Snt19062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 19 JUNI 2014

16 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampung Media di Pentas Nasional

Menuju Lomba Pelayanan Publik Dunia Kampung Media terus bergema, dari serambi kampung hingga pentas nasional. Mengisi ruang pemikiran banyak orang. Setelah penghargaan 9 Top Inovasi Terbaik Nasional disandang, kini Kampung Media bersiap menuju lomba pelayanan publik dunia atau UNPSA (United Nation Public Service Award). Mengawalinya, Gubernur NTB Dr.TGH.M.Zainul Majdi memaparkan Kampung Media dari hulu hingga hilir di hadapan peserta Simposium Pelayanan Publik yang digagas Kemen-PAN-RB di Jakarta, 16 Juni lalu.

KARENA konsep Kampung Media sebangun dengan semangat dakwah berjama’ah di kampung, membuat DR, TGH, M, Zainul Majdi yang jebolan pesantren dengan mudah mengurainya dihadapan 500 undangan dari dalam dan luar negeri.

Dipandu peneliti senior LIPI Prof.

DR. Siti Zuhro, Gubernur NTB memperoleh kesempatan terakhir setelah tiga pembicara sebelumnya yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, DR. Aidir Amin Daud dengan inovasi Fidusia online,

Kepala Badan Karantina Ikan Kemenlutkan, Narmoko Prasmadji, S.H.M.A dengan inovasi Karantina Ikan Semarang dan Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini dengan inovasi Surabaya Single Window.

Pemaparan Gubernur NTB di acara symposium ini merupakan tahap awal menuju lomba pelayanan publik dunia.

Tahap berikutnya akan diadakan pertemuan bagi 9 Top Inovasi untuk memperoleh pembekalan lanjutan kepada pengelola atau inovator program.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

MENJELASKAN - Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi sedang menjelaskan Kampung Media dari hulu hingga hilir dalam acara Simposium Inovasi Pelayanan Publik yang digagas Kemen-PAN-RB di Jakarta 16-17 Juni 2014.

TAK BERFUNGSI MAKSIMAL - Alat penghancur eceng gondok milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah ( Loteng), kini sudah ditempatkan lagi di Bendungan Batujai, setelah sempat menjalani perbaikan. Namun nyatanya alat senilai Rp 1,5 miliar tersebut, tidak bisa berfungsi maksimal. Sehingga tidak banyak membantu dalam mengurangi pertumbuhan eceng gondok di bendungan terbesar di Loteng tersebut. Alat yang proses pengadaanya disinyalir bermasalah dan kini tengah jadi bidikan Polres Loteng itupun kini hanya diparkir diantara rimbunnya tumbuhan eceng gondok yang seharusnya dihancurkan alat ini.

(Suara NTB/kir)

Selesaikan Masalah Aset Rp 5,7 Triliun

TO K O H Turunkan Tim Gabungan

Moechgiyarto

KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Drs. Moechgiyarto mengatakan, pihak kepolisian membutuhkan batuan masyarakat untuk mengungkap kasus penembakan terhadap Kanit Intelkam III Polres Bima Bripka Yamin. Untuk itu dia meminta masyarakat agar bisa memberikan informasi tentang kisah dan kepribadian korban semasa hidupnya.

Kapolda menyebutkan pihaknya sudah menemukan titik terang terkait kasus penembakan tersebut.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Habiskan Anggaran Rp 200 Juta PERJALANAN lima orang pejabat dari NTB ke Australia untuk menemui manajemen Jetstar Airways menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 juta dari APBD NTB. Para pejabat yang terdiri dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H.L. Gita Aryadi, M.Si. Dua orang pimpinan Komisi II Bidang Perekonomian dan Pariwisata DPRD NTB, Johan Rosihan, ST dan Mori Hanafi, SE, M.Comm serta Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra itu akan berada di negeri Kanguru selama empat hari.

Bersambung ke hal 5

BPK ”Deadline” Pemprov NTB 60 Hari Mataram (Suara NTB) Atas temuan aset yang mencapai Rp 5,7 triliun di Pemprov NTB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB memberi batas waktu sesuai ketentuan. Batas waktu itu, selama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

Selama jenjang waktu 60 hari itu, Pemprov NTB melalui Biro Umum diminta memberi laporan secara periodik terkait pembenahan soal aset, sesuai temuan BPK. Atas laporan periodik itu, BPK juga memberi masukan untuk per-

cepatan penyelesaian masalah administrasi. ‘’Selama 60 hari itu, kami minta kepada pemprov untuk memberi penjelasan terkait langkah penertiban bukti aset yang Rp 5,7 triliun itu,” kata Kasubag Hukum dan Humas BPK NTB, Jayusman,

SH didampingi Yusuf Sakke, SE, Ak selaku auditor masalah aset tersebut.

Menurut auditor, memang dalam temuan ini, tidak ada potensi kerugian negara yang timbul. Karena melihat posisi aset, seperti tanah di bawah aspal,

PPK Sebut Pekerjaan Proyek Jembatan Cemara Sudah Beres Mataram (Suara NTB) Proyek pengerjaan Jembatan Cemara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) yang sedang diusut Kejaksaan Negeri Mataram, diklaim sudah beres

sesuai kontrak. Secara fisik, paket berupa jembatan dan jalan paving block ke arah pantai itu masih utuh sejak dibangun 2012 lalu.

Demikian isi klarifikasi Kepala BPBD Lombok Barat,

H.Halawi Mustafa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ketut Setiasa dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Bersambung ke hal 5

Kunjungan Para Pejabat Harus Efektif

Anggaran untuk Jetstar Butuh Kajian Memadai

(Suara NTB/dok)

Muhammad Nasir

KUNJUNGAN pejabat Pemprov NTB, anggota DPRD NTB dan pelaku pariwisata beramai-ramai menemui manajamen Jetstar tidak efektif, apabila misi yang diembannya hanya membujuk pihak maskapai tersebut untuk mempertahankan rute Perth-Lombok.

Harus ada misi lain yang lebih besar dibawa rombongan yang terdiri dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si, Asisten II Setda NTB, Drs. H. Gita Ariyadi, M. Si, Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Com, dan Johan Rosihan, ST, serta dari PHRI I Gusti Lanang Patra itu, yakni membangun komunikasi dan kerjasama langsung dengan pemerintah Australia.

“Kalau hanya untuk menemui manajemen Jetstar bisa dilakukan lewat sini, tapi kalau

ada misi yang lebih besar diluar itu yang dibawa, tidak masalah,” terang Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, SE, M.Si pada Suara NTB di Mataram (18/6) kemarin.

Karena butuh biaya yang tidak kecil untuk mengutus tim Pemprov NTB ke negara Kanguru itu, Firmansyah berpendapat harus ada imbal balik yang jelas dari hasil kunjungan itu. Apalagi rombongan tersebut misinya membawa dana yang tidak kecil, yakni marketing fund Rp 1 miliar untuk Jetstar, guna mempertahankan rute Perth-BIL tetap dipertahankan. Anggaran Rp 1 miliar menurutnya angka tidak kecil jika berbicara dalam konteks yang lebih luas tentang masih banyaknya kebutuhan lain bagi masyarakat di NTB. Bersambung ke hal 5

sudah terinventarisir berdasarkan persil sebagai milik Pemprov NTB. Kecil kemungkinan 1.349 persil tanah seluas 48.294.997,20 meter persegi untuk diprivatisasi masyarakat atau pihak lain.

“Tapi tetap saja, sebagai langkah tertib administrasi, kami dorong pemprov untuk menyelesaikan bukti administasi itu selama 60

hari,” sambung Yusuf Sakke.

Hanya yang berpeluang bermasalah adalah aset kendaraan sebanyak 802 unit senilai Rp 6,6 miliar, belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika tidak segera ditertibkan, maka bisa saja berpindah tangan.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sidak Pasar Tradisional Prioritaskan Masyarakat Pinggir Sungai MENGEMBALIKAN fungsi sungai, sebenarnya sudah menjadi kewajiban masyarakat setempat.

Pasalnya, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan harus ada kesadaran dari masyarakat setempat. Pembentukkan Kelompok Peduli Sungai (KPS) yang merupakan inisiasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, diprioritaskan kelompok ataupun keanggotannya merupakan masyarakat di pinggir sungai.

Lurah Mataram Timur, H. (Suara NTB/cem) Lalu Mustaal mengatakan, pada H. Mustaal prinsipnya yang menjadi prioritas pembentukan kelompok peduli sungai adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan sungai. Alasanya, masyarakat pinggir sungai akan lebih sadar dan dapat menjadi contoh atau memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Selain itu, masyarakat bisa bertanggung jawab terhadap pengembalian fungsi yang sesungguhnya. “Yang saya utamakan masyarakat yang persis berada di pinggir Sungai Ancar,” ungkap Mustaal saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (18/6).

Disebutkan, warga yang diprioritaskan tersebut dari lingkungan Karang Medain Timur, Karang Sukun, Karang Monjok dan Karang Bedil. Empat lingkungan tersebut, dilewati oleh Sungai Ancar. Disisi lain, Mustaal meminta masyarakat tidak hanya menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah. Karena apapun itu ujarnya, masyarakat memiliki peran penting untuk membantu pemerintah baik dalam proses percepatan pembangunan serta penataan kawasan. “Kalau semua kita bertanggungjawab, Insya Allah semua akan terlihat bersih,” katanya.

Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana masih minim, Mustaal tetap mengupayakan adanya Tossa untuk mengangkut sampah di lingkungan masyarakat. Kalaupun pihaknya sudah tidak mampu menangani, baru akan meminta keterlibatan SKPD teknis untuk membantu. “Yang penting saya bekerja dan berusaha dulu, kalau sudah tidak mampu baru saya minta bantuan SKPD teknis,” ujarnya.(cem)

Jalin Komunikasi Konstruktif PINJAMAN daerah di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) yang terancam gagal disikapi sinis oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST. Kepada Suara NTB di Mataram kemarin, ia mengatakan, ada indikasi permainan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengakibatkan Mataram terancam gagal mendapat pinjaman Rp 60 miliar yang rencananya untuk perbaikan jalan rusak se-Kota Mataram.

(Suara NTB/fit) “Pak Wali ini dipermainSahram kan sama bawahannya,” kata Sahram. Menurut dia, sebetulnya tidak ada masalah kemanapun Pemkot Mataram akan melakukan pinjaman yang penting ada keseriusan dari para pembantu Walikota dalam melaksanakannya. Politisi PAN ini tidak mempermasalahkan kalaupun sekarang Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi sinyal akan meminjam dana perbaikan jalan rusak di Bank NTB. Yang terpenting, lanjutnya Walikota jangan lagi mau dipermainkan oleh para pembantunya, sehingga pinjaman di bank daerah tidak menemui nasib serupa dengan pinjaman daerah di PIP. ‘’Saya tidak menunjuk hidung ya siapa orangnya,’’ cetusnya. Namun, dengan Dewan pun, kata Sahram, belum dibangun komunikasi yang konstruktif terkait progres-progres rencana pinjaman daerah itu.

Ia menyesalkan kalau akhirnya Pemkot Mataram gagal mendapat pinjaman daerah di PIP. Pasalnya, proses yang dilalui untuk mendapatkan pinjaman Rp 60 miliar itu, tidak sebentar. Bahkan langkah peminjaman itu sudah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Malah, demikian, Sahram, pihak PIP sendiri sudah sampai pada tahap melakukan survai jalan-jalan yang perbaikannya akan dibiayai melalui pinjaman tersebut. ‘’Tinggal diterbitkan kesimpulannya dalam bentuk studi kelayakan,’’ imbuhnya. Sahram tidak menampik bahwa pinjaman daerah melalaui PIP tidak mudah. Namun, kendala-kendala tersebut diyakini bisa diatasi sepanjang terjalin komunikasi yang konstruktif dengan stake holders yang ada di Kota Mataram.

Sahram melihat ada koordinasi yang kurang sinkron antara Bappeda selaku perencana dengan Dinas PU sebagai SKPD teknis. Dalam hal ini yang penting SKPD terkait kompak dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Pihaknya mendukung eksekutif meminjam di mana pun. ‘’Toh yang namanya pinjaman di mana saja, pasti akan dikembalikan,’’ tandasnya.

Ia menyayangkan anggaran yang sudah keluar untuk melobi pinjaman daerah di PIP. ‘’Ada honorarium itu Rp 100-an juta. Nah saya kurang tahu anggaran itu untuk apa. Tapi saya mencermati ada anggaran PIP di APP,’’ tandasnya. (fit)

Tugu di Perempatan Sweta akan Diganti Taman Mataram (Suara NTB) Tugu yang ada di perempatan Sweta akan diganti dengan taman. Keberadaan tugu itu dinilai kerap sebagai penyebab kemacetan sehingga harus dirobohkan. “Sudah tidak diizinkan lagi. Tugu itu akan dipotong dan akan kita buat taman saja di sana,” cetus Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pertamanan Kota Mataram, Nanang Edward.

Sebelum dirobohkan, Nanang mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan bidang perizinan karena hal itu merupakan kewenangan bidang perizinan. “Kita tetap koordinasi dengan bidang perizinan,” ujarnya.

Nanang menegaskan pemasangan reklame di tempat tersebut tak lagi diizinkan. Selain kerap menyebabkan kemacetan, pemandangan kota juga dinilai tidak bagus sehingga harus diganti dengan pembuatan taman. “Bentuknya taman saja supaya lebih indah,” imbuhnya.

Selain itu, Nanang menyampaikan alasan pembongkaran patung di perempatan Tanah Aji, Pagesangan karena terlalu tinggi. “Itu mengganggu pengguna jalan khususnya pengendara karena itu di persimpangan,” jelasnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang perizinan dan diminta agar patung di perempatan itu sebaiknya kecil saja sehingga tidak mengganggu pandangan pengendara dan arus lalu lintas di persimpangan itu. “Paling tidak bentuknya seperti di depan eks bandara, di bundraan itu. Bentuknya minimalis saja, pakai stainlees steel. Sama juga seperti di belakang mall, itu kecil sehingga tidak mengganggu,” terangnya.

Terkait pemenuhan target persentase RTH, Nanang mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk menambah dua persen saja. Karena untuk mencapai target 30 persen RTH publik, pihaknya membutuhkan lahan seluas 508 hektar. “Untuk satu hektar saja setengah mati kita setiap tahun,” ujarnya. (yan)

Tim Gabungan Temukan Bahan Makanan Berbahaya Mataram (Suara NTB)Tim Gabungan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, BPOM, Satpol PP Kota Mataram, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram kembali melakukan sidak, Rabu (18/6). Sebelumnya tim ini melakukan sidak di pasar modern, dalam sidak kemarin tim menyisir pasar tradisional yaitu Pasar Perumnas dan Pasar Pagesangan.

Dalam sidak tersebut ditemukan masih ada pedagang yang menjual bahan makanan berbahaya seperti bleng yang biasa digunakan dalam campuran pembuatan kerupuk. Disamping itu juga ditemukan adanya makanan jenis kerupuk yang diduga mengandung boraks.

Kepala Bidang (Kabid) Metrologi dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag Kota Mataram, Drs. Taufiqurahman menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menelusuri distributor bahan makanan berbahaya tersebut. “Nanti akan kita telusuri siapa pemasoknya. Pelaku-pelaku usaha yang menyediakan barang tersebut akan kita kasih peringatan.

Kita melakukan upaya-upaya persuasif dulu ke mereka,” ujarnya.

Bahan makanan yang berbahaya ini jika dikonsumsi akan menyebabkan berbagai penyakit seperti merusak fung-

si ginjal dan hati. Memang menurut Taufiqurahman setelah masyarakat mengonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya tidak langsung sakit dalam satu atau dua hari atau tidak langsung merasakan dampaknya, tapi prosesnya bisa bertahuntahun. Bleng juga disebutkan telah ditetapkan sebagai bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi, begitu juga dengan formalin, boraks, dan pewarna jenis rhodamin B. Pada saat sidak kemarin tim juga menyita beberapa bungkus kerupuk mentah dari pedagang. Kerupuk tersebut diduga mengandung zat pewarna yang berbahaya. Sebelumnya para pedagang telah dilarang untuk menjual kerupuk segi empat tersebut, namun tetap dijual.

Selain menemukan bahan makanan berbahaya, tim juga menemukan masih ada timbangan yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya.

Para pedagang seharusnya

(Suara NTB/yan)

BLENG - Tim Gabungan menemukan bleng, yang biasa digunakan untuk campuran kerupuk di salah satu lapak pedagang di Pasar Perumnas. melakukan tera/tera ulang secara rutin. “Mungkin karena kelalaiannya tidak melakukan tera-tera ulang tersebut nanti kita akan peringati juga kepada yang bersangkutan. Karena kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ul-

Lemahnya Pengawasan Bangunan

ang terhadap UTTP (AlatAlat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang mereka miliki,” terang Taufiqurahman.

Setiap tahun disebutkan ada jadwal dari Balai Metrologi untuk melakukan sidang tera/tera ulang ke

pasar-pasar. Diduga pedagang yang alat timbangannya tidak sesuai tidak hadir pada saat dilakukan sidang tera/tera ulang sehingga timbangannya tidak diperiksa apakah masih dalam kondisi baik atau sudah rusak. (yan)

Terkait Keberadaan WNA

PPNS Tuding Kabupaten/Kota Dukcapil akan Lakukan Operasi Lapangan Kurang Koordinasi Mataram (Suara NTB) – Lemahnya pengawasan terhadap bangunan yang berada di Kota Mataram dan beberapa kabupaten lainnya, dinilai karena kurangnya koordinasi yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota maupun kabupaten, sehingga berdampak pada pembangunan yang menyalahi aturan.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Bangunan, H. Jumiri didampingi PPNS pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, Hanan Istiqlal mengatakan, sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga masih banyak bangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena masih lemahnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah kota/ kabupaten. Semestinya, setiap ada pembangunan harus koor-

dinasikan, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang.

Dicontohkan, Kota Mataram sudah banyak pembangunan – pembangunan yang menyalahi rencana detail tata ruang. Padahal, aturannya baik perda maupun perwal sudah jelas mengatur tentang kawasan – kawasan yang tidak boleh ada bangunan. Seperti pembangunan PLTD, hotel di Dasan Agung, alih fungsi pemanfaatan ruko menjadi sarang burung walet dan lain sebagainya.

Artinya, setiap proses perijinan yang diminta oleh masyarakat harus dikaji terlebih dahulu.

“Pasti ada Perda di masing – masing daerah untuk rencana tata ruang,” sebutnya.

Hal senada dikatakan, PPNS PU Provinsi, Hanan Istiqlal bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabu-

paten/kota harus diintensifkan.

Pasalnya, keberadaan PPNS sangat penting dalam hal pengawasan pembangunan. Disebutkan, masing – masing kabupaten/kota memiliki PPNS yang siap membantu memberikan masukan terhadap pengawasan bangunan. “PPNS sudah ada semua, cuma di Sumbawa saja yang belum ada,” katanya.

Hanan menegaskan, regulasinya sudah jelas dalam undang – undang 26 tahun 2007 tentang pemanfaatan penataan ruang.

Sanksinya pun ujarnya, berupa denda dan pidana. Disisi lain, dia berharap agar PPNS masing – masing kabupaten bekerja maksimal dan intensif melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan. Selain itu, koordinasi dengan PPNS Provinsi agar dimaksimalkan, untuk dilakukan tahapan – tahapan selanjutnya. (cem)

Satpol PP Tertibkan PKL di Jalan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram menertibkan PKL yang masih berjualan di sekitar Jalan Pendidikan atau di sekitar kampus Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Rabu (18/6). Dua pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan protokol itu diminta untuk tak lagi berjualan disana karena dapat mengganggu arus lalu lintas.

Disamping itu, jalan tersebut juga merupakan jalan protokol yang harus bersih dari aktivitas para PKL. Kepala Seksi (Kasi) Opdal Satpol PP Kota Mataram, Bambang EYD, SPt menyampaikan penertiban itu berkaitan dengan kawasan tertib lalu lintas. Sebelumnya pihaknya bekerja sama dengan kepolisian telah melakukan patroli dan diminta agar jalur protokol bersih dari PKL. “Seandainya ada PKL disana tentunya pembeli-pembeli parkir di badan jalan. Itulah kenapa kita larang PKL berjualan di sekitar jalan protokol,” ujarnya. Selain di Jalan Pendidikan, para PKL juga dilarang berjualan di Jalan Langko sampai Pajang, dan juga Jalan Catur Warga. Ke depan Satpol PP Kota Mataram juga akan menertibkan keberadaan parkir liar maupun PKL yang berjualan di jalan-jalan protokol lainnya. “Mulai pelanpelan kita sterilkan tidak boleh lagi berjualan di jalan protokol,” ujarnya.

Pada saat melakukan patroli sebelumnya, pihaknya menemukan sekitar 20 PKL yang berjualan di sekitar Jalan Pendidikan. Para PKL itu kemudian dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Mataram dan diminta untuk pin-

(suara NTB/yan)

TERTIBKAN PKL - Jajaran Satpol PP Kota Mataram menertibkan PKL yang berjualan di Jalan Pendidikan, Rabu (18/6). PKL ini diminta pindah ke tempat lain karena kawasan jalan protokol harus steril dari PKL. dah berjualan ke tempat yang telah disiapkan khusus untuk PKL di Jalan Tambora. Semula para PKL ini pedagang di dalam areal kampus.

Karena kampus disterilkan dari kegiatan PKL, mereka pindah ke pinggir jalan.

“Itu mengganggu arus lalu lintas. Disana jalur cepat juga dan sangat membahayakan pembeli. Makanya kita larang mereka berjualan disana, demi ketertiban umum,” jelasnya.

Para PKL juga diminta untuk berkoordinasi dengan lurah setempat kemana mereka akan ditempatkan apakah ke Jalan Tambora atau kawasan lainnya. Di Kota Mataram disebutkan Bambang terdapat 32 titik khusus untuk para PKL. Para PKL bisa memilih dimana saja diantara 32 titik itu untuk mereka berjualan. Tapi sebelumnya harus ada koordinasi dengan kelurahan dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Para PKL juga diminta untuk bertanya ke APKLI, asosiasi

yang menaungi para PKL yang ada di Kota Mataram.

Salah satu pedagang, Opan mengatakan mengikuti saja aturan dari Satpol PP. “Namanya nggak boleh ya mau bagaimana lagi?” ujar pedagang mie ayam ini. Kalau melihat langganannya yang sudah banyak di sekitar sana, ia enggan untuk pindah. Tapi karena aturannya seperti itu, ia tetap akan mengikuti.

Sementara itu pedagang lainnya, Uni mengatakan sudah lama berjualan di dalam kampus. Setelah ada kebijakan kampus yang tidak memperbolehkan PKL di dalam, ia pindah ke pinggir jalan. Ia mengatakan memang banyak tempat berjualan, tapi ia merasa betah berjualan di pinggir Jalan Pendidikan itu karena dinilai ramai dan strategis. Setelah selesai berjualan, rombongnya tetap dibawa pulang. Kebersihan di sekitar lokasi berjualan itu juga tetap dijaga. “Saya ndak ada harapan kalau disuruh pergi lagi.

Saya bingung,” cetusnya sambil berurai air mata. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 32 warga negara asing (WNA) yang melakukan aktivitas di Kota Mataram, baik berstatus bekerja di suatu perusahaan maupun mengisi posisi di lembaga – lembaga sosial. Dari hasil rapat dan koordinasi dengan imigrasi pun, ditemukan ada izin tinggal sudah habis masa berlaku atau kedaluwarsa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, dalam penanganannya bersama tim akan segera melakukan operasi lapangan untuk menertibkan keberadaan warga negara asing di Kota Mataram. “Memang kemarin (Beberapa waktu lalu, red) kita sudah rapat dengan imigrasi, penangannya kita akan lakukan operasi lapangan,” ungkap Ridwan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/6).

Ditegaskan, penanganan terhadap warga negara asing, akan dilakukan bersama tim yang terdiri dari Imigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Aparat Kepolisian serta Camat dan Lurah. Tim ini, sambungnya, akan bergerak mengawasi dan mendeteksi keberadaan WNA. Kalaupun ditemukan ada warga negara asing izin tinggalnya sudah kedaluwarsa atau masa waktu tinggalnya selesai, pihaknya meminta imigrasi memberikan tindakan tegas. “Kalau ditemukan izin tinggalnya habis, kita serahkan kepada Imigrasi untuk dideportasi,” tegasnya.

Dikatakan, secara administrasi pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap izin tinggal sementara kepada warga negara asing (WNA), asalkan

(Suara NTB/dok)

Ridwan ada rekomendasi dari pihak Imigrasi. Adapun lama tinggalnya, tergantung keperluan atau permintaan WNA tersebut, karena ada VISA 14 hari, satu bulan dan setahun. “Pokoknya tergantung VISA, kita keluarkan berasalkan itu,” sebutnya.

Langkah awal sebelum melakukan razia tambah Ridwan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dan meminta stafnya mengetahui secara jauh keberadaan WNA di Kota Mataram. Selain itu, pihak Imigrasi diminta supaya izin – izin tinggal sementara WNA yang dikeluarkan ditembuskan kepada Pemkot Mataram atau Dukcapil, sehingga keberadaan WNA dapat terdeteksi dengan jelas.

