Snt19072013 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

JUMAT, 19 JULI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 113 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Mangkrak

Rekanan Harus Bertanggung Jawab Mataram (Suara NTB) Banyaknya proyek pemerintah pusat yang mangkrak di NTB disinyalir terjadi akibat adanya kekurangan dalam spesifikasi pelaksanaan proyek – proyek tersebut. Karena itu, rekanan yang telah diberi kepercayaan melaksanakan proyek – proyek tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya. Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/7) kemarin. Syafrudin menampik adanya anggapan jika proyek – proyek pemerintah pusat di NTB tidak dibutuhkan keberadaannya. ‘’Tentu proyek – proyek itu diadakan berdasarkan kebutuhan

masyarakat,” tandasnya. Persoalannya, Syafrudin mensinyalir, seringkali proyek – proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga, saat seharusnya sudah dianggap rampung, ternyata proyek itu tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula. Bersambung ke hal 5

Pemprov Perintahkan Kepala DKP Selesaikan Program Bermasalah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. H. Ali Syahdan untuk menyelesaikan dan menuntaskan berbagai program bermasalah di instansi yang dipimpinnya. Salah satunya, terkait soal KSU “Mina Algae Bersaing” dan mangkraknya beberapa unit kapal bantuan nelayan dari pemerintah pusat. Bersambung ke hal 5

PLN Pastikan Pembangunan Proyek PLTU Jeranjang Jalan Terus Mataram (Suara NTB) Persoalan yang masih tersisa di balik pembangunan mega proyek PLTU Jeranjang, Lombok Barat tidak akan mempengaruhi kelanjutan proyek ini. Kendati ada sekitar 6,4 hektar lahan yang belum dibebaskan, namun pelaksanaan pembangunan PLTU tersebut dipastikan tak akan terganggu.

TO K O H

Bukan Hal Luar Biasa

PASCAGAGAL menjadi pilihan rakyat untuk duduk kembali menjadi Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) mendampingi, Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM, H.M. Syamsul Luthfi, SE.Msi, langsung banting setir. Jajaran DPRD Lotim sudah menyetujui pengunduran dirinya, Bersambung H. M. Syamsul Luthfi ke hal 5 (Suara NTB/rus)

Demikian diungkapkan Kabag Humas PLN Wilayah NTB, Amrullah kepada Suara NTB menanggapi kekhawatiran beberapa pihak bahwa proyek PLTU Jeranjang terancam gagal, menyusul masih ada warga pemilik lahan yang (Suara NTB/her) belum mau menerima ganti rugi yang LAHAN - Pembangunan proyek PLTU Jeranjang diyakini tak akan terkendala, kendati masih ada warga yang belum bersedia melepastelah ditetapkan. kan lahannya. Salah satu bagian proyek PLTU Jeranjang (kanan) Bersambung ke hal 5

Lagi, Bandara Salahuddin Bima Ditutup

Empat Tersangka Korupsi Ditahan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Pihak Kejaksaan akhirnya memenuhi target bulan Juli penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang ditangani. Kamis (18/ 7) sore kemarin, sedikitnya empat orang tersangka ditahan Kejaksaan Negeri Mataram, terkait tiga kasus berbeda. Empat tersangka itu, diantaranya H. Hafis dan Iman Nurahman, dua tersangka terkait kasus Bansos Pertanian pada Dinas Pertanian Lombok Barat (Lobar) tahun 2011. Tersangka lainnya, Wahidin, oknum Kepala Desa Pemenang yang tersangkut kasus pungutan liar (pungli) pada Program Nasional Agraria (Prona) di desa setempat. Tersangka terakhir, Agung Purnomo Nugroho, wajah lama dalam kasus Ban-

(Suara NTB/ars)

TAHAN - H. Hafis (baju garis-garis) dan Iman Nurahman (baju biru celana hitam), dua dari empat tersangka yang ditahan Kejari Mataram, kemarin.

05:01

05:11

12:24

sos 2008. Kali ini Agung ditahan dalam kasus Bansos 2009 yang melibatkan mantan Kepala DPPKAD, H. Ranu Cs. Proses penahanan berlangsung sekitar pukul 16.30 Wita. Satu per satu mereka digiring petugas Kejaksaan Sahri, SH. Kasi Intel Mawardi, SH juga ikut menggiring tersangka lainnya. Informasi dihimpun Suara NTB, sebelum penahanan, sempat terjadi perdebatan cukup panjang. Para tersangka – kecuali Agung Purnomo Nugoro – sempat menolak ditahan. Ketika ditunjukkan berita acara penahanan, mereka menolak menandatanganinya. Namun ketika diminta menandatangani penolakan penahanan, mereka pun enggan. Bersambung ke hal 5

15:44

18:15

19:28

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

PNS Malas akan Diberi Sanksi Stabilkan Harga MESKI harga kebutuhan rumah tangga selama Ramadhan ini tidak mengalami kenaikan secara signifikan, namun upaya menstabilkan harga terus dilakukan jajaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pasar murah di beberapa titik di Kota Mataram. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperindag Kota Mataram, Bambang Juni Wartono kepada Suara NTB, Kamis (18/7) kemarin mengatakan, pasar murah meru(Suara NTB/smd) pakan salah satu solusi merBambang Juni Wartono ingankan beban masyarakat selama Ramadhan. “Kita akan gelar secara rutin selama Ramadhan sampai tanggal 25 Juli mendatang,” katanya. Mengapa hanya sampai tanggal 25 Juli? Bambang mengatakan, jika pasar murah digelar menjelang lebaran, minat masyarakat akan mengalami penurunan. “Kalau dekat lebaran, masyarakat banyak yang beralih. Tidak lagi dipasar tapi ke pusat perbelanjaan yang lebih besar,” pungkasnya seraya menambahkan bahwa kejadian itu merupakan pengalaman pada lebaran tahun tahun sebelumnya. Dikonfirmasi mengenai harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, Bambang mengatakan, ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga seperti cabai dan bawang merah. Dia menambahkan, harga cabai yang awalnya hanya Rp 65 ribu kini turun menjadi Rp 45 ribu per kilogram atau turun Rp 20 ribu per kilogramnya. Kemudian untuk bawang merah juga mengalami penurunan, dari harga Rp 45 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Bambang juga menambahkan, pihaknya sejauh ini juga terus melakukan pemantauan terhadap harga komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan ini. “Kita terus pantau, kita tetap berharap agar harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan sampai lebaran nantinya,” tandasnya. (smd)

(Suara NTB/nia)

TANPA MEJA - Beginilah gambaran kondisi siswa kelas VII di SMPN 1 Mataram saat melaksanakan proses pembelajaran. Siswa yang semula belajar di lantai ini, terpaksa tidak menggunakan meja karena fasilitas sekolah yang terbatas.

Rombel Membengkak

Siswa SMPN 1 Mataram Belajar Tanpa Meja Mataram (Suara NTB) – Minim fasilitas belajar yang mengharuskan siswa belajar di lantai, ternyata tidak hanya terjadi di sekolah pelosok saja. Hal serupa juga terjadi di SMPN 1 Mataram. Para siswa kelas VII terpaksa belajar tanpa meja, lantaran membludaknya jumlah siswa baru yang melebihi jumlah kuota sekolah.

Sosialisasikan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN Pendidikan Nasional mulai menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013 ini. Sebagai salah satu sekolah pilot project penerapan kurikulum 2013, SDN 5 Mataram mulai melakukan sosialisasi. Sosialisasi kurikulum 2013 tidak hanya dilakukan kepada guru, tetapi juga orang tua wali murid. Kepala SDN 5 Mataram Hj. Baiq Aini S. Pd kepada Suara NTB Kamis (18/7) kemarin menyebutkan, sekolahnya telah mulai menerapkan kurikulum baru (Suara NTB/nia) sejak hari pertama masuk Hj. Baiq Aini sekolah Senin (15/7) lalu. Sebelumnya sejumlah 11 orang guru di SDN 5 Mataram telah mendapatkan pelatihan terkait kurikulum 2013. Untuk itu sekolah berencana akan menularkan pengetahuan ini kepada guru-guru yang lain yang tidak mendapatkan jatah pelatihan. “Karena kita menjadi salah satu pilot project, kita sosialisasikan juga pada guru-guru lain,” terangnya. Tidak hanya kepada guru, sisialisasi kurikulum 2013 ini rencanannya juga akan dilakukan pada orang tua wali murid, khususnya orang tua wali kelas I dan kelas IV. Tujuannya tentu saja agar orang tua dapat menahami hakikat kurikulum 2013 dan mendukung pelaksanaanya di sekolah. Senin lalu, kelas I dan kelas IV SDN 5 Mataram telah mulai menerapkan kurikulum 2013. penerapan kurikulum 2013 inipun dianggap berhasil karena selama proses pembelajaran siswa tampak aktif dan semangat belajar. Proses pembelajaran pun menjadi hidup, karena keaktifan para siswa. Terutama pembelajaran dengan pendekatan tematik integratif yang lebih menonjol dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. “Tidak seperti dulu guru lebih banyak ceramah, kurikulum sekarang anak-anak tampak lebih aktif,” pungkasnya. (nia)

Mahasiswa IAIN Mataram Segel Ruang Humas Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa IAIN Mataram kembali melakukan aksi demonstrasi dan penyegelan. Setelah Rabu (17/7) lalu menyegel ruangan Biro Umum, pada aksi yang berlangsung Kamis (18/7) kemarin, para mahasiswa menyegel ruang bagian Humas. Koordinator Lapangan (Korlap) Suparman mengatakan disegelnya ruangan Humas karena pada aksi sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Umum Drs. Usman Eba sempat dievakuasi pihak kampus ke ruangan tersebut. Sehingga ruangan Humas menjadi sasaran penyegelan berikutnya. “Kalau dia ditampung (dievakuasi) di ruangan rektor, rektor akan kami usir dan akan kami segel ruangannya,” terangnya. Para mahasiswa mempunyai beberapa tuntutan yang disebutkan Suparman yaitu pertama menolak kedatangan Kepala Biro Umum IAIN Mataram yang baru yaitu Drs. Usman Eba dan meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk meninjau kembali SK Definitif IAIN Mataram. “Bentuk penolakan mahasiswa terhadap Usman Eba adalah meminta kepada seluruh civitas akademika IAIN Mataram terutama para kepala bagian yang ada untuk tidak menampung Karo baru di ruangannya masing-masing,” jelasnya. Sebelum tuntutan mereka dipenuhi, mahasiswa semester 10 jurusan Bahasa Arab ini menegaskan aksi mereka akan terus berlanjut. Rencananya mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi pada hari Sabtu (20/7) besok dan Senin (22/7). “Aksi ini akan terus berlanjut sebelum ada jawaban dari pusat apapun bentuknya. Kami akan tetap melakukan aksi,” ujarnya. Penolakan mahasiswa terhadap Karo Umum yang baru karena yang bersangkutan adalah orang luar NTB. Mereka ingin yang diangkat sebagai Karo Umum berasal dari civitas akademika internal IAIN. “Kami butuh jawaban biar jelas, agar tidak menimbulkan berbagai macam persepsi,” ujarnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

SEGEL - Suparman menunjuk ruangan bagian Humas yang disegel menggunakan mimbar kayu di depan pintu ruangan. Pintu ruangan juga dipasangi palang kayu.

Beginilah gambaran kondisi siswa kelas VII di SMPN 1 Mataram saat melaksanakan proses pembelajaran. Siswa yang semula belajar di lantai ini, terpaksa tidak menggunakan meja karena fasilitas sekolah yang terbatas. Akibatnya, untuk menulis pun siswa merasa kesulitan lantaran tidak memakai alas belajar. Membludaknya jumlah siswa hingga dua kali lipat dari kuota, menjadi alasan utama mengapa para siswa baru ini belajar tidak seperti murid normal lainnya. Menurut kepala SMPN 1 Mataram Lalu Marwan, semula Dinas

Dikpora telah menetapkan jumlah kuota sebanyak sembilan rombel atau maksimal 324 siswa. Namun karena alasan minat masyarakat yang tinggi, sebanyak 14 rombel atau sebanyak 611 siswa akhirnya ditampung di SMPN 1 Mataram. “Sebetulnya bagus juga Dinas menerapkan BL satu pintu yaitu masuk dari Dinas saja. Tapi ternyata ya nggak kuat juga,” ungkap Marwan Kamis (18/7) kemarin. Akibatnya sekolah menjadi kelimpungan karena harus membuat ruang kelas baru. Ruangan yang dulunya adalah ru-

ang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang internet dan ruang komputer pun terpaksa disulap menjadi ruang-ruang kelas. Beberapa siswa bahkan terpaksa menempati ruangan laboratorium IPA, dan berdesakan dengan peralatan praktik yang terpajang di laboratorium. “Terpaksa kita tambah ruang kelas dari ruangan yang sudah ada, kita tambah lima ruangan lagi,” terangnya. Jika dibandingkan dengan ruang kelas lainnya, ukuran ruang kelas dadakan ini tidak lebih besar dari ukuran kelas normal. (nia)

Mataram(SuaraNTB)AdanyatemuanSatpolPPNTB bahwa puluhan PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan direspon Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Setelah menerima laporan dari instansi terkait, dirinya sebagai komando SKPD akan memberikan sanksi kepada PNS bersangkutan sesuai dengan mekanisme penindakan yang berlaku. “Tinggal saya tunggu laporannya, kita akan respon sesuai ketentuan. Siapapun PNS yang tidak mematuhi jam kerja, melanggar kedisiplinan ya ditindak sesuai dengan aturan mekanisme penidakannya,” tegasnya ketika dikonfirmasi Kamis (18/7) siang kemarin. Ia mengatakan dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sudahcukupjelassanksiyangdiberikankepadaPNSyangmelanggarketentuan/tidak disiplin. Mulai dari sanksi peneguran, sanksi administratif hingga sanksi pemecatan. “Itu kita kembalikan kepada aturan bukan pernyataan saya tetapi kita kembalikan kepada aturan yang berlakutentangdisiplinPNS.Kalau melakukan ini apa tindakannya, sanksinya, apa tindakan administratif yang diberikan,”jelasnya. Ditanya terkait dengan pimpi-

nan SKPD yang tidak tegas dalam memberikantindakankepadaPNS yang malas, Sekda mengatakan pimpinan SKPD harus bisa memberikan pembinaan kepada bawahannya. “Intinya aturan itu harus dipatuhi,samadenganAlQur’anitu harus menjadi pedoman kita bagi umat muslim,” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si menemukanpuluhanPNSlingkupPemprov NTB tidak masuk kerja tanpa keterangan. Mereka mengeluhkan tidak adanya tindakan dari KepalaSKPDbersangkutanuntuk memberikan sanksi yang tegas kepada PNS tersebut. Untuk itu, Satpol PP akan akan melaporkan PNS yang bersangkutan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Jumlah PNS yang tidak hadir tanpaketeranganmencapaipuluhan orang, setiap SKPD terdapat satu sampaiduaorangyangtidakmasuk kerja tanpa keterangan. Ia menyebutkan, ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dua sampai tigahari.Adajugayangtidakmasuk kerjatanpaketerangansampailima hari. Dikatakan, pihaknya akan terusmemantaukedisplinanPNSdengan melihat rekap absensi di masing-masing SKPD setiap hari. (nas)

Pasar Murah di Babakan Diduga Salah Sasaran Mataram(SuaraNTB)Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan(Koperindag)Kota Mataram, Kamis (18/7) kemarin menggelar pasar murah untuk masyarakat di Kelurahan Babakan KecamatanSandubaya.Sayangnya, pasar murah yang seharusnya untukmasyarakatekonomimenengah ke bawah terkesan salah sasaran. Pantauan Suara NTB, pasar murah yang digelar sejak pagi hari itu memang ramai dikunjungi warga. Ironisnya, pasar murah yang tanpa memakai kupon pembelian itu terkesan semrawut, karena pembeliannya dengan menggunakan uang tunai. Akibatnya, banyak masyarakat yang tergolong warga berada turut berbelanja di arena pasar murah itu. Tak hanya masyarakat setempat, banyak masyarakat yang awalnya hanya melintas di depan lapangan Kelurahan Babakan turut berbelanja ditempat itu. selain itu, tak jarangparapembeliyangdatangdenganmenggunakanmobil,sertaperhiasan mencolok. “Ini salah sasaran, banyak masyarakat yang datang belanja bawa mobil,” demikian ungkapsalahseorangpedagangdipasar murah tersebut.

