Snt19092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 163 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Operasional UPP Pijar akan Dibenahi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. L. Imam Maliki menegaskan akan melakukan penataan untuk mengoperasionalkan kembali Unit Penyangga Pemasaran

(UPP) Pijar yang ada di Jalan Langko Mataram.

Sebelumnya, UPP Pijar telah secara resmi berhenti beroperasi, karena pengelolanya tak kuat menanggung beban kerugian selama kurang lebih

1,5 tahun operasional UPP Pijar. Terlebih, atap bangunan gedung telah dikeluhkan rapuh dan dikhawatirkan akan berbahaya bagi operasional di gedung itu.

Bersambung ke hal 5

Kecewa dengan UPP Pijar

Gubernur Minta Pertanggungjawaban Pengelolanya ‘’ Saya sedang meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang paling bertanggungjawab. Saya terus terang merasa kecewa dan bahkan malu kepada masyarakat.

Karena ternyata ada satu unit embrio (industri pengolahan) untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar itu, ternyata belum berjalan dengan baik,’’

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku kecewa sekaligus malu kepada masyarakat dengan berhentinya operasional Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar (sapi, jagung dan rumput laut) yang diresmikan tahun lalu. Untuk itu, ia sedang meminta pertanggungjawaban dari SKPD pengelola UPP Pijar. ‘’ Saya sedang meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang paling bertanggungjawab. Saya terus terang merasa kecewa dan bahkan malu kepada masyarakat. Karena ternyata ada satu unit embrio (industri pengolahan) untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar itu, ternyata belum berjalan dengan baik,’’ tandas gubernur pada refleksi satu

TO K O H

tahun kepemimpinan TGB-Amin di Pendopo Gubernur, Rabu (17/9) malam.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan para awak media.

Bersambung ke hal 5

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

Total APBN untuk Proyek BSS Rp 26 Miliar

PBRT Belum Efektif SEJAK resmi diterapkan beberapa tahun silam, wujud program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata belum efektif pelaksanaannya di lapangan. Sebagai pencetus program ini, Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM berharap, dalam setahun terakhir kepemimpinannya target minimal penerapan program yang menjadi best practices model pembangunan di KSB itu dapat tercapai. ‘’Minimal satu desa satu RT. Jadi di tahun 2015 nanti ada 64 RT percontohan yang bisa dijadikan model bagi 700 RT lainnya,’’ harapnya.

Untuk mencapai target tersebut bupati memerintahkan agar satuan kerja terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) segera beraksi.

Ia mengatakan, BPMPD harus mengambil langkah strategis sehingga program tersebut benar-benar dapat secara nyata terlaksana secara efektif di masyarakat.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Catatan Kejaksaan Tinggi NTB, dana yang digelontorkan untuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS) mencapai Rp 26 miliar. Total anggaran itu untuk seluruh daerah di NTB. Namun sementara ini, Kejaksaan baru fokus menyelidiki untuk gelontoran bantuan yang bersumber dari APBN itu di wilayah Lombok Tengah dan Sumbawa.

Total anggaran itu menurut Kasi Penkum

dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, untuk seluruh wilayah NTB, bersumber dari Kementerian Pertanian. ‘’Dana itu untuk keseluruhan. Tapi kami hanya fokus dulu untuk dua daerah ini (Sumbawa dan Loteng),’’ kata Sutapa, Kamis (18/9). Soal kemungkinan akan berkembang ke daerah lain, akan tergantung pengembangan oleh tim penyelidik.

Bersambung ke hal 5

Terkait Kasus Bambang W. Soeharto

KPK Panggil Kepala BPN Loteng, Hakim dan Jaksa Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi untuk mantan politisi Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam penyuapan di Pengadilan

Negeri (PN) Praya.

Sejumlah saksi yang dipanggil KPK adalah mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Arief Widodo, mantan hakim PN Praya Desak Ketut Yuni Aryanti dan hakim PN Praya Anak Agung Putra Wirajaya,

Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI, Sugeng Pudjianto, pihak swasta yang pernah berurusan hukum dengan Bambang W. Soeharto yaitu Sugiharta alias Along serta Apriyanto Kurniawan.

Bersambung ke hal 5

Dampak Kekeringan, 174 Desa Krisis Air Bersih di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Akibat bencana kekeringan yang melanda NTB sejak April lalu, jumlah desa yang mengalami krisis air bersih semakin bertambah. Data terbaru yang dikeluarkan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, terdapat 174 desa mengalami krisis air bersih atau terkena dampak kekeringan.

Bersambung ke hal 5 BAGI AIR - Pembagian air bersih di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari Lobar oleh Disosdukcapil NTB, Selasa lalu.

(Suara NTB/ist)

LANJUTAN BY PASS - Pembangunan jalan by-pass Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sebelumnya terputus hingga di Patung Sapi (Lombok Barat), pembangunannya kini mulai berlanjut untuk ruas Patung Sapi (Lobar)-Kota Mataram. Pembangunan akses jalan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekitar khususnya dan masyarakat NTB umumnya.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Masih Terkendala SDM

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelamar CPNS Diprediksi Mencapai 7.000 Orang

HASIL studi banding yang dilakukan oleh Kelurahan Ampenan Tengah, ada keinginan untuk melakukan inovasi atau terobosan terhadap pengelolaan atau daur ulang sampah. Akan tetapi, pihaknya masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim. “Susahnya kita di sini (Ampenan Tengah, red) terkendala SDM,” kata Lurah Ampenan Tengah Hj. Elya Hadiana dikonfirmasi di ruangnya.

Diakui, pengelolaan sam(Suara NTB/dok) pah di Bandung dinilai sudah Hj. Elya Hadiana saat produktif. Pasalnya, secara manajemen pengelolaan kelompok tersebut sangat modern. Maksudnya, dari segi donatur, pemasaran, perajin dan lain sebagainya berjalan sendiri, sehingga tidak merepotkan yang lainnya. “Mereka kerja kolektif sudah, bendara ada, pemasaran ada,” akunya.

Pihaknya pernah melakukan hal yang sama dengan melakukan daur ulang sampah menjadi barang ekonomis melalui program lingkungan sampah nihil (Lisan). Tapi, tidak berjalan maksimal karena kurangnya SDM. Selain itu, kepedulian pemerintah, swasta maupun pengusaha masih kurang mengingat potensi – potensi yang miliki masyarakat.

Kalau Pemkot, swasta dan para pengusaha bersinergi dengan masyarakat, Elya meyakini usaha masyarakat akan berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, pendapatan dan peluang lapangan pekerjaan terbuka banyak. Kendati demikian, Elya tetap optimis akan menerapkan hasil studi bandingnya tersebut dengan menggandeng perusahaan swasta seperti bank dan elemen lainnya. Sehingga, program lisan yang menjadi program Pemkot Mataram tetap berjalan dengan baik. “Yang paling penting, kesadaran dan keinginan dari masyarakat saja,” imbuhnya.

Apakah tidak ada upaya meminta instansi memberikan pelatihan untuk peningkatan SDM? Langkah tersebut menurutnya, lambat laun akan diupayakan untuk memberikan pelatihan atau keterampilan kepada masyarakat. Akan tetapi, pihaknya lebih fokus mematangkan kesiapan secara internal sebelum meminta SKPD teknis mengintervensi. Dengan meniru kelompok daur ulang sampah di Bandung, Elya berharap masyarakat di Ampenan Tengah lebih termotivasi untuk berinovasi guna peningkatan lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat. (cem)

Dijelaskan, proses pendaftaran akan dimulai tanggal 19 September (hari ini, red) melalui sistem online yang bisa langsung diakses oleh pelamar. Kendati demikian, mengenai kesiapan server yang menampung lonjakan pelamar, secara teknis tergantung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), karena kabupaten/kota hanya memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen calon pegawai. “Kalau kita hanya memfasilitasi saja, urusan itu ada di BKN,” katanya.

Terkait ketersedian komputer yang disiapkan Pemkot Mataram, dia mengakui, sudah memiliki 50 komputer dengan lima cadangan. Artinya, setiap peserta akan mengikuti tes selama dua jam dengan lima shif setiap hari. Secara hitung – hitungan lanjut Dewi, tes ujian akan berlangsung lama diband-

Awasi Penggunaan DPK

Meningkat, Permintaan Surat Keterangan Merekam KTP Elektronik

PEMBAGIAN DPK (Dana Pembangunan Kelurahan) oleh Pemkot Mataram sebesar Rp 2,5 miliar untuk 50 kelurahan se-Kota Mataram, diapresiasi oleh kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (18/9) mengatakan, tidak masalah pemberian anggaran DPK berapa pun nomilnya.

Muhtar mendukung pemberian DPK yang besarnya masMuhtar ing-masing Rp 50 juta per kelurahan, sepanjang sepanjang dana hibah itu tersalurkan dengan baik, demikian pula peruntukkannya. ‘’Yang paling penting bisa dinikmati masyarakat,’’ cetusnya. Kalaupun dana itu akan dimanfaatkan pihak kelurahan untuk pembangunan berskala kecil, politisi Partai Gerindra ini mewanti-wanti pihak kelurahan agar mengedepankan profesionalisme. ‘’Jangan pakai sistem kerabat atau kekeluargaanya,’’ katanya mengingatkan. Untuk itu, Muhtar mengajak semua pihak mengawasi penggunaan DPK tersebut agar tidak menyimpang dari hajat awalnya. Sebelumnya, 50 kelurahan di Kota Mataram dibagikan hibah DPK dengan nilai Rp 50 juta untuk setiap kelurahan, Senin (15/9). Total dana hibah untuk kelurahan tersebut Rp 2,5 miliar. Kelurahan diminta mengelola dana tersebut sebaik-baiknya. Dalam pengunaan dana tersebut agar dilakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam penggunaannya.

Dana ini adalah dana hibah yang diberikan Pemkot Mataram untuk percepatan pembangunan di tingkat kelurahan. Dana yang diberikan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan tahun-tahun berikutnya jumlahnya bisa bertambah. Pengelolaan dana tersebut juga harus berprinsip pada tranparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga tertuang dalam Perda mengenai proses perencanaan pembangunan dengan pola MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). (fit)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pendaftaran CPNS 2014 berdampak pada meningkatnya permintaan membuat surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram.

Karena salah satu berkas persyaratan yang harus dilampirkan pelamar CPNS adalah fotokopi KTP elektronik yang sudah dilegalisir pejabat Dinas Dukcapil. Jika belum memiliki KTP elektronik, pelamar bisa menggunakan KTP manual tapi harus dilengkapi dengan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (18/9).

“Lumayan lho (permintaan), saya selalu menandatangani Surat Keterangan itu. Secara tidak langsung menambah target perekaman. Hanya KTP-nya belum, baru surat keterangan,” terangnya.

Sejak sebulan lalu, Ridwan mengatakan sekitar lima orang datang ke kantornya setiap hari untuk meminta dibuatkan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Terkait aturan ini, Ridwan mengatakan sudah ada Surat Edaran (SE) dari Dirjen Admin-

Mataram (Suara NTB) – Jumlah pelamar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram tahun ini diprediksi akan mencapai 7.000 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, pada pendaftaran CPNS tahun ini diprediksi jumlah pelamar akan menembus angka 7.000 orang. Prediksi tersebut berdasarkan pengalaman CPNS beberapa tahun lalu. “Kalau diprediksi sekitar 7.000 orang,” sebut Dewi dikonfirmasi usai memberikan pengarahan kepada seluruh lurah se Kecamatan Mataram, Kamis (18/9). ingkan dengan tahun lalu yang hanya menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). “Setelah ditutup tanggal 3 Oktober, tesnya kita prediksi sampai 28 hari,” sebutnya seraya menambahkan kalaupun jumlah peserta tidak sesuai dengan prediksi, konsekuensinya akan ada penambahan shift dari lima shift perhari menjadi tujuh shift.

Mengingat rentang waktu yang lama, pihaknya akan membuatkan jadwal kepada para peserta yang akan mengikuti tes tulis. Ditanya soal mekanisme pengawasan ketika berlangsungnya proses seleksi? Khusus pengawas langsung dari BKN dengan pihaknya. BKN pun lanjutnya, akan tetap mengawasi proses ujian tersebut, sehingga menutup kemungkinan terjadinya kecurangan. (cem)

duk (Administrasi Kependudukan) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika pelamar CPNS yang datang ke Kantor Dinas Dukcapil belum merekam KTP elektronik, akan dilakukan perekaman dan kemudian dibuatkan surat keterangan. Tapi jika sudah merekam akan dicek datanya dan akan dibuatkan surat keterangan sudah melakukan perekaman.

“Isi surat keterangan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman E-KTP. Itulah dasar dia untuk melengkapi persyaratan CPNS,” ujarnya. Terkait NIK, Ridwan mengatakan NIK-nya tetap satu karena sejak lahir warga telah memiliki NIK seperti NIK yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Ridwan menyampaikan walaupun tidak mendaftar CPNS, warga wajib memiliki KTP elektronik. “Jadi siapapun harus mengurus,” ujarnya. Setelah memiliki atau setidaknya melakukan perekaman KTP elektronik, aktivitas yang dijalankan masyarakat menjadi lebih mudah seperti untuk urusan bisnis, sosial, dan kegiatan lainnya. “Itu semua menjadi lancar.

Karena harus ada dokumen kependudukan berupa KTP elektronik itu,” tandasnya. (ynt)

Diantaranya PNS dan Polisi

(Suara NTB/ist)

TERJARING RAZIA - Anak Punk dan pengemis yang berhasil terjaring razia oleh satgas Disosnakertrans, Kamis (17/9) malam.

Delapan Anak Punk dan Seorang Pengemis Terjaring Razia Mataram (Suara NTB) – Setelah dibentuknya satuan pengawas (satgas) oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram beberapa waktu lalu, Satgas yang terdiri dari 10 orang itu, berhasil mengamankan delapan orang anak punk dan seorang pengemis yang merupakan pemain lama.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, razia tidak hanya dilakukan pada pagi, siang maupun sore hari, melainkan juga dilakukan pada malam hari. Terbukti delapan orang anak punk dan seorang pengemis yang beraksi pada malam hari berhasil diamankan di perempatan Golkar dan Taman Udayana. “Tadi malam mereka tangkap,” aku Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Ka-

mis (18/9).

Penanganan terhadap anjal, gepeng, pengemis dan bahkan anak punk akan tetap dilakukan, tidak hanya menyisir perempatan – perempatan lampu merah, melainkan taman kota juga menjadi bagian dari pengawasan. Langkah itu untuk memberikan rasa nyaman tidak hanya kepada para pengendara motor, melainkan kepada masyarakat yang menikmati waktu libur di taman kota.

Apakah ada korelasi pembentukan satgas dengan wacana Mataram bebas anjal tahun 2015? Dia mengatakan, langkah tersebut memang menjadi salah satu terobosan sehingga wacana di tahun 2015 dapat terealisasi. Selain sudah menemukan formulasi penanganan anjal selama bulan puasa, pihaknya juga memiliki konsep atau pola penanganan penya-

kit sosial tersebut.

Khalik menambahkan, wacana tersebut juga sudah dikomunikasikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Mataram, bahkan keduannya pun mendukung dan menyambut dengan baik. Akan tetapi, dia meminta keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat untuk membantu program dari pemerintah.

Khalik menegaskan, data – data pengemis yang berasal dari luar Kota Mataram, sudah dikirim ke masing – masing kepala daerah. Dan memberi efek jera kepada para pengemis, hasil yang didapatkan dari mengemis tersebut diambil dan dibuatkan daftar jumlah selanjutnya akan diserahkan ke masjid atau yayasan. “Ini kita lakukan untuk menimbulkan efek jera,” pungkasnya. (cem)

BPM Tangani 86 Rumah Tak Layak Huni Mataram (Suara NTB) Di tahun 2014 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram memperbaiki 86 unit rumah tak layak huni. Sampai saat ini baru setengah dari jumlah tersebut yang telah selesai dikerjakan. Sisanya saat ini perbaikan sedang berjalan.

Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, Kamis (18/9).

Syaiful mengatakan penanganan rumah tak layak huni di Kota Mataram tidak hanya dilaksanakan oleh BPM Kota Mataram. Tapi perbaikan juga dilakukan oleh Dinas PU Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, Bazda Kota Mataram, serta melalui program PNPM Mandiri. Perbaikan rumah tak layak huni dari PNPM Mandiri tahun ini dialokasikan untuk 386 unit rumah, sementara dari Disosnakertrans sekitar 100 unit rumah. Sehingga secara keseluruhan di tahun 2014 ini sebanyak 600 unit rumah diperbaiki.

Perbaikan rumah tak layak huni ini disebutkan Syaiful menyebar di seluruh kelurah-

(Suara NTB/ynt)

H. Syaiful Mukmin

an yang ada di Kota Mataram.

Jumlah rumah tak layak huni di Kota Mataram merata di seluruh kecamatan. “Rata-rata ada di setiap kecamatan karena di Mataram ini hampir semua kampung murni. Kalau BTN maupun Perumnas itu kampung baru,” ujarnya.

Bantuan perbaikan rumah kumuh yang diberikan kepada warga ini dalam bentuk material bangunan. Satu unit rumah dianggarkan Rp 7 juta. Materi-

al bangunan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan hasil inventarisir pihaknya. “Sekarang alhamdulilah sudah kita distribusikan ke Kelurahan Ampenan Utara, Ampenan Selatan, Bertais, dan Rembiga,” ujarnya. Pengerjaan perbaikan rumah diharapkan dilakukan dengan pola gotong royong yang melibatkan warga sekitar dan keluarga penerima bantuan.

Sejak tahun 2011, Syaiful mengklaim Pemkot Mataram telah memperbaiki sekitar 3 ribu rumah tak layak huni.

Pemkot Mataram mulai fokus menangani rumah tak layak huni sejak tahun 2011. Dari data pihaknya, jumlah rumah tak layak huni yang tersisa saat ini sekitar 1.700 unit lebih. Pihaknya belum bisa menargetkan kapan semua rumah ini bisa tertangani. “Targetnya kami ingin tahun 2015 tuntas. Setelah kita adakan pendataan ulang, banyak rumah yang aus dan sebagainya, berarti masih kita harus selesaikan. Komitmennya 2018 sudah harus selesai. Insya Allah,” terangnya. (ynt)

RSJ Tangani Puluhan Penyalahguna Narkoba November, Alat Cetak KTP Elektronik Mataram (Suara NTB) – OSC (One Stop Center) RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Provinsi NTB menangani rata-rata 50 penyalahguna narkoba dalam sebulan. Diantara puluhan penyalahguna narkoba itu, ada pula yang berasal dari kalangan PNS dan polisi. Demikian dikatakan Kepala Ruangan OSC RSJ Triwahyuni Sulistiyo Andriani menjawab Suara NTB di Sekretariat KPA Kota Mataram, Kamis (18/9).

Yuni, demikian ia biasa disapa, puluhan penyalahguna narkoba yang datang melaporkan kondisinya diyakini hanya sebagian kecil saja. Diluar itu, angka penyalahguna narkoba masih banyak. Masih terbatasnya angka wajib lapor penyalahguna narkoba ke OSC RSJ yang notabene salah satu IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), salah satunya disebabkan masih adanya stigma, kalau mereka melapor ke OSC, akan berujung pidana.

‘’Masih ada stigma takut ditangkap,’’ cetusnya. Yuni menegaskan IPWL tidak ada hubungannya dengan hukum. IPWL murni menangani penyalahguna narkoba. Ia menyayangkan penyalahguna narkoba yang ditangani pihaknya rata-rata dalam usia produktif. Terjerumusnya mereka menggunakan narkoba dipicu pola asuh. Ia mencontohkan anak dengan orang tua tuanggal lebih berpotensi ketimbang anak yang keluarganya utuh.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan BNN selama ini memang sudah cukup baik.

Yakni secara rutin menggelar tes urine bagi kalangan PNS dan institusi lainnya. Menurut Yuni, sebetulnya, tes urine tidak perlu dilakukan kepada semua PNS, misalnya. Tetapi kepada PNS-PNS yang berpotensi. Potensi ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran yang rendah.

‘’Kalau penyalahguna narkoba itu, dalam seminggu hanya masuk sekali,’’ ungkapnya.

Yuni melihat langkah tes urine secara massal pada suatu instansi agak mubazir, mengingat harga stik penguji urine tersebut cukup mahal. Apalagi fenomena yang sering terjadi, pascadiketahui ada oknum pegawai yang positif menggunakan narkoba, tindaklanjutnya tidak jelas. Yuni tidak setuju kalau oknum pegawai yang positif menggunakan narkoba misalnya dijatuhi sanksi. ‘’Saya lebih setuju kalau pemberian sanksi itu karena kinerjanya yang rendah,’’ imbuhnya. Untuk memulihkan kondisi penyalahguna narkoba, peran keluarga sangat dibutuhkan. Untuk itu OSC secara rutin mengundang keluarga penyalahguna narkoba untuk membahas bagaimana mereka bisa memberi dukungan. (fit)

Mulai Dioperasikan

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional bersama Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri di Jakarta belum lama ini, alat cetak KTP elektronik telah dikirim ke setiap daerah. Setelah setiap daerah memiliki alat cetak tersebut, pencetakan KTP elektronik tak lagi dilakukan di pusat, tapi bisa langsung dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan mengatakan pihaknya belum bisa mengoperasionalkan alat cetak tersebut. Alat itu baru bisa dioperasikan mulai bulan November mendatang. “Alat cetak sebenarnya sudah ada, tapi belum bisa kita operasionalkan. Operasionalnya bulan November,” ter-

angnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (18/9).

Ridwan mengatakan pihaknya masih menunggu blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi nasional belum lama ini, pihaknya diminta untuk menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan untuk pencetakan. Salah satunya adalah perangkat daring (online) sehingga tidak menimbulkan masalah pada proses perekaman maupun pencetakan. “Sebelum alat cetak ini ada, kita harus siapkan dulu. Ketika bulan November nanti sudah tidak ada masalah,” cetusnya.

Dengan adanya alat pencetak KTP elektronik ini diharapkan warga yang sudah lama melakukan perekaman E-KTP bisa langsung menerima fisik EKTP. Ia juga menyampaikan jika mesin cetak telah diterima, pelayanan bisa lebih cepat. Sementara ini pencetakan masih dilakukan di tingkat pusat.

Sampai saat ini warga Kota Mataram yang telah merekam data KTP elektronik sekitar 8090 persen dari sekitar 300 ribu lebih warga yang dinyatakan wajib KTP. Berdasarkan target nasional yang ditetapkan Kemendagri, Kota Mataram sudah memenuhi target melampaui seratus persen. Sementara jumlah warga yang telah merekam namun KTP elektroniknya belum dicetak sekitar 30 ribu lebih.

Terkait kapan target menun-

(Suara NTB/ynt)

H. Ridwan

taskan warga yang belum terekam, Ridwan mengatakan pihaknya belum bisa menentukan.

Pasalnya ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya. Salah satunya adalah terkait perekaman KTP untuk warga yang sudah tergolong uzur dimana mereka tidak bisa datang lansgung ke Kantor Dinas Dukcapil. Warga yang uzur ini disebutkan Ridwan harus didatangi langsung ke rumahnya.

“Persoalan mengumpulkan ini kita harus koordinasi juga dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan. Paling tidak sekarang ini saya harus mapping dulu dari warga yang belum melakukan perekamana atau yang sudah melakukan perekaman tapi KTP-nya belum tercetak karena itu masih ditanggung pusat,” terangnya.

Jika nanti alat cetaknya sudah dioperasikan, ia berharap bisa segera menuntaskan agar seluruh warga yang wajib KTP akan terekam semua. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK Diduga Gangguan Teknis

Kembalikan Tanah Pecatu PEMKAB Lombok Timur (Lotim) mengembalikan seluruh tanahtanah pecatu ke desa. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lotim Nomor 188.45/319/PPKA/2014 tentang pengembalian tanah pecatu yang tercantum dalam neraca Pemkab Lotim kepada pemerintah desa.

Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Mursyidul Am saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/9), menjelaskan, dasar hukum pengembalian tanah peca(Suara NTB/rus) tu tersbeut sesuai dengan Mursyidul Am ketentuan Pasal 76 Ayat (5) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang itu menyebutkan tanah milik desa yang diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan ke desa, kecuali yang sudah menjadi fasilitas umum.

Dasar hukum lainnya adalah, setiap tahunnya termasuk terakhir 2013 persoalan tanah pecatu yang masih masuk dalam daftar inventaris aset daerah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menyebut tanah pecatu merupakan tanah ulayat masyarakat desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa.

