Snt19082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 135 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/met)

RABU, 19 AGUSTUS 2015

Kelebihan Bayar Proyek KTC

LOMBOK-SUMBAWA CARNIVAL - Serangkaian pelaksanaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS), Selasa (18/8) kemarin digelar ‘’Lombok – Sumbawa Carnival’’. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat NTB yang layak ‘’dijual’’ kepada wisatawan. Tampak peserta karnaval tampil dengan pakaian unik yang bahannya dibuat dari kain tenun khas Sasak. Berita selengkapnya di halaman 16.

BPK Bantah Tawar - Menawar Pembayaran Rp 6 Miliar Mataram (Suara NTB) Kelebihan pembayaran pada proyek Kemuter Telu Center (KTC) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar Rp 6 miliar, diluruskan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampai akhirnya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterbitkan, tidak ada hubungannya dengan rekomendasi pengembalian kelebihan bayar dimaksud. Sebab tetap saja tercatat sebagai temuan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Subauditorat II BPK NTB, Aris Asmono menjawab Suara NTB, Selasa (18/8) menanggapi komentar anggota DPRD KSB yang menyoro-

ti indikasi kelebihan bayar proyek KTC senilai Rp 6 miliar kepada PT. Trilion Glory Nusantara. Kelebihan bayar itu terindikasi menimbulkan kerugian negara sesuai te-

muan BPK. Yang menjadi sorotan, rekomendasi BPK meminta rekanan itu mengembalikan kerugian negara itu jika ingin meraih predikat WTP. Pada akhirnya setelah

ada kesanggupan PT Trilion Glory Nusantara mengembalikan sampai September 2015, BPK pun memberi penilaian WTP untuk pengelolaan keuangan Pemda KSB Tahun 2014.

BPK membantah melakukan “akrobatik” opini tersebut. ‘’Bukan tawar menawar, ini pemahaman yang harus diluruskan,’’ kata Aris Asmono.

Justru yang dilakukan setelah ada temuan, pihaknya men-

dorong agar tidak ada penyimpangan, dengan harapan ada perbaikan pengelolaan keuangan karena ada pengembalian kelebihan bayar itu.

Tapi perlu diingat, lanjut Aris Asmono, temuan tetaplah tercatat menjadi temuan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Meski pun sudah diselesaikan,” sebutnya.

Bersambung ke hal 15

NTB Ajukan Usulan Hujan Buatan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sepakat mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk program hujan buatan dalam penanganan bencana kekeringan di daerah ini khususnya untuk mengantisipasi gagal panen.

Sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi Klimatolo-

gi dan Geofisika (BMKG) bahwa saat ini terdapat 45 titik di NTB, daerah yang mengalami kekeringan cukup parah.

Dari 45 titik kekeringan itu, ada tiga titik daerah yang tak pernah hujan selama 130 hari.

“Suratnya masih diproses.

Kita sepakat melayangkan surat untuk mohon hujan buatan (ke BNPB),” kata Kepala Di-

nas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/8) siang kemarin.

Pada Selasa, 18 Agustus 2015, Distan TPH NTB melakukan rapat koordinasi dengan BMKG, Dinas PU dan jajaran SKPD rumpun hijau Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

KORBAN SELAMAT - Salah satu korban selamat masih menjalani perawatan di Puskesmas Sekotong.

TO K O H Terapkan Sistem Baru SEMUA Pemda di NTB harus terbiasa dengan sistem baru dalam pengelolaan keuangan. Sebutannya akutansi basis akrual. Berbeda dengan sebelumnya, pengelolaan keuangan berbasis kas. Tahun 2015 ini, seluruh Pemda harus mereplikasi sistem ini, diawali dengan ujicoba untuk Kota Mataram dan Lombok Tengah.

Pada pembukaan media workshop, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Banyak Korban Tewas di Lokasi Tambang Emas Liar Sekotong Diduga Tak Terdata Giri Menang (Suara NTB) – Sejak dibuka oleh masyarakat tahun 2008 lalu, lokasi tambang emas liar di daerah Sekotong, Lombok Barat (Lobar) telah banyak menelan korban jiwa. Bahkan menurut informasi dari masyarakat sekitar, jumlah korban tewas mencapai seratusan orang. Korban tewas diduga disembunyikan dan mereka tidak saja dari warga lokal namun juga banyak dari luar NTB. Bersambung ke hal 15

Soal ’’Runway’’ BIL, Gubernur Surati Menhub dan BUMN Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus mendorong PT. Angkasa Pura I untuk merealisasikan janji Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Internasional Lombok (BIL).

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyurati Menteri Perhubungan

(Menhub) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya perpanjangan runway BIL segera dilakukan. Selain itu, pembangunan terminal penumpang dan tempat parkir pesawat (apron) BIL juga mendesak untuk segara diperluas.

“Itu sudah diajukan. Artinya dari Bapak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada

Bapak Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN. Sejak awal tahun lalu, pada saat usulan pembangunan infrastruktur,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (18/8).

Bersambung ke hal 15

Dua Tersangka Kasus TPA Ditahan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (TPA) ditahan, Selasa (18/8) kemarin. Penahanan oleh jaksa penyidik Kejati NTB ini, delapan hari setelah penahanan dilakukan untuk satu tersangka sebelumnya, berinisial IS selaku pelaksana proyek.

Tersangka yang menyusul ditahan ini, DS, Direktur PT. Jaya Asta Multi Perkasa dan tersangka LHG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebelum ditahan, keduanya diperiksa Ketua Tim Penyidik kasus ini, Ely Rahmawati, SH, MM. Sekitar 20 pertanyaan dilontarkan kepada kedua tersangka terkait perannya masing masing.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Tersangka DS, rekanan pemenang tender proyek TPA KSB dan tersangka LHG selaku PPK proyek yang ditahan Kejaksaan Selasa kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Halaman 2

Terkait APBD 2015

Penjabat Walikota Mataram Surati BPKP

PELAYANAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih dikeluhkan masyarakat. Persoalan mendasar seperti siapa yang bertanggungjawab terhadap kesehatan pasien, dinilai tidak jelas. Demikian dikatakan Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gde Yasa, Selasa (18/8).

Yasa mencontohkan, salah seorang warganya mengalami kecelakaan tunggal. Tetapi antara PT. Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan saling lempar tanggungjawab. PT. Jasa Raharja sebutnya, menanggung biaya pengobatan bukan tabrakan tunggal dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan. Sementara, BPJS Kesehatan mengklaim sepenuhnya itu tanggungjawab Jasa Raharja. “Kalau begini kan masyarakat saya jadi bingung. Mereka dilempar ke sana kemari,” sesalnya.

Persoalan demikian, BPJS seharusnya merespon masyarakat dengan memberikan rekomendasi agar RSUD melayani warga tersebut. Mengenai berapa pembayaran menjadi urusan selanjutnya. “Warga saya sampai meninggal,” keluhnya.

Berdasarkan catatannya, belasan bahkan puluhan warganya mengeluhkan tidak jelasnya standar operasional prosedur (SOP) BPJS. Ada perbedaan lanjutnya, antara BPJS mandiri dengan BPJS diberikan gratis oleh pemerintah. BPJS subsidi pemerintah, masyarakat harus menunggu satu bulan baru kartunya aktif. Sedangkan BPJS mandiri butuh satu hari. Bukan persoalan aktif atau tidaknya kata Yasa, mindset dan ribetnya birokasi ini harus dihilangkan. Sebab persoalannya ancaman terhadap keselamatan masyarakat. “Apa coba bedanya mandiri dan dibayar pemerintah.

Mindset seperti ini perlu dihapus.

Kalau disuruh nunggu sebulan kemudian dilayani, dong duluan mati warga saya,” ujarnya.

Yasa menegaskan, harus ada SOP yang jelas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar warga merasa diuntungkan, bukan malah sebaliknya. Dia mengharapkan tatanan serta perubahan harus dikedepankan, untuk memberi jaminan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan maksimal. (cem)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menyurati BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) perwakilan NTB meminta dilakukan supervisi terhadap APBD Kota Mataram 2015. Surat bernomor 900/584/BPKAD/VIII/ 2015 perihal permohonan supervisi dilayangkan ke BPKP tanggal 14 Agustus 2015.

Dalam nota disposisinya, Penjabat Walikota Mataram meminta Sekretaris DPRD Kota Mataram membagikan salinan surat yang telah dikirimkan ke BPKP itu kepada seluruh anggota DPRD Kota Mataram. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., sebagai pihak pertama yang mengajukan permintaan untuk dilakukannya audit oleh BPKP saat sosialisasi APBD Kota Mataram 2015 di DPRD Kota Mataram, mengapresiasi langkah cepat yang diambil Penjabat Walikota Mataram yang telah bersurat kepada BPKP. Surat itu dilayangkan berselang sehari dari sosialisasi APBD Kota Mataram 2015.

Penetapan APBD Kota Mataram, kata Gus Hari akan sangat tergantung dari hasil audit BPKP. ‘’Kami apresiasi langkah Penjabat Walikota agar ini

Proyek Fisik Terancam Tertunda Di tempat terpisah, Penjabat Walikota Kota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani didampingi Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya, menggelar rapat tertutup dengan Ketua DPRD Kota dan Ketua komisi-komisi Dewan. Rapat dimulai sekitar pukul 10.25 Wita di Pendopo Walikota Mataram.

Pertemuan itu menyepakati pembahasan APBDP menunggu hasil audit dari BPKP. Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan, persoalan APBD P hanya perlu komunikasi yang baik dengan kalangan DPRD. Terutama

Mataram (Suara NTB) Program menuju Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram, hilang gaungnya. Pasalnya, sejak dicanangkan tahun 2014 lalu, belum terlihat jelas capaian program serta apa saja yang telah berhasil dikerjakan.

Ketidakjelasan serta program apa yang akan dikerjakan, diduga menjadi penyebab minimnya anggaran yang diberikan TAPD. Pemkot Mataram menunjuk Kelurahan Ampenan Tengah sebagai kelurahan percontohan intervensi KLA. Pembangunan tempat rekreasi anak di Lingkungan (Suara NTB/cem)

Harus Ditangani Satu SKPD DATA kemiskinan yang berbeda antara satu SKPD dengan SKPD lain lingkup Pemkot Mataram, disayangkan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE. ‘’Masalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan kalau mau fokus sejatinya harus ditangani oleh satu SKPD,’’ tuturnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk antisipasi data kemiskinan yang beragam seperti sekarang ini. Sebetulnya kalau data kemiskinan ini dikelola oleh masing-masing SKPD tidak akan menjadi masalah sepanjang sumber data itu berasal dari satu instansi. ‘’Untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, kita berharap dikelola oleh satu SKPD saja,’’ imbuhnya.

Ia tidak menampik adanya fenomena pemberian bantuan bagi warga miskin sebagai bentuk intervensi kemiskinan, justru menyasar orang sama, meskipun dilakukan oleh SKPD berbeda. Menurut politisi PAN ini, lembaga yang paling diakui validitas datanya adalah BPS. ‘’Mestinya kita harus mengacu ke sana tanpa kita berasumsi bahwa data yang paling valid adalah ini dan ini. Tapi tetap pada institusi yang memiliki kewenangan dan itu dibentuk oleh negara,’’ terangnya.

Sehingga, lanjut Suriadi, kalau mengacu pada sumber data yang valid dan benar, maka itulah yang digunakan sebagai rujukan intervensi kemiskinan. Ke depan, ia berharap kondisi ini menjadi catatan bersama agar penanganan kemiskinan terpusat di satu SKPD saja. Ini dibarengi dengan pemberian anggaran penanggulangan kemiskinan untuk satu SKPD saja.

Kondisi saat ini dimana anggaran penanggulangan kemiskinan masih ‘’tercecer’’ di sejumlah SKPD menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penanganan kemiskinan di Kota Mataram. Hanya saja terkadang penanganan kemiskinan kerap menggunakan pendekatan pendidikan, kesehatan, pendekatan fisik bangunan rumah maupun pendekatan perencanaan.

Artinya, kata anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, kalau pendekatan yang demikian itu, tentu penanganannya di SKPD masingmasing. ‘’Nah ini nanti harus ber koordinasi. Kalau itu tidak bisa kita pisahkan, tidak menampik harus mengacu pada data yang sama,’’ pintanya. (fit)

(APBD 2015, red) mendapat legal opinion dari lembaga berwenang,’’ pungkasnya.

(Suara NTB/fit)

TUNJUKKAN SURAT - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menunjukkan salinan surat permohonan dilakukannya supervise oleh BPKP perwakilan NTB yang dilayangkan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi. tiga fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan sebelum eksekutif menjelaskan dugaan APBD ganda. Selly mengaku proyek fisik terancam tertunda, jika APBDP tidak segera diketok. Namun demikian, ia memastikan di sisa waktu tiga bulan ini pembahasan anggaran perubahan akan tuntas. Tetapi ujar Selly, tidak ada tambahan anggaran yang

krusial untuk proyek fisik.

Seharusnya, lanjut Selly ada peraturan walikota (Perwal) agar seluruh proyek bisa berjalan. Sementara anggarannya akan disesuaikan setelah APBD disahkan. Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Setelah ada gambaran secara umum hasil audit BPKP barulah pihaknya

melakukan langkah-langkah percepatan. Seperti diketahui, proyek fisik bersumber Dana Alokasi Umum (DAK) belum dikerjakan yakni, perbaikan jalan lingkungan Rp 50 miliar, dua proyek milik Dikpora Kota Mataram senilai Rp 4 miliar serta pembangunan gedung Sat. Pol PP dan PMK senilai Rp 6 miliar serta proyek lainnya. (fit/cem)

Program KLA Harus Ada Keberpihakan Anggaran

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/dok)

Masyarakat Mengeluh

Tempit dan rumah pemulihan gizi akan dibangun di Kantor Lurah Ampenan Tengah, sejauh ini masih sebatas wacana. Untuk pencanangan saja, Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran ratusan juta.

Walikota Mataram sebelumnya, H. Ahyar Abduh berkomitmen mengawal program itu dengan membuatkan Perwal. Lagi - lagi rencana itu kandas.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengaku belum menerima laporan program KLA. Ia akan mengecek program apa saja yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasar Panglima Diwacanakan Jadi Pusat PKL Cakranegara Mataram (Suara NTB) Pasar Panglima atau yang lebih populer dengan sebutan Pasar Beras diwacanakan menjadi pusat pedagang kaki lima (PKL) Cakranegara. Jika dijadikan pusat PKL, otomatis citra negatif kawasan tersebut sebagai tempat prostitusi menjadi hilang. Wacana ini dilontarkan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, Selasa (18/8).

Sebagai pusat PKL diharapkan nantinya akan memberikan nilai tambah dan dampak berantai (multiplier effect) yang besar untuk masyarakat sekitarnya.

“Kita tata PKL-PKL yang ada di Cakra itu dan kita jadikan satu tempat, relokasi ke sana (Pasar Panglima),” jelasnya.

PKL yang banyak tersebar di sepanjang Jalan Pejanggik disampaikan Selly bisa dipindah ke kawasan Pasar Panglima. Ia pun mengakui kebijakan ini juga bertujuan untuk menghilangkan citra negatif kawasan tersebut yang masih melekat di masyarakat hingga saat ini.

Selain diwacanakan sebagai pusat PKL di Cakranegara, Pasar Panglima juga diwacanakan sebagai lokasi pembangunan rusunawa dan Kantor Lurah Karang Taliwang. Sampai saat ini Kelurahan Karang Taliwang belum memiliki kantor permanen. Jika nanti wacana ini

(Suara NTB/ynt)

PASAR PANGLIMA - Pasar Panglima atau pasar burung di Karang Kauhan, Cakranegara Barat ini diwacanakan menjadi pusat PKL di Cakranegara dan pasar burung akan dipindah ke Sindu. direalisasikan, maka Pasar Panglima yang setiap harinya dijadikan pasar burung akan dipindah ke Pasar Sindu. “Pasar burung dipindah ke Pasar Sindu. Dulunya memang pasar burung itu di Sindu dan pindah ke Pasar Panglima,” ujarnya.

Semua rencana tersebut, katanya, masih dalam kajian. Kajian dan penyusunan konsep sangat penting dilakukan agar jangan sampai pembangunan mubazir setelah berhasil direalisasikan. “Kita buat konsepnya dulu agar jangan mubazir semuanya,” jelasnya. Selly menambahkan rencana tersebut tak bisa

direalisasikan tahun ini. Kemungkinan akan dianggarkan dalam APBD Murni 2016 mendatang.

Seperti diberitakan Suara NTB beberapa waktu lalu, Lurah Cakranegara Barat bersama warga ingin mengubah citra negatif Pasar Panglima yang berada di Lingkungan Karang Kauhan, Kelurahan Cakranegara Barat. Sebagai langkah awal, Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira menyampaikan sejak beberapa waktu lalu pihaknya mulai rutin turun ke kawasan Pasar Panglima dalam rangka mengawasi aktivitas malam di tempat tersebut. (ynt)

(BP2KB), untuk mendukung KLA. “Memang ada program itu? Coba nanti saya tanya program apa yang ada di BP2KB,” kata Selly Selasa (18/8).

Persoalan minimnya anggaran, Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ini, akan segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas hal tersebut. Sebab, ia memiliki komitmen agar program itu berjalan maksimal. “Komitmen itu pasti ada, nanti bunda bicarakan dengan Sekda,” tandasnya.

Menurutnya,harus ada keberpihakan dari segi anggaran untuk program itu. Melihat KLA dicanangkan 2018, pal-

ing tidak support anggaran dipastikan masuk di APBD murni 2016. “Nanti di APBD Murni harus ada keberpihakan anggaran,” ujarnya.

Untuk persoalan masalah anak, bisa dikoordinasikan dengan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BP2KB Kota Mataram Sutrisno mengatakan, mewujudkan KLA tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke instansinya. Tetapi, harus melibatkan SKPD lainnya seperti PU, Dikpora, BLH, Dikes dan lain sebagainya. Alasannya, BP2KB tidak mungkin mengintervensi program karena kewenangan dari SKPD teknis. (cem)

Pasar Mandalika akan Dibangun Enam Lantai Mataram (Suara NTB) Pasar Mandalika yang merupakan pasar induk di NTB ini rencananya akan direvitalisasi secara total. Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani ingin pasar tradisional tersebut berkonsep modern dan rencananya akan dibangun enam lantai. Demikian disampaikan Selly, Selasa (18/8).

“Pasar Mandalika akan direvitalisasi jadi lantai enam. Nanti di sana ada Carrefour (retail pasar modern), di (lantai) bawah sebagai tempat parkir. Kita buat cantik biar hidup Mandalika itu,” jelasnya. Dengan konsep pembangunan seperti itu, ia juga ingin pasar tradisional tersebut menjadi pasar higienis sehingga warga nyaman berbelanja.

Pasar Selak yang beroperasi setiap pagi sampai siang juga rencananya akan direlokasi ke Pasar Mandalika.

Pasar tradisional dan para pedagangnya akan dipusatkan di Pasar Mandalika. Untuk penganggaran rencana revitalisasi ini, Selly mengatakan tak bisa sepenuhnya dibiayai APBD Kota Mataram.

Untuk itu pihaknya akan meminta bantuan ke pemerintah pusat. “Anggaran kita cari ke pusat,” ujarnya.

Saat ini pihaknya juga

tengah menyusun proposal bantuan ke pemerintah pusat.

Selain itu, Selly mengatakan sumber pembiayaan juga bisa berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Kita masih akan buatkan proposal untuk diajukan ke pusat karena anggaran kita terbatas juga. Ini juga akan minta bantuan provinsi. Ini ibukota provinsi dan semuanya harus indah,” jelasnya.

Revitalisasi Pasar Mandalika yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 lalu disampaikan Selly akan dioptimalkan. Bangunan yang sudah ada tidak akan dibongkar. “Bangunan yang sudah ada sekarang ndak akan dibongkar, dioptimalkan saja.

Disana tetap pasar tradisional tapi konsepnya modern dan ditata higienis,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH mengatakan program revitalisasi Pasar Mandalika yang dilaksanakan sejak tahun 2012 tetap berjalan sampai saat ini. Progres pembangunan di tahun 2015 ini telah mencapai 20 persen. Ada beberapa jenis pekerjaan yang dilaksanakan tahun ini seperti pembangunan los dan toko serta saluran drainase. (ynt)

TAPD Kaji Anggaran untuk TKD Mataram (Suara NTB) Dalam APBD Perubahan 2015 yang masih dalam pembahasan, Pemkot Mataram be-

rencana memberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) bagi PNS lingkup Pemkot Mataram.

Selain itu juga guru honorer

maupun guru tidak tetap (GTT) juga rencananya akan diberikan gaji sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) Mataram, begitu juga dengan THL (Tenaga Harian Lepas). Saat ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekda Kota Mataram sedang melakukan kajian berapa total kebutuhan anggaran untuk kebijakan baru dari Penjabat Walikota Mataram tersebut.

“Semua sudah dihitung sama Pak Sekda. Nanti akan kita kaji,” jelas Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Selasa (18/8) usai rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Kota Mat-

aram di aula Pendopo Walikota Mataram.

Dengan adanya kebijakan pemberian TKD dan peningkatan gaji bagi THL maupun GTT akan merubah rancangan dan porsi anggaran dalam APBD Perubahan. Namun ditegaskan Selly pos belanja modal akan tetap lebih besar dari belanja pegawai. Pemberian TKD ini dilakukan untuk menyatukan honor-honor sebelumnya beragam jenisnya. “Honor-honor yang ada yang mungkin kemarin tercecer kesana-kemari, itu yang kita jadikan satu dan bentuknya TKD,” ujarnya.

Selly menambahkan tidak semua jenis honor akan dihapus

tapi pihaknya akan melihat manakah pekerjaan yang memiliki peran cukup besar dan honornya tidak akan dihapuskan.

Sementara SKPD yang dinilai tidak terlalu sibuk akan dipotong honornya. “Akan dikombinasikan honor-honor yang tercecer dan kita satukan dengan TKD. Ini untuk kesejahteraan dan konsekuensinya honornya akan meningkat,” jelasnya. Selain itu ia juga menambahkan TKD akan diberikan untuk guru nonsertifikasi. “Guru-guru sudah ada sertifikasi yang mereka dapat, dan yang non-sertifikasi akan mendapatkan TKD dan mungkin porsinya lebih kecil dari yang lain,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

ENAM LANTAI - Pasar Mandalika ini akan dibangun enam lantai dan akan dijadikan pasar tradisional dengan konsep modern.

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Stimulus Lumbung Pangan BADAN Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB telah menyalurkan Bansos kepada sebanyak 100 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Tim akan memintai pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dihajatkan untuk mempertahankan ketahanan stok kelompok masyarakat itu.

Terdapat sebanyak 260 jumlah LPM yang tersebar di NTB. Tetapi anggaran yang tersedia, hanya mampu mengakomodir sebanyak 100 LPM yang dinyatakan telah lolos verifikasi. Masing-masing LPM menerima bantuan sebesar Rp 20 juta.

Bantuan tersebut menurut Kabid Ketersediaan Pangan pada BKP Provinsi NTB, Ir. Rukiah Rahmayu untuk menstimulus lumbung pangan dalam memperkuat stoknya (stok beras, gabah). “Penerima bansos ini terus akan dievaluasi apakah penggunaannya sudah sesuai atau tidak.