Tidak hanya itu, Camat dan Lurah pun diminta untuk mengintensifkan pengawasan terhadap WNA, agar mudah mengontrol aktivitas yang dilakukan. Ridwan mengimbau, khususnya kepada WNA yang tinggal di Mataram, agar mengurus administrasi kependudukannya, sehingga ketika dilakukan operasi lapangan tidak ada masalah. (cem)

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3 (Suara NTB/her)

Ulah Oknum LSM Gadungan ADANYA oknum yang mengatasnamakan LSM masuk ke sekolah-sekolah diduga melakukan pemerasan ke kepala sekolah (kepsek) yang dikeluhkan mendapat perhatian pihak Badan Kesbangpolinmas Lombok Barat (Lobar).

Kesbangpolinmas menyebut, LSM yang diduga melakukan itu, adalah oknum LSM gadungan, karena tidak terdaftar resmi di Bakesbangpolinas. “yang masuk ke sekolah-sekolah mengatasnamakan LSM itu gadungan, karena tidak terdaftar di kami (Kesbangpolin(Suara NTB/her) mas). Biasanya itu oknum,” Ahdiat Subiantoro tegas Kepala Badan Kesbangpoldagri Lobar, Drs. Ahdiat Subiantoro, Rabu (18/6).

Ia menjelaskan LSM di Lobar terdaftar sebagian saja. LSM yang terdaftar resmi jelasnya biasanya jelas kegiatannya, seperti memantau kebijakan dan transparansi. Sejauh ini, jumlah LSM yang terdaftar resmi di Lobar sebanyak 48 LSM. Di antaranya, Gompar, Jarinkobar, Yayasan Ponpes, Dharma Wanita, PKK, gabungan pengusaha dan gabungan ojek. Sedangkan oknum yang masuk ke sekolah-sekolah mengatasnamakan LSM itu, termasuk bukan LSM resmi yang terdaftar. Alasannya, tindakan semacam itu tidak boleh dilakukan LSM. Karena bukan saja melanggar ketentuan, namun tidak patut dari sisi etika “Dan itu boleh melaporkan sebagai tindakan tidak menyenangkan,” ujarnya.

Ia menyatakan, LSM itu jika datang ke instansi itu biasanya bersama-sama bukan per orang atau segelintir saja. Ia menyampaikan masukan dan menyampaikan temuan yang perlu menjadi bahan pembahasan ke pemerintah. Ia menyarankan sekolah dan instansi terkait tidak menerima oknum LSM gadungan tersebut. Ia menegaskan, LSM yang terdaftar saja yang bisa beroperasi di Lobar. Jika ada perubahan pengurus, maka perlu didaftar ulang ke Pemda, dalam hal ini ke Kesbangpolimas. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar Komarudin mengaku Dinas Dikbud banyak menerima laporan dari sejumlah kepsek yang mengaku diperas oleh oknum LSM. Hal ini dialami beberapa kepsek yang melapor berasal dari daerah Sekotong, Narmada dan Gunungsari. (her)

Evaluasi Kinerja BUMD, DPRD Lobar Dukung Bupati Giri Menang (Suara NTB) – Langkah Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, melakukan evaluasi manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sambutan positif dari DPRD Lobar. Evaluasi manajemen sangat perlu terhadap BUMD yang dinilai masih lemah dari sisi manajemen. Hal ini menyebabkan BUMD belum optimal berkontribusi terhadap PAD. Anggota Komisi II DPRD Lobar Pattimura Farhan, menyoroti penyertaan modal yang besar dari Pemda, namun tak dibarengi dengan kinerja yang maksimal dari BUMD dalam menghasilkan dividen. Menurutnya, sejauh ini laporan penyertaan modal itu tak dilaporkan secara rutin ke Dewan. “Seharusnya besarnya suntikan dana dibarengi dengan kinerja, manajemen BUMD masih lemah,” ujarnya mengkritik, Rabu (18/6).

Suntikan modal yang besar terhadap BUMD jelasnya seharusnya dibarengi kinerja berupa setoran dividen ke Pemda. Menurutnya, dari enam BUMD yang ada di Lobar, semuanya belum maksimal memberikan dividen ke PAD. Termasuk, Bank Pesisir yang sejauh ini masih jauh dari harapan. Di mana, perusda yang diperuntukkan untuk nelayan ini bisa memberikan kemudahan ke nelaya, tapi faktanya BUMD ini justru asing bagi nelayan.

Ia menilai kinerja BUMD belum maksimal dalam menghasilkan PAD bagi daerah. Indikatornya ada dua hal yakni penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan dan manejemen kegiatan, BUMD ini jelasnya perlu membenahi aspek manajemen perusda.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Zaini Arony menegaskan tetap melakukan evaluasi kinerja BUMD melalui kegiatan RUPS. Melalui RUPS ini bupati bisa melakukan evaluasi tingkat kinerja apakah BUMD tersebut katagori beruntung atau kurang. (her)

Predikat WTP Jangan Hanya Sekadar Simbol Praya (Suara NTB) Keberhasilan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun ini, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, jangan hanya sekadar simbolitas semata. Tapi bagaimana prestasi tersebut bisa membawa dampak pada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga manfaat pembangunan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Loteng.

Demikian disampaikan anggota DPRD Loteng Ahmad Ziadi, menanggapi laporan keuangan Pemkab Loteng tahun 2013, Rabu (18/6). Politisi Partai Demokrat itu menyebut, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Loteng tidak hanya dituntut bisa berprestasi secara akademik, dengan memperoleh prediket WTP dari BPK saja. Tetapi juga harus mampu meraih predikat WTP dari masyarakat.”WTP jangan hanya diperoleh dari BPK saja.

Tetapi juga harus diperoleh dari masyarakat,” sebutnya.

Caranya, Pemkab Loteng tentunya harus mampu menjawab dinamika aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Jangan hanya bisa meraih predikat WTP dari BPK RI, tapi justru predikat WTP dari masyarakat, tidak mampu diraih, karena ketidakmampuan Pemkab Loteng menjawab aspirasi masyarakat itu sendiri.

Untuk bisa memproleh WTP dari masyarakat bukan pekerjaan mudah. Walaupun bukan hal yang tidak mungkin diraih. Namun semuanya tergantung dari upaya Pemkab Loteng terus memacu kinerja semua jajarannya guna menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat. Karena bagaimanapun hebat pemerintahan, tidak akan ada artinya jika tidak mendapat pengakuan dari masyarakat. (kir)

MUATAN JATUH - Muatan truk jatuh menimpa lima kendaraan pada insiden di KMP PBK Muryati di Pelabuhan Lembar. Tampak kendaraan Suzuki APV rusak parah ditimpa bak dan muatan truk yang jatuh.

Kecelakaan di Tengah Laut

Muatan Kapal Lintas Lembar-Padangbai Diduga Langgar SPM Giri Menang (Suara NTB) Kecelakaan berupa ambruknya muatan kapal di tengah laut diduga sudah tiga kali terjadi di lintasan penyeberangan Lembar-Padangbai. Rabu (18/6), ambruknya muatan kapal menimpa KMP PBK Muryati pada posisi koordinat 08-37-348 LS/115-40-729 E. Akibat insiden ini tidak ada korban jiwa, namun menyebabkan satu truk Colt Diesel dan Suzuki APV serta empat sepeda motor rusak.

Pihak Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Lembar, menyebut kecelakaan itu terjadi, karena hantaman gelombang di tengah laut. Namun diakui pihak OPP, ada juga sejumlah truk yang menyeberang melanggar ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) muatan, terutama dari SPM ketinggian muatan truk.

Petugas Lapangan OPP Lembar, Engelbertus Langi membenarkan insiden am-

bruknya muatan kapal KMP PBK Muryati tersebut. Kapal ini, jelasnya, mengalami insiden ketika berlayar dari Padangbai ke Lembar sekitar pukul 01.15 dini hari.

Menurutnya, kecelakaan ini diakibatkan gelombang setinggi 2 meter yang menghantam kapal ketika di tengah laut. Hantaman gelombang itu menyebabkan kapal oleng, sehingga menyebabkan robohnya satu unit truk Colt Diesel dan menimpa lima kendaraan tersebut. Saat kapal berlayar, keadaan cuaca yang beralur dengan ketinggian gelombang sekitar 2 meter menyebabkan rantai pengikat

badan truk di lantai tidak kuat menahan beban. Sehingga muatan pun lepas pada rantai pengikat dan menimpa kendaraan di sampingnya.

Ia menampik jika insiden ini akibat berat muatan atau over kapasitas muatan truk tersebut. Terkait pengawasan ketentuan berat itu bukan di OPP, namun di pelayaran dan jembatan timbang. Karena sebelum masuk ke pelabuhan ditimbang dulu berat muatan di jembatan timbang. “Kalau sudah melewati itu, berarti dinyatakan aman,”tukasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui ada ketentuan dilanggar oleh sejumlah sopir

truk yang menyeberang, seperti tinggi bak muatan yang melebihi SPM. Namun terkait hal ini tetap diberikan toleransi berlayar, akan tetapi tentu dengan ketentuan yang diatur. Diakuinya, beberapa waktu terakhir kecelakaan sudah tiga kali terjadi di lintasan Lembar-Padangbai. Sebelumnya Kapal Marina Sekunda dan Marina Tertera juga mengalami hal serupa.

Sementara truk yang rusak membawa minuman ringan yang akan dipasok ke daerah Lombok. Satu kendaraan merk Suzuki APV rusak parah tergencet bak dan muatan truk yang jatuh.

Agus, salah seorang penumpang yang motornya rusak mengaku, ia ingin kembali ke Lombok Timur. “Saya berangkat jam 12 malam. Namun, di tengah laut truk ini

ambruk dan menimpa motor saya,” akunya. Menurutnya, kendaraan yang rusak akan diperbaiki pihak asuransi.

Petugas Perwira (Mualim) kapal KMP PBK Muryati, Arman Mulyono menerangkan kecelakaan ini disebabkan tidak saja faktor alam, namun kemungkinan besar muatan truk yang over kapasitas.

Menurutnya, jika muatannya standar (normal) maka tidak ada rusak bak truk tersebut.

“Di samping gelombang juga karena muatannya over kapasitas,” terangnya.

Menurutnya dari segi safety ini justru tidak bagus, karena di Indonesia masalah keselamatan belum diutamakan, namun masih nomor sekian.

Terkait ganti rugi kendaraan yang rusak, pihak kapal tidak bertanggung jawab, karena bertugas melayani saja. (her)

Kecewa Konstruksi Pasar Anyar

Kurangi Dampak Kekeringan

Disperindag Enggan Pakai Kontraktor Luar Daerah

PDAM Praya Siap Suplai Air Bersih

Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup kecewa dengan konstruksi Pasar Anyar, Kecamatan Bayan.

Tampilan Pasar Anyar dinilai tidak menarik dan memerlukan pembenahan pada beberapa item konstruksi. Namun pascapenyelesaian pekerjaan, ternyata kontraktor yang mengerjakan proyek itu sulit ditemui oleh Pemda.

“Pasar itu memang belum kita serahkan, karena kita sebenarnya minta rekanan untuk memperbaiki. Tapi Pak Sekdis (dulu menjabat Kabid Perdagangan) bilang, rekanannya dari Bali dan sulit untuk ditemui,” ungkap Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, di ruang kerjanya, Rabu (18/6).

“Alasan seperti ini, dari dulu saya tidak ingin pihak ketiga itu dari luar daerah. Biar rekanan itu dari Lombok saja, supaya gampang dicari,” lanjutnya.

Menurut Hamid, hasil pekerjaan kontraktor ia nilai belum optimal untuk mendesain sebuah pasar. Mencontoh di bagian Gerbang Pasar Anyar, Hamid melihat sendiri tulisan

(Suara NTB/ari)

Abdul Hamid

yang terpampang pada Gapura Pasar tidak menarik dan merepresentasikan pasar dengan nilai proyek cukup besar.

Dari sejumlah pasar yang anggaran pembangunannya berasal dari APBN, mantan Kasatpol PP KLU ini tak menyangkal hanya Pasar Gondang yang dioperasionalkan. Lainnya, banyak yang belum beroperasi atau belum diserahkan oleh Pemda KLU ke pengelola. “Terus terang, pasar dan

ruko-ruko yang dibangun, banyak yang belum diserahkan ke masyarakat, termasuk yang di Senaru. Saya sendiri seringkali mendapat teguran Pak Bupati, dan ditanya kenapa belum diserahkan?” akunya.

Hamid yang dikenal cukup tegas dan lugas dalam mengambil keputusan ini, rupanya sadar tampilan pasar yang dibangun masih belum memuaskan pihaknya. Dalam penjelasannya kepada bupati pun, ia meminta agar pasar-pasar itu dibenahi sedikit sebelum diserahkan ke masyarakat.

Ke depan kata dia, akan dilihat lagi apakah pasar-pasar itu diserahkan ke masyarakat tanpa pembenahan, kerena dengan kondisi yang ada sekarang di mana masyarakat butuh lokasi berdagang, ternyata cukup banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk menempati lapaklapak yang sudah dibangun.

“Rupanya sangat banyak permintaan dari pedagang untuk menempati. Sehingga kita, mungkin akan menerapkan sistem undian. Siapa yang keluar namanya di undian, dialah yang berdagang di los pasar itu,” tandasnya. (ari)

Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya, siap mem-back up Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengurangi dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyiapkan kebutuhan air bersih, bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, Sahim, saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD Loteng, Rabu (18/6).

Sahim mengaku persiapan air bersih bagi warga di daerah yang dilanda kekeringan tidak ada persoalan.

Berapapun yang diminta warga, pihaknya siap memenuhi. “Kalau persediaan air bersih kita cukup. Dan, kapanpun dibutuhkan pihaknya siap membantu,” janjinya.

Sementara terkait rencana suplai air bersih ke masyarakat, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Sahabudin, S.H., mengaku sampai sejauh ini belum ada. Pihaknya masih menunggu permintaan dari masyarakat dan instruksi dari BPBD Provinsi selaku koordinator.

Pada saat distribusi air bersih, ujarnya, tidak hanya melibatkan BPBD, tapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng maupun PDAM Praya. “Jadi dropping airnya nanti serentak,” tegasnya.

Diakuinya, ada beberapa wilayah yang sudah meminta didistribusikan air bersih. Namun sejauh ini masih bisa ditangani oleh BPBD Provinsi. Sementara BPBD Loteng hanya dimintai siaga saja. Jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan. “Intinya kita sudah siaga. Begitu dibutuhkan, langsung kita bergerak,” tandasnya. (kir)

Dikeluhkan, Jalan dan Lampu PJU yang Rusak di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) – Meski termasuk sebagai daerah penyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sekitar 63,70 persen terhadap PAD Lombok Barat (Lobar), tak menjamin kawasan wisata Senggigi bebas dari persoalan infrastruktur. Justru kondisi fasilitas dasar berupa jalan dan persoalan kebersihan di daerah ini sangat memperihatinkan.

Ditambah lagi, lampu penerangan jalan umum (PJU) sepanjang lima kilometer di kawasan itu mati total.

Hal ini keluhan yang disampaikan warga Senggigi, Mastur. Ketua Karang Taruna Senggigi ini mengaku, Senggigi sebagai kawasan wisata dunia sebenarnya tidak layak menjadi lokasi wisata, karena kondisi infrastukturnya. Daerah ini hanya menyetor PAD ke daerah, namun justru kondisi infrastuktur tidak diperhatikan. “Di luar saja megah, tapi coba masuk ke dalam (dusun,

red) di Senggigi kondisi jalannya semua rusak parah,” terang Mastur di Giri Menang, Rabu (18/6).

Menurutnya, hampir semua jalan dusun dan desa di Senggigi rusak parah. Panjang jalan sekitar 1,5 kilometer kondisinya rusak parah, selain itu sekitar 2 kilometer di Kerandangan juga rusak. Pihak desa sudah berkali-kali mengusulkan ke Pemda untuk diperbaiki, namun tak direspons.

Tidak saja jalan yang dikeluhkan, namun sampah juga menjadi persoalan utama yang belum bisa diatasi. Banyaknya pengunjung ke Senggigi menyebabkan banyak sampah, belum lagi sampah di pantai yang menggunung. Justru untuk penanganan sampah ini, pihak desa yang menggaji warga untuk membersihkannya. “Desa menggaji Rp 500 ribu per orang tiap bulannya, itu tidak sepeser pun dibantu pemda,” terangnya.

Dana itu jelasnya diperoleh dari hasil pungutan desa. Ia menyebut total pekerja kebersihan yang dipekerjakan sebanyak 18 orang. Selain itu 18 petugas patroli malam juga digaji untuk mengontrol kawasan setempat. “Untuk gaji petugas ini juga tidak ada sepeser pun kontribusi dari Pemda,”keluhnya.

Mirisnya lagi, jika ada kegiatan pemuda setempat seperti pentas seni tahun lalu justru dibiayai dari swadaya.

Pengurus karang taruna pernah mengusulkan ke Pemda namun tidak ada respons sama sekali.

Banyaknya lampu PJU yang mati sepanjang jalur Sheraton hingga Mangsit sekitar lima kilometer menambah buramnya kondisi infrastruktur di daerah itu. Warga setempat berharap ada perlakuan khusus dari Pemda karena sebagai daerah penghasil PAD terbesar di Lobar. (her)

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dewan Pertanyakan Insentif Atas Perubahan Opini BPK Dompu (Suara NTB) Beberapa daerah di NTB mendapat insentif dari pemerintah pusat atas perubahan opini dari laporan keuangan daerahnya dari Rp 50 M hingga Rp 100 M. Kabupaten Dompu dalam dua tahun terakhir, opininya mengalami perubahan dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Anggaran cukup besar itu dinilai bukan insentif, tapi pinjaman daerah pada pemerintah pusat dengan syarat opini dari BPK atas laporan keungan.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Drs H Hidayat Ali saat memimpin rapat pembahasan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dompu tahun anggaran 2013, Rabu (18/6) kemarin, mempertanyakan, anggaran Rp 100 M dan Rp 50 M yang diterima beberapa daerah yang mendapat opini wajar tampa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP). “Kita sudah dua tahun mendapat opini WDP, apa tidak ada insentif?,” tanya Hidayat Ali kepada Kepala Dinas PPKAD Dompu.

Namun Hidayat Ali juga mengingatkan, opini WDP yang diraih Dompu dalam dua tahun terakhir tidak boleh membuat Dompu cepat berpuas hati. Tetapi pemerintah daerah harus bisa mewujudkan target WTP untuk meraih good goverment.

“Target WTP dalam pelaporan keuangan dan aset harus bisa diwujudkan pemerintah

Sikap Pasif Pemkab Soal Newmont Dipertanyakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Saat PTNNT menghadapi masalah, Pemkab Sumbawa maupun Pemprov NTB tampak pasif. Sikap inilah yang dipertanyakan, karena terganggunya Newmont juga berimbas kepada kelancaran pembangunan di daerah ini, terutama soal dana CSR. Deviden dari divestasi saham juga tidak jelas juntrungannya.

Seperti dikatakan Tokoh Sumbawa Selatan, Suharto S.H, yang juga mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, kepada wartawan, Rabu (18/6) kemarin. Ambil contoh, pembangunan jalan ke wilayah selatan sumbawa, Lantung-Ropang yang membutuhkan biaya sedikitnya Rp 28 Miliar harus terhenti, karena ketiadaan dana CSR dari PTNNT yang kini menghadapi masalah dan terancam hengkang. Terkait keputusan tegas pemerintah pusat. Hingga terpaksa Pemkab menganggarkan Rp 500 Juta untuk penanganan secara sporadik ruas jalan ke wilayah dimaksud.

“Nasib PTNNT, yang tentunya terkait juga dengan masyarakat dan program pembangunan di Sumbawa,” terangnya.

Lalu kemana Pemkab Sumbawa? Sementara ketika Newmont lancar, para elitlah yang justru menikmati. Tragisnya, dengan berhentinya aktifitas Newmont, maka otomatis hakhak daerah, baik itu royalti, deviden, tentu jadi masalah.

Pihaknya khawatir, sikap pasif Pemkab maupun Pemprop memunculkan dugaan, newmont menjadi bermasalah, justru karena andil Pemkab.

“Kenapa begitu? Karena Pemkab dan Pemprov memberikan ruang bagi Newmont untuk mengabaikan kewajiban mereka membangun smelter dan menjalankan kegiatan ekspor yang merujuk pada aturan yang ada,” tandas Suharto.

Ia meminta kepada Pemkab dan Pemprov duduk bersama. Konsorsium, perwakilan masyarakat pekerja, elit-elit pemerintahan di daeah, mari berjuang untuk meyakinkan pusat. “Kita berharap PTNNT bisa kemudian memperoleh kemudahan-kemudahan atas kebijakan negara. Tentu bersama-sama dengan perjuangan Pemkab. Saya bisa simpulkan newmont sebatangkara sekarang. Pembangunan daerah ini akan lancar, ketika pintu investasi terbuka nyaman dan lancar,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/ula)

RAPAT : Wakil Ketua DPRD Dompu, Drs H Hidayat Ali didampingi Ketua Komisi II DPRD Dompu, Ir Nursyamsu dalam rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dompu tahun anggaran 2013, Rabu (18/6) kemarin. kedepan,” katanya.

Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI pada kesempatan yang sama mengatakan, dana yang diperoleh beberapa daerah

tersebut bukanlah insentif Cuma-Cuma dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut merupakan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.

Taliwang (Suara NTB) Forum Solidaritas Pegawai Kategori Dua Lulus Tes (Fostes) nampaknya masih bisa bersabar, meski hingga kini hasil verifikasi faktual belum juga kunjung diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sejak ditangguhkan pengumumannya pada pertengahan bulan Mei lalu, seluruh urusan menyangkut pengangkatan CPNS dari K2 berada di tangan bupati Dr. LH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. Atas pengalihan tanggung jawab itulah kemudian Fostes pun, sementara ini sedikit menurunkan tensi desakannya kepada Pemda KSB untuk tetap memproses pengangkatan sebanyak 500 pegawai K2 yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus tes tulis.

“Perjuangan kami tetap bahwa yang 500 orang itu harga mati agar tetap diproses untuk diajukan mendapatkan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tapi sekarang kita sudah sepakat menunggu bupati yang juga menunggu putusan pusat,” tegasnya kepada media ini, Rabu (18/6).

Meski tetap menunggu keputusan pusat dalam hal ini Kenterian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Fostes bukan berarti tinggal diam. Menurut Mansyur, setiap hari pihaknya terus melakukan update informasi baik tingkat lokal hingga pusat untuk mengetahui setiap perkembangan seputar kebijakan rekrutmen CPNS dari kalangan K2 itu.

“Kami usahakan menjalin komunikasi dengan teman-teman. Supaya perjuangan kami tetap bergema,” tim-

palnya seraya menambahkan jika dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mendatangi bupati untuk mencari informasi terbaru.

“Kalau tidak ada halangan Senin kita akan datang ke bupati lagi untuk mempertanyakannya. Karena bagaimana pun, kami tidak ingin ini persoalan menyangkut nasib kami ini berlarut-larut dalam waktu lama tanpa kepastian,” tandas Mansyur.

Sikap bertahan yang ditunjukkan oleh Fostes itu bukan tanpa alasan. Bagi mereka bahwa seluruh proses yang telah dijalaninya hingga akhirnya dinyatakan lulus tes tulis, menjadi bukti bahwa mereka layak untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS dari jalur K2.

Menurut Mansyur, setiap prosedur yang telah ditentukan dalam proses rekrutmen CPNS telah dijalani seluruhnya. Tak terkecuali juga oleh K2 yang kemudian dinyatakan tidak lulus tes tulis sehingga tidak berhak mengikuti tahapan lanjutan rekrutmen. “Semua sudah diberikan kesempatan. Nah sistemlah kemudian yang melakukan penyaringan sehingga akhirnya ditetapkanlah sebanyak 500 orang yang lulus. Dan kini kami mengatasnamankan 500 orang itu akan memastikan diangkat menjadi CPNS,” tandasnya. (bug)

Warga Segel Kantor Camat Palibelo ka sementara pendemo ditemui oleh Camat untuk melakukan dialog.

Sementara itu, dalam orasinya pendemo menilai Camat tidak proaktif dalam mencari solusi atau bantuan untuk korban kebakaran. Sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi, penanganannya selalu terlambat sehingga rumah yang terkena musibah selalu rata dengan tanah. Untuk itu, pihaknya pun meminta agar Mobil Pemadam Kebakaran harus ada di kantor Camat Palibelo. Jika tuntutannya tidak diindahkan, dia mengancam akan melakukan tindakan anarkis bahkan akan membakar kantor dimaksud.

“Kalau tuntutan itu tidak diindahkan, maka kami akan

dianggarkan perbaikan dan perawatannya, tapi tidak terdengar laporan keuntungannya. “Untuk aset asrama Dompu di Mataram sedang kita lelang, tapi belum ada yang berminat,” jawab Muhibuddin.

Rapat yang dihadiri beberapa anggota Banggar DPRD Dompu ini tidak banyak bertanya. Tapi hanya memberikan beberapa catatan terkait penetapan pendapatan dan belanja daerah yang cukup tinggi, tapi tidak singkron dengan realisasinya. Selain itu, beberapa anggota Dewan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumbersumber pendapatan asli daerah yang ada. (ula/*)

Fostes Tetap Tunggu Putusan Pusat

Terkait Penanganan Kebakaran

Bima (Suara NTB) Puluhan warga Kecamatan Palibelo menyegel kantor Kecamatan setempat, Rabu (18/6). Penyegelan tersebut dilakukan, karena demostran menilai Camat Palibelo Drs Zainuddin MM lambat menyikapi tuntutan warga terkait penanganan bencana kebakaran yang beberapa kali terjadi.