Dipasarmurahitupula,takterlihat warga masyarakat dengan penampilan layaknya masyarakat kebanyakan.Pembeliyangdatangbahkan dengan penampilan yang jauh dari kesan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. KabidPerdaganganDinasKoperindagKotaMataram,BambangJuni Wartono mengatakan, sasaran di gelarnya pasar murah ini adalah masyarakatyangtergolongekonomi menengah ke bawah. Jika kemudian ada pembeli yang datang dengan menggunakan mobil dan yang lainnya, dia menyatakan bahwa media yang bisa menilai. “Yang begitu itu media yang menilai,” ujarnya. Mengenai harga, Kepala Dinas KoperindagKotaMataram,Wartan, yang ada di lokasi yang sama mengatakan,hargayangdiberikankepadamasyarakatadalahhargadistributor. Seperti minyak goreng misalnya, jika dipasaran harganya mencapai angka Rp 24 ribu, tapi di pasar murah ini harga jualnya hanya Rp 21ribu.Kemudianuntukdagingsegardengankualitassuper,jikadipasar harganyamencapaiRp90ribusampai Rp 95 ribu per kilogram, di pasar murahharganyaberkisarantaraRp 78 ribu hingga Rp 82 ribu. ( smd)

Pengembangan Eks Pelabuhan Ampenan Dipastikan Molor Mataram (Suara NTB) Adanya perubahan desain dalam pembangunan lapak pedagang kaki lima (PKL) menyebabkan pengembangan eksPelabuhanAmpenanmolor. Hal itu disampaikan Ketua Tim Revitalisasi Ampenan yang sekaligus Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (18/7) kemarin. Menurut Mohan, pihaknya meminta agar pembangunan lapakdiEksPelabuhanAmpenanitusedikitberbedadarilapaklapak PKL yang sudah ada di beberapatitikdiKotaMataram. “Kita ingin eks Pelabuhan ini tampil beda, sehingga ada beberapa desain yang mengalami perubahan,”ungkapnya. Atas perubahan desain itu, Mohan memastikan bahwa pengerjaan pengembangan dan pembangunantersebutmengal-

ami keterlambatan. Namun dia memastikan, keterlambatan dalampembangunanitutidakakan terlalu lama. “Molornya tidak akan lama,karenaperubahannyahanya pada lapak itu saja,” katanya. Terkait pembangunan dan pengembangankawasanAmpenan secaramenyeluruh,WakilWalikota mengatakan,PemkotMataramjuga mendapat back up dari beberapa pihak.Backupyangdimaksudkandatang dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum(PU)RI,JaringanKotaPusakaIndonesia(JKPI)sertadariDinas PU Propinsi NTB. “Namun mereka tidak masuk ke dalam eks Pelabuhan Ampenan. Mereka akan memberidukunganterhadappengembangan Ampenan bagian luar seperti jalan Pabean, Simpang Lima dan kaliJangkuk,”imbuhnya. Mohan juga menambahkan, salah satu back up yang diberikan

pihak-pihak tersebut adalah mengupayakan bahwa bangunan-bangunantuayangadadi Ampenan memiliki payung hukum. Sehingga, kata dia, bangunan tua bisa dipertahankan. “Tapi nanti tentu akan ditentukanbangunanmanayangtermasuk bangunan tua,” tambahnya. Sementaraitu,KepalaBidang Fisik Bappeda Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, terkait pengembangan kawasan Ampenan untuk menjadi kawasan strategis kota tua Ampenan,pihakKementerianPURItengahmengkalkulasikananggarannya. Sehingga, sampai sejauh ini pihaknyatidakmengetahuiberapa besaran anggaran yang akan dibutuhkandalampembangunan kotatuatersebut.“Kemungkinan Desember sudah rampung, sehingga 2014 nanti kita bisa mulai action,” jelasnya. (smd)

Tersangka dan Barang Bukti Blackberry Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses penyidikan sejak terungkap 11 Februari lalu di BIL, penyidik Unit I Sundit I Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 4.428 unit Blackberry. Berkas dan tersangka, Kamis (18/7) lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk disidangkan. Prosespelimpahanbarangbukti berlangsung sejak pagi sekitar Pukul08.30Wita,diantarlangsung sejumlah penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dipimpin Kanit I Subdit I Kompol Manumpak Hutagalung. Meski sudah rampung di tingkat penyidikan, tidak langsung diterima pihak Kejaksaan. Barang bukti sempat diperiksa oleh jaksa penyidik, Hademan, SH bersama sejumlah staf kejaksaan lainnya. PengamatanlangsungSuaraNTB, satu per satu barang bukti yang tersimpan dalam sejumlah koper dan ranselitudibongkar.Isibarangbukti blackberry dan iPhone dicocokkan dengan berita acara pemeriksaan. Selain disaksikan petugas Kejaksaan, penyidik Ditreskrimsus, penyidik Sat Reskrim Polres Mataram pun dilibatkan, sebagai pihak yang pertama kali mengungkap penyelundupan barang bukti itu melalui BIL. Pengecekan barang bukti rupanya tidak selesai sampai

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Petugas Kejaksaan Negeri Mataram mengecek jumlah barang bukti Blackberry dan iPhone, yang dilimpahkan dari penyidik Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB. siang. Banyaknya unit yang harus diperiksa satu per satu, membuat penyidik polisi bersama Jaksa harus menghitung hingga sore hari. Informasinya, pemeriksaan sempat alot karena barang bukti kurang sebanyak 15 unit Blackberry. Hingga akhirnya pemeriksaan berakhir Pukul 16.30 Wita. Kasi Pidum Kejari Mataram, Akmal, SH memastikan tidak ada masalah dalam perhitungan. “Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah tidak ada masalah, barang buktinya lengkap sesuai

yang di BAP,” terang Akmal. Tidak hanya barang bukti, pihaknya juga menerima pelimpahan tersangka atasnama M. Rizal. Peran Rizal dalam kasus ini, sebagai penjemput barang bukti dari BIL ke Jakarta. Dalam perannya sebagai kurir, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. “Tersangka langsung kami tahan,” pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/smd)

PEMBELI - Pasar murah yang digelar Dinas Koperindag Kota Mataram di Kelurahan Babakan Sandubaya diduga salah sasaran. Tampak beberapa pembeli yang tergolong berada turut ambil bagian dalam pasar murah tersebut.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

Sejumlah Anggota DPRD Loteng Dapat Peringatan

S OSOK Dikaji, Bisnis BPR LKP

Pelaku Curanmor Tewas Diamuk Massa SEORANG warga Kamis (18/7) dini hari kemarin, tewas diamuk massa di Desa Batujangkih Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng). Korban diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor (curanmor). Sementara satu orang teman pelaku, berhasil kabur dari amukan massa yang berasal dari Desa Montong Ajan dan Batujangkih. Dari informasi warga yang diperoleh Suara NTB terungkap, sebelumnya pelaku menjalankan aksinya di Desa Montong Ajan, sekitar pukul 02.00 WITA. Di sana, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik warga setempat. Namun aksi pelaku ternyata diketahui warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran. Apes, sesampainya di Desa Batujangkih sepeda motor curian tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga pelaku terpaksa harus menggeret sepeda motor tersebut untuk menghindari kejaran warga. Akibatnya, warga yang melakukan pengejaran berhasil menemukan pelaku sesaat setelah memasuki wilayah Desa Batujangkih. Mengetahui ada warga yang datang, teman korban yang sepeda motornya masih hidup langsung kabur meninggalkan pelaku sendirian. Sementara pelaku yang membawa sepeda motor hasil curian akhirnya tidak bisa berkutik. Warga yang dibakar emosi lantas melampiaskan amarahnya dengan menghakimi pelaku hingga tewas dengan kondisi cukup mengenaskan. Selang beberapa waktu kemudian, polisi yang mendapat informasi tersebut langsung menuju lokasi untuk kemudian mengamankan pelaku yang sudah tidak bernyawa. “Pelaku sudah dibawa ke RSUD Praya untuk keperluan visum,” aku Kasat Reskrim IPTU Deni Septiawan. Kasus tersebut kini tengah diselidiki lebih dalam oleh aparat kepolisian. (kir)

Pos Satpam Teluk Mekaki Indah Dibakar BUNTUT penangkapan yang dilakukan Polres Lobar terhadap dua pelaku perusakan barang milik PT Teluk Mekaki Indah yang terjadi pada tahun 2011-2012 lalu berbuntut. Pos Satpam yang ada di depan kantor dibakar Rabu (17/7) sekitar pukul 19.00 Wita. “Dua pelaku pengrusakan atas nama Lukman (35) yang ditangkap pada Rabu siang pukul 13.00 dan Ranep, 25 tahun, ditangkap sore harinya sekitar pukul 16.30 wita kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 wita terjadi pembakaran pos satpam milik PT Mekaki,’’ ujar Kasatreskrim Lobar Iptu Windi Tjahyadi, Kamis (18/ 7). Sementara itu, salah satu security PT Mekaki, Fauzi yang ditemui di polres saat memberikan keterangan pada polisi menuturkan peristiwa terjadi bersamaan dengan saat berbuka puasa. Saat kejadian ada 13 orang di dalam pos sedang berbuka puasa, tiba-tiba datang sekelompok orang dan langsung melakukan perusakan dan pembakaran. (her)

(Suara NTB/rus)

KURSI KOSONG - Suasana sidang paripurna DPRD Lotim, Kamis kemarin banyak kursi kosong terlihat, karena separuh anggota DPRD tidak masuk kantor.

Anggota DPRD Lotim Malas Masuk Selong (Suara NTB) Dewasa ini, para anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) terlihat jarang masuk kantor. Fakta yang terlihat dalam setiap jadwal sidang paripurna, tidak pernah hadir lengkap. Besar kemungkinan, anggota DPRD Lotim sudah malas masuk kantor. Seperti terlihat pada sidang paripurna, Kamis (18/7) kemarin.

(Suara NTB/ari)

PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU), melibatkan akademisi Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, guna mengkaji kelayakan bisnis rencana pembukaan bisnis Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (BPR LKP) milik Pemda KLU. Dari rencana studi kelayakan bisnis, akan dipelajari kemungkinan untuk membuka BPR LKP di 3 kecamatan di KLU ataukah membuka 1 BPR untuk mencakup 3 kecamatan tersebut. Kabag Ekonomi, Setda KLU, Agus Tisno, S.Sos., kepada Suara NTB, Kamis (19/7), menjelaskan jika Bupati KLU telah mengeluarkan SK penunjukan 9 dosen untuk mengkaji aspek kelayakan bisnis BPR. Mereka akan ditugaskan bekerja yang dimulai pascalebaran dan idul fitri selama 2 bulan. Mantan Sekretaris Dinas PU Tamben KLU ini, mempermaklumkan jika di dua kecamatan bagian Timur yakni Kecamatan Bayan dan Kayangan, sudah terakomodir oleh keberadaan BPR LKP bentukan Lombok Barat bersama Pemprov NTB. Namun di ketiga Kecamatan bagian tengah dan Barat, belum terlayani BPR LKP. “Dengan BPR LKP Milik Lobar dan Pemprov NTB, Pemda KLU belum ada kesepakatan final. Negosiasi masih berlangsung karena perbedaan persentase kepemilikan saham,” sambung Agus. (ari) Agus Tisno

Halaman 3

Ketua DPRD Lotim, Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd, ketika ditanya mengenai perilaku sejumlah anggota DPRD Lotim tidak berani berkomentar. “Saya juga tidak bilang apa-apa kalau soal itu,” jawabnya kepada wartawan. Ia tidak berani membenarkan kemungkinan para wakil rakyat itu sudah ogah-ogahan mendatangi kantornya. “Namanya saja lembaga politik, saya kan bukan pimpinan perusahaan,” katanya. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga politik, ada beragam cara yang disampaikan anggota dalam komunikasi politik. Pandangan positifnya,

kemungkinan ada pemikiran politik lain dari anggota yang tidak hadir terhadap Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2013 yang mulai dibicarakan Kamis kemarin. Meski demikian, ujarnya, yang paling penting, pimpinan Dewan tetap komitmen terhadap agenda lembaga. Semua yang dijadwalkan lembaga harus dikedepankan, karena kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan nasib masyarakat Lotim. Dalam hal ini, agenda lembaga harus berjalan dengan baik. Meski ada sebagian ang-

gota menjalankan roda kepentingan politik partai masing-masing. Namun, anggota harus mengedepankan kepentingan rakyat Lotim. Pada sidang paripurna Kamis kemarin, hadir hanya 26 orang dari 50 anggota DPRD Lotim. satu fraksi, yakni FRAKSI UKHUwah sama sekali tidak hadir. Fraksi ini merupakan gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Indonesia (PPI). “Meski 26 tapi itu sudah memenuhi ketentuan quorum lah,” klaimnya. (rus)

Belajar Mengelola Wisata dan Budaya di Ibukota Jakarta (Suara NTB) Rombongan Humas dan wartawan, melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta, silaturahmi ke PWI serta kunjungan ke Kompleks Perkampungan Betawi di Situ Babakan, Jakarta Selatan. Dipimpin Asisten III Setda KLU, Drs. H. Jayadi N, dan Kabag Humas Pemda KLU, Ikhwan Budiman, M.Pd., rombongan difokuskan untuk mempelajari pengelolaan wisata budaya yang dikembangkan Pemprov DKI. Sementara di PWI, orientasi silaturahmi adalah untuk menguatkan hubungan emosional sekaligus menimba ilmu jurnalistik di salah satu lembaga organisasi wartawan yang diakui pemerintah tersebut. Asisten III Setda KLU, Jayadi menilai langkah kemajuan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta patut ditiru pemerintah daerah di Indonesia, tak terkecuali Pemkab Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menyadari Jakarta sebagai pusat aktivitas, baik ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, tetapi mampu membuat identitas di tengah maraknya globalisasi. Eksistensi etnis Betawi di kawasan Jakarta, tak lekang meski dijejali oleh berbagai suku, agama dan ras di dunia. “Kami ingin belajar, menimba ilmu dan pengalaman. Langkah apa yang ditempuh Pemda DKI Jakarta dalam menghidupkan budaya sekaligus sebagai komoditas pariwisata,” ungkap Jayadi. Jayadi menyadari, KLU sebagai daerah otonomi paling baru di In-

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Asisten III Setda KLU, Drs. H. Jayadi N (kanan) menyerahkan cenderamata pada salah satu pengurus PWI Pusat, Rudi Novrianto di Jakarta. donesia dengan menginjak usia ke 5 (21 Juli esok), sangat wajar untuk melihat cakrawala peradaban di ibukota, meski disparitas status kedua Pemda cukup jauh. Kelemahan KLU diungkap Jayadi, masih dihadapkan pada keterbatasan SDM dan struktur organisasi perangkat daerah minimalis. Rombongan pada kesempatan kunjungan ke Pemprov DKI, diterima Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Hj. Tina Budiawati, beserta sejumlah Kepala Bidang. Tina di selasela pembahasan budaya dan pariwisata itu, mengungkapkan jika pada akhir tahun ini akan digelar festival keraton se dunia yang akan berlangsung antara tanggal 5 - 8 Desember nanti, seluruh Keraton (kerajaan) di daerah-daerah akan dihadirkan. Tina berpesan, jurus dan stratregi pemasaran budaya ke

dalam komoditas wisata memerlukan kemasan yang unik. Tidak cukup pemasaran dilakukan hanya dalam satu desain saja. Di DKI sendiri, Jokowi juga memerintahkan seluruh kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) wajib mengunjungi museum. Kunjungan ke museum ini sifatnya wajib dimaksudkan untuk memperkenalkan budaya dan sejarah Jakarta sejak usia dini. Langkah ini tampaknya harus ditiru oleh Pemda lain, termasuk KLU. Pengenalan sejarah dan budaya KLU maupun sejarah daerah lain di NTB untuk diketahui oleh generasi muda. Political will Pemda dalam perkenalan situs dan sejarah budaya, dibutuhkan untuk mempercepat pengenalan terhadap entitas dan identitas budaya di negeri sendiri. Usai mengunjungi Dinas Budpar DKI Jakarta, rombongan bertolak ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pengurus PWI, Rudi Novrianto, menerima rombongan. Rudy pada kesempatan tersebut, mengajak komponen pemerintah untuk menyamakan persepsi atas tujuan dan hakikat jurnalistik. Awak media sejatinya adalah mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi. Namun demikian, keberadaan independensinya tak dapat diintervensi. Kabag Humas dan Protokol, Ikhwan Budiman, pada kesempatan kunjungan ke PWI menekankan jika keberadaan staf humas dan protokol Setda KLU masih memerlukan update skill dan kemampuan jurnalistik. Sebagai tangan kanan pemerintah dalam aspek publikasi dan dokumentasi, Ikhwan merasa perlu untuk memperkenalkan dinamika jurnalistik di kalangan staf humas serta kalangan wartawan yang bertugas di KLU. (ari/*)

Praya (Suara NTB) Batas waktu penyelesaian kelengkapan administrasi sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang kembali mencalonkan diri melalui partai lain, kurang dari dua minggu lagi. Ironisnya, sejumlah anggota Dewan Loteng yang sudah pindah partai justru belum mengajukan proses Pergantian Antarwaktu (PAW). Akibatnya, pencalonan para anggota Dewan bersangkutan kini terancam. Terkait persoalan tersebut, pihak Pimpinan DPRD Loteng sudah melayangkan warning (peringatan) kepada para anggota Dewan bersangkutan supaya segera mengajukan proses PAW. “Pimpinan Dewan sudah memberikan peringatan kepada anggota Dewan yang belum mengajukan proses PAW,” tegas Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaluddin, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (18/7). Ia mengungkapkan, sampai sejauh ini masih ada sekitar tujuh anggota Dewan Loteng yang sudah loncat partai yang belum mengajukan proses

PAW. Dari total 12 anggota Dewan yang pindah partai yang kini mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang. “Yang sudah diproses PAW-nya ada lima anggota Dewan. Sisanya sampai saat ini belum ada kejelasan,” tambahnya. Dari yang sudah diproses PAW-nya, empat orang berasal dari PKNU sedangkan satu lagi dari PPD, atas nama L. Mas’ud. Meski demikian, kepastian PAW para anggota Dewan belum bisa dipastikan. Karena pihak Dewan masih harus melakukan pengkajian atas persyaratan-persyaratan yang ada. Hal senada disampaikan Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi sebelumnya. Dikatakannya, para anggota Dewan Loteng yang mencalonkan diri kembali menggunakan partai lain status berkas administrasinya masih belum lengkap. Alasannya, masih harus melengkapi dengan surat keterangan PAW atau paling sedang diproses PAW. (kir)

Sikapi Laporan Warga

Ombudsman Temui Pemda KLU Tanjung (Suara NTB) Rombongan Ombudsman masing-masing 3 orang dari Pusat dan 2 orang Ombudsman Perwakilan NTB, Kamis (18/7), menemui Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kelimanya diterima Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., serta Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag. Dalam kunjungan itu, Ombudsman lebih dulu meminta pihak Badan Pertanahan Provinsi NTB dan BPN KLU untuk hadir dalam kunjungan tim kali ini. Anggota Ombudsman RI, Petrus Bedapeduli, usai pertemuan dengan Pemda KLU di ruang Wabup, mengatakan tujuan kedatangan kali ini guna menindaklanjuti laporan beberapa warga Trawangan atas lahan yang Hak Guna Bangunan (HGB)nya dikuasai oleh PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH). “Kami ingin melihat persoalan, sekaligus melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi. Dan ternyata, ada perkembangan disampaikan oleh Pak Wabup, persoalan ini sudah diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat,” ungkap Petrus. Dirinya juga mengetahui dari Pemda KLU, jika dalam perkembangan penyelesaian sengketa, terdapat 72 KK di lahan HGB telah menandatangani kesepakatan dan menerima kompensasi ganti rugi. Menyusul laporan 26 warga yang diajukan ke Ombudsman, Petrus juga memperoleh detail jika 7 orang di antaranya telah terbukti menerima kompensasi. Menyikapi persoalan itu, Ombubsman dan Pemda KLU menyamakan persepsi. Terutama dilibatkan dalam tim untuk duduk

sebagai pemantau jalannya penyelesaian. “Kami usulkan untuk diperluas opsi-opsi yang memungkinkan bagi masyarakat. Tapi diingat, ini opsi dan bukan keputusan,” sarannya. Mengenai rekomendasi Pansus Trawangan DPRD KLU agar lahan HGB PT. WAH distatusquokan, Ombudsman berpatokan pada status yang ditetapkan oleh BN). Sejauh klarifikasi yang disampaikan BPN, tanah yang dikuasai oleh PT. WAH adalah legal dan tidak perlu diperdebatkan. BPN NTB dan BPN KLU bahkan meyakinkan Ombudsman, aspek milik HGB WAH tidak krodit. Terpisah, ditemui di ruang kerjanya, Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan kepada Ombudsman RI dan perwakilannya di NTB, karena perhatiannya terhadap KLU. Ia mengakui telah menjelaskan kembali persoalan dan langkah penyelesaiannya. Laporan yang masuk ke Ombudsman, diklaim adanya persoalan yang masih mengganjal. Antara lain diantara pelapor, 26 orang, adalah warga yang belum menerima hak. Namun setelah disesuaikan dengan data penyelesaian, diketemukan 7 orang telah menerima kompensasi namun justru dicantumkan sebagai pelapor. “Terhadap kemungkinan opsi lain, tergantung, kalau memang itu rasional dan bisa dipenuhi perusahaan, kenapa tidak. Karena Pemda KLU tidak dalam kapasitas membela PT. WAH. Mengenai Ombudsman dilibatkan sebagai pemantau dalam Tim, kami sambut baik, silahkan. Adanya Ombudsman di dalamnya akan lebih baik,” pungkas Najmul. (ari)

(suara NTB/ist)

DITERIMA - Rombongan Ombudsman RI diterima Wabup KLU beberapa waktu lalu.

