanya disyaratkan fotokopi ijazah dan SK yang telah dilegalisir saja yang harus dilampirkan. Sementara berkas lainnya nanti setelah dinyatakan lulus verifikasi,” urainya.

Heri selanjutnya menegaskan seluruh insiden baik yang telah terjadi maupun ke depannya pada aksi tersebut, dirinya secara pribadi maupun selaku koordinator FHKD siap mempertanggungjawab-

kannya secara hukum. “Kami di sini untuk kebenaran. Jadi apapun yang terjadi di sini saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Sekda KSB tak kunjung berhasil.

Meski sebelumnya setelah difasilitasi dan Sekda bersedia bertemu, kembali mereka yang menyatakan enggan menghadap karena sejumlah perwakilannya belum siap untuk bertemu karena masih dalam kondisi emosi. Akibatnya hingga pantauan terakhir media ini, belasan anggota FHKD tetap bertahan di depan ruang kerja Sekda KSB agar SK Tim Verifikasi terbaru sesuai keinginan mereka bisa ditandatangani oleh Sekda.

“Kami tetap akan di sini.

Karena hanya tinggal tandatangannya (Sekda) saja supaya tim verifikasi ini bisa bekerja. Toh juga Asisten I, kepala BKD dan bagian hukum sudah membubuhi parafnya,” pungkas Heri. (bug)

KPU Dompu Masih Kekurangan Surat Suara Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu hingga saat ini masih kekurangan surat suara untuk Pemillu legislatif 9 April 2014 mendatang.

Hasil sortir terhadap surat suara, untuk DPR RI dan DPRD Kabupaten Dompu daerah pemilihan (Dapil) 3 yang mengalami kekurangan dan telah disampaikan ke KPU Pusat. Untuk KPPS sendiri saat ini baru dibentuk dan tinggal dilatih.

Ketua KPU Dompu, Ir Rusdianto kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (18/3) mengatakan, kekurangan surat suara hanya untuk DPR RI dan DPRD Kabupaten dapil 3. Untuk DPR RI dari kebutuhan 157.124 surat suara, yang tersedia hanya 157.003 surat suara dan 121 lembar rusak.

“Kekurangannya hanya 81 lembar,” kata Rusdianto.

Untuk DPRD Kabupaten Dapil 3 terdapat 102 lembar yang rusak hasil sortir, tapi kekurangannya 74 lembar.

Kekurangan surat suara hasil sortir lantaran adanya yang rusak telah dilaporkan ke KPU RI untuk bisa diganti. Surat suara yang rusak ini karena sobek, ada bercak tinta, dan ada yang bolong.

“Kita sudah laporkan ke KPU pusat. Sekarang kita menunggu distribusi dari pusat,” katanya.

Sementara untuk surat suara DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dapil 1 dan 2, walaupun banyak yang rusak

(Suara NTB/ula)

Rusdianto tapi masih tercukupkan karena ada surat suara yang lebih.

Adapun surat suara yang rusak untuk DPD RI yaitu 130 lembar, DPRD Provinsi yang rusak 50 lembar, DPRD Kabupaten Dompu dapil 1 yang rusak 13 lembar, dan dapil 2 yang rusak 29 lembar. “Surat suara yang tersedia ini sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 persen,” kata Rusdianto.

Kendati demikian, Rusdianto mengaku, semua logistik untuk Pemilu 2014 sudah diterima KPU Dompu. Tinggal kekurangannya yang masih ditunggu. Bahkan logistik pemilu sudah dikemas dan tinggal didistribusikan sambil menunggu sisa logistik untuk mengganti yang rusak. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

Kadis PU NTB: Laporan Proyek SPAM Bima Jadi Koreksi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM menyatakan laporan terkait dugaan proyek SPAM Bima senilai Rp 18 miliar bermasalah oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) NTB ke Kejati NTB yang menilai proyek tersebut bermasalah akan dijadikan sebagai koreksi. Dikatakan, dirinya sudah memerintahkan Satker yang menangani proyek tersebut untuk melihat kondisi riil di lapangan.

“Kalau itu sifatnya masih informasi. Namun dengan itu, Satkernya sudah saya perintahkan untuk melihat yang betul ke lokasi. Karena memang pada dasarnya mungkin kacamata teman-teman, koreksi LSM yang melaporkan ke Pak Kajati,” kata Dwi ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Selasa (18/3) siang kemarin.

Ia mengatakan, laporan LPPN NTB ke Kejati NTB tersebut akan dijadikan bahan koreksi dan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.”Saya kira, itu koreksi yang baik apabila memang ternyata ada tingkat kekurangan dan lain sebagainya. Kalau secara struktur perlu kita perbaiki, kita perbaiki,” imbuhnya.

Ia membantah jika proyek tersebut mangkrak atau tidak berfungsi. Dikatakan, proyek SPAM Bima senilai Rp 18 miliar itu, saat ini berfungsi dengan baik.” Nggak (mangkrak), (itu) berjalan dengan baik,”pungkasnya.

Enam perusahaan yang mengerjakan proyek senilai Rp 18 miliar yang diduga bermasalah itu diantaranya PT CNP, mengerjakan proyek SPAM di Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dengan nilai anggaran Rp 7,6 miliar lebih. Sesuai kontrak, durasi waktu pengerjaan 180 hari.

Kedua, proyek SPAM di Desa Kalodu dan Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dimenangkan PT. TAP, dengan nilai kontrak anggaran mencapai Rp 4,1 miliar lebih.

Proyek SPAM di Desa Keli Kecamatan Woha, Kabupaten Bima digarap CV. MZ, dengan nilai anggaran Rp 1,9 miliar lebih.

Proyek SPAM di titik kelima, di Desa Ntonggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dikerjakan CV. HP. Nilai kontrak anggarannya sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Di bagian lain, CV. TF mendapat bagian mengerjakan proyek SPAM di Desa Wora, Kecamatan Wera, nilai kontrak proyek tersebut Rp 1,6 miliar lebih. Terakhir, proyek SPAM untuk lima desa di Kecamatan Donggo dikerjakan CV. FD. Alokasi dana untuk proyek tersebut Rp 1,3 miliar lebih. (nas)

Dicap Anti-Investasi Dari Hal. 1 sumber daya alam yang tak dapat diperbarui,” katanya pada Forum Group Discussion (FGD) Dampak Eksploitasi Tambang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/3).

Dikatakan, pihaknya mempersulit izin investasi pengelolaan SDA tak terbarui seperti tambang bukan berarti tertutup untuk investasi tersebut.

Namun, katanya, dalam investasi pertambangan, pemda memberikan tambahan-tambahan persyaratan yang memungkinkan manfaatnya bisa lebih besar bagi daerah.

Ia menyebutkan, seperti PT. Indotan yang mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan asal Kanada itu, ketika mengurus perizinan di bupati, diminta untuk memberikan golden share sebesar 10 persen untuk KSB. Awalnya, PT. Indotan tidak mau, namun akhirnya mereka menyetujui pemda mendapatkan 10 persen saham.

“Saya bilang kalau you (PT. Indotan) tidak mau ndak apaapa. Masih banyak orang lain yang mau, biarlah untuk anak cucu kita. Tetapi bukan dengan terpaksa akhirnya dia mau dengan suka rela memberikan 10 persen golden share pada daerah,” ungkapnya.

Hal yang melatarbelakangi dirinya berpikir seperti itu, lanjut bupati karena SDA yang akan

dieksploitasi nantinya tidak dapat diperbarui dan akan habis. Kemudian, semua pemasukan perusahaan tambang seperti pajak badan dan lainnya masuk ke negara, bukan masuk menjadi PAD. Yang dikembalikan ke daerah dari setoran perusahaan tambang ke pusat hanyalah royalti yang nilainya sangat kecil.

Ia mencontohkan, meskipun KSB sebagai lokasi tambang Newmont, jumlah PAD hanya Rp 70 miliar pertahun. Berbeda sangat jauh dengan Kabupaten Badung, Bali yang tidak memiliki SDA kecuali pariwisata, PAD nya mencapai Rp 1,3 trilun pertahun.

Selain itu, terkait dengan regulasi, pihaknya meminta pemerintah pusat segera melakukan renegosiasi KK dengan perusahaan pertambangan. Ia mengatakan, secara nasional, saat ini sudah ada 25 perusahaan pertambangan yang sudah dilakukan renegosiasi. Dengan adanya renegosiasi KK tersebut, diharapkan daerah sebagai penerima langsung dampak keberadaan tambang. ‘’KK segera direnegosiasi. Kabupaten penghasil yang membutuhkan dana recovery terhadap kerusakan sosial budaya diberikan kesempatan memiliki saham,’’ harapnya. (nas)

Pendidikan NTB Butuh Terobosan Dari Hal. 1 Di bidang sosial, Musleh dan rekan – rekannya di Komisi IV DPRD NTB juga aktif memperjuangkan adanya perhatian terhadap para tenaga pendidik informal yang selama ini jarang diperhatikan pemerintah. “Kita mencoba memberikan perhatian dalam bentuk honor kepada guru ngaji, honor marbot masjid dan lain – lain. Dan itu sangat direspons oleh gubernur,” ujarnya.

Bantuan rumah miskin yang beberapa waktu lalu telah menjadi kebijakan Pemprov NTB menurut Musleh juga ikut diprakarsai oleh pihaknya. Melalui sinergi dengan lembaga sosial Ibnu Abbas, Musleh dkk mendorong agar Pemprov NTB bisa mengkreasikan bantuan pembangunan rumah sangat sederhana dengan biaya Rp 5 juta untuk tiap rumah sasaran. “Kita bisa bangun rumah sangat sederhana untuk masyarakat yang miskin dengan dana Rp 5 juta,” ujarnya.

Setelah diadopsi oleh Pemprov NTB, kini program itu menurutnya bisa membantu meringankan beban sosial masyarakat miskin yang hidup di rumah – rumah yang tidak layak. “Meski sekarang program itu berada di Komisi I, tapi kita tetap bersyukur karena sudah bisa dimulai,” ujarnya.

Terlepas dari banyaknya torehan kebijakan yang sudah diperjuangkan melalui Komisi IV DPRD NTB dalam beberapa tahun terakhir, Musleh menjelaskan, di sektor pendidikan, Pemprov NTB masih membutuhkan sejumlah terobosan atau kebijakan yang kreatif untuk mengejar ketertinggalan.

Musleh menegaskan, selama ini ia selalu mengkritisi tentang belum adanya kebijakan berkelanjutan kepada anak didik yang memiliki kemampuan namun kurang mampu dalam segi ekonomi. Menurutnya, persoalan

ini sebenarnya bisa dijawab dengan adanya sejumlah terobosan semisal membangun sekolah unggulan yang khusus menampung siswa kurang mampu secara ekonomi namun memiliki kempuan akademis di atas rata – rata.

“Kita punya SMA 1 Mataram, SMP 2 Mataram, tapi kalau mau jujur, itu kebanyakan hanya untuk orang – orang berada. Kita belum punya sekolah yang sekelas itu, tapi dikhususkan untuk anak – anak dari kalangan tidak berada, tapi memang mereka bagus segi akademisnya,” ujar Musleh.

Kebijakan semacam itu, menurutnya telah dipraktikkan di Provinsi Gorontalo. Di sana, ujarnya, ada program khusus sekolah Aliyah (SMA) yang hanya menampung anak – anak dengan nilai yang baik.

Lulusan dari sekolah itu kemudian akan dibiayai kuliah hingga lulus, dengan syarat, setelah lulus nanti mereka harus mengabdi untuk Pemda di Gorontalo. ‘’Dan anak – anak kita di sini banyak yang ikut. Bukankah pemerintah daerah ini juga butuh orang – orang berkualitas? Semakin banyak orang berkualitas di pemerintahan kita kan akan semakin bagus bagi daerah.

Itu yang belum kita lakukan selama ini,” ujar Musleh.

Karena itulah, ia meminta agar para pimpinan SKPD yang baru ditunjuk seharusnya sudah memiliki rencana – rencana besar untuk memajukan pendidikan NTB. ‘’Harus ada terobosan. Kita tidak boleh membiarkan pemerintahan ini mengalir seperti air saja. Harus ada terobosan supaya IPM kita ini bisa terangkat,’’ pungkas politisi PKS ini. (aan/*)

Halaman 5

PDRB NTB Sebagian Besar Kontribusi Newmont Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengakui bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir.

Namun, seiring dengan menurunnya produksi tambang emas PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), maka PDRB juga menurun.

“Kontribusi pertambangan memang agak menurun, karena memang untuk NTB pertambangan itu identik dengan PTNNT. Jadi tidak ada pertambangan lain yang secara signifikan memberikan kontribusi pada PDRB. Jadi kalau kita bicara pertambangan, bicaranya berarti tentang operasional PTNNT,” kata Gubernur saat membuka Forum Gorup Discussion (FGD) Dampak Eksploitasi SDA Tambang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/3) kemarin.

Dikatakan, jika produksi dan

harga emas meningkat maka kontribusi Newmont terhadap PDRB NTB juga meningkat.

Demikain juga sebaliknya, jika produksi dan harga emas menurun maka kontribusi Newmont terhadap PDRB NTB juga menurun seperti yang terjadi beberap tahun terakhir.

Namun, kata Zainul Majdi, ketika kontribusi sektor pertambangan menurun, disisi yang lain sektor pertanian justru meningkat. Dijelaskan, antara sektor pertambangan dan pertanian memiliki karakteristik tersendiri. Dimana, jika

sektor pertanian di NTB mampu menyerap tenaga kerja sekitar 42 persen dengan PDRB sekitar 22 sampai 24 persen.

Sementara, sektor pertambangan tenaga kerja yang diserap jauh lebih rendah dari sektor pertanian namun kontribusinya bagi PDRB jauh lebih tinggi jika dibandingkan sektor pertanian. Dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sektor pertambangan, kata gubernur, pemda harus tetap konsen dengan mengacu pada kepentingan nasional.

“Seluruh pemanfaatan SDA tidak boleh merusak daya dukung lingkungan yang ada di negara kita,” jelasnya.

NTB sendiri, katanya, baik Lombok dan Sumbawa merupakan daerah kepulauan. Dimana, tingkat kerentanan terhadap eksploitasi SDA jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar. “Istilahnya, kalau ada kerusakan di tingkat A di Pulau Kalimantan itu dampaknya tidak akan sebesar kerusakan tingkat A di NTB. Kartena, Kalimantan itu jauh lebih besar di banding NTB,”ujarnya mencontohkan.

Untuk itu, ia mengingatkan, eksploitasi SDA harus sesuai dengan kepentingan nasional dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Ditegaskan, daya dukung lingkungan tidak boleh dikorbankan

karena eksploitasi dalam sektor pembangunan apapun.

Untuk itu, semua program pembangunan harus dengan konsep ramah lingkungan, baik sektor pariwisata, pertanian bahkan jika mungkin dalam sektor pertambangan.

Terkiat dengan pengelolaan SDA di daerah, Zainul Majdi meminta pemerintah pusat ketika mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berdampak besar kepada ekonomi daerah supaya dilibatkan baik pemda provinsi, kabupaten/ kota dan DPRD. “Kira-kira langkah apa yang akan diambil, karena sering sekali langkah yang diambil di belakang meja, tanpa memperhitungkan dampak-dampak besar di lapangan lebih banyak memunculkan masalah daripada solusi,’’tandasnya. (nas)

Perjuangkan PPS dan KLS

Dua Bulan, Farouk Dorong Peningkatan 11 WNA Kontribusi Pemda Dideportasi Imigrasi Mataram Mataram (Suara NTB) Hanya dalam hitungan dua bulan sejak dilantik Januari lalu, Kepala Imigrasi Mataram Husni Thamrin, SH, M.Hum langsung membuat gebrakan.

Sedikitnya 11 Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal tanpa ampun dideportasi. Turis dari Eropa, Amerika, Australia termasuk dari wilayah Asia menjadi “korban” langkah tegas itu.

“Dua bulan terakhir, ada 11 WNA yang memang sudah kami deportasi,” kata Husni Thamrin kepada Suara NTB, Selasa (18/ 2) kemarin. Dari belasan orang asing itu, terakhir ada dua orang yang dideportasi. Keduanya, warga negara Prancis bernama David Angle Brive. Dia ditangkap Senin (17/3) lalu karena penyalahgunaan izin visa. “Dalam dokumen kami, dia pemegang visa on arrival untuk wisata. Tapi kami mendapat informasi dia bekerja di Lombok, setelah kami cek ternyata benar, kami langsung tangkap dan deportasi,” tegasnya.

WNA kedua dari Malaysia bernama M. Nazri Bin Halim. Laki -laki ini datang ke Lombok Tanggal 20 Oktober 2013 sebagai pemegang visa kunjungan. Batas waktu izin tinggalnya sampai 20 September 2013, namun sampai dengan Januari 2014 tidak ada upaya perpanjangan sehingga dinyatakan melebihi masa tinggal. “Tim kami melakukan penangkapan dan jam

10 tadi (kemarin) langsung dideportasi,” ungkapnya.

Dari hasil evaluasi sementara pihaknya, ada dua konten pelanggaran yang biasanya dilakukan para WNA, yakni penyalahgunaan visa dan melebihi masa tinggal.