Bahkan, Inspektorat dan BPKP juga melakukan pengawasan,” ujarnya dia ditemui di ruangannya, Selasa (18/7).

Dengan dana stimulus itu, diharapkan kelompok dapat menyerap gabah dan beras, untuk selanjutnya diperpinjamkan kepada anggota kelompok. Anggota kelompok ini nantinya akan membayar dengan beras/gabah, sesuai dengan besaran yang disepakati.

Tim akan memonitor, setidaknya setahun dua kali untuk mengecek langsung penggunaan Bansos tersebut. Kelompok penerima dipanggil oleh kabupaten/kota untuk memverifikasi pembukuannya. Jika dalam pembukuannya dicek penggunaan anggaran telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan juga cek lapangan. Apakah ketersediaan stok pangan di LPM sudah sesuai dengan besaran anggaran yang dibelanjakan.

“Penerima bansos tidak boleh main-main, jangan menganggap tidak dilakukan evaluasi. Jika dalam pengawasan, ada yang menyalahgunakan bantuan, bisa direkomendasikan untuk tidak dapat apa-apa lagi bantuan dari pemerintah. Bahkan bisa dimejahijaukan,” ujarnya.

Oleh karenanya, diharapkan kepada kelompok penerimanya agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dana stimulus tersebut. Harapannya, jika ketersediaan pangan tercukupi di LPM, maka kerawanan pangan dapat ditekan. (bul)

SOL SEPATU – Wardi (37) menyelesaikan order jahitan sepatu di tempatnya mangkal, Jalan Langko Mataram, dekat Markas Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Korem 162/ WB. Pria asal Turida Cakranegara ini sudah 12 tahun menjadi tukang sol sepatu, pekerjaan yang selama ini menopang ekonomi keluarganya.

(Suara NTB/ars)

Eksportir NTB Ketinggalan Momentum Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis angka ekspor hasil tambang sedemikian besar, berbeda halnya dengan hasil Sumber Daya Alam (SDA) non tambang. Pengusahanya ketinggalan moment karena belum maksimal memanfaatkan penguatan dolar terhadap rupiah.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, Selasa (18/7) mengatakan, mendorong kerajinan atau sumber daya alam lainnya yang diolah di NTB (selain tambang) dapat diperbanyak. Sebab, tingginya harga dolar bisa meningkatkan nilai jual produk.

“Kami tidak tahu apa persoalannya, gerabah juga tidak nampak dalam data ekpsor impor yang kami terima dari

pihak Bea dan Cukai,” ungkap Wahyudin.

Mestinya dengan menguatnya dolar ini, pengusaha atau eksportir non tambang dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Data BPS menunjukkan, nilai ekspor Provinsi NTB selama bulan Juli 2015 sebesar US$ 229.500.156. Nilai tersebut meningkat 167,27 persen dibandingkan dengan

keadaan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 85.868.149.

Peningkatan tersebut menurutnya disebabkan meningkatnya nilai ekspor barang tambang/galian (non migas) pada Bulan Juli 2015 sebesar 117,13 persen. Di bulan Juli 2015 ini, ekspor sebagian besar ditujukan ke negara Jepang yaitu senilai US$ 107.392.161 (46,79 persen),

Philipina senilai US$ 84.746.910 (36,93 persen) dan Korea Selatan senilai US$ 37.222.674 (16,22 persen).

Jenis barang yang diekspor pada Juli 2015 senilai US$ 222.724.842 (97,05 persen) berupa barang tambang/galian non migas, senilai US$ 6.652.723 (2,90 persen) berupa gandum-ganduman serta senilai US$ 52.806 (0,02persen) berupa perhiasan/permata.

Sementara untuk kegiatan impor, nilai impor bulan Juli 2015 sebesar US$ 7.464.528, nilai ini turun 57,75 persen dibandingkan bulan Juni 2015 yang bernilai US$ 17.668.528.

Negara asal Impor terbesar

pada bulan Juli 2015 adalah Cina senilai US$ 3.645.231 (48,83 persen), Australia senilai US$ 1.336.049 (17,90 persen) dan Singapura senilai US$ 1.126.147 (15,09 persen).

Jenis barang impor, nilai terbesar adalah mesin-mesin / pesawat mekanik senilai US$ 4.621.450 (61,91 persen), benda-benda dari besi dan baja senilai US$ 1.740.693 (23,32 persen) serta bahan kimia organik senilai US$ 360.821 (4,83 persen).

“Impor ini sebagian besar datanya di Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat. Kemungkinan besar barang-barang Newmont,” demikian Wahyudin. (bul)

Nilai Transaksi Pasar Lelang Anjlok Rukiah Rahmayu (Suara NTB/bul)

18

Mataram (Suara NTB) Transaksi pasar lelang yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB anjlok. Penyebabnya, karena minimnya partisipasi buyer dari luar daerah.

Entah apa persoalannya, kegiatan pasar lelang yang dilaksanakan baru-baru ini di Mataram, hanya mampu menyedot transaksi mendekati angka Rp 400 juta. Padahal, dalam setiap kegiatan yang mempertemukan pengusaha produsen dan pengusaha-pengusaha besar baik dalam dan luar daerah ini, paling minim nilai transaksinya Rp 1 miliar.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Hikayat, S.Sos mengungkapkan, seperti biasanya, para buyer besar di dalam dan luar daerah selalu dihubungi. Baik secara langsung via telepon,

bahkan dengan berkirim undangan resmi.

“Kami tidak tahu persis persoalannya apa. Tapi informasinya, di seluruh Indonesia kondisinya memang begini sekarang,” katanya di kantor Disperindag Provinsi NTB, Selasa (18/7). Hikayat mengatakan, persoalan lesunya perekonomian secara nasional mungkin saja menjadi pemicu utamanya. Sebab beberapa buyer yang biasanya memborong komoditas agro yang ditawarkan di kegiatan pasar lelang, nampaknya tak sebergairah seperti lelang sebelumnya.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi juga mengaku dampak lesunya perekonomian nasional bisa dilihat dari nilai transaksi pasar lelang. Kendati demikian, yang paling penting menurutnya agar transaksi yang disepakati antara pengusaha produsen dengan pengusahapengusaha besar bisa riil.

“Tidak apa-apalah nilai transaksi kecil. Asalkan riil nilai transaksinya setelah disepakati di kegiatan Pasar Lelang,” ungkapnya.

Dari dalam daerah, pada kegiatan pasar lelang kemarin, tersedia banyak komoditas

agro di pengusaha produsennya.

Di antaranya kopi biasanya disiapkan sampai 100 ton, demikian juga dengan kemiri disediakan sebanyak 100 ton.

Namun sayangnya, hanya satu buyer yang melakukan transaksi pembelian. Disebut PT. Barokah Kayu Makmur dari Jawa Timur. Beberapa di antaranya yang dibeli, madu, kemiri, minyak kelapa, kopi luwak, ikan kerapu dan kapuk.

“Sepertinya pengusaha sedang wait and see, masih melihat situasi perekonomian. Akibatnya masih ragu-ragu melakukan transaksi pembelian,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

Akan Dibangun Sumur Bor di Kawasan Rawan Kering Mataram (Suara NTB) Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (NT) I melalui Satkernya akan menambah jumlah sumur bor di kawasan-kawasan pertanian rawan kekeringan. Delapan sumur bor akan dibangun hingga akhir tahun ini di Provinsi NTB. Sumur bor ini, menurut Kepala BWS NT I, Ir. Asdin Julaidy, MM, MT, Selasa (18/8), diprioritaskan di kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh jaringan irigasi teknis.

“Kebutuhan masih bany-

ak sebenarnya, cuma kemampuan untuk melaksanakannya hanya untuk delapan sumur bor yang kami prioritaskan untuk kawasan pertanian,” ungkap Ir. Asdin kepada Suara NTB. Di provinsi NTB terdapat sebanyak 600 sumur bor, tersebar di kawasan pertanian dan untuk kebutuhan air minum masyarakat. Tetapi tidak semuanya aktif, lantaran beberapa di antaranya sudah berusia tua, antara 15-20 tahun.

Sumur-sumur bor yang tidak aktif itulah yang diperhatikan dilakukan perbaikan.

Sumur bor ini dibangun

dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Sehingga dipastikan tak mengganggu ketersediaan air permukaan. Sumur bor ini lebih umum disebut air bawah tanah. Karena di kedalaman kurang dari 100 meter airnya tak diperkenankan untuk diambil.

Oleh karenanya, secara teknis pengeboran untuk lapisan I (kedalaman 0-20 meter) dilakukan pengecoran agar air permukaan (untuk pertanian dan air minum masyarakat) tidak terganggu.

“Sumur bor yang kita siapkan bukan sumur bor yang kedalamannnya 10 - 20 meter.

Kita ambil air bawah tanah di kedalaman 100 meter lebih agar air yang naik bukan air permukaan. Sehingga ketersediaan airnya cukup untuk kebutuhan pertanian, bahkan untuk kebutuhan minum masyarakat,” katanya.

Saat ini, BWS juga memberi atensi terhadap kondisi kekeringan yang saat ini disebut-sebut sedang melanda beberapa daerah di Provinsi NTB. Setidaknya, sumur bor yang dimaksud ini mampu mengurangi dampak kekeringan yang lebih luas. (bul)

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Masalah di Dikbudpora, Penjabat Bupati Didemo

Siap Bersinergi KEPALA Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ir. Zaini, menegaskan siap bersinergi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim yang baru Letkol. Inf. Musthofa. Sinergi yang selama ini dilakukan masih tetap fokus menjaga ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Lotim.

“Dandim yang lama, Letkol Arm.Rama HB sangat luar biasa dari segi kepribadian maupun ketika di lapan(Suara NTB/yon) gan berbicara mengenai Zaini pertanian. Kedekatan dengan masyarakat juga sangat baik, sehingga dengan dandim yang baru kita harus pacu lagi,” jelasnya saat dikonfirmasi usai sertijab Dandim Lotim di Pendopo Bupati belum lama ini.

Menurutnya, selain perang, tugas dari TNI saat ini adalah membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan sebagai aspek ketahanan negara. Alasannya, jika pangan tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi perebutan yang bisa berdampak kepada keamanan suatu negara. Sehingga, TNI pun punya peran membantu mewujudkan ketahanan pangan sebagai aspek ketahanan negara.

Berperannya TNI dalam membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Dalam waktu dekat ini Distannak Lotim akan menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk merealisasikan segala harapan dan cita-cita pemerintah maupun masyarakat. “Tanggal 21 mendatang kita akan mengadakan pertemuan dengan pengamat maupun dengan sejumlah pihak terkait lainnya termasuk bersama TNI. Sehingga, apa yang menjadi harapan kita bersama dapat tercapai,” jelasnya. (yon)

Gelar Dialog Pendidikan Karakter

Kemendikbud Pilih Kabupaten Lotim Selong (Suara NTB) Pendidikan karakter terus digaungkan untuk ditingkatkan. Rabu (19/8) hari ini Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar dialog interaktif bertemakan pendidikan karakter. ‘’Kegiatan akan dirangkai dengan menonton film yang juga bertema pendidikan karakter. Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih dengan menghadirkan (Suara NTB/dok) 600 guru dan 700 siswa,’’ Muhammad Munir ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Munir, Selasa (18/8).

Munir menjelaskan, gelaran kegiatan dialog interaktif dan nonton film digelar di enam lokasi di seluruh Indonesia. Di Indonesia bagian tengah dipilih Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, digelarnya kegiatan dengan tema pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai budaya, karena nilai budaya terus tergerus.

Nilai budaya, lanjutnya, harus tetap terjaga. Selain itu, nilainilai kearifan lokal yang kaya pendidikan karakter tertata dengan baik. Nilai budaya sebagai penguat dari karakter bangsa.

Karenanya, pada pembukaan acara akan ditampilkan kesenian daerah yang sarat muatan pendidikan karakter. (rus)

Enam CJH Lotim Batal Berangkat Selong (Suara NTB) Enam Calon Jamaah Haji (JCH) asal Lombok Timur (Lotim) dipastikan batal berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Tiga di antara CJH itu meninggal dan tiga lainnya mengundurkan diri.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Saefun Nasri, menyebut, CJH yang mengundurkan diri, karena alasan yang tidak dimengerti.

Padahal biaya perjalanan sebesar 2.962 Dolar Amerika (Suara NTB/rus) sudah dilunasi.

Saefun Nasri Gagalnya pemberangkatan enam CJH itu dipastikan tidak serta merta diganti oleh jemaah asal Lotim. Pasalnya, wewenang pergantian itu menjadi urusan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB. Pada musim haji 2015 ini, CJH Lotim yang akan berangkat awalnya 679 orang. Dari jumlah itu berkurang enam orang, sehingga tersisa 673 orang. Soal pengganti, ada cadangan dari yang ditetapkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB sebanyak 150 cadangan. Cadangan tersebut sudah dirangking berdasarkan usia.

Ditambahkan, 673 CJH Lotim ini terbagi ke dalam empat kloter. Sebagian besar merupakan kloter campuran, yakni tergabung dalam kloter 4, 5, 6 dan 10. “Hanya kloter 6 yang full dari Lotim,” ucapnya.

Kloter 4 yang pertama berangkat masuk asrama haji di Mataram tanggal 25 Agustus mendatang. Selanjutnya berangkat langsung ke tanah suci melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 26 Agustus 2015. (rus)

(Suara NTB/bul)

MEMANCING - Lalu lalang kapal motor penumpang di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa tak membuat warga yang hobi memancing terganggu. Mereka yakin memancing di dekat pelabuhan akan membawa banyak hasil tangkapan, karena banyak jenis ikan yang bisa diperoleh.

Kemenag Lotim Pusing Atur STF GBPNS Selong (Suara NTB) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim) H. Nasruddin mengaku pusing mengatur jatah Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang berada di lingkup madrasah.

Kepada wartawan di Gedung DPRD Lotim, Selasa (18/8), Nasruddin menyebut, besaran STF GBPNS Rp 250 ribu per bulan selama ini di Lotim hanya diberikan Rp 6.000 per orang. Sementara guru resmi di 600 madrasah, STFnya sebesar Rp 12 ribu.

Belum lagi, guru yang tidak resmi tercatat mencapai 20 ribu, karena belum terdaftar dalam database Kemenag sebagai tenaga guru di madrasah.

Membeludaknya jumlah guru madrasah ini disebabkan pihak madrasah semaunya mengangkat tenaga guru. Hal ini menyebabkan tiap tahun data guru di lingkup Kemenag tidak pernah valid. “Baru selesai kuliah langsung diangkat saja oleh pihak madrasah,” paparnya.

Diakui Kemenag, jumlah STF yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah guru yang ada di seluruh madrasah.

Alasan keterbatasan anggaran dan invalidasi data guru yang berubah-ubah.

Sementara itu, bicara Biaya Operasional Sekolah (BOS) di lingkup madrasah, diakuinya, sempat dikeluhkan guru-guru.

Pasalnya BOS selama tahun 2015 ini mengalami keterlambatan pencairan cukup lama, seperti pengakuan Kepala MTs MT Tirtanadi, Yakub sebelumnya menyebut empat bulan terakhir BOS tidak kunjung cair.

Menjawab hal itu, H. Nasruddin menyampaikan, ributnya keterlambatan pencairan BOS itu tidak saja terjadi di Lotim, tapi secara nasional.

BOS terjadi keterlambatan pembayaran, karena revisi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

Proses revisi itulah, katanya, memakan waktu cukup panjang. “Ini hanya masalah perubahan, sekarang sudah mulai dibayarkan dan lancar,”

jawabnya. Harapannya, ke depan tidak ada lagi revisi-revisi yang dapat menghambat realisasi pembayaran BOS madrasah. (rus)

ya di Banmus DPRD sudah merancang pembahasan jadwal guna memasukkan agenda sidang Raperda Penyertaan Modal PDAM. Namun dalam proses penjadwalannya, Banmus DPRD menerima rekomendasi dari Baleg (Badan Legislasi) DPRD yang mengarahkan raperda tersebut dibahas pada masa sidang 2016.

“Kami di Bansmus sudah gadang-gadang untuk membahas, tetapi keluarlah rekomendasi Banleg. Isi rekomendasinya bahwa Raperda Penyertaan Modal tidak terdaftar di Prolegda 2015, sehingga tidak bisa dijadwalkan,” kata Kardi.

Tanjung (Suara NTB) Meski baru memegang jabatan belum sebulan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ashari, SH, MH, sudah didemo. 11 pendemo yang berasal dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Bupati KLU. Meski Penjabat Bupati tidak ada di ruang kerjanya, massa tetap berorasi di depan Kantor Bupati.

Sejak pukul 09.00 Wita, 11 pengurus LSM berkumpul di depan gedung bioskop lama, Tanjung. Mereka langsung menyasar Kantor Bupati KLU. Tepat di halaman di mana Bupati/Wabup KLU parkir mobil dinas, massa yang dikawal aparat Polres (persiapan) KLU melakukan orasi. Di lokasi ini pula, sejumlah pentolan LSM itu melakukan aksi simbolik, yakni memotong ayam sebagai wujud gagalnya pemerintahan Djohan – Najmul (DJONA) periode 2010 – 2014.

Adapun materi orasi yang disampaikan oleh LSM, salah satunya, Sekretaris NPW KLU, Adam Tarpiin, menyangkut sejumlah kejanggalan anggaran yang teralokasi pada Dinas Dikbudpora KLU. Anggaran dimaksud mencakup, pengadaan buku tahun 2014 di Dikpora hingga menimbulkan utang bagi Pemda KLU sebesar Rp 5 miliar, alokasi anggaran APBD murni 2015 untuk perpustakaan dan RKB masing-masing di 6 Sekolah Dasar dan pengadaan tab mini yang berkedok peningkatan kualitas tenaga pendidik dapodik.

Adam mengakui, persoalan yang terjadi di Dinas Dikbudpora tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Ia berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan tersebut, karena pihaknya sangat yakin, data yang dihimpun tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah.

Terpisah, Sekdis Dikbudpora KLU, Adenan, S.Pd, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, mengatakan persoalan yang diungkap oleh

LSM tersebut pada dasarnya sudah selesai dan ada pula yang masih dalam proses pertanggungjawaban APBD. Dianggap selesai, karena pada konteks utang Rp 5 miliar Pemda KLU akibat pengadaan buku, telah dianggarkan oleh eksekutif dan disetujui oleh DPRD KLU. Menyangkut pengadaan buku itu sendiri, komisi-komisi dan Banggar di DPRD KLU bahkan sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan tidak memperoleh keterangan yang menyalahkan pihak dinas.

“Pengadaan buku itu kami tenderkan atas dasar adanya SK Gubernur yang bersedia memberi hibah. Tetapi pada prosesnya sampai tender selesai, hibah dari provinsi justru tidak bisa dicairkan, sehingga ini yang menimbulkan utang,” kata Adenan.

Lain halnya menyangkut dugaan penyalahgunaan anggaran pada rehab perpustakaan di 6 SD dan pembangunan RKB 6 SD lain di KLU, dijelaskan Adenan, pada prinsipnya mengalami mispersepsi dalam menelaah regulasi.

Bahwa, DPA APBD murni 2015 untuk rehab perpusatakaan dianggarkan sebesar Rp 115, 502 juta dan pembangunan RKB SD dengan DPA sebesar Rp 121,542 juta rupiah per sekolah. Terhadap proyek itu, pemerintah pusat kemudian menelurkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis No. 144/C/KP/2015 tentang Peratruan Dirjen Dikdas mengenai pengelolaan DAK Dikas 2015, mengatur batas anggaran yang boleh direalisasikan untuk kedua proyek tersebut. Untuk perustakaan tercatat juklak/juknis membatasi standar anggaran sebesar Rp 90,391 juta dan proyek RKB sebesar Rp 95,149 juta.

Adenan menambahkan, bahwa pada konteks realisasi perpustakaan dan RKB senilai Rp 90 juta lebih dan Rp 95 juta lebih itu, telah dieksekusi berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

“Termasuk di IKK ini, kami juga heran, karena KLU indeksnya terendah. Bandingkan dengan kabupaten lain yang indeksnya sampai Rp 100 juta,” pungkas Adenan. (ari)

H. Nasruddin

DPRD Lotim Kemarau, Bibit Pohon Harus Pertanyakan Sistem Tetap Dirawat Penanganan Kesehatan CJH (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Memasuki musim kemarau tahun 2015, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau masyarakat supaya tetap melakukan perawatan terhadap 300.000 bibit pohon yang sudah ditanam di sejumlah titik di Lotim. Apalagi usia bibit pohon sudah memasuki usia 6-7 bulan. Pasalnya, usia tersebut masih tergolong masih rawan dari kematian, termasuk dari ancaman musim kemarau tahun ini yang diprediksi cukup panjang.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (18/8), Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) pada Dishutbun Lotim, H.Suhermanto, mengungkapkan, bulan Februari lalu merupakan hari terakhir

penanaman bibit pohon dari 300.000 bibit pohon yang sudah disiapkan Pemkab Lotim. “300.000 bibit pohon itu merupakan sumbangan gratis dari pemerintah kepada masyarakat yang meminta. Itu sudah kita serahkan kepada masyarakat, dan saat ini bibit-bibit yang sudah ditanam pada musim hujan kemarin itu kita harapkan masyarakat bisa merawatnya dengan baik,” harapnya.

Belum lagi, bibit kayu yang sudah ditanam tersebut merupakan bibitbibit pohon pilihan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Karena, pohon yang ditanam itu terbagi dalam dua macam yakni yang ditanam di pinggir jalan untuk lingkungan hidup dan bibit pohon produktif khusus untuk lahan yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat.

Adapun, Jenis pohon yang ditanam itu baik untuk lingkungan hidup maupun bibit pohon produktif seperti gamelina, sengon laut, nangka, mahoni, trembesi dan lainnya. “Disamping untuk lingkungan hidup, pohon produktif juga disiapkan untuk kesejahteraan masyarakat. karena, usia 5-6 tahun pohon tersebut sudah bisa dipanen,” jelasnya.

Mengetahui manfaat pohon tersebut sangat besar mulai dari kayu maupun buahnya bagi pohon produktif, Pemkab Lotim melalui Dishutbun di anggaran tahun 2015 ini menargetkan akan menambah penanaman pohon yakni 100.000, sehingga menjadi 400.000. Sementara, lokasi pengambilan bibit juga aka ditambahkan satu dari tempat pengambilan biasa di Kedome Kecamatan Keruak dan Kumbang Kecamatan Masbagik. (yon)

H. Suhermanto (Suara NTB/yon)

Sempat Muncul, Raperda Penyertaan Modal Raib Lagi Tanjung (Suara NTB) Anggaran penyertaan modal untuk Perusda PDAM Lombok Utara, sempat mencuat pada agenda masa sidang tahap kedua (Mei – Agustus) 2015. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Banmus DPRD akhirnya kembali mencoret rencana pembahasan dana penyertaan itu dari jadwal.