Sejarah juga tidak ada mencatat ada dasar hukum bagi pemerintah daerah memegang tanah pecatu. “Tidak ada sejarah sebagai dasar Pemda mengklaim tanah pecatu itu menjadi aset daerah,” terangnya. Seperti bukti penyerahan dari desa pun selama ini tidak pernah. Harapannya, pengembalian tanah pecatu ke depan tak lagi menjadi temuan BPK. “Harapan kita temuan BPK terhadap adanya tanah aset yang belum bersertifikat ini bisa dieliminir,” paparnya Diketahui, saat ini desa di Lotim sudah banyak melakukan pemekaran. Bagi Pemkab Lotim, dasar hukum dipakai adalah desa induk. Karenanya, tanah pecatu dikembalikan ke desa induk. Jika saat ini ada sebagian tanah pecatu dikuasai oleh desa mekar, diserahkan proses penyerahannya oleh desa induk.

Ditambahkan, SK pengembalian tehadap desa induk karena dalam catatan Pemkab Lotim milik tanah pecatu tersebut adalah desa induk. Hal ini katanya bukan berarti menutup hal bagi desa pemekaran yang menguasi tanah pecatu.

“Rohnya kan apakah pada saat pemekaran sampai sekarang tanah pecatu itu dipersoalkan,” ujarnya.

Pemkab Lotim sebelum menerbitkan SK Bupati ini sudah melakukan verifikasi dan validasi data keberadaan tanah pecatu. Diakui temuannya banyak desa pemekaran yang menguasai tanah pecatu. Misalkan, desa induk ada 5 lokasi tanah pecatu saat mekar ada dua yang ikut pemekaran. ‘’Menyangkut hal ini sudah pula dikomunikasikan dengan bupati.

Arahan Bapak Bupati, desa induknya yang nanti akan menyerahkan,’’ tandasnya. (rus)

PPKD Lobar Pasang Perangkat Pajak ’’Online’’ Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) mulai memasang perangkat pajak online. Hingga saat ini perangkat yang baru terpasang 15 unit dari target 20 unit. Ditargetkan pemasangan perangkat ini tuntas sebulan.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas PPKD Lobar, Dedi Saputra, SH, MH, menjelaskan, pemasangan perangkat ini tidak sekadar ditempel, sehingga membutuhkan waktu lama.

Untuk tahap pertama, pemasangan perangkat terbatas 20 unit pada 20 WP terdiri dari restoran, hiburan dan hotel.

Peralatan perekam data dipasang di masing-masing WP yang nantinya akan terhubung secara online dengan server di Kantor Dinas PPKD. Sistem ini, terangnya, merupakan salah satu sistem untuk memenuhi kepatuhan WP terhadap pelaporan dan kepatuhan membayar pajak. “Walaupun diterapkan sistem ini, tapi kami tetap cek atau uji ke lapangan sebagai data pembanding,” terangnya.

Tahap pertama ini merupakan masa percobaan, jika ini berhasil dan efektif maka akan diupayakan ditambah tahun depan. “ Bank untuk tujuan pembayaran BPD, karena kalau bank lain tidak bisa karena perlu kerjasama dulu,” ujarnya, seraya menambahkan dana untuk pemasangan peralatan ini menghabiskan anggaran Rp 200 juta.

Untuk tahap awal penerapan sistem pada 20 WP, PPKD paling tidak menargetkan pemasukan dari pajak saja sekitar 10-15 persen atau sekitar 6,5 miliar dari total pemasukan pajak Rp 65 miliar. (her)

KLU Siap Kembangkan Komoditi Hortikultura Tanjung (Suara NTB) Di tengah banyaknya aspirasi petani yang ingin membudidayakan komoditas holtikultura jenis bawang merah dan bawang putih, ternyata Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) punya pemikiran yang sama. Pemda KLU melalui Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, melihat pengembangan komoditas hortikultura cukup potensial.

Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Pertanian, Ir. Sapdi, Kamis (18/9) mengutarakan, pengembangan hortikultura di KLU telah mendapat dorongan dari pemerintah provinsi. Sejauh ini, dinas di KLU yang dinilai lebih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kini mulai melirik potensi hortikultura.

“Mulai tahun 2015 mendatang, kita mulai fokus untuk pengembangan hortikultura. Untuk program ini, masingmasing Kabupaten harus bisa menetapkan wilayahnya sebagai ikon hortikultura,” kata Sapdi.

Menindaklanjuti hasil rapat pihaknya di provinsi, Sapdi mengatakan akan membahas tindak lanjut rencana pengembangan komoditas hortikultura dengan kepala dinas dan bupati selaku pengambil kebijakan. Roadmap pengembangan holtikultura sejauh ini sudah digambarkan terkait potensi wilayah dengan topografi dan luas areal yang dimilili.

Sapdi mengatakan, potensi pengembangan holtikultura terdapat di Kecamatan Bayan dengan basis areal terletak di Senaru mencapai luas 30 hektar, sedangkan di Samik Jengkel, Kecamatan Kayangan, areal yang tersedia mencapai 25 hektar. Kedua wilayah potensial itu telah diajukan ke provinsi dan tinggal menunggu keputusan provinsi untuk memilih lokasi mana yang dinilai paling menonjol.

“Kendala pengembangan tahun-tahun lalu, dikarenakan program holtikultura banyak dipegang oleh Bidang Penyuluhan. Jujur kita akui program ini belum banyak diakomodir, tapi ke depan akan kita fokuskan,” ungkapnya.

Menyangkut jenis komoditas yang dipilih Pemda, Sapdi mengisyaratkan masih tergantung dari potensi yang paling menonjol dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam jangka panjang. Misalnya saja di Senaru, dinas melihat potensi peluangnya lebih besar pada buah strawbery, namun aspirasi masyarakat banyak menginginkan buah rambutan.

Hal sama juga berlaku di Samik Jengkel, di mana masyarakat menginginkan bawang, namun dinas melihat peluang budidaya melon juga cukup tinggi. (ari)

Pesawat Lion Air Tujuan Surabaya Gagal Terbang Praya (Suara NTB) Pesawat milik maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 645 dengan tujuan Bandara Djuanda Surabaya dari Bandara Internasional Lombok (BIL) gagal terbang, Kamis (18/9). Diduga pesawat tersebut mengalami gangguan teknis, sehingga harus kembali ke apron, sebelum kembali diterbangkan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, pesawat tersebut menurut jadwal seharusnya berangkat sekitar pukul 08.00 wita. Namun harus tertunda hingga sekitar satu jam lebih. Sekitar pukul 09.53 wita, pesawat akhirnya

bersiap untuk diberangkatkan.

Pesawat kemudian bergerak dari apron BIL menuju landasan pacu untuk take off. Namun baru sampai ke taxi way, pesawat kemudian kembali ke apron. Para penumpang yang tadinya sudah bersiap untuk berangkat pun harus kembali ke terminal. Para penumpang lantas dialihkan ke pesawat Lion Air JT 646 yang baru tiba dari Surabaya.

General Affair dan Communication Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, M. Albar Wahyudi, yang dikonfirmasi dikantornya mengakui ada pesawat Lion Air yang urung terbang tersebut. Na-

mun ia mengaku belum bisa memastikan, penyebab pesawat tersebut gagal terbang.

“Penyebabnya kita belum tahu persis. Apakah karena persoalan teknis atau ada penyebab lain,” jawabnya.

Sebelumnya, pesawatnya sempat berada di taxi way untuk persiapan take off. Namun, pesawat kembali lagi ke apron. Penumpang yang tadinya sudah berada di dalam pesawat juga diturunkan dan berganti pesawat yang lain.

Adapun pesawat dengan nomor penerbangan JT 645 tersebut, akhirnya bisa kembali terbang menuju Surabaya pada siang harinya. (kir)

(Suara NTB/rus)

TANAM PISANG - Warga Bagik Payung menanam pisang di ruas jalan yang rusak parah. Tampak anak-anak sekolah melihat tanaman pisang di ruas jalan Bagi Payung, Kamis (18/9).

Halaman 3

2.000 Hektar Lahan Pertanian di NTB Teridentifikasi Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Kemarau panjang yang terjadi di NTB berdampak pada produksi hasil pertanian, khususnya gabah.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB mencatat sedikitnya 2.000 hektar lebih lahan pertanian yang ada di NTB mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau panjang. Kebanyakan lahan yang terkena kekeringan ini berada di daerah Lombok Tengah bagian selatan. Adanya kekeringan ini membuat Kementerian Pertanian mengoreksi target pencapaian semua daerah, termasuk di NTB. “Target awal 2,3 juta ton padi, namun dikoreksi pusat karena dampak kemarau.

Tapi kami tidak mau dikoreksi, kami tetap targetkan 2,3 juta ton,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Ir. H. Husni Fahri, MM, kepada wartawan ketika menerima tim penilaian P3A di Desa Lembar, Kamis (18/9).

NTB jelasnya tidak mau dikoreksi, karena diperkirakan target 2,3 juta ton padi bisa dicapai. Pasalnya sejauh ini, kekeringan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap target produksi. Di samping itu, sejauh ini dari luas areal 456 ribu lebih hampir 90 persen sudah tertanam tinggal sisanya 10 persen itu bisa diupayakan di daerah-daerah irigasi.

Menurutnya, kalau pun ada

daerah terkena kekeringan seperti di Loteng bagian selatan, namun tidak berpengaruh pada produksi, karena areal tanam sudah lebih.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, Ir. H . Chaerul Bahtiar menyatakan, dampak kemarau panjang menyebabkan kekeringan di sejumlah titik. Namun sejauh ini, ujarnya, belum ada mengalami kegagalan panen akibat kekeringan tersebut. Seperti halnya di daerah Sekotong dan Lembar masih ada bendungan yang bisa dimanfaatkan airnya sebagai irigasi pertanian. “Jadi belum ada terlihat dampaknya,’’terangnya, seraya menambahkan, target produksi padi mencapai 180 ribu ton lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hanya 175 ribu ton lebih. (her)

Protes Jalan Rusak

Warga Bagik Payung Tanam Pohon Pisang Selong (Suara NTB) Warga Bagik Payung Kecamatan Suralaga melakukan aksi tanam pisang di sepanjang badan jalan yang rusak, Kamis (18/9) pagi. Aksi tanam pisang dan pohon pepaya ini sebagai wujud protes warga terhadap Pemkab Lombok Timur (Lotim) yang tak kunjung diperbaiki.

Kepala Desa Bagik Payung, Lalu Muhir mengatakan, panjang ruas jalan di wilayah Bagik Payung 4 km. Sementara jalan yang ditanami pisang oleh warga sekitar 1,5 km dari Suralaga ke Bagik Payung dan 1,5 km dari pertigaan kantor Desa ke Waringin, karena kondisinya sudah rusak parah.

Diakuinya, jalan tersebut sudah puluhan tahun lamanya jalan tak kunjung diperbaiki. Padahal janji Pemkab Lotim, segera dibangun. Bupati Lotim bahkan pernah

menjanjikan sebelum pelantikan sudah diperbaiki.

Aksi tanam pohon pisang ini sudah dua kali dilakukan warga Bagik Payung. Tapi tidak ada respons. Muhir yang juga Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) mengaku sudah cukup lelah memperjuangkan agar segera dibangunkan jalan. Terakhir katanya jalan hanya dilapen sehingga tidak maksimal.

Ditambahkan Muhir, protes warga jika tak direspons juga oleh pemerintah, Kades bersama seluruh kepala dusun dan warga Bagik Payung akan diajak melakukan gerakan tanam pisang di seluruh ruas jalan yang rusak.

“Kita akan melakukan gerakan tanam pisang di badanbadan jalan ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator aksi Maksum Hadi menegaskan, sejak 2012 silam pemerintah mengumbar janji untuk

memperbaiki jalan tersebut, namun hingga kini belum ada bukti. “Kami hanya ingin bukti bukan janji,” tegasnya disela-sela melakukan tanam pohon pisang. Kondisi jalan yang rusak tersebut mengakibatkan kerap terjadi kecelakaan. Acapkali juga kecekalaan memakan korban jiwa.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Hj. Kartini saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan akan berkomunikasi lebih lanjut terkait protes warga. Pihak PU akan mengusahakan apa yang menjadi keinginan warga.

Hj Kartini mengaku baru menjabat sebagai kepala bidang dan belum mengetahui apakah ada rencana pembangunan ruas jalan di Bagik Payung. “Nanti kita cek, saya juga baru hari ini masuk kantor dan mulai beres-beres,” paparnya. (rus)

(Suara NTB/her)

NILAI - Tim penilai Lomba P3A didampingi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husni Fahri dan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar Chaerul Bachtiar saat melakukan penilaian di Kelompok Balen Seneng Lembar, Kamis (18/9).

Lobar Masuk Nominasi Empat Besar Lomba P3A Warga Tiga Desa Tuntut Jatah Nasional Program Usaha Tani

Praya (Suara NTB) Belasan warga perwakilan tiga desa masing-masing Desa Pengembur, Tumpak serta Desa Montong Ajan, menuntut diberikan jatah program jalan usaha tani ke DPRD Lombok Tengah (Loteng), Kamis (18/9).

Sampai saat ini desa-desa tersebut belum juga memperoleh jatah program yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu. Sementara di satu sisi, ada desa yang justru hampir tiap tahun memperoleh jatah program tersebut.

“Inikah tidak adil. Ada desa yang selalu dapat jatah jalan usaha tani. Sedangkan kami tidak pernah sama sekali,” ungkap Kepala Desa Pengembur, Supardi Yusuf, dalam hearing di ruang sidang utama DPRD Loteng.

Supardi memnyebut desa-

desa yang memperoleh jatah program jalan usaha tani tersebut rata-rata memiliki wakil di DPRD Loteng. Sementara desa yang tidak ada wakilnya di DPRD Loteng, justru tidak kebagian. “Ada 139 desa dan kelurahan di Loteng. Bukan hanya beberapa saja,” protesnya.

Desa-desa tersebut, tentunya ingin diperhatikan dan diperlakukan yang sama layaknya desa lainnya, bukan malah dikesampingkan. Termasuk dalam hal pembagian jatah program jalan usaha.

Padahal usulan sebagai persyaratan untuk bisa memperoleh jatah program jalan usaha tani sudah berkali-kali diajukan. “Apakah kami harus demo atau hearing dulu, baru diberikan jatah program jalan usaha tani,” tanyanya.

Ketua DPRD Loteng, H.

Ahmad Fuaddi, S.E., yang menerima perwakilan warga berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga. Namun ia mengaku tidak bisa menjanjikan bisa direalisasi pada tahun ini. Mengingat, alokasi pembagian program jalan usaha tani sudah ditetapkan dan tidak mungkin diubah secara sembarangan.

Di tempat yang sama Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, mengaku kalau pemerintah daerah tidak pernah membeda-bedakan perhatian antara satu desa dengan desa lainnya. Semua desa tetap mendapat perhatian yang sama. Hanya saja kalau ada desa yang tidak memperoleh jatah program dari pemerintah daerah seperti program usaha tani, bukan disengaja. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim penilai lomba Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kamis kemarin melakukan visitasi ke kelompok Balen Seneng Desa Lembar Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar). Tim yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian dan IPB ini melakukan penilaian langsung di lapangan.

Kelompok Balen Seneng ini masuk nominasi lima besar bersama empat daerah di Indonesia dalam lomba P3A. Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, Ir. H. Chaerul Bahtiar ditemui usai menerima tim, menjelaskan, lomba P3A ini merupakan tindak lanjut dari penilaian nasional yang dilakukan di Kota Bandung Jawa Barat. “Dari 30 provinsi yang ada, P3A Balen Seneng dan GP3A Lotim yang masuk nominasi lima besar nasio-

nal,” terang Bahtiar kemarin.

Dari hasil penilaian presentasi beberapa waktu lalu kelompok ini masuk lima besar nasional, sehingga tim penilaian melakukan visitasi untuk pengecekan lapangan langsung. P3A Balen Seneng dalam siklus pengelolaan air ada delapan kelompok, dengan mengabil air irigasi Bendungan Pengga kiri. Dalam tugasnya P3A ini membagi, mendistribusikan dan mengelola air yang ada untuk kepentingan pertanian.

Kelompok Balen Seneng memiliki delapan kelompok dengan luas garapan 325 hektar. Dalam kondisi saat ini kelompok ini memiliki pola tanam padi- padi- palawija dan palawija-palawija-padi.

P3A ini memiliki komoditas andalan jagung. ‘’Bisa dua kali tanam dalam satu tahun bahkan bisa tiga kali tanam jagung,” ujarnya. (her)

Dikes Tuntaskan Pembangunan Puskesmas Masbagik

(Suara NTB/rus)

PUSKESMAS - Puskesmas Masbagik yang sempat tertunda pembangunannya kini dilanjutkan oleh Dikes Lotim.

Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan Lombok Timur (Lotim) bertekad menuntaskan pembangunan Puskesmas Masbagik. Sebelumnya, bangunan yang sudah menelan dana Rp 1,2 miliar sempat tertunda pembangunannya, karena ada perubahan konstruksi bangunan. Tahun 2014 ini, Dikes menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk penyelesaian pembangunannya.

Hal ini dikemukakan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dikes

Lotim, Suprayitno. Dikonfirmasi wartawan di Selong, Kamis (18/9) kemarin, ia mengatakan saat ini pembangunan sedang dalam proses.

Suprayitno mengatakan dilihat dari konstruksi bangunan yang lama ada beberapa perubahan. Katanya, pembangunan menggunakan konsultan lama. Hal itu kemudian dikomunikasikan dengan konsultan yang baru. Meski demikian, pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari rencana awal.

Pembangunan unit puskesmas baru di Masbagik ini dikarenakan warga Masbagik cukup banyak. Pemkab Lotim ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yakni dengan tetap akan memfungsikan keberadaan puskesmas lama.

Sejauh ini di Puskesmas Masbagik belum ada tempat rawat inap, sehingga adanya bangunan baru ini bisa mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat. “2015 sudah bisa dioperasikan,” janjinya. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Halaman 4

Penyidik Segera Tahan Tersangka Korupsi Setda Dompu

Kejari Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Kerampi Kota Bima (Suara NTB) Setelah beberapa bulan vakum, proyek dermaga Kerampi di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima senilai Rp 1,2 miliar dan proyek tambatan perahu senilai Rp 392 juta kembali diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima.

Guna memintai klarifikasi terkait indikasi korupsi (mark up) yang terjadi, sejak Rabu (17/9), Kejaksaan memanggil empat orang pejabat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bima.

Keempat orang pejabat ini masing-masing Kabid Darat Suaeb S.sos, Bendahara Pembayaran, Nilawati Amd, Kasubbag Keuangan, Fitri SE dan Kabid Program, Arif Rahman. Mereka diperiksa kaitan dengan kapasitas masingmasing. Suaeb diperiksa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Nilawati sebagai bendahara, Fitri diperiksa sebagai penanggungjawab keuangan sementara Arif Rahman diperiksa sebagai pejabat apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai rencana dengan realisasi program. Keempatnya menjalani pemeriksaan secara terpisah dan bergiliran.

Namun yang paling lama menjalani pemeriksaan yakni Kabid Darat dan dan Bendahara pengeluaran uang. Sementara Kamis (18/9), sejumlah pejabat ini hanya menyampaikan data-data yang diminta oleh tim Kejaksaan.

Salah seorang pihak yang dikonfirmasi siang kemarin, mengakui dirinya salah satu pihak yang dipanggil oleh Kejaksaan. Dia dan para pejabat lain dipanggil untuk dimintai komfirmasi ulang. “Tapi untuk jelasnya langsung aja konfirmasi pihak Kejaksaan,” katanya.

Kepala Kejari Raba Bima melalui Kasi Pidsus, Indrawan Pranaditra, SH., yang dikonfirmasi membenarkan adanya permintaan klarifikasi terkait proyek dermaga Karampi dan tambatan perahu di Kecamatan Langgudu dimaksud. Yang menjadi fokus sudah sejauh mana proyek tersebut dilaksanakan. Sesuai dengan waktu pengerjaan, proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan.

Hanya saja lanjutnya, hingga kemarin pihaknya baru sebatas melakukan wawancara dalam kaitan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Sehingga belum resmi masuk ke tahap penyelidikan.

Hal itu dilakukan sebab anggaran kedua proyek tesebut sudah cair seratus persen. “Jadi wawancara ini untuk menanyakan langsung sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut, karena pencairan anggaran sudah mencapai setarus persen,” terang Indra.

Proyek ini sendiri sebelumnya pernah menjadi perhatian pihak Kejaksaan sekitar awal 2014. Hanya saja, permintaan klarifikasi kemudian terhenti lantaran proyek tersebut belum selesai karena adanya addendum. Selain adanya dugaan mark up anggaran, proyek ini juga menjadi perhatian karena Bidang yang menangani bukan bidang Laut melainkan Bidang Darat. Seharusnya, dermaga dan tambatan perahu ini ditangani oleh Bidang Laut. (use)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Setda Kabupaten Dompu tahun 2011 yang ditangani Polres Dompu hingga saat ini masih terus bergulir. Dari tiga orang tersangka yang telah ditetapkan penyidik, tidak satu pun dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Penyidik menargetkan akan menahan para tersangka setelah jaksa menyatakan berkas lengkap.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/9) mengatakan, berkas dua orang tersangka hasil pengembangan dari tiga orang tersangka kasus korupsi Setda Dompu tahun 2011 akan dikirim dalam waktu dekat dan akan dikirim ber-

sama surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) untuk tersangka Bdt. Berkasnya masih dalam proses penyusunan. “Berkas tiga tersangka yang P19 (dikembalikan jaksa) sudah kita kirim kemarin. Kalau untuk dua orang tersangka hasil pengembangan, sedang dalam pemberkasan dan akan dikirim dalam waktu dekat,” katanya.

Herman berjanji akan segera mengeksekusi dan mena-

han para tersangka kasus dugaan korupsi Setda Dompu bila jaksa menyatakan lengkap.

Apalagi kasus ini sudah tergolong lama. “Kalau sudah dinyatakan P21 (lengkap), saya akan pakai kecamata kuda dan akan menahan mereka semua,” ungkapnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, dari lima orang tersangka kasus dugaan korupsi Setda, hanya dua tersangka yang menggunakan pen-

gacara. Sementara tiga orang tersangka lain yaitu M, SE (bendahara), MN, S.Sos dan Bdt, S.Pt (Kasubag Rumah Tangga) menggunakan pengacara yang ditunjuk negara. “Tersangka Bdt tadi kembali diperiksa.

Kemarin sudah diperiksa, tapi karena tidak didampingi pengacara, makanya diperiksa kembali,” ungkap sumber di Polres Dompu, Kamis kemarin.

Herman juga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada penambahan tersangka baru selain lima orang yang telah ditetapkan. Namun bila jaksa masih memberikan petunjuk untuk berkas dua orang tersangka hasil pengembangan, maka

akan ditindaklanjuti. “Untuk penambahan tersangka sejauh ini belum, tapi tergantung bila ada petunjuk jaksa,” katanya.

Kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,085 miliar dari total anggaran sebesar Rp 9 miliar ini oleh penyidik menetapkan tiga tersangka ditetapkan lebih awal yaitu M, SH, dan AP. Hasil pengembangan dari tiga tersangka, penyidik menetapkan dua orang tersangka baru yaitu MN dan Bdt. Namun baru MN yang telah dikirim SPDP, sementara tersangka Bdt akan dikirim bersama berkasnya. (ula)

AIR SUMUR DALAM – Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin meninjau lahan jagung petani Manggelewa yang menggunakan irigasi bantuan air sumur dalam.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni S.E, menemukan sejumlah kasus diskriminatif dalam pemberlakuan program BPJS bagi masyarakat miskin ketika berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Hingga menilai BPJS, RSUD, Dinas Kesehatan dan pihak lainnya termasuk Dinas Kependudukan dan institusi lainnya belum profesional dalam menjalankan BPJS. “Dua hari saya jalan di RSUD menemukan kejanggalan kaitan pasien kurang mampu. Seperti kasus Ibu Marlina dan Pak Man warga PPN Seketeng Sumbawa yang dibebankan biaya cukup besar, Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Kedua pasien ini saat datang berobat memang tidak mampu menunjukkan kartu BPJS. Keesokan harinya barulah BPJS mereka diurus. Namun pada hari pertama mereka berobat dikenakan biaya hitungan pasien umum sehingga mesti membayar.

Sementara di dalam ketentuan Permenkes No. 28 tahun 2014, ada waktu 3 X 24 jam untuk mengurus BPJS. Namun hal ini berbeda dengan kenyataan yang saya temui dan ini bentuk diskriminasi,” tandas Andis, panggilan akrabnya, kepada wartawan, Kamis (18/9).