Aksi penyegelan tersebut berlangsung sekitar Pukul 09.00 Wita dan berlangsung selama 3 jam. Selama aksi berlangsung, warga yang dikoordinir Salahuddin ini sempat menyegel kantor kecamatan dimaksud. Sehingga tak ayal, pelayanan pun menjadi terganggu. Sekitar 3 jam kemudian, aksi penyegelan dibu-

“Dompu juga sempat mengajukan pinjaman dulu, tapi karena dipertanyakan opini BPK atas laporan keuangan Dompu yang masih disclaim-

er sehingga tidak direalisasikan,” kata Muhibudin.

Muhibuddin juga mengungkapkan beberapa catatan BPK atas laporan keuangan Dompu tahun anggaran 2013. Diantaranya soal aset bergerak yang tidak ada fisiknya, tetapi dokumennya ada. Ada fisiknya, tetapi dokumennya tidak ada. Begitu juga dengan aset tanah yang hanya dicantumkan nilainnya, tapi tidak ada luas serta dokumen pendukungnya.

“Catatan ini akan menjadi perhatian untuk diperbaiki kedepan,” terangnya.

Ketua Komisi 2 DPRD Dompu, Ir Nursyamsu pada kesempatan yang sama, juga mempertanyakan pendapatan asli daerah (PAD) dari asrama Dompu di Mataram.

Karena setiap tahun selalu

membakar kantor ini,” ancam Salahuddin.

Terlebih, lanjut Salahudin, di Kecamatan Palibelo rawan terjadi bencana kebakaran.

Tentu dengan kerawanan seperti itu pemerintah harus memikirkan keselamatan warga. Apalagi saat ini cuaca buruk seperti angin kencang sedang melanda kabupaten Bima.

“Kalau mobil pemadam sudah ada, antisipasi padamkan api sangat cepat,” jelasnya.

Sementara Camat Palibelo Drs Zainuddin MM, dihadapan demostran ia mengaku akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Bahkan, bila perlu hari itu juga dia bersama kepala Desa se-Kecamatan Palibelo akan langsung menghadap Bupati

Bima untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kalau soal mobil pemadam, bukan hanya masyarakat, tapi saya juga menginginkan keberadaan mobil pemadan tersebut,” tuturnya.

Dia berharap, untuk sementara masyarakat bisa bersabar dan memberikan waktu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Bupati. Jika Bupati tidak ada, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. “Kasih kami waktu sekarang juga kami berangkat ke Kabupaten, namun buka dulu penyegelan tersebut,” pintanya. (use)

(Suara NTB/arn)

PERAJIN BESI - Salah seorang perajin besi di Desa Talwa, K ecamatan Moyo Hulu, yang kesehariannya mampu membuat sejumlah parang maupun pisau. Desa Talwa dikenal di Sumbawa sebagai perkampungan para perajin besi. Sebagian besar warganya menjadikan profesi ini sebagai mata pencaharian selain bertani.

Karyawan Grama Bazita Gagal Bertemu Manajemen Taliwang (Suara NTB) Harapan karyawan PT Grama Bazita untuk bertemu manajemen perusahaaannya pupus. Undangan yang dilayangkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sedianya dijadwalkan, Rabu (18/6) kemarin, tak dipenuhi oleh manajemen salah satu perusahaan sub kontraktor (Subkon) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) itu.

“Kita sebenarnya agendakan pertemuan hari ini. Tapi yang datang hanya perwakilan karyawan saja. Sementara manajemen walau kita sudah undang, mereka tidak datang.

Alasannya mereka telat terima undangan kami,” jelas Ka-

bid PHI Disosnakertans KSB Drs. Zainuddin kepada media ini, kemarin.

Agenda pertemuan yang difasilitasi oleh Disosnakertans itu, sedianya untuk membahas nasib para karyawan yang saat ini karena status force majeure (kahar) di PTNNT, membuat Grama Bazita harus mengambil kangkah efisiensi. Dan salah salah satu kebijakannya yakni menyangkut ketenagakerjaan.

Zainuddin menyebutkan, pada dasarnya para karyawan menyetujui tiga tawaran yang diajukan manajemen Grama Bazita. Yakni pertama merumahkan karyawan, kedua transfer pekerja ke proyek lain Grama Bazita (di luar proyek Batu Hijau) dan ketiga Pemu-

tusan Hubungan Kerja (PHK).

Hanya saja dari ketiga opsi tersebut sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut, hingga kayawan mendengar jika perusahaan akan mulai memberlakukan ketiga kebijakan tersebut.

“Nah karyawan ingin ada kejelasan. Seperti misalnya kalau mereka setuju di PHK ada kepastian berapa jumlah pesangon yang akan diperolehnya. Begitu juga kalau misal setuju di rumahkan, mereka ingin tahu fasilitas gaji seperti apa saja yang mereka dapatkan selama dirumahkan. Itu yang ingin mereka pastikan sebelum setuju meneriman salah satu dari tiga opsi yang ditawarkan perusahaan,” papar Zainuddin. (bug)

Kerjasama Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Sepakati Program KPI 2014

Komir Belum Melihat Dampak Kekeringan di Dompu Dompu (Suara NTB) Produktivitas petani dengan pemanfaatan lahan yang ada diharapkan bisa terus meningkat dan memberi nilai tambah bagi petani. Ketersediaan air pada daerah irigasi (DI) di Dompu masih cukup untuk mengairi komoditi pertanian yang ditanam. Penetapan siaga darurat bencana kekeringan di NTB belum berdampak di Dompu, tetapi Komite Irigasi (Komir) akan segera menyikapi untuk bisa diantisipasi pemerintah daerah.

Demikian hasil kesepakatan dalam rapat penyusunan program kerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Kabupaten Dompu di Bappeda Dompu, Rabu (18/6) kemarin.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Yani Har-

tono, SP ini dihadiri oleh perwakilan Dinas PU, Dinas Pertanian, BKP3, penyuluh, dan GP3A di Dompu.

“Usulan perbaikan jaringan tersier oleh GP3A harus dikerjakan bersama penyuluh, jangan hanya menyerahkan kepada petani. Masing-masing Dinas sesuai tupoksi harus melakukan monev (monitoring dan evaluasi) pada setiap akhir tahun,” tegas Yani Hartono.

Kasubit Prasana dan Prasarana Wilayah Bappeda dan Litbang Dompu, Miftahul Suadah, ST pada kesempatan yang sama, menegaskan, rapat ini dalam rangka menyusun perencanaan penggunaan air irigasi agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

Karenanya, Dinas PU melalui Bidang Pengairan harus melakukan analisis ketersediaan air pada setiap DI. Hasil kajian ini akan menjadi pegangan juru kunci air di lapangan.

Dinas Pertanian sendiri yang akan mengenalisis kebutuhan air pada setiap farietas tanaman petani. “Sehingga petani tinggal mengikuti pola tanam yang diarahkan sesuai ketersediaan air,” katanya.

Misfahul juga menambahkan, Bappeda selaku Ketua komite irigasi (Komir) telah melakukan penelusuran ketersediaan air pada DI Saneo, Rahalayu, Jambu dan Sambana bersama anggota Komir lainnya tidak menemukan adanya indikasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan air. Dari 4 DI tersebut, hanya DI Saneo yang mengalami kekurangan air dan itupun karena sedang dalam pemeliharaan dan hanya 10 porsen lahan yang bisa diairi. “Tiga DI lainnya, semuanya bisa diairi irigasi dan tercukupi sesuai farietas yang ditanami petani,” ungkap Misfahul.

Namun Misfahul Suadah mengungkapkan, pekan depan

Komir akan melakukan rapat tekhnis dalam rangka menyikapi penetapan status siaga bencana kekeringan oleh Gubernur dan untuk menghadapi murim kemarau 2014. Tetapi, kajian KOMIR tidak hanya untuk kebutuhan air di musim kemarau, tapi juga pada musim hujan untuk mengantisipasi banjir.

“Hasil kajian ini akan menjadi catatan dan rekomendasi ke Bupati untuk dilahirkan kebijakan,” katanya.

Pada musim kemarau, Muh Irfan, ST dari Pengairan Dinas PU Dompu mengatakan, pihaknya menetapkan sistem buka tutup untuk memenuhi kebutuhan air petani. Sistem buka tutup ini mendahulukan tanaman yang ada di hulu, baru tengah dan hilir. “Sistem ini akan berpengaruh pada ketersediaan air,” katanya.

Sementara Syamsuddin dari GP3A Desa Lune pada kesempatan yang sama, mengatakan,

jaringan irigasi Desa (Jides) yang dibangun secara swadaya dan melalui program PNPM Mandiri banyak yang hilang karena tidak adanya jaringan tersier. Bahkan akibat tidak adanya jaringan tersier, air sering meluap ke jalan sehingga merusak jalan yang ada. “Kita sudah berulang kali mengajukan proposal ke Dinas Pertanian, tetapi hingga saat ini belum juga terealisasi,” katanya.

Menanggapi tuntutan petani, Misro As, ST salah seorang kepala Bidang pada Dinas Pertanian Dompu meminta kepada Syamsuddin untuk menyerahkan arsip proposalnya. Pihaknya akan tetap memprioritas jaringan irigasi tersier yang paling parah dan urgen. “Saya minta arsip proposalnya untuk diserahkan kepada kami dan kami akan upayakan pada anggaran dana tugas pembantuan (TP),” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

RAPAT - Kepala Bidang Fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP didampingi Kasubit Prasana dan Prasarana Wilayah Bappeda dan Litbang Dompu, Miftahul Suadah, ST dalam rapat penyusunan perencanaan penggunaan air irigasi agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian di Bappeda Dompu, Rabu (18/6) kemarin.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Halaman 5

Subsidi Terhadap Jetstar Sudah Tepat

BPK ”Deadline” Pemprov NTB 60 Hari Dari Hal. 1 Dalam pemberitaan Suara NTB edisi Senin (16/6), disebutkan bahwa temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2013.

Ditambahkan Yusuf, temuan itu sebenarnya berawal dari tindak lanjut rekomendasi pihaknya beberapa tahun lalu. Dalam rekomendasi BPK, pemprov diminta melibatkan tim appraisal untuk menaksir harga aset berupa tanah dan kendaraan. Tindak lanjut dari rekomendasi itu, ditemukan peningkatan nilai aset yang signifikan, dari Rp 6 triliun menjadi Rp 11 triliun. ‘’Asetnya sebenarnya tetap, tapi nilainya yang berubah setelah di appraisal, sehingga ditemukan peningkatan 100 persen,” terangnya. Namun setelah dihitung peningkatan nilai aset, ternyata bukti kepemilikan berupa sertifikat tidak ada. Demikian juga dengan masalah aset berupa kendaraan roda dua dan empat.

Mengulas soal waktu 60 hari batas waktu penyelesaian masalah aset tersebut, pihak BPK akan terus memantau setiap perkembangannya.

Masalah aset tanah misalnya, pemprov harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengurusan sertifikat, dengan melengkapi dokumen awal sejak pemerintahan Provinsi NTB ada.

Tentu akan ada kendala soal bagaimana memperoleh bukti awal yang lama, sesuai permintaan BPN. Ini yang dimaklumi pihaknya, dengan tetap memberi ruang konsultasi kepada pihak Biro Umum, yang sudah menganggarkan dana Rp 160 juta untuk menyelesaikan masalah aset ini. Terhadap kendaraan, dalam pandangan pihaknya berpeluang bermasalah jika tidak segera diamankan dengan menertibkan BPKB. Ditanya laporan periodik soal hasil kerja tim Biro Umum itu, sementara ini belum diterima pihaknya, karena penyerahan LHP baru dilakukan tanggal 22 Mei lalu. ‘’Sehingga kita beri waktu untuk memberi penjelasan, tentu ini dalam proses. DPR sesuai kewenangannya melakukan pembahasan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan kami. Setelah selesai, itu yang akan masuk ke laporan (tindak lanjut atas temuan) kepada kami,” terangnya.

Namun demikian ia yakin, sudah ada progres yang cukup sig-

nifikan. Karena Biro Umum tetap berkoordinasi dengan BPN. Sementara tim lain sudah banyak menemukan pihak yang memegang kendaraan tersebut. ‘’Tapi tentu ketika akan menyampaikan laporan kami, harus dilampiri dengan data dan bukti yang jelas,” pungkasnya.

Pemprov Rampungkan Administrasi Sebelumnya diberitakan Suara NTB, Pemprov NTB tinggal merampungkan persoalan administrasi mengenai aset senilai Rp 5,7 triliun berdasarkan hasil penilaian dari tim appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara. Penilaian aset-aset pemprov berupa tanah jalan dan jembatan itu dilakukan tim appraisal pada tahun 2013 lalu.

Kepala Biro Umum Setda NTB, Ir. H. Iswandi Ibrahim, M.Si mengatakan, secara administrasi hasil penilaian tim appraisal itu belum ditetapkan dengan SK Gubernur.

Saat ini, proses itu sedang dirampungkan. ‘’Hanya itu, permasalahan administrasi, belum di-SK-kan. Itu saja sebenarnya permasalahannya.

Jadi perlu ada dari hasil appraisal itu kemudian untuk ditetapkan menjadi nilai buku di dalam aset pemprov dan itu harus didukung dengan SK Gubernur,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (16/6).

Dijelaskan, temuan BPK RI itu tidak menyangkut masalah nilai namun hanya masalah administrasi semata. Artinya, setelah dilakukan penilaian oleh tim appraisal selanjutnya dilakukan penetapan melalui SK Gubernur untuk dicatat sebagai nilai buku. ‘’Jadi, kalau nilainya itu tidak ada yang mempermasalahkan karena dilaksanakan oleh tim yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan penilaian.

Jadi ndak ada masalah terkait dengan nilai aset. Jadi, sekarang ini sedang dilakukan penyelesaian SK Gubernur untuk menetapkan secara adminsitratif bahwa penambahan nilai aset Pemprov sekitar Rp 5,7 triliun dari tahun 2012 ke tahun 2013,” jelas Iswandi. (ars/nas)

Menuju Lomba Pelayanan Publik Dunia Dari Hal. 1 Gubernur memaparkan Kampung Media mulai dari perlunya informasi sebagai pendorong partisipasi publik, kemudian mendapatkan masukan inovasi dari masyarakat dan dijadikan program unggulan hingga akhirnya secara bersama antara pemerintah dan masyarakat berbagi peran dalam memperluas jaringan Kampung Media di NTB. Pertanyaan dari peserta dijawab dengan sangat teknis, bahkan Gubernur NTB dalam penjelasannya menggambarkan seolah bertemu setiap hari dengan anggota komunitas.

Bagaimana tidak, kampung media ada di gadget sang gubernur yang ramah dengan IT sehingga dengan mudah diurainya perjalanan Kampung Media yang hingga saat ini sudah mencapai 150 komunitas tersebar di seluruh NTB. “Ada Habiburrahman di Kampung Media Masmas Lombok Tengah dengan konsep desa wisata, telah mampu menjawab bahwa kedatangan wisatawan asing ke desanya tak merubah kultur masyarakat setempat,” demikian salah satu jawaban TGB menjawab pertanyaan peserta tentang dampak TIK di desa yang kemudian diurainya kedatangan wisatawan yang diwajibkan menggunakan sarung. ‘’Inilah bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan, karena tak mungkin masyarakat bisa berpartisipasi jika tak memperoleh informasi. Nah Kampung Media

mengajarkan itu,” Jelas TGH. M. Zainul Majdi.

Ikut pula hadir pada symposium itu, Kepala Dishubkominfo NTB Agung Hartono dan Kepala Biro Organisasi Setda NTB H. Azhar.

Memperoleh gelar 9 Top Inovasi tak sekadar simbolik belaka. Kampung Media memperoleh kunjungan dari berbagi pihak terutama pemerintah daerah di Indonesia. Ada Walikota Salatiga dan 40 wartawan, ada juga Pemprov Riau dengan puluhan wartawan dan ada juga 38 SKPD Jatim berkunjung pada ahir tahun lalu. Semua itu datang untuk belajar tentang Kampung Media.

Demikian juga di NTB, Kampung Media cukup populer bagi pegiat citizen jurnalism yang memanfaatkan internet sebagai media penyampai kabar. Karenanya anggota komunitas terus bertambah.

Ditargetkan pada tahun ini ada 1.000 anggota yang mendaftar di portal Kampung Media dan hingga Juni 2014 tercatat 980 members/anggota yang telah mendaftar. Bahkan sejumlah pimpinan SKPD Pemprov NTB juga terlihat bergabung dengan membuat akun.

Oleh Gubernur NTB, setiap SKPD diwajibkan untuk menjadikan Kampung Media sebagai kurir informasi sehingga setiap SKPD dapat merespon dengan cepat informasi dari warga. (tim/*)

(Suara NTB/ist)

Dari kiri ke kanan, Narmoko Prasmadji, S.H.M.A, Gubernur NTB DR TGH M Zainul Majdi, Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, Prof. DR. Siti Zuhro dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, DR. Aidir Amin Daud dalam Simposium Pelayanan Publik yang digagas Kemen-PAN-RB di Jakarta, 16 Juni lalu.

Libur Semester

Siswa Serbu Museum untuk Rekreasi Mataram (Suara NTB) Musim libur semester dijadikan kesempatan untuk rekreasi oleh pelajar. Hal tersebut terlihat pada membeludaknya pengunjung yang memadati Museum Negeri NTB, Rabu (18/6). Para pengunjung tersebut terdiri dari pelajar yang berasal dari berbagai sekolah yang ada di Pulau Lombok. Para siswa tersebut menyerbu museum untuk melihat benda – benda peninggalan yang memiliki nilai sejarah itu.

Salah seorang pengunjung kepada Suara NTB, Hernawati (30) yang mengaku sebagai tenaga pendidik di Taman Kanak – Kanak (TK) Assalihin di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, dirinya datang memandu 30 peserta didiknya yang diajak untuk menikmati rekreasi.

Dikatakannya, pihaknya memilih museum sebagai salah satu tujuan dalam wisa-

tanya yakni untuk memperkenalkan kepada para siswa tentang museum serta isi dan fungsinya. Dalam kesempatan kunjungan itu para siswanya mendapatkan pengalaman serta adanya penambahan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. ‘’Tentunya harapan kami kemari selain untuk mengajak anak didik untuk berrekreasi dan menikmati liburan, kami juga berharap mereka (siswared) mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih. Mereka dapat mengenali sejarah bangsanya dengan cara melihat penginggalan – peninggalan benda bersejarah. Melalui ini juga kami ingin menanamkan kepada mereka tentang nilai kebudayaan kita,’’ terangnya.

Berdasarkan pengamatan, para siswa yang berasal dari berbagai sekolah itu, memadati Ruang Pameran Koleksi Museum tersebut. Mereka berkeliling bersama para guru sebagai pemandunya. Secara

bergilir, para siswa yang datang pagi itu menikmati pesona Ruang Pameran Museum Negeri tersebut.

Kepala Museum Negeri NTB, H.L.M.Faozal, S.Sos.M.Si mengungkapkan jumlah pengunjung yang mendatangi museum pada hari itu mencapai angka 2.400 orang.

Terdiri dari para pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Lombok. ‘’Tentunya Kami sangat berbangga hati ketika melihat anak – anak, memiliki antusias yang tinggi ketika datang ke museum. Setelah kami melakukan rekapitulasi tadi, tenyata jumlahnya mencapai 2.400 orang, Itu untuk hari ini saja,’’ sebutnya.

Dikatakannya, jangka kunjungan ke museum terus mengalami pengingkatan. Ia berharap hal tersebut mampu dipertahankan sehingga pihaknya dapat mencapai target yakni 100 ribu pengunjung dalam tahun 2014 ini. (met)

Turunkan Tim Gabungan Dari Hal. 1 Hanya saja, pihaknya masih kekurangan dua alat bukti untuk melakukan pengungkapan.

Sebab, bukti-bukti yang sebelumnya sempat didapat ternyata sudah hancur. Termasuk proyektil yang saat ini tengah dilakukan uji balistik di Laboratorium Forensik Bali. ‘’Dari hasil olah TKP kita dapatkan proyektil dan sedang dikembangkan ke laboratorium untuk memastikan jenis peluru.

Yang pasti akan terungkap, dan kami juga butuh bantuan dari masyarakat,’’ harap Kapolda NTB di Mapolres Bima usai mengunjungi rumah korban, Rabu (17/6) siang.

Diakuinya, berdasarkan hasil analisa sementara belum ditemukan adanya motif dendam kepada aparat kepolisian di balik peristiwa penembakan ini.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan para pelaku berasal dari mana. Dalam kesempatan itu dia berjanji akan bekerja cepat untuk meringkus pelaku penembakan misterius yang meresahkan dimaksud.

Pengungkapan kasus ini, bukan hanya diharapkan oleh keluarga korban dan masyarakat Bima namun juga pihaknya.

Sebagai Kapolda NTB, Moechgiyarto pun mengaku gelisah setiap kali mengingat kasus ini. ‘’Kasus ini membuat kami tidak tenang, dan terus bergerak

memburu pelaku,’’ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, Kapolda selalu memantau perkembangan penyelidikan.

Bahkan, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, Kapolda sering berkomunikasi dengan Kapolres Bima untuk menanyakan perkembangannya. Dan untuk mempercepat mengungkap kasus tersebut pun, pihaknya telah menurunkan tim gabungan dari Polda NTB dan Polres Bima. ‘’Bahkan kami sudah meminta bantuan dari Mabes Polri. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon dukungan masyarakat untuk membantu kepolisian sehingga cepat mengungkap kasus penembakan ini,’’ harapnya. (use)

Habiskan Anggaran Rp 200 Juta Dari Hal. 1 “Dananya (biaya perjalanan) ke Australia itu dari APBD sekitar Rp 200 juta untuk lima orang selama empat hari di sana,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir ketika dikonfirmasi Rabu (18/6) sore kemarin.

Rombongan pejabat dari Pemprov NTB itu berangkat ke Melborne Australia pada tanggal 17 Juni 2014. Selama di Australia, Wakil Gubernur beserta rombongan akan melakukan dua agenda penting. Yakni membicarakan masalah komitmen Pemprov NTB terkait dengan masalah pemberian marketing fund (dana promosi) melalui masakapai penerbangan Jetstar Airways.

Seperti diketahui, manajemen Jetstar Airways telah menginformasikan akan menutup rute penerbangan langsung Perth Austra-

lia – Bandara Internasional Lombok (BIL) yang mulai dibuka September 2013 lalu. Rencana penutupan rute ini ditengarai karena belum diwujudkannya komitmen pemprov NTB untuk memberikan marketing fund tersebut.

Terkait dengan hal itu, Wagub bersama rombongan menemui langsung General Manager (GM) Jetstar Airways di Melbourne Australia. Dalam pertemuan dengan menejemen Jetstar yang diagendakan pada 18 Juni (kemarin, Red) itu, Wagub akan memastikan komitmen Pemprov NTB seperti apa yang diinginkan manajemen Jetstar. Nantinya, akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan penggunaan dana promosi itu.

Selain membicarakan masalah keberlangsungan rute penerbangan Perth-Lombok, Wagub juga diagendakan membicarakan tentang peternakan.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama tiga gubernur lainnya dari wilayah Indonesia Timur diajak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama belasan menteri ke Australia terkait dengan kerjasama sektor peternakan sapi.

Empat gubernur di kawasan Indonesia timur diajak serta dalam rombongan tersebut yaitu Papua Barat, Bali, NTB, dan NTT. Kerjasama di sektor peternakan (sapi) penting karena kebutuhan dan permintaan daging sapi terus meningkat. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya investasi pengembangan industri ternak di dalam negeri dengan harapan, di Provinsi Nusa Tenggara dan Papua Barat yang memiliki potensi bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Sehingga semuanya tidak harus impor tapi bisa disiapkan di dalam negeri. (nas)

Mataram (Suara NTB) Langkah Pemprov NTB yang berencana memberikan biaya subsidi promosi pariwisata (marketing fund) sebesar 1 miliar terhadap maskapi penerbangan Jetstar Airways dianggap sudah tepat. Pasalnya, rencana pemberian market fund tersebut dinilai akan mendatangkan hasil yang lebih besar bagi Pemprov NTB. Demikian disampaikan Direktur Jatatur, Johan Olii saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (18/6).

Johan menilai langkah yang diambil oleh pemerintah dengan merencanakan akan mensubsidi maskapai penerbangan asal Australia tersebut perlu dilakukan mengingat keberadaan Jetstar sebagai pintu utama masuknya para wisatawan asal negeri kangguru ke Lombok.

Ditambahkan Johan bahwa sebelum mengambil keputusan untuk mensubsidi Jetstar Airways, tentunya pemerintah sudah cermat berhitung soal untung rugi yang akan diperoleh jika maskapai pesawat tersebut terus beroperasi.

“Jika suatu maskapai yang sudah beroperasi lalu berencana untuk menghentikan operasinya, itu berarti suatu kemunduran yang berarti juga kemunduran buat daerah. Oleh sebab itu, subsidi harus dilakukan agar maskapai bersangkutan tetap beroperasi jika tidak mau ditinggal oleh pengunjung. Sangat disayangkan, berapa jumlah kursi penumpang yang harus dibuang jika Jetstar tutup, pemerintah pasti sudah berhitung

(Suara NTB/dys)

Johan Olii cermat soal itu” terang Johan.