Sehingga dana Rp 2,5 miliar penyertaan modal dari APND pun potensial menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Ketua Banmus DPRD KLU, Kardi, kepada Suara NTB, Selasa (18/8), mengakui pihakn-

Halaman 4

Upaya Banmus untuk memperjuangkan raperda sejatinya sudah cukup maksimal. Sebagaimana dijelaskan Kardi, usai menerima rekomendasi dari Baleg DPRD, pihaknya mencoba merespons kembali agenda pembahasan raperda dengan menyelipkannya di jadwal pada masa sidang ketiga tahun 2015.

Hanya saja, kata dia, kemungkinan jadwal pembahasan Raperda PDAM masuk di agenda masa sidang ketiga, sangat tergantung dari kesepakatan pada rapat gabungan pimpinan (ragapim) DPRD antara unsur pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-

fraksi di DPRD. “Jadwal ini bisa dibahas di masa sidang ketiga, asalkan ragapim ke depan meminta kepada Banleg DPRD untuk menjadwalkan. Tetapi saya ragu apakah ragapim akan berjalan maksimal, karena kesibukan teman-teman di unsur pimpinan fraksi maupun anggota DPRD cukup padat,” ujarnya.

Kardi berkesimpulan, pada konteks penganggaran untuk Perusda PDAM tersebut pihaknya akan melihat perkembangan sesuai mekanisme yang ada. Jika tidak bisa dianggarkan pada masa sidang ke 3, maka pihaknya

dengan terpaksa akan mengusulkan penjadwalan sidang Raperda PDAM pada masa sidang pertama 20156.

“Baleg juga tidak berani spekulasi karena ini menyangkut produk hukum Perda. Memang idealnya, jadwal pembahasan raperda harus masuk melalui Prolegda,” sambungnya.

Ia melihat masa sidang ke 2, sangat padat jadwal. Sehingga, kecil kemungkinan Raperda Penyertaan modal dapat dibahas pada tahun 2015 ini. “Apalagi ini menjelang Pilkada, banyak anggota dan pengurus fraksi tidak bisa bertemu, karena alasan politik,” pungkasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Komisi II DPRD Lombok Timur (Lotim) meminta klarifikasi kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) mengenai sistem penanganan kesehatan Calon Jamaah Haji (JCH). Tidak hanya itu, Komisi II juga meminta klarifikasi dari Dinas Kesehatan (Dikes) terkait besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), obat-obatan maupun tenaga medis yang mengurus CJH. Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajri mempersoalkan tidak adanya tenaga dokter asal Lotim yang diberangkatkan mendampingi CJH. Hal itu dinilai sebuah langkah kemunduran. Keberadaan para dinilai sangat terbatas untuk mengurus keberadaan pasien. Ia sebutkan, satu orang dokter minimal menangani 22 pasen.

Di samping itu, ujarnya, peranan dokter saat prosesi pelaksanaan ibadah haji adalah memberikan penyuluhan kesehatan. Disadari bagi masyarakat Lotim, saat berangkat memunculkan dampak psikologis yang luar biasa, sehingga perlu perhatian serius dalam penanganan kesehatannya.

Terkait haji juga, ketua Komisi II DPRD Lotim, H. L. Hasan Rahman menambahkan dalam urusan penanganan kesehatan jamaah harus bisa fokus. Dalam arti, fokus memperhatikan kondisi kesehatan jamaah. Tenaga medis dan dokter yang dikirim harus betul-betul profesional, sehingga saat melaksanakan CJH bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk. Komisi II juga menanyakan BPIH yang besarannya mencapai Rp 36 hingga Rp 42 juta.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kemenag Lotim, H. Nasrudin mengemukakan, besaran BPIH musim haji tahun 2015 ini sebesar 2.962 Dolar Amerika. Sementara jumlah

rupiah, katanya, tergantung nilai tukar. Pasalnya, tiap hari terjadi perubahan kurs dolar terhadap rupiah. Soal tenaga medis jamaah haji ada 4 orang yang dipastikan bukan dibiayai dari BPIH, tapi langsung dari APBN. Mengenai penanganan kesehatan CJH, Sekretaris Dikes Lotim, dr. Made Pradnya, menyebut, tahun ini tidak ada jatah dokter yang dikirim dari Lombok Timur. Lotim hanya mengirim empat perawat.

Namun, tenaga dokter yang dikirim benar-benar profesional. Di mana menjadi pendamping itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, sudah pernah bertugas di puskesmas dan rumah sakit, termasuk harus sudah melewati seleksi ketat.

“Sekarang ketat seleksi dokter,” ucapnya.

Tidak adanya yang dokter asal Lotim yang diberangkatkan, karena tidak ada yang lulus dalam seleksi. Para tenaga medis yang dikirim ditekankan harus mengedepankan tugasnya. Apalagi ke depan yang dikirim harus sudah haji, sehingga tidak meduakan tugasnya.

Soal obat-obatan, menurut Kepala Bidang P2P Dikes Lotim, Jamali tenaga medis sering membawa obat sendiri ke tanah suci. Harapannya ada komunikasi dengan Kemenag untuk pengadaan obat.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Lotim, H. Saefun Nasri, mengutarakan, soal tenaga medis ini diseleksi melalui Kementerian Kesehatan. Biaya ditanggung oleh Kemenkes dengan DIPA sendiri. Meski tidak ada dari Lotim namun dipastikan sudah dipersiapkan dari kabupaten lain. Jika ingin ada dokter pendamping asal Lotim diharap bisa diusulkan melalui rekomendasi Bupati Lotim. (rus)

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Optimis Tepat Waktu KELUARNYA Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 52 tahun 2015, yang mengharuskan pemerintah daerah mengesahkan rancangan APBD 2016, satu bulan sebelum tahun anggaran 2015 selesai, menurut Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), H. Achmad Puaddi FT, SE, bukan jadi persoalan. Pihaknya optimis, APBD Loteng 2016 bakal ditetapkan tepat waktu. Dengan begitu, Loteng bakal terhindar (Suara NTB/dok) dari kemungkinan dijatuhi Achmad Puaddi saksi keterlambatan pengesahan APBD oleh pemerintah pusat.

Kepada Suara NTB, Selasa (18/8), Puaddi mengaku, saat ini pembahasan rancangan APBD Loteng 2016 belum dilakukan, karena usulan dari Pemkab Loteng belum masuk.

“Sekarang kita sedang fokus menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2015, belum sampai pada pembahasan APBD 2016,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya optimis pembahasan APBD Loteng 2016 bisa selesai sesuai target waktu yang ada. Walaupun memang ada keharusan untuk mempercepat pembahasan APBD oleh pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, pembahasan APBDP 2015 ditargetkan selesai akhir bulan Agustus ini. Dan, begitu selesai akan langsung dilanjutkan dengan pembahasan APBD 2016, sehingga akhir bulan November mendatang, APBD Loteng tahun 2016 sudah disahkan.

Sejauh ini, kata Puaddi, pihaknya belum melihat ada kendala berarti yang bisa menghambat proses pembahasan APBDP 2015 maupun APBD 2016, termasuk agenda pilkada sekalipun. Meski anggota Dewan saat ini harus membagi konsentrasi mensukseskan gelaran pilkada yang diamanatkan partai politiknya masing-masing. Fokus dan perhatian utama tetap pada tugas pokok sebagai wakil rakyat.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Loteng, Supriadi. Menurutnya, proses pembahasan dan penetapan APBD Loteng 2016 bisa selesai sesuai target waktu yang ada. Kendati pihaknya harus kerja ekstra keras lagi, karena mepetnya waktu pembahasan antara APBDP 2015 dengan rencana pembahasan APBD 2016. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK Dilarang Pemda

Kembangkan Kawasan Mandalika

Bahan Kimia Berbahaya Diduga Bebas Diperjualbelikan di Sekotong

Bupati Loteng Minta ITDC Serius

Giri Menang (Suara NTB) – Peredaran bahan kimia berupa mercury (air raksa) untuk bahan campuran pengolahan batu emas di daerah Sekotong tidak terkendali.

Bahan kimia berbahaya ini diduga bebas masuk dan diperjualbelikan oleh penambang liar di daerah itu. Imbas dari bahan kimia ini pun diduga telah merambah ke masyarakat. Pasalnya, sejumlah warga diduga terkontaminasi zat ini.

Menurut salah seorang penambang, bahan kimia berupa air raksa dan sianida bisa dengan mudah dibeli di toko emas yang ada di daerah Sekotong. Pasalnya, bahan ini dijual bebas di toko dan pengepul. Harga air raksa per kilogram bervariasi, ada yang dijual Rp 350-400 ribu per kilogram, namun ada juga dibeli dengan harga tinggi Rp 1 juta ke atas tergantung kualitasnya.

“Biasanya kalau eceran kita beli di sesama penambang, harganya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu, sedangkan kalau yang di toko mahal bisa mencapai Rp 1 juta

ke atas,” tutur penambang yang enggan dikorankan namanya itu.

Ia sendiri menduga toko yang memperjualbelikan bahan untuk mengolah batu emas itu tak berizin resmi. Artinya, izin dari pemda khusus untuk menjual bahan kimia tidak ada. Karena bahan kimia ini bebas diperjualbelikan antarpenambang.

Lantas dari mana bahan kimia itu dipasok? menurutnya, bahan kimia itu diduga dipasok dari daerah Jawa. Biasanya para penambang dari daerah itu membawa barang itu masuk ke Sekotong, lalu diperjualbelikan ke para penambang. Bahkan katanya, ada jaringan khusus yang memperjualbelikan bahan kimia ini.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Budi Dharmajaya menyampaikan terkait peredaran bahan kimia seperti air raksa, termasuk limbah B3 yang dilarang beredar di daerah Sekotong.

Pemda Lobar telah lama membuat surat edaran tidak memperbolehkan peredaran

air raksa di daerah setempat.

“Kalau ada yang memperjualbelikan, berarti itu ilegal,” tegas Budi.

Selain itu, Budi menegaskan, izin pejualan bahan kimia tidak ada kewenangan di daerah, namun ada dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Terkait pengawasan peredaran bahan kimia, pihaknya bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan aparat keamanan. Bahkan tambahnya, sudah ada pelaku yang diproses hukum dan sudah di pengadilan. “Sudah ada diproses hukum itu, bahkan sudah masuk di pengadilan,”terangnya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Sekotong, I Nyoman Adnyana Putra, mengaku, pihaknya terus memberikan sosialisasi terkait penggunaan bahaya bahan kimia. Ia mengakui, hasil penelitian kerjasama dengan sebuah lembaga, bahwa memang ada beberapa warga diduga suspect terkontaminasi bahan kimia jenis air raksa. “Itu masih dirahasiakan identitasnya,” katanya. (her)

Warga Hentikan Pembangunan Proyek Perumahan

(Suara NTB/dok)

AKTIVITAS ILEGAL - Inilah salah satu lokasi pengolahan hasil tambang di Sekotong yang diduga menggunakan banyak zat kimia berbahaya. Pemerintah daerah perlu segera turun tangan, karena aktivitas ini mencemari lingkungan.

Penjabat Bupati, Normal Suzana Dinilai Tepat

(Suara NTB/her)

HENTIKAN - Merasa tak dilibatkan, warga Dusun Dua Pelet menghentikan pembangunan proyek perumahan di Kuripan. Mereka menuntut pengembang melibatkan warga sekitar, karena tidak ingin hanya jadi penonton.

Tunggu SPMK dari Pemda

Pengembang Tetap Lanjutkan Proyek Perumahan PNS Giri Menang (Suara NTB) – Di tengah polemik yang terjadi antara DPRD dengan eksekutif terkait rencana proyek pembangunan perumahan PNS di Gapuk Gerung, pihak pengembang PT Lombok Citra Utama (Locita) tak terpengaruh. Pengembang perumahan akan tetap melanjutkan pengerjaan proyek 700 lebih unit rumah dalam waktu dekat.

Melalui kuasa hukumnya, Tony Hobang menegaskan pihak pengembang memastikan pembangunan perumahan tinggal selangkah lagi. “Kami hanya menunggu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), selanjutnya mulai,” terangnya, Selasa (18/8).

Adanya persoalan di eksekutif dan legislatif, ujarnya, sudah clear dan dewan mendukung. Ia mengaku, surat permohonan SPMK telah diajukan kepada pemda. Tapi, pengajuan itu belum mendapat balasan dari pemerintah. Selain mengajukan SPMK, perusahaan yang beralamat di Mataram ini sudah meminta kepada pemda untuk bertemu dan akan menyampaikan progress terbaru dari rencana pembangunan perumahan PNS. Untuk membahas pelaksanaan pembangunannya, pihaknya berencana ingin bertemu Asisten II Setda Lobar. Pihaknya ingin membahas masalah harga tanah, karena harus disesuaikan lagi. Apalagi dari hasil perhitungan terbaru satu are harganya Rp 17 juta.

Ia menegaskan, perusahaan tidak berani memakai perhitungan appraisal lama. Sebab, harga perhitungan lama satu are tanah Rp 7 juta. Bagi PNS yang mendaftar sebagai konsumen, mereka akan disubsidi untuk uang muka dari bantuan Bapertarum sebesar Rp 4 juta ditambah lagi Rp 20 juta untuk pembayaran tanah dengan bentuk pinjaman selama 15 tahun. Nantinya, para konsumen akan mengangsur Rp 266 ribu per bulan. (her)

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, SH, meminta pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) serius menggembangkan kawasan Wisata Mandalika Resort. ITDC tidak boleh setengahsetengah menjalankan komitmennya mengembangkan kawasan wisata andalan Loteng tersebut.

“ITDC Harus serius dan tidak ada alasan untuk tidak serius dalam hal ini,” ujar bupati menanggapi ketidakjelasan rencana groundbreaking pembangunan hotel di kawasan Mandalika, beberapa waktu lalu.

Diakuinya, saat ini masyarakat Loteng masih menunggu keseriusan ITDC mengembangkan kawasan Mandalika yang sudah lama dinanti-nanti. Pihaknya tidak ingin, harapan dan kepercayaan masyarakat diciderai pihak ITDC. Menurutnya, kepastian rencana pengembangan kawasan Mandalika dinilai penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat sudah mulai luntur, dikhawatirkan akan bisa memicu persoalan di tengah masyarakat. “Ini yang tidak kita inginkan. Jadi ITDC harus menunjukkan keseriusanannya mengembangkan kawasan Mandalika. Demi men-

jaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L Putria, mengaku kalau kepercayaan masyarakat Loteng, khususnya masyarakar di lingkar kawasan Mandalika sudah mulai tidak percaya dengan komitmen dan janji ITDC mengembangkan kawasan Mandalika. Hal itu memicu kian menguatnya wacana agar pengelolaan kawasan tersebut diambilalih oleh pemerintah daerah. “Melihat progress pengembangan kawasan Mandalika yang masih tidak jelas, dukungan agar lahan di kawasan Mandalika diambilalih pemerintah kian menguat,” sebutnya.

Mengingat, rencana pengembangan kawasan tersebut sudah begitu lama digaungkan.

Tapi hingga kini belum nampak ada perkembangan yang mengembirakan. (kir)

TNI Terjun Tangani Kekeringan di Sekotong

Merasa Tak Dilibatkan

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan warga dari Dusun Dua Pelet, Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) menggelar aksi protes terhadap pihak PT Varindo Lombok Inti (PT VLI) Selasa (18/8). Warga menghentikan permulaan pembangunan 300 unit perumahan milik PT. Varindo Lombok Inti (VLI). Aksi warga ini menyusul pihak pengembang yang diduga tidak melibatkan warga dalam proyek itu. Warga ingin dilibatkan dalam pengadaan bahan material pembangunan perumahan.

Pantauan koran ini, puluhan warga berkumpul di sekitar lokasi proyek. Mereka melakukan aksi penghentian di lokasi proyek perumahan sampai aspirasi mereka ditindaklanjuti.

Munawar, perwakilan warga menyatakan, warga menuntut agar pihak PT. VLI memperhatikan warga sekitar dengan cara memberi jatah untuk pengadaan bahan material.

“Warga tidak dilibatkan, kami ingin agar dilibatkan, karena jangan warga hanya menjadi penonton saja,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuripan Haeruman menegaskan pihak PT. VLI sudah mengantongi surat rekomendasi dari pihak kecamatan. Hanya saja, pihak pengembang belum memperoleh surat izin untuk memulai pekerjaan. “Rekomendasi sudah ada, hanya surat izin mulai pekerjaan yang belum ada,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, perwakilan PT. VLI, Kusnardi menegaskan, pihaknya terbuka untuk melibatkan warga sekitar pada proyek itu. Namun, jelasnya, warga harusnya berkoordinasi dengan PT Chandra selaku pihak yang mengerjakan proyek tersebut. “Kami terbuka kok kepada masyarakat dalam proyek ini,” ujarnya.

Menurut rencana pembangunan rencananya akan dilakukan Oktober tahun ini. Di mana, aktivitas penimbunan di lokasi baru dilakukan sejak dua hari yang lalu. (her)

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Mencuatnya nama Drs. H. Lalu Normal Suzana, sebagai salah satu calon Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) pascaberakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati (wabup) akhir bulan November mendapat respons positif kalangan DPRD Loteng. Pasalnya, sosok pria yang kini masih menjabat sebagai Wabup Loteng ini dinilai sebagai pilihan yang tepat dalam memimpin Loteng pada masa transisi kepemimpinan daerah pascagelaran Pilkada Loteng tahun ini.

“Tidak ada alasan bagi kami (Dewan Loteng) untuk menolak kalau ia (Normal Suzana, red) ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Loteng,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Selasa (18/8). Bahkan, pihaknya akan sangat mendukung kalau kemudian Normal Suzana, benar-benar ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Loteng nantinya.

Alasannya, sosok Normal Suzana sudah cukup berpengalaman memimpin Loteng.

Paling tidak selama lima tahun terakhir.

Dan, untuk memimpin Loteng dimasa transisi, butuh pemimpin daerah yang paham dan mengerti seluk-beluk daerah ini.

Kalau menunjuk figur lain, tentu akan beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya, persoalan adaptasi. Karena pastinya, penjabat bupati harus melakukan penyesuaianpenyesuaian di tempat tugasnya yang baru. “Tapi kalau menunjuk Normal Suzana, persoalan adaptasi tidak akan menjadi masalah,” tandasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Samsul Qomar, Normal Suzana juga sudah terbukti dan teruji dalam meredam berbagai potensi kon-

flik yang terjadi selama lima tahun terakhir di Loteng. Apalagi pada masa transisi pasca gelaran pilkada mendatang, rentan memicu potensi munculnya konflik di tengah masyarakat, sehingga untuk meredam itu, butuh sosok pemimpin yang paham kondisi daerah.

Meski demikian, pihaknya hanya bisa memberikan pandangan saja. Keputusan akhir terkait siapa Penjabat Bupati Loteng ada di tangan Gubernur NTB. “Siapapun yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Loteng itu sepenuhnya kewenangan Gubernur NTB. Kita tidak bisa intervensi. Tapi kalau yang ditunjuk Normal Suzana, akan lebih baik,” timpal politisi asal Partai Demokrat ini.

Terpisah, Ketua DPRD Loteng, H. Puaddi FT, SE, terkait hal yang sama enggan memberikan komentar. Alasannya, kewenangan menunjuk penjabat bupati Loteng ada di tangan gubenur. Sementara pemerintah kabupaten dan DPRD hanya bisa menerima. “Tentunya kita berharap Penjabat Bupati Loteng yang ditunjuk nanti adalah yang terbaik. Masalah siapa, kita terima apapun keputusan pak gubernur,” ujarnya.

Selain figur Lalu Normal Suzana, ada beberapa nama yang disebut-sebut masuk dalam calon penjabat Bupati Loteng. Di antaranya Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi, Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Drs. H.L. Syafi’i, MM dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Drs. Lalu Bayu Windya. Sementara, Bupati dan Wabup Loteng akan meletakkan jabatannya tanggal 27 November mendatang. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Bencana kekeringan di Lombok Barat (Lobar), khususnya di kawasan Sekotong mulai berdampak ke lahan pertanian milik petani. Di Desa Kedaro, ada 100 hektar lahan padi, jagung dan kedelai yang terkena kekeringan hingga mengalami gagal panen. Petani pun mengusulkan ke pemda agar diganti dengan bantuan pangan subsidi berupa beras.

Untuk penanganan kekeringan ini, aparat TNI dari Koramil 1606-06 Sekotong pun terjun membantu melakukan penanganan. Salah seorang petani dari Desa Kedaro, Samiun mengaku luas lahan pertanian untuk menanam padi, jagung dan kedelai di sekitar desa itu ada ratusan hektar.

Lahan yang digarapnya saja ada 30 hektar kacang dan 25 hektar jagung. “Total hampir 100 hektar lahan alami kekeringan akibatnya gagal panen,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Belum lagi, katanya, lahan di dusun lain yang luasnya juga lumayan terkena kekeringan.

Tanaman yang mengalami gagal panen itu, jelasnya, terpaksa dijadikan pakan ternak.

“Tidak bisa diselamatkan, karena tidak ada air,”imbuhnya.

Kepala Dusun Lendang Guar ini menyatakan, terkait kejadian gagal panen ini pihaknya sudah mengusulkan proposal ke Kantor Ketahanan Pangan di kabupaten dan provinsi untuk bisa memperoleh bantuan beras.

Terpisah Danramil 1606-06 Sekotong, Kapten Inf. Kiswahudin, menyatakan, di Sekotong saat ini lahan pertanian sawah di tujuh desa mengalami kekeringan kecuali Desa Gili Gede. Pihaknya membantu petani untuk mendapatkan bantuan, pihaknya sudah mendaftarkan lahan pertanian yang dilanda kekeringan itu kabupaten dan pusat.

“Ada 7 desa yang mengalami kekeringan sudah kami daftar untuk bisa dibantu, luasnya mencapai ratusan hektar,” katanya.

Ditambahkan, berkat pengawalan petani oleh TNI dalam proses penanaman hingga panen terdapat peningkatan produksi, sebelumnya hanya 34 ton per hektar, naik menjadi 6,3 ton per hektar. Aparat mengawal petani tidak saja proses tanam hingga panen, namun juga sampai penjualan ke Bulog. Para petani didorong agar menjual hasil panen ke Bulog supaya petani tidak merugi. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Halaman 6

Pemkab Sumbawa Tolak Pengalihan Jalur Samota Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya mediasi atas keberatan PT Ladang Arta Buana (LABU) yang meminta pengalihan jalur proyek jalan Samota masih belum menemui titik terang. Pemkab tetap menolak permintaan perusahaan yang berlokasi di desa Penyaring tersebut. Untuk itu masalah ini akan dilaporkan ke Kementerian PUPR. Kuasa hukum PT. LABU dan PT. Danitama Land, Kusnaini S.H usai mediasi dengan Pemkab, Selasa (18/8), menuturkan, pada prinsipnya perusahaan tetap mendukung pembangunan jalan samota dan segala bentuk pembangunan investasi di Sumbawa. Namun permohonan pengalihan jalur yang diajukan perusahaan sudah jauh hari sebelumnya, sebelum tahapan pelaksanaan. Hanya tidak pernah mendapat jawaban resmi dari pemerintah.

Dalam hal ini pemkab pun tetap menolak permintaan perusahaan sehingga pihaknya mengkonsultasikan masalah ini ke Kementerian PU. Agar mendapat solusi dari masalah ini.