Kesalahan RSUD, menghitung klaim sejak munculnya kartu BPJS dimaksud, sesuai dengan kerjasama yang dibangun pihak BPJS dan RSUD. Hal ini bertentangan dengan aturan Permenkes yang memberikan waktu untuk mengurusnya sampai tiga hari, sehingga dalam kasus ini, jelas masyarakat dirugikan. Dirinya khawatir kasus serupa juga terjadi pada banyak warga kurang mampu lainnya. Muncul kesan, pihak RSUD sengaja membiarkan hal ini terjadi untuk mendapatkan keuntungan sepihak. “Coba kalau pasien masuk Sabtu atau Minggu ke RSUD. Jelas pada hari itu, pelayanan BPJS tutup. Kasus Marlina yang melahirkan di RSUD, seharusnya sudah bisa keluar, namun tertahan karena tidak bisa membayar biaya hari pertama berobat, saat BPJS belum diurus. Karena kebetulan saya orang mengerti aturan, setelah protes, mereka jawab oh ya, bisa kami selesaikan. Tetapi kalau masyarakat awam yang datang, sama saja mereka menyandera masyarakat kurang mampu. Saya khawatir banyak kasus serupa yang terjadi,” tukas politisi Gerindra Sumbawa ini.

Belum Terisi Calon kuat Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa ini juga menyayangkan pihak desa atau kelurahan yang tidak lagi menerima SKTM sejak BPJS diberlakukan. Padahal di sisi lain menurut data Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, belum ada 50 persen dari kuota 54 ribu yang terisi yang dipersiapkan untuk program BPJS warga kurang mampu. Yang sebelumnya pemegang Jamkesmas dan Jamkesda termasuk SKTM di dalamnya yang semestinya otomatis mereka dialihkan sebagai pemegang BPJS dengan pembiayaan pemerintah. Namun akibat kurangnya sosialisasi, masyarakat miskin banyak yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga karena kebutuhan saat berobat mereka terpaksa mengurus BPJS mandiri. “Ini yang sangat saya sayangkan, SKPD tekait tidak maksimal melakukan sosialisasi. Aturan di atas sudah bagus, namun implementasinya di bawah tidak berjalan maksimal, sehingga masyarakat dikorbankan. Kalau kuota habis terpakai, selesai masalahnya. Namun ini kurang dari 50 persen,” tandas Andis.

Untuk itu, setelah semua alat kelengkapan Dewan terbentuk nantinya, pihaknya akan mengusulkan ke pimpinan untuk memanggil semua SKPD terkait BPJS ini, agar bisa mengklarifikasi persoalan ini. (arn)

(Suara NTB/ula)

Pelayanan RSUD Sumbawa Dinilai Diskriminatif

Dampak Kekeringan Belum Terasa di Dompu Dompu (Suara NTB) Musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu belum berdampak pada tanaman petani. Karakteristik cuaca pada musim kemarau sudah dipahami petani, sehingga rata-rata tidak menanam komoditi yang membutuhkan air banyak. Kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih juga belum terdeteksi di Dompu.

Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Dompu, M Syahroni, MM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/9) mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari penyuluh maupun petani soal ancaman kekeringan bagi tanaman petani. Ini tidak lepas dari pilihan komoditi yang ditanam

petani rata-rata tidak membutuhkan air banyak seperti kedelai, kacang hijau dan jagung yang sudah tidak membutuhkan air banyak. Dikatakan Syahroni, ketika ada masalah pada tanaman petani biasanya penyuluh selalu memberikan laporan dan petani selalu memberikan laporan untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Namun beberapa tahun terakhir, pada musim kemarau tidak ada laporan soal dampak kekeringan terhadap tanaman petani seperti puso dan lainnya. “Ini karena petani Dompu sudah memiliki pemahaman dalam menganalisa tanaman,” terangnya.

Ia pun berharap, di sisa musim kemarau tahun 2014 ini tidak ada pengaruh bagi tanaman petani. Ia menghimbau petani untuk tidak menanam

komoditi pertanian yang membutuhkan air banyak seperti padi. Selain itu, dengan membatasi tanaman dengan komoditi palawija setelah dua kali padi untuk menyeimbangkan tanah dari unsur hara. Ketika unsur hara terbatas, maka tanaman padi akan mudah diserang hama penyakit.

Musim kemarau tahun 2014 di Dompu juga belum berdampak bagi ketersediaan air bersih. Kendati ada permintaan air bersih di beberapa wilayah, tidak separah beberapa tahun lalu. Karena beberapa wilayah yang sering mengalami kekurangan air bersih sudah dijangkau air PDAM seperti di daerah Rababaka dan sekitarnya serta di Huu bagian selatan yang sudah dilayani dengan air perpipaan. (ula)

Warga KSB Mulai Protes Lahan Newmont Taliwang (Suara NTB) Klaim terhadap sejumlah titik lahan di kecamatan Sekongkang oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mulai diprotes warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Protes warga ini mencuat karena titik-titik lokasi tersebut selama ini justru diklaim warga sudah menjadi hak mereka secara turun temurun.

Camat Sekongkang, KSB, Sirajudin mengatakan, dalam beberapa hari terakhir pihaknya telah didatangi warga mempersoalkan klaim lahan oleh PT NNT tersebut. Rata-rata dari warga kata dia, memprotes landasan klaim perusahaan tambang asal Amerika itu atas lahan yang selama ini telah mereka miliki. “Sudah ada puluhan warga yang datang ke saya keberatan dengan klaim Newmont itu,” terangnya kepada wartawan, Kamis (18/9).

Terkait klaim PT NNT atas lahan warga itu, pihak kecama-

tan sebelumnya telah mendapat surat dari manajemen perusahaan. Dalam surat tertanggal 2 September itu, Newmont melaporkan ke pemerintah kecamatan adanya kegiatan masyarakat di lahan lokasi Hak Guna Bangunan (HGB) milik mereka. Masing-masing di titik HGB 2, 4, 6 dan titik 9. Atas kegiatan aktivitas warga di titik lahan tersebut, Newmont mengharapkan pemerintah kecamatan memberikan pengarahan kepada warga agar menghentikan kegiatannya.

Menurut Sirajuddin, selaku pemerintah pihaknya sementara ini tidak dapat mengambil tindakan apapun. Pasalnya warga pun berdalih adalah pemilik sah atas lahan-lahan yang disebutkan oleh PT NNT tersebut karena telah dimiliki selama puluhan tahun dan secara turun temurun.

“Memang warga yang mengklaim belum juga bisa sepenuhnya memperlihatkan bukti terkait legalitas kepemilikan atas lahan itu. Tapi kami sebagai pemerintah tidak bisa langsung mengambil tindakan begitu saja, apalagi posisi warga sejauh ini tetap bersikeras mengklaim itu lahan mereka,” timpalnya.

“Warga tetap mempertahankan bahwa itu lahan mereka karena kalau pun dialihkan ke Newmont mereka tidak pernah merasa melakukannya. Kapan dan oleh siapa,” sambung Sirajudin.

Meski saat ini belum dapat berbuat banyak,

Tahun 2015

KSB Tidak Programkan Bantuan kepada Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menegaskan, program bantuan langsung kepada masyarakat pada tahun 2015 sepenuhnya akan dihilangkan. “Bantuan alat pertanian, bantuan ternak dan semua program bantuan lainnya akan kita hilangkan,” tandas bupati dalam sambutannya saat gelar mutasi, Selasa lalu.

Seluruh bantuan yang dimaksud bupati itu adalah yang bersumber dari anggaran daerah (APBD). Menurut dia, fokus anggaran tahun 2015 mendatang sepenuhnya akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah program yang sedang berjalan. Utamanya program kegiatan pembangunan infrasktruktur daerah seperti pembangunan rumah sakit, dermaga dan bandara.

“Kita harus tuntaskan tahun depan. Makanya nanti tidak akan ada kegiatan bantuan program langsung kepada

masyarakat yang dibiayai APBD,” ujarnya.

Meski memastikan akan menghentikan bantuan yang bersumber dari anggaran daerah, bupati menyatakan, kesempatan bagi masyarkat untuk mendapatkan bantuan pemerintah masih tetap terbuka. Namun sumber anggarannya ia pastikan berasal dari pemerintah provinsi dan APBN. “Misalnya nanti akan ada bantuan ternak berupa sapi perah yang diperuntukkan bagi pesantren itu anggarannya dari pusat,” pungkasnya.

Menurunnya jumlah program bantuan langsung kepada masyarakat oleh Pemda KSB sebenarnya sudah mulai terlihat pada anggaran tahun 2014 ini. Salah satunya terlihat mulai dihilangkannya program bantuan ternak sapi yang sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir terus digagas oleh pemerintah baik secara murni maupun program kerjasama dengan pihak ketiga. (bug)

(Suara NTB/bug).

Sirajudin

Sirajudin mengungkapkan tengah mencari data-data terkait kebenaran atas kepemilikan lahan tersebut. Salah satu upaya yang tengah dilakukannya dengan bersurat ke PT NNT meminta buktibukti legalitas terkait klaim mereka atas titik-titik lahan yang dimaksud. “Dalam suratnya, Newmont tidak memberikan data mana saja titik lahan yang dimaksud. Berapa luasnya dan mana bukti legalitasnya bahwa benar lahan-lahan itu memang sudah menjadi HGB mereka,” urainya.

Hal yang sama pun kepada warga, pemerintah kecamatan Sekongkang juga untuk sementara waktu menghentikan segala bentuk aktivitas di atas lahan tersebut. Bagi Sirajudin langkah yang diambilnya tersebut adalah jalan tengah terbaik sambil menunggu kejelasan pihak mana sebenarnya yang benar-benar berhak atas lahan yang diklaim antara PT NNT dan warga itu. “Bisa dibilang sementara lahan itu status quo. Dan saya sudah koordinasi juga dengan pihak terkait lainnya, untuk mencari kejelasan status lahan itu,” imbuhnya. (bug)

Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Minimnya debit air PDAM Sumbawa serta soal besarnya denda tunggakan pembayaran makin banyak dikeluhkan masyarakat.

Pelayanan yang dinilai makin amburadul, di tengah upaya PDAM memperbaiki diri.

Anggota DPRD Sumbawa, Salman Alfaridzi, Kamis (18/9) menyebutkan, terlambat sehari saja dari batas waktu, masyarakat mesti membayar denda Rp. 10.000. Tidak sebanding dengan upaya pelayanan yang mereka berikan.

Apalagi debit air ke rumah penduduk makin mengecil.

“Jangan-jangan besarnya denda ini untuk menutupi kerugian PDAM. Sebab

tidak jelas juga laporannya kemana larinya denda yang ditarik dari pelanggan,” cetusnya.

Menurut Salman, masyarakat tak bisa disalahkan sepenuhnya atas keterlambatan pembayaran ini.

Sebab jarang pula ada tukang pencatat water meter yang datang ke pelanggan.

Bahkan taksiran kilometer kemungkinan pula banyak yang dikira-dikira. Hingga tak heran banyak kilometer yan jebol. “Kenapa PDAM tidak mengangkat saja juru pungut dari perangkat desa, agar penarikan biaya bulanan air ke pelanggan cepat dan tertib,” pungkasnya, seraya akan berupaya memanggil PDAM, ketika alat kelengkapan Dewan nantinya sudah terbentuk. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Gubernur Minta Pertanggungjawaban Pengelolanya Dari Hal. 1 Gubernur menegaskan, dengan berhentinya operional UPP Pijar sejak beberapa bulan terakhir, maka sudah tentu ia akan meminta laporan dari SKPD terkait. Jika sudah jelas letak masalahnya maka gubernur akan mengambil tindakan.

“Karena terus terang tidak beroperasinya UPP Pijar ini, kan UPP Pijar ini lokasinya di jalan protokol, itupun citra provinsi juga. Kemudian itu sebenarnya satu unit pengolahan yang pertama sebagai bentuk dimulainya kita mengarah kepada industri pengolahan. Baru begitu saja kok tidak dijaga, tidak dioperasionalkan dengan baik,’’ katanya dengan nada kecewa.

Ditegaskan, dengan kenyataan ini, tentu harus ada yang bertanggungjawab mengenai keberadaan opersional UPP Pijar itu. Sehingga, UPP Pijar terus berkembang. Ia mengatakan sudah memberikan ruang yang cukup untuk SKPD melakukan inovasi dalam program, asalkan tak melakukan inovasi dalam keuangan.

SKPD terkait katanya, bisa saja bekerjasama dengan pihak swasta atau pihak lainnya supaya UPP Pijar terus berkembang. ‘’Kalau di pemerintah pusat istilahnya public private partnership, kerjasama antara publik dengan private, antara pemerintah dan badan usaha. Dan saya melihat memang inisiatif untuk itu memang masih sangat kurang dan ini terus kita benahi,’’ imbuhnya.

Meskipun mengaku sangat kecewa dan malu akibat berhentinya operasional UPP Pijar, namun gubernur tak akan berhenti sampai di situ. Pemporv, katanya, akan bertekad untuk memperbaiki dan memastikan UPP Pijar agar dioperasionalkan kembali dan menjadi berkembang.

Karena menurut gubernur,

tak terlalu banyak artinya pemprov terus berupaya meningkatkan produksi sapi, jagung dan rumput laut (Pijar) jika pengolahannya masih di luar daerah. ‘’Itu masyarakat kita hanya menjadi pembudidaya dan hanya menjadi buruh. Tetapi tidak bisa menikmati nilai tambah yang besar,’’ pungkasnya.

UPP Pijar merupakan tempat pemasaran produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dilatih dan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM NTB. UPP tersebut berfungsi sebagai tempat pengemasan dan pengepakan hasil olahan produk Pijar yang selanjutnya dikirim ke outletoutlet toko modern yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, hasil olahan produk Pijar juga menyasar pasar retail (toko modern) di Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Sebanyak 730 UMKM di NTB sudah dilatih mengolah produk Pijar di Pusat pelatihan Industri Olahan Produk Unggulan di Malindo Sulawesi Tenggara. Para UMKM yang telah dilatih tersebut selanjutnya diminta terus berproduksi dan dapat menularkan ilmu yang pernah didapat kepada 10-20 orang.

Untuk pengemasan dan pengepakan produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menangah (IKM) di NTB tersebut, pada tahun 2013 diadakan mesin finishing senilai Rp 1,5 miliar dengan kapasitas 3 ton bahan baku perhari. Artinya dibutuhkan ratusan IKM yang menghasilkan bahan olahan Pijar dalam bentuk setengah jadi yang selanjutnya diolah finishingnya di UPP Pijar NTB. (nas)

Dampak Kekeringan, 174 Desa Krisis Air Bersih di NTB Dari Hal. 1 Sebanyak 174 desa itu tersebar di 44 kecamatan pada sembilan kabupaten/kota di daerah ini.

Demikian diungkapkan, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. A. Machul, M.Si di Matraam, Kamis (18/9).

Ardi menyebutkan, sebanyak 174 desa yang terkena dampak kekeringan yang sangat membutuhkan air bersih itu masing-masing, Lombok Utara sebanyak tiga kecamatan tersebar di 13 desa, Lombok Barat tiga kecamatan yang tersebar di tiga desa, Lombok Tengah 10 kecamatan tersebar di 75 desa dan Lombok Timur pada satu kecamatan tersebar di 10 desa.

Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak tiga kecamatan yang tersebar di sembilan desa, Kabupaten Sumbawa tujuh kecamatan yang tersebar di 14 desa, Dompu tujuh kecamatan tersebar di 28 desa, Bima 6 kecamatan tersebar di 11 desa dan Kota Bima 4 kecamatan tersebar di 11 desa.

Ditambahkan, dari sembilan kabupaten/kota yang terkena dampak kekeringan itu, sebanyak 8 kabupaten yang mengirimkan permintaan air bersih ke BPBD NTB, keculi Dompu.

Jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih dari delapan kabupaten/kota itu mencapai 129.083 KK atau 440.396 jiwa.

Dengan rincian, Lombok Barat sebanyak 14.323 KK atau 55.164 jiwa, Sumbawa 12.206 KK atau 45.998 jiwa, Kota Bima 1.440 KK atau 5.138 jiwa, Lombok Utara 5.793 KK atau 18.066 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Timur 37.661 KK atau 130.353 jiwa, Lombok Tengah 43.336 KK atau 133.666 jiwa dan Bima 8.735 KK atau 29.654 jiwa.

Ardi mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyetujui pemberian anggaran untuk penanganan kemiskinan untuk NTB sebesar Rp 5 miliar lebih dari Rp 15 miliar yang diusulkan. Dana sebesar Rp 5 miliar dari BNPB itu digunakan untuk penyediaan tandon air, bantuan logistik untuk daerah gagal panen, suplai air bersih dan pembangunan sumur bor.

“Untuk tandon air kita diberikan 150 unit dengan kapasitas 2.000 liter. Kita akan prioritaskan daerah-daerah yang paling parah. Kemudian untuk bantuan logistik ini senilai Rp 800 juta untuk masyarakat yang gagal panen. Terjadi ketidakmampuan ekonomi, maka diberikan bantuan pangan. Bentuknya

mie instan, susu, biskuit, pelengkapan bayi dan lainnya,”sebutnya.

Untuk suplai air bersih kepada 174 desa di seluruh NTB ini, lanjutnya akan dilakukan selama 60 hari ke depan sejak 15 September lalu. Jika dalam waktu 60 hari ke depan, dampak kekeringan terus berlanjut maka akan ditambah (diperpanjang) untuk 60 hari ke depan. ‘’Setiap hari didrop delapan tangki air bersih di masingmasing kabupaten/kota dengan kapasitas 5.000 liter. Sehingga perhari didrop 40 ribu liter air setiap kabupaten perhari,’’ sebutnya.

Sementara itu, untuk bantuan sumur bor, NTB mendapatkan bantuan dari BNPB untuk pembangunan delapan sumur bor. Bantuan sumur bor itu beserta kelengkapannya, artinya sampai keluar air. Dengan asumsi, untuk wilayah yang mudah aksesnya air bersih akan dilayani dengan mobil tangki. Jika medannya agak sulit maka akan diberikan tandon air.

“Kalau memang sulit sekali medannya tetapi ada potensi air maka kita berikan sumur bor,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd mengatakan sesuai dengan data permintaan air bersih yang masuk ke Disosdukcapil untuk wilayah Pulau Lombok sebanyak 30.267 KK dan Pulau Sumbawa sebanyak 13.593 KK. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya merasa teledor dalam mengantisipasi kekeringan ini.

Pasalnya, jika tahuntahun sebelumnya, kekeringan yang terjadi di NTB khusunya di Pulau Lombok biasanya terjadi pada bulan Juli. Namun, pada tahun ini terjadi lebih awal yakni sejak April. Sehingga, setiap malam ia mendapatkan tujuh sms permintaan air berih melalui SMS Center Pemprov NTB. ‘’Volume air yang sudah diminta oleh masyarakat sejak April lalu sebanyak 720 ribu liter. Itu cukup hanya untuk wudu dan memasak. Untuk mandi tak bisa dipenuhi,”katanya.

Bachruddin mengatakan, untuk distribusi air bersih di wilayah Lombok Timur selatan yakni di Kecamatan Jerowaru, pihaknya merasa kesulitan. Karena, untuk mencapai dusun yang membutuhkan air bersih itu harus melalui medan yang sangat berat. Jumlah tangki air bersih yang dimiliki provinsi saat ini hanya tiga unit. Untuk itu, tahun depan akan diadakan sebanyak dua unit sehingga tahun depan jumlah mobil tangki air bersih yang dimiliki Disosdukcapil menjadi 5 unit. (nas)

Halaman 5

Penegakan Disiplin PNS Sasar Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, penegakan disiplin PNS lingkup Pemprov NTB bukan hanya menyisir pejabat eselon III, IV dan staf saja. Namun, pejabat eselon II atau pimpinan SKPD juga akan mendapatkan sanksi jika pada SKPD yang dipimpinnya itu, banyak PNS yang tidak disiplin (indispliner). ‘’Bukan berarti pegawai yang rendah saja dilakukan penegakan disiplin, tidak ada urusan mau rendah apa tinggi. Kalau melakukan pelanggaran sekian hari ndak usah jadi PNS. Kalau ada atasan salah ya seperti itu juga hukumannya,’’ tegas Gubernur NTB, saat refleksi satu tahun kepemimpinan TGB-Amin di Pendopo Gubernur, Rabu (17/9) malam.

Beberapa hari lalu, gubernur telah mengelaurkan SK pencopotan 11 pejabat eselon III dan IV

lingkup Pemprov NTB karena mereka indisipliner. Pejabat atau PNS yang mendapatkan saksi berat terdiri dari 4 pejabat eselon III dan 7 pejabat eselon IV serta 14 staf. Pejabat eselon III dan IV yang menerima hukuman berat ini diberhentikan dari jabatannya. Sementara yang staf diturunkan golongannya.

Gubernur mengatakan, pihaknya menerapkan upaya represif karena upaya persuasif yang dilakukan sebelumnya tak

mempan. Ia mengatakan, jika dalam sebuah SKPD, banyak ditemukan PNS yang indispliner, maka itu menunjukkan kondisi yang tidak baik bagi pimpinan SKPD bersangkutan.

“Itu akan dievaluasi, berarti ada leadership yang kurang dari pimpinan SKPD itu. Itu bagian dari upaya kita untuk menyegarkan, nanti ada istilahnya penempatan-penempatan, kalau memang ada satu SKPD yang sangat menonjol ketidakdisplinan-

nya,” kata gubernur.

Dengan penegakan disiplin itu,, diharapkan PNS di lingkup Pemprov NTB menjadi contoh bagi PNS yang bertugas di kabupaten/kota. Untuk itu, penegakan disiplin akan dilakukan lebih progresif dari sebelumnya. Bahkan, Pemprov NTB akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih detil menyangkut pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang lebih progresif dari sebelumnya bagi pegawai yang tak disiplin.

Dalam pergub yang akan diterbitkan itu, pemotongan TKD masing-masing PNS tak akan berlaku sama bagi yang sering indisipliner. Namun pemotongan TKD akan berlaku progresif. Bisa jadi, lanjut gubernur, TKD akan

ditiadakan bagi pegawai yang indisipliner. Bahkan, pemprov akan meminta secara aktif kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kemen PAN RB untuk memberikan tindakan yang nyata bagi yang terus menerus melakukan pelanggaran.

Selain itu, Pemprov akan mengeluarkan kebijakan, setiap awal bulan pada apel bulanan akan diumumkan semua pegawai yang kena pemotongan TKD akibat indispliner. Ia berharap tak seorangpun PNS yang diumumkan namanya. Mekanisme penegakan disiplin PNS itu akan diterapkan sedetail mungkin. Artinya, ada ruang bagi PNS yang terindikasi indisipliner untuk membela diri dengan didukung data-data yang akurat. (nas)

Dishubkominfo NTB akan Gelar Pameran Prangko Disosnakertrans Ingatkan Perusahaan Jangan Tahan Ijazah Karyawan

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Abu Bakar

Dadang Efendi

H.Irianto

Mataram (Suara NTB) Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, akan menggelar Pameran Prangko atau Filateli pada 23-25 September 2014 mendatang. Pameran yang akan dilaksanakan di Museum Negeri NTB ini, sekaligus digelar untuk menyemarakan Hari Perhubungan Nasional 2014.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel) Dishubkominfo NTB, Drs. Abu Bakar , kepada Suara NTB. Pameran Prangko ini katanya, merupakan salah satu wujud peran serta Pemprov NTB untuk mempertahankan ruang informasi melalui prangko di era teknologi informasi yang kian berkembang. ‘’Pameran Prangko atau Filateli ini, untuk menggairah-

kan wawasan keilmuan di berbagai hal, sekaligus juga nanti akan diserahkan sejumlah refro prangko berbagai tema yang bisa dipamerkan di Museum Negeri NTB,’’ jelas Abu Bakar yang didampingi Kasi Layanan Teknis Postel, Dadang Efendi, S,Sos dan Kasi Pos, H.Irianto, ST. Pameran ini katanya, juga menjadi penting karena dalam prangko terdapat informasi yang luas mulai dari sejarah tentang flora dan fauna. Wisata ala, beraneka ragam budaya yang mempesona. ‘’Atau tokoh dunia dalam berbagai seri penerbitan,’’ jelasnya. Pameran Prangko juga sarana yang cukup efektif bagi generasi muda untuk menambah wawasan.

Karena itu diharapkan masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa di Kota Mataram dan sekitarnya mengun-

jungi pameran yang berlangsung di Museum Negeri NTB itu. ‘’Pameran dibuat mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai dan pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis,’’ jelasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berisi dukungan kegiatan pengembangan Prangko dan Filatelli Nasional yang ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Nomor B.457/KOMINFO/DJPPI.2/PI.01.03/06/ 2014. Jakarta 14 Juni 2014. ‘’Kami sudah menerima surat dari Kementerian Komunikasi,’’ katanya. Ia menjelaskan bahwa Dishubkominfo NTB sudah menindak lanjuti dan melaksanakan apa diperintahkan dalam surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (yon)

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2014 DI PULAU LOMBOK

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Kota Mataram, agar tidak menahan ijazah karyawa ketika bekerja pada perusahaan. Pasalnya, kasus seperti itu selalu menjadi temuan dan laporan setiap tahunnya. “Kemarin, baru saya masuk saja sudah lima orang yang melapor,” ungkap Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (18/9).