Selain itu, Johan juga mengaku pentingnya mempertahankan rute penerbangan dari Australia ke Lombok dikarenakan hampir 50 persen wisatawan yang berkunjung ke Lombok berasal dari Australia. ‘’Bayangkan, Jetstar Airways melayani rute dari Perth, Australia empat kali seminggu ke Lombok dengan membawa penumpang di atas 100 orang setiap kali penerbangan. Jumlah itu kemudian dikalikan dengan jumlah rute perminggu. Tentunya, para penumpang yang datang akan membawa banyak uang. Maka tidak kurang dari Rp 8 miliar akan datang setiap bulannya. Sehingga uang subsidi 1 miliar itu pada dasarnya kecil. Karena kalau mau mancing ikan hiu, ya harus dengan umpan ikan yang agak besar,’’ katanya member analogi. (dys)

PPK Sebut Pekerjaan Proyek Jembatan Cemara Sudah Beres Dari Hal. 1 Muhammad Husni di Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (18/6).

Dalam penjelasannya, Kepala BPBD menyebut proyek itu turun sebelum dirinya menjabat.

Kendati demikian, keberadaan proyek itu dihajatkan untuk mengantisipasi bencana alam. ‘’Jembatan itu dibangun untuk jalur evakuasi masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Cemara,” kata Kepala BPBD. Bahkan keberadaan jembatan itu kini sudah dirasakan langsung masyarakat, untuk akses ekonomi dan pembangunan karena dilalui kendaraan material.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Husni mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya yang tertulis kedalaman tiang pancang jembatan hanya 3 meter. Yang dimaksud 3 meter itu menurutnya, hanya contoh ketika proyek di addendum berdasarkan kebutuhan di lapangan. “Saya waktu itu menyebut contoh, kalau kedalaman tiang pancang hanya 2 meter, bisa ditambah menjadi 3 meter tergantung kebutuhan, sepanjang ada addendum-nya. Ini dibolehkan. Tapi justru itu yang ditulis, sehingga seolah – olah kedalaman tiang pancang jembatan yang sekarang ini hanya 3 meter, padahal totalnya 18 meter,” bebernya.

Sementara itu Ketut Setiasa merasa, materi pemberitaan sebelumnya terkait komponen teknis pelaksanaan proyek tidak benar sepenuhnya. Terutama soal penyebutan tiang pancang yang hanya kedalamannya 3 meter. Diluruskannya, kedalaman tiang pancang jembatan total 18 meter, dari sebenarnya 12 meter dalam perencanaan. “Tapi kami lakukan addendum, ini dilegalkan. Kami diberi kewenangan untuk menambah kualitas proyek, dari perencanaan 12 meter, menjadi 18 meter,” terangnya. “Kondisi tanah disini berpalung, kami betul betul menjaga kualitas proyek ini, sehingga ditambahkan menjadi 18 meter. Karena bagaimana pun juga kami berpikir soal kedepannya agar proyek ini benar benar bagus,”sambung Ketut.

Terkait pemasangan paving block, alasan pihaknya lebih tepat daripada aspal. Sebab aspal menurutnya akan cepat rusak terendam air, karena daerah

Cemara kerap dilanda banjir rob. Selain itu, Cemara merupakan daerah pariwisata sehingga dari segi estetika lebih cocok menggunakan paving block.

“Sehingga dalam perencanaan, kami pakai konstruksi paving block, dari segi pemeliharaan juga mudah,” jelasnya.

Ditanya mengenai nilai proyek, total anggaran yang disetujui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebenarnya mencapai Rp 4,5 miliar. Namun realisasinya akhirnya mencapai 4,498 miliar sesuai kontrak. Dana itu terbagi dalam komponen pekerjaan seperti pembangunan jembatan 2,066 miliar, jalan paving block Rp 1,152 miliar, gerbang dan portal Rp 6,75 juta, pos jaga Rp 15,9 juta, perbaikan area jembatan Rp 904 juta.

Secara teknis, pekerjaan proyek itu disebutnya existing atau pelebaran. Karena idealnya jembatan itu juga harus dilalui kendaraan roda empat, khususnya roda dua untuk memudahkan proses evakuasi.

Dari yang awalnya lebar jembatan hanya 2 meter, dilakukan pelebaran tambahan 1,5 meter lagi. Pelebaran tambahan ini lah yang disebutnya paket pekerjaan yang sumber dananya dari BPBD itu.

“Proyek itu tahun 2011, pelaksanaan 2012, dan sampai sekarang proyek ini masih utuh,” tegasnya.

Sempat dijelaskannya terkait alur proyek, sumber dana APBN dari BNPB itu, tujuannya untuk penanggulangan pascabencana atau disebut rehab rekon. Usulan itu justru banyak muncul dari masyarakat di Pantai Cemara, sehingga ketika disetujui langsung dilaksanakan pekerjaannya. Sebab daerah itu rawan bencana banjir rob, bahkan saat tsunami Aceh, air laut naik di pemukiman warga sehingga perlu jalur evakuasi.

Terpisah, pihak Kejaksaan Negeri Mataram masih mendalami pengerjaan proyek Jembatan Cemara tersebut, dengan mengumpulkan bukti – bukti.

Keterangan saksi sudah dilakukan, termasuk PPK. Diperkirakan masih ada pihak yang dipanggil lagi, sembari mencari bukti dokumen tambahan. ‘’Kasus ini masih kami selidiki terus,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Hendry Andoro, S.Ag, SH, MH. (ars)

Anggaran untuk Jetstar Butuh Kajian Memadai Dari Hal. 1 Misalnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.

Meskipun di satu sisi sahsah saja jika pemerintah daerah menyiapkan Rp 1 miliar itu sebagai investasi. Namun harus diperhitungkan sebesar apa dampaknya yang akan dimunculkan dengan dana tersebut untuk mempertahankan, apabila rute itu tetap eksis.

“Harus dievaluasi nanti, keuntungan yang didapatkan dari investasi Rp 1 miliar yang menjadi misi tim yang berangkat ini,” katanya.

Firmansyah memberi pandangan yang lebih luas lagi, secara holistik memang masih banyak kepentingan lain di masyarakat yang harus diper-

hatikan pemerintah daerah dengan anggaran tersebut. Pariwisata menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam memajukan perekonomian dan pembangunan di Bumi Gora ini.

Catatannya harus efektif hasil yang didatangkan dari investasi Rp 1 miliar yang dianggarkan dari APBD itu.

Kunjungan rombongan menemui manajemen Jestar juga diminta harus jelas hasilnya, dari sisi komitmen kerjasama seberapa peningkatan wisatawan Australia yang akan datang ke NTB dan dievaluasi dalam jangka pendek.

Ia menegaskan pemerintah daerah, khususnya rombongan yang dikomandoi wakil gubernur itu harus membidik kerjasama lainnya dengan pihak-pihak yang dapat diajak kerjasamanya di Australia.

Rencana Pemprov NTB untuk menggelontorkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk marketing fund Jetstar dinilai perlu dilandasi kajian yang lebih memadai. Setiap anggaran seharusnya dikeluarkan berdasarkan kinerja dan memiliki manfaat yang jelas serta terukur.

Demikian benang merah pendapat anggota DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi dan Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu kemarin.

Ervyn menilai, dalam persoalan ini pihaknya tidak berada pada posisi mendukung atau menolak anggaran tersebut.

Hanya saja, ia menyerukan agar Pemprov NTB melakukan kajian yang memadai sebelum memutuskan kelayakan anggaran untuk Jetstar tersebut.

‘’Sebenarnya, pertanyaannya, bagaimana rasionalisasi untuk menjelaskan bahwa market fund ini layak untuk dikeluarkan. Sebenarnya, semacam studi kelayakan atau evaluasi bahan – bahan itu untuk menjadi dasar untuk pengambilan keputusan apakah cukup layak untuk dikerjakan,” ujar Ervyn.

Ia menyebutkan, anggaran semacam ini memang bukan hal yang baru. Anggaran serupa pernah diberikan kepada maskapai lain untuk rute penerbangan yang berbeda. Bahkan, sejumlah rute penerbangan lokal juga pernah diberikan anggaran semacam ini.

Namun, selama ini menurutnya belum pernah ada temuan BPK terkait persoalan anggaran semacam ini. “Jadi preseden untuk ini kan sudah banyak, gitu ya. Sebelum ini, untuk jalur

Bima, terus Kuala Lumpur seingat saya sudah ada. Kalau kita kembali ke soal preseden itu, ini dimungkinkan untuk diterima kalau kita mau kasih market fund,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ruslan Turmuzi menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, telah diatur secara jelas teknis pengelompokan serta pencantuman anggaran dalam APBD. “Artinya, syarat hibah berdasarkan Permendagri kan sudah jelas. Kemudian harus ada NPHD. Apa kontribusi yang kita peroleh dari hibah itu,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan kontribusi apa yang akan diperoleh daerah dari dikucurkannya anggaran ini perlu diperjelas. “Kalau hanya secara makro dia jelaskan bahwa ini akan ada

penambahan kedatangan turis itu kan tidak terukur, karena bukan persoalan Jetstar saja.”

Menurutnya, setiap anggaran harus jelas tujuannya dan berbasiskan kinerja. “Setiap membelanjakan uang satu rupiah pun berdasarkan kinerja, harus ada manfaatnya. Artinya sekarang, jangan sampai ini menjadi preseden yang buruk, ketika Jetstar nanti ada flight lain, atau maskapai lain yang mengajukan ini kan semua jadinya akan kita biayai. Coba berkaca pada daerah – daerah wisata lain,” saran Ruslan.

Kurang Jelas Sementara agenda kunjungan dua anggota DPRD NTB ke Australia untuk menemui menejemen Jetstar bersama beberapa pejabat lainnya belum

jelas, Pasalnya, Sekwan NTB, Ashari,SH.MH, mengaku tidak terlalu tahu tentang kepergian anggota dewan tersebut. ‘’Saya kurang tahu masalah itu,” ujarnya kepada Suara NTB ketika ditemui di kantor DPRD NTB, Rabu (18/6) kemarin.

Ditambahkannya, dirinya juga belum berkomunikasi dengan Wagub NTB tentang urgensi kepergian beberapa anggota dewan untuk menemui menejemen Jetstar di Australia. Akan tetapi, terkait dengan anggaran untuk kepergian beberapa anggota dewan ini, diakuinya bahwa agenda tersebut sama sekali tidak menggunakan anggaran dari DPRD NTB. ‘’Bukan kami yang menganggarkan agenda itu. Jadi sama sekali tidak ada anggaran dari kami,”akunya. (bul/aan/ami)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Serius Tuntaskan Aset MASALAH aset menjadi permasalahan serius yang harus dituntaskan Pemkot Mataram. Bagaimana tidak, sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram masih belum mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara beberapa pemerintah kabupaten di NTB mendapatkan opini WTP secara berturut-turut.

Sebagai daerah yang memiliki luas wilayahnya tidak seluas kabupaten/kota lain di NTB, seharusnya Kota Mataram harus mampu menjadi pioner, khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset. Meski demikian, masih adanya persoalan pelimpahan aset bersama daerah induk (Lombok Barat, red), membuat aset di Kota Mataram masih belum rampung.

Namun, semuanya tergantung dari aparatur atau pihak yang ditugasi menangani masalah aset. SKPD yang menangani masalah aset terkesan masih belum menemukan formasi mengenai cara pengelolaan aset, sehingga BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Pemkot Mataram.

Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yance Hendra Dirra, mengenai tidak ada kerugian negara atau pelanggaran hukum terhadap masalah aset seharusnya menjadi pemacu aparatur di tingkat bawah untuk bekerja. Meski mereka mengklaim, dari Rp 2,3 triliun nilai total aset Pemkot Mataram secara keseluruhan yang bermasalah hanya Rp 40 miliar patut untuk dipertanyakan.

Aset-aset yang dinilai bermasalah oleh BPK semestinya segera dicarikan solusinya. Termasuk, jika ada aset yang dikuasai oknum pegawai atau pensiunan dan ngotot tidak mau menyerahkan barang milik daerah, maka mereka harus diproses hukum. Tindakan tegas yang dilakukan sebagai bentuk shock therapy dan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah aset.

Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi NTB tidak boleh gengsi belajar pada jajaran Pemprov NTB yang sudah meraih opini WTP tiga kali berturut-turut. Raihan tersebut bagi jajaran pemerintah daerah tidaklah mudah. Apalagi, aset milik Pemprov NTB tidak hanya ada di Kota Mataram, tapi tersebar di seluruh daerah di NTB. Meski memiliki aset yang cukup banyak dan nilainya cukup besar, Pemprov NTB mampu meraih WTP. Inilah yang mesti dipelajari, sehingga opini bergengsi tersebut bisa diraih.

Dalam hal ini, Pemkot Mataram bisa menggandeng BPK dalam memperbaiki masalah pengelolaan aset atau penggunaan anggaran. Cara seperti ini sudah dilakukan beberapa pemerintah daerah di NTB, mulai dari Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu. Hasilnya, pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan BPK mampu meraih opini setingkat lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, sebelumnya meraih opini WDP, tapi setelah meminta masukan dari BPK, opininya meningkat menjadi WTP. Namun kerjasama yang dijalin tetap profesional atau sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, Pemkot Mataram harus serius menuntaskan persoalan aset, sehingga mampu meraih opini lebih baik. (*)

Halaman 6

Menyoal Independensi Pers dalam Pilpres Oleh : STILAH Pers Independen (kebanyakan orang menyebutnya dengan non partisan) adalah pers atau media massa (cetak, elektronik dan online) di dalam pembertitaannya entah itu berupa tajuk rencana, opini, dan berita lainnya, benar-benar menyuarakan kepentingan umum atau masyarkat, tanpa berpihak kepada seseorang atau kelompok kepentingan tertentu. Artinya kehadiran media massa atau pers benarbenar diharapkan tetap menjaga independensinya dengan tidak terpengaruh oleh dua kepentingan besar, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

Menjadi masalah dan menjadi pertanyaan masyarakat sebagai pembaca adalah ketika pers atau media massa dihadapkan pada momentum pemilihan umum (baik itu pilgub, pilbub, pileg, pilpres) dikhawatirkan media tidak bisa menjaga independensinya. Harapan penulis, sejatinya media massa baik ada momentum pemilu atau tidak ada pemilu, wajahnya tetap netral dan berimbang (independen), namun sayang jelang pemilihan presiden RI 2014 ini, wajah media massa pada umumnya telah ternodai oleh kepentingan politik pemiliknya. Padahal sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan oleh Insan pers, media adalah sarana pendidikan agar pembaca, pemirsa atau pendengar semakin bersifat kritis, mandiri dan kedalaman berfikir (Haryatmoko, 2007:30). Sekali lagi sayang! fungsi media tersebut hanya terpatri di dalam benak insan pers. Idealisme insan pers kini telah terbelenggu oleh kekuatan dan kuasa pemilik media yang juga berprofesi ganda sebagai seorang politikus.

Apalagi kalau mencermati catatan penelitian Shita Laksmi (Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia 2012) memperlihatkan media saat ini telah menjadi sebuah industri yang kuat dan menjadi alat untuk apa yang diistilahkan sebagai ‘rekayasa kesadaran publik’, yang menempatkan kepentingan ekonomi dan politik di depan fungsi publik dan sosialnya. Dalam gambaran seperti ini, warga negara dan

Fathurrijal

(Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Univ.

Muhammadiyah Jakarta) haknya menjadi terpinggirkan.

Saat ini catat Laksmi, di Indonesia terdapat 12 kelompok media besar yang mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, media cetak dan media online. Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group dan Tempo Inti Media.

Masih menurut hasil penelitian Laksmi tersebut, kini pemusatan di industri media terjadi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia.

Oligopoli media yang terjadi saat ini membahayakan hak warga negara atas informasi karena industri media sudah berorientasi keuntungan dan perusahaanperusahaan media telah mewakili gambaran bisnis yang menguntungkan yang dapat dibentuk oleh kepentingan pemilik dan dengan demikian, bisnis media menjadi sangat memberi manfaat bagi mereka yang mencari kekuasaan.

Hal ini terutama menjadi kasus pada sejumlah pemilik media yang juga terafiliasi dengan dunia politik. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang juga pemilik Viva Group dan Surya Paloh, pendiri partai politik NasDem yang juga pemilik Media Group, adalah dua contoh nyata atas tren ini.

Ada persepsi umum yang semakin berkembang bahwa kepentingan pemilik-pemilik media ini telah membahayakan hak warga negara terhadap media, karena mereka menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik. Pendek kata, media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis dan politisi menyampaikan kepentingan mereka dan pada saat yang sama juga mengambil profit dari bisnisnya.

Sebagai contoh, Surya Paloh misalnya dengan Metro TV-nya ia

sukses menggiring Partai Nasdem menembus ambang batas Parliamentary Treshold (PT) dan berhasil mengantar kader partai Nasdem menuju senayan. Hal yang sama juga terlihat di isi pemberitaan TV One yang dikelola oleh group Bakrie (ARB), kedua media yang mentahbiskan diri sebagai TV berita tersebut telah terbukti sukses memborbardir elektabilitas Partai Demokrat (pemberitaan kasus korupsi hambalang yang menyeret Anas Urbaningrum) dan menerjun bebaskan posisi PKS (melalui pemberitaan berita kasus korupsi daging sapi impor yang menyeret Lutfhi Hasan Ishaq).

Kini dalam pilpres 2014, pemilik kedua media nasional tersebut berbeda arah pilihan politik, Surya Paloh (Ketua partai Nasdem dan bos Metro TV) mendukung Joko Widodo dan Abu Rizal Bakrie (ARB) dengan TVone nya memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Perbedaan afiliasi politik kedua pemilik media itu, ikut berdampak pada isi pemberitaan kedua medianya.

Fenomena ketidak netralan media nasional tersebut, juga terjadi di aras lokal tak terkecuali di NTB. Dari beberapa media cetak yang penulis baca, ada kecendrungan sebagian media massa cetak tidak menjaga independensinya.

Gejala tersebut terlihat dari pemuatan berita calon presiden 2014 yang tidak berimbang, proporsi penempatan berita yang juga tidak seimbang. Faktanya ada berita salah seorang tim sukses dari kandidat pilpres 2014 yang ditandai dengan tanda bintang (pertanda berita tersebut berbayar) dan ada berita terkait kegiatan tim sukses kandidat lainnya tidak diberikan tanda.

Bagi saya, fakta tersebutlah yang harus disoal atau dipertanyakan, sebab tata letak penempatan berita (serta pengkodean berita) bisa ditafsirkan sebagai media tidak independen, artinya masih dalam kungkungan pemilik media yang juga berafiliasi kepada salah seorang calon presiden. Kalau mau jujur, sebenarnya tanpa harus berafiliasi kepada seorang

kandidat dalam pemilu, pemilik media pasti diuntungkan karena sudah dijamin oleh undangundang pemilu. Dimana setiap kandidat atau kontestan diarahkan untuk bersosialisasi lewat media.

Oleh sebab itu, penulis sangat berharap media benar-benar tetap menjaga diri sebagi pilar keempat demokrasi. Dalam artian tetap netral menjaga independensinya dalam setiap momentum pemilihan umum (baik pemilihan Presiden, legislatif, gubernur, bupati/walikota). Media harus ditempatkan kembali sebagai saluran sosialisasi politik dalam bentuk komunikasi ke publik yang lebih luas, karena media memiliki peran besar dalam pembangunan politik tak terkecuali di Indonesia.

Dengan demikian, dalam momentum pemilihan presiden 2014 ini, media massa atau pers tetap menjunjung tinggi prinsif jurnalisme dalam pemberitaannya, tentu dengan menampilkan fakta serta pernyataan secara netral dan berimbang. Semoga!

Sidak pasar tradisional, tim gabungan temukan bahan makanan berbahaya Kesehatan masyarakat terancam

*** Warga Senggigi keluhkan jalan rusak dan lampu PJU banyak mati Infrastruktur di kawasan wisata mestinya jadi prioritas

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Konsumen Masih Lalai Gunakan Kompor Elpiji

Rubrik Konsultasi Pajak, dibuat sebagai sarana untuk berkomunikasi / berkonsultasi tentang berbagai permasalahan wajib pajak kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, selain rubrik itu juga bertujuan untuk mempublikasikan berbagai peraturan perpajakan yang baru yang perlu disosialisasikan. Kepada masyarakat umum / wajib pajak dapat mengirimkan pertanyaan ke dalam bentuk surat langsung kekantor Harian SUARA NTB di Jl. Bangau No.15 Cakranegara Mataram, atau ke Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusra, di Jl. Sudirman Rembiga, atau melalui email : hariansuarantb@gmail.com.

Pertanyaan Anda akan dijawab langsung oleh Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusra.

Saya mau bertanya..

Saya baru mendapat pesangon sebesar Rp. 100 juta.kata bagian keuangan di tempat saya bekerja itu, pesangon saya akan di kenakan Pajak. Nah...berapa sebenarnya penghitungan pajaknya??karena saya telah berhenti bekerja, bagaimana cara saya melaporkan pajak tahunannya nanti??terima kasih Jawab : Pemungutan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu : 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bersifat final.

2.Penghasilan berupa Uang Pesangon, dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jan- gka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

3. Tarif Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut: a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian biarpun bapak/ibu telah berhenti bekerja, selama masih memilik NPWP maka tetap memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 s.t.d.d. Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Mataram (Suara NTB) Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi NTB, Drs. Nurdin Ending, MM menilai konsumen pengguna kompor elpiji masih lalai. Akibatnya masih terjadi ledakan saat penggunaan kompor gas. Pertamina termasuk agen penyalur sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap tabung-tabung elpiji yang diedarkan.

Kesimpulan ini menyusul terjadinya ledakan tabung elpiji di Desa Telagawaru Labuapi, Lombok Barat baru-baru yang ini mengakibatkan tiga rumahhancurdankerugianlainnya.Nurdinmenyebut kecelakaan itu murni kelalaian, bukan karena adanya tabung gas yang bocor. Tiga hari dilakukan investigasi dengan melibatkan tim ahli, guna menelusuri penyebab kejadian yang untungnya tak menelan korban itu. Hasilnya ditemukan sumber ledakan tidak datang dari tabung, melainkan dari ujung slang yang masuk ke kompor diketahui bocor. Sehingga saat kompor dinyalakan terjadi ledakan, apalagi mungkin faktor kepanikan, tidak dilakukan pemutusan langsung di regulator.

“Gasnya tentu tetap keluar, tidak heran kalau api menyambar kiri kanan. Kalau sumber ledakan daritabungtidakmungkin.Karenatabungnyasudah kita periksa dan masih utuh. Ada unsur kelalaian, ini yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh pengguna elpiji,” katanya pada media di kantornya di Jalan Bung Hatta, Rabu (18/6) kemarin.

Ketua STIE 45 Mataram ini menyebut detail pengawasan tabung-tabung yang beredar sudah dilakukan sangat ketat setiap hari. Saat pengisian tabung di SPBE misalnya, akan terlihat mana tabung yang bocor dan mana yang kondisinya masih baik. “Kalau yang bocor diisi pasti tidak ada isinya diterima konsumen. Karena zatnya lebih cepat menguap dari BBM (Bahan Bakar Minyak :red),” tambahnya. Ia mengingatkan seluruh konsumen untuk lebih berhati-hati sebelum menyalakan kompor gas, jika terjadi kebocoran tentu ada penanda yang bisa dirasakan langsung (bau

(Suara NTB/bul)

TUNJUKKAN FOTO - Nurdin Ending menunjukkan foto-foto tabung hasil investigasi. gas yang menyengat).

Nurdin pada bagian lainnya menyebutkan tingkat penggunaan elpiji subsidi terus naik trendnya, bahkan dalam sehari distribusi tabung elpiji subsidi (3 Kg) mencapai 48.000 tabung hingga 54.000 tabung. Ia mengatakan permintaan masih dimungkinkan akan meningkat seiring masuknya bulan puasa. Meski demikian dari sisi jaminan dipastikan tidak akan terjadi gejolak selama penggunaanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang wajar.

“Memenuhi kebutuhan selama bulan puasa insya allah tidak ada masalah, selama kebutuhannya khusus untuk kegiatan masak memasak,” demikian Nurdin. (bul)

Produksi Garam NTB Belum Penuhi Standar Dukung Pemberian ’’Marketing Fund’’ RENCANA pemberian marketing fund bagi maskapai Jet Star Australia oleh Pemerintah Provinsi NTB, dalam rangka mendukung pengembangan rute penerbangan Lombok – Australia, mendapat respon positif dari PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL). Menurut General Manager (GM) PT. AP I BIL, Pujiono, langkah yang ditempuh Pemprov tersebut merupakan langkah tepat yang harus didukung. Guna terus mengembangkan rute penerbangan tersebut.