“Jadi sekarang kita menunggu keputusan pusat. Kita berharap permintaan kami dapat diakomodir,” terang Kusnaini.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kabid Aset Setda Sumbawa, Varian Bintoro mengatakan pemkab menolak permintaan perusahaan dengan alasan program pembangunan jalan Samota sudah masuk dalam tahap pelaksanaan. (arn)

KEKERINGAN Tidak semua warga yang bermukim di area tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Sekongkang, KSB, yang memperoleh efek manfaat dengan keberadaan tambang itu.

Sebagian warga masih senang bercocok tanam, seperti halnya seorang anak petani sedang menyiram tanaman tomat akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian di sekitar area tambang ini, akhir pekan lalu. Air diperoleh melalui mesin sedot air dari sungai setempat.

Penetapan APBDP Sumbawa Terancam Molor

Hindari Defisit, Pemda KSB Kurangi Program Taliwang (Suara NTB) Sejumlah program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2015 dipastikan akan hilang. Pemerintah memastikan akan melakukan pemangkasan di APBD Perubahan untuk menghindari terjadinya defisit anggaran.

“Akan dilakukan pemangkasan sejumlah program di APBD Perubahan untuk menghindari terjadinya defisit,” cetus (Suara NTB/bug) Asisten II Pemda KSB, H. Masyhur Yusuf Masyhur Yusuf, ST kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Menurutnya, pada APBD Perubahan nanti pemerintah mengupayakan akan memposisikan anggaran menjadi nol.

Caranya dengan menyeimbangkan antara sumber pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun anggaran. “Makanya kita pangkas program yang kira-kira tidak bisa kita biayai sampai akhirnya anggaran yang kita punya sama dengan program yang akan kita jalankan di sisa tahun anggaran 2015,” timpalnya.

Meski saat ini belum melakukan pemangkasan, namun Masyhur memberikan sedikit bocoran terkait program-program yang kemungkinan besar akan hilang di APBD Perubahan mendatang. Di antaranya proyek pembangunan gedung kesenian dan proyek pembangunan sayap kanan gedung DPRD KSB kemungkinan besar menjadi korban dari kebijakan untuk menghindari defisit anggaran tersebut. “Dua proyek itu kemungkinan akan kita copot dulu. Kita juga melihat dari sisi waktunya juga. Karena ini proyek fisik yang besar, sementara waktunya mepet sampai akhir tahun apalagi mau musim hujan. Jadi bagusnya kita pending dulu untuk sekarang,” paparnya.

Ia mengaku pemangkasan program kerja di APBD Perubahan nantinya, bukan dalam arti penghapusan. Masyhur berjanji pada anggaran tahun 2016 mendatang programprogram tersebut akan kembali dimunculkan untuk dianggarkan. “Kita pending (tunda) saja. Toh ini kita lakukan karena target-target pendapatan kita di tahun ini tidak tercapai.

Nah ketimbang terjadi defisit, yah kita tunda dulu dan akan kita anggarkan di tahun berikutnya dengan asumsi, sumber-sumber pendapatan kita yang tahun ini bisa terealisasi di tahun depan,” urai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB ini.

Sementara itu ditanya jumlah defisit anggaran yang akan dialami oleh daerah, jika pemerintah tetap mempertahankan program-program yang telah disusun di APBD 2015?

Masyhur mengaku, jumlahnya cukup besar mengingat beberapa target sumber pendapatan yang hingga kini belum terealisasi juga nilainya sangat banyak. “Misalnya saja royalti Newmont yang kita targetkan sebesar Rp 70 miliar tapi baru Rp 10 miliar yang cair. Begitu juga dividen PT DMB yang kita target Rp 15 miliar. Jadi cukup besar defisit kita kalau kita tetap pertahankan program-program yang sudah kitar rencanakan di APBD murni,” imbuhnya. (bug)

Dugaan Korupsi Rumah Adat KSB

Sejumlah Saksi Mangkir Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejari Sumbawa terus melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah adat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun sejumlah saksi yang dipanggil mangkir, termasuk rekanan pelaksana proyek itu.

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq menyayangkan sikap eksekutif yang belum mengakomodir sepenuhnya usulan aspirasi masyarakat melalui program aspirasi DPRD. Sesuai kesepakatan awal, untuk diakomodir dalam APBD Perubahan tahun ini.

“Setelah kami hitung dan lakukan sinkronisasi ada sekitar Rp 16 miliar sisa anggaran dari program aspirasi teman-teman anggota Dewan 2014 lalu yang usulannya belum diakomodir eksekutif. Malah digunakan oleh eksekutif untuk program yang lain. Padahal kesepakatan sebelumnya, usulan yang belum masuk dalam APBD murni akan diakomodir melalui APBDP 2015. Namun dalam draf RAPBDP yang diajukan, nyatanya masih banyak usulan teman teman Dewan yang belum masuk,” cetus Rafiq, Selasa (18/8).

Sampai saat ini diakui Rafiq sinkronisasi masih deadlock. Dewan tetap bersikukuh agar sisa anggaran Rp 16 miliar program aspirasi tidak digunakan eksekutif. Artinya harus mengakomodir usulan program masyarakat yang masuk melalui Dewan. “Anggota Dewan ini kan orang politik. Kita sudah berjanji dengan masyarakat untuk mengakomodir aspirasi mereka. Kalau kemudian tidak masuk, kita yang dianggap berbohong oleh masyarakat. Makanya kita desak eksekutif akomodir dulu usulan anggota, baru kita bahas lagi APBDP,” tandasnya.

Sementara itu Badan anggaran DPRD Sumbawa masih mencermati dan melakukan rasionalisasi terhadap draf rancangan APBDP seperti disampaikan Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, Selasa (18/8). Sejauh ini Banggar masih meneliti dan mencermati setiap usulan. Mana program prioritas yang mesti dituntaskan dalam tahun ini. Serta menghindari tumpang tindih program. Hingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Namun Budi optimis pembahasan RAPBDP dapat dirampungkan dalam bulan ini juga. Sekaligus menepis kekhawatiran keterlambatan penetapan APBDP berimplikasi terhadap molornya pengerjaan proyek fisik dan pelaksanaan program. “Tidak terlambat karena dalam bulan ini juga akan ditetapkan. Setelah itu bisa langsung dieksekusi. Makanya kita minta sekarang dikaji dulu agar mudah dalam pelaksanaannya,” tepis Budi. (arn)

(Suara NTB/bul)

Sugeng Hariadi

panggilan sebagai saksi terhadap tersangka Y. Sehingga di luar panggilan jaksa, Kadis Dikpora mendatangi Kejari untuk minta diperiksa. Menurut Kajari, pemanggilan terhadap sejumlah saksi, termasuk rekanan pemenang ini sudah dua kali dilakukan, yaitu pada saat penyelidikan satu kali, dan terakhir pada tahap penyidikan, yang saat ini tengah berjalan. Namun tak kunjung mengindahkan panggilan.

“Ini sudah panggilan kedua, mereka tidak datang tanpa ada keterangan, termasuk rekanan pemenangnya,” ujar Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH kepada Suara NTB, Selasa (18/8).

Sebelumnya Kadis Dikpora KSB juga sempat mangkir dari

Unsa Lepas 520 Mahasiswa Peserta KKL Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Samawa (Unsa) Sumbawa Besar melepas 520 mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Selasa (18/8). KKL angkatan XVII Unsa dengan mengangkat tema “Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan keberdayaan desa” ini dibagi dalam 20 kelompok. PKL akan berlangsung di enam kecamatan, masing-masing kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lopok, Unter Iwes dan Labuan Badas, Rektor Unsa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd dalam sambutannya mengatakan program KKL ini merupakan kontribusi dari mahasiswa terhadap masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam Tri Darma Perguruan tinggi yaitu berbakti kepada masyarakat. Dalam hal ini peran mahasiswa sangat penting, terutama dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa tempat KKL. Sehingga outputnya kedepan keunggulan desa bisa muncul dalam suatu daerah. Untuk itu, selaku pemilik wilayah diharapkan kepada Pihak kecamatan dan Desa untuk memfasilitasi serta memperhatikan tempat dan lokasi mahasiswa akan ditempatkan.

Serta mendukung bahan untuk mahasiswa dalam bekerja.

Pihaknya juga berharap kepada Pemda supaya bisa mendukung kegiatan KKL ini dari segi anggaran, bila perlu dianggarkan dalam APBD, mengingat selain menggunakan anggaran yang besar, kontribusi mahasiswa selama ini juga sudah banyak dilakukan dalam pembangunan daerah khususnya desa-desa tempat

(Suara NTB/ind)

PESERTA KKL - Rektor Unsa saat menyerahkan mahasiswa peserta KKL kepada pihak pemda, yang kemudian akan diteruskan ke pihak kecamatan maupun desa.

KKL. Inipun tak hanya untuk Unsa saja, namun terhadap perguruan tinggi lain yang ada di Sumbawa juga perlu di-support. “Oleh karena itu saya berharap, pemerintah dapat mensupport hal ini, untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian di Sumbawa. Supaya dampaknya bisa dilihat secara nyata,” imbuh Rektor.

Tak lupa Rektor juga berpesan kepada para dosen pembimbing untuk tetap mendampingi dan mengkoordinir mahasiswa selama proses KKL berlangsung. Selain itu mahasiswa juga diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku, menjaga nama baik Lembaga dan Mahasiswa di tengah masayarakat. Tak hanya itu Rektor juga berpesan agar mahasiswa tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai menyebutkan salah satu calon dalam proses KKL. “Kami minta mahasiswa tetap fokus dalam bekerja dan memanfaatkan program KKL untuk bisa berkiprah dan belajar

di tengah masyarakat, karena lab sesungguhnya Kampus berada di tengah masyarakat,” tukas Prof Ude, sapaan akrab Rektor Unsa ini.

Sementara Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir. H. Mustafah mengapresiasi kegiatan KKL yang dilakukan mahasiswa, khusunya Lembaga Unsa.

Diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik serta bisa memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya mahasiswa di tengah masyarakat, tentunya bisa mendapat pencerahan sekaligus cerdas. Staf Ahli juga berpesan supaya mahasiswa tetap berkomitmen dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa, terutama program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masayarakat secara merata. Sehingga keberadaan mahasiswa KKL dapat memberikan sumbangsih yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. (ind)

Sehingga pihaknya akan terus melakukan panggilan terhadap saksi tersebut untuk dimintai keterangan.

Khusus terhadap rekanan pemenang tender, diakuinya sudah dua kali dipanggil, yaitu pada saat penyelidikan dan penyidikan. Namun tak kunjung memenuhi panggilan. “Kita akan panggil terus sampai mau datang,” tukas Kajari.

Seperti diberitakan, sejauh ini pihak Kejari Sumbawa sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini dengan inisial Y. Selain itu, Kejari juga sudah melakukan penyitaan barang berupa kayu yang digunakan dalam pembangunan Rumah Adat di Taliwang, KSB. (ind)

ULP Berharap SKPD Segera Ajukan Dokumen Tender Taliwang (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, proses tender yang dilakukan pihaknya berdasarkan permohonan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana teknis program.

Pernyataan ini disampaikan kepala ULP KSB, Ahmad Zaini saat dikonfirmasi seputar jumlah proyek pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan tender hingga memasuki bulan Agustus ini. “Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing-masing SKPD itu ada. Tapi saya tidak hapal. Tapi yang jelas, yang kami tender sesuai permohonan SKPD masingmasing,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (18/8).

Ia mengatakan, dari seluruh permohonan tender yang masuk ke pihaknya dan telah dijalankan proses tendernya. Paling banyak berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Di dinas yang banyak mengadakan proyek fisik ini, hampir seluruh pengajuannya dalam proses dan beberapa di antaranya dinyatakan telah selesai. “Ada permohonan yang kita kembalikan ke Dinas PU itu karena dokumennya belum lengkap. Nah sampai sekarang belum dikembalikan lagi. Tapi yang lainnya semua berjalan dan sudah ada yang selesai,” timpal Ahmad Zaini.

Menurut Ahmad Zaini, untuk proyek fisik, saat ini menjadi waktu-waktu krusial diajukan untuk ditender. Ini dikarenakan sifat pekerjaan proyek fisik membutuhkan waktu yang cukup untuk pelaksanaannya. Sementara di sisi lain sekarang ini masa anggaran tahun 2015 semakin sempit.

“Kalau fisik itu idealnya tiga bulan. Nah sekarang ini sudah bulan Agustus, seharusnya pal-

(Suara NTB/bug)

Ahmad Zaini ing lambat yang proyek fisik sudah diajukan permohonan tendernya. Dengan begitu minimal September proyeknya sudah jalan dan berakhir di bulan Desember,” papar pria yang akrab disapa Jony ini.

Melihat kondisi tersebut, Jony pun mengimbau kepada seluruh SKPD yang merencanakan proram fisik agar bisa segera mengajukan permohonan pelaksanaan tender ke ULP setempat. “Kecuali memang ada rencana lain, misalnya akan membatalkannya dulu. Tapi kalau ada sebaiknya sekarang diajukan lebih baik,” cetusnya.

Ditanya seputar kemungkinan adanya proyek yang sedang berpores tender tetapi akan dibatalkan di APBD Perubahan?

Ahmad Zaini mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Sesuai fungsinya, ULP kata dia hanya bertugas melaksanakan proses tender seluruh program pengadaan sesuai permohonan SKPD. Sementara pembatalan atau jalannya program tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPD. “Tugas kami jelas hanya melakukan proses lelang.

Teknisnya ada di masing-masing SKPD,” tukas mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU KSB ini. (bug)

Kelebihan Dana Kampanye akan Diserahkan ke Negara Taliwang (Suara NTB) Para pihak yang akan menyalurkan sumbangan untuk dana kampanye pasangan calon jagoannya di Pilkada wajib mencatat hal ini. Bahwa nilai sumbangan para pihak kepada pasangan calon dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Yan Marli mengatakan, sumbangan untuk dana kampanye pasangan calon peserta Pilkada dibatasi jumlahnya. Untuk sumbangan yang berasal dari perorangan maksimal senilai Rp 50 juta dan dari kelompok atau perusahaan swasta maksimal sebesar Rp 500 juta. “Ini wajib dicatat bagi para penyumbang dan pasangan calon. Bahwa nilai sumban-

gan untuk kebutuhan kegiatan kampanye itu dibatasi,” terangnya kepada wartawan di sela menghadiri acara sosialisasi KPU KSB di Taliwang, Selasa (18/7).

Seluruh dana kampanye pasangan calon peserta Pilkada nantinya akan dilakukan audit oleh akuntan publik.

Berdasarkan audit tersebut jika ditemukan adanya kelebihan sumbangan dana kampanye, maka auditor akan menyampaikannya ke KPU setempat. Dan selanjutnya KPU akan menfasilitasi untuk dilakukan pengembalian ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Bukan dikembalikan ke pihak penyumbang.

Aturannya jelas diserahkan ke kas negara,” katanya.

Yan Marli pun men-

(Suara NTB/bug)

Yan Marli yarankan, bagi para pihak yang akan menyumbangkan dananya kepada salah satu pasangan calon peserta Pilkada agar tidak berlebihan. Mengingat ada keten-

tuan yang mengikat dan tegas yang mengatur soal jumlah maksimal sumbangan untuk biaya kampanye pasangan calon. “Jadi tidak dilarang menyumbang.

Hanya saja dalam aturan ada batasannya,” tegasnya sembari menambahkan jika pemberian sumbangan untuk dana kampanye juga dibatasi waktunya.

“Untuk waktu penyerahan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon dimulai sejak tanggal 27 Agustus atau tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai tanggal 5 Desember atau tiga hari sebelum hari pencoblosan.

Dan di luar pada hari-hari itu dilarang dan akan ada sanksi bagi yang melanggar,” tandas Yan Marli.

Selanjutnya ia menjelas-

kan, ada tiga bentuk jenis sumbangan yang diterima pasangan calon untuk kebutuhan kegiatan kampanye. Pertama dalam bentuk uang, kedua barang dan ketiga dalam bentuk jasa. Ketiga jenis sumbangan tersebut wajib dicatat dan dilaporkan oleh pasangan calon sebagai dana kampanyenya. “Kalau yang berbentuk barang dan jasa, pencatatannya nanti tetap dalam bentuk nilai uang. Nilai barang dan jasa itu nanti dikonversi sesuai dengan harga pada saat itu. Kan sumbangan dana kampanye itu adalah setiap hal yang memberikan keuntungan kepada pasangan calon. Nah bentuknya bermacam-macam, bisa uang tunai, barang atau jasa. Makanya semua harus dicatat dan dilaporkan,” tandasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polres Bima Kota Amankan Tunggu Kepastian Hukum 865 Liter Miras Kota Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima Kota mengamankan 865 liter minuman keras (miras) tradisional jenis sofi saat hendak diselundupkan ke wilayah Bima. Mirasmiras tersebut dipasok pelaku berinisial Sya (43) dari Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba, AKP H. Taufik saat ditemui Selasa (18/8), menyebutkan penangkapan 685 miras bersama pemilik tersebut dilakukan pada Senin malam. Penangka(Suara NTB/ist) pan tersebut saat miras saat H. Taufik baru saja tiba di pelabuhan rakyat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Bermula, katanya, saat pihaknya mendapat informasi akan adanya ratusan liter menggunakan perahu dari Flores. Anggota buser Sat Resnarkoba yang mendapat informasi langsung melakukan penyanggongan. Hingga akhirnya diketahui bahwa miras-miras dimaksud akan tiba pada Senin pukul 23.00 Wita.

“Setelah masuk kapal, kita langsung siapkan truk untuk mengangkut,” terang Taufik. Saat itu miras yang diamankan dikemas dengan 23 jeriken ukuran 35 liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter.

Saat itu juga, lanjutnya, miras bersama pelaku yang merupakan warga Desa Soro Kecamatan Lambu dibawa ke kantor Sat Resnarkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan, miras hendak diedarkan pelaku di wilayah Bima. Atas perbuatannya tersebut pelaku dikenakan UU Tipiring. Namun karena hanya dikenai UU Tipiring, pelaku kemudian diperbolehkan untuk pulang. “Dia dikenakan UU Tipiring dan langsung dipulangkan setelah diperiksa,” pungkas Taufik. (use)

400 Personel TNI Siap Amankan Pilkada Bima Bima (Suara NTB) Sekitar 400 personel aparat TNI tengah dilatih dan disiagakan untuk mengamankan pemilihan 9 Desember Pilkada Kabupaten Bima mendatang.

Komandan Kodim 1608 Bima, Letkol Arh Edi Nugroho, Selasa (18/8) mengatakan, untuk mengamankan pilkada Kabupaten Bima yang akan dilaksanakan pada Bulan desember mendatang, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah personil bahkan saat ini tengah dilatih. “Kita sudah siap dan sudah lakukan gladi kemudian dibuatkan posko dan cara pengamanan,’’ ungkapnya.

Kepada Suara NTB, Edi mengaku, tugas TNI selain perang dan menjaga keutuhan NKRI. Menjaga kamtibmas dan mem-back up tugas polisi juga bagian dari kerja TNI. “Pilkada ini saya akan kerahkan seluruh personel. Semua itu disiagakan untuk mengontrol pilkada,” katanya.

Edi mengatakan, persiapan pengamanan tersebut agar proses demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar. Sehingga pilkada yang jujur, adil dan demokrasi (Jurdil) bisa terlaksana. ‘’Kita selalu siap memberikan keamanan untuk masyarakat,’’ terangnya. ‘’Kalau kita dibutuhkan di Dompu, ya harus dibantu. Bahkan ke daerah lain,’’ sebutnya.

Khusus di wilayah Kabupaten Bima, kata Edi, TNI yakin bisa menjaga kamtibmas pada pilkada nanti. Karena seluruh personel, seperti Koramil dan Babinsa akan diikutsertakan. ‘’Koramil dan Babinsa kita fokuskan untuk pemantauan dan monitoring. Segala sesuatu yang terjadi mereka yang akan melapor,” akunya.

Untuk itu Edy mengimbau, para bakal calon bisa menjaga diri dan para pendukungnya. Tidak mengarahkan massa untuk saling menghujat atau black campaign. ‘’Kita ingin pilkada ini berjalan dengan baik. Tidak ada konflik,’’ pungkasnya. (uki)

Pemda Upayakan Warga Jatibaru dan Jatimengi Berdamai Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu terus mengupayakan perdamaian kedua warga yang terlibat perkelahian antarkampung di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa. Kendati upaya damai dilakukan, namun kedua warga sepakat untuk upaya penegakan hukum bagi pelaku penembakan dan pembakaran rumah warga.

Kapolsek Manggelewa, Ipda Abdul Haris kepada wartawan di kantor Pemda Dompu usai rapat upaya perdamaian yang difasilitasi Sekda, Selasa (18/8) mengatakan, kedua kelompok warga yang terlibat konflik sepakat untuk berdamai dan pihaknya tengah memfasilitasi untuk upaya damai.

Penandatanganan kesepakatan damai kedua warga di Dusun Jatibaru dan Jatimengi direncanakan dalam pekan ini. “Secepatnya dilakukan. Kita semula rencanakan besok, tapi karena (Rabu, 19/8) besok ada pemberangkatan jamaah haji dari Manggelewa dan Pekat, makanya kita undur,” kata Abdul Haris.

Kendati kesepakatan damai kedua warga dilakukan, dikatakan Abdul Haris, warga sepakat untuk menyerahkan pada proses hukum bagi pelaku penembakan dan pembakaran rumah. “Kalau penegakan hukum, mereka sepakat untuk tetap dilakukan penegakan hukum,” katanya.

Bahkan diduga pelaku penembakan dan pembakaran rumah warga sudah ditangkap aparat Kepolisian. Para pelaku juga telah dibawa ke Polda NTB untuk diproses penyidikan lebih lanjut. “Ada beberapa yang sudah diamankan dan dibawa ke Polda,” kata Haris yang meminta untuk konfirmasi lebih lanjut pada Kapolres Dompu selaku atasannya.

Sementara terkait rumah warga Jatibaru dan dusun Mekar yang dibakar, Abdul Haris mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan untuk dibantu pemerintah daerah.

“Ini yang sedang kita komunikasikan,” terangnya.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo, SIK yang dihubungi terpisah, enggan memberikan komentar karena kasusnya ditangani Polda NTB dan pihaknya hanya mem-back up. (ula)

Warga Bara Tutup TPA

Dompu (Suara NTB) Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bara ditutup warga hingga ada kepastian hukum dan dibebaskan pemerintah. Warga mengklaim lahan TPA tersebut miliknya dan dibuktikan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang dimenangkan Mukraman selaku penggugat.

Pemda meminta warga tidak menutup TPA Bara sebelum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

M. Guntur, ahli waris dari Ompu Kula kepada Suara NTB, Senin (17/8) malam mengungkapkan, pihaknya memagar akses jalan masuk ke lokasi TPA Bara karena lahan tersebut milik pihaknya dan tidak ada upaya penyelesaian oleh pemerintah. Berdasarkan hasil putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua atas gugatan perdata kepemilikan lahan dengan tergugat pemerintah daerah (Pemda) dimenangkannya. Bahkan usai pembacaan putusan di pengadilan tingkat pertama, pihak pengadilan mengingatkan biaya ganti rugi per hari sekitar Rp 1,250 juta bila gugatan dimenangkan penggugat, apabila lokasi sengketa tetap dimanfaatkan tergugat.

