Snt19032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

KAMIS, 19 MARET 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 16 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Respons Keluhan Masyarakat Terkait Raskin

Ketua DPRD Kota Mataram Datangi Bulog Mataram (Suara NTB) Langkah cepat dilakukan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyikapi maraknya keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya terkait raskin (beras miskin). Begitu menerima aduan masyarakat terkait kualitas raskin berikut mekanisme penggantian raskin yang terkesan lama, HDS langsung mendatangi Kantor Divre Bulog NTB. Meski mendadak, karena kunjungan HDS itu tidak ter-

jadwal, namun kedatangan orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini disambut hangat Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono. Dalam kesempatan itu, HDS meminta kepada Bulog, agar benarbenar berkomitmen menjamin dan memberikan pelayanan yang baik dan manusiawi kepada masyarakat. ‘’Bentuknya adalah tidak akan memberikan raskin yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat,’’ pintanya.

Bersambung ke hal 15

’’

Bentuknya adalah tidak akan memberikan raskin yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat H. Didi Sumardi, SH

(Suara NTB/fit)

BAHAS RASKIN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (kanan) berbincang dengan Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono membahas masalah raskin. (ant/Bali Post)

DITAHAN KPK - Bupati Lobar, H.Zaini Arony ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/3) malam.

Bupati Ditahan KPK

Wabup Ambil Alih Sementara Kendali Pemerintahan Pemkab Lobar

TO K O H Tak Ada ISIS di NTB

(Suara NTB/ars)

Lalu Rudy Irham Srigede

DANREM 162/WB, Kol.Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T. M.Si. menegaskan, tak ada ISIS di NTB. Yang ada hanyalah kelompok masyarakat yang punya paham radikal di beberapa daerah di Pulau Sumbawa seperti Bima dan Dompu. ‘’Kalau saya lihat, sebenarnya ini bukan ISIS. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Bidik Rumah Adat KSB KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sumbawa kini tengah membidik pembangunan rumah adat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mangkrak dan diduga ditinggal lari oleh kontraktornya. Pengumpulan data kini tengah dilakukan, termasuk verifikasi ke lapangan.

“Kami melakukan pengumpulan data dan sudah kita lakukan verifikasi lapangan (rumah adat KSB).

Sugeng Hariadi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/arn)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/3) malam lalu. Pascapenahanan Bupati Zaini, secara otomatis tugas dan kewenangan Bupati sebagai kepala daerah dalam hal kendali pemerintahan diambilalih oleh Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si.

‘’Terkait kendali pemerintahan, secara otomatis saya yang take over (ambil alih) sementara, sambil berkoordinasi dengan Gubernur,’’ jelasnya ketika dikonfirmasi usai menggelar rapat tertutup Rabu (18/3) di aula Kantor Bupati setempat.

Dalam rapat tertutup itu,

Wabup mengumpulkan seluruh jajaran SKPD untuk konsolidasi internal.

Lebih jauh dikatakan mantan Ketua KPU NTB ini, penahanan Bupati ini tidak akan mempengaruhi roda pemerintahan di Lobar. Karena itulah, ia langsung menggelar rapat untuk konsoli-

Sebagai kader Golkar kita prihatin dengan peristiwa ini.

dasi internal dengan jajaran SKPD. Dalam rapat itu katanya, ia meminta doa (alfatihah) kepada segenap jajaran untuk Bupati.

Ia juga menekankan secara normatif agar semua jajaran SKPD menjaga soliditas dan solidaritas serta kebersamaan.

Bersambung ke hal 15

Jujur saya pribadi merasa terpukul dengan informasi penahanan beliau,

H.Muh.Amin

H.Ahyar Abduh

Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.

Ini cobaan berat bagi Lobar

H.Fauzan Khalid

Hj. Sumiatun

Penahanan Bupati Lobar Mengundang Keprihatinan

Walikota Mataram Terpukul, Golkar Siapkan Bantuan Hukum Ditahannya Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H.Zaini Arony mengundang keprihatinan banyak pihak. Penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3) malam setelah Zaini Arony diperiksa sekitar 11 jam, memang mengagetkan. Pasalnya, pemeriksaan sebagai tersangka baru dilakukan satu kali, sudah dilakukan penahanan.

WALIKOTA Mataram, H.Ahyar Abduh menyampaikan rasa prihatinnya terkait penahanan Zaini Arony. Bagi Walikota, musibah yang menimpa Bupati Lobar dua periode ini, akan dijadikan pelajaran berharga.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

SEPI - Suasana Pendopo Bupati Lobar yang terlihat sepi, Rabu kemarin.

Zaini Arony Sempat ’’Shock’’ KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H.Zaini Arony setelah memeriksanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Memang, Desa Buwun Mas, Sekotong, Lobar. ‘’Tersangka ZA (Zaini Arony) ditahan di rumah tahanan Jakarta Timur kelas 1 Cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur untuk 20 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (17/3) malam.

Zaini yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 22.00 WIB tampak sudah mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Namun, ia enggan berkomentar apapun terkait penahanannya tersebut.

Politisi Partai Golkar itu tampak menenteng tas berwarna biru dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

Pengacara Zaini, Setiyono, SH mengaku kliennya kaget dengan penahanan tersebut. ‘’Waktu menerima sprin (surat perintah) penahanan shock. Secara manusiawi kaget. Cuma apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur, saya juga hargai itu kewenangan penyidik.’’ kata Setiyono.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sebagian Belum Ditanggul

KELURAHAN Karang Baru, Kecamatan Selaparang telah mulai melakukan validasi data warga miskin yang akan menerima tiga kartu dari pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Validasi ini dilaksanakan setelah kelurahan menerima data penerima di masing-masing wilayah dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Lurah Karang Baru, Muhammad Nur, S.Sos menyampaikan data yang diterima pihaknya dari Disosnakertrans harus diverifikasi dan validasi kembali agar data penerima benarbenar valid sebelum diserahkan kembali ke Disosnakertrans.

“Barangkali ada dari penerima tersebut yang sudah meninggal dunia atau yang pindah, sehingga nantinya bisa diganti,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (18/3).

Jumlah penerima ketiga kartu ini disebutkan Nur sesuai dengan usulan yang pernah disampaikan pihaknya. Data yang digunakan pihaknya untuk mengajukan usulan adalah data penerima beras miskin (raskin). Jumlah penerima raskin di Kelurahan Karang Baru sebanyak 724 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sembilan lingkungan.

Validasi data ini disebutkan Nur sudah mulai berjalan dan dilakukan oleh pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Pendamping PKH ini akan berkoordinasi dengan kepala lingkungan. Setiap kelurahan hanya memiliki satu orang pendamping PKH. “Pendamping PKH ini yang akan berkoordinasi dengan setiap kepala lingkungan untuk memeriksa data tersebut,” terangnya.

Pihaknya menargetkan validasi data ini bisa selesai secepatnya. Disosnakertrans Kota Mataram meminta untuk tidak menambah kuota penerima di luar data yang ada. Jika ada warga yang telah meninggal dunia, maka bisa diganti dengan anggota keluarga yang lain, terpenting jumlahnya tidak lebih dari kuota yang ada dalam daftar.

Di Kota Mataram, jumlah penerima Program Bayar Iuran Jaminan Kesejahteraan Nasional (PBI-JKN) sebanyak 134.314 jiwa. Data PBI-JKN ini akan digunakan sebagai dasar menentukan penerima KIS, KIP, dan KKS. Penerima ini terdiri dari ibu, bapak, anak, menantu dan cucu yang tinggal dalam satu rumah. (ynt) (Suara NTB/ynt)

Harus Segera Dibenahi KONDISI fasilitas publik di objek wisata seperti toilet yang dikeluhkan masyarakat hingga menjadi perbincangan di media sosial, disesalkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd. Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/3), mengungkapkan, fasilitas publik di objek wisata menjadi domain Dinas Budpar Kota Mataram.

Dikatakan Herman, sejatinya tugas Dinas Budpar tidak hanya melakukan penataan tapi juga menjamin kenyamanan di objek wisata. Kebersihan toilet misalnya, itu memang nampak sepele tetapi itu jelas akan merusak citra Kota Mataram. Di Objek wisata, lanjutnya, masalah kebersihan dan kenyamanan pengunjung menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar.

Kebersihan dan kenyamanan menjadi tugas beberapa SKPD untuk memperhatikannya. Untuk di Objek wisata, sebetulnya sudah ada pengelola yang bertanggungjawab atas kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Tugas SKPD terkait seperti Dinas Budpar Kota Mataram melakukan pengawasan. Munculnya keluhan pengunjung terkait kebersihan toilet di objek wisata mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh Disbudpar Kota Mataram.

Kesuksesan SKPD bagaimana agar tujuh sapta pesona itu bisa tercapai. Sedangkan untuk kebersihan fasilitas publik di taman-taman, termasuk kebersihan toilet, menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan. Politisi Gerindra ini setuju kalau pengunjung dibebankan membayar pas masuk di objek-objek wisata yang penting pungutan itu dibarengi dengan adanya jaminan kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. ‘’Jangan hanya memungut saja,’’ cetusnya. Masyarakat yang menyampaikan keluhannya atas kondisi toilet umum pada fasilitas publik menurut Herman, tidak bisa disalahkan. Pasalnya, perkembangan IT membuat seolah tak ada sekat informasi. Karenanya, Herman meminta Pemkot Mataram melalui SKPD terkait segera mengambil langkahlangkah strategis dengan melakukan pembenahan.

Apalagi, kebersihan toilet ini sudah menjadi perhatian khusus Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Herman menyayangkan lambannya SKPD menterjemahkan instruksi dari pimpinannya. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi toilet pada objek wisata maupun taman yang tidak terawat. (fit) (Suara NTB/dok)

Kali Ning Sering Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Mataram (Suara NTB) Warga Kelurahan Cakranegara Utara berharap kepada Pemkot Mataram agar Kali Ning yang melintas di sekitar wilayah itu segera ditanggul. Menurut Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca, kali tersebut sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. Banyak warga menyampaikan masukan ini pada saat dilaksanakan MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) di tingkat kelurahan beberapa waktu lalu.

Penanggulan Kali Ning inilah yang menjadi salah satu prioritas pihaknya yang dibawa ke MPBM tingkat Kota Mataram yang dilaksanakan pekan lalu. “Kalau dari usulan masyarakat, kemarin yang kita kawal sampai tingkat kota, yang fisiknya masalah Kali Ning, kita ingin tanggul,” ujarnya kepada Suara NTB. Selama ini disampaikan Sweca, kali ini kerap dijadikan tempat buang sampah, sehingga dikhawatirkan sampah yang menumpuk di kali ini akan menyebabkan tersendatnya aliran air pada saat hujan dan menjadi pemicu genangan dan banjir di wilayahnya. Kali dengan panjang sekitar 700 meter ini sebagian sudah ditanggul pihaknya.

“Sebagian sudah kami tanggul dan di tepinya kami tanami bunga dan kami

jadikan semacam taman,” ujarnya.

Dengan langkah ini, disebutkan berhasil membuat warga tak ada lagi yang membuang sampah ke kali. “Rencananya akan kita tanggul lagi kali ini agar tetap bersih dan bebas dari sampah karena masalah sampah ini masih sulit diatasi. Saya ingin kelurahan ini nol dari sampah, seperti program Pemkot Mataram,” jelasnya.

Sedimentasi Kali Ning ini disebutkan Sweca tidak tinggi dan untuk menjaganya, warga seharusnya tidak membuang sampah ke kali karena bisa memperparah sedimenstasi. “Lebar dan sungainya kecil di tengah makanya kita tanggul dan kita tanami bunga di pinggir jalan supaya jangan ada PKL juga di pinggir jalan,” jelasnya.

Pada saat hujan, genangan di

(Suara NTB/ynt)

KALI NING - Warga Kelurahan Cakranegara Utara berharap Kali Ning ini segera ditanggul. Kali sepanjang 700 meter ini sebagian sudah ditanggul tapi masih kerap dijadikan tempat membuang sampah oleh warga yang dikhawatirkan dapat memicu genangan pada saat hujan deras. wilayahnya kerap terjadi di beberapa titik di Lingkungan Karang Mas-Mas, khususnya di dekat kampus Universi-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 BERBAGI - Serangkaian Hari Raya Nyepi Saka 1937 yang tahun ini jatuh pada Sabtu (21/3) menda12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tang, Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB bekerjasama dengan Bengkel Suzuki 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Utama Motor, menyerahkan bantuan sembako kepada warga sekitarnya yang merayakan Hari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Raya Nyepi. Tampak Direktur Radio Global FM Lombok yang juga Penanggung Jawab Suara NTB, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 H.Agus Talino (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan warga.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Dinas Kebersihan Tidak Tahu Rencana Pembangunan TPA Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di tengah kota mengundang tanda tanya. Pasalnya, Dinas Kebersihan Kota Mataram selaku instansi terkait tidak mengetahui rencana tersebut. “Nah, ndak tahu saya soal itu,” aku Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi saat ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (17/3).

Kaitanya dengan TPA Kebon Kongo yang kabarnya sudah tidak mampu menampung volume sampah dari Mataram dan Lombok Barat dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan, dia membantah hal tersebut. Menurutnya, TPA Kebon Kongo masih bisa menampung sampah sampai dua tahun kedepan. “Siapa bilang gitu,” tanyanya. Secara

detail Dedi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme maupun kondisi volume sampah di Kebon Kongo. Hanya saja dipastikan pihaknya tetap memaksimalkan mengurai sampah. “Nanti dah itu dibahas kalau sudah jadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, persoalan persampahan terus dicarikan formulasi untuk menuntaskannya.

Salah satu skenarionya dengan mempersiapkan TPA di wilayah Kota Mataram, karena TPA Kebon Kongo diprediksi tidak mampu menampung sampah setiap hari dari dua wilayah.

Sejauh ini masih melakukan kajian terkait dampak yang ditimbulkan, namun meminimalisirnya pihaknya akan menggunakan eksenerator. “Kita

masih kaji dulu mengenai dampaknya,” kata Martawang. Dia tidak menyebutkan secara pasti dimana lokasi TPA akan dibangun, namun diakui sedang mencari lokasi yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, karena persoalan sampah bukan hanya lintas kabupaten kota melainkan persoalan tingkat regional.

Tetapi tahun 2017 mendatang lanjutnya, dipastikan TPA sudah siap. Khusus TPA ini sendiri rencananya akan satu paket dengan Penataan Kebon Roek. Rencananya Pasar Kebon Roek akan direvitalisasi sebagai pasar tradisional bernuansa modern. Tujuannya, agar meminimalisir kemacetan dan mempercantik kondisi pasar tersebut. “Kebon Roek kan menjadi pusat belanja hotel di Lombok, jadi kita harus tata dengan baik,” imbuhnya. (cem)

Kantor Dukcapil Rusak, Diduga Ada Permainan Pejabat Mataram (Suara NTB) – Tidak berselang lama Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram lingkar selatan yang baru saja di serahterimakan pada Bulan Februari lalu mulai mengalami kerusakannya.

Kerusakan pun terlihat di bagian dinding bangunan. Dewan pun menduga ada permainan proyek dilakukan oleh oknum pejabat.

Seperti diketahui, Kantor Dukcapil dibangun dengan APBD Kota Mataram tahun 2014. Pengadaan Kantor Dukcapil dimenangkan oleh PT. Rinjani Cipta Pratama dengan nilai proyek Rp 3,5 miliar. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar menyesalkan rusaknya dua gedung yang baru saja tuntas dikerjakan oleh kontraktor. Nilai proyek pun dilihat sangat fantastis sehingga tidak wajar bila bangunan cepat rusak. “Belum tahu dan saya dapat informasinya dari media,” aku Muhtar dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (18/3).

Kasus ini akan ditindaklanjuti dengan meminta komisi III serius melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif serta memanggil pihak – pihak terkait terutama konsultan, kontraktor dan

(Suara NTB/cem)

Bagian Dinding Dukcapil Kota Mataram terlihat diplamir kembali akibat beberapa bagian terlihat retak.

SKPD terkait. Sepengetahuannya, sebelum proyek dikerjakan ada perencanaan dilakukan oleh konsultan. Dari rekomendasi atau kajian konsultan baru proyek bisa dikerjakan. Yang menjadi pertanyaan bahwa proyek yang tuntas dikerjakan satu bulan itu dengan nilai anggaran sekitar Rp 3,5 miliar lebih itu, disinyalir ada dugaan permainan proyek oleh pejabat tertentu.

“Kalau memang pelaksanaannya jelas tidak akan begitu,” tandasnya. Politisi Partai

Gerindra ini menyarankanm SKPD terkait hati – hati mengurus proyek serta memastikan siapa pemenang tender.

Sehingga, jangan asal faktor kedekatan dengan rekanan kemudian tender dimenangkan.

Semestinya, track record perusahan juga menjadi acuan pemerintah Kota Mataram.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan dikonfirmasi via ponsel tidak merespon. (cem)

tas 45 Mataram. Beberapa saluran juga telah dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. (ynt)

Antisipasi Semrawut

Camat/Lurah Diminta Awasi PKL Mataram (Suara NTB) Camat dan lurah diminta untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di wilayah masing-masing.

Jangan sampai nantinya muncul kesemrawutan akibat keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik. Penataan ini juga harus mengacu pada Perwal terkait zonasi PKL. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi. “Pengawasannya kita kembalikan ke camat dan lurah karena mereka lebih dekat dengan wilayahnya.

Kita harapkan jangan sampai kota ini kacau gara-gara PKL yang tidak tertata,” jelasnya.

Zonasi PKL ini juga disampaikan Junaidi menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Zonasi PKL disampaikan Junaidi bisa diatur dengan beberapa cara, misalnya setiap PKL dikelompokkan penempatannya berdasarkan jenis barang yang dijual. “Misalnya PKL yang khusus berjualan makanan atau kuliner bisa disatukan, begitu juga misalnya PKL yang berjualan VCD dan jenis barang lainnya bisa dijadikan satu lokasi,” ujarnya. Bisa juga di satu kawasan itu dibuatkan zona khusus sebagai pusat para PKL. Junaidi enggan menilai apakah Perwal Zonas PKL ini sudah berjalan efektif atau belum di tingkat bawah. Ia mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk menilai.

(Suara NTB/ynt)

Validasi Data

Terpenting pelaksanaan penataan PKL ini telah dikembalikan ke tingkat kecamatan karena kecamatan yang tahu bagaimana persoalan di lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Saat ini di beberapa ruas jalan baru juga mulai bermunculan para PKL, seperti di Jalan Bung Hatta dan di bundaran Jempong, Lingkar Selatan. Hal itu juga menurut Junaidi harus menjadi perhatian kecamatan. Jangan sampai nantinya setelah jalan menuju by pass BIL tersebut mulai dibuka, para PKL tidak mau pindah dan tetap berjualan disana.

“Kita tak pernah suruh dia jualan disana, itu datang dengan sendirinya. Kita hanya berpikir bagaimana menertibkan dan mengaturnya sehingga semua berjalan baik,” jelasnya. Pemkot Mataram juga ditegaskan Junaidi tidak ingin melakukan penggusuran terhadap PKL sehingga perlu langkah persuasif untuk menertibkan para PKL. (ynt)

DPK Tetap Rp 50 Juta Per Kelurahan Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, Pemkot Mataram melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyerahkan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) ke 50 kelurahan. Meskipun banyak kelurahan yang mengharapkan jumlah DPK yang diterima naik, tapi di tahun 2015 ini, DPK yang akan diterima kelurahan jumlahnya tetap sama yaitu Rp 50 juta untuk setiap kelurahan, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. M. Syaiful Mukmin, Rabu (18/3).

“Jumlahnya masih sama seperti tahun lalu,” cetusnya. Untuk DPK ini, BPM Kota Mataram menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk 50 kelurahan. Peruntukan DPK ini dijelaskan Syaiful sesuai dengan usulan-usulan masyarakat yang tak bisa diakomodir dalam MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ada hal-hal yang kecil yang terkadang tak bisa diakomodir dalam MPBM dan akan direalisasikan menggunakan DPK. “Termasuk rumah tidak layak huni di masing-masing kelurahan bisa ditangani dengan DPK ini,” ujarnya. Walaupun sambungnya, rumah tidak lay-

ak huni yang bisa ditangani jumlahnya sangat terbatas mengingat dananya juga sangat terbatas. DPK ini disampaikan Syaiful akan diserahkan sekitar pertengahan tahun atau setelah pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. DPK ini disampaikan Syaiful akan dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di tingkat kelurahan. pengajuan DPK berdasarkan hasil musyawarah BKM yang ada di tingkat kelurahan. Musyawarah dilaksanakan bersama seluruh komponen masyarakat dan ditentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka di bawah. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk proposal dan ditandatangani para pengurus dan disertai dengan rekomendasi lurah. Terkait pengawasan pelaksanaan program dan penggunaan dana ini, Syaiful mengatakan dilakukan bersamasama baik oleh pihak kelurahan maupun masyarakat. Disamping itu, para pengurus BKM di tingkat kelurahan juga melakukan pengawasan bersama-sama terhadap penggunaan dana tersebut.

Selain itu setelah pembangunan atau program selesai dilaksanakan dengan menggunakan DPK tersebut, BPM akan melakukan pengecekan. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Halaman 3

Masih Tawarkan HPP Lama

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional NTB masih menawarkan membeli beras dan gabah dari petani dengan menggunakan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lama. Forum Mitra perusahaan pelat merah inipun diacam akan didemo lagi, karena dianggap tak mampu menyelamatkan petani.

“HPP itu yang nentukan pemerintah pusat, sampai sekarang belum ada kesepakatan. Kalau ada petani yang mau dibeli beras atau gabahnya, kita pakai HPP lama tidak ada masalah,” kata Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, kemarin.

Bulog hingga kini belum berani berspekulasi membeli gabah atau beras di luar ketentuan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, hing-

ga HPP yang baru benar-benar diumumkan.

Sementara itu, Ketua Forum Mitra Bulog Lombok Tengah, H. Amad Sinarsih mengancam akan kembali menggelar demo di Bulog.

Sebab, kebijakan tersebut dianggap telah benar-benar tidak berpihak kepada petani.

“Kami akan demo lagi ke Bulog, dengan masa yang lebih besar, kami sudah koordinasi dengan Lombok Barat,

dan sebagian Lombok Timur,” katanya pada Suara NTB dihubungi di Mataram, Rabu (18/3).

Tidak adil menurutnya, saat ini harga beras masih dirasa cukup tinggi, antara Rp 11.000/Kg hingga Rp 13.000/ Kg. Mestinya harga beli Bulogpun harus lebih tinggi dari HPP yang lama.

“Kami telah berikan tenggat waktu, kalau minggu ini tidak ada kejelasan harga

pembelian. Kita akan demo Bulog dengan kekuatan yang lebih besar,” tambahnya.

Persoalan yang harus diperhatikan untuk membeli gabah saat jelang musim panen tahun ini adalah mahalnya biaya produksi. Sebelumnya harga pupuk cukup membingungkan petani lantaran langka dan dibeli dengan harga cukup jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Belum lagi biaya-biaya lainnya yang dihitung cukup besar. Sehingga jika beras atau gabah petani dibeli dengan harga rendah. Kerugian petani bisa berlipat menurut koordinator aksi yang menggedor Bulog baru-baru ini.

Bisa saja petani menjual

PENGUMUMAN LELANG Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 451 Tahun 2014 tanggal 22 Desember dan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional XI BPJS Kesehatan Nomor 136/Divre-XI/1214 tanggal 29 Desember 2014, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan lelang Aset dengan kondisi apa adanya berupa : 1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merk/type Toyota/Kijang KF70, jenis minibus Tahun 1997 Nopol : DK 1401 BB ; Harga Limit Rp 15.000.000,-Uang Jaminan Rp 5.000.000,2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merk/type Honda/NF125DD, jenis SPM R2 Tahun 2007 Nopol : DR 6566 BD ; Harga Limit Rp 2.900.000,-Uang Jaminan Rp 900.000,3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merk/type Honda/NF125DD, jenis SPM R2 Tahun 2007 Nopol : DR 6569 BD ;Harga Limit Rp 2.900.000,-Uang Jaminan Rp 900.000,4. 1 (satu) paket Inventaris Kantor ;Harga Limit Rp 8.095.000,Uang Jaminan Rp 2.000.000,5. 1 (satu) paket Peralatan Komputer ; Harga Limit Rp 4.761.000,Uang Jaminan Rp 1.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Selasa, 24 Maret 2015 : 09.00 WITA sampai selesai Pukul : Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tempat (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram Jalan Bung Karno Mataram Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang per obyek lelang secara tunai sebagaimana tersebut di atas kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai; 2. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku; 3. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as is); 4. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang kepada Pejabat Lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang; 6. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang; 7. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga naik-naik; 8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 9. Peserta Lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 10. Informasi lebih lanjut mengenai daftar barang dapat menghubungi Panitia Lelang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram no. Telp 081339950600 (Rendy), selama jam kerja.

Mataram, 19 Maret 2015 Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram TTD Sistri Sembodo

Belum Dirasakan Eksportir NILAI tukar dolar Amerika yang masih perkasa, Rp 13.000/ dollar belum serta merta dirasakan oleh para eksportir lokal.

Sebab permintaan buyer dari luar negeri hingga saat ini masih belum begitu berprogres terhadap produk-produk dari NTB. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apex) Provinsi NTB, Ari Aditya, Rabu (18/3) menyebut, permintaan handycraft NTB saat ini masih lesu. Padahal, para eksportir sangat berharap dengan menguatnya nilai dolar Amerika terhadap rupiah, permintaan barang dari luar negeri akan meningkat.

“Buyer dari Amerika juga katanya lesu, ndak banyak pesanan, terutama untuk produk-produk handycraft,’’ katanya, seraya menambahkan, hal itu tergantung selera pasar. Pesanan dari NTB lebih banyak produk handycraft.