“Rute ini (BIL-Australia) sangat potensial. Dan, bisa menjadi salah satu pemicu perkembangan wisata NTB, jika ke depan bisa terus (Suara NTB/dok) berkembang,” sebut Pujiono Pujiono, ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (18/6) kemarin. Sehingga akan sangat disayangkan jika rute tersebut ditutup. Karena secara tidak langsung akan membawa dampak pada perkembangan pariwisata NTB. Sehingga apapun langkah yang ditempuh untuk bisa terus mengembangkan rute penerbangan tersebut, pasti akan didukung. “Selama itu demi kebaikan dan perkembangan daerah, langkah itu sangat kita dukung,” tandasnya. Pujiono menjelaskan, jauh sebelum Pemprov NTB berencana memberikan marketing fund bagi maskapai Jet Star, untuk menstimulus perkembangan rute tersebut, PT. AP I BIL sudah lebih dulu melakukan upaya itu. Salah satunya dengan memberikan diskon khusus bagi maskapai bersangkutan. Terkait kewajiban-kewajiban yang harus disetor ke PT. AP I BIL. Misalnya, untuk biaya parker pesawat khusus bagi maskapai Jet Star ada potongan hingga 60 persen. Termasuk kewajiban-kewajiban lain. Mengingat sejauh ini, jumlah penumpang di rute tersebut, khususnya dari Lombok ke Australia, masih tergolong rendah. Sehingga untuk tetap mempertahankan rute tersebut, pihak maskapai mendapat keringanan dari PT. AP I BIL, sembari melihat perkembangan jumlah penumpang.

“Langkah ini merupakan salah satu upaya kita untuk tetap menumbuhkan minat bagi maskapai agar tetap membuka rute Lombok-Australia.

Karena memang ke depan, rute ini sangat potensial untuk bisa terus berkembang,” timpalnya.

Disinggung terkait rencana penutupan rute penerbangan BIL-Australia oleh maskapai Jet Star, Pujiono mengaku itu baru informasi sepihak saja. Belum ada konfirmasi resmi yang diterima pihaknya atas rencana tersebut. Dengan kata lain, semua masih mungkin. Tergantung sekarang bagaimana menyikapi kondisi yang ada. (kir)

Mataram (Suara NTB) Tingkat kebutuhan garam secara nasional sudah mulai tinggi. Baik untuk konsumsi maupun kebutuhan industri. Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi penyangga kebutuhan tersebut, hanya saja yang masih menjadi PR besar adalah produksi garam lokal yang belum bersertifikasi SNI. Kepala Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Bambang Sugeng di ruang kerjanya kemarin menyebut masih perlu dilakukan pendampingan

dan sosialisasi guna memberikan penyadaran kepada petani garam tentang arti pentingnya sertifikasi SNI ini.

Dari sisi kualitas, garam dari NTB memiliki kualitas yang cukup baik, bahkan berada pada uru-

tan kedua dibandingkan dengan produksi garam dari beberapa daerah sentra garam lainnya di Indonesia. Bahkan bila dibandingkan dengan Madura, garam dari NTB kualitas sebearnya jauh lebih baik karena kadar bahan bakunya (air laut) yang belum tercemar.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah peralatan produksi yang digunakan masih menggunakan sarana dan prasarana yang tradisional. Sementara daerah-daerah lainnya sudah menggunakan teknologi yang standar. “Untuk ber-SNI

ini sebenarnya bukan karena faktor SDM yang rendah, cuma saja proses berproduksinya yang belum tersistem,” kata Bambang, Rabu (18/6) kemarin.

Tersistem mencakup proses produksinya yang harus professional diantaranya tempat pengolahan yang bersih, tidak mengandalkan lantai pengeringan dari tanah, manajemen pengelolaan, yodiumisasi serta pengemasannya. “Kesemuanya dilihat, jangan tempat pengolahannya yang bagus tapi atapnya penuh debu atau sarang laba-laba mis-

alnya. Ini sudah masuk pada teknis penilaian untuk mendapat sertifikasi SNI,” imbuhnya.

Hal ini lanjut Bambang sudah disosialisaikan kepada petani garam dan beberapa diantaranya sudah difasilitasi pelatihan, studi banding ke Jawa Timur hanya saja masih terbatas sebab menyangkut dukungan anggaran.

Meski demikan, tidak mesti semuanya menjadi beban pemerintah. Petani garam mestinya sudah mulai mandiri untuk menerapkan teknologi, termasuk untuk yodiumisasi.(bul)

Klinik Kecantikan Bantah Dapat Perlindungan Pejabat Pemkot Mataram (Suara NTB) Salah satu klinik kecantikan di Jalan Bung Karno Kota Mataram yang belum mempunyai izin operasi diduga mendapat perlindungan dari pejabat pemkot Mataram. Namun dugaan tersebut dibantah oleh penanggung jawab klinik tersebut. Kedatangan penanggung jawab kelinik ke beberapa pejabat pemerintah Kota Mataram justru untuk meminta dukungan dan masukan sebelum membuka usaha.

Penanggung jawab klinik Kecantikan di Jalan Bung Karno H. Zaenudin didampingi Kepala Bidang Pemuda dan Olaharaga Dikpora Kota Mataram, KaroKaro kepada wartawan baru-baru ini mengakui memang mendatangi beberapa pejabat Pemkot Mataram, namun kedatangannya itu tetap dalam konteks mencari informasi persyaratan-psersyaratan yang harus diajukan sebelum membuka klinik.

Mantan Kepala Dinas Koperasi Lombok Timur ini lebih jauh mengurai pejabat Pemkot Mataram, Sekda, L. Makmur Said,

katanya, mendukung langkahnya itu dengan diberikan langsung saran dan masukan untuk mengurusan izin. “Izin semunya masih sedang kita proses dan kita akan ajukan, apa salahnya kita komunikasi terlebih dahulu agar tidak salah-salah,” katanya.

Atas hajatannya itu, Sekda sendiri menurutnya tetap menjalankan rencana tersebut dan akan didukung sepenuhnya apabila memenuhi semua persyaratan operasional. Sebab diisyaratkan bahwa klinik ini merupakan investasi dan akan membuka peluang kerja bagi tenaga kerja yang ada di Kota Mataram khususnya.

Mengingat masih dilakukan proses untuk perizinan, H. Zainuddin menyebut klinik yang belum resmi diberi nama ini masih dalam proses pembenahan lokasi dan segala kebutuhan yang harus ada saat operasional nantinya.

“Makanya belum ada papan nama kita buat, tapi kita mulai berbenah-benah,” katanya sambil memperlihatkan ruangan dan perlengkapan yang akan digunakannya nanti. Terkait tud-

ingan klinik ini sudah mulai beroperasi, H. Zainuddin juga menegaskan hal itu tidak benar.

Kepala Bidang Pemuda dan Olaharaga Dikpora Kota Mataram, Karo-Karo yang kebetulan hadir menegaskan, H. Zainuddin menurutnya memiliki hubungan yang cukup banyak, baik untuk pejabat lingkup Kota Mataram maupun provinsi. Tentu sangat wajar apabila yang bersangkutan meminta pendapat dari orang-orang yang dikenalnya.

Ia juga menegaskan tudingantudingan sepihak yang mengarah kepada klinik kecantikan di bawah tanggung jawab H. Zainuddin itu perlu diluruskan, sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran lain. (bul)

18

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

(Suara NTB/bul)

TUNJUKKAN SURAT - Penanggung jawab klinik kecantikan di Jalan Bung Karno H. Zaenudin bersama Kepala Bidang Pemuda dan Olaharaga Dikpora Kota Mataram, Karo-Karo menunjukkan surat-surat untuk pengajuan izin operasional

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Halaman 8

KPU Janjikan Data Akurat

Hindari Pemilih ’’Siluman’’ Saat Pilpres Mataram (Suara NTB) Banyaknya pemilih yang dinilai sebagai pemilih siluman ketika Pileg 9 April lalu harus menjadi pelajaran berharga KPU NTB. Terkait hal itu, KPU berjanji akan berupaya mendata pemilih seakurat mungkin supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN LAPORAN - Warga Bremi, Jagaraga Munawar, korban yang dirugikan menunjukkan laporannya yang sudah dimasukkan ke Polda NTB.

Warga Bremi Polisikan Oknum Panitia Umroh Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemberangkatan jemaah umroh Pemkab Lombok Barat beberapa waktu lalu diduga menyisakan persoalan. Pasalnya, empat jemaah umroh yang ikut rombongan umroh Pemda dari Dusun Bremi, Desa Jagarage Kecamatan Kuripan telantar ketika berangkat ke Mekkah. Padahal, warga telah menyetor biaya umroh Rp 86.500.000. Tidak saja telantar, warga juga mengaku dirugikan puluhan juta rupiah.

Atas dasar inilah, warga setempat melaporkan oknum panitia pemberangkatan umroh yang juga pejabat lingkup Pemda tersebut ke polisi. Selain oknum pejabat ini, oknum warga yang memfasilitasi pemberangkatan ini juga ikut dilaporkan ke polisi. Munawar, warga Dusun Bremi yang mengaku dirugikan Rp 45.300.000 karena harus membayar tiket lagi untuk memberangkatkan warga yang telantar tersebut. “Saya dirugikan Rp 45.300.000 untuk biaya tiket jemaah yang terlantar itu, terkait masalah ini saya sudah lapor ke pihak berwajib,” terangnya.

Ia mengaku awalnya ditawari berangkat umroh lewat rombongan Pemkab Lobar oleh oknum warga insial HH. Setelah menerima tawaran itu, ia mengkroscek ke seseorang yang juga ikut rombongan itu.

Dan ternyata memang benar ada rencana pemberangkatan umroh lewat rombongan Pemda.

Saat itu ia dikenalkan oleh oknum HH ini ke pihak travel yang juga menjelaskan kalau ada pemberangkatan rombongan jemaah umroh tersebut.

Setelah merasa yakin, ia pun mendaftarkan empat keluarganya itu untuk ikut rombongan itu. Ia membayar ongkos masing-masing Rp 22 juta tiga orang sedangkan satu orang Rp 20 juta. Untuk biaya ongkos ini, ia membayar ke oknum HH lewat transfer BNI Rp 40 juta, transper BRI Rp 5 juta dan uang tunai tanpa kwitansi Rp 15 juta ditambah Rp 20 juta dan biaya logistik Rp 6.500.000. “Sehingga total yang sudah saya setorkan Rp 86.500.000 untuk biaya empat orang, “terangnya.

Pada malam sebelum pemberangkatan, ia berkoordinasi dengan oknum pejabat (panitia pemberangkatan Pemda) insial HMSU untuk memastikan pemberangkatan tersebut. Lantas kenapa berkoordinasi dengan oknum pejabat ini,? Karena oknum pejabat ini menandatangani surat pernyataan yang dibuat pihak travel lengkap dengan stempel Pemda.

Hal ini membuatnya semakin yakin, karena oknum pejabat ini menegaskan tidak ada masalah, selain itu ia meminta keluarga yang berangkat bersiap-siap.

Karena takut ada persoalan kekurangan biaya

pemberangkatan, ia pun menggadai kendaraan roda empat miliknya ke salah seorang warga Gapuk sebesar Rp 30 juta namun belum dibayar sehingga ia batal menggadaikan. Ketika hari H pemberangkatan jemaah, justru empat warga ini telantar di BIL tidak bisa berangkat dengan alasan tidak ada tiket pesawat. “Sedangkan rombongan berangkat duluan meninggalkan empat jamaah ini di BIL,” terangnya. Lantas ia mencoba mengontak oknum fasilitator HH dan oknum pejabat justru tak bisa dihubungi.

Setelah bisa dikonfirmasi, ia menyamapaikan permasalahan keempat warga tersebut. “Lalu setelah itu barulah keempat warga ini dibokingkan tiket dengan pemberangkatan pukul 14.00 ke Jakarta,” tukasnya. Sesampai di Jakarta, keempat warga ini kembali telantar tak bisa berangkat karena alasan tiket pesawat. Ia lantas terbang ke Jakarta melihat warga tersebut dengan biaya dari gadai kendaraannya. Sesampai di Jakarta, ia bertemu keempat keluarganya ini dan salah seorang jemaah yang juga ditinggal rombongan jemaah yang di dalamnya juga ada Wabup Lobar, Fauzan Khalid. Karena tak ada solusi, ia pun membiayai sendiri tiket pesawat dengan Rp 7,5 juta per orang hingga total biaya kelima orang ini mencapai Rp 45.300.000. Rinciannya, biaya ini termasuk tiket pesawat, biaya penginapan selama di Jakarta, biaya makan dan lain-lain.

Setelah itu, ia mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Melalui informasi dari travel, bahwa biaya pemberangkatan jemaah umroh untuk 32 orang termasuk empat warganya dibayar oleh oknum pejabat HMSU. Lantas iapun mencoba mencari oknum pejabat ini, namun hingga kini belum bisa bertemu. “Lantas saya menemui pak Wabup, untuk meminta fasilitasi soal ini.

Tapi saat pertemuan oknum pejabat ini tidak hadir,” terangnya.

Wabup Lobar, Fauzan Khalid menerangkan umroh itu tidak ada kaitannya dengan Pemda namun kebetulan ia dan asisten I ikut. Tanggung jawab pun kebetulan diberikan ke Asisten I tapi bukan kapasitas sebagai asisten melainkan pribadi.

Ia menambahkan, kalau ada keberatan ia mempersilahkan menuntut ke siapa yang bertanggung jawab. Dari 32 jemaah itu, berasal dari warga se Lobar. Ia menampik jika pemberangkatan umroh itu didanai dari APBD, namun ia akui memang ada uang penghgaan yang diberikan ke jamaah yang berprestasi, lalu uang yang diberikan itu dipakai untuk umroh. (her)

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu KPU NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB Rabu (18/6) kemarin, berjanji pihaknya akan membenahi data pemilih agar tidak ada lagi pemilih yang tergolong pemilih siluman.

“Sudah kami instruksikan kepada semua KPU kabupaten/kota untuk benar-benar menyisir dan mencatat pemilih yang akan dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK),” ujarnya.

Ditambahkannya, selain memasukkan data pemilih yang belum terdaftar d a l a m Daftar Pem i l i h Tetap (DPT), pihaknyajuga akan melakukan upaya pencatatan Suhardi Soud

pada hari H Pilpres dengan form C7. “Salah satu upaya juga dengan mencatat pemilih yang datang ke TPS. Sehingga pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak perlu dicatat dalam pemilih pengguna KTP jika pemilih sudah terdaftar di DPT atau DPK,” tambahnya.

Menurutnya, beberapa kesalahan teknis Pileg lalu menjadi pelajaran jajarannya dalam pelaksanaan Pilpres. “Yang sering terjadi kan pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau DPK dicatat sebagai pemilih pengguna KTP saat pemilih tidak membawa undangan memilih (C6). Dalam bintek sudah kita ingatkan supaya tidak terjadi lagi,” paparnya.

Dikatakannya, permasalahan tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT yang kemudian dimasukkan ke DPT, bukan karena kurangnya kinerja penyelenggara. Akan tetapi karena kondisi pemilih di lapangan memang cenderung berubah. “Bukan karena penyelenggara. Kan bisa jadi ada pemilih yang baru pulang dari luar negeri, pindah domisili dan lain-lain. Jadi tidak dimasukkan ke DPT tetapi di DPK. Karena DPT kan sudah ditetapkan,’’ ucap pria kelahiran Sumbawa tersebut.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM Pemilu KPU NTB, Agus, menjelas-

(Suara NTB/ami)

Bawaslu Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Mataram (Suara NTB) Terkait dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi ketika calon presiden nomor urut dua, Hatta Rajasa berkunjung ke Ponpes NW Pancor, Bawaslu belum memutuskan apakah kegiatan tersebut termasuk dalam pelanggaran Tipilu atau pelanggaran administrasi.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (18/ 6) kemarin, mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji masalah tersebut. “Keputusan belum bisa kita ambil. Kita masih kaji masalah itu,” ujarnya.

Ditambahkannya, masalah tersebut harus dikaji lebih dalam sebelum melakukan keputusan apakah termasuk tipilu atau pelanggaran administrasi. “Kita kaji dulu berdasarkan klarifikasi dan fakta-faka yang ada. Hasil klarifikasi juga akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam mengambil keputusan,” tambahnya.

Akan tetapi, menurutnya pengkajian tidak akan selesai dengan hanya melihat keterangan klarifikasi. Artinya bukan berarti setelah diklarifikasi kemudian hanya keterangan dari proses klarifikasi saja yang akan menjadi pertimbangan.

“Jadi apakah nanti akan dilakukan investigasi lebih dalam tergantung dari bukti yang kita

miliki,” katanya.

Terkait masalah gedung tempat berkunjungnya calon presiden nomor urut dua tersebut, jika mengacu kepada PKPU, bisa saja tergolong dalam gedung pendidikan. “Akan tetapi, jika gedung tersebut bisa disewakan untuk umum, akan kita kaji. Karena kita tidak bisa menyampingkan fakta-fakta lain,” imbuh Khuwailid.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Bambang Karyono mengatakan masalah tersebut masih dalam tahap pengkajian. Terkait keputusan, Bawaslu akan menyerahkan hasil putusan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti tahap selanjutnya.

“Jika terbukti tipilu kita serahkan ke pihak kepolisian, jika pelanggaran administrasi ya kita

serahkan ke KPU,” paparnya.

Semntara itu, TGH. Mahalli Fikri, selaku pihak yang mewakili tim pemenangan PrabowoHatta NTB telah dipanggil untuk klarifikasi masalah tersebut (18/6). Ia mengatakan pihaknya akan menerima apapun keputusan Bawaslu jika sesuai dengan aturan yang ada. “Tentu harus diterima semua pihak jika keputusan Bawaslu sesuai dengan aturan. Berdasrkan bukti dan yang telah kami klarifikasi. Akan tetapi jika tidak sesuai aturan perlu didiskusikan lagi masalah tersebut,” bebernya.

Pihaknya yakin jika Bawaslu mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan hasil klarifikasi, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pihaknya. (ami)

Pilkada Loteng 2015

Partai Demokrat Dorong ”Maiq-Meres” Kembali Maju Praya (Suara NTB) Wacana bakal kembalinya pasangan Bupati-Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) saat ini, H.M. Suhaili, FT – Drs. H.L. Normal Suzana, atau dikenal dengan pasangan Maiq-Meres, pada Pilkada Loteng 2015 mendatang, disambut baik sejumlah partai politik. Salah satunya Partai Demokrat. Bahkan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, mendorong supaya pasangan tersebut benar-benar maju kembali.

“Kita mendorong pasangan Maiq-Meres kembali maju pada Pilkada Loteng mendatang,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Rabu (18/ 6) kemarin. Dengan begitu, katanya, diharapkan akan makin menghidupkan dinamika politik dan alam demokrasi di bumi Tatas Tuhu Trasne ini. Karena tentunya, tingkat persaingan akan semakin ketat. Sehingga masyarakat akan semakin dewasa dalam berdemokrasi.

Kendati mendorong pasangan tersebut untuk maju kembali

dalam Pilkada Loteng 2015 mendatang, bukan berarti Partai Demokrat akan memberikan dukungan. “Kita hanya mendorong pasangan ini untuk kembali maju. Bukan berarti kami akan memberikan dukungan,” timpalnya Ziadi.

Justru, kata Ketua Komisi II DPRD Loteng, Partai Demokrat Loteng akan mengusung pasangan cabup-cawabup sendiri.

Guna bersaing dengan pasangan Maiq-Meres dan pasanganpasangan lainnya pada Pilkada mendatang. Untuk itu, saat ini sejumlah pigur yang akan diusung nanti tengah digodok.

“Masalah siapa figur yang akan kita usung, nanti setelah pelaksaan Pilpres baru akan diungkap. Tapi yang jelas sudah ada beberapa nama,” imbuh Ziadi.

Untuk bisa mengusung pasangan cabup-cawabup, Partai Demokrat mau tidak mau harus melakukan koalisi dengan partai politik lain. Pasalnya, jumlah keterwakilan kursi di DPRD Loteng yang dimiliki Partai Demokrat masih belum mencukupi. “Pembicaraan dengan parpol lain untuk membuka kemungkinan koalisi sudah ada. Tinggal dimatangkan saja,” timpalnya.

SEWA BADUT

RUPA-RUPA

ARTSHOP

Sebelumnya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., menegaskan kalau besar kemungkinan pasangan Maiq-Meres akan kembali bertarung pada Pilkada Loteng 2015. Dimana Partai Golkar sudah dipastikan sebagai parpol pengusung pasangan politisi-birokrat ini. “Pasangan Maiq-Meres itu sudah menjadi harga mati,” ujar Suhaili belum lama ini. (kir)

DIJUAL DIJUAL MOBIL ZEBRA TAHUN 2006 HARGA 60JT,HUB.081864654354 DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660 DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203

DIJUAL

ORNAMEN

GORDEN

SERVICE AC

kan yang menyebabkan adanya pemilih yang dinyatakan sebagai pemlih siluman tersebut karena banyak pemilih yang sudah terdaftar justru dimasukkan ke dalam pemilih pengguna KTP. “Pemilih siluman itu terjadi karena ada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, DPK dan DPKTB. Tetapi ketika menuju TPS, pemilih tersebut tidak membawa C6. Panitia kemudian mencatatnya sebagai pemilih dengan KTP. Seharusnya tidak seperti itu,” katanya.

Dirinya menilai hal tersebut benar-benar perlu diperhatikan ketika Pilpres nanti sehingga tidak ada lagi istilah pemilih siluman. “Dengan pencatatan pengguna hak pilih yang memilih di TPS (C7), hal tersebut harus diperhatikan. Jadi yang dicatat, pemilh yang benar-benar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli menambahkan segala bentuk administrasi mulai dari DPT, DPK dan DPKTB harus benar-benar dicatat dan di Filekan. “Kalaupun ada yang menggunakan KTP ketika mau memilih, harus dicek dulu di DPT,DPK dan DPKTB. Kalau nama pemilih terdaftar, maka tidak perlu dicatat sebagai pemilih pengguna KTP,” ungkasnya.

Dirinya mengimbau kepada semua KPU kabupaten/kota benar-benar memperhatikan semua bentuk pendataan sehingga jika ada masalah dikemudian hari, data tersebut bisa menjadi bukti kuat di mata hukum. (ami)

BAKERY

ADVERTISING

(Suara NTB/ami)

M. Khuwailid

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Menelusuri Jejak Lukisan Palsu di Indonesia BANYAK cara dilakukan orang dalam menyalurkan inspirasi dan gagasan-gagasan salah satunya melukis. Melukis sebuah karya seni yang mungkin tidak ternilai harganya, tapi bagaimana kalau karya seni itu di palsukan.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), bersama Perkumpulan Pencinta Seni Rupa Indonesia (PPSI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki akan membedah pemalsuan karya tersebut dalam diskusi buku bertajuk “Jejak Lukisan Palsu Indonesia” di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki (TIM), di Jakarta pada Rabu 18 Juni 2014, kemarin.

Penyunting buku Jejak Lukisan Palsu Indonesia, Bambang Bujono, di Jakarta, Selasa, mengatakan banyak hal nantinya dibahas terkait isi buku tersebut tentang seberapa penting dan genting kasus-kasus pemalsuan lukisan di Indonesia.

Selain itu, apa saja konsekuensi dengan adanya pemalsuan tersebut, dan sudah seberapa jauh pemalsuan lukisan ini mengganggu prasarana seni rupa Indonesia.

Mantan jurnalis Majalah Tempo ini menjelaskan, kolektor pelukis adalah orang yang paling dirugikan dengan adanya pemalsuan lukisan. Namun dampak selanjutnya bukanlah hanya mengena pada diri kolektor secara pribadi, melainkan juga kolektor sebagai prasarana dunia seni rupa.

“Prasarana kolektor dunia seni rupa kita yang mulai terbentuk nyata pada pertengahan 1980-an, semula hanya ada satu-dua kolektor Indonesia bukan hanya membentuk sisi lain, yakni pasar seni rupa, melainkan langsung atau tak langsung juga merangsang perkembangan seni rupa kita,” katanya.

Karena itu sedikit banyak adanya gangguan pada prasarana kolektor akan juga berpengaruh pada perkembangan seni rupa Indonesia yang sudah hadir di seni rupa global.

Buku Jejak Lukisan Palsu Indonesia adalah buku pertama yang dipublikasikan yang memuat sejumlah fakta, wawancara, analisis, dan reproduksi yang berkaitan dengan pemalsuan lukisan di Indonesia.

Tidak hanya Bambang, Amir Sidharta sebagai kurator seni, kemudian Irawan Karseno seorang pelukis dan juga Ketua DKJ sebagai nara sumber dalam diskusi nanti yang dipandu Chandra Johan yang juga pelukis dan kurator galeri cemara 6. Lukisan S. Sudjojono dipilih sebagai pokok bahasan karena sejumlah karya yang diragukan keautentikannya di OHD Museum. (ant/Bali Post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Nadya Mulya Sedih Ayahnya Dituntut 17 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB)Pemain sinetron dan pemandu acara Nadya Mulya sedih jaksa mengajukan tuntutan hukuman 17 tahun penjara kepada ayahnya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

“Sebelumnya kami sekeluarga memiliki keyakinan bahwa para jaksa penuntut umum itu akan mendengarkan hati nurani mereka. Jadi saat ini saya sangat kecewa, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan,” kata Nadya saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa, untuk menjenguk ayahnya.

Juara kedua kontes kecantikan Puteri Indonesia 2004 itu merasa ayahnya dizalimi.

“Yang pasti saya sangat kecewa, saya sedih, saya tidak menyangka tuntutan akan seberat itu. Saya tidak mengerti iblis mana yang membisikkan ke jaksa penuntut umum untuk angka 17 tahun, saya kecewa luar biasa,” tambah Nadya.

Pembawa acara di beberapa stasiun televisi tersebut mengaku yakin ayahnya tidak bersalah.