Namun ada kesan, lanjut Guntur, Pemda tidak ingin menyelesaikan dan terkesan berubah – ubah bahasa di antara pejabatnya. “Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, makanya kita pagari,” kata Guntur.

Guntur mengatakan, kasus

(Suara NTB/ula)

DIPAGARI - Seorang pengendara melintas di ruas jalan depan akses masuk ke TPA Bara yang dipagari warga sejak Minggu (16/8) sore. sengketa lahan di TPA Bara semula tidak ingin diselesaikan melalui proses peradilan dan cukup dimusyawarahkan.

Pemerintah berdalih karena tidak adanya alas hak berupa sertifikat atau sejenisnya. Tapi setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang dimenangkan penggugat, pemerintah justru belum mau menyelesaikan. “Karena lahan ini masih dalam status sengketa, makanya tidak

Dampak El Nino

Bima Berstatus Hari Tanpa Hujan Bima (Suara NTB) Akibat dampak El Nino, beberapa wilayah di Kabupaten Bima masih berstatus hari tanpa hujan (HTH). Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, sejumlah wilayah itu di antaranya Kecamatan Soromandi, Donggo, Madapangga, Monta, Palibelo dan Sape.

Kepala BMKG Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Dariyatno, Selasa (18/8) menjelaskan, El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) di samudera Pasifik sekitar Ekuator, khususnya di bagian Tengah dan Timur (sekitar pantai Peru).

Dijelaskannya, karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat terjadinya penyimpangan iklim. Dalam kondisi iklim normal, suhu permukaan laut di sekitar Indosia (pasifi equator bagian Barat) umumnya hangat dan karenanya proses penguapan mudah terjadi dan awan-awan hujan mudah terbentuk.

Namun lanjut Daryatno, ketika fenomena El Nino terjadi, saat suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian

Tengah dan Timur menghangat, justru perairan sekitar Indonesia umumnya mengalami penurunan suhu (menyimpang dari biasanya). “Akibatnya terjadi perubahan pada peredaran masa udara yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan-awan hujan di Indonesia,” jelasnya melalui grup WA Siaga Bencana Bima Dompu, kemarin.

Berdasarkan data BMKG, Provinsi NTB merupakan salah satu wilayah yang telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kekeringan terjadi sejak Mei lalu. Musim kemarau tahun 2015 lebih panjang dibandingkan tahun 2014 lalu sehingga awal musim hujan tahun 2015/2016 mengalami kemunduran. Pada tahun 2015 ini, fenomena El Nino mencapai level moderat dan menguat Agustus ini.

Di sebagian besar wilayah Indonesia, musim hujan baru diprediksi akan mulai November atau Desember. Kondisi kemarau akan menyebabkan masa paceklik atau gagal panek, sedangkan pada sektor kehutanan akan berdampak pada kebakaran hutan dan lahan.

Namun di balik imbas negatif dari kondisi itu, fenomena ini juga membawa dampak positif bagi sektor kelautan.

Karena suhu muka laut di wilayah Indoneia dingin sehingga dapat menambah populasi ikan sehingga tangkapan ikan dan potensi garam, juga meningkat. (use)

boleh dimanfaatkan oleh siapapun,” tegas Guntur.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH, Selasa (18/8) mengatakan, kasus TPA Bara hingga saat ini masih dalam proses hukum di MA untuk kasasi.

Kendati sudah dimenangkan penggugat di pengadilan tingkat pertama dan kedua, tapi kasus ini belum berkekuatan hukum tetap. “Sebelum

ada putusan berkekuatan hukum tetap, fungsi TPA tidak boleh dilarang. Itu asas hukumnya,” ungkap Haeruddin.

Ia juga mengungkapkan, keyakinannya untuk bisa memenangkan kasasi di MA berdasarkan memori kasasi yang diajukan pihaknya. “Kasasi dan banding bisa dilakukan dengan atau tanpa memori. Tapi kemarin kita ajukan kasasi dengan memori. Nanti hakim agung yang akan memeriksa kembali

perkaranya,” terang Haeruddin.

TPA Bara mulai ditutup Guntur dan keluarganya sejak, Minggu (16/8) sore dan hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Dampak dengan penutupan TPA Bara akan membuat sampah rumah tangga dalam kota tidak terangkut dan menimbulkan bau busuk.

Apalagi TPA Bara menjadi satu – satunya tempat pembuangan akhir yang disediakan Pemda Dompu. (ula)

Perambahan Hutan Jadi Ancaman Serius di Bima Bima (Suara NTB) Perambahan hutan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima masih marak terjadi. Hal tersebut berdasarkan pemantauan yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima.

Kepala Dishut Kabupaten Bima, Ir. H. Nurdin kepada Suara NTB, Selasa (18/8) mengatakan, umumnya perambahan yang terjadi seperti pengambilan kayu dalam kawasan hutan untuk kebutuhan sosial dan budaya. Selain itu digunakan untuk pagar rumah. Masyarakat tidak menyadari bahwa pertumbuhan kayu hanya beberapa sentimeter, dibandingkan dengan derasnya perambahan. “Perambahan masih marak terjadi. Itu dilihat hasil pengawasan kami dan laporan langsung masyarakat,” ucapnya.

Untuk mengimbangi

(Suara NTB/ist)

H. Nurdin kerusakan di kawasan hutan, pihaknya telah meluncurkan sejumlah program penanganan di antaranya inventaris batas hutan sehingga ada kepastian hukum mengenai batas. Selama ini, hal itu menjadi akar masalah di wilayah hutan.

“Baik itu batas fungsi hutan

atau pun batas hutan itu sendiri dengan penanda pal di sembilan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bima,” katanya.

Program lain kata Nurdin, yakni pengembangan lahan dan pengamanan daerah aliran sungai (DAS).

Program tersebut di antaranya meliputi reboisasi atau penanaman dalam kawasan hutan. Selain itu, penghijauan juga dlakukan dalam kawasan hutan dan area penggunaan lain. “Setiap tahun dilaksanakan, kami juga perhitungkan dan diperkirakan setiap musim hujan lebih awal kita persiapkan, minimal tiga bulan lebih awal,” ujarnya.

Nurdin menambahkan untuk pencegahan kebakaran hutan dilaksanakan agar jangan sampai terjadi kerusakan kawasan hutan baik perambahan hutan dan perladangan liar. (uki)

Kejari Bima akan Kembalikan Berkas Kasus Pengadaan Tanah Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima berencana akan mementahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dengan tersangka Syahrullah, SH, MH. Hal ini dilakukan lantaran Kejaksaan menganggap masih ada petunjuk yang belum terpenuhi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidsus, Dipo Iqbal, SH yang dikonfirmasi, Selasa (18/ 8) mengungkapkan pihaknya berencana akan mengembalikan berkas perkara dimaksud.

Namun rencana pengembalian ini belum dilakukan satu dua hari ini karena waktu untuk meneliti berkas dimaksud masih ada. Sesuai ketentuan, waktu untuk mempelajari berkas tersebut selama 14 hari sejak dilimpahkan. “Masih ada waktu tujuh hari, ini baru tujuh hari,” terang Dipo.

Dipo menyebutkan bahwa berkas tersebut rencanannya akan dikembalikan karena masih ada petunjuk yang belum terpenuhi seluruhnya. Di mana petunjuk yang dipenuhi belum menyentuh pada unsur pidana dalam kasus dimaksud. Lebih jauh lagi, petunjuk yang belum dipenuhi tersebut yakni terkait belum adanya keterangan ahli. “Saksi sudah ada, yang belum ada ini adalah keterangan ahli,” ujar Dipo.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Yerry T Putra

Dipo Iqbal

Ditanyai mengenai yang bersangkutan sudah diperiksa oleh BPKP dan terdapat kerugian negara? Dipo bersikukuh jika harus ada keterangan dari ahli yang menyatakan adanya kerugian dimaksud.

Sementara itu, Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra yang dikonfirmasi setelahnya mengatakan bahwa dari sisi yuris prodensi, kasus tersebut sudah lengkap karena sudah memenuhi unsur dua alat bukti. Cuma, masih ada kendala pertimbangan JPU yang meminta pemeriksaan ahli mengenai harga tanah. Namun menurutnya, jika sudah ada hasil audit, saksi ahli tidak perlu banyak-banyak.

“Suatu berkas ditingkatkan ke penyidikan kan sudah ada dua alat bukti yang,” terang Yerry.

Dia mengakui selama ini, berkas tersebut sudah tiga

kali dikembalikan oleh Jaksa.

Jika dikembalikan lagi, pengembalian tersebut akan menjadi yang keempat. “Yang jelas kita berani meningkatkan ke penyidikan itu karena dua alat bukti sudah terpenuhi, tersangka pun sudah mengakui,” pungkas Yerry.

Sebelumnya diberitakan, terkait proyek pengadaan lahan pengganti lahan SPMA milik Provinsi NTB ini, Pemkot Bima mengalami kerugian. Anggaran pengadaan tanah tersebut masuk dalam anggaran untuk kepentingan umum tahun 2014 sebesar Rp 900 juta. Khusus untuk pengadaan tanah dari adik mantan Asisten I, Syahrullah, SH, MH sebesar Rp 685 juta untuk 22,7 are. Berdasarkan hasil audit BPKP Mataram, ditemukan adanya kerugian dalam pengadaan dimaksud yakni sebesar Rp 685 juta. (use)

SUARA NTB

Rabu, 19 Agustus 2015

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

KPU Tunggu Rekomendasi Panwaslu Mataram (Suara NTB) Pilkada Kota Mataram masih dalam tahap sengketa. Setelah pasangan Sahaja (Salman dan Jana Hamdiana) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram terhadap keputusan menggugurkan Sahaja sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Mataram yang diusung oleh Partai Golkar. Tahapan apakah penyelenggaraan Pilkada dilanjutkan atau tidak, berada di tangan Panwaslu.

Ditemui di kantornya, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin mengungkapkan, keputusan apakah Pilkada dilanjutkan atau tidak, tergantung rekomendasi Panwaslu. Rekomendasi itu nantinya, akan dikonsultasikan ke KPU RI, apakah kembali melanjutkan Pilkada atau tidak. “Kita tung-

gu rekomendasi Panwaslu,” kata Asikin, Selasa (18/8).

Sejauh ini, belum ada keputusan dan otomatis tahapan Pilkada dihentikan seperti tes kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota, kampanye, debat publik serta penentuan calon sementara ditunda. Hanya saja, sengketa Pilkada dan evaluasi akan di-

lakukan. “Sementara ini kita sedang persiapkan sengketa dan evaluasi,” paparnya.

Asikin tetap bersikukuh bahwa keputusan menggugurkan Sahaja beberapa waktu lalu, telah sesuai dengan aturan dan mekanisme. Pasalnya, Sahaja diusung oleh Partai Golkar yang telah resmi mengusung pasa-

ngan AMAN (H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskana). “Kita tetap pada keputusan,” ujarnya.

Terkait tudingan KPU Kota Mataram tergesa - gesa mengambil keputusan? Ainul menanggapi dingin tudingan itu. Menurutnya, menjadi hak siapapun melakukan kritik. KPU memutuskan hal itu sesuai aturan. Sedangkan, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin hingga saat ini belum memberikan jawaban terkait sengketa Pilkada tersebut. Informasinya, tiga komisioner Panwaslu didampingi Bawaslu NTB, sedang melakukan konsultasi ke Bawaslu RI. (cem)

Gedung Evakuasi akan Dibangun di Bagek Kembar Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun gedung evakuasi di Kota Mataram tahun ini. Lokasi pembangunan disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir.H. Supardi telah dipilih di Bagek Kembar.

“Bagek Kembar adalah lokasi yang paling fix,” cetusnya.

Dalam pembangunan gedung evakuasi ini Pemkot Mataram hanya menyiapkan lahan. Supardi menyebutkan lahan yang disiapkan pihaknya sekitar 10 are. Sebelumnya Pemkot Mataram menyediakan dua lokasi; Penghulu Agung dan Bagek Kembar. Sebelum menentukan lokasi, tim dari BNPB datang ke Mataram untuk melakukan survei.

Terkait kapan rencana pembangunan ini dimulai, Supardi mengatakan belum mengetahui secara pasti. Tapi rancang bangun gedung tersebut telah selesai dibuat. Saat ini pihaknya hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat kapan pembangunan akan dimulai.

Pembangunan gedung eva-

kuasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Setelah pembangunan selesai baru diserahkan ke pemerintah daerah. Sebelum dioperasikan, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Mataram dengan pemerintah pusat terkait operasional gedung tersebut.

Setelah resmi diserahkan, biaya operasional gedung tersebut akan dibebankan kepada Pemkot Mataram. “Setelah dibangun akan diserahkan ke Pemkot Mataram dan akan menjadi asetnya Pemkot Mataram,” ujar mantan Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) ini.

Supardi menambahkan pembangunan gedung ini tidak terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Kendati demikian Kota Mataram sangat butuh dengan adanya gedung evakuasi tersebut. Apalagi dibangun di kawasan yang dekat dengan pesisir, menurutnya itu sangat tepat.

Kawasan pesisir Kota Mataram seperti di Ampenan maupun Sekarbela sangat rawan gelombang pasang. Hal yang paling dikhawatirkan adalah bencana skala besar seperti tsunami.

Gedung itu akan sangat

bermanfaat sebagai tempat tanggap darurat jika terjadi bencana. Pada saat darurat, warga bisa dievakuasi ke gedung tersebut sebelum dibawa ke tempat yang lebih

aman. “Sebelum sesuatu lebih besar terjadi, warga bisa kita evakuasi ke gedung tersebut. Setelah kondisi aman, baru kemudian mereka kita pulangkan,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/ars)

SUMPAH JABATAN - Pengucapan sumpah jabatan Ketua PN Mataram yang baru, I Made Seraman, SH, MH menggantikan Suhartanto, SH, MH, Selasa kemarin.

Ketua PN Janji Anti KKN Mataram (Suara NTB) Jabatan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Mataram berganti. Pejabat lama, Suhartanto, SH, MH diganti wakilnya, I Made Seraman, SH, MH. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Selasa (18/8). Suhartanto selanjutnya menjadi Ketua PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Sertijab dan pelantikan itu dipimpin Wakil Ketua PT Mataram, Gatot Suharnoto, SH, melibatkan rohaniawanHindu.Dibawahsumpah, I Made Seraman berjanji tidak akan melakukan paraktik terlarang, selama jabatannya sebagai orang nomor satu di lembaga peradilan itu. “Saya berjanji, tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata hakim kelahiran Singaraja, Bali 31

Desember 1960 ini.

Setelah disumpah, Made Seraman kemudian membaca pakta integritas, isinya seputar hal sama, bahwa akan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, menjauhi pelanggaran kode etik atau pun pidana.

Setelah membaca ikrar, prosesi serahterima palu dari Ketua PN lama Suhartanto ke pejabat baru I Made Seraman. Dengan demikian, pangkat dan golongan Made Seraman naik setingkat dari Hakim Madya Muda menjadi Hakim Utama Muda IVD dengan tunjangan jabatan Rp 23.400.000.

Pelantikan di aula PT Mataram itu dihadiri Penjabat Walikota Mataram, Hj. Selly Andayani, Kapolres Mataram, AKBP Bambang Sumitro, SIK, Kapolres Lombok Barat, AKBP Yulianus Yulianto, SIK, ada juga Dandim Lombok

Barat, Letkol Inf. Jarot Suharso.

Jaga Integritas Harapan muncul dari Komisi Yudisial (KY), dengan kepemimpinan yang baru, dapat mengemban tanggungjawabdenganpenuhtanggungjawab dan berintegritas serta transparan.“FigurKepalaPNyang baru bukanlah seutuhnya orang baru. Tentunya beliau tahu mana ruang ruang yang perlu diperbaiki dan diperkuat,” harap Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH. Dia juga berharap, kerjasama yang selama ini terbangun dengan lembaganya tetap terjalin dengan baik dan profesional. Dalam arti, tugas pihaknya memantau perilaku hakim demi menjaga marwah, tidak hanya hakim tapi pengadilan sebagai lembaga tempat masyarakatmencarikeadilan.(ars)

Lamban, PAW Bahrul Fahmi Giri Menang (Suara NTB) – Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun menyampaikan sampai saat ini surat dari pimpinan dewan terkait usulan Pemberhentian antara waktu (PAW) Bahrul Fahmi belum direspon PPP. Ia menilai PPP lamban merespon usulan itu. Sumiatun menyatakan, terkait PAW Bahrul Fahmi, Dewan menunggu dari partai bersangkutan, terkait siapa yang akan mengganti Bahrul Fahmi.

Pihaknya juga telah membahas pergantian pimpinan di komisi IV pascaditinggal oleh Bahrul Fahmi.

Sesuai aturan, terkait pergantian pimpinan, komisi IV akan bersurat ke ketua DPRD selanjutnya ketua DPRD akan melanujutkan

ke sekretariat Dewan untuk diproses. “Jadi nanti pimpinan komisi akan dilantik,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Lobar, HL. Saswadi mengakui, sejauh ini belum menerima balasan dari PPP selaku pengusul PAW terhadap Bahrul Fahmi. Pihaknya telah bersurat ke PPP, untuk segera mengajukan proses PAW bersangkutan karena demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dewan, khususnya Komisi IV. Dimana Bahrul Fahmi sebelumnya menjadi ketua Komisi IV “Kami sudah bersurat ke partai (PPP), tapi belum dijawab,” kata Saswadi. Sesuai ketentuan, yang mengusulkan adalah partai sedangkan Setwan memproses set-

elah ada surat dari partai.

Dalam proses PAW ini jelasnya, setelah menerima surat dari Partai, selanjutnya Setwan melanjutkan ke KPU untuk diproses. KarenadiKPUyangmengetahuiperolehan suara terbayak di bawah BahrulFahmi.Setelahitu,barulahditetapkan siapa calon pengganti dan selanjutnya dilakukan pelantikan.

Dikonfirmasi teprisah, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah menampik jika pihaknya lamban memproses PAW Bahrul Fahmi. Sejauh ini pihaknya belum menerima putusan dari Kejaksaan terkait kasus Bahrul Fahmi. “Kami baru terima surat dariSetwanduaharilalu,tapikami belum terima putusan dari Kejaksaan,” akunya. (her)

Rabu, 19 Agustus 2015

SUARA NTB

Gubernur memotong tumpeng berbahan dasar penganan lokal, pada kegiatan tasyakuran peringatan HUT RI ke70, di Pendopo Gubernur, Senin (17/8) malam.

Penganan Lokal di HUT RI Ke-70 Mataram (Suara NTB) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB ikut memeriahkan dan mensukseskan perayaan HUT RI yang ke-70 tahun. Dalam berbagai kegiatan, penganan lokal selalu dikedepankan sebagai sajian utama.

Pada kegiatan tasyakuran di Pendopo Gubernur, Senin (17/8) malam, sesuai pelaksanaan upcara penurunan bendera sore, seluruh tamu undangan tanpa terkecuali dijamu dengan berbagai sajian penganan lokal.

BKP Provinsi NTB tetap menunaikan perannya mensosialisasikan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di setiap kesempatan. Bulan Citra Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB, sebanyak 22 hotel dilibatkan untuk berkreasi menyajikan menu.

Kolaborasinya, hotel menyediakan lauk, BKP menyiapkan produk-produk menu non beras. Misalnya nasi ubi, nasi jagung dan nasi pisang. Di kegiatankegiatan seperti inilah, diharapkan penganan lokal dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat.

Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, menegaskan, penganan lokal adalah alternatif diversifikasi karbohidrat, guna mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi NTB. Pada kegiatan Karnaval Bulan Budaya Selasa kemarin, BKP juga ikut berpartisipasi mensosialisaikan berbagai jenis penganan lokal, serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KPRL).

Ketahanan pangan masyarakat, dalam hal ini ketahanan pangan rumah tangga merupakan pilar utama ketahanan pangan. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak mengaktualisasikan upaya peningkatan gizi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan. “KPRL sebagai kepedulian kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kecukupan pangan rumah tangga.�

Dengan kegiatan KPRL, Hartina berharap bisa menciptakan lingkungan hijau dan peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Petani sejahtera, lingkungan terjaga, rumah tangga bahgia, ekonomipun terjaga.

Sehingga akan tercipta rumah tangga petani yang sejahtera dan desa yang berkecukupan pangan. (bul/*)

Kreasi penganan lokal

Halaman 9

Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penyebaran Aliran Sesat Warga Kedaro Butuh Gedung SMA WARGA Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) membutuhkan keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adanya SMA ini bisa sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak lulusan SMP sederajat di daerah itu. Pasalnya karena tidak ada sekolah, anak-anak setempat banyak yang putus sekolah, karena tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Kepala Desa Kedaro L. Hamzan Wadi, menyebut, jum(Suara NTB/her) lah lulusan SD dan SMP di Hamzan Wadi daerah itu tiap tahun meningkat. “Kalau sumber muridnya ada SMP dan ada sekolah lain yang tiap tahun jumlah lulusannya rarusan murid,” tuturnya pada Suara NTB, Senin (17/8).

Ia menjelaskan, jumah SD di daerah itu ada beberapa yang menjadi penyuplai anak murid ke SMP. Di daerah itu ada satu SMP dan Satap, namun akan ditutup. Akan tetapi siswa dan siswi lulusan dari SMP sederajat ini tidak melanjutkan, karena tidak ada SMA. Lulusan SMP ini kebanyakan terpaksa tidak melanjutkan, karena jauhnya lokasi sekolah. Namun ada sebagian yang mampu melanjutkan sekolahnya di Lembar dan Gerung.

Pihaknya telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait rencana ini, waktu itu pihak desa setempat pernah menemui Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah untuk membahas masalah ini. Waktu itu, ia mengusulkan agar dilakukan penerimaan tahun ini, namun dinas belun mengizinkan. “Rencananya tahun depan,”ujarnya. Warga katanya sangat berharap adanya sekolah itu, pasalnya anak murid banyak yang tidak melanjutkan sekolahnya, karena tidak ada gedung SMA. (her/*)

Dikpora Lotim Minta Aktivitas Siswa Diawasi Selong (Suara NTB) Mewaspadai adanya siswa yang terlibat dalam aliran sesat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau seluruh sekolah terus menggodok mental dan pengetahuan para siswa.

Pasalnya, usia sekolah khususnya setingkat SMA merupakan lahan yang paling empuk untuk mempengaruhi pikiran siswa. Di mana, usia SMA merupakan masa yang ingin tahu siswa cukup tinggi dan masih labil.

“Usia SMA merupakan lahan yang paling empuk untuk mempengaruhi pikiran siswa, karena di usia tersebut merupakan masa transisi dari muda ke dewasa,” terang Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, Selasa (18/8).

Adanya kondisi ini, Bambang berharap supaya pengawas, guru terlebih orang tua harus terlibat dalam mewaspadai paham maupun adanya aliran sesat yang mengincar kalangan pelajar. “Memasukkan anak ke tempat-tempat pengajian di tengah-tengah masyarakat juga harus selek-

tif,” ujarnya mengingatkan.