Kinerja PT. Dinamika Diawasi Ketat Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Lombok Tengah (Loteng) masih terus mengawasi secara ketat kinerja PT. Dinamika Alam Raya (DAR), rekanan proyek jalan Sengkol-Mangkung dan Keling-Batujangkih. Perusahaan bersangkutan sudah dua kali mendapat peringatan, karena capaian kinerja yang masih jauh dari yang diharapkan. Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T., kepada wartawan di gedung DPRD Loteng, Kamis (18/7), menjelaskan, kontrak kerja dengan PT. DAR hanya sampai tanggal 26 Agustus mendatang. Artinya, rekanan bersangkutan tinggal punya sekitar satu bulan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan proyek yang ada. Jika tidak maka kontrak kerja bisa diputus dengan konsekuensi pemerintah daerah tidak akan membayar sisa pembayaran proyek. Terlebih lagi pi-

hak rekanan juga sudah dua mendapat peringatan. Itu artinya, kalau sampai dapat peringatan ketiga, ternyata rekanan bersangkutan tidak mampu menuntaskan pekerjaan, maka pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi, karena sudah diberikan kesempatan sampai tiga kali. Rasidi menjelaskan, dari laporan PT. DAR, persentase pekerjaan proyek di kedua ruas jalan tersebut baru sekitar 25 sampai 30 persen. Itu artinya, pihak rekanan harus bisa mengejar sisa pekerjaan untuk satu bulan ke depan kalau tidak ingin kontraknya diputus oleh pemerintah daerah. Pihaknya mengharapkan proyek bisa selesai sesuai target waktu yang ada. Terlebih PT. DAR sudah menyiapkan material yang dibutuhkan. “Di gudang PT. Dinamika sudah ada sekitar 3.000 material jalan yang disiapkan. Tapi sampai sekarang belum disebar,” jelasnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Paripurna Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Sumbawa Besar wilayah timur, Tarano, Em- gan baik. Akibatnya fasilitas faakan untuk kegiatan belajar tidak maksimal karena diker- SKPD di Kecamatan Lape, beberapa bagian mengala12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Suara NTB) pang, Maronge, Pelampang yang dibangun tersebut belum mengajar,” beber Hasanuddin. jakan secara serampangan. Lopok, Lantung, Ropang, mi rusak berat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Kemudian, pembangunan re- Demikian pula terhadap Moyo Hulu, Lenangguar, Pansus II juga merekoPansus DPRD Sumbawa dan Labangka, kondisinya dapat dimanfaatkan oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 menyampaikan hasil inves- cukup baik serta telah diman- masyarakat secara maksimal. hab ruang kelas SDN 2 Ma- pengerjaan simpang jalan Orong Telu dan Lunyuk. Ber- mendasikan kepada Dinas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tigasi dan cek lapangan faatkan masyarakat . Seper- Bahkan ada yang belum dap- ronge yang menggunakan negara (SJN) Ongko kecama- dasarkan hasil monitoring Pertanian Tanaman Pan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 dalam lanjutan sidang ti, pembangunan jalan usaha at dimanfakaatkan sama DAK dengan anggaran sebesar tan Plampang, juga ditemu- dan evaluasi lapangan, Pan- gan, agar aktif melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Rp 128.733.000 yang dikerjakan beberapa titik yang tidak sus II mengapresiasi positif monitoring dan evaluasi terParipurna Raperda Pelak- tani, jalan lingkungan, saluran sekali,” ungkap Hasanuddin. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Secara rinci, Pansus I kan secara swakelola. Hasil maksimal pengisian tanah kinerja pemerintah daerah hadap seluruh program-prosanaan Pertanggungjawa- irigasi, pembangunan sarana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ban APBD 2012, Kamis (18/ air bersih dan kegiatan lain- menyebutkan hasil investiga- pengecekan, tiga ruangan yang urukannya, sehingga sering yang sebagian besar terlihat, gram yang dicanangkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 7). Pansus terbagi empat nya. Baik yang dikerjakan se- si terhadap beberapa proyek direhab belum memiliki terjadi kecelakaan lalu lintas. SKPD sudah memiliki komit- Agar tidak lagi terjadi per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Atas berbagai persoalan men kesungguhan untuk soalan yang sama seperti di berdasarkan Daerah Pemi- cara kontrak, penunjukan lang- fisik tahun anggaran 2012, plapon, tutup jendela, dan lan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 yang dilakukan di lima keca- tai bangunan hanya dirabat. tersebut, Pansus I berharap melaksanakan program-pro- desa Berora. Kepada Dinas lihan (Dapil). Setelah sebe- sung maupun swakelola. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 lumnya Bupati Sumbawa Namun masih ditemukan matan yang berada di Dapil 1, Sehingga proses belajar men- seluruh kegiatan yang belum gram yang sudah dicanang- Pekerjaan Umum, diharap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 memaparkan hasil kiner- adanya rekanan maupun pel- khususnya kegiatan Diknas. gajar tidak nyaman dan ter- rampung tersebut dapat dise- kan. Jauh perbedaannya den- kan agar segera melanjut12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 janya selama 2012. aksana kegiatan yang belum Yakni, kegiatan pembangun- ganggu. Terhadap kegiatan lesaikan pada tahun anggaran gan hasil monitoring dan eval- kan kembali Hotmix Sim12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Pansus I melalui juru bi- memiliki komitmen untuk gan gedung SMKN 1 Maronge rehab pagar SDN Batu Rasak berikutnya. Agar dapat di- uasi lapangan Pansus tahun pangan Jalan Propinsi-Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 basang-Lito. Kemudian lancaranya, Hasanuddin, melaksanakan kegiatan den- kecamatan Maronge dengan dengan anggaran Rp 60 juta manfaatkan masyarakat. Ke- lalu di wilayah yang sama. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Namun jangan senang jutan Hotmix Jalan Lapememberikan apresiasi dan gan sungguh-sungguh hingga anggaran sebesar Rp 360 juta. yang dikerjakan secara pada Dinas Diknas agar pros12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 penghargaan terhadap ha- tuntas. Sebab berdasarkan Hasil investigasi menemukan swakelola, dikerjakan tidak es pengawasan dapat dilaku- dulu. Sebab menurut hasil Labuan Kuris, lanjutan Hot12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sil kinerja eksekutif. Na- temuan di lapangan masih pengerjaan hanya diselesai- sesusai volume. Pada SDN kan secara maksimal, sehing- pantauan Pansus II ada satu mix Jalan Telaga-Sebeok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 mun, di lapangan masih ditemukan adanya kegiatan kan sekitar 70 persen dan yang sama, ditemukan pula ga mutu dan kualitas proyek program yang terkesan diker- serta Hotmix Simpangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 banyak ditemukan kelema- fisik yang tidak rampung dik- banyak ditemukan beberapa pembangunan Ruang Kelas dapat terjaga dengan baik dan jakan asal-asalan. Yakni Jalan Propinsi-Sebasang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 han dan kekurangan dalam erjakan dan adanya kegiatan item pekerjaan yang tidak dik- Baru (RKB) senilai Rp 170 memiliki umur teknis seperti Pembangunan Jaringan Iriga- Unter. Selanjutnya, diharap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 mengimplementasikan ke- yang dikerjakan secara seram- erjakan seperti belum adanya Juta juga tidak diselesaikan. yang diharapkan. si BK VII Mama P3A Saling kan kepada Dinas Keseha12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Sementara itu, Pansus II Jatu Desa Berora Kecamatan tan agar segera turun ke Terhadap pembangunan bijakan pemerintah daerah. pangan. “Ini diakibatkan pros- tanah urukan, tidak dikerja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Setelah melakukan investi- es pengawasan kurang mak- kan pemasangan plapon, daun ruang kelas baru di SDN Ai melalui juru bicaranya, Eka Lopok yang diprogramkan lapangan untuk menjau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 gasi dan evaluasi di lapan- simal terutama oleh konsul- pintu dan jendela. Demikian Paya kecamatan Tarano den- Yuni Hartini menyatakan, te- oleh Dinas Pertanian Tana- Pustu Gunung Setia yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 gan, Pansus I menilai pel- tan pengawas. Serta tidak se- juga dengan lantai semua ban- gan nilai sebesar Rp 170 juta lah mencermati pelaksanan man Pangan dengan nilai kon- sampai sekarang pelaksan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 aksanan kegiatan fisik riusnya pelaksana kegiatan gunan. “Imbasnya, sekolah yang dikerjakan secara program-program yang dilak- trak Rp 69.500.000. Namun, aan pengerjaannya belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 SKPD di lima kecamatan menyelesaikan kegiatan den- tersebut belum dapat diman- swakelola, kualitas pekerjaan sanakan oleh masing-masing belum setahun digunakan di dirampungkan. (arn/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Pansus Dewan Laporkan Hasil Investigasinya

Diduga Marak, Perambahan Hutan di Labangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil investigasi DPRD Sumbawa, menemukan adanya dugaan perambahan hutan (illegal logging) dan penebangan pohon jati secara besar-besaran di lokasi Brang Brami, kecamatan Labangka. Dikhawatirkan kerusakan hutan di wilayah setempat akan terjadi. Hal itu terungkap dalam temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbawa ketika meninjau pelaksanaan kegiatan fisik di Labangka, sebagaimana disampaikan juru bicaranya, Hasanuddin, Kamis (18/7). Permasalahan yang cukup penting untuk segera disikapi dan ditindaklan-

juti oleh pemerintah. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena dapat merusak kawasan hutan di kabupaten Sumbawa, yang pada gilirannya akan terjadi degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pansus meminta kepada pemerintah daerah, terutama Dinas Ke-

hutanan dan Perkebunan sebagai leading sector segera menyikapi permasalahan tersebut. Dengan melakukan pengecekan ke lapangan. “Segera mengambil langkahlangkah pencegahan dan penindakan terhadap pelaku illegal logging tersebut,” tandas Hasanuddin. (arn)

Dua Desa di KSB Berebut Tapal Batas (Suara NTB/use)

PETASAN – Beberapa siswa diamankan di Mapolsek Rasa NaE lantaran membunyikan petasan. Mereka dilepas setelah diberi peringatan.

Razia Penginapan di Bima

Dua Pasangan Mesum Diamankan Kota Bima (Suara NTB) Selama bulan Ramadhan, aparat Polres Bima Kota khususnya Polsek Rasa NaE Barat menggelar razia penyakit masyarakat (pekat). Seluruh hotel maupun penginapan yang ada di dua kecamatan yang menjadi wilayah hukum pun disasar. Hasilnya, aparat berhasil menjaring dua pasangan mesum yang tengah memadu asmara. Dua pasangan tersebut masing-masing berinisial, IJ dan teman wanitanya T masing-masing asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima serta Ta asal Kelurahan Rite Kota Bima dan An asal Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Kedua pasangan mesum ini diamankan dari Hotel Dewi Sari sekitar pukul 22.00 WITA. “Semua statusnya masih bujang,” ujar Kapolsek Rasa NaE Barat Kompol H Nurdin

Mansyur saat ditemui di Mapolsek, Kamis (18/7). Setelah diamankan, keduanya langsung digelandang ke Mapolsek. Mereka kemudian didata identitasnya dan sebelum dilepas diberikan pembinaan. Menurut Nurdin, malam itu pihaknya menyasar sejumlah hotel dan penginapan lainnya. Namun dari hotel-hotel tersebut pihaknya tidak menemukan adanya pasangan mesum lainnya. Menurut Nurdin, razia ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan khususnya selama bulan Ramadhan. Agar umat muslim merasa nyaman dan aman menjalankan ibadah puasa. Razia seperti ini katanya, akan dilakukan selama satu bulan penuh. Ditanyai apakah yang disasar termasuk kafe? Menurut Nurdin, selama Ramadhan tak ada kafe yang buka. Mereka tutup sebelum bulan Ramadhan tiba

atas kesadaran sendiri. Sementara itu, selain razia mesum, malam itu pihaknya juga menggelar razia petasan dan minuman keras. Hanya saja tak ditemukan adanya petasan dan miras di tempat-tempat yang disasar. “Kalau petasan tidak ada, kita sifatnya hanya himbauan saja,” terang Nurdin. Selain untuk menghormati bulan Ramadhan, razia yang dilaksanakan itu juga karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah karena terkadang masih ada bunyi petasan yang mengganggu. Namun yang paling diantisipasi yakni petasan yang dilempar oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor. Situasi ini sering menimbulkan kesalahpahaman jika salah menegur atau mendeteksi yang melempar. Sementara saat wawancara tengah berlangsung, aparat Polsek Rasa NaE Barat juga mengamankan tiga orang siswa

yang kedapatan meledakkan petasan. Mereka meledakkan petasan di depan sekolah mereka, MTSN 2 Kota Bima yang terletak tepat di depan Mapolsek. Saat itu aparat yang tengah melakukan pengawalan tertutup kemudian membawa ketiganya ke Mapolsek. Uniknya, saat di Mapolsek satu dari tiga siswa ini kemudian menangis lantaran merasa tak meledakkan petasan. Tak henti-hentinya ia memohon untuk dilepaskan. Tak berapa lama ia kemudian diizinkan pulang. Ditambahkan Nurdin, mengenai masih adanya petasan yang beredar dia menghimbau kepada orang tua untuk memberi bimbingan dan mengawasi anak-anak agar tak membeli dan meledakkan petasan. Pengawasan orang tua diperlukan karena orang tua memiliki peranan utama dalam keluarga. (use)

KPU KSB Imbau Masyarakat Tanggapi DPS Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau masyarakat dan kalangan Partai Politik (Parpol) agar memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 mendatang yang telah diumumkan sejak tanggal 11 Juli lalu. Tanggapan masyarakat dan Parpol tersebut penting untuk mengetahui apakah DPS telah mengakomodir seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih atau tidak. Sehingga jika masih ditemukan adanya masyarakat yang belum masuk dalam DPS, pada proses perbaikan dapat dimasukkan sebelum akhirnya seluruh data ditetapkan menjadi Daftar pemilih Tetap (DPT). “Kami meminta agar warga dan Parpol bisa melihat langsung DPS yang kami sudah umumkan itu dan memberikan tanggapan atau laporan jika memang masih ada warga atau konstituen Parpol yang belum masuk namanya dalam DPS itu,” kata ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada wartawan, Kamis (18/7). Menurutnya, tanggapan dan laporan dari masyarakat maupun Parpol sangat dibutuhkan

oleh KPU. Dengan demikian, jika ditemukan ada warga yang belum masuk dalam DPS dapat segera dilaporkan untuk kemudian pada tahapan perbaikan bisa dimasukkan dalam data. “Tanggapan masyarakat dan Parpol ini sangat penting terhadap DPS. Sebab setelah ditetapkan menjadi DPT nantinya, maka tidak akan ada ruang lagi untuk memperbaiki agar warga yang memiliki hak pilih tidak masuki dalam DPT untuk dimasukkan sebagai pemilih,” tandasnya. Untuk mendapatkan informasi seputar DPS tersebut, pihaknya mempermudah warga. Sebab data DPS tidak hanya diumumkan di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) namun juga disebarkan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mengakses data DPS. Sementara di tingkat Parpol, KPU telah menyerahkan salinan DPS dalam bentuk softcopy sehingga dapat dengan lebih mudah diakses. “Nah di tiap RT kita umumkan juga, sehingga pastinya masyarakat bisa melihatnya dan dapat mengetahui siapa saja warga yang mungkin belum tercover dalam DPS itu. Dan kami harap juga bagi Parpol membu-

(Suara NTB/bug)

