Snt19102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SABTU, 19 OKTOBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 188 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Bima Kota Bima (Suara NTB) Seorang terduga teroris berinisial I S(35) yang belum diketahui asalnya ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri, Jumat (18/9) siang di Kota Bima. I S ditangkap di tempatnya berjualan es di Jalan Gajah Mada Kelurahan Pena To'I Kecamatan Mpunda. Saat penangkapan, I S sempat berontak sehingga terpaksa dilumpuhkan oleh aparat Densus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB di TKP, penangkapan ini berlangsung beberapa saat setelah shalat Jumat selesai. Salah seorang saksi, Amir (29), yang tak lain pedagang bakso yang berjualan di sekitar lokasi penangkapan menuturkan, penangkapan tersebut berlangsung sangat cepat. Saat itu, katanya, dia baru saja tiba di depan warung bakso. Satu unit mobil tiba-tiba berhenti, sementara dibelakangnya diikuti empat orang yang mengendarai dua sepeda motor.

C.01.08.13

Secara bersamaan, IS orang yang diketahuinya sebagai penjual es tersebut keluar dari gang.Sejurus kemudian, sejumlah orang berpenampilan seperti pasukan khusus lengkap dengan rompi dan senjata laras panjang turun dan menangkap orang tersebut (IS). ‘’Yang turun itu pakai rompi dan bawa senjata laras panjang, tapi saya tidak ingat berapa jumlahnya,’’ terang Amir.

Saat ditangkap, lanjutnya, si penjual es sempat berontak. Entah saat itu mau melarikan diri atau melawan.

Bersambung ke hal 5

‘’

Saya baru mengetahui ada penangkapan setelah penangkapan selesai, Benny Basir Warmansyah

LOKASI PENANGKAPAN - Di lokasi ini penangkapan terhadap terduga teroris. IS ditangkap Densus 88 di Jalan Gajah Mada Kelurahan Pena To'I Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Jumat kemarin.

TO K O H

Evaluasi APBD Triwulan III

Rendah, Serapan Anggaran Lima SKPD

Sektor Pertanian Terancam

(Suara NTB/ist)

Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Perkebunan (Disbun) serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan).

Demikian terungkap dalam rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, H. Moh. Amin, SH, M.Si didampingi Sekda NTB, H. Muhammad

Nur, SH, MH. Serta dihadiri seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB, Jumat (18/10).

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM mengungkapkan lima SKPD tersebut realisasi keuangan dan fisiknya masih di bawah 60 persen.

Bersambung ke hal 5

Ketua KPU Kota Mataram Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Setelah bendahara dan pegawai sekretariat lainnya, giliran petinggi KPU Kota Mataram dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Ketua KPU Kota Mataram, Ahmad Gunawan diklarifikasi penyidik, Kamis (18/10) lalu.

Ahmad Gunawan diklarifikasi seputar penggunaan dana Pemilukada Kota Mataram, Rp 5,7 miliar yang merupakan hibah dari Pemkot Mataram. Informasinya, isi klarifikasi terkait penggunaan dana hibah itu untuk pembiayaan Pilkada Kota Mataram,

termasuk urusan logistik penyelenggaran pemilu di tingkat TPS dan PPK. Namun Ahmad Gunawan tak banyak menjawab karena saat itu KPU dijabat H. Lafat Akbar, sementara dirinya baru menjabat tahun 2012 lalu.

Bersambung ke hal 5

Kejaksaan Tetapkan Dua Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Kabar baru terkait penanganan dugaan penyimpangan proyek rumput laut BPBD Kota Mataram, kembali disampaikan Kejaksaan Tinggi NTB. setelah melalui proses gelar perkara, Jumat (18/10), penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka baru, dari pihak rekanan pemenang tender dan pelaksana proyek.

Dua tersangka itu, berinisial AH, diketahui perannya sebagai rekanan pelaksana. HR adalah Direktur CV. TP pemenang tender proyek senilai Rp 2,1 miliar dari BPBD Kota Mataram itu. Tersangka kedua KH, diketahui perannya sebagai pelaksana proyek tersebut. KH mengeksekusi secara penuh proyek, mulai dari urusan teknis sampai pembayaran, setelah menerima kuasa dari HR. Gelar perkara dipimpin langsung Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, melibatkan seluruh Asisten, penyidik muda dan senior. Berlangsung di aula Kejati sejak pukul 08.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita. Dari gelar perkara, diputuskan dua orang itu ikut bertanggung jawab dalam penanganan proyek tersebut, serangkaian dengan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Kepala BPBD Kota Mataram, HM. Bersambung ke hal 5

Pantai di Lombok Tercantik di Dunia Mataram (Suara NTB) Beberapa bulan lalu, Lombok pernah menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi seperti ditulis di jejaring sosial Twitter mengalahkan Hawaii. Baru-baru ini, pantai-pantai di Lombok dimasukkan lagi sebagai salah satu pantai tercantik di dunia versi Lonely Planet bersanding bersama objek-objek wisata pantai yang sudah kesohor di seluruh dunia seperti di Kepulauan Karibia, Bahama, Hawaii, dan lainnya. Berita ini

dimuat di laman sebuah berita online Kamis (17/10).

Menanggapi pemberitaan ini, Ketua ASITA NTB, Agus Mulyadi, SE mengatakan hal tersebut memang sudah menjadi rahasia umum kalau pantai-pantai di Lombok menyimpan keindahan dan panorama yang memukau.

Bersambung ke hal 5

INDAH - Salah satu pantai s indah di wilayah Selatan Pulau Lombok .

C.03.08.13

Emil Salim

Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi penyerapan APBD NTB 2013 sampai dengan triwulan III 2013, terdapat lima SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, di bawah 60 persen. Lima SKPD tersebut adalah Biro Adminsitrasi Kesra, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas

(Suara NTB/ist)

KEBERLANJUTAN sektor pertanian nasional dalam 1020 tahun ke depan terancam.

Pasalnya, jumlah petani yang bergelut di sektor pertanian mengalami penurunan drastis tiap tahunnya. Penyebabnya, regenerasi petani yang minim, para pemuda cenderung meninggalkan sektor pertanian dan lebih banyak ke sektor non pertanian.

Bersambung ke hal 5

Kasus Rumput Laut

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Halaman 2

Meningkat, Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Mataram

Ingin Jadi Maskot Mataram KULINER kerap menjadi maskot bagi daerahdaerah lain, untuk dipromosikan ke luar daerah.

Pengembangannya juga harus dipadukan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Seperti di Kelurahan Karang Taliwang. Maskot kuliner Karang taliwang diharapkan menjadi maskot wisata kuliner di Kota Mataram.

Lurah Karang Taliwang, Lalu Achmad Cahyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini. Mengaku, sebagaian besar masyarakatnya memiliki usaha kuliner. Tentunya (Suara NTB/dok) dengan rutinitas tersebut Lalu Achmad Cahyadi meningkatkan ekonomi setempat. Ia juga mengakui pengembangan wisata kuliner, pihaknya mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pariwisata serta bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah. “Pengembangan itu, kita dibantu PNPM Pariwisata,” terangnya.

Menurutnya, untuk pengembangan wisata kuliner tersebut, harus tetap dipertahankan. Ia mengaku beberapa pemuda telah diberikan pelatihan sebagai pramusaji. Kemudian lanjutnya, telah dibentuk kelompok pemuda sadar wisata, yang mengkoordinir setiap kegiatan serta pengembangan wisata kedepan.

Katanya, pengembangan wisata kuliner tidak akan komplit, apabila tidak ada daya tarik budaya yang ditampilkan. Tujuan penampilan budaya, lanjutnya sebagai daya pikat pengunjung, sehingga tidak hanya datang makan, tetapi juga bisa menikmati pementasan kebudayaan lokal setempat. “Jangan sampai tamu datang makan saja, tetapi juga dapat menikmati suguhan budaya lokal,” tuturnya.

Kedepan diharapkan pemerintah dapat menyediakan sanggar-sanggar yang dapat menampung pemuda untuk mengembangkan potensinya. Serta dapat memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan semakin betah dan kembali berkunjung ke Karang Taliwang. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Keresiusan tersebut nampak dari meningkatnya anggaran penangulangan kemiskinan yang parkir dalam APBD perubahan Kota Mataram tahun anggran 2013.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB di Mataram kemarin, menegaskan, TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram, di dalamnya termasuk Bappeda, masih eksis dan terus bekerja. Namun demikian, munculnya kemiskinan-keiskinan baru, sulit dihindari. Masalah kemiskinan, katanya, adalah persoalan yang memang realitas kehidupan.

Tinggal sekarang, bagaimana TKPK menskenariokan dan terus bekerja membuat program penanggulangan kemisikinan dan mengkoordinasikannya. ‘’Mengenai berapa angkanya, itu domainnya BPS (Badan Pusat Statistik, red),’’ sebutnya. TKPK, menurut Martawang hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan. Mengenai siapa yang bertugas mendata, jelas BPS. Sebab, data-data kemiskinan yang dihimpun BPS ber-

hubungan dengan pemerintah pusat. ‘’Tetapi yang jelas, tidak ada sedikitpun komitmen kita untuk mengurangi peningkatan komitmen penanggulangan kemiskinan,’’ tegasnya.

Buktinya, kata Martawang, anggaran penanggulangan kemiskinan justru semakin meningkat dalam postur APBD Perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2013. ‘’Komitmen itu yang terus kita kawal,’’ cetusnya. Martawang membantah, men-

(Suara NTB/fit)

I Wayan Sugiartha

aram dilakukan secara ‘’keroyokan’’ lintas SKPD. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu oleh sejumlah SKPD inilah yang dikoordinasikan oleh TKPK. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu hasil pendataan BPS mengenai angka kemisikinan di Mataram. ‘’Kita tunggu angka ini supaya tidak menjadi debat table,’’ imbuhnya. Selama ini, data kemisikinan yang dipegang TKPK, juga berasal dari data BPS. Yang jelas, Pemprov NTB, kata Martawang sangat mengapresiasi komitmen Pemkot Mataram dalam penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran untuk itu. (fit)

Pengawasan Drainase Belum Efektif

PU Berdalih Karena Anggaran Terbatas

Belum Maksimal KALANGAN DPRD Kota Mataram mengapresiasi langkah Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) yang melakukan pendataan ulang jukir (juru parkir) di Kota Mataram. ‘’Sebenarnya, itu (pendataan jukir) memang harus rutin dilakukan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di kantornya, kemarin.

Pasalnya, sambung Wayan, pendataan kembali jukir berikut potensi parkir yang ada di Kota Mataram, sebetulnya telah lama disarankan kalangan legislatif. Politisi PDI Perjuangan ini menyakini kebocoran potensi parkir di tepi jalan umum, selama ini berpangkal dari maraknya jukir liar.

Tingkatan jukir seperti sekarang ini, mulai dari jukir utama, jukir pembantu dan seterusnya, rentan disalahgunakan.

Dengan jukir yang bertingkat-tingkat, menurut Wayan bisa menjadi pintu masuk jual beli lahan parkir. Ia tidak mempersoalkan penggunaan istilah jukir utama maupun jukir pembantu, namun hal itu harus disesuaikan dengan luas lahan parkir yang ada. ‘’Kalau memang lahan parkirnya luas sehingga tidak memungkinkan ditangani oleh satu orang ya ndak apa-apa,’’ ujarnya.

Jika itu diterapkan, harus ada satu orang yang bertanggungjawab di sebuah lahan parkir. Setelah ada penertiban jukir liar kemudian di lapangan masih dijumpai menguapnya potensi lahan parkir sebagai akibat lahan parkir bersangkutan digarap jukir ilegal, Wayan mempertanyakan komitmen Dishubkominfo. ‘’Apakah jukirnya tidak mau diatur atau oknum dari Dishubkominfo yang kurang maksimal,’’ tanyanya.

Sebab Wayan berkeyakinan, kalau memang ada upaya sungguh-sungguh dari Dishubkominfo untuk mengamankan potensi parkirdi Kota Mataram, kendala-kendala yang ditemui di lapangan pasti bisa diatasi. Ia mencontohkan, kalau memang di sebuah lahan parkir tidak ada jukir lantas digarap jukir liar, bisa saja Dishubkominfo mengangkat jukir tersebut sebagai jukir resmi.

Wayan menyebutkan hampir di semua daerah di Indonesia, retribusi parkir di tepi jalan umum sesungguhnya merupakan primadona. Hanya saja, seperti yang berlangsung di Mataram, pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, belum maksimal. Pemkot Mataram, katanya telah memiliki pengalaman melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. ‘’Kita juga ndak tahu kendalanya seperti apa, sementara dibandingkan dengan daerah lain, ada juga yang berhasil pola kerjasama dengan pihak ketiga,’’ terangnya.

Terkait hal ini, Wayan menegaskan bahwa kinerja jajaran Dishubkominfo Kota Mataram harus terus ditingkatkan. ‘’Jangan terlena dengan hasil yang sudah ada,’’ cetusnya.

Pasalnya, pihaknya sering menengar Dishubkominfo melakukan uji petik potensi parkir. Dengan sudah diketahui berapa potensi retribusi parkir, seharusnya, Dishubkominfo tinggal melakukan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi kebocoran. (fit)

ingkatnya anggaran penanggulangan kemiskinan merupakan indikasi meningkatnya angka kemiskinan di Mataram. Dikatakannya, persoalan kemampuan pencapaian, adalah persoalan realitas di lapangan. Sebab, penanggulangan kemiskinan, bukan merupakan program yang berdiri sendiri. Ada realitas tatanan ekonomi yang bersifat global dan nasional. ‘’Kalau terjadi inflasi maka akan menyebabkan sebagian penduduk kita (Mataram, red) menjadi korban dari itu semua,’’ jelasnya. Namun, sambung Martawang sebagai wujud tanggung jawab menekan angka kemisikinan, penangulangan kemiskinan di Mat-

(Suara NTB/nia)

LANGGAR ZONA - Salah satu atribut kampanye calon anggota DPD terpasang di perempatan Rembiga dinilai melanggar zona yang telagh ditentutan.

Tabrak Zona, Atribut Kampanye akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) – Tim gabungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram akan menertibkan berbagai macam atribut kampanye calon legeslatif, yang saat ini dinilai sudah menabrak zona kampanye yang telah ditentukan.

Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Drs. H. Bondan Wisnujati, SH Jumat (18/10) kemarin menyebutkan, pihaknya bersama tim gabungan dari Dinas terkait seperti PU, Satpol PP, Panwaslu dan pertamanan, akan segera mencabut dan membersihkan

segala jenis atribut kampanye calon legislatif yang saat ini masih menghiasi berbagai sudut Kota Mataram.

Hal ini terkait dengan deadline pencabutan atribut kampanye yang semestinya telah selesai 6 Oktober 2013 lalu. Sekarang ini pihaknya masih memberikan kesempatan bagi para caleg untuk mencabut sendiri atribut kampanye yang masih terpasang hingga Senin (21/10) mendatang. “Kalau nggak diindahkan, ya terpaksa kita sapu bersih,” terangnya.

Selain sudah melewati batas waktu, pemasangan

atribut kampanye para caleg saat ini terkesan serampangan dan menabrak zona yang telah ditentukan. Sementara Pemkot telah menetapkan zona kampanye yaitu di masing-masing kecamatan. Untuk itu pihaknya akan membagi tim ke dalam tiga zona yaitu Ampenan dan Sekarbela, Mataram dan Selaparang, serta Sandubaya dan Cakra untuk menyapu bersih atribut yang tersisa.

“Inikan ditabrak semua, kalau mau pasang ya harus sesuai dengan zona yang telah ditentukan,” pungkasnya. (nia)

Festival Keraton di Mataram Direspon Positif Negara ASEAN Mataram (Suara NTB) – Event Festival Keraton dan masyarakat adat Asia Tenggara II yang akan digelar dalam waktu waktu dekat ini, mendapat respon positif dari negara ASEAN. Demikian dikatakan Kasubag Penyusunan Program Sekretariat Dirjen Kerjasama ASEAN pada Kementerian Luar Negeri, Avi Dewani Sari Harahap kepada wartawan usai rapat persiapan Festival Keraton dan masyarakat adat Asia Tenggara di ruang asisten II Kantor Walikota Mataram, Jumat (18/10).

Katanya, untuk event berskala internasional yang menunjuk Kota Mataram sebagai tuan rumah tersebut, pihaknya telah bersurat kepada sembilan negara ASEAN di luar Indonesia, seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Filiphina dan Thailand. Pihak Kemenlu, aku Avi, dalam hal ini hanya memfasilitasi undangan kepada keratonkeraton yang ada di negara ASEAN. ‘’Jadi kalau persiapan dari kita sih hanya membantu per-

suaratan itu saja,’’ ujarnya.

Komunikasi telah dilakukan dengan perwakilan Indonesia yang ada di negara-negara ASEAN tersebut. Dari sembilan negara ASEAN yang telah dikirimkan undangan menghadiri festial Keraton dan masyarakat adat Asia Tenggara II, sejauh ini, lanjut Avi, yang telah menghubungi kembali, baru negara Malaysia dan Myanmar.

Kendati demikian, kedua negara tersebut belum memastikan diri untuk hadir dalam event Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asia Tenggara tersebut. ‘’Mereka baru sebatas menelpon dan menanyakan hal-hal teknis, belum memberikan konfirmasi, apakah akan hadir atau tidak,’’ terangnya.

Yang jelas, menurut Avi, dengan diresponnya undangan yang telah disampaikan pihaknya kepada negaranegara ASEAN, merupakan respon positif. Hal itu, menunjukkan ketertarikan negara-negara tersebut, dan saat ini sedang menjajaki kemungkinan untuk hadir. Sementara itu untuk potensi yang bisa ‘’dijual’’ dalam event ini, sepenuhnya diserahkan kepada panitia lokal

karena panitia lokal dianggap yang paling tahu apa potensi yang bisa ditampilkan nanti.

Sementara itu, Kepala Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, Ida Bagus Jayanta kepada Suara NTB, mengungkapkan, event Festival Keraton dan masyarakat adat Asia Tenggara II merupakan kesempatan yang baik bagi Kota Mataram untuk mempromosikan seluruh potensi yang ada. ‘’Tentu kita akan ‘’menjual’’ budaya, kebersihan dan keramah tamahan,’’ sebutnya.

Ini tidak lepas dari target tiga sukses yang ditekankan Walikota Mataram, yakni sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi.

Terkait event budaya, pihaknya akan mulai menggelar event presean dengan menggandeng KNPI Kota Mataram. ‘’Seperti yang sering saya katakan, bahwa di 2013 ini kita coba Mataram go internasional.

Momentum-momentum yang ada sekarang bisa dimanfaatkan untuk go internasional,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Lemahnya pengawasan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, dikhawatirkan akan berdampak banjir akibat luapan empat sungai yang mengapit Kota Mataram.

PU berdalih, lemahnya pengawasan tersebut, akibat minimnya dana dan tenaga teknis yang dimilikinya.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram, Yuslifar Artadi yang dikonfirmasi di ruangnya, Jumat (18/10) kemarin, mengatakan, terkait drainase yang menjadi fokus wewenang pengerjaan adalah pihak ketiga, yakni kontraktor yang ditunjuk oleh PU untuk mengerjakan. Dinas PU katanya, hanya menjadi pengontrol dalam proyek tersebut.

“Yang mengerjakan pihak ketiga,” kata Yuslifar.

Diakui Yuslifar kurang efektifnya pengawasan tersebut, karena minimnya tenaga teknis dan anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan drainase. Ia meyebut, pengerjaan drainase se- Kota Mataram, pada tahun 2013 hanya Rp 6,1 miliar. Sementara tenaga teknis yang dimilikinya hanya tujuh orang.

Idealnya dengan dana tersebut katanya, tidak dapat membackup seluruh drainase kota yang luasnya

kurang lebih 61,30 kilometer persegi. Sementara jumlah drainase sebanyak 42 titik, tidak mungkin tenaga teknis dapat mengontrolnya. “Bayangkan luas Kota Mataram mencapai 61,30 kilometer, dana segitu tidak mungkin bisa menyelesaikan semua drainase,” tuturnya.

Pada APBD Perubahan lanjutnya, PU hanya mendapatkan 400 juta dengan target pembuatan dua titik drainase, yakni di Sungai Pesongoran dan Midang. Kesulitan pihaknya, menangani penumpakan sampah di drainase. Katanya, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Belum lagi gulma yang memenuhi saluran. “Setiap kita cabut, beberapa hari lagi gulmanya tumbuh lagi,” terang Yuslifar.

Ia menambahkan, kesadaran masyarakat memang bukan menjadi alasan, karena bisa saja perilaku masyarakat tersebut, disebabkan karena tidak adanya sarana prasarana yang disediakan pemerintah. Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta mempertanyakan kesungguhan SKPD terkait yang menangani masalah drainase. Sebab seperti diketahui, tahun 2013 ini Pemkot Mataram fokus pada pembangunan jalan dan drainase. (cem)

(Suara NTB/fit)

SAMPAH - Inilah tumpukan sampah di belakang lapak PKL di kawasan THR Loang Baloq yang hingga saat ini belum tertangani.

Daerah Pariwisata Harus Bersih Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, Ida Bagus Jayanta menyatakan, pihaknya segera akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Ini menyusul maraknya sampah di THR Loang Baloq yang tidak saja dikeluhkan pengunjung tapi juga PKL setempat.

Kepada Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Jumat (18/10) kemarin, Jayanta mengutarakan, pada prinsipnya daerah pariwisata, salah satunya THR Loang Baloq harus bersih dan terbebas dari sampah. ‘’Ini tinggal komunikasi saja. Tapi selama ini komunikasi kita sudah berjalan baik. Mungkin satu dua hari, ada armada yang kurang, mungkin itu penyebabnya,’’ terang mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram ini.

Maraknya sampah yang berada tepat di belakang lapak PKL, menurut dia, adalah persoalan tersendiri. Jayanta memastikan, sampah-sampah itu merupakan sampah bawaan dari sungai yang bermuara ke sana (Loang Baloq, red). Kata dia, untuk sampah dari sungai penanganannya akan berbeda.

Sebelumnya diberitakan,

PKL yang berjualan di THR Loang Baloq mengeluhkan maraknya sampah di aliran sungai yang berada tepat di belakang mereka berjualan.

Hal ini menimbulkan kesan jorok. Apalagi di THR Loang Baloq semua PKL berjualan makanan. PKL di THR Loang Baoq menyarankan supaya penanganan sampah di tempat itu mengadopsi pola penanganan sampah di Sungai Jangkuk yang menggunakan jaring untuk mencegah sampah mengalir hingga ke hilir. ‘’Supaya satu tempatnya diambil sampah itu. Kadangkadang kita kalau lihat ke belakang, ndak bisa makan karena jorok sekali,’’ keluh seorang PKL. Para PKL di THR Loang Baloq berharap segera ada solusi untuk penanganan sampah yang semakin menggunung tersebut. Sebab, jika ditangani secara manual, para PKL tidak yakin sampah itu bakal bersih. ‘’Sekarang diangkut, nanti ada lagi,’’ tandasnya.

Kondisi ini disayangkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati yang turun langsung melihat tumpukan sampah di sana. Padahal, THR Loang Baloq merupakan salah satu objek wisata buatan yang cukup potensial menarik minat wisatawan lokal berkunjung. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Masih Kurang Stok Darah PERSOALAN kurangnya ketersediaan darah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih menjadi momok bagi beberapa rumah sakit di Loteng. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Tengah, Mohammad Syafe’i ditemui Jumat (18/10), pihaknya sering dihadapkan dengan kekurangan darah setiap tahun. Hal itu diakibatkan minimnya warga yang mendonorkan darahnya.

“Kadang-kadang (Suara NTB/dok) masyarakat kita lebih suka Mohammad Syafe’i memakai tetapi jarang yang mau menyimpan. Hal itu disebabkan oleh adanya pikiran negatif masyarakat kita sekarang. Seperti kalau mereka mendonor, mereka beranggapan darah yang didonor tersebut belum tentu untuk dirinya sendiri. Pikiran negatif seperti inilah yang ada sekarang. Saya yakin kalau perasaan mau berbagi antarsesama sudah tumbuh, pasti persoalan kekurangan darah ini tidak akan pernah terjadi,’’ ungkapnya.