“Saya bukan orang hukum,

Calon Presiden Pilihan Rianti Cartwright Jakarta (Suara NTB)Aktris Rianti Rhiannon Cartwright enggan mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden tertentu tapi mengaku sudah menentukan calon presiden yang akan dia pilih pada pemilihan umum 9 Juli mendatang.

“Ada deh, nanti saja pas sudah mendekati pemilu. Yang jelas saya pilih presiden yang baik, merakyat dan rendah hati,” kata Rianti saat menghadiri peluncuran Evercoss Elevate Y di Jakarta, Rabu (18/6). Mantan VJ MTV kelahiran Bandung itu mengaku selalu mengikuti debat calon presiden di televisi untuk mengetahui visi misi sang calon pemimpin.

Kepada generasi muda, terutama para pemilih pemula, Rianti (31) berpesan agar mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini. “Pakai hati nuranimu saat memilih, think about your future, presiden kan panutan jadi pilih yang benarbenar bisa dijadikan teladan,” katanya. (ant/Bali Post)

Rianti Cartwright

Halaman 9

saya tidak peduli siapa yang akan dipersalahkan. Saya hanya tahu Bapak saya tidak bersalah dan Bapak saya adalah yang mendapat tuntutan tidak pada tempatnya,” kata dia.

Nadya berharap hakim membuat keputusan adil dalam perkara ayahnya, tindak pidana korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Banyak yang mengatakan dikorbankan. Tadinya saya tidak menyangka kata-kata dikorbankan itu akan terjadi.

Saya berharap majelis hakim berani untuk membuat keputusan yang benar. Itu saja,” tambah Nadya.

Pada sidang Senin (16/6), jaksa penuntut umum KPK

Nadya Mulya (ant/Bali Post)

menuntut majelis hakim menghukum Budi Mulya dengan pidana 17 tahun penjara ditambh denda Rp800 juta subsider delapan bulan kurungan dan kewajiban membayar

uang pengganti Rp1 miliar subsider tiga tahun kurungan.

Ia dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara

dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik. (ant/Bali Post)

Prangko Langka Guyana Inggris Terjual 9,5 Juta Dolar AS New YorkSelembar prangko Guyana Inggris bernilai satu sen dari tahun 1856, satu-satunya yang masih tersisa dari seri perangko tersebut, terjual seharga 9,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 113,5 miliar dalam lelang di Sotheby’s, Selasa.

Harga setinggi itu menjadikan benda mungil berukuran 2,5 x 3,2 cm dengan cetak hitam pada kertas magenta tersebut sebagai prangko termahal yang pernah dijual dalam lelang dan benda termahal berdasar ukuran dan bobot, demikian menurut rumah lelang.

“Ini menjadi harga tertinggi yang pernah dibayar untuk satu prangko,” kata David Redden, kepala bagian buku dan manuskrip seluruh dunia pada Sotheby’s. “Ini selalu menjadi prangko paling terkenal di dunia. Ini adalah salah satu benda dengan mistik besar yang tumbuh selama bertahun-tahun,” katanya.

Rekor penjualan selembar prangko sebelumnya adalah sekitar 2,2 juta dolar AS untuk satu prangko Swedia, Treskilling Yellow, salah warna tahun 1855 yang terjual tahun 1996.

Prangko Guyana Inggris dijual oleh jutawan John du Pont, pewaris perusahaan kimia du Pont yang meninggal dunia di penjara pada 2010 dalam usia 72 tahun. Ia menjalani hukuman penjara karena menembak juara gulat Amerika Serikat, David Schultz, tahun 1996.

Awal tahun ini perkumpulan penggemar prangko Royal Philatelic Society di London menilai ulang keaslian prangko yang dibeli du Pont pada 1980 dengan harga 935.000 dolar AS tersebut. Keasilan prangko itu dinilai pertamakali pada 1935.

Prangko magenta satu sen dari Guyana Inggris itu adalah salah satu prangko awal dunia. Tahun 1856, di Guyana Inggris — sekarang Republik Guyana, kepala pos setempat pernah meminta penerbit surat kabar mencetak sejumlah perangko, ketika pasokan dari Inggris—yang mencetak prangko itu-- terputus.

Masih ada beberapa edisi prangko empat sen yang dikeluarkan oleh negara Amerika Selatan, tetapi ini adalah satusatunya prangko satu sen. Prangko itu sejak 1873 sudah tidak

Prangko Guyana Inggris yang dipamerkan di rumah lelang Sotheby’s di London, Inggris.

pernah diperlihatkan ke publik.

Prangko itu ditemukan kembali pada 1873 oleh seorang anak sekolah berusia 12 tahun bernama L. Vernon Vaughan yang tinggal di Guyana bersama keluarganya. Ia menemukan prangko itu dalam tumpukan kertas-kertas keluarga.

Ia menyimpan prangko itu dalam kumpulan koleksinya kemudian menjualnya pada seorang kolektor di Guyana. Prangko itu dibeli oleh Philippe la Renotiere von Ferrary yang dikenal sebagai kolektor perangko ternama.

Koleksinya kemudian disumbangkan ke museum pos di Berlin yang kemudian diambil Prancis sebagai rampasan perang dari Jerman dan dijual pada 1922. Perangko itu dijual beberapa kali sebelum dibeli du Pont. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Positif Gunakan Narkoba

Bangga Wakili KLU KEDUA orang tua Ali Shabran AzZaki (11), patut berbangga karena putra keduanya, telah terpilih sebagai Juara I pada Lomba Sains tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum lama ini.

Siswa Kelas IV MI Maraqitta’limat (MI-MT) Desa Anyar Kecamatan Bayan, ini keluar sebagai (Suara NTB/ari) juara setelah menAli Shabran Az-Zaki gumpulkan poin tertinggi di antara 36 peserta dari 12 MI se-KLU. Zaki - sapaan akrabnya, diketahui masyarakat sekitarnya, adalah putra dari keluarga kurang mampu. Meski demikian, kondisi ekonomi justru bukan halangan untuk berprestasi di bidang intelegensia. Pada perlombaan Matematika dan IPA tingkat MI, ia dinobatkan sebagai Juara I dan berhak mewakili KLU pada mata lomba Sains tingkat Provinsi, 26 Juni mendatang. “Saya bersyukur, dan berterima kasih atas bimbingan orang tua serta ibu bapak guru di sekolah,” kata Zaki, Rabu (18/6).

Siswa kelahiran 23 Desember 2003 ini mengakui tak punya trik khusus untuk keluar sebagai juara. Karena belajar dan belajar seolah menjadi “makanan”nya. Pagi hari menimba ilmu di sekolah, malamnya di rumah, ia ulangi pelajaran serupa untuk menguatkan ingatan. Dorongan orang tua memberinya semangat, meski perlengkapan dan alat mainan pengasah otak tak ia miliki.

Besarnya keinginan untuk maju menempanya untuk meraih hasik lebih baik diantara rekan sekelasnya. Sadar akan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang mampu, Zaki bahkan bercita-cita merubah hidup keluarga dengan menjadi dokter.

“Cita-cita saya ingin menjadi dokter agar bisa membantu orang miskin dalam hal pelayanan kesehatan”, katanya tersipu. Meski biaya untuk menjadi dokter tak murah dan tak mudah, namun apa salahnya jika harus bercita-cita tinggi.

Untuk mengejar cita-citanya tersebut, siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta’limat Desa Anyar ini terus belajar mendalami ilmu yang bukan saja di bidang keagamaan, tapi juga di bidang Sains. (ari)

Unram Anulir Kelulusan Dua Peserta SNMPTN Mataram (Suara NTB) Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Mataram (Unram), dua orang di antaranya dianulir. Pembatalan ini dilakukan berdasarkan hasil tes kesehatan yang dinyatakan keduanya positif menggunakan narkoba.

Ketua Panitia SNMPTN Unram Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, menyebut kedua orang tersebut dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba setelah tim kesehatan Unram melakukan pemeriksaan atas kesehatan seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam SNMPTN. Atas temuan itu, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pihak Unram menganulir kelulusan SNMPTN dua orang bersangkutan. Dibandingkan tahun sebelumnya, Karyadi mengaku jumlah pe-

serta yang tercatat lulus SNMPTN, namun dianulir karena positif menggunakan narkoba jauh lebih besar mencapai 28 orang.

“Setelah ada hasil dari tim kesehatan, dua orang dinyatakan sebagai pengguna dan langsung kita anulir dari kelulusan SNMPTN. Karena ini syarat mutlak masuk di Unram harus bebas dari narkoba, meski dinyatakan lulus.

Kita sudah kasih tahu orang tuanya mengenai hasil tes ini,” terang Karyadi.

Selain ditemukannya

fenomena pengguna narkoba di tengah-tengah penerimaan calon mahasiswa baru, fenomena lainnya adalah tingginya angka calon mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang pascalulus SNMPTN mencapai 300 orang. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3 persen.

Padahal berbagai sosialisasi telah dilakukan pihak Unram, seperti sosialisasi mengenai tata cara melakukan daftar ulang, baik melalui media, website dan lainnya.

”

Setelah ada hasil dari tim kesehatan, dua orang dinyatakan sebagai pengguna dan langsung kita anulir dari kelulusan SNMPTN. Karena ini syarat mutlak masuk di Unram harus bebas dari narkoba, meski dinyatakan lulus. Kita sudah kasih tahu orang tuanya mengenai hasil tes ini Lalu Wirasapta Karyadi “Kalau analisis saya kenapa mereka tidak melakukan daftar ulang barangkali mereka tidak puas, karena merasa tidak sesuai dengan jurusan pilihan yang dipilih. Jadi mereka yang tidak daftar ulang kita

anggap mengundurkan diri dan kita tidak akan mentolerir mereka karena waktu daftar ulang bagi yang lulus SNMPTN sudah berakhir pada 16 Juni kemarin,” terangnya. (dys)

Seragam Sekolah Wajib Dilengkapi ’’Badge’’ Merah Putih

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN - Siswa TK PGRI 4 Cakranegara menunjukkan kebolehan ketika acara perpisahan di sekolahnya, Selasa (17/6) lalu.

TK PGRI 4 Cakranegara Gelar Acara Perpisahan Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 53 siswa Taman Kanak–Kanak (TK) PGRI 4 Cakranegara menggelar acara perpisahan, Selasa (17/6) lalu.

Acara yang digelar sekolah yang berada satu atap dengan SDN 37 Cakranegara, terlihat sangat meriah, dengan aksi–aksi siswa yang menghibur tamu undangan.

Kepala SDN 37 Cakranegara, Hj. Sri Suhartini, S.Pd, mengatakan, kegiatan perpisahan merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap tahun-

nya. Perpisahan kali ini sambungnya, dihiasi dengan menari, menyanyi dan lainnya.

Selain itu, ujarnya, peserta didik yang akan masuk ke jenjang sekolah dasar (SD) diberikan hadiah atau kenang–kenangan, khususnya kepada kelompok siswa yang rajin serta aktif mengikuti pembelajaran satu semesternya. Tujuan pemberian tersebut sambungnya, untuk memotivasi atau merangsang minat belajar siswa. “Mereka dibagikan hadiah, tapi yang ra-

jin masuk serta aktif di dalam kelas,” sebutnya.

Secara umum, katanya, kemampuan siswa sudah relatif bagus. Hal ini dilihat dari keaktifan serta kreativitas yang ditunjukkan. Sri berharap, orangtua juga ikut membantu serta memberikan dukungan untuk peningkatan kreativitas siswa.

Dia berharap, setelah masuk di bangku sekolah dasar, siswa tetap memacu diri untuk belajar dan ditekankan untuk bisa membaca. (cem)

Surabaya (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menerbitkan Permendikbud 45/2014 tentang seragam yang mewajibkan badge merah-putih berukuran 3x5 centimeter di dada kiri pada seragam nasional mulai dari SD hingga SMA/SMK. “Kewajiban mulai tahun ajaran baru 2014 itu tidak ada hubungannya dengan agenda lima tahunan (Pilpres), karena untuk Indonesia Jaya, bukan Indonesia Hebat atau Indonesia Bermartabat,” kata dia di Surabaya, belum lama ini.

Mendikbud menjelaskan, banyak sekolah yang menerapkan seragam sekolah, sehingga terjadi perbedaan. “Misalnya, soal jilbab di Bali yang ramai, karena itu Permendikbud 45 itu meluruskan seragam pada fungsi sebenarnya yakni mengeliminasi status dan kelas sosial di sekolah dan membangun karakter siswa,” ujarnya.

Oleh karena itu, seragam harus menghapus perbedaan kaya dan miskin atau perbedaan-perbedaan lainnya.

“Karena itu untuk soal jilbab itu tidak boleh ada larangan dan juga tidak boleh ada pak-

saan, kecuali pada sekolah agama,” jelasnya.

Permendikbud 45 juga mengembalikan seragam pada fungsi membangun karakter karena itu badge merahputih akan diwajibkan pada seragam nasional mulai tahun ajaran baru, kecuali seragam sekolah (seragam identitas sekolah) dan seragam pramuka.

“Soal seragam sekolah pakai batik juga terserah kepada sekolah, bahkan mungkin saja sekolah mengadakan lomba membatik dan hasilnya dijadikan seragam sekolah setempat. Yang jelas, seragam itu bersifat personal, artinya seragam itu disediakan oleh orang tua,” ucapnya.

Mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya itu menyatakan sanksi akan diberlakukan seperti halnya sanksi kepada pelajar yang tidak mengenakan seragam. “Identitas merah-putih itu penting karena identitas itu akan sangat terasa pada sekolahsekolah di kawasan perbatasan. Badge merah putih akan menunjukkan We are Indonesia sehingga mereka akan bangga terhadap bangsa dan negaranya,” tegasnya. (ant/bali post)

Ponpes Bani Sanusi Gunungsari

Kembangkan Pendidikan Formal Modern Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Bani Sanusi Gunungsari awalnya hanya pendidikan non formal. Berdiri tahun 1960 ponpes ini menggunakan metode pembelajaran halaqah untuk membentuk karakter generasi bangsa yang cerdas dan berkompeten serta berlandaskan pada penguatan keagamaan yang baik. Kini, ponpes ini mulai mengembangkan pendidikan formal modern.

SEIRING dengan perkembangannya tahun 2009, yayasan ini pun berubah menjadi pendidikan formal dengan membuka jenjang pendidikan SMP dan SMA Al’Ashriyah. Dengan jumlah siswa pertama SMP Al’ Ashriyah 19 orang dan SMA Al’Ashriyah 27 siswa. ”Alhamdulillah sekarang berjumlah 178 siswa,” papar Kepala SMP Al’ Ashriyah H. Faedullah Agussalim, saat ditemui di kompleks Ponpes Bani Sanusi, Rabu (18/6).

Untuk tahun ini saja tingkat SMP itu yang lulus 22 siswa dan tingkat SMA 28 siswa keduanya lulus 100 persen. Dalam mewujudkan cita-cita itu mengingat pendidikan mempunyai peranan penting untuk mem-

bentuk akhlak serta budi pekerti mulia dan dalam mencerdaskan bangsa serta untuk menanamkan ideologi dalam proses integrasi nasional.

Faedullah memaparkan, untuk metode pembelajaran pihaknya menggunakan metode 18 jam belajar, yakni 8 jam pagi dan sisanya pagi dengan malam. Dalam hal ini pihak yayasan pun mengkhususkan mata pelajaran Bahasa Arab yakni Nahwu dan Sharaf. “Mata pelajaran ini sudah sejak yayasan ini berdiri dan hingga sekarang terus dikembangkan, dengan harapan semua siswa bisa menguasai kitab lewat pintu masuknya pelajaran Bahasa Arab ini,” terangnya.

Dalam mengembangkan pendidikan formal dan non formal pihak yayasan menyediakan pengajar yang profesional dalam bidang mereka masing-masing yang terdiri dari 43 orang guru.

Salah satu nama besar Drs TGH Munajib Khalid yang merupakan penceramah kondang di Kabupaten Lombok Barat.

Sementara TGH Syukri, Pembina Yayasan, mengatakan lembaga pendidikan yang dikembangkan bukan murni lembaga pendidikan Islam, tapi lembaga pendidikan ponpes dengan metode modern. Ada dua bahasa yang dikhususkan yakni pembelajaran tata Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

Untuk terus mengembangkan mutu pendidikan ini, Syukri menjelaskan ke depan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan MFL (Music For Lombok). Khususnya pengembangan bahasa dan seni serta musik tradisional Lombok.”Tahun depan kami kedatangan tamu dari luar negeri sebanyak 30 orang khusus untuk mengajar dan

(Suara NTB/her)

SANG JUARA - Siswa SMP Al’ Ashriyah Ponpes Yayasan Bani Sanusi memperlihatkan sejumlah trofi, piala dan piagam yang diraih dalam berbagai kejuaraan. mendalami tradisi dan seni bahasa yang ada,” terangnya.

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran formal dan non formal serta mengembangkan bakat pribadi siswa YBS mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, kegiatan keagamaan seperti Hifzul Qur’an, Tilawatul Qur’an, Bedah Kitab, kegiatan olahraga, pencak silat, senam dan pengembangan keterampilan seperti kaligrafi,

pelatihan da’i, aplikasi komputer, teater, dan pelatihan khusus pencak silat kampung.

Adapun beberapa prestasi yang didapatkan siswa sekolah ini dari 2010 juara 1 tingkat provinsi lomba pembuatan flm dan sutradara flm dalam kontes flm Indie. Tahun 2014 peringkat 4 nasional Kejurnas motorcross di Bali, Juara 1 Komite Lemkari Tingkat Nasional dan Juara 1 pencak silat se-obar. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 19 Juni 2014

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014 Jumat, 20 Juni 2014 Kolombia vs Pantai Gading 00.00 Wita

Seperti Laga Final

Uruguay vs Inggris 03.00 Wita

Sao Paulo Laga Grup D antara Inggris melawan Uruguay Jumat (20/6) dini hari nanti ibarat laga final bagi kedua kubu. Sebab, kekalahan di laga ini berarti akhir petualangan mereka di Piala Dunia 2014. Inggris tengah dirundung kemelut terkait peran Wayne Rooney yang belakangan banyak mendapat sorotan.

Fortaleza Pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari mengatakan, tim tuan rumah Piala Dunia punya alasan untuk puas dengan penampilan mereka kendati ditahan imbang 0-0 dalam pertandingan Grup A oleh Meksiko di Fortaleza, Selasa waktu setempat.

Tim Selecao berjuang untuk menembus lini belakang Meksiko di Stadion Castelao, dan ketika mereka berhasil dimentahkan oleh kiper Guillermo Ochoa, yang melakukan tiga penyelamatan, dua dari Neymar dan satu dari sundulan Thiago Silva.

Namun di depan media Scolari menegaskan bahwa Brasil masih berada di jalur menuju babak 16 besar, dengan hasil imbang melawan Meksiko dan kemenangan 3-1 atas Kroasia pada pertandingan pembuka di Sao Paulo.

“Menurut saya - ini pendapat saya, bukan para kritikus tim bermain lebih baik dibanding saat melawan Kroasia,” katanya. “Terdapat sedikitnya peningkatan 10 persen dibanding saat menghadapi Kroasia. “Tim telah berkembang.

Kami masih bisa meningkat, kami masih bisa lolos ke putaran berikutnya. Kami menunjukkan kualitas, karenanya saya puas.”

Kamerun dan Kroasia bertemu dalam pertandingan Grup A lainnya di Manaus, Rabu, namun tanpa memperhitungkan apa yang terjadi pada pertandingan itu, Brasil sadar bahwa satu kemenangan melawan Kamerun di Brasilia pada 23 Juni akan memastikan tempat mereka pada fase sistem gugur.

“Meksiko kurang lebih bermain seperti kami. Penguasaan bola mereka nyaris sama, dan jumlah tembakan ke gawang yang sama. “Hasilnya bukan yang kami inginkan tetapi yang luput dari kami hanyalah gol.” Aspek yang paling membanggakan dari penampilan Brasil terjadi di lini belakang, tempat kapten Silva seperti biasanya memimpin bersama David Luiz.

Mereka bersama-sama memadamkan ancaman Oribe Peralta, striker yang mencetak gol Meksiko saat menang 10 atas Kamerun, Jumat lalu, dan juga menyarangkan kedua gol ketika El Tri menundukkan Brasil 2-1 pada final Olimpiade London 2012.

“Seiring dengan berlalunya pertandingan kami berkembang dalam berbagai hal, tetapi orang mulai ragu ketika Anda tidak meraih kemenangan bersama perkembangan tersebut,” kata David Luiz yang sekarang gabung ke Paris Saint-Germain seperti dikutip AFP. “Kami tetap tenang hari ini, bahkan ketika kami kesulitan. Kami sudah tahu apa yang akan terjadi karena pemain Meksiko bergerak dengan baik dan mereka sangat berkualitas di lini tengah.” Tim Brasil sekarang punya waktu istirahat sehari sebelum kembali berlatih di Teresopolis, Kamis, untuk menyiapkan diri menghadapi pertandingan melawan Kamerun. (ant/bali post)

Fellaini Bersinar Bersama Belgia Belo Horizonte Marouane Fellaini bersinar bersama tim nasional Belgia di Piala Dunia 2014 dengan gol indah dari sundulan kepala dan mengantarkan kemenangan 2-1 atas Aljazair, pada pertandingan Grup H, Rabu dini hari.

Pemain yang berposisi di tengah ini, meredup penampilannya dengan tidak mencetak satu gol selama satu musim bersama klub Manchester United, setelah pada musim sebelumnya rajin membuat gol bersama klub lamanya Everton.

Namun, musim buruk seakan terlupakan, saat pemain kribo berusia 26 tahun itu masuk menggantikan Mousa Demble, mengubah umpan silang Kevin De Bruyne menjadi gol lewat sundulan kepalanya. Gol Fellaini tersebut membuat kedudukan imbang setelah sebelumnya Aljazair unggul terlebih dahulu lewat tendangan penalti Feghouli.

Fellaini memainkan peran yang besar dalam pertandingan melawan Aljazair tersebut. “Kami sedikit kesusahan di babak pertama. Kami memiliki masalah menghadapi tim Aljazair yang bagus namun pada akhirnya kami menang. Itu yang penting,” kata Fellaini kepada wartawan.

Terkenal karena rambut bergaya afronya (kribo), Fellaini menujukan gol itu untuk keluarganya yang datang untuk menonton ke Brazil. “Gol ini untuk keluargaku yang sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melihatku,” kata dia.

Pelatih Aljazair Vahid Halilhodzic dengan rendah hati memuji Fellaini dan mengatakan bahwa anak asuhnya kelelahan dan tidak berdaya menghadapi para pemain pengganti Belgia. “Fellaini adalah salah satu penyundul bola terbaik di Eropa, dia memberikan nilai positif kepada tim, dia yang merubah segalanya,” kata dia.

Sementara itu, pelatih Belgia Marc Wilmots mengatakan dia selalu ingin memasukkan Fellaini di babak kedua setelah menggunakan pemain lain untuk menghadapi Aljazair di babak pertama.

“Ya, saya bisa saja memasukkan dia di awal pertandingan, namun lebih penting untuk memiliki tim teknik untuk menjaga penguasaan bola,” kata dia. “Saya tahu waktu itu akan tiba, kami harus tetap tenang,” pungkas Wilmots. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUNDULAN - Marouane Fellaini mencetak gol sundulan setelah Belgia sempat tertinggal dari Aljazair.

Dimainkan sejak awal, dicoret, digeser. Itulah yang dilihat publik Inggris terhadap opini apa yang semestinya diambil Roy Hodgson terhadap Wayne Rooney.

Umpan silang penyerang Inggris itu mampu dituntaskan oleh Daniel Sturridge untuk membuat Inggris menyamakan kedudukan saat melawan Italia pada pertandingan pembukaan yang dimainkan pada Sabtu namun, dimainkan di posisi kiri, Rooney terlihat kurang bugar dan beberapa kali kesulitan saat harus membantu pertahanan, lapor Reuters.

Meski terdapat suarasuara yang menyarankan agar Rooney dibangku cadangkan, Hodgson kelihatannya akan memberi dia peran di tengah di belakang Sturridge, mendorong Raheem Sterling untuk bermain lebih melebar di sektor kanan Uruguay.

Kecepatan Sterling, Sturridge, dan Daniel Welbeck dapat menimbulkan masalahmasalah nyata bagi pertahanan tim Amerika Selatan itu, yang kerepotan membendung permainan langsung Kosta Rika saat mereka kalah 1-3 pada pertandingan pertama fase grup.

Ketika Inggris kalah 1-2 pada Sabtu yang merupakan kekalahan perdana di pertandingan pembukaan Piala Dunia sejak 1986, mereka akan menghadapi pertandingan kedua di Corinthians arena dengan pola pikir penuh kepercayaan diri setelah tampil tanpa rasa takut dan penuh kecepatan saat melawan Italia.

Sturridge disebut-sebut banyak orang berada di level yang menjanjikan untuk masa depan, namun ia berkata bahwa Inggris tidak boleh puas dengan menjadi tim yang kalah

hanya karena kurang beruntung.

“Pada akhirnya ini semua hanyalah mengenai hasil-hasil, bukan penampilan, dan kami menyadarinya pula sebagai tim,” ucapnya pada Senin.