Khaeruddin

ka softcopy yang sudah kami serahkan agar bisa tahu apakah DPS yang ada sudah mendata semua kostituennya atau tidak. Karena kalau lewat tahapan perbaikan pasca DPS hingga ditetapkan menjadi DPT, maka tidak ada ruang lagi untuk memasukkan nama warga yang tidak muncul dalam DPT,” urai Heru. Berdasarkan data KPU KSB jumlah DCS untuk Pemilu 2014 mendatang sebanyak 87.531 pemilih. Jumlah itu lebih kecil jika dibanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur 13 Mei lalu yang mencapai 92.403 pemilih. Terkait perbedaan tersebut, Heru menjelaskan, kecilnya angka DPS Pemilu 2014 mendatang dengan DPT Pilkada Gubernur itu

dikarenakan pihaknya mengeluarkan dua kategori pemilih yang sebelumnya ada di DPT Pilkada Gubernur. Yakni pemilih yang saat ini berada di luar negeri dan kedua pemilih yang hendak memilih di daerah sesuai dengan alamat KTP (kartu tanda penduduk) bersangkutan. ”Yang saat ini berada di luar negeri kita keluarkan, toh nanti jika sebelum memilih mereka kembali maka kita akan masukkan mereka dalam daftar pemilih khusus tambahan. Sedangkan yang kategori kedua, mereka memang tidak mau memilih lagi di sini, karena mereka tidak berKTP sini (KSB),” timpalnya Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, penetepan DPT untuk Pemilu 2014 mendatang akan diumumkan pada tanggal 13 hingga 17 September mendatang. Jika hingga waktu tersebut masih ada warga yang belum masuk dalam data maka yang bersangkutan dipastikan akan kehilangan hak pilihnya. “Jadi sekali lagi kami minta kepada masyarakat dan Parpol cermati DPS yang kami sampaikan, jika memang ada warganya yang belum masuk DPS tolong segera dilapor, agar kami bisa masukkan pada proses perbaikan,” pungkas Heru. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Persoalan tapal batas antarwilayah desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terhitung banyak. Salah satunya antara desa Kertasari dengan desa Tuananga. Dua desa yang berada di dua kecamatan berbeda itu, saat ini tengah berebut mempertahankan batas wilayah desanya masing-masing. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Drs. Syamsul Kamil mengatakan, pada dasarnya tapal batas kedua desa tersebut tidak ada persoalan jika keduanya mau mematahui batas wilayah kecamatan yang menaungi desa tersebut masing-masing. Pasal-

nya kedua desa bersangkutan berada di kecamatan berbeda, desa Kertasari di kecamatan Taliwang sementara desa Tuananga di kecamatan Poto Tano. “Nah kalau kedua desa itu mau patuh dengan batas wilayah kecamatan masing-masing, sebenarnya tidak ada persoalan. Tapi kemudian kedua desa punya perspektif masing-masing dengan batas wilayahnya,” terangnya kepada wartawan. Berdasarkan peta Bakorstanal, antara kecamatan Taliwang dengan kecamatan Poto Tano berbatasan langsung. Bahkan data peta Bakorstanal tersebut kata Syamsul, sudah tertera jelas sejak sebelum Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terbentuk sebagai daer-

ah pemekaran dari kabupaten Sumbawa. “Cuma saat itu Poto Tano masih gabung dengan Seteluk. Tapi soal tapal batas antar kecamatannya sudah jelas. Jadi andai saja warga mau gunakan data itu sudah tidak ada persoalan lagi,” pungkasnya. Kekisruhan antara kedua desa beda kecamatan itu pun saat ini ditangani oleh Pemda KSB. Syamsul mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk merekonsiliasi kedua desa sehingga persoalan tapal batas tersebut tidak berlarut-larut yang hanya akan memicu konflik di masyarakat. “Kami akan pelan-pelan memfasilitasi kedua desa, biar persoalannya bisa selesai tanpa ada yang merasa dirugikan,” paparnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

Rekanan Harus Bertanggung Jawab Dari Hal. 1 Salah satu contohnya adalah kapal bantuan nelayan yang tidak dilengkapi dengan perangkat navigasi ataupun alat tangkap yang mencukupi. Karena dikerjakan setengah – setengah, tentu saja masyarakat selaku pengguna tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan dalam kasus tertentu masyarakat terpaksa memilih untuk tidak memanfaatkannya. Dalam kasus seperti ini, Syafrudin menilai perlu ada penelusuran kembali penyebab dari mangkraknya proyek – proyek tersebut. ‘’Tentu setiap proyek ada kontrak antara pemerintah dengan rekanan atau kontraktor selaku pelaksana proyek tersebut. Di situ pasti sudah jelas apa risiko yang harus ditanggung kontraktor,” tandas politisi PAN ini. Jika dari penelusuran ada spesifikasi dalam proyek – proyek tersebut yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka Syafrudin menyarankan agar diambil tindakan tegas dengan meminta pertanggungjawaban dari rekanan. ‘’Saya kira tidak ada alasan, toh mereka juga punya konsultan yang sudah seharusnya mengkaji apa saja kelengkapan dari sebuah proyek,” ujarnya. Menurutnya, adanya proyek atau program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik tentu saja akan berdampak kerugian bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. Ia meyakini, proyek yang dilaksanakan pemerintah pusat di NTB tentu ditujukan untuk memberikan dampak pengungkit ekonomi masyarakat. Namun, jika ternyata gejala proyek mangkrak ini semakin marak, maka Pemprov NTB disarankannya untuk melakukan pendataan lebih detail terhadap proyek – proyek tersebut. ‘’Sehingga bisa diketahui dengan jelas proyek apa, penyebabnya apa, dan solusinya bagaimana,” pungkasnya. Saran pendataan atau inventarisasi yang disampaikan oleh Safrudin, sebenarnya sudah lebih awal dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Dalam sebuah kesempatan, kepada Suara NTB, gubernur meminta pihak Inspektorat

Provinsi NTB, untuk menginventarisir proyek-proyek pusat yang mangkrak. Instruksi gubernur ditanggapi Inspektur Provinsi NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH. Ia mengatakan, Inspektorat NTB katanya, akan menyiapkan langkah inventarisasi. Langkah inventarisasi ini dinilai tepat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek – proyek tersebut. ‘’Akan segera diinventarisir, karena diperlukan koordinasi dengan SKPD pelaksana teknis supaya bisa diketahui kondisi dan progress sebenarnya serta kenapa hal seperti itu bisa terjadi,” tandas Chairul, beberapa waktu lalu. Seperti apa hasil inventarisasi yang dilakukan Inspektorat, Suara NTB belum memperoleh konfirmasi. Sementara berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, Prof. H. Farouk Muhammad, sejak dua tahun terakhir ia sudah mencatat sejumlah proyek (dari pemerintah pusat) yang mangkrak. Ia menyebutkan, beberapa proyek tersebut antara lain, proyek pembuatan pabrik tepung rumput laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Waworada, Kabupaten Bima dengan nilai sekitar Rp 7 hingga 8 miliar. Selain itu, ada pula proyek pabrik es di Kampung Melayu, Kota Bima dari Kemenakertrans dengan nilai sekitar Rp 5 hingga 6 miliar. Di Sape, Bima, Farouk juga menemukan proyek Pabrik Tepung Ikan dengan nilai serupa yang juga mangkrak setelah diresmikan. Farouk juga menyebut dua proyek Rumah Potong Hewan (RPH) di Banyumulek, Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga mangkrak. Proyek – proyek ini menurutnya pernah diklarifikasinya saat DPD RI menggelar rapat dengan kementerian terkait. ‘’Tapi kalau sekarang masih terus ada terjadi proyek – proyek seperti itu, tentu kami akan klarifikasi lagi secara khusus,” tandasnya. (aan)

Pemprov Perintahkan Kepala DKP Selesaikan Program Bermasalah Dari Hal. 1 Kepala DKP diminta untuk menuntaskan berbagai program bermasalah tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada serta melaporkan progress penyelesaiannya. ‘’Sudah saya panggil Kepala DKP, saya sudah mencermati laporannya dan saya sudah perintahkan yang bersangkutan menyelesaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Nanti tinggal tunggu progressnya,”ujar Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Kamis (18/7) siang kemarin di Kantor Gubernur. Ia mengatakan, dirinya telah mendengar secara langsung dari Kepala DKP terkait dengan beberapa program bermasalah yang ditangani instansi tersebut. Untuk itu, dirinya meminta segera dilakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikannya sesuai dengan meknaisme dan aturan yang berlaku. ‘’Panggil, selesaikan dan laporkan hasil tindakan yang dilakukan. Kalau belum selesai, maka harus diselesaikan,” tegasnya. Pemanggilan Kepala DKP tersebut untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan ter-

kait masalah dugaan beberapa program bermasalah di DKP NTB. Apalagi dugaan beberapa program bermasalah di DKP NTB tersebut telah menjadi sorotan DPRD dan media. Klarifikasi tersebut juga untuk mengecek informasi yang berkembang terkait hal tersebut kepada penanggung jawab dinas terkait dalam hal ini Kepala DKP NTB. Apalagi, ada informasi bahwa perbankan yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam penyaluran dana bergulir kepada koperasi kelompok nelayan “Mina Algae Bersaing”. Kemudian klarifikasi itu juga untuk mengetahui penyebab mangkraknya beberapa unit kapal bantuan nelayan di NTB. Menurut Muhammad Nur, setiap program yang dijalankan oleh SKPD harus dituntaskan dari tiga sisi sekaligus. Ketiga sisi tersebut adalah penyelesaian fisik, administratif dan penyelesaian keuangannya harus sejalan.”Ketiga titik ini harus bertemu secara paripurna, tidak boleh fisik kurang, administratif dan keuangannya maju, harus sejalan,”pungkasnya. (nas)

Empat Tersangka Korupsi Ditahan Kejaksaan Dari Hal. 1 Akhirnya mereka tidak bisa mengelak, setelah tim jaksa menggiring ke empatnya menuju mobil tahanan. Hanya Agung yang terlihat pasrah tanpa argumentasi apapun, apalagi perlawanan. Dari ke empat tersangka itu, hanya Wahidin yang didampingi kuasa hukumnya, Ketut Sumertha, SH. Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH menegaskan, penahanan itu sebagai tindak lanjut dari rampungnya proses penyidikan yang sudah setahun lebih dilakukan tim Pidsus. ‘’Sekarang kami buktikan bahwa kasus ini bisa rampung,” tegasnya. Ia pun sudah menunjuk tim JPU yang akan menyidangkan keempat tersangka. Sembari menunggu keempat tersangka disidangkan, pihaknya juga tengah merampungkan kasus lain, yakni kasus dana Kemenpora di Lapangan Kediri Lombok Barat (Lobar).

Sebagai gambaran, kasus bansos pertanian terindikasi merugikan negara Rp 300 juta. Hafis dan Iman, terindikasi tidak menyalurkan dana bansos tersebut ke kelompok petani yang mengajukan proposal. Berupa permintaan bantuan hand tractor, dan kebutuhan pertanian lainnya. Sementara tersangka Wahidin, terindikasi melakukan pungli hingga mencapai Rp 500 juta, dengan menarik pungutan dari masyarakat untuk biaya sertifikat tanah tahun 2010 lalu. Padahal program Prona tersebut digratiskan. Sementara Agung, diketahui sudah dua kali harus mendekam di jeruji besi. Tahun 2011 lalu, ia divonis 2,6 tahun penjara dalam kasus bansos 2008. Kali ini ia tersandung kasus yang sama untuk tersangka berbeda untuk kasus dana bansos tahun 2009. (ars)

Halaman 5

Tunggakan Pembayaran Raskin, Bulog Diminta Bersurat Mataram (Suara NTB) Jumlah tunggakan pembayaran raskin di NTB saat ini mencapai Rp 7,4 miliar. Hampir semua kabupaten/kota menunggak kecuali Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Menyikapi persoalan ini supaya tidak berimbas terhadap pendistribusian raskin berikutnya, Bulog diminta bersurat ke Pemprov NTB untuk kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten/kota yang menunggak supaya segera melunasi kewajibannya. “Kalau bisa Bulog bersurat ke pemprov nanti kita yang akan menindaklanjuti ke pemerintah kabupaten/kota yang menung-

gak supaya segera dibayar,”kata Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, kemarin di Mataram. Dikatakan, pada dasarnya masyarakat penerima raskin sudah membayarnya. Letak macetnya pembayaran raskin ini biasanya di pemerintah desa. Untuk itu, dengan adanya surat dari Bulog tersebut maka pemerintah provinsi bisa meminta pemerintah kabupaten/kota untuk segera melunasinya. Nantinya, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya yang mendesak pemerintahan dibawahnya untuk segera melunasi pembayaran raskin tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bulog Divre NTB, Ir. M. Hasyim ditemui usai acara Sosialisasi dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, beberapa waktu lalu mengatakan jumlah tunggakan pembayaran raskin dari pemda kabupaten/kota di NTB totalnya mencapai Rp 7,4 miliar. Dikatakan, hampir seluruh kabupaten/ kota menunggak kecuali Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, karena mereka langsung bayar. Jika pemda kabupaten/kota tidak membayar tunggakan pembayaran raskin tersebut maka akan berpengaruh ter-

hadap distribusi berikutnya. Diketahui, setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) masing-masing menerima 15 Kg per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg. Sedangkan pemerintah mensubsidinya sebesar Rp 5.900 per Kg raskin. RTS penerima raskin di NTB tahun 2013 ini sebanyak 471.566 RTS. Untuk Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS, Lombok Barat 70.843 RTS, Lombok Utara 30.686 RTS, Lombok Tengah 94.745 RTS, Lombok Timur 137.973 RTS. Sementara Sumbawa 30.945 RTS, Sumbawa Barat 9.178 RTS, Bima 39.204 RTS, Kota Bima 9.326 RTS dan Dompu sebanyak 20.133 RTS. (nas)

Dua Tersangka Mangkir, Kejati NTB Didemo Mataram (Suara NTB) Kamis (18/7) kemarin seharusnya menjadi agenda pemeriksaan sekaligus penahanan dua tersangka kasus korupsi Tanah Pecatu Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Bahrul Fahmi, anggota DPRD Lobar dan Burhanuddin, Kepala Kantor Aset Lobar. Namun keduanya mangkir dari panggilan Kejaksaan. Panggilan terhadap kedua tersangka yang sudah dilayangkan sejak tiga hari lalu, tak kunjung dipenuhi hingga siang kemarin. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan jika tersangka tak memenuhi panggilan pihaknya. “Sampai dengan siang ini kedua orang yang kami panggil belum juga hadir,” terang Sutapa. Dibenarkan juga, agenda kemarin merupakan tahapan pelimpahan barang bukti dan tersangka atau disebut tahap dua. “Karena penyidikan sudah rampung, sehingga harusnya hari ini pelimpahan

tahap dua dari penyidik ke penuntut umum,” terangnya. Namun ketidak hadiran kedua tersangka membuat agenda tertunda, sehingga terpaksa pihaknya mengagendakan panggilan berikutnya. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari dibuatnya sertifikat hak milik atas nama Bahrul Fahmi dan Burhanuddin. Tanah seluas 47 are senilai Rp 300 juta itu, kemudian dijual kepada Abdul Kabir. Sebelumnya dua tersangka menurut Kejaksaan, membuat skenario penerbitan sertifikat atas nama Kadus Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Ahmad Gazali. Sehingga tanah aset daerah itu seolah olah milik pribadi. Diminta dibebaskan Sementara itu di halaman Kejaksaan Tinggi NTB, puluhan orang berunjukrasa meminta salah seorang tersangka, Bahrul Fahmi dibebaskan. Alasannya,

(Suara NTB/ars)

AKSI - Aksi di depan Kejati NTB, meminta salah seorang tersangka anggota DPRD Lobar Bahrul Fahmi dibebaskan dari proses hukum.

anggota DPRD Lobar aktif itu dinilai tidak bersalah. “Bahrul Fahmi tidak bersalah, yang dijual itu bukan tanah pecatu, tapi tanahnya sendiri yang dibeli dari Ahmad Gazali,” kata Majid, korlap aksi. Di kepala dan lengan mereka, terikat kain putih bertulis “Allahuakbar’, sebagai tanda pembelaan terhadap tersangka. Masih dalam orasinya, Majid mengancam Kejaksaan jika terus melanjutkan proses hukum atas kasus itu. Ia juga mencurigai, ada tekanan politis kepada Kejaksaan sehingga terkesan memaksakan kasus itu. “Bagaimana mungkin bisa dipidana, jelas kok, H. Fahmi membeli tanah kepada pemilik tanah itu sendiri, lengkap dengan sertifikatnya. Dibayar dengan uang sendiri, lantas kenapa dipidana oleh Kejaksaan? Ada apa dengan Kejaksaan ini?,” protesnya. Sementara itu, pihak Kejaksaan bersedia menemui perwakilan massa. Pertemuan tertutup berlangsung di Aula Kejati NTB. Usai pertemuan, pengacara Bahrul Fahmi, Irfan, SH menegaskan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan tidak patut untuk dilanjutkan. Karena menurutnya, pembelian tanah itu sah secara hukum, karena tanah tersebut bersertifikat dan jual beli di bawah notaris. “Bagi kami silahkan diproses hukum jika memang bersalah, tapi apa Kejaksaan harus melanjutkan kasus yang tidak jelas ujung pangkal tindak pidananya ini?,” tanyanya. Aksi itu kemudian bubar dengan tertib. Namun demikian massa akan tetap mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus itu. (ars)

Lima Parpol Serahkan Hasil Klarifikasi ke KPU NTB Mataram (Suara NTB) Lima partai politik (parpol) telah menyerahkan klarifikasi ke KPU NTB terhadap calegnya yang dilaporkan masyarakat pada saat uji publik beberapa waktu lalu. Kelima parpol tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Golkar, PBB, dan PKB. Demikian disampaikan oleh Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, Kamis (18/7) di ruang kerjanya. Dari hasil uji publik tersebut, ada delapan caleg yang dilaporkan masyarakat ke KPU NTB. Delapan caleg tersebut berasal dari lima parpol tersebut yaitu PDI Perjuangan (dua orang), Partai Hanura (satu orang), Partai Golkar (tiga orang), PBB (dua orang), dan PKB (satu orang). Tanggapan masyarakat tersebut beragam, ada yang berkaitan dengan jabatan caleg di sebuah organisasi, masalah utang piutang, dan KTA parpol. Aksar menyampaikan hasil klarifikasi balik yang dikirimkan parpol ke KPU, bahkan ada parpol yang juga melampirkan bukti penyelesaian utang piutang. Setelah menerima klarifikasi dari parpol, selanjutnya KPU akan menggelar pleno

untuk menentukan apakah caleg bersangkutan akan diloloskan dalam DPT atau tidak. “Jika hasil klarifikasi mengakibatkan pada berkurangnya syarat, maka kami akan coret yang bersangkutan dan memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengganti,” jelasnya. Dari delapan caleg tersebut, menurutnya ada peluang salah satu calon tidak bisa masuk dalam DPT. Namun enggan disebutkan dari parpol mana dan di dapil mana. “Kami belum bahas di internal KPU,” ujarnya. Terkait DCS ini, pihaknya juga akan menggelar rapat dengan Bawaslu. “Selanjutnya kami akan membahas dan memilah mana yang menyangkut tidak terpenuhinya syarat dan mana caleg yang bisa diganti,” terangnya. Jika ada caleg yang diganti, maka KPU memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengganti calegnya dari tanggal 26 Juli-1 Agustus. Penetapan DCT akan berlangsung pada tanggal 22 Agustus dan akan diumumkan di media massa sehari setelahnya selama tiga hari yaitu mulai 23-25 Agustus 2013. (yan)