Di samping kurangnya kesadaran masyarakat mendonorkan darahnya, lanjutnya, diakibatkan persepsi masyarakat yang belum menganggap darah sebagai sebuah kebutuhan. Darah masih menjadi kebutuhan apabila mereka sedang membutuhkannya saja. ‘’Di luar itu mereka tidak pernah memikirkan mengani darah ini. Pas mereka butuh baru mereka sadar betapa pentingnya darah ini, kritiknya” Untuk mengantisipasi kekurangan yang lebih jauh, pihaknya mengaku sering menggelar kegiatan aksi donor darah pada setiap momentum yang ada. Hal itu sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mendonorkan darahnya. ‘’Kita berharap adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuat agenda donor darah minimal tiga bulan sekali karena selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain,’’ ujarnya. (dys)

Bupati Loteng Isyaratkan Segera Gelar Mutasi Praya (Suara NTB) Kabar bakal adanya mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bukan hanya isapan jempol semata. Kepada wartawan, Jumat (18/10), Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, memberikan isyarat bakal kembali melakukan perombakan komposisi pejabat lingkup Pemkab Loteng dalam waktu dekat ini.

Namun, bupati enggan mengungkapkan waktu proses mutasi. Alasannya, mutasi digelar atas dasar kebutuhan daerah demi menunjang kelancaran proses pembangunan. ‘’Jangan sampai, gara-gara terlambat mutasi pejabat terlambat digelar, proses pembangunan menjadi tersendat,’’ ujarnya mengingatkan.

Dalam melakukan mutasi, ujarnya, butuh proses, sehingga mutasi yang digelar benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Bupati pun meminta supaya proses mutasi pejabat tidak dibesar-besarkan. Apalagi sampai dipolitisir. Terlebih selama ini, dalam setiap kali memutasi pejabat, pihaknya selaku berpegang pada prinsip kebutuhan dan tidak pernah dilandasi rasa benci ataupun rasa dendam. “Kita memutasi pejabat bukan karena rasa benci. Tapi lebih karena kebutuhan daerah,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Loteng ini.

Sebelumnya, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, yang dikonfirmasi mengungkapkan adanya rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng dalam waktu dekat ini. Apalagi banyak pejabat yang sudah dan akan memasuki masa purna bakti, sehingga banyak jabatan yang kini lowong. (kir)

Bappeda Perjelas Peruntukan Dana Pinjaman di PIP Tanjung (Suara NTB) Kendati masih dalam tahap rencana, peminjaman oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sudah menuai kontra di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU. Menengahi hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU, memperjelas rencana peruntukan dana pinjaman tersebut.

Kepada wartawan, Jumat (18/10), Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, menegaskan, peminjaman tidak semata untuk mengikuti tren dan menutup defisit, melainkan untuk memenuhi aspek pelayanan pada bidang infrastruktur di KLU. “Rencana peminjaman masih diajukan. Tentu ini perlu proses yang panjang, termasuk harus menempuh pembahasan dengan DPRD KLU,” ungkap Nanang.

Dikatakannya rencana pinjaman Pemda di PIP itu, difokuskan untuk memenuhi program percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Lombok Utara. Pemda KLU menargetkan, kondisi jalan dengan status jalan kabupaten di KLU dalam kondisi 100 persen mantap, di tahun 2014 mendatang. Tak terkecuali jalan lingkar utara yang sudah dibuka dari Jambianom – Karangkates.

Nanang menanggapi pihaknya tidak asal mengajukan pinjaman. Melainkan kebutuhan dana ini bersifat urgen yang didasari kebutuhan percepatan pembangunan jalan di KLU. Di jalan lingkar utara saja, kata dia, terdapat dua jembatan besar melintasi Kali Sokong dan Kali Segara yang harus dibangun. Diprediksi masing-masing jembatan menelan anggaran senilai Rp 30 miliar rupiah. Artinya dua jembatan itu akan menghabiskan dua per tiga dari kemungkinan realisasi pinjaman senilai Rp 90 miliar.

Sebelumnya, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH., kepada media mengkonfirmasi rencana pinjaman sudah dikomunikasi dengan pihak di pusat. Hasilnya, Pemda KLU memperoleh respons positif. “Kita coba mengajukan Rp 80 miliar, tetapi PIP mau kasih Rp 90 miliar, setelah melihat struktur APBD kita masih sangat ideal,” ungkapnya.

Rencana peminjaman ke PIP itu oleh Bupati akan mengambil time periode jangka menengah antara 5 tahun sampai 10 tahun. Bupati optimis, dalam masa cicilan akan mampu mengembalikan besarnya angsuran ke PIP. Pola pembayaran cicilan oleh Bupati, didesain – salah satunya, dengan mengorbankan proyek Dinas PU yang didanai dari dana APBD. Misalnya kata dia, dari Rp kisaran 80 miliar lebih anggaran di PU, 20 persennya akan dipangkas setiap tahun sebagai cicilan ke PIP. (ari)

(Suara NTB/kir)

PEMBENAHAN - Pihak PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL) masih terus melakukan pembenahan dan perbaikan di area terminal bandara. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penumpang. Seperti terlihat, sejumlah pekerja sedang memasang pagar pembatas di depan lobi terminal bandara beberapa waktu lalu. Pemasangan pagar pembatas itu dilakukan untuk mempermudah pengawasan serta mobilitas penumpang.

Tidak Ada Aktivitas

Izin Operasi Produksi AMG Terancam Dicabut

Selong (Suara NTB) Izin operasi produksi yang sudah dikantongi PT. Anugrah Mitra Graha (AMG) terancam dicabut. Hal ini melihat jangka waktu bagi AMG sebenarnya sudah terlewati. Di mana, 90 hari setelah Surat Keterangan (SK) izin keluar, namun tidak ada aktivitas, maka sudah diperbolehkan untuk dicabut.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, Framadi Anugrah Kartika di Selong, Jumat (18/10).

Diakuinya, pihaknya sudah bertemu dengan pihak AMG dan menerima penjelasan, jika perusahaan bersangkutan belum memulai operasi produksi, karena alasan resistensi di tengah masyarakat.

Wakil Bupati, H. Haerul Warisin, lanjut Framadi sudah meminta pihak AMG segera mengajukan agunan sebagai bukti keseriusannya ke perban-

kan yang ada di Lotim. Perusahaan tambang pasir besi yang sudah mengantongi izin operasi produksi di atas lahan 1.348 hektar di kawasan Pringgabaya, dimintai agunan Rp 25 miliar. “Itu sebagai dana kesungguhan,” terang Framadi.

Dalam hal ini, Pemda Lotim ingin melihat tingkat kesungguhan investasi PT AMG. Puluhan miliar dana yang diminta Pemda itu bukan untuk pemerintah sendiri.

Melainkan tetap akan menjadi milik AMG ketika menjalankan operasionalnya. Namun, jika investor yang terbi-

lang sudah lama di Lotim ini tidak menyampaikan bukti keseriusannya itu, maka izinnya terancam dicabut.

Pimpinan Cabang PT AMG, Erfan Muis yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan siap untuk mengagunkan Rp 25 miliar.

Pihaknya siap melaksanakan kebijakan baru yang diberikan Bupati Lotim itu.

Diakuinya, dalam merealisasikan investasi ini sudah tidak ada tawar menawar. Bagi pihaknya, dana agunan tersebut tidak masalah. Paling penting, menurutnya, adanya komit-

Terkendala Dana

(Suara NTB/kir)

BELUM SELESAI - Masjid Agung Loteng sampai saat ini belum sepenuhnya rampung. Lambannya penyelesaian pembangunan masjid yang mulai dibangun tahun 1982 ini, diakui karena minimnya anggaran yang tersedia. sebagai pusat semua kegiatan keagamaan yang ada di Loteng. “Kalaupun kita tidak punya islamis center yang besar, kita bisa jadikan Masjid Agung Loteng sebagai pusat kegiatan keagamaan,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati berkomitmen akan terus memberikan perhatian serius. Supaya pembangunan masjid kebanggaan Loteng ini bisa segera selesai.

Bagaimanapun, pembangunan Masjid Agung merupakan pekerjaan rumah dari sekian banyak pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan di masa

kepemimpinannya. “Rencananya Bulan November besok, proses pembangunan Masjid Agung Loteng akan mulai kita lanjutkan,” imbuh Suhaili.

Untuk itu pula, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan.

Karena tentunya, pemerintah tidak akan bisa sendirian menanggung beban pembangunan masjid tersebut. Tanpa ada dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini.

Walaupun dukungan yang diberikan itu kecil, tapi pasti akan berarti banyak. (kir)

Senin, Edwin Dilantik sebagai Ketua DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Edwin Hadiwijaya dipercaya partainya menggantikan Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lotim di sisa jabatan periode 2009-2014. Rencananya, Senin (21/10) Edwin akan dilantik bersama dua pimpinan dewan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menjawab Suara NTB via ponselnya, Jumat (18/10) menjelaskan, Surat Keterangan (SK) dari Gubernur atas nama Presiden RI mengenai penunjukkan ketua DPRD Lotim yang baru sudah keluar Kamis (17/10) lalu. Se-

baik antara pemerintah dan masyarakat. AMG dalam menjalankan proses operasi produksi diharapkan bisa mendapatkan jaminan keselamatan.

Perangkat keamanan seperti aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang dimiliki pemerintah bisa turut ambil bagian dalam memberikan jaminan keselamatan ini. Upaya merealisasikan investasi, AMG menginginkan adanya kerjasama yang berkesinambungan dengan pemerintah.

Secara prinsip dinyatakan, tidak ada unsur menjual kekayaan daerah ke negara lain, namun bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar. “Masyarakat minta kami bangunkan jalan, kami akan laksanakan,” demikian sebutnya. (rus)

Musim Kemarau

Pembangunan Masjid Agung Loteng Tersendat Praya (Suara NTB) Kelanjutan proses pembangunan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih tersendat. Minimnya anggaran yang dimiliki menjadi salah satu ganjalan. Namun, pemerintah daerah menegaskan komitmennya terus melanjutkan proses pembangunan masjid terbesar di Bumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

Untuk menuntaskan proses pembangunan fisik masjid tersebut, diperkirakan butuh dana sekitar Rp 7 sampai Rp 8 miliar. Sedangkan anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan. “Kalau dihitunghitung, untuk menuntaskan pembangunan Masjid Agung Loteng butuh dana antara Rp 7 sampai Rp 8 miliar lagi,” sebut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Jumat (18/10).

Diakuinya, penyelesaian proses pembangunan Masjid Agung Loteng menjadi perhatian khusus pihaknya. Selain karena proses pembangunannya yang sudah cukup lama, namun belum bisa selesai. Keberadaan Masjid Agung Loteng sudah menjadi salah satu ikon bagi Loteng.

Bahkan ke depan pihaknya memiliki obsesi bagaimana Masjid Agung Loteng bisa menjadi Islamic Center-nya Loteng, walau dalam skala minim. Di mana di masjid tersebut, bisa

men kerjasama antara pemerintah, AMG sendiri sebagai investor dengan masyarakat yang terkena dampak.

Muis menyebutkan, AMG sudah sangat serius untuk investasi tambang pasir besi.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan nilai aset yang didatangkan ke lokasi tambang senilai Rp 70 miliar. “Jadi sudah sangat serius,” klaimnya.

Diakuinya, AMG sudah cukup lama mendapatkan izin operasi produksi, namun sampai sekarang belum ada kegiatan merealisasikan izin tersebut.

Menyangkut hal itu, tidak lepas karena masih adanya resistensi di tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan operasional AMG tidak bisa sendiri. Butuh kerjasama yang

mentara Jumat, Badan Musyawarah DPRD Lotim menggelar rapat dan menetapkan pelantikan Edwin Hadiwijaya dilakukan Senin depan.

Diketahui, ada dua kursi pimpinan DPRD Kabupaten Lotim yang sempat beberapa hari terakhir ini kosong, yakni, kursi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lotim. Pasalnya, sejak dilakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) oleh PBB terhadap Hj. Sitti Rohmi Djalihah selaku ketua dan PKS, H. Khaerul Rizal selaku wakil ketua tidak langsung dilakukan pergantiannya.

Daeng menjelaskan, proses pengusulan pimpinan ini sudah lama. Mekanisme pen-

gusulannya lewat partai masing-masing yang kemudian di sidang paripurnakan oleh anggota dewan. Berdasarkan hasil sidang paripurna itulah yang diteruskan ke gubernur melalui Bupati Lotim.

Sesuai usulan, posisi Rohmi Djalilah diganti Edwin Hadiwijaya dan H. Khaerul Rizal akan ditempati oleh Ketua DPC PKS Lotim, Ustad Nurdin. Sementara wakil ketua lainnya dari Partai Bintang Reformasi (PBR) juga akan mengalami pergantian. Surdian yang saat ini sebagai wakil ketua ditarik oleh partai PBR dan memilih Ummi Sarkawi sebagai penggantinya. (rus)

Lotim Bebas dari Ancaman Puso Selong (Suara NTB) Musim kemarau tahun 2013 ini dianggap tidak terlalu berdampak buruk. Petani Lombok Timur (Lotim) tampak sudah bisa memahami perubahan musim, sehingga masyarakat petani terlepas dari ancaman gagal panen atau puso.

“Tidak ada laporan ada tanaman puso,” jawab Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, H. Abadi kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Diakuinya, dari hasil pemantauannya tidak ditemukan ada tanaman yang kekurangan air. “Laporan dari 20 kecamatan kemarin tidak ada yang mengalami gagal panen,” terang Abadi.

Ia mengakui, ribuan hektar tanaman pertanian di kawasan yang mengandalkan air hujan sejak kemarau ini diakui nganggur. Kemarau tahun ini lan-

jutnya segera berakhir. Pasalnya di sejumlah wilayah di Lotim sudah ada hujan turun. “Di Tete Batu dan Kembang Kuning sudah turun hujan yang cukup lebat kemarin,” katanya. Dalam waktu dekat dipastikan, pemenuhan air terhadap kawasan yang mengandalkan air tadah hujan segera terpenuhi.

Camat Sambelia, A. Buhari yang dikonfirmasi mengakui sampai saat ini ratusan hektar lahan pertanian di wilayahnya masih nganggur. Sawah-sawah yang mengandalkan air hujan di Desa Belanting, Padakgoar, Obelobel, Madayin dan desa lainnya menunggu datangnya air hujan.

Desember mendatang, sebagian besar petani Sambelia yang berada di lahan kering itu dipastikan akan memulai proses penanaman. Andalan petani masih seputar jagung. Sedangkan yang irigasi teknis, banyak yang akan menanam padi. (rus)

Caleg Dilarang Pasang Alat Peraga Sembarangan Giri Menang (Suara NTB) Para calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 tidak lagi bebas memasang alat peraga semaunya.

Hal ini dikarenakan dikeluarkannya zonasi yang boleh dan tidak boleh dipasang alat peraga.

Demikian terungkap saat pemaparan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) terkait zonasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar dan unsur muspida di Aula Kantor KPU Lobar, Jumat (18/10).

Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H Dahrun mengatakan dalam rapat tersebut zonasi pemasangan alat peraga di 10 kecamatan terdiri dari 119 desa dan tiga kelurahan sudah ditetapkan dan disetujui untuk segera ditetapkan. “Paling lambat Rabu mendatang sudah ada penandatanganan MoU antara Pemda dan KPU,” ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk parpol sebelum memasang atribut kampanye Pemilu 2014 mendatang diharapkan berkoordinasi dulu dengan pemerin-

tahan desa, sehingga tidak terjadi lagi pemasangan atribut di lokasi yang tidak sesuai.

Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi pada caleg dan parpol minggu depan. Ia mengingatkan tempat yang tidak diperbolehkan dipasangi alat peraga kampanye sudah jelas, seperti sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat layanan kesehatan, gedung pemerintahan. Selain itu, pemasangan atribut melintang di atas jalan, sepanjang jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman kota dan pepohonan.

Terpisah, Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat mengatakan adanya zonasi pemasangan alat peraga maka Panwaslu tetap akan mendorong, mengawal dan mengawasi semua prosesnya. Jika ada parpol maupu caleg yang memasang di luar zonasi dan ketentuan sesuai undang-undang maka Panwaslu akan segera memberi rekomendasi kepada pemda untuk dicabut. “Untuk atribut yang sudah terpasang akan segera kami data dan koordinasikan dengan pemda,” tandasnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

PPS Tinggal Diparipurnakan DPR RI Sumbawa Besar (Suara NTB)Tampaknya perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) segera berbuah hasil. Setelah disetujui Badan Legislasi DPR RI, PPS tinggal mendapat persetujuan sidang paripurna DPR RI dalam waktu dekat ini.

“Pembahasan di Baleg sudah selesai. Istilahnya, proses di DPR tinggal paripurna, karena ketika mengajukan PPS ke Baleg, Komisi II DPR RI pun sudah sepakat, PPS masuk dalam paket pertama atau provinsi pertama dari usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan dibawa dalam paripurna,” tandas anggota DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Sumbawa, Jumat (18/10).

Hanya saja, lanjut Fahri, paripurna memerlukan Keputusan Presiden dalam membentuk tim verifikasi akhir di tingkat eksekutif. Selama ini, komunikasi yang dibangun Komisi II DPR RI, kalau tidak dihambat oleh Presiden, maka PPS tinggal terbentuk. “Kalau tidak dihambat maka tidak ada masalah. Artinya (eksekutif) suka memakai isu moratorium, padahal PPS ini haknya (inisiatif) Dewan. Kalau UU itu sudah diproses, maka artinya harus disetujui,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, dia menuturkan, pihaknya juga bertemu dengan Sekjen di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut mereka, sekarang ini tidak ada persoalan dengan PPS. “Dugaan saya, Presiden tidak berani menghambat ini (PPS), karena ini mau Pemilu, karena ini krusial,” katanya, seraya menambahkan, kalau pemerintah datang dengan segala kesiapannya dalam paripurna terakhir nanti, maka bias saja PPS resmi terbentuk tahun ini.

Menurutnya, bicara fundamental perjuangan membentuk provinsi sendiri, terbersit keyakinan, diperlukannya akselerasi di tengah kebekuan birokrasi saat ini. Memerlukan payung birokrasi yang lebih independen dalam mengelola Pulau Sumbawa sebagai entitas yang unik. Fahri berpandangan, Lombok pun memerlukan konsep yang sama. “Kenapa NTB terpuruk, IPM kita hanya satu tingkat di atas Papua. Penyatuan ini, efeknya buruk bagi Lombok ataupun Sumbawa. Sekarang setelah kita pisahkan, tentu efeknya akan lain bagi daerah,” tukasnya. (arn)

Penerimaan Dana Limbah Padat dari Newmont Telah Sesuai Aturan Taliwang (Suara NTB)Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ir. W. Musyafirin, MM memastikan penerimaan daerah terhadap dana scrap (limbah padat) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) selama ini selalu sesuai dengan hasil penjualan.

“Tidak ada persoalan. Semua kita terima sesuai dengan penjualan setiap kali terjadi pengapalan,” cetus Sekda, Jumat (18/10).

Diakuinya selama ini tidak ada perjanjian tertulis antara Pemda KSB dan PT NNT, terkait setiap hasil penjualan scrap diserahkan kepada daerah. Namun demikian secara aturan, Sekda menyebutkan, daerah selama ini telah dijamin untuk mendapatkan seluruh dana dari hasil penjualan scrap di PT NNT. “Dan Newmont patuh dengan aturan tersebut.

Mereka selama ini tetap menyerahkan seluruh dana yang sumbernya dari (penjualan) scrap mereka,” timpalnya.

Demikian pula dari sisi penjualan. Di mana prosesnya oleh PT NNT dipihakketigakan dengan menunjuk rekanan melalui proses tender, Sekda menegaskan tidak juga ada permainan di sana. “Setiap pengapalan selalu ada laporan resminya ke daerah. Dan itu tidak dapat dimanipulasi baik oleh rekanan maupun Newmont, walau kita tidak melakukan pengawasan secara khusus,” tandasnya seraya menjamin jika tidak ada tindakan ‘main mata’ antara PT NNT dan rekanan untuk mencurangi pemerintah dalam setiap proses pengapalan.

“Misalnya rekanan mau mencurangi, kongkalikong dengan Newmont tidak bisa. Sebab setiap pengapalan pelaporannya jelas sehingga tidak dapat disembunyikan berapa jumlah scrap yang dijual,” sambung Sekda.

Sesuai aturan setiap hasil penjualan scrap perusahaan tambang menjadi hak daerah penghasil sepenuhnya. Setelah dikeluarkan seluruh dana yang timbul dari proses penjualan scrap itu sendiri. Dan untuk tahun ini Pemda KSB nampaknya akan memperoleh dana lebih besar dari hasil penjualan scrapt PT NNT. Ini berdasarkan hasil tender terbaru, di mana siap menjual sekitar 8.600 ton scrap. “Tender terbaru penjualan scrap, Newmont akan menjual sebanyak 8.600 ton tahun ini,” kata Sekda. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA Tersengat Listrik

Pegawai PLN Dirawat Dompu (Suara NTB) Hanyari Dwitra (22), karyawan PLN Dompu harus dirawat intensif di RSU akibat disengat listrik tegangan tinggi saat kerja. PLN telah memasang penghalang tegangan listrik untuk alat keselamatan kerja saat Hanyari mengikat tangga sebelum mengganti sekring jaringan (CO) di gardu Potu 2 Kelurahan Kandai 1 Dompu.

Humas PLN Dompu, Muhaimin kepada wartawan di RSU Dompu, Jumat (18/10) mengatakan, insiden kerja yang dialami Hanyari Dwitra terjadi saat ia bersama karyawan lainnya hendak memasang sekring jaringan di gardu Potu 2 Kelurahan Kandai 1 Dompu, Jumat pagi sekitar pukul 07.30 wita. Karena pada Kamis (17/ 10) malam, di gardu Potu 2 mengalami gangguan dan membuat jaringan listrik di Potu 2 dan Dorebara padam. Perbaikan jaringan ini dilakukan Jumat pagi dan saat kerja, Hanyari hendak mengikat tangga pada tiang listrik setinggi 11 meter sebelum dilakukan pergantian sekring jaringan. “Pada jaringan sudah dipasang grouding, tapi ndak tahu sumber imbasnya sehingga mengenai kepalanya dan terjatuh,” katanya.

Sesaat setelah terkena im-

bas tegangan listrik, lanjut Muhaimin, Hanyari tidak sadarkan diri dan terjatuh dari tiang listrik. Syukurnya, ia belum memakai tali pengikat dan jatuh mengenai tangga sehingga tidak sampai mengalami luka patah dan robek lainnya.

Tetapi akibat imbas tegangan listrik itu, Hanyari mengalami luka robek pada bagian atas kepala, kening, leher, dan tangannya mengalami luka bakar.

“Syukurnya ia belum memakai tali pengikat. Kalau ia memakai tali pengikat dengan kondisi tadi, kemungkinan tidak bisa diselamatkan,” terangnya.

Hanyari yang langsung dilarikan ke RSU Dompu untuk mendapatkan pertolongan saja, sudah mulai mengeluarkan busa dari mulutnya. “Tapi syukurnya teman-teman yang menemani Hanyari dan petugas medis di IGD, sigap dan langsung memberikan pertolongan. Sekarang kondisinya sudah sadar dan bisa berkomunikasi,” jelasnya.

Insiden yang dialami Hanyari menjadi pembelajaran PLN Dompu. Pengobatan Hanyari akan menjadi tanggungan PLN hingga sembuh, apalagi kasus ini merupakan kecelakaan kerja. “Untuk pengobatannya akan menjadi tanggungan PLN,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT - Hanyari Dwitra, karyawan PLN Dompu yang tersengat aliran listrik, tengah dirawat di sal RSU Dompu, Jumat (18/10).

Sumbawa Surati Kemendagri

Tapal Batas Daerah Belum Jelas

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sengketa tapal batas masih menjadi persoalan yang dialami Kabupaten Sumbawa (KS). Termausk dengan KSB sebagai pecahan Sumbawa yang hingga kini masih buntu. Untuk itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati

Mendagri dalam penyelesaian masalah ini.

Sebenarnya, menurut Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Erwansyah, Jumat (18/ 10), penyelesaian batas KS dna KSB telah ditempuh dengan berbagai upaya. Seperti

pertemuan yang sudah pernah difasilitasi Pemprov NTB. Namun, nayatanya masih buntu. Maka Pemkab Sumbawa kemudian menyurati Kemendagri.

Surat tersebut dilayangkan 10 Oktober 2013 lalu, dengan melampirkan seluruh bukti-bukti yang ada.

Baik itu peta dasar, penguasaan tanah, SPPT, dan lainnya yang dibutuhkan. Surat tersebut telah diterima Kabid Wilayah I Dirjen Pemerintahan Umum setempat.

“Seluruh bukti yang diserahkan tersebut, sesuai fakta di lapangan. Tidak ada rekayasa,” tandas Erwan.

Bukti tersebut, lanjutnya, sebagai acuan Pusat dalam memberikan keputusan.