Penahanan ijazah menurutnya, akan menghambat para karyawan untuk melamar pada perusahaan lain atau menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, ketika sudah tidak merasa cocok dengan perusahaan tempatnya bekerja. Kendati demikian, Khalik tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perusahaan, karena biasanya perusahaan melakukan upaya tersebut sebagai bentuk proteksi. Karena memang, ada perusahaan yang memberikan pelatihan kepada calon karyawan. “Biasaya sudah jelas di kontrak kerjanya dan itu boleh dilakukan,” ujarnya.

Dengan satu catatan, kemudian kalau karyawan berhenti sebelum kontrak kerjanya bera-

KPK Panggil Kepala BPN Loteng, Hakim dan Jaksa Dari Hal. 1

Penyerahan Plakat. Irwansyah, (kiri) salah satu sosialisator dalam Sosialisasi Nasional Penataan Ruang kepada pelajar SMA/SMK sepulau Lombok yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi NTB, menyerahkan cenderamata kepada perwakilan Sekolah SMAN 1 Tanjung Lombok Utara, belum lama ini.

PBRT Belum Efektif Dari Hal. 1 ‘’Satu RT saja tapi maksimal menjalankan program PBRT itu.

Dan harus bisa dalam waktu setahun ke depan,’’ harap bupati.

Tak hanya memerintahkan BPMPD, bupati juga akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping agar program PBRT itu dapat benar-benar terlihat hasilnya sebelum dirinya menyelesaikan

masa jabatannya pada pertengahan tahun 2015 mendatang. Ia mengaku, salah satu belum dapat efektif dan maksimalnya program ini, karena tidak ada pelibatan LSM di dalamnya terutama dalam rangka pendampingan. ‘’Selama ini belum ada NGO (LSM) yang mau jadi pendamping. Tapi dalam setahun ke depan kita akan cari NGO itu biar program ini bisa benar-benar efektif dan berjalan maksi-

mal,’’ tukasnya.

Bupati berjanji akan mendukung dari sisi anggaran. Bahkan ia memastikan pada tahun 2015 mendatang,pemerintahakanmensupport anggaran secara khusus untuk sejumlah kegiatan dalam rangka memperlihatkan hasil riil dari program PBRT itu yang ditandai minimal adanya satu RT di tiap desa/kelurahan sebagai RT model yang menerapkan program PBRT tersebut. (bug)

Operasional UPP Pijar akan Dibenahi Dari Hal. 1 L. Imam Maliki menyebut, akan menata kembali UPP Pijar tahun depan. Bersamaan dengan akan dioperasikannya gedung finishing yang pembangunan fisiknya akan tuntas ahir tahun ini. Gedung finishing berlantai dua tersebut akan difungsikan secara terintegrasi.

Di dalamnya sekaligus sebagai UPTD untuk melatih peningkatan kualitas dan mutu produk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Terdapat juga mesin kemasan bantuan pemerintah pusat yang dikelola UPTD.BPKUD&K. Gedung tersebut nantinya sebagai pusat finishing produk olahan IKM. ‘’Nanti kita akan satukan UPP Pijar dengan gedung finishing secara terintegrasi,” katanya dikonfirmasi Suara NTB

di Mataram, Kamis (18/9) kemarin.

Imam Maliki menyebutkan, soal keberadaan UPP Pijar sebelumnya adalah gagasan dari Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) yang pada waktu itu dipimpin, Dr. Mashur.

Soal dana operasional, Maliki mengaku tak mengetahui persis anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk operasionalnya.

“UPP itu bukan ide kami (Disperindag). Memang dalam rapat beberapa waktu lalu, secara lisan itu (UPP Pijar) telah diserahkan untuk dikelola oleh Disperindag. Kami siap, makanya tahun 2015 kami akan hidupkan sekaligus sama gedung finishing,” demikian Maliki.

Secara terpisah, Kepala Bakorluh NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menyebut, UPP Pijar oleh

Bakorluh telah dikembalikan kepada pemerintah daerah, untuk dikelola oleh Dipserindag yang menangani soal perdagangan.

Mengingat, rencana awal pembangunannya adalah bergerak untuk memasarkan produk olahan dan kemasan dalam daerah, sehingga memiliki nilai tambah. Bakorluh, dalam hal ini fungsinya bergerak di hulu.

Bagaimana menyiapkan bahan baku produk olahan, baik yang menyangkut hasil pertanian, perkebunan, maupun kelautan dan perikanan.

“Kita tugasnya bagaimana menyiapkan bahan baku, untuk pemasaran adalah Perindag.

Saya sudah jelaskan dan sudah surati Pak Gubernur, bahwa itu dibentuk atas surat kuasa Pak Mashur, itu (UPP Pijar ) penugasan. Kalau ada dasarnya, kita akan tangani,” katanya. (bul)

khir, karyawan dibebankan untuk mengganti biaya selama pelatihan. Terkait aturan lanjutnya, undang – undang ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota pun, belum ada yang mengatur regulasi tersebut. Artinya, persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya untuk mencari formulasi yang tepat, sehingga dapat dirumuskan secara bersama. “Belum ada regulasi yang mengatur itu, akan mengarah kesana dan menjadi PR kita,” imbuhnya.

Akan tetapi yang jelas, perusahaan Finance maupun lain sebagainya ditekankan agar tidak menahan ijazah karyawan. Sehingga, tidak ada konflik antara pegawai dan perusahaan.

Ditanya dari sekian banyak perusahaan di Kota Mataram, perusahaan mana saja yang melakukan penahaan ijazah karyawan? Khalik enggan menyebut nama perusahaan.

Tetapi, ada sebagian perusahaan finance dan perusahaan lain sebagainya. “Ndak perlu saya sebut,” ujarnya.

Laporan dan temuan itu nantinya, akan dilakukan pengkajian terkait hak – hak karyawan dan perusahaan. Sehingga, tidak ada tumpang tindih dan persoalan yang merugikan kedua belah pihak. (cem)

“Semua saksi diperiksa untuk tersangka BWS (Bambang Wiratmadji Soeharto),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis.

KPK mengumumkan penetapan Bambang sebagai tersangka pada 12 September 2014 dengan menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31/ 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp 150 juta.

Pasal tersebut mengatur mengenai pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hal ini Bambang diduga menyuap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri bersama dengan anak buah Bambang Direktur PT Pantai Aan, Lusita Anie Razak.

Dalam kasus ini mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri sudah divonis bersalah dan dipidana selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 5 tahun kurungan pada sidang 25 Juli 2014.

Dalam amar putusan terhadap Subri, hakim menilai Subri terbukti mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Direktur PT Pantai Aan Lusita Anie Razak dan Direktur Uta-

ma PT Pantai Aan Bambang Wiratmadji Soeharto agar Subri selaku Kajari Praya mengatur penuntutan terhadap Sugiharta dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat tanah atas nama Sugiharta.

Karena sudah menerima uang tersebut, Subri lalu menghubungi Kasatreskrim Polres Lombok Tengah Deni Septiawan untuk mempercepat penyidikan dan melakukan penahanan terhadap Sugiharta dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah milik PT Pantai Aan di Praya.

Lusita dan Bambang juga menjanjikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Deni Septiawan agar Deni selaku penyidik mempercepat penyidikan dan melakukan penahanan terhadap Sugiharta dalam perkara tersebut dengan menggunakan surat sporadik yang tidak berdasar.

Kemudian, Subri bersama Lusita, Bambang dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Praya Apriyanto Kurniawan menjanjikan uang sebesar Rp25 juta kepada mantan hakim pengadilan negeri Praya Desak Ketut Yuni Aryanti agar Desak selaku hakim menghubungi dan mempengaruhi anggota hakim lain yaitu Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wiratjaya yang memeriksa dan mengadili kasus Sugiharta sehingga tuntutan penuntut umum dapat terbukti. (ant/Bali Post)

Total APBN untuk Proyek BSS Rp 26 Miliar Dari Hal. 1 Modus penyimpangan pada proyek ini juga masih diteliti tim Pidsus. Hasil penelusuran lapangan, sudah dicatat sebagai fakta pelengkap penyelidikan. ‘’Modus penyimpangannya seperti apa, sedang dipelajari oleh tim,’’ terangnya.

Untuk dua dugaan penyimpangan ini terjadi di Lombok Tengah dan Sumbawa Besar.

Di dua tempat ini lah Kejaksaan sedang fokus menelisik indikasi penyimpangannya.

Jumlah anggaran yang digelontorkan ke dua daerah ini cukup besar, mencapai Rp 4 miliar untuk di Sumbawa, se-

dangkan di Lombok Tegah 1,9 miliar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan terkait proyek ini.

Saksi terakhir adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.H.Hery Erpan Rayes, yang juga mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Saksi lainnya dari sejumlah kalangan, seperti panitia pengadaan, rekanan pemenang tender, bendahara, pemeriksa barang, sampai ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sejumlah pihak yang terkait dengan proyek program ini sudah dimintai keterangan. ‘’Tahapan sekarang masih evaluasi,’’ pungkasnya. (ars)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Kepergian Jetstar Jangan Disesali KEPUTUSAN maskapai penerbangan asal Australia Jetstar yang akan tetap menutup rute Perth-Bandara Internasional Lombok (BIL) sepertinya tetap akan dilakukan. Meski sifatnya sementara, kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap dunia pariwisata NTB yang masih mengandalkan wisatawan asal Australia. Selama ini, wisatawan asal Australia masih jadi yang paling mendominasi wisatawan mancanegara berkunjung ke NTB. Mereka masuk melalui Bali atau daerah lain di Indonesia.

Namun, keputusan tetap akan menutup rute Perth-BIL untuk sementara merupakan salah satu pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya meyakinkan maskapai ini tetap bertahan mempertahankan rutenya. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, didampingi Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi, dan dua anggota DPRD NTB periode 2009-2014 Djohan Rosihan, ST, Mori Hanafi, SE, (keduanya kembali terpilih) melakukan lobi ke manajemen Jetstar di Melbourne Australia.

Dengan janji siap memberikan dana promosi berupa marketing fund pada maskapai ini seperti yang diberikan pada pihak AirAsia, perwakilan Pemprov NTB masih belum meyakinkan pihak manajemen. Namun, dengan adanya alasan persoalan di internal, pihak manajemen tetap akan menghentikan rute Perth-BIL untuk sementara waktu.

General Manager PT. Angkasa Pura (AP) I BIL Pujiono mengaku sudah menerima surat resmi dari manajemen Jetstar mengenai penghentian rute BIL-Perth sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya, pihak Jetstar masih melihat seperti apa perkembangan pasar pariwisata di NTB, khususnya animo dari warga Australia berlibur ke Lombok dan menggunakan Jestar.

Selama perkembangan pariwisata NTB masih stagnan dan belum berubah seperti sekarang ini, rencana penerbangan kembali Jetstar ke NTB masih belum pasti. Terlebih Jetstar akan membuka kembali rute ke BIL, jika pasarnya menjanjikan. Apalagi sekarang ini load factor (tingkat keterisian kursi) Jetstar yang melayani rute Perth-BIL hanya 70 sampai 80 persen. Sebagai perusahaan yang membutuhkan biaya besar dari sisi operasional, pihak manajemen tentu tidak ingin merugi dalam menjalankan bisnis. Jika secara ekstrem kita berpikir, apa yang dilakukan Jetstar ini hanya mencari alasan pembenar untuk menghentikan operasionalnya ke BIL untuk selamanya.

Meski demikian, Pemprov NTB dan pelaku pariwisata tidak mesti harus kecewa berat dengan keputusan Jetstar yang ingin tetap menghentikan rute BIL-Perth. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam meyakinkan maskapai internasional lain untuk membuka rute ke BIL. Pemerintah daerah harus melobi maskapai-maskapai internasional lain, khususnya dari Australia untuk membuka rute ke BIL. Namun, untuk melobi ini tidaklah mudah, tapi membutuhkan diplomasi tinggi dan kondisi di daerah. Jika daerah tidak kondusif dan objek wisata tidak seperti diinginkan wisatawan, maka upaya melobi maskapai internasional lain akan sia-sia belaka.

Untuk itu, kondisi yang semula tidak aman dan banyak gangguan keamanan terhadap para wisatawan harus diperbaiki. Pemerintah daerah harus banyak-banyak turun ke masyarakat, khususnya kawasan pariwisata yang dinilai rawan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Tidak hanya itu, penataan destinasi juga penting dilakukan agar wisatawan yang datang berkunjung tidak kecewa.

Jika daerah sudah kondusif, wisatawan merasa aman dan nyaman serta destinasi wisata sudah tertata dengan baik, maka upaya melobi maskapai internasional lain akan mudah. Mereka pasti akan menerima dengan mudah usulan dari pemerintah daerah membuka rute ke satu tempat. Apalagi situasinya menjanjikan. Untuk itu, kepastian penghentian rute Perth-BIL oleh Jetstar tanggal 16 Oktober nanti tidak mesti disesalkan. Cari alternatif maskapai baru yang lebih menjanjikan. (*)

STASIUN RADIO

OPINI

Halaman 6

Seleksi CPNS Sistem CAT: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?

Oleh : ALAM rangka menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, o b y e k t i f , transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya, Pemerintah telah bertekad untuk tetap menerapkan sistem CAT dalam setiap pelaksanaan seleksi CPNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dalam edarannya telah memastikan bahwa tahun 2014 ini proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia harus menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test ).

CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Soal seleksi dan kunci jawaban telah tersimpan dalam database komputer. Tes dilakukan melalui komputer dan penilaiannya diprogram secara otomatis. Nilai akan ditampilkan sesuai dengan jumlah jawaban yang benar dalam soal seleksi model pilihan berganda (multiple choice) sehingga lebih objektif.

Sistem rekrutmen dan seleksi dengan CAT bertujuan mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional serta menetapkan standar nilai. Gampangnya, setelah tes tiap peserta akan langsung mengetahui nilainya tanpa harus menunggu pengumuman panitia.

Akan terdapat standar nilai yang harus dicapai peserta ujian agar bisa dikatakan lulus. Terkait pengaturan standar nilai kelulusan (passing grade) ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Keunggulan seleksi CPNS sistem CAT dengan seleksi CPNS sistem biasa adalah lebih mudah penggunannya, lebih murah biayanya, lebih objektif dan cepat pemeriksaannya. Mengapa demikian? Kata kuncinya ada pada pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tidak seperti sistem lembar jawaban komputer (LJK) yang menelan anggaran puluhan miliaran rupiah dan personil yang diturunkan untuk pengawasan pun sangat banyak maka CAT menjadi pilihan terbaik dalam Tes CPNS ini.

Dan, jika jaringan telah dibangun maka peralatan CAT bisa digunakan berulang-ulang sesuai kebutuhan lainnya seperti Uji Kompetensi bagi pejabat eselon.

Aan Widhi Atma, MM

(Kasubbid. Litbang dan Karir Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan KSB)

Sistem rekrutmen dan seleksi dengan CAT bertujuan mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional serta menetapkan standar nilai. Gampangnya, setelah tes tiap peserta akan langsung mengetahui nilainya tanpa harus menunggu pengumuman panitia. Akan terdapat standar nilai yang harus dicapai peserta ujian agar bisa dikatakan lulus.

Mengapa Berbicara sistem rekrutmen, maka kita harus melihat bagaimana sistem pengadaan dan seleksi CPNS di Indonesia. Fenomena penerimaan CPNS memang menjadi sorotan menarik tiap tahunnya. Setiap kali dibuka pendaftaran, pelamarnya selalu membeludak. Ini dapat dimengerti mengingat profesi ini masih menjadi lahan yang diperebutkan meski dengan gaji yang kata sebagian orang pas-pasan akan tetapi dinilai memiliki masa depan yang cukup terjamin. Oleh sebab itu, tidak heran jika setiap kali dibuka pendaftaran, orang pun berjubel bak semut berebut makanan membentuk pusaran massa.

Bahkan, begitu besarnya animo masyarakat untuk melamar pekerjaan ini sehingga tidak jarang berbagai masalah muncul baik sebelum maupun setelah pengumuman hasil tes CPNS. Mulai dari munculnya dugaan kasus suap menyuap dalam bentuk uang pelicin, maraknya praktik percaloan, beredarnya surat sakti agar prioritas lulus, adanya kelulusan ganda, LJK bermasalah, manipulasi skoring hingga beredarnya isu terjadinya kebocoran soal tes telah menjadi daftar panjang buramnya sistem rekrutmen CPNS. Pantas saja Menteri PAN-RB Azwar Abubakar geram dengan praktik-praktik percaloan. Dia menyebutnya hantu karena sangat sulit dibuktikan. Meskipun begitu kabar adanya praktek percaloan

santer di seluruh instansi, khususnya di pemda. Azwar mengatakan pihaknya tidak bermain-main dalam memperbaiki sistem rekrutmen CPNS baru ini. Bahkan dia siap membayar denda Rp 1 miliar jika terbukti terlibat dalam praktek percaloan (www.jppn.com) Bagaimana Lantas bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan sistem CAT pada seleksi CPNS tahun 2014 mendatang?

Anggaran. Tidak semua daerah mampu menyediakan fasilitas CAT sesuai dengan standar BKN karena terkait biaya operasionalnya yang cukup mahal. Dibutuhkan ruangan khusus lengkap dengan komputer dan jaringannya dengan spesifikasi tertentu pula. Namun beberapa Kabupaten mensiasatinya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki Laboratorium Komputer sehingga mampu mengurangi biaya untuk membeli komputer. Bagi Kabupaten yang tidak bisa melaksanakan di daerahnya namun mendapat jatah formasi CPNS maka bisa bekerjasama dengan stasiun CAT BKN Regional atau daerah lain.

Keandalan Sistem. Keandalan sistem informasi juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Sistem jaringan komputer yang stabil harus menjadi jaminan agar tidak ada kendala error system. Apalagi jumlah pelamar yang sangat bany-

ak akan memakan waktu yang cukup lama terkait giliran tes. Mengingat masih menjadi barang baru maka trial and error juga masih sangat mungkin terjadi, terlebih bagi daerah yang listriknya tidak stabil.

Sumber Daya Manusia (SDM).

Dikarenakan semuanya berbau IT maka dibutuhkan SDM yang handal untuk mengelola teknologi informasi. Karena tidak mungkin tim BKN akan turun ke lapangan memantau langsung jika terjadi sistem error. Mekanisme recovery system juga harus dikuasai oleh tim teknis di daerah, sehingga diperlukan SDM yang diberi pelatihan khusus terkait CAT agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem rekrutmen telah menjadi trend dunia saat ini. Di tahun 2013 lalu Kemenpan-RB telah berhasil membuktikannya melalui pendaftaran online CPNS (www.sscn.bkn.go.id) dan menuai hasil gemilang. Lantas bagaimana dengan tahun ini? Yang pasti tidak ada hasil baru yang dikerjakan dengan cara lama dan sistem CAT adalah wujud dari keberanian berinovasi.

Pelamar CPNS diprediksi mencapai 7.000 orang Kuota sangat terbatas, pengangguran membeludak

*** Protes jalan rusak, warga Bagik Payung tanam pohon pisang Cara sederhana rakyat kecil suarakan aspirasi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pengusaha lokal yang terkategori Industri Kecil dan Menegah (IKM) dituntun untuk mengetahui permainan pasar dengan pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Praktik dumping menjadi momok yang harus diwaspadai.

Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang diberlakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya jauh lebih rendah dari harga pasar luar negeri dibandingkan dalam negeri sendiri. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Salah satunya praktik dumping yang sering berlaku di Indonesia, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM adalah pada komoditi hortikultura bawang.

Biasanya, di saat terjadi panen raya di Brebes, Jawa Timur dan di NTB tidak terkecuali, masuk bawang impor yang dikirim oleh pengusaha luar negeri. Dengan demikian, harga bawang otomatis akan anjlok karena membanjirnya stok.

Dalam kondisi harga merosot tersebut, pengusaha luar negeri itu kemudian menyerap bawang dengan harga rendah tersebut untuk dijadikan stok.

Barulah stok tersebut disimpan, dan situasinya dibuat seolah-olah barangnya langka.

Secara perlahan, bawang yang disimpan tersebut dikeluarkan dan dijual oleh oknum tersebut dengan harga yang melambung. Sehingga keuntungannya akan berlipat. Mengapa pengusaha luar negeri mampu menerapkan praktik dumping ini, dijelaskan Maliki bahwa barang yang dijual ke In-

donesia dengan harga rendah untuk menembak komoditi dalam negeri semakin rendah harganya. Karena, pemerintah di negara bersangkutan telah memberikan subsidi kepada barang yang dikirim ke Indonesia. Sehingga, kendati dilepas dengan harga rendah di dalam negeri ini, pengusahanya tak merugi, sebab pemerintahnya telah memberinya insentif.

“Tidak ada yang rugi, karena malah mereka untung nanti. Tembak dengan membanjirnya produk sejenis. Setelah harga merosot, dia yang ambil lagi, disimpan dan dijual dengan harga mahal kalau sudah dirasa sulit,” katanya saat membuka acara Bimbingan Teknis Penyelidikan Anti Dumping di Mataram, Kamis (18/9). Dilibatkan di dalamnya pelaku IKM dan dinas-dinas. Pematerinyapun dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerrian Perdagangan RI. Maliki menyebut praktikpraktik ini menjadi praktik yang paling ditakuti oleh setiap negara, karena persaingan perdagangan yang tidak sehat.

Dumping bisa saja akan berkembang pada pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang hingga seterusnya.

Pemerintah tak bisa melakukan intervensi, sebab transaksi seperti itu sudah termasuk perdagangan bebas. Kecuali, yang bisa dilakukan harus ada regulasi dari Bea dan Cukai untuk memberlakukan bea masuk yang tinggi kepada produk-produk luar negeri, yang kemungkinan masuk dalam jumlah besar dan memicu terjadinya praktik dumping.

Di dalam daerah, komoditi yang rawan terkena praktik dumping ini, di antaranya rotan.

Secara nasional, rotan, kayu dan tekstil menjadi komoditi yang rawan praktik dumping.

“Kebijakan untuk memperbesar bea masuk produk luar negeri memang ada di pusat. Tetapi kita di daerah bisa menyuarakannya. Satu hal yang paling penting, bahwa produk dalam negeri harus berkualitas sehingga harga jualnya tak mudah goyah dan mampu bersaing dengan produk luar negeri,” demikian Imam Maliki. (bul)

(Suara NTB/ist)

IKM Harus Waspadai Praktik ’’Dumping’’

Siapkan Solusi Soal Perpajakan

MUTIARA – Sentra produksi mutiara tetap menjadi salah satu primadona tujuan kunjungan wisatawan dari luar daerah ke NTB, di tengah beragam upaya untuk mengeliminir pasaran mutiara palsu. Warga yang datang ke Lombok terasa akan kurang berkesan kalau tidak membawa mutiara kembali ke daerahnya, meski ditingkahi dengan aneka permainan guide-guide liar yang saat ini berupaya ditertibkan Asita NTB.

NTB Jaring Kendaraan Luar Daerah di Pelabuhan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB sedang merumuskan untuk menjaring kendaraan luar daerah yang masuk melalui pelabuhan. Alasanya untuk mengambil langkah menertibkan kendaraan pelat luar yang teridentifikasi beroperasi lama di NTB tanpa adanya proses bea balik nama.

Sesungguhnya, masih besar potensi PAD dari pajak kendaraan luar daerah ini. Menurut Plt. Kepala Dinas Dispenda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si, Kamis (18/9), kendaraan pelat luar daerah yang beroperasi di daerah ini semestinya membayar pajak kendaraanya di NTB. Hanya saja, sayangnya ribuan kendaraan roda dua dan roda empat, yang penggunaannya di atas tiga bulan, masih belum bergeming para pemilik/penggunanya untuk proses bea balik nama menjadi pelat DR atau EA. Ada potensi PAD yang bocor kata H. Fathurrahman.

Untuk itulah, upaya dengan menyiapkan portal di pelabuhan, mendata kendaraan luar daerah yang masuk dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat dan Pelabuhan Sape, Bima.

Dari pendataan kapan masuknya kendaraan luar daerah

itulah yang dijadikan acuan untuk melakukan penjaringan dan operasi gabungan, bersama pihak Kepolisian dan LLAJ. “Portal di pelabuhan ini kita rumuskan supaya bisa diterapkan di 2015 mendatang,” tambahnya. Sebab, untuk melakukan tindakan tegas dalam bentuk pelarangan operasionalnya kendaraan luar daerah dalam waktu maksimal 90 hari di dalam daerah ini, tak bisa diterapkan. Karena aturan secara nasional, masih ada jalan-jalan nasional yang boleh digunakan siapa saja rakyat NKRI. “Untuk melarang mereka (Kendaraan luar daerah) tidak ada aturannya, dan untuk memberikan mereka sanksi

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Halaman 7

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

bagi yang lama beroperasi di sini, juga tidak ada aturannya,” ujar H. Fathurrahman.