Lemahnya pemahaman masyarakat termasuk siswa terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya kerap kali menjadi pemicu cepatnya seseorang terjerumus dalam paham maupun aliran-aliran yang bisa merugikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan di-

(Suara NTB/yon)

Wirno Bambang Karmeda

Ponpes Nurul Hakim, Lahirkan Santri yang Disiplin dan Mandiri

Ponpes Harus Terbebas dari Unsur Politik KEBERADAAN lembaga pendidikan seperti pondok pesantren (ponpes) seringkali dimanfaatkan oleh elite-elite tertentu untuk keperluan politik sesaat. Padahal sebagai lembaga pendidikan, harusnya ponpes bisa terbebas dari kepentingan politik tersebut.

Direktur Mains Institut For Education and Development, Lalu Maksum Ahmad, M.PdI, mengingatkan agar pengasuh ponpes dapat memisahkan diri dari kepentingan politik. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam arena pertarungan politik praktis dapat menciderai independensi yang dimiliki dunia pendidikan.

“Yang harus diperhatikan oleh para pengelola lembaga pendidikan dalam semua levelnya ialah jangan sampai ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis,” terangnya, Selasa (18/8).

Ia mengaku jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak yang dihelat Desember mendatang, semua hal bisa saja terjadi, termasuk di dalamnya politisasi terhadap dunia pendidikan demi keuntungan politik calon kepala daerah.

Tidak heran, dengan potensi menyumbangkan suara cukup besar baik dari santri dan jama’ah ponpes, para calon dan elite parpol akan berlomba-lomba mendekati dan memburu pengaruh yang dimiliki oleh para pimpinan lembaga pendidikan, seperti kepala yayasan atau pimpinan pondok pesantren.

Atas dasar itu, pengasuh ponpes harus mewaspadai gerakan-gerakan yang mencoba melakukan politisasi terhadap dunia pendidikan. Implikasi keterlibatan ponpes ke dalam politik praktis kata Maksum ialah tidak saja dapat merusak independensi para penghuni lembaga pendidikan tersebut, akan tetapi juga dapat membuat hubungan di antara para penghuninya menegang.

“Selama ini konflik yang terjadi di antara sesama penghuni ponpes seringkali mengorbankan proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, kepentingan itu yang harus dipertahankan,” tambahnya.

Dalam berpolitik, ujarnya, ponpes harus berpolitik secara proporsional. Artinya, ponpes bukan dilarang untuk berpolitik akan tetapi mereka harus menakar porsi politiknya. Artinya, jangan sampai akibat dari larut dalam berpolitik mengabaikan hal penting dari proses belajar yang di dalamnya. (dys)

harapkan dapat lebih berperan aktif memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, terutama pemberian pelajaran agama, memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan terhadap siswa. Termasuk dengan melakukan lomba cerdas cermat maupun lainnya.

“Minuman keras juga merupakan aliran sesat, tidak hanya dalam penyebaran agama saja.

Sehingga, itulah yang menjadi tugas baik bagi tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman kepada siswa mulai dari penggodokan, pengetahuan, mental, kejiwaan maupun yang lainnya,” tambahnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

OLAH - Siswa SMKN 2 Mataram mengolah sampah jadi barang berharga. Hasil karya siswa ini banyak dicari wisatawan dari luar daerah sebagai oleh-oleh.

Siswa SMKN 2 Mataram Olah Sampah Jadi Barang Berharga Mataram (Suara NTB) Keberadaan sampah sering dipandang tak bermanfaat dan menjadi barang kotor yang tidak memiliki nilai apa-apa. Fatalnya, sampah kerap dianggap mengganggu, bahkan sebagai penyebab terjadinya banjir. Namun hal itu tidak berlaku bagi siswa di SMKN 2 Mataram. Di tangan kreatif mereka, sampah berhasil diolah menjadi berbagai barang berharga dan mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Pembina siswa pada SMKN 2 Mataram Hj. Nurnia, menyebut berbagai jenis sampah plastik dan botol minuman bekas, telah diolah para siswa dan disulap menjadi barang-barang rumah tangga yang bernilai ekonomis tinggi, seperti menjadi tas, topi, baju, inke, karpet dan hiasan lampu. Hal itu tentu bermanfaat bagi Kota Mataram terlebih sampah telah menjadi

persoalan utama pemerintah.

“Keinginan untuk mengolah sampah berawal dari banyaknya sampah di lingkungan sekolah. Hampir tiap hari berbagai jenis sampah ada di sini.

Melihat kondisi tersebut, kami berinisiatif untuk mengolahnya menjadi barang-barang berharga yang bisa digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain tentunya mempunyai nilai ekonomis,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (18/8).

Lebih jauh Nurnia menambahkan bahwa apa yang dilakukan pihaknya tidak lain agar kreativitas para siswa dapat tumbuh dan terasah dengan baik, sehingga nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian bagi siswa pasca lulus.

Selain bermanfaat bagi perkembangan kreativitas siswa, barang-barang hasil ola-

han sampah tersebut sangat bernilai ekonomis. Nurnia mengaku barang-barang hasil olahan sampahnya sering dibeli untuk digunakan sebagai cinderamata ketika ada tamu dari luar.

“Barang-barang kita sering digunakan jadi cinderamata kalau ada tamu yang berkunjung, selain itu turis mancanegara juga sering mencari barang-barang kita seperti Jepang,” terangnya.

Sementara untuk memperoleh sampah yang akan diolah, Nurnia mendapatkannya dari sekitar sekolah dan disetorkan di Bank Sampah yang digunakan untuk menampung sampah. Selain itu, Ia juga melakukan kerjasama dengan para pemulung sampah.

“Kita beli sampah di pemulung, harganya berbeda bila dibandingkan dengan pada umumnya. Kita beli jauh lebih tinggi untuk membantu para pemulung juga,” terangnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Salah satu kelebihan para santri yang mondok di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat (Lobar), adalah tingkat kedisiplinan mereka yang tinggi.

Hal itu tidak terlepas dari program ponpes setiap hari.

Seperti belajar Kitab kuning, solat berjama’ah setiap hari, mengaji Al Qur’an dan lainnya.

Selain itu, keunggulan lain ialah mereka dapat membangun hubungan dengan santri lain yang berasal dari daerah yang berbeda-beda seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat Pimpinan Ponpes Nurul Hakim, TGH. Drs. Lalu Ahmad Busyairi, MA, mengaku para santri diwajibkan mengikuti kegiatan khusus mengaji kitab kuning (takhassus). Mereka diajarkan berbagai macam pengetahuan agama oleh para pendidik yang tidak hanya pernah menimba ilmu di tanah air melainkan berasal dari berbagai lulusan luar negeri seperti Maroko, Yaman dan Arab Saudi.

Materi kitab kuning yang dipelajari pun sangat beragam di antaranya menyangkut berbagai problematika kehidupan seperti kitab ushuluddin (akidah), fiqih, Bahasa Arab meliputi nahwu dan sharaf dan berbagai kitab kuning lainnya.

“Pengajaran takhassus ini wajib bagi para santri, tentu harapannya ialah lahir generasi yang mampu memahami dan mengamalkan ajaranajaran agama serta berlaku disiplin,” terangnya.

Busyairi berharap agar

para santri lulusan Ponpes Nurul Hakim mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang ilmu tidak hanya pengetahuan umum, namun juga agama. Harapannya, mereka nantinya menjadi cendekiawan-cendekiawan muslim yang intelek dalam berbagai bidang ilmu dan mampu berhadapan dengan perkembangan dunia yang serba dinamis di tengah-tengah masyarakat.

Diakuinya, secara keseluruhan aktivitas para santri berkutat pada mengaji dan bersekolah. Di waktu pagi, para santri mulai mengaji kitab kuning, setelah itu baru mereka bersekolah, seperti halnya sekolah-sekolah lainnya. Di samping mempelajari agama, mereka juga mempelajari pelajaran umum.

“Setiap pagi dimulai pasca para santri menunaikan Shalat Subuh, mereka sudah siapsiap untuk mengaji kitab kuning dengan dipandu oleh seorang ustadz sampai sekitar jam 07.00. Baru setelah itu mereka siap-siap untuk sekolah. Mengaji kitab kuning akan dimulai kembali pada sore harinya sekitar jam 04.00,” ujarnya.

Busyairi menyebut belajar dengan sistem nyantri seperti itu dapat menjadikan santri mandiri dan disiplin yang tentunya dapat menjadi modal bagi para santri ke depannya.

Apalagi masalah yang dihadapi pada era sekarang ini adalah hilangnya kemandirian dan kedisiplinan, sehingga menyebabkan ketergantungan pada orang dan bangsa lain. (dys)

Ikuti Ajang ’’ASEAN Skill Competition’’

Disosnakertrans Lotim Siapkan Lima SMK Selong (Suara NTB) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lotim menunjuk lima sekolah yang akan mewakili Lotim dalam ajang ASEAN Skill Competition tahun 2015 mulai dari tingkat provinsi, nasional maupun tingkat ASEAN. Menurut Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disosnakertrans Lotim, M. Supriyadi, lima SMK yang sudah ditunjuk itu adalah sekolah-sekolah yang sudah memiliki program sesuai kriteria kreativitas siswa. Misalnya, program perhotelan, pariwisata maupun elektronik yang di dalamnya terdapat beberapa bidang keahlian, seperti tata boga, tata busana, bangunan

(Suara NTB/yon)

M.Supriyadi maupun yang lainnya. ‘’Lima SMK yang berhasil lolos untuk mengikuti ajang ASEAN Skill Competition tahun 2015, di antaranya SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN

1 Sikur, SMKN 1 Pringgabaya dan terakhir SMKN 1 Kotaraja,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Sementara, katanya, penyeleksian yang dilakukan di tingkat provinsi dilakukan pada awal bulan September, tingkat nasional November dan puncaknya tingkat ASEAN pada bulan Desember mendatang.

Adanya pembinaan secara terpusat itu, ujarnya, di masa akan datang akan terlihat letak keahlian siswa, termasuk di tingkat ASEAN akan terlihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. “ASEAN Skill Competition ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi MEA 2015, karena Lotim merupakan penyumbang TKI terbanyak. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, pokok permasalahannya akan diketahui,” katanya. (yon)

Kurang Diminati, Pemilihan Duta Bahasa Mataram (Suara NTB) Pemilihan Duta Bahasa 2015 yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi NTB kurang diminati masyarakat.

Hingga Selasa (18/8), jumlah pendaftar baru berjumlah 40 orang sejak dibuka awal bulan Juli lalu dan akan ditutup tanggal 20 Agustus mendatang.

Bila dibandingkan dengan

pendaftar tahun lalu, jumlah pendaftar mencapai 200 orang.

Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa, Hartini, SPd, membenarkan minimnya jumlah peminat untuk mendaftarkan diri mengikuti pemilihan duta bahasa. Padahal pendaftaran sudah dibuka hampir sebulan lebih dan mendekati waktu penutupan.

Salah satu penyebab minimnya pendaftar, karena di saat bersamaan perguruan tinggi sedang libur. “Tahun kemarin sampai 200 pendaftar, kalau sekarang kendalanya karena mahasiswa sedang libur, pendaftaran bertepatan dengan libur kampus. Dulu kita jemput bola ke kampus-kampus, tapi sekarang mereka lagi libur,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (18/8).

Namun Hartini mengaku pihaknya optimis jumlah pendaftar akan mencapai tar-

get 100 peserta, karena masa pendaftaran masih menyisakan dua hari lagi.

Diakuinya, sosialisasi dilakukan panitia untuk menarik pendaftar sudah dilakukan sejak awal Juli. Strateginya pun beragam baik menggunakan media elektronik, spanduk dan sosialisasi ke kampus-kampus seperti tahun lalu. Nantinya, para pemenang duta bahasa akan menjadi mitra kerja Kantor Bahasa NTB. Nantinya, peserta harus mengikuti tes UKBI yang merupakan tes wajib bagi setiap peserta, mereka juga akan diberikan sejumlah materi kebahasaan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kebahasaan dan berbagai program-program lainnya. Hasilnya, bagi peserta dengan nilai tinggi dinyatakan berhak melanjutkan kompetisi dan masuk final. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Atlet yang Lolos PON Harus Lakukan Persiapan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan kegiatan Pelatda Sentralisasi Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016 akan diselenggarakan pihak KONI NTB lewat Pelatda Rinjani, Januari 2016. Karenanya, atlet yang lolos PON tahun 2015 diminta untuk tetap meningkatkan latihan sehingga atlet lebih siap menghadapi PON Jabar 2016.

Pernyataan ini disampaikan Andy kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (18/8) guna menjawab pertanyaan beberapa atlet cabor yang lolos PON Jabar 2016. Pasalnya

sampai saat ini mereka belum dipanggil oleh KONI NTB untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi PON. “Kita (KONI NTB) akan melaksanakan Pelatda Sen-

tralisasi untuk atlet yang lolos PON di Pelatda Rinjani tahun 2016 mendatang. Kegiatan Pelatda Rinjani akan kita mulai gelar awal Januari hingga PON Jabar 2016,” ucap Andy.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, belum lama ini terdapat beberapa atlet yang sukses meraih tiket PON Jabar 2016, diantaranya adalah atlet golf, Tonico Anggara dan Muhibin Ansori. Selain itu ada juga atlet atletik dan menembak. Ketiga cabor itu belum lama ini mengingatkan KONI NTB untuk segera memanggil atlet yang lolos PON mengikuti pelatda persiapan PON. Menjawab hal itu Andy men-

gatakan semua atlet yang lolos PON di tahun 2015 akan dipanggil untuk mengikuti Pelatda Rinjani yang akan digelar mulai Januari hingga mengikuti PON Jabar 2016. Dijelaskannya, kegiatan Pelatda Rinjani nanti akan melibatkan seluruh atlet yang telah dinyatakan resmi lolos PON oleh PB PON dan PB cabor. Dalam hal ini semua biaya yang mengenai hal Pelatda Rinjani akan menjadi tanggungjawab KONI NTB.

PBSI Berencana Variasikan Pasangan Ganda Demi Mental

Sebelum menjalani Pelatda Rinjani bulan Januari 2016, Andy Hadianto mengingatkan sejumlah atlet yang lolos PON agar tetap mempersiapkan diri menghadapi PON. Dalam hal ini para atlet yang dinyatakan lolos PON harus tetap menjalani latihan desentaralisasi di masing-masing cabor, karena di awal Bulan Januari 2016 nanti pihak KONI NTB akan memanggil semua namanama atlet yang lolos PON

guna persiapan mewakili NTB di PON Jabar 2016.

Untuk diketahui target KONI NTB di PON Jabar 2016 adalah meraih 15 medali emas. Target itu diharapkan bisa direalisasikan oleh para atlet-atlet unggulan NTB yang memiliki prestasi terbaik nasional, sementara itu bagi atlet yang belum berhasil meraih medali di Pra-PON diharapkan bisa tampil lebih baik di PON 2016. (fan)

Benteke Menginspirasi Kemenangan Liverpool

Jakarta (Suara NTB) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berencana menerapkan variasi pasangan atlet-atlet sektor ganda pelatnas dalam latihan dan kejuaraan agar mental atlet lebih terbangun.

“Saya sudah sampaikan ke Eng Hian agar latihan Greysia/ Nitya diperlakukan berbeda dengan bermain bersama pasangan atlet laki-laki lebih banyak,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Rexy Mainaky di Jakarta.

Rencana variasi pasangan sektor ganda PBSI itu dilatarbelakangi kekalahan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari dari pasangan Tiongkok Tian Qing/Zhao Yunlei serta Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dari Zhang Nan/Zhao Yunlei dalam putaran semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 di Jakarta.

“Saya juga sudah berbicara dengan Richard agar pemain tidak selalu berlatih pada sektor ganda campuran. Jika memungkinkan, pemain dapat bermain pada ganda lain. Sebelum Olimpiade, kalau perlu, pemain bermain dua pertandingan ganda agar terbiasa,” kata Rexy.

Rexy mengatakan atlet-atlet pelatnas yang telah menempati peringkat puncak dunia seringkali menghadapi persoalan psikologis dibanding masalah teknis saat menghadapi lawan sesama pemain unggulan.

“Tontowi/Liliayana pasti sudah tahu cara bermain Zhang/ Zhao seperti apa. Begitu pula sebaliknya. Tinggal bagaimana keyakinan mereka saat bertanding. Saya sudah sampaikan ke Tontowi agar cara bermain dan cara berpikir seperti pada game kedua semifinal. Itu demi Olimpiade. Jika bermain dan berpikir seperti game ketiga, lupakan Olimpiade,” katanya.

Rexy menilai Praveen Jordan yang berpasangan dengan Debby Susanto pada ganda campuran juga perlu banyak konsultasi dengan pelatih untuk menentukan pola permainan saat bertanding. “Praveen dari segi pola, dia tidak dapat kesabaran. Riky/ Richi sering turun pola permainannya. Itu lebih bayak faktor mental dan kepercayaan diri,” kata Rexy.

Sementara pada nomor ganda putri, lanjut Rexy, pasangan Tiongkok juga telah mengetahui kekuatan Greysia/Nitya sehingga dapat melakukan serangan yang mematikan pada menitmenit terakhir.

“Zhao kemarin melawan dengan pelan-pelan tidak terburuburu. Tapi saat menit terakhir, dia melakukan smash. Mungkin kecepatan Greysia tidak dapat ditambah. Greysia dan Nitya harus banyak latihan dengan atlet-atlet putra,” kata mantan atlet yang pernah berpasangan dengan Riky Soebagja itu.

Meski berencana memvariasikan pasangan atlet ganda, Rexy menambahkan penggantian pasangan perlu perencanaan yang matang dengan mengetahui perolehan poin atlet-atlet yang diproyeksikan menuju Olimpiade. (ant/bali post)

Liverpool Manajer Liverpool Brendan Rodgers melayangkan pujian kepada Christian Benteke yang mencetak gol kemenangan ketika melawan Bournemouth dalam laga lanjutan Premier League yang digelar di Stadion Anfield, Selasa dini hari kemarin.

Rodgers menaruh harapan kepada Benteke untuk makin mempertajam lini depan Liverpool.

Ia terus menunjukkan tren positifnya di Stadion Anfield, karena dalam empat laga Premier League di Anfield, Benteke telah mengemas tiga gol.

“Saya beranggapan penampilannya mampu menginspirasi tim secara keseluruhan,” kata Rodgers sebagaimana dikutip dari laman NDTV Sports.

“Ia mampu menguasai bola dengan baik, membaca pertandingan secara cermat, dan membuat dinamis pergerakan tim di lapangan. Anda dapat menyaksikan sendiri penampilannya yang demikian menawan.”

“Semuanya itu didukung lantaran ia memiliki kekuatan dan ketangguhan fisik yang memadai. Ia mampu menjalin kerjasama apik bersama dengan Coutinho untuk merangsek pertahanan lawan.”

“Pergerakannya mampu membuat tim memiliki peluang mencetak gol. Penampilannya benar-benar membuka dimensi baru bagi tim secara keseluruhan,” kata Rodgers.

Kemenangan Liverpool ini mengantarkan The Reds berada di posisi ketiga, karena kalah selisih gol dari Manchester City dan Leicester City. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

MELOMPAT - Christian Benteke melompat untuk merayakan keberhasilannya mencetak gol kemenangan ketika Liverpool mengalahkan Bournemouth dalam laga lanjutan Premier League di Stadion Anfield, Selasa dini hari kemarin.

Abdul Razak Incar Tiket PON Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Abdul Razak dipastikan menjadi salah satu atlet yang akan memperkuat kontingen atletik NTB di PraPON Atletik yang akan berlangsung di Jakarta 2-5 Sepetember mendatang. Pelari asal Kabupaten Dompu ini pun siap mencatat limit lolos PON Jabar 2016.

Abdul Razak yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (18/8) kemarin mengatakan alasan dirinya mengikuti PraPON adalah mengejar tiket PON. Oleh karena itu dia tak ingin muluk-muluk memasang target medali emas di event tersebut. Lanjutnya, persiapan dirinya menghadapi event tersebut memang tak begitu maksimal karena banyak hal yang membuat dirinya tak bisa maksimal latihan.

Di bulan puasa lalu dirinya harus menurunkan volume latihan, karena disamping latihan dia juga harus menjalani ibadah puasa. Untuk itu target utamannya di praPON nanti adalah lolos PON.

(Suara NTB/ist)

Nitya Krishinda Maheswari (kanan) dan Greysia Polii

Dipinang Manchester City, De Bruyne Jual Mahal

(Suara NTB/ist)

Manchester Kevin De Bruyne terkesan jual mahal dengan pinangan yang dilontarkan oleh Manchester City. Pemain itu tetap ingin membela Wolfsburg di planet Bundesliga musim kompetisi 2015/16.

Klub papan atas Premier League itu masih belum berhasil memboyong De Bruyne. Sebelumnya The Citizens menyodorkan mahal senilai 47 juta pound atau sekitar 1,1 triliun rupiah guna mendapat pemain berusia 24 tahun itu. Hanya saja Wolfsburg belum memberi lampu hijau atas pinangan itu.

De Bruyne dikabarkan telah menerima dua penghargaan pada Senin pekan ini, karena namanya dinominasikan sebagai pesepak bola terbaik Saxony. Sebelumnya ia bepergian ke Hamburg untuk menerima penghargaan “Pemain Bintang Tahun Ini” dari Sport Bild.

Di tengah-tengah semarak pemberian penghargaan itu, De Bruyne menulis lewat media sosial, “Saya, Kevin D e Bruyne, menegaskan akan tetap membela WolfsKevin De Bruyne burg musim ini.”

Pemain timnas Belgia itu menulis penegasan itu sebagai akhir dari penantian dan harapan Manchester City, sebagaimana dikutip dari laman ESPN. Pelatih Wolfsburg, Dieter Hecking yang juga hadir dalam acara pemberian penghargaan itu, berkata kepada transfermarkt.de justru mendukung pernyataan De Bruyne.

“Pernyataan yang ditulis Kevin sangat menawan, dengan begitu tidak perlu lagi ada pengulangan untuk penegasan. Pernyataan itu sedikit mengejutkan. Ia tidak pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Pernyataan yang jelas dan bernas,” katanya.

“Saya beranggapan bahwa hal ini belum selesai sepenuhnya. Kami harus bersiap-siap dengan kemungkinan baru sejauh jendela transfer tetap terbuka.

(Direktur eksekutif) Klaus Allofs mengatakan bahwa Manchester City bakal terus berusaha mendapatkan Kevin,” katanya.

Sepanjang Bundesliga musim 2014/15, mantan gelandang Chelsea itu mampu melesakkan sepuluh gol ditambah dengan 20 assist. (ant/bali post)

“Target saya lolos PON dulu, karena memang persiapan saya menghadapi event ini tidak begitu maksimal. Namun saya optimis bisa lolos limit PON,” ucapnya.

Dijelaskannya, mengikuti Pra-PON nanti dia akan turun di nomor 400 meter putra. Nomor tersebut merupakan nomor spesialisasinya. Dimana pada PON di Riau 2012 lalu dia juga sukses mempersembahkan medali perunggu untuk tim estafet 4x400 meter putra NTB. Menatap Pra-PON di Jakarta, 2-5 September 2015 dia akan fokus di nomor 400 meter individu. Hal itu dilakukan agar bisa fokus mengejar limit mengikuti PON Jabar 2016.