“Yang jelas, saat ini sama, sedang sepi. Belum buying seasion, belum ada permintaan,” tambah Ari Aditya.

Apex saat ini masih fokus menggalang komunikasi dengan para pengusaha yang notabene sebagai pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Bagaimana para pengusaha lokal mulai tergabung dan mulai berfikir agar mampu melakukan ekspor secara mandiri.

Persoalan yang dihadapi selama ini, para pengusaha lebih banyak menjual produknya kepada pengusaha eksportir lainnya di luar daerah. Otomatis, produk yang dibuat tidak dihitung ekspor, tetapi dijual antardaerah. Efek dari kegiatan ekspor tentu tidak dirasakan langsung oleh pengusaha lokal.

“Kita masih melakukan roadshow dengan semua pihak-pihak terkait. Bagaimana menguatkan para pengusaha menjadi eksportir langsung. Atau wadah ekspornya bisa melalui Apex. Sehingg saatsaat kenaikan harga dolar seperti sekarang, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pengusaha lokal,” demikian Ari Aditya tegaskan. (bul)

gabah atau berasnya langsung ke pasaran, sesuai harga jual beras saat ini. Tetapi peran Bulog tentu dipertanyakan.

Dengan jumlah panen yang bersamaan dan cukup besar, H. Sinarsih menyebut pengusaha mungkin tidak punya kekuatan membeli sebesar modal Bulog. Karena memang Bulog menjadi perpanjangan tangan yang disiapkan modal untuk menyelamatkan petani.

Hingga saat ini, ia juga mengungkapkan pihak Bulog belum melakukan sosialisasi tentang berapa kebutuhan serapan tahun ini. Inipun dituntutnya agar sosialisasi dipercepat sehingga petani bisa mengambil kesimpulan. (bul)

H. Amad Sinarsih

Koperasi di NTB Disiapkan Jadi Distributor Elpiji Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menyatakan siap melakukan pembinaan kepada koperasi di NTB, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah

mengeluarkan edarannya.

Penegasan ini menyusul rencana Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspayoga yang baru-baru ini menyebut segera akan menambah kegiatan koperasi menjadi distributor

(ant/bali post)

MEMILAH TELUR - Pekerja memilah telur ayam sebelum didistribusikan ke pasar dan pedagang di Jakarta, Selasa (17/3). Dalam seminggu terakhir harga telur mengalami penurunan secara bertahap dari Rp. 22 ribu per kilo turun menjadi Rp 18 ribu per kilo.

Ari Aditya

(Suara NTB/bul)

Bulog Kembali Terancam Didemo

resmi gas elpiji, setelah sebelumnya koperasi mendapat jatah sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi.

Koperasi direncanakan menjadi distributor gas elpiji karena bahan bakar jenis ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk para pelaku koperasi dan UMKM itu sendiri yang jumlahnya cukup besar di Indonesia adalah para pelaku koperasi dan UKM. Jika koperasi turut dilibatkan dalam distribusi gas elpiji, diharapkan para pelaku KUKM dan masyarakat pada umumnya tidak lagi mengalami kelangkaan gas elpiji.

Kementerian Koperasi sendiri sering mendapatkan laporan sulitnya KUKM mendapatkan gas elpiji di sejumlah daerah. Peran koperasi bisa menjembatani persoalan ini dimana koperasi bisa dengan mudah menyalurkan gas elpiji kepada anggotanya.

Menteri Koperasi sendiri telah berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana ini. Saat ini sedang dilakukan kajian, harapannya koperasi masuk dalam mata rantai distribusi gas elpiji 3 kg.

“Tapi kami masih menunggu informasinya, kami menunggu edaran kalau memang koperasi benar-benar ditunjuk menjadi agen elpiji,” kata Kepala Diskop Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM di Mataram, Rabu (18/3).

Koperasi di NTB cukup siap mendapatkan tugas tambahan, bahkan dengan semakin banyaknya usaha yang diberikan kepada koperasi, akan semakin bagus mendorong peran dan progres koperasi. “Yang jelas, kita senang, kita tidak berat kalau ada tugas tambahan koperasi,” demikian H. Supran. (bul)

(Suara NTB/bul)

MCC Sebaiknya Jadi Museum Komersil Mataram (Suara NTB) Pihak Mataram Micro Business Center (M2BC) meminta Pemerintah Kota Mataram untuk memberikan pengelolaan Mataram Craft Center (MCC) yang ada di Sekarbela bisa dimanfaatkan menjadi museum komersil.

Museum komersil ini menurut Direktur M2BC, Irwan

18

Prasetya, konsepnya para pengumpul barang-barang antik dari berbagai jenis dikumpulkan di gedung yang dianggap tidak jelas pemanfaatannya itu.

Barang-barang antik ini, selanjutnya bisa dijual langsung.

Dirasa itu akan sangat efektif karena akan banyak mendatangkan para kolektor sekali-

gus MCC sebagai tempat berwisata barang-barang antik.

Beberapa jenis barang antik disebutkan, radio-radio tua era perjuangan, sepedasepeda tua dan benda serta peralatan yang digunakan oleh masyarakat di masamasa perang kemerdeakaan.

“Batu akik, keris juga bisa.

Pengusaha dikumpulkan di sana. Kami percaya MCC akan lebih termanfaatkan untuk memberikan PAD bagi Kota Mataram,” kata ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional ini di Mataram, Rabu (18/3).

Ia mengungkap, pemerintah kota telah lama merencanakan untuk menata kembali MCC. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang belum ada progress dari rencana tersebut.

Bahkan sampai saat ini MCC relatif masih sama seperti saat dibangun. Dia tidak melihat perkembangan dari aset Pemkot tersebut yang signifikan. Padahal, letaknya cukup strategis dan mestinya dimanfaatkan jadi pusat kunjungan.

Kegiatan bisnis mutiara di MCC juga relatif tidak ada perubahan. Banyak ruang-ruang kosong yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Mestinya MCC menurut Irwan menjadi ikon bagi ibukota Provinsi NTB ini.

Ia yakin, dengan konsep menjadikannya sebagai museum komersil akan memberi manfaat yang lebih besar kepada pemerintah daerah, bahkan masyarakat sendiri. “Dari dulu kita sudah tawarkan bagaimana mengelola MCC agar termanfaatkan secara maksimal. Tapi sampai sekarang belum ada respon,” katanya.

Jual beli barang-barang antik saat ini menjadi trend. Jika diakomodir pedagang-pedagang barang antik tersebut, tidak saja pengusaha barang antik yang ada di Kota Mataram. Dari daerah-daerah lainpun bisa dtampung di MCC. (bul)

HILANG BPKB R2 HONDA DR4640BI NOKA/NOSIN: MH1JF211 88K09B835/JF21E-1093660 AN. NOFITRI AGUSTIN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GERUNG MENUJU MATARAM

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

RATUSAN tenaga honorer Katagori 2 (K2) yang lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 lalu, akan segera menerima Nomor Induk Pegawai (NIP). Berdasarkan rekapitulasi data Bagian Kepegawaian, Setda KLU, saat ini telah lebih dari 50 persen CPNS K3 yang telah keluar NIP-nya dari BKN Wilayah, Denpasar.

Kepala Bagian Kepegawaian, Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/3), mengisyaratkan pembagian SK PNS kepada seluruh calon pegawai baik K2 maupun CPNS jalur umum dapat dilakukan pada bulan Maret ini.

Ia meyakini, sisa SK PNS pegawai K2 yang tersisa kurang dari 50 persen lagi dapat dituntaskan pada bulan ini juga.

“NIP CPNS K2 yang kita terima sudah lebih dari 50 persen, besar harapan kita, sisanya akan dituntaskan pada bulan Maret ini juga,” ungkap Titi.

Ia mengutarakan, tenaga honorer yang lulus dalam seleksi CPNS tahun lalu sebanyak 304 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 208 NIP CPNS K2 telah dikirimkan oleh BKN wilayah Denpasar ke Pemda KLU. Menurut Titi, BKN tidak serta merta dapat memproses dan mengeluarkan NIP secara serentak kepada CPNS K2, mengingat jumlahnya yang cukup banyak. Lagi pula, kepengurusan di BKN mencakup Pemda dari berbagai daerah yang ditangani untuk Wilayah Denpasar.

“Dari CPNS K2 ini, mayoritas merupakan tenaga guru.

Mereka yang lulus ini sudah melalui tes tahun 2013 lalu.

Bagi mereka yang belum keluar NIPnya, masih harus melengkapi syarat, karena beberapa ada yang harus diperbaiki atau dilengkapi,” ujarnya.

Adapun sejumlah syarat yang harus dilengkapi, sebut Kabag Kepegawaian, misalnya ijazah sekolah yang bersangkutan. Dari para CPNS K2, rupanya masih ada yang belum melengkapi ijazahnya dikarenakan hilang atau rusak. Sehingga untuk proses penggantian ijazah yang baru, memerlukan waktu yang cukup lama.

Umumnya pelamar yang lolos dari kalangan guru pengabdi (honorer), maka keterangan dari Dinas terkait (Dikbudpora) KLU juga harus diurus oleh para CPNS K2. Sebelumnya, tidak sedikit dari para pelamar yang mencantumkan surat keterangan dari Plt. Kepala Dinas. Kendati demikian, pihak BKD menargetkan seluruh NIP dapat diterima atau tuntas pada bulan Maret sehingga dapat diserahkan secara serentak antara CPNS jalur Umum dan CPNS melalui jalur khusus (K2).

“CPNS yang diterima melalui tes tahun 2014, NIPnya sudah ada di meja Pak Bupati. Namun kita berencana, agar penyerahannya dapat dilakukan serentak bersama teman-tema dari K2,” lanjutnya.

Pemda KLU sendiri dalam urusan pegawai, masih jauh dari angka kebutuhan ideal untuk mengurus seluruh dinas dan kantor yang ada di lingkup Pemda KLU. Oleh karena itu, Pemda KLU tetap akan mengajukan permohonan untuk penambahan jatah rekrutmen pegawai ke pemerintah pusat. “Pegawai di BKD sudah kita minta untuk mengantar permohonan rekrutmen pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai.

Jumlah yang kita ajukan sebanyak 218 orang,” demikian Kabag Kepegawaian. (ari)

(Suara NTB/rus)

PARIPURNA Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat menyampaikan LKPJ 2014 di gedung DPRD Lotim, Rabu (18/3).

Segera Terima NIP

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk daerah otonomi yang berkemampuan fiskal rendah. Minimnya anggaran yang dimiliki Lotim membuat aparat pemerintah kabupaten tidak mampu menangani persoalan infrastruktur yang ada di daerah.

Hal ini diungkap Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin dalam pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 di hadapan seluruh anggota DPRD Lotim pada agenda rapat Paripurna, Rabu (18/3).

“Kita belum mampu tangani infrastruktur, kondisi ini

karena persoalan anggaran kita yang minim,” ungkapnya.

Mensiasati keterbatasan anggaran itu, Pemkab Lotim mencoba mencari tambahan melalui pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Contohnya dalam aspek pembangunan infrastruktur jalan.

Data jumlah ruas jalan yang

berhasil diperbaiki tahun 2013 dalam kondisi baik hanya 47 persen. Tahun 2014 lalu meningkat kecil sebesar 49 persen. Diakui masih cukup banyak ruas jalan Kabupaten Lotim yang butuh perhatian.

Guna meraup dana yang besar, Pemkab Lotim mencoba mengoptimalisasi Pendap-

Tambang Pasir Besi

Selong (Suara NTB) Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mukti mengungkapkan, tidak ada penolakan warga Dusun Dedalpak Desa Pohgading terkait penambangan pasir besi. Apalagi sebelumnya pihak PT Anugrah Mitra Graha (AMG) selaku penambang dan jajaran pemerintah lingkup Pemkab Lotim telah melakukan sosialisasi ke masyarakat di Kantor Desa Pohgading, Sabtu (14/3) lalu.

Kepada Suara NTB, Rabu (18/3), Mukti mengaku, dalam pertemuan sosialisasi tersebut berlangsung diskusi cukup hangat antara warga masyarakat dengan perwakilan PT. AMG. Hadir juga

(Suara NTB/ari)

Dualisme Golkar

Daeng Paelori Ajak Saling Hormati

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Timur (Lotim) kubu H. Aburizal Bakrie, Daeng Paelori mengakui munculnya dualisme kepengurusan partai golkar ini sudah merembet hingga ke daerah. Termasuk di Kabupaten Lotim yang diketahui sudah ada penunjukan Ardhany Zulfikar sebagai Plt Ketua DPD II. Menyikapi hal itu, Daeng mengajak untuk saling mengormati sebelum ada keputusan inkrah polemik dualisme kepengurusan di tingkat DPP. Hal ini disampaikan Daeng kepada media di Selong, Rabu (18/3) kemarin. “Munculnya versi seberang itu ya kita hormati,” ucapnya. Daeng yang juga Wakil Ketua DPRD Lotim ini mengklaim secara umum kepengurusan DPD II Golkar Lotim sampai saat ini masih kompak.

Dijelaskan, sampai saat ini belum ada keputusan hukum tetap yang menyebut kepengurusan yang paling sah. Antara kubu Ical maupun Agung Laksono. Alasan inilah diminta Daeng semua untuk tenang dulu.

Menurutnya, dualisme kepengurusan itu sebenarnya hanya terjadi di tingkat pusat. Tidak mestinya berimbas ke tingkat daerah. Dikhawatirkan ketika sudah berimbas ke daerah akan menimbulkan konflik. “Kita berharap khusus di Lotim ini jangan sampai terjadi perselisihan antarkader,” harapnya.

Pascakeputusan hukum tetap, diyakinkan Daeng semua pasti akan mencair. Ketua DPD II Golkar Lotim ini mengaku keputusan manapun nantinya yang paling sah menurut hukum siap akan diikutinya. Termasuk jika diminta untuk menyerahkan seluruh perangkat partai. “Seluruh perangkat partai siap akan kami serahkan,” ucapnya.

Menyikapi kisruh dualisme Golkar ini, Daeng mengaku sudah mencoba menggali informasi dan aspirasi dari para kader. “Kita sudah menampung sejumlah aspirasi dan masukan-masukan dari teman-teman,” tuturnya.

Ditambahkan, kepengurusannya di Golkar Lotim ini pun sebenarnya sudah segera berakhir. Akibat kisruh di tingkat pusat itu membuat kepengurusan partai Golkar Lotim, termasuk sejumlah daerah lain pun diperpanjang.

Diketahui pula status dari Ketua DPD I Golkar NTB, Zaini Arony sedang dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi Golkar, katanya tidak tergantung pada personal. Akan tetapi Golkar tetap mengedepankan aturan partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. (rus)

dalam pertemuan tersebut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim.

Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, sejumlah kepala dusun dan elemen lainnya.

Ditegaskannya, hangatnya diskusi itu bukan berarti warga menolak. Bahkan, diskusi yang hangat itu sangatlah wajar, karena banyak warga yang dinilai belum paham mengenai seluk beluk penambangan pasir bes.

Setelah pihak PT. AMG memberikan gambaran jelas, ujarnya, warganya sudah mulai paham dengan kegiatan penambangan. Menurutnya, pembangunan Lotim tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tapi diperlukan ke-

atan Asli Daerah (PAD). Hanya saja capaiannya sampai sekarang disadari masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Persoalan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal mengeluarkan pajak sebagai salah satu potensi PAD disebut wabup masih terbilang masih rendah.

Struktur anggaran Lotim sampai saat ini, katanya, masih didominasi belanja tidak langsung yang besarannya mencapai Rp 1,14 triliun. Dari jumlah itu paling besar diperuntukkan bagi belanja para pegawai

yang jumlahnya tembus Rp 973 miliar. Sedangkan belanja langsung yang bersentuhan dengan publik hanya berkisar Rp 600 miliar lebih.

Dipersentasekan, jumlah belanja tidak langsung ini mencapai 58,7 persen. Sedangkan belanja langsungnya hanya 41 persen. Perbandingan struktur anggaran itu dipandang sudah mulai menggembirakan. Di mana, kondisi sebelumnya belanja pegawai mencapai 75 persen berbanding 24 persen untuk belanja non pegawai. (rus)

Antisipasi Bencana

Kades Pohgading Klaim Tidak Ada Penolakan

Hj. Titi Hidayati

Daeng Paelori

Halaman 4

mitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor. Investor akan nyaman bekerja jika kondisi keamanan terjamin. “Kalau keamanan tidak terjamin, maka investor akan hengkang dan investor baru pun akan berpikir seribu kali untuk masuk Lotim,” ucapnya.

Aspek keamanan, ujarnya, sebagaimana tergambar dalam visi Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Lombok Timur 2013-2018. RPJMD itu kemudian dijadikan pedoman Pohgading untuk menyusun RPJMDesnya. “Keamanan investasi termasuk penambangan di Desa Pohgading tentu menjadi tanggung jawab kami bersama BPD, Polmas, Babinsa dan warga masyarakat,” ungkapnya. (rus)

BPBD Lotim Koordinasi dengan Desa Selong (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) tetap siaga dalam mengantisipasi berbagai bencana yang kemungkinan bisa terjadi. Bahkan, pihaknya tetap berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah di tingkat desa.

Kepada Suara NTB, Rabu (18/3), Kepala BPBD Lotim, Drs. H. Naspi, MM, mengungkapkan, informasi dari BMKG, curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan petir kemungkinan akan berlanjut sampai bulan April.

Termasuk, kemungkinan terjadinya angin puting beliung.

Untuk itu, pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk memantau segala macam perkembangan di desa. Sehingga, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah desa supaya secepatnya menghubungi pihak BPBD. Apalagi, personel BPBD beserta peralatan-

nya sudah siap untuk melakukan penanganan selama 24 jam.

Sekarang ini, lanjutnya, dari 254 desa yang ada di Lotim baru 10 desa yang memiliki Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) terutama di desa-desa yang rawan bencana. Namun, untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap masyarakat jika terjadi bencana. Pihaknya mengharapkan semua desa di Lotim memiliki TSBD itu.

Harapannya, TSBD itu secara kelembagaan masyarakat desa akan terus dilakukannya pelatihan dan ke depan akan difasilitasi peralatannya.

“Untuk Lotim, perkiraan curah hujan yang cukup tinggi sampai awal April. Bahkan, semua tempat berpotensi terjadi puting beliung. Tapi sejauh ini baru terjadi puting beliung di Kecamatan Keruak terdapat 3 rumah yang rusak, baik yang terangkat atap rumahnya maupun yang tertimpa pohon,”ujarnya. (yon)

BPPD KLU Dibentuk, Pengurus Diminta Mulai Bekerja (Suara NTB/ari)

OLAH - Ahmad, salah satu pekerja tahu tempe sedang mengolah kedelai menjadi bahan jadi di Dusun Karang Bayan Desa Tanjung, Rabu (18/3).

Harga Kedelai Mahal, Perajin Tahu Kelimpungan Tanjung (Suara NTB) Perajin tahu tempe di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai kelimpungan akibat naiknya harga bahan baku kedelai, terutama kedelai lokal. Akibatnya, para perajin tahu tempe pun beralih ke bahan baku impor, yang harganya justru lebih murah.

Salah satu perajin tahu tempe di Dusun Karang Bayan Desa Tanjung, Mustafa, Rabu (18/3) mengatakan, sudah beberapa pekan belakangan ini mulai menggunakan kedelai impor. Lantaran harga bahan baku kedelai lokal mengalami kenaikan harga dan persediaannya terbatas.

“Harga kedelai lokal sebelumnya Rp 6.600,- per kilo, sekarang naik menjadi Rp 7.600,- per kg. Sedangkan kedelai impor sebelumnya Rp 9.000,- per kg malah turun menjadi Rp 7.700,- per kg,” kata Mustafa di kediamannya.

Menurut pengusaha yang

berasal dari Lombok Tengah ini, sudah dua minggu terakhir ia menggunakan bahan baku impor. Penyebabnya perbedaan harga beli bahan baku yang terpaut hanya Rp 100,- antara lokal dan impor, menjadi pertimbangannya untuk memilih kedelai impor. Secara kualitas bahan baku, kedelai impor terlihat lebih bagus dan berisi.

Kendati demikian, dirinya berharap agar pemerintah mulai memberikan ruang bagi perajin tahu tempe untuk memperoleh bahan baku secara lebih murah dan bahan baku berkualitas. Hanya saja, akibat kenaikan harga beli bahan baku ini, pengusaha tidak dapat menangguk untung seperti sebelumnya. Dalam hal penjualan pun, pihaknya terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe untuk menghindari kerugian yang terlalu besar.

“Hasil produksi kedelai impor memang menghasilkan tahu dan tempe yang lebih

enak ketimbang kedelai lokal.

Tetapi sari kedelai yang dihasilkan, kedelai lokal jauh lebih enak,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk kapasitas produksi yang dihasilkan para pengrajinnya, diperlukan minimal 100 kg untuk membuat tahu dalam 1 bulan. Sedangkan produksi tempe, diperlukan sedikitnya 25 kg. Produksi yang dihasilkan saat ini mampu diserap pasar, karena jumlah perajin di KLU masih sangat minim.

Sementara dua orang pekerja, masing-masing Ahmad dan Erna, keduanya mengakui telah bekerja 5 tahun di sentra milik Mustafa. Selama ini, dalam produksi tempe dan tahu, terdapat ampas (sisa) tahu. Sampai saat ini, ampas itu masih belum dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi penganan (cemilan) karena kekurangan tenaga. Pemilik kerajinan tahu, kebanyakan menjual ampas sebagai pakan ternak. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Setelah melalui proses komunikasi politik yang cukup panjang, akhirnya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terbentuk.

Kepengurusan BPPD yang terdiri dari 9 orang multi profesi ini pun diamanatkan untuk mulai bekerja, sembari menunggu payung hukum (Peraturan Bupati) keluar.

“Anggota DPRD dari Komisi II sudah menerima terbentuknya BPPD KLU. Kami di pengurus beranggotakan 9 orang, diminta untuk langsung bekerja. Namun kami masih menunggu Perbup sebagai landasan untuk mulai menyusun program,” kata Ketua BPPD KLU, H. Rifa’i, Rabu (18/3).

Rifa’i yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Pariwisata Gili Trawangan (APGT), mengatakan kesembilan orang pengurus di BPPD berasal dari berbagai unsur. Mereka dipilih berdasarkan profesi dan tugasnya yang disesuaikan dengan Tupoksi BPPD KLU. Diharapkan, dengan kepengurusan 9 orang ini mampu menjalankan tupoksinya untuk mendukung promosi dan kemajuan pariwisata di KLU. Adapun ke 9 orang itu mencakup, 4 orang dari asosiasi pengusaha dan pelaku wisata, 2 orang dari asosiasi profesi, 2 orang unsur akademisi dan 1 orang lagi dari

asosiasi penerbangan.

Pria yang sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai cabup KLU 5 tahun lalu ini, mengisyaratkan, keberadaan Peraturan Bupati sangat penting untuk mendukung eksistensi dan jalannya program yang diusung BPPD KLU. Namun bersamaan dengan itu pula, BPPD juga tengah mengurus berbagai administrasi yang diperlukan untuk melegitimasi BPPD serta menunjuk sekretariat (kantor, red) tempat pengurus bertugas.

Idealnya, kata dia, pembentukan BPPD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui antara eksekutif dan legislatif. Namun dengan persetujuan Komisi II maka keputusan DPRD secara lembaga sudah dapat terwakilkan. “Untuk Perda, tidak mungkin dibahas karena tidak masuk dalam jadwal pembahasan (Prolegda),” sebutnya.

Pada struktur kepengurusana BPPD, beberapa bidang yang ada mencakup kehumasan, penelitian dan pengembangan (litbang), LSM dan bidang lainnya.

“KLU merupakan daerah pariwisata sehingga keberadaan BPPD sangat dibutuhkan untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada. Ke depan tidak hanya pariwisata yang digaungkan, tetapi juga budaya dan kesenian tradisional yang ada di KLU,” pungkas Rifa’i. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Halaman 5 (Suara NTB/her)

Belum Ada Pemberitahuan

Chandra Prayudha

ADD Rawan Disimpangkan Kades

Pemkab Lobar Libatkan Kejaksaan dan BPKP Giri Menang (Suara NTB) Sejak terbitnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah beberapa kali menggelar kegiatan rapat koordinasi pada aparat desa. Kegiatan yang sama, dilakukan Rabu (18/3).

Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya aparat desa bermasalah dengan hukum terkait penggunaan ADD yang menyimpang. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Pemkab Lobar melibatkan kejaksaan dan BPKP untuk mengawal penggunaan dana tersebut.

Rakor yang difasilitasi BPMPD, ini juga termasuk dalam rangka Pemantapan Pembangunan Perdesaan tahun 2015. Rakor berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang. Peserta berasal dari seluruh kades, camat, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa. “Kita akan berikan rambu-rambunya dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” papar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih saat pembukaan rakor.

Eva mengharapkan dalam pelaksanaan ADD tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan demikian, pihaknya sudah mengundang sejumlah pemateri yang akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pendanaan. Para pemateri terdiri dari Kejaksaan Negeri Mataram, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Lobar.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini untuk membedah serta mengawal agar proses penerapan UU desa bisa berjalan dengan baik, benar dan hasilnya bisa maksimal.

Berbicara mengenai UU ini, dia menilai, yang paling menarik terutama bagi desa adalah anggaran nominal atau persentasenya langsung disebut. Dalam rangka itu Pemkab Lobar, melakukan usaha-usaha untuk menaikkan anggaran yang ada di desa, termasuk penghasilan yang didapat oleh aparat desa.

Terkait dengan penganggaran, tahun demi tahun, kata mantan Ketua KPU NTB ini, pihaknya secara maksimal melakukan banyak hal. Diantaranya, tahun 2011, ADD untuk desa mencapai angka Rp 13,2 miliar. Tahun 2012 meningkat menjadi Rp 32,7 miliar. Tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp 47,46 miliar lebih.