Nantinya akan melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang tapal batas kedua daerah ini yang diperkirakan 2013 ini, Permendagri dimaksud diharap sudah keluar. (arn)

Polisi Bekuk Bandar Sabu Kota Bima (Suara NTB) Setelah lama diburu, sepak terjang Lf (33) Bandar Sabu-sabu (SS) warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima akhirnya terhenti. Jumat (18/10), pria yang memiliki usaha toko ini dibekuk aparat Sat Resnarkoba Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota AKBP Benny Basir Warmansyah yang dikonfirmasi, Jumat sore, menerangkan penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 15.00 wita di salah satu kos-kosan di Kelurahan Tanjung.

Namun, katanya, saat ditangkap Lf sempat memberikan perlawanan, sehingga beberapa anggota buser terluka.

“Anggota kami ada yang terluka karena dicakar,” tuturnya.

Berdasarkan informasi, yang bersangkutan memang sudah lama menjadi buruan

Buser. Hanya saja saat ditangkap Lf kerap lolos. Bahkan pada penangkapan sebelumnya, aparat diteriaki maling. Sehingga saat penangkapan kemarin warga geram dan sempat hendak menghakimi pelaku.

Awalnya, pelaku yang langsung ditetapkan sebagai tersangka tengah berdua dengan temannya. Namun saat ditangkap teman pelaku yang belum disebutkan identitasnya tersebut berhasil lolos. Saat ini terhadap teman tersangka tengah dilakukan dilakukan pengejaran.

Sementara itu, dalam penangkapan ini pihaknya mengamankan barang bukti berupa dua pokest SS dan alat timbang elektronik. Terhadap tersangka, juga sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

Sementara malam sebel-

umnya, Sat Resnarkoba juga menangkap seorang berinisal AG (31) asal Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. yang membawa satu poket. Dijelaskan Kasat Res Narkoba Iptu Suparman Dj, pelaku ditangkap di Pasar Raya Bima, Rabu (17/ 10) sekitar pukul 20.30 Wita. “Waktu itu dia lagi makan bakso terus kita ciduk,” tuturnya.

Saat ditangkap, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu, satu buah kunci T, satu buah belati, satu buah HP dan satu unit sepeda motor vario tecno CBS. Berdasarkan pengakuan, tersangka membeli barang tersebut dibeli dari seseorang berinisial V, di Kelurahan Tanjung. “Dia Juga ngaku, sudah dua kali beli barang pada pada orang yang sama,” tandasnya lagi. (use) Mukhlis

(Suara NTB/bug)

Ijazah Guru Tak Jelas

KSB Tak Dapat Berbuat Banyak

Tinggi, Kasus Laka Lalin di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Angka Kecelakaan di wilayah hukum Polres Bima Kota dinilai cukup tinggi. Berdasarkan catatan kepolisian, ratarata per bulan tiga sampai empat orang tewas.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Lantas, Iptu Herman, SH, Jumat (18/10) menuturkan, angka kecelakaan di Kota Bima cukup tinggi. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2013 tercatat tiga sampai empat orang tewas. Sementara kasus kecelakaan tiap bulannya rata-rata 10 kasus. Baik yang meninggal maupun luka-luka. “Kalau meninggal sampai dengan sekarang rata-rata tiga sampai empat,” papar Herman.

Hanya saja, jika dibandingkan tahun lalu angka kecelakaan tahun ini hingga pertengahan 2013 angka kematian akibat kecelakaan menurun. Tahun sebelumnya diketahui tercatat lima hingga enam pengendara mati sia-sia di jalan raya. Menurut Herman, faktor penyebab terjadinya kecelakaan akibat kelalaian manusia. Itu dikarenakan masih minimnya kesadaran dari pengendara dalam mentaati peraturan lalu lintas. Untuk itu, dalam kepemimpinannya ini Sat Lantas sendiri menanamkan kedisiplinan dalam berkendara kepada para siswa di sekolah-sekolah.

Selain itu pihaknya juga menggalakkan razia bagi pelajar maunpun pengendara umum. Razia ini dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan.

Dari hasil razia yang dilakukan banyak pengendara yang melakukan pelanggaran di mana mereka berkendara tanpa dilengkapi SIM maupun helm, termasuk juga kelengkapan sepeda motor. Sepeda motor yang tak lengkap kemudian ditahan untuk memberikan efek jera. “Kalau sudah ditahan, kalau mau keluar harus dilengkapi dulu. Begitu juga dengan knalpot racing langsung disita,” terangnya.

Lebih jauh, jumlah kendaraan yang ditilang sejak Januari sampai sekarang 8.200 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu sekitar 7.500.

Meningkatnya angka penilangan ini karena razia terhadap pelajar dan anak-anak di bawah umur yang sering dilakukan. Sebelumnya anak-anak di bawah umur mungkin kurang menjadi sasaran.

Terhadap anak di bawah umur, pihaknya mengeluarkan kebijakan dengan memanggil orang tua untuk tandatangani surat pernyataan agar anak-anaknya yang masih di bawah umur tidak diizinkan lagi mengendarai sepeda motor. (use)

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

SALAMAN - Endro Yadi, pegawai honorer di yang memecahkan salah satu kaca pintu kantor BKD Dompu, bersalaman dengan Kepala BKD Dompu, H. Adil Paradi, Jumat (18/10).

Perusakan Kantor BKD

Endro Siap Ganti Rugi Dompu (Suara NTB) Kasus perusakan kantor BKD Dompu oleh oknum pegawai honorer akhirnya ditempuh upaya damai. Endro Yadi, pegawai honorer Dinas Perhubungan Dompu mengaku insiden pecahnya kaca pintu salah satu ruangan di BKD bukan faktor kesengajaan. Atas perusakan itu, Endro meminta maaf dan siap menggantinya.

Permintaan maaf Endro ini langsung ia sampaikan kepada Kepala BKD Dompu, H.

Adil Paradi, M.Si di ruang kerjanya, Jumat (18/10). Ia mengaku khilaf karena insiden pecahnya kaca pintu salah satu ruangan di BKD membuat heboh. “Tidak ada niat saya untuk memecahkan kaca pintu, apalagi sampai membuat suasana gaduh,” kata Endro.

Namun diakui Endro, saat dirinya meminta kartu tanda peserta ujian honorer kategori 2 kepada panitia dan melihat ukuran foto, panitia tidak langsung menyerahkannya. Saat dirinya menunggu dan masuk

ke ruang panitia kesenggol kaca pintu, sehingga pecah.

“Untuk itu saya minta maaf dan siap mengganti kaca pintu yang rusak,” aku Endro.

Kepala BKD Dompu, H. Adil Paradi pada kesempatan yang sama, memberikan apresiasi permintaan maaf Endro dan menyambutnya dengan baik.

Apalagi ia menyesali perbuatannya dan siap mengganti kaca yang pecah. “Karena ia minta maaf tanpa ada paksaan, kita sambut baik niat baik orang,” kata H. Adil Paradi. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tak dapat berbuat banyak jika akhirnya pihak Universitas Mataram (Unram) memutuskan ijazah 156 guru calon peserta Pendidikan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) KSB tidak jelas atau tak sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak ada yang bisa kita lakukan, karena itu di luar dari kemampuan teknis kita,” jelas kepala Dinas Dikbud KSB Drs. Mukhlis kepada media ini, Jumat (18/10).

Menurut dia, meski secara kepegawaian para guru yang terancam tidak dapat mengikuti PLPG itu berada di bawah kewenangan Dikbud.

Tetapi persoalan yang membelit para guru di luar bukanlah tupoksi dinas. Sebab persoalannya menyangkut administrasi di mana yang lebih berwenang adalah Direktorat Pergurunan Tinggi (Dikti) dan Kopertis. “Kalau soal ijazahnya tentu yang lebih berwenang Dikti dan Kopertis.

Sementara kalau di sisi kepegawaiannya di daerah adalah Badan Kepegawaian tentunya,” timpalnya.

Tertutupnya celah untuk mencampuri persoalan yang dihadapi para guru itu, membuat Dinas Dikbud hingga saat ini belum dapat menentukan

upaya lanjutan pasca putusan Unram nantinya. Mukhlis mengaku, pihaknya sementara ini hanya menunggu hasil putusan Unram untuk mengetahui apakah ijazah 156 guru itu sah sesuai aturan atau tidak. “Kita tunggu dulu putusan Unram. Baru setelah itu kita lihat lagi apakah bisa ada upaya lain agar para guru kita tetap bisa ikut PLPG,” pungkasnya.

Ditanya akankah ada upaya untuk mengklarifikasi ke pihak perguruan tinggi (PT) yang mengeluarkan ijazah para guru tersebut, jika akhirnya dinyatakan Unram tidak sesuai aturan. Muklis kembali menyatakan, belum merencanakan apapun karena persoalan tersebut di luar yurisdiksi teknis dinasnya.

“Kita memang punya bidang pendidikan tinggi (Dikmenti) tapi itu bukan mengurus organisasinya. Tapi hanya mengurusi soal subsidi pendidikan saja,” pungkasnya.

Untuk diketahui 156 guru asal KSB yang terancam dicoret dari kegiatan PLPG itu, memengang ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Banyuwangi (Uniba) dan Universitas Sabili Bandung.

Para guru ini disinyalir dalam mendapatkan ijazahnya tidak sesuai aturan berlaku, karena mengikuti pendidikan dengan proses belajar jarak jauh. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Sektor Pertanian Terancam Dari Hal. 1 Sehingga regenerasi petani dalam 20 tahun ke depan bisa terancam.

Untuk mengetahui penyebab ini, tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres ) bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, dipimpin l Prof. Dr.Emil Salim melakukan survei ke sejumlah daerah termasuk NTB. Di NTB, tim Wantimpres memilih lokasi di Lombok Barat (Lobar).

Kedatangan tim Wantimpres disambut Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony didampingi sejumlah kepala dinas. Dalam pertemuan itu, terjadi diskusi dan tanya jawab dari pihak Wantimpres ke Pemda Lobar seputar pembangunan sektor pertanian di Lobar.

Emil Salim usai pertemuan mengatakan, tujuan kedatangan tim Wantimpres karena ingin mencari tahu masalah di sektor pertanian. Khususnya, masalah yang saat ini dihadapi anak-anak muda yang banyak meninggalkan sektor pertanian. “Mengapa mereka (anak muda) meninggalkan pertanian itu yang ingin kita cari tahu,’’ ungkapnya.

Emil Salim menyebutkan, saat ini kebanyakan petani yang bekerja di sektor pertanian berusia 50 tahun ke atas, sehingga 20 tahun ke depan mereka rata-rata berumur 70 tahun. Menurutnya, usia ini terlalu tua bagi petani.

Karenanya, kalau tidak ada anak-anak muda sebagai

pengganti, maka sektor pertanian mengalami kesulitan ke depan.

Karena itu, Wantimpres ingin mengurai persoalan ini. Tim ingin mempelajari sektor pertanian, khususnya penyebab para anakanak muda meninggalkan sektor pertanian. Masalah ini jelasnya, tidak saja terjadi di NTB saja. Lebih spesifik di Lobar namun gejala ini terjadi di seluruh indonesia. ‘’Masalah ini terjadi di seluruh daerah, tidak saja di Lombok,’’ imbuhnya. Karenanya, perlu diketahui masalah yang mengakibatkan munculnya gejala ini sehingga ada solusi supaya anak usia muda tidak keluar dari sektor pertanian.

Emil menyebutkan, berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2013 di seluruh Indonesia jumlah petani menurun. Per tahun, 5,5 juta pemuda meninggalkan pertanian. Hal ini menjadi masalah yang perlu ditangani. Menurutnya, penyebabnya ada beberapa hal. Antara lain berkaitan dengan nilai tukar petani terlalu rendah sehingga orang enggan bertani. Juga berkaitan dengan harga beras yang anjlok saat panen. Selain masalah SDM, pihaknya juga menyoroti banyaknya lahan yang bergeser ke non pertanian. Fenomena konversi lahan inilah yang harus dicarikan solusinya. (her)

Rendah, Serapan Anggaran Lima SKPD Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, beberapa permaslaahan yang menyebabkan masih rendahnya serapan anggaran hingga triwulan III ini adalah masih adanya kegiatan lelang yang dilakukan SKPD pada triwulan III. “Sehingga mempengaruhi pelaksanaan fisik,”terangnya.

Selain itu, katanya, Dana DAK yang masuk dalam APBD 2013 dibarengi dengan adanya pengalokasian dana pendamping. Padahal, ujarnya, sesuai ketentuan, dana DAK tersebut harus dialokasikan dana pendamping sebesar 10 persen, sedangkan DAK sendiri 90 persen.

Selanjutnya, menurut Azhar, penyebab rendahnya serapan anggaran sejumlah SKPD tersebut karena terjadinya perubahan kegiatan yang dilakukan pada APBD perubahan 2013. Sehingga Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai tempat lelang melakukan lelang dua kali. “Pertama lelang perencanaan, selesai itu lelang fisik. Untuk itu perlu ada perencanaan dari tahun sebelumnya jika dilakukan kegiatan tahun ini,”sarannya.

Wakil Gubernur NTB memberikan apresiasi kepada SKPD yang serapan anggarannya tertinggi. Terhadap SKPD yang masih rendah serapan anggarannya ia mneyemangati dan mendorong untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

“Terhadap SKPD yang masih rendah serapan anggarannya dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan ini supaya bisa direalisasikan. Namun demikian saya harapkan juga jangan karena mengejar target keburu dua bulan efektif, lalu kita tidak memperhatikan rambu-rambu atau ketentuan yang berlaku,”ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, permasalahn seperti itu sering terjadi. Karena mengejar target tersebut aparatur pemerintahan sering

lupa aturan main yang berlaku. Sehingga tak jarang terjadi konsekuensi yuridis.

Terkait dengan penyebab masih rendahnya serapan anggaran pada lima SKPD tersebut, Amin memperingatkan apa yang menjadi kendala tahun ini supaya tidak terulang tahun berikutnya.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan APBD sangat penting untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh SKPD. Supaya tidak terulang pada masa mendatang.

Untuk itu, pesannya, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan APBD sangat penting diperhatikan.

“Bagi yang rendah serapannya tidak perlu ragu mengeksekusi kalau sudah sesuai aturan, Selain itu harus terbuka terhadap kendala yang dihadapi.

Kalau kita terbuka terhadap kendala atau hambatan yang ada maka semua akan mencari solusinya,”tandasnya.

Terungkap dalam rapat evaluasi, Jumat (18/10) kemarin bahwa realisasi keuangan dan fisik terjadi peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total APBD 2013 sebesar Rp 2,4 triliun lebih, realisasi keuangan mencapai Rp 1,59 triliun lebih atau 64,02 persen. Realisasi keuangan ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58,59 persen pada akhir September atau triwulan III. Sedangkan untuk realisasi APBD NTB 2013 hingga triwulan III atau sampai September 2013 sebesar 67,30 persen. Angka ini diklaim meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,13 persen. (nas)

Bupati Tegur Investor Nakal

Telantarkan Ribuan Hektar Lahan Wisata di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dibandingkan tahun sebelumnya, selama kurun waktu tahun 2012-2013 terdapat peningkatan jumlah investasi di bidang pariwisata yang masuk ke Lombok Barat (Lobar0. Tingginya jumlah pengunjung wistawan baik dari dalam maupun luar negeri menjadi pemicu berkembangnya investasi tersebut.

Investasi tersebut bervariasi ada pembangunan vila, hotel, karaoke dan SPA. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Lobar prospektif.

Namun di balik itu, persoalan juga dihadapi Pemkab Lobar. Terkait pengembangan investasi, banyak investor yang sudah mendapatkan izin di kawasan wisata justru tak serius mengembangkan kawasan itu. Hal ini mengakibatkan kawasan itu mangkrak, kendati ada investor yang telah menguasainya. Bupati pun mengambil langkah tegas dengan menegur para investor.

“Jika mereka tak indahkan teguran Bupati, untuk melakukan aktivita sampai

Ia mengingat hal yang sama pernah diutarakan mantan Menteri Pariwisata era Soeharto, Joop Ave saat masih menjabat Dirjen Pariwisata.

“Saat berkunjung ke Selong Belanak, waktu itu dia mengutarakan sebagai pantai terindah di dunia. Sampai seperti itu. Jadi saya tidak kaget kalau ada yang menilai sebagai pantai terindah di dunia,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (18/10).

Hal tersebut lanjutnya harus disyukuri oleh semua pihak termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. “Bagaimana cara mensyukurinya, mari kita tata,” ujarnya.

Di samping itu masyarakat juga diminta untuk menjaga anugerah Tuhan tersebut dengan cara ikut menjaga kebersihan pantai dan menjaga kondusivtas daerah ini. Karena faktor keamanan atau kondusivitas merupakan faktor utama pembangunan pariwisata.

“Supaya predikat itu, sebagai pantai tercantik di dunia semakin melekat.

Mari kita jaga kebersihan.

Kalau pantainya saja yang indah tapi kita tidak jaga kebersihan, siapa yang mau berkunjung kalau tidak bersih,” ujarnya.

Diharapkan pemberitaan positif ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menggencarkan promosinya. ‘’Promosi ke tempat yang orang-orang benar-benar ingin kesini.

Jangan berpromosi ke tempat yang tidak sesuai,’’ ujarnya.

Selain itu, investor juga diharapkan jangan dipersulit. Jika investor yang hanya berjanji akan membangun tapi tidak ada realisasi, diharapkan pemerintah tegas terhadap investor tersebut. ‘’Ada cara-cara atau regulasi pemerintah untuk menekan para investor. Itu dapat dilakukan supaya cepat berkembang pariwisata kita,’’ pungkasnya. (yan)

batas waktu ditentukan maka izin mereka akan dipertimbangkan dicabut,”tandas Kepala Dinas Pariwisata Lobar, I Gede Renjana, Jumat (18/10).

Renjana menjelaskan, investasi yang paling menonjol peningkatannya adalah perhotelan itu setelah investor Tweenty One yang membangun Teluk Mekaki. Investor ini jelasnya, sangat serius terbukti setelah groundbreaking mereka mulai aktivitas. Artinya tidak berhenti pada peletakan batu pertama. Seperti in-

vestor kebanyakan lainnya.

Tidak saja di Mekaki, Gili Nanggu juga dilirik investor dari Abu Dhabi. Bahkan, lampu hijau pembangunan dikawasan ini telah dilakukan pendekatan dengan pemilik HGB. Di kawasan ini akan dibangun hotel berbintang lima. Paling tidak titik temu akan disepakati akhir tahun ini. Sekaligus ada MoU antara investor dengan Pemda.

Namun tidak sedikit pula investor “akan” yang tak serius mengembangkan kawasan

di Lobar. Beberapa contohnya, investor Bangko-Bangko dan Menang Pinansula Resort.

Empat investor yang telah memegang izin pengembangan kawasan itu justru macet, sehingga lahan seluas 1.200 hektar di Menang Paninsula Resort dan Bangkoa-Bangko seluas 158 hektar ditelantarkan.

Keempat investor ini pun telah diberi peringatan keras oleh Bupati dan mereka diberi batas waktu untuk melakukan aktivitas di daerah tersebut.

“Bayangkan mereka memegang izin itu lima tahunan lebih,”ujarnya.

Para investor yang menelantarkan lahannya, kalau tidak beraktivitas sampai batas waktu ditentukan izin mereka akan ditinjau kembali. Hal ini katanya, upaya Pemda tidak memberi toler-

ansi bagi investor nakal. Padahal Pemda sendiri sudah memberi ruang masuknya investasi. Awal-awal banyak yang berminat, namun di tengah jalan dari banyak investor yang masuk hanya sebagian saja yang serius mengurus izin saja namun selanjutnya tidak bekerja serius.

Ia menambahkan, untuk menghilangkan disparitas Infrastruktur di daerah wiwsata Utara dan Selatan, melalui program MP3EI disanggupi akan dibantu infrastruktur dasar. Karena diketahui, NTB sendiri masuk koridor V MP3EI fokus di bidang pariwisata dan ketahanan pangan secara luas. Sedangkan untuk pembenahan destinasi, sekarang baru berbicara pembenahan Pelabuhan Tawun. (her)

Idul Adha, Momentum KNPI Dokumen Proyek Berbagi dengan Sesama PAUD-NI Disita dari KPA

Mataram, ( Suara NTB ) Kurban menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim yang merasa mampu.

Terlebih di tengah gejolak ekonomi masyarakat. Momentum Idul Adha inilah yang dimanfaatkan oleh KNPI NTB, dengan berkorban sapi sebanyak dua ekor. Adapun tema yang diusung KNPI yakni ‘’Dengan Momentum Qurban, KNPI Berbagi Kepada Sesama’’.

Lokasi pemotongan hewan kurban dipusatkan di Ponpes Alislahuddiny Kediri. Daging hewan kurban dibagikan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim piatu.

Ketua Umum DPD KNPI NTB, Sulhan Muchlis dikonfirmasi, Jumat (18/10) menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang telah dicanangkan oleh KNPI. Sasaran pembagian daging kurban, katanya diberikan kepada masyarakat kurang dan anak yatim.

(Suara NTB/cem)

KURBAN - Ketua Umum KNPI NTB, Sulhan Muchlis saat memberikan hewan kurban, kepada pengurus Ponpes Alislahuddiny Kediri.

Menurutnya dengan momentum tersebut, merupakan upaya yang dilakukan KNPI untuk berbagi kepada sesama. ‘’Melalui momentum ini, kita bisa berbagi kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim,’’ ungkap Sulhan.

Kata Sulhan kegiatan kurban

tersebut, tidak terlepas dari dukungan Farid Amin dan Kukuh, yang telah membantu mensukseskan kegiatan KNPI berkorban, dengan menyumbangkan satu ekor sapi.

Sehingga ia dan seluruh anggota DPD KNPI NTB memberikan apresiasi. (cem )

Bhayangkari Diminta Tidak Arogan Mataram (Suara NTB) Salah satu hikmah dari perayaan HUT ke – 61 Bhayangkari adalah, pentingnya peran istri dalam rangka mendukung penuh tugas suami mereka yang menjadi anggota

Polri. Support penuh dari istri, menjadi alasan kuat para anggota Polri untuk bersemangat dan disiplin dalam tugas. Namun ada harapan juga, agar jangan menjadi Bhayangkari yang arogan, meski suami berstatus anggota Polri.

Hal itu disampaikan Ketua PD Bhayangkari NTB, Novita Iriawan bersama Pembina PD Bhayangkari, Soesy Martono usai kegiatan senam bersama di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Jumat (18/10) kemarin.

Menurut Novita Iriawan, selama ini ibu ibu yang tergabung dalam organisasi Bhayangkari tetap semangat untuk mensuport tugas suami. “Dengan dukungan kami dari Bhayangkari, harapannya tugas suami juga bisa maksimal. Karena bagaimana pun juga mendukung kegiatan suami adalah nomor Novita Iriawan satu,” kata istri

Pantai di Lombok Tercantik di Dunia Dari Hal. 1

Halaman 5

Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan ini, didampingi sejumlah ibu Bhayangkari lainnya.

Hikmah lain dari kegiatan perayaan HUT kali ini, kebersamaan antara pengurus.

Menurutnya, ada kaitan antara dukungan penuh tugas suami tersebut dengan kekompakan secara internal pengurus. Sehingga dalam kegiatan HUT kali ini, temanya masih seputar kebersamaan, untuk berbagai kegiatan sosial. Selain kebersamaan, ada juga kegiatan amal dalam bentuk penyerahan bantuan ke panti sosial dan korban bencana di KLU. “Kami ingin berbagi kepada sesama dalam bentuk kegiatan amal,” terangnya.

Sementara Pembina PD Bhayangkari Susy Martono menambahkan, anggota Bhayangkari harus tetap bersikap rendah hati. Tidak arogan, meski pun menyandang status istri Polri.

Sementara Ketua Panitia, Gadis Djoko Rudy menambahkan, serangkaian kegiatan HUT Bhayangkari sedang menyelesaikan sejumlah mata lomba yang sebelumnya belum tuntas. (ars)

(Suara NTB/ars)

Kejaksaan Tetapkan Dua Tersangka Baru Dari Hal. 1 “Memang benar, dari hasil evaluasi kami bersama seluruh Asisten dan penyidik, kami putuskan dua tersangka baru, berinisial HR dan KH,” jawab Kajati. Dua tersangka baru itu diakuinya menyusul penetapan tersangka sebelumnya, Kepala BPBD Kota Mataram HM yang

merangkap dua jabatan sekaligus, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disebutkan Kajati, dua tersangka itu sebelumnya sudah dimintai keterangan, di tingkat penyidikan. Namun statusnya masih sebagai saksi. Dari keterangan mereka dihadapan penyidik, terungkap perannya terbukti

dalam serangkaian dugaan penyimpangan dalam penanganan proyek rumput laut itu.