Namun, untuk menjaring kendaraan luar daerah agar potensi pajaknya masuk ke PAD NTB, H. Fathurrahman juga menyebut, pemerintah daerah telah memberikan keringanan dengan memberi insentif sebesar 50 persen untuk pokok pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi, serta pembebasan 100 persen untuk BBNKB 2.

Kebijakan tersebut, sesuai dengan Pergub nomor 20 tahun 2014 dan berlaku tanggal 15 September hingga 15 Desember mendatang.

“Kita tidak bisa memberikan sanksi bagi mereka (pengguna/pemilik kendaraan luar), kita berikan insentif sebesar 50 persen. Harapannya, tahun 2015 mendatang mereka sudah jadi objek pajak tetap di dalam daerah,” ucapnya.

Hal lain ditambahkan, untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor, bahwa info Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk mengetahui jumlah besaran pajak kendaraan, dapat diakses melalui www.dispenda.ntbprov.go.id, hanya dengan mengetik nomor pelat kendaraan dan kode huruf belakang.

Mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, Dispenda Provinsi NTB saat ini telah memiliki sarana pelayanan sebanyak 30 unit. Terdiri dari 9 kantor Samsat, 10 mobil Samsat keliling, 2 Samsat pembantu. 7 Samsat Drive True, 1 gerai Samsat dan 1 Samsat Weekend yang buka pada hari libur dan sore hari. (bul)

TELAH hadir di Kota Mataram, A2P, bergerak di bidang penyediaan jasa yang akan memberi solusi atas kekecewaan dan keberatan yang dirasakan oleh para pengusaha atau perseorangan dalam menghadapi masalahmasalah Perpajakan atau Kepabeanan. Usaha ini dikelola oleh para Prefesional dan mempunyai pengalaman di bidangnya.

Solusi jasa yang ditawarkan, di antaranya pengurusan Importasi seperti, pengurusan customs clearance, pengurusan izin untuk kawasan berikat, gudang berikat, SPR, pembebasan keringanan bea masuk, persiapan menghadapi audit kepabeanan dan masalah lain yang berkaitan dengan kepabeanan (Notul/SPTNP, Denda Administrasi dan sebagainya ), hingga penyediaan pengangkutan yang diperlukan untuk pengeluaran barang.

Lainnya, menurut pimpinan A2P, Axis P. Kusumonegoro, adalah jasa persiapan menghadapi pemeriksaan perpajakan, seperti penghitungan pajak-pajak atau koreksi atau denda yang harus dibayar, menghitung besarnya dasar pengenaan pajak, biaya-biaya, penyusutan, dan masalahmasalah mengenai PPh badan PPh 21, 23, 26, PPh pasal 4 ayat (2), PPN dalam bentuk SKPKB, SPT dan sebagainya, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Penyedia jasa kuasa hukum untuk masalah-masalah keberatan dan banding kepada Pengadilan Pajak, yang akan mewakili perusahaan dalam pengurusan dan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Pajak. Penyediaan tenaga-tenaga untuk coaching training mengenai Perpajakan dan Kepabeanan yang diadakan oleh perusahaan.

Axis P. Kusumonegoro di Mataram, Kamis (18/9) mengurai latar belakang kehadirannya di Mataram, pajak menurutnya menjadi primadona sumber penerimaan negara.

Tidak sedikit masyarakat yang terpaksa harus berhadapan dengan sanksi-sanksi administratif perpajakan, karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

“Akhirnya hanya pasrah dan secara kumulatif, pajak kian lama akan meningkat dan perusahaannya akan mengalami kehancuran,” katanya.

Telah lama masalah perpajakan menjadi pembicaraan masyarakat. Terutama pengenaan pajak yang dirasakan tak sesuai, tak kurang masalah koreksi, denda yang berkaitan dengan PPh Pasal 32, PPh 23, PPh 26, PPh Badan, PPN dan lainnya.

Demikian juga halnya dengan masalah-masalah yang dihadapi para importir. Di pelabuhan mereka menghadapi masalah ketidaksesuaian penafsiran klasifikasi barang, perbedaan data yang diberitahukan dengan data-data yang diberitahukan dengan data-data yang ada pada kantor pabean, menyebabkan klasifikasi barang, harga atau Nilai Pabean atau harga transaksi tidak dapat diterima.

Akibatnya, mereka harus membayar koreksi atas kekurangan bea masuk, PPn, PPh pasal 22. Belum lagi ditambah dengan sejumlah denda administrasi yang tidak diketahui oleh yang melakukan kegiatan kepabeanan.

Selain masalah-masalah tersebut, biasanya perusahaan belum siap menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus mengenai pembukuan, dokumen-dokumen pelengkap atau izin-izin importasi yang diperlukan. Hal-hal tersebut tentunya akan berakibat timbulnya masalah-masalah atau risiko yang tidak diprediksi sebelumnya. A2P hadir untuk menyiapkan jasa pada persoalan-persoalan tersebut. (bul)

(Suara NTB/bul)

MEBEL

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

TRAVEL

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Hamili Anak, Dua Ayah Cabul Dipenjara Mataram (Suara NTB) Dua bapak ini terpaksa harus mendekam di sel tahanan di atas 10 tahun, akibat perbuatan melakukan persetubuhan sedarah (insecst). Ahmad dan Sulaiman, terbukti bersalah karena menghamili anaknya sendiri hingga melahirkan anak.

Kedua terdakwa itu divonis Rabu (18/9) lalu, di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum kedua terdakwa, Deni Nur Indra, SH menyatakan masih pikir pikir atas putusan itu.

Dalam putusan berbeda, untuk terdakwa Ahmad yang beralamat di Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, divonis 10 tahun dan 4 bulan penjara. Hakim Made Pasek, SH, MH menyatakan terdakwa terbukti sejak Agustus 2013 lalu menyetubuhi anaknya, sebut saja Bunga, yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mengancam membunuh anaknya jika melawan saat disetubuhi. “Rata- rata pelaku menyetubuhi korban dua kali seminggu sejak Agustus 2013 sampai Mei 2014,” kata Humas PN Mataram, Sutarno, SH, MH Kamis (18/9) kemarin, mengutip petikan putusan hakim itu. Ibu korban Aspiah sebenarnya tahu perbuatan amoral suaminya ini, tapi tidak berkutik karena diancam juga. Pelaku akhirnya dilaporkan ke Polisi oleh warga setelah korban diketahui hamil tujuh bulan. Kini korban sudah melahirkan bayi laki laki. Dalam vonis hakim, terdakwa dijerat melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang- Undang Nomnor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pelaku Insects lainnya, Sulaeman alias Tuaq Eman, asal Dusun Jogot Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Kronologisnya, Rabu tanggal 14 Mei 2014 Pukul 14.30 Wita, perbuatan itu dilakukan terdakwa di kediamannya. “Dengan melakukan tipu muslihat membujuk anaknya untuk melakukan persetubuhan. Korban masih berusia 8 tahun,” terang Sutarno.

Modusnya, saat korban main dengan teman- temannya, terdakwa memanggil untuk diberikan uang. Korban lalu masuk mengikuti terdakwa ke kamar selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar. Saat melakukan aksi terlarang itu, korban sempat berontak namun pelaku terus melakukannya.

Setelah itu, terdakwa memberikan uang Rp 1000. Sejak saat itu korban merasakan sakit saat kencing. Hasil visum terdapat luka robek karena benda tumpul,’’ terang Sutarno.

Terdakwa diancam pidana pasal 81 ayat 2 uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. ‘’Terdakwa divonis tujuh tahun dan tiga bulan penjara,’’ sebut Sutarno. (ars)

Polisi Buru Pelaku Pembuang Bayi Giri Menang (Suara NTB) – Polisi dari Polsek Gerung terus memburu pelaku pembuangan bayi di Dusun Bilekedit, Desa Babussalam Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) beberapa waktu lalu.

Sejauh ini pihak kepolisian belum menemukan pelaku namun aparat berhasil mengindentifikasi pelaku laki-laki diduga berasal dari luar desa setempat sedangkan si perempuan diduga ibu bayi berasal dari daerah sekitar desa setempat.

Demikian diakui AKP Windy Tjahyadi, SE kepada wartawan Kamis (18/9). “Kita belum menemukan pelaku karena itu kami terus cari (buru), diduga pelaku laki-laki berasal dari luar desa sedangkan si perempuan dari desa setempat,” ungkap Windy.

Ia menerangkan, pihak kepolisian masih mencari dimana keberadaan pelaku pembuang bayi. Dari hasil informasi yang diperoleh, pelaku kemungkinan dari dalam desa dan dari luar desa setempat. Sejauh ini, pihaknya masih mendalami informasi tersebut sekaligus terus mencari pelaku.

Terkait adanya keributan di Kantor Desa Babussalam yang diduga keluarga pelaku, menurut Windy bukan pelaku yang ditemukan. Menurut warga sekitar, ibu bayi diduga berasal dari warga sekitar daerah setempat. Namun sejauh ini, indentitas pelaku disembunyikan karena alasan aib.

Selasa (16/9), warga sekitar telah menemukan ibu dari bayi tersebut. Namun warga enggan menyebutkan nama ibu bayi tersebut. “Ibu bayi malang ini diguga dari warga sekitar. Dia janda 2 kali, diduga juga rumahnya di sekitar tempat bayi itu ditemukan,” beber warga sekitar.

Dugaan mengarah bahwa wanita tersebut sebagai ibu bayi setelah beberapa kepala dusun serentak mencari informasi wanita hamil di kampungnya dan ternyata ada indikasi salah satu warga Dusun Dasan Nyantut, Desa Babussalam yang hamil dan sudah melahirkan namun anaknya tidak ada. Saat beberapa warga mendatangi rumahnya wanita janda tersebut tidak ada sehingga keluarga dekatnya pingsan.

Kamis lalu, Warga Bilekedit mendadak heboh, lantaran warga sekitar menemukan orok yang masih hidup, sekitar pukul 15,00 Wita. Polisi dari Polsek Gerung bersama warga membawa orok itu ke rumah Sakit Gerung untuk dirawat. (her)

Inspektorat Audit Dugaan Penyimpangan Dana ADD dan Bansos Desa Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) – Sampai saat ini kantor Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong masih disegel warga, penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk protes warga setempat yang ingin agar kades setempat mundur dari jabatannya. Disegelnya kantor Desa Gili Gede menyebabkan aktivitas pelayanan di desa ini lumpuh total. Anehnya hingga kini usulan pemberhentian Kades dari BPD belum diproses Pemda dalam hal ini BPMPD. Demikian dikatakan Sekretaris BPD, Fandi Abdul Rahman kepada wartawan kemarin. ”Penyegelan akan tetap dilakukan selama kades belum mundur, kami juga minta agar Inspektorat usut dugaan penyimpangan dana ADD dan Bansos,” tegas Fandi.

Ia menegaskan warga sampai saat ini belum mengizinkan kepala desa membuka kantor tersebut. Pernah Senin lalu Kades bersama segelintir warga mencoba membuka atas alasan untuk ada tamu dari pusat, namun dihalangi warga yang sudah menunggu di kantor desa.

Menurutnya, warga bersama BPD tetap kompak agar kades Gili Gede, Parhan mundur dari jabatannya karena warga tak puas dengan kinerja Kades terkait. Disamping itu, saat ini inspektorat tengah melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan dana bansos senilai Rp 25 juta dan dana ADD. Nasrudin Wakil Ketua BPD Gili Gede, menyatakan, menyikapi tuntutan warga ini, Badan Perwakilan Desa (BPD) telah merekomendasikan pemberhentian kepala desa dan surat rekomendasi tersebut telah disampaikan ke seluruh tingkatan. Mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten, namun sampai saat ini masih belum mendapat respon.

Camat Sekotong, L. Edi Sadikin terus mengupayakan agar ditempuh penyelesaian yang baik atas persoalan ini. Menyoal surat BPD terkait pengusulan pemberhentian Kades masih diproses. Namun menurut infiormasi, surat itu sudah sampai di Bupati namun belum diproses. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Kerugian Negara Kasus Dana BOS Rp 449 Juta Mataram (Suara NTB) Penyidik Tipikor Polres Mataram sudah merampungkan berkas kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 1 Ampenan. Berkas tahap satu sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk diteliti. Dari berkas itu, tercatat kerugian negara kasus tersbeut capai Rp 446 juta. “Kami menerima pelimpahan berkas dari Polres Mataram Tanggal 16 September lalu. Dalam berkas ini, kerugian negara kasus ini capai Rp 449 Juta,” kata Kajari Mataram Rodiansyah, SH, MH melalui Kasi Pidsus Hendri Andoro, S.Ag SH, MH, Kamis (18/9).

Pihaknya belum meneliti lebih jauh, apakah kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP) atau perhitungan sendiri didasarkan modus penganggarannya fiktif. Namun yang pasti jumlah ini sesuai dengan gambaran

disampaikan pihak Sat Reskrim Polres Mataram jauh sebelumnya.

Berkas yang dikirim itu disebutnya, untuk satu ter-

sangka berinisial Drs. H. RT, mantan Kepala Sekolah SDN 1 Ampenan. Oknum dijerat dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini sebenarnya ada dua tersangka. Selain RT, tersangka lainnya adalah TR, bendahara sekolah tersebut. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkas atasnama RT pun sudah diteri-

manya. “Dari dua SPDP, baru satu yang kami terima untuk tersangka RT. Tapi kemungkinan berkasnya menyusul,” terang Hendri.

Saat ini berkas kasus itu sedang ditelaah pihaknya sebagai jaksa peneliti. Berkas setebal 500 halaman lebih itu, juga dilengkapi dengan fotokopi bukti seperti kwitansi dan pengeluaran lainnya. “Jika ada yang kekurangan, kami akan beri petunjuk dalam dokumen P19, tapi sementara ini kami teliti dulu,” pungkasnya. (ars)

(suara NTB/kir)

MENGADU - Puluhan warga, Kamis (18/9), mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Mereka mengadukan Disdukcapil lantaran dinilai mempersulit warga mendapat pelayanan.

Merasa Dipersulit

Warga Adukan Disdukcapil Loteng ke Dewan Praya (Suara NTB) Puluhan warga, Kamis (18/ 9), mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Mereka mengadukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng terkait kualitas pelayanan publik yang dinilai buruk. Dimana masyarakat terkesan dipersulit untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan.

Aksi tersebut merupakan lanjut dari aksi sebelumnya. Terkait dugaan pungutan liar (pungli) serta percaloaan yang marak terjadi di Disdukcapil Loteng. Warga diterima langsung Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Fuaddi, S.E., bersama beberapa anggota Dewan Loteng lainnya, di ruang Banmus DPRD Loteng.

Warga menyoroti kebijakan yang diterapkan Disdukcapil Loteng yang mengharuskan adanya surat tugas dari desa.

Bagi siapa saja yang hendak menguruskan kelengkapan administrasi kependudukan orang lain. Baik itu berupa pembuatan kartu keluarga (KK) maupun akte kelahiran.

Padahal kenyatanya di lapangan, pihak desa enggan memberikan surat tugas kepa-

da yang bukan aparat desa setempat. Akibatnya, banyak warga yang tidak bisa mengurus kelengkapan administrasi kependudukan milik keluarganya karena tidak mengantongi surat tugas dari desa.

Sementara kalau menyerahkan pengurusan kelengkapan administasi kependudukan melalui aparat desa yang memiliki surat tugas, warga harus membayar. Dengan besaran bayaran yang bervariasi. Mulai dari Rp 250 ribu bahkan ada yang sampai Rp 500 ribu.

Memang sebut Amaq Bundu, koordinator warga, bisa mengurus kelengkapan administrasi milik orang lain tanpa harus mengantongi surat tugas dari desa. Tapi harus ada surat kuasa dari yang diurus. Anehnya, surat kuasa tersebut harus diserahkan ke masing-masing bagian di Disdukcapil sehingga satu orang bisa banyak surat kuasa.

Menanggapi persoalan tersebut, Sektretaris Disdukcapil Loteng, Drs. H.L. Irwan Syaihu, membantah kalau pihaknya sengaja mempersulit masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukannya. Memang untuk

bisa memperoleh kelengkapan administrasi kependudukan, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dan, itu sudah diatur sesuai mekanisme yang berlaku.

Adapun terkait penerbitan surat tugas dari desa, itu memang hasil kesepakatan antara Disdukcapil Loteng dengan semua desa. Bahwa bagi warga yang tidak bisa mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, bisa menyerahkan ke pihak desa. Atau dengan memberikan surat kuasa kepada orang lain.

“Kebijakan itu kita lakukan, demi mempermudah dan membantu masyarakat. Bukan malah menyulitkan masyarakat,” sebutnya. Tapi kalau merasa kesulitan dengan atauran-aturan itu, lebih baik masyarakat mengurus sendiri. Karena itu akan jauh lebih murah. Pasalnya, dalam hal pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan semua gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Sedangkan kalau menggunakan pihak ketika, pasti harus mengeluarkan biaya. Paling tidak biaya pembelian materai untuk membuat surat kuasa. (kir)

Dewan Kritik Bappeda Lobar

Perencanaan Dituding Sarat Unsur Politis Giri Menang (Suara NTB) – Tidak sinkronnya perencanaan di tingkat desa dan kecamatan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten dinilai sebagai kelemahan yang perlu dikoreksi dan dievaluasi.

Kaitan dengan itu, Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku liding sektor haruslah memperbaikinya. Paling tidak perencanaan juga mengacu pada aspirasi dari bawah, bukan sebaliknya perencanaan hanya mengacu dari atas dalam hal ini Pemda saja.

Demikian masukan disampaikan anggota Komisi II membindangi keuangan DPRD Lobar, Hj Nurhidayah.

“Memang banyak usulan dari desa itu yang hilang ketika dibahas pada tingkatan yang lebih tinggi (tingkat kabupaten), hal ini karena ada unsur kepentingan politis,” kritik Nurhidayah kemarin.

Menurutnya, banyak program dari desa dan kecamatan itu tidak diakomodir, alasannya berkaitan dengan dana terbatas dan prioritas.

Hanya saja ketika ada pro-

(Suara NTB/her)

Hj Nurhidayah

gram yang lolos di kecamatan ke kabupaten namun entah kenapa hilang di tengah jalan, menurutnya hal ini ada unsur politis sehingga yang seharusnya program desa A namun dialihkan ke desa lain.

Ia memberi masukan, agar Pemda dalam melakukan perencanaan seharusnya mengacu pada usulan dari bawah. Perkara ada tekanan baik itu tekanan politis dari pihak-pihak lain itu hal biasa, menurutnya sebaiknya program desa yang dic-

ocokkan dengan SKPD, artinya SKPD terima usulan dari desa selanjutnya SKPD yang memilah. Bukan sebaliknya justru perencanaan dari atas yang menentukan lalu di tingkat bawah tidak diakomidir.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Akad Lobar, Kamarudin menyatakan perencanaan di tingkat desa yang disepakati dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan kebanyakan tidak nyambung dengan perencanaan di tingkat kabupaten.

Pasalnya, ketika program usulan dibawa ke tahapan perencanaan paling atas, banyak usulan program desa yang hilang karena tidak diakomodir.

Menanggai hal ini, Kepala Bappeda Lobar H Baihaqi menerangkan perencanaan mulai RPJMD, RKPD, Renstra dan renja SKPD hingga KUA PPAS serta APBD terkoneksi satu sama lain.

Dalam penyusunan proram kerja SKPD yang masuk ke KUA PPAS berasal dari serapan Musrenbang Desa dan kecamatan, ditingkat kecamatan lalu dibahas dan disetujui mana yang prioritas. (her)

Oknum Polisi ”Koboi” Diperiksa Propam Mataram (Suara NTB) Bripka MB, oknum anggota polisi yang menembak dua biduan saat acara hiburan malam, Selasa dinihari lalu, sudah mulai menjalani pemeriksaan di Bid Propam Polda NTB, Kamis (18/9). Ia diperiksa terkait indikasi pelanggaran disiplin, termasuk dalam penggunaan senjata api, dalam aksi koboinya di saat acara hiburan malam di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur itu.

Pemeriksaan terhadap MB berlangsung sejak sekitar pukul 09.00 Wita di ruang Paminal Bid Propam Polda NTB. Penyidik Propam mencecar MB dengan pertanyaan seputar kronologi kejadian, sampai akhirnya pelaku menembakkan senpi jenis pistol miliknya kemudian mengenai dua wanita biduan, Yuli (30) dan Yeni Marlina (30).

Oknum anggota yang sehari hari bertugas di Provost Polres Bima Kota itu, diperiksa hingga Pukul 12.30 Wita, kemudian diberi kesempatan istirahat sholat dzuhur. Pemeriksaan terhadap MB akan berlangsung lagi Jumat (19/9).

Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK membenarkan pemeriksaan masih seputar kronologi kejadian, sampai akhirnya oknum mengeluarkan tembakan. “Pemeriksaan ini terkait pelanggaran disiplin keanggotaan,” kata Suryo. Permintaan keterangan itu dipastikan masih akan terus berlanjut sampai ke arah pembuktian pelanggaran disiplin, termasuk soal indikasi penyalahgunaan senjata api oleh pelaku. Sementara pemeriksaan yang bersangkutan di ruang Paminal, tim lainnya juga mengumpulkan fakta – fakta lapangan dengan meminta keterangan saksi saksi. Para saksi itu diantaranya, warga yang mengetahui kejadian,termasuk saksi korban dua biduan tersebut. (ars)

Dugaan Penjualan Gunung Pengolong

BKSDA Loteng Dukung Upaya Hukum Praya (Suara NTB) Selaku pihak yang dirugikan dalam kasus dugaan penjualan lahan di kawasan Gunung Pengolong Desa Tumpak, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lombok Tengah (Loteng), menegaskan dukungannya terkait upaya hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Bahkan BKSDA Loteng mendorong, supaya kasus tersebut bisa segera diusut dan diungkap pelakunya. Hal itu ditegaskan Kepala BKSDA Loteng, L. Moh. Fadli, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/9).

“Langkah aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini sangat kita dukung,” timpal Fadli via ponselnya. Menurutnya, pihaknya memang menduga kuat kalau lahan-lahan yang dijual tersebut masuk kawasan hutan konservasi yang ditangani oleh BKSDA Loteng. Pasalnya, banyak pal tapal batas lahan yang dulu sempat dipasang kini sudah hilang dilahan-lahan tersebut.

Ia menjelaskan, pada sekitar tahun 1997 silam, kawasan tersebut masih dipegang oleh Dinas Kehutanan dan Pekerbunan (Dishutbun) Loteng. Kala itu, tapal batas kawasan hutan lindung dengan lahan milik masyarakat masih ada. Namun pada saat kawasan tersebut diserahkan pengelolaannya ke BKSDA Loteng tahun 2010 lalu, tapal

batasnya sudah tidak jelas.

Dimana hampir seluruh pal batas kawasan sudah hilang.

“Kita tidak tahu apa penyebab hilanganya pal batas kawasan tersebut. Apakah sudah dihilangkan atau memang dirusak.

Tapi yang jelas, saat ini tapal batas sudah tidak ada lagi,” timpalnya.

Atas kejadian itu, sejak awal tahun 2014 lalu pihaknya sudah melakukan upaya rekonstruksi ulang. Untuk menentukan batas-batas lahan milik masyarakat dengan kawasan hutan lindung.

Akan tetapi, langkah pihaknya tersebut justru mendapat perlawanan dari warga sekitar. Dengan alasan lahan tersebut merupakan hak milik masyarakat.

Padahal dari hasil pemetaan yang dilakukan pihaknya, lahan-lahan yang diklaim masyarakat tersebut masuk kawasan hutan lindung. Belakangan diketahui kalau banyak lahan disana sudah dijual ke pihak ketiga.

Dari lahan-lahan yang sudah dijual tersebut, ternyata banyak juga yang sudah memiliki sporadik yang ditertibkan dari pihak desa. Ironisnya, pihak desa menerbitkan sporadik tanpa alasan hak yang jelas.

Untuk itulah, pihaknya sangat mendukung upaya aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Supaya persoalan yang terjadi bisa jelas dan terang. (kir)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

’’Dokar’’ Belum Punya Catatan Sejarah Tertulis

Cari Pasangan Hidup?

Perhatikan Hal-hal Ini Jakarta (Suara NTB) Psikolog Universitas Indonesia Dian Wisnuwardhani punya beberapa tips untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup.

Dia menyarankan orang yang sedang mencari pasangan hidup agar memperhatikan beberapa hal pada calon pasangannya : Kedewasaan; dalam arti matang kepribadian.

Orang yang matang dalam kepribadian itu, mereka yang terlihat stabil emosinya. Seperti tidak cepat marah secara emosional, mau meminta maaf duluan atau memaafkan kesalahan orang lain,” kata Dian.

Pekerjaan yang tetap; ”Mereka bisa memutuskan bahwa pekerjaannya bisa memberikan kehidupan yang baik untuk dia dan pasangan,” kata dosen psikologi sosial Universitas Indonesia tersebut.