Bahkan dari sisi anggaran ini, sudah diatur dalam berbagai peraturan dan persentase pembagian dari penggunaan dana itu. “Tentunya patut kita sukuri dan semoga menjadi motivasi bagi desa untuk memaksimalkan keuangan di tingkat desa,” akunya.

Dia menyebut, bupati sering menyinggung, anggaran langsung untuk pembangunan tahun 2015 ini mencapai Rp 305 miliar lebih. Kalau ditambah dengan anggaran yang didistribusikan ke tingkat desa, akan mencapai lebih dari Rp 350 miliar. Ini untuk biaya langsung pembangunan yang dilaksanakan di Lobar.

Pihaknya juga membayangkan, kalau jumlah dana sebesar itu, bisa dimaksimalkan hasilnya dengan memilih prioritas pembangunan yang lebih memasyarakat, tentu apa yang termaktub dalam visi misi Lobar bisa berhasil. “Tentu ini kita minta kesungguhan dari rekan-rekan kepala desa semoga secara cepat bisa dilaksanakan, termasuk target menurunkan kemiskinan”, harapnya. (her)

(Suara NTB/her)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) hingga Rabu (18/3) belum memperoleh pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony.

Karena itu, Pemkab Lobar menunggu adanya pemberitahuan resmi. Pascapenahanan Bupati oleh KPK, Pemkab Lobar menggelar rapat tertutup, semua kepala SKPD hingga dan eselon III menghadiri pertemuan mendadak tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, Chandra Prayudha, mengaku, penahanan Bupati Lobar perlu mendapat dukungan dari banyak pihak. Jajaran Pemkab Lobar juga berharap agar keluarga bisa menghadapi permasalahan ini. “Agar tetap bersabar, sehingga bupati bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi,”ujarnya.

Bupati berpesan agar jajaran SKPD tetap tenang dan kondusif.

Selain itu, kepala SKPD ditekankan agar menghindari isu-isu menyesatkan, sehingga bisa memecah belah. Sebab, katanya, jajaran Pemkab Lobar yang lebih tahu tentang keadaan Lobar.

Sebagai bentuk dukungan jajaran SKPD terhadap Bupati Lobar, Pemkab Lobar akan menggelar pengajian dan yasinan bersama di Pendopo Bupati. Ia menambahkan, dalam pertemuan yang mendadak tersebut, dihadiri semua eselon II, eselon III dan lainnya. Meskipun pertemuannya mendadak, namun semua SKPD hadir dalam pertemuan tersebut.

Terpisah Wabup, H Fauzan Khalid dalam pertemuan tertutup bersama SKPD tersebut menyampaikan saat ini posisi bupati dalam posisi tahanan KPK. Karena itu secara internal mengharapkan untuk semua jajaran menjaga soliditas masing-masing SKPD. “Bekerja seperti biasanya dan saya berharap semua jajaran kerja berlipat seperti waktu bupati ada bersama kita,” ujarnya.

Dikatakan, meskipun Bupati tidak ada namun ia akan selalu berkoordinasi dengan Bupati untuk melaporkan semua perkembangan dan situasi kondisi di Lobar. Termasuk melaporkan secara rutin hasil kerja yang dlakukan jajaran selama bupati tidak ada. “Mohon soliditas masingmasing SKPD ditingkatkan,” imbuhnya. (her)

Kapolda Ingatkan Anggota Jangan Malas TANDATANGANI - Kapolda NTB Brigjen Pol Sriyono menandatangani prasasti peresmian Gedung Baru Polres Lobar di Gerung, Rabu (18/3).

Hindari ISIS

Kapolda: Pahami Agama Harus Utuh dan Benar Giri Menang (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Sriyono, menegaskan, secara umum masyarakat NTB menolak pemahaman ISIS yang menyimpang dari ajaran agama. Namun masih ada orang-orang tertentu yang menerima pemahaman itu.

Orang-orang tertentu yang dimaksud memiliki pemahaman agama setengahsetengah dan tidak memahami agama dengan utuh dan benar.

“Masyarakat NTB secara umum menolak ISIS itu, tapi ternyata ada juga orang-orang tertentu yang menerima bahkan di Kepulauan Sumbawa pernah tahu ada yang mendeklarasikan diri. NTB ini berpotensi menjadi lokasi perekrutan,” terangnya di Mapolres Lobar, Rabu (18/3).

Menurutnya, semua wilayah di Indonesia, termasuk NTB berpotensi jadi lokasi perekrutan. Hal ini didorong posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim termasuk terbesar di dunia.

Dijelaskannya, orang-orang yang rawan dijadikan sasaran adalah yang pemahaman agamanya setengah-setengah, sehingga bersangkutan mudah menerima pemahaman agama

yang keliru. Untuk itu, katanya, pemerintah, ulama bersama aparat perlu melakukan pembinaan pada masyarakat agar memiliki pemahaman agama yang utuh dan benar.

Disinggung mengenai ada orang NTB yang direkrut sebagai angota ISIS, Kapolda mengaku belum ada. Namun, katanya, potensi ke arah itu ada, terutama di daerah yang Islamnya lebih besar berpotensi untuk jadi sasaran perekrutan. “Apabila pemahaman agama setengah-setengah, mudah dipengaruhi,” ujarnya mengingatkan.

Bentuk antisipasi yang dilakukan Polda, katanya, tetap menggandeng para ulama memberi pemahaman agama yang benar kepada masya-

rakat. Menurutnya, dalam hal mengawasi ISIS tidak ada pemantauan khusus ke ponpes sebab tugas itu ada di Kementerian Agama. Pihak terkait, katanya wajib melaporkan ke aparat terkait perkembangan di ponpes.

Lebih jauh dikatakan, ISIS ini telah menimbulkan kekhawatiran dunia. Begitu pula masyarakat di NTB tidak luput, sebab pengaruhnya telah merambah kemana-mana.

Bahkan, katanya, banyak anak muda yang meninggalkan keluarga untuk bergabung ke ISIS, padahal ini tidak pernah diminta pihak keluarga meminta apalagi pemerintah.

“Tapi karena terpengaruh itu maka mereka bergabung,” ungkapnya. (her)

Pelaku Begal yang Kabur Masih Diburu Polisi Giri Menang (Suara NTB) Kapolsek Senggigi Kompol Yunus Junaidi mengaku masih terus memburu pelaku begal di wilayah Mangsit yang masih kabur. Pelaku yang masih dalam tahap identifikasi ini terus dilakukan penyelidikan, sehingga bisa ditangkap.

Kepada wartawan di Mapolres Lobar, Rabu (18/3), mantan Kapolsek Mataram ini, menegaskan, pihaknya tidak mainmain dengan kasus ini. Apalagi, pelaku begal ini terbilang sadis, karena saat beraksi menodong parang ke korban. Dalam kasus ini, pihaknya mengharapkan masyarakat yang mengetahui informasi mengenai adanya pembegalan atau tindakan kriminal harus segera melapor pada aparat keamanan terdekat, sehingga bisa segera ditindak.

Sebelumnya, Polsek Seng-

gigi berhasil menangkap pembegal motor, Sofia alias Upi. Pelaku ditangkap, karena berusaha merampas sepeda motor merek Vario yang dikendarai Tohir bersama temannya saat melintas di jalur Malimbu ke arah Mangsit.

Di tengah jalan di kawasan Mangsit, salah satu di antara korban kebelet kencing. Setelah itu, satu rekannya ini pergi kencing, saat itulah tiba-tiba dua orang yang berboncengan dengan menggunakan Suzuki Satria F menghampiri salah seorang korban yang sedang duduk di atas sepeda motor. Tanpa basa-basi langsung mengalungkan parang ke leher korban.

Korban pun langsung mencari warga di sekitar, setelah warga ramai, salah satu di antaranya meminjam handphone untuk menghubungi polisi.

Selelah menghubungi Babinsa Polsek Senggigi akhirnya petugas Babinsa ini langsung mengontak pihak petugas lain di pos penjagaan. Petugas lain pun mendengar pengumuman lewat HT tersebut dan langsung siaga. Pelaku yang kebetulan lewat akhirnya tertangkap di Batulayar.

Sementara rekannya yang mengetahui ada aparat langsung kabur menggunakan kendaraan Satria F. Dalam aksi penangkapan tersebut, seorang anggota polisi mengalami luka pada bagian kaki, akibat terkena knalpot. Setelah berhasil ditangkap, pelaku dan sepeda motor diamankan di polsek.

Atas perbuatannya, ini pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP, tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman paling lama sembilan tahun. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Sriyono mengingatkan kepada jajarannya agar tidak malas melayani masyarakat. Para anggota Polri ditekankan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sebab polisi hadir di tengah masyarakat sebagai pengayom dan menciptakan keamanan.

“Semangat personel harus bertambah, anggota jangan malas,” katanya usai peresmian Gedung baru Polres Lobar, Rabu (18/3).

Srijono menegaskan, keberadaan gedung baru ini harus diiringi dengan semangat kerja yang tinggi. Dijelaskan, pelayanan terhadap masyarakat harus dioptimalkan, terutama dalam memberikan rasa aman. Sebab, polisi merupakan sosok yang kerap hadir di tengah-tengah masyarakat.

Dikatakan, para anggota harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

Apalagi,dengan adanya gedung baru Polres Lobar ini bisa berdiri kokoh berkat bantuan dari masyarakat. Untuk itu, katanya, segala bentuk kebutuhan masyarakat harus dilayani dengan cepat dan tepat. Ia menekankan, agar personel jangan sampai mengabaikan apapun keluhan mereka yang menyangkut persoalan keamanan.

Sementara Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto menjelaskan, gedung ini sudah dapat dipakai untuk pelayanan. Ada tiga satuan yang akan menempati gedung yang baru saja diresmikan, yakni, Satnarkoba, Unit PPA Satreskrim dan Satpolair. “Hajat pembangunan gedung ini supaya pelayanan lebih optimal,” harapnya. (her)

Pendaftaran Calon Mundur

Koalisi Tujuh Parpol Loteng Belum Bersikap Praya (Suara NTB) Sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi tujuh parpol Lombok Tengah (Loteng), belum menentukan sikap terkait calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Loteng mendatang. Terlebih setelah pihak KPU merilis rencana awal penerimaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang jauh mundur dari jadwal semula, pada akhir Bulan Juli 2015 mendatang.

Juru bicara Koalisi Tujuh Parpol Loteng, Suhaimi, S.H, yang dikonfirmasi Rabu (18/3) mengakui belum adanya kepastian sikap koalisi bukan berarti koalisi parpol stagnan.

Komunikasi dan konsolidasi antara parpol koalisi tetap berjalan. “Jadwal komunikasi formal antar-parpol koalisi masih kita susun,” ujarnya.

Dikatakanya, sampai sejauh ini belum ada jadwal khusus untuk melakukan pertemuan dengan mitra koalisi guna membahas langkah lebih lanjut, terkait sikap politik koalisi. Hanya saja, di sela-sela itu koordinasi dan konsolidasi tetap berjalan.

Tetapi memang tidak nampak.

Karena koordinasinya bukan koordinasi formal.

Malahan, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini, dengan mundurnya masa pendaftaran pasangan calon justru memberikan hal positif bagi parpol mitra koalisi.

Di mana parpol kini memiliki waktu lebih panjang dalam melakukan seleksi dan penjaringan calon kepala daerah, sehingga calon kepala daerah yang akan diusung benar-benar terseleksi dengan baik.

Tidak hanya itu, bakal calon kepala daerah yang bisa dijaring lebih banyak lagi. Dan, ter-

(Suara NTB/dok)

Suhaimi

bukti beberapa parpol mitra koalisi mengaku banyak bakal calon kepala daerah baru yang melamar. Di luar figur-figur yang sudah punya nama, sehingga pilihan figur calon kepala daerah semakin variatif.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Loteng Ahmad Ziadi, mengaku jalinan komunikasi politik di internal koalisi tujuh parpol tetap berjalan. Komitmen antarparpol juga tetap kuat dan solid, meski keputusan akhir ini belum bisa dipastikan.

Menurutnya, seperti kesepakatan awal masing-masing parpol akan memaparkan rencana koalisi ke DPD dan DPP terlebih. Hasinya akan dibahas pada pertemuan lanjutan di tingkat koalisi. Setelah itu dibentuk pasangan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi.

Disinggung kemungkinan koalisi tujuh parpol tersebut terpecah, Ziadi mengaku bukan persoalan. Karena sikap parpol tidak bisa diintervensi oleh koalisi. Pasalnya, masing-masing parpol memiliki hak dan arah politik tersendiri. (kir)

Bendahara Masih Mangkir

Molor, Penyelesaian Penyelidikan Kasus ADD di Loteng Praya (Suara NTB) Penyelidikan tiga kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, sampai saat ini belum juga bisa dituntaskan.

Pasalnya, Bendahara Desa Lekor, yang merupakan salah satu saksi kunci dalam proses penyelidikan kasus tersebut, masih mangkir dari panggilan penyidik Kejari Praya.

Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3), menjelaskan, hingga kini baru dua kasus ADD yang sudah selesai pros-

es pemeriksaan saksinya.

Masing-masing Desa Mujur serta Desa Tumpak. Sementara Desa Lekor, masih menunggu satu saksi lagi.

“Yakni bendahara Desa Lekor,” sebutnya.

Ia mengaku, bendahara Desa Lekor sudah dipanggil beberapa kali oleh pihak Kejari Praya. Namun sampai saat ini belum juga mau datang memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Hal ini berakibat penyelesaian penyelidikan kasus ADD Lekor belum bisa dipastikan waktunya.

Bendahara Desa Lekor,

tambahnya, sempat menjalani pemeriksaan awal satu kali.

Tetapi setelah pemeriksaan tersebut, saat akan dipanggil kembali yang bersangkutan tidak juga mau memenuhi panggilan Kejari Praya. “Kita sendiri belum tahu apa alasan Bendahara Desa Lekor tidak mau datang. Karena yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan,” terangnya.

Menurut Raka, pihaknya bisa saja melakukan ekspose dua kasus ADD yang sudah selesai pemeriksaannya tanpa harus menunggu pemeriksaan saksi ADD Lekor selesai. Hanya saja,

karena sudah disepakati untuk ekspose kasus ADD akan dilakukan secara serentak tiga kasus sekaligus.

Untuk itu. pihaknya masih akan berupaya keras menuntaskan pemeriksaan saksi kasus ADD Lekor dulu setelah itu melakukan ekspose.

Ditegaskannya, jika saksi kasus ADD Lekor tidak tidak datang juga, pihak Kejari Praya berencana akan melakukan pemeriksaan langsung di rumah saksi. Tapi sebelum itu pihaknya masih akan melihat respons saksi bersangkutan. “Kalau memang dirasakan akan meng-

hambat penyelesaian penyelidikan, tidak menutup kemungkinan penyidik yang akan datang langsung ke rumah saksi. Untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Raka.

Dalam hal ini, Kejari Praya menargetkan penyelesaian penyelidikan kasus tiga ADD bulan Maret ini juga. Mengingat masih ada beberapa kasus dugaan korupsi yang juga harus dituntaskan. Terlebih kasus ADD yang saat ini ditangani, sudah cukup lama tanpa ada penyelasaian.

“Jadi penyelesaian kasus ADD ini juga merupakan prioritas Kejari Praya,” imbuhnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Aset KSB di Luar Daerah Dinilai Aman Taliwang (Suara NTB) Salah satu aset yang sulit ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu adalah tanah. Terutama aset tanah yang letaknya berada di luar daerah. Namun kondisi itu saat ini sudah tidak lagi membuat pusing, terutama otoritas pejabat pengelola aset daerah, karena seluruhnya telah terdata dan dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah.

“Untuk semua aset tanah yang kita miliki yang ada di luar daerah sudah dalam posisi aman,” terang Kepala Bagian (Kabag) Aset Sekretariat Daerah (Setda) KSB, M. Yusuf kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/3).

Diakuinya sebelum dilakukan penelusuran dalam rangka penataan aset, aset tanah yang posisinya di luar daerah sedikit sulit dapat diklaim pemerintah KSB. Sebab selain secara de facto (fakta) posisinya tidak berada di wilayah adiministratif KSB, biasanya keberadaan lahan yang umumnya berupa aset hasil Penyerahan Peralatan dan Personel Daerah (P3D) saat pemekaran KSB dari Kabupaten Sumbawa itu banyak dikelola oleh pihak-pihak lain. “Tanah itu rata-rata statusnya tanah pecatu desa yang sekarang ikut bergabung ke KSB,” terangnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Yusuf mengatakan pihaknya melakukan rekonsiliasi dengan Pemda Sumbawa.

Dalam proses itu, Pemda KSB meminta bantuan Sumbawa agar tanah cadangan pembangunan itu bisa segera dibuatkan pembuktian kepemilikan. “Alhamdulillah, Sumbawa membantu sehingga semua aset tanah kita hasil P3D itu yang walau posisinya di sana (Sumbawa) bisa kita buktikan kepemilikannya,” timpalnya.

Saat ini lahan-lahan tersebut oleh Pemda KSB telah dilakukan sertifikasi, pemasangan patok dan pemasangan papan nama kepemilikan. Yusuf mengatakan, Pemda KSB membuka peluang bagi pihak-pihak lainnya untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Karenanya jika ada pihak yang berminat, ia menyarankan agar menghubungi Pemda KSB. “Kalau memang ada yang berminat mengelolalnya. Datangi kami, kita buat MoU-nya supaya jelas dan untuk memastikan agar lahan itu tetap menjadi milik daerah,” tegasnya.

Pada bagian lain, Yusuf yang ditanya soal hasil penelusuran aset yang dilaksanakan pihaknya. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran tim per 31 Desember 2014, jumlah aset daerah yang sudah dapat didata sebanyak 28.322 item dari total 33.630 aset yang dimiliki KSB selama ini.

“Kalau dipersentasekan sekitar 84 persen. Sementara ini sisanya tim inspektorat masih bekerja di lapangan,” katanya.

Ia menyatakan, ke depan hasil penelusuran aset itu akan dijadikan data pijakan untuk pendataan aset di tahuntahun berikutnya. Prosedur pendataan pun akan dibuat sedemikian rupa, sehingga setiap aset daerah dapat diketahui keberadaannya secara pasti oleh pemerintah. “Kita sedang susun sistemnya. Jadi penelusuran tidak akan gelondongan seperti ini lagi. Tapi per ruangan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), sehingga kita pastikan tidak ada satu pun aset yang akan luput dari pantauan pendataan kita nantinya,” pungkasnya. (bug) (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kodim Kawal Distribusi Pupuk di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Jajaran Kodim 1607 Sumbawa ikut mengamankan sekaligus mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar sampai ke tangan petani. Kalau nantinya ditemukan adanya penyimpangan dalam pendistribusian, TNI langsung mengambil tindakan. Sebagai salah satu upaya TNI mendukung swasembada pangan yang digalakkan pemerintah.

Hal itu ditegaskan Dandim 1607 Sumbawa, Letkol TNI Agus Supriyanto kepada wartawan, Rabu (18/3). Informasi yang diperolehnya, pupuk sudah dikirimkan ke Sumbawa melalui pelabuhan Badas dan selanjutnya masuk ke gudang empat distributor besar di Sumbawa.

Pihaknya juga ikut memastikan, pupuk tersebut didistribusikan kembali hingga

sampai ke petani.

Tak hanya tepat sasaran, Dandim juga menginstruksikan jajarannya di bawah untuk memastikan tak adanya keterlambatan dalam distribusi. Dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk, seperti yang kerap dikeluhkan petani. Apabila ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pendistribusian, maka

langsung ditangkap dan diproses sesuai aturan berlaku. Serta dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk tindaklanjutnya.

Sebab, pupuk bersubsidi ini datangnya dari pemerintah dan perlu pengawalan. Meski sejauh ini, pihaknya masih belum menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk. Seh-

‘’Apabila ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pendistribusian, maka langsung ditangkap Agus Supriyanto ingga tak benar kalau ada isu kelangkaan. “TNI turun langsung ke lapangan memantau dan mengawal distribusi hingga ke petani. Kita terus dampingi,” tukasnya.

Selain mengamankan distribusi pupuk, anggotanya juga turun langsung membantu petani. Bahkan ikut menanam padi, memupuk hingga nanti

saat panen. Dalam membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. “Keterlibatan TNI dalam swasembada pangan tidak main-main.

Kita terjun langsung hingga ke tingkat bawah untuk melakukan pendampingan. Sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kesulitan rakyat,” pungkasnya. (arn)

Pengurusan Paspor di Imigrasi Sumbawa Dominan ke Malaysia

(Suara NTB/ist)

PENYU BERTELUR - Yoyo merupakan pantai eksotik yang sering menjadi tempat bertelurnya berbagai jenis penyu. Ombak di pantai ini cukup keras dengan hembusan angin yang lembut. Dari tujuh jenis penyu di dunia, lima jenis penyu kerap mendarat dan bertelur di pantai ini.

KSB Pusat Pendaratan Penyu di NTB Taliwang (Suara NTB) Pantai di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi salah satu dari daerah di Indonesia yang perarian dan pantainya menjadi tempat pendaratan penyu untuk berkembang biak.

Berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) setempat, potensi KSB untuk menjadi pusat pengembangan populasi hewan terancam punah itu sangat tinggi. Hal ini disebabkan lima dari tujuh jenis penyu di dunia melakukan pendaratan di pantai KSB untuk bertelur. “Sebenarnya kita (KSB) dan Sumbawa.

Tapi dari penelitian Newmont, jumlah spesies yang ada di tempat kita lebih banyak,” terang Kabid Perikanan Tangkap dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil DKPP KSB, Noto Karyono, S.Pi., M.Si kepada wartawan, Rabu (18/3).

Kelima jenis penyu yang kerap mendarat di perairan KSB untuk bertelur itu di antaranya, penyu sisik, penyu tempayan, penyu hijau, penyu belimbing dan penyu pipih. Noto menyebutkan, lokasi pendaratan penyu-penyu tersebut di kecamatan Sekongkang tepatnya di sepanjang pantai Tatar-Sepang wilayah Talongan.

“Lokasinya strategis karena memang berada di pantai selatan yang menjadi jalur migrasi penyu selama ini,” katanya.

Selain di kecamatan Sekongkang, area pendaratan lain penyu di KSB berada di gugusan Gili Balu. Di gugusan pulau yang terletak di kecamatan Poto Tano, DKPP menemukan setidaknya tiga pulau menjadi daerah pendaratan penyu, yakni di pulau Kenawa, Paserang dan pulau Belang. “Tapi pusatnya di sepanjang pantai TatarSepang. Di pantai ini rata-rata tiga ekor penyu per hari mendarat untuk bertelur,” urainya.

Untuk memproteksi daerah pendaratan penyu tersebut, Pemda KSB sejak tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 849 tahun 2011 yang mengatur tentang pencadangan kawasan konservasi taman pesisir Tatar-Sepang. Selanjutnya dikuatkan melalui SK bupati Nomor 1019 Tahun 2004. Di mana dengan ketentuan tersebut, luasan lahan yang diperuntukkan khusus untuk pendaratan penyu itu mencapai 723,16 hektar dengan rincian 43,86 hektar area daratan dan 679,30 hektar perairan. “Untuk pengelolaannya kita bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat (YKM) Tatar-Sepang,” kata Noto.

Selain memproteksi area pendaratan penyu di kawasan Tatar-Sepang, Noto mengatakan, upaya lain pemerintah dalam rangka mempertahankan eksistensi penyu di perairan KSB adalah dengan melakukan kegiatan pengembangbiakan. Sejak tahun 2012 bekerjasama dengan PT NNT dan YKM Tatar-Sepang telah dibuat fasilitas hatchery tukik (anak penyu) di Tatar-Sepang. Hasil dari pengembangan itu kemudian dilakukan pelepasan kembali untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem hewan berpunggung keras tersebut.

“Seperti tadi (kemarin) kita ada acara pelepasan tukik sebanyak 2.000 ekor di pantai P o t o Batu. Itu salah satu upaya kita mempertahankan ekosistem penyu di daerah kita ini,” pungkas Noto. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Imigrasi Sumbawa cukup banyak menerima permohonan pengurusan paspor khusus bagi calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Data di Kantor Imigrasi Sumbawa menunjukkan, jumlah pengurusan paspor di antaranya Paspor 24 (khusus untuk keperluan bekerja) pada Januari 2015 sebabnyak 350 paspor, pada Februari sebanyak 264 paspor. Dengan Negara tujuan Malaysia, Singapura. Namun sejauh ini masih dominan ke Malaysia.

Sedangkan untuk paspor 48 (untuk kunjungan, umroh dan studi banding) pada Januari sebanyak 548 buah paspor dan pada Februari meningkat menjadi 669 paspor. Negara tujuan di antaranya Saudy Arabia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bulan Maret, rekapan laporannya belum masuk.

Kasubag TU Kantor Imigrasi Sumbawa, Azizuddin, Sm.Hk, kepada Suara NTB, Rabu (18/3) mengungkapkan, dari data yang mengurus paspor, baik yang bekerja atau berkunjung, lebih banyak yang menuju Malaysia. Mengingat sementara ini, keberangkatan TKI ke Timur Tengah masih dalam moratorium pemerintah.

Kalaupun ada TKI yang ke Timur Tengah, pihaknya tidak serta merta menyatakan hal tersebut salah. Sebab kewenangan Imigrasinya sebatas mengeluarkan dokumen paspornya.

Terkait Paspor 24, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans. Masing-masing ada ketentuan aturan dan wewenangnya. Disebutkan Disnakertrans muara persyaratan permohonan paspor TKI yang berupa rekomendasi. Terkait Rekomendasi, Aziz menjelaskan, tidak serta merta pihak Disnakertrans ke Imigrasi.