Sementara itu, Uruguay akan memperlakukan pertemuan melawan Inggris pekan ini selayaknya partai final Piala Dunia 2014 dan penyerang bintang Luis Suarez dapat turut tampil, kata pelatih Oscar Tabarez, seperti dikutip AFP. “Itu laga final dan kami harus menang,” kata Tabarez mengomentari laga Grup D yang akan berlangsung Sao Paulo, Jumat WIB nanti, di mana kedua tim membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang melanjutkan ke babak 16 besar.

“Kami tidak bermain buruk di laga pertama, namun kami dilukai oleh gol-gol Kosta Rika.

Kami tidak bisa menerapkan

Pelatih: Óscar Tabárez

strategi kami dalam laga itu.”

Ia juga mengatakan para pemain jangan terlalu larut dalam kekalahan atau justru pesimistis.

“Tim sudah belajar menerima kekalahan, dan sejak hari ini kami akan melangkah maju.”

Tabarez mengaku belum memilih tim yang akan diturunkan saat menghadapi Inggris.

Sementara penye-

rang Liverpool, Suarez, yang sempat menjalani operasi lutut tiga pekan lalu, disebutnya sudah pulih. (ant/ bali post)

Stadion: Arena Corinthians, São Paulo

Tenis Lapangan

Tim Kota Mataram Unggul di Beregu Putri Matarm (Suara NTB) Tim beregu Kota Mataram tampil gemilang di nomor beregu putri di pertandingan tenis lapangan yang berlangsung di Lapangan Bulog NTB, Rabu (18/ 6) kemarin. Mereka yang diperkuat Ni Putu Dewi Asri dkk berhasil mengalahkan Lombok Timur (Lotim) di lagi final. Hasil itu menempatkan Kota Mataram sebagai juara beregu putri, disusul Lotim dan Kota Bima

serta Kabupaten Bima diperingkat kedua dan ketiga.

Pada pertandingan final beregu putri, tunggal pertama Kota Mataram Ni Putu Dewi Astri berhasil mengalahkan tunggal putri Lotim Mitha. Putu Dewi menang 6-0 dan 6-1 atas Mitha. Kemenangan itu menempatkan Kota Mataram unggul 1-0 dari Lotim.

Di pertandingan berikutnya, tunggal putri Kota Mataram Ni

Nyoman Vebriasri juga sukses memenangkan pertandingan.

Meskipun sempat kewalahan saat meladeni permainan enerjik Dessya dari Lotim namun ia berhasil unggul. Dessya yang bertubuh lebih kecil dari Nyoman, berhasil membuat Nyoman ngosngosan. Namun berkat pengalaman bertanding yang dimiliki Nyoman, membuatnya berhasil meredam permainan Dessya. Nyoman menang 2-6 dan 2-6. (fan)

Kempo

Mataram Keluar Sebagai Juara Umum

Mataranm (Suara NTB) Mataram berhasil keluar sebagai juara umum pertandingan di Cabor Kempo di Porprov XI, yang digelar dari tanggal 16 hingga 18 Juni. Kontingen Mataram meraih 15 medali dengan enam emas, empat perak dan lima perunggu.

Selanjutnya, dengan perolehan medali yang sama didapatkan oleh Kabupaten Lombok Barat dengan 15 medali, empat emas, empat perak dan tujuh perunggu. Pada posisi

ketiga diraih oleh Kabupaten Bima, dengan total 10 medali, empat emas, empat perak dan dua perunggu. Posisi keempat, diraih oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan peraihan sembilan medali, dua emas, dua perak dan lima perunggu.

Sementara, Kota Bima dan Kabupaten Dompu samasama meraih lima medali dengan perolehan dua emas dan dua perak. Dilanjutkan, Sumbawa dengan enam medali, satu emas, dua perak dan tiga

perunggu. Disusul, Kabupaten Lombok Timur yang hanya menyumbangkan dua medali yakni satu emas dan satu perak. Posisi paling bawah diraih Kabupaten Lombok Utara dengan perolehan empat medali perunggu.

Kejuaraan Cabang Olahraga Kempo langsung ditutup dengan penyerahan medali kepada masing - masing kontingen yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat dan Kabupaten Dompu. (cem)

Karate dan Tarung Derajat

Mataram dan Sumbawa Mendominasi Mataram (Suara NTB) Pertandingan cabang olahraga karate dan tarung derajat telah berakhir,Rabu (18/6) kemarin. Kota Mataram berhasil meraih medali emas terbanyak di cabor karate, sementara Sumbawa meraih medali emas terbanyak di cabang olahraga tarung derajat.

Di cabang olahraga karate Kota Mataram berhasil memboyong 6 emas, 8 perak 3 perunggu. Disusul Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 3 emas dan 4 perunggu, serta Sumbawa , 2 emas 3 perak 1 perunggu di peringkat dua dan tiga. Selanjutnya, Kabupeten Loteng menempati peringkat empat dengan meraih 2 emas, 2 perak dan 5 perungggu, disusul Lobar 2 emas dan 4 pe-

runggu, serta Lotim 1 emas, 1 perak 4 perunggu, Kabupaten Bima 2 perak dan 2 perunggu, selanjutnya Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Dompu samasama meraih 3 perunggu.

Koordinator Pertandingan Karate, Ahkwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram,Rabu (18/6) kemarin menjelaskan, hasil perolehan medali emas terbanyak itu menempatkan Kota Mataram sebagai juara umum di cabang olahraga karate.

Raihan medali terbanyak Kota Mataram tersebut diraih di enam kelas dari 16 kelas yang dipertandingkan di cabor karate Porprov NTB. Sementara itu Panpel pertandingan cabang olahraga tarung derajat, Dedy Noor Chol-

Daniel Sturridge

Edinson Cavani

(Suara NTB/ist)

Scolari Puji Brasil Walau Imbang Lawan Meksiko

(Suara NTB/ist)

Jepang vs Yunani 06.00 Wita

ish melaporkan bahwa perolehan medali emas terbanyak di tarung derajat diraih oleh Sumbawa dengan 6 emas, 2 perak dan 4 perunggu, disusul Kabupaten Dompu, 4 emas, 2 perak dan 6 perunggu, dan Lotim 2 emas, 3 perak dan tiga perunggu. Hasil perolehan medali emas terbanyak itu menempatkan Sumbawa sebagai juara umum di cabang olahraga tarung derajat.

Cabang olahraga tarung derajat mempertandingkan sebanyak 15 kelas, yakni 10 kelas putra dan 5 kelas putri. Para atlet yang juara dalam laga final itu akan dipersiapkan untuk membela tim NTB di ajang Pra-PON hingga PON yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar) 2016. (fan)

Pelatih: Roy Hodgson

Porprov NTB 2014

Dominasi Lobar Belum Tertandingi Mataram (Suara NTB) Hingga hari ketiga pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus memimpin perolehan medali sementara. Selanjutnya disusul Kabupaten Sumbawa Barat di urutan kedua serta Kota Mataram di peringkat ketiga.

Perolehan medali emas Lombok Barat terus melejit tajam setelah mendominasi perolehan medali emas di cabang olahraga (cabor) senam dengan raihan 5 medali emas dan 2 perak, selanjutnya meraih 6 medali emas, 3 perak dan 2 perunggu di cabang olahraga renang. Selain itu juga merebut beberapa keping medali di cabor kempo dan karate.

Sementara itu, perolehan medali emas Kabupaten Sumbawa juga terus bergeser naik setelah mengumpulkan medali emas di cabor tarung derajat, begitu juga Kota Mataram yang mendominasi perolehan medali emas di cabor karate juga bergeser naik diperingkat dua.

Informasi yang diterima

Suara NTB, Rabu (18/6) kemarin Kota Mataram mendominasi perolehan medali di pertandingan karate, yakni dengan 6 emas, 8 perak dan 3 perunggu, selanjutnya Kabupaten Dompu juga berhasil mendulang medali emas terbanyak sementara di cabor panjat tebing.

Perolehan medali emas ini masih bersifat sementara pasalnya masih terdapat sejumlah cabor yang masih bertanding hingga berita ini ditulis. Di cabang olahraga renang, atetik, pencak silat yang memperebutkan medali emas terbanyak masih sedang berlangung, demikian cabor tinju, panjat tebing, voli indoor dan lainnya masih berlangsung.

Kontingen Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang sebelumnya tak pernah diprediksi akan memimpin kelasemen perolehan medali emas di Porprov NTB terus mengumpulkan medali emas terbanyak. Hingga saat ini perolehan medali emas Lobar sudah mencapai 25 medali emas, dari total 273 emas yang diperebutkan di 23 cabor. (fan)

Perolehan Sementara Medali Porprov NTB 2014 No

Kabupaten/Kota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lombok Barat Sumbawa Kota Mataram Kabupaten Bima Dompu Kota Bima Lombok Timur Lombok Tengah KSB KLU

Emas Perak Perunggu Total 25 18 16 11 11 8 8 6 4 1

9 12 23 14 8 11 10 12 5 1

15 13 23 10 14 16 10 20 14 3

49 43 72 35 33 35 28 38 23 5

Hingga Rabu, (18/6), Pukul 19.00 Wita

SUARA NTB

Kamis, 19 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

MAINAN ANAK

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

SALON

PERAWATAN AC

KONTRAKAN

KOMPUTER

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 19 Juni 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

SULAM BIBIR

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Jendela Sastra LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Halaman 14

Kamis, 19 Juni 2014

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yaitu : Pertama kepada Pemerintah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kedua kepada DPRD selaku mitra pemerintah daerah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LKPJ). Ketiga kepada masyarakat : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.

1.1. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa 1.1.1. Kondisi Geografis Daerah 1.1.1.1. Batas wilayah administratif 1.1.1.2. Luas Wilayah.

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah mencapai 11.556,44 Km² (45,52% dari luas Provinsi NTB), yang terdiri dari daratan 6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km².

Jumlah Penduduk Selama kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2012 sampai 2013), penduduk Kabupaten Sumbawa telah meningkat yaitu dari 501.138 pada tahun 2012 menjadi 558.761 pada tahun 2013. Tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2012-2013 adalah 2,35. Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2012 2013 adalah pada kisaran 1.72%.

1.1.1.3. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan setiap kurun waktu 10 tahun, secara rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa 1,5%.

Dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012-2013 terjadi penambahan penduduk sebanyak 57.623 jiwa. Namun bila dibandingkan periode 1980-1990 yang bertambah 61.148 jiwa maka penambahan penduduk dua tahun terakhir masih lebih rendah.

Jika dilihat rata-rata pertumbuhan penduduk dari kurun waktu 1980-2010 terjadi trend penurunan rata-rata pertumbuhan penduduk hampir separuhnya (dari 2,95% per tahun menjadi 1,53% per tahun). Data ini menggambarkan keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa dalam 10 tahun terakhir.

ikan Nasional Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 100,89 persen dan 110,39 persen, sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 83,44 persen. Meskipun demikian, angka partisipasi pendidikan Kabupaten Sumbawa perlu terus-menerus ditingkatkan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 6,01 tahun. Meskipun pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7– 12 tahun sudah hampir 100 persen, angka partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun dan penduduk usia 16–18 tahun masing-masing baru mencapai 83,5 persen dan 53,5 persen. Untuk itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat agar dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan penduduk.

1.2.2.7. Kesehatan Indikator kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Harapan Hidup (AHH) dan penderita gizi buruk. AKB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2005 tercatat sebanyak 121 kasus bayi lahir mati (1,42%) dari jumlah kelahiran. tahun 2008 tercatat sebanyak 93 kasus (0.92%) dari jumlah kelahiran, dan pada tahun 2010 turun menjadi 81 kasus (0,74%).

AKI juga menunjukkan trend penurunan dari 136 kasus di tahun 2005, menjadi menjadi 87 kasus pada tahun 2008 dan turun lagi menjadi 62 kasus pada tahun 2009 serta .Adapun AHH menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 menjadi sekitar 68 tahun dari kondisi 66 tahun pada tahun 2005. Sedangkan prevalensi gizi buruk juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 197 (2009) menjadi 180 pada tahun 2010. Perbaikan indikator kesehatan masyarakat ini didorong oleh berhasilnya program revitalisasi puskesmas dan kampanye PHBS yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas adalah cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. Kuota jaminan kesehatan di Kabupaten Sumbawa sebesar 233 dengan rincian sebagai berikut: - Jamkesmas : 174.655 - Jamkesda NTB : 37.020 - Jamkesda Sumbawa : 21.384 Sedangkan cakupan layanan jaminan kesehatan di puskesmas adalah sebesar 129.309 dan RSUD sebesar 27.890.

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan, antara lain dilihat indikator angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang.

Sampai dengan akhir tahun 2013 telah tersedia 25 Puskesmas. Penyediaan sarana kesehatan ini adalah ditujukan untuk golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi.

Kondisi Perekonomian 1.1.1.2. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan pengukuran kinerja secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 115,76%. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pencapaian indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, namun derajat pencapaiannya termasuk dalam kategori baik. Selain itu, juga terdapat beberapa indikator melebihi target yang ditentukan yaitu Produktivitas jagung (Ton/Ha), Produksi jagung (Ton), Pencetakan sawah baru (Ha) seperti tersaji pada Tabel dibawah ini :

1.1.1.4. Ketenagakerjaan Dari struktur umur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2007 sampai tahun 2011, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas (usia produktif) di atas 66%..

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa tahun 2006 sebesar 72,32%, sebesar 73% pada tahun 2007, 72% tahun 2008, 65,51% tahun 2009, dan 75,21% pada tahun 2010 dan 78,85 pada tahun 2012 dengan lapangan usaha terbesar pada sektor pertanian.

Grafik 1.3 Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Menurut Jenis Pekerjaan Tabel 1.11.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Sumbawa di Luar Negeri Tahun 20042012

Tanaman padi yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat merupakan komoditas strategis. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah lumbung padi secara regional bahkan nasional. Dalam kurun waktu 2005-20013 terjadi peningkatan luas panen dari 54.212 Ha menjadi 90.897 atau 77,67%, sedangkan produksinya meningkat 91,03% dari 241.241 ton menjadi 460.849 ton, demikian pula produktivitasnya mengalami kecenderungan naik walaupun terjadi fluktuasi produktivitas yang diakibatkan oleh bencana naik dimana secara absolut produktivitas tahun 2005 sebesar 13,93% dari 4,45 ton/ha menjadi 5,07 ton/ha pada tahun 2013. Peningkatan indikator tersebut semua diatas rata-rata NTB. Produksi padi pada tahun 2013 mencapai 460.849 ton atau meningkat 8,98 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Jumlah tersebut setara dengan jumlah beras 322.594 ton, dan kebutuhan beras di dalam daerah masih dapat dipenuhi dengan jumlah produksi padi sebesar itu.

Pada tahun 2013, rata-rata harga gabah di tingkat petani untuk kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP) berkisar Rp 2.500 per Kg sampai Rp 3.500 per Kg. Harga itu memotivasi petani untuk melakukan budi daya tanaman padi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi dan produktivitas padi yang cukup berarti selama tahun 2012 hingga tahun 2013. Selain itu, perdagangan antarpulau dan wilayah menjadi semakin dinamis yang ditunjukkan dengan berkembangnya perdagangan dari daerah surplus ke daerah minus beras.

Produksi jagung dan kedelai pada tahun 2013 masing-masing sebesar 195.024 ton dan 7.304 ton, masing-masing meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Dalam rangka menjaga stok beras, dilakukan pembinaan kelompok lumbung yaitu 11 lumbung. Jumlah stok setara beras (ton) sebesar 42.809,20 ton.

Perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa, hasil registrasi tahun 2006-20013 menunjukkan statistik sebagai berikut.

Tabel 1.36 Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa (ekor)

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa beberapa tahun terbitan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Tabel 1.10 di atas, data jumlah pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, tercatat sebesar 5.368 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 4.500 orang (83,83%). Penyerapan tenaga kerja dari Kabupaten Sumbawa di luar negeri menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pertahun (tahun 2004-2009) sekitar 1,34%, dan di tahun 2010 menurun sebesar 39,73% dari tahun 2009. Proporsi terbesar dari tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri adalah berjenis kelamin perempuan yang mencapai lebih dari 90%.

1.1.1.1. Pendidikan Indikator kinerja kunci penyelengara-an urusan wajib pendidikan adalah capaian angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

AMH menunjukkan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sudah mencapai 99,51%. APK jenjang SD/MI dari 103,09 pada tahun 2005 meningkat tajam menjadi 106,17 di tahun 2012 dan 100,89. APK SMP/MTs naik dari 86,28 menjadi 92,96 pada tahun 2012 dan 110,39 pada tahun 2013, APK SMA/SMK/MA juga naik dari 62,31 pada tahun 2005 menjadi 80,44 pada tahun 2012 dan 83,44 pada tahun 2013. Sedangkan APM SD/MI naik dari 87,82 menjadi 99,02 tahun 2012 dan 99,13; APM SMP/MTS dari 64,36 menjadi 89,4 pada tahun 2012 dan 98,25 tahun 2013 dan APM SMA/SMK/MA naik dari 39,87 menjadi 63,82 tahun 2012 dan 85,88 pada tahun 2013.

Dari sisi ketersediaan fasilitas, jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/sederajat adalah 363 sekolah, SMP/sederajat 91 sekolah, SMA/SMK/sederajat 38 sekolah. Sebaran fasilitas gedung sekolah untuk SD relatif merata sampai ke tingkat desa, dimana tampak dari rasio jumlah desa/kelurahan terhadap jumlah sekolah sebesar 2,2. Artinya secara rata-rata, setiap desa setidaknya terdapat 2 SD. Sementara SMP rasio jumlah sekolah terhadap jumlah kecamatan sebesar 3,8 dan SMA sebesar 1,5.

Sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, sarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa, tampak bahwa 74% adalah sarana pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan SMP atau sederajat). Ketersediaan sarana pendidikan ini merupakan prasyarat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 99.9%, meningkat dari angka tahun 2011 yaitu 57,91% dan tahun 2010 yaitu 37,36%. Pada tahun 2011 jumlah siswa pada jenjang TK/RA sebesar 12.986 dan jumlah anak usia 4-6 tahun sebesar 22.423. Catatan penting yang menjadi sentral perluasan cakupan PAUD ini adalah ketersebaran sarana dan prasarana PAUD/TK. Tahun 2011, jumlah TK/RA terdapat sebanyak 178 sekolah. APK tingkat SD/sederajat tahun 2012 adalah sebesar 106,17% dan SMP/sederajat sebesar 92,96: Indikasi dari cakupan anak usia sekolah yang bersekolah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK, APM terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. APM jenjang SD/sederajat pada tahun 2012 sebesar 98.97% meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 94,83%. Sedangkan APM tingkat pendidikan SMP/sederajat sebesar 88.07% meningkat dibanding angka tahun 2011 sebesar 79,11%. Untuk jenjang SMA/sederajat APM adalah sebesar 63,24% meningkat dibanding tahun 2011 dengan angka APM sebesar 57,60% dan tahun 2010 sebesar 48,86%. Indikator lain yang dapat menjadi referensi penguatan sektor pendidikan adalah bahwa angka melek huruf Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebesar 99,51% meningkat dibanding tahun 2011 dimana angka melek huruf Kabupaten Sumbawa sebesar 99,49%.

Rata-rata putus sekolah (drop out) SM/MA tahun 2011 sebesar 3,51; SMP/ MTs sebesar 0,88; SD/MI sebesar 0,09. Angka melanjutkan tahun 2011 SMP/ MTs sebesar 94,09 dan SM/MA sebesar 162,02.

Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kemampuan baca tulis penduduk umur 15 tahun keatas (disebut tingkat melek huruf) merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap penduduk sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Angka Melek huruf di Kabupaten Sumbawa tahun 2002 sebesar 84,70% naik menjadi 89,14% tahun 2003. Angka tersebut terus naik menjadi 99,03% (angka melek huruf NTB 78,78%) pada tahun 2006 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar sebesar 94,1% serta terakhir tahun 2012 sebesar 99,51%.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa telah membuahkan hasil yang cukup baik. Pencapaian pembangunan pendidikan antara lain dapat dilihat pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan. Data Dinas Pendid-

Sumber: Profil Peternakan Kab. Sumbawa 2012

Jika dilihat dari sisi produksi yang dihasilkan, maka terlihat bahwa produksi ternak Kabupaten Sumbawa menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun pada jenis ternak kerbau Sumbawa dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan negatif. Pada tahun 2013 populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan kecuali kerbau. Pendukung pertumbuhan ini adalah pembinaan kelompok pembibitan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, pendistribusian vaksin dan pakan ternak, advokasi kelompok agribisnis dan penyediaan prasarana sarana pengelolaan lahan dan air.

Dalam hal pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Pusat telah menetapkan Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali. Selain itu, pengembangan lain yang merupakan lokalitas adalah Sapi Sumbawa. Sapi Sumbawa merupakan sapi jenis penghasil susu daerah tropis. Jenis ternak lain adalah Kerbau Sumbawa merupakan jenis kerbau lokal yang telah dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat Sumbawa umumnya dimanfaatkan sebagai ternak kerja.

Kuda Sumbawa ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2917/kpts/OT.140/6/ 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa.

Pada tahun 2013 kejadian kasus ternak terjadi pada 1.935 ekor dengan prevalensi terbesar pada jenis penyakit ND (640 kasus). Untuk pencegahan penyakit ternak telah dilakukan upaya-upaya rutin meliputi vaksinasi SE dan AT. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Tahun 2013 merupakan tahun ke-tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahap ke-dua yaitu periode 2011-2015 dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2011-2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16a Tahun 2011dimana pada tahun 2012 akan diadakan penyesuaian regulasi dengan Peraturan Daerah serta diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana arah kebijakan dan program pembangunan di daerah diklasifikasikan menurut bidang urusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

2.1. Visi dan Misi 2.1.1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA BERDAYASAING DALAM MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS RUNGAN”. Menelaah visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tersebut menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut.

2.1.2. Misi Agar visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tersebut dapat diwujudkan serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 sebagai berikut.

Misi pertama : Mengembangkan masyarakat yang religius/ beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Misi pertama ini merupakan keberlanjutan dari misi RPJMD Tahun 20052010 yaitu misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. .

Misi kedua : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social Misi kedua ini merupakan langkas selanjutnyadari misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu mengembangkan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, serta misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani..

Misi ketiga : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance) Misi ini berkaitan erat dengan misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, “mara tali ontar telu”, antara pemerintah - dunia usaha - masyarakat dalam mengisi pembangunan.

Misi keempat : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Misi ini merupakan kesinambungan dari misi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia.

Misi kelima : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Misi ke-lima ini merupakan misi lanjutan darimisi pada RPJMD Tahun 2005-2010 yaitu misi meningkatkan kemakmuran masyarakat, misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, “mara tali ontar telu”, antara pemerintah - dunia usaha - masyarakat dalam mengisi pembangunan. Misi memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga merupakan langkah antisipatif terhadapperubahan yang muncul dimasa mendatang terutama terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

2. 2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 2.2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 PDRB ADHB kurun waktu 2000- 2005 rata-rata bertambah Rp.182.286 juta/tahun, sedangkan dalam kurun waktu 2005-2010 rata-rata bertambah Rp.377.832 juta/tahun.PDRB ADHK dalam kurun waktu 2000-2005 secara nominal bertambah Rp.51.751 juta/tahun, sedangkan dalam kurun waktu 2006-2010 bertambah sebesar Rp.81.385 juta/tahun. Pertumbuhan PDRB ADHB dalam kurun waktu 2000- 2005 rata-rata tumbuh 12,26% dan kurun waktu 2006-2010 sebesar 13,81%. Adapun pertumbuhan PDRB ADHK untuk kurun waktu 2000-2005 sebesar 4,09%, sedangkan dalam kurun waktu 2006-2010 tumbuh ratarata 5,15%. Dengan demikian secara nominal maupun pertumbuhan, PDRB Kabupaten Sumbawa dalam periode 2006-2010 berkembang lebih tinggi dibandingkan periode 20002005. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2006-2010, yaitu sebesar 5,77% (angka sementara).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 6,02%. Dengan analisis statistik menggunakan data time series tahun 2005-2011 diperoleh persamaan estimasi (forecast) untuk PDRB ADHB adalah y = 31.771,76x2 + 154.107,55x + 1.896.385,80 dengan R2 = 0,999; sedangkan PDRB ADHK diestimasi dengan persamaan y = 4.499,11x2 + 49.164,60x + 1.374.446,85 dengan R2 = 0,999. Dari kedua persamaan tersebut dapat diestimasi besar PDRB untuk tahun 2012 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.1 Struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa pada periode 2006–2010 memperlihatkan kondisi yang dinamis antara pertumbuhan sektor pertanian dan non pertanian.

Jika antara tahun 2006-2010 memperlihatkan gejala menurunnya share sektor pertanian, dan dalam kurun waktu yang sama peningkatan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa- jasa. Dinamika ini menggambarkan terjadi proses transisi dari perekonomian agraris ke sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa.

Dapat disimpulkan bahwa asumsi laju pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 13,45% dan asumsi laju pertumbuhan PDRB ADHK 6,11%. Untuk Kabupaten Sumbawa karena tidak ada aktivitas di bidang migas, maka PDRB Migas dan Non Migas tidak ada perbedaan.

Salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah tingkat perubahan harga atau inflasi. Inflasi dalam PDRB tercermin dari Indeks Harga Implisit (IHI). IHI diperoleh dari pembagian nilai PDRB ADHB dengan PDRB ADHK dikalikan 100 untuk masing-masing sektor dalam kurun waktu satu tahun. IHI menggambarkan tingkat perubahan harga umum seluruh komoditi baik barang maupun jasa.