Punya hubungan baik dengan keluarga calon mertua; hal ini perlu untuk memastikan bahwa calon pasangan bisa menjalin kedekatan, memperoleh perhatian, dan rukun dengan keluarga Anda.

Berkomitmen tinggi; tingkat komitmen si dia terhadap pekerjaan biasanya juga menunjukkan komitmen dia pada anda.

Dian mengemukakan hal itu dalam acara bincang-bincang bertemakan “Finding Your Mr/Mrs Right” dalam Psychology Festival Universitas Indonesia di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, akhir pekan ini.

Psikolog tersebut juga mengingatkan bahwa cinta tidak bisa didasarkan pada fisik.

“Mencari cinta jangan semata-mata melihat fisik karena fisik tidak bisa menampilkan diri seseorang itu yang sebenarnya. Lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga,” ujar dia.

Dia mengakui beberapa orang melalui proses yang cepat dalam pacaran lalu menikah.

Menurut Dian hal ini terjadi karena kedua pihak sadar saling membutuhkan.

“Banyak sekali orang menikah dalam waktu singkat, bertemu baru satu sampai dua bulan bahkan dua minggu, mereka menikah karena sebetulnya mereka saling membutuhkan. Artinya orang itu beradaptasi dengan calon pasangannya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Sebenarnya pernikahan itu adalah bagaimana seseorang bisa menerima pasangannya,” katanya.

Dian juga berbagi kiat mengenal orang calon pasangan hidup.

Pertama, ngedate (kencan) untuk lebih mengenal calon pasangan Anda. Ngedate dalam arti ketemu, kemudian kenalan, dengan kenalan kan berusaha ngobrol, kamu kerja apa, di mana, sukanya apa?,” katanya.

Kedua, bina hubungan dengan teman calon pasangan.

“Anda dapat mencari tahu kepribadiaannya melalui temantemannya,” kata Dian.

Ketiga, mencari kesamaan untuk saling mendekatkan diri dengan kegiatan bersama yang semakin intens.

“Kita tetap harus mencari apa yang sama dan lakukanlah sering bersama-sama karena itu semakin melekatkan anda dengan kehidupannya,” tuturnya. (Ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Meski telah dimuseumkan, namun alat transportasi tradisional seperti andong, dokar, atau cidomo khususnya di NTB, belum memiliki catatan sejarah secara tertulis yang lengkap sebagai bentuk dokumentasi keberadaannya. Selain itu, para pengelola Museum Negeri NTB juga mengakui bahwa belum pernah dilakukan penelitian dari pihak – pihak tertentu yang kemudian berusaha mengabadikannya dalam bentuk catatan.

“Kalau dokumen sejarah terkait tahun berapa masuk dan berkembangnya, tidak ada di sini. Hanya saja kalau barangnya kita punya, itu memang menjadi koleksi dari pihak museum sendiri,” kata Hanafi (50), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Koleksi Museum Negeri NTB, Kamis (18/9).

Meski demikian, ia berusaha menuturkan terkait perjalanan serta rekonstruksi bentuk alat transportasi tersebut yang terus mengalami perubahan. Menurut Hanafi, alat transportasi tersebut terus berubah bentuk seiring perkembangan zaman yang terjadi. Disamping itu tidak dijelaskan secara rinci tahun perakitan dan perkembangan moda transportasi tersebut.

“Kalau zaman dulu itu, belum ada dokar atau cidomo yang menggunakan pir dibagian bawahnya. Dan bahkan, pada zaman sebelum saya lahir, kata orang tua kita yang menurunkan cerita, dokar itu juga menggunakan hewan ternak sapi sebagai penariknya.

Tidak seperti sekarang, kalau saat ini semua dokar dimana – mana itu hanya menggunakan kuda sebagai mesin penggeraknya,” jelasnya lagi.

Pada mulanya, sebelum

munculnya dokar yang diciptakan sebagai alat transportasi, masyarakat hanya masih menggunakan kuda sebagai alat yang membantu sebagai pengangkut benda atau barang. Kala itu, masyarakat mengenal istilah Jaran Pondong yakni semacam kuda tunggangan yang bisa digunakan untuk membawa barang dari tempat yang berjarak relatif jauh.

Adapun dokar yang berkembang saat ini merupakan hasil renovasi dari konstruksi awal yang berbentuk andong.

“Kalau dulu bahkan namanya bukan dokar, alat transportasi tersebut berbentuk andong seperti yang ada di Yogyakarta saat ini, rodanya juga masih terbuat dari kayu. Kalau sekarang kan beda, semunya sudah mengalami perubahan,” jelasnya.

Sementara salah satu pejabat fungsional di bidang koleksi itu yakni L. Nafsiah juga menguak cerita lama tentang perkembangan alat transportasi tradisional khususnya yang ada di NTB. Menurutnya, perkembangan pertama alat transportasi tersebut dimulai di salah satu wilayah di Lombok Timur, yakni di Kawasan Kotaraja.

“Kalau merunut dari cerita lisan yang berkembang di Lombok Timur khususnya di kawasan Kotaraja dulu katanya dari situlah alat transportasi berupa dokar tersebut mulai dikembangkan. Kebetulan dulu embah buyut saya menjadi seorang tukang, jadi di sana ada mobil peninggalan zaman Belanda yang sudah mangkrak,” katanya.

Roda mobil peninggalan penjajah Belanda yang terbuat dari kayu tersebut kemudian diambil untuk dijadikan sebagai roda dokar. Dari situ,

Berdasarkan Surat Persetujuan KPKNL Mataram An. Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor : S-48/MK.06/WKN.14/KNL.03/2014 tanggal 06 Agustus 2014 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada BKSDA NTB melalui KPKNL Mataram akan melaksanakan lelang BMN dengan kondisi apa adanya berupa : Nama Barang

Merk/Type

Tahun Perolehan

Nomor Polisi

Harga Limit (RP)

1

2

3

4

5

6

Uang Jaminan (Rp) 7

1

Sepeda Motor

Honda GL MAX

1997

DR 4853

1.006.000

500.000

Rusak Berat

2

Sepeda Motor

Honda GL-MAX

1997

DR 4854

1.624.000

500.000

Rusak Berat

3

Sepeda Motor

Suzuki Tornado

DR 5401

886.000

500.000

Rusak Berat

4

Sepeda Motor

Suzuki TS 125

2000

DR 5788

2.410.000

500.000

Rusak Berat

5

Sepeda Motor

Honda Mega Pro

2000

DR 5885

1.965.000

500.000

Rusak Berat

6

Sepeda Motor

Honda Mega Pro

2000

DR 5886

1.965.000

500.000

Rusak Berat

7

Sepeda Motor

Suzuki TS 125

2002

DR 6199

2.068.000

500.000

Rusak Berat

8

Sepeda Motor

Suzuki TS 125

2002

DR 6202

1.847.000

500.000

Rusak Berat

Pick Up

Daihatsu Taft Pick Up

2000

DR 9202

23.200.000

10.000.000

Rusak Berat

9

1998

(Suara NTB/met)

MINIATUR DOKAR - Replika alat transportasi tradisional yang digambarkan melalui miniatur dokar serta menjadi pajangan ruang pameran Museum Negeri NTB. perkembangan alat transportasi itu berjalan hingga saat ini berevolusi dan mengikuti perkembangan zaman.

“Dulu sebelum menjadi cidomo, namanya itu dokar.

Dokar merupakan alat transportasi yang khusus sebagai pengangkut barang. Nah lama kelamaan berkembanglah menjadi cidomo. Dari situ mulai berubah bentuk serta terjadi perbedaan fungsi. Setelah menjadi cidomo, alat trasportasi tersebut bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pengangkut penumpang dan juga barang,” tandasnya.

Modern Semacam kenangan lalu yang terungkit kembali muncul dalam benak para narasumber

yang bergelut dan menjaga koleksi yang ada di museum tersebut. Dari pembicaraan soal alat transportasi tradisional kemudian berkembang dan mengarah pada alat moda transportasi Modern tempo doeloe.

“Dulu kalau mau ke Mataram dari Lombok Timur, kita harus rela menunggu tambangan (Mobil angkutan umum-red) selama berjam – jam. Betul, karena mobil angkutannya tidak sebanyak sekarang ini, paling hanya ada dua dan bergerak selama satu kali dari Mataram-Lotim dan juga sebaliknya,” jelasnya.

Terlebih, pada masa – masa itu mobilitas massa yang tidak terlalu banyak bergerak serta volume penduduk masih dalam relatip rendah. Dicerita-

kan, kendaraan modern tempo doeloe itu masih kental dengan kendaraan zaman Belanda di mana tubuh kendaraan didominasi dengan kayu – kayu.

“Kalau dulu itu semua bak kendaraan hingga kepalanya masih menggunakan kayu, belum ada yang memakai besi atau baja seperti sekarang.

Dan perhatikan, pasti pengemudinya itu selalu mengalungkan handuk kecil di lehernya,” katanya dengan nada sedikit guyon.

Meski demikian, tidak ada satupun masyarakat di NTB, khususnya yang masih memiliki kendaraan masa lalu tersebut. “Jikapun kendaraan itu masih ada, saya pikir itu kendaraan paling antik yang ada sekarang ini,” tandasnya. (met)

Rute BIL – Perth Dihentikan

PENGUMUMAN LELANG

Lot

Halaman 9

Kondisi 8

Ket

9

Lelang akan dilaksanakan pada :

Pemprov NTB Belum Terima Surat dari Jetstar

Mataram (Suara NTB) Terkait penutupan pelayanan atas jasa penerbangan Jetstar rute BIL – Perth, pemprov NTB menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi oleh manajemen maskapai penerbangan itu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir, Kamis (18/9) mengatakan, Pemda belum menerima surat resmi dari maskapai penerbangan Internasional itu, meski sebelumnya, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL), Pujiono, menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat resmi dari manajemen Jetstar Airways.

“Belum ada surat resmi yang di-

terima oleh Pemda. Sebelumnya memang dinyatakan bahwa mereka akan menutup sementara mulai pada 16 Oktober nanti,” katanya, Kamis (18/9).

Meski demikian, pihaknya akan terus mengupayakan agar perusahaan penerbangan asing tersebut tetap bertahan. Sebab keberadaan jasa penerbangan asing tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah angka kunjungan wisatawan

khususnya mancanegara.

Selama ini, angka kunjungan wisatawan mancanegara dinilai relatif tinggi sehingga nilai pendapatan daerah terus bertambah. Dengan demikian, aspek ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan selama perkembangannya.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa pihak penerbangan Angkasa Pura I (BIL) meminta agar pemda lebih memperkuat kerjasamanya.

Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama rombongan telah berkunjung ke Perth, Australia guna membahas perihal kerjasama antara Pemda dengan manajemen Jetstar Airways. (met)

Jokowi Doyan Film Komedi

Hari/Tanggal Pukul Tempat

: Rabu / 24 September 2014 : 09.00 Wita sampai selesai : Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB Jln. Majapahit No.54.B Mataram Syarat-syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang secara tunai sebagaimana tersebut diatas per obyek (Lot) lelang; 2. Melakukan registrasi pada KPKNL Mataram selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan uang jaminan; 3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang; 4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as is); 5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang; 7. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang; 8. Penawaran lelang dilakukan secara tertulis, dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke Kotak Pos 1050 Kantor Pos Mataram 83000 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Formulir surat penawaran dapat diambil di KPKNL Mataram pada hari dan jam kerja; 9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 10. Peserta lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di Wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang BKSDA NTB dan KPKNL Mataram, selama jam kerja; Mataram, 19 September 2014 Panitia Lelang, TTD Budhy Kurniawan, S. Hut NIP. 19751104 200003 1 003

Joko Widodo.

(Ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa menggemari film-film komedi, termasuk yang diadaptasi dari sejumlah novel karya Raditya Dika.

“Iya, ‘Marmut Merah Jambu’ dan ‘Manusia Setengah Salmon’. Lucu banget bikin ketawa,” kata Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu di Balaikota, Selasa.

Dengan menonton film bergenre komedi, Jokowi mengemukakan, dirinya merasa terhibur dan melupakan sejenak hiruk pikuk dunia politik.

“Sehari-hari sudah horor, masa masih nonton yang horor-horor,” ujar

mantan Walikota Surakarta tersebut sambil tertawa.

Jokowi pada Senin malam sempat menonton film “Malam Minggu Miko” di Epicentrum Mall, Jakarta Selatan.

Ia mengakui, suka menonton film komedi sejak lama, bahkan saat dirinya masih tinggal di Solo.

Saat menonton bersama keluarga, Jokowi menjelaskan, perlu “rapatkan” sebelum memutuskan film apa yang akan mereka tonton.

Dia menyatakan, tidak punya tempat favorit untuk menonton film. “Disesuaikan dengan film dan waktunya saja,” demikian Jokowi.

(Ant/Bali Post)

Beyonce dan Jay Z Ulang Pernikahan Los Angeles – Jay Z dan Beyonce mengulang janji pernikahan mereka saat ulang tahun Beyonce yang ke-33.

Beyonce dan Jay Z, selama ini digosipkan mengalami masalah dalam pernikahan mereka yang berumur tiga tahun.

Mereka melaksanakan upacara kecil-kecilan untuk menegaskan cinta di pantai Corsica, Prancis.

Menurut Grazia Magazine yang dilansir Femalefirst , Kamis , (18/ 9) upacara kecilkecilan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekatnya.

“Ulang tahun Beyonce menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk berbicara dari hati ke hati.

Waktu dimana mereka menghapus semua masalah yang menerpa rumah tangganya dengan cara berkomitmen ulang demi cinta dan anak mereka,” kata sumber.

“Pesta perni-

Beyonce dan Jay Z kahan kecil-kecilan tersebut dengan jamuan makanan dan minuman yang dibuat oleh chef pribadi pasangan itu.Setelahnya, mereka menyewa kapal pesiar untuk berlayar keliling Italia dan menikmati bulan madu keduanya,” “Mereka mengucapkan sumpah dan menikmati sajian makanan yang enak, setelah itu keduanya

kembali menikmati bulan madu kedua mereka,” lanjut sumber.

Dalam upacara tersebut, Tina Knowles juga hadir bersama dengan Blue Ivy dan beberapa teman dan kerabat Beyonce.

Beyonce dan Jay Z menikah pada tahun 2008 dan dikaruniai anak pada tahun 2012 bernama , Ivy Blue. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

67 Siswi Langgar Tatib Sekolah

Bebaskan Biaya Kuliah ANGIN segar diperoleh mahasiswa berprestasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram. Pasalnya, pihak yayasan menjanjikan bonus berupa bebas biaya kuliah bagi mahasiswa berprestasi, baik di tingkat nasional ataupun internasional.

Untuk prestasi di level nasional, IKIP Mataram menjanjikan bebas biaya kuliah sampai sarjana (S1). Sementara bagi mahasiswa yang ber(Suara NTB/dys) prestasi di level internasional Lalu Rusmiady dijanjikan bebas biaya kuliah sampai pascasarjana (S2). ‘’Begitupun untuk para mahasiswa yang juga sekaligus atlet yang telah menorehkan prestasi dalam berbagai bidang olahraga,’’ ungkap Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram Lalu Rusmiady, SH, MM, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bonus berupa bebas biaya kuliah tersebut diberikan kepada mahasiswa berprestasi sebagai wujud penghargaan kepada para mahasiswa agar senantiasa berpacu meningkatkan daya saing guna membawa nama baik kampus. Saat ini, akunya, IKIP Mataram terkenal sebagai salah satu kampus yang mencetak banyak atlet berprestasi di bawah naungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Oleh sebab itu, ke depan IKIP sedang merancang FPOK menjadi kampus tersendiri agar lahir lebih banyak atlet.

“Ke depan kita dorong untuk dibuka program pascasarjana untuk FPOK. Dan pada saatnya, FPOK punya kampus tersendiri dengan segala fasilitasnya. Punya lapangan voli, basket, sepakbola, panjat tebing, kolam renang dan segala fasilitas olahraga lainnya kita sediakan,” ujarnya.

Selain mendorong mahasiswa berprestasi dalam segala bidang, yayasan aku Rusmiady juga mendorong para dosen tetap yayasan yang kini berjumlah 216 orang agar senantiasa mengukir prestasi dan meningkatkan daya saingnya. Salah satu cara yang dilakukan pihak yayasan adalah dengan mengirim 17 dosen untuk menempuh studi pascadoktoral. Sementara untuk tahun ini, yayasan juga akan kembali mengirimkan 6 dosennya untuk menempuh studi S3.

“Sehingga akhirnya, kita tidak lagi bergantung dengan keberadaan dosen luar. Kita bisa mencetak dosen dari IKIP sendiri bahkan bisa melahirkan guru-guru besar nantinya,” ujarnya optimis. (dys)

Oknum Guru SMAN 1 Bayan ’’Gunting’’ Rok

Tanjung (Suara NTB) Beragam cara dilakukan oknum guru untuk mendidik kedisiplinan dan penerapan tata tertib (tatib) sekolah kepada siswa-siswinya. Di SMAN 1 Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), disiplin siswa sebagai manifestasi menegakkan tatib sekolah harus dilalui dengan cara yang kurang populis, yakni “menggunting” rok siswi.

Sebanyak 67 siswa (seluruhnya perempuan) dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMAN 1 Bayan terkena razia pada Rabu (18/9) lalu. Usai imtaq pada hari itu, seluruh siswi dikumpulkan dan kembali, roknya dirazia. Siswi yang kedapatan masih mengenakan rok yang menurut tatib sekolah kurang pantas, dikumpulkan. Kepada mereka diberikan sanksi yakni bagian jahitan rok digunting oleh oknum guru setempat.

Tindakan yang dilakukan dengan maksud baik, mendapat reaksi dari para wali murid yang anaknya dihukum. Siwana salah seorang wali murid asal Dusun Dasan Kerpuk,

Desa Karang Bajo, Kamis (18/ 9), mengakui sanksi oknum guru perempuan tersebut cukup berdampak secara psikologis anaknya. Akibat rok anaknya digunting, anaknya pun enggan masuk sekolah.

“Kami para orang tua siswa yang dihukum meminta sekolah mengganti rok anak kami. Kedua, oknum guru bersangkutan meminta maaf dan bila perlu guru tersebut diberikan sanksi,” kata Siwana kepada wartawan, Rabu kemarin.

Menanggapi itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Muhammad Natsir, SE., di ruang kerjanya membenarkan sanksi yang diberlakukan salah satu guru sekolah. Han-

ya saja, menurutnya keputusan “menggunting” rok siswa merupakan bentuk miskomunikasi guru dengan sekolah dan wali murid. Sebenarnya, kata dia, maksud SRL merazia siswa bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya melaksanakan tatib sekolah.

Terlebih bagi kaum perempuan, pentingnya menjaga aurat. Hanya saja, saat memberi sanksi tidak mengkomunikasikan dengan pihak sekolah.

“Sejak bulan Juli, para siswa sudah diberitahu terkait tatib ini, bahkan setiap Imtaq selalu kami ingatkan. Yang roknya pendek agar dipanjangkan, yang sempit agar diganti. Sampai kemarin, Ibu Guru-

Mataram (Suara NTB) – Suksesi pemilihan Rektor IAIN Mataram sebentar lagi digelar. Tiga calon yang akan bertarung dalam bursa pemilihan, yakni Dr. H. Mutawalli, MAg, Dr. Jamaludin, dan Prof.

Muhammad Taufik, MAg, sudah dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pemilihan.

Ketua Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram Dr. M. Tohri, mengungkapkan, tiga kandidat tersebut akan menyampaikan visi dan misi pada hari Senin (22/9) secara terbuka di Auditorium IAIN Mataram.

Ketiga kandidat tersebut, ujarnya, akan menjawab pertanyaan panelis, yang berasal tokoh masyarakat, tokoh agama dan dari IAIN Mataram. ‘’Para pane-

Kadis Dikpora Pastikan Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

Usia Sekolah

Masa Tepat Terapkan Gerakan Perilaku Hidup Bersih Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Syamsiah Amin, menegaskan, usia sekolah merupakan saat yang tepat untuk memulai dan menumbuhkan pola hidup bersih dan sehat. Menurutnya, salah satu upaya pembentukan karakter anak untuk hidup bersih dan sehat adalah program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. ’’Anak-anak sekolah, merupakan sasaran yang tepat untuk program ini. Selain mudah dijangkau, siswa telah terorganisir dalam wadah sekolah, juga merupakan kelompok yang mudah untuk dimotivasi, khususnya melalui para guru dan contoh-contoh nyata di sekolah,’’ ungkapnya saat membuka Kegiatan School Program-Training Of Trainer Gerakan 21 Hari Cuci Tangan Pakai Sabun di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Kamis (18/9).

Kegiatan tersebut dirangkai pembacaan ikrar gerakan perilaku hidup bersih dan cuci tangan pakai sabun oleh perwakilan Guru UKS dan dokter kecil. Acara ini juga dihadiri perwakilan PT. Unilever Indonesia dan perwakilan guru dari Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Menurutnya, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah akan membawa manfaat besar bagi terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, sehingga peserta didik, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah, dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit.

Sementara Waila Wisnu, Perwakilan PT. Unilever Indonesia menilai pentingnya cuci tangan pakai sabun. Seperti data yang dilansir dari Unicef, bahwa pada tahun 2012 lalu masih ada 152.000 balita Indonesia meninggal dunia tiap tahunnya. ‘’Artinya 17 balita meninggal pada tiap jamnya.

Dan, 2/3 penyebab kematian disebabkan karena diare. Hal ini sangat menyedihkan karena sesungguhnya diare merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,’’ ujarnya.

Cuci tangan pakai sabun, lanjutnya, secara efektif dapat mencegah penularan penyakit yang disebabkan tangan tak bersih. Hal ini sangat mudah dilakukan, namun sering diabaikan. Di samping itu, peran ibu dalam mengurus dan merawat anak-anak mulai dari bayi, sangat signifikan, sehingga kebersihan tangan ibu menentukan kesehatan anaknya. (ham)

bersilaturahmi ke masingmasing wali murid. Hal ini dimaksudkan, bahwa sekolah secara kelembagaan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masingmasing wali murid atas kejadian yang tidak mengenakkan wali siswa dan orang tua.

“Pak Kepala Sekolah sedang mengikuti pendidikan, tapi beliau sudah menginstruksikan kami untuk turun langsung ke orang tua murid.

Lebih jauh, apabila siswa tidak mampu menyediakan rok baru, sekolah akan bertanggung jawab,” tegas Budi.

Adapun rok yang digunting ini berwarna coklat. Rok warna ini diadakan sendiri oleh siswa, berbeda dengan rok standar yang diadakan oleh sekolah sehingga rata panjangnya sama.

Atas kejadian ini, pihak sekolah berjanji akan memperbaiki lagi kinerjanya sehingga penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Bayan tidak terganggu. (ari)

Senin, IAIN Mataram Gelar Debat Calon Rektor

Pergantian Kepsek

Selong (Suara NTB) Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) akan melakukan pergantian kepala sekolah (kepsek). Kebijakan pergantian tampuk pimpinan di tingkat satuan pendidikan itu dipastikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, mengatakan tidak akan ada kebijakan aneh-aneh. Menurutnya, kepsek yang kini masih menjabat tidak perlu takut terkait rencana mutasi. Dikpora di bawah komando Bupati Lotim tidak akan melakukan mutasi secara tsunami. Kebijakan mutasi kepsek bukan bermaksud menghukum. Namun lebih mengedepankan upaya perubahan. “Komitmen kita tidak ada usulan yang aneh, niat kita tulus ikhlas demi mengawal pendidikan ke arah yang lebih baik,” katanya pada Suara NTB belum lama ini.

Pendidikan yang ingin digapai Dikpora Lotim adalah pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Kepsek yang nantinya akan mengalami pergantian adalah yang posisinya masih lowong, baik karena kepsek yang lama meninggal, pensiun atau karena telah mendapatkan promosi jabatan lain.

Mahsin menegaskan, penentuan posisi para kepsek melalui dengan proses perencanaan yang matang. Diperlukan terlebih dulu pemetaan siapa dan di mana kompetensinya, sehingga perkembangan sekolah melalui pergantian kepsek ini tidak stagnan. Para kepsek sebagai pelaksana tugas mengatur sekolah hendaknya bisa memberikan gebrakan positif demi kemajuan pendidikan di Lotim. Untuk itu, orang-orang yang diberikan kepercayaan mengisi posisi kepsek akan melalui tahapan pertimbangan dari pembina kepegawaian di daerah.

Kebijakan pergantian, ditambahkan Mahsin bisa memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan, bukan sebaliknya memberikan keresahan. “Semua nanti kita akan bicarakan dengan baik, kita sudah komitmen tidak ada yang aneh-aneh,” demikian katanya. (rus)

nya masih melihat masih banyak siswa yang menggunakan rok mendekati lutut, bagian betis hanya ditutupi kaos kaki,” ungkap Natsir.