Ada PPTKIS yang mengajukan rekrutmen ke Disnakertrans yang ditujukan ke Imigrasi dalam proses paspor TKI. Hal itu merupakan persyaratan formil dari TKI. Selain itu ada juga persyaratan materil. “Itu harus sesuai KTP, KK, akta kelahiran dengan rekomendasi, tidak boleh diubah. Kalau tidak sesuai maka rekom harus disesuaikan kembali,” tandas Aziz. (ind)

Usulan Pengadaan Randis Fraksi Menuai Polemik Sumbawa Besar (Suara NTB) Usulan pengadaan kendaraan operasional untuk fraksi di DPRD Sumbawa masih saja bergulir. Meski menuai polemik, karena di sisi lain belum ada regulasi yang secara jelas mengatur hal ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, A. Rafiq, Rabu (18/3) mengakui adanya aspirasi rekan-rekannya di DPRD terkait usulan pengadaan kendaraan untuk fraksi melalui dana aspirasi. Namun sepengetahuannya, pengadaan barang dan jasa, apalagi benda bergerak seperti motor atau kendaraan harus melalui bidang aset Setda Sumbawa. “Tetapi aya bingung juga, ketika tahun 2014 ada pengadaan kendaraan untuk kelompok nelayan di Sumbawa.

Masalahnya, siapa yang memiliki kendaraan ini. Kalau dikasih ke masyarakat gampang saja kalau begitu, besok saya beli kendaraan melalui aspirasi untuk kelompok ini atau kelompok itu.

Yang saya tahu, bidang aset Setda yang mestinya menyerahkan ke kelompok nelayan. Hal-hal ini seperti ini banyak terjadi, kalau kita mau telusuri,” cetusnya.

Terkait usulan pengadaan kendaraan fraksi, pada prinsipnya Rafiq setuju saja, sepanjang aturannya memungkinkan.

Untuk menunjang kegiatan operasional fraksi. Namun regulasinya belum jelas, jangan sampai opini berkembang di masyarakat seolah-olah kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi. “Ini kan regulasinya masih abu-abu. Kalau dipinjampakaikan tidak masalah, karena ada klausul yang mengaturnya,” tukas Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa ini.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, menyebutkan, usulan pengadaan kendaraan fraksi nantinya akan dikaji. Sejauh mana urgensinya dalam rangka konsolidasi aspirasi di masyarakat.

Sebab ada daerah-daerah yang sulit dijangkau yang membutuhkan kendaraan. Kalaupun disepakati, maka harus melalui APBD murni 2016.

Sementara Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyatakan, pengadaan kendaraan fraksi mungkin belum bisa dilakukan.

Mengingat Fraksi tidak menjadi bagian dari alat kelengkapan DPRD. Sebab yang diwajibkan hanya perangkat atau alat ke-

lengakapan, seperti Komisi, Baleg dan BK. “Untuk pengadaan bukan tidak mungkin akan dilaksanakan, namun dalam aturan belum mengatur terkait hal tersebut,” katanya.

Artinya, perlu ada pengkajian terlebih dahulu, selain itu dalam APBD 2015 tidak ada usulan yang masuk ke pemerintahan.

Tentunya hal tersebut perlu dilihat dari segi aturan yang berlaku.

Meskipun nantinya disepakati sebagai sebuah kebutuhan, kembali lagi pada persoalan ada atau tidaknya dana. Hal ini perlu belajar dari pengalaman sebelumnya untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga tak semua harapan bisa dipenuhi. “Kami juga memahami manakala ada kekecewaan, kemudian ada ketidakpuasan dari anggota DPRD. Sebelumnya harus diperhatikan, melihat kembali persoalannya, dimana titik kelemahannya, kita lihat satu per satu. Jadi saya pikir kita tidak ingin menyalahkan siapasiapa,” tukasnya. (arn/ind)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Temuan Kerugian Penjualan Asrama Dompu Dinilai Bernuansa Politis Dompu (Suara NTB) Pengungkapan temuan BPK bahwa proses tukar guling asrama mahasiswa Dompu di Mataram oleh pengurus rukun keluarga Dompu (RKD) Mataram yang merugikan keuangan negara Rp 97 juta dituding bernuansa politis. Temuan BPK itu mestinya cukup dibuatkan berita acara serah terima bangunan ke RKD. “Masalahnya ada di internal mereka (Pemda), masa dilimpahkan ke orang untuk menyelesaikan masalahnya.

Kalau saya menilai, mereka tidak mampu mengelola aset.’’ kata Sekretaris RKD Mataram, H. Mulyadin, SH, Rabu (18/3). Kabupaten Dompu, katanya, baru kemarin dapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. ‘’Beberapa tahun sebelumnya dapat disclaimer terus,’’ kata salah satu bakal calon Bupati Dompu ini. Baginya, masalah ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. ‘’Cukup mereka membuat berita acara

ke RKD, selesai. Artinya tidak ada masalah. Karena barang itu diserahkan ke masyarakat,” tegas H. Mulyadin, SH, MH. Dia menegaskan, tanah dan bangunan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah membangun di atas tanah milik RKD dan itu artinya bantuan. Kalau ada temuan, bicara solusi dengan BPK. “Dia buat berita acara, itu yang kami lakukan di Lombok Barat. Ada bantuan dana, bangunan, aset dan harus dikeluarkan dari neraca aset, selesai. Artinya tidak ada masalah. Karena barang itu diserahkan ke masyarakat,” katanya.

Ia juga mengklarifikasi agar tidak dibangun isu bahwa RKD menjual asrama mahasiswa Dompu di Mataram.

Jika Pemda mengklaim tanah di lokasi asrama tersebut milik Pemda, dipersilakan untuk dibuktikan. “Menurut saya, tendensinya politik.

Karena di dalam RKD ada Mulyadin sebagai Sekretaris Umumnya,” ungkapnya.

Dikatakan Mulyadin, RKD sudah berkali-kali bersurat sejak Bupati H. Umar Yusuf hingga H. Syaifurrahman Salman untuk minta mengurus sertifikat tanah asramanya.

Namun tidak pernah terealisir dan hanya janji-janji saja.

“Ini tanah masyarakat Dompu, makanya kami berusaha menyelamatkan aset ini,’’ katanya. Mulyadin menjelaskan, pihaknya mencari alternatif untuk membiayai pembuatan sertifikat. Syukur Alhamdulillah, tiga tahun lalu masih ada ahli warisnya dan mengakui tanah itu sudah dibeli oleh masyarakat Dompu dulu tahun 66. Dalam perjalananya sudah disertifikatkan atas nama perhimpunan masyarakat Dompu. ‘’Pemda sudah menyatakan dalam surat resminya ke RKD, itu bukan aset daerah,” jelasnya.

Bahkan dalam kunjungan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat berkunjung ke asrama mahasiswa Dompu di Mataram diakui bahwa tanah tersebut bukan milik Pemda kecuali bangunannya dibantu daerah. “Pak Bambang waktu kunjungan

saat ada riak-riak dengan mahasiswa, dalam koran disampaikan dan saya masih punya kliping korannya, bahwa tanah itu bukan milik pemerintah, tapi bangunannya iya dibantu oleh daerah, katanya Bupati Bambang ini. itu kami pegang suratnya.

Sekarang kok tiba-tiba, besar sekali kerugian Rp 97

“Menurut saya, tendensinya politik.

Karena di dalam RKD ada Mulyadin sebagai Sekretaris Umumnya

juta, ada apa?,” katanya.

Mahasiswa merasa hampir 4.000 – 5.000 mahasiswa Dompu di Mataram tidak pernah diperhatikan oleh Pemda sampai saat ini. Hanya RKD yang sudah berhasil membangunkan 20 kamar dengan konstruksi lantai dua dan secara hukum sudah sah itu menjadi milik masyarakat Dompu, bukan milik pribadi-pribadi RKD. (ula)

H. Mulyadin (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/use)

Perbankan Diharap Mampu Tutup Ruang Rentenir Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin menyebutkan, saat ini semakin banyak perbankan yang lahir dan berkembang di Kota Bima. Dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan, sedianya bisa menutup ruang perkembangan ‘’bank subuh’’ atau rentenir yang justru menyusahkan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Rahman saat menghadiri grand opening kantor Bank NTB Syariah di Kantor Cabang Pelayanan (KCP), Rabu (18/3). Dikatakannya, dengan beroperasinya bank syariah yang notabene memiliki profit tanpa bunga bank atau menggunakan sistem bagi hasil, mestinya mampu menutup ruang bagi para rentenir yang selalu berujung akibat buruk atau selalu mencekik warga yang sesungguhnya membutuhkan modal usaha.

Dia pun berharap, dunia usaha peminjaman uang dengan label rentenir yang masih menjamur dapat dinetralisir perkembangannya. Pasalnya, meminjam pada rentenir cenderung hanya menguntungkan pemilik modal. Sementara kreditur atau warga yang meminjam dipaksa menyetujui peminjaman modal dengan suku bunga terlampau tinggi karena terdesak.

Bahkan keuntungan rentenir justru melebihi suku bunga pada sejumlah perbankan resmi. ”Inilah yang mesti dibasmi dan ditiadakan oleh kita semua, termasuk peran serta dunia perbankan baik BUMN pun Bank swasta,” harapnya. (use)

PBB Usung Calon Pemimpin yang Menjamin Keberlangsungan Bima

(Suara NTB/use)

Bima (Suara NTB) Ketua DPW PBB NTB, KH Zulkifli Muhadly yang juga Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengunjungi pengurus PBB Kabupaten Bima untuk memberi semangat ke Pengurus PBB yang saat ini tengah melakukan proses seleksi bakal calon (balon) Bupati Bima. Menurut Kyai Zul, PBB akan mengusung pemimpin yang bisa menjamin keberlangsungan Kabupaten Bima.

Kyai Zul mengungkapkan itu saat ditemui di ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, beberapa saat setelah mendarat, Rabu (18/3). Disebutkannya, para bakal calon (balon) bupati yang mendaftar di partainya dinilai bagus dan hebat. Di mana di dalamnya, ada incumbent dan ada pendatang baru. Para balon tersebut tinggal mengikuti tahapan penyampaian visi dan misi. Selanjutnya, setelah penyampaian visi dan misi, akan ada tim yang menilai sebagai calon yang diusung dalam Pemilukada tahun 2016 nanti. Dari sekian nama bakal calon tersebut, DPW hanya akan mengirimkan tiga nama ke DPP PBB pusat. “Kalau parpol kan hanya mengantarkan,” ujarnya.

Dalam pemilukada nanti, lanjutnya, tidak hanya DPD PBB Kabupaten saja yang akan bekerja, namun juga DPD PBB Kota Bima. Namun tak dijabarkan lebih lanjut, maksud pelibatan DPD PBB Kota Bima tersebut. Yang jelas, pelibatan DPD Kota untuk semua urusan. “Semua urusan kita libatkan,” tandasnya. Kyai Zul yang juga didampingi Ketua DPD PBB Kabupaten Bima, Ahmad, SP menyebutkan jika pemimpin yang akan diusung adalah pemimpin yang bisa menjamin keberlangsungan Kabupaten Bima untuk lebih maju.

Lebih dari itu, saat ini tengah digaungkan terkait revolusi mental. Sehingga melihat kenyataan bahwa di Kabupaten Bima banyak terjadi konflik mental, sehingga yang pihaknya cari adalah pemimpin yang bisa meredam baik itu konflik horizontal maupun konflik sosial.

Tentunya, tanggungjawab ini sangat berat bagi pemimpin kedepan untuk mengatasi persoalan di Bima yang menguras banyak energi dan pikiran.

“Sangat kita harapkan pemimpin yang bisa meredam, karena di Bima banyak terjadi konflik,” pungkasnya seraya meminta maaf atas penyebutan konflik dimaksud. (use)

KH. Zulkifli Muhadly

DIAMANKAN – Kuda-kuda yang diamankan Pol PP Kota Bima karena diternakkan secara liar di area publik, Rabu (18/3).

Sat Pol PP Sosialisasi Penjual Buah Musiman Kota Bima (Suara NTB) Banyaknya penjual buah musiman di Kota Bima rupanya menjadi perhatian tersendiri bagi Satuan Pol PP Kota Bima. Pasalnya, kehadiran pedagang selain memberi keuntungan bagi masyarakat, namun juga memberi dampak tersendiri bagi keindahan kota. Pasalnya, para penjual buah musiman ini berjualan di areal

yang dilarang karena mengganggu kelancaran transportasi.

Kasat Pol PP Kota Bima melalui Kasi Ops dan Ketertiban, Abdurahman yang dikonfirmasi, Rabu (18/3) menyebutkan terkait kondisi tersebut pihaknya pun mengambil tindakan untuk menertibkan. Pasalnya, lokasi penjualan buah sudah disediakan tempat khusus oleh Pemerintah daer-

ah. Namun akhir-akhir ini penjual buah khususnya durian dan manggis musiman yang menjamur justru berjualan di trotoartrotoar jalan sehingga mengganggu kelancaran arus transporasi. “Tapi kita tidak langsung lakukan penertiban, kita sosialisasi dulu,” katanya.

Sebenarnya sosialisasi kepada penjual buah musiman ini sudah dua kali dilakukan Sat Pol PP. Namun jika sosial-

Oknum LSM yang Merugikan Sebaiknya Dilaporkan ke Polisi Bima (Suara NTB) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni Sosial Agama dan Budaya pada Kesbangpolinmas Kabupaten Bima, Zainuddin, S.SE mengatakan, oknum LSM atau Ormas yang merugikan institusi atau badan di Bima sebaiknya dilaporkan ke Polisi. Pihaknya tidak dapat mengawasi secara langsung satu per satu kiprah LSM atau Ormas setiap hari.

Zainuddin kepada Suara NTB, Rabu (18/3) mengemukakan, sudah hampir 200 lebih LSM dan Ormas yang terdaftar oleh pihaknya. Namun dia tidak mengetahui secara persis berapa yang masih eksis dan yang vakum karena selama ini tidak ada koordi-

nasi yang jelas antara pihaknya dengan LSM atau Ormas tersebut. ‘’Keberadaan 200 LSM itu masih kita telusuri, karena memang selepas pemberitahuan pembentukan, banyak yang tidak koordinasi lagi dengan kita,” katanya.

Kata Zainuddin, Kesbangpolinmas tidak berhak menyatakan bahwa LSM atau Ormas dalam melakukan operasionalnya ilegal atau llegal. Hanya saja bila ada LSM atau Ormas yang belum terdaftar di Kesbanglinmas setempat, dia menyatakan SKPD, atau instansi terkait tidak berkewajiban memberikan pelayanan kepada LSM atau Ormas tersebut dalam bentuk apapun. ‘’Dan apabila ada instansi pemerintah atau masyarakat yang merasa dirugikan akibat praktik-prak-

tik dari pihak LSM atau Ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol, sebaiknya dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” ucapnya.

Dia menghimbau kepada LSM ataupun Ormas untuk membentuk koordinasi yang harmonis dan dinamis dengan Kesbangpolinmas dalam melaksanakan suatu program, sehingga akan memudahkan kerjanya karena pemerintah berkewajiban untuk melayani dalam bentuk apapun. ‘’Dan harapan kami juga kepada LSM, Ormas serta organisasi lainnya yang belum terdaftar agar memberitahukan dengan cara bersurat, agar bisa bersama membangun iklim koordinasi yang baik,” pungkasnya. (uki)

Baliho Bakal Cabup di Dompu Masih Minim Dompu (Suara NTB) Sosialisasi diri bakal calon Bupati (cabup) di Kabupaten Dompu menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dompu relatif minim. Keseriusan bakal calon Bupati (Bacabup) untuk maju di Pilkada Dompu dipertanyakan.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PBB NTB, K.H. Zulkifli Muhadly usa menemui Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di pendopo Bupati, Selasa (17/3) malam. “Kemarin kita buka pendaftaran. Sudah ada 10 calon Bupati yang mendaftar.

Tapi kita mau lihat, serius nggak yang mendaftar. Ada indikasi tidak serius soalnya.

Ndak ada baliho-baliho saya lihat. Beda dengan di Kabupaten Bima, baliho di sudut-sudut jalan ada baliho. Dompu kok

ndak ada. Jangan-jangan ndak ada yang serius di Dompu,” kata Kyai Zul, sapaan akrab Bupati Sumbawa Barat ini.

Namun Kyai mengaku, dari 10 bakal calon Bupati yang mendaftar ke PBB, baru Drs. H. Bambang M. Yasin yang ditemui. Pertemuannya selain untuk silaturrahmi menjelang Pilkada, juga untuk sharing pengalaman menjadi Bupati.

“Yang saya baru ketemu dengan incumbent, ternyata serius,” ungkapnya. Selain berkunjung ke Dompu, Kyai Zul mengaku, akan mendatangi tujuh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. “Pasti ada hubungannya (Pilkada). Karena saya Ketua DPW PBB. Di sini ada DPC. Ada pelaksanaan Pilkada di Dompu,” terangnya.

Drs. H. Bambang M. Yasin

pada kesempatan yang sama mengatakan, keduanya samasama menjadi peserta saat belajar ke Harvard University AS beberapa waktu lalu.

Apalagi keduanya samasama sebagai Kepala Daerah.

“Kita silaturrahmi. Kita kan sama-sama kepala daerah.

Kita juga sama-sama alumni Harvard,” ungkapnya.

Adapun 10 bakal calon Bupati yang mendaftar ke PBB Dompu yaitu Kisman Pangeran, SH (Dompu), Drs. H. M. Amin, M.Pd (Dompu), M. Ridwan (Jakarta), Ir. H. Syaiful Anwar (Mataram), Dr. Abdurrahman Abdullah (Jakarta), Agus Salim (Jakarta), Drs. H. Bambang M. Yasin (Dompu), H. Syaifurrahman Salman, SE, M.Si, Syafruddin Yasin, S.Ap, dan Ir. Khairul Usman. (ula)

isasi ketiga tidak dipatuhi, tentunya Sat Pol PP akan mengambil tindakan tegas. Disebutkannya, lokasi-lokasi yang sudah diberi sosialisasi ini yakni di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan masjid Sultan dan di sisi lapangan Merdeka. Di mana, ruas jalan ini padat kendaraan roda dua maupun roda empat, bahkan kendaraan besar.

Sementara itu di saat ber-

samaan, pihaknya juga mengamankan ternak liar yang ada di jalan maupun area publik.

Ternak kuda ini diangkut ke Kantor Sat Pol PP Kota Bima.

Kuda yang jumlahnya empat ekor tersebut bisa diambil setelah menebus Rp 1 juta per ekor sesuai dengan Perda Kota Bima. “Denda Rp 1 juta tersebut karena kuda-kuda tersebut tergolong ternak besar,” ujar Abdurahman. (use)

Provinsi Dorong Bupati Dompu Rehabilitasi Hutan Dompu (Suara NTB) Dinas Kehutanan Provinsi NTB mendorong program rehabilitasi hutan di Kabupaten Dompu dengan memadukan dengan program jagung maupun tebu untuk kedaulatan pangan. Hutan bagus, jagungnya enak dan tebunya manis dalam rangka mendukung program nasional kedaulatan pangan.

Kawasan konservasi gunung Tambora seluas 71.645,64 ha akan menjadi taman nasional dan ditargetkan 11 April prosesnya sudah rampung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, H. Andi Pramaria dalam rapat koordinasi pemantapan pengelolaan gunung Tambora sebagai taman nasional gunung Tambora di ruang rapat Bupati, Rabu (18/3) mengatakan, pihaknya bukan tidak mendukung program jagung Dompu. Justru pihaknya mendukung program kedaulatan pangan. Kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung, asal tidak menebang serta merambah kayunya. “Cuman menjadi masalah, jagung tidak bisa berkembang kalau tidak ada sinar matahari,” katanya.

Kawasan hutan yang tidak ada pohonnya, H. Andi mendorong Dompu untuk melaksanakan program rehabilitasi kawasan hutan dan dipadukan dengan program kedaulatan pangan. Seperti menanam jagung, padi, atau tebu serta komoditi lainnya. Polanya dibuatkan lorong 2 meter dan 4 meter kemudian dimanfaatkan untuk menanam jagung atau komoditi lainnya. “Kemarin Jokowi melakukan panen raya jagung di daerah Perhutani dan polanya sama,” terangnya.

Pola serupa juga bisa di-

(Suara NTB/ula)

H. Andi Pramaria

lakukan oleh PT Usaha Tani Lestari (UTL), sehingga hutan tetap terjaga dan masyarakat di sekitar dapat mengambil manfaat dari keberadaan hutan. “Ini warning juga untuk UTL. Pola seperti ini bisa diterapkan. Dengan demikian, hutannya bagus, jagungnya enak, dan tebunya manis,” tambahnya.

Rencana kawasan taman nasional gunung Tambora dari kawasan konservasi cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru menjadi taman nasional seluas 71.645,64 ha. Perubahan ini secara faktual kawasan tersebut sudah menjadi objek wisata. “Bila tidak dilakukan perubahan, berdasarkan peraturan perundangan, jika berstatus cagar alam dan suaka margasatwa, tidak diperkenankan untuk kegiatan wisata kecuali penelitian. Perubahan ini juga untuk memastikan keberhasilan pembangunan kehutanan di wilayah kerjanya, mengurangi perambahan hutan,” jelasnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Perairan Luas, Lotim Gudang Penimbunan Mitan Digerebek Butuh Sat Polair Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selain memiliki jumlah penduduk terbanyak se NTB juga memiliki kawasan yang cukup luas. Utamanya wilayah perairan yang membentang dari Sambelia hingga Jerowaru. Tindak kejahatan di wilayah perairan pun perlu perhatian khusus dari aparat kepolisian. Karenanya, Lotim sangat membutuhkan Satuan Polisi Perairan (Sat Polair).

Demikian diakui Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SiK. Diwawancara di Selong, Rabu (18/3) kemarin, Kapolres mengaku aneh juga Lotim dengan perairan yang luas namun tidak memiliki Polair. Keberadaan Polair yang ada di Lotim saat ini tidak masuk dalam struktur organisasi Polres Lotim. “Saat ini hanya dalam bentuk kerangka saja,” katanya. Disebut memang sudah ada enam personel yang disiagakan di wilayah perairan Lotim dengan satu unit kapal perahu cepat.

Kondisi Polair saat ini lanjutnya masih bayang-bayang.

Polair di Lotim pun masih bernaung dibawah Dit Pol Air Polda NTB. Status Polair yang ada saat ini rencananya akan dipermanenkan. Polres Lotim sudah melakukan telaahan staf dan menyampaikan usulannya ke Polda NTB untuk selanjutnya dipersiapkan melalui keputusan Mabes Polri.

Disebut di sejumlah Polres lain memang sudah miliki Sat Polair khusus. Meski terbatas, polisi yang banyak bertugas mengawasi wilayah hukum perairan ini sejauh ini sudah berhasil menindak sejumlah upaya tindak kejahatan.

Seperti keberhasilan Polair Polda NTB yang dibantu jajaran Polres Lotim, Selasa lalu. Sebanyak 10 tersangka pelaku pencurian ternak dari wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil digagalkan. Ada kapal cepat milik Polair digunakan untuk mengejar para pelaku saat melintas di wilayah hukum perairan Lotim. Melihat adanya kasus-kasus tindak pidana kejahatan melalui perairan ini, Kapolres Lotim menyatakan perlu atensi khusus kepada persoalan kriminal di perairan.

Diketahui selama beberapa tahun terakhir selain kejadian upaya mengirim ternak curian, ada juga kasus penyeludupan sapi dari wilayah Pulau Sumbawa menuju Lotim.

Beberapa kali aparat kepolisian berhasil menghalau aksi penyeludupan yang disebut karena pengirimannya tidak melalui proses karantina hewan ini. (rus)

Anggota TNI Sempat Disogok

Mataram (Suara NTB) Personel Intelijen Korem 162/WB berhasil membongkar gudang yang diduga tempat penimbunan minyak tanah (Mitan), Rabu (18/3). Belasan drum dan puluhan jeriken mitan disita, bahkan personel TNI sempat disogok oknum pemilik gudang. Barang bukti dan oknum pemilik gudang hingga berita ini ditulis masih diamankan di Yonif 742/SWY. Informasinya, operasi penggerebekan dipimpin oleh Komandan Tim Intel (Dantim) Kapten Danang Kristanto, setelah melakukan pengintaian sejak empat hari lalu. Awalnya para pelaku mengangkut mitan dari Pulau Sumbawa menggunakan bus malam.

Sampai akhirnya pagi pukul 10.00 Wita kemarin, para pelaku kembali menyelundupkan mitan melalui dua bus malam.

Mengetahui informasi itu, tim kemudian menggeledah dua bus dimaksud, barang bukti mitan pun ditemukan.

Anggota TNI kemudian meminta mereka menunjukkan gudang tempat penyimpanannya. Sampai akhirnya di gudang penimbunan Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Mataram, dengan nama gudang CV.Mitra Sari. Aparat menemukan Afif (27) diduga sebagai pemilik gudang, bersama pekerjanya SH (33).

Suara NTB yang mengikuti proses penggerebekan, aparat menemukan susunan jeriken isi 20 liter di gudang yang di dalamnya juga terdapat tabung LPG 12 kg dan 3 kg.

Selain dalam bentuk jeriken, ditemukan ada 13 drum mi-

tan di ruang yang sama. Tanpa basa basi, aparat berpakaian preman kemudian membawa semua barang bukti bertahap. Diawali dengan membawa 20 jeriken warna putih, diamankan di Mako Intel, kompleks Yonif 742/SWY. Menggunakan mobil L300, aparat kedua kalinya mengangkut barang bukti 13 drum.

Dantim Intel Danang Kristanto mengakui sempat akan disogok dua oknum penimbun tersebut, bahkan beberapa kali ditawarkan agar mau menerima uang puluhan juta, terpenting tidak ditangkap.