Bukan Hal Luar Biasa Dari Hal. 1 karena alasan pencalonannya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Menyikapi pengundurannya sebagai Wabup Lotim, Syamsul Luthfi meminta masyarakat tidak berspekulasi. Kepada wartawan di Selong, Kamis (18/7), pihaknya mengharapkan tidak perlu ada opini macam-macam yang berkembang terkait mundurnya dirinya sebagai wabup. Mundur dari jabatan wabup, lanjutnya, merupakan syarat untuk bisa menjadi calon legislatif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2013 yang mengamanatkan kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan harus

mundur. Dicontohkan Luthfi, fakta serupa dialami Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD. “Kita akan berjuang untuk NTB dan mudah-mudahan ditakdirkan Allah,” harap kakak kandung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, ini. Pilihannya mencalonkan diri dan telah melayangkan pengunduran diri dari posisinya sebagai orang nomor dua di Lotim bukanlah hal yang luar biasa. Tampil lagi dalam pertarungan politik pascagagal di Pilkada Lotim bukan berarti ia memasang target ganda. Kekalahannya pasangan Sufi (H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syam-

sul Luthfi) Jilid II sangat jelas membuatnya cukup terpukul. Namun, menurutnya kekalahan bukan harus disesali. ‘’Terpukul bukan berarti akhir dari perjuangan,’’ katanya. Tidak terpilih lagi berarti sudah menjadi takdir yang kuasa. Harus diakui, kekalahan yang dialami mungkin, karena adanya kekurangan. Diibaratkan permainan sepak bola, tim yang kalah karena kurang latihan. Untuk itu, di akhir masa jabatannya ini ia menginginkan tercipta kesan baik. Jabatan yang ditinggalkan harus meninggalkan sejarah yang baik. “Jangan sampai tidak happy ending meninggalkan jabatan,’’ pungkasnya. (rus)

PLN Pastikan Pembangunan Proyek PLTU Jeranjang Jalan Terus Dari Hal. 1 PLN kata Amrullah, sudah menyiapkan pembayarannya ganti rugi melalui konsinyasi ( penitipan uang kepada Pengadilan apabila penagih utang menolak menerima pembayaran) di Pengadilan Negeri Mataram. Terkait penolakan menerima ganti rugi, itu katanya merupakan persoalan lama, sekitar tahun 2007-2008. Dimana terdapat 27 konsinyasi, tetapi yang sudah dilunasi sebanyak 17 konsinyasi. Sepuluh konsinyasi yang belum terbayarkan masih terkendala data keabsahan kepemilikan sehingga dana tersebut oleh Pengadilan masih ditahan. ‘’Pengadilan tidak akan memberikan uang tersebut jika tidak ada data-data kepemilikan tanah yang lengkap dari yang bersangku-

tan, menyangkut sertifikatnya,” ujar dia di ruang kerjanya, Kamis (18/7). Jika secara administratif sudah lengkap data-data yang dimiliki pihak pemilik lahan, dana tersebut oleh Pengadilan tidak akan ditahan hingga sekarang. Namun sepengetahuan PLN, surat-surat sah kepemilikan tanah menyangkut pihak yang belum menerima pembayaran itu dikuasai oleh pihak lain atau calo yang sebelumnya bermain. Terkait masalah harga tanah di area tersebut yang masih diberatkan pihak pemilik tanah, dengan kisaran pembayaranya antara Rp 2,2 juta hingga Rp 2,4 juta/are dijelaskan bukan menjadi keputusan sepihak dari PLN. Sebelum terjadinya proses jual beli lahan, PLN sendiri melibat-

kan langsung pihak Sucofindo (BUMN yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian) yang memang memiliki kewenangan untuk menganalisa potensi lahan sekaligus mematok harga jual tanah sesuai letaknya secara geografis. ‘’Jadi PLN tidak jalan sendiri, ada pihak-pihak yang berkompeten yang kita libatkan,” tukasnya. Berdasarkan prosedur-prosedur penyelesaian lahan PLTU Jeranjang seluas 37,2 hektar tersebut (termasuk yang belum tuntas pembebasannya), PLN memastikan keberatan pihak yang belum menerima pembayaran lahan tak akan mengganggu kinerja pembangunan PLTU yang direncanakan akan rampung sepenuhnya pada tahun 2014 mendatang. (bul)

(Suara NTB/her)

LEMAH - Made tergolek lemah denggan luka bacok disekujur tubuhnya. Ia dibacok oknum TNI ketiika bekerja di Kafe Carolina.

Disulut Emosi, Oknum TNI Diduga Aniaya Pekerja Kafe Carolina Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Malang nasib Made Sandi Yasta (20) warga Dusun Tanak Embet, Batu Layar, Lombok Barat (Lobar). Rabu (17/7) sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, ia diduga dibacok oleh oknum anggota Korem 162/WB di Kafe Carolina, Senggigi. Akibat kejadian ini, korban mengalami tujuh luka tusukan dan kini menjalani perawatan intensif di RSUP NTB. Kronologi kejadiannya, ketika oknum TNI bersama delapan rekannya datang ke Kafe Carolina membayar tagihan (bill), ternyata yang dibayar oknum anggota TNI ini kurang. Karena kurang, korban selaku pekerja di kafe itu terus meminta kekurangan uang itu. Karena Made ngotot, pelakupun naik pitam dan kalap. Oknum anggota TNI yang belum diketahui namanya ini pun mengajak korban berkelahi. Selanjutnya oknum TNI ini menusuk tubuh korban sebanyak tujuh kali. Korban yang ditemui di Bangsal Kenanga Nomor 231 lantai II RSUP NTB terlihat tergolek lemah dengan luka bacok di bagian tubuhnya. Ditemani orang tua dan sanak keluarganya, ia sesekali meringis kesakitan. Orang tua Made menuturkan saat bertugas pada dini hari itu, anaknya bekerja sebagai bartender meminta bayaran tarif ke oknum. TNI yang pada saat itu ditemanu delapn temannya. Ketika membayar uang oknum TNI ini kurang. Karena merasa jengkel dimintain, oknum TNI lalu mengajak anaknya berkelahi di dalam cafe Carolina. Informasinya, oknum TNI ini Makasar namun asli dari Lombok Tengah. “Anak saya ditusuk bayonet, sebanyak tujuh tusukan,”tutur Ibu korbab, I Nyoman Fatmawati. Made

tutur ibunya ditusuk dibagian leher bagian kiri, lambung sebanyak dua tusukan, bahu, bagian lengan kiri dan dibagian kepala sebanyak dua bacokan. Setelah kejadian itu, made dilarikan oleh pengelola cafe ke RSUP. Namun pelakunya lari dari tempat itu. Selama dirawat di RSUP, korban terus meringis karena luka tusukannya. Kesokan harinya, Rabu siang pihak Korem 162/WB datang menjenguk korban ke RSUP. Pada saat itu, pihak Korem memberitahukan kalau oknum TNI itu sudah diamankan. Saat ini ia sedsang menjalani proses pemeriksaan, terkait perbuatannya itu. “Katanya kasus ini sedang ditangani POM Korem,”uajrnya. Keterangan lanjutan dari Korem, oknum ini merupak satuan korem di Kalimantan. Ia datang berlibur ke Lombok. Saat menjeguk korban, pihak Korem tak memberikan santunan. Mereka cuman datang, mengambil foto korban. Ia memabahkan, keinginan keluarga melanjutkan kasus ini untuk mengusut kasus ini. pihak keluarga menempuh jalur hukum dan mempercayakan sepenuhnya kasus ini ke pihak berwenang. “Yang jelas kami menuntut biaya untuk pengobatan, perawatan dan asuransi. Karena anak kami tidak bisa kerja,”imbuhnya. Made sendri mulai kerja sejak dua tahunan, ia anak kedua dari lima bersaudara. Semntara itu, Kapolsek Senggigi AKP Rino membenarkan adanya kejadian itu. Namun ia enggan berkomentar banyak karena masalah ini sudah ditangani pihak Korem. Ia juga enggan membeberkan nama oknum TNI tersebut. “Kasus ini sudah ditangani pihak korem, kami tidak mau masuk terlalu jauh,” imbuhnya. (her)

Lagi, Bandara Salahuddin Bima Ditutup Dari Hal. 1 Namun yang terjadi pihak bandara terkesan mengulur-ulurwaktu. Sikap H Mansyur selanjutnya, rencananya, pihaknya akan menyegel lagi ATC (tower). Namun karena pihak bandara meminta dilakukan pertemuan lagi, maka pihaknya akan menghadiri terlebih dahulu pertemuan itu. “Kalau kami tidak ada titik temu, kami akan segel (ATC) lagi,” ancamnya. Sementara itu, kemarin Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima terpaksa ditutup untuk kedua kalinya. Pihak Bandara melalui Koordinator Kespen Bandara Nyoman Budiartha yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan, penutupan ini sengaja dilakukan lebih awal menyusul adanya informasi sejak tiga hari lalu bahwa H Mansyur bersama rekan-re-

kannya akan menduduki salah satu bangunan di bandara. Akibat penutupan ini, tercatat empat pesawat yang hendak berangkat ke Mataram dari Bima dan pesawat tujuan Bima batal diterbangkan. Sementara satu pesawat dari Mataram yang sempat hampir menyentuh landasan pacu kembali terbang menuju Mataram. Kondisi ini mengakibatkan, sedikitnya 100 lebih penumpang gagal berangkat dari Bima. Budiartha tak tahu sampai kapan bandara akan ditutup. Menurutnya, bandara akan dibuka kembali setelah adanya kesepakatan. “Kalau tadi ada kesepakatan tadi juga kami buka, tapi kan besok ada pertemuan lagi di Kantor Bupati Bima,” katanya. Sementara mengenai pembayaran dia juga mengaku tak tahu menahu tergantung dari hasil pertemuan hari ini. (use)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

Halaman 6

Kampus dan Bisnis di Dalamnya Bisa Berimbas Luas PEMBANGUNAN di NTB terus menggeliat. Di beberapa wilayah di NTB, banyak dibangun kompleks perumahan, hotel, pertokoan, pusat pendidikan hingga rencana pembangunan pusat wisata di kawasan Wisata Mandalika di Lombok Tengah bagian selatan. Berbagai infrastruktur yang dibangun ini tentu membutuhkan listrik untuk operasional dengan daya besar dan tidak byar pet atau sering terjadi pemadaman. Sementara keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTU) Jeranjang dengan hanya mampu memasok listrik sebesar 20 Mega Watt (MW) dari beban puncak 161 MW. Itu artinya, jika melihat kekuatan pembangkit listrik di NTB dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi berbagai fasilitas baru yang akan segera dioperasikan. Di sinilah peranan PLN khususnya PLTU Jeranjang dalam mengatasi masalah kelistrikan di daerah ini. Keberadaan PLTU Jeranjang ini di masa mendatang diharapkan bisa memberikan jaminan pada investor untuk berinvestasi, karena pasokan listrik untuk kebutuhan operasional terpenuhi. Meski demikian, melihat kondisi di lapangan sekarang ini, pembebasan lahan yang ditujukan untuk pembangunan PLTU Jeranjang belum tuntas, dikhawatirkan bisa menjadi sandungan. Ada dugaan pihak-pihak tertentu (calo) yang diduga bermain di balik tersendatnya proses pembebasan lahan itu. Jika tersendatnya pembebasan lahan ini dilakukan oleh oknum (calo) yang ingin mengeruk keuntungan pribadi, dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan mega proyek ini. Imbasnya, tidak saja PLTU Jeranjang yang akan terhambat. Tetapi proyek-proyek lainnya yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan PLTU ini akan ikut terkena imbas. Diantaranya, investor yang sejak awal sudah menyiapkan investasinya, jika terkendala listrik bisa berpikir ulang merealisasikan rencananya. Karena itu, jalur hukum yang ditempuh PLN dengan menyerahkan semua pembayaran lahan ke Pengadilan mesti disikapi dengan bijak. Pihak Pengadilan yang ditunjuk melakukan pembayaran melalui konsinyasi (hak penitipan uang pada Pengadilan apabila penagih utang menolak menerima pembayaran) harus diikuti aturannya. Pihak PLN siap melakukan pembayaran. Asalkan, pemilik lahan bersangkutan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang jelas di Pengadila. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah lahan di PLTU Jeranjang yang belum tuntas ini butuh itikad baik dari semua pihak, sehingga program yang menelan dana tidak kecil ini bisa memberikan manfaat besar bagi pembangunan di daerah ini. (*)

ALAU tidak ada aral melintang, beberapa waktu mendatang Universitas Mataram akan menyelenggarakan pemilihan rektor baru. Di samping incumbent (Prof. Dr. Sunarpi), beberapa nama baru muncul dipermukaan sehingga menambah seru proses pemilihan tersebut. Nama-nama baru itu, tidaklah asing bagi segenap civitas akademisi Unram (Universitas Mataram). Mereka adalah guru-guru besar yang tidak diragukan kapasitas akademisnya namun (jujur) belum dikenal integritas kepemimpinannya. Sungguhpun begitu, siapapun yang memimpin Unram ke depan, perlu dipertimbangkan satu soalan penting yaitu mampukah rektor baru menjawab tuntutan kemandirian kampus? Kampus yang mapan dalam pendanaan menjadi penting dalam memperlancar sirkulasi kehidupan akademis yang semakin butuh kualitas tinggi. Mencapai itu adalah mustahil tanpa dukungan biaya besar. Biaya besar itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan riset, pelatihan tim pengajar, mengikuti dan mengadakan seminar-semnir nasional maupun interasional, kebutuhan pengadaan teknologi informasi, biaya publikasi ilmiah, atau reward bagi dosen berprestasi. Sebagai satu contoh, pemerintah dalam hal ini Dirjen Dikti mengkhendaki kampus untuk memperbanyak publikasi internasional. Kendala yang dihadapi dosen kebanyakan, pertama tidak terbiasa menulis jurnal internasional sehingga butuh pelatihan terus menerus, kedua, biaya translate dan publikasi tidaklah sedikit yaitu mencapai ratusan bahkan ribuan dolar satu artikel, walau sebagian mungkin tidak membebani tarif. Dalam konteks ini kampus perlu membangun lembaga yang didalamnya terdapat native speaker untuk menstandarisasi Bahasa Inggris itu sehingga layak terbit di jurnal internasional. Dengan banyaknya dosen

Oleh

Dr. M Firmansyah (Dosen IESP Fakultas Ekonomi UNRAM)

Barangkali sudah saatnya rektor baru yang akan terpilih (incumbent atau bukan) tidak melulu berpikir administrasi namun perlu membangun pola pikir entrepreneur university. Sehingga kampus memiliki pendanaan yang cukup untuk membiayai setiap peluang untuk maju bagi civitas akademisi dan sejajar dengan kampus-kampus lain di Jawa. menulis akan memperbanyak jumlah profesor, sehingga bagi kampus dengan mudah mendirikan program-program megister dan doktor. Impactnya akan kembali kepada kampus itu. Di samping itu, sistem akademis perlu dukungan teknologi informasi yang memadai demi kelancaran proses belajar mengajar. Internet-internet berkecepatan tinggi adalah mutlak dibutuhkan baik oleh dosen maupun mahasiswa di dalamnya. Sehingga, bila kampus tidak mandiri dalam pendanaan maka sulit berharap kualitas kampus menjadi lebih memadai dan berkualitas. Pendanaan, tidak boleh hanya disandarkan pada SPP mahasiswa, kampus perlu memutar otak untuk menjadi entrepreneur university. Langkah ini adalah logis, mengingat kampus punya konsumen tetap yaitu mahasiswa, sangatlah disayangkan kebutuhan harian mahasiswa harus dimanfaatkan pihak lain. Bisnis Kampus Universitas Brawijaya walau relatif muda (hampir seumur den-

gan Unram) adalah contoh universitas yang memiliki inkubator bisnis yang meluas. Bisnis-bisnis kampus ini merambah di beberapa bidang usaha, mulai dari hotel, asrama mahasiswa dengan ratusan bahkan mungkin lebih dari seribuan kamar, rumah sakit, tempat fitnes, kantin kampus, travel, sekolah-sekolah umum mulai dari TK sampai dengan SMA dikelola secara profesional. Dosen didorong untuk menyelesaikan studi lanjut dan ada tim khusus dalam mempercepat jumlah guru besar (profesor). Sehingga dalam beberapa tahun Brawijaya hampir memiliki program doktor untuk setiap fakultas dan jurusan, karena memiliki profesor dan doktor yang mencukupi. Secara jujur, kondisi ini tidak akan mungkin terwujud bila tidak memiliki kemandirian pendanaan. Tidak mungkin hanya berharap dari SPP mahasiswa tanpa pendanaan tambahan. Di sinilah barangkali dibutuhkan kejelian seorang rektor, rektor perlu serius meningkatkan mutu kampus yang dipimpinnya dari segala aspek. Rektor tidak saja

dituntut lihai dalam memimpin secara organisatoris namun juga perlu memiliki naluri bisnis untuk meningkatkan kapasitas kampus, walaupun yang bersangkutan bukan berbasiskan pendidikan bisnis. Visi Wisata Pendidikan Kita mungkin pahami, bahwa di era kepemimpin TGB (Tuan Guru Bajang) jilid II sekarang tengah gencar-gencarnya membangun image pembangunan visit Lombok-Sumbawa. Saya kira kampus perlu memanfaatkan moment itu. Dengan menawarkan pada pengguna jasa pendidikan bahwa kampus kita memiliki dua konsep terintegrasi yaitu pendidikan dan wisata, artinya mahasiswa tidak saja menikmati atmosfir pendidikan namun juga atmosfir wisata. Dalam hal ini saya kira kampus perlu sinergi dengan pemerintah daerah. Akhirnya, menutup tulisan ini, barangkali sudah saatnya rektor baru yang akan terpilih (incumbent atau bukan) tidak melulu berpikir administrasi namun perlu membangun pola pikir entrepreneur university. Sehingga kampus memiliki pendanaan yang cukup untuk membiayai setiap peluang untuk maju bagi civitas akademisi dan sejajar dengan kampuskampus lain di Jawa.