Setelah penetapan dua tersangka baru ini, timnya masih fokus untuk terus mendalami kasus tersebut. Ditanya, apakah ada kemungkinan tersangka baru, Kajati enggan memberi jawaban. ‘’Nanti kita lihat perkembangannya,’’ tegas Kajati. (ars)

Ketua KPU Kota Mataram Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan pemeriksaan Ketua KPU Kota Mataram tersebut. ‘’Status kasus ini masih puldata dan pulbaket, sehingga pemeriksaan Ketua KPU itu dalam rangka klarifikasi,’’ kata Sutapa.

Selain Ketua KPU, dipastikan Sutapa, yang dimintai

keterangan seluruh komisioner KPU. Tidak dijelaskan, siapa saja nama komisioner tersebut. Namun diketahui, komisioner KPU Kota Mataram diantaranya, Lalu Agus Afandi, Agus Zaerony, Novia Rosanti, H. Alfen. Selain para komisioner tersebut, Sekretaris KPU,Putu Sarjana juga dimintai keterangan. ‘’Selain seluruh komisioner, sekretarisnya juga dimintai keterangan

penyidik,’’ tegasnya. ‘’Jadi total saksi yang diklarifikasi kemarin, ada enam orang,’’ sebutnya.

Ditegaskannya, kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah itu sebelumnya diproses setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat.

Laporan itu kini didalami, untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan atau tidak. (ars)

Mataram (Suara NTB) Untuk kepentingan penyidikan, bundelan dokumen terkait kontrak dan pembayaran proyek Asrama Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD-NI), akhirnya disita Kejaksaan. Penyitaan dilakukan Kamis (18/10) lalu, saat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rony Gunarso diperiksa.

Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH membenarkan penyitaan dokumen tersebut, dengan harapan, semakin melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Meski Kajati tidak merinci jenis dokumen dimaksud, namun informasinya, dokumen itu masih terkait realisasi pembayaran pengerjaan asrama PAUD-NI Tahun 2012.

Penyidik membuat surat penyitaan dari Dokumen tersebut dianggap melengkapi berkas yang sebelumnya disita dari PPK, HR, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Dokumen yang disita itu, dalam rangka melengkapi bahan penyidikan,’’ kata Kajati, ditemui di ruangannya, Jumat (18/10) siang kemarin.

Penyitaan dilakukan langsung dari tangan KPA, Rony Gunarso. Menurut Kajati, setelah KPA diperiksa, akan didalami kembali, kaitan dokumen dengan keterangan saksi. ‘’Kita cocokkan dulu, apa keterangan saksi, apa dokumen yang didapat penyidik, baru kemudian kami simpulkan apa langkah selanjutnya,’’ kata Kajati, ketika ditanya kemungkinan adanya tersangka baru.

Selain langkah pemeriksaan saksi, tahapan yang sedang dilakukan, melibatkan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Mataram. Ahli dilibatkan untuk meneliti spesifikasi gedung, kemungkinan adanya indikasi penyimpangan. Bahan itu kemudian akan digunakan untuk menghitung kerugian negara. (ars)

RSUP Dasan Cermen, Pemprov akan Alokasikan Rp 259 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 259 miliar untuk kelanjutan proyek RSUP Dasan Cermen Kota Mataram. Dana pembangunan untuk menyelesaikan proyek yang sudah lama terbengkalai ini akan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun anggaran.

Sehingga, RSUP Dasan Cermen bisa segera beroperasi.

Demikian dikatakan Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani dikonfirmasi usai rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2013 di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Jumat (18/10). ‘’Alokasinya masih menunggu nota keuangan Rancangan APBD 2014 Pak Gubernur. Itu juga perlu dibahas di Badan Anggaran Rp 259 miliar, dianggrakan dua tahap,”jelasnya.

Selly mengatakan, sebelumnya pihak RSUP NTB ber-

encana meminjam dana di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, karena khawatir akan membebani keuangan daerah dikemudian hari maka diputuskan untuk menggunakan APBD NTB dengan penganggaran bertahap.

Dana dari APBD tersebut akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas yang cukup dibutuhkan seperti instalasi ICU dan faslitas penting lainnya. Sehingga, RSUP NTB yang berlokasi di Jalan Pejanggik Mataram segera bisa dipindah operasionalnya di RSUP Dasan Cermen. Karena belum rampung secara keseluruhan, RSUP Dasan Cermen saat ini masih dimanfaatkan sebagian untuk Litbangkes.

“Rencanan awalnya meminjam di PIP tetapi akan dilaokasikan dalam APBD biar tidak menjadi beban daerah.

Kita juga mengharapkan dana dari pusat,”jelasnya. (nas)

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Bima Dari Hal. 1 Hanya saja, sejumlah orang yang dia duga sebagai anggota Densus 88 kemudian memukul si penjual es dan memasukkannya ke dalam mobil. ‘’Setelah semuanya naik, mobil kemudian melaju ke arah timur,’’ terang Amir.

Tak berapa lama, datang tiga unit mobil berplat DK yang berisi anggota Brimob.

Anggota Brimob tersebut lantas meriksa etalase.

“Habis itu Tiga mobil ini kembali ke arah barat,” ujarnya. Menurut Amir, dia sendiri tak begitu mengenal orang yang ditangkap tersebut. Pria dimaksud, katanya, baru sekitar satu bulan terakhir berjualan es di lokasi.

Bukan hanya dirinya, salah seorang warga yang juga dit-

anyai tak begitu mengenal penjual es dimaksud. “Wah kita juga ga tahu mas,” katanya. Namun yang jelas, penjual es tersebut baru sekitar 1 bulan ini terlihat di lokasi.

Kapolres Bima Kota AKBP Benny Basir Warmansyah yang ditemui dikediamannya menuturkan, pihaknya juga tak tahu terkait penangkapan tersebut. Pihaknya baru tahu setelah penangkapan terjadi. Usai penangkapan, dia kemudian mendatangi warga di lokasi dan menanyakan identitasnya.

Berdasarkan keterangan warga, yang ditangkap tersebut berinisial I dengan usia 35 tahun. Hanya saja warga sekitar juga tak begitu mengenalnya. “Saya tanya warga di sana, tak ada yang kenal. Baru satu bulan tinggal di situ,” ujarnya singkat. (use)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Apresiasi Langkah Pemprov NTB PEMPROV NTB akan menyurati pemerintah pusat terkait dengan tewasnya empat warga Sumbawa, yang ditembak mati Polisi Diraja Malaysia Jumat (11/10) lalu. Pemprov menginginkan pemerintah pusat melakukan investigasi terkait persoalan tersebut sehingga diperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga ke empat korban.

Langkah Pemprov NTB seperti yang disampaikan, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH patut diapresiasi. Karena memang, perjuangan untuk memperoleh keadilan inilah yang harus dilakukan. Tidak saja diperjuangkan oleh keluarga korban, tetapi juga ada dukungan penuh dari pemerintah daerah. Menurut Sekda surat resmi kepada pemerintah pusat akan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil langkah-langkah-langkah investigasi.

Memang langkah tegas mendesak diambil, untuk mendapatkan informasi dan kejelasan alasan penembakan terhadap ke empat warga Sumbawa tersebut. Yang perlu dicarikan jawaban atas banyaknya kecurigaan tersebut, diantaranya apakah penembakan itu sudah sesuai prosedur sehingga mereka mati dalam kondisi seperti itu. Selain juga untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap kepastian hukum yang sesungguhnya.

Desakan serupa juga disampaikan, Muhammad Shaleh dari Yayasan Tifa. Tewasnya ke empat warga Sumbawa yang masuk ke Malaysia dengan mengantongi visa Batam, memang menumbulkan prasangka. Ada indikasi janggal di balik penembakan ke empat warga, termasuk posisi luka tembak yang dialami para korban.

Dalam keterangan itu tertulis, korban tewas akibat tertembak di kepala dan dada. Jika kondisi luka demikian,s ebagai orang awam, muncul pertanyaan , jika memang keempat korban tewas karena tertembak melawan saat digerebek, maka peluru yang tembus tidak beraturan.

Namun peluru yang menyasar ke empat korban mengenai bagain kepala dan dadanya (artinya beraturan). Tidak keliru kemudian muncul dugaan, mereka di eksekusi dalam keadaan tidak berdaya.

Keraguan berbagai kalangan khususnya pihak keluarga terkait latar belakang penembakan empat warga Kecamatan Buer ini, juga ditindaklanjuti pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia, sudah menunjuk pengacara negara untuk mengadvokasi kasus ini, kemudian melayangkan protes.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Fungsi Konsuler KBRI di Kuala Lumpur, Dino Wahyudin. Sikap tegas itu berdasarkan pembahasan awal, terkait kesimpulan pemerintah atas kasus tersebut. Ini menjadi langkah awal negara untuk mengadvokasi kasus kematian empat WNI tersebut. Selanjutnya, masyarakat bisa mengawal sampai ada kejelasan terkait perbuatan korban sebenarnya.

Sejalan dengan proses advokasi itu, pemerintah juga akan melayangkan protes kepada Malaysia. Namun protes belum bisa dilayangkan karena advokat negara bersama tim advokasi lainnya, akan meminta kronologi sebenarnya tentang tuduhan terhadap korban, serta kronologi saat dan sebelum penembakan berlangsung. Langkah tegas seperti ini mendesak dilakukan, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Di sisi lain, terkait dengan masuknya warga NTB ini menggunakan paspor daerah lain (Batam), juga menjadi catatan bagi Kantor Imigrasi yang ada di NTB. Dari banyak kasus yang ditemukan, tak sedikit mereka (warga NTB termasuk TKI) tersangkut masalah dan diketahui berangkat ke luar negeri menggunakan paspor yang dibuat di luar daerah. Memang dibolehkan (membuat paspor di daerah lain), namun ini menjadi bahan koreksi dan evaluasi juga bagi pihak Imigrasi dalam hal pelayanannya. Kenapa warga NTB lebih memilih membuat paspor tidak di daerah asalnya? (*)

Halaman 6

Politik Dinasti VS Politik Multikultural ETELAH tertangkapnya Akil Mochtar (AM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2 Oktober lalu, selain menunjukan korupsi yang semakin menggurita, juga memunculkan persoalan lama dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu, politik dinasti. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi icon politik dinasti yang ramai dibicarakan lantaran kuasa ekonomi-politik-birokrasinya yang menggurita di Banten.

Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Banten, Ratu Atut Chosiyah menguasai 175 proyek Provinsi Banten senilai 1,148 triliun. Penguasaan terhadap proyek-proyek ini dilakukan melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga dekat Ratu Atut. Kekuatan dan penguasaan ekonomi ini melebar kepada penguasaan politik dan birokrasi.

Keluarga Atut menjadi elit-elit politik dan birokrat di Banten.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terdapat 58 kasus dinasti politik diberbagi daerah. Fenomena pengusaan sektor publik-politik oleh sekelompok keluarga ini menurut banyak kalangan dapat membahayakan kehidupan demokratisasi. Sehingga belakangan muncul gagasan untuk membatasi politik dinasti melalui Undang-undang. Persoalannya, bukankah demokrasi membuka ruang bagi kompetisi politik tanpa memandang batasan jenis kelamin, gender, keluarga, status sosial, dan golongan? Jika dilakukan pembatasan terhadap beberapa keluarga dekat pejabat untuk terlibat dalam politik, bukankah itu melanggar hak dasar manusia untuk berserikat atau membentuk organisasi yang telah diatur konstitusi? Bukankah itu melanggar UUD 1945?. Sederet pertanyaan perlu kita diskusikan!

Pesoana Politik Lokal Pascareformasi 1998 dan diamandemennya UUD 1945 (1999-2002), perubahan politik dan pengaturan tata kehidupan negara berubah secara secara dratsis. Diantaranya adalah muculnya otonomi daerah sebagai medium penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di daerah. Melalui undangundang No. 32 tahun 2004 kekuasaan politik yang semula terpusat di Jakarta (sentralisasi) berubah menjadi penyelenggaran secara otonomi di daerah-daerah (desentralisasi). Celakanya, belakangan ini banyak kalangan menilai justru otonomi daerah menjadi sumber kekacauan politik diaras lokal. daerah menjadi ring pertarungan politik bagi elit-elit lokal

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pacasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pendiri Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (HIMLU) Malang; Asal Leong Tengah, KLU) untuk mencapai kekuasaan dan menjadi pintu masuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Otonomi daerah dalam normativitasnya adalah sebagai perwujudan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya justru menjadi lumbung kekuasaan dan kerajaan bagi raja-raja kecil di daerah untuk mengeruk sumber daya alam menjadi aset untuk mengumpulkan harta yang melimpah ruah demi kepentingan pribadi dan keluarga. Ironinya, disaat rakyat tetap berjuang melawan kemiskinan, pengangguran, mahalnya pendidikan, dan akses kesehatan kesehatan, sementara elit-elit politik lokal bergelimangan harta. Bahkan tidak sedikit elit-elit politik lokal menambah daftar istri mereka. Meminjam istilah Syafi’i Maarif harta telah membuat pejabat negeri ini mengalami penyakit rabun ayam (hanya mampu melihat yang dekat, dan buta yang jauh). Pemimpin kita hanya mampu melihat yang didepan mata saja, sementara penderitaan rakyat di pelosok-pelosok desa terpencil tidak terlintas dikepala mereka.

Manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya (homo homuni lupus) kata Thomas Hobbes (15881679). Akhirnya, ruang publik-politik menjadi arena pertarungan menguasai dan menindas yang dikuasai. Bahkan menurut Hobbes, “demokrasi adalah tempatnya orang bergaya, penipuan retorikal, merasa sok (grandstanding).” Panggung politik hanyalah tempat pertarungan kebohongan dan kemunafikan para elit politik (David Runciman, 2012: 7). politik para hypokrisis (istilah Yunani)—didepan menampilkan wajah mulus,suci, tak berdosa, sok, dan melayani—dibelakang penuh dengan rencana-rencana busuk untuk memenuhi syahwat pada kekuasaan dan harta.

Multikulturalisme Politik Kealpaan terhadap ekistensi dalam tujuan politik itulah menjadi kerusakan moral pejabat negeri ini.

Mereka lupa bahwa politik dalam bentuk yang paling sempurna adalah universalisme politik. Politik bekerja dengan prinsip universalisme yang meniadakan prinsip partikularitas. Multikulturalisme politik mengandung dua pripsip, pertama, politik adalah pilihan format hidup secara bersamasama yang menjadikan universalisme sebagai nilai ideal—yaitu, ketika

manusia mencapai puncaknya sebagai -zoon politokon dalam artian setiap manusia memiliki kesempatan yang sama menginternalisasikan dirinya menjadi “manusia politik”. Kedua, politik adalah seni mengejar dan menggunakan kekuasaan sebagai sesuatu yang universal. Hukum realisme politik sebagai perebutan kekuasaan merupakan prinsip universal yang tidak dapat dimungkiri. Namun, prinsip rule of law memastikan kekuasaan diperoleh dan dijalankan secara konstitusional tanpa melanggar prinsip universalisme.

Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah apakah sesuatu yang konstitusional itu selalu berlaku adil?

Bukankah keluarga Ratut Atut Chosiyah itu memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional melalui pemilu? Juga, bukankah SBY dan keluarganya mendapatkan jabatan secara konstitusional pula? Tradisi antipositivisme dalam filsafat hukum, memberikan jawaban, ternyata yang konstitusional tidak selalu lurus dengan keadilan (Donny Gahral Adian, 2006:13).

Oleh karena itu, perlawanan politik multikulturalisme adalah penolakan terhadap kekuasaan yang menafikan esensi universalisme dalam politik. Sebenarnya, dalam adagium politik Indonesia sudah mulai mencoba mengusung multikulturalisme politik. Misalnya muncul istilah “kepentingan berama”, “bersama kita bisa”, “berjuang demi rakyat”, dan seterusnya.

Persoalannya, siapa yang berjuang untuk siapa? Disinilah “yang lokal” dalam politik selalu menabrak “yang universal”. Tentu, yang memiliki sumber daya ekonomi dan modal sosial memiliki kesempatan lebih daripada yang tidak.

Dengan demikian, musuh utama dari politik multikultural adalah terbatasnya kesempatan politik karena ketidakadilan sosial dan ekonomi. Demokrasi dalam model ini hanya membuka peluang kesempatan politik bagi para pemilik uang dengan menafikan integritas, kapabilitas, dan moral. Siapa saja bisa menjadi bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif, presiden, dan pejabat lainnya asal memiliki modal dan uang.

Tertutupnya kompetisi politik yang fair inilah yang terjadi di Banten dan mengakibatkan terbentuknya dinasti politik Ratu Atut. Multikulturalisme dan kesetaraan dalam

politik mustahil dicapai ketika siklus sosial dan ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu. Kelompok ini melakukan monopoli ekonomi, melebarkan usaha-usaha dan perusahaan melalui birokrasi. Pada akhirnya, mereka akan menepikan pesaing politik yang lain yang tidak memiliki akes politik dan birokrasi memadai.

Kekuasaan yang mengakar pada ekonomi-politik-birokrasi inilah yang menutup kemungkinan terjadinya kesetaraan dalam kompetisi politik.

Politik multikultural adalah upaya mengembalikan “roh” politik pada aras universalitasnya.

Politik tidak memandang partikularitas dalam bentuk apapun.

Politik adalah ruang pertarungan dengan menempatkan hukum sebagai wasit yang berlaku adil bagi setiap kompetitor. Hukum memastikan proses kompetisi untuk mendapatkan dan menjalankan kekuasaan itu didapatkan secara konstitusional.

Rencana pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur politik dinasti tidak akan berdampak secara signifikan untuk mengatasi korupsi dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Yang perlu dilakukan, memperkuat dan menegakkan hukum sebagai panglima dalam politik. Hukum yang lemah akan malahirkan politik yang kasar dan tidak menarik.

Pantai di Lombok tercantik di dunia Peluang angka kunjungan wisatawan meningkat

*** Meningkat, anggaran penanggulangan kemiskinan di Mataram Artinya jumlah penduduk miskin akan berkurang

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Lelang Mutiara Perdana Digelar November

Belum Terakses Perbankan SEKITAR 80 persen lebih Wira Usaha Baru (WUB) belum bisa terakses oleh lembaga perbankan. Hal itu semata-mata karena WUB dimaksud tidak dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan bank. Hal ini bertolak belakang dengan upaya Pemrpov NTB menciptakan 100 ribu WUB. Tidak sedikit sebenarnya wirausaha yang mengeluhkan persoalan sulitnya pinjaman kredit di perbankan. Meski sebenarnya pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi dan UKM secara tegas membebaskan syarat bank, bagi pelaku usaha yang ingin mengakses modal maksimal Rp 20 juta.

Karena masuk tataran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dan tidak sedikit pula yang memberi pandangan, jika tidak diimbangi penciptaan wirausaha baru dengan penambahan kredit perbankan, maka Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sejatinya “gagal” pada program ungulan hingga 2014 ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM ditanya di Mataram, Jumat (18/10), tidak membantah banyaknya WUB atau tergolong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup berat mengakses modal di bank.

Dia menyebut, ketatnya persyaratan perbankan ini dianggap sebagai kendala paling besar untuk menumbuhkan wirausaha. Dan hal ini secara tegas disampaikan langsung kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Sekiranya perbankan yang menjadi mitra pelaksana penyalur dana KUR tidak menjadikan program itu sebagai iming-iming kepada pelaku usaha, masyarakat umumnya.

“Dari hampir seratus persen WUB yang terbentuk, atau wira usaha yang sudah lama, sekitar sepuluh persen sudah memenuhi syarat dapat suntikan kredit dari perbankan. Ini yang sedang kita upayakan,” katanya kepada Suara NTB. Bahkan ia sendiri baru menganalisa secara mendalam, ternyata bunga KUR jauh lebih besar dari bunga kredit biasa. Bayangkan, KUR yang diberlakukan tujuh bank pelaksana di NTB, yakni PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank NTB, ketentuan bunganya sebesar 13 persen sampai 22 persen.

Sebab itu, menurut Supran yang memicu rendahnya keinginan masyarakat untuk mengajukan kredit lunak tersebut.

Oleh karenanya, harus digenjot dukungan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jamkrida untuk membantu memberikan jaminan kredit di perbankan kepada pelaku WUB. “Jamkrida sudah memberikan jaminan sebesar 70 persen di bank bagi pelaku usaha yang ingin mengkses modal. 30 persennya diminta langsung jaminannya oleh bank, misalnya BPKB sepeda motor kepada pelaku usaha bersangkutan,” terang Supran.

Bahkan, Dinas Koperasi dan UMKM sendiri siap membantu memberikan rekomendasi kepada UMKM yang ingin mengajukan kredit lunak di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB). Tetapi dengan ketentuan wirausaha yang sudah memiliki usaha y a n g tetap.

H. Supran (bul)

(Suara NTB/bul)

PENGONTROL - Belum ada alat pengontrol penggunaan BBM subsidi di setiap SPBU di NTB. Tampak kesibukan di sebuah SPBU di Kota Mataram, Jumat (18/10).

Mobil Murah Dikhawatirkan Gembosi Jatah BBM Subsidi Mataram (Suara NTB) Dua perusahaan otomotif raksasa telah meluncurkan pemasaran produk mobil murah. Di satu sisi, ada dampak positif yang dimunculkan. Namun di sisi lainnya, yang tak bisa diabaikan adalah acaman penggembosan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di tengah berlangsungnya over distribusi.

Hal ini diungkapkan Sales Service PT. Pertamina Persero TBBM Ampenan, Edwin Nofiansah dengan Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (18/ 10). Ia menyebut tidak ada upaya untuk membendung kehadiran mobil murah, yang bahkan sudah akan memasyarakat di Provinsi NTB. Disebutnya, jika di Jakarta solusi yang akan dilaksan-

akan untuk menekan mobil murah mengkonsumsi BBM subsidi, adalah dengan mengambil gambar langsung saat melakukan pengisian BBM subsidi di SPBU. Kemudian gambar tersebut akan disebar luaskan kepada masyarakat umum. Harapannya, bisa menjadi tekanan secara psikologis kepada pengguna mobil murah agar tak menggunakan BBM untuk masyarakat miskin.

Di NTB sendiri, hadirnya mobil murah ini bisa semakin membengkakkan penggunaan BBM subsidi. Dan tidak ada langkah sementara yang bisa diterapkan. Karena alat pengendali BBM subsidi yang dipasang di SPBU, hanya masih diberlakukan di kota metropolitan Jakarta.

Pemerintah umumnya belum memberikan ketegasan terhadap kehadiran mobil murah ini. Karena secara tidak langsung subsidi yang diberikan akan salah sasasaran.

Seharusnya yang patut dikembangkan adalah mobil SMK yang nyata-nyata menggunakan tenaga listrik. Jika ada komitmen untuk menekan pembengkakan subsidi khususnya dari BBM. Sebelumnya Edwin juga menyinggung ketersediaan BBM jenis Premium di NTB sudah pada tahap over suplay jelang akhir tahun ini. Yang berarti, distribusinya sudah melebihi ketentuan normal, sehingga dimungkinkan kuota tahun 2013 sudah tersalurkan sepenuhnya sebelum akhir tahun. (bul)

Pungli Izin Investasi

Pemda Jangan Terjebak Target PAD

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pengamat Ekonomi menyorot informasi banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum maupun SKPD tertentu kepada investor. Itu dipandang sebagai bagian dari cara untuk menggenjot pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Tetapi, mestinya hal tersebut tidak menjadi jebakan yang berimbas pada tersumbatnya arus investasi yang masuk ke Provinsi NTB. Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si mengurai,masalah umum yang terjadi adalah, bahwa kinerja SKPD selalu diukur dari tingkat tingginya PAD yang dapat direalisasikan pada kurun waktu tertentu. Hal yang seharusnya menjadi ramburambu untuk berhati-hati.

Sebab, jika PAD tersebut

(Suara NTB/bul)

Pemindahan Pelabuhan Lembar Tak Terkait dengan Pelindo Giri Menang (Suara NTB) Untuk mematangkan rencana pengembangan Pelabuhan penyeberangan Lembar ke Labuan Poh, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lombok Barat bersinergi dengan Pemprov NTB. Karena bagaimana pun, Pemprov juga memiliki kewenangan dalam upaya pengembangan pelabuhan tersebut. Karenanya, Kadishubkominfo Lobar, M. Saikhu mengklarifikasi adanya masalah antara Pemprov dengan Pemda. Ia mengaku, antara kedua belah pihak pastinya sinergi. “Antara Pemprov dan Pemda harus sinergis, saling dukung,” ungkap Saikhu, Jumat (18/10).

Saikhu juga meluruskan pengembangan pelabuhan penyeberangan Lembar tidak ada kaitannya dengan Pelindo.