“Tapi kami dengan tegas menolak. Ini penyelundupan. Lagipula ini perintah langsung atasan untuk menindak pelanggaran berupa penyelundupan minyak tanah, pupuk dan kebutuhan masyarakat lainnya,” kata Danang.

Pantauan berbeda, dua pelaku Afif dan SH dimintai keterangan ruang interogasi. Mereka ditanyakan soal aktivitas dugaan penimbunan tersebut.

Karena dicurigai, selain tanpa izin dan dipastikan sebagai penyelundupan, motif mereka demi meraup untung besar.

Karena minta tanah di Bima dan Sumbawa harganya masih

(Suara NTB/ars)

MITAN - Anggota TNI menaikkan drum berisi mitan dari gudang yang diduga tempat penimbunan.

Rp 3.500 per liter, kemudian kedua pelaku menjual di Mataram Rp 12 ribu per liter.

Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada wartawan meyakinkan, penangkapan oleh anggotanya itu punya dasar yang jelas, bahwa ada pelanggaran pidana dan merugikan masyarakat. “Jadi yang nangkap boleh siapa saja, termasuk kami TNI ya,” tegas Danrem. Termasuk dalam kasus dugaan penyelundupan dan penimbunan mitan ini, pihaknya harus bertindak karena jelas sebagai pelang-

(Suara NTB/rus)

Korban Sempat Ditodong Senpi

10 Terduga Perampok Ternak Ditahan di Polda NTB AKBP Heri Prihanto, SiK

Lagi, Satpol PP Lotim Amankan Puluhan Ember Miras Selong (Suara NTB) – Peredaran minuman keras (miras) di tengah masyarakat cukup meresahkan. Kondisi ini membuat Satpol PP Lotim benar-benar geram. Miras dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, Satpol PP selaku penegak Perda tetap melakukan patroli rutin terkait dengan keberadaan miras itu. Bahkan, pada saat dilakukannya penggerebekan kepada pembuat miras di Desa Kumbang Kecamatan Masbagik, Satpol PP Lotim berhasil mengamankan 10 ember miras jenis brem.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/3), Kasat Pol PP Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Salmun Rahman mengatakan, penertiban miras dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang Miras. Keberadaan miras itu tidak akan ditoleransi. Baik miras pabrikan maupun miras tradisional. Sayangnya, dalam aksi penggerebekan yang dilakukan oleh petugas, mereka tidak berhasil mengamankan pemilik miras. Pembuat miras diduga sudah mengetahui kedatangan petugas dan langsung kabur.

Dengan demikian, untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap keberadaan miras di tingkat desa. Saat ini pihak Satpol PP Lotim juga tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah desa. Karena, jika semua kepala desa aktif dan bekerjsama, menurutnya tidak akan ada lagi miras di Kabupaten Lotim. (yon)

Mataram (Suara NTB) Sepuluh perampok ternak yang ditangkap Direktorat Polair Polda NTB Selasa (17/3) lalu akhirnya ditahan di sel Mapolda NTB. Satu per satu mereka diinterogasi. Diwaktu yang sama, polisi juga memeriksa saksi korban yang mengaku sempat ditodong senpi rakitan.

Para tersangka itu diantaranya Bedak, Dengkus, Mahdan, Loden, Bedeng alias Nahsun, Eda alias Badi, Tin alias Amaq Murni, tujuh orang ini berasal dari Pujut, Lombok Tengah. Tersangka lainnya Adi asal Jerowaru Lotim, Danang alias Awe Bejo, Sedika alias Ismail asal Kidang Lombok Tengah. “Penanganannya langsung kami ambil alih karena mereka ini kelompok curat (pencurian dengan pemberatan) yang tidak segansegan mengancam korbannya dengan senpi rakitan dan senjata tajam lainnya,” kata Kasubdit III Jatanras Direktorat Reskrimum Polda NTB, AKBP Muhammad Eka Fathurrahman, SIK, Rabu (18/3) kemarin.

Sebelum ditangkap personel Dit Polair Selasa lalu, para tersangka diduga mencuri ternak di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mereka membawa ternak yang dicuri melalui jalur laut, sampai akhirnya ditangkap petugas di Perairan Sambelia dan dipaksa merapat ke Pelabuhan Kayangan. Selain 10 tersangka, dijelaskan Eka, diamankan juga barang bukti hewan hasil curian, diantaranya satu

(Suara NTB/ars)

MERINGKUK - 10 tersangka perampokan ternak saat meringkuk di sel tahanan Polda NTB, Rabu kemarin. ekor kerbau, dua ekor sapi dan 18 ekor kambing.

Barang bukti sajam dan senpi tidak ditemukan. “Sebab saat tim Polair hendak menangkap mereka, barang bukti seperti senpi, sajam dan handphone dibuang ke laut,” terang Eka. Guna memastikan perbuatan pelaku, kasus ini didalami dengan meminta keterangan tiga orang korban asal Bayan. Mereka yang diperiksa kemarin Nursaid, pemilik 18 ekor kerbau dan uang Rp 12 Juta, Sirahmat pemilik kerbau dan Saptanem pemilik dua ekor sapi. Pelaku mencuri Selasa dinihari, antara pukul 01.00 Wita sampai pukul 03.00 wita.

Menurut cerita Nursaid, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika kawanan perampok ini masuk ke rumahnya.

“Saya ditodong senjata api sama

parang. Jadi ndak berani melawan,” kata warga berusai sekitar 70 tahun ini. Dia pun pasrah 18 ekor kambing diambil dan seisi rumahnya digasak dan uang Rp 12 juta disikat. Sementara korban Sirahmat dan Saptanem mengaku saat kejadian sedang tertidur, sehingga tak mengetahui ada perampok. Sekitar 30 menit setelah kejadian, baru mereka sadar hewan ternaknya hilang.

“Saya lari ke pantai, ada jejak kerbau saya. Kemudian bersama warga saya kejar pakai sampan, tapi ndak dapat,” kata Sirahmat. Sementara ini ketiga korban masih terus dimintai keterangan.

Disisi lain, Subdit III Jatanras masih menyelidiki kemungkinan mereka terlibat kasus perampokan di TKP lainnya. (ars)

garan pidana.

Sama halnya ketika pihaknya membongkar kasus pupuk. Hanya saja, setelah penangkapan oleh timnya, proses hukum menjadi domain kepolisian. “Setelah ini kami akan serahkan ke Polres Mataram,” terangnya.

Dalam proses penangkapan diakuinya sempat ada tantangan. Anggotanya sempat akan disogok, agar kasusnya tidak dibongkar. “Yang namanya orang salah, tentu dia akan melakukan apa saja agar kasusnya tidak diungkap.

Anggota kami memang sem-

pat mau diberikan uang, tapi tetap ini salah dan harus ditindak,” tegasnya lagi.

Mengenai dugaan keterlibatan anggota Polri sesuai pengakuan dua oknum? Pihaknya tidak bisa memastikan, karena bisa saja itu sebagai pengakuan. “Bisa dia mengaku menyerahkan uang ke aparat (polisi). Tapi kan masih perlu ditelusuri lagi kebenarannya,” kata perwira TNI asal Lombok Tengah ini. Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi ini dengan kepolisian sembari menyerahkan sepenuhnya penanganan kasusnya. (ars)

Danrem Ancam Pecat Anggota TNI Lakukan Penipuan Perekrutan Tentara Mataram (Suara NTB) Komandan Korem (Danrem) 162/WB, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si., mengancam akan memecat anggota TNI AD yang terlibat melakukan penipuan dalam perekrutan calon tentara. Ia menjelaskan bagi putra dan putri daerah yang ingin menjadi tentara, tak akan ditarik biaya.

“Masuk tentara itu tak ada yang bayar. Kalau ada anggota saya yang bermain, pasti saya akan proses. Kalau itu pidana yang diketentuannya harus dipecat, saya pecat,” tegas Danrem ketika dikonfirmasi diselasela menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 214 pejabat eselon III dan IV Lingkup Pemprov NTB, Rabu (18/3) siang.

Ia pun menyebarkan nomor handphone pribadinya jika ada masyarakat yang terkena tipu dalam perekrutan calon tentara itu.

Upaya ini, kata Lalu Rudy, untuk membersihkan institusi TNI dari oknumoknum yang mengatakan masuk tentara harus membayar sejumlah uang baru bisa diterima.

“Jangan sampai ada image, masuk tentara itu bayar. Dari setingkat apapun secaba sampai dengan perwira itu tak ada bayar. Kalau image itu keluar ke masyarakat, ini yang rusak citra. Ini yang akan saya bersihkan. Boleh sebarkan nomor hp saya. Informasinya harus lengkap, harus ada identitas,” tandasnya.

Ia menegaskan, jika ada oknum TNI AD yang melakukan penipuan perekrutan tentara dengan meminta sejumlah uang dengan membeirkan iming-iming bisa lulus maka harus dilaporkan. Dirinya memastikan akan memproses laporan tersebut.

“Saya kasian sama masyarakat yang betul-betul ingin jadi prajurit sampai dia mengorbankan sesuatunya padahal itu penipuan.

Tindak pidana itu. Masyarakat ada yang jual sawah, jual sapi untuk bisa jadi tentara. Kalau saya temukan anggota saya melakukan itu, saya buat habis (pecat) dia,” tandasnya. Saat ini, kata putra daerah asal NTB ini, sedang berlangsung penerimaan calon tentara TNI. (nas)

Hotel Non Bintang dan Rumah Bernyanyi Dilarang Jual Miras (Suara NTB/yon)

MIRAS - Puluhan ember miras yang berhasil diamankan oleh petugas Satpol PP Lotim.

Mataram (Suara NTB) – Disahkannya peraturan daerah (perda) Kota Mataram nomor 2 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman alkohol, hotel non bintang dan rumah bernyanyi tidak dilarang menjual minuman be-

ralkohol atau miras. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengaku, akan melakukan evaluasi kembali terhadap izin – izin minuman alkohol yang telah

diterbitkan sebelumnya. Evaluasi itu nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

Artinya, dengan disahkannya perda pengendalian minuman keras tersebut, hotel non bintang

dan rumah bernyanyi tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol. “Berdasarkan perda itu nanti kita lakukan evaluasi,” kata Cokorda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/ 3). Berdasarkan perda itu, pihaknya akan menginformasikan

dan menjawab pengajuan dari pemohon bahwa izin minuman beralkohol sudah ada ketentuan atau larangan. Dalam klausul perda itu diatur penjualan minuman keras tidak boleh dekat ibadah, pusat pendidikan dan pemukiman. “Kalau kita terbitkan izin berbintang, dilihat dulu lokasinya apakah dekat dengan tempat ibadah, sekolah dan pendidikan,” urainya.

Sementara kaitannya dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/ M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. BPMP2T juga akan berkoordinasi dengan instansi teknis bagaimana penerapannya. “Yang boleh itu Hypermart dan supermarket,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan menjelaskan, berdasarkan surat edaran menteri perdagangan, pihaknya meminta agar minimarket menarik sendiri minuman beralkohol yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Karena, pihaknya memberikan tenggang waktu hingga Bulan Maret.

“Kalau sudah diimbau kemudian tidak diikuti, kita akan tarik paksa,” tegasnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Indonesia Belum Punya Budaya Film Jakarta (Suara NTB) Menonton film belum menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Beragam faktor turut mempengaruhi jumlah penonton film Indonesia yang sedikit, seperti tingkat ekonomi, kualitas film lokal dan jumlah bioskop.

“Tidak sampai dua persen dari 200 juta penduduk Indonesia yang mengapresiasi film Indonesia,” kata Ketua Penyelenggara Film and Art Celebration 2015 (FILARTC) Leni Lolang di Jakarta, Selasa.

Ketua Badan Perfilman Indonesia Kemala Atmodjo menambahkan, menonton film memang belum menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. ”Berkaitan dengan penghasilan masyarakat,” kata dia.

Dia membandingkan dengan jumlah penonton bioskop di Singapura yang jumlahnya lebih banyak lima kali lipat karena penghasilannya juga lebih tinggi. Belum lagi jumlah bioskop yang terbatas sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak punya akses menonton film. Kemala memperkirakan ada 900 layar bioskop se-Indonesia.

“Jumlah idealnya berapa belum bisa dipastikan karena harus ada kajian lebih lanjut,” papar dia. Selain itu, dia mengatakan perlu ada

kebijakan agar bioskop dapat leluasa menolak menayangkan film berkualitas rendah.

“Agar bioskop menayangkan film yang bagus-bagus saja, ini diskursus baru,” imbuh dia.

Bila bioskop mau tidak mau harus menayangkan film Indonesia berkualitas buruk, dikhawatirkan penonton akan kehilangan minat menyaksikan film lokal. Pemilik bioskop pun akan merugi karena jumlah penontonnya berkurang.

Dia mengemukakan ada peningkatan jumlah film Indonesia dari tahun ke tahun, pada 2013 tercatat ada 109 yang ditayangkan di bioskop.

Angka tersebut meningkat menjadi 114 pada 2014. Sayangnya, jumlah tersebut belum dibarengi kualitas.

“Dari film 2013-2014, hanya separuhnya yang bagus. Sisanya? Membaca judulnya saja ‘seram’ karena tidak ada daya tarik untuk menonton,” papar dia. (ant/bali post)

Suka Kopi Susu Creamy

(ant/bali post)

AKTRIS Dian Sastrowardoyo suka minum kopi dengan lebih banyak susu yang rasanya gurih. “Yang creamy,” kata Dian saat peluncuran salah satu produk kopi di Tangerang, Rabu.

Ibu dari dua anak itu mengaku jadi rutin minum kopi setelah menikah dan tinggal bersama mertuanya. Dian, yang namanya populer setelah berperan dalam film “Ada Apa dengan Cinta?” (2002), biasa menyesuaikan rasa kopi dengan kudapan.

Ia akan mengurangi campuran gula pada kopi jika disajikan bersama kudapan manis. “Kalau pagi mau ngopi doang, aku pakai gula 25-50 persen, suka-suka,” kata Dian, yang biasa minum kopi sambil bertukar cerita dengan keluarganya usai makan malam.

Seperti dikutip dari wikipedia, Dian Sastro memulai kariernya di dunia hiburan pada tahun 1996, sebagai juara pertama di ajang gadis sampul.

Namanya kemudian melejit sebagai ikon kebangkitan film nasional bersama Nicholas Saputra di film Ada Apa Dengan Cinta.

Film pertamanya Bintang Jatuh (2000), karya Rudi Sujarwo, diedarkan melalui jalur indie di kampus-kampus dan tidak ditayangkan di bioskop. Di film tersebut, Dian beradu akting dengan Marcella Zalianty, Garry Iskak, dan Indra Birowo.

Film selanjutnya pada tahun 2001, Pasir Berbisik menyandingkannya untuk beradu akting dengan Christine Hakim, Slamet Rahardjo dan Didi Petet. Lewat film ini, Dian dianugerahi pemeran wanita terbaik pada Festival Film Internasional Singapura (2002) dan Festival Film Asia di Deauville, Perancis (2002).

Ia juga pernah menjadi pembawa acara kuis Super Miliarder 3 Miliar yang ditayangkan di ANTV. Selain itu ia juga pernah membintangi serial TV yang berjudul Dunia Tanpa Koma di RCTI Melanjutkan kariernya di dunia film Indonesia, ia berperan di film yang Drupadi, ia juga bertindak sebagai produser di film ini.

Pembawa obor di ajang Olimpiade 2008 ini kembali disandingkan bersama Nicholas Saputra pada film yang berjudul 3 Doa 3 Cinta yang merupakan film dengan nuansa religius yang dibesut oleh sutradara Nurman Hakim.

Di ajang International Festival of Asian Cinema Vesoul, 3 Doa 3 Cinta berhasil membawa pulang penghargaan Grand Prize of the International Jury. Dian juga berkesempatan melangkahkan kakinya di Cannes Film Festival 2012 di Perancis mewakili Asia Tenggara sebagai brand ambassador L’oreal, yang merupakan official make-up gelaran bergengsi tersebut. (ant/bali post)

Dian Sastrowardoyo

(ant/bali post)

BERSIHKAN FILM - Anggota Komunitas Lab Laba-laba membersihkan pita film seluloid di Jakarta, Sabtu (14/3). Kegiatan membersihkan arsip film-film lama itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret mendatang.

Masyarakat Diharapkan Ikut Menjaga Tambora Mataram (Suara NTB) Ketika Gunung Tambora ditetapkan sebagai Taman Nasional, diyakini banyak keuntungan yang dapat diraih oleh masyarakat setempat.

Khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat di pedesaan. Masyarakat pun dihadapkan ikut berperan menjaga kawasan tersebut.

Seperti halnya Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), selain menjadi ka-

wasan konservasi, masyarakat di lingkar Gunung Rinjani mampu mencicip manfaat ketika kawasan tersebut dibuka secara resmi sebagai objek wisata pendakian. Masyarakat setempat dapat mengambil peran dalam menjaga kawasan tersebut. Mereka juga nantinya bisa ikut terlibat dalam aktivitas perekonomian di sana.

Seperti dikatakan oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Ir. Agus Boediono yang ditanya

terkait manfaat perubahan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional. Dikatakan, selain mendatangkan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi, secara kelembagaan kawasan tertentu juga dapat dipelihara dengan baik. Dalam hal ini konservasi alam dan pemantauan satwa yang menjadi penghisi habitat dialam bebas.

“Ketika suatu kawasan dirubah menjadi taman nasional, maka aspek konserva-

si dan pelestarian lingkungan dapat ditingkatkan. Tambora itu jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Rinjani, namun ketika belum menjadi TN, paling hanya ada 10 tenaga yang menjadi pengelola dan pemeliharanya,” tuturnya, Rabu (18/3) siang.

Dijelaskan, ada tiga pilar utama yang harus ditegakkan ketika suatu kawasan dijadikan sebagai taman nasional.

Ketiga pilar tersebut diantaranya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Pi-

lar perlindungan dapat direalisasikan melalui aspek konservasi dan menjadi tanggung jawab penuh kelembagaan yang dipercaya mengelola kawasan.

“Pengawetan itu maksudnya ketika di dalam kawasan tertentu terdapat sejumlah satwa langka, maka itu dapat dilakukan monitoring atau pemantauan. Jangan sampai ada yang punah akibat adanya sebab – sebab tertentu di alam lepas,” tandasnya. (met)

Rumah Aktor Indonesia Gelar Audisi Pameran Keris Nasional di FILARTC 2015 Terpusat di Mataram Jakarta (Suara NTB) Asosiasi Rumah Aktor Indonesia akan menggelar audisi terbuka untuk mencari bakat-bakat baru di dunia akting pada perhelatan Film and Art Celebration (FILARTC) 2015 pada 27-29 Maret di Taman Ismail Marzuki Jakarta.

“Kami akan membuat adegan film dengan beberapa aktor, kalau kata Lukman Sardi (Ketua Rumah Aktor Indonesia) ‘mungkin akan menemukan berlian yang belum diasah’,” ujar aktor Abimana Aryasatya dalam konferensi pers FILARTC 2015 di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa.

Abimana mengatakan orang-orang yang lulus audisi terbuka itu akan mendapat kesempatan untuk mengikuti pemilihan pemeran dalam film Indonesia. Dia juga menyambut baik perayaan film dan kesenian FILARTC dan berharap acara itu bisa membuat masyarakat Indonesia semakin mencintai film buatan anak bangsa.

“Saya harap ini seperti ‘pendekatan ulang’ sama pen-

(Suara NTB/ist)

FILARTC - (dari kiri) Aktor Abimana Aryasatya, Ketua Penyelenggara Film and Art Celebration 2015 (FILARTC) Leni Lolang, Ketua Badan Perfilman Indonesia Kemala Atmodjo dan Komite Film Dewan Kesenian Jakarta Totot Indrarto dalam konferensi pers FILARTC di Galeri Indonesia Kaya, Selasa (17/3). onton film biar bisa mencintai dan merasa memiliki film Indonesia,” ujar dia.

FILARTC 2015 antara lain meliputi kegiatan seminar, pertunjukan musik serta pemutaran film lintas generasi

seperti “Darah dan Doa”, “Lewat Jam Malam”, “Tjoet Nja’ Dhien”, “Cinta Dalam Sepotong Roti”, “Kuldesak”, “Laskar Pelangi”, “Ca Bau Kan” dan “Cahaya dari Timur”. (ant/bali post)

Yogyakarta Gelar Lomba Desain Motif Batik Yogyakarta (Suara NTB) Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah setempat menggelar lomba desain motif batik yang didasarkan pada tiga motif batik khas Yogyakarta yaitu ceplok, parang dan semen.

“Lomba desain motif batik ini terbuka untuk umum, tidak dibatasi domisili. Peserta bisa berasal dari mana saja,” kata Kepala Bidang Pengembangan Sumb e r

Daya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Rabu.

Peserta lomba sudah bisa melakukan pendaftaran mulai Rabu (18/3) dan penyerahan karya dilayani paling lambat pada 7 Mei stempel pos.

Karya diserahkan atau dikirimkan ke panitia lomba desain motif batik yang berada di Griya UMKM Kota Yogyakarta.

Tri berharap, jumlah karya yang masuk ke panitia lomba bisa mencapai setidaknya 100 desain motif batik. Peserta diminta menyerahkan karya dalam bentuk sketsa yang digambar di kertas berukuran A3. Panitia kemudian akan menyeleksi karya yang masuk dan memilih 20 desain terbaik.

Desain yang terpilih tersebut kemudian akan dituangkan dalam batik tulis di kain sepanjang dua meter. “Kami akan memilih enam karya terbaik untuk ditetapkan sebagai pemenang,” katanya.

Sebanyak 14 peserta yang karyanya tidak terpilih akan memperoleh kompensasi uang sebesar Rp 300.000, sedangkan enam peserta lainnya akan

memperebutkan hadiah berupa uang tunai antara Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Seluruh desain yang masuk, lanjut dia, akan menjadi hak milik dari Dekranasda Kota Yogyakarta.

“Desain dari pemenang akan digunakan sebagai seragam bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, karya yang terpilih belum tentu karya dari pemenang pertama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan Mutu Kerajinan Dekranasda Kota Yogyakarta Lia Mustafa mengatakan, lomba desain motif batik yang dilakukan Kota Yogyakarta tersebut tidak meniru lomba yang sama yang telah dilakukan di kabupaten lain di DIY. “Kami mendasarkan lomba ini pada motif batik tradisional yang sudah ada, bukan mengangkat motif yang benar-benar baru seperti di daerah lain,” katanya. Ia berharap, peserta bisa mengkreasikan motif batik yang inovatif beradasarkan motif ceplok, parang dan semen termasuk menjaga filosofi yang dimiliki ketiga motif tradisional itu.

Desain batik dari peserta juga akan dipamerkan di Griya UMKM Kota Yogyakarta. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB)Pameran keris nasional dan bursa batu mulia kedua akan terpusat di Kota Mataram. Pameran tersebut akan diselenggarakan pada 5-8 April 2015 di Lapangan Sangkareang.

Ketua Panitia kegiatan, L.Hamim Balia, bersama steering comitte Syafari Habibi,SH., Rabu (18/3), Menuturkan bahwa pameran akan diikuti oleh ratusan komunitas serta kolektor keris di nusantara. Bahkan dirinya mengklaim, para kolektor dari Madura, Jawa dan Bali serta Kalimantan sudah bersedia untuk menghadiri dan mengisi pameran tersebut dengan membawa keris pusaka yang dikoleksinya.

“Ini merupakan pelaksanaan pameran yang kedua. Peserta yang akan datang juga dari seluruh nusantaran,” tutur Habibi.

Kedua perwakilan panitia pelaksana kegiatan itu telah menemui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram. Kadisbudpar, Drs. H. Abdul Latif Nadjib,MM., yang ditanya terkait soal itu menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan. Pihaknya siap mengapresiasi sebab ke-

giatan tersebut dinilainya dapat menjadi ajang promosi pariwisata, khususnya untuk Kota Mataram.

“Kemarin mereka (Panitia, red) sudah datang kemari.

Nampaknya persiapan mereka tentang pelaksanaan pameran keris dan bursa batu mulia tersebut sudah matang dan tidak bisa dirubah. Tetapi kita tetap mengapresiasi dan siap mendukungnya,” tuturnya ketika ditanya terkait hubungan kegiatan tersebut dengan Festival Mentaram.

Awalnya, pameran keris yang akan diselenggarakan oleh komunitas pecinta pusaka dan warisan tersebut diminta menjadi bagian dari pelaksanaan Festival Mentaram.

“Sebetulnya kita mengharap agar mereka ikut menjadi bagian untuk menyemarakkan festival mentaram pada 6-8 Agustus nanti,” tambahnya.

Lantas pada saat pelaksanaan festival nanti, tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas tersebut akan diminta tampil dan menyemarakkan Festival Mentaram. Sebab, pameran salah satu cagar budaya tersebut termasuk dalam bagian yang harus memeriahkan festival yang berbau folklor nusantara. (met)

Puluhan Batu Akik Kantongi Sertifikat Palu (Suara NTB) Puluhan jenis batu akik di Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah akan disertifikasi oleh Gem-Afia Group, sebuah perusahaan di bidang Geologi, eksplorasi, pertambangan dan batu permata di Bandung.

“Lima jenis batu sudah terbit sertifikatnya, 23 jenis lagi sementara dalam proses sertifikasi,” kata penggagas Ampana Art Festival 2015 Syamsurijal Labatjo di Palu, Rabu.

Ampana Art Festival 2015 rencananya akan dipusatkan di Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Unauna pada 7-11 April 2015. Festival tersebut akan menampilkan program khusus berupa pameran batu akik.