2. 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Postur keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Target pendapatan daerah pada tahun 2012 menurun 7,52% dibandingkan target pendapatan daerah pada tahun 2011. Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 8,22% dibandingkan belanja daerah pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 dan 2012, APBD Kabupaten Sumbawa mengalami defisit masing-masing sebesar Rp.40,957 milyar (4,88%) dan Rp.31,724 milyar (4,09%). Karena prinsip anggaran yang kita anut adalah anggaran berimbang, maka defisit anggaran tersebut ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan mengupayakan kondisi pembiayaan netto dalam keadaan surplus.

2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Memperhatikan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah terus meningkat dari Rp.500,64 Milyar (2007) hingga mencapai Rp.837,08 Milyar (2011) dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan 101,34%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar dari Rp.20,74 Milyar (2007) menjadi Rp.89,06 Milyar (2011) dengan rata-rata tingkat realisasi PAD 102,41%.

Dari keempat komponen PAD, secara persentase kontribusi masing- masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda yakni pada tahun 2007 s/d 2009 komponen Retribusi Daerah memberikan kontribusi tertinggi (32,88%, 33,81% dan 32,84%) sedangkan pada tahun 2010 s/d 2011 komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi tertinggi yaitu Rp.13,44 Milyar (37,54%) pada tahun 2010 dan Rp.56,41 Milyar (63,34%) pada tahun 2011.

Rata-rata tingkat realisasi tertinggi berasal dari komponen Lain-Lain PAD yang Sah yang berkisar 138,37% dan terendah Retribusi Daerah 83,57%.

Realisasi Dana Perimbangan berkisar dari Rp.456,46 Milyar (2007) hingga Rp.604,19 Milyar (2011) dengan tingkat realisasi rata-rata 101,31%. Secara persentase Dana Alokasi Umum (DAU) masih memberikan kontribusi terbesar yakni berkisar dari Rp.368,09 Milyar (80,64%) pada tahun 2007, Rp.416,38 Milyar (80,64%) tahun 2008, Rp.424,70 Milyar (81,18%) tahun 2009, Rp.436,35 Milyar (80,46%) tahun 2010, dan Rp.495,85 Milyar (82,07%) tahun 2011. Secara rata-rata tingkat realisasi tertinggi dari komponen pembentuk Dana Perimbangan adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 118,98%, sedangkan tingkat realisasi DAU dan DAK mencapai 100%. Demikian pula dengan tingkat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah berkisar antara Rp.23,45 Milyar (2007) hingga Rp.143,84 Milyar (2011) dengan rata-rata ralisasi 117,91%.

Rata-rata peningkatan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 2007- 2011 adalah 14,03% per tahun dengan peningkatan realisasi PAD rata-rata 52,34% per tahun, Dana Perimbangan rata-rata 7,38% per tahun dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata mencapai 64,62%. Khusus rata-rata peningkatan realisasi komponen PAD: Pajak Daerah tumbuh 26,17%, Retribusi Daerah naik rata-rata 21,41%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 138,90% dan Lain-Lain PAD yang Sah 7,03%. Rata-rata peningkatan realisasi komponen Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 11,67%, DAU 7,87% dan DAK 2,26%. Sedangkan peningkatan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak tahun 2008 Rp.4,36 Milyar menjadi Rp.61,53 Milyar tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 64,62% per tahun.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas assesmen potensi yang dimiliki. Setelah berlakunya close list system dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU 28/2009, perlu dilakukan penyesuaian dari perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah.

Dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, serta proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka target Pendapatan Daerah tahun 2013 diestimasi sebesar Rp.850,30 Milyar, dimana PAD diestimasi sebesar Rp.67,69 Milyar, Dana Perimbangan diestimasi Rp.695,34 Milyar, dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah diestimasi sebesar Rp.87,28 Milyar. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Padatahun2013belanjalangsungdiarahkanuntukmendanaiprogramdankegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi kritis yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2.3.2.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2009- 2011 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren menurun.

Tahun 2009 tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.92,61 Milyar menurun menjadi Rp.66,53 Milyar pada tahun 2010, dan tahun 2011 terjadi penurunan kembali menjadi sebesar Rp.53,22 Milyar.

Penurunan penerimaan pembiayaan daerah ini terutama disebabkan oleh semakin rendahnya SILPA tahun sebelumnya. Disatu sisi penurunan SILPA tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator bahwa penggunaan anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun semakin efektif dan efisien, namun di sisi lain dapat mengurangi kemampuan dalam menutup defisit anggaran sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan daerah.

2.3.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi oleh komponen penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berkisar antara Rp.6,92 Milyar (2009) hingga Rp,9,98 Milyar (2011) dengan rata-rata realisasi mencapai 93,27%.

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo (bila ada). Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Prioritas Daerah Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015.

SUARA NTB Jendela Sastra

Kamis, 19 Juni 2014 BAB III URUSAN DESENTRALISASI 3.1Ringkasan Urusan Desentralisasi Kewenangan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya didasarkan kepada desentralisasi yang dilaksanakan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam mengintegrasikan pembagian urusan-urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu terdiri dari 34 urusan pemerintahan daerah meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut, secara organisasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa dimana setiap SKPD melaksanakan satu urusan atau beberapa urusan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp. 1.030.824.626.109,47 dengan realisasi sebesar Rp. 944.630.633.597,41 atau 91,64%. Pos-pos belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa meliputi : - Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 624.968.189.530,50 dengan realisasi sebesar Rp. 581.495.132.465,28 atau 93,04%.

- Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 405.856.436.578,97 dengan realisasi sebesar Rp. 363.135.501.132,13 atau 89,47%.

Secara ringkas, besaran anggaran dan realisasi dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

Perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap keluarga berencana tercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang diraih baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, seperti : 1. Penghargaan dibidang kependudukan kaitannya dengan pemberian Akta Kelahiran Gratis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Bupati Sumbawa.

2. Penghargaan Manggala Karya Kencana untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa.

3. Kategori Favorit Satu Keterpaduan Program BKB (Bina Keluarga Balita) Tingkat Nasional dan Juara III Tingkat Nasional Lomba Pengelola Kelompok UPPKS. BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut : a. Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan; terehabilitasinya rumah warga KAT 134 unit. b. Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup; tersalurnya bantuan jaminan hidup bagi warga KAT sejumlah 269 KK. c. Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan; Tersalurnya bantuan peralatan bagi warga sejumlah 134 KK. d. Infrastruktur di Lingkungan warga KAT; Terbangunnya Infrastruktur dilingan warga KAT sebanyak 4 unit. e. Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT ; terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan.

4.1.7 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.1.7. Bidang Kelautan dan Perikan 4.1.8. Bidang Pekerjaan Umum 4.2. Permasalahan dan Solusi Sumber : Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kab. Sumbawa

A. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi belanja APBD dari DAU Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebesar Rp 647.640.513.000,00.

B. Alokasi Belanja pada APBD

APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2013 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp 1.030.824.626.109,47 dengan realisasi sebesar Rp 944.630.633.597,41 atau 91,64%.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu :

1. Permasalahan :

a) Pada Program Peningkatan Produksi, Produktiivas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada Berkelanjutan, mengalami keterlambatan dalam proses pelaksanaannya.Kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan dalam pola pelaksanaan SLPTT 2013, yakni dengan terbitnya Pedoman Umum Subsidi Benih tanggal 14 Juni 2013, dimana subsidi benih kepada petani melalui pembayaran benih sebesar 25% dari harga pasaran, sementara sebelumnya menggunakan sistem pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) secara gratis, sehingga kabupaten membutuhkan waktu dalam mensosialisasikan kembali aturan tersebut kepada petani. b) DIPA yang turun dipertengahan tahun, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan,sehingga berdampak terhadap keterlambatan penunjukan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran, yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan. c) Adanya revisi DIPA dan POKyang dilaksanakan oleh SKPD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak padatertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun.

2. Solusi

Grafik 3.1 Distribusi proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan APBD. A. Kewajaran Laporan Keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dalam tahun 2012 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun 2013, opini BPK belum dirilis karena masih dalam tahap pemeriksaan. 71495126031,63 B. Besaran SILPA Rasio besaran SILPA terhadap total pendapatan dicapai sebesar 7,5%. SILPA Tahun 2013, sebesar Rp. 71.495.126.031,63 dan total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 955.210.212.910,97.

C. Realisasi Belanja Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja dicapai sebesar 91,64%. Secara absolute, realisasi belanja Tahun 2013, sebesar Rp. 944.630.633.597,41 dengan total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 1.030.824.626.109,47.

D. Pengawasan Inspektorat Kabupaten Data di bidang pengawasan memiliki kekhususan bila dibanding dengan data-data bidang lainnya. Satu temuan hasil pemeriksaan dapat meliputi lebih dari satu saran/ rekomendasi dan satu saran / rekomendasi dapat terdiri lebih dari satu tindak lanjut, sehingga terkait dengan IKK rasio temuan adalah : - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 127 temuan.

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2013, sebanyak 127 temuan.

Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah E. Penghargaan Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2013, sebanyak 6 Penghargaan yang terdiri dari : 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI; 2) Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakatas Perda terkait Pemberian Akte Kelahiran Gratis; 3) Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Kota Tertib Lalu Lintas); 4) Penghargaan Indolivestock Service Award dari Kementerian Pertanian RI; 5) Penghargaan Manggala Karya Kencana, atas Komitmen Tim Penggerak PKK dalam Mendukung Program Pendidikan dan Keluarga Berencana; 6) Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Nasional dalam Transparansi Anggaran kepada Masyarakat Melalui Website; 7) Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN); 8) Satya Lancana Kebaktian Sosial.

Selain itu, keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2013 dalam bidang pendidikan diantaranya : 1. Penghargaan Tingkat Nasional, pada Olimpiade Sains SD sebagai Juara Harapan pada mata pelajaran Matematika an. Lauhul Afiat Kahfi dan Irsan Triadi, serta lomba dengan kategori Passing Grade Nasional pada mata pelajaran IPS an. Fathinah Ulfa. Selain itu, prestasi nasional juga diraih oleh siswa an.

Yori Sujiarta Utama dari SMAN 1 Sumbawa Besar yang terpilih sebagai Paskibraka Nasional. Demikian pula dengan Lembaga Paud yang masuk sebagai Nominasi 12 Lembaga Paud Terbaik Tingkat Nasional.

2. Untuk penghargaan ditingkat Provinsi, Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi, diantaranya :

a). Juara I Lomba Gugus TK. b). Lomba Olimpiade Sains SMA, sebagai Juara I an. Ahmad Suyoko pada mata pelajaran Biologi, Wira Ardiansyah pada mata pelajaran Astronomi, Nathania Islamay Endah Cahyaning pada mata pelajaran Kebumian, Rade Christiawati Sitorus pada mata pelajaran Ekonomi, Sainul Ikhsan pada mata pelajaran IPA (Fisika, Biologi, Kimia) Iklusi dan Urnia Hasanah pada mata pelajaran Karya Ilmiah Iklusi. c). Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), berhasil meraih Juara I pada Lomba Catur an. Mifta Hurrizki dan Ogi Septian Syahputra. Pada cabang Atletik untuk Putra dan Putri meraih Juara I an. Muhammad Amin, Syamsul Amri dan Purti Armi Sorika Sopyanti. Untuk Lomba Senam Putra dan Putri berhasil meraih Juara I an. M. Fauzan dan Septia Yuana Zantia. Demikian pula pada Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA, berhasil meraih Juara I kategori Pencak Silat di kelas F Putri an. Anggi Karisma Putri. Pada cabang Atletik lari 60 meter putri juga berhasil meraih Juara I an. Sri Astuti. Untuk mata lomba Lompat Jauh Putra dan Lari 100 meter keluar sebagai Juara I dan II Putra an. Rainer Aris To Tandi. d). Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi, berhasil meraih juara I pada kategori Industrical Control an. Deri Sudarta, Sirajuddin pada kategori Nautika Kapal penangkap Ikan dan Diyat Effendi pada kategori Feshery mata lomba Agribisnis Perikanan. e). Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi an.Yori Sujiarta Utama, Putri Deanti Rizki M, dan Sri Windayani, serta Andes Priambodo. demikian juga untuk kategori lainnya berhasil meraih juara II dan juara III. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait dengan peningkatan ketahanan pangan, mendapatkan apresiasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berupa :

1. Penghargaan Adykarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Nasional dengan kategori : -

Pelayan Ketahanan Pangan kepada Hasri, S.P. (PPL Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk).

Pemangku Ketahanan Pangan kepada Yani (Kepala Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano) Pelopor Ketahanan Pangan kepada Busairi, S.P.

2. TerpilihsebagaisalahsatuliputanTingkatNasionalProgramDesaMandiri Pangan di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk dalam acara Suka Tani Kementerian Pertanian RI yang disiarkan di TV One dan TVRI. 3. Lomba Tingkat Provinsi, dengan berhasil meraih : -

Juara I lomba Harinya PKK yang diberikan kepada kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Plampang Kecamatan Plampang.

Juara II lomba Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang diberikan kepada Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Simu.

Juara III lomba Cipta Menu yang diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa.

a) Segera menginventarisir Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DUPBB), sehingga kegiatan yang semula dihajatkan pada Musim Kemarau I dan Musim Kemarau II dapat terealisasi pada Musim Hujan (Oktober-Desember). b) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Demikian pula dengan SKPD pengelola Tugas Pembantuan tersebut,untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan. c) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan,dengan tetapberpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.

4.3. Tugas Pembantuan yang Diberikan 4.3.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Secara operasional, Tugas Pembantuan yang diberikan ke desa oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa didasarkan pada:

4.3.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

4.3.2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa.Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari: a. Bantuan Keuangan Ke Pemdes :Rp. 26.451.658.504,b. Pajak/Retribusi :Rp. 329.700.000,c. Hibah kepada Desa :Rp. 1.775.500.000,BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 6 ayat (1) meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1. Kerjasama Antardaerah 5.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antardaerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2013, kerjasama antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa didasarkan atas : 1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor: 895/201/Diknas/2013 Tanggal 3 Januari 2013; 2. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang pelatihan kegawatdaruratan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga perawat dalam penanganan kasus kegawatdaruratan di puskesmasNomor :473/072/2013 tanggal 4 Februari 2013.

3. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan Badan Kerjasama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pemberian dana hibah kepada peserta BKSPJK Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :13 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013.

4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah KabupatenLombok Timur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan LunyukNomor: 595/807/ 2013 Tanggal 1 Oktober 2013.

5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor: 12

Halaman 15 Tahun2013 Tanggal 1 Oktober 2013.

6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor:045.2/ 5882/stkt/2013 Tanggal 1 Oktober 2013.

7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Tanggal 1 Oktober 2013.

8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Tanggal 1 Oktober 2013.

9. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khusus Pengembangan Kerbau di Indonesia Nomor : 524.1/3838/Disnak Keswan/2013.

Kerjasama-kerjasamatersebut telah memberikan hasil sebagai berikut:

1. Tersalurnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada 352 SD Negeri/ Swasta dan 92 SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Sumbawa; 2. Terlaksananya pelatihan kegawatdaruratan terhadap perawat yang bertugas di Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam penanganan penderita gawat darurat.

3. Terbayarnya klaim peserta Jamkesmas Nusa Tenggara Barat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilayani pada PPK tingkat 1 (puskesmas).

4. Terlaksananyapenempatan transmigran di UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk sebanyak 4 KK dari setiap kabupaten/kota.

5. Terakomodirnya rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah�Kerbau Sumbawa Bersinergi�Tahun Anggaran 2014.

5.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain : 1. Masih ada klaim puskesmas yang belum terbayar bulan Desember sebesar Rp 4.916.500,2. Masih ada 2 (dua) kepala keluarga yang usianya diatas 50 tahun yang akan menempati UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk.

3. Lokasi kantor Unit Pelaksana Teknis DaerahKerbau Sumbawa Bersinergi belum dapat dibebaskan pada tahun 2013 sehingga menghambat rencana pembangunan.

5.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Nomor: NPUB-17-04/PNPM MANDIRI PERDESAAN/I/2013 dan Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013; 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang Peternakan Kesehatan Hewan Khusus Pengembangan Kerbau di Indonesia Nomor: 20059/HK.130/F/06/2013 tanggal 20 Juni 2013.

3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa tentang penyusunan informasi Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, dan PDRB Nomor :050.13/199.A Tahun 2012 dan Nomor : 5204.1.268 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013.

4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK Kementerian Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin pada satuan Pendidian SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1294/ C2/DN/2013 tanggal 15 Juli 2013.

5. Perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa tentang pengawasan keamanan pangan untuk pemeriksaan sampel obat, kosmetik dan makanan Nomor: 870/5873/dinkes/XI/2013tangal 18 November 2013.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Kementerian Dalam Negeri RI, telah terbangun 1 unit gedung pelatihan masyarakat di 1 (satu) kecamatan, terbangunnya 17.292 meter jalan lingkungan di 6 (kecamatan) kecamatan, terbangunnya 2 buah jembatanlimpas di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 13.330 meter jalan usaha tani di 5 (lima) kecamatan, terbangunnya 5.820,50 meter jaringan drainase di 5 (lima) kecamatan, terbangunnya 2 check dam di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya pasar umum di 1(satu) kecamatan, terbangunnya bronjong sepanjang 522 meter di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 981,50 meter talud pada 3 (tiga) kecamatan dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 201 kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 11 (sebelas) kecamatan; 3. Realisasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah dengan terakomodirnya pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah kerbau Sumbawa Bersinergi Tahun Anggaran 2013; 4. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa berupa dokumen Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan PDRB; 5. Implementasi dari kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa adalah tercapainya peningkatan peredaran produk makanan, obat dan kosmetik yang memenuhi syarat kesehatan.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan mulai dari Bab Pendahuluan, Visi Misi dan Program Kerja RPJMD, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan, hingga Penyelenggaraan Urusan Tugas Umum Pemerintahan telah disusun berdasarkan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD Tahun 2013.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 secara operasional dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan SKPD dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi habis oleh Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 27 yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.

2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Akhir Tahun 2013 yang dilaporkan oleh Bupati Sumbawa telah memuat : a. penyelenggaraan urusan desentralisasi; b. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan c. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

3. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LPPD Akhir Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan Kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai unsur pelaksana urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Sumbawa.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, LPPD Tahun 2013 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyenyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.

3. Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, LPPD ini akan menjadi bahan penyusunan LPPD sebagai instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2013 ini dapat bermanfaat.

Sumbawa Besar, 27 Maret 2014 WAKIL BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. ARASY MUHKAN

Kamis, 19 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Bagian Humas Setda Kota Mataram dengan Harian Umum Suara NTB

Kecamatan Cakranegara Juara Umum STQ XXIII Tingkat Kota Mataram

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menerima Kafilah di Lapangan Sayo Babakan, yang diwakili Kafilah Selaparang.

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXIII Tingkat Kota Mataram yang diselenggarakan di Kecamatan Sandubaya, 14-17 Juni telah berhasil menseleksi qori’ dan qori’ah, hafidz dan hafidzah, mufassir dan mufassirah terbaik untuk mewakili Kota Mataram dalam perhelatan di tingkat provinsi.

Saat membuka STQ, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengungkapkan, selain dapat memberikan pemahaman keagamaan yang lebih, kegiatan ini juga dapat menjadi momentum dalam mewujudkan rasa cinta pada Al-Qur’an. Termasuk semakin memotivasi umatnya untuk berkomitmen

menjadikan Al-Qur’an sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga hendaknya dapat membangun kesadaran semua pihak untuk mengamalkan nilai-nilai Al Qur’an, sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan Visi Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya dapat tercapai dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Sementara pada penutupan STQ, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH menyebut, pelaksanaan STQ tidak hanya dimaknai sebagai lomba semata. Namun, lebih dari itu, pemahaman dan penghayatan para peserta

dan segenap umat Islam terhadap Al Qur’an menjadi yang utama. Mohan mengapresiasi sukses pelaksanaaan STQ XXIII Tingkat Kota Mataram. Di samping itu, sukses seleksi yang dilakukan pihak penyelenggara diharapkan dapat mengharumkan Kota Mataram pada jenjang penyelenggaraan yang lebih tinggi.

Mohan juga mengingatkan agar para pemenang untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengingat pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional akan diselenggarakan di NTB tahun 2016 mendatang. Keluar sebagai Juara Umum Kecamatan Cakranegara disusul secara Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Sandubaya. (Humas/*)

Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD H. Muhammad Zaini dan Sekda Kota Mataram H. Lalu Makmur Said menekan tombol sirine di arena pembukaan STQ.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memukul beduk sebagai tanda dibukanya STQ XXIII Tingkat Kota Mataram.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana

(Suara NTB/ist)

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyaksikan kafilah pawai taaruf dalam rangkaian pembukaan STQ XXIII.

Penampilan kesenian Rudat untuk memeriahkan rangkaian pembukaan STQ XXIII.

Walikota, Wakil Walikota, Wakil DPRD dan Jajaran SKPD Kota Mataram hadir pada pembukaan STQ.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik Dewan Hakam STQ XXII

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyerahkan piala kepada pemenang lomba STQ XXIII.

Rusia Tuntut Penyelidikan Kematian Wartawan di Ukraina Moskow Moskow menuntut Kiev untuk menyelidiki kematian seorang wartawan Rusia di Ukraina Timur. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia di dalam satu pernyataan Selasa (17/6).

“Kami menuntut Pemerintah Ukraina melakukan penyelidikan objektif mengenai tragedi ini dan secara layak menghukum mereka yang bersalah,” kata kementerian tersebut.

“Kami berharap media global secara bulat dan jelas mengutuk kejahatan rutin militer Ukraina,” tambahnya.

Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan di akun Facebook jika Pemerintah Ukraina bersalah atas kematian wartawan..

Wartawan Rusia Igor Kornelyuk, yang bekerja untuk All Russia State Television and Radio Company (VGTRK), dikonfirmasi tewas setelah cedera terkena bom mortir yang ditembakkan tentara Ukraina di Lugansk, Ukraina, kata VGTRK. Salah satu dari dua teman Kornelyuk, Viktor Denisov, selamat tanpa cedera, sedang seorang lagi, Anton Voloshin, cedera, kata VGTRK. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RUSAK - Warga memperhatikan kendaraan yang rusak di lokasi pertempuran di Mariupol, Ukraina beberapa waktu lalu. Pasukan pemerintah Ukraina mengambil alih Mariupol dari separatis pro-Rusia dalam pertempuran sengit.

Polisi Sri Lanka Tahan 49 Perusuh Colombo Polisi Sri Lanka menahan 49 orang pada Selasa malam, karena terlibat kerusuhan anti-Muslim di satu daerah wisata, di mana para warga Buddha berhaluan keras membakar toko-toko dan rumah-rumah, kata seorang perwira senior.

Mereka yang ditahan itu selain warga Buddha juga warga Muslim dalam satu operasi polisi di kota-kota wisata selatan, tempat terjadi kerusuhan selama dua malam yang menewaskan empat orang.

“Kami telah menahan 49 orang dan menyerahkan 25

dari mereka itu ke pengadilan dan akan melakukan penangkapan lagi hari ini,” kata juru bicara kepolisian Sri Lanka Ajith Rohana kepada AFP. Jam malam telah dicabut di kota-kota Beruwala dan Alutgama yang berpenduduk mayoritas Muslim, di mana para pengikut kelompok Buddha Force atau BBS mengamuk pada Minggu dan Senin malam.

Ratusan tentara dikerahkan untuk membantu polisi menghentikan kerusuhan, yang meletus setelah satu massa BBS bergerak di Alutgama, Minggu. BBS menuduh para warga Muslim mencuri

harta milik mereka.

Penduduk mengatakan pihak berwenang tidak banyak berusaha menghentikan aksi kekerasan itu. Belasan toko dan rumah dibakar oleh para perusuh yang bersenjatakan senapan, bom-bom bensin dan pisau.

Organisasi Kerja sama Islam (OIC), salah satu dari badan-badan penting Islam dunia, mendesak pihak berwenang mengusut aksi kekerasan itu dan melakukan tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Sekjen OIC Iyad Madani mengatakan ia mengharapkan “pihak berwenang Sri Lanka

melakukan segala mungkin usaha untuk mencegah aksi kekerasan itu meningkat lebih jauh”. “Selain menyerukan tenang dan hubungan damai antara masyarakatmasyarakat itu, Madani mendesak pihak berwenang menegakkan norma hukum, mengusut kejadian-kejadian itu dan membawa para pelaku ke pengadilan,” kata satu pernyataan.

Serangan-serangan itu adalah kejadian terbaru dalam sejumlah bentrokan agama yang melanda pulau itu setelah kerusuhan Januari dan tahun lalu, di mana massa Buddha menyerang satu

masjid di ibu kota Kolombo.

Jumlah warga Muslim sebanyak 10 persen dari 20 juta jiwa penduduk Sri Lanka, namun kelompok nasionalis menuduh mereka memiliki pengaruh berlebihan di negara yang berpenduduk mayoritas Buddha itu.

Amerika Serikat memimpin pengecaman internasional atas aksi kekerasan itu, sementara kedutaan-kedutaan besar Barat di Kolombo menganjurkan para warga mereka yang sedang berlibur di daerah itu untuk tetap tinggal di tempat-tempat mereka menginap. (ant/bali post)