Atas dua jenis pelanggaran ini, WNA akan dijerat dengan Pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keimigrasian. Pihaknya tidak akan main main jika menemukan pelanggaran semacam ini, karena bagaimana pun juga kedaulatan daerah dan negara umumnya harus dijaga agar jangan sampai seenaknya dilanggar orang asing.

Terhadap masih ada persoalan dalam pelayanan, termasuk masih adanya tudingan oknum internalnya melakukan pungli, mantan pejabat di Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM NTB ini berharap ada informasi dari masyarakat. Dia meminta ditunjukkan siapa oknum dimaksud. “Kalau ada, saya langsung eksekusi,” tegasnya lagi.

Ini juga disampaikan kepada demonstran beberapa waktu lalu yang menuding ada suap sampai Rp 70 juta untuk WNA yang izin tinggalnya kadaluarsa sehingga tetap bisa aman di Lombok. Jika saat itu pendemo bisa menyebut siapa oknum dimaksud, dia tidak segan segan memproses secara internal dan menerapkan tindakan tegas. (ars)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI Prof. H. Farouk Muhammad, mengungkapkan harapannya agar kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan biaya operasional di awal terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) nanti.

Menurut Farouk, pada tanggal 11 Maret lalu, tim dari pemerintah pusat telah turun langsung meninjau calon ibukota PPS di Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa. Farouk menganggap, tanah seluas 20 hektar yang disiapkan di daerah itu sebenarnya masih kurang jika dibandingkan daerah – daerah pemekaran lain di Indonesia. “Tapi ini kita dianggap cukup,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di awal pembentukan PPS nantinya, pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa sudah berkomitmen untuk mengalokasikan dana melalui APBD masing – masing.

Pemprov NTB memberikan dukungan pembentukan PPS dengan adanya rencana kucuran dana senilai Rp 8 miliar selama dua tahun untuk pembiayaan pemerintahan di tahun awal terbentuknya PPS dan Rp 9 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada di PPS. Sementara, Pemkab Sumbawa menyiapkan alokasi masing – masing Rp 10 miliar di tahun pertama, Rp 8 miliar di tahun kedua dan Rp 2,5 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Kabupaten Sumbawa Barat juga akan menyumbang Rp 8 miliar dan Rp 5 miliar untuk dua tahun berturut – turut, lalu Rp 2,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkada PPS. “Yang masih kecil itu Kabupaten Bima dan Dompu, rata – rata hanya Rp 2,5 miliar. Di situ angkanya timpang sekali,” ujar Farouk.

Karena itulah, ketika pertemuan dengan para kepala daerah beberapa waktu lalu, ia meminta agar angka – angka itu ditinjau kembali. “Alhamdulillah, setelah itu, saya lakukan pendekatan – pendekatan kepada DPRD, pem-

Giovanni Ardizzon Pertahankan Gugatan Sekitar Rp 3 Miliar Dari Hal. 1 yakni pada pokok gugatan sebelumnya tentang tuntutan ganti rugi moril dan materiil sekitar Rp 3 miliar.

Hakim ketua pun memutuskan materi gugatan tidak perlu dibaca, karena tidak ada perubahan materi. Hakim menanyakan kepada tergugat Suara NTB yang dikuasakan kepada Dr. Umaiyah, SH, MH didampingi Suluh Utomo, SH soal kesiapan menjawab gugatan tersebut. Umaiyah me-

mastikan tanggapan atas materi gugatan itu akan disampaikan Selasa depan dan sidang pun dilanjutkan 25 Maret mendatang.

Ditemui usai sidang, Umaiyah memastikan pada dasarnya sudah siap dengan tanggapan atas materi gugatan tersebut, karena substansinya masih sama dengan sebelumnya. Namun ia mengantisipasi kemungkinan akan ada perubahan isi tanggapan dari pihaknya sebagai kuasa atau Suara NTB se-

bagai tergugat principal. ‘’Setelah dinyatakan tidak ada perbaikan lagi, saya siap menyampaikan tanggapan atas gugatan (Giovanni Ardizzon) minggu depan,” tegasnya.

Pada sidang lanjutan yang molor satu jam dari agenda awal pukul 09.00 Wita kemarin, penggugat principal Giovanni Ardizzon tidak hadir.

Sementara pihak tergugat principal, hadir Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino. (ars)

Terbuka untuk KY Dari Hal. 1 Tapi hanya dugaan-dugaan saja yang belum tentu kebenarannya.

Pasalnya, sebelum KY turun melakukan penyelidikan, secara internal pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dan, dari hasil penyelidikan tidak ditemukan fakta atau bukti yang menyebutkan, ada hakim dan pegawai PN Praya ikut menerima suap. ‘’Semua yang disebut-sebut ikut menerima suap, membantah kok. Atas dasar itulah pihaknya sangat yakin kalau

semua dugaan yang mengarah ke PN Praya tidak benar,” tandasnya.

Termasuk dugaan aliran dana mencapai Rp 200 juta ke hakim melalui salah satu panitera PN Praya untuk keperluan penangguhan penahanan terhadap Sugiharta alias Along, dalam sengketa lahan dengan PT. Pantai Tanjung A’an. ‘’Itu juga tidak terbukti benar. Kalau memang ada dugaan itu, mari kita buktikan,’’ tegasnya.

Pihak PN Praya katanya, sangat terbuka dengan pihak manapun yang mau melaku-

kan penyelidikan atas kasus ini. Termasuk pihak KY sekalipun. ‘’Kalau mereka (KY,red) mau turun silahkan.

Kami welcome saja,’’ ujar Sumedi.

Ia pun berjanji akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan secara transparan dan terbuk, demi kepentingan penyelidikan. Dengan begitu diharapkan semua dugaandugaan miring yang mengarah ke PN Praya bisa dibuktikan segera. Dan, kalau sampai ada yang terbukti (terlibat) katanya, tentu ada mekanisme yang bisa dijalankan. (kir)

(Suara NTB/dok)

Prof. H. Farouk Muhammad

da dan sudah ada komitmen dari masing – masing pemda,” ujarnya.

Soal pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan memisahkan diri dari Lombok Timur, Farouk juga menegaskan sudah tidak ada persoalan krusial yang mengganjal. “Me-

mang ada kabar bupati (Lotim) tidak mau tanda tangan berita acara, tapi kita tunggu sikap pemerintah pusat,” ujar Farouk.

Setelah melakukan klarifikasi, Farouk menilai berita acara penilaian oleh tim observasi dari pemerintah pusat itu tidak menjadi syarat utama. “Itu hanya bukti di internal pemerintah saja, bahwa benar sudah dilakukan observasi lapangan. Tapi kita tidak tahu bagaimana pemerintah menyikapi itu, kita lihat nanti saat pembahasan,” ujarnya.

Ia membandingkan kasus KLS ini dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang bermasalah karena belum terpenuhinya syarat – syarat wajib yang diatur dalam ketentuan. “Kalau KLS ini kasusnya beda. Persyaratannya sudah terpenuhi semua,” ujar mantan Kapolda NTB ini.

Ia menegaskan, dalam dua pekan ke depan, nasib dua DOB ini akan ditentukan dalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. (aan/*)

Imigrasi akan Tindak WNA Bermasalah Dari Hal. 1 Meski wara wiri di Lombok, memang selama ini tidak mudah melacak Giovanni. Pihak Imigrasi sempat mengecek ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Lombok (BIL), terakhir menemukan perlintasannya tahun 2011 lalu. Selebihnya tidak ada lagi catatan. Giovanni terlacak karena diperkirakan melintas melalui jalur domestik.

Kembali ke soal rencana klarifikasi Wakil Gubernur NTB, kapan pun dia mengaku siap hadir dan menyampaikan klarifikasi apapun yang ingin diketahui pemerintah daerah. pihaknya juga menyambut keinginan agar memperketat pengawasan orang asing, apalagi dalam frekwensi penerbangan internasional akan semakin padat menyusul dibukanya jalur dari Hongkong. “Saya sudah bertemu Pak Wagub sebelumnya, dan kami sudah membicarakan soal memperketat pengawasan WNA. Tapi kalau diundang lagi untuk memberi penjelasan, saya akan datang,” terangnya.

Memang menurutnya, persoalan orang asing di wilayah Lombok dan NTB umumnya

berpotensi akan semakin kompleks. Belum lagi jika dikaitkan dengan upaya mendatangkan wisatawan asing sebanyak banyaknya ke NTB yang mengandalkan sektor wisata.

Tapi di sisi lain pihaknya juga akan hati – hati dalam hal penindakan. Jangan sampai ketika bertindak tegas, malah wisatawan ketakutan.

Tentu langkah persuasif akan dikedepankan untuk pendekatan kepada WNA bermasalah, baru kemudian langkah tegas.

“Sebagaimana kami lakukan di Gili Trawangan baru baru ini, ada WNA yang menyalahi izin tinggal,” terangnya.

Informasi dari masyarakat sangat diperlukannya mengingat keterbatasan personel di Seksi Wasdakim. Harus ada kesadaran masyarakat untuk mewaspadai kehadiran orang asing, baik yang menyalahi izin tinggal sampai melebihi masa tinggal. Sebagaimana di wilayah wisata Kute Lombok Tengah, mereka terbantu dengan masyarakat setempat yang rajin menginformasikan keberadaan orang asing bermasalah. “Ada informasi dari masyarakat yang melihat ada orang asing bermasalah, Insya Allah saya akan tindaklanjuti secepatnya,” tegasnya. (ars)

Penyidik Fokus Soal Penggunaan Dana Dari Hal. 1 AKP Agus Dwi Ananto Selasa (18/3). Jawaban itu terlontar dari mantan Kasat Reskrim Polres Bima Kota ini saat ditanya kemungkinan untuk pemanggilan para pihak terkait dalam kasus tersebut, khususnya anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita belum mengarah kesana, fokus pendalaman soal dananya dulu,’’ tegasnya.

Terkait penggunaan dana aspirasi itu, diakui sejumlah saksi termasuk kepala sekolah sudah dimintai klarifikasi. Kepala sekolah diklarifikasi untuk memastikan bagaimana penggunaan dana tersebut, karena ada laporan masyarakat terindikasi menyimpang, termasuk soal spek bangunan, dugaan kongka-

likong dalam penunjukan pelaksana di pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Mataram. ‘’Memang sudah ada kepala sekolah yang kita undang, tapi itu sebatas klarifikasi. Karena ini masih penyelidikan,’’ tegasnya.

Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan masyarakat ke Polres Mataram, ada empat anggota dewan yang mengatasnamakan dana aspirasi tersebut. mereka H.MN, oknum Partai Golkar sebesar Rp 140 juta, dari partai yang sama anggota dewan berinisial Mjb mendapat Rp 150 juta, oknum anggota dewan dari Partai Demokrat mendapat jatah sebesar Rp 100 juta berinisial HH , juga angka yang sama untuk anggota dewan berinisial GNR, oknum dari PKPB. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

Halaman 6

Doa Pusaka dan TGB Cegah Kekerasan Terhadap Anak MARAKNYA kasus kekerasan terhadap anak ternyata tidak hanya sering kita saksikan di televisi. Di daerah kita, NTB, ternyata kasus kekerasan terhadap anak-anak juga terbilang tinggi. Bayangkan saja, dalam tiga bulan terakhir, LPA (Lembaga Perlindungan Anak) NTB mencatat telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak sebanyak 12 kasus. Sebelumnya, di tahun 2013 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di NTB sebanyak 55 kasus, sedangkan tahun 2012 ada 58 kasus.

Data ini menggambarkan bahwa kekerasan rentan terjadi di NTB. Bagaimana tidak, dari 12 kasus yang terjadi sepanjang tiga bulan terakhir di tahun 2014 ini, melibatkan banyak korban. Diantaranya kasus sodomi yang terjadi di Sumbawa menimpa empat orang siswa Sekolah Dasar (SD) dan kasus kekerasan fisik lainnya. Belum lagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor.

Seperti diungkapkan pihak LPA NTB bahwa kasus kekerasan yang terjadi di NTB umumnya menimpa anak-anak dengan rentang usia antara 15 dan 16 tahun. Ironisnya, kekerasan yang menimpa anak-anak termasuk juga di NTB kebanyakan dilakukan oleh orang yang justru dekat dengan korban. Seperti dilakukan oleh orang tua korban, pacar korban atau bahkan teman korban.

Kasus kekerasan terhadap anak di negeri ini bisa dikatakan telah berada pada level yang memprihatinkan. Orang yang seharusnya mengayomi anak-anak, seperti orang tua, justru menjadi pihak yang menyakiti korban. Faktor penyebabnyapun beragam. Sejumlah psikolog kerap mengungkapkan alasan mengapa orang tua, misalnya, justru menjadi pihak yang tega menyakiti korban yang notabene anaknya.

Tekanan batin akibat terbelit masalah seolah-olah tidak sanggup dipikulnya. Seperti terlilit utang, stres akibat himpitan beban ekonomi atau bersengketa dengan pasangan hidupnya. Selain orang di internal keluarga, kekerasan terhadap anak juga tidak menutup kemungkinan di lakukan oleh orang-orang di sekitar tempat tinggal korban. Bahkan orang yang notabene dikenal oleh keluarga korban.

Untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dari sekitar tempat tinggal, maka pengawasan harus ditingkatkan. Selain itu, orang tua tidak boleh terlalu percaya pada pihak-pihak yang tidak diketahui pasti latar belakangnya. Tidak hanya kekerasan fisik yang sampai melukai tubuh korban, tapi juga kerap menjadi korban kekerasan asusila.

Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sejatinya tidak hanya menjadi tugas keluarga semata tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebab, kekerasan terhadap anak akan menimbulkan trauma mendalam. (*)

STASIUN RADIO

ANG surya menyapa ramah, kampung kecil yang biasanya hening dan sunyi, sontak berubah menjadi riuh. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara hidzib berkumandang. Padi yang mulai menguning pun tampak sumringah, jamaah berduyunduyun menyusuri pematang sawah dari berbagai penjuru.

“TGB datang…TGB datang! “ gumamnya.

Selasa, 11 Maret 2014 adalah kunjungan pertama Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) di Desa Barabali, desa yang didiami oleh 17.600 jiwa dan terbagi menjadi 23 dusun. Desa yang konon terkenal dengan daerah pertaniannya yang subur. Tatkala TGB akan memasuki area Madrasah Syabilirrasyad, jamaah tumpah ruah ingin bersalaman dan berjejal tak sabar berebut saling mendahului. Bahkan ada pula jamaah yang membawa botol berisi air untuk didoakan oleh TGB. Pada kunjungan kali ini beliau menyambangi Pondok Pesantren Syabilirrasyad NW. TGB tersentuh dengan nama pondok pesantren dan langsung memaparkan makna kata tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalam salam NW selalu ada kata Wallahul Muafikuwal hadi Ila Syabilirrasyad. Tidak banyak yang tahu bahwa ungkapan sakral itu mengandung doa agar jamaah NW senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan berada di jalan yang lurus.

Selaku pimpinan umat, beliau juga mengingatkan jamaah agar menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kebersamaan dan semangat gotong royong. Tidak lupa pula beliau berpesan, dalam menghadapi Pemilu 2014 untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan, jangan sampai karena pemilu masyarakat menjadi terpecah belah. Pilihan boleh berbeda namun persaudaraan dan kekeluargaan harus terus terjaga. Khusus kepada santri dan santriwati Ponpesn Syabilirrasyad, beliau menitip harapan untuk tetap optimis, bersemangat dalam belajar dan bersaing dalam hal positif. Berlomba dalam mengejar prestasi terbaik dan tidak berkecil hati menjadi siswa madrasah. “Alumni madrasah pun bisa menjadi seorang Gubernur”, imbuhnya sembari memberi motivasi.

“Allahu Akbar Allahu Akbar”, sambut para jamaah yang antusias mengikuti pengajian.

Ditambahkan pula agar

Oleh :

Drs. H. Lalu Syafi’i, MM

Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi NTB

jamaah senantiasa ikhlas dalam meniti kehidupan, dengan mencontoh keikhlasan orang tua membesarkan anaknya dan keikhlasan guru dalam memberikan ilmu tanpa pamrih. Ibarat lilin yang rela hancur demi menerangi kegelapan. “Jangan sampai para siswa hanya mengidolakan bintang sinetron semata” guraunya.

Siswa tampak tak berkedip mendengarkan uraian TGB. Perhatian tertuju pada kata demi kata yang meluncur dari sang gubernur. Kemudian beliau memberikan contoh kepada para santri dan santriwati, mengapa seorang Christiano Ronaldo mampu menjadi seorang pemain sepak bola terbaik dunia. Tak ada lain karena Ronaldo selalu berlatih dengan disiplin, berjuang lebih keras dari pemain lainnya. Contoh tersebut juga diaplikasikan kepada pribadi beliau sendiri, mengapa beliau mampu menjadi seorang Gubernur NTB sekarang. Selain karena takdir Allah SWT, beliau berhasil sebab ketekunan, semangat, motivasi, disiplin dan kesungguhannya.

Pengajian pun berakhir, gemuruh getaran Doa Pusaka menggema ke semua arah penjuru, semua takjub dalam khusuk. Jamaah kemudian bangkit lalu berlari ke arah TGB untuk bersalaman.