Mantan Ketua DPRD Tojo Unauna itu mengatakan daerahnya memiliki kekayaan batu permata yang memiliki kualitas baik dengan skala kekerasan mineral rata-rata 6,5 mohs. “Itu sudah melalui uji laboratorium sehingga mendapat sertifikat,” katanya.

Dari lima sertifikat yang sudah diterbitkan Gem-Afia Group di antaranya Gabbro Variety 6.5 Mohs dengan berat jenis 3,04 mohs, Natural Green

Opal 6.5 mohs dengan berat 2.04, Natural White Opal 6.5 Mohs, Brown Marble 3 Mohs dan Diorite Variety 6.5 mohs.

Jenis batu yang sudah diolah menjadi permata tersebut belum beredar luas. “Batu jenis ini terhampar dari Kecamatan Tojo sampai di Uwekuli,” katanya. Jenis batu tersebut ditemukan di sungai dan di gunung.

Dia mengatakan jenis batu permata tersebut akan diluncurkan di arena Ampana Art Festival yang disaksikan pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten setempat. “Kami sudah menyediakan batu permata untuk disematkan di jari pak Gubernur dan bupati,” katanya.

Dia mengatakan keunggulan batu tersebut memiliki unsur besi sehingga jika disentuh dengan magnet batu tersebut akan memberi reaksi.

Syamsurijal mengatakan jika seluruh batu dari Tojo Unauna yang diuji di laboratorium sudah mengantongi sertifikat, ia bersama pemerintah akan menjadikan kekayaan batu di daerah itu menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat setempat. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tonton Film ”Merariq” Kritik Lewat Puisi MENJADI penyair tidak lah mudah. Untuk mewujudkan hal tersebut minat baca dan menulis harus tertanam dengan keinginan dan dorongan yang dalam diri seseorang yang ingin jadi penyair kritis. Sementara untuk memberi komentar terkait dinamika kehidupan sekitar, tidak hanya melalui audiensi atau tatap muka.

Akan tetapi, banyak jalan pintas yang bisa diambil, salah satu pahamnya ketika “Jurnalis Dibungkam, Maka Sastra Pun Bicara”. Hal ini lah yang di lakukan oleh Ade Yemima, siswa kelas VIII SMPN 17 Mataram.

Mima, demikian kesehariannya dipanggil. Insting dan kepekaannya terhadap situasi dan kondisi pembangunan daerah yang sedang berjalan mulai disadari olehnya. Namun untuk mengeluarkan keluhan yang menumpuk di benak pikirannya, Mima mengasah dan mengkritisi melalui syairsyair. Salah satu syair puisi yang secara konten mengkritik kondisi daerah saat ini yakni, “Negeriku Menari-nari”.

Puisi tersebut menggambarkan kondisi pembangunan gedung-gedung perkotaan yang kian menjulang tinggi, investasi tak disaring. Namun tidak memperhatikan dampak perekonomian dan kebutuhan pangan ke depannya. Salah satu arah puisinya yakni, lahan pertanian di Pulau Lombok, khususnya Mataram Lingkar Selatan semakin sempit.

Pendapatan asli daerah melalui pertanian semakin memburuk akibat pembangunan yang tidak menghitung masa depan lahan pertanian. “Sawah-sawah di sini semakin sempit, beberapa bukit digali, kericuhan tak berujung dengan solusi yang baik, ini lah yang menginspirasi saya untuk membuat puisi,” tuturnya pada Suara NTB, Rabu (18/3).

Selain mengkritisi pembangunan, syair puisi tersebut, pernah mengangkat nama Mima, ketika lomba menulis puisi tingkat SLTA se-Pulau Lombok yang diadakan oleh SMAN 1 Labuapi Lobar awal tahun 2015. Menjadi kebanggan tersendiri baginya ketika rangkaian gagasan sastra jenis puisi tersebut menjadikannya juara 1 pada lomba itu. “Alhamdulillah saya juara pertama tingkat SMA se-Pulau Lombok,” ujarnya bangga.

Tidak berlebihan juga ketika siswa kelahiran Jawa Tengah, Semarang 22 Mei 2001 ini sebagai langganan juara.

Sebelumnya Mima pernah meraih juara 2 menulis puisi tingkat Provinsi NTB yang digelar oleh BNPB NTB pertengahan 2013 lalu. Karena giatnya menulis, pihak sekolah mempercayainya untuk mengelola majalah dinding sekolah. Sehingga tidak heran saat ini Mima sudah mengumpulkan ratusan campuran tulisan seperti, puisi, cerpen, opini dan cerita anak-anak.

Mima berharap suatu waktu, melalui kegemarannya tersebut, bisa menjadikan jalan pintas dalam memilih profesi dan keahlian yang dipandang. Bahkan impiannya sebagai penulis berharap bisa terwujudkan melalui terbitan-terbitan buku suatu waktu. (rai) Ade Yemima (Suara NTB/rai)

Keterbatasan Fisik Hambat Ikut UN Mataram (Suara NTB) Keterbatasan kondisi fisik menjadi penghambat keikutsertaan siswa SMA SLB Negeri Pembina Kota Mataram dalam ujian nasional (UN) mendatang.

Dewa Ayu Pradnya Dewi satusatunya siswa kelas tiga SMA SLB Negeri Pembina Mataram.

Keterbatasan kemampuan daya intelegensi yang dikatagorikan lemah menjadi alasan membatasinya ikut UN. Kepala SLB Neger Pembina Kota Mataram Sungkono, SPd, menjelaskan, sebagai siswa inklusi, penyandang tunagrahi(Suara NTB/rai) ta dinilai kurang secara akadeDewa Ayu Pradnya Dewi mis dan sulit memahami soal.

Sebab tunagrahita, memiliki keterbatasan dari segi daya pikirnya lemah, kondisi fisik tidak bisa capek dan pikiran yang tidak bisa dibebani apapun. Itulah yang menjadi kesimpulan sekolah tersebut tidak ada UN. Meski demikian, siswa tersebut tetap harus mengikuti ujian sekolah untuk bisa lulus.

Hal ini, ujarnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi.

Siswa-siswa yang memiliki keterbatasan seperti tunagrahita tidak diwajibkan untuk mengikuti UN. Namun hanya tetap diberlakukan ujian sekolah, yang disesuaikan dengan kompetensi siswa. “ Aturan ini sudah dari tahun-tahun lalu berlakunya, makanya tidak ada UN bagi sekolah kami khususnya Tunagrahita. Dan kebetulan tahun ini siswanya cuma satu kelas tiga, yang menyandang tunagrahita itu,” jelasnya.

Meski keterbatasan dan segala kekurangan pada peserta didiknya, Sungkono berharap, masyarakat tidak memandang sebelah mata anak-anak tersebut. Sebab apapun kekurangannya masih banyak kelebihan lain yang bermanfaat. “Jadi saya minta jangan dikasihani, tapi berikan penghargaan,” harapnya. (rai)

Dikpora Lotim Batalkan Penggunaan Dana BOS Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) akhirnya membatalkan surat edarannya yang membolehkan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk menonton film Merariq. Edaran yang berisi wajib menonton film sebagai bentuk apresiasi seni dan budaya Sasak dengan mengambil BOS Rp 15 ribu/siswa untuk pembelian tiket itu resmi dibatalkan Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM. Kepala Dinas Dikpora Lotim melalui siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (18/3), menjelaskan, jika pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Unit Dikpora Kecamatan se Lotim, MKKS dan K3S se-Lotim. Agenda pertemuan itu membahas khusus soal rencana menonton film yang dibintangi Ardina Rasty ini.

Mahsin menjelaskan, pertimbangan utama pembatalan surat itu setelah pihaknya sebelumnya sudah mengadakan konsultasi yang lebih komprehensif dan lebih mendalam dengan berbagai pihak yang ahli, termasuk dengan ahli birokrasi dan anggaran. Apalagi perkembangan di tengah-tengah masyarakat rencana pengambilan BOS untuk nonton film Merariq itu telah menimbulkan pro dan kontra.

“Demi kebaikan kita semua, maka surat yang menetapkan nonton film Merariq bagi siswa SMP, SMA dan

(Suara NTB/ist)

RAPAT KOORDINASI - Kadis Dikpora Lotim, Mahsin saat rapat koordinasi dengan jajarannya terkait pembatalan penggunaan dana BOS untuk menonton film Merariq, Rabu (18/3).

SMK negeri maupun swasta dengan biaya Rp 15.000 yang dianggarkan dari dana BOS dinyatakan tidak berlaku atau batal,” tegasnya.

Mahsin yang juga Ketua PGRI Lotim ini menyatakan, keputusan tersebut diambilnya setelah memikirkan dampak positif dan negatifnya. Pihaknya tidak ingin persoalan ini berujung ke hal-hal lain.

“Kita tidak ingin nanti ini berujung pada kasus-kasus dan temuan-temuan,” imbuhnya.

Selain itu, dana BOS akan lebih

diarahkan untuk tujuan utamanya, yakni peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan nonton film Merariq diakui tujuannya cukup baik. Dalam arti, bukan untuk mengajak semua orang dan siswa siswi ramai-ramai merariq (menikah). ‘’Akan tetapi melalui film tersebut kita berharap bagaimana kita menekan pernikahan dini,’’ ujarnya.

Diakuinya, dirinya sudah meminta Sekretaris Dinas Dikpora, Moh Juhad utuk diskusi dan konsultasi dengan Inspektorat. Ada celah untuk di-

Tak Penuhi Persyaratan

Lima Mahasiswa Magister Manajemen Unram Gagal Yudisium Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima mahasiswa pada program pascasarjana Magister Manajemen (MM) Universitas Mataram (Unram) gagal mengikuti yudisium bersama dengan 23 orang rekannya yang digelar Rabu (18/3).

Mereka gagal setelah berbagai persyaratan yang disyaratkan lembaga tidak mampu mereka penuhi.

Usai yudisium, pelaksana tugas Direktur Magister Manajemen Unram Dr. Lalu Suparman, MM, mengaku kelima mahasiswanya itu tidak mampu mengikuti yudisium di sebabkan persyaratan akademik dan non akademik yang ditentukan kampus tidak mampu dipenuhi kelima mahasiswa. Padahal aku Suparman, kelimanya sudah mengikuti ujian tesis.

“Mereka tidak penuhi syarat untuk mengikuti yudisium, padahal mereka sudah ujian semua. Tapi karena ada syarat lain yang belum dipenuhi, mereka tidak dapat ikut yudisium,” jelasnya.

Adapun persyaratan bersifat akademik yang belum dilengkapi kelima mahasiswa tersebut yaitu skor TOEFEL yang tidak terpenuhi, tesis yang

(Suara NTB/dys)

YUDISIUM - Suasana yudisium mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen Unram, Rabu (18/3). belum direvisi, jurnal, judul atau abstrak dalam bahasa asing dan menyerahkan soft copy keseluruhan persyaratan di atas. Sedang persyaratan non akademis di antaranya melengkapi form wisuda, menyerahkan surat bebas pinjaman di UPT, perpusda NTN, penyerahan pas foto, dan pengisian borang. “Kelima orang itu tertunda ikut yudisium, karena tidak bisa penuhi persyaratan di atas,” ujarnya.

Lebih jauh Suparman menyebut, meski sudah mengikuti ujian tesis, tapi jika segala bentuk persyaratan lain-

nya belum dipenuhi, kelimanya tetap tidak bisa mengikuti yudisium. Akibatnya, mereka tidak bisa wisuda pada periode ke II tahun akademik 2014-2015.

Apalagi dalam hal ini, lembaga tidak akan mentolerir jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan di atas. “Tidak ada tolerir bagi kami, karena ini akan jadi beban bagi pengelola ke depan” terang Suparman.

Ia pun berharap agar para mahasiswa yang telah diyudisium senantiasa dapat mengamalkan ilmunya ke tengah-tengah masyarakat dan selalu membawa nama baik almamater. (dys)

arahkan dana BOS dalam bentuk apresiasi seni, sehingga Dikpora melayangkan surat edaran.

Pascasurat edaran keluar, muncul penolakan dari sejumlah pihak. Sebelum benar-benar terlaksana, Dikpora kemudian mengambil langkah tegas untuk melakukan pembatalan. “Lebih baik dana yang semula untuk biaya nonton flm tersebut dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk peningkatan mutu dan prestasi siswa dan sekolah. Itu lebih bermanfaat,” harapnya. (rus)

SMA Hang Tuah Terima Siswa Lewat Jalur Undangan Mataram (Suara NTB) Dalam upaya menggaet calon siswa yang banyak, berbagai macam dilakukan sekolah swasta. Seperti yang dilakukan SMA Hang Tuah 3 Mataram. Pihak sekolah pada tahun ini akan menerima murid baru menggunakan sistem undangan.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Abdul Majid mengaku terobosan dalam proses penerimaan murid baru ini merupakan pertama kali dilakukan pihak sekolah. Metode penerimaan murid baru jalur undangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemantik bagi siswa masuk ke SAM Hang Tuah 3 Mataram.

Adapun syarat bagi masyarakat yang ingin mengikuti penerimaan murid baru jalur undangan, yakni calon siswa merupakan siswa dengan nilai 10 besar. Itu dibuktikan dengan menunjukkan nilai rapor sekolah berikut surat keterangan dari kepala sekolah asal siswa.

“Pendaftar khusus bagi yang masuk 10 besar di jenjang SMP baru bisa ikut jalur undangan,” terang Majid belum lama ini.

Keistimewaan bagi para siswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mu-

rid baru jalur undangan ini adalah akan dikenai bebas biaya sekolah seluruhnya. Nantinya, para siswa yang diterima menggunakan jalur undangan ini akan dilakukan tes potensi akademik. Tujuannya, memetakan kondisi siswa dan selanjutnya akan dibentuk kelas unggulan dari keseluruhan murid yang lulus dalam seleksi penerimaan murid baru menggunakan sistem jalur undangan.

Tidak hanya itu, khusus bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh, pihak sekolah telah menyediakan mess dan transportasi angkutan gratis yang siap mengantar jemput siswa setiap hari.

Selain itu, agar masyarakat luas mengetahui program baru SMA Hang Tuah 3 Mataram, ia mengaku telah bersurat ke sejumlah sekolah sebagai bentuk pemberitahuan terhadap pihak sekolah. Selain itu, kerjasama dengan kepala lingkungan dan kepala lurah juga akan dilakukan pihak sekolah guna tersosialisasi dengan baik. “Sosialisasi itu akan kita lakukan intensif kepada masyarakat agar mereka tertarik masuk ke sini, karena fasilitas yang dimiliki sekolah cukup lengkap,” jelasnya. (dys)

SMPN 9 Mataram Ingin Kepala Dinas Dikpora Lotim Buka Seleksi Bentuk Kantin Sehat O2SN di Masbagik

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur, Mahsin, SPd, MM, membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD/MI tingkat Kecamatan Masbagik, Rabu (18/ 3). Ketua Panitia Seleksi O2SN Tingkat Kecamatan Masbagik, Nurdin,S.Pd, mengatakan, kegiatan O2SN merupakan sarana dalam menyalurkan prestasi olahraga bagi siswa SD, khususnya di Kecamatan Masbagik untuk menjunjung tinggi nilainilai sportivitas.

Menurutnya, seleksi O2SN di Kecamatan Masbagik ini akan berlangsung selama lima hari yang lokasi penyeleksian menggunakan lima tempat di Kecamatan Masbagik. Adapun, cabang yang dilombakan itu sebanyak enam cabang, di antaranya cabang atletik, senam artistik, catur, tenis meja, bulu tangkis dan karate. “Yang menjadi unggulan kita di Masbagik itu, bulu tangkis, tenis meja dan karate. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini siswa kita bisa berprestasi di cabang yang lain,” harapnya.

Ia menyebutkan, jumlah SD di Kecamatan Masbagik sebanyak 44 SD, MI sekitar 7 dan SDI kurang lebih 3, dari sekian banyak peserta yang mengikuti sele-

ksi O2SN tingkat kecamatan ini. Nantinya, khusus untuk cabang atlet akan terpilih 2 perempuan dan 2 laki-laki, sedangkan untuk cabang yang lainnya masing-masing 1 perwakilan untuk menuju ke seleksi O2SN tingkat Kabupaten Lotim.

Sementara Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga (Kabid Pora) pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin, S.Pd, mengharapkan, pembukaan O2SN yang meriah itu harus dibarengi dengan prestasi membanggakan, baik di tingkat provinsi

hingga nasional.

Dijelaskannya, tujuan awal dilakukan penyeleksian peserta O2SN itu untuk lebih membuka ruang dan lebih memantapkan atlet-atlet yang sudah terpilih mulai dari tingkat kecamatan sampai ke kabupaten supaya pembinaan lebih awal dilakukan. Bahkan, penyeleksian tingkat Kabupaten Lotim nanti akan dimulai pada tanggal 23 April 2015. Setelah itu mengikuti seleksi di tingkat provinsi bulan Juni 2015 dan bulan September 2015 tingkat nasional. (yon)

(Suara NTB/yon)

PAWAI - Pawai peserta mewarnai pembukaan O2SN tingkat Kecamatan Masbagik di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Rabu (18/3).

Mataram (Suara NTB) Setelah dilantik sebagai Kepala SMPN 9 Mataram yang baru, Dra. Hj. Suhartini langsung menggedor kevakuman program sekolah. Pihaknya berencana segera membentuk kantin sehat bagi seluruh warga sekolah.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/3), Suhartini mengklaim jika ide yang dituangkan sejak duduk menjadi kepala sekolah terbilang baru.

Karena sebelumnya, keberadaan kantin sekolah tidak terlalu jadi prioritas untuk diperhatikan.

Menurutnya, kantin sehat yang akan dibangunnya itu nantinya memiliki standar yang telah ditetapkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram.

“Kita ingin bangun kantin sehat yang berstandar BBPOM,” terang perempuan yang juga pengusaha aksesoris ini.

Selama ini, kata Suhartini, keberadaan kantin sekolah masih jauh dari kata layak dan masih terkesan berstandar Pedagang Kaki Lima (PKL).

Untuk itu, pembenahan terhadap keberadaan kantin sekolah menuju kantin sehat, sehingga layak bagi warga sekolah harus diwujudkan. “Ada kantin sekolah tapi standar PKL, yang kasihan kan anakanak,” ujarnya menjelaskan.

Dalam mewujudkan kantin sehat, pihak sekolah selain bekerjasama dengan BBPOM Ma-

(Suara NTB/dys)

Hj. Suhartini

taram, termasuk menjalin kerjasama dengan Puskesmas Pagesangan. “Jadi makanan yang ada di kantin sehat itu berstandar BBPOM, sehingga siswa dan seluruh warga sekolah jadi sehat,” ungkapnya.

Ditegaskannya, tingkat kebersihan sekolah dengan prestasi siswa memiliki keterkaitan.

Oleh sebab itu, keberadaan kantin sehat nantinya dipercayai dapat semakin meningkatkan prestasi para siswa di SMPN 9 Mataram. Tidak hanya bagi para siswa, para guru dan karyawan sekolah juga akan semakin meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

“Supaya tidak jalan di tempat, makanya ini kita harus bangun.

Selama ini kalau yang saya lihat selalu jalan di tempat. Ada kaitannya untuk tingkatkan motivasi dalam melaksanakan KBM,” terangnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Percasi Lotim Gelar Turnamen Catur Se-Lombok

Lima Pemain Arema Dipanggil Timnas Malang (Suara NTB) Lima pemain Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, dipanggil tim nasional yang diproyeksikan untuk melakoni laga uji coba dengan Kamerun (25/3) dan Myanmar (30/3) di Stadion Delta Sidoarjo.

Asisten pelatih Arema, Joko Susilo, Rabu mengatakan tim pelatih sama sekali tidak mempermasalahkan dipanggilnya lima pemain pilar Arema tersebut, yakni Hasyim Kipuw, Cristian Gonzales, Victor Igbonefo, I Gede Sukadana, dan Ahmad Alfarizie. Keberadaan mereka di tim nasional (timnas) juga untuk kepentingan bangsa dan negara, kata Susilo.

“Dipanggilnya kelima pemain itu memang akan mereduksi kekuatan Arema ketika menjalani laga uji coba dengan dua tim asal Jawa Tengah, yakni Persip Pekalongan yang digelar 25 Maret 2015 dan PSIS Semarang yang digelar 28 Maret 2015. Kelima pemain yang dipanggil timnas ini wajib mengikuti pemusatan latihan di Sidoarjo mulai 23 Maret nanti,” katanya.

Menurut Joko Susilo yang akrab dipanggil Gethuk itu, pemanggilan lima pemain oleh timnas tersebut juga sebagai salah satu bukti kualitas pemain Singo Edan tidak diragukan lagi. Sementara pelatih Arema, Suharno mengingatkan seluruh pemain untuk tidak terlalu larut dalam euforia usai menggenggam gelar juara pramusim keempat kalinya.

“Jangan sampai pemain terlalu berlebihan dalam merayakan hasil manis yang diraih di Bali, sebab sekarang ini masih laga pramusim, sedangkan kompetisi sebenarnya adalah Liga Super Indonesia (LSI) yang mulai digulirkan April mendatang,” tegas Suharno.

Pemain dan seluruh jajaran tim pelatih harus mulai fokus tur Jawa Tengah untuk melakoni uji coba dengan Persip Pekalangan dan PSIS Semarang. Dua kali uji coba dengan tim asal Jawa Tengah itu akan menjadi laga uji coba terakhir sekaligus sebagai ajang pemantapan dan pematangan tim sebelum “kick off” LSI 2015.

Ia mengemukakan laga uji coba dengan tur Jawa Tengah itu juga sebagai penentuan bagi 11 pemain inti yang bakal diturunkan di ajang LSI. Selama ini belum ada kerangka tim yang matang sekaligus sebagai gambaran pemain inti selama menjalani turnamen pramusim. Selama melakoni kompetisi pramusim, pelatih selalu mengubah komposisi untuk mencari kerangka tim terbaik.

“Dari 26 pemain yang kita miliki, pasti kami akan memilih 11 pemain terbaik yang menjadi pemain inti, meski sebenarnya kualitas pemain yang kita miliki hampir sama.”

Pemain yang baru melakoni turnamen Bali Island Cup diliburkan selama tiga hari mulai Selasa (17/3) hingga Kamis (19/3) dan Jumat (20/3) sore sudah mulai latihan rutin kembali, ujarnya. Selama kompetisi pramusim 2015, Arema menyapu bersih seluruh gelar juara, yakni turnamen Surya Citra Media (SCM) Cup, Trofeo Persija, Inter Island Cup (IIC), dan terakhir Bali Island Cup. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUA GOL – Reaksi manajer Arsenal, Arsene Wenger dalam laga melawan AS Monaco, Rabu kemarin. The Gunners membutuhkan tiga gol untuk menyingkirkan Monaco, namun mereka hanya mampu mencetak dua gol dan harus tersingkir dari pentas Liga Champions.

Mataram (Suara NTB) Satu tendangan penalti dari Fernando Torres sudah cukup untuk meloloskan Atletico Madrid dari hadangan Leverkusen dan melangkah ke babak perempat final Liga Champions, Rabu kemarin.

Berkat hasil tersebut, finalis Liga Champions musim lalu itu berhak untuk melanjutkan ke babak perempat final bergabung dengan tim-tim yang sudah lebih dulu memastikan tempat yakni Real Madrid, Bayern Muenchen, Paris Saint-Germain, Porto dan AS Monaco.

Tiga penendang Atletico sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dalam pertarungan dari titik putih tersebut, yakni Antoine Griezmann, Mario Suarez dan Fernando Torres.

Sementara itu hanya dua algojo Leverkusen yang sukses yakni Simon Rolfes dan Gonzalo Castro, sementara tiga rekannya Hakan Calhanoglu, Omer Toprak, dan Stefan Kiesling gagal mengkonversikan kesempatan masing-masing. Bahkan,

tendangan Toprak dan Kiesling melambung di atas mistar gawang yang dijaga kiper pengganti Jan Oblak.

Eksekusi penalti melambung di atas gawang juga terjadi pada pemain pengganti Atletico Raul Garcia, sedangkan sepakan Koke diselamatkan oleh penjaga gawang Leverkusen Bernd Leno. Laga babak waktu tambahan dimainkan setelah dalam waktu normal keunggulan 1-0 Atletico lewat gol Suarez pada menit 27 tak berubah.

Kemudian, kedudukan juga tetap bertahan meski kedua tim saling berusaha menyerang di 2x15 menit babak waktu tambahan, sehingga laga dilanjutkan ke adu penalti.

Sepanjang laga Atletico tampil lebih agresif, melepaskan 13 kali percobaan tembakan yang sayangnya hanya empat yang menemui sasaran, termasuk tandukan Torres pada menit 116 yang terlalu lemah dan masih mudah dijinakkan oleh Leno. (ant/bali post)

Menang Tapi Kalah Monaco Arsenal pulang dengan kemenangan sekaligus kekalahan atas AS Monaco dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stade Louis II, Rabu (17/3). Kemenangan dua gol tanpa balas tak berarti apa-apa karena mereka kalah 3-1 di kandang pada leg pertama.

Dengan demikian, langkah Arsenal di Liga Champions harus terhenti, pasalnya Monaco unggul dalam gol tandang setelah di pertemuan pertama mereka menang 3-1 saat melawat ke Emirates.

Monaco pun bergabung dengan juara bertahan Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Muenchen dan Porto yang sudah lebih dulu memastikan tempat perempat final.

Pengundian babak perempat final baru akan dilakukan pada 20 Maret 2015 di Nyon, Swiss.

Tim besutan Arsene Wenger bermain agresif sejak sepakan pertama di hadapan publik Stade Louis, namun mereka harus menunggu hingga menit 36 untuk membuka keunggulan melalui penyerang Prancis Olivier Giroud.

Giroud memanfaatkan bola muntah dari tendangannya menyambut umpan Danny

Welbeck yang sempat diantisipasi penjaga gawang Danijel Subasic, dan ia tidak membuang kesempatan kedua tersebut dengan melepaskan tendangan sentuhan pertama yang menghujam ke jaring atas gawang.