Karenanya, wajar jika Pelindo merasa kurang setuju. Terkait persiapan pengembangan pelabuhan penyeberangan Lembar tersebut, Kementerian Perhubungan Saat ini sudah memasuki proses pengkajian, mencakup lima tahapan. Berdasarkan hasil survey tim pusat, terhadap tiga titik lokasi antara lain transat (labuan Poh), Trakas dan Lembar. Transat, labuan Poh mendapatkan skor tertinggi dari segi kelayakan di antara dua lokasi lain. Hal ini pun semakin memperkuat rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan tersebut ke Labuan Poh. Sementara terkait adanya polemik dengan Pemprov, lantaran adanya hambatan dari RTRW. Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lobar, HM Saikhu menegaskan tidak ada persoalan. Karena yang pasti, tidak akan menabrak RTRW pemprov. Terkait masalah RTRW, pihaknya menegaskan rencana itu sudah masuk ke RTRW Lobar.

Sehingga dari segi Pemda Lobar tak ada masalah, tinggal sekarang koordinasi dengan Pemprov untuk membicarakan perihal masalah tersebut.

Ia menyatakan, dalam proses kajian Kemenhub akan menempuh lima tahapan. Menurut rencana, bulan November mendatang pihaknya akan diundang saat presentasi hasil kajian itu ke Kemenhub. Dalam laporan awal lalu, pihaknya bersama Bappeda sudah menyampaikan ke Kemenhub. Selanjutnya hasil pertemuan itu, Kemenhub pun telah melakukan penelitian, di beberapa titik yang dijadikan lokasi pengembangan kedepan. Kajian itu menentukan titik mana yang paling tinggi skornya. Alhasil, dari tiga titik yang disurvey, Labuan Poh memperoleh skor tertinggi untuk jadi lokasi pengembangan penyeberangan ke depan. “Dinilai dari banyak indicator, salah satunya lokasi, di lihat alur transport,” bebernya. (her)

Halaman 7

M. Firmansyah

tidak diperoleh dari intensifikasi (memaksimalkan penghasilan tanpa memperluas garapan, tetapi menggunakan metode-metode baru), maka akan diperoleh dari ekstensifikasi (Peningkatan pendapatan dengan menggunakan NPWP).

Intensifikasi dan ekstensifikasi ini menurutnya boleh jadi kontraproduktif dengan izin investasi. Tingginya pencapaian PAD di pemerintah daerah, bisa saja dilakukan karena gencarnya pungutan liar. Sehingga muncul iklim investasi yang tidak bagus di daerah tersebut. “ Oleh karenanya, kita harus mengubah cara berfikir kita. PAD memang harus, bagus untuk pembiayaan. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai tingginya PAD malah kita kehilangan investasi yang lebih besar. Itu persoalan utama dan ini memang berlaku umum,” demikian dikemukakan dosen Fakultas Ekonomi Unram ini ditemui Jumat (18/10).

Kebiasaan lain yang menurutnya paling mencolok, yakni Kepala Daerah atau Kepala Dinas tertentu yang tidak mampu merealisasikan target yang akan dicapainya, akan ada ancaman yang tersirat untuk dimutasi. Sehingga muncul keinginan sekuat tenaga untuk menarik PAD sebesar-besarnya. Bahkan terkadang dilupakan ada dampak lain yang besar sesungguhnya dari kebijakan tersebut.

Persoalan perizinan biasanya

menjadi penghambat lancarnya investasi, itu dinilai sebagai biaya ekonomi tinggi, yang cakupannya tidak saja menyangkut biaya langsung. Tetapi menyangkut lamanya proses perizinan dan prasyarat yang berbelit-belit adalah bagian dari hal itu. Hal ini yang diperhitungkan oleh investor. Sehingga jangan disalahkan jika investor justru akan berpindah lokasi investasi apabila hal ini berlaku di NTB, kabupaten/kota khususnya.

Secara menyeluruh, memang aspek pelayanan harus terus diperbaikai, kalau bisa perizinan sehari, kenapa harus menunggu berhari-hari. Pungutan liar atau pungutan resmi itulah perlunya analisa mendalam, kalau ditarik pungutan sebesar-besarnya, efeknya tentu menurunkan iklim investasi.

“Untuk itu, harus dilakukan bersih-bersih birokrasi dalam hal ini. Pelayan yang diberikan harus berpihak pada penumbuhan investasi.

Bukan PAD tinggi kemudian dibilang sukses, tetapi investor lari. Malah dampaknya akan semakin luas,” sarannya.

Daerah ini dipandangnya masih membutuhkan investasi yang subur. Karena akan membantu pembiayaan yang lebih baik, dengan banyaknya pajak yang dihasilkan. Namun perlu diingat, bahwa 2014 dan 2015 adalah masa penyatuan pasar Asean yang disebut AEC (Asean Economic Community) yang persaingannya ketat. Sehingga perlu langkah pelayanan untuk menarik minat investasi dari luar. (bul)

Praya (Suara NTB) Aktivitas pelelangan mutiara yang pertama kali dilaksanakan di Pasar Lelang Mutiara Indonesia Desa Tanak Awu, Pujut, Lombok Tengah (Loteng) direncanakan bakal digelar pada Bulan November 2013 mendatang. Bersamaan dengan peresmian gedung pusat lelang mutiara satu-satunya di Indonesia tersebut. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., kepada Suara NTB, Jumat (18/10).

Dia mengatakan kalau sampai saat ini aktivitas lelang mutiara belum bisa terlaksana.

Lantaran proses pembangunan pusat pasar lelang mutiara yang berada di depan Bandara Internasional Lombok (BIL) belum selesai. Namun dengan hampir rampungnya proses pembangunan pusat pasar lelang mutiara tersebut, direncanakan dalam waktu dekat ini aktivitas lelang mutiara bisa segera terlaksana.

Saat ini, proses pembangunan pusat pasar lelang mutiara ke lima di dunia tersebut, tinggal proses finishing.

Dan, diharapkan bisa rampung pada bulan November mendatang. “Rencananya, saat peresmian pusat pasar lelang dilakukan. Sekaligus akan digelar kegiatan lelang mutiara,” jelasnya.

Setelah pembangunannya selesai, aktivitas lelang mutiara akan digelar sebanyak tiga kali dalam setahun. Mulai tahun 2014 mendatang.

“Khusus untuk tahun 2014, rencana kegiatan lelang mutiara akan dilaksanakan sekitar Bulan Maret,” imbuh Bupati.

Suhaili melanjutkan, untuk tahap awal pengelolaan pusat pasar lelang mutiara tersebut

akan dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan tetap melibatkan pemerintah daerah, sebagai upaya pembinaan.

Dimana nantinya setelah pemerintah daerah dinilai mampu mengelola sendiri pusat pasar lelang mutiara tersebut, barulah akan diserahkan oleh pemerintah pusat.

“Untuk sementara kabupaten yang akan kelola bersamasama dengan pemerintah provinsi. Kalau pemerintah daerah sudah mampu, baru diserahterima pengelolaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah,” imbuhnya. Dengan adanya pusat pasar lelang mutiara ini, diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu magnet yang mampu menarik minat masyarakat luar untuk datang dan berkunjung di Loteng dan NTB pada umumnya.

Dia menjelaskan, seluruh proses pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Termasuk untuk kelengkapan fasilitas penunjang yang ada di pusat lelang mutiara itu sendiri. “Kita hanya ketempatan saja. masalah proses pembangunan dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SIAP DIRESMIKAN – Gedung pusat lelang mutiara di Desa Tanak Awu, Lombok Tengah, sedang dalam tahap finishing, dan siap diresmikan pada bulan November 2013 mendatang.

KLU Desak Pertamina Siapkan Gudang Transit Tanjung (Suara NTB) Kelangkaan elpiji ukuran tabung ekonomis 3 kg di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih berlangsung hingga saat ini. Distribusi yang masih tersendat menyebabkan tingkat suplay and demand di masyarakat tidak terjaga dengan baik. Implikasinya harga bahan bakar gas ini di pasaran Lombok Utara melonjak hingga Rp 22 ribu/3 kg.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. I Komang Karta, kepada Suara NTB, Jumat (18/10) memastikan distribusi elpiji untuk wilayah Lombok Utara belum normal.

Implikasi mekanisme pasar yang mengakibatkan kerugian konsumen karena harus menanggung lonjakan harga, disikapi Pemda KLU. “Menyikapi kelangkaan elpiji, kita sudah mengimbau dan mempertanyakan ke Pertamina, di mana sebetulnya tempat nyangkut sampai bisa langka. Untuk wilayah KLU, kita juga mendesak agar disediakan Gudang Transit elpiji untuk menghindari kelangkaan,” paparnya.

Dijelaskan Komang Karta, desakan pengadaan Gudang Transit tersebut disampaikan ke Pertamina agar lembaga yang mengurus BBM tersebut menginstruksikan kepada asosiasi terkait untuk memperhatikan konsumen KLU. Gudang transit diperlukan

untuk menjaga kuota konsumsi gas elpiji bagi rumah tangga di daerah ini.

Informasi yang diperoleh Bidang Perdagangan, pihak terkait masih dalam proses mengurus izin Gudang dimaksud. Hanya saja, kepastian kapan izin itu turun dan gudang dibangun belum diperoleh.

“Gudang ini harus disediakan oleh pihak ketiga, pengusaha terkait. Gudang ini mutlak harus ada, karena untuk agen di KLU saja, kita masih belum jelas. Harapan kita ke Pertamina, mereka menyediakan masing-masing 1 agen di 5 Kecamatan,” jelasnya.

Meski merupakan daerah baru, namun penggunaan elpiji 3 kg sudah sangat banyak.

Prediksi Bidang Perdagangan, 80 persen RT yang ada di KLU sudah menggunakan elpiji.

Tidak itu saja, animo penggunaan elpiji di KLU juga cukup tinggi. Beberapa waktu lalu, Disperindag KLU juga sudah mengusulkan tambahan kuota 20 persen berdasarkan permintaan langsung dari masyarakat di Desa. Sayangnya, permintaan itu belum mendapat respon dari Pertamina.

Tertibkan HET Disperindag juga meminta kepada Pemerintah Provinsi agar menertibkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 Kg. Momen yang dialami warga KLU saat ini, harga tembus elpiji 3 Kg tidak wajar. Dari HET yang harus diterima masyarakat KLU sebesar Rp 13.500,- per tabung, masyarakat harus menebus Rp 18.000,- per tabung saat distribusi normal. Pada kondisi abnormal seperti sekarang, harga melambung mencapai Rp 22 ribu per tabung.

“Kita meminta supaya Pemerintah Provinsi menggelar rapat dengan Pertamina untuk menyikapi hal ini. Kalau masyarakat terus-terusan dihadapkan pada mekanisme pasar, konsumen jelas sangat dirugikan,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

DPR akan Revisi UU No. 5/1999 Batam (Suara NTB) DPR RI akan merevisi UU No. 5 tahun 1999 tentang Laporan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk memperkuat Komisi Pengawas Perlindungan Usaha dalam menyidik dan menindak dugaan monopoli.

“Akan diperkuat, tapi masih akan dibahas, untuk memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, bisa eksekusi,” kata Wakil Achmad Dimiati Natakusuma Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Dimiati Natakusuma, di Batam, Jumat.

Menurut dia, selama ini KPPU belum bisa banyak bertindak karena geraknya masih sangat terbatas. Namun, bila nanti UU memberi kewenangan yang luas, maka perlu pengawasan yang juga ketat. “Seperti KPK,” kata dia.

Kalau sudah diperkuat, ia mengatakan komisioner KPPU harus diisi orang yang kredibel yang mampu melindungi perekonomian dari tindak monopoli. “KPPU harus orang-orang kredibel, jangan main-main, karena ini hubungan dengan uang,” kata dia. DPR, kata dia, akan merevisi lebih dari 50 persen pasal-pasal di UU yang dikeluarkan pada 1999 itu.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam, Andi Zubaidah Assaf mengatakan, selama ini pihaknya selalu terkendala dalam menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan tidak jelasnya struktur KPPU di pemerintahan menjadi kendala saat pihaknya hendak berkoordinasi. “Ketidakjelasan struktur belum terorganisasi. Saat kami hendak berkoordinasi, mereka tanya KPPU setingkat apa ya,” kata Andi bercerita.

Selain itu kewenangan KPPU yang terbatas juga membuat pihaknya kurang leluasa. KPPU, kata dia, tidak bisa melakukan panggilan paksa kepada pemberi keterangan.

“Ketika kami panggil, mereka tidak datang. Kami tidak ada paksaan,” kata dia. Akibatnya, kasus-kasus yang ditangani KPPU lamban ditangani. (ant/bali post)

POLHUKAM

Halaman 8

Terancam Dipecat, Oknum PNS Tersangkut Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Menyikapi rendahnya disipilin PNS di Lombok Barat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat meminta ketegasan SKPD dalam menindak pegawainya. Karena sesuai PP 53 tahun 2010, pengawasan disiplin pegawai itu dilakukan secara berjenjang. Mulai dari Kepala dinas mengawasi Kepala bidang (Kabid), kabid mengawasi kepala seksi (Kasi) dan kasi ke staf.

BKD dalam hal ini, telah memecat dua orang pegawai.

Seorang oknum guru SD yang malas dan oknum pegawai di kecamatan Kediri. Akan bertambah satu lagi, oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tersangkut narkoba. “Kita menunggu kelanjutan oknum

pegawai yang tersangkut kasus narkoba, kami akan tindak,” kata kepala BKD Lobar, H. Syukron, Jumat (18/10) kemarin.

Menurutnya, tindakan pelanggaran disiplin sesuai PP 53 tersebut mempunyai sanksi berjenjang sesuai tingkat pelanggarannya. Bagi pegawai

malas, tentu jika melebihi ketentuan akan dipecat. Pun bagi pegawai yang tersangkut narkoba, tidak bisa ditolerir.

Terkait absensi, pihaknya tiap bulan melaporkan rekap absen pegawai masing-masing SKPD ke Bupati. Namun persoalannya, sesuai PP 53/2010, pengawasan secara berjenjang

di struktural dinas. Tidak saja mengandalkan BKD atau inspektorat. Akan tetapi atasan di SKPD terkait bertanggung jawab terhadap disiplin pegawai.

Dari laporan yang masuk ke BKD dari masing-masing SKPD, laporan bagus namun fakta setelah dicek ke setiap SKPD ternyata tidak seperti itu. Banyak pegawai yang tak disiplin. Dalam hal ini jelas Syukron, perlu kejujuran dan ketegasan pimpinan di SKPD terkait. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan razia pegawai pada saat jam kantor beker-

jasama dengan Inspektorat dan Pol PP. Selama ini belum terlalu berjalan efektif, karena selama ini pengawasan hanya secara internal.

Sebelumnya Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony menyampaikan keperihatinannya terkait rendahnya kedisiplinan pegawai di lingkup Pemda Lobar. Masalah disiplin PNS menurut Bupati makin hari makin merosot, karenanya. Ia meminta Kepala Dinas atau pejabat diatasnya untuk melakukan teguran keras sesuai dengan aturan yang berlaku. (her)

Polda Kalbar Tahan 22 WNA Pontianak (Suara NTB) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menahan 22 warga negara asing yang diduga terlibat dalam sindikat kejahatan cyber internasional.

“Ada indikasi semacam cyber crime, berupa sindikat internasional. Tetapi belum diketahui jenisnya apa, mungkin kejahatan perbankan, atau pencurian pulsa, ini akan diselidiki lebih lanjut,” kata Wakapolda Kalbar Kombes (Pol) Hasanuddin di Pontianak, Kamis tengah malam.

Terungkapnya kasus itu bermula dari Ditnarkoba Polda Kalbar yang tengah mengembangkan penyelidikan kasus narkoba di sebuah rumah di Jalan Putri Chandramidi Gang Suka Jaya Pontianak Kota.

Hasilnya, ada empat tersangka yang ditahan dengan barang bukti sabu seberat dua “G”, dan dua ons ganja. Namun saat penggerebekan dilakukan, penghuni rumah yang berada di depan lokasi menunjukkan aktivitas mencurigakan. “Kami curiga ada industri rumahan, karena rumah tertutup. Lalu petugas masuk,” katanya.

Kemudian, ada beberapa orang yang lari dari rumah dua lantai itu. Secara keseluruhan, semula ada 20 orang yang ditahan. “Informasinya, ada 23 orang. Tiga diantaranya melarikan diri,” katanya menjelaskan. Sebanyak 14 orang berasal dari Taiwan, sisanya China, lalu diamankan. Polisi kesulitan mendata karena tidak ada yang bisa berbahasa Inggris.

Di dalam rumah, terlihat tumpukan telepon tetap serta peralatan elektronik lain. Menurut Hasanuddin, ada 15 saluran telepon yang semuanya aktif. Saat mengadakan konferensi pers, bertambah dua orang yang tertangkap petugas. Kasus itu akan ditindaklanjuti oleh Ditreskrim Umum dan Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk pengembangan lebih lanjut. (ant/balipost)

Rikwanto

Penyidik akan Periksa Sopir Gatot Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa sopir dinas Gatot Supiartono, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Holly Angela Hayu Winanti.

“Sopir dinas G akan kami mintai keterangan terkait apa saja yang dia tahu tentang keseharian G. Selain itu, penyidik juga merencanakan untuk meminta keterangan ibu asuh Holly,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto di Jakarta, Jumat.

Rikwanto mengatakan pemeriksaan terhadap kedua orang itu belum dijadwalkan hari dan waktunya. Namun, dia memastikan pemeriksaan akan dilakukan minggu keempat Oktober.

Selain meminta keterangan dari sopir Gatot dan Kushandani Mukti Astuti, ibu asuh Holly, penyidik juga akan meminta dokumen-dokumen terkait dengan kepergian Gatot ke Australia yang disebutkan dalam rangka dinas.

“Dokumen-dokumen yang diminta itu sedang disiapkan oleh kuasa hukum G,” ujar Rikwanto.

Ditanya apakah istri Gatot juga akan diperiksa dalam kasus tersebut, Rikwanto mengatakan penyidik belum ada rencana untuk melakukan itu. Namun, polisi sudah meminta keterangan istri Surya Hakim, tersangka yang merekrut beberapa orang untuk membunuh Holly.

“Materi pemeriksaan terhadap istri S belum bisa kami sampaikan karena masih akan dikonfirmasikan lagi kepada G, S dan tersangka lain. Namun, istri S mengaku dia mengenal G,” tuturnya.

Sebelumnya, Gatot diperiksa sebagai tersangka atas pembunuhan Holly Angela Hayu Winanti yang terjadi di Apartemen Kalibata City, pada Senin (30/9). Gatot diduga menyuruh Surya Hakim merekrut beberapa orang untuk membunuh Holly.

Setelah diperiksa, Gatot ditetapkan sebagai tahanan dan dimasukkan ke ruang Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. (ant/bali post)

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra saat memeriksa langsung peserta tes Secaba tahap Patuhir.

Maju ke Provinsi

Ketua KPU Loteng Mundur dari Pencalonan Praya (Suara NTB) Seleksi pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) sudah memasuki tahap akhir. Tim Seleksi (Timsel) bakal segera menentukan 20 besar calon anggota KPU Loteng yang baru. Namun dari sederet nama calon yang bersaing, nama Ketua KPU Loteng saat ini, Agus, S.Sos., M.Si., dipastikan dicoret. Setelah yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari proses pencalonan.

“Dari 54 calon yang terjadi, ada dua calon yang dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti tes psikologi. Ditambah Ketua KPU Loteng yang sebelumnya sudah menyatakan mundur dari pencalonan pada minggu kemarin,” jelas Ketua Timsel, Dr. M. Kurniawan, S.H., M.Hum., saat dikonfirmasi Suara NTB,

Jumat (18/10) kemarin.

Dengan begitu, masih tersisa 51 calon anggota KPU yang akan diseleksi untuk menentukan 20 besar calon anggota KPU Loteng.

Artinya bisa dipastikan akan ada sekitar 31 calon anggota KPU Loteng yang harus terpental. Bahkan jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Pasalnya, dalam aturannya minimal 15 dan maksimal 20 calon. Sisa calon inilah yang nantinya akan mengikuti tes wawancara untuk menentukan 10 besar. Untuk kemudian mengikuti seleksi tahap akhir di KPU provinsi.

Ia menjelaskan, untuk menentukan 20 besar pihaknya berpedoman pada tiga hasil tes. Pertama hasil tes kesehatan, kemudian tes psikologi dan terakhir tes akademik.

“Jadi yang pertama kita lihat, hasil tes kesehatan. Baru ke-

mudian tes psikologi dan terakhir barulah hasil tes tulis,” terangnya.

Terkait pengunduran Ketua KPU Loteng dari proses pencalonan, Kurniawan mengaku kalau pihaknya sudah melakukan rapat pleno. Dan, telah menyetujui pengunduran diri tersebut. Ketua KPU Loteng mundur karena memilih lebih fokus mengikuti proses seleksi anggota KPU provinsi.

Dengan mundurnya Ketua KPU Loteng tersebut, maka masih ada tiga calon incumbent yang bertahan. Yakni koordinator divisi penyelenggaran teknis pemilu, Sansuri, S.Pt, koordinator divisi hukum, Ari Wahyudi, serta koordinator divisi logistic Bq. Herawati.

Disinggung peluang ketiganya untuk bisa terpilih lagi sebagai anggota KPU Loteng, Kurniawan mengaku semua punya peluang yang sama. (kir)

Andi Mallarangeng Merasa Sehat di Tahanan KPK Jakarta (Suara NTB) – Mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng merasa sehat meski ditahan di rumah tahanan Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Dia (Andi) sehat sekali, tadi dia juga sempat berolahraga, sehat karena ada kepastian prosesnya sekarang sudah jalan dan menerima,” kata adik Andi, Rizal Mallarangeng di gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK menahan Andi bersama dengan dua tahanan KPK lain sejak Kamis (17/10) pada sekitar pukul 16.10 WIB setelah Andi diperiksa sebagai tersangka sejak pukul 10.00 WIB. “Dia cuma makan nasi dengan sekerat tahu, dia ceritakan sambil tertawa dan tidak kelihatan susah, katanya ada teman yang kasih sambal, saya tidak tahu ada yang bawa sambalnya, jadi makan nasi, tahu dan sayur asem,” ungkap Rizal.

Ia mengaku keluarganya belum membawakan makanan untuk Andi karena masih belum tahu apakah boleh membawakan makanan kepada tahanan KPK. Mantan Menpora tersebut ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK karena diduga menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463,66 miliar.

Namun Rizal sudah menyerahkan buku pesanan Andi berjenis “thriller” misteri berjudul Inferno karya Dan Brown. “Sudah diberikan (bukunya), buku bagus, ada se-

Andi Mallarangeng

jarahnya dan mengungkap soal misteri, tapi ada juga sejarahnya, tadi baru bawa satu tapi ada lagi dibawa beberapa,” tambah Rizal.

Ia mengaku Andi memang menyukai karya sastra fiksi baik yang menceritakan mengenai filosofi kehidupan, sejarah maupun petualangan seperti cerita Kho Ping Hoo. “Selain membaca buku dia juga meluangkan waktu untuk menulis catatan,” jelas Rizal. Artinya ada kemungkinan Andi pun akan membuat buku mengenai perkara Hambalang saat berada di tahanan. “Insya Allah, ada pledoi yang bisa dibuat jadi buku,” ungkap Rizal (ant/bali post)

27 Calon Secaba Dinyatakan Lulus Pantuhir Mataram (Suara NTB) Setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seleksi seperti, seleksi Administrasi, Tes Kesehatan pertama, Tes Kesemaptaan, Tes Mental Idiologi, Tes Psykologi, dan Tes Kesehatan kedua, Jumat (18/10) kemarin, merupakan tahap akhir penentuan kelulusanb calon, yang disebut kegiatan Penentuan terakhir (Pantuhir). Dari tes akhir itu, 27 peserta dinyatakan lulus.

Kegiatan Pantuhir tersebut merupakan penentu kelulusan para calon secaba Tahun 2013 ini, untuk melaksanakan kegiatan tes lanjutan di pusat dan akhirnya mengikuti pendidikan Militer. Dalam kegiatan Pantuhir tersebut dihadiri langsung oleh Danrem 162/WB Kolonel Inf Sofian Chandra, Kasi Persrem, Kasi Intel Korem, Dandenkesyah Mataram, Kaajenrem dan Kajasrem.

Dari 44 orang calon yang mengikuti kegiatan Pantuhir ini, hanya 27 orang yang lulus untuk mengikuti tes lanjutan di tingkat pusat. Diantara 27 orang calon yang lulus tersebut, 26 pria dan satu orang wanita.

“Setelah nantinya lulus seleksi tingkat pusat para calon prajurit ini akan langsung mengikuti pendidikan Militer,” kata Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan seleksi yang sangat teliti dan ketat dari para panitia Sub Panda Korem, diharapkannya kedepan Korem mampu mencetak prajuritprajurit yang hebat, tangguh dan profesional dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. (ars/*)

Mabes Polri Pertimbangkan Usul Pembentukan Densus Tipikor Jakarta (Suara NTB) Mabes Polri mengaku masih mempertimbangkan usul dibentuknya detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor) mengingat banyak proses yang harus dilalui dalam pembentukan satuan baru itu.