Kunjungan selanjutnya yakni di Aik Ja Desa Jago. Sebuah desa yang berjarak 7 km arah selatan Desa Barabali tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa NW. Saat pengajian dimulai, suasana sontak sepi menyayat kalbu. Getaran batin pun larut menyimak untaian kata TGB yang menyejukkan.

Hening, hanya daun dadap yang tampak bergetar pelan tertiup angin sepoi.

Pada kesempatan ini, beliau menguraikan kandungan Surat Al Maidah yang menekankan pentingnya umat untuk selalu menjaga amanah. Selain itu, beliau menjelaskan tentang beberapa hadis nabi yang menguraikan perihal kewajiban orang tua kepada anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa.

Beliau menjabarkan di antaranya, yakni kewajiban memberikan nama yang bagus dan baik, karena nama tersebut mencerminkan harapan dan keinginan para orang tua terhadap anakanaknya. Kewajiban selanjutnya adalah memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-

anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan sesama.

Kewajiban yang terakhir adalah menikahkan anaknya kala sudah waktunya. “Jangan menundanunda atau menghalangi anaknya untuk menikah jika sudah siap bekal pengetahuan !” tambahnya.

Beliau juga menjelaskan tentang shalat dan zakat, taat pada Allah dan Rasul, taat pada orang tua serta tawakkal pada Allah SWT. “Berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya lebih besar dari pada berjihad.

Sebab orang tua adalah surga dan neraka bagi kita. Akan menjadi surga tatkala senantiasa berbakti kepadanya, namun jika durhaka kepada kedua orang tua, nerakalah yang akan didapatkan kelak di akhirat”, ungkapnya.

Ilmu juga diibaratkan oleh gubernur layaknya seekor hewan buruan, supaya tidak kabur atau hilang dari ingatan, ilmu itu harus diikat dengan cara selalu mencatat dan mengamalkan.

TGB berpesan untuk tidak selalu bangga dengan kemampuan membangun masjid besar tapi kosong dengan jamaah. “Yang terpenting bagaimana memakmurkan masjid”, ungkapnya di hadapan jamaah yang berjubel di Desa Bunut Baok. Sebuah desa yang indah menawan berpenduduk 10.100 jiwa dan terbagi menjadi 16 dusun.

Kunjungan TGB sarat akan makna, masyarakat merasa dekat dengan pimpinannya. TGB sering memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari jalan yang belum beraspal, kelangkaan pupuk, sampai urusan proposal yang prosedurnya rumit dan berliku.

Di ujung ceramahnya, Doa Pusaka kembali menggema, menggetarkan sisi relung hati.

Terhujam segumpal asa bahwa suatu saat nanti kehidupan masyarakat yang damai akan terwujud dalam ridhoNya. Lebih lanjut beliau berpesan agar mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jangan menakutnakuti anak dengan hal-hal yang berbau neraka, kompak satu sama lain dan jangan mudah tercerai berai karena tidak ada kekuatan tanpa persatuan.

Ditambahkan pula bahwa jamaah harus sabar dalam segala hal termasuk sabar dalam

menunggu perbuatan mulia, karena orang yang sabar menunggu disebut Ribaat, artinya orang yang tidak putus pahalanya.

Yakni orang yang sabar menunggu hal kebajikan, diantaranya menunggu pengajian dimulai, menunggu waktu salat tiba, menunggu waktu mulai musyawarah dalam kebaikan.

Nabi Muhammad SAW pernah mengutus 2 orang sahabat ke Yaman untuk berdakwah. Ada dua bekal yang diberikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya tersebut yakni berikanlah kemudahan kepada semua orang. Tanamkan prinsip bahwa islam itu gampang, islam itu muffah , tidak perlu berteori tapi fokus pada pengamalan.

“Mari kita hidup damai, mari kita saling menghargai, ingat pesan Maulana Syech, warga NW harus bersatu padu. Jangan ada warga NW yang memecah belah umat !”, pinta TGB di setiap mengakhiri tausyiahnya.

Tak terasa waktu seharian TGB berdakwah dari satu dusun ke dusun yang lain. Rasa letih hilang tertelan gema Doa Pusaka yang khidmat dan khusuk.

Suasana Desa Aik Berik yang biasa hening seakan terhujam dalam doa dan pinta, Insya Allah suatu saat kelak akan terwujud masyarakat NTB yang damai, makmur, beriman, berdaya saing, berbudaya dan sejahtera. Amin

Selama tiga bulan, 12 kasus kekerasan anak terjadi di NTB Merusak generasi penerus bangsa

*** PNS dan aparat desa diduga terlibat politik praktis ‘’Wasit’’ pemilu harus tegas

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

Tambang Newmont di Batu Hijau akan Tutup Tahun 2038

Calo TKI Makin Marak PIMPINAN konsorsium perusahaan asuransi TKI Mataram, Purnomo Rahardjo menggambarkan semakin maraknya praktik percaloan dalam rekrutmen calon TKI. Hal ini telah berkontribusi terhadap membengkaknya jumlah TKI yang keluar negeri dari daerah ini.

Padahal sebenarnya NTB memiliki potensi yang tidak kecil dari sisi ekonomi. Tetapi ulah para calo TKI telah mengakibatkan trend peningkatan jumlah TKI setiap tahunnya.

“Saya mendengar, calo ini mendapatkan Rp 5 juta per satu kepala kalau mampu membujuk orang menjadi TKI,” katanya pada Suara NTB, Selasa (18/3).

Purnomo menyebut, praktik percaloan TKI ini dianggap sudah tersistem. Akibatnya, terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria TKI yang diberangkatkan perusahaan penyalur ke luar negeri.

Penyimpangan tersebut berupa berkembangnya praktik manipulasi data TKI yang dilakukan oleh oknum calo untuk mendapatkan imbalan Rp 5 juta tersebut.

“Kalau dia memang benar-benar cocok dan layak menjadi TKI, tidak persoalan. Tetapi ini banyak TKI yang sebenarnya tidak layak jadi TKI, tetapi karena dibujuk calo, akhirnya mau menjadi TKI.” terangnya.

Dia menyebutkan percaloan ini adalah praktik jual beli manusia. Banyaknya kasus-kasus yang bersentuhan dengan ketenagakerjaan telah memperpanjang catatan suram tentang dunia tenaga kerja di luar negeri. Kondisi itu karena banyaknya TKI/TKW yang tidak layak menjadi TKI, tetapi diberangkatkan mencari kerja di luar negeri. Manipulasi data kerap kali menjadi pemicunya. Yang terpenting calo mendapatkan target yang sudah ditetapkan dalam menjaring tenaga kerja.

Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait persoalan asuransi, secara khusus ia sebutkan bahwa praktik percaloan ini tak lepas dari jaminan asuransi kepada calon TKI. Tuntutan saat ini mengharuskan perusahaan untuk mengasuransikan tenaga kerja yang diberangkatkan, dari pra hingga pascapengiriman. Itu dilaporkan kepada pemerintah secara berkala.

Tetapi dilihat banyak perusahaan yang justru mengabaikan sosialisasi tentang asuransi ini kepada TKI yang direkrutnya. Padahal, sebelum diberangkatkan, TKI diberikan arahan dan jaminan bahwa yang bersangkutan telah diasuransikan keselamatannya.

“Ini juga yang kadang tidak dipahami oleh calon TKI. Itu haknya, mengklaim jika terjadi sesuatu.

Tetapi banyak yang berpikir yang penting berangkat,” sebutnya.

Jika perusahaan penyalur terindikasi tak memberikan jaminan asuransi kepada TKI yang diberangkatkan, dia menilai perusahaan tersebut ilegal. Karena kewajiban menuntut perusahaan manapun yang memberangkatkan TKI ke luar negeri, harus beserta jaminan asuransinya. (bul)

Mataram (Suara NTB) General Manager PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Rachmat Makkasau menyatakan, kegiatan operasional tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan ditutup pada tahun 2038. Saat ini, eksploitasi tambang di Batu Hijau akan memasuki fase tujuh atau fase terakhir.

“Satu fase lagi yang akan dimulai adalah fase tujuh.

Pengupasan tambang batu hijau akan berakhir 2027, kemudian beroperasi menggunakan cadangan. Proses ini akan beroperasi sampai tahun 2038. Saat ini, sesuai rencana kami, penutupan tambang akan dimulai tahun 2038,” ujarnya pada saat Focus Group Discussion (FGD) Dampak Eksploitasi SDA Tambang terhadap Nilai Tambah Ekonomi yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/3).

Mataram (Suara NTB) Keluarga almarhum Heri Hartono, TKI yang meninggal di Malaysia asal Montong Gamang, Lombok Tengah, Selasa (18/3), menerima pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 75 juta, ditambah Rp 5 juta untuk biaya pemakaman.

Asuransi ini diserahkan pimpinan konsorsium asuransi TKI Mataram melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan di kantor Disnakertrans NTB. Diketahui, almarhum Heri Hartono merupakan salah satu TKI asal NTB yang meninggal dunia di Malaysia, 28 Februari 2014 lalu. Diberangkatkan oleh

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

Hadir dalam acara tersebut Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas, Irjen Pol Boy Salamuddin, Danrem 162/WB, Kol. Arh. Kuat Budiman, S.IP, Bupati Sumbawa Barat, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, pihak Polda NTB dan Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Rachmat menceritakan, Newmont melakukan eksplorasi tambang di Kabupaten Sumbawa sejak 1986 sesuai

dengan Kontrak Karya (KK) yang keluar tahun itu. Potensi mineral tambang Batu Hijau ditemukan pada tahun 1990, selanjutnya dilakukan penyusunan Amdal tahun 1995. Kemudian, konstruksi dilakukan tahun 1997 dan operasi produksi dilakukan sejak tahun 2000.

Luas areal yang diperoleh sesuai dengan KK, katanya sekitar 1 juta hektar. Namun setelah dilakukan eksplorasi, sekarang menciut menjadi hanya 87.500 hektar. “Areanya di pulau Sumbawa saja,

yang beroperasi di Batu Hijau. kemudian potensi yang ada di kabupaten Sumbawa daerah Elang, Dodo Rinti,” tuturnya.

Rachmat menjelaskan, eksplorasi intensif terus dilakukan di blok Elang Kabupaten Sumbawa. Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, aktivitas terus diturunkan.

Tambang yang ada di Batu Hijau, lanjutnya termasuk yang cukup unik. “Tambang kami modelnya kerucut, mineralnya di tengah,” terangnya.

Ia meluruskan pernyataan yang menyatakan bahwa tambang Newmont adalah milik Amerika. Disebutkan, komposisi kepemilikan saham PT NNT saat ini, sebesar 44 persen dikuasai nasional, 27 persen Amerika dan 23 persen Jepang. “Newmont ini sebenarnya bukan perusa-

haan asing, hanya kebetulan operatornya memakai standar sesuai perjanjian awal KK oleh PT Newmont.

Ia menyebutkan, dampak secara nasional dengan keberadaan PT NNT tersebut adalah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 55.000 orang, karena mereka juga memberdayakan pengusaha lokal dan nasional. Sementara penggunaan tenaga kerja asing yang semula ratusan orang, saat ini sudah tersisa sekitar 43 orang.

Rachmat menyebutkan, sejak beroperasinya PT NNT, jumlah perputaran uang mencapai 12,5 miliar dollar Amerika. Dari jumlah itu, sekitar 8,5 miliar dollar Amerika beredar di Indonesia, sisanya sekitar 4 miliar dollar Amerika beredar di luar negeri. (nas)

Keluarga Almarhum TKI Terima Klaim Asuransi

(Suara NTB/bul)

Purnomo Rahardjo

Halaman 7

MOBIL

PENGOBATAN

KACAMATA

RUPA-RUPA

PELUANG USAHA

BATIK

TRAVEL

PT. Binawan Inti Utama 23 Januari 2014, dan bekerja di Trengganu.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan pada kesempatan itu mengingatkan semua pihak, baik perusahaan maupun calon TKI untuk memperhatikan kelengkapan administrasi dan keabsahan lainnya di perusaan penyalur. Guna mempermudah proses pencairan asuransi apabila terjadi hal di luar dugaan.

Asuransi menurutnya menjadi bagian yang sangat penting, karena sudah tertuang dalam UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Wildan menyebut harus memperhatikan seluruh proses yang berkaitan den-

SHOWROOM

(Suara NTB/bul)

SANTUNAN - Penyerahan santunan Rp 80 juta oleh Kepala Disnakertrans NTB, H. Wildan kepada keluarga almarhum Hari Hartono, TKI asal Lombok Tengah yang meninggal di Malaysia, Selasa (18/3). gan rekrutmen TKI, pra penempatan hingga penempatan. Sehingga menjadi jaminaan selama TKI bekerja hingga dipulangkan kembali ke kampung halaman.

“Harus menggunakan prosedur yang tepat kalau mau berangkat ke luar negeri. Karena di negara penempatan juga memiliki kriteria yang ketat, sebab ini menyangkut perlindungan TKI,” sebut mantan Asisten III Setda Provinsi NTB ini.

Pemerintah menurutnya sangat memperhatikan keberadaan para calon dan TKI sebagai penyumbang devisa yang tidak kecil terhadap negara. Untuk itu, Layanan Terpadu Satu Pin-

tu (LTSP) disiapkan untuk menekan terjadinya manipulasi data yang kemungkinan akan mempersulit proses pencairan asuransi jika terjadi kecelakaan kerja.

Selama kelengkapan dokumen TKI sudah memenuhi syarat, maka akan mempermudah pemerintah dan pihak perusahaan asuransi untuk mencairkan hak-hak atas TKI. Perusahaan penyalur dalam hal ini, sebut Wildan, juga memiliki kewajiban untuk mengurus segala bentuk dokumen untuk mempermudah pengajuan klaim.

“Kami juga berharap asuransi yang diberikan bisa menjadi bekal keluarga TKI

LOWONGAN

HILANG

DICARI HAIRSTYLIST BEAUTICIAN ATAU THERAPIST BERPENGALAMAN UNTUK SALON & SPA LOKASI MATARAM WANITA MAX 27 TH HUB IBU AYU 081916385001

HILANG STNK R2 HONDA DR6258HH NOKA/NOSIN: MH1JF5120BK512567/ JF51E-2478552 AN.SRI UTAMI HILANG DISEKITAR JL.INDUSTRI MENUJU PASAR KEBON ROEK

yang ditinggalkn untuk membangun usaha,” demikian Wildan berpesan.

Secara terpisah disinggung persoalan menyangkut TKI ini mendapat kritikan yang tidak sedikit kepada pemerintah daerah. Bentuknya kritikan tersebut dibeberkan melalui pesan singkat SMS, surat-surat bahkan dalam bentuk surat kaleng.

“Banyak sekali yang masuk kritikan ini, tetapi tidak jelas dari mana asalnya.

Karena tidak dijabarkan identitasnya yang mengkritik ini. Persoalan TKI tetap menjadi perhatian kita bersama, perhatian pemerintah daerah,” tambahnya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Masa Kampanye

Ribuan Wajib Pilih Jadi TKI

Para Caleg Lebih Senang Blusukan Selong (Suara NTB) Gong pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2014 ini tidak begitu semarak. Hal ini terlihat dari intensitas kampanye secara terbuka jarang dilakukan partai politik peserta Pemilu. Para caleg lebih senang blusukan.

Disampaikan Ketua DPC Partai PKB, H. Makmun kepada Suara NTB Selasa (18/3) kemarin menilai, para caleg di masing-masing parpol lebih senang mendatangi calon-calon pemilihnya. Mengunjungi rumah-rumah calon konstituen dan mendengarkan keluhan.

Kampanye secara terbuka dipandang kurang efektif. Pandangan itu katanya bukan berarti partai politik tidak ada uang.

Diakui setiap massa kampanye saat ini butuh dana yang cukup besar untuk menggerakkan massa. Dikatakan tidak efektif karena acap kali ajang kampanye secara terbuka dilapangan hanya bertujuan untuk menyaksikan pertunjukan artis.

“Yang datang itu belum tentu memilih kita,” akuinya.

Meski demikian, di tubuh PKB sendiri, sudah mengagendakan untuk menggelar kampanye terbuka dengan menghadirkan caleg tingkat pusat.

Direncanakan, caleg DPR RI dari PKB Helmi Faishal Zaini rencana akan menghadirkan H. Rhoma Irama sebagai bakal calon presiden dari PKB. Pertemuan kampanye secara terbuka katanya akan digelar di Lapangan Sakra. Kepastian waktunya belum ditetapkan. “Nanti kita akan goyang masyarakat Lotim,” ucapnya.

Terkait minimnya aktivitas kampanye secara terbuka ini juga diakui Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zuhri Rahman. Diwawancara Suara NTB secara terpisah, ia mengatakan, kampanye terbuka dinilainya hanya sebagai pemborosan.

Zuhri juga mengakui adanya konsekuensi membayar massa acap kali melakukan pengumpulan massa. Menurutnya, hal ini dianggap kurang baik dan harus dirubah. Main politik secara transaksional dianggap kurang pantas. Pola pikir masyarakat dalam memandang politik ini harus dirubah.