Welbeck hampir menggandakan keunggulan Arsenal pada menit 45 namun tendangannya berhasil dihadang oleh barisan pertahanan Monaco. Memasuki babak kedua, Arsenal masih bersemangat untuk membombardir tuan rumah yang sejak awal cenderung memilih bermain dengan garis pertahanan yang cukup dalam demi menjaga keunggulan agregat.

Menit 63, Arsenal menyuntikkan tenaga segar di lini tengah dengan menarik Francis Coquelin digantikan Aaron Ramsey, sebelum disusul masuknya Theo Walcott menggantikan Danny Welbeck pada menit 72.

Taktik tersebut cukup ampuh, sebab tujuh menit berselang setelah Walcott masuk serangan Arsenal lebih hidup dan menghasilkan gol kedua yang dicetak Ramsey.

Gol tersebut dicetak Ramsey pada menit 79, memanfaatkan kegagalan pemain bertahan Monaco, Layvin Kurzawa, menyapu bola muntah dari tendangan Theo Walcott yang menghantam mistar gawang. Namun kerja Arsenal belum tuntas, mereka masih membutuhkan satu gol lagi demi memperoleh tiket ke perempat final.

Sayangnya, upaya Wenger untuk menambah darah segar di sayap kiri dengan menarik keluar Nacho Monreal digantikan Kieran Gibbs tak bertuah. Laga harus berakhir dengan kedudukan tetap 2-0 bagi tim tamu, namun pasukan besutan Leonardo Jardim yang tumpah ruah bersama para pendukungnya merayakan kelolosan ke perempat final. (ant/bali post)

LPI Kota Mataram Kembali Digelar Mataram (Suara NTB) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Mataram akan kembali digelar pada 28 Maret hingga 11 April 2015 mendatang. Rencananya pertandingan sepak bola pelajar tingkat SMP dan SMU sederajat seKota Mataram itu akan digelar di Lapangan Sepak Bola Malomba dan di Lapangan Sepak Bola Lawata.

“Untuk pertandingan LPI tingkat SMP akan kita gelar di Lapa-

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Kamis (19/3) hari ini turnamen catur kembali digelar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lombok Timur (Lotim).

Kali ini dengan skala yang lebih besar mempertemukan para atlet catur se-Pulau Lombok. Akan datang juga tamu kehormatan dari Pulau Sumbawa. Turnamen yang dinamakan Mahkota Cup ini digelar di Lotim untuk keenam kalinya.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Lalu Achmad Karyawan. Kepala (Suara NTB/ist) Sub Bagian Pemberitaan Lalu Achmad Karyawan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini menyebut sebanyak 80 peserta ditargetkan berlaga dalam turnamen yang digelar sekali dalam setahun ini.

Gelaran turnamen bergengsi ini mempertemukan semua tingkatan. Baik kelompok umur maupun umum. Pembukaan turnamen katanya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum KONI Lotim, H. Haerul Warisin yang juga Wakil Bupati Lotim. Rencana hadir ketua Umum Percasi NTB. Turnamen ini dianggap bergengsi karena gelaran Mahkota Cup yang selama enam tahun berturut-turut digelar ini sangat diminati oleh peserta. Para calon master catur dari Lotim cukup banyak yang terjun dalam turnamen ini. Jenis olahraga otak ini juga dianggap paling murah dan tidak berisiko besar seperti kegiatan olahraga lainnya.

Gelaran acara Mahkota Cup ini kembali digelar karena merasa terpanggil. Pasalnya, selama ini kegiatan turnamen serupa di Lombok sangat minim digelar. Mahkota Cup sendiri digelar sekali dalam setahun. Turnamen tampak begitu langka.

Padahal untuk mencetak atlet-atlet profesional harus melalui turnamen-turnamen. Karena itulah atlet-atlet Lombok pada umumnya ini selalu tersingkir dalam setiap laga oleh atlet-atlet luar seperti dari Jawa yang memang pembinaannya cukup sering melalui gelaran turnamen.

“Manfaat turnamen ini kans angat besar, dari kegiatan kita saja selama ini sudah cukup banyak atlet kita yang bertarung di tingkat nasional,” tutur Lalu Karyawan. (rus)

Penalti Torres Loloskan Atletico

Cristian Gonzales

ngan Atletik Lawata Mataram, sementara untuk LPI tingkat SMU sederajat akan digelar di Lapangan Malomba,” ucap Sekretaris Panitia LPI Kota Mataram, Taufiq SH, kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/3) kemarin.

Dikatakan Taufiq, LPI Kota Mataram kali ini akan mempertandingan tim sepak bola tingkat pelajar SMP dan SMU sederajat. Kegiatan yang digelar setiap tahun ini merupakan ajang seleksi tim sepak bola LPI Kota Mataram yang akan mewakili Kota Mataram di LPI tingkat provinsi yang akan digelar Dikpora NTB akhir April.

Seperti biasa LPI tingkat pelajar Kota Mataram ini akan melibatkan sejumlah tim sepak bola pelajar se Kota Mataram. Tim yang juara di event bergengsi tingkat pelajar ini akan mewakili Kota Mataram di LPI tingkat povinsi yang melibatkan tim pelajar se-kabupaten/kota di NTB. Lanjutnya, event ini akan memperebutkan piala bergilir Walikota Mataram. Sementara untuk sosialisasi pendaftaran sudah dimulai sejak 5 hingga 12 Maret lalu. Pihak panitia akan membatasi jumlah peserta yang ikut. Untuk tingkat SMP akan dibatasi 26 tim se Kota Mataram, sementara un-

tuk tingkat SMA diikuti 21 tim.

Sebagaimana diketahui, juara LPI Kota Mataram untuk jenjang SMP tahun lalu diraih oleh SMPN 2 Mataram. Selanjutnya juara di jenjang SMA diraih oleh SMAN 6 Mataram. (fan)

(Suara NTB/ist)

BERLARI – Ekspresi para pemain Atletico Madrid setelah memastikan kemenangan mereka dalam babak adu penalti melawan Bayern Leverkusen, Rabu kemarin.

Tim Futsal Pra-PON Melawan Kejenuhan Mataram (Suara NTB) Sejumlah pemain futsal PraPON NTB yang menjalani pemusataan latihan atau TC di Bandung, Jawa Barat (Jabar) bulan Januari lalu kini mulai dihinggapi rasa jenuh. Namun demikian, Pelatih Tim Futsal Pra-PON NTB, Bonsu Hasibuan terus berupaya melawan kejenuhan yang kini mendera pemainnya. Saat ini dia tengah bekerja keras memberikan motivasi pemain-pemainnya agar tetap fokus latihan. Pasalnya, tim Futsal Pra-PON NTB sedang dipersiapkan mengikuti Turnamen Futsal Nasional di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Mei mendatang.

“Masing-masing pemain terlihat sudah sangat rindu rumah.

Saat ini saya sedang mengatasi masalah homesick (rindu kampung halaman), dan saya harus bangkitkan semangat pemain,” ucap Bonsu Hasibuan yang dihubungi Suara NTB via phonselnya, Rabu (18/3) kemarin.

Dikatakan Bonsu, kejenuhan yang dialami tim futsal

NTB adalah hal yang biasa dan dialami juga oleh semua pemain futsal yang menjalani TC panjang di luar daerah maupun di dalam daerah. Terlebih, para pemain futsal tim Pra-PON NTB baru pertamakali menjalani TC yang panjang di luar daerah.

“Semoga setiap latihan pemain kita bisa 100 persen fokus, karena ini baru pertama atlet futsal NTB jauh dari keluarga dan mengikuti TC yang sangat panjang. Ini semua demi meningkatkan mental dan pengalaman bertanding pemain,” terangnya.

Pelatih Futsal Nasional ini yakin anak-anaknya akan kembali bangkit dan 100 persen bisa fokus dan tetap semangat menjalani program pemusatan latihan. Sebagaimana diketahui, tim futsal Pra-PON NTB akan menjalani TC persiapan Pra-PON hingga Juni 2015. Itu artinya setelah bulan Juni nanti tim futsal NTB baru akan kembali latihan terpusat di NTB. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Atasi Darurat Beras Menjadikan Kasus Bupati Lobar sebagai Pelajaran DITAHANNYA Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/3) malam WIB merupakan kenyataan yang harus diterima. Mesti KPK sedang dihadapkan pada persoalan di pucuk pimpinan tidak menyurutkan semangat di komisi anti rasuah itu meneruskan beberapa kasus yang diduga melibatkan oknum pejabat, termasuk Bupati Lobar.

Namun, sebagai orang yang hidup di negara hukum, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Meski, kasus yang ditangani KPK tetap berlanjut dan tidak ada yang dihentikan bukan berarti kita harus memvonis bersalah pada H. Zaini Arony. Sebelum palu hakim memutuskan yang bersangkutan salah atau tidak, kita harus memberikan kesempatan pada Zaini Arony membuktikan bersalah atau tidak.

Tidak hanya itu, dengan ditahannya Bupati Lobar pelayanan publik di Lobar tidak boleh berhenti. Berbagai macam pelayanan harus tetap dilanjutkan dan tidak terpengaruh pada kasus yang menimpa sang pimpinan. Jangan sampai hanya karena kasus yang menimpa pimpinan membuat pelayanan rerganggu.

Seperti pesan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, saat dipanggil Rabu (18/3) kemarin, agar penahanan Bupati Lobar tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat. Seluruh pejabat dan staf lingkup Pemkab Lobar harus diberikan pemahaman agar tetap solid serta tidak terpengaruh dengan penahanan orang nomor satu di lingkup Pemkab Lobar itu.

Para pejabat atau orang yang merasa dikecewakan terhadap apa yang menjadi kebijakan selama ini tidak boleh merasa senang dengan ditahannya H. Zaini Arony di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur. Semua pihak harus menciptakan suasana kondusif, sehingga berbagai proses pembangunan di Lobar tetap berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.

Selain itu, apa yang dialami Bupati Lobar itu harus menjadi pelajaran para pengambil kebijakan di daerah ini. Kepala daerah dalam mengeluarkan kebijakan maupun perizinan harus tetap mengacu pada aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Tidak dipungkiri, selama ini banyak kebijakan kepala daerah maupun kepala SKPD yang mendapat protes dari masyarakat, termasuk sedang dalam proses pemeriksaan di aparat penegak hukum. Jika ini tidak diperhatikan, maka masyarakat yang sudah mulai pintar mulai melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Bagi beberapa kepala daerah di NTB yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya dan berniat mencalonkan diri tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Artinya, kepala daerah dengan berbagai macam cara menyalahgunakan anggaran yang ada, sehingga berpotensi diperiksa aparat penegak hukum.

Belajar dari yang dialami Bupati Lobar dengan ditahan di KPK terkait proses perizinan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah hendaknya dijadikan pelajaran. Jangan sampai sekecil apapun kesalahan atau tindak tanduk dalam mengeluarkan kebijakan justru menjadi bumerang bagi kepala daerah di masa mendatang, sehingga harus berurusan dengan hukum. Dalam hal ini, kepala daerah dan pejabat di daerah ini harus tetap mengedepankan pembangunan pada rakyat, bukan malah mementingkan diri sendiri. (*)

ARGA meroket, Indonesia sedang darurat beras disebabkan pemerintah kurang sensitif sentuhan nuraninya. Lonjakan harga terjadi akibat permintaan tinggi. Sementara produksi stok beras menurun bahkan menipis. Sebab lain darurat beras karena pemerintah berusaha menghapus beras miskinsejak November 2014 hingga Februari 2015 ini. Masyarakat tidak lagi menerima beras miskin (raskin) secara langsung melainkan dialihkan pada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sehingga masyarakat ramai-ramai menyerbu pasar-pasar membeli beras secara besar-besaran.

Di pasar, beras kualitas menengah berkisar 9.000 per kilo kini naik 30 porsen menjadi 12.000 perkilo. Untuk kualitas premium kisarannya 15.000 per kilo, padahal sebelumnya 11.000 perkilo.

Kenaikan ini sangat bombastis dibanding tahun sebelumnya.

Darurat beras, dipicu faktor belum meratanya panen beras di beberapa daerah penyangga kebutuhan beras seperti Madiun, NTB, DemakdanJawa Barat. Akibatnya pasokan beras turun drastis.

Apalagi di tambah kehadiran mafia beras yang bersikukuh menekan pemerintah untuk membuka imporisasi beras yang menguntungkan sehingga dapat berperan mulai memainkan harga, menahan distribusi logistik hingga mengatur pendapatan dari jumlah impor.

Kenaikanhargaberashingga 30porsen merupakan masalah berat bagi pemerintahan Jokowi. Beras masuk maksimal memenuhi kebutuhan pasar penyangga adalah 1.000-2.000 ton per hari, misalnya kebutuhan Jakarta saja mencapai 3.000 ton/hari belum daerah lain yang membutuhkan. Kalau diamati dan hitungan dilapangan bahwa jenisberas IR 2 yang biasa dipasarkan dengan harga Rp 8.500/kg kini dijual Rp 11.000/kg. Kemudian, beras IR I dariRp 9.500/kg kinidijual Rp 12.000/kg. Sementara harga jenis beras premium dibanderol Rp 10.000/kg naik menjadi Rp 13.000/ kg. Hal ini sangat menakutkan bagi rakyat Indonesia dan ditambah lagi, rencana penghapusan program beras miskin (raskin).

Raskin Lanjut Sejak awal pemerintahan Jokowi berencana menghapus

Oleh:

Rusdianto

Peneliti Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah STIE Ahmad Dahlan Jakarta raskin. Kebijakan ini menuai pro kontra dari berbagai kalangan.

Namun, sinyal semakin jelas bahwa akan segera hapus pemberian raskin. Alasannya, menjaga ketersediaan beras bagi keluarga miskin dengan cara subsidi langsung tunai,branchless banking, e-money dan via telepon genggam sebagai alat membeli beras di pasar. Padahal, berbagai kalangan sudah mengingatkan bahwa menghapus raskin menyebabkan jurang kemiskinan semakin lebar dan melanggar Undang-Undang Pangan.

Program raskinmembawa rakyat keluar dari kekurangan pangan dan meningkatkan distribusi produksi pangan secara baik dan benar. Namun, pemerintah mementahkan program raskin hanya mementingkan para mafia beras yang bertujuan untuk imporisasi beras dari luar negeri.Kebijakan penghapusan raskin bersubsidi sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan masyarakat. Pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya lagi.

Pemerintahjangan tergesa-gesa tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap faktor apa yang menyebabkan raskin merugikan negara dan ulah oknum-oknum kepala desa yang melakukan penimbunan dan penjualan secara serampangan.Pemerintah sejatinya mesti mendengarkan keluhan masyarakat, terutama yang selama ini menerima jatah Raskin. Tentu kondisi kelangkaanberas sekarang ini, sebagai buktibahwaswasembadaberasgagal dan slogan pencitraan semata, baik masa kampanye maupun memimpin pemerintahan lima tahun mendatang.

Justru, pemerintah harus paham bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi seluruh rakyat Indonesia setiap hari. Pemerintah secepatnya mengantisipasi darurat beras sehingga tidak kesannya pembiaran sehingga tidak membuat rakyat mencekik.

Sementara Wapres Jusuf Kalla mengakui bahwa naiknya harga beras sejak November 2014 lalu karena kurangnya suplai ke pasar, utamanya beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang tidak tersalurkan dalam tiga bu-

lan terakhir.Karena itu, harusnya pemerintah bertindak cepat instruksikan kepada Bulog agar segera menyalurkan raskin dalam mengatasi kekurangan pangan beras sekitar 300 ribu ton.

Maka, inti dari persoalan tersebut adalah hentikan agenda penghapusan beras miskin dan tetap melanjutkan penyaluran raskin tanpa memandang sisi politis.

Walaupun program tersebut merupakan produk pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono selama 10 tahun lamanya. Memang harus bijak, merespon permasalahan ini bagi pemerintah. Karena, kenaikan harga beras disebabkan factor suplai dan mempengaruhi kondisi masyarakat golongan bawah, karena 60 persen pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras.

Atasi Darurat Beras Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta. Kebutuhan beras sebesar 128 kilogram setiap penduduk per tahun, artinya Indonesia membutuhkan beras sebanyak 32 juta ton dalam satu tahun.Kebutuhan setiap bulannya adalah 2,66 juta ton per bulan.

Mestinyasuplaiiniada di pasar, termasukraskin 232 ribu ton atau 9 persen dari suplai.Namun, selama tiga bulan ini, penyaluran raskin tidak berjalan lancer karena masalah administrasi dan distribusi logistik beras.Hal inilah menjadi penyebab deficit suplai beras sehingga memicu kenaikan harga cukup besar.Jadi, orang miskin yang biasa membeli beras seharga Rp 1.600 per kilogram, kiniselama 3 bulan membeli Rp 8.000 – 8.300 per kilogram.

Faktor logistik dan distribusi beras bermasalah disebabkan mandeknya transfortasi yang di indikasikan ada permainan mafia besar.Rantai pasokan (supply chain) beras masih panjang dan jalur distribusi belum efisien sehingga mempengaruhi tingginya harga di pasar.Maka, cara atasi darurat beras adalah perpendek rantai distribusi beras dari Bulog langsung ke konsumen tanpa harus melalui pedagang sebagai upaya menstabilkan harga agar tidak lagi terjadi over supply beras. Seh-

ingga tidak ada potensi masuknya beras impor yang bisa menurunkan kualitas beras dalam negeri.

Percepat proses, atasi darurat beras. Sebaiknya pemerintahdaerahsegera mengajukan Surat Penentuan Alokasi (SPA) agar bulog melakukan penyaluran kekurangan raskin diberbagai daerah. Kekurangan raskin tersebut diambil dari cadangan bulog, karena ketersediaan cadangan beras di Bulog sebesar 1,4 juta ton.Pemerintah, juga harus sedetail mungkin untuk mengetahui daerah yang surplus dan minus produksi beras, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.Akurasi data dapat mengoptimalkan langkah pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu bukan hanya beras yang perlu diantisipasi, melainkan bahan pokok lainnya seperti gula, bawang, cabe, garam, kedelai, jagung, kopi, minyak goreng, dan ikan.

Dengan basis data yang akurat dan rinci maka implementasi atas kebijakan pemerintah akan dapatdilaksanakansecarasistematis. Mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya mengatasi kelangkaan beras secara baik dan maksimal sehingga tidak menyengsarakan hajat hidup rakyat Indonesia.

Tak ada ISIS di NTB Tetap tingkatkan kewaspadaan

***

Gudang penimbunan mitan digerebek, anggota TNI sempat disogok Langkah TNI patut diapresiasi

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2015

Wabup Ambil Alih Sementara Kendali Pemerintahan Pemkab Lobar Dari Hal. 1 ‘’Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,’’ katanya. Wabup pun menekankan agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.

Kegiatan atau agenda pembangunan juga karus tetap berjalan, seperti rakor desa misalnya. Kegiatan ini sudah diagendakan.

Apakah ada penunjukan Plt menyusul penahanan Bupati?

Menurut Wabup, terkait hal ini ia tidak tahu. Sebab ia tak bisa mengetahui apa yang terjadi ke depan. Terkait pergantian atau Plt Bupati, Fauzan menegaskan bukan kewenangannya. Namun hal ini menjadi kewenangan dan tugas Gubernur serta Mendagri. Ia juga memastikan, setelah penahanan Bupati tidak terjadi riak-riak dan gejolak di bawah. ‘’ Alhamdulillah aman, tidak ada riak-riak atau gejolak,’’ujarnya.

Terkait dengan proses penahanan Bupati Lobar,, Wabup menyatakan ia tidak tahu jika Bupati berangkat ke Jakarta dalam rangka diperiksa KPK. Sepengetahuannya, Bupati berangkat didampingi istri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sakri dan Kadis Kesehatan, Rachman Sahnan Putera diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk menandatangani MoU lanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama Awet Muda Narmada. ‘’Kalau soal pemeriksaan itu saya tidak tahu. Sebab setahu saya beliau (Bupati red) berangkat diundang oleh Kemenkes untuk teken MoU terkait kesepakatan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama Narmada,’’kata Wabup seraya menambahkan bahwa penandatanganan MoU itu berlangsung Senin, siang.

Setelah itu kesokan harinya (Selasa), sekitar pukul 22.00 WIB, ia diinformasikan bahwa Bupati ditahan KPK. Bupati kata Fauzan, menyampaikan pesan ke dirinya untuk menyampaikan ke segenap jajaran dan masyarakat untuk mendoakannya. ‘’Karena itu rapat konsolidasi ini juga kaitan dengan masalah Bupati ini,’’kata Wabup.

Seperti diketahui bahwa Bupati Lobar yang juga Ketua DPD Golkar NTB ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 5 Desember 2014 lalu, terkait kasus dugaan pemerasan terhadap investor yang mengajukan izin pengembangan kawasan wisata Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lobar.

Sebelum ditahan, Bupati Lobar dua periode ini sempat diperiksa beberapa jam oleh penyidik di gedung antirasuah tersebut.

Menghadap Gubernur Setelah penahanan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, langsung menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Rabu (18/3) siang kemarin. Fauzan katanya, melaporkan kondisi Lobar pascapenetapan Bupati sebagai tahanan KPK. ‘’Melapor ke Pak Gubernur kondisi Lombok Barat pascap-

enetapan penahanan Pak Bupati oleh KPK. Tadi saya lapor dan Pak Gubernur menyampaikan jaga kondisi di daerah. Pelayanan ndak boleh terganggu,’’ kata Fauzan dikonfirmasi usai menghadap Gubernur kemarin.

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, Gubernur ikut prihatin dengan penahanan Bupati Lobar. Fauzan menjelaskan, meskipun Bupati telah ditahan KPK, namun pemda akan berusaha memberikan bantuan baik melalui doa maupun bantuan hukum jika memungkinkan sesuai dengan aturan yang berlaku. ‘’Bila memungkinkan dari segi peraturan perundang undangan ya kita bantu. Misalnya masalah hukum,’’ terangnya.

Fauzan mengungkapkan dirinya telah mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Lobar kemarin. Kepada seluruh pejabat, dia mengeluarkan direktif untuk tetap menjaga soliditas di dalam internal SKPD. Jangan ada oknum pejabat, lanjut Fauzan, yang justru menjadi pemantik isu yang tak benar. “Saya mewantiwati itu. Kemudian spek pelayanan tak boleh terganggu. Harus tetap. Itu tadi yang saya sampaikan,”imbuhnya.

Fauzan menceritakan, ia sama sekali tak mengetahui Bupati diperiksa KPK. Pertemuan dirinya dengan Bupati saat samasama menghadiri sebuah pembukaan acara pada Minggu lalu. Pada saat itu, Bupati menceritakan kepada dirinya akan ke Jakarta untuk pennadatanganan MoU dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama Narmada. ‘’Saya sama sekali tak tahu Pak Bupati diperiksa KPK, saya tahu jam 14.00 dari TV hari Selasa.Bahkan Pak Gubernur tak tahu. Baru tadi pagi beliau tahu,’’ungkapnya.

Usai menghadap Gubernur, lanjut Fauzan, dirinya akan mengkaji pemberian bantuan hukum kepada Bupati. Apakah pemberian bantuan hukum itu diperbolehkan perundang undangan yang berlaku atau tidak. Jika ada celah untuk memberikan bantuan hukum maka hal itu akan dikomunikasikan dengan Bupati.

Ditanya apakah ada rencana dirinya untuk menjenguk Bupati pascaditahan oleh KPK itu, orang nomor dua di Lobar ini mengatakan sebenanrnya dirinya merencanakan akan menjenguk Bupati pada Rabu (18/3) ini.

Nmaun, sesuai dengan SOP KPK, tidak diperbolehkan menemui tersangka yang telah ditahan selama seminggu sejak ditahan. Sehingga, ia mengagendakan menjenguk Bupati pada minggu depan. (her/nas)

Zaini Arony Sempat ’’Shock’’ Dari Hal. 1 Setiyono yang mengaku baru hari itu bertemu dengan Zaini menjelaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif. ‘’Selama proses pemeriksaan sudah sesuai prosedur. Saya baru kali ini bertemu.

Sangat koperatif, tidak ada yang ditutupi,’’ ungkap Setiyono.

Ia menjelaskan bahwa Zaini sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK saat kasus itu masih di tingkat penyelidikan sekitar 10 bulan lalu, sedangkan Selasa lalu, adalah hari pertama Zaini diperiksa sebagai tersangka.

KPK menduga Zaini melakukan perbuatan pemerasan terhadap PT Djaja Business Group (DBG) yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupten Lobar.

PT DBG diketahui mengurus izin pembukaan lapangan golf dan Zaini diduga meminta uang sekitar Rp1,5-2 miliar kepada perusahaan tersebut. Zaini bahkan diduga mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.

Salah seorang saksi yaitu Darmawan yang menjalani pemeriksaan di Mataram, 16 Januari 2015 lalu mengungkapkan Zaini bahkan meminta uang dan delapan unit mobil serta tanah seluas 3 hektar 80 are kepada investor.

Darmawan mengaku bahwa Zaini memintanya untuk mencarikan investor terhadap kawasan seluas 700 hektar di Dusun Meang.

Ia pun membawa investor yang merencanakan pembangunan sebuah hotel berbintang,

berupa resor terpadu berskala internasional dan lapangan golf dengan prioritas membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru.

Namun izin yang seharusnya tiga tahun dibuat menjadi satu tahun dan bila mengajukan izin baru maka investor pun diduga diperas.

PT DBG, kata Darmawan, baru dapat memenuhi permintaan dua unit mobil dan uang senilai Rp 1 miliar dan tanah seluas 3 hektare 80 are. Masih ada sejumlah barang berharga lain berupa dua jam tangan Rolex dan cincin permata senilai Rp 250 juta.