Lagi, Bandara Salahuddin Bima ditutup Pelayanan dan citra daerah terganggu

*** Rombel membengkak, siswa SMPN 1 Mataram belajar tanpa meja Kuota BL hanya di atas kertas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pembangunan Perumahan di NTB Belum Capai Target Mataram (Suara NTB)-

Pengembangan perumahan layak huni sejauh ini belum mencapai target pembangunannya secara nasional. Hal itu lantaran banyaknya persoalan yang masih membelit, baik aturan pada proses pengembangan maupun tidak berimbangnya harga penjualan di masing-masing daerah. Menindaklanjuti ini, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) akan memperkuat komunikasi dengan seluruh penentu kebijakan. Sehingga perumahan layak huni ini bisa berkembang dan dapat diakses oleh masyarakat seluruh lapisan. Hal ini dipertegas Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan DPP REI, F. X. Teguh Ki-

narto beserta pengurus tingkat pusat lainnya, saat menggelar tour se-Indonesia sekaligus si-

Mudik Gratis Mataram (Suara NTB) Menjadi tradisi tahunan, Astra Motor menggelar mudik gratis pada jelang hari raya Lebaran. Tahun inipun, Astra Motor telah menyiapkan layananan ini kepada customer setianya meski yang masih dilayani sebatas antarpulau di Provinsi NTB. Pimpinan Main Dealer Astra Motor Ampenan, Purwanto menegaskan Astra Motor siap akan melaksanakan mudik gratis ini kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Sumbawa, Bima, hingga Dompu. Tak berat pembebanan syarat peserta mudik, cukup hanya dengan melakukan service atau pembelian spare part dengan besaran di atas Rp 200 ribu, maka customer akan mendapatkan tiket mudik gratis tersebut secara otomatis. “Dan diberlakukan kelipatan dua, Rp 200 ribu, Rp 400 ribu dan seterusnya bisa berlaku bagi semua pelanggan setia Honda untuk yang berdomisili di pulau Sumbawa,” terangnya di Mataram, Kamis (18/7). Untuk mendapatkan tiketnya, Purwanto menyebut customer bisa terlayani di setiap main dealer Astra Motor yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Program ini sebenarnya dilaksanakan secara gratis. Tetapi kemungkinannya banyak customer yang ingin melakukan pergantian spare part atau service sehingga momen seperti sekarang dianggap paling tepat. Selain menyiapkan layanan mudik gratis ini, Astra Motor juga menyiapkan posko-posko mudik di sepanjang rute pelabuhan Lembar, Lombok Barat hingga ke semua titik strategis menuju seluruh wilayah di pulau Sumbawa. Pada posko-posko yang akan disiapkan ini, para pelanggan setia Honda menurutnya diberikan berbagai layanan lainnya, kesehatan maupun tempat beristirahat. “Program-program yang kita siapkan di momen puasa dan Lebaran tahun ini sebagai upaya semakin mendekatkan diri dengan para pengguna setia Honda,” ujarnya. Pada keterangan lainnya, Astra Motor sedang gencar dalam penjualannya. Berbagai penawaran khusus disiapkan. Salah satunya dengan memberlakukan penjualan secara reguler (perorangan) dan group. Ada tiga tipe produknya yang ditawarkan pada program penjualan tersebut, yakni di kelas motor matic, Beat, Vario dan Teckno. Dengan memberikan keringanan berupa potongan harga sebesar Rp 700 ribu, Rp 1 juta hingga seterusnya tergantung type motor yang diambil oleh customer. Baik dalam bentuk cash maupun kredit. “Pembelian dengan sistem group, minimal 10 unit kendaraan akan ada diskon khusus. Demikian juga untuk yang perorangan. Berlaku sejak Juli ini,” demikian Purwanto. (bul) Purwanto (Suara NTB/bul)

laturahmi bersama DPD REI NTB di Hotel Santika Mataram, Kamis (18/7). Ia menyebut secara nasional idealnya dalam setahun harus terealisasi sebanyak 800.000 unit perumahan oleh developer. Tetapi yang mampu terpenuhi hanya sebanyak 200.000 setahun, sehingga minus 600.000 unit yang tak terbangun tersebut telah mengkalkulasi sebanyak 15-

an juta unit dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, tidak sedikit jumlah penduduk Indonesia, termasuk masyarakat di NTB yang belum menikmati perumahan layak huni. “Kita akan memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua penentu kebijakan. Kita harus duduk bersama membahas masalah ini. Menyangkut kendala maupun hambatan-hambatan administratif lainnya,” terang salah satu kandidat Ketua Umum REI pada pelaksanaan Munas 25 November tahun ini. Garis besar yang menjadi perhatian REI mendatang menurutnya, peninjauan kembali Undang-Undang ten-

tang perumahan. Dimana saat ini terjadi pemerataan harga jual unit perumahan di seluruh Indonesia. Padahal dari sisi geografis dan potensi wilayah, serta perekonomian masing-masing daerah, harusnya kebijakan harga ini disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing. Selain itu, masih banyaknya persolan secara administratif lain yang menjadi pembebanan oleh penentu kebijakan lainnya. Baik yang menyangkut perpajakan maupun pembuatan akta perumahan yang masih menjadi keluhan para developer, yang berimbas kepada pengembangnya sendiri maupun konsumen sebagai sasaran terakhir. Dan yang tak kalah penting disebutnya, mengukuhkan

kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap kebijakan tata ruang. Sehingga terjadi keberimbangan, atau tidak mengakibatkan tumpang tindih lahan dalam pengembangan unit-unit perumahan. “Harus ada pemetaan bersama dengan penentu kebijakan. Kita perkuat lagi hubungan agar tidak jalan sendiri-sendiri antara pemerintahdanREI.Berkembangnya properti sesungguhnya memberi dampak perekonomian yang cukup besar karena ada 115 macam industri yang digenjot,” tambahnya, selain memperkuat komunikasi dengan penentu kebijakan yang dimaksud. Pembangunan properti akan dilakukan secara besar-besaran. Salah satunya disebut di NTB sebagai daerah

(Suara NTB/bul)

F. X. Teguh Kinarto

yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. (bul)

Kualitas Jelek

Petani Keluhkan Benih Bantuan Kedelai Praya (Suara NTB) Sejumlah petani di Kecamatan Janapria Lombok Tengah (Loteng) mengeluhkan kualitas benih kedelai bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) setempat. Pasalnya, benih bantuan yang diterima tersebut, diragukan kualitasnya. Lantaran jelek dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Informasi yang diperoleh Suara NTB dari beberapa petani penerima bantuan benih kedelai menyebutkan, bantuan benih kedelai tersebut ditujukan bagi kelompok-kelompok tani yang ada. Dimana masingmasing kelompok tani memperoleh bantuan sebanyak 200 kg benih kedelai. Benih tersebut diterima para kelompok tani dari UPT setempat. Namun para petani mengaku kecewa setelah melihat kondisi benih kedelai bantuan yang diterima. Bagaimana tidak, awalnya para petani berharap akan memperoleh bantuan benih yang berlabel dan berkualitas baik. Tapi pada kenyataan, benih bantuan yang diterima justru tidak berlabel dan kualitasnya juga diragukan. “Kalau kita lihat kondisi fisik benih, sangat tidak meyakinkan,” aku salah seorang petani asal Desa Langko. Ia menjelaskan, kondisi bulir kedelai tidak seragam. Ada yang ukuran cukup besar ada juga yang kecil. Tidak hanya itu, beberapa petani yang sudah menanam benih tersebut mengaku kalau prosentase tumbuh benih jauh dari standar. Menurutnya, kalau benih bantuan yang diberikan tersebut kualitasnya baik secara kasat mata sudah bisa dinilai.

Baik itu dari segi ukuran bulir benih sampai pada prosentase tumbuh benih itu sendiri. “Tapi kalau kondisi benihnya seperti ini, tidak cocok ditanam. Tapi cocoknya digoreng saja,” ujar petani tersebut dengan nada kesal. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dispertanak Loteng segera menelusuri persoalan benih bantuan tersebut. Jangan karena hanya benih bantuan, kemudian kualitas benih yang diberikan asal-asalan. Justru seharusnya karena itu bantuan, benih yang diberikan juga seharusnya yang terbaik. Dikonfirmasi terpisah terkait persoalan tersebut, Kamis (18/7), Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, mengaku akan segera menurunkan tim ke Kecamatan Janapria. Guna meng-kroscek kebenaraan informasi yang ada. “Segera akan kita turunkan tim ke lapangan untuk memastikan informasi ini,” tegasnya. Hanya saja, kata Ibrahim, wilayah Janapria memang tidak masuk sebagai daerah pilot pengembangan kedelai. Sehingga bisa saja benihnya tidak berlabel dan itu sah-sah saja. “Kalau itu masuk daerah pilot (pengembangan kedelai) benihnya wajib berlabel. Tapi kalau bukan daerah pilot, bisa saja benihnya tidak berlabel,” jelasnya. Lagi pula, untuk wilayah Janapria benih yang diberikan bukan murni benih bantuan. Tapi benih tersebut dibeli secara kolektif oleh kelompokkelompok tani yang ada. Bekerjasama dengan Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asperindo). Jadi wajar tidak ada label. “Akan tetapi, bagaimanapun juga kita akan tetap turun,” pungkas Ibrahim. (kir)

(Suara NTB/kir)

KEDELAI - Salah seorang petani menunjukkan benih kedelai bantuan tanpa label yang disalurkan kepada petani diwilayah Kecamatan Janapria.

HILANG STNK R4 CHEVROLET DR9738AB NOKA/NOSIN: KBD 25.94.9570818/573598 AN.WIARTA HILANG DISEKITAR JL.SRIWIJAYA CAKRANEGARA

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

Messi Berharap Neymar Mampu Beradaptasi (ant/bali post)

BENDERA INDONESIA - Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers memegang bendera Indonesia di sela konferensi pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7). The Reds akan bertanding melawan Indonesia XI pada 20 Juli 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jacksen Fokus Benahi Pertahanan Jelang Lawan Liverpool Jakarta (Suara NTB) Pelatih tim Indonesia XI Jacksen F Tiago fokus memperkuat lini pertahanan timnya sebelum menghadapi tim asal Inggris, Liverpool FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu (20/7). Hal tersebut dilakukan, kata Jacksen, untuk mengantisipasi serangan dari klub yang berjuluk The Reds. Apalagi anak asuh Brendan Rodgers memiliki karakter yang langsung menekan sejak awal pertandingan. “Pertahanan kita jelas akan banyak mendapatkan tekanan. Makanya harus segera diantisipasi dengan membuat pertahanan yang kokoh,” kata Jacksen F Tiago di Jakarta, Kamis. Selain memperkuat lini pertahanan, pelatih asal Brasil ini juga akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada terutama saat anak asuhnya dikalahkan Arsenal dengan skor telak 0-7 di antaranya penguasaan bola dan organisasi permainan. “Semua pemain telah melihat rekaman pertandingan saat menghadapi Arsenal. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata pelatih Persipura itu. Guna memperkuat lini pertahanan, Jacksen F Tiago kembali memanggil pemain baru di antaranya Fachruddin. Selain itu juga terus mengasah pemain yang ada yaitu Ruben Sanadi, Victor Iqbonefo, M. Roby dan Hasim Kipuw. Pemain belakang ini nantinya akan ditopang oleh dua gelandang yang baru saja dipanggil yaitu Ahmad Bustomi, Taufiq dan pemain muda yang saat ini lagi naik daun yaitu Bayu Gatra. Untuk barisan penyerang, kemungkinan akan mengandalkan Boaz Solossa, Sergio van Dijk dan Ferdinand Sinaga. Hanya saja posisi Sergio akan lebih ditarik ke depan (target man). “Pemain semuanya telah siap. Kalau ditanya apa mau bertahan atau menyerang, kita lihat di lapangan. Jika pegang bola kita menyerang jika tidak bertahan dan mencari bola,” kata Jacksen menambahkan. Sementara itu salah satu pemain tim Indonesia XI, Ferdinand Sinaga mengaku siap diturunkan meski dirinya baru saja sembuh dari cedera yang cukup lama. Pemain Persisam Samarinda itu mengaku akan berusaha menunjukkan k e m a m puan terbaiknya. “Saya nunggu arahan pelatih saja. Yang jelas saya senang kembali bisa perkuat timnas,” katanya. Sementara itu, Pelatih Liverpool FC Brendan Rodgers meminta anak asuhnya tidak meremehkan tim Indonesia XI, meski tim yang diasuh Jacksen F Tiago ini baru saja mengalami kekalahan telak 0-7 dari Arsenal. Brendan Rodgers menilai, Indonesia mempunyai pemain yang memiliki skill bagus. Apalagi untuk menghadapi klub yang berjuluk The Reds ini Indonesia telah memanggil beberapa pemain baru (U23). “Saya sudah memahami karakter lawan. Mereka memiliki pemain yang mempunyai skill individu dan teknik yang bagus,” kata Brendan Rodgers saat jumpa pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis. Liverpool FC datang ke Indonesia dengan kekuatan terbaik, meski hingga saat ini dua pemain andalannya yaitu Luis Suarez dan Pepe Reina belum bergabung dengan Steven Gerrard dan kawan-kawan di Jakarta. Meski demikian, Brendan Rodgers mengaku telah menyiapkan pemain terbaik termasuk mempersiapan pemain-pemain mudanya yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam kompetisi Liga Inggris musim depan. (ant/bali post)

Barcelona Lionel Messi berharap kepada pemain depan asal Brazil, Neymar agar mampu beradaptasi di Barcelona, dalam sebuah jumpa pers yang digelar pada Rabu waktu setempat. “Ia (Neymar) pemain hebat dan ia relatif mudah beradaptasi. Di luar lapangan, ia juga tidak punya masalah lain. Ia sosok yang baik,” kata Messi sebagaimana dikutip dari situs Marca.com. Messi bahkan mengajukan pernyataan lainnya mengenai Neymar. Ia berharap Neymar dapat memberi pengaruh positif bagi klub. “Ia akan memberi banyak hal. Jika duel satu lawan satu, ia sangat sulit dihentikan. Ia akan banyak membuat perbedaan. Hanya media massa yang berkomentar bahwa ia tidak bakal mulus beradaptasi di sini.” Ketika mengomentari soal masalah pajak, ia mengatakan, “Saya sangat tenang menghadapi soal itu. Kami punya personel yang mengurusi hal itu, dan kami mempercayai mereka. Saya berharap mereka dapat memecahkan soal tersebut. Saya tidak paham apapun mengenai pajak, karena itu kami punya tim pengacara.” Berbicara mengenai tim pesaing di musim depan, Messi beranggapan bahwa B a y e r n Muenchen akan menjadi tim terkuat di ajang Liga Champions, dan Real Madrid di La Liga. (ant/bali post)

Mendesak, Muscab PSSI Empat Kabupaten Mataram (Suara NTB) Tanggal 4 September 2013 mendatang masa jabatan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) NTB yang dipimpin oleh H. M. Lutfi, akan berakhir. Rencananya sepuluh hari setelah masa priodesasi kepengurusan olahraga sepak bola itu berakhir, Pengprov PSSI NTB akan menggelar Musprov. Oleh karena itu PSSI NTB mendesak sejumlah pengurus PSSI kabupaten/kota yang sudah berakhir pridesasi kepengurusan untuk segera menggelar Musda. Sekretaris Umum (Sekum) PSSI NTB, H. Suhaimi SH, kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (18/7) kemarin mengatakan bahwa agenda Musorprov PSSI NTB mendatang adalah pemilihan ketua umum Pengprov PSSI NTB sekaligus laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Namun sebelum pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung, pihak PSSI NTB mengingatkan kepada Pengcab PSSI di kabupaten/kota di

NTB untuk segera memperpanjang periode kepengurusan masing-masing, caranya dengan menggelar Muscab di tingkat kabupaten/kota. Data dari Pengprov PSSI NTB, setidaknya terdapat empat pengurus PSSI di sepuluh (10) kabupaten/kota yang sudah berakhir masa kepengurusannya,yakni PSSI Dompu, PSSI Kab. Bima, PSSI Lobar, dan PSSI Lotim. Suhaimi meminta pada keempat Pengcab yang telah berakhir masa kepengurusan itu segera menggelar

Muscab, pasalnya hal tersebut penting bagi semua pengcab yang ingin terlibat disetiap kegiatan kompetisi sepak bola yang di gelar PSSI di NTB. Selain itu masa kepengursan yang masih aktif menjadi salah satu persayaran untuk mengikuti Musprov PSSI NTB. “Salah satu persaratan untuk ikut dalam acara Musorprov PSSI NTB bulan Sepetember mendatang, kepengurusannya harus aktif, untuk itu kita menghimbau empat Pengcab itu segera menggelar Muscab,” ucapnya. (fan)

Soal Target Dua Emas, IPSI NTB Tak Berani Sesumbar Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov IPSI NTB terpilih, Wahyu-

Lionel Messi (Suara NTB/ist)

din mengatakan pihaknya belum berani sesumbar mengenai target dua medali emas yang dibebankan untuk pencak silat di PON XIX di Jawa Barat (Jabar). Pasalnya sejauh ini pihaknya belum melihat secara riil kekuatan atlet-atlet NTB, namun demikian ia mengaku IPSI NTB masih memiliki dua atlet yang dapat diandalkan di PON XIX2016, mereka adalah Mariati dan Milasari. Dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (18/7) kemarin Wahyudin mengatakan, usai dua atletnya, Mariati dan Milasari sukses meraih dua medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di