Sebagai partai bernafaskan Islam dengan lambang Ka’bah ia menyatakan, kegiatan kampanye secara terbuka memiliki dampak negatif. Karenanya PPP ini pun lebih mengarah kepada kegiatan kampanye yang bersifat dialogis. “Yang monologis (terbuka) ini memiliki dampak negatif, antara lain sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Praktik politik uang, lanjutnya juga harus ditentang dalam pesta demokrasi. Ajang kampanye ini diharap bisa digunakan untuk mengenalkan program masing-masing partai. Dikritik Ketua DPC PPP ini cara-cara yang dilakukan sejumlah caleg yang menunggangi sejumlah kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan formal.

Disebut seperti pelaksanaan Workshop UU Desa beberapa hari lalu tuturnya dengan menghadirkan caleg sebuah parpol. Disebut, kegiatan workshop bertemakan desa itu sejatinya dilakukan oleh komisi terkait. Bukan oleh atas nama partai politik. “Jelas itu ditunggangi,” sindirnya. (rus)

PKS Targetkan Perolehan Suara Masuk Dua Besar Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPD PKS Lobar, H.L. Fattimura menyatakan, target perolehan suara PKS di NTB harus masuk dua besar dengan 10 anggota DPRD Lobar, dua kursi DPRD provinsi dan 2 DPR RI. Target ini diyakininya bisa diicapai karena dari hari ke hari PKS mendapatkan sambutan dan dukungan yang meningkat dari masyarakat.

Terutama para caleg lebih semangat dan termotivasi.

“PKS mendapatkan sambutan dan dukungan yang meningkat dari masyarakat,” un(Suara NTB/her) gkap Fattimura, Selasa (18/3) HL. Fattimura kemarin. Caleg DPRD NTB Dapil Lobar dan KLU ini menyatakan, setiap kali turun ke masyarakat, ia menerima keluhan warga terkait pelayanan kesehatan, sarana prasarana, tempat ibadah dan kedekatan eksekutif dengan masyarakat.

Menurutnya, bukan DPR saja yang harus turun mengunjungi masyarakat, namun jajaran ekskutif juga harus tetap turun dan menyapa masyarakat agar setiap pembahasan anggaran selalu berpihak ke masyarakat. Lebih jauh dikatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pengurus DPD, DPC, Caleg dan tim penenangan, bahwa untuk mencpai target capaian kursi di Pileg 2014 ini, PKS tidak serta merta semua kampanya yang disodorkan KPU diambil.

Hal ini mengacu pada aspirasi para Caleg PKS dan pesan partai agar lebih bisa diterima masyarakat. PKS Lobar katanya tidak akan mengambil kampanye monologis, namun mengambil kampanye dialogis. “Kami tidak mengambil kampanye monologis,” tukasnya. Terkait LHI, bagi para Caleg PKS tidak ada pengaruh dalam pencapaian target. “Kami tetap fokus bekerja dengan hati dan cinta,” ujarnya. (her)

Komisioner KY Lapor KPK Terkait Souvenir ’’iPod’’ Jakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri telah melapor ke KPK terkait pembagian souvenir berupa Ipod (peranti musik) seharga Rp 700 ribu-an dalam resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. ‘’Sudah lapor ke KPK melalui staf,’’ kata Taufiq, di Jakarta, Selasa (18/3).

Menurut dia, sebagai pejabat negara dirinya wajib melapor(ant/Bali Post) Taufiqurrahman Syahuri kan ke KPK karena mendapat pemberian yang tidak terkait dengan jabatan. “Nanti KPK akan menentukan apakah souvenir itu termasuk gratifikasi atau bukan,” katanya.

Sementara bagi pemberi (Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi) tidak masalah karena menghormati para tamu dan sifatnya umum. Taufiq mengakui bahwa laporan terkait pemberian pihak lain ini bukan pertama kali dilakukan, tetapi sudah empat kali.

“Saya sering lapor KPK kalau dapat hadiah atau sovenir, sudah tiga kali, dan ini keempatnya,” ungkapnya. Taufiq mengungkapkan dirinya pernah dapat sovenir lukisan dari teman dosen yang baru pulang dari pendidikan di Jepang.

“Pernah juga saya diberi tanda kasih berupa makanan kering, dan dilaporkan ke KPK namun dikembalikan,” katanya. Sedangkan hadiah berupa laptop (komputer jinjing) yang diberikan teman sebagai kenang-kenangan telah disita oleh KPK, katanya. (ant/Bali Post)

Penyumbang Tingginya Angka Golput

(Suara NTB/Met)

TAHANAN - Dua oknum pelaku curanmor yang pernah mencuri mobil Honda Jazz di Unram ditahan di Polsek Cakranegara. DY juga mengakui TKP pencuriannya mencapai lebih dari 73 titik selama tahun 2013 kemarin.

Polres Mataram Ungkap Sindikat Curanmor

Selama 2013, Pelaku Beraksi di 73 TKP

Selong (Suara NTB) Sebanyak 3.579 terdiri dari 3.421 laki-laki dan 158 perempuan warga Lombok Timur (Lotim) yang menjadi TKI ke luar negeri sesuai data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) menjadi penyumbang tingginya angka Golput.

Sudah dipastikan, ribuan TKI tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pesta demorkasi 9 April 2014 mendatang.

Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Taharudin, SH., mengakui fakta itu. Menjawab Suara NTB di ruang kejranya, Selasa (18/3) kemarin, ia mengatakan, pihak KPU sendiri tidak bisa melarang orang untuk berangkat menjadi TKI. Katanya, menjadi TKI merupakan hak asasi warga untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sementara itu, menggunakan hak pilih hanyalah hak sebagai warga negara

dalam ajang pesta demokrasi. Usulan agar dilakukan moratorium pemberangkatan selama proses pesta demokrasi digelar ini pun tidak bisa dilakukan.

Realita banyaknya TKI yang berangkat itu memang terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Meski diakui di luar negeri ada disebut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Luar Negeri (LN). Namun mekanisme selama di luar negeri menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. “Kita di daerah tidak tahu mekanismenya seperti apa di luar negeri,” katanya.

Taharudin menambahkan, banyaknya warga Lotim yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berangkat meninggalkan kampung halaman ini mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Disebut, target partisipasi pemilih pada Pileg tahun ini 80-90 persen. Diketahui pada Pemilu 2009 lalu partisipasi pemilih di Lotim mencapai 76 persen. (rus)

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram bersama Jajaran yang ada di Polsek Cakranegara, memberikan keterangan resmi terkait pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) yang cukup berbahaya. Sebelumnya pelaku yang berinisial DY (23) remaja asal Bilelando, Lombok Tengah ditahan selama 10 hari di Polsek Cakra.

Polisi melakukan pengembangan selama penahanan dan akhirnya pelaku mengakui sekitar 73 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang masih di ingatnya, Selasa (18/3). DY diduga merupakan salah satu pemain yang tergabung dalam sindikat pencurian dengan pemberatan. Dari hasil pengembangan sementara, polisi hanya mampu mengamankan barang bukti yakni sekitar 12 Unit Sepeda Motor dan 1 unit Mobil Honda Jazz.

DY ditangkap Polisi di kediamannya di kelurahan Bilelando Kecamatan Praya Tengah pada tanggal (8/3) minggu lalu.

“Untuk saat ini Polisi sedang melakukan pengembangan, jumlah TKP pencurian yang dilakukan DY ini mencapai ratusan titik di Mataram. Nah kami berharap agar semua pelakunya bisa tertangkap, karena mereka ini tergolong dalam sindikat pencurian yang cukup

meresahkan,” ungkap Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko.

Selain itu Kapolres Mataram juga sempat mengatakan agar pengungkapan sindikat curanmor yang dilakukannya tidak hanya mendapatkan para pelaku saja. Melainkan ia sangat berharap agar berhasil mengamankan barang bukti yang merupakan hasil curian mereka.

Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan tersangka DY telah mengakui sekitar 73 TKP lokasi pencurian. Angka itupun masih bersifat sementara karena pelaku hanya mengungkapkan yang masih di ingatnya saja.

Senada dengan Kasat Reskrim, Kapolsek Cakranegara Kompol I Gede Sukma menjelaskan, lokasi pencurian yang

dilakukan oleh kawanan sindikat pencurian sepeda motor tersebut mencapai ratusan titik. “Hasil pengembangan sementra yang kami lakukan bahwa lokasi pencurian di Mataram itu dia akui sekitar 73 titik. Itupun yang diingatnya saja.

Belum yang di wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat. Kemarin ia mengaku pernah mencuri di Kawasan Senggigi, Lingsar dan Narmada serta Wilayah Gerung, di satu lokasi ia mengaku mengambil masing masing dua unit Sepeda Motor,” terangnya.

Pengakuan pelaku saat ditanya wartawan, DY bersama rekan – rekannya yakni A alias Belo yang tertangkap Polisi (3/ 3) melakukan pencurian secara acak. Mereka bergerak malam hari dan bahkan siang hari. DY juga mengakui melakukan pencurian dengan menodong korban menggunakan senjata tajam. (met)

Bawaslu Upayakan Kades dan Anak-anak Tidak Ikut Kampanye Mataram (Suara NTB) Kampanye rapat umum telah memasuki hari ketiga. Hasil pemantauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB di beberapa titik, Kampanye rapat umum hari kedua masih ditemukan anakanak dan oknum kepala desa.

Meski demikian, Bawaslu terus berusaha mencegah anakanak dan oknum kepala desa untuk ikut berkampanye.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu, NTB, Bambang Karyono, ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (18/3) kemarin, mengatakan kampanye hari kedua berlansung aman. Akan tetapi masih diupayakan supaya anak-anak tidak ikut. “Hari kedua aman, akan tetapi supaya anak-anak tidak ikut, itu terus kami upayakan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya penyaringan yang dilakukan pihakn-

ya berkoordinasi dengan kepolisian adalah langkah konret untuk mencegah anakanak ikut kampanye. “Dengan keadaan lapangan di NTB yang rata-rata masih terbuka, keadaan terlibatnya anakanak dalam kampanye ini juga kondisinya sangat akut. Penyaringan ini adalah salah satu langkah konkret yang bisa kami lakukan,” tuturnya.

Ditambahkannya, jika penyaringan sudah dilakukan, hal itu dapat mempengaruhi keinginan dan semangat anakanak untuk ikut berkampanye.

“Kalau sudah dijaga dan disaring, kan, mereka mikir mau datang atau tidak. Karena ada penjagaan yang tidak membolehkan mereka berada di sana,” tambahnya.

Sementara itu, ketika ditanya adanya oknum kepala desa di KLU yang ikut berkampanye, Bambang menjawab masalah

itu sudah disikapi. “Masalah oknum kades itu sudah kami cegah. Dia tidak bisa ikut kampanye kemarin. Kami suruh dia untuk kembali dan tidak ikut kampanye,” katanya.

Masih berdasarkan pemantauan Bawaslu, Bambang mengaku bahwa oknum kades yang ditemukan berkampanye di KLU tidak menggunakan atribut partai. “Kades yang bersangkutan tidak menggunakan atribut partai,” sebutnya. Bambang menilai, hadirnya salah satu oknum kades ini sebagai indikasi awal adanya kedekatan emosional antara kades dan parpol. “Ini bisa dikatakan indikasi awal kedekatan emosional. Ini menjadi acuan pengawasan kami, jika terbukti melanggar aturan, kami akan tindak secara hukum. Akan tetapi kami tetap utamakan upaya pencegahan supaya pelanggaran tidak terjadi,” tegasnya. (ami)

Polda NTB Amankan Dua Terduga Pengguna Narkoba Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB mengamankan dua orang terduga pengguna narkoba. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di lingkungan Pagesangan, Kota Mataram Rabu (12/3). Mereka diduga sebagai pengguna narkoba karena menyimpan sejumlah peralatan untuk mengonsumsi narkoba.

Jika terbukti, kedua terduga tersebut terancam dikenakan pasal 112 ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf a undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Kabid Humas Polda NTB melalui Kaur Mitra Subbid Penmas Iptu Melta, SH., menjelaskan, kedua terduga masing – masing DNA alias DB (29) dan ES alias E (28) memang pada saat penangkapan sedang mengonsumsi narkoba. Kedu-

anya ditangkap di kediaman DB di Pagesangan. Dari keterangan Polisi, ES merupakan warga Lingkungan Puri Meninting, desa Meninting Kecamatan Batulayar.

“Kemarin memang sempat ada penangkapan dua orang terduga pengguna narkoba jenis shabu. Mereka ditangkap seusai menggunakan narkoba di kediaman DB. ES yang merupakan warga Pejeruk mengaku berteman dengan DB,” kata Melta. Sebelumnya, pelaku diamankan Dit Narkoba Polda NTB. Kedua pelaku sedang diproses untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sejauh ini Polisi belum melakukan tes urine sehingga belum dapat dipastikan apakah kedua terduga tersebut merupakan pengguna atau tidak.

“Untuk sementara kita belum mendapat kabar dari Dit Narkoba, termasuk mengenai tes urine dan segala macamnya, untuk itu kami hanya bisa menyampaikan data awal terkait penangkapan mereka saja,” Kata Iptu Melta kepada Wartawan. Beberapa barang bukti yang ditemukan berupa satu kotak bungkus rokok yang berisi sebatang rokok Sampoerna, satu buah plastik klip putih transparan, dua buah gunting, satu buah botol air mineral dan serta tutupnya diberi dua lubang kemudian tutupnya sudah ditaruhkan pipet penggunaan narkoba, satu bungkus pipet plastik. “Kalau memang mereka terbukti menggunakan narkoba ya tentu mereka terancam akan dikurung selama empat tahun penjara,” ujarnya. (met)

(Suara NTB/rus)

KOTAK SUARA KARDUS - Sejumlah petugas tengah mempersiapkan logistik kotak suara yang terbuat dari kardus.

Sebanyak 1.600 kotak suara ini telah tiba di Lotim dan dipersiapkan untuk nantinya didistribusikan ke TPS-TPS.

Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Selama Kampanye Jakarta (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu menemukan dugaan praktik politik uang yang dilakukan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD selama dua hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka, kata Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Selasa.

“Kami menemukan juga adanya politik uang, selain pelibatan anak-anak secara berjamaah pada pelaksanaan kampanye parpol,” kata Muhammad saat jumpa wartawan terkait Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa.

Tim hukum Bawaslu masih melakukan kajian terhadap dugaan tersebut, sehingga belum dapat diumumkan kepada publik parpol mana saja yang melakukan praktik politik uang.

“Kami belum bisa mem-publish dimana dan partai apa saja karena hasil pengawasan itu sedang dikaji oleh tim hukum Bawaslu,” kata Muhammad.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Daniel Zuchron memperingatkan kepada seluruh parpol peserta Pemilu untuk tidak membagikan uang atau barang lain kepada masyarakat selama kampanye.

Jika kegiatan bagi-bagi uang tersebut terbukti dilaku-

kan oleh peserta kampanye, maka konsekuensi terberat adalah parpol atau caleg bersangkutan dapat didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu.

“Ada tiga hal yang menyebabkan keikutsertaan Pemilu dibatalkan, yaitu politik uang dan barang, pemalsuan dokumen, dan tidak menyerahkan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Daniel.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur pada pasal 86 huruf j bahwa pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye untuk memilih atau tidak memilih parpol atau caleg tertentu.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye juga memperkuat peraturan UU tersebut dengan melarang pemberian uang dan barang sebagai iming-iming untuk menarik suara masyarakat selama berkampanye.

Sanksi pidana yang mengancam perbuatan money politics tersebut adalah kurungan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. (ant/Bali Post)

Kakak Ipar Anas Dipanggil KPK Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kakak ipar mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Dina Zad, terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Anas.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (18/3).

Dina Zad diketahui menjadi orang yang namanya digunakan sebagai pemilik tiga bidang tanah di desa Panggungharjo - Bantul, Yogyakarta yang sudah disita KPK. KPK juga sudah menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero Yogyakarta seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama mertua Anas, Attabik Ali dan rumah Anas di Jalan Selat Makassar dan Jalan Teluk Langsa C9/22 di Duren Sawit Jakarta Timur yang juga diata-

snamakan Atabik Ali. Kyai Haji Atabik Ali adalah mertua Anas Urbaningrum, ayah Atiyyah Laila. KH Atabik Ali adalah anak dari KH Ali bin Maksum bin Ahmad, ulama yang dikenal sebagai orang yang memulai pesantren Al-Quran di Indonesia dan pendiri pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta.

Pesantren tersebut kemudian menjadi badan hukum dengan nama Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang dipimpin KH Atabik Ali. Anas disangkakan melakukan TPPU sejak 5 Maret dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi, KPK menyangkakan Anas dengan pasal 12 UU no 31 tahun 1999 yang membuat Anas terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

Ariyo Wahab Kangen Latihan Teater Saat Libur Jakarta (Suara NTB) Saat sedang tidak ada jadwal latihan untuk drama musikal “Siti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)”, Ariyo Wahab justru merindukannya.

“Kapan latihan lagi nih. Kalau libur malah kangen,” kata Ariyo yang ditemui di jumpa pers “Siti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)” di Galeri Indonesia Kaya, Senin sore.

Dalam lakon arahan Denny Malik itu, Ariyo berperan sebagai ayah Siti Nurbaya, Baginda Sulaiman. Meski berat, Ariyo menyebut latihan pementasan teater “gila-gilaan”, ia berpendapat latihan keras seperti itu memang diperlukan.