Catatan waktu yang dicatatnya di nomor 400 meter saat latihan sudah melampaui limit mengikuti PON Jabar 2016. Namun dia berharap di Pra-PON nanti dia bisa mempertajam lagi limit waktu yang telah dicatatnya saat ini. “Kita lihat hasilnya di Pra-PON, mudah-mudahan saya bisa melampaui catatan limit PON,” harapnya. (fan)

Sean Gelael Siap Hadapi Ajang GP2 Belgia mantan pebalap senior IndoJakarta (Suara NTB) nesia Ricardo Gelael itu.

Pebalap Indonesia dari Pebalap berusia 18 tahun Tim Jagonya Ayam with itu mengatakan Julian perCarlin Sean Gelael menyanah naik podium di Spa tahun takan siap untuk menghada2013 sehingga berharap ia dan pi balapan keduanya dalam dirinya dapat menemukan ajang GP2 di Sirkuit Spaperforma terbaik dalam balaFrancorchamps Belpan nanti. gia pada 22 sampai “Apapun yang terjadi, me23 Agustus mennambah pengalaman adalah datang. kunci dan yang terpenting adSebelumnalah mencapai garis finis di ya, Sean suksemua seri dan balapan sehses melakoni ingga saya bisa belajar sebandebutnya yak mungkin dari apa yang ted a l a m (Suara NTB/ist) lah saya lakukan,” kata Sean. ajang Sean Gelael Ia juga menambahkan GP2 setbahwa harus dapat memperelah finis di posisi ke-18 pada oleh pengalaman dan kepercayaan diri sebanrace pertama dan men- yak-banyaknya di ajang GP2, karena sebagai empati posisi ke-20 pendatang baru ia harus bertarung melawan dalam race kedua di pebalap-pebalap yang sudah berada di level Sirkuit Hungaroring Hun- ini selama setengah dekade terakhir.

“Sebuah akhir garia pada Minggu (26/7) lalu.

“Saya sudah tidak sabar un- pekan yang baik di tuk datang ke Spa, demikian juga Spa akan mempara pebalap lain. Kami mem- buat persiapan perlihatkan tanda-tanda yang saya lebih maksimenggembirakan saat men- mal untuk mengjalani balapan pertama GP2 hadapi masadi Hungaroring,” kata Sean masa sibuk dalam dalam siaran pers yang di- balapan karena saya harus berterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan walaupun tarung di enam Spa akan sangat berbeda balapan selama dari Hungaroring, dirin- kurang lebih semya berharap untuk ter- bilan minggu ke us maju dan depan,” tuturnya.

Keikutsertaan berkembang. “Target utama saya adalah Sean dalam ajang rekan satu tim saya GP2 merupakan di Tim Carlin, balapan pendukuJulian Leal di ng dari program mana saya sudah utama yang sedang berada sangat dijalaninya musim dekat dengan- ini, yaitu mengikunya saat di ti Kejuaraan ForHungaria,” mula Renault 3.5. kata putra (ant/bali post)

Januzaj Yakin Kembali Cemerlang Jakarta (Suara NTB) Pemain sayap Manchester United Adnan Januzaj yakin bisa menemukan lagi performa yang dia perlihatkan pada musim 2013-2014 sehingga menjadi lebih sering tampil sebagai starter klubnya.

Pemain usia 20 tahun yang mencetak empat gol dan lima assist pada 27 penampilannya di Liga Utama Inggris itu mengalami masa sulit selama musim lalu setelah hilang kesuburannya di depan gawang.

Januzaj menciptakan gol semata wayang pada laga melawan Aston Villa Jumat pekan lalu dan itu sudah cukup membangkitkan kepercayaan dirinya.

“Saya tidak bermain untuk waktu yang lama, jadinya saya senang mencetak gol pertama saya musim ini (melawan Villa),” kata Januzaj menjelang laga playoff Liga Champions melawan juara Pro Liga Belgia, Club Brugge.

“Saya senang bermain dan mencurahkan segalanya untuk manajer dan klub.” Pemain Belgia yang bintangnya meredup di Old Trafford setelah sempat menjadi salah satu berlian muda sepak bola, disebut-sebut akan dipinjamkan ke Sunderland namun tidak jadi karena dia sudah kembali ke penampilan terbaiknya.

“Itu bisa terjadi, tapi tahun ini lain sehingga saya siap untuk kembali ke penampilan terbaik saya dan melakukan apa saja yang saya bisa,” kata Januzaj.

“Tentu saja (saya meningkat); manajer telah berbicara kepada saya beberapa menit dan saya merasa tidak menjadi diri saya sendiri tapi saya tidak punya banyak pertandingan, untuk itu semoga saya bisa lebih banyak bermain tahun ini,” pungkas dia seperti dikutip Reuters. (ant/bali post) Adnan Januzaj (Suara NTB/ist)

Rabu, 19 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 19 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Perubahan Paradigma Birokrasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas

Gunakan APBD Harus Peka KEPUTUSAN Sekretariat DPRD Kota Mataram melakukan renovasi interior Kantor DPRD Kota Mataram menuai kecaman dari masyarakat. Bagaimana tidak, dengan kondisi kantor yang relatif masih bagus pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram malah membuat program perbaikan interior Kantor wakil rakyat tersebut. Tidak main-main anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1 miliar.

Dalam mengambil keputusan merenovasi interior Kantor itu, pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram harusnya lebih peka. Tidak mengambil keputusan sendiri. Minimal 40 anggota DPRD Kota Mataram mengetahui hal itu. Mengapa mereka perlu tahu Karena yang direnovasi itu adalah kantor mereka. Kalau memang seluruh anggota Dewan menghendaki perbaikan interior Kantor mereka, barulah diputuskan melakukan renovasi.

Tetapi dengan kondisi kantor Dewan yang sekarang, renovasi interior Kantor yang beralamat di jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan itu nampaknya belum terlalu diperlukan. Inilah yang membuat renovasi kantor DPRD Kota Mataram terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Renovasi interior Kantor DPRD Kota Mataram yang menelan anggaran hingga Rp 1 miliar bukanlah kebutuhan mendesak.

Wajar kemudian kalau masyarakat mengkritik renovasi tersebut. Pasalnya masih banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan anggaran. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mestinya tidak serta merta mengabulkan apa yang menjadi keinginan Sekretariat DPRD Kota Mataram. Apalagi proyek itu terkait pula dengan kepentingan DPRD Kota Mataram. Jangan sampai karena proyek itu terkait kepentingan Dewan, TAPD lantas seperti kerbau dicocok hidung.

Tidak berani menolak usulan anggaran renovasi interior DPRD Kota Mataram. Kalau memang, kondisi interior kantor DPRD Kota Mataram masih bagus, TAPD harus punya keberanian menolak usulan tersebut. Yang dikhawatirkan penentuan proyek tersebut tidak berdasarkan kajian yang senyatanya. Jangan-jangan karena sungkan dengan Dewan, TAPD lantas meloloskan saja usulan anggaran Rp 1 miliar untuk perbaikan interior DPRD Kota Mataram.

Padahal, jika yang mengajukan usulan anggaran itu adalah SKPD lain, TAPD sudah biasa mencoret usulan yang dinilai kurang pas. Dalam mengusulkan program maupun anggaran, mestinya ada skala prioritas. Masyarakat berharap program yang dianggarkan, berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Sebab selama ini, kalau ada fasilitas publik yang belum terbangun, Pemerintah selalu beralasan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Untuk itu, menyiasati anggaran yang minim, Pemerintah harus pandai-pandai membagi anggaran. Polanya tentu saja mendahulukan program yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah pandai menilai. Jangan sampai APBD yang notabene uang Negara justru lebih banyak dibelanjakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

ENGANTAR Administrasi Publik telah menjadi bagian penting bagi kesuksesan penyelenggaraan negara. Dinamika perkembangan suatu negara dengan segala kompleksitas didalamnya, menuntut adanya suatu mekanisme dan sistem pengaturan yang tepat, dimana administrasi publik adalah salah satunya. Administrasi Publik sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, telah diyakini oleh banyak pihak sebagai faktor esensial keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberadaan Birokrasi sebagai penyelenggara administrasi negara harus berada pada garda terdepan dalam mengimplementasikan skenario pembangunan. Paradigma birokrasi yang dahulunya dianggap kaku, saat ini mengarah pada penerapan sistem birokrasi yang melayani, tanggap dan responsibel. Keberadaan birokrasi yang ideal memenuhi tuntutan masyarakat adalah sebuah harapan yang harus diwujudkan dengan memperhatikan banyak faktor. Salah satunya adalah berkaitan dengan merubah cara pandang atau perspektif yang dibangun oleh pelaku administrasi itu sendiri dalam memahami birokrasi secara utuh. Perubahan ini tentunya harus diawali dengan perubahan menyeluruh yang didasarkan pada sistem administrasi yang sesuai dengan kaidah administrasi yang sebenarnya. Sistem administrasi dengan sub sistem yang terbentuk didalamnya mengedepankan mekanisme proses dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tujuan yang jelas. Oleh karenanya, reformasi administrasi memiliki hubungan simetris dengan revolusi mental.

Ada kalanya, reformasi administrasi terlebih dahulu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baru setelahnya secara tidak langsung akan mempengaruhi adanya revolusi mental pada diri pelaku administrasi publik.

The Central of Change dalam praktek reformasi Administrasi telah menggariskan makna yang kuat dan jelas bahwa the central of change tidak terletak pada bagaimana bergeraknya sumber daya organisasi yaitu material, money, machine, methode dan market, namun melihat bahwa manusia (man) sebagai the central of change. Pendekatan istilah ini biasa kita sebut sebagai agent of change atau Agen Perubahan. Alasan pada makna mendasar ini bisa ditelaah sebagai berikut: bahwa organisasi yang bagus tidak dilihat dari seberapa bagus dan banyaknya sumber daya material, money, machine, methode dan marketyang dimiliki, namun seberapa besar kualitas man (manusia) yang ada didalamnya. Kualitas yang didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Hal yang sangat abstrak memang, namun inilah yang sangat penting diperhatikan,

Oleh:

Heri Fajariatno, S.AP. M.AP.

(Pengampu Administrasi Publik STIA Mataram & FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram) bahwa nilai organisasi dilihat dari nilai dari orang-orang yang menggerakkannya. Nilai inilah yang dilihat oleh Khan (Guzmanet al, 1992) sebagai hal yang fundamental dalam membawa perubahan besar dalam organisasi, pendapat yang dikemukakan Kahn bahwa: “Usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, prilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya, dibutuhkan dalam praktek-praktek reformasi birokrasi�. Pandangan Kahn yang fokus pada transformasi perilaku, diperkuat oleh pendapat Osborne dan Plastrik (1997) dengan melihat satu sisi yang berbeda, bahwa konsep penciptaan kembali (reinvention) sebagai transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan manusia dalam melakukan inovasi. Kedua pendapat ini saling berkaitan dalam memberikan batasan yang jelas dalam praktek reformasi birokrasi.

Critical Point Reformasi Administrasi Berbicara reform tentu tak sebatas merubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Reform yang dimaksud adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa,yang tidak benar. Makna mendasar ini tentu beralasan bahwa apa yang dilakukan dalam organisasi publik selama ini memang belum memenuhi keinginan banyak pihak, sehingga harus di-reform.

Tantangan organisasi publik dihadapkan pada bagaimana mengubah budaya kerja yang sangat terkait dengan orientasi dan karakter kerja cara lama, menuju cara kerja baru yang berorientasi pada hasil apa yang akan dicapai. Itulah inti dari reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakanperubahan atau inovasisecara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Plowden (Guzman, 1992) menyatakan bahwa: “Reformasi administrasi adalah meningkatkan dan membuat administrasi menjadi lebih profesional�. Penekanan reform dilihat pada penggunaan kekuasaan dan pengaruh dalam menetapkan ukuran yang baru bagi sistem administrasisehingga terdapat perubahan dalam tujuan, struktur dan prosedur, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan.Menurut Riggs (1996) reform atau pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tu-

juan yang telah ditetapkan.

Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs merupakan sebuah organisasi yang konkrit terdiri dari peran-peran yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan yang bertindak secara formal sebagai alat untuk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian menurut pandangan ini tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini maka kebertanggungjawaban (accountability) dari birokrasi dalam menjalankan tugas sangat esensial sifatnya. Oleh karena itu pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dengan peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi untuk mencapai tujuan.

Pengembangan Sistem yang mendukung Reform Pandangan ini bersesuaikan dengan apa yang ditegaskan dalam konsepsi dasar Administrasi. Bahwa Administrasi sudah tidak lagi dimaknai sebagai kegiatan perkantoran clerical workatau ke-tata usaha-an semata, namun Administrasi melihat peran strategis manusia sebagai key actor dalam memposisikan peran dan fungsi-nya sebagai penentu dan pelaksana tujuan, menjawab alasan mengapadibentuk sebuah organisasi.

Maka dengan mendasar pada hal tersebut, jika ingin organisasi mencapai tujuannya, maka manusia didalamnya harus dirubah. Apa yang melekat dalam diri manusia tentu berkaitan dengan 3 hal pokok sebagaimana Plato dalam tulisannya, yaitu: etos, patos dan logos. Etos berkaitan dengan orientasi kerja yang menjadi latar belakang semangat dalam bekerja. Patos berkaitan dengan pola kerjasama yang dilatarbelakangi oleh simpati dan saling menghargai antar sesama manusia, dan Logos berkaitan dengan cara pandang dan perspektif yang dibangun untuk menanggapi setiap dinamika dan paradigma kerja manusia dalam suatu organisasi. Dalam hal ini berlaku prinsip, the first things first. Investasi waktu, uang dan energi untuk membangun sistem yang memungkinkan orang biasa dapat bekerja baik, selalu lebih baik, dari pada melakukan investasi untuk mengembangkan orang-orang hebat untuk bekerja dalam sistem yang buruk.

Reformasi Pendidikan Administrasi Publik Jika ada yang paling bertanggungjawab pada buruknya kinerja dan reputasi administrasi publik di Indonesia, tidak lain adalah pelaku bidang pendidikan khususnya pendidikan administrasi publik. Oleh karena itu reformasi administrasi

publik harus mulai dari reformasi bidang pendidikannya. Memang keberhasilan reformasi administrasi publik yang dilaksanakan Korea Selatan, tidak dimulai dari usaha untuk mengubah sikap dan perilaku aparat, melainkan berusaha membangun sistem yang memungkinkan para aparat berperilaku seperti yang dikehendaki, yaitu bertindak demokratis dan melakukan distribusi public goods and services secara langsung kepada masyarakat. pejabat publik lebih dituntut untuk memiliki etos birokratik dibanding etos demokratik.

Beberapa Rekomendasi Reformasi administrasi publik harus diarahkan pada perubahan struktur secara sistemik, dari struktur administrasi yang hirarkis vertikal menjadi struktur yang lebih landai-horisontal dengan bentuk jejaring kerja. Secara empirik, struktur dalam bentuk jejaring, tidak hanya lebih mendekatkan para pejabat publik dengan publik yang dilayaninya, tetapi juga menempatkan publik dalam posisi lebih berarti.Reformasi administrasi publik perlu diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya dan etos kerja baru yang suportif terhadap proses demokrasi dan pelayanan publik, dengan cara mengubah etos kerja birokratik ke etos kerja demokratik, dan perubahan dari etos kerja dilayani menjadi etos kerja melayani.Reformasi administrasi publik juga perlu diarahkan pada penetapan strategi-strategi perencanaan yang partisipatif dan demokratik, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi lainnya. Dengan demikian pelayanan administrasi tidak tergantung pada aktor semata, tetapi pada sistem yang lebih handal.

Eksportir NTB ketinggalan momentum Harus lebih cerdas dan cermat membaca situsi ***

Pasar Mandalika akan dibangun enam lantai Yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat dan daerah ***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Agustus 2015

Pemda Belum Punya Cara Jamin Pasokan Cabai Mataram (Suara NTB) Cabai merupakan salah satu komoditas hasil pertanian di NTB yang sering menjadi penyumbang inflasi. Padahal, NTB merupakan salah satu daerah penghasil cabai bahkan pemasok kebutuhan daerah lain. Pada musim-musim tertentu, harga cabai di NTB melonjak sampai Rp 50 ribu per kg, seperti saat ini.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) NTB, Ir. Husni Fahri, MM mengakui bahwa harga cabai saat ini melonjak sampai Rp 50 ribu per kg. Menurutnya, hal tersebut disebabkan pengaruh kebutuhan secara nasional.

“Kemarin sudah ada pola itu, menanam cabai di luar musim. Tetapi kemudian kalau jumlahnya, secara nasional dibutuhkan banyak bagaimanapun kita juga terpengaruh di daerah,” kata Husni ketika dikonfirmasi mengenai melonjaknya harga cabai saat ini, di kantor Gubernur, kemarin.

Ditanya apakah melonjaknya harga cabai ada kaitannya dengan kekeringan yang menyebabkan berkurangnya produksi petani? Husni mengatakan hal itu merupakan salah satu faktor penyebabnya. Pasalnya, dengan adanya kekeringan maka luas areal tanam berkurang sehingga produksi juga menjadi berkurang.

“Salah satunya karena pengurangan produksi. Produksi cabai kita juga untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga kebutuhan nasional ini juga yang sangat berpengaruh,” terangnya.

Menurutnya, cabai adalah komoditas barang bebas yang bisa dikirim keluar masuk NTB. Sehingga, ketika kebutuhan meningkat pada musim-musim tertentu sementara produksi berkurang tak bisa dihindari pengiriman ke luar daerah oleh pengusaha. Salah satu cara yang mulai digalakkan sejak beberapa tahun terakhir adalah menerapkan pola tanam cabai di luar musim. “Kita mendorong petani menanam cabai di luar musim,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan melonjaknya harga cabai di pasaran lantaran ketersediaan atau pasokan cabai pada musimmusim tertentu seperti saat ini tak terlalu signifikan. Sehingga menyebabkan harga cabai melonjak.

“Pengurangan produksi karena luas areal tanam itu kurang. Cabai itu kan tidak jauh beda dengan bawang sekitar 5.000 hektar luas areal tanamnya,” ujarnya.

Husnul mengatakan, kasus serupa juga sering terjadi pada komoditas bawang. Dimana, pada musim-musim tertentu harganya sering melonjak sehingga sering menjadi faktor penyebab inflasi di NTB. “Bawang juga demikian. Makanya perhatian yang besar terhadap bawang dan cabai ini yang memacu inflasi yang menjadi perhatian kita,” ucapnya.

Dengan luas areal tanam seluas 5.000 hektar tersebut, kata Husnul, produksi cabai di NTB mencapai 51 ribu ton per tahun.

Namun, produksi cabai di NTB itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, tapi juga daerah lain. (nas)

BPK Bantah Tawar Menawar Pembayaran Rp 6 Miliar Dari Hal. 1 Dia kemudian membahas soal WTP. Catatan disampaikannya, untuk pengembilan keputusan opini tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dan pengembalian atas temuan. Tapi jauh dari itu, ada penilaian terhadap material pengelolaan keuangan. Sejauh mana kelebihan pembayaran itu berpengaruh terhadap akun – akun dalam laporan keuangan. Itulah yang menjadi standar penilaiannya ketika mengaudit. ‘’Kalau kemudian tidak berpengaruh pada akun dalam belanja atau akun dalam pendapatan, maka disitulah WTP itu diberikan,’’ kata dia.

Dalam kaitan proyek KTC KSB, secara teknis dijelaskannya, yang dicek adalah akun pada belanja. Sejauh mana pengaruh terhadap neraca pada belanja atas kelebihan pembayaran, itu yang diperiksanya. Karena laporannya balance, sehingga tidak ada masalah. ‘’Bukan soal seberapa besar setorannya (rekanan ke kas daerah, red),’’ bantahnya.

Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak hanya dalam konteks proyek KTC, BPK tetap mendorong setiap temuan itu segera diselesaikan, tapi tidak terkait dengan opini yang akan diberikan. ‘’Kalau tidak disetor, kita angkat (jadi temuan).

Tapi kalau segera disetor, kita tetap catat juga,’’ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kalangan DPRD KSB akan mendalami kasus kerugian proyek pembangunan fasilitas KTC yang menjadi salah satu hasil temuan pemeriksaan BPK. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati, proyek yang dikerjakan pada tahun 2013 silam itu akan dikaji untuk memastikan seluruh kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh proyek tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

“Semua item kerugian dalam 5 tahun pemerintahan ini

akan kita kaji. Dan salah satunya soal proyek KTC itu,” cetus ketua Pansus LKPJ akhir masa jabatan Bupati, Dinata Putrawan, ST, Kamis 23 Juli 2015 lalu.

Ia mengatakan, ada dua jenis terindikasi pelaku yang diduga menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Pertama yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kedua oleh pihak ketiga selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa.

Untuk kerugian akibat pihak ketiga, rata-rata penyebabkan kelebihan pembayaran oleh pemerintah sementara volume pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari nilai anggaran yang telah dicairkan.

Sebelumnya Inspektur Inspektorat KSB Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si mengatakan, jika PT Trillion selaku pelaksana proyek fasilitas KTC telah berjanji akan mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diterimanya. Sebagai bukti niat baiknya, PT Trillion disaksikan oleh pemerintah KSB dan pihak BPK telah menandatangani surat kesanggupan membayar dengan batas waktu hingga bulan September mendatang.

Ady sendiri mengungkapkan, salah satu potensi yang akan menjadi batu sandungan KSB untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah kerugian yang disebabkan oleh proyek fasilita KTC. Tetapi dengan adanya niat baik PT Trillion untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkannya tersebut, KSB akhirnya bisa meraih opini WTP BPK untuk hasil pemeriksaan tahun 2014.

“Trilion butuh waktu sampai September untuk mengembalikan kelebihan pembayaran proyek KTC. Mereka akan menjual asetnya yang ada di Jakarta,” terang Ady beberapa waktu lalu.(ars/bug)

Terapkan Sistem Baru Dari Hal. 1 Selasa (18/8) kemarin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, Eldy Mustafa membeberkan sistem baru ini menjadi pola baru pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib, meski harus diakui lebih rumit dan butuh proses adaptasi. ‘’Ini bukan keinginan kami, tapi aturan yang harus segera dilaksanakan,” kata Eldy Mustafa.

Pada dasarnya penerapan di NTB terlambat, di banding beberapa daerah di Pulau Jawa. Namun demikian, menurutnya, Pemprov NTB, kabupaten dan kota diharuskan segera menerapkan

sistem dan perangkat menyambut pola baru ini.

Karena beban dipastikan bertambah. ‘’Yang tadinya empat laporan menjadi tujuh laporan,’’ sebut Eldy terkait perbedaan mendasar sistem basic cash dengan akrual. Lebih khusus kepada media yang menjadi peserta workshop diharapkannya memberi pencerahan kepada Pemda dan masyarakat tentang perlu dan segeranya sistem ini. Bahkan menurut Eldy, ia sudah menunjuk tim untuk memonitor penerapan di Kota Mataram dan Lombok Tengah yang ditetapkan sebagai sampling awal. (ars)

Halaman 15

Sekda Bungkam Terkait Proyek Interior Dewan Mataram (Suara NTB) Meski mendapat kritikan dan protes oleh masyarakat terhadap proyek pembangunan interior gedung DPRD Kota Mataram, yang menelan anggaran Rp 1 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram enggan berkomentar alias bungkam.