Sekolah telah menetapkan panjang rok dibatasi 3 cm di atas mata kaki. Namun selama ini, sekolah pun masih mentolerir dengan harapan, saat siswa menerima dana BSM, ada inisiatif dari siswa dan orang tua untuk membeli dan mengganti rok yang kependekan tersebut.

“Memang inisiatif gurunya menggunting, dan yang digunting juga tidak banyak, hanya di bagian jahitan saja. Maksudnya supaya bagian ini dipanjangkan,” ujarnya mempermaklumkan.

Menyadari miskomunikasi antara guru, terutama pihak sekolah dengan Wali Murid, Kasek SMAN 1 Bayan diakui Natsir, diamini Waka Kesiswaan, Budi Wicaksono, bahwa jajaran Guru SMAN 1 Bayan diinstruksikan untuk

lis itu berasal dari Kementerian Agama, tokoh masyarakat/agama Tuan Guru Hasanain, dan 3 akademisi dari IAIN Mataram, yakni Dr. Miftah, Dr. Kadri, dan Dr. Asnawi,’’ terangnya pada Suara NTB, Kamis (18/9).

Untuk kemajuan dan kesuksesan IAIN Mataram kedepan, ia mengharapakan rektor yang terpilih nantinya adalah rektor yang sejalan dengan visimisi IAIN yang nantinya akan digabungkan dengan visi-misi dari calon rektor. Dari visi dan misi ini terciptanya sebuah perubahan dan kemajuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk IAIN Mataram. “Kami harap rektor yang terpilih sehati dengan visi-misi IAIN ini,” harapnya. (yon)

Soal Buta Aksara (Suara NTB/dys)

LOKER SISWA - Humas Yayasan Pendidikan Aletheia Bambang Suharijanto sedang memperlihatkan salah satu loker penyimpanan tas dan buku.

Wujudkan Kenyamanan Belajar

Yayasan Pendidikan Aletheia Sediakan Loker bagi Siswa Mataram (Suara NTB) Suasana aman dan nyaman selama proses belajarmengajar berlangsung merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan oleh pihak sekolah. Hal itu disebabkan terciptanya kondusivitas di dalam lingkungan belajar di suatu sekolah akan mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran.

Seperti yang telah dilakukan pihak Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Mataram. Dalam mewujudkan kondusivitas belajar bagi siswa, Aletheia menyediakan loker (tempat penitipan tas dan makanan) bagi siswa.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Asisten Bagian Sarana dan Prasarana Lilik Sih Widyowati, S.Pd, mengaku keberadaan loker di Aletheia te-

lah ada sekitar tiga tahun yang lalu. Untuk jenjang SD, loker disediakan mulai dari kelas 5 dan 6. Sementara jenjang SMP mulai dari kelas 7 sampai 9.

Diakui Lilik, loker yang disediakan Aletheia memiliki dua fungsi penyimpanan, yaitu sebagai tempat penyimpanan tas berikut seluruh buku pelajaran dan penyimpanan makanan.

“Semua tas dan buku-buku pelajaran siswa disimpan di dalam loker. Siswa cuma bawa buku yang menjadi kebutuhannya saat belajar pada mata pelajaran tertentu saja.

Selain itu, loker juga berfungsi untuk menyimpan segala kebutuhan anak, termasuk juga makanan,’’ tuturnya.

Adanya loker, lanjutnya, menyebabkan ruang kelas menjadi rapi, tidak ada tas di

samping atau di depan siswa yang dapat mengganggu kenyamanan belajar siswa. ‘’Bayangkan, setiap hari buku yang dibawa siswa cukup banyak dan berat,” ujarnya menggambarkan.

Sementara untuk memudahkan para siswa mengenali lokernya, di masing-masing pintu loker ditandai dengan nomor urut absen siswa.

Hal ini bertujuan menghindari loker milik siswa tertukar dengan milik siswa lainnya.

“Dengan adanya loker ini juga dapat membentuk karakter anak. Karena mereka akan bertanggung jawab dan disiplin terhadap lokernya masing-masing.

Selain itu, mereka juga akan menghargai loker milik temantemannya dengan cara tidak akan membuka loker yang bukan miliknya,” terangnya. (dys)

Buat Terobosan Mengajar

Kurikulum 2013 Tak Jadi Penghalang Mataram (Suara NTB) – Penerapan Kurikulum 2013 tidak menjadi penghalang bagi guru-guru di MAN 2 Model Mataram dalam memberikan pelajaran bagi siswa.

Apalagi di lapangan, banyak persoalan muncul pada penerapan Kurikulum 2013, terutama dalam memahami dan memberikan pelajaran di depan kelas. Namun, persoalan yang muncul tersebut tidak menjadi penghalang bagi guru dalam membuat ter-

obosan mengajar.

Kepala MAN 2 Model Mataram H. Mahruf, M. Pd, mengaku, kurikulum 13 sudah diterapkan di sekolahnya. Namun, penerapannya hanya pada kelas 10. Sementara siswa kelas 11 dan kelas 12 masih memakai kurikulum yang lama.

Diakuinya, yang menjadi kendala dalam menerapkan kurikulum 2013 adalah sarana dan prasarana mengajar.

Namun itu tidak menjadi penghalang bagi pihaknya

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Dijelaskannya, semua kurikulum yang dikeluarkan pemerintah menginginkan suatu perubahan yang lebih baik untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Tak heran, ujarnya, setiap ganti menteri atau presiden sering dilakukan perubahan kurikulum seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat terlebih sekarang ini. “Semua kurikulum itu tujuannya baik,” akunya. (yon)

’’Reward’’ OSN Sedang Diproses Mataram (Suara NTB) Perhelatan Olimpade Sains Nasional (OSN) 2014 telah usai digelar, namun hingga kini reward yang dijanjikan pemerintah terhadap para siswa peraih emas dan perak OSN 2014 belum diberikan. Padahal reward sudah harusnya diserahkan kepada siswa yang telah menorehkan prestasinya di ajang OSN 2014.

Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali tidak menampik perihal belum dis-

erahkannya reward terhadap siswanya yang telah mengukir prestasi di OSN lalu. Ia tidak mengetahui apa penyebab lambannya pemberian reward pemerintah terhadap para siswanya.

Sejauh ini, ujarnya, berdasarkan komunikasi yang dilakukan pihaknya, reward masih dalam tahap proses. Ia pun mengaku pada dasarnya tidak terlalu memikirkan soal pemberian reward tersebut.

“Katanya reward yang dijanji-

kan masih dalam proses baik di provinsi ataupun di kota,” terangnya.

Untuk diketahui pada pelaksanaan OSN 2014 lalu, 3 siswa SMAN 1 Mataram memberikan prestasi membanggakan bagi NTB. Dua siswa berhasil memberikan prestasi membanggakan dengan menyumbang emas dan satu perak. Kondisi ini membuat nama NTB terangkat dan tidak memalukan sebagai tuan rumah. (dys)

Dikpora Minta Kejelasan Informasi Blok Sensus BPS Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB meminta kejelasan informasi blok sensus yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendata warga yang masih buta aksara di daerah ini.

“Supaya hasil daripada BPS bisa kita gunakan untuk bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi warga belajar kita,” kata Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Imhal menjawab adanya perbedaan data persentase angka buta aksara antara data pemprov dengan BPS pada acara refleksi satu tahun kepemimpinan TGB-Amin di Pendopo Gubernur, Rabu (17/9) malam.

Sebagaimana diketahui, data terakhir pada tahun 2013 lalu, terjadi perbedaan data antara Pemprov NTB dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Di mana, data yang dikeluarkan Pemprov NTB melalui Dikpora bahwa angka melek huruf di NTB sampai tahun 2013 sudah mencapai 96 persen.

Artinya, jumlah masyarakat yang buta aksara tersisa sekitar 4 persen. Sementara, data dari BPS NTB menunjukkan angka melek huruf sampai dengan tahun 2013 sekitar 85 persen. Artinya jumlah masyarakat NTB yang masih buta huruf tersisa sekitar 15 persen.

Imhal mengatakan, hasil koordinasi pihaknya dengan BPS NTB terkait dengan perbedaan data tersebut, karena BPS menggunakan sampel lima persen. Kemudian, penentuan blok sensus ditentukan dari Jakarta.

Hasil sensus itu pun diolah di Jakarta. “Kalau kita menanyakan dimana lokasinya, siapa namanya, tidak bisa kita diberikan jawaban dari hasil sampel BPS yang lima persen tersebut,” terangnya.

Imhal menambahkan, untuk warga belajar yang sudah dientaskan, digunakan indikator-indikator pertanyaan yang digunakan oleh BPS mengenai masyarakat yang bisa dikatakan melek huruf atau bebas dari buta aksara. “Dan indikator itu sudah kami sampaikan ke semua kabupaten/kota untuk disebarkan sebagai bahan evaluasi terakhir pada saat pembelajaraan keaksaraan dasar,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin mengatakan pihaknya rutin melakukan pendataan setiap tahun terkait

H. Imhal

(Suara NTB/dys)

dengan jumlah masyarakat yang masih buta huruf. Bahkan, katanya, BPS melakukan pendataan tiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, munculnya perbedaan data jumlah masyarakat yang masih buta aksara itu disebabkan Pemprov NTB melalui Dikpora hanya berpatokan pada pengentasan sebanyak 200 ribu orang lebih masyarakat yang harus dientaskan sejak 2008 lalu. Sebanyak 200 ribu orang masyarakat buta huruf yang dientaskan sejak 2008 itu berumur di atas 15 tahun.

Padahal, kata Wahyudin, ada masyarakat berumur di bawah 15 tahun yang buta huruf yang tak tersentuh program pengentasan buta aksara itu.

Sehingga, saat ini masyarakat berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu itulah yang ikut menyumbangkan masih banyaknya masyarakat yang buta huruf.

“Itu permasalahannya. Orang-orang yang ditangani tidak hanya usia 15 tahun ke atas. Tapi yang umurnya kurang dari 15 tahun yang masih buta huruf ini harus ditangani juga. Karena suatu saat pasti usuainya akan mneingkat menjadi 15 tahun. Ketika dia masuk usia 15 tahun masuk lagi dia kategori buta huruf lagi sebagai penambah sebelumnya,”terangnya.

Menurutnya, jika masyarakat yang berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu juga ikut ditangani program pengentasan buta aksara maka mereka tak akan menjadi faktor penambah.

BPS mengaku mempunyai data rinci terkait dengan jumlah masyarakat buta huruf yang berumur di bawah 15 tahun ke bawah. Dari sekitar 15 persen tersisa masyarakat yang buta huruf di NTB ini, lanjut Wahyudin, mayoritas berumur 40 tahun ke atas. (nas)

Halaman 11

Boateng Tenggelamkan Kegemilangan Hart Jakarta (Suara NTB) Kegemilangan Joe Hart di bawah mistar gawang Manchester City buyar oleh gol Jerome Boateng dalam laga babak grup Liga Champions di AllianzArena, Kamis (18/9), dini hari kemarin.

Gol Boateng di menit ke 90 itu membawa Bayern Munchen unggul 1-0 atas Manchester City. Munchen bermain cepat sejak menit pertama. Buktinya ketika Lewandowski sudah berada di kotak penalti City dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Joe Hart. Tendangannya bisa dihalau Hart, kemudian bola yang

bergulir jatuh di kaki Mueller, tetapi tendangannya terkena jaring.

Bayern kembali menekan. Lahm bergerak dari kanan dan melihat Lewandowski, tetapi lini belakang City mampu menjerat Lewandowski di posisi offside. Menit 14 City ganti menyerang lewat Silva yang mencoba memberi umpan ke

Dzeko, tetapi bola lebih dekat ke Manuel Neuer.

Serangan dilancarkan kedua tim, tetapi hingga pluit tanda turun minum dibunyikan skor tetap 0-0. Babak kedua, Kompany harus bekerja keras membuang bola dari tendangan Lewandowski, tetapi bola masih arena pinalti.

Muller mencoba untuk mengambil kesempatan itu tetapi Hart mematahkannya.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Menit 86, Alaba mencoba peruntungan menendang dari luar kotak pinalti, mengincar sisi kiri gawang Hart, tetapi masih melebar. Empat menit berselang, Boateng membuat suporter tuan rumah bergemuruh dengan tendangannya yang tak bisa dihalau Hart. Aguero hampir menyamakan kedudukan City tetapi tendangan melebar. (ant/ bali post)

GEMILANG – Kiper Manchester City, Joe Hart, tampil gemilang melawan Bayern Munchen di laga babak grup Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

PSG Sia-siakan Peluang Raih Kemenangan Tandang Amsterdam Edinson Cavani mencetak gol pada fase awal pertandingan bagi Paris Saint Germain, namun serangkaian peluang yang tersia-siakan menimpa mereka ketika Ajax Amsterdam kemudian mampu menyamakan kedudukan untuk menggagalkan tim Prancis itu meraih kemenangan saat keduanya bermain imbang 1-1 pada Rabu (Kamis WIB).

Gol Cavani tercipta pada menit ke-14, ketika kedua tim sedang mendapatkan irama permainan dan dari kesalahan pertahanan buruk yang dilakuan Nicolai Boilesen, yang membiarkan operan panjang melewati dirinya untuk dapat dikuasai Lucas, lapor Reuters.

Operannya kepada Zlatan Ibrahimovic berakhir dengan tembakan kapten PSG yang masih dapat diblok, untuk kemudian disambar Cavani ke gawang yang kosong.

Juara Prancis itu kemudian membuang-buang serangkaian peluang bagus untuk membuat pertandingan ini berlangsung semakin sengit baik, sebelum Lasse Schonde melepaskan tendangan bebas pada menit ke-74 untuk serangan Ajax yang jarang terjadi berujung pada Thulani Serero yang dijatuhkan di tepi kotak penalti oleh Marquinhos.

Pemain Brazil Lucas menjadi jantung bagi kreativitas juara Prancis itu, namun juga menjadi sosok utama bagi terbuangnya beberapa peluang mereka. (ant/bali post)

Pesta Gol Roma Barca Menang Tipis atas Apoel Chelsea Kurang Tajam Ternoda Ulah Suporter Tanpa Costa Jakarta (Suara NTB) Roma tampil superior dengan melumat CSKA Moscow 5-1 di Stadio Olimpico, Roma di fase grup Liga Campions, Kamis, (18/9). Sayangnya, ulah suporter CSKA Moscow yang membuat onar dan memicu bentrok dengan aparat kepolisian.

Gol-gol Roma dicetak oleh Iturbe (6'), Gervinho (10' dan 31'), Maicon (20'), dan gol bunuh diri Ignashevich (50'). Sementara gol Moscow dicetak oleh Musa (82').

Roma mengambil inisiatif menekan sejak awal. Mulanya Maicon mencoba lewat kanan dan membuat gerakan membahyakan. Bek Brasil ini memberi umpan ke Iturbe, tetapi pemain sayap ini tak bisa mengambil bola dan hilang kontrol.

Tak lama berselang, Iturbe membuka angka untuk Roma.

Gervinho berlari melewati pertahanan CSKA Moscow sebelum memotong ke dalam dan memberi umpan ke Iturbe. Winger Argentina ini mampu melewati jebakan offside dan melesahkan tendangan ke pojok bawah gawang Akinfee, menit ke enam.

Empat menit berselang, giliran Gervinho yang membuat gol dari asis Iturbe. Nababkin mencoba menutup gerakan Iturbe yang hampir melahirkan gol ketiga.

Peluang emas datang untuk mengecilkan defisit angka dari tendangan pojok.

Doumbia menunjukkan kecepatannya untuk menghindari Torosidis dan Maicon. Tetapi ketika dia ingin menendang ke gawang De Santics, Doumbia kehilangan keseimbangan dan membuat kiper Roma

mudah menangkap bolanya, menit 16.

Menit 20 suporter Roma kembali bergemuruh. Kali ini Maicon yang berlari ke kotak pinalti dan menerima umpan dari Totti sebelum mengincar sudut sempit gawang Moskow dan tak bisa dihalau kiper Akinfeev.

Rudi Garcia terpaksa menarik Iturbe yang harus menerima perawatan karena cedera paha. Pemain sayap Argentina ini menikmati debutnya di Liga Champions dengan mencetak gol setelah enam menit. Kemudian Alessandro Florenzi masuk untuk menggantikannya.

Mimpi buruk kembali menghantui Moscow karena Gervinho kembali membobol gawang Akinfeev. Totti mengarsiteki gol kedua Gervinho, menit 31. Hingga babak pertama usai Roma memimpin 4-0 atas Moscow. Babak kedua dimulai dengan dimasukannya Georgi Shennikov yang menggantikan Krill Nababkin, menit 46.

Tetapi menit 50 Roma kembali membuat angka.

Kali ini pasukan Rudi Garcia diuntungkan karenga gol Sergey Ignashevich. Menjelang akhir laga, Ahmed Firaz Moosa membuat satu gol untuk Moscow. Gol itu berkat umpan Panchenko yang menyelipkan bola ke Musa di dalam kotak pinalti kemudian berhasil menaklukan kiper De Sanctis.

Panchenko hampir menggandakan Moscow sejak masuk menggantikan Roman Eremenko. Namun tendangan kaki kananya yang mengincar kiri gawang De SAnctis mampu dipatahkan. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Barca menang tipis 1-0 atas Apoel di laga Grup F Liga Champions, di Camp Nou berkat gol Pique (28'), Kamis, (18/9), dini hari WIB. Barcelona mengontrol permainan sejak awal pertandingan. Samper mencoba bermain dengan Munir, tetapi kedua pemuda itu melihat umpan mereka mampu dipatahkan. Neymar dan Messi mencoba bermain satu-dua di menit 14, tetapi tendangannya masih melebar.

Menit 28 Pique membuat Barcelona memimpin. Pemain internasional Spanyol ini menanduk tendangan bebas Messi. Hingga babak pertama usai, tim tuan rumah memimpin dengan satu gol berkat sundulan Pique. Barcelona mendominasi permainan dengan Ter Stegen belum mendapat ujian berarti.

Babak kedua dimulai ketika Munir menantang Carlao

di kotak pinalti, tetapi ia gagal mencetak gol.

Xavi mencoba memberi umpan ke Neymar, tetapi Mario Sergio membuat tandukan penting untuk menggagalkan upaya serangan pemain Brasil itu.

Namun, hingga babak usai,

Barcelona tetap unggul 1-0 atas Apoel.

Menurut laman espnfc.com Barcelona menguasai 72 persen pertandingan, sementara Apoel 28 persen. Barca melakukan tendangan ke arah gawang sebanyak enam kali, Apoel sekali. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUNDULAN PIQUE – Barcelona meraih kemenangan tipis atas Apoel di laga Grup F Liga Champions, di Camp Nou berkat gol sundulan dari Gerard Pique.

Papua Tidak Pasang Target Juara Mataram (Suara NTB) Para peserta tim voli indoor yang akan berlaga di Kejurnas Voli Indoor antar PPLP NTB yang berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 18-22 September 2014 telah berdatangan. Sebelum mengikuti acara technical meeting, masingmasing tim diberikan kesempatan mencoba arena pertandingan. Sayangnya, sebagian besar tim tak berani memasang target juara di event tersebut.

Pantauan Suara NTB, Kamis (18/9) kemarin sebanyak enam tim yang akan ambil bagian di ajang bergengsi tersebut telah berada di lokasi, sebelum mengikuti acara technical meeting yang digelar di Kantor Dinas Dikpora NTB, Kamis (18/9) malam kemarin, masing-masing peserta mendapat kesempatan untuk mencoba arena pertandingan.

Tim Papua yang didampingi pelatih, Drs. Hendrik Candra mengatakan bahwa timnya tak mematok target juara, pasalnya timnya masih minim pengalaman dan baru

direkrut sebagai atlet PPLP Papua.

“Banyak atlet kami yang baru, karena baru dilakukan promosi dan degradasi atlet.

Atlet yang senior sudah tamat SMA karena memang even ini harus diikuti oleh atlet usia pelajar SMA persiapan Popwil di NTT,” ucapnya.

Menurutnya, dengan diperkuat atlet pendatang baru, pihaknya pun tak berani sesumbar. “Kami berharap anak-anak bisa bermain bagus saja. Karena anak-anak baru satu bulan ini intens melakukan persiapan,” akunya. Bagi Papua sendiri Kejurnas yang akan berlangsung selama delapan hari itu wajib diikuti, karena bila timnya kita tidak hadir konsekuensinya akan didegradasi dari Popwil.

Meski sebagian besar atlet minim pengalaman, namun tim Papua punyat satu pemain senior, Grelies. Grelies diharapkan bisa memimpin tim Papua agar bisa tampil maksimal, sehingga tim Papua bisa tampil lebih baik. Tim Papua juga memiliki pelatih

berpengalaman. Hendrik Candra merupakan pelatih yang pernah membawa tim Papua juara Popwil Wilayah IV sebanyak 8 kali.

“Waktu saya pegang tim voli PPLP Papua tahun 1995 hingga 2006, tim Papua pernah 8 kali juara Popwil selanjutnya, tahun 2007 saya tak jadi pelatih, dan prestasi Papua sedikit menurun,” terangnya.

Sebagai pelatih yang pernah membawa tim Papua Juara Powil, Hendrik akan berupaya membangun kepercayaan diri pemainnya. Meski pun tim-tim tuan rumah NTB yang memiliki postur pemain tinggi juga akan diantisipasi olehnya, demikian halnya tim DKI Jakarta juga akan menjadi lawan terberat dari lima tim yang akan menjadi lawan timnya.

Di tempat terpisah Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB, Anang Zulkarnain, melaporkan bahwa sebanyak enam tim yang akan berlaga di event tersebut, sudah hadir semua. Enam tim itu, yakni Papua, DKI Jakarta, Jateng, Sumsel, Bogor dan NTB. (fan)

Jakarta (Suara NTB) – Sempat unggul lebih dulu berkat gol Fabregas menit 11, Schalke berhasil menyamakan kedudukan Chelsea 1-1 berkat gol Huntellar menit 62, di laga Grup G Liga Champions, Kamis, (18/9), dini hari WIB. Diego Costa yang tampil impresif bersama Chelsea di Liga Inggris dengan tujuh gol di empat petandingannya baru diturunkan ketika laga tinggal 17 menit lagi. Menurut goal.com itu karena Chelsea akan menjalani laga penting di Liga Inggris melawan Manchester City. Sebagai gantinya, Mourinho memasang Drogba. Tetapi gol Chelsea malah datang dari mantan pemain Barcelona, Cesc Fabregas.

Setelah 11 menit mendominasi, Chelsea memimpin. Fabregas melewati Meyer di tengah yang kemudian berlari ke kotak pinalti Schalke ketika dia kembali mendapat bola dari Hazard sebelum bola melewati kiper Fahrmann. Hazard hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangannya melebar.

Menit 38, Fabregas hampir menggandakan kedudukan.

Pemain Spanyol ini bekerja sama dengan Ivanovic di kanan, tetapi tendangannya melebar. Kesempatan terbaik Schalke datang dari Draxler. Dia berlari ke jantung pertahanan Chelsea, tetapi tendangannya masih melebar.

Hingga peluit babak pertama dibunyikan, Chelsea sementara unggul 1-0. Babak kedua Chelsea kembali menekan dengan Willian bergerak di kanan, dan beberapa kali membahayakan area pinalti Schalke. Fabregas mencoba memberi umpan Hazard di tengah setelah bermain satu-dua dengan Drogba. Kemudian pemain Belgia itu menendang bola di luar kotak pinalti, tetapi tendangannya masih melebar.

Keasyikan menyerang, Schalke berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari kesalahan Fabregas yang kehilangan bola dan direbut Draxler. Kemudian dia mengirimkan bola ke Huntellar dan berhasil memperdaya kiper Courtois.

Seketika Stamford Bridge menjadi hening dan Schalke terlihat makin percaya diri. Bermain imbang membuat Mourinho memasukan Costa dan menarik Drogba. Willian juga ditarik dan digantikan Remy. Namun, hingga pluit babak kedua berbunyi, skor tetap imbang 1-1. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DITURUNKAN - Penyerang andalan Chelsea, Diego Costa akhirnya diturunkan sebagai pemain pengganti di akhir laga. Namun, Chelsea akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Schalke.

KONI Prioritaskan Atlet Berprestasi Ikut PON Remaja (Suara NTB/ist)

BIKIN ONAR – Suporter CSKA Moskow terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dalam laga yang berakhir dengan skor kemenangan telak 5-1 untuk AS Roma di babak grup Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB mengingatkan atlet dan pelatih cabor renang agar tidak menyalahkan pihak KONI NTB terkait absennya atlet renang NTB di Pra-PON Remaja cabor renang di Surabaya, 10 Sep-

tember lalu.

Pasalnya, tanggungjawab KONI NTB adalah menyiapkan atlet yang lolos PON Remaja.

Dan KONI NTB mempriotaskan atlet yang meraih peringkat tiga besar nasional yang berangkat ke PON Remaja.