“Kalau film kan masih bisa di-cut (potong). Kalau ini tidak, jadi persiapan harus total,” katanya.

Ini adalah ketiga kalinya Ariyo ikut pementasan teater.

Menghapal dialog tidaklah sesulit menghayati karakter yang diperankannya. Apalagi, persiapannya tergolong singkat. Ia baru mulai latihan pada bulan Januari lalu.

Waktu yang singkat itu membuatnya tidak sempat mencari tokoh lain sebagai acuan atau pembanding tokoh Baginda Sulaiman. Ia banyak berdiskusi dengan sutradara untuk menghidupkan karakter itu.

“Pengen ngerasain sendiri aja. Benar-benar membangun (karakter) sendiri, dengan Mas Denny (Malik),” katanya.

Meski latihannya berat, Ariyo bersemangat bila ada tawaran main teater lagi menghampirinya, terutama yang berhubungan dengan budaya Indonesia.

Menurutnya, siapa lagi bila bukan kita sendiri yang melestarikan kebudayaan.

“Siti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)” akan dipentaskan di Teater J a k a r t a , Taman Ismail Marzuki, pada 29-30 Maret 2014. (ant/balipost)

Ariyo Wahab

Kekasih Mick Jagger Bunuh Diri New York Perancang busana L’Wren Scott, kekasih vokalis band legendaris Rolling Stones Mick Jagger, ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri di apartemennya di Manhattan, kata polisi setempat seperti dikutip Reuters.

Scott, mantan model yang busana rancangannya menjadi favorit para bintang Hollywood kelas atas seperti Nicole Kidman, Amy Adams dan Penelope Cruz, ditemukan gantung diri dengan menggunakan sebuah syal.

“Kami menginvestigasinya sebagai bunuh diri,” katra detektif polisi New York Kelly Ort. Polisi mengaku mendapatkan informasi awal bahwa Scott berusia 49 tahun namun belum dikonfirmasi keluarganya.

Jagger (70), melalui juru bicaranya, mengaku sangat terkejut dan terguncang, sedangkan keluarga Scott mengeluarkan pernyataan permintaan privasi.

Pasangan glamor ini berkencan sejak 2001 dan sering terlihat pada berbagai acara selebritis. Perempuan bertubuh tinggi menjulang melewati tinggi tubuh Jagger.

Kabar ini mengguncang Nicole Kidman yang menjadi temannya selama 25 tahun dan tak bisa mengatakan apaapa, sebut juru bicara Kidman.

Kematiannya menyusul rangkaian kematian dua raksasa dunia fesyen yang diketahui mati bunuh diri, yaitu perancang Inggris Alexander McQueen yang depresi lalu bunuh diri di London pada Februari 2010 dalam usia 40 tahun, sedangkan teman dekatnya, editor fesyen Inggris Isabella Blow meninggal dunia pada 2007 pada usia 48 tahun. Scott menjadi salah satu perancang paling terkenal New York dalam dekade terakhir. (ant/balipost)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Enam Situs Purbakala Ditemukan di Lombok Mataram (Suara NTB) Enam situs penemuan purbakala di Pulau Lombok cukup menakjubkan. Temuan – temuan tersebut sebagian telah dipajang di Museum Negeri NTB sebagai benda koleksi. Beberapa temuan itu antara lain Masjid Kuno Bayan Beleq, Taman Wisata Narmada, Makam Selaparang serta tiga situs berupa prasasti zaman prasejarah yakni Nekara (Beduk Masalalu), Arca Siwa dan Lingga Yoni (sebuah lambang kesuburan menurut Kepercayaan Agama Hindu).

Keenam situs penemuan purbakala tersebut kini tersimpan rapi di dalam Museum Negeri NTB. Hanya saja penemuan dalam bentuk tempat seperti Taman Narmada, Mesjid Kuno Bayan dan Makam Selaparang masih pada posisinya semula. Dan kini masih menjadi situs kebudayaan yang dikeramatkan.

Hubertus (40) seorang pemandu Wisata Museum menerangkan seluk beluk serta fungsi dari hasil temuan yang kini telah diabadikan. Menurutnya masyarakat sasak pada zaman purbakala memang sarat dengan situs – situs menakjubkan serta cukup membanggakan.

“Penemuan – penemuan purbakala yang merupakan situs kebudayaan masa lalu kini diabadikan di Museum.

Tujuannya adalah untuk menjaga serta mempertahankan bentuk keaslian serta benda –benda purbakala.

Saat ini kalau di pulau lombok, ada sekitar enam situs

purbakala yang sudah dicatat oleh Museum, baik yang sudah diabadikan disini maupun masih berupa tempat seperti taman Narmada,” terangnya.

Ia menjelaskan tentang penemuan Nekara yang tersimpan di Museum tersebut, dari keteranganya Nekara ditemukan sekitar tahun 1991 di Kelurahan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. “Nekara yang ditemukan di Sambelia tersebut dalam keadaan tertimbun, jadi secara tidak sengaja masyarakat setempat saat menggali sumur menemukan benda tersebut di kedalaman sekitar puluhan meter dari permukaan,” jelasnya.

Selanjutnya penemuan Arca Siwa, berupa patung mini dengan tinggi sekitar 20 cm.

Arca tersebut ditemukan di Hutan Batu Pandang, Desa Sapit Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, motif patung tersebut mimiliki ciri khas Abad ke-9.

Patung tersebut ditemukan

sekitar tahun 1950.

“Ditemukannya arca tersebut menandakan adanya jejak serta pengaruh kerajaan Hindu yang masuk ke wilayah pringgabaya pada kisaraan abad 9 dan seterusnya,” Kata Hubertus sambil memperlihatkan patung Arca Siwa yang berukuran mini tersebut.

Penemuan selanjutnya yakni Lingga Yoni. Benda ini ditemukan di Kawasan Lombok Bagian Utara. Benda tersebut ditemukan sekitar tahun 1974. Diperkirakan benda tersebut merupakan produk masyarakat Hindu Budha pada akhir abad ke-12.

Dimana pada abad tersebut zaman prasejarah telah berakhir. “Lingga Yoni itu merupakan suatu lambang kemakmuran masyarakat prasejarah yang memeluk agama Hindu Budha,” jelasnya.

Berlanjut pada temuan – temuan berupa tempat bersejarah yakni, Mesjid Kuno Bayan Beleq. Mesjid Kuno Bayan yang kini masih untuk ke-

(Suara NTB/Met)

MINIATUR -Miniatur arca siwa merupakan salah satu dari enam temuan zaman purbakala yang diabadikan di Museum Negeri NTB. beradaanya diperkirakan merupakan bangunan pada masa abad ke-16. Adanya mesjid tersebut menandakan jejak bukti masuknya Agama Islam ke Pulau Lombok. “Pengaruh Islam diperkirakan masuk ke Pulau Lombok sekitar abad ke-16 tersebut, dimana dibuktikan dengan adanya jejak yang ditinggalkan oleh Sunan Prapen yakni berupa Mesjid Kuno di Bayan,” Hu-

bertus kembali menjelaskan.

Dua penemuan selanjutnya yakni taman Narmada dan Makam selaparang diperkirakan muncul pada abad Ke-17.

Sayangnya tidak ada miniatur yang dilukiskan sebagai bentuk dokumentasi serta pengabadian. Seperti halnya Candi Borobudur kini terpampang didalam sebuah miniatur serta menjadi pajangan di Museum tersebut. (met)

Pesan Keragaman Perupa Indonesia di ”Art For Cancer” Datangi penggalangan dana bertajuk Art for Cancer di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta, pengunjung bisa menerjemahkan dan mengapresiasi karya lima perupa Indonesia yang baru saja ditampilkan pada forum seni rupa internasional, Bienniale Venesia 2013 lalu.

MEMASUKI bagian depan museum, ribuan stupa karya Albert Setyawan, bertajuk Cosmic Labyrinth: The Silent Pathway ada. Bukan stupa kebanyakan, karena dia diinspirasi bentuk rumah ibadah: gereja, mesjid, dan candi.

1.200 stupa ini mencerminkan ke-bhinneka-an, penciri Indonesia sepanjang masa dengan toleransinya.

Ke dalam museum, ada sesosok berjubah berwarna cerah dengan ratusan manik-manik.

Ternyata, manik-manik itu berisi janin-janin merah menyala. Di depan sosok ini terdapat sampan perahu dayung kecil berwarna hitam dan tampak usang. Inilah dia, Unbearable Darkness, karya Titarubi.

Sampan usang ini ternyata menyimpan banyak cerita kehidupan yang menjadi saksi bisu sejarah Indonesia yang kelam, termasuk kekuasaan kolonial di negara ini. Pada sisi kanan karya Tita ini, gerbang sepanjang kurang lebih belasan meter berposisi.

Mirip dengan relief di Candi Borobudur dan candi lain, relief gerbang itu terbangun dari grafit.

Sekumpulan figur grafis

duduk mengelilingi meja, mereka berwajah. Mereka adalah pahlawan dan presiden Indonesia dulu sampai saat ini. Di antara figur-figur ini, hanya ada satu figur yakni figur perempuan yang berdiri, karya yang dinamakan Endang Wiharso —empuna karya— The Indonesian: No Time to Hide.

Eko Nugroho mengajukan Penghasut Badai-badai, patung serupa manusia berdiri dan duduk berbagai macam posisi di atas rakit bambu dan drum minyak bekas.

Negara Indonesia yang disokong kekayaan minyak dan sumber daya alam lainnya dia representasikan dalam karyanya ini.

Terakhir, di tengah ruangan museum giliran karya Sri Astari, Pendopo: Dancing the Wild Seas yang giliran layak mendapat perhatian, serupa sembilan patung wayang penari yang sedang berada dalam pendopo.

Dari budaya Jawa, pendopo bagian penting dalam rumah tradisional mereka, tempat (juga) tradisi dan budaya Jawa dijaga dan dikawal. (ant/balipost)

Andi /Rif Mainkan Datuk Maringgih Versi Dirinya Jakarta (Suara NTB) Andi /rif tidak memungkiri peran Datuk Maringgih lekat dengan nama mendiang HIM Damsyik.

HIM Damsyik berperan sebagai Datuk Maringgih pada sinetron “Siti Nurbaya” yang ditayangkan di TVRI pada tahun 1992.

Andi kini mendapatkan peran yang sama pada drama musikal “Siti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)” arahan Denny Malik.

Andi mengaku bahwa sutradara membebaskan-

RUPA-RUPA

nya untuk menginterpretasi Datuk Maringgih sesuai dengan pandangannya.

“Mereka membebaskan saya cari style saya sendiri selama cocok sama saya,” kata Andi saat jumpa pers di Galeri Indonesia Kaya, sore ini.

“Saya ingin tetap licik, jahat, genit, tapi elegannya ada,” katanya saat ditemui usai jumpa pers.

Karakter Datuk Maringgih memegang peranan besar dalam cerita lama tersebut.

“Cerita ini nggak ada kan, kalau nggak ada Datuk Mar-

LAUNDRY

inggih,” cetusnya.

Ia ingin begitu melihat sosoknya, penonton tidak lagi memikirkan sosok yang sebelumnya pernah menjadi Datuk Maringgih. Ia bahkan senang jika nanti ada yang memanggilnya “Datuk Maringgih”. Karena artinya, ia sukses memerankan karakter tersebut.

Ini adalah ketiga kalinya Andi ikut dalam lakon teater. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam “Rock Opera” dan “Diana” (2010). (ant/balipost)

CORAL&BATU ALAM

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Merasa Tidak Dilayani dengan Baik

Gerakan Zakat KETUA Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Lombok Timur (Lotim), TGH. Abdul Latief, mengatakan, zakat harus dijadikan gerakan bersama-sama.

Kesadaran masyarakat dalam berzakat harus ditingkatkan, sehingga bisa mengeluarkan zakat sesuai perintah Allah.

Kepada Suara NTB di Selong, Selasa (18/3), TGH. Abdul Latief, menyebut potensi zakat di Lotim sangat besar. Apalagi sudah ada kebijakan tentang zakat dari pemerintah daerah agar segera diaplikasikan.

(Suara NTB/rus) “Khuz min amwaalihim ..,artinya TGH. Abdul Latief ambillah sebagian dari harta kalian,” ujarnya mengutip firman Allah SWT dalam Al Qur’an yang menegaskan tentang arahan menyegerakan mengeluarkan zakat.

Kata “Khuz”, terangnya, merupakan fi’il amar atau kata perintah. Standar nisob ada ketentuan dan sudah jelas. Dalil ini dimaknai Ketua Dewan Pertimbangan ini adalah menyegerakan mengeluarkan dan menyegerakan pula untuk didistribusikan.

Diakuinya, para tuan guru dan tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang zakat. Dalam tubuh Bazda sendiri, berkumpul 23 tuan guru yang berkompeten di bidang agama yang nantinya memberikan pemahaman di tengah masyarakat tentang arti pentingnya zakat.

Melalui zakat, tidak saja dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Zakat tak sekadar membantu warga miskin. Dalam konsep Islam, kesejahteraan tidak saja diukur dari segi materi, tapi memiliki keterkaitan dengan emosi jiwa, akhlak dan moral.

Melalui penyaluran zakat dengan niat ibadah kepada Allah, diyakini akan menciptakan ketenangan.

“Orang memperoleh harta lalu digunakan di jalan yang diridoi Allah serta dikerjakan dengan cara yang benar seperti berinfaq dan bersedekah itulah kunci ketenangan,” ucapnya.

Dalam membayar zakat, katanya, tidak harus melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). Seperti zakat pertanian yang selama ini masih belum maksimal penggarapannya. Penyaluran zakat bisa langsung ke kelompok-kelompok yang membutuhkan. (rus)

Larangan Kampanye

Panwaslu Surati Seluruh Pimpinan Ponpes Selong (Suara NTB) Pondok pesantren (ponpes) merupakan salah satu tempat yang sering digunakan untuk berkampanye. Padahal, salah satu lembaga pendidikan ini dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun menyurati seluruh pimpinan ponpes di Lombok Timur (Lotim) agar tidak memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kampanye.

(Suara NTB/rus) “Dari segi kewajiban kita Miftahurrahman sudah mengingatkan kepada Ponpes,” ucap Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman kepada media di Selong, Selasa (18/3) kemarin.

Ponpes juga diakui menjadi tempat paling mudah mengumpulkan massa yang banyak. Ia menjelaskan, diminta kepada pimpinan ponpes agar tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apapun terhadap parpol atau caleg parpol yang melakukan kampanye di lingkungan ponpes.

Saat ini sudah ada ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan para caleg di ponpes. Antara lain dilakukan di salah satu Ponpes di Aikmel. Dilaporkan ada kegiatan kampanye salah satu caleg DPR RI. Menindaklanjuti temuan tersebut, Panwaslu sudah memanggil pihakpihak yang diduga melanggar, termasuk pimpinan ponpes bersangkutan.

Diakuinya, saat ini ada beragam bentuk cara dilakukan parpol maupun caleg untuk meraup suara. Harapannya, semua parpol dan caleg ini bisa meminimalisir pelanggaran.

Terhadap aksi-aksi pelanggaran itu diharapkan ada peran serta aktif dari masyarakat untuk melapor.

Mengenai dugaan praktik money politics sejauh ini belum ada temuan. Laporan pengaduan pun belum ada. Miftahurrahman mengaku, money politics ini kayak hantu dan sulit dibuktikan. Pembuktian adanya money politics harus ada dokumen gambar waktu serah terima. Ditambah lagi adanya bukti ril materi uang yang diserahterimakan. “Kalau sembako yang ada stikernya itu bisa dibuktikan dan ditelusuri dugaan pelanggarannya, kalau uang ini agak susah,” ucapnya. (rus)

Indikasi Kebocoran Pajak, Aparat Berwajib Harus Turun Giri Menang (Suara NTB) Temuan adanya indikasi kebocoran pembayaran pajak di Lombok Barat (Lobar) bukan masalah baru, namun hal ini telah “diendus” sejak lama oleh kalangan DPRD Lobar. Masalah ini bahkan telah terjadi secara sistemik, sehingga tak heran tiap tahun terjadi tunggakan pajak yang terus bertambah.

Karena itu, untuk menelusuri temuan dewan itu pihak berwajib baik itu dari BPK dan Kejaksaan diminta turun menelusuri adanya indikasi kebocoran pajak ini. “Hasil uji petik Komisi II, tingkat hunian hotel ternyata 75 persen, namun yang ditetapkan Dinas Pendapatan (PPKD, red) hanya 15 persen yang ditarik pajaknya. Ini kan jelas-jelas ada indikasi kebocoran,” ungkap Komisi II DPRD Lobar yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, Indra Jaya Usman, Selasa (18/3).

Dirinya tidak heran, jika terdapat tunggakan pajak tiap tahunnya mencapai miliaran. Karena menurutnya, hal ini sering kali terjadi, sehingga menjadi persoalan sistemik.

Menurutnya berdasarkan hasil penelusuran dan uji petik dewan ke hotel-hotel, diitemukan tingkat hunian sekitar 75 persen, sehingga ditetapkanlah tingkat hunian yang ditarik pajaknya sekitar 45 persen. Akan tetapi faktanya, yang ditagih oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) hanya 15 persen. Selain itu, diberlakukannya Perda Jasa Usaha Pariwisata ditetapkan sekitar 25 persen, akan tetapi faktanya hal ini tidak berjalan.