KPK menetapkan Zaini sebagai tersangka pada 5 Desember 2014 lalu dengan sangkaan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Mutasi Eselon III dan IV

Wagub NTB Ingatkan Pejabat Bangun Integritas Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si melantik dan mengambil 214 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB, Rabu (18/3) siang. Dalam arahannya, Wagub meminta seluruh pejabat yang dilantik supaya membangun integritas. “Maka Pakta Integritas yang tadi dibaca oleh salah seorang perwakilan, dan ikuti oleh bapak ibu sekalian, benar-benar harus menjadi komitmen dan dilaksanakan,” pesannya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 214 eselon III dan IV itu dihadiri seluruh pimpinan SKPD, asisten dan Staf Ahli Gubernur. Dalam mutasi tersebut tak nampak Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi maupun Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Yang hadir terlihat Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Amin mengatakan, setiap dilakukan mutasi selalu dilakukan pembacaan Pakta Integritas. Ia mengatakan, butir-butir yang ada dalam Pakta Integritas itu harus diamalkan. Sebagai pimpinan, dirinya akan mendampingi dan men-support serta mem-back up. Namun jika ada hal-hal yang tidak baik, ada penyimpangan, penyelewengan, maka dirinya yang paling pertama akan meminta pertanggung-jawaban dari pejabat-pejabat tersebut. ‘’Bekerjalah dengan penuh amanah, tekun, fokus, dan disiplin. Jadilah contoh yang baik di lingkup SKPD masing-masing,’’ imbuhnya.

Menurut Amin, semua yang ada dan dirumuskan dalam RPJMD, itulah tujuan yang hendak dicapai. Tidak perlu mencari-cari yang lain. Fokus pada apa yang telah kita tetapkan bersama, sebagai satu in-

stitusi kolektif – Pemprov NTB. Amin menyebutkan, dalam mutasi kali ini, dari 214 pejabat eselon III dan IV yang dilantik, sebanyak 39 orang mendapatkan promosi.

Ia mengatakan, pejabat yang dimutasi itu telah melalui berbagai pertimbangan objektif.

Berdasarkan analisis jabatan, hasil uji kompetensi, sesuai ketentuan dan aturan kepegawaian, untuk mengisi posisi jabatan struktural yang kosong pada saat ini.

Ditambahkan, posisi pejabat eselon III dan IV, adalah posisi strategis dalam satu satuan kerja, karena merupakan mesin utama yang mengakselerasi bergeraknya SKPD. Karenanya, pimpinan-pimpinan dalam satuan unit kerja, yaitu para pejabat yang duduk di posisi sebagai sekretaris, kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dituntut untuk benar-benar memiliki pemahaman teknis terhadap tugas dan fungsi dalam satuan kerjanya.

Pemahaman akan bidang tugas dan fungsi sebagai pimpinan teknis dalam satuan unit kerja, merupakan amanah dan tanggung jawab. Karenanya, hraus dioptimalkan tanggung jawab dengan bekerja secara efisien, sesuai norma, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa jabatan eselon III yang sebelumnya lowong dan diisi pejabat baru antara lain.

Sekretaris Dishubkominfo dijabat Ir. Ary Purwantini, M.Si. Sekretaris Disosdukcapil dijabat Ir. Ismail Marzuki. Sekretaris Inspektorat NTB dijabat, Dra. Hj. Rana Indisiaputri, MM. Sekretaris Disnakertrans NTB dijabat Drs. H. Muhammad Sudarman, MM. Sekretaris Disperindag NTB dijabat Drs. Bambang Sugeng

Hariadi, MM. Sementara Sekretaris Satpol PP NTB, Drs. HM. Ali H. A. Rahim dimutasi menjadi Kabid Pembinaan Perpustakaan Badan Perpusatakaan dan Arsip NTB. Sekretaris Kesbangpoldagri NTB dijabat Drs. H. Katarudin, MH. Selain itu, mantan Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. L. Mayadi, M.Sc yang sebelumnya dicopot dari jabatan struktural eselon III tahun 2013 lalu, dimutasi menjadi Kepala Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Pengangkatan L. Mayadi menempati jabatan eselon III menurut Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji lantaran yang bersangkutan sudah menjalani sanksi selama

Ini masih kelompok yang lain dari ISIS,’’ katanya ketika ditemui di sela-sela menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 214 pejabat eselon III dan IV Pemprov NTB, Rabu (18/3) siang. ‘’Cuma mungkin kalau berafiliasi dengan ISIS kita akan cek lagi. Memang ada radikalnya di beberapa daerah,’’ jelasnya, seraya menambahkan, ini memang harus diwaspadai dan terus dipantau. ‘’Kemudian kita kerjasama dengan Polri juga,’’ katanya.

Dikatakan, kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada radikalisme memang ada yang dilihat di beberapa daerah di Pulau Sumbawa. Sehingga, itulah yang terus dimonitor dan dipantau oleh

pihaknya. ‘’Tapi saya kira ini tidak seperti sampai ISIS. Memang kita menemukan ada dokumen-dokumen seperti bendera yang mirip seperti itu, pernah beberapa waktu lalu,”imbuhnya.

Untuk mencegah adanya warga NTB yang berangkat ke Suriah dan Iraq, lanjut putra mantan Wagub NTB, H.L.Srigede ini, pihaknya bekerjasama dengan Imigrasi di bandara untuk membedakan mana warga yang benarbenar menjadi TKI. Ia mengatakan, sampai sekarang belum ada warga NTB yang menjurus ke arah sana, menjadi anggota ISIS atau pergi ke Suriah dan Iraq.

“Tapi yang jelas, wilayah NTB ini belum ada. Kita amanaman saja. Babinsa saya bekerja di bawah itu sambil mem-

tiga tahun. Sesuai ketentuan, pemberian sanksi kepada pejabat maksimal dua tahun dan

selanjutnya bisa diangkat kembali menduduki jabatan struktuaral. (nas)

(Suara NTB/ist)

MELASTI - Menyambut Hari Raya Nyepi Saka 1937, Umat Hindu di Kota Mataram dan sekitarnya melaksanakan upacara melasti di Pantai Melase, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (18/3) kemarin. Tampak warga memadati Pantai Melase, kemarin.

Tak Ada ISIS di NTB Dari Hal. 1

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Wagub NTB, H.Muh.Amin melantik dan mengambil sumpah jabatan 214 eselon III dan IV, kemarin.

Bidik Rumah Adat KSB bantu program ketahanan pangan, termasuk memantau paham radikalisme. Ada juga jaringan-jaringan saya, tetap menginformasikan, sementara belum ada,”tandasnya.

Ditanya mengenai pernyataan Wakapolri, Konjen Badrodin Haiti yang menyebut sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulsel yang menjadi kantong ISIS, Lalu Rudy mengatakankemungkinanituhanya persepsi. Menurutnya, hal itu biasa. Hal itu harus dilihat sebagai bentuk kewaspadaan di daerah. ‘’Kalau dibilang kantong nggak. Tapi, mungkin ada persepsi , itu biasa. Mungkin Pak Wakapolri melihatnya waspadailah. Maksudnya seperti itu, waspadailah,” pungkasnya. (nas)

Dari Hal. 1 Itu saja yang bisa kami sampaikan dulu. Ini juga kami lakukan beradasarkan informasi yang masuk, termasuk pemberitaan di media juga kami kaji,’’tandas Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, singkat ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3) kemarin.

Kalau nantinya ada ditemukan terjadinya pelangaran hukum, maka tentu kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai tahapan dan proses hukum yang ada.

Yang jelas, sementara ini pihaknya baru melakukan puldata.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pembangunan rumah adat milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

(KSB) senilai Rp 2 miliar kini terhenti alias mangkrak. Proyek ini mangkrak setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, diduga akibat kontraktornya kabur.

Seperti diketahui pemenang proyek tender ini adalah CV Agung Sembada (AS). Menurut PPK Proyek, Yahya Soud, dari hasil penghitungan yang dilakukan atas realisasi pekerjaan yang dilaksanakan PT AS sekitar 5,4 persen dari keseluruhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada.

Sayangnya meski diputus kontrak, PT AS sebelumnya diduga telah menerima anggaran sebesar Rp. 500 juta dari nilai kontraknya. (arn)

Ketua DPRD Kota Mataram Datangi Bulog Dari Hal. 1 Konsekuensi dari komitmen tersebut, lanjut HDS, bilamana ternyata ada yang mendapat beras yang tidak layak, maka dalam waktu yang cepat, Bulog harus menggantinya dengan beras yang layak. ‘’Kami meminta kepada Bulog untuk mengevaluasi sistem yang dijalankan selama ini,’’ katanya. Arahnya untuk meminimalisir dan akan lebih bagus kalau bisa menihilkan masalah yang sering terjadi dan berulangulang tersebut.

Sejurus dengan langkah evaluasi tersebut, harus dilakukan penyempurnaan terhadap sistem.

Diantaranya perlu membangun mekanisme kontrol dan cek kelayakan secara akurat terhadap beras yang akan didistribusikan ke gudang. Selain itu memperkuat sistem koordinasi dan komunikasi dengan jaringan di bawah. Artinya, bilamana ada masalah dalam waktu itu, masyarakat juga bisa langsung menyampaikan hal itu kepada Bulog dan langsung pula dilakukan penggantian.

Menurut HDS, cara yang paling efektif adalah melakukan kerjasamadenganseluruhkepalalingkungan secara formal supaya mengikat para pihak. Dewan, kata dia, menilai ada komitmen yang cukup bagus dari Kepala Divre Bulog NTB

untukmelayanimasyarakatsecara baik. Disamping menjamin raskin yang dibagikan layak dikonsumsi. ‘’Tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya secara baik dan bertanggung jawab di lapangan,’’ tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono mengaku, pihaknya sudah menyederhanakan mekanisme penggantian raskin yang rusak. Bahkan Mataram menjadi percontohan dengan mekanisme yang baru tersebut. Ia mengklaim Bulog berpihak kepada masyarakat miskin. ‘’Tidak ada niatan sekecil apapun kalau kami akan membuat kualitas

yang jelek,’’ ucapnya.

Untuk penggantian raskin di Mataram, kata Sigit, belum pernah lewat dari hari dimana komplain itu disampaikan. ‘’Kemarin ada 14 zak, langsung kita ganti dan kita tidak mengenakan biaya kepada teman-teman di lapangan,’’ bebernya.Bulogmenyadaridengan jumlah raskin yang tidak sedikit, tidak mungkin 100 persen bagus. ‘’Ada yang kena air, ada yang lembab dari bawah,’’ akunya sembari menambahkan masa simpan juga bisa mempengaruhi kualitas beras.

Pada bagian lain Sigit menjelaskan Bulog tidak bisa selesai pada urusan raskin saja.

Bulog wajib menyerap. Beras

yang ada di Bulog bukan berasal satu satu penggilingan saja. ‘’kalau di Mataram ini, 60 penggilingan yang memasok,’’ sebutnya. tahun lalu target penyerapan Bulog tidak tercapai. Ia berharap tahun ini, target penyerapan bisa tercapai. Dari jumlah itu, Bulog menyimpan dengan masa simpan normal sekitar dua tahun. ‘’Karena NTT memerlukan, Bali memerlukan, sehingga berkurang secara perlahan. Sampai hari ini di gudang itu delapan bulan masa simpan. Bisa dibayangkan, barang disimpan delapan bulan,’’ ujarnya. Namun demikian, kata Sigit, pihaknya tetap melakukan perawatan. (fit/*)

Walikota Mataram Terpukul, Golkar Siapkan Bantuan Hukum Dari Hal. 1 SecarapribadimenurutWalikota, ia memiliki hubungan emosional secara pribadi maupun sesama kepala daerah sangat baik dengan Bupati Lobar. Sehingga ia tidak menyangka orang nomor satu di Lobar itu terjerat hukum apalagi ditahan oleh KPK. Orang nomor satu di Kota Mataram ini pun meminta agar keluarga Bupati Lobar tetap sabar. “Jujur saya pribadi merasa terpukul dengan informasi penahanan beliau,” ucapnya.

Persoalan yang menjerat rekan sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar ini karena persoalan perizinan itu, akan dijadikan pelajaran berharga baginya untuk menerapkan sistem pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Sebab, dari awal pihaknya sudah menekankan bahwa aturan perizinan sudah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Meskipun demikian, dia menekankan kepada instansi terkait untuk tetap taat terhadap aturan, transparan dan mewanti – wanti perkara yang menjerat ke ranah tindak pidana. “Dari sejak dulu saya mewanti – wanti soal itu,” tegasnya.

Lebih jauh, Walikota tidak bisa berkomentar terkait proses dan lain sebagainya. Hanya saja, dia mengharapkan rekannya itu tetap bersabar menjalankan proses hukum yang berjalan.

Apakah ada rencana untuk menjenguk Bupati Lobar? Kemungkinanrencanauntukmenjenguk dipastikan Walikota akan dilakukan. Namun karena proses pemeriksaan masih berjalan, sehingga belum bisa dipastikan kapan ia akan menjenguk Zaini Arony di Jakarta. “Itu pasti, tapi untuk saat ini belum bisa,” katanya.

Selain Walikota Mataram, petinggi Golkar NTB lainnya juga mengaku prihatin dengan ditahannya Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. Untuk itu, partai beringin akan memberikan bantuan hukum terhadap kader Golkar yang kini terjerat hukum. ‘’Sebagai kader Golkar kita prihatin dengan peristiwa ini. Sudah tentu Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum, tentu sesuai dengan hak-hak yang beliau miliki. Partai akan melakukan upaya maksimal, akan memberikan bantuan hukum,’’ kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Rabu (18/3) siang.

Amin mengatakan, selaku teman dekat dan sesama kader Golkariamerasaprihatinataspenahanan orang nomor satu di Lobar itu. Namun demikian, ia mendoakan Zaini Arony tetap tabah menghadapi ujian dan cobaan ini.

Terkait dengan posisi Ketua DPD I Golkar NTB itu, semua kader Golkar akan menunggu proses hukum. Wakil Gubernur NTB ini mengatakan, semua pihak diminta untuk menjunjung tinggi asas

praduga tak bersalah sebelum ada keputusan Pengadilan yang inkrah . ‘’Ndak boleh kita memvonisnya terlebih dahulu,’’ tandasnya.

Terkait pemberian bantuan hukum, juga disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu kemarin. Menurut Isvie, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar untuk meminta masukan mengenai langkah apa yang harus ditempuh dalam menyikapi ditahannya Zaini Arony.

Oleh DPP, Isvie mengaku pihak DPD Golkar NTB diminta mempersiapkan bantuan hukum . ‘’Jadi kita mempersiapkan bantuan hukum. DPD berkoordinasi dengan DPP, akan memberikan pendampingan hukum kepada Ketua DPD Bapak Zaini Arony,” ujarnya.

Dengan ditahannya Zaini Arony, maka untuk sementara kepemimpinan DPD Golkar NTB memang masih lowong. Namun, saat ditanyai soal ini, Isvie hanya menegaskan bahwa persoalan ini akan dicarikan solusinya sembari menunggu keputusan akhir terkait persoalan dualisme yang melanda partai Golkar.

Lagipula, ujarnya, sementara ini belum ada kegiatan atau agenda mendesak yang harus dilaksanakan oleh DPD Golkar NTB. Isvie mengakui, pihaknya memang merasa cukup terpukul dengan adanya penahanan terhadap Zaini Arony. Meski

demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya juga tentu saja harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Wahidin H. M. Noer, SE, menyampaikan keprihatinannya atas penahanan Zaini Arony. Terlebih, penahanan terhadap Ketua DPD Golkar NTB ini terjadi di tengah situasi dualisme yang melanda Partai Golkar. Namun, ia menyerukan kepada seluruh kader Golkar di NTB untuk tetap bersikap optimis menghadapi persoalan demi persoalan tersebut. ‘’Kami tetap optimis, Insya Allah persoalan ini tidak akan mengganggu persiapan Partai Golkar dalam menghadapi sejumlah agenda penting di masa mendatang,’’ katanya.

Rasa prihatin menyusul penahanan Bupati Lobar juga disampaikan Ketua DPRD Lobar, Hj.Sumiatun. Terkait permasalahan yang dihadapi Bupati Lobar, unsur pDewan katanya sedang berkoordinasi dengan Wabup dan Sekda Lobar untuk mengupayakan bantuan hukum bagi Bupati.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin Ketua DPD II Golkar Lobar ini berharap meskipun Bupati tidak ada bersama para PNS dan masyarakat, proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal. ‘’Ini cobaan berat bagi Lobar,’’ kata Hj. Sumiatun. Terkait bantuan hukum, Hj. Sumiatun men-

gaku akan segera melakukan koordinasi dengan wabup dan sekda.

Menurutnya bantuan hukum dari pemda kepada kepala daerah yang tersangkut hukum harus ada.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan, kalangan Dewan dan masyarakat Lobar kehilangan salah satu orang terbaik di Lobar. Menurutnya, sulit ditemukan pemimpin seperti Zaini.

“Sulit kita temukan karakter seperti Pak Zaini Arony ini. Ia memiliki hasrat tinggi untuk membangun. Bahkan ia rela meninggalkan keluarga demi Lobar,’’ katanya. Sulhan menambahkan bahwa ditahannya Bupati Lobar ini adalah bentuk dari ketaatan Bupati Zaini sebagai warga negara untuk mengikuti proses hukum. ‘’Ditahan belum tentu bersalah kok, ditahan ini bagian dari proses. Sampai sekarang Pak Zaini masih menjadi Bupati,’’ tegas Sulhan.

Sementara itu, suasana kerja di lingkup Pemkab Lobar pascapenahananZainiAronyberjalanseperti biasa. Hanya saja, tidak bisa dipungkiri,penahananorangnomor satu di Lobar ini, menjadi perbincangan utama di antara para PNS. Suasana berbeda terlihat di rumah dinas Bupati (pendopo) yang biasanya ramai, kemarin terlihat sepi. Hanya terlibat petugas Satpol PP yang berjaga-jaga di sana. Media yang berusaha masuk ke rumah dinas tersebut hendak konfirmasi, tidak memperoleh izin. (cem/nas/aan/her)

Kamis, 19 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/bali post)

CEGAH ISIS - Dua personel kapal patroli C2 BKO Airud Polda Sulteng bersenjata lengkap bersiaga saat berpatroli di perairan Poso, di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (18/3). Kapal patroli kepolisian itu dilengkapi personil bersenjata lengkap untuk menjaga keamanan di perairan serta mencegah masuknya kelompok radikal bersenjata dan ISIS serta masuknya bahan-bahan peledak melalui laut yang selama ini digunakan kelompok sipil bersenjata itu dalam serangkaian teror bom.

Nazar Ungkap Aliran Uang dari Grup Permai Jakarta (Suara NTB) – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan aliran uang yang berasal dari perusahaannya, Grup Permai yang diberikan ke parlemen. “Intinya uang dari Permai Group, fee-nya pernah dikasih ke mana, pernah dikumpukan di Fraksi Demokrat,” kata Nazaruddin seusai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/3).

Nazar menjadi saksi untuk Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Made Meregawa yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 di Universitas Udayana Bali.

Menurut Nazar, uang dari perusahaannya diberikan kepada ketuaketua fraksi di DPR saat itu. Nazaruddin adalah terpidana tujuh tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang, KPK juga masih menyelidiki sejumlah kasus korupsi lain yang melibatkan peru-

sahaan Nazaruddin seperti kasus pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung dan pembangunan laboratorium di beberapa universitas.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus Alkes di Universitas Udayana yaitu Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Made Meregawa (MDM) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Marisi Matondang selaku direktur PT Mahkota Negara.

PT Mahkota Negara adalah perusahaan pemenang tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi hingga menyeret Neneng Sri Wahyuni yaitu istri Nazaruddin yang sudah menjadi narapidana kasus Wisma Atlet SEA Games.

PT Mahkota Nusantara sendiri pernah dimiliki kakak-adik Nasir dan Nazaruddin hingga 2009. Selain terlibat dalam proyek PLTS, PT Mahkota juga mendapat bagian pengadaan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, ko-

Wapres: WNI Gabung ISIS Bisa Dicabut Kewarganegaraannya Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah bisa mencabut hak kewarganegaraan bagi WNI yang terbukti bergabung dengan gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Kalau dia (WNI) ikut berperang dan bergabung dengan suatu negara, maka dia kehilangan kewarganegaraan, kalau dia berperang dengan negara lain,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (18/3).

Terkait berita hilangnya 16 WNI saat mengikuti tur wisata ke Turki dan rombongan WNI yang ditahan di rumah detensi Turki, Wapres menyebutkan kedua kelompok tersebut berbeda rombongan. “Itu ada dua kali 16 orang kelompok, yang 16 orang pertama (hilang) belum ketemu dan 16 kedua (yang ditahan) ini.

Jadi, tidak jelas, kita tidak tahu yang mana itu,” katanya.

Pada 24 Februari lalu, ada laporan bahwa 16 orang WNI memisahkan diri dari rombongan wisata ketika berada di Bandara Ataturk, Istanbul. Mereka seharusnya dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 3 Maret, sesuai dengan jadwal tiket penerbangan, namun

tidak kunjung muncul di Bandara bersama rombongan lain. Sejak saat itu, ke-16 WNI itu dinyatakan hilang. Sementara pada 12 Maret, aparat keamanan Turki dilaporkan telah menahan 16 WNI karena mencoba menyeberang ke Suriah tanpa menggunakan dokumen-dokumen yang resmi. (ant/bali post)

Gubernur Gorontalo Minta Maaf pada Budi Waseso dan Polri Gorontalo (Suara NTB) Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta maaf kepada mantan Kapolda Gorontalo Komjen Polisi Budi Waseso terkait perseteruan keduanya yang berujung pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Budi.

“Saya atas nama Gubernur, masyarakat Gorontalo dan pribadi meminta maaf kepada Komjen Budi Waseso serta kepada institusi Polri, bila saya dianggap berniat buruk kepada beliau.

Sedikitpun tak ada niat buruk saya dengan mengirimkan surat kepada Menkpolhukam saat

itu,” ungkap Rusli saat menggelar Konferensi Pers terkait program-program pemerintah di rumah dinasnya, Rabu (18/3).

Ia mengakui ada beberapa kondisi dalam Pilkada Kota Gorontalo tahun 2013 yang membuat hubungan keduanya kurang baik.

Rusli menjelaskan hal itu dilakukanyan karena dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 seoranggubernurturutbertanggungjawab dalam menjaga keamanan daerah. “Saya berharap permintaan maaf ini diterima dengan lapang hati dan kami bisa bertemu langsung dalam keadaan yang

lebih baik,” tambahnya.

Budi yang kini menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Gorontalo pada 2013. Laporan itu dilakukan setelah ia mengetahui bahwa Rusli melaporkan kinerjanya kepada Kepada Kemenkumham dan Kapolri.

Beberapa hal yang dilaporkan tersebut di antaranya mengenai keberpihakan Budi kepada salah satu calon dalam pemilihan gubernur dan wali kota di Gorontalo. (ant/bali post)

munikasi, dan teknologi tahun 2007 di Kementerian Pendidikan Nasional dengan nilai proyek Rp 40 miliar.

Kedua tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPK menduga ada pemufakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan yang kemudian diduga negara mengalami kerugian sekitar Rp 7 miliar. Proyek tersebut bersifat “multiyears” yaitu pada 2009-2011 dengan total anggaran sebesar Rp 16 miliar. Sedangkan kasus yang diselidiki dan disidik KPK adalah pengadaan 2009. (ant/bali post)

Udar Pristono Gugat Kejagung dan 10 Pihak Jakarta (Suara NTB) – Mantan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta Udar Pristono menggugat sepuluh lembaga melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kita gugat praperadilan dengan termohon Kejaksaan Agung, dan turut termohon lainnya ada sepuluh,” kata kuasa hukum Udar, Tonin Tachta Singarimbun di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Udar menggugat Kejak(ant/bali post) saan Agung yang menjadi termohon utama atas tindakan sebelas penyidik yang melakukan penyitaan aset, penggeledahan, dan memasuki rumah. Sedangkan sepuluh termohon lainnya adalah lembaga negara dan instansi yang berkaitan dengan penyitaan aset milik Udar.

Kesepuluhnya adalah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua PN Jakarta Selatan, Ketua PN Jakarta Timur, Ketua PN Tangerang, Ketua PN Bogor, Ketua PN Denpasar, Direktur Utama Bank DKI, Direktur Utama Bank Mandiri, Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Udar menggugat sejumlah ketua PN di lima wilayah karena terkait penyitaan properti miliknya yang berada di wilayah hukum kelima PN tersebut. Sedangkan dua bank yang digugat Udar lantaran terkait penyitaan tiga rekening miliknya di Bank Mandiri dan Bank DKI. Sementara gugatan terhadap Ketua PPATK diajukan karena lembaga tersebut menyatakan ada transaksi yang mencurigakan di rekening milik Udar.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Joko Widodo, digugat karena dianggap turut terlibat dalam proyek pengadaan bus Transjakarta dan mencopot dirinya dari jabatan Kadis Perhubungan DKI. KPK juga digugat Udar karena turut mengawasi atau melakukan supervisi dalam dugaan kasus korupsi Udar. Sidang praperadilan yang mengagendakan pembacaan permohonan gugatan yang sedianya digelar hari ini ditunda oleh hakim tunggal B Sinaga karena ketidakhadiran sejumlah pihak termohon. Kubu Udar sendiri merasa dirugikan atas penundaan sidang tersebut.

“Ini sangat merugikan kita, ditunda sampai 1 April itu lama sekali,” kata Tonin. Sebelumnya pada 4 Maret lalu sidang serupa juga pernah digelar dan ditunda lantaran hanya ada dua pihak termohon yang menghadiri sidang. (ant/bali post)