Suara NTB beberapa kali mencoba menanyakan alasan kenapa proyek interior gedung Dewan itu lolos, padahal kondisinya masih bagus. Apalagi tidak tanggung - tanggung anggaran mencapai Rp 1 miliar lebih. “Nanti dulu,” timpal Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said dikonfirmasi, Selasa (18/8).

Meski beberapa kali dicegat hingga rapat tertutup dengan Penjabat Walikota Mataram, Ketua DPRD serta sejumlah anggota Dewan dan pimpinan SKPD lainnya den-

gan agenda pembahasan mandeknya APBD P, Sekda tetap memilih bungkam dan berlalu begitu saja. “Coba jangan beritakan kita sehari dulu,” jawabnya sambil meninggalkan Pendopo Walikota.

Seperti diketahui proyek interior DPRD Kota Mataram rencananya dikerjakan full dari lantai 2 dan 3, dikerjakan oleh CV. Intermedia Kreasi dengan kontrak Rp 760.004.000, dari pagu anggaran Rp 803.000.000,-.

Proyek ini ditentang oleh masyarakat karena terkesan menghambur - hamburkan uang rakyat. Ada opsi ditawarkan masyarakat yakni, anggaran Rp 1 miliar itu dialihkan untuk perbaikan infrasftruktur, bantuan modal serta program pengentasan kemiskinan.

Dari anggaran Rp 1 miliar itu dianologikan dibagikan Rp

5 juta per kepala keluarga.

Artinya, kemiskinan bisa berkurang 200 KK. Ketimbang uang rakyat itu disia - siakan hanya untuk kepentingan segelintir Dewan saja.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., tidak mengetahui adanya proyek interior perbaikan DPRD. Ia akan mengecek karena menjadi urusan dari sekretariat.

“Belum tahu saya, coba nanti saya tanyakan,” pungkasnya.

Sedangkan, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma menyebutkan, anggaran perbaikan menelan Rp 1 miliar, karena perbaikan interior mencakup ruang lantai 2 dan 3 kecuali ruang pimpinan Dewan. Untuk tendernya, diserahkan sepenuhnya ke Bagian APP dan jadwal pengerjaannya telah sesuai kontrak. (cem)

Pemprov Diminta Pertimbangkan Penjualan Aset BIL Mataram (Suara NTB) Rencana Pemprov NTB untuk melepas aset di Bandara Internasional Lombok sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sementara itu, perpanjangan landasan pacu sebaiknya memang tidak perlu lagi menjadi prioritas. Justru, yang lebih mendesak saat ini adalah penambahan taxiway, tempat parkir dan garbarata untuk mengantisipasi lalu lintas pesawat yang bakal meningkat.

Pandangan itu disampaikan Praktisi Pariwisata NTB, Ir. H. Misbah Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin. Misbah mengaku dapat memaklumi mengapa pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum memprioritaskan perpanjangan landasan pacu tersebut.

Menurutnya, dengan panjang landasan pacu yang mencapai 2.750 meter, saat ini BIL sudah bisa didarati pesawat-pesawat besar seperti boeing 777 yang dapat mengangkut 300 penumpang lebih. Ketimbang mendorong perpanjangan landasan pacu, Misbah menyarankan dilakukan penambahan jumlah garbarata atau perluasan tempat parkir pesawat dan terminal penumpang. Penambahan itu diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya lalu lintas pesawat udara dari dan menuju BIL. “Kita ini kan cukup padat. Pesawat itu menunggu lama, di samping mau naik turun itu dan tempat parkir,” ujarnya.

Misbah menambahkan, Pemprov NTB perlu mempertimbangkan kembali pelepasan aset Pemprov NTB di BIL. Menurutnya, saat ini BIL boleh saja mengklaim masih merugi. Namun, beberapa tahun mendatang, ia menilai situasi ini akan berbalik dan keuntungan dari operasional BIL sudah bisa dinikmati oleh pengelola.

Lagipula, ujar Misbah, BIL menyimpan sejarah panjang yang merefleksikan jerih payah pemerintah daerah dalam mewujudkan mimpi memiliki sebuah bandara bertaraf internasional. Melepas sebagian aset di daerah itu dianggap dapat mengikis aspek historis tersebut.

“Kita punya sejarah panjang, pemerintah daerah bersama Angkasa Pura membangunnya susah, kita kejar terus, akhirnya kita menawarkan satu sharing, untuk segera cepat dibangun dan Angkasa Pura menyetujui itu,” ujar Anggota DPRD NTB periode 20092014 ini.

Menurutnya, saat dibangun, biaya konstruksi BIL mencapai kisaran Rp 645 miliar dengan Rp 110 miliar disumbang oleh Pemprov NTB. Karenanya, Misbah lebih sepakat jika BIL ini tetap dikelola dengan prinsip awal dimana pemerintah daerah dengan angkasa pura bisa sama-sama mengelola dan menikmati manfaat maupun keuntungan finansial yang dihasilkan dari sana.

“Dengan aset 110 dengan tanah, kita bisa bargaining dengan angkasa pura bahwa kita bisa ikut di situ. Sama dengan di Kepulauan Riau, Bandara Tanjung Pinang itu sharing pemerintah daerah dengan Angkasa Pura. Kenapa kita tidak mengadopsi cara itu dengan di sini,” ujar Misbah.

Ia menegaskan, sejumlah cara bisa ditempuh untuk memperoleh manfaat jangka panjang yang lebih besar ketimbang melego aset di BIL. “Kita bisa melakukan lobi-lobi dengan Angkasa Pura, Menteri BUMN, Presiden. Sehingga nanti ada yang kita letakkan untuk generasi penerus kita, bahwa bandara itu tetap milik kita bersama. Kalau aset itu bertambah tentu akan untung.” (aan)

NTB Ajukan Usulan Hujan Buatan Dari Hal. 1 membahas mengenai hal tersebut. Dari hasil pembahasan yang dilakukan telah disepakati pengajuan usulan hujan buatan ke BNPB dalam rangka mengantisipasi kekeringan di daerah ini.

Dikatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyiapkan program hujan buatan untuk antisipasi bencana kekeringan, yang diprediksi puncaknya terjadi pada Desember mendatang.

Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menyiap-

kan dana hingga Rp 200 miliar.

BNPB akan bekerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan hujan buatan.

Daerah prioritas mencakup Jawa, Lampung, dan NTB. BNPB akan bekerjasama dengan TNI dalam bentuk pesawat. Di antaranya ada pesawat Hercules, Casa 295, Casa 212, dan satu tambahan Casa milik Kementerian Pertanian.

Husnul mengatakan pihaknya sudah diminta oleh Gubernur NTB untuk membahas perlu atau tidaknya hujan buatan di NTB. Sehing-

ga dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait. “Pelaksanaannya pada puncak el nino pada September – Oktober 2015,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan NTB ini mengungkapkan, sesuai dengan rilis BMKG belum lama ini bahwa ada tiga titik atau daerah di NTB yang tak terjadi hujan selama 130 hari. Tiga titik itu adalah Palibelo Kabupaten Bima, Desa Re dan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Kemudian ada 45 titik di NTB kecuali Kota Bima dan Lombok Tengah. (nas)

Tasyakuran HUT RI, Benteng Pertahanan Bangsa Indonesia Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi mengungkapkan tasyakuran HUT RI ke 70 merupakan bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Dikatakan, tasyakuran merupakan benteng pertahanan yang tidak terlihat bagi bangsa Indonesia, di tengah situasi global yang semakin kompleks.

“Itu merupakan karunia dari Allah, bagaimana Bangsa Indonesia diberikan ilham dan kearifan untuk selalu meletakkan semua acara dalam kerangka bersyukur kepada Allah SWT,” kata Gubernur saat acara tasyakuran HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 70 di Pendopo Gubernur, Senin (17/8) malam.

Di tengah situasi global yang semakin kompleks, tasyakuran merupakan benteng pertahanan yang tidak terlihat bagi bangsa Indonesia. Segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik kecil maupun besar dapat dinetralisir dalam bentuk tasyakuran semacam itu.

Bahkan, di usia bangsa Indonesia yang sudah tujuh puluh tahun merdeka, keamanan dan ketertiban masih terjaga dengan baik berkat do’a dan rasa syukur masyarakat Indonesia. Dengan banyak bersyukur, kata orang nomor

satu di NTB ini makan akan menghilangkan kemudaratan-kemudaratan.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberikan apresiasi khusus pelaku usaha hotel dan restoran di NTB yang baru pertama kali terlibat dalam acara tasyakuran tersebut. Dimana, sebanyak 22 pelaku usaha restoran di NTB menyajikan menu favoritnya.

Gubernur berharap agar kegiatan semacam itu dapat terus dilestarikan di masa yang akan datang.

Hadir dalam acara tasyakuran tersebut Istri Gubernur, Hj. Erica Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si beserta istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin dan Sekretaris Daerah NTB, Drs.H. Muhammad Nur beserta istri. Tampak juga Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, Danrem 162/WB, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T, M.Si, Asistent Administrasi Umum dan Kesra, Drs. H. Lalu Syafi’I, MM, pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi NTB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. (nas)

Dua Tersangka Kasus TPA Ditahan Kejaksaan Dari Hal. 1 Dimana DS selaku pelaksana proyek, menandatangani kontrak untuk pekerjaan proyek senilai Rp 8 miliar lebih, dari APBN tahun 2013.

Diduga DS tidak menjadi pelaksana proyek, melainkan menyerahkan pekerjaan itu kepada IS. Sementara tersangka kedua, LHG juga dicecar seputar tupoksinya sebagai PPK. Dalam kontrak dengan rekanan, di luar proses sub pekerjaan dari DS ke IS, pekerjaan itu diduga bermasalah karena ditemukan kekurangan volume. Timbullah kerugian negara dari kekurangan volume ini, mencapai diperkirakan sekitar Rp 799 juta.

Cukup lama pemeriksaan berlangsung. Sejak para tersangka hadir sekitar pukul 09.00 Wita, mereka diperiksa di lantai dua gedung Pidsus.

Sempat berakhir pukul 12.00 Wita untuk istirahat dan makan siang. Tersangka DS didampingi kuasa hukumnya I Made Sumertha, SH. Sementara LHG didampingi Edy Rahman, SH, MH, yang juga

pengacara dari IS. Setelah rangkaian pemeriksaan berakhir, sekitar pukul 15.00 Wita, mereka akhirnya disodorkan surat keterangan penahanan. Setelah administrasi lengkap, akhirnya para tersangka digiring dari lantai dua menuju pintu keluar ke halaman Kejaksaan. Di sana sudah ada mobil operasional Kejaksaan yang membawa mereka ke Lapas Mataram untuk menjalani penahanan. ‘’Para tersangka akan ditahan selama 20 hari, sambil menunggu berkas penuntutan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kemarin. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelaksanaan proyek ini terindikasi menyimpang setelah penyidik bersama ahli konstruksi Universitas Mataram (Unram), menemukan dugaan kekurangan volume pada sejumlah item kegiatan. (ars)

Soal ’’Runway’’ BIL, Gubernur Surati Menhub dan BUMN Dari Hal. 1 Agung menjelaskan, eksekutor untuk perpanjangan runway BIL itu adalah PT. Angkasa Pura I. Pihaknya terus mendorong dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait supaya hal itu segera direalisasikan. “Kita terus dorong, nanti kita koordinasikan terus untuk segera diperpanjang. Artinya, dari Pak Gubernur, dari dinas juga mengusulkan perpanjangan (runway) itu. Kita koordinasikan terus.

Supaya segera direalisasikan,”imbuhnya.

Diterangkan, saat ini ada beberapa infrastruktur di BIL yang mendesak untuk diperluas dan diperpanjang. Diantaranya, terminal penumpang, apron dan runway. Dari segi

terminal penumpang, kata Agung, terminal BIL yang ada saat ini didesain untuk kapasitas tiga juta penumpanng pada tahun 2015.

Sementara, pada tahun 2014 lalu, jumlah penumpang di BIL sudah menembus angka 2,5 juta penumpang. Artinya, kata Agung, jika perkembangan penumpang seperti tahun lalu maka tahun 2015 ini, jumlah penumpang sudah mencapai tiga juta penumpang bahkan lebih. “Artinya harus segera diantisipasi, segera dikembangkan untuk terminal penumpang,” katanya.

Begitu juga mengenai apron BIL. Saat ini, kata Agung, pergerakan pesawat di BIL sudah banyak dalam waktu yang bersamaan. “Butuh apron yang

lebih luas lagi dari sekarang,”terangnya.

Saat melakukan kunjungan kerja di NTB, April lalu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan PT Angkasa Pura I memperpanjang landasan pacu BIL menjadi 3.000 meter. Saat ini, panjang landasan pacu BIL 2.750 meter.

Dengan kondisi landasan pacu BIL saat ini 2.750 meter x 40 meter hanya mampu didarati pesawat Airbus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat di lapangan parkir (apron). Namun belum bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747. “Angkasa Pura sudah kita perintah langsung, kerjakan tahun ini,”ujarnya.

Terkait dengan pernyataan

yang menyatakan perpanjangan runway BIL belum prioritas, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beberapa waktu lalu menilai PT. Angkasa Pura I mengabaikan instruksi Presiden Jokowi yang telah memerintahkan BUMN itu untuk memperpanjang landasan pacu BIL tahun 2015 ini. Direktur Operasional PT AP I, Yushan Sayuti mengatakan perpanjangan runway BIL belum mendesak dan prioritas. Bahkan ia mengklaim BIL masih mengalami kerugian puluhan miliar.

“Kita tetap memegang komitmennya Pak Presiden.

Karena itu telah masuk dalam instruksi dua presiden, dulu Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sekarang

Presiden Jokowi,” kata Amin.

Amin mempertanyakan analisis yang dilakukan PT AP I sehingga menganggap perpanjangan runway BIL belum mendesak dan prioritas saat ini. Begitu juga mengenai klaim kerugian yang dialami BUMN tersebut selama beroperasinya BIL yang mencapai puluhan miliar. Pasalnya, kata Wagub, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan analisis riil mengenai hal tersebut.

Menurutnya, perpanjangan runway BIL dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter adalah sebuah kebutuhan dan kepentingan kedepannya.

Pasalnya, perkembangan pariwisata NTB ke depan semakin pesat. (nas)

Banyak Korban Tewas di Lokasi Tambang Emas Liar Sekotong Diduga Tak Terdata Dari Hal. 1 Warga Desa Sekotong yang berprofesi sebagai penambang sejak dibukanya tambang itu menyatakan bahwa sejak pertama adanya penambangan liar di wilayah Sekotong telah banyak memakan korban.

Bahkan di lubang-lubang batu emas itu sebagian besar penambang menyebutnya dengan sebutan lubang maut. Disebut lubang maut karena banyak penambang liar tertimbun tidak bisa diselamatkan. ‘’Jumlah korban tak terhitung, kalau kami hitung-hitung ada sekitar ratusan orang yang meninggal di lubang emas,’’ kata Mahri. Seingatnya, korban meninggal perta-

ma kali tahun 2008 di lokasi Lendek Bare, sebanyak tiga korban meninggal karena tertimbun longsor.

Di lokasi lain di tahun yang sama, terjadi di Batu Montor.

Di lokasi ini ada tiga korban meninggal.Selanjutnya secara berturut-turut di lokasi yang sama ada empat korban meninggal akibat tertimbun longsor. Bahkan katanya di satu lokasi di daerah Lenong, ada puluhan korban diduga tertimbun sehingga lokasi ini disebut lokasi maut karena banyak korban tewas tertimbun.

Selain lokasi ini, banyak lagi lokasi lain yang juga memakan korban. Seperti di Soge, diperkirakan puluhan penambang tertimbun. Jumlah pe-

nambang yang meninggal ini jelasnya yang diketaui, belum lagi yang tidak diketahui. Namun kebanyakan warga yang meninggal ini ditutup-tutupi oleh penambang lain.

Kadis Pertambangan dan Energi Lombok Barat, Budi Dharmajaya menyatakan tidak tahu persis data riil terkait jumlah korban meninggal di tambang ilegal itu. Karena pihaknya sejauh ini hanya mengawasi aktivitas para penambang saja. Dijelaskan, ketika marak penambangan liar itu pihak Pemda merespon dengan melakukan berbagai cara baik pembinaan, sosialisasi ke masyarakat. Ia mengklaim, berkat upaya itu saat ini jumlah penambang

liar di Sekotong menurun.

Ia menyebutkan, tahun 2008 Distamben berhasil mendata jumlah penambang ilegal sebanyak 10.000 orang lebih. Luas wilayah penambang liar mencapai 1200 hektar dibatasi menjadi 847 hektar dengan dua lokasi yakni Lamor dan Samba. Selanjutnya, Distamben pada tahun 2009 membuat terobosan program yang disebut Wilayah Penambang Rakyat atas persetujuan kalangan legislatif dan persetujuan Kementrian Sumber Daya Alam. Hasil keputusannya pun terbit pada taun 2010 dengan mengesahkan dua lokasi tersebut.

Selain itu, penambang secara bertahap mulai 200 orang

telah diberikan bintek dalam upaya para penambang bisa mengetahui bagaimana cara menambang yang benar. Hal itu dilakukan juga untuk menyiapkan cikal bakal SDM mereka melaksanakan WPR tersebut. Selanjutnya, para penambang dibuatkan koperasi-koperasi.

Terkait tiga tewas beberapa hari lalu, pihaknya tidak bisa menyalahkan masyarakat.

Karena, masyarakat sendiri berharap mendapatkan harta dengan cara cepat dan memperoleh uang besar. ‘’Kami bisa mengharapkan masyarakat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk melakukan penambangan secara manual tersebut,’’ jelasnya.(her)

Rabu, 19 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”Lombok - Sumbawa Carnival”

Cermin Kearifan Tradisi Budaya dan Sapta Pesona NTB merupakan daerah yang miliki kearifan tradisi dan budaya yang beragam. Kearifan yang beragam tersebut tersebar di tengah – tengah masyarakat di 10 kabupaten/kota di NTB. Adapun kearifan tradisi dan budaya dengan nilai lokalitas yang tinggi tersebut meliputi prosesi – prosesi adat dan peristiwa budaya.

Produk kreativitas masyarakat lokal salah satunya kain tenun, kuliner atau makanan dan jajanan khas tradisional dan lain sebagainya.

Kearifan – kearifan lokal yang beragam tersebut ditampilkan dalam sebuah parade budaya yang dikemas dengan tema “Lombok Sumbawa Carnival”. Beragam pusaka tradisi dan budaya dari seluruh kabupaten/kota di NTB ini ditampilkan secara serentak.

Kearifan lokal yang menjadi kultur masyarakat di dua pulau ini – Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa - dinilai menjadi bagian dari sapta pesona destinasi pariwisata. Semua itu memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu dijadikan pemikat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. ‘’Ini menjadi pintu masuk bagi siapa saja (wisatawan/pelancong) yang ingin mengenal budaya kita,’’ jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L.Mohammad Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, Selasa (18/8) ketika mengawal pelaksanaan ‘’Lombok – Sumbawa Carnival''.

Dikatakan, karnaval tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS). Parade budaya yang digelar tersebut juga merupakan rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70.

Parade yang melibatkan sekitar 5.000 peserta itu dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi bersama istri, Hj.Erica Zainul Majdi. Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si beserta istri, Hj.Syamsiah Amin. Hadir juga Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro , Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si serta undangan lainnya.

Saat parade, Gubernur, NTB TGH.M. Zainul Majdi dan istri, menerima kain tenun dari kontingen Kabupaten Dompu dan Sumbawa.

Selain dihadiri oleh para petinggi, karnaval tersebut dihadiri oleh kontingen dari Kabupaten Sleman, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta. Selain itu ada juga kontingen peserta dari Ponorogo, Jawa Timur dan kontingen dari Jepang.

Kontingen yang berasal dari Ponorogo menampilkan kesenian tradisional Reog Ponorogo, sementara kontingen dari Jepang menampilkan baju tradisional kimono. Kemudian dari Kabupaten Sleman menampilkan tari salak pondoh yang mewakili kearifan tradisi masyarakat setempat.

Diharapkan, event kepariwisataan dalam rangka menunjang nilai ekonomis industri pariwisata daerah ini mampu diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Keberadaan event semacam itu, menurut Kadisbudpar NTB merupakan bagian dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. ‘’Kita berharap, setiap event yang kita selenggarakan memiliki nilai ekonomis sehingga memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah ini,’’ harapnya. (met/*)

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi ketika menerima kain tenun khas Kabupaten Dompu dari peserta karnaval.

Kreasi busana dari kain tenun khas NTB .

Kadisbudpar NTB, H.Moh. Faozal ketika memantau pelaksanaan Lombok -Sumbawa Carnival.

Kontingen dari Jepang mengenakan pakaian khas kimono.

54 Jenazah Korban Trigana Air Telah Ditemukan Jayapura (Suara NTB) Sebanyak 54 jenazah penumpang Trigana Air yang jatuh di Papua berhasil ditemukan tim SAR, Selasa (18/8).

Sementara itu dari Sentani, Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Pol dr Raymond mengatakan RS Bhayangkara siap menerima jenazah korban pesawat Trigana Air yang ditemukan oleh Tim SAR dan masyarakat.

“Iya, RS Bhayangkara sudah siap menerima para korban kecelakaan pesawat Trigana Air,” katanya dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (18/8).

Menurut dia, tenaga-tenaga medis telah disiapkan untuk mengidentifikasi korban.

“Kini, kami tinggal menunggu untuk identifikasi korban,” kata Raymond.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrieg mengatakan enam personel dari tim DVI sudah berada di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Sedangkan empat orang Tim DVI stand by di bandara Sentani. Dari Mabes Polri juga telah mengirim tiga orang ke Jayapura,” kata Patrieg.

Kepala Basarnas Marsekal FHB Bambang Sulistyo menyatakan hingga pukul 11.37 WIT telah ditemukan lagi 18 korban atau jenazah pesawat Trigana Air setelah sebelumnya 20 korban pertama ditemukan Tim SAR pukul 11.05 WIT. “Hingga pukul 11.37 WIT, tim SAR telah temukan 38 korban pesawat Trigana Air. Perinciannya 37 dewasa dan satu bayi,” kata dia kepada keluarga korban di bandara udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa pagi. (ant/Bali Post)

Gubernur NTB , TGH.M.Zainul Majdi bersama istri Hj.Erica Zainul Majdi, Wagub, H.Muh. Amin bersama istri Hj, Syamsiah Amin didampingi Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani pada pembukaan ’’Lombok -Sumbawa Carnival’’.

(ant/Bali Post)

MENUNGGU EVAKUASI KORBAN TRIGANA AIR - Kru pesawat CN 212 TNI Angkatan Laut mengecek baling-baling pesawat yang disiagakan untuk mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Trigana Air PK-YRN di crisis center kompleks Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (18/8).

Putri Mutiara dan Putri Pariwisata NTB ketika menampilkan wastra sebagai pesona NTB.

Kontingen dari Ponorogo ketika berunjuk kebolehan dengan tarian Reog Ponorogo.

Pasukan Polisi Pariwisata dari Dit Pamobvit Polda NTB ketika mengikuti Parade.