Menurut Politisi Demokrat ini, pajak hotel telah ditetapkan penagihannya dengan 45 persen tingkat hunian. Namun setelah ditelusuri lebih dalam ternyata banyak hotel yang tingkat huniannya ditetapkan PPKD hanya di bawah 15 persen. Sementara, hasil uji petik tingkat hunian ternyata 75 persen. Ia menduga, terdapat kebocoran dan mismanajemen.

Ia membandingkan pemasukan Gili Trawangan ketika masih dikelola Pemkab Lobar hanya Rp 300 juta, akan tetapi setelah keluar dari Lobar menghasilkan belasan miliar untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Ia menilai hal itu disebabkan target PAD yang dipatok dari sektor pajak hotel terlalu di bawah potensi yang ada.

Selain itu, ketaatan terhadap aturan Pemda terlalu lemah terhadap WP. Terutama menyangkut, pelaksanaan Perda Jasa Pariwisata yang disahkan. Sesuai perda ini, kenaikan pajak mencapai 10-25 persen, namun tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ketegasan harus dilakukan, sehingga potensi pendapatan daerah tidak hilang. Tidak hanya itu, jika ada unsur pelanggaran, aparat harus turun melakukan penyelidikan. (her)

Lagi, Pelayanan Rumah Sakit Tripat Dikeluhkan Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung Lombok Barat (Lobar) kembali mendapat keluhan dari masyarakat. Kali ini warga miskin asal Desa Pelangan Sekotong mengeluhkan buruknya pelayanan di Rumah Sakit Tripat. Keluarga pasien yang hendak mengobati pasien ke rumah sakit justru disuruh ke sana kemari. Akibatnya, keluarga pasien terpaksa tiga hingga empat kali bolak-balik Gerung dari Pelangan untuk berobat.

Unah, salah seorang keluarga pasien bernama Budiono.

Ia menderita sakit pada saluran kencing saat buang air kecil. Kamis (13/3) lalu, ia membawa pasien ke Rumah Sakit Tripat Gerung. Ia membawa pasien ke rumah sakit dengan harapan segera ditangani. Akan tetapi sebaliknya, justru sesampai disana ia disuruh kesana kemari. “Kami

‘’dioper’’ kayak bola, karena mungkin kami pasien miskin,” aku Unah, Selasa (18/3).

Pasien lantas dioperasi untuk memasang selang sebagai saluran kencingnya. Itupun pasien ini dioperasi setelah lama mengerang kesakitan. Setelah selesai operasi, sang dokter di Rumah Sakit Tripat Gerung menyarankan agar selang yang dipasang di

saluran kencingnya itu dibuka di puskesmas, namun bisa juga di rumah sakit.

Jumat besoknya, ia membawa pasien kembali ke rumah sakit, karena mengeluh sakit pada saluran kencingnya tak bisa hilang, malahan bertambah sakit. Anehnya, saat ia membawa pasien ke Rumah Sakit Tripat Gerung sang dokter justru tak berani membu-

ka selang itu. Lantas dokter memintanya kembali pulang.

Ia kembali membawa pasien ke Gerung Selasa (18/ 3) kemarin. Perlakuan rumah sakit tak berubah. Ia kembali disuruh kesana kemari, lantaran mengusulkan menggunakan BPJS. Karena tak tahan, ia pun sempat marahmarah, karena kasihan melihat pasien kesakitan. Ia pun terpaksa beralih menjadi pasien umum. “Barulah kami dilayani,”imbuhnya. Karena tak berani melepas selang itu, dokter pun menyarankan agar pasien dioperasi dengan biaya di atas Rp 10 juta. Ia mengaku tak mampu, sehingga terpaksa membawa pulang

keluarganya yang sakit.

Terpisah Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fathoni menampik jika pihak rumah sakit memperlakukan pasien seperti itu. Menurutnya, pihak rumah sakit berupaya memberi pelayanan yang maksimal. Kemungkinan katanya, pasien tidak menggunakan surat rujukan saat dibawa ke rumah sakit. ”Mungkin pasien tak menggunakan surat rujuk dari puskesmas,” kilahnya. Ia menyarankan agar meminta rujukan dari Puskesmas Pelangan, sehingga bisa dilayani dengan baik tanpa membedabedakan status pasien. (her)

Pembahasan LKPJ

Dewan Klarifikasi Eksekutif

(Suara NTB/kir)

SELESAIKAN JALAN - Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membantu mempercepat penyelesaian jalan depan kampus IPDN NTB di Kelurahan Leneng Praya. Rencananya kampus tersebut akan diresmikan minggu depan oleh Mendagri.

Mendagri Dijadwalkan Resmikan Kampus IPDN Praya (Suara NTB) Rencana peresmian kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) NTB dipastikan tetap akan berjalan. Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya direncanakan akan meresmikan secara langsung, urung hadir. Peresmian direncanakan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), antara tanggal 26-27 Maret mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos. M.Si., saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/3). Penetapan rencana peresmian sendiri diambil dua hari, karena masih harus menunggu kesiapan dari

Mendagri sendiri. “Tentatif rencana peresmian kampus IPDN NTB sudah ditetapkan dua hari tanggal 26 atau 27 Maret mendatang, sembari menunggu kesiapan dari Mendagri sendiri,” sebutnya.

Sebelum peresmian, para praja dan pegawai IPDN sendiri akan mulai pindah tanggal 24 Maret. Bersamaan dengan pemindahan fasilitas penunjang lainnya. Baik itu fasilitas penunjang bagi para praja maupun fasilitas perkantoran untuk pegawai IPDN NTB. Adanya kepastian tersebut, Pemkab Loteng segera mematangkan semua persiapan yang dibutuhkan.

Walau secara teknis peresmi-

an tidak terlibat langsung, tetapi Pemkab Loteng diminta bantuan untuk persiapan pendukung peresmian. “Apakah itu dukungan selama boyongan, persiapan fasilitas penerang jalan sampai sosialisasi kepada masyarakat sekitar,” paparnya.

Sementara, pantauan Suara NTB di lokasi kampus IPDN NTB, aktivitas pekerjaan fisik masih terlihat di beberapa sudut. Namun hanya berupa kegiatan kecil saja.

Sedangkan untuk aktivitas pembangunan fisik besar sudah tidak nampak lagi. Hanya terlihat aktivitas beberapa pekerja yang sedang membersihkan sisa-sisa proyek. (kir)

Bupati KLU Sesalkan Rencana Pansus Honorer K2 DPRD Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, menyesalkan adanya rencana pansus (panitia khusus) yang dilayangkan kubu legislatif terhadap kelulusan tenaga honorer katagori 2 (K2).

Menurut bupati, kalangan DPRD khususnya di Komisi yang terkait dengan pemerintahan seharusnya memberi dukungan kepada eksekutif, bukan sebaliknya.

“Hari ini (kemarin, red) saya baca koran, yang lulus CPNS akan dipersoalkan oleh DPRD, apanya yang mau dipersoalkan?,” tanya Bupati, saat membuka Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU di Medana Bay Marina, Selasa (18/3).

DPRD, ujarnya, idealnya mendorong, memberi support untuk bersama-sama berikhtiar. Termasuk membantu agar angka penerimaan lebih banyak pada formasi CPNS umum maupun katagori 2. Dirinya tak habis pikir, kubu legislatif justru ingin mempersoalkan. Pada bagian yang

dipersoalkan itu pula, tentunya bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena kelulusan orang per orang pelamar CPNS merupakan kewenangan pusat. “Ada dikatakan, pelamar meninggal dibilang lulus, lulus dari mana kenyataannya orang meninggal. Harusnya kita saling support, jangan malah mau buat pansus,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

“Di 2010 juga ada Pansus, sejak saat itu saya sudah menunjukkan kekecewaan saat penerimaan CPNS. Karena saat itu pun, 50 persen putra daerah diluluskan, sekarang dari 149 orang yang lulus, hanya 8 persen atau 12 orang anak KLU. Bahkan saat penerimaan pertama, saya dilaporkan ke Kejaksaan karena tudingan bupati menerima masing-masing Rp 35 juta. Saya bilang Demi Allah, tidak menerima apapun,” cetus Djohan Sjamsu.

Saking kecewanya dengan segala tuduhan tak berdasar yang dialamatkan ke dirinya, Bupati KLU bahkan menung-

gu ajakan untuk melakukan demo. Apabila ada demo dari warga terkait penerimaan, orang nomor satu di KLU ini tak segan untuk berbaur. Hanya saja, kata dia, ia mempertanyakan siapa yang seharusnya didemo dalam kasus tersebut.

Bupati dalam berbagai lawatan ke Jakarta, mengakui tidak pernah membawa aspirasi atas orang per orang. Penerimaan CPNS KLU yang baru lalu pun, bupati mengakui secara khusus meminta kepada Menteri PAN RB termasuk melalui Dirjen, agar pusat mengutamakan putra daerah.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD KLU, Sopian, SIP., yang turut dalam konsultasi ke Kemenpan belum lama ini mengatakan, Pansus justru mencuat setelah kawan-kawan DPRD mendengar penjelasan dari Kemenpan. Bahkan tidak hanya KLU, DPRD Kabupaten/Kota lain di Indonesia yang memperoleh kuota CPNS Honorer K2 juga akan membentuk Pansus, karena persoalan prosedural pemberkasan yang dinilai janggal. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lombok Barat (Lobar) Senin (17/3) lalu diskors. Alasannya, sejumlah kepala dinas teknis tidak hadir pada rapat itu. Sementara, kehadiran kepala SKPD bersangkutan sangat diperlukan dalam membahas dua LKPJ, yakni LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2009-2014 dan LKPJ akhir tahun 2013.

Dalam pembahasan LKPJ ini, Dewan menemukan sejumlah temuan yang perlu klarifikasi pihak eksekutif dalam hal ini kepala SKPD. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Lukman Muhtar mengaku, sejumlah temuan ini masih belum bisa dieskpose, karena akan ada klarifikasi dari eksekutif. “Sejumlah temuan kami di LKPJ perlu klarifikasi eksekutif,” katanya, Selasa (18/3).

Lukman. Sejumlah temuan itu, katanya, termasuk salah satunya pada pendapatan asli daerah (PAD). Ia tak merinci lebih jauh apa saja item temuan itu, karena akan ditanya pada eksekutif. “Mereka diwakilkan oleh kepala bidang dan sekretarisnya. Sementara yang dibahas, dua LKPJ (LKPJ akhir masa jabatan dan LKPJ akhir tahun 2013. Dua LKPJ ini perlu penjelasan langsung dari penanggung jawab dalam hal ini Kepala SKPD,” tegasnya.

Lukman menjelaskan, saat ini LKPJ masih dalam proses pra-pembahasan di Banggar. Rencananya Rabu

ini akan diparipurnakan agenda nota pengantar kepala daerah. Sesuai tahapan pembahasan LKPJ, pada prapembahasan di Banggar dibahas terkait penggunaan anggaran, termasuk kebijakan dan kinerja. Setelah itu banggar akan menyampaikan hasil pembahasan, setelah kepala daerah menyampaikan nota penyampaian LKPJ. Nota penyampaian kepala daerah dan hasil banggar itu, selanjutnya dibahas dan disampaikan ke pimpinan DPRD. Barulah pimpinan Dewan menindaklanjuti dalam rapat gabungan pimpinan. Pada rapat gabungan pimpinan ini, semua unsur kelengkapan DPRD diundang. Mereka diminta pendapatnya, apakah cukup di tingkat banggar ataukah perlu pembentukan pansus.

Pansus dibentuk karena menyangkut masa jabatan kepala daerah. Pansus ini akan mengkaji apakah data yang diisajikan dalam draf LKPJ itu benar-benar hasil kerja.

“Hal ini perlu diteliti makanya proses pembahasannya agak panjang,” ujarnya. Setelah melalui proses pembahasan panjang itu, barulah ada kesimpulan apakah LKPJ disetujui atau tidak.

Ia menambahkan konsekuensi LKPJ ditolak oleh dewan tak signifikan, karena hanya bersifat konsekuensi pertangggungjawaban ke publik. Pembahasan LKPJ ini sesuai jadwal akan selesai akhir Maret ini. (her)

Tim Verifikasi Honorer K2 Diminta Jalankan Komitmen Praya (Suara NTB) Proses verifikasi berkas tenaga honorer daerah katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), baru dua hari berjalan. Namun berbagai isu miring sudah mencuat ke permukaan. Salah satunya terkait dugaan pungutan yang dilakukan oleh tim pemantau ke sejumlah tenaga honorer K2. Untuk menepis semua dugaan miring tersebut, tim verifikasi diminta berkerja sungguh-sungguh dan menjalankan komitmen awal.

“Kita minta tim verifikasi honorer K2 harus jujur dan sungguh-sungguh menjalankan tugas. Jangan main-main yang justru bisa menimbulkan polemik lagi,” pinta anggota Komisi IV DPRD Loteng, H.M. Rais Ishak, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (18/3).

Diakuinya, pemerintah daerah sudah cukup disibukkan dengan banyaknya persoalan yang muncul terkait honorer K2. Aki-

bat dari kekeliruan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga diharapkan melalui verifikasi kali ini bisa menjadi titik awal perbaikan dari berbagai persoalan yang selama ini telah terjadi.

Apalagi sekarang berbagai isu miring sudah mulai bermunculan. Dan, isu-isu tersebut harus mampu dijawab dengan kerja nyata yang sungguh-sungguh. Supaya hasil verifikasi nantinya tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari.

“Kita menaruh harapan besar kepada tim verifikasi ini. Untuk bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa diterima semua pihak,” tegas Rais.

Sementara itu, Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos. M.Si., yang dikonfirmasi terkait dugaan-dugaan miring yang ada, meminta semua pihak supaya berhati-hati melangkah, karena itu bisa memicu polemik di tengah proses verifikasi yang sedang berjalan. (kir)

Lemah, Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet Praya (Suara NTB) Potensi pemasukan dari kegiatan usaha sarang burung walet di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai cukup menjanjikan. Hal ini dilihat dengan makin menjamurnya jenis usaha ini, khususnya di Kota Praya.

Sayangnya, pengelolaan potensi daerah tersebut sampai sejauh ini masih lemah, sehingga pemasukan yang bisa diperoleh pemerintah daerah jauh dari target yang ditetapkan.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, pemasukan dari pengelolaan pajak sarang burung walet tersebut cenderung menurun. Dan, belum sekalipun mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta lebih serius lagi dalam mengelola potensi pemasukan daerah tersebut.

“Ini potensi besar, tapi belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah,” sebut juru bicara Pansus LKPJ DPRD Loteng, Ahmad Khusairi, saat menyampaikan hasil laporan, pada sidang paripurna DPRD Loteng, Selasa (18/3).

Ia mengungkapkan, sejak

dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 lalu pemasukan dari pajak sarang burung walet terus menurun.

Dari target pada tahun awal sebesar Rp 700 juta, bisa terealisasi hanya sebesar Rp 8 juta.

Angka tersebut menurun pada tahun 2012, yakni tinggal Rp 6,5 juta saja yang terealisasi.

Padahal target sudah diturunkan menjadi hanya Rp 50 juta.

Capaian tersebut makin menurun pada tahun 2013 lalu yang hanya tercapai sekitar Rp 5,5 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp 57 juta. “Tren capaian pemasukan dari pajak sarang burung walet ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan potensi PAD tersebut,” ujarnya. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah daerah harusnya lebih intensif lagi melakukan penagihan. Supaya target yang ada bisa tercapai atau paling tidak capainya bisa lebih besar dari tahuntahun sebelumnya.

Jika kendalanya pada persoalan tingginya besaran pajak yang dipatok, ujarnya, sehingga

membuat banyak wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajibannya, pemerintah daerah harus segera bersikap. Salah satunya bisa dengan mengajukan revisi atas besaran pajak yang dibebankan kepada para wajib pajak. “Jika persoalan pada besaran pajak, segera ajukan revisi,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Pansus LKPJ juga menyoroti keberadaam retail-retail modern, seperti Alfamart dan Indomaret di Loteng. Apalagi muncul indikasi kalau keberadaan usaha tersebut makin mengancam keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM) lokal, karena kalah bersaing. Untuk itu, kalangan wakil rakyat itu pun mendesak Pemkab Loteng dalam hal ini selaku otoritas wilayah meninjau ulang pemberian izin terhadap retail-retail tersebut.

Menurutnya, keberadaan retail-retail modern tersebut sudah begitu menjamur di wilayah Loteng. Bahkan sudah merambah bukan hanya di wilayah Kota Praya, tapi sudah sampai ke kecamatan hingga ke desa-desa. Di satu sisi, banyak

(Suara NTB/kir)

BURUNG WALET - Bangunan sarang burung walet menjamur di Kota Praya. Kendati demikian, pemasukan bagi daerah dari usaha INI masih kecil. Akibat, pengelolaan yang belum maksimal.

UKM-UKM lokal yang sudah mulai tumbuh, justru kini mulai terancam keberlangsungnya. Akibat dari adanya retailretail modern tersebut, karena secara kualitas usaha dan manajemennya masih belum cukup mampu untuk bersaing.