“Tanggungjawab KONI NTB menyiapkan atlet yang telah lolos PON Remaja. Soal tidak ikutsertanya atlet renang di Pra-PON Remaja menjadi kewenangan cabor,” ucap Anggota Bidang Litbang KONI NTB, Wibowo, kepada wartawan di Mataram, Kamis (18/9) kemarin.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Dosen F-POK IKIP Mataram menanggapi pernyataan pelatih renang Lobar di media masa lokal di NTB yang melampiaskan kekecewaan terhadap KONI NTB terkait absennya atlet renang NTB di Pra-PON Renang di Surabaya belum lama ini.

Pelatih renang NTB mengaku kecewa kepada pengurus KONI NTB karena tidak menginfomasikan ke pelatih cabor terkait pelaksanaan Pra-PON Remaja tersebut. Akibatnya, atlet renang NTB harus absen.

Menurut Bowo, pihak KONI NTB tidak tahu menahu soal informasi agenda PraPON Remaja renang sehingga pihak KONI NTB tidak menginformasikan ke pelatih cabor terkait adanya Pra-PON remaja cabor renang itu. Pasal-

nya, mekanisme mengikuti babak kualifikasi PON Remaja akan diinformasikan langsung oleh PB Cabor ke pengurus cabor renang. Dicontohkannya, cabor menembak yang baru -baru ini berangkat mengikuti babak kualifikasi PON remaja di Kaltim diberangkatkan oleh cabor, dan tugas KONI NTB menyiapkan atlet yang lolos PON Remaja.

“Mestinya PB cabang olahraga menginformasikan ke cabor. Bukan malah KONI NTB yang menginfomasikan tentang pelaksanaan Pra-PON remaja.

Dan ketika atlet lolos PON remaja maka tanggungjawab KONI NTB yang menyiapkan atlet,” jelasnya.

Menurut Bowo, mekanisme untuk mengikuti PON remaja, sudah diupayakan oleh KONI NTB untuk mendaftar, namun demikian mekanisme pendaftaran atlet mengikuti PON Remaja tidak gampang, karena harus lolos PON remaja. Hal itu dilakukan oleh PB cabor guna membatasi kuota atlet yang mengikuti PON Remaja.

Menurut Bowo, cabor-cabor yang intens melakukan pembinaan sudah pasti akan lolos

kualifikasi PON remaja.

Namun demikian permasalahannya cabor yang lolos PON remaja bukan karena jatah. “Meskipun dijatah, namun kita juga akan melihat mana atlet yang juara yang mengikuti PON Remaja,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Binpres PRSI NTB, Ahmad Musyafa membenarkan bila pihaknya tidak menurunkan atlet di Pra-PON remaja renang di Surabaya 10 September lalu. Alasannya, belum ada kepastian dari KONI NTB akan memberangkatkan atlet renang ke PON Remaja.

Sepengetahuan mereka, KONI NTB memprioritaskan atlet cabor unggulan mengikuti PON remaja, sehingga atlet renang tak menjadi prioritas.

Sebab, prestasi renang di kancah nasional belum menembus tiga besar nasional.

Namun demikian Musyafa mengingatkan atet dan pelatih agar tidak menyalahkan KONI NTB, karena peluang atlet renang mengikuti PraPON remaja masih ada. “Kita akan mengirim atlet di PraPON Remaja bulan Desember mendatang,” akunya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 19 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 19 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

JALAN-JALAN

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

Halaman 14 14 Halaman

Berendam di Telaga Air Panas Rinjani Mengail ikan di Danau Segara Anak (Suara NTB/ynt)

Gunung Rinjani, gunung tertinggi ketiga di Indonesia ini menjadi magnet cukup kuat yang mampu menarik para pendaki untuk berkunjung ke daerah ini. Ribuan pendaki datang setiap tahunnya untuk menikmati indahnya Rinjani.

TIDAK hanya gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang menjadi daya tarik utama di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini, tapi banyak daya tarik lainnya yang bisa dinikmati para pendaki.

Salah satunya adalah telaga air panas yang lokasinya tak jauh dari Segara Anak.

Pendakian ke Rinjani pada Mei lalu, kawasan tersebut dipenuhi para pendaki dari berbagai daerah di Indonesia. Selain wisatawan domestik, wisatawan mancanegara juga cukup banyak berkunjung ke kawasan tersebut baik itu wisatawan dari Eropa, Amerika, Tiongkok, maupun dari kawasan Asia Tenggara, khususnya dari Singapura, Malaysia, dan Myanmar.

Untuk menuju telaga air panas ini, rutenya harus melakukan pendakian dari beberapa jalur yang telah ditetapkan Balai TNGR NTB yaitu Sembalun Lawang dan Senaru. Salah satu guide Rinjani, Hepi, mengatakan biasanya pendaki dari mancanegara tujuan utamanya adalah puncak Rinjani. Baru setelah turun dari puncak Rinjani, mereka kemudian turun ke Danau Segara Anak yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam, tergantung kemampuan masing-masing orang un-

tuk melewati trek ke Segara Anak.

“Itu kalau wisatawan berangkat melalui jalur Sembalun,” ujarnya.

Tapi kalau pendaki memilih berangkat lewat jalur Senaru, pria gondrong ini mengatakan sebelum menuju puncak Rinjani, mereka akan berkemah atau rehat sejenak di sekitar Danau Segara Anak, baru kemudian mereka akan berangkat ke pelawangan Sembalun untuk menuju puncak Rinjani. Dan nantinya mereka memilih pulang melalui jalur Sembalun. Jika naik dari jalur Sembalun, bisanya para pendaki memilih pulang melalui jalur Senaru jika ingin menikmati panorama Segara Anak yang di seberangnya terdapat Gunung Baru Jari.

Telaga air panas banyak didatangi pendaki untuk istirahat sejenak dengan beredam dan meluruskan otot setelah tenaga terkuras selama melakukan pendakian yang sangat melelahkan. Para pendaki biasanya berendam di sana selama 30 menit. Walaupun sumber airnya dari Danau Segara Anak, tapi tingkat kehangatan dari air di telaga ini berbeda-beda. Ada yang hangat dan cukup panas.

Bahkan menurut Hepi, beberapa waktu lalu ada telaga yang airnya sangat panas, bahkan konon telur bisa matang jika diletakkan di air

tersebut dan santanpun akan berubah jadi minyak. Tapi sayang telaga dengan air sangat panas tersebut telah menghilang akibat longsor di kawasan itu.

Telaga air panas ini letaknya sekitar 1 kilometer dari danau Segara Anak. Jika bertandang ke telaga ini, kita harus melewati jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Letak telaga ini agak menjorok ke bawah, di dekat air terjun. Di sekitar air terjun, beberapa pendaki yang merupakan warga lokal membuat kemah seadanya dari terpal. Untuk menghalau dinginnya udara pegunungan, pada malam hari biasanya mereka berendam di telaga air panas, bahkan mereka juga sampai tertidur disana. “Malah lebih enak berendam sambil tidur di telaga air panas daripada tidur di tenda,” ujar Hepi.

Hepi menuturkan, orang-orang lokal lebih banyak mendaki ke Rinjani hanya untuk menikmati air panas. Mereka datang niatnya untuk berobat dengan berendam di air panas belerang tersebut. Dengan harapan setelah berendam badan mereka menjadi lebih bugar dan sehat. Berbeda dengan wisatawan asing maupun domestik yang biasanya trekking ke Rinjani tujuan utamanya adalah menaklukkan puncak Rinjani dan menikmati indahnya Segara Anak. (ynt)

Berendam di telaga air panas

(Suara NTB/ynt)

Mengail Ikan Segara Anak PESONA keindahan alam TNGR memang memukau. Trekking ke Rinjani, para pendaki akan disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Berangkat dari jalur Sembalun, jika pendaki menuju Pos I, trek yang dilewati adalah hutan den-

gan panjang sekitar 2 kilometer.

Keluar hutan, pendaki akan disuguhi pemandangan padang Sabana atau biasanya dijuluki dengan sebutan bukit Teletubbies.

Sejauh mata memandang, hanya ada perbukitan hijau yang mirip dengan lokasi

pengambilan gambar serial anak Teletubbies. Padang Sabana ini juga akan dilewati pendaki dari Pos I menuju Pos 2.

Selain pemandangan segar padang Sabana atau bukit Teletubbies, banyak hal menarik lainnya yang bisa dinikmati

pendaki. Di Segara Anak misalnya, setelah lelah berjalan selama berjam-jam, mengail ikan biasanya menjadi pilihan banyak orang.

Disamping menyalurkan hobi mancing, ikan Segara Anak bisa diolah sebagai lauk selama

(Suara NTB/ynt)

air panas.

Anak menuju telaga itar trek dari Segara Pemandangan di sek

berkemah. Ikan di danau ini cukup berlimpah seperti ikan mas, mujair, dan nila. Bahkan warga Sembalun sengaja datang ke Segara Anak hanya untuk mengail ikan. Hasil mengail ini selain dikonsumsi juga dijual.

“Ada yang memang sengaja

datang kesini untuk memancing. Nanti hasilnya mereka bawa turun (ke Sembalun) dan dijual lagi,” tutur Hepi.

Peralatan mancing yang dibawa juga seadanya, hanya membawa pancing dan tempat penampung ikan. Mereka juga

biasanya membawa peralatan kemah seadanya. Tenda hanya dibuat dari terpal yang dikaitkan sekedarnya. “Mereka sudah terbiasa. Jadi tidak perlu membawa peralatan lengkap seperti tenda yang bagus,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

an padang s I dan tampak hampar

t trekking menuju Po Para pendaki pada saa ya. etubbies di depann savana atau bukit Tel

(Suara NTB/ynt)

as. di atas telaga air pan Air terjun ini berada

Danau Segara Anak dengan Gunung Baru Jari

(Suara NTB/ynt)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Demokrat Tak Ingin Kursi Menteri Kabinet Jokowi Jakarta (Suara NTB) Partai Demokrat tidak menginginkan kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) periode 2014—2019 dan memilih berada di luar pemerintahan. “Sudah ada keputusan DPP bahwa Partai Demokrat sebagai penyeimbang dan tidak ingin kursi menteri di kabinet mendatang,” ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, di Jakarta, Kamis (18/9).

Ia juga memastikan partainya tidak akan masuk ke koalisi Jokowi-JK dan bergabung bersama PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura dan Partai Nasdem di legislator. “Tidak ada nama kader Demokrat yang disiapkan untuk menjadi menteri apapun,” katanya.

Kendati demikian, jika ada kader Partai Demokrat yang dipercaya Presiden terpilih Joko Widodo untuk duduk di kursi pemerintahan maka harus mendapat izin dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengaku sejak awal partainya memilih opsi penyeimbang dan mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan merugikan bangsa Indonesia.

“Tapi jika keputusan atau kebijakan yang diambil positif dan pro-rakyat maka tidak ada alasan Partai Demokrat tak mendukungnya,” kata politisi yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut.

Sementara itu, terkait sikapnya mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah langsung, Syarief Hasan mengaku koalisi merah putih sudah mendengarnya dan diharapkan memakluminya.

Sikap tersebut, kata dia, murni berdasarkan keputusan internal partai dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk PDI Perjuangan.

“Tidak ada lobi dari siapa-siapa dan murni keputusan partai. Pilkada langsung dimulai saat pemerintahan SBY dan partai mendukung disertai catatan untuk perbaikan,” katanya.

Terhadap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPP mewajibkan semua anggotanya hadir pada paripurna pengesahan RUU Pilkada 25 September 2014. Pihaknya memastikan tidak ada satu pun anggota fraksi yang menolak dan mengawal keputusan partai agar pilkada memilih gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

LETUSAN LAVA PIJAR SLAMET - Letusan lava pijar Gunung Slamet terlihat dari Desa Pandansari, Paguyangan, Brebes, Jateng, Rabu (17/9). Gunung Slamet kembali mengeluarkan letusan yang disertai lava pijar dan menyebabkan hujan abu di wilayah Kabupaten Banyumas, setelah empat hari terakhir menurun aktivitas vulkaniknya.

Gunung Slamet Masih Lontarkan Materi Vulkanik Purwokerto (Suara NTB) Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah, masih melontarkan materi vulkanik dan mengembuskan asap.

Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Pos Pengamatan Gunung Api Slamet, Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Pemalang, menunjukkan bahwa pada Kamis (18/9) pukul 00.00-06.00 WIB teramati satu letusan abu tebal kehitaman setinggi 500 meter dari puncak yang condong ke arah barat daya.

Selain itu terekam 104 kali gempa embusan, 27 kali gempa letusan, dan satu kali tremor harmonik dan terdengar satu dentuman sedang.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surono mengatakan status Gunung Slamet masih “Siaga” (level III).

“Hingga saat ini tidak terekam gempa-gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal,” katanya saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Pada Rabu (17/9) pukul 18.00-00.00 WIB gunung berapi itu teramati enam kali melontarkan lava atau material pijar setinggi 200-500 meter dari puncak dan tujuh kali mengeluarkan sinar api setinggi 100-800 meter.

Selain itu petugas merekam 48 kali gempa embusan, 11 kali gempa letusan, dan dua kali tremor harmonik, dan lima suara dentuman sedang hingga kuat terdengar dari gedung itu.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius empat kilometer dari puncak Gunung Slamet karena merupakan daerah bahaya. Warga yang bermukim di luar radius tersebut agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa,” kata pria yang akrab disapa Mbah Rono itu.

Warga di sejumlah wilayah Banyumas pada Kamis pagi tampak membersihkan rumah mereka yang kotor akibat hujan abu dan pasir vulkanik.

Salah seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tanjung, Purwokerto, membersihkan rumah bersama anak-anaknya sebelum mereka berangkat sekolah karena debu dan pasir yang menutupi rumahnya cukup tebal. “Kami harus kerja bakti untuk membersihkan rumah,” kata perempuan bernama Evi itu.

Hujan abu dan pasir vulkanik terjadi pada hari Rabu (17/ 9), setelah letusan Gunung Slamet sempat menurun selama empat hari. Abu dan pasir vulkanik dari gunung api itu menyebar ke sejumlah wilayah Banyumas karena terbawa angin yang bertiup ke arah selatan.

Wilayah yang dilaporkan pertama kali terkena hujan pasir yakni Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, dan Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden. Hingga Rabu sore, hujan abu dan pasir itu telah menjangkau Kota Purwokerto dan malam harinya dilaporkan sampai di Kecamatan Kebasen. (ant/Bali Post)

DIJUAL

TRAVEL

RUPA-RUPA

(ant/Bali Post)

DUKUNG PILKADA LANGSUNG - Petinggi Partai Demokrat (dari kiri) Direktur Eksekutif Toto Riyanto, Ketua Harian Syarief Hasan, Bendahara Umum Indrawati Sukadis dan Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Andi Timo Pangerang berfoto usai jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9). Dalam jumpa pers itu Syarief memberi pernyataan resmi bahwa Partai Demokrat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

Demokrat Pilih Pilkada Langsung

SBY Punya Kepentingan Terkait RUU Pilkada Jakarta (Suara NTB) Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa memandang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai kepentingan tersendiri atas keputusannya menyikapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada.

“Presiden membutuhkan pengakuan masyarakat di akhir masa jabatannya, agar orang mengenang dia. Kita bisa melihat SBY bermain di situ. Bahwa ada kepentingan ingin menutup masa jabatan dengan manis (terkait sikapnya dalam RUU Pilkada),” kata Ardian, di Jakarta, Kamis (18/9).

Ardian mengatakan SBY baru-baru ini sudah mengutarakan pandangannya terkait

RUU Pilkada melalui laman “www.youtube.com”. Namun menurut Ardian pernyataan SBY itu masih diutarakan secara gamang.

SBY menurut dia, belum berani muncul dan berkata tegas di hadapan publik bahwa dirinya menolak pilkada oleh DPRD. “Ini pertaruhan. SBY tidak cukup melontarkan sikap politik, tetapi perlu melakukan aksi politik juga,” kata dia.

Ardian mengatakan ada

Udar Pristono Ditahan, Jokowi Siap Diperiksa Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, siap diperiksa pada Kamis (18/ 9), sehari setelah Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013. ‘’Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang,’’ kata Presiden Terpilih itu di Balai Kota DKI Jakarta. Jokowi kemudian menggambarkan mantan bawahannya itu dengan mengatakan,”Saya beri umpama ya, saya beri kamu perintah untuk membeli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek gimana?”

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutus-

kan untuk membeli armada baru bus Transjakarta tahun 2013 untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.

“Jakarta ini butuh transportasi massal. Butuh bus, kekurangannya banyak. Kurang lebih waktu itu perhitungan kita 3.000 bus, kita memang ingin beli banyak karena dibutuhkan. Semua koridor yang ada kurang bus,” katanya.

Pembelian bus-bus tersebut, ia menjelaskan, tidak bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung tapi harus melalui proses lelang yang dilakukan oleh dinas. “Kalau menunjuk, saya akan beli yang baik. Tidak bisa langsung beli Mercy, Volvo. Ada mekanisme lelang yang harus diikuti. Semua ada di dinas. Yang namanya pengguna anggaran ada kebijakannya,” katanya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

DITAHAN - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono (kanan) keluar dari ruangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/9). Udar Pristono resmi ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) “berkarat” pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun.

MEBEL

dua opsi yang bisa dilakukan SBY untuk mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Pertama, SBY bisa menarik atau membatalkan RUU Pilkada sebelum masuk ke Sidang Paripurna 25 September 2014, sesuai aturan dalam perundang-undangan. Kedua, SBY melalui Fraksi Partai Demokrat di DPR juga bisa menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. “Kalau SBY memilih opsi

atau instrumen kedua, yakni menolak melalui partainya, ini belum selesai sampai di sana.

Sebab pada akhirnya kesolidan kader Demokrat di DPR masih dipertanyakan,” ujar Ardian.

Ardian menyoroti keputusan DPP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung pilkada langsung di DPR. Dia menilai keputusan yang dibacakan Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan tidak cukup kuat memastikan kader Demokrat bakal solid di DPR. “Seharusnya SBY langsung yang menyatakan itu, karena kesolidan Demokrat di DPR masih dipertanyakan. Apalagi kalau sampai melalui mekanisme voting di DPR, itu kan

tertutup, jadi tidak ada jaminan,” kata dia.

Menurut Adrian, publik berharap SBY bisa menggunakan kewenangannya sebagai Presiden dengan membatalkan pembahasan RUU Pilkada yang pengesahannya memang membutuhkan persetujuan pemerintah dengan DPR. Sebelumnya, dalam survei yang dirilis LSI, mayoritas publik akan mempersalahkan SBY jika pilkada dikembalikan kepada DPRD. Pasalnya kapasitas SBY sebagai presiden dan pemimpin Partai Demokrat disebut-sebut menjadi kunci dalam menentukan pengesahan wacana pilkada oleh DPRD tersebut. (ant/Bali Post)

Kepala Staf TNI AD Yakin Pelantikan Presiden Aman Yogyakarta (Suara NTB) Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, meyakini pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014, akan berlangsung aman. “Saya yakin sangat aman, karena mengacu pelaksanaan pilpres kemarin saja aman,” kata Nurmantyo, di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (18/9).

Meski demikian, menurut dia, setiap potensi ancaman

keamanan tetap perlu diantisipasi, sehingga seluruh kekuatan prajurit TNI menurut dia akan tetap disiagakan. “TNI tetap berpikir setiap saat ada ancaman, tapi hal itu untuk (internal) TNI saja,” kata dia.

“Seluruh jajaran TNI AD, prajurit Komando Daerah Militer (Kodam), serta kapanpun kepolisian meminta bantuan akan kami siapkan,” tutur dia, menambahkan.

Lulusan Akademi Militer pada 1982 itu menilai melalui Pemilu Presiden kemarin,

masyarakat Indonesia sesungguhnya telah berhasil menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, cerdas dan cinta damai.

Meskipun hasil perolehan suara kedua calon presiden memiliki selisih yang sangat tipis, namun tetap tercipta kondisi yang aman. “Sepak bola saja yang 11 lawan 11 orang saja berkelahi, namun Pemilu Presiden yang 6 juta lawan 6 juta orang lebih justru tetap aman,” katanya. (ant/Bali Post)

KPK Panggil Mantan Sekjen Kemenparekraf Jakarta (Suara NTB) KPK memanggil mantan Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wardiyatmo Suwarno Tarukaryoso, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai menteri 2011-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka JW (Jero Wacik),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (18/ 9). Dalam kasus ini KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

RUPA-RUPA

ADVERTISING

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Hal itu diduga dilakukan Jero karena DOM sebagai menteri ESDM kurang dibanding saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Jero Wacik pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata periode 20042011 sebelum menjadi menteri ESDM pada 2011-2013. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 19 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tangkap Terduga Jaringan ISIS

Polisi Australia Lakukan Operasi Besar-besaran Sydney Petugas dinas rahasia dan polisi Australia telah melancarkan penyerbuan terhadap beberapa rumah di Sydney dan Brisbane pada Kamis, dalam operasi kontra-teror terbesar dalam sejarah Australia.

(ant/bali post)

DITANGKAP - Seorang pria terduga teroris ditahan polisi Australia dalam penyerbuan ke beberapa rumah di Sydney dan Brisbane.

Layanan Pengaduan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB

082339978827

Lebih dari 600 petugas dari berbagai departemen kepolisian menyerbu beberapa rumah pada dini hari, dalam satu operasi yang diduga berkaitan dengan kelompok fanatik Negara Islam (IS).

“Satu operasi polisi saat ini dilancarkan di pinggiran baratlaut Sydney, pagi ini, sebagai hasil dari operasi gabungan kontra-teror yang melibatkan Polisi NSW dan Polisi Federal Australia (AFP),” demikian antara lain isi satu pernyataan polisi, sebagaimana dikutip Xinhua.

Penangkapan dilakukan sebagsi pelaksanaan surat perintah penangkapan di seluruh pinggiran barat laut Sydney Rabu pagi waktu Australia.

Polisi mengkonfirmasi penangkapan telah dilakukan, tapi belum jelas berapa orang yang telah ditangkap. Namun beberapa saksi mata telah melihat puluhan orang dibawa ke dalam tahanan.

Polisi menyatakan mereka juga melaksanakan surat perintah penangkapan di Brisbane. Operasi tersebut dilakukan setelah penangkapan dua pria yang diduga memiliki kaitan teror di Queensland timur laut pekan lalu.

Penyergapan itu dilancarkan kurang dari satu pekan setelah Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) menaikkan tingkat ancaman serangan teror dari menengah jadi tinggi, yang berarti serangan sangat mungkin terjadi.

Operasi tersebut juga dilaksanakan satu pekan setelah media melaporkan bahwa ASIO kini percaya ada beberapa penganut aliran fanatik yang merencanakan serangan di Australia. (ant/bali post)

Perawat Asal Prancis Tertular Ebola di Liberia Paris Seorang perawat asal Prancis yang juga relawan pada lembaga amal kesehatan Medicins Sans Frontieres (MSF) tertular virus Ebola di Liberia.

Relawan itu merupakan petugas internasional MSF per-

tama yang tertular penyakit Ebola, sejak Selasa sudah diisolasi di ruang perawatan terpisah ketika menunjukkan gejala-gejala penyakit tersebut. Demikian pernyataan dari MSF, yang dikutip Reuters, Rabu.

Dia akan diterbangkan ke

Prancis dengan pesawat khusus kedokteran sesuai rencana pengungsian Prancis.

MSF adalah organisasi utama yang memerangi wabah Ebola —yang melanda sejumlah negara di Afrika Barat— dengan memiliki lebih dari 2.000

karyawan di wilayah tersebut.

Selain perawat Prancis, saat ini terdapat tujuh orang petugas setempat yang juga jatuh sakit akibat virus yang mematikan tersebut.

Ratusan pekerja kesehatan tertular Ebola sejak peny-

akit itu mewabah dan hampir 2.500 orang meninggal serta 5.000 orang tertular di Guinea, Liberia, Nigeria dan Sierra Leone.

“Wabah ini telah menular pada tujuh orang warga dan empat di antaranya meninggal,” kata koordinator darurat, Laurence Sailly, kepada wartawan di Ibu Kota Liberia, Monrovia, Rabu.

MSF menyatakan telah memberlakukan tata cara yang ketat untuk perlindungan bagi karyawan dan merencanakan penyelidikan atas kasus terhadap karyawan asal Prancis itu.

Pusat perawatan Ebola di Monrovia yang dikenal dengan nama ELWA 3 tidak akan menerima pasien baru, sampai hasil pemeriksaan selesai, kata Sailly.

Kepala MSF, Joanne Liu sebelumnya sudah memberi peringatan kepada para pegawai akan bahawa wabah yang menyebar di antara orang-orang yang sehat.

“Hal terbesar yang saya inginkan adalah agar petugas kami tidak ada yang tertular, dan betapa keadaan ini memburuk dengan cepat,” katanya dalam wawancara bulan Agustus. (ant/bali post)