Riau 2012 sudah tak terlihat lagi aktivitas pertandingan di tingkat daearah maupunn a sional, akibatnya pihaknya belum bisa m e n -

gukur sejauhmana kualitas sejumlah atlet NTB. Namun demikian ia menilai dua atlet yang masih bisa diharapkan medali emas di PON XIX Jabar 2016, adalah Mariati dan Milasari. “Kedua atlet ini atlet nasional, dan mereka juga selalu menyumbang medali untuk Indonesia di kancah Internasional, sehingga saya yakin meraka masih punya peluang meraih medali emas di PON lagi,” ucapnya. Lanjutnya, selain mengandalkan dua atlet tersebut, Wahyu sedang merancang program kerja guna mencetak atlet yang berprestasi di event kancah nasional. Rencananya mereka akan menggelar beberapa event untuk menjaring atlet-atlet yang berkualitas. Setelah itu para atlet yang terjaring lewat kejurda akan dipersiapkan ke ajang tingkat nasional. Hasil kejurnas nanti menjadi patokan mereka

dalam menentukan target. Selain akan menggelar kejurda, salah satu langkah awal mereka adalah melakukan road show ke Pengcab IPSI di sepuluh (10) kabupaten/kota. Dengan dibantu jajaran personalia IPSI NTB yang baru dan berjumlah 37 orang mereka akan mensosisalisasikan program IPSI NTB dalam rangka meraih prestasi puncak di PON XIX 2016. Dalam hal ini Wahyudin berharap dua medali emas yang diraih di PON XVIII di Riau 2012 lalu dapat ditingkatkan di PON Jabar. Ditanya soal domisili dirinya yang saat ini tinggal di luar Kota Mataram (di Dompured) tidak banyak dipersoalkan oleh pengcab, buktinya pada Muscab IPSI NTB di KSB barubaru ini semua Pengcab IPSI kabupaten/kota memilih Wahyudin sebagai ketua umum IPSI NTB periode 2013-2017 menggantikan ketua umum IPSI NTB sebelumnya, Qiyamuddin. Kiprahnya di kepengurusan IPSI NTB ini akan dibantu oleh Kepala BKP NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang menjabat sebagai Ketua Harian IPSI NTB dan Wibowo diposisi Wakil Ketua IPSI NTB. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 19 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

STQ Korpri Ditutup Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, shalat yang lima waktu, dari jumat ke jumat, dan Ramadhan ke Ramadhan, merupakan penghapus dosa di antara mereka, jika dia menjauhi dosa-dosa besar,” (H. R. Muslim)

Berpuasa bagi Penderita Hipertensi BAGI penderita tekanan darah tinggi (hipertensi), bukan berarti tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Namun, ada yang perlu diperhatikan. Di antaranya, agar tekanan darah tetap stabil, inilah yang perlu mendapat perhatian khusus. Meski tekanan darah tiap orang berbeda, namun tetap ada kisaran normalnya. Untuk tekanan pada pembuluh arteri saat jantung berkontraksi (tekanan sistolik), normalnya 90-120 mmHg. Sedangkan tekanan saat jantung relaks (tekanan diastolik), normalnya 60-80 mmHg. Agar tekanan darah saat berpuasa bagi penderita tekanan darah tinggi tetap stabil, ikuti tips berikut: · Kurangi atau hindari makanan yang mengandung lemak. Ganti saja lemak hewani dengan lemak nabati dan lemak ikan. · Kurangi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol dengan mengurangi makanan yang digoreng dengan cara deep fry dan seafood (kecuali ikan). Bila perlu, gunakan minyak yang berasal dari kedelai, biji bunga matahari atau minyak zaitun untuk menumis. · Konsumsi garam secukupnya dan hindari makanan yang terlalu asin. · Konsumsi protein secukupnya. Khusus penderita hipertensi karena kelainan ginjal, kelebihan protein bisa memperberat kerja ginjal yang sudah tidak optimal. (berbagai sumber)

Kepala Bappeda Juara Tingkat Pejabat Eselon II

Mataram (Suara NTB) Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. Rosiady H. Sayuthi, MSc, akhirnya meraih juara pertama Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Korpri ke VIII tahun 2013 yang digelar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, sejak Selasa (16/7) lalu. Posisi kedua diraih Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, disusul Sekretaris Korpri NTB Ashari, SH, MH, berada di posisi ketiga. Keberhasilan dua pejabat eselon II meraih juara di ajang STQ Korpri ini setelah melalui penilaian ketat dari dewan hakam yang dipimpin H. L. Nurul Wathoni. Sementara dari staf, dewan hakam memutuskan, Muhayyan dari Kabupaten Lombok Timur sebagai juara I putra disusul Syarifuddin, S.Pd.I dari Lombok Tengah. Juara III diraih M. Zainul Hasani dari Kabupaten Sumbawa Barat. Juara Harapan Idiraih Usman, SE, dari Kota Mataram, Harapan II Syaifullah, S.Ag dari Kabupaten Sumbawa dan Juara Harapan III Abdul Wahab anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB) Untuk putri, Juara I diraih

Nurfaizah, S.PdI, Kota Bima, Juara II Khairina Lailatul Jannah dari Kota Mataram, Juara III diraih Saluhi dari Kabupaten Sumbawa. Sementara Juara Harapan I diraih Suryani, S.Pd dari Kabupaten Sumbawa Barat, Juara Harapan II Misdar, S.Pd, dari Kabupaten Bima dan Juara Harapan III diraih Siti Hajar dari Kabupaten Lombok Tengah. Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, yang menutup STQ Korpri memberikan apresiasi pada para pemenang, karena berhasil menjadi juara. Meski demikian, Sekda mengusulkan pada panitia penyelenggara, agar pada pelaksanaan STQ Korpri di masa

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Sekda NTB H. Muhammad Nur menyerahkan tropi pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB H. L. Syafi’i, karena berhasil menjadi juara II pada STQ Korpri Tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/7). mendatang, para pejabat eselon II yang menjadi juara juga diberi hadiah umrah. Sementara, pada perhelatan STQ sebelumnya, mereka hanya

mendapatkan tropi. “Untuk pemenang dari kalangan pejabat eselon II agar anggarannya dimasukkan dalam APBD murni tahun

2014 mendatang, sehingga dapat memperoleh hadiah umrah sebagaimana halnya peserta dari kalangan anggota KORPRI,” sarannya. (ham)

Uta Palumara

MENU makanan lain dari Bima yang bisa dijadikan menu berbuka adalah Uta Palumara (Tumis Santan). Makanan ini merupakan salah satu menu andalan di Bima dan banyak diperjualbelikan. Bahan-bahan: · · · · · · · · · ·

½ kg ikan (potong/utuh) 5 biji cabai kecil 1 biji cabai besar 3 biji bawang merah (diiris) 5 biji bawang putih Terasi secukupnya Jahe secukupnya Laos seruas ibu jari (dikeprek) Kunyit secukupnya Daun kemangi Bima

Cara Pembuatan : Haluskan bumbu kecuali jahe dan tumis sampai harum. Masukkan santan dan jahe yang telah dikeprek, blimbing wuluh dan potongan ikan (bandeng atau yang lain). Masak sampai bumbu meresap dan ikan matang. Hidangkan dengan daun kemangi Bima (pataha doro). (sumber : BKP NTB)

(Suara NTB/ist)

ISI RAMADHAN - Dalam mengisi bulan Ramadhan siswa-siswi SDN 5 Mataram mengisi dengan kegiatan Shalat Dhuha berjamaah dan menghafal surat-surat pendek.

Isi Ramadhan dengan Menghafal Surat Pendek Mataram (Suara NTB) – Mengisi kegiatan ramadhan dengan menghafal surat-surat pendek menjadi agenda rutin siswa-siswi SDN 5 Mataram. Begitu pula dengan Ramadhan tahun ini, hafalan surat pendek menjadi salah satu fokus sekolah dalam memperdalam iman dan taqwa (imtaq) siswanya. Guru Agama Islam SDN 5 Mataram Taptihani menyebutkan, selama bulan Ramadhan ini seluruh siswa dari

kelas I sampai VI diwajibkan mengikuti kegiatan imtaq yang rutin diadakan sekolah setiap paginya. Selain melakukan Shalat Duha berjamaah, sekolah juga meminta siswa-siswinya menghafal surat-surat pendek. Kebiasaan ini dilakukan, selain membiasakan siswa membaca Al Qur’an sekaligus mengajak siswa menghapal dan mengamalkan surat-surat pendek tersebut di dalam bacaan shalat. ‘’Selain memil-

iki banyak hafalan surat-surat pendek, siswa dapat mempraktikkan langsung setiap melakukan shalat,’’ ujarnya. Selain itu pada akhir bulan Ramadhan, sekolah akan mengkoordinir zakat fitrah yang dikumpulkan dari para siswa, dan akan dibagi-bagikan kepada warga di lingkungan sekolah. “Setiap pembagian zakat ini, para siswa akan ikut serta dilibatkan untuk menumbuhkan rasa berbagi dan saling memberi,” pungkasnya. (nia)

Safari Ramadhan

Pemprov akan Santuni 7.020 Anak Yatim

(Suara NTB/kir)

TADARUSAN - Sejumlah pejabat lingkup Setda Loteng bersama beberapa pegawai tampak serius menggelar Tadarusan Al-Qur’an di mushalla Setda Loteng. Kegiatan tersebut digelar selama Ramadhan usai Shalat Zuhur berjamaah. Kegiatan itu sendiri diharapkan bisa sebagai wadah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pejabat dan pegawai lingkup Pemkab Loteng.

Mataram (Suara NTB) Selama pelaksanaan Safari Ramadhan 1434 H, Pemprov NTB akan memberikan santunan kepada 7.020 anak yatim seluruh NTB. Total dana yang disiapkan untuk santunan anak yatim tersebut sebesar Rp 1 miliar. Pemberian santunan langsung diberikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat melakukan Safari Ramadhan di setiap kabupaten/ kota yang ada di NTB. Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. M. Husni Ali mengatakan selama kegiatan silaturahmi Ramadhan ini Pemprov NTB akan memberikan santunan kepada 7.020 anak yatim baik yang ada di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dirincikan, untuk Pulau Lombok jumlah

anak yatim yang mendapatkan santunan di masingmasing kabupaten/kota yakni Kota Mataram sebanyak 701 orang, Lombok Barat 867 orang, Lombok Tengah 1.473 orang, Lombok Timur 1.670 orang, Lombok Utara 444 orang. “Total dana yang disiapkan untuk pemberian santunan itu sebesar Rp 1 miliar,” ujar Husni dikonfirmasi Kamis (18/7) siang. Husni menerangkan, kegiatan Safari Ramadhan Gubernur yang pertama diawali Kamis (18/7) malam di Masjid Ushuluddin Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Di tempat ini, gubernur memberikan santunan kepada 1.473 anak yatim yang berasal dari seluruh daerah di Lombok Tengah. Di Lombok Utara, guber-

nur dijadwalkan berkunjung ke Masjid Nurul Yakin Malaka Kecamatan Pemenang, Senin (22/7) malam. Pada kegiatan tersebut akan diberikan santunan kepada 444 anak yatim. Acara gubernur dilanjutkan ke Lombok Timur, Selasa 23 Juli. Di Kota Mataram, gubernur akan melakukan Safari Ramahan di Masjid Al Mujahid Lingkungan Tangsi Ampenan dan dijadwalkan memberikan santunan kepada 701 anak yatim tanggal 28 Juli nanti. Sementara di Lombok Barat gubernur dijadwalkan melakukan Safari Ramadhan di Masjid Nyiur Lembang Narmada Lombok Barat dan memberikan santunan pada 857 anak yatim tanggal 27 Juli nanti. (nas)

Saat Ibadah Tarawih

Masyarakat Dilarang Bunyikan Petasan Selong (Suara NTB) Saat pelaksanaan ibadah shalat tarawih di malam Ramadhan, masyarakat dilarang membunyikan petasan. Ledakan bunyi petasan akan mengganggu jalannya ibadah umat yang sedang berpuasa. Wakapolres Lombok Timur (Lotim), Kompol Henny Sri Rohmi saat ditemui di Selong, Kamis (18/7) kemarin mengakui selama ini bunyi petasan tiap malam mulai terdengar semarak. Kebiasaan buruk sebagian masyarakat itu terkadang cukup sulit untuk dicegah. Sejauh ini, pihak Polres Lotim terus melakukan razia ke pedagang hingga agen. Razia ini berdasarkan perintah Kapolda NTB yang melarang keras membunyikan, membawa, menyimpan bahkan menyembunyikan petasan di rumah. Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanah Kapolda NTB itu, jajaran Polres Lotim telah meneruskan ke semua Polsek se Kabupaten Lotim. Alhasil, dua malam pertama memasuki bulan Puasa Ramadhan 1434 Hijriah, tidak terdengar adanya bunyi petasan di Kota Selong. Setelah itu, hingga saat ini bunyi petasan terasa sangat santer terdengar. Bahkan di tiap malam, ledakan tiap sudut sengaja diperdengarkan oleh sejumlah remaja. Mengetahui hal itu, jajaran P o l r e s kembali mengintensifkan razia. Utamanya kepada para penjual petasan yang tidak berizin. (rus)

Henny Sri Rohmi (Suara NTB/rus)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2013

Halaman 11

10 Daerah Perbatasan di Kalimantan Rawan Konflik

Evaluasi Pola Bantuan KEPOLISIAN RI (Polri) akan mengevaluasi pola bantuan pengamanan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). “Artinya 24 jam ada patroli, tapi tidak 24 jam menempat pada satu tempat itu. Karena tugas polisi itu kan banyak ya untuk pelayanan masyarakat, untuk kegiatan lain,” kata Kepala Polri, Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. Evaluasi pola pengamanan, lanjut dia, akan mencakup kebutuhan penempatan anggota kepolisian untuk menjaga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. “Makanya perlu juga dievaluasi apakah perlu menetap di sana untuk pengamanan. Itu yang kita evaluasi,” ucapnya. Sementara mengenai penanganan 11 tahanan yang kabur dari rumah tahanan Baloi di Batam, ia menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah membentuk tim khusus untuk menangkap kembali tahanan yang kabur. “Sudah tiga yang sudah ditangkap,” katanya. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Kepala Negara telah mendapat laporan mengenai kasus kaburnya tahanan Rutan Baloi Batam dan narapidana di Lapas Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara. “Presiden telah instruksikan kepada jajaran Polhukam, Kemenkopolhukam dan Kemenkumham untuk mewaspadai atau meningkatkan kewaspadaan di seluruh lapas di Tanah Air,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERIKSA - Sejumlah petugas Lapas memeriksa barang bawaan keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muaro Kelas II A, Padang, Sumbar.

Lapas dan Rutan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

(ant/bali post)

Timur Pradopo

Jakarta (Suara NTB) – Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyebutkan 10 daerah di Pulau Kalimantan masih rawan konflik perbatasan atau outstanding boundary problems (ODP), katanya usai menghadiri Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis. “Di Kalimantan ada 10 titik ODP, artinya di daerah itu masih rawan konflik,” kata Agus. Dia mengatakan konflik-konflik di perbatasan umumnya dipicu oleh persoalan batas wilayah dan itu memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya. “Pada umumnya yang timbul konflik itu batasbatasnya belum disepakati, pemicunya di situ. Kalau lain-lain, soal lintas batas, bisa kami kendalikan,” katanya. Ia menjelaskan terkait keberadaan daerah perbatasan rawan konflik tersebut, TNI mengirimkan pasukan guna membantu melakukan pengamanan di daerah tersebut. Standarisasi sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan (Pamtas), katanya, juga telah diterbitkan, sehingga penempatan ulang pos tersebut akan segera dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas pengamanan batas Negara oleh personel TNI. “Untuk pembangunan perbatasan, TNI membantu ke daerah-daerah yang

Presiden Minta Pemudik Diberi Pelayanan Terbaik Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh instansi dan unit pelayanan pemerintah mempersiapkan pengamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2013. “Berikan layanan terbaik saudara-saudara kita, pemerintah dan negara harus betul-betul memberikan pengamanan dan pelayanan yang terbaik,” katanya saat membuka sidang kabinet paripurna membahas persiapan Idul Fitri 2013 di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. “Meski setiap tahun kita laksanakan, kita lakukan sebagai operasi sendiri karena setiap tahun tidak selalu sama,” tegas Presiden. Presiden meminta semua pemangku kepentingan terkait menjalankan tugas mereka dengan baik untuk memastikan kegiatan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar. “Agar kegiatan saudara kita yang jumlahnya jutaan ketika melakukan mudik bisa berlangsung tertib dan lancar,” katanya. Ia mengatakan, moda transportasi darat, laut, dan udara yang dibutuhkan para pemudik harus tersedia dan kelancaran arus mudik harus menjadi prioritas perhatian. “Misalkan jalur rawan Pantura menjadi prioritas kita, demikian juga yang tengah. Di samping tempat-tempat terkonsentrasinya penumpang, tempat lain juga tidak boleh diabaikan. Berikan pelayanan yang terbaik,” kata Presiden. (ant/bali post)

Penuhi Panggilan KPK

Batam (Suara NTB) – Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wibowo Joko Harjono meminta semua lembaga pemasyarakatan termasuk rumah tahanan meningkatkan kewaspadaan. “Semua harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kewaspadaan. Petugas harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya,” kata dia di Batam, Kamis. Keterangan tersebut disampaikan menanggapi kaburnya 11 tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIA Batam pada Rabu (17/7) pagi, selang beberapa hari setelah

kaburnya tahanan di LP Tanjung Gusta Medan Sumatra Utara. “Apapun kondisinya, hakhak tahanan harus diberikan sesuai dengan peraturan perundangan,” kata Joko. Joko meminta tidak boleh ada pengurangan hak tahanan meski hampir semua rutan dan lapas di Indonesia kelebihan kapasitas. “Meski seluruh rutan dan lapas kelebihan kapasitas, serta petugas memiliki keterbatasan, namun hak tahanan harus dipenuhi,” kata dia. Untuk menjadikan para tahanan kembali menjadi warga masyarakat yang baik saat bebas memang bukan hal mudah, namun itu merupakan kewajiban dari semua petugas.

“Menjadikan pelaku kejahatan kembali baik saat berada di masyarakat merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan oleh seluruh petugas,” kata Joko. Joko menyadari keterbatasan petugas dan anggaran yang ada, namun Rutan dan Lapas tidak boleh menolak jika ada pelaku kejahatan tertangkap dan harus menjalani masa tahanan. Joko mengatakan, pemerintah sedang membangun sejumlah lapas dan rutan baru untuk menampung dan merelokasi sejumlah tempat yang sudah kelebihan kapasitas. “Mudah-mudahan pada tahun depan semua sudah bisa digunakan,” kata Joko. (ant/bali post)

sulit dijangkau melalui peraturan presiden, seperti Papua dan Papua Barat,” tambahnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada 11 lokasi prioritas yang menjadi perhatian utama dalam program BNPP untuk 2013. “Sudah ditentukan lokpri-nya untuk tahun ini, apa saja yang diperlukan terkait pelayanan publik seperti air bersih, pendidikan dan kesehatan,” kata Mendagri. Kementerian Dalam Negeri juga telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, guna membantu percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Hingga TA 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah memasuki 50 lokasi prioritas (lokpri), yang 39 di antaranya sudah terjangkau pada 2012. BNPP sendiri telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri agar 61 lokasi prioritas yang belum mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan dapat ditangani pada 2014, dengan usulan besaran alokasi Rp3,5 miliar per lokasi. Sementara itu terkait daerah perbatasan dengan negara tetangga, masih ada wilayah rawan konflik yang memerlukan perhatian dan negosiasi dengan negara terkait. (ant/bali post)

Rencana Menkumham Revisi UU Narkotika

DPR Curiga Ada Agenda Terselubung Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mempertanyakan keinginan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin, agar DPR RI merevisi UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Saya menilai aturan dalam UU tersebut sudah memadai. Saya justru heran mengapa tiba-tiba Menkumham mempersoalkan UU itu. Saya justru curiga jangan-jangan ada agenda terselubung dalam desakan itu,” kata Bambang di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, meskipun Menkumham beralasan bahwa aturan dalam UU tersebut belum memisahkan ancaman hukuman untuk pengguna, pemilik, dan bandar narkotika.