Apalagi selama ini, keberadan retail-retail modern belum terlihat dampak positifnya bagi daerah. Baik dalam kontribusi bagi pema-

sukan daerah maupun dampak dari sisi ekonominya. “Selama inikan kontribusinya kepada daerah dari sisi pendapatan belum jelas. Karena pemilik retail tahunya hanya menyetor ke pemilik lahan.

Sedangkan ke pemerintah daerah pemasukannya seperti belum ada aturan yang jelas,” tambah anggota Fraksi Demokrat DPRD Loteng, M. Samsul Qomar. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

Manchester United vs Olympiakos

Porprov NTB

Misi Setan Merah Meredam Badai

Bulan Ini, Nama Atlet Harus Diserahkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 24 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sudah merampungkan penyerahkan nomor pertandingan. Sejumlah nomor pertandingan yang diajukan oleh cabor itu langsung dikirim oleh KONI NTB ke KONI kabupaten/kota, Selasa (18/3) kemarin. Untuk itu KONI kabupaten/kota diminta menyerahkan nama-nama atlet paling lambat akhir bulan ini.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto SH, kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (18/3)kemarin. “Sebanyak 24 cabor sudah menyerahkan nomor pertandingan, dan nomor pertandingan itu sudah kita kirimkan ke KONI kabupaten/kota di NTB agar segera ditindak lanjuti,” ucapnya.

Dikatakan Andy, setelah menerima nomor-nomor pertandingan itu, masing-masing KONI kabupaten/kota diminta untuk segera mengirim nama-nama atlet yang akan mengikuti Porprov NTB paling lambat akhir Maret.

Pasalnya, sejumlah nama atlet yang akan mengikuti Porprov NTB itu harus segera disahkan oleh tim Pengesahan Panitia Porprov NTB. Menurut Andy, jumlah nama - nama atlet yang akan mengikuti Porprov NTB harus disahkan lebih dulu oleh Panitia Keabsahan di Porprov NTB, karena hal itu berkaitan dengan persyaratan atlet yang akan mengikuti Porprov NTB. Maklum peserta Porprov NTB harus memenuhi syarat untuk mengikuti Porprov NTB karena event itu merupakan ajang seleksi atlet yang dipersiapkan di PON XIX/2016.

Sejumlah atlet yang mengikuti Porprov NTB harus bisa menunjukan KTP, dan surat bukti berdomisili di NTB. Bagi KONI dan panitia Porprov NTB, daftar nama - nama atlet yang akan mengikuti Porprov NTB itu sangat penting karena jumlah nama - nama yang akan mengikuti Porprov NTB itu akan dikaitkan dengan jumlah anggaran yang akan dialokasikan oleh Panitia Porprov NTB untuk akomodasi dan transportasi atlet selama mengikuti Porprov NTB di Mataram 15-21 Maret 2014. (fan)

Wayne Rooney akan menjadi andalan MU untuk mengejar defisit dua gol dari Olympiakos di kandang mereka.

Tontowi - Liliyana Dapat Bonus Ganda Jakarta (Suara NTB) Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad - Liliyana Natsir yang baru saja menjuarai All England Super Series Premier 2014 di Birmingham Inggris mendapatkan bonus ganda dari PB Djarum dan dari sponsornya blibli.com.

Dari PB Djarum pasangan ini mendapatkan bonus masingmasing Rp 200 juta, sedangkan dari blibli.com yang menjadi sponsor saat turun pada kejuaraan bulutangkis tertua di dunia itu, pasangan yang akrab dipanggil Owi dan Butet ini masingmasing mendapatkan Rp 100 juta.

“Bonus ini adalah bentuk apresiasi dan komitmen kami dalam mendukung atlet untuk meraih prestasi. Harapan kami prestasi mereka terus naik,” kata Program Director Bhakti Olahraga Djarum, Yoppy Rosimin di sela pemberian bonus di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa kemarin.

Khusus untuk bonus dari blibli.com diberikan kepada pasangan Owi-Butet setelah mampu mencetak hattrick atau tiga kali kemenangan beruntun pada salah satu ajang bergengsi di dunia. Sebelumnya pasangan ini juara pada edisi 2012 dan 2013.

Menurut dia, apresiasi dan komitmen yang diberikan kepada atlet merupakan sebuah rutinitas jika atlet mampu memberikan hasil yang terbaik bagi negara. Apalagi prestasi olahraga di Indonesia saat ini terus disorot karena terus mengalami penurunan prestasi.

Bonus masing-masing sebesar Rp 200 juta juga berikan kepada pasangan ganda putra Hendra Setiawan - Mohammad Ahsan. Hanya saja antara Hendra dan Ahsan mendapatkan bonus dari sumber yang berbeda. Jika Hendra dari PB Jaya Raya sedangkan Ahsan dari PB Djarum Kudus.

“Ini adalah bentuk apresiasi kepada atlet yang beRp restasi.

Kami berharap dengan adanya bonus bisa merangsang pemain untuk lebih baik lagi dan memunculkan minat pemain muda untuk berlatih bulutangkis,” kata perwakilan PB Jaya Raya, Agus Lukita.

Pemberikan bonus kepada dua pahlawan Indonesia di All England ini terasa begitu istimewa. Beberapa atlet Indonesia yang pernah meraih medali kejuaraan tertua di dunia itu juga hadir. Sebut saja Tan Joe Hok, Imelda Wiguna, Kartono, Sigit Budiarto serta Hariyanto Arbi.

Selain itu pemberian bonus juga dihadiri oleh orang terdekat masing-masing pemain seperti orang tuan Tontowi Ahmad yang datang langsung dari Banyumas Jawa Tengah, keluarga Liliyana Natsir, keluarga Hendra Setiawan maupun Mohammad Ahsan. (ant/bali post)

Tontowi Ahmad - Liliyana Natsir

(ant/bali post)

Manchester Manchester United mengusung misi meredam badai yang semakin berkecamuk di tubuh mereka usai kekalahan 0-3 dari Liverpool di Old Trafford akhir pekan lalu. Laga penentuan di Liga Champions menjamu Olympiakos Kamis (20/3) dini hari nanti akan sangat krusial bagi mereka.

Gelandang MU, Juan Mata mengungkapkan semuanya berjalan buruk pada pertandingan sebelumnya melawan Liverpool. Padahal, mereka telah melakukan persiapan dan latihan yang baik selama seminggu penuh.

Mata memang tidak akan bermain dalam laga menjamu Olympiakos itu. Namun, ia tetap optimis rekan – rekannya akan mampu melewati masa – masa sulit ini lewat pertandingan tersebut. “Badai pasti berlalu dan matahari akan bersinar lagi. Saya tidak ragu. Selain itu tidak ada yang mengatakan ini mudah, tapi ini adalah sepakbola,” tulis Mata di blog Grada360 (17/3).

“Ini memberi kami kenangan fantastis namun sangat sulit dipupus, ketika kami harus menunjukkan kebanggaan dan profesionalisme sampai akhir. Dan ketika semua ini hilang saya yakin akan menjadi pesepakbola yang kian matang,” katanya.

“Saya harus mengatakan bahwa seminggu di tempat latihan berlangsung baik dan kami berharap banyak pada laga tersebut,” katanya.

“Namun, pada hari pertandingan semuanya berjalan buruk. Itu adalah kekalahan yang sulit dan saya ingin memberitahu kalian bahwa kami mem(ant/bali post) berikan segala yang kita pu-

Pelti NTB akan Turunkan Atlet di PON Remaja Mataram (Suara NTB) Terkait pelaksanaan PON Tingkat Remaja di Surabaya Desember 2014 mendatang, pihak Pengprov Persatuan Olahraga Tenis Indonesia (Pelti) NTB memastikan menurunkan delapan atlet remaja terbaiknya di ajang bergengsi tersebut.

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB Andy Hadianto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/3) kemarin mengatakan pihaknya punya satu atlet andalan yang dapat memberikan kontribusi medali NTB di PON Remaja nanti.

Atlet itu adalah, Panji yang saat ini merupakan siswa SMA di California, Amerika Serikat. Sementara tujuh atlet lainnya akan diseleksi lewat Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (Popda) NTB di Mataram Mei mendatang.

“Saat ini kita punya satu atlet unggulan putra, yakni Panji. Dia bisa kita andalkan di nomor single putra, sementara sisanya akan kita pantau lewat Popda NTB bulan Mei mendatang,” ucapnya.

Dikatakan Andy, Panji yang merupakan atlet kelahiran Kota Mataram, bisa menjadi petenis unggulan NTB di PON remaja, sebab atlet remaja itu pernah meraih peringkat dua di kompetisi tenis remaja di California belum lama ini.

Pelti sendiri optimis Panji siap mewakili NTB di PON Remaja. “Atlet itu (Panji-red) katanya siap mewakili NTB di PON Remaja, makanya saya sedang tindak lanjuti kepastiannya. Kalau dia jadi

perkuat tim NTB di PON remaja, kita yakin dia bisa menyumbangkan medali emas,” ucapnya.

Selain mengandalkan Panji, Pelti NTB juga sedang menyusun rencana seleksi atlet remaja lewat Popda NTB 2014.

Bila ada atlet yang memenuhi kriteria akan dipersiapkan oleh Pelti NTB untuk mewakili NTB di PON Remaja.

Rencananya Pelti NTB akan mempersiapkan empat atlet putra dan empat atlet putri yang mewakili NTB di PON Remaja 2014. Jumlah tersebut sesuai dengan kelas yang dipertandingkan di PON Remaja, menurut Andy pertandingan tenis lapangan di PON remaja akan mempertandingkan kelas double putra/putri, single putra/putri, mixed double dan beregu. (fan)

Percasi Ingin Baiq Vina Kembali Bela NTB Mataram (Suara NTB) Medali emas yang diberikan oleh Baiq Vina Lestari di Kejurnas Catur di Jakarta tahun 2013 lalu untuk Riau mendapat apresiasi dari Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) NTB. Pengurus Percasi NTB berharap Vina dapat memperkuat NTB di PON XIX di Jabar 2016.

Sekum Pengprov Percasi NTB, Vidi Eka Kusuma, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/3) kemarin mengatakan prestasi Baiq Vina Lestari memang semakin diperhitungkan di event nasional. Sebab, Master Percasi Wanita (MPW) itu merupakan pecatur peringkat dua terbaik nasional setelah Grand Master Wanita (GMW) Irine yang merupakan pecatur wanita ter-

baik Indonesia.

Selain berhasil menjuarai event nasional tahun 2013, pecatur kelahiran, Jerneng, Labuapi, Lombok Barat (Lobar) itu mempersembahkan medali perak untuk Riau di PON XVIII di Riau 2012. Vina mewakili Riau karena saat itu ia tidak diperhatikan oleh NTB. Sampai saat ini pun, status Baiq Vina Lestari masih berstatus sebagai atlet Riau.

Namun karena ia sekarang ini kembali berdomisili di Lobar, Percasi NTB bertekad ingin kembali merangkulnya agar dapat membela bendera NTB di PON XIX di Jabar 2016.

Keinginan pihak Percasi NTB ini kata Vidi sudah disampaikan secara lisan ke Vina dan mendapat respon

posistif dari atlet tersebut.

“Kita sudah sampaikan secara lisan ke atletnya, dan dia (Baiq Vina Lestari) memberikan lampau hijau kepada kami.

Tinggal saat ini Percasi NTB akan bersurat resmi ke pihak Percasi Riau, untuk memutasi Baiq Vina Lestari agar kembali ke NTB,” ucapnya seraya menambahkan bahwa keinginan Percasi NTB untuk mengambil kembali atlet tersebut akan ditindaklanjuti secara prosedural.

Dalam hal ini pihak Percasi NTB akan melakukan rapat internal lebih dahulu setelah itu baru menetapkan sikap, yakni akan bersurat resmi ke pihak Percasi Riau. Sementara itu Baiq Vina Lestari yang dikonfirmasi via ponselnya berkali-kali belum memberikan jawaban. (fan)

nya untuk melupakan tentang hal tersebut di pertandingan tersisa,” katanya.

United akan menjamu Olympiakos di Old Trafford pada leg kedua 16 Besar Liga Champions dan harus membalikkan defisit dua gol jika ingin melaju ke perempatfinal, demikian goal.com.

Setelah ditumbangkan Liverpool 0-3 pada kompetisi Liga Inggris, Minggu, kini satu-satunya jalan yang realistis bagi Manchester United untuk bisa berkompetisi di level Eropa Liga Champions musim mendatang adalah dengan memenangi kompetisi tingkat Eropa itu musim ini.

Manajer MU David Moyes mengatakan, timnya akan berjuang mati-matian untuk menghidupkan peluang tersebut. “Para pemain kami cukup sadar akan arti penting dalam pertandingan Rabu ini, dan apa yang harus kita raih,” kata Moyes.

MU mencatat rekor kemenangan 100 persen di kandang sendiri atas Olympiakos. Namun MU tercatat hanya pernah sekali menang setelah kalah di leg pertama Liga Champions, yakni tahun 2007 ketika mereka membantai AS Roma 7-1 untuk membalas kekalahan 1-2 di leg pertama.

Olympiakos mendapat dukungan moral setelah menang 2-0 atas Panathinaikos di Liga Yunani, Sabtu, yang memastikan mereka menggenggam gelar ke-41 kalinya. “Kami telah sangat dekat untuk meraih sesuatu yang hebat,” kata pemain Olympiakos asal Kosta Rika Joel Campbell.

“Tampil bagus di Old Trafford sangat penting.

Saya yakin ini adalah impian para pemain,” katanya. Empat tempat di perempat final Liga Champions Eropa akan diperebutkan pekan ini. Selain MU dan Olympiakos, juga ada Zenit St Petersburg dan Schalke yang punya misi berat dalam pertandingan melawan tuan rumah Borrusia Dortmund dan Real Madrid. (ant/bali post)

Hadapi Porprov

Atlet Catur Lotim Matangkan Persiapan Selong (Suara NTB) Setelah melalui tahapan mencari atlet - atlet berbakat dalam ajang Mahkota Cup V, saat ini Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lombok Timur (Lotim) matangkan persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Provinsi (Poprov) yang digelar Juni mendatang.

Saat ini tengah berlangsung proses seleksi kembali 13 Atlet Catur Lotim untuk lebih mematangkan persiapan merebut gelar master di tingkat provinsi dalam ajang Porprov mendatang.

Demikian disampaikan Panitia Seleksi Atlet Catur Percasi Lotim, Lalu Ahmad Karyawan kepada Suara NTB di Selong, Senin (17/3) kemarin. Kontingen Catur asal Lotim dalam Porprov 2014 ini dihajatkan bisa benar-benar siap berlaga. Ia yakin, melalui latihan pematangan akan mampu melahirkan para juara pada eventevent yang lebih tinggi nantinya.

Pada prosesi seleksi kali ini, Percasi mencari atlet – atlet yang tergolong senior.

“Hal ini karena yunior tidak dipertandingkan di Porprov,” ucapnya. Disebutnya, dari hasil seleksi Mahkota Cup sebelumnya telah siap 10 orang. Ditambah lagi tiga orang dari hasil pantuan Percasi yang diharap kan setelah

(Suara NTB/rus)

Lalu Ahmad Karyawan

melalui proses seleksi lanjutan ini dapat menghasilkan atlet yang andal.

Dalam prosesi seleksi kali ini, dijelaskan Lalu Ahmad Karyawan, digunakan sistem setengah kompetisi. Pertemuan 11 sampai 12 kali main akan digelar. Hasilnya nanti mengerucut menjadi enam orang terbaik.

Atlet catur Lotim diakui harus kerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Pasalnya, ukuran kita saat ini masih jauh. Gelar master nasional hanya satu orang. Menurutnya, atlet catur Lotim masih perlu peningkatan kemampuan. (rus)

SUARA NTB

Rabu, 19 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 19 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Rabu, 19 Maret 2014

Lapangan Umum Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara menjadi saksi gebrakan yang dilakukan Partai Demokrat untuk mengawali masa kampanye rapat umum di Pemilu 2014 ini.

KETUA DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu tampil sebagai juru kampanye (jurkam) utama. Di hadapan ribuan pendukung membirukan KLU pada Senin (17/3) itu, para jurkam menguraikan sejumlah keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Kedua jurkam utama memandang, keberhasilan sejumlah program tesebut tidak ter-

(Suara NTB/ist)

TGB bersama Ketua DPC Partai Demokrat KLU, H. Djohan Sjamsu saat menyampaikan materi kampanye.

lepas dari peran Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Begitupun dengan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara.

Gubernur yang akrab disapa TGB itu juga mengajak para pemilih di KLU untuk kembali menitipkan amanahnya kepada Partai Demokrat. Sebab, Partai Demokrat sudah menorehkan banyak bukti dalam bentuk pembangunan nyata, sejak tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. TGB juga menjanjikan, Demokrat akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

H. Djohan Sjamsu dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa para Caleg dari Partai Demokrat akan mengawal setiap aspirasi masyarakat KLU. Pembangunan lima tahun yang telah dilalui bersama masyarakat, menurutnya adalah bukti nyata komitmen Partai Demokrat dalam memajukan hajat hidup masyarakat.