“Ada mekanismenya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), ada birokrasinya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Jumat.

Menurut Agus, dalam setiap pembentukan satuan baru tentu ada proses yang harus dikomunikasikan kepada pemangku kebijakan lain dan pemerintah. Apalagi, pembentukan satuan baru di kepolisian dipastikan akan membutuhkan pertimbangan tentang semua hal yang berhubungan dengan organisasi, termasuk perihal anggaran dan ketersediaan personel.

“Bagaimana nanti penganggarannya? Personelnya bagaimana? Dan banyak permasalahan lain yang menyangkut organisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri, Kamis (17/10), usulan salah satu anggota Komisi III DPR RI soal pembentukan densus tipikor guna meningkatkan upaya pemberantasan tindak korupsi ditanggapi dengan antusias oleh Komjen Pol Sutarman.

Menurut jenderal bintang tiga yang resmi lolos uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri itu, usul pembentukan satuan khusus yang nantinya fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat luar biasa meski harus terlebih dahulu didiskusikan.

“Karena menyangkut kelembagaan, jadi tidak hanya menyangkut institusi Polri saja, tetapi juga harus sampai ke KemenPAN-RB. Kalau itu bisa dibentuk, sangat luar biasa,” katanya. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Halaman 9

Audisi Upapeci

Lahirkan Generasi ”Entertainer” Sehat Mataram ( Suara NTB ) Fenomena tontonan tidak sehat telah menyerang dan menjadi konsumsi generasi, khususnya anakanak usia 5-12 tahun. Tentunya hal ini akan berdampak pada psikologi dan mental anak-anak dengan mengikuti pola tingkah laku idolanya. Perilaku tersebut yang tidak diinginkan, karena seyogyanya anak-anak mengkonsumsi tontonan atau hiburan yang sesuai dengan usia mereka.

Gagasan tersebut yang ingin dikemas oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, dalam audisi Udin Sedunia Cari Penyanyi Cilik (Up-

impung dan bersaing di tingkat nasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen KNPI, Hafid Hasyim kegiatan yang dilakukan tersebut adalah berkat pemikiran artis yang sempat melejit namanya melalui lagu “Udin Sedunia”. Menurutnya kegiatan tersebut adalah pilot project, karena kedepan audisi akan diselenggarakan di daerah Sumbawa, Dompu dan Bima. Karena diakui Udin Sedunia,katanya memiliki jaringan tingkat nasional, sehingga kedepan peserta audisi dapat berkiprah di tingkat Nasional. “Kita akui Udin punya jaringan luas di Jakarta,” akunya.

Sementara itu, Soaluddin, penggagas “Udin Sedunia Cari

tonan yang disuguhkan oleh media elektornik, kemudian dikonsumsi oleh anak-anak dinilai tidak sehat. Pasalnya lagu dan film lebih dominan mengarah pada percintaan.

Sehingga hal tersebut, mempengaruhi psikologi anakanak. “Sekarang kan anakanak sudah nyanyi tentang cinta-cinta,” ungkapnya prihatin.

Kata Sulhan, perlu mengembalikan karakter awal anakanak, sehingga tidak terkontaminasi dengan tontonan yang berbau percintaan. Ia menambahkan di NTB, khususnya Lombok banyak generasi yang berpotensi memilik jiwa entertainer. Sehingga kedepan katanya, dengan audisi tersebut peserta audisi dapat diberkec-

apeci ) di Mataram, Jum’at (18/ 10) kemarin. Audisi yang diikuti oleh 25 peserta tersebut, terlihat antusias peserta.

Tidak ketinggalan orangtua peserta, juga ikut bergembira melihat penampilan anakanaknya. Tidak kalah hebohnya, MC Arul Zain Lombok dan Ella yang memandu acara menyemarakan audisi tersebut.

Ketua Umum DPD KNPI NTB, Sulhan Muchlis dikonfirmasi diruangannya, Jum’at (18/10) menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang selenggarakan KNPI bekerjasama dengan Soaluddin, yang sebelumnya tenar setelah lip-sync lagu “Udin Sedunia” di Youtube.

Menurutnya hiburan dan ton-

Penyanyi Cilik” dikonfirmasi, Jum’at (18/10) usai audisi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk keprihatinannya akan dunia anak-anak yang sudah mulai kehilangan identitas diri. Penampilan anak sekarang, lanjutnya sudah mulai berubah baik dari sikap dan penampilan seperti orang dewasa sebelum waktunya.

Kata Udin, dengan audisi tersebut, akan lahir bibit-bibit atau generasi sesuai dengan perkembangannya. Ia menambahkan dari hasil audisi Upapeci, didapatkan 10 peserta yang akan mengikuti karantina dan pembinaan. Adapun peserta yang tidak lolos, akan diikutkan dalam pembuatan album. ( cem/* )

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Ketua Umum DPD KNPI Provinsi, Sulhan Muchlis didampingi Sekjen KNPI Hafid Hasyim, saat foto bersama dengan sepuluh besar peserta Upapeci dan tim juri.

Budpar Didorong Serius Kelola Wisata Budaya

Jakarta (Suara NTB) Grup band Slank hari ini meluncurkan website streaming mereka yang bernama SLANKERS.TV yang menjadi pengembangan laman Internet sebelumnya.

Website ini akan dikembangkan hingga menuju televisi berbasis Internet, jelas gitaris Slank, Abdee Negara, saat menggelar jumpa pers di markas Slank, Gang Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis.

“Dengan ini, lebih dekat antar-slankers, dan slankers dengan Slank. 24 jam,” kata vokalis Kaka , sore ini.

SLANKERS.TV dibuat sebagai cara baru untuk berkomunikasi dengan penggemar mereka. Abdee menceritakan, mereka dulu pernah membuat Surat Slank untuk berkomunikasi dengan Slankers.

Seiring dengan perkembangan zaman, mereka juga pernah bekerja sama membuat program sistem pesan singkat (short message system/SMS) dan chat messenger Slank.

“Sekarang coba live streaming. Cara komunikasi yang lebih efektif,” kata Abdee.

Merayakan peluncuran mainan barunya itu, Slank pun mencoba situs tersebut dengan menyapa para penggemarnya (slankers) yang berada di Yogyakarta. (ant/balipost)

Gili Trawangan Lebih Tenar dari Lombok Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB menyasar peluang pasar wisatawan Melbourne, Australia.

Belum lama ini, pengurus Asita NTB berkunjung ke Melbourne untuk menjajaki pasar wisata khususnya wisatawan asal Melbourne. Dari kunjungan itu, ternyata ditemukan pendapat wisatawan, bahwa mereka lebih mengenal Gili Trawangan daripada Lombok.

Meski gili tersebut merupakan bagian dari Lombok.

Banyak wisatawan Australia, menurut Ketua Asita NTB, Agus Mulyadi, SE, yang mengaku sering berkunjung ke Gili Trawangan tapi tidak tahu bahwa itu bagian dari Lombok. “Tapi saya jelaskan kalau Gili itu bagian dari Lombok,” ujarnya menjelaskan, saat berkunjung ke negeri Kanguru itu, dalam rangka promosi wisata NTB. Namun secara umum dari rangkaian kunjungan itu, respon masyarakat Melbourne maupun biro perjalanan wisata setempat sangat luar biasa, apalagi setelah menjelaskan bahwa NTB cukup dekat dengan Bali.

Diharapkan dengan peluang besar ini, pemangku kebijakan baik pemerintah daerah maupun BPPD dalam berpromosi bisa lebih terarah dan terukur.

Sehingga target dua juta

(Suara NTB/ars)

Slank Luncurkan SLANKERS.TV

KRISIS GENERASI Maestro Wayang Sasak, Lalu Nasip ketika mementaskan wayang kulit di salah satu desa di Lombok.

Era wayang kulit Sasak belum habis, karena masih digandrungi masyarakat kota hingga pedesaan. Tapi seiring berjalannya waktu, justru regenrasi dalang semakin sulit.

(Suara NTB/her)

Mataram, ( Suara NTB ) Budaya menjadi ciri khas daerah untuk menunjukkan jati dirinya. Disamping menjadi primadona, juga menjadi daya pikat wisatawan mancanegara berkunjung. Lombok khususnya, potensi budaya tersimpan luas. Sayangnya pengembangan dan penggarapannya pun terbilang setengah-tengah dan tidak pernah menjadi perhatian serius pemerintah untuk digarap. Seperti beberapa wisata budaya yang ada di kota Mataram, sepertinya tidak dapat dimaksimalkan keberadaan dan terkesan terbengkalai.

Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra dikonfirmasi belum lama ini mengungkapkan, Daerah NTB, khususnya Mataram memiliki kebudayaan dan ciri khas yang perlu dikembangkan secara apik.

Tentunya pengembangan tersebut, akan berdampak pada iklim investasi dan kunjungan wisatawan. Disamping itu, kata Lanang wisatawan tidak segan akan merogoh kantung.

Serta menambah waktu berkunjung wisatawan. “Kalau sudah kita tampilkan budaya, wisatawan tidak tanggungtanggung mengeluarkan uangnya,” terangnya Menurutnya beberapa tempat wisata seperti Istana Mayura, Loang Baloq dan lainnya. Adalah aset dan modal yang bagus untuk dikembangkan. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, harus memikirkan secara serius aset kota Mataram tersebut.

Lanjut Lanang perlu sekiranya pemerintah mengintegrasikan antara pariwisata dengan budaya. Pengintegrasikan tersebut, katanya pemerintah tidak hanya menjual pariwisata, tetapi budaya juga bisa dipromosikan dan ditonjolkan. “ Kita jangan hanya jual pariwisata, tetapi budaya juga harus bisa kita maksimalkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan dalam hal pengembangan, pemerintah dan pelaku wisata harus duduk bersama memikirkan hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Ida Bagus Jayanta yang dikonfirmasi beberapa kali oleh koran ini terkait hal tersebut, tak pernah berada di ruangannya. (cem)

Gili Trawangan, Lombok wisatawan dapat tercapai di tahun 2015 mendatang.

Terkait niatan untuk memperlebar promosi ke Australia, mengingat secara georafis lebih dekat dengan Indonesia, khususnya NTB. “Kami ingin fokuskan promosi Australia.

Australia kan negara terdekat.

Untuk ke Bali dan Lombok sangat cepat. Apalagi penerbangan Lombok-Perth sudah dibuka.

Tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan peluang ini,” terangnya.

Dalam kesempatan mengunjungi Melbourne, pihaknya melakukan promosi dari pintu ke pintu (door to door) ke beberapa biro perjalanan wisata yang ada di negeri Kanguru

tersebut. Disamping itu ia juga mencoba mendekati beberapa komunitas disana untuk mempromosikan pariwisata NTB secara langsung.

“Ada perpustakaan besar di Melbourne. Saya promosikan pariwisata NTB secara langsung. Kita jelaskan mengenai objek-objek wisata yang ada disini,” ujarnya. Mengingat saat ini konektivitas langsung Lombok-Melbourne belum ada, maka pihaknya mencoba bekerja sama dengan Asita Bali untuk menjual paket wisata Bali-Lombok. Di Australia, Bali ujarnya sudah sangat terkenal.

Bahkan lebih terkenal daripada Jakarta yang notabene ibukota negara Indonesia. (yan)

Hanya Rp 600 Juta per Tahun

PAD Sektor Pariwisata Lotim Minim Selong (Suara NTB) Sektor pariwisata di Lombok Timur jadi sorotan.

Sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sejauh ini terbilang masih sangat minim. Dalam seatahun hanya tembus Rp 600 juta. Padahal jika dihitung potensi yang ada, PAD bisa mencapai Rp 2,5 miliar.

Hal ini diungkap Plh. Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Lotim, yang juga Sekretaris Budpar Lalu Wirabhakti.

Menjawab Suara NTB, Jumat kemarin ia mengatakan, terbanyak diraup Pemkab Lotim hanya dari pemandian Otak Kokok Joben, Rp 555 juta per tahun.

“Makanya kita target 2014 mendatang harus bisa Rp 2,5 miliar,” ucapnya. Pengelolaan obyek-obyek wisata saat ini dianggap masih belum maksimal. Potensi besar destinasi wisata Lotim sebenarnya bisa menghasilkan keuangan

yang cukup besar bagi daerah.

Disebut ada sederetan pantai yang indah. Sejumlah gili yang mengundang wisatawan.

Seperti Gili Kondo yang diketahui bulan enam kali wisatawan mampir ke kawasan wisata andalan Lotim itu. Namun pengelola Gili Kondo sejauh ini hanya menyetor Rp 15 juta setahun. Kawasan wisata alam Lemor dicatat juga masih minim, hanya Rp 15 juta per tahun.

Dihitung-hitung, selain pantai kawasan wisata alam di pegunungan juga sangat banyak yang bisa menghasilkan PAD bagi Lotim. (rus)

kurban. Namun malam itu Wali Kota berhalangan hadir, meskipun Camat Ampenan, Lurah Kebon Sari dan beberapa pejabat SKPD di jajaran Pemkot Mataram serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat ikut meramaikan acara begibung massal itu.

Camat Ampenan, K Agus M Idrus, yang meskipun mengaku tak mendapat tugas khusus dari Wali Kota, menjelaskan terkait beberapa program Pemkot Mataram yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kebon Bawak Nurul Yakin. Seperti pembangunan jalan di Sempadan Kali Jangkok, pembangunan SMP dan perbaikan jalan di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kebon Sari.

Perbaikan jalan maupun pembangunan jalan di sempadan Kali Jangkok, menurut Camat, dipastikan realisasinya tahun depan. Demikian juga perbaikan sepanjang jalan Gotong Royong di Kelurahan Kebon Sari akan dilakukan pada awal tahun 2014. Sebenarnya realisasinya pada tahun 2013, tapi karena Pemkot harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di beberapa tempat yang dinilai mende-

sak. “Pemkot Mataram juga segera merealisasikan pembangunan SMP 24 yang lokasinya di belakang SMA 7 di atas lahan pecatu milik Pemkot Mataram,” jelas Ki Agus.

Sisi Lain Tasyakuran Idul Adha

Mempertahankan Tradisi ”Begibung” Massal Menyembelih hewan qurban dan membagikan kepada yang membutuhkan, merupakan ibadah yang bernilai sosial. Kemampuan berbagi kepada sesama adalah makna dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1434 H yang perlu disyukuri. Karena itu, setelah menyembelih hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing, lebih dari 600 warga di Lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan mengadakan tasyakuran dengan begibung (makan berjamaah cara masyarakat sasak) massal’. Begibung adalah bagian dari tradisi masyarakat Sasak untuk berbagi dengan sesama.

SELURUH warga yang membutuhkan, anak yatim, bahkan mahasiswa yang kos di Lingkungan Nurul Yakin kebagian jatah dari lebih 500 kupon untuk menerima hewan kurban, Selasa (15/10) malam.

Seluruh warga pada Hari Raya Idhul Adha itu bergotong royong

melaksanakan proses pembagian daging kurban itu.

“Ini juga merupakan rasa syukur kami atas kebersamaan warga yang terbina baik di Lingkungan Nurul Yakin,” kata sesepuh masyarakat Nurul Yakin, H Ir Ang Azhar, MM. Menurut H Ang, selama ini

(Suara NTB/ars)

Kegiatan begibung masyarakat Lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin, Kelurahan Kebon Sari, Ampenan, mempertahankan tradisi kebersamaan. kebersamaan warga Lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin terbina baik. Kebersamaan itu sangat membantu pelaksanaan program-program pemerintah provinsi maupun pemerintah kota di lingkungannya. Program-program kesehatan, kebersihan, kepemudaan atau pemberdayaan masyarakat berjalan baik dan mendapat respon positif warga setempat.

Program pembuatan instalasi pengelelolaan limbah rumah

tangga di Nurul Yakin pelaksanaannya dinilai paling baik.

Warga Nurul Yakin saat ini juga sudah membentuk Koperasi Syariah Kebon Sari yang nantinya diharapkan bisa membantu kebutuhan warga.

Kekompakan warga juga terlibat dalam tiap perayaan hari-hari besar Islam. Pada malam takbiran Hari Raya Idul Fitri Agustus lalu, seluruh warga Nurul Yakin mulai dari orang tua, ibu-ibu, remaja hing-

ga anak-anak turun mengikuti lomba takbiran. “Sebenarnya malam takbiran itu kami hanya berniat menunaikan syiar agama, tapi ternyata dapat juara,” ujar H Azhar disambut tepuk tangan.

Sebenarnya warga Nurul Yakin dalam perayaan hari raya kurban itu ingin bersilaturahmi dan begibung bersama dengan Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, yang ikut menyumbang seekor kambing

Awal Kebersamaan di Perumahan Kebersamaan itu juga berlangsung di Perumahan Lingkar Asri, Desa Bajur Kecamatan Labuapi. Meski berstatus pemukiman baru, namun kebersamaan sudah kental terlihat pada saat hari Raya Idul Adha kemarin. Sebelum penyelenggaraan Shalat Ied, panitia Qurban sudah dibentuk, kemudian menerima sumbangan hewan qurban dari masyarakat. “Selain menerima sumbangan, kami juga urunan untuk membeli seekor sapi,” kata Didit, panitia Qurban Lingkar Asri.

Disyukurinya, disana terlihat kebersamaan warga, yang ikhlas mendermakan dananya untuk membeli hewan qurban senilai Rp 8 Juta lebih. Selain sumbangan dalam bentuk uang, masyarakat sekitar juga terkumpul delapan ekor kambing. “Seluruh hewan qurban ini kami sumbangkan ke masyarakat yang membutuhkan,” terang Didit. (ars)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Halaman 10

Lebih Berhati-hati

Bekali Pembina Pramuka Melalui KPMTD Praya (Suara NTB) Untuk membekali para pembina pramuka dalam memahami dasar-dasar pendidikan kepramukaan serta garis besar cara membina dan mengelola satuan pramuka di gugus depan, Kwartir Gerakan Pramuka Praya Tengah menggelar Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Dasar (KPMTD) yang diselenggarakan di Aula MTsN 1 Model Praya, Jumat (18/10).

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas pembina yang bermutu agar memahami hakikat kepramukaan. ‘’Selain itu, mampu mengamalkan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem among kepada peserta didik dan masyarakat serta meningkatkan loyalitas dan kualitas para calon pembina pramuka,’’ ungkap Ketua Harian Kwartir Gerakan Pramuka Praya Tengah, Jon Purwanto, Jumat (18/10).

Menurutnya, KPMTD ini akan berlangsung selama tujuh hari dengan rincian tiga hari di dalam ruangan dan empat hari di luar ruangan. Selama berada di dalam ruangan, mereka akan menerima berbagai materi yang akan menambah wawasan para peserta dalam mengembangkan diri. Seperti materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan lainnya. Selama pelatihan para peserta akan mendapatkan materi dari instruktur yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang (Pusdiklatcab) Gerakan Pramuka Lombok Tengah.

Setelah tiga hari menerima materi, ujarnya, peserta akan mengadakan kegiatan outdoor dengan berkemah yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi mereka di lapangan. ‘’Seperti bagaimana cara membina siaga, penggalang, penegak dan lain sebagainya. pkoknya penerapan dari prinsip dasar dan metode kepramukaan, Itu langsung diterapkan di perkemahan,’’ terangnya.

Sementara itu, peserta sendiri berasal dari seluruh pembina dari berbagai tingkatan mulai dari pembina siaga, penegak, penggalang. Tidak hanya itu, gugus depan dari sekolah luar biasa juga turut hadir mengikuti kegiatan. “Untuk peserta, kita sudah data. Konsekuensinya, mereka yang berada di gugus depan harus ikut semua,” tandasnya.

Selain itu, peserta KPMTD ini tidak hanya berasal dari Kecamatan Praya Tengah saja, namun juga diikuti beberapa kecamatan di Lombok Tengah, seperti Praya Barat, Kopang dan Pringgarata.

Sehari sebelumnya sebagai rangkaian dari kegiatan KPMTD, Kwartir Gerakan Pramuka Praya Tengah menyelenggarakan kursus Orientasi Singkat (KOS) yang diikuti seluruh kepala sekolah dan kepala madrasah se-Kecamatan Praya Tengah. Kursus ini dilakukan, karena selain sebagai kepala sekolah juga sebagai Majelis Pembimbing Pramuka di sekolahnya masing-masing. (dys)

Pramuka Siap Sambut Kurikulum 2013 Praya (Suara NTB) Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengungkapkan kalau kurikulum 2013 akan dibuat seperti segitiga utuh yang saling kait mengait yaitu kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keselarasan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap.

“Kami menyambut baik kebijakan Kemdikbud yang memasukkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada Kurikulum 2013 nanti,” terang Ketua Harian Kwartir Gerakan Pramuka Praya Tengah, Jon Purwanto, Jumat (18/10).

Menurutnya, kesiapan pihaknya menyambut implementasi Kurikulum 2013 masih pada tahap uji coba dibuktikan dengan beberapa kali menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Hal itu agar pihaknya benar-benar siap melaksanakan Kurikulum 2013 nanti. Selain didukung oleh kebijakan pemerintah mengenai diwajibkannya sekolah-sekolah mengadakan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah lebih dulu dianggarkan untuk kegiatan pramuka.

Selain itu, ungkapnya, apa yang tertuang dalam Kurikulum 2013 ini sudah diterapkan terlebih dahulu di gerakan pramuka. “Dalam prinsip dasar kepramukaan sebagai landasan dasar aktivitas kepramukan baik dari segi metode, isi dan lain sebagainya semua sejalan dengan prinsip kurikulum 2013,’’ tandasnya.

Dicontohkannya, seperti cara membina peserta didik agar keselarasan jasmani dan rohani bisa tercapai. Selain juga keselarasan berbagai kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual bisa tercapai itu sudah ada. ‘’Seperti peserta didik harus memiliki syarat kecakapan umum (SKU) dan syarat kecakapan khusus (SKK). Dalam mencapai SKU dan SKK tersebut tentu tidak terlepas dari peran pembina yang akan terus memberikan dorongan dan motivasi kepada para peserta didik,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, keunggulan pramuka ialah sudah menjalankan pembelajaran dengan menggunakan sistem among (mengasuh) yaitu prinsip yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara “Ing ngarso sung tulado (di depan menjadi teladan), ing madya mangun karso (di tengah membangun kemauan), tut wuri handayani (dari belakang membero dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian). Karena itulah, pembina patut dijadikan sebagai contoh,’’ harapnya. (dys)

REKREASI DAN BELAJAR - Pura Lingsar Lombok Barat tidak hanya dijadikan sebagai tempat rekreasi atau menghabiskan waktu di akhir pekan. Namun, objek bersejarah ini dijadikan sebagai tempat pelajar yang ada di Lombok Barat atau daerah lain di NTB mengetahui Pura Lingsar secara keseluruhan. Seperti terlihat, para pelajar sedang berkunjung ke Pura Lingsar sambil mengerjakan tugas yang diberikan gurunya beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ham)

TERTARIK dengan ekstrakurikuler karate sejak duduk di bangku kelas VII SMP, mengantarkan M. Andika Sapriansyah menyabet Juara III Karate Pelajar Tingkat Provinsi NTB. Salah satu siswa kelas IX SMPN 12 Mataram ini terbilang jago di dunia karate.

Meski baru setahun menekuni karate melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, Andika telah dipercaya mewakili Kota Mataram, maju di perlombaan karate tingkat NTB dan meraih juara III. Meski sudah ‘’jago’’, dirinya justru merasa enggan (Suara NTB/nia) dan lebih berhati-hati mengM. Andika Sapriansyah gunakan ilmu yang dimilikinya. Andika tidak memakai kemampuan karate yang dimilikinya untuk berkelahi maupun menghajar orang lain. “Justru lebih berhati-hati. Setelah bisa nggak berani berkelahi,” terangnya belum lama ini.

Andika memiliki jurus favorit untuk melumpuhkan lawannya, yaitu gaya yakasuki atau gaya memukul dengan menunggu pukulan lawan. Andika ingin terus mengasah kemampuannya di bidang karate dan menjadi juara karate, baik di tingkat nasional maupun internasional. (nia)

Tunggakan Capai Rp 125 Miliar

Dana BOS Lambat

PGRI Tagih Pembayaran Sertifikasi Guru

Kepala Dinas Dikpora Janjikan Segera Cair

Mataram (Suara NTB) – Setelah melancarkan aksi damai dan doa bersama pada peringatan hari guru Internasional 5 Oktober 2013 lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB kembali menuntut haknya. PGRI mendesak pemerintah segera membayar tunggakan sertifikasi guru yang saat ini telah mencapai Rp 125.392.294.650.