Siapa yang harus direhabilitasi, dan siapa yang harus ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Saya menduga ada pihak yang ingin diselamatkan atau katakanlah usulan itu seolaholah ingin memberi karpet merah pada bandar, pengedar dan pengguna yang mungkin saja dari kerabat orang penting saat ini yang belum terungkap atau tertangkap,” katanya. Permintaan itu, lanjut politisi Partai Golkar itu, justru

terlihat ada kekhawatiran berlebihan dari menteri bila dia tidak berkuasa lagi. Pemerintahan baru nanti, tambahnya, akan lebih tegas menindak para bandar, pengedar dan pengguna narkoba. Karena sudah menjadi rahasia umum banyak keluarga para pejabat yang saat ini berkuasa bermasalah dengan narkoba. “Kita sudah bersepakat, bahwa korupsi, narkoba dan terorisme adalah kejahatan

Jayapura (Suara NTB) – Terkait dengan kerusuhan yang terjadi ketika pertandingan tinju sehingga menyebabkan 17 orang meninggal, Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw, diperiksa polisi. Ia mulai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah memeriksa sekitar 15 orang dari 20 orang saksi yang dipanggil. “Ke-20 orang tersebut baik saksi, panitia, aparat keamanan termasuk investigasi internal juga untuk memeriksa masalah keamanannya,” katanya kepada Antara

di Jayapura, Kamis. Tito menjelaskan untuk Bupati Nabire, pihaknya baru diminta keterangan saja, belum dilakukan pemeriksaan. Selain itu, aparat gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri masih disiagakan di Kabupaten Nabire, Papua paska terjadinya rusuh pada Minggu (14/7) yang mengakibatkan 18 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Aparat gabungan ini akan disiagakan hingga satu minggu kedepan. Disiagakannya aparat gabungan ini untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang paska kejadian.

Pasalnya, banyak isu beredar bahwa korban yang meninggal diakibatkan santet, racun dan perkelahian. Pihak kepolisian juga melakukan pengamanan pada kantor bupati dan rumah bupati yang diperketat, yaitu dengan adanya patroli gabungan bersama, terutama malam hari dan siang hari. Saat ini kondisi Nabire kondusif. Sebelumnya, pada Minggu (14/7) terjadi peristiwa kerusuhan ketika digelar pertandingan tinju Bupati Cup. Dari peristiwa ini, 18 orang meninggal dan puluhan lainnya lukaluka. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Bambang Soesatyo

katanya. Ia kembali mengingatkan pernyataan mantan Ketua MK, Mahfud MD terkait pemberian grasi terhadap penjahat narkoba asal Australia, bahwa jaringan mafia narkoba sudah masuk ke istana. “Jadi, kita di DPR justru tengah mewaspadai usulanusulan yang ingin mengubah UU atau merevisi UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang patut diduga akan memberikan lobang atau celah hukum bagi bandar dan pengedar bergeser kepada dakwaan sebagai pemakai. Sehingga bebas dari hukuman berat dan hanya direhabilitasi,” kata Bambang. (ant/bali post)

Pemeriksaan Choel Berlangsung Singkat Buntut Kerusuhan, Polisi Periksa Dilaporkan ke BK, Bupati Nabire Priyo Santai Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku tidak meresahkan tindakan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, termasuk di dalamnya Indonesian Corruption Watch, yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPR terkait PP 99 Tahun 2012. “Kalau saya dilaporkan ke BK, ya monggo saja. Saya memilih untuk menghormatinya. Saya mempersilakan ICW membaca surat tersebut dengan cermat. ICW sering tidak paham dan bereaksi secara berlebihan,” kata Priyo di Jakarta, Kamis. Bahkan, katanya, apa yang dilaporkan ICW tak memiliki landasan hukum yang kuat. “Saya santai saja. Saya merasa tidak ada yang salah meneruskan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya remisi. Menampung dan me-

Menangkan Pemilu 2014

Golkar Rangkul Nahdliyin di Jatim Surabaya (Suara NTB) – Partai Golkar menargetkan kembali merangkul kaum Nahdliyin di Jawa Timur sebagai salah satu bentuk upaya memenangkan partai tersebut pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. “Pada dasarnya, orientasi Partai Golkar dulu didukung oleh kaum Nahdliyin dan sukses menjadi partai dengan raihan suara terbanyak,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam, kepada wartawan di Surabaya, Kamis. Ia melihat, sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya kaum Nahdliyin, Golkar Jawa Timur dinilai kurang bisa menjaga, bahkan merangkul suara warga Nahdlatul Ulama tersebut. Pihaknya berharap, Golkar Jatim mampu meraih simpati

dan kembali mengajaknya mendukung partai berlambang pohon beringin itu. Tidak hanya untuk Pemilu Legislatif, lanjut dia, suara kaum Nahdliyin juga sangat diperlukan untuk Pemilihan Presiden yang digelar beberapa bulan setelah Pemilu digelar. Ia menjelaskan, sekitar tahun 1971, Partai Golkar memiliki tiga simpul pondok pesantren besar mengawal suara Nahdliyin, yakni Pondok Pesantren Darul Ulum di Jombang, Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien di Magetan dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo. “Saat ini, tiga simpul itu harus diperkuat. Bahkan, harus menambah simpulsimpul lainnya sebagai bagian dari upaya penguatan suara. Sekali lagi, jangan dilupakan bahwa orientasi Golkar adalah kaum Nahdliy-

in,” katanya. Di samping itu, kata dia, langkah berikutnya untuk menjadikan Golkar kembali berkuasa yakni dengan melakukan pendekatan dengan kelompok kultural, salah satunya membina Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK). “Kami juga akan merangkul cendekiawan, akademisi dan sejumlah pihak lainnya untuk mengawal suara Golkar,” katanya. “Zaman saya ketua (20002004), kursi di Jatim 15 kursi, kemudian menurun menjadi 11 kursi ketika Soenarjo memimpin (2004-2009). Dalam survei internal terakhir, jika Pemilu dilaksanakan hari ini maka hanya akan mendapat 7 kursi saja. Ini yang harus diubah agar semakin besar,” kata Ridwan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Andi Zulkarnaen (Choel) Mallarangeng

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Pemeriksaan pengusaha Andi Zulkarnaen Mallarangeng yang biasa dipanggil Choel Mallarangeng berlangsung singkat. “Mungkin karena bulan puasa, pemeriksaannya sebentar, bertemu, salam-salaman, ini hanya satu jam, jadi datang salaman, silaturahmi,” kata Choel saat keluar dari gedung KPK Jakarta sekitar pukul 11.30 WIB, Kamis. Choel menjadi saksi dalam kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Jawa Barat. Namun ia tidak menjelaskan mengenai dokumen yang ia bawa dan ingin diserahkan ke penyidik. “Itu adalah, pokoknya itu komitemen kami dari awal untuk membantu sebagai warga negara kewajiban kita semua mempercepat penyelesaian kasus ini setuntas-tuntasnya dan kami semua berkewajiban untuk membantu,” ungkap Choel. Choel juga tidak menjelaskan mengenai tujuan pemberian uang dari Komisaris PT Global Daya Manunggal Herman Prananto sebesar Rp2 miliar dan dari mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebesar 550.000 ribu dolar AS. “Itu (uang dari Dedy) tidak tahu buat apa, itu sudah ada di dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tambah Choel singkat. Pada dua pemanggilan sebelumnya, Choel mengaku mengembalikan sejumlah uang Rp2 miliar dari Komisaris PT Global Daya Manunggal Herman Prananto, selanjutnya KPK juga menyatakan bahwa pada 25 Februari 2013 telah menyita 550.000 dolar AS dari Choel yang berasal dari pemberian Deddy Kusdinar saat ulang tahun Choel pada 28 Agustus 2010. Menurut Choel uang tersebut tidak berhubungan dengan Hambalang. “Tidak ada hubungannya, tidak pernah dibicarakan soal Hambalang,” tambah Choel. Ikhwal keterlibatan Choel dalam kasus tersebut disebutkan mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Mannulang mengatakan bahwa ia memberikan dana Rp20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora kepada mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram yaitu untuk pembangunan fasilitas pusat olahraga di Hambalang. (ant/ bali post)

luar biasa yang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,”

Priyo Budi Santoso

nyampaikan aspirasi adalah tugas konstitusional dewan,” katanya. Priyo menyebutkan, aspirasi yang disampaikannya itu apakah akan dikabulkan atau tidak sepenuhnya kewenangan pemerintah, bukan kewenangan dirinya pribadi. “Apa yang salah kalau menyalurkan aspirasi yang masuk ke saya? Sebagai pimpinan DPR RI, saya menerima banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat dan menandatangani ratusan surat dan meneruskan ke pemerintah maupun pihak yang berkepentingan seperti aspirasi buruh, perangkat desa, guru bantu, penggusuran, konflik agraria,” kata politisi Golkar itu. Ia menyebut apa yang dilakukannya demi keadilan di masyarakat. “Kita harus berlaku adil. Jangan pernah melarang golongan masyarakat tertentu untuk menyampaikan aspirasi mereka, hanya karena kebencian. Itu tidak adil dan menyalahi etika demokrasi. Mereka semua adalah rakyat Indonesia yang punya hak menyampaikan suaranya. Jangan dibungkam atas nama apa pun,” kata Priyo. Hari ini, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan Priyo Budi Santoso ke BK DPR RI terkait PP 99 tahun 2012. Mereka minta agar BK DPR RI memeriksa Priyo karena melakukan pelanggaran dengan meneruskan surat keringanan hukuman kepada Presiden. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 19 Juli 2013

SAFARI RAMADHAN ANGGOTA DPR-RI DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH selaku anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat dalam agenda reses Bulan Juli melakukan safari Ramadhan ke berbagai tempat di wilayah Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Kegiatan itu sebagai wujud dari pengabdiannya sebagai wakil rakyat masyarakat NTB. Safari Ramadhan di antaranya ke beberapa masjid di tiga kabupaten tersebut untuk shalat Isya dan tarawih bersama disertai memberikan tausiyah (kultum). Tidak ada muatan politik apapun dalam ceramahnya, murni menggali mengenai hikmah Ramadhan, sebagai bulan penuh rahmat bagi umat Islam. Kegiatan lain adalah memberikan kuliah umum di STIT Palapa Nusantara sebagai bagian dari programnya yang sangat concern di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi kerakyatan, anggota DPR komisi VI ini, turut menciptakan lapangan kerja bagi para ibu-ibu Rumah Tangga dengan menggagas pembentukan kelompok usaha mikro Pisang Sale di Desa Sesaot, Lombok Barat. (*) Tausiah di Masjid Mathla'ul Anwar, Desa Jago, Praya, Lombok Tengah Berpartisipasi dalam Pembangunan Mesjid di Desa Sesaot, Lombok Barat

Safari Ramadhan Bersama Mahasiswa IAIN Mataram di Desa Lungkak, Lotim

Berpartisipasi dalam pembangunan Masjid di Desa Lungkak, Keruak, Lotim

Dialog bersama pemuda Desa Sesaot, Lombok Barat

Meninjau Pembangunan Gedung Perkuliahan STIT Palapa Nusantara, Lombok Timur

Berkontribusi dalam Mengembangkan Usaha Mikro Pengusaha Pisang Sale, Kelompok Ibu-Ibu RT.07 Desa Sesaot, Lobar

Serap aspirasi bersama para petani Pisang dan Kakao di RT.07 Desa Sesaot, Lombok Barat

Mandela dan Istri Rayakan Ultah Pernikahan

(ant/bali post)

BENTENG KUNO - Benteng Crac de Chevaliers, di ketinggian bukit kawasan Tartus, Suriah. Benteng yang berdiri pada abad ke-11 ini diketahui mengalami kerusakan akibat konflik berdarah bertahun-tahun di Suriah.

3.000 WNI Masih di Suriah Kairo Masih ada 3.000 warga negara Indonesia di Suriah, yang tengah dilanda perang saudara. Seorang bayi berusia lima bulan termasuk dalam 240 WNI yang telah dipulangkan dari Suriah. “KBRI di Beirut terus evakuasi ke Indonesia lewat Lebanon,” kata Kepada Fungsi Penerangan, Sosial Budaya KBRI Beirut, Wendi B Raharjo, yang dihubungi ANTARA dari Kairo, Rabu. Menurut Raharjo, dalam bulan Ramadhan ini atau hingga pertengan Juli, KBRI di Beirut bekerja sama dengan KBRI di Damaskus telah memulangkan 240 WNI ke Indonesia menyusul beberapa kali pemulangan serupa sebelumnya. Di antara TKW yang dievakuasi dari Suriah tersebut ada pula seorang bayi berusia lima bulan, namun ibu sang bayi enggan menceritakan ihwal keberhasilan dirinya bersama bayi bisa lolos dari konflik bersenjata itu. “Sejak kedatangan di pe-

nampungan KBRI Beirut, semua keperluan bayi dipenuhi, sehingga sang bayi dinyatakan sehat untuk ikut terbang ke Indonesia,” ujar Raharjo. Wanita dan bayinya itu tiba di Beirut pada 4 Juli 2013 dan telah dipulangkan ke Indonesia pada 15 Juli, katanya. Saat ini di penampungan KBRI Beirut masih terdapat 176 orang, dan di KBRI Beirutdan di penampungan KBRI Damaskus sebanyak 230 orang, sedang dalam proses pemulangan mereka ke Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Dimas S Rum, mengatakan, biaya pemulangan WNI lewat pesawat reguler itu ditanggung negara. “Pemerintah Indonesia tetap semaksimal mungkin menyediakan tiket pesawat,

meskipun sedang dalam liburan musim panas yang biasanya kesulitan memperoleh tiket dalam jumlah besar,” katanya. Sementara itu, pemerintah Lebanon memberi fasilitas bebas biaya visa selama 30 hari bagi WNI yang dievakuasi dari Suriah. Warisan Budaya Sebelumnya, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, Selasa (16/7), terkejut atas kehancuran benteng kuno situs Warisan Dunia di Suriah, Crac des Chevaliers, akibat konflik berdarah bertahuntahun di negara itu. UNESCO menyerukan perang saudara Suriah harus diakhiri segera. “Irina Bokova sangat terkejut dengan berita mengenai kerusakan lebih parah

yang dialami Warisan Budaya Dunia di Suriah”, kata Martin Nesirky, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Ban Kimoon, dalam taklimat harian. Bokova, kata dia, terutama sangat terkejut dengan laporan mengenai kerusakan yang dialami oleh Crac des Chaveliers, satu lokasi Warisan Dunia. Crac des Chevaliers termasuk di antara enam lokasi di Suriah yang belum lama ini dimasukkan ke dalam Daftar Bahaya Warisan Dunia UNESCO, dan dipandang sebagai contoh besar arsitektur yang dilindungi di wilayah tersebut yang dibangun selama antara abad ke-11 hingga ke-13. Menurut beberapa video yang dikirim di internet, Sabtu (13/7), satu serangan udara pada Jumat terhadap kastil kuno di Provinsi Homs di Suriah Tengah, tempat pertempuran berkecamuk antara pasukan pemerintah dan gerilyawan, telah merusak satu menara benteng. (ant/bali post)

Johannesburg Saat Nelson Mandela memperingati hari jadi ke-95, Kamis, ia juga merayakan 15 tahun pernikahannya dengan Graca Machel. Selama enam pekan Machel tetap berada di samping ranjang rumah sakit untuk mendampingi suaminya sepanjang waktu. Ia melewatkan acara amal untuk Mandela bahkan tidak mengunjungi rumah mereka di Johannesburg. Perempuan kelahiran Mozambik yang berusia 27 tahun lebih muda dari Mandela itu telah 15 tahun mendampingi Mandela dalam pernikahan mereka. “Kami memastikan untuk saling berada di sisi yang lain karena sebelumnya kami adalah orang yang kesepian. Kita hanya hidup satu kali,” katanya sebelum masa-masa erat dengan suaminya menjadi berantakan. Machel menikah dengan Mandela pada 1998, atau 12 tahun setelah suami pertamanya, mantan presiden Mozambik, Samora Machel, meninggal dalam kecelakaan pesawat yang misterius. Pada saat itu Mandela telah bercerai dari istri pertamanya Winnie selama dua tahun, tetapi sebelumnya dipisahkan selama 30 tahun akibat pemenjaraan. Pasangan itu bertemu pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian berteman, saat pernikahan kedua Mandela sedang layu, hubungan mereka berkembang. Setelah kerap dipergoki bergandengan tangan bahkan mencuri-curi berciuman dalam pernikahan Robert Mugabe, kepresidenan mengumumkan secara resmi pasangan Mandela itu. Meskipun dikenal cerdas dan karyanya yang mengesankan dalam mendorong penghapusan buta-aksara, Machel mendapat pandangan skeptis dari warga Afrika Selatan. Itu terjadi karena secara nasional Winnie MadikizelaMandela - yang popular - ikut-

(Suara NTB/ist)

Graca Machel dan Nelson Mandela ikutan menjulukinya sebagai gundik Mandela. Pada tahun 2010 majalah Times memasukkan namanya dalam daftar 100 orang paling berpengaruh. Sebagai ahli PBB untuk

urusan anak-anak di daerah konflik bersenjata, dia juga menentang pernikahan kanakkanak. Graca fasih berbahasa Inggris, Prancis, Italia, Portugis, Spanyol dan bahasa ibunya Tsonga. (ant/bali post)