Sejumlah kebijakan yang dibuat Presiden SBY selama menjabat juga telah menjadi catatan sejarah bagi masyarakat KLU. Sebab, di era kepemimpinan pendiri Partai Demokrat itulah, KLU bisa ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru yang berdiri sendiri.

Selain kedua jurkam utama

itu, kampanye perdana Demokrat di KLU itu juga dihadiri sejumlah Caleg dari DPR RI seperti Ir. H. Nanang Samodra

Halaman 14

KA, M.Sc, Hj. Indri Sulistyowati, H. Marjan Qomar dan H. M. Syamsul Lutfhi.

Para Caleg DPRD NTB yang

akan mewakili dapil Lombok Barat-KLU juga ambil bagian.

Mereka antara lain, H. Mahally Fikri, Dr (C) H. Mahsan, Otti

Dirgahayu, M. Intihan, M. Maliki, Chandra Maruta, Komang Rena, H. Juhaedi, dan Nur Arofah. (*)

(Suara NTB/ist)

TGB dan massa pendukung Partai Demokrat membanjiri lokasi kampanye di Lapangan Umum Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

TGB dan istri didampingi oleh para jurkam sekaligus Caleg Partai Demokrat.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Group Band Amtenaar menyuguhkan musik yang menghibur peserta kampanye Partai Demokrat.

Bahagia dengan Memelihara Binatang EWAN peliharaan seringkali dituduh sebagai penyebar atau sumber dari berbagai macam penyakit. Benarkah? Padahal, memelihara binatang bisa menjadi menghadirkan kebahagiaan dalam hidup.

Sebuah studi awal tahun 2013 lalu yang diterbitkan di Jurnal Kardiologi Amerika memperlihatkan, orang dengan penyakit kronis dan memelihara binatang cenderung bisa memiliki jantung dengan kemampuan adaptasi yang baik.

Sementara, studi lain

yang dilansir lewat Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan, orang yang memelihara hewan akan merasa lebih percaya diri dan tidak kesepian dibandingkan dengan orang tanpa hewan peliharaan.

Selain itu, seperti dilansir The Daily Mail yang

dikutip Suara NTB dari tempo.co, juga melaporkan bahwa pada umumnya, pemilik hewan peliharaan lebih berani dan ekstrovert daripada rekan-rekan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. “Hewan dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sosial dan memberikan

banyak manfaat psikologis dan fisik yang positif bagi pemiliknya,� tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Selama 20 tahun terakhir, penelitian tentang interaksi manusia dan hewan memang semakin digiatkan. Hasil – hasil yang diperoleh pun mem-

buktikan bahwa orang yang memiliki hewan peliharaan lebih bahagia dan sehat.

Mereka mengunjungi dokter lebih sering, lebih gembira, dan merasa lebih aman daripada orang yang tidak memiliki hewan peliharaan.

Interaksi dengan hewan diyakini sangat bermanfaat bagi perkembangan anak,

terutama bagi anak autis. Merawat hewan peliharaan dapat mendorong anak-anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder untuk memusatkan perhatian mereka, dan mengajarkan mereka untuk peduli pada orang lain. (berbagai sumber)

Lewati Galau dengan Kucing Memiliki hewan peliharan merupakan hal yang menyenangkan untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Hal tak lain karena manusia merupakanan mahluk sosial. Tidak heran jika manusia senang sekali berteman baik dengan sesamanya maupun dengan hewan. Kucing misalnya, bisa menjadi peliharaan dan teman bermain yang cocok untuk manusia. Berikut lima keuntungan memelihara seekor kucing, seperti dikutip dari republika online : 1.Pintar Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para pemilik kucing di Inggris menyebutkan bahwa orang yang memiliki kucing cenderung lebih cerdas dari pemilik anjing. Hal ini diteliti berdasarkan skor tingkat intelektual (IQ) dan pengetahuan. Keuntungan memelihara kucing, menjadikan pemiliknya lebih teliti dan pintar.

2. Lingkungan Sehat Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2009 menyatakan bahwa kucing memiliki jejak kaki dengan kandungan karbon yang lebih sedikit daripada anjing. Hal ini disebabkan karena kucing lebih gemar memakan ikan daripada biskuit hewan yang berupa sayur beraroma daging sapi.

3. Melewati Waktu Galau Ternyata memilihara kucing pun dapat mengobati galau loh. Berbeda dengan anjing, kucing lebih merespons suara yang keluar dari mulut majikannya. Sehingga ketika sang majikan membutuhkan teman berbicara, kucing pun dengan setia mendengarkan dan merespons dengan suara khas mereka.

4. Mendapatkan Jodoh Seorang lelaki yang belum punya pacar atau istri, segeralah memelihara kucing. Karena berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan di Inggris, sebanyak 82 persen perempuan menyukai laki-laki yang memiliki hewan peliharaan. Dan 90 persen perempuan menyatakan bahwa laki-laki yang memiliki kucing lebih baik daripada yang memiliki anjing.

5. Kesehatan Jantung Keuntungan memiliki kucing lainnya adalah tidak membuat majikannya stres. Berbeda dengan anjing, kucing lebih mudah untuk dirawat dan dipelihara. Sebuah penelitian mengungkapkan 30 persen pemilik kucing hidup lebih sehat karena terhindar dari serangan jantung ataupun stroke.

Bahkan, kehadiran kucing dapat menenangkan majikan dan bahkan para tetangga sekitar, berbeda dengan anjing yang gemar menggonggong dan melolong. (berbagai sumber)

SUARA NTB

Rabu, 19 Maret 2014

Caleg Gagal Berpotensi Alami Gangguan Jiwa Mataram (Suara NTB) – Pertarungan sengit dalam pagelaran akbar pemilu calon legislatif (caleg) khususnya di NTB, nampaknya membuka potensi bagi caleg mengalami gangguan jiwa. Terkait dengan masalah itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB siap menampung dan merawat siapapun termasuk caleg yang gagal dalam pertarungan di Pemilu 2014.

Direktur RSJ NTB, dr.Elly Rosila W, Sp.Kj kepada Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (18/3) kemarin, mengatakan pihaknya siap untuk menampung dan merawat siapa saja termasuk caleg yang gagal.

“Kami siap merawat siapa saja, termasuk caleg yang gagal dalam Pemilu 2014. Akan tetapi kami tidak membeda-bedakan atau memberikan pelayanan khusus jika yang kami rawat adalah caleg yang gagal pada saat pemilu,” tegasnya.

Menurutnya, secara psikologi, tetap ada potensi (mengalami gangguan jiwa) bagi caleg yang gagal dalam pemilu nanti. “Tetap ada potensi, apalagi jika persaingannya ketat. Akan tetapi, itu tergantung pada individunya.

Kalau orangnya kuat secara psikologi maka akan baikbaik saja,” katanya.

Ditambahkannya, jika persaingan yang dihadapi caleg ketat, maka akan menimbulkan tekanan psikologis. “Jika semakin ketat persaingan, maka semakin berat tekanan psikologis. Ini menyebabkan potensi gangguan jiwa semakin tinggi. Bahkan bukan hanya bagi caleg melainkan juga bagi keluarganya,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah benar ada banyak caleg yang masuk rumah sakit jiwa Elly menjawab jika berkaca dari tahun 2009, tidak ada pasien yang masuk karena gagal sebagai caleg. “Kalau di RSJ NTB sendiri tidak ada, karena kami belum pernah menemukan pasien yang masuk di sini karena gagal jadi caleg. Di Pemilu tahun 2009 juga tidak ada,” ungkapnya.

Potensi caleg bisa masuk rumah sakit jiwa didukung oleh komentar Koordinator Lapangan Pemantauan Politik Uang di NTB, Ramli, yang diwawancarai Suara NTB belum lama ini.

Ramli mengatakan bahwa NTB merupakan salah satu wilayah yang persaingannya ketat. “NTB dipilih sebagai lokasi pemantauan politik uang karena persaingan dalam Pemilu 2014 ini cukup ketat. Semakin kompetitif semakin besar kemungkinan caleg habiskan banyak uang,’’ ujarnya. (ami)

Halaman 15

Dampak Negatif Industri Tambang

Tinggi, Kasus HIV/AIDS dan Prostitusi Mataram (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr.KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM mengatakan dampak negatif keberadaan tambang di daerah adalah tingginya jumlah kasus HIV/AIDS dan prostitusi. Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan renegosiasi terhadap regulasi seperti Kontrak Karya (KK) supaya penghasilan dari hasil tambang yang disetor perusahaan lebih bnayak ke daerah, karena daerahlah yang paling merasakan dampaknya.

“Hal-hal lain yang berpengaruh dalam bidang sosial, tingkat HIV/AIDS yang tinggi. Prostitusi dan lainnya.

Nah itulah yang saya katakan, duit darimana untuk memperbaiki itu kalau pemerintah pusat tidak memberikan,” ujarnya dalam Forum Group Disscusion (FGD) Dampak Eksploitasi SDA Tambang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/3).

Dikatakan, pemda butuh anggaran untuk memperbaiki dan merehabilitasi akibat keberadaan tambang tersebut. Namun, ia mengeluhkan, penghasilan yang berasal dari tambang sebagian besar masuk ke negara. Sementara yang masuk ke daerah sangat sedikit.

“Darimana duit untuk merehabilitasi sosial yang rusak. Untuk itu, renegosiasi kontrak karya harus di-

lakukan sesuai dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. T. Wismaningsih Rajadiah mengatakan keberadaan perusahaan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang ada di Kabuapten Sumbawa Barat (KSB) tak lantas membawa dampak perekonomian yang baik bagi masyarakat KSB. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menjadi TKI maupun TKW serta adanya prostitusi di sekitar wilayah tambang.

Ia prihatin, keberadaan Newmont belum mampu membendung minat masyarakat KSB untuk pergi ke luar negeri. “Jadi maksud saya adalah bagaimana

(Suara NTB/ist)

HADIR - Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB saat menghadiri FGD terkait dampak ekspoloitasi Sumber Daya Alam Tambang Terhadap Nilai Tambah Ekonomi Nasional dan Ketahanan Nasional yang dibuka Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (18/3). perusahaan tambang sedikit tidak mampu meningkatkan

daya pekerja di daerah tempat operasionalnya. Ini kok

masih ada yang bekerja keluar,’’ tandasnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 19 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat Roket dari Suriah Hantam Lebanon Timur Lebanon Empat roket yang ditembakkan dari Suriah menghantam Lembah Bekaa yang banyak dihuni para anggota gerakan Hizbullah di Lebanon Timur, Senin waktu setempat. Kejadian ini, mencederai seorang warga.

Hizbullah, satu gerakan Suriah yang berpengaruh di Lebanon, berulang-ulang diserang kelompok garis keras Sunni yang marah atas intervensinya di Suriah untuk membantu Pemerintah Presiden Bashar al-Assad, yang sedang memerangi pemberontak.

“Sekitar pukul 13.00 waktu setempat (18.30 WIB) hari ini, satu roket mendarat di Desa Labweh dan tiga lainnya menghantam daerah sekitar desa-Desa Labweh dan AlNabi Othman,” kata militer dan menambahkan sumber tembakan lainnya adalah “dari pihak Suriah “ perbatasan itu.

Sementara itu, bentrokanbentrokan senjata meletus di kota Tripoli antara para pendukung dan musuh Pemerintah Bashar, dengan seorang pria Suriah tewas di perkampungan Sunni Bab al-Tabbaneh.

Penduduk Jebel Mohsen, yang adalah anggota sekte

Alawi cabang dari Syiah sering bentrok dengan kelompok-kelompok di Bab al-Tabbaneh, satu pendukung pemberontak Suriah. Aksi kekerasan itu terjadi sehari setelah dua anggota Hizbullah termasuk seorang pejabat lokal, tewas dan 14 lainnya cedera akibat satu serangan bom bunuh diri di AlNabi Othman.

“Ledakan itu dilakukan seorang penyerang bunuh diri.

Para anggota Hizbullah tahu tentang akan dilakukan serangan itu, dan berusaha menghentikan kendaraan itu. Itu terjadi ketika penyerang akan meledakkan kendaraan itu,” kata satu sumber keamanan.

Serangan itu diklaim oleh kelompok garis keras Front AlNusra di Lebanon dan oleh satu kelompok yang tidak banyak dikenal, Liwa Ahrar alSunna di Bekaa, sebagai pembalasan atas keterlibatan Hizbullah di Suriah.

Hizbulah mengirim ribuan

petempur untuk mendukung pasukan Bashar dan membantu merebut kota Yabrud, satu pangkalan penting pemberontak Suriah dekat perbatasan dengan Lebanon.

Daerah-daerah yang didominasi Hizbullah di Lebanon timur dan Beirut selatan menderita serangkaian serangan mematikan, banyak dari mereka ledakan bom bunuh diri,sejak gerakan itu mengaku mengirim para petempur ke Suriah.

Pada Senin tentara meledakkan sebuah mobil yang diparkir di satu jalan kotor yang agaknya sedang mempersiapkan satu serangan baru.

Menurut satu sumber keamanan, pasukan menembaki kendaraan yang diparkir sekitar 500meter dari sebuah sekolah itu, yang menimbulkan satu ledakan kuat.

Lebanon terbagi dua menyangkut konflik di Suriah, yang menguasai negara laut

Meditrenea selama hampir 30 tahun sampai tahun 2005.

Walaupun Hizbulah dan sekutu-sekutunya mendukung Bashar, oposisi yang dipimpin Sunni mendukung pemberontak Suriah.

Ratusan orang tewas akibat serangan bom dan bentrokan berkaitan dengan konflik Suriah dan bentrokan di Lebanon sejak awal pemberontak di Suriah Maret 2011. (ant/bali post)

Bom Mobil Meledak, Tujuh Warga Tewas Mogadishu Sebuah konvoi pasukan Uni Afrika AMISOM diserang bom mobil di luar Mogadishu, ibukota Somalia, Senin waktu setempat. Seorang juru bicara kelompok garis keras Al-Shabaab yang dihubungi AFP mengatakan, pihaknya melancarkan serangan tersebut, yang menewaskan tujuh orang, termasuk tiga warga asing.

Serangan itu berlangsung di dekat sebuah pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan Mogadishu dan kota Afgoye, “dimana penyerang bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi AMISOM”, kata saksi Abdulahi Mohamed.

“Terjadi ledakan besar di daerah Alamada... kami tidak tahu mengenai korban namun saya melihat ambulan militer bergerak ke lokasi kejadian,” tambahnya.

Seorang pejabat militer, Omar Adan, mengkonfirmasi serangan itu namun menolak menyebutkan jumlah korban.

Namun, ia menyalahkan militan Al-Shabaab atas serangan tersebut.

Sabtu, sebuah bom mobil meledak di Mogadishu pusat di dekat sebuah hotel yang sering dikunjungi pejabat pemerintah dan pengusaha, mencederai sedikitnya satu orang, dan belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab.

Sepanjang Februari, serangan-serangan besar di Mogadishu mencakup ledakan bom mobil di pintu gerbang bandara, serangan bunuh diri di istana prsiden dan pemboman mobil di sebuah kafe dekat markas intelijen.

Al-Shabaab yang bersekutu dengan Al-Qaida mengobarkan perang selama be-

berapa tahun ini dalam upaya menumbangkan pemerintah Somalia dukungan PBB. Kelompok itu menggegerkan dunia tahun lalu dengan serangan di pusat perbelanjaan di Nairobi, Kenya, yang dimulai Sabtu siang (21 September), ketika orang-orang bersenjata menyerbu ke dalam kompleks pertokoan itu dengan menembakkan granat dan senjata otomatis serta membuat pengunjung toko yang panik lari berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Penyerang menyandera sejumlah orang dan terlibat dalam pertikaian dengan polisi dan pasukan hingga Selasa (24 September), ketika Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengumumkan bentrokan telah berakhir dan sedikitnya 67 orang tewas.

Kenya, yang menjadi tempat tinggal banyak warga Somalia, dilanda gelombang serangan, terutama di Nairobi dan kota pelabuhan Mombasa, serta Garissa, setelah pasukan negara itu memasuki Somalia pada Oktober 2011 untuk menumpas kelompok gerilya garis keras Al-Shabaab, yang mereka tuduh bertanggung jawab atas penculikan dan serangan bom di

(ant/bali post)

BOM MOBIL - Seorang tentara Somalia berada di dekat mobil-mobil yang hancur di lokasi bom bunuh diri di distrik Hamaerweyne, Mogadishu, Somalia, beberapa waktu lalu. Sabtu (15/3), sebuah bom mobil dan tersangka pelaku bom bunuh diri meledak di sebuah rumah makan di Mogadishu dan menewaskan 15 orang. dalam wilayah Kenya.

Pasukan Kenya menyerang pangkalan-pangkalan Al-Shabaab sejak dua tahun lalu dan kemudian bergabung dengan pasukan Uni Afrika berkekuatan 17.700

orang yang ditempatkan di Somalia. Seorang tentara Somalia berada di dekat mobil-mobil yang hancur di lokasi bom bunuh diri di distrik Hamaerweyne, Mogadishu, Somalia, Sabtu (7/9) tahun

lalu. Sementara sebuah bom mobil dan tersangka pelaku bom bunuh diri meledak di sebuah rumah makan di Mogadishu, Sabtu (15/3) lalu dan menewaskan setidaknya 15 orang. (ant/bali post)