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. H. Imhal, menjanjikan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada triwulan keempat tahun 2013 ini akan dilakukan Selasa (22/ 10) mendatang. Pihaknya mengakui, pencairan dana BOS terlambat dari ketentuan yang sudah ditentukan pemerintah.

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana BOS pada triwulan ke empat disebabkan adanya beberapa perubahan data di masingmasing sekolah. Kondisi ini berdampak pada pencairan dana BOS, karena harus menunggu pengesahan revisi perubahan data dari pemerintah pusat Mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB, menjanjikan, pencairan dana BOS bisa dilakukan 22 Oktober mendatang. “Usulan penerima dana BOS sudah dibawa ke pemerintah pusat 4 hari lalu. Mudah-mudahan hari Selasa tanggal 22 Oktober, dana BOS bisa dicairkan,” ungkapnya dalam rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/10).

Sebelumnya Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, mengharapkan Dinas Dikpora NTB segera mencairkan dana BOS pada triwulan ke empat tahun 2013. Bagi Sekda, pencair-

Ketua PGRI NTB Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M.Pd, yang ditemui Jumat (18/10), menyatakan, tunggakan pembayaran sertifikasi guru ini merupakan utang Pemerintah Pusat kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi. Untuk itu, pihaknya menggugah para pengambil kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota segera merealisasikan pembayaran tunggakan sertifikasi guru.

Diakuinya, kondisi ini terjadi hampir merata di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2012 lalu, pemerintah pusat yang semestinya menggelontorkan dana sertifikasi sebesar Rp 40 triliun, ternyata baru terealisasi sebesar Rp 30 triliun. Itu artinya masih ada Rp 10 triliun yang menggendap di pemerintah kabupaten/kota. Sementara di NTB masih kurang Rp 98 miliar untuk tahun 2012 dan Rp 26 miliar untuk 2011. “Total seluruhnya Rp 125 miliar, ini menjadi utangnya pemerintah kepada guru-guru,” tegasnya.

Jumlah ini mencakup 15.351 orang guru di tahun 2011 dan 18.551 orang guru di tahun 2012. Jumlah tunggakan ini, belum termasuk guru-guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama serta 63 guru non-PNS di Kota

(Suara NTB/nia)

H. M. Ali. H. Arahim

Mataram yang sampai bulan Oktober ini belum dapat menikmati tunjangan sertifikasi.

Belum terealisasinya tunjangan sertifikasi guru ini, menurutnya, karena alasan yang klasik, yaitu masalah administrasi yang masih kurang.

Pihaknya meminta kepada kabupaten/kota untuk tidak membawa persoalan yang sifatnya kasuistik, menjadi kesimpulan umum, jika tersendatnya pencairan sertifikasi guru ini karena administrasi yang belum lengkap.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota selama ini bukannya tidak memahami juklak dan juknis pencairan sertifikasi guru, tapi cenderung tidak mengikuti pedoman yang sudah tertera. Untuk itu, PGRI meminta kepada Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota memberikan informasi yang terbuka kepada PGRI terkait alasan seretnya pencairan tunjangan sertifikasi guru.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada dinas dan ketua-ketua PGRI di Kabupaten Kota untuk duduk bersama dan mencari solusi. “Oleh karena itu saya mengimbau kepada pengambil kebijakan untuk segera melakukan realisasi tunjangan guru yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke kas daerah,” ungkapnya.

Menurut data resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan.nomor.71/PMK.07/2011 dan PMK nomor.34/PMK.07/ 2012 tunggakan sertifikasi melalui Dikpora kabupaten/ kota di NTB sampai saat ini adalah satu bulan di tahun 2011 dan 2 bulan 2012.

Dari total yang belum terbayarkan masing-masing, Kabupaten Bima Rp 18.191.484.977, Dompu Rp 7.389.073.200, Lombok Barat Rp 14.752.216.303, Loteng Rp 19.286.080.743, Lotim Rp.22.873.981.446. Sementara di Sumbawa Rp 13.704.604.306, Kota Mataram Rp12.383.907.983, Kota Bima Rp 8.978. 620.206, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 3.806.

559.833 dan Lombok Utara sebesar Rp 4.025.765.656 dengan total keseluruhan Rp 125.392.294.650. (nia)

an dana BOS tidak bisa dipermainkan, sehingga harus dilakukan tepat waktu.

Pada kesempatan tersebut Sekda menanyakan pada Kepala Dinas Dikpora NTB mengenai alasan keterlambatan pencairan dana BOS untuk triwulan ke empat. Menurutnya, dana BOS penting dalam memberikan pelayanan terbaik di dunia pendidikan.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Keuangan Setda NTB Dra. Hj. Selly Andayani, mengungkapkan, jika pihaknya sudah menyurati Dinas Dikpora NTB mengenai belum dicairkannya dana BOS. Diakuinya, dana BOS tersebut sudah masuk ke kas daerah tanggal 1 Oktober.

Namun, hingga tanggal 18 Oktober, dana BOS belum dicairkan.

Sesuai aturan, ujarnya, pencairan dana BOS harus dilakuan seminggu setelah diterima daerah. Menurutnya, dana BOS tidak bisa didepositokan, karena berbentuk giro. ‘’Kasihan juga kalau terhambat, karena menurut aturannya seminggu saja,’’ ujar mantan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB ini.

Untuk diketahui, alokasi anggaran dana BOS di tahun 2013 ini sebesar Rp 416 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 109 miliar yang belum disalurkan, khususnya di triwulan ke empat. (ham)

Pelayanan PAUD akan Fokus di Kawasan Pesisir Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan lebih memfokuskan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir Kota Mataram.

Hal ini diungkapkan Bunda PAUD Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh usai menerima tim Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (18/10) kemarin.

Menurut istri Walikota Mataram ini, di samping sudah memiliki beberapa PAUD binaan, pihaknya akan terus melakukan kontrol ser-

ta lebih fokus memberikan pelayanan, terutamanya kepada anak-anak di kawasan pesisir Kota Mataram. “Kita akan fokuskan pelayanan pendidikan anak usia dini ini, khususnya di kawasan pesisir Mataram,” terangnya.

Dalam mengembangkan PAUD, ujarnya, membutuhkan kesabaran dan waktu lebiha. Apalagi masih rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan pesisir untuk memasukkan anakanaknya ke PAUD. ‘’Oleh karenanya butuh waktu untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Pendidikan PAUD, menurutnya, sangat penting dilakukan, terutama untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak selama periode usia emas (golden age). Untuk itu saat ini Pemkot Mataram melalui kegiatan PKK, lebih gencar melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

Sementara itu, Ketua Tim dari Direktorat PAUD Kemndikbud RI Dr. Hapidin menyoroti beberapa hal, terkait kinerja komitmen penyelenggara PAUD di daerah pada layanan PAUD. “Kami

menelaah lebih jauh seberapa respek infestasi program kerja pemda, terhadap layanan pendidikan anak usia dini khususnya di Kota Mataram sebagai wakil NTB,” terangnya.

Dari segi naskah sendiri, timnya menilai sudah banyak program potensi kinerja Kota Mataram terkait dengan layanan PAUD. Bukan hanya di perkotaan saja, tetapi sampai di kantong-kantong kemiskinan dan pesisir.

Hal ini patut diacungi jempol, karena melalui PAUD, anak-anak di kawasan pesisir yang selama ini kehilangan orientasi ke laut, menja-

di lebih termotivasi dan bangga terhadap lingkungannya.

Selanjutnya pihaknya akan mengeksplore lebih jauh mengenai potensi daerah dalam kaitan pendidikan anak usia dini di wilayahnya masingmasing. Inilah yang nantinya akan digodok di pusat, dicek serta dicocokkan dengan mengundang penyelenggara PAUD di seluruh provinsi untuk melakukan presentasi di tingkat nasional.

“PAUD merupakan investasi negara ke depan untuk 20-30 tahun mendatang, bukan hanya Mataram tetapi Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. (nia)

Fahri Hamzah Dukung Penegerian UNSA Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya penegerian Universitas Sumbawa (UNSA) mendapat dukungan penuh dari anggota DPR RI H. Fahri Hamzah, SE. Penegerian UNSA merupakan salah satu infrastruktur pendidikan penting dalam akselerasi daerah otonomi baru, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Demikian salah satu poin penting yang disampaikan Fahri Hamzah dalam Stadium General “Islam, Demokrasi dan Pembangunan” bagi percepatan pembangunan di Pulau Sumbawa di Auditorium UNSA, Jumat (18/10) .

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera ini, menegaskan, menegerikan UNSA sebagai batu loncatan, agar SDM mendapat dukungan pembangunan yang lebih

dalam dan langsung. Bahkan, UNSA akan mendapat fasiltas yang lebih baik untuk akselerasi pembanguan Sumbawa yang lebih baik.

“Kasarnya UNSA lebih penting dari PPS untuk dinegerikan. Saya mengambil contoh, diri saya dan Dr. Zulkieflimansyah, orang yang background pendidikannya di Sumbawa. Tetapi tidak kalah dan bisa bersaing di pusat,’’ klaimnya.

Menurutnya, ketika administrasi pemerintahan provinsi baru muncul, maka ada semacam keharusan bagi daerah baru tersebut untuk memiliki satu universitas negeri. Dalam hal ini, UNSA yang sudah terujji dan terbukti survive setelah berdiri selama 15 tahun ini. Artinya, UNSA sebagai bagian penting dalam mendukung PPS.

Dalam hal ini, pihaknya pun sudah dimintai Rektor UNSA untuk berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menyangkut upaya penegerian ini. Untuk itu, pihaknya akan mencoba mendatangi pihak Dikti, agar UNSA lebih diperhatikan dalam upaya penegeriannya.

Apalagi UNSA saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke arah penegerian.

Terkait hal ini, Wakil Rektor III UNSA, Budi Prasetyo, M.Ap, menyatakan, proses penegerian UNSA sudah berlangsung sejak 2012 lalu.

Bahkan, katanya, usulannya sudah dipelajari pihak Dikti, dan tinggal menunggu tim visitasi dari tiga kementerian yang berkompeten untuk memberikan penilaian sambil

(Suara NTB/arn)

BERI MATERI - Fahri Hamzah saat memberikan materi pada Stadium General di UNSA, Jumat (18/10). membangun infrastruktur kampus baru. ‘’Sebab secara

administrasi UNSA sudah siap,’’ klaimnya. (arn)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

Jorge Lorenzo Tercepat di Sesi Latihan Phillip Island Juara dunia asal Spanyol Jorge Lorenzo melewati Marc Marquez untuk menjadi yang tercepat pada latihan pembuka Jumat ini menjelang MotoGP Australia di Phillip Island.

Lorenzo dari Yamaha mencatat waktu satu menit 29,167 detik, disusul pesaingnya Marquez dari Honda yang terpaut 0,088 detik.

Marquez bisa merampas titel juara dunia pada debut kelas primernya jika mencetak selisih 50 poin, menjelang dua balapan terakhir di Jepang dan Spanyol.

Pembalap berusia 20 tahun dari Spanyol ini saat ini unggul 43 poin, menjelang laga hari Minggu di Australian, dan jika menang atau berarti mendapat 25 poin, dia akan dimahkotai juara, andai Lorenzo tak bisa finish pada urutan kedua.

Jika itu terjadi maka Marquez akan menjadi pendatang baru pertama yang menjadi juara dunia sejak pembalap AS Kenny Roberts melakukannya 1978.

Waktu tercepat ketiga dicetak pembalap Spanyol Alvaro Bautista dengan terpaut 0,644 detik, sedangkan rekan setim Marquez, Dani Pedrosa berada di tercepat keempat dengan terpaut 0,841 detik, demikian AFP. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) M. Iradat Sanjaya, atlet peraih medali emas di Pekan Olaharaga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta September lalu akan berlaga Kejurnas Pencak Silat Remaja di Kalimantan Timur (Kaltim) 6-11 November mendatang. Dia satu-satunya atlet yang proyeksi dapat menyumbang medali emas NTB di ajang bergengsi tersebut.

Pelatih PPLP NTB, Mardiansyah yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Jumat (18/10), menjelaskan, alasan dirinya mengandalkan M. Iradat di kejurnas cukup beralasan. Pasalnya, anak asuhnya itu merupakan atlet yang sering sukses mengukir prestasi di kejurnas hingga ke ajang internasional. “Selain meraih juara di Popnas di Jakarta, Iradat juga pernah meraih medali emas di pertandingan pencak silat tingkat ASEAN School Games,” ucapnya tanpa bermaksud meremehkan 9 atlet lainnya.

Hasil prestasi yang sudah diukir Iradat di beberapa kejurnas membuat pihaknya optimis anak asuhnya itu dapat meraih medali emas di kejurnas. ‘’Tak hanya punya prestasi nasional, namun Iradat merupakan atlet pelatnas PRIMA Pratama yang dipersiapkan untuk mewakili Indonesia di kancah internasional,’’ klaimnya.

Menghadapi event bergengsi tersebut pihaknya telah menyiapkan 10 atlet, yakni 7 atlet putra dan 3 atlet putri. Tujuh atlet putra yang disiapkan itu adalah M. Iradat Sanjaya Putra, M. Budi Ihlas, M. Abin, M. Erwin,Heri Usman, Ahmad Adriadji dan Igi Rangga Barani. Selanjutnya tiga atlet putri, Neneng Anggriani, Aiunun Samidah dan Afratun Nissa.

Para atlet tersebut menjalani pemusatan latihan di Lapangan Lawata Mataram dan dilatih Mardiansyah dan Raisin. Di tempat yang sama Raisin juga memuji kemampuan Iradat, dan optimis Iradat dapat menyumbangkan medali emas di kejurnas tersebut. (fan)

(Suara NTB/ist)

Mourinho Punya ’’Sekeranjang’’ Mimpi di Chelsea London Jose Mourinho punya ”sekeranjang” mimpi bagi masa depan Chelsea agar klub yang diasuhnya kelak tidak mengalami krisis pemain berkualitas. Pelatih asal Portugal ini hendak melahirkan segudang pemain berbakat dengan mencanangkan program “Made in Chelsea”.

(ant/bali post)

Iradat Ditargetkan Sumbang Emas

DUEL Jorge Lorenzo (kiri) saat berduel dengan Marc Marquez dalam sesi latihan jelang Moto GP di Philips Island.

Jose Mourinho

Novi Jayanti Berpeluang Sumbang Medali Mataram (Suara NTB) Di antara lima atlet putri yang disiapkan ke Kejurnas Piala Presiden di Bandung Jawa Barat (Jabar), 1-3 November 2013, Novi Jayanti menjadi satu-satunya atlet yang memiliki pengalaman tading yang di ajang nasional.

“Novi Jayanti punya pengalaman tanding di kanca nasional. Saya rasa mental tandingnya sudah bagus. Saya rasa dia punya peluang menyumb-

ngkan medali di kejurnas,” ucap Pelatih Tarung Derajat Sumbawa, Jamaludin Bado kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (18/10).

Pernyataan Bado ini bukan bermaksud meremehkan atlet tarung derajat putri lainnya, namun dengan pengalaman tanding itu Bado optimis anak asuhnya berpeluang meraih medali di kejurnas tersebut.

Diakuinya, salah satu

prestasi puncak yang diraih Novi Jayanti adalah meraih medali perunggu di kelas tarung putri di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 lalu. Dan dalam waktu dekat ini Novi Jayanti akan kembali membela NTB di Kejurnas Piala Presiden yang akan berlangsung di Jabar, 1-3 November 2013.

Menjelang mengikuti event bergengsi memperebutkan piala Presiden terse-

but Novi Jayanti tentu tak ingin pesimis. Dia optimis bisa menyumbang prestasi yang lebih baik dari event sebelum. Maklum dia mengaku telah melakukan persiapan yang panjang menghadapi kejurnas itu. “Persiapan fisik dan teknik, saya rasa sudah siap untuk bertanding di kancah nasional. Dan saya optimis dapat memberikan prestasi terbaik di kejurnas,” klaimnya. (fan)

Jabat Ketua KONI

KONI NTB Toleransi Pejabat Publik Mataram (Suara NTB) Terpilihnya Wakil Walikota Bima, H. Arrahman H. Abidin sebagai Ketua KONI Kota Bima periode 2013-2017, berjalan mulus atau tak dipersoalkan pembina-pembina olahraga di NTB. Pihak KONI NTB memberikan toleransi terhadap pejabat publik untuk memimpin KONI kabupaten/ kota di NTB. Meski pada Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005 melarang adanya pejabat publik merangkap jabatan sebagai Ketua KONI. Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, yang

dihubungi Suara NTB, di Mataram, Jumat (18/10) mengatakan terpilihnya pejabat publik masih dapat ditolerir pihaknya. Catatannya, pejabat publik yang terpilih tersebut mendapat dukungan penuh dari para peserta (anggota KONI) yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua KONI Kota Bima yang dilangsungkan di Kota Bima baru-baru ini.

“Kalau di aturan undang-undang. Sebenarnya pejabat publik tak dibolehkan merangkap jabatan sebagai ketua KONI. Namun kondisi ini bisa kita terima karena pejabat publik yang merangkap jabatan ini juga ter-

jadi di kabupaten/kota di luar NTB,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus rangkap jabatan pejabat publik yang diatur di Pasal 40 UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 itu juga terjadi di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Papua dan beberapa daerah lain yang tak bisa disebutkannya satu-per satu. Dicontohkannya Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf saat ini masih menjabat sebagai Ketua KONI Jatim.

Ia menyebutkan, dalam aturan UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 seorang pejabat tidak boleh melakukan rangkap jabatan, terma-

suk menjadi ketua KONI, tetapi pada kenyataannya di beberapa daerah tertentu masih menganggap perlu ketua KONI berasal dari pejabat publik, mengingat peran pihak swasta belum mampu mensupport dana pembinaan olahraga. Diakuinya, dana pembinaan olahraga di NTB masih tergantung dari APBD pemerintah daerah, itu artinya pihak sponsor belum mendukung penuh dana pembinaan olahraga di NTB. (fan)

Mourinho melambungkan serangkaian mimpi-mimpinya itu agar klub yang menghuni Liga Inggris (Premier League) punya kesinambungan di masa depan dengan memunculkan pemain-pemain muda berbakat, sebagaimana dikutip dari SkySports.

Chelsea yang kini dihuni oleh sejumlah pemain kunci seperti John Terry, Ashley Cole dan Frank Lampard tidak lama lagi akan mengakhiri kariernya di dunia sepak bola. Regulasi badan sepak bola Eropa (UEFA) yang baru memberlakukan ketentuan mengenai Financial Fair Play yang pada gilirannya mempengaruhi transfer pemain.

Banyak klub kemudian merespons dengan mencari pemain muda berbakat. Bos Stamford Bridge itu memuji pemain seperti Nathaniel Chalobah, yang baru saja dibeli dari Nottingham Forest. Ia akan menjadi bagian dari skuad utama Chelsea di musim depan.

Mourinho juga bertekad menjaring sejumlah pemain anyar lewat akademi sepak bola. “Idealnya, ini bukan hanya menyentuh soal para pemain asal Inggris, tetapi punya pemain jebolan Chelsea,” katanya kepaa harian Guardian.

“Dalam tiga atau empat tahun ini, jika kami tidak punya pemain asal Inggris yang

bakal menggantikan pemain inti, manakala Lampard berusia 39 tahun, John Terry berusia 36 tahun, maka saya merasa sangat sedih,” ujarnya.

Setiap klub memerlukan hal ini, sehingga pihaknya terus bekerja mewujudkannya untuk melahirkan (generasi baru).

Terry, Cole dan Lampard bakal mengakhiri kontraknya di akhir musim ini, meski Mourinho optimistis bakal lahir generasi baru yang bakal menggantikan Terry. Mourinho yakin dapat memberi gelar terbaik kepada Chelsea. Tim berjuluk “The Blues” itu keluar sebagai juara Liga Inggris pada 2009/ 2010. (ant/bali post)

Hati Casillas Tetap di Madrid Milan Iker Casillas yang menjadi target klub Italia, AC Milan, mengakui mungkin akan meninggalkan Real Madrid pada bulan Januari tahun depan.

Casillas merasa dirinya harus berjuang keras untuk merebut posisi kiper utama di Madrid yang selama sembilan bulan terakhir dipegang oleh Diego Lopez.

Kapten Real Madrid yang menghabiskan karier di masa remajanya di Santiago Bernabeu itu harus memikirkan masa depannya dengan cepat demi menjaga posisinya di Tim Nasional Spanyol.

“Tentu saja saya ingin bermain, tetapi Anda harus menghormati pelatih. Ini adalah keputusannya,” kata Casillas kepada Football Italia, (17/10) .

“Pemain yang egois selalu ingin bermain, tapi seorang profesional yang baik mampu menerima ini semua.

Saya ingin tinggal di Real Madrid karena itu adalah impian saya sejak kecil,” katanya. “ A p a yang harus saya lakukan adalah tetap berlatih sebanyak yang saya bisa untuk mendapatkan kesempatan bermain,” kata Casillas yang menjadi kiper termuda

saat bermain di final Liga Champions tahun 2000. Kala itu usianya masih 19 tahun.

Diakuinya, seorang pemain pasti melalui saat-saat yang sulit dan banyak pilihan di dalam benak mereka. ‘’Saya seorang pesepakbola yang sudah tidak bermain selama sembilan bulan dan semua ini terjadi pada diri saya. Saya bukan mesin,” kata Kapten Tim Nasional Spanyol ini.

Casiilas mengaku, dirinya ingin tinggal di Madrid dan memenangkan lebih banyak gelar. ‘’Sejak kecil saya berada di sini, tapi suatu hari nanti saya mungkin harus mengambil keputusan,” kata Casillas.

Sekarang ini, tujuannya adalah berjuang, mencoba dan bermain setiap hari. Jika saya tidak mau, saya sudah bicara kepada Presiden klub pada bulan September lalu dan meminta untuk ditransfer, terlepas dari apa yang akan terjadi saat Natal (transfer musim dingin) nanti. ‘’Tapi saya ingin menjadi bagian dari tim ini untuk waktu yang lama,” katanya.

“Jika dalam waktu tiga bulan situasi tidak berubah dan saya masih ditanya pertanyaan yang sama, mungkin jawabannya adalah saya mempertimbangkan untuk meninggalkan Madrid,” tambahnya. (ant/bali post)

Balotelli Kembali Berulah Milan Seolah tidak ada kedamaian bagi seorang Mario Balotelli.

Pemain bengal ini kehilangan kendali emosinya. Penyebab kemarahannya, karena ia mengetahui bahwa jet pribadi yang membawanya dan para pemain AC Milan untuk meninggalkan kota Naples tidak diberikan izin terbang.

Ini terjadi Rabu malam, (16/ 10), ketika I Rossoneri tiba terlambat di bandara Naples. Di sana penerbangan swasta tidak diizinkan lepas landas pada pukul 23:00 malam hingga pukul 6.00 pagi waktu setempat.

Rekan-rekan Balotelli memutuskan kembali ke hotel dan meninggalkan kota Naples pagi harinya, sementara Balotelli memilih untuk melemparkan makian kepada staf bandara se-

belum melakukan perjalanan ke bandara di Roma dengan menggunakan mobil.

Atas sikap Balotelli tesebut Cesare Prandelli, pelatih tim nasional Italia, membela dan mengatakan bahwa Balotelli merupakan bagian penting yang masih perlu banyak dukungan dan ia akan menjadi lebih baik.

“Balotelli sudah melalui masa-masa sulit, kita perlu lebih banyak mendampingi dia,” kata Prandelli dikutip dari La Gazzeta dello Sport.

Sebelumnya, dispensasi khusus untuk lepas landas dari bandara Naples pukul 23.30 juga pernah diminta Juventus.

Permintaan itu ditolak oleh otoritas penerbangan setempat sehingga para pemain tetap di hotel sebelum meninggalkan kota pada esok paginya. (ant/bali post)

Mario Balotelli

Iker Casillas (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 19 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

PERAWATAN AC

BENGKEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI AFILIASI INVESTOR ASING &INVESTOR LOKAL,BNT DANA U/ SGL PROJEK SEIND,SDAI JKT FIFI 081218318068,VANI 081802698185

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 19 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

JENDELA SASTRA

Halaman 14

Cerpen

Sama - sama Berparang Ternyata kamu pun jadi menyukai yang namanya parang.

Bahkan kamu mengenalnya lebih jauh ketimbang aku seorang petani. Misal jika gagang parang itu rusak, kamu segera menggantinya dengan kayu pilihan. Nyaris tak percaya ketika malam menjelang tidur, atau bangun sebelum fajar, suara khas bak tukang kayu terdengar jelas dari luar. Bunyi gergaji, suara ketukan palu.

Gruk..gruuk..trak-trak-trak. Ternyata kamu tengah mendandani beberapa gagang parang itu. Pun jika mata benda itu berkarat, tumpul tanpa ampun, kamu segera mengasahnya dengan telaten.

AH, perubahan drastis yang memilukan, begitu aku pikir. Seperti suatu lelucon dan janggal. Betapa tidak. Malam-malam menjelang tidur, saat pagi belum bermata, sebelumnya celah kosong itu kerap kamu isi kegiatan sepadan yang elegan. Kalau tak menyulam benang sutra, sebagai wanita telaten setidaknya memilah, menyetrika, melipat rapi kain jemuran sebelum masuk lemari. Bukan parang, serupa benda keras alat perang.

Namun, dibalik perubahanmu yang transparan itu telah membuatku manggut-manggut.

Kendati tak berani mengatakan puas. Mungkin semua itu berkat rinduku yang terkabulkan, yang senantiasa tak bosan ingin selalu dekat denganmu.

Kepergianmu tanpa ampun lebih dari satu dasawarsa dan menetap bersama suamimu di kota hujan, sungguh membuatku tersiksa dan berandai-andai. Terbersit pikiran kotor, mau menyambangi dan berkencan seharian saat suamimu kerja. Sejuta jurus alasan cinta telah kupersiapakan. Pertemuan yang asyik, rindu yang berpagut, tak akan gerah jika ada bola mata melihat.

Bukan apa-apa. Dan tak berbuat apa-apa. Kedatanganku dari

kampung semata-mata hanya urusan keluarga. Tak lebih dari itu. Titik! Begitulah jika ada jiwa terasuk tanya.

“Tadinya mau melelangkan ikan gurame di dua kolam besar itu, namun karena masih kecilkecil ya harganya pun miring. Sedangkan operasi tumor ganas bapak mertua sudah tak dapat ditunda lagi,” ujarku bernada keluh di depan Pak RT setempat.

Tampaknya ia terbujuk dan manggut-manggut. Tak sedikit pun rasa curiga tampak di wajahnya. Perbuatan tak senonohku yang tercium warga musnah sudah setelah Pak RT membuktikannya. Malah ia pun jadi ikut prihatin, serta turut mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Terutama pihak rumah sakit jangan sampai menekan biaya yang tinggi, katanya.

Waduh…itu hanya andai-andai alias dalam kembara cinta.

Saat kerinduan tak terlampiaskan, merana merangkai kata dalam kasih yang mengawang.

Kecurigaan warga, kehadiran Pak RT, operasi tumor ganas mertua dan lainnya hanyalah fiktif dalam imajinasi liar.

Sempat aku terhenyak saat kamu bilang tak terpikirkan untuk pulang. Buat apa tinggal di

Oleh : Otang K.Baddy kampung, rasanya tak sudi mandi keringat di ladang atau berlumpur di tengah sawah. Keringat atau lumpur bagimu bak sesuatu yang menjijikan. Bau, katamu. Namun aku membayangkan, bau apa pun keringat atau dakimu dampak lumpur, tak akan mendengus jika kamu suruh aku membersihkan atau menyekanya.

Dunia memang berputar. Perumpamaan hidup yang terus berubah. Gaji suamimu yang memadai sebagai pengawas merangkap teknisi di perusahaan pakan unggas. Keberuntungan yang sempat kamu banggakan, seketika terputus saat gejolak moneter mewarnai negeri kita. Setelah kena PHK dan sedikit pesangon – kala itu, rumah tanggamu clengak-clinguk. Hingga timbul keputusan untuk pulang kampung bersama suamimu yang orang Jatim.

Untung Kang Mas itu tak merasa gengsi kendati harus hidup bertani. Mengurus sawah atau berladang di tanah pemberian orang tuamu.

Hari-hari Kang Mas tak terpisahkan dengan cangkul, golok dan kelewang. Berpeluh di ladang, berlumpur di sawah.

Menebas pepohonan lamtoro, membabat rumput ilalang untuk membuka lahan garapan.

Membakar belukar kering di lereng bukit, luapan asap dan jilatan si jago merah meraja seharian di tengah garang matahari. Tebaran arang dan debu berhumus itu segera ditanami biji padi dan jagung, selebihnya sayuran sebangsa terong, leunca, dan kacang-kacangan.

Dan sampailah kamu memerankan parang-parang itu. Jika sawah sudah dicocok tanam, demi

pertumbuhan benih itu haruslah bebas dari rerumputan. Di sela batang padi yang basah, jika tak punya garok harus dirambet dengan cakaran tangan. Sedang di empat sisi pematang, rumput yang jemros itu harus dibabat dengan parang. Begitu pun di ladang, tanah huma di lereng bukit yang kadang panas, parangparangmu harus beraksi.

Aku tak tahu pasti, apakah kamu merasa ikhlas seperti suamimu untuk berparang atau berlumpur. Namun saat pertama, kedip mata dan engahan nafasmu tak mampu menyembunyikan keluh. Namun bukanlah suatu kepuasan atas kejatuhanmu seakan ke titik nadir jika dada ini bersorak. Bukan. Sekali lagi bukan soal itu. Namun kelainan itu adalah debar, atau lebay karena aku tak akan sulit jika mau bersua denganmu.

Hari-harimu, hari-hariku juga. Hari-hari kita yang sama.

Berpeluh, berlumpur. Di tengah sawah, di tengah ladang, juga saat-saat menyabit rumput ilalang. Hidup bertani, pelihara sapi, kendati kadang rerumputan mengering saat kemarau menyerang.

Kita sama-sama riang meski dalam suasana kantong kering.

Karena kebersamaan tanpa batas, saat senggang melenggang di luar batas kekeluargaan, orangorang sering menganggapmu sebagai istriku. Namun aku tak mendengar jika Kang Mas-mu adalah tulen suami istriku. Mungkin Kang Masmu terlalu suntuk bekerja di ladang, sehingga dadanya tak punya debar tatkala jumpa dengan istriku. Hatinya yang shaleh telah tertanam prinsip; bahwa semua wanita itu sama. Apalagi jika wanita yang masih saudara kembar, buat apa

jika harus berlaku binatang?

Raut wajah, keringat dan dakinya, benar-benar sama. Kulit muka yang sedikit putih tersebabkan sebelumnya jarang kepanasan. Selebihnya seperti kentut.

Seperti istriku. Sama-sama baunya. Kesemua itu mungkin karena aku telah sering menyeka peluh dan menyentuh dakinya.

Saat hari-hari senggang, dan malam-malam yang lengang.

Saat mimpi kasih itu tak cuma mengawang dengan rangkaian kata-kata. *** Tanpa terasa kebersamaan setelah kepulanganmu dari kota hujan sudah mencapai 15 taun.

Mungkin dari watak kembar yang konon tak ingin dibedakan, kita sama-sama telah mempunyai anak tiga. Bedanya anakmu yang sulung perempuan, duanya lagi laki-laki. Sedang aku sebaliknya, sulung laki-laki, dua selanjutnya perempuan.

Seiring waktu dan kemajuan zaman, anak-anak itu tumbuh berkembang. Si sulung yang mulai kuliah, setelah sebelumnya dibelikan laptop kemudian dengan beraninya minta diberi motor. Sedang kedua adiknya yang masingmasing di SMA dan SMP, cukup berpuas diri dengan dipenuhinya jatah pulsa yang rutin.

Karena masalahnya selalu sama, kami pun kerap berembuk.

Terutama untuk memenuhi pengadaan sepeda motor itu. Bagi kami permintaan anak yang serentak itu bak suatu langkah di malam yang gelap. Segala solusi kerap berujung buntu di tebing yang terjal. Setelah beberapa kali rembukan yang alot, akhirnya

kami memutuskan untuk melelang sapi peliharaan. Dan motor keluaran terakhir pun dibeli secara tunai.

Entahlah, kendati dada ini tak punya debar namun kebersamaanku dengannya masih tetap terpelihara. Cuma iramanya kini berbeda, tak ada lagi getar purba seperti tingkahnya binatang. Kebersamaan selanjutnya bersifat sebagai manusia yang beradab. Istriku, juga kang Mas –suaminya, kami menyatukan diri bersama membentuk kerukunan yang nyata sebagai kekeluargaan. Saling topang dan bersatu padu demi mencapai masa depan yang gemilang.

Seperti konsep sebelumnya, hati ini tak akan gentar jika ada yang usil alasan buah dari getar purba.

Seperti adanya bisik-bisik yang menyebut kedua anakmu mirip sekali dengan wajahku. Sama sekali tak riskan, apalagi harus gugup. Cukup saja kutanggapi dengan santai dan penuh kelakar.

“Wah, itu sesuatu yang alamiah dan wajar. Mirip wajahku kan masih wajah manusia, yang patut dicemaskan bagaimana jika wajah kedua anak itu mirip binatang.”

Kemudian tawaku tergelak, seolah menertawakan tingkahku Menyusul pada kesempatan lain tiba-tiba dada ini terasa menyempit. Juga kendati telinga telah kututup rapat, namun tak mampu membuang suara berisik. Kedua anak perempuanku, katanya mirip sekali dengan wajah Kang Mas. Wajah suami kasihku, seorang yang menyukai parang. (*) (Pangandaran, November 2012).

**Otang K.Baddy, seorang petani, menulis cerpen dan puisi. Namun, kendati karya saya (cerpen & puisi) telah tampil di beberapa media tak ada yang dibukukan alias masih tercecer. Lahir dan tinggal di Ciamis Selatan, tepatnya di daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pangandaran.

Puisi Kiki Sulistyo Dekat Pembakaran

Malam di Dusun

Mukim di Dusun

Asap di Sawah

anjing-anjing yang riang

gugusan rasi bintang terang di langit lapang

beri aku jalan lapang

asap di sawah, lenyap ke entah

berkerumun dekat pembakaran

dingin yang mampir ke tiap beranda

untuk segera sampai ke rumahmu

langit merendah bagi pagi dan padi

ketika angin kering terbaring

membawa juga harum kopi, lembut tepung ubi

bau sunyi yang padat

burung pematuk terkantuk di batang melur

di sisa-sisa jerami

dan hangat percakapan para penangkap ikan

bergesekan di udara, bagai sayap

ekor sungai lambat mengalirkan mimpi-mimpi

sepasang burung kasmaran jalan setapak ke dusun seberang

unggas istirah di batang jambu air

tubir cakrawala, mata-mata tuan tanah

kembang sepatu memerah darah

ruh-ruh memintas angkasa, kembali lahir

aku hendak bertahan

tikus sembunyi di liang antara pematang

telaga kecil, airnya berdering di batu

entah di bagian dunia yang mana

untuk menyelami kedalaman matamu

lari dari terang matahari dan bunyi

menimbulkan bunyi merdu

dalam diam bumi terberkati sekali lagi

angkasa tak sebiru itu

derik ular yang bergetar di udara panas

bahkan laut dalam mimpi kanak-kanak berlarian

tapi di dusun ini, sunyi telah paripurna

datang dari kejauhan

apabila pelepah kelapa gugur tanpa suara

akan tiba waktunya, datang para penimbang

menyeberangi pagi yang putih

mulut telaga terbuka bagai pintu rumah

aku ingin menjadikanmu

seakan mengerti, sawah-sawah bakal tinggal sejarah

dengan hati penuh buih

ikan-ikan menghisap halimun yang merendah

pengantin bagi kesedihanku

dan capung jarum menjauh dari rimbun rumpun

lalu langit membawa awan

dan seluruh mimpi penduduk

jadi pakaian kebesaran

truk-truk pengangkut, debu panas mengabut

bergegaslah karung-karung diangkut

mengapung bagai biduk

dan biarkan cahaya bulan

buruh tani berjalan dengan karung di punggungnya

membersihkan tiap helai usia kita

kembang sepatu mekar, menaungi tanah

surut tak kembali lagi

gabah musim ini lebih ringkih dan pucat

cincin tali padi, tiara daun kelapa

mesin penggilingan berat dan lambat menghaluskan setiap serat dan butir keringat

2013

asap di sawah , lenyap ke entah 2013

2013

2013

Saat Mandi di Telaga Dusun, Sehabis Panen dan geletar hidup menguncup ke tengah pembakaran jerami sisa padi di bawah naungan langit bulan Juli burung bangau terbang rendah mengiris bilah matahari anak-anak berangkat sekolah dengan kaki telanjang menggerai bayang-bayang masa depan lalu apa yang diangankan setelah dusun sunyi pintu lumbung menganga seperti masa lalu terbuka menanti ruh dewi padi melayang tak tahu kemana arah pulang 2013

saat mandi di telaga ada mata ikan menyerap cahaya serbuk matahari terapung bagai umpan di ujung joran tangan-tangan air berebut memberkati tubuhku bagai basuh ibu yang dulu selalu berkisah tentang cerlang telaga tiba-tiba angin membawa bau padi yang diangkut buruh ke penggilingan juga bau pembakaran jerami kering sebelum gabah disimpan di gudang

Agonia suatu ketika aku akan memelukmu di bawah kelambu gerimis memintamu menyeka tangis dari mataku nanti, pada suatu mimpi pagi saat aku berpakaian pengantin dengan leher terjerat tali dan jari mendingin

aku beranjak dari telaga membiarkan udara berkerumun di rambutku ikan-ikan masuk ke lubuk dalam membuat doa dari telur yang gagal diperam

suatu ketika kau akan membaca empat baris epitaf di nisan tanpa nama seperti membaca doa sebelum tidur sebelum mimpi datang menabuh tambur

2013

(2005-2013)

Kiki Sulistyo, lahir di Kota Ampenan, Lombok, 16 Januari 1978. Menulis puisi, cerita dan kolom sosialbudaya. Kini bermukim di sebuah dusun kecil di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

SBY Minta Warga Merapi Mau Direlokasi Yogyakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga yang masih tinggal di daerah berbahaya Gunung Merapi agar mau bergabung di Relokasi Hunian Tetap yang telah disediakan pemerintah.

Dalam acara peninjauan relokasi Hunian Tetap pasca erupsi Gunung Merapi Huntap Pagerjurang, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Jumat Kepala Negara secara khusus meminta jajaran pemerintah untuk terus mengimbau warga.

“Teruslah diajak bicara baik-baik agar pada saatnya nanti tidak ada lagi saudara kita yang tinggal di tempat berbahaya,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peninjauan dan dialog dengan warga itu adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Sri Purnomo, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto dan Kepala BNPB Syamsul Ma‘arif.

Sementara itu kepada warga Huntap Pagerjurang, Presiden berpesan agar warga selalu mencermati dan mempelajari kondisi alam di lingkungannya sebagai bagian dari tanggap bencana.

“Sebab kalau kita tidak belajar berarti kita tidak memahami... padahal Tuhan YME mengajarkan agar kita mengenal betul alam (tempat tinggal),” kata Presiden.

Menurut Presiden, relokasi warga dari tempat tinggal semula mereka di lereng Gunung Merapi yang terdampak bencana merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan warga negaranya tinggal di tempat berbahaya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa Indonesia memang terletak di daerah yang rentan sejumlah bencana alam namun negeri ini juga dianugerahi oleh tanah yang subur dan kekayaan sumber daya alam.

Bencana erupsi Merapi yang terjadi 26 Oktober 2010 telah mengakibatkan 2.682 unit rumah di kawasan Yogyakarta hilang, rusak berat dan tidak layak huni sedangkan di Jawa Tengah 175 unit rumah rusak berat.

Hunian tetap (huntap) di wilayah barat Sungai Gendol dibangun sebanyak 1.737 unit di sembilan lokasi yaitu Karangkendal, Pagerjurang, Plosokerep, Dongkelsari Kuwang, Randusari, Batur, Gondang 2 dan Gondang 3.

Kebutuhan air minum untuk kawasan Huntap memanfaatkan aliran Sungai Kuning di Desa Umbulharjo, Cangkringan.

Kawasan Huntap dilengkapi dengan aktivitas pertanian, perkebunan dan strategi eko-restorasi. (ant/bali post)

Sutarman Bisa Diajak Kerjasama Jakarta (Suara NTB) – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan selamat kepada Komisaris Jenderal Polisi Sutarman yang lolos dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR sebagai Kapolri, bahkan Sutarman dinilai bisa bekerja sama dengan TNI. “Pertama saya ucapkan selamat. Saya yakin, Sutarman dapat bekerja sama dengan TNI dan itu pasti,” kata Panglima TNI usai penandatanganan Perangko seri Perdamaian Dunia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

“Secara personal saya mempunyai hubungan yang cukup erat dengan beliau dan itu akan memberikan kontribusi pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.

Rapat pleno Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Sutarman untuk menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo. (ant/bali post)

Moeldoko

Foke Janji Teruskan Hubungan Baik Indonesia-Jerman Jakarta (Suara NTB) – Calon Duta Besar Indonesia untuk Jerman Fauzi Bowo berjanji akan meneruskan hubungan baik antara Indonesia dan Jerman.

“Hubungan baik Indonesia-Jerman sudah dibina sejak lama, bahkan sejak jaman Nommensen (penginjil asal Jerman yang menyebarkan misi di Sumatera Utara pada akhir abad 19-an),” katanya saat ditemui dalam pembukaan Festival Indonesia Jerman “JERIN” di Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia akan melanjutkan hubungan baik tersebut begitu menjabat menjadi duta besar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan segera menjadi duta besar Indonesia untuk Jerman setelah lolos seleksi calon duta besar yang dilakukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Fauzi Bowo merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Pemerintah.

“Saya satu-satunya calon yang diusulkan Pemerintah, sekarang tinggal menunggu agreement dari Pemerintah Jerman,” kata Fauzi Bowo. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERANGKO - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kanan) bersama Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Syukri Batubara (kanan), Direktur SDM dan Umum PT Pos Indonesia (Persero) Entis Sutisna (kedua kiri) dan Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul (kiri) memegang Perangko dan Sampul Hari Pertama seri Kontingen Garuda di sela-sela acara Pasar Murah peringatan HUT TNI ke-68 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (18/10). Peluncuran perangko seri Kontingen Garuda ini sebagai wujud penghargaan kepada prajurit TNI yang bertugas di berbagai belahan dunia dalam misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

TNI Luncurkan Perangko Seri Kontingen Garuda Jakarta (Suara NTB) – Mabes TNI meluncurkan perangko seri Kontingen Garuda dalam visi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PBB) sebagai simbol penghormatan dan kebanggaan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di berbagai negara.

Peluncuran perangko seri Kontingen Garuda itu ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang

disaksikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informasi (Dirjen PPI) Kemenkominfo Sukri Batubara, Direktur SDM dan Umum PT Pos Indonesia Entis Sutisna serta Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul di lapangan parkir GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dengan pe-

luncuran perangko ini masyarakat akan mengetahui peran serta TNI dalam misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

Moeldoko mengutip penyataan Proklamator Presiden Soekarno yakni jangan sekalikali meninggalkan sejarah alias jas merah.

“Jangan sekali-kali meninggalkan jas merah, jangan lupakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita bisa dikenal dulu

Ramadhan Pohan Yakin Andi Tidak Bersalah Jakarta (Suara NTB) – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan yakin mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng akan terbukti tidak bersalah di pengadilan, terkait kasus dugaan korupsi proyek komplek olahraga Hambalang.

“Saya optimistis, sekaligus berdoa, Andi akan meyakinkan pengadilan bahwa dirinya memang tidak bersalah,” kata Ramadhan melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Ramadhan mengatakan dirinya merasa yakin mengenai integritas dan kredibilitas Andi sebagai seorang pejabat negara, apalagi melihat sikap Andi yang sejak awal pengusutan kasus ini sangat kooperatif dengan KPK. “Biar hukum dan pengadilan yang tentukan semua, yang salah katakan salah, yang be-

nar katakan benar,” katanya.

Ramadhan mengatakan pihaknya juga akan menghormati segala proses hukum untuk Andi, begitu juga dengan implementasi penegakan hukum harus tidak tebang pilih.

Sementara, Andi Alfian Mallarangeng setelah dinyatakan akan ditahan KPK, menerima penahanan dirinya oleh KPK dengan harapan pengusutan kasus tersebut dapat segera dituntaskan.

“Saya hari ini mulai penahanan oleh KPK, sesuai ketentuan KPK saya menerima untuk mempercepat penyelesai-

kan kasus ini, saya berharap agar segera ada peradilan yang adil, kebenaran terungkap, yang benar dikatakan benar yang salah ya salah,” kata Andi setelah diperiksa selama sekitar enam jam di gedung KPK Jakarta Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Andi akan ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama. Lembaga anti-korupsi tersebut sudah memeriksa Andi sebagai tersangka sebanyak dua kali yaitu pada Juli dan pekan lalu sebelum menahan Andi. (ant/bali post)

karena ada perangko. Itu juga menjadi sejarah kita,” kata Moeldoko.

Perangko seri Kontingen Garuda ini diluncurkan berkat kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Kemenkominfo.

Peluncuran prangko ini merupakan yang kedua kalinya setelah peluncuran seri perjuangan Trikora tahun 2010.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa pada hari ini, TNI akan

melakukan upaya restorasi kebangsaan dan nasionalisme melalui penggalakan kembali penggunaan benda pos yang bernama perangko, yang memiliki dua dimensi fungsi selain tanda pelunasan porto, juga merupakan wahana untuk menyampaikan pesan mengenai berbagai kepentingan masyarakat, pesan-pesan kebangsaan dan perluasan wawasan ke-Indonesiaan. (ant/bali post)

BIG Bakukan Nama 13.466 Pulau Jakarta (Suara NTB) – Badan Informasi Geospasial (BIG) membakukan seluruh nama pulau di Indonesia yang jumlahnya 13.466 pulau beserta koordinatnya dan total panjang garis pantai yang mencapai 99.093 km.

“Setiap pulau di Nusantara kini tercatat by name dan by address, memiliki nama dan tercatat koordinatnya.

Ini juga kami laporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Kepala BIG Dr Asep Karsidi pada Peluncuran Referensi Tunggal Informasi Geospasial Indonesia di Jakarta, Kamis.

Angka 13.466 pulau, diakui Asep, berbeda dengan data lama yang menyebut jumlahnya mencapai 16-17 ribu pulau, karena penghitungan yang baru sudah didasarkan kriteria yang digunakan PBB seperti eksistensinya di kala pasang tertinggi.

Data kewilayahan baru ini, lanjut dia, bisa menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan batas wilayah administratif dan penetapan kebijakan berbasis spasial lainnya, seperti dalam hal lingkungan pesisir, keperlu-

an pelayaran, hingga pengelolaan kebencanaan.

BIG juga meluncurkan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013 berupa sistem koordinat nasional, yang dengan demikian pengukuran wilayah dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu, sehingga perbedaan pengukuran antara satu instansi dengan instansi lainnya seperti di masa lalu bisa dihindari.

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000 terbaru yang juga diluncurkan BIG, ujar Asep, harus menjadi dasar setiap pembuatan peta tematik seperti peta sumber daya alam, peta transportasi, peta daerah aliran sungai, peta tata ruang dan lain-lain sesuai UU no 4/ 2011 tentang Informasi Geospasial.

“Peta skala 1:250.000 yang terbaru ini memiliki akurasi hingga 50 meter untuk posisi horizontal dan 25 meter untuk posisi vertikal. Instansi lain tinggal mengacu saja, tak perlu membuat sendiri-sendiri, gratis tinggal mengambil dari Ina-geoportal,” katanya. (ant/bali post)

Polisi Bongkar Penyekapan PRT di Bintaro Tangerang (Suara NTB) – Polisi di Kepolisian Sektor Pondok Aren, Banten, membongkar penyekapanbanyakcalonpembantu rumah tangga dan pengasuh bayi, di Jalan Kucica JF 18 Bintaro, Kota Tangerang Selatan.

Informasi diperoleh, para

calon PRT itu “ditempatkan” di dalam satu ruangan yang, bagian dari “kantor” perusahaan penyalur pembantu yakni, PT Citra Kartini Mandiri.

Penyekapan itu diduga sudah berlangsung sejak lama tanpa ada kejelasan penyalu-

ran mereka dari pemilik perusahaan penyalur.

“Saya sudah dua bulan di rumah ini tetapi tidak pernah ada kejelasan dipekerjakan.

Cuma janji saja untuk disalurkan,” kata Siti Rohmah, warga Cianjur. Dia salah satu

dari ratusan calon PRT itu.

Usai dikeluarkan dari dalam rumah, para calon PRT itu dimasukkan ke dalam bus yang telah disiapkan polisi untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Tangerang.

Kepala Kepolisian Sektor

Pondok Aren, Komisaris Polisi Hafiz Herlambang, menuturkan, kasus penyekapan para calon PRT itu terbongkarnya atas informasi warga.

“Banyak dari mereka masih di bawah umur,” katanya. (ant/bali post)

Perppu MK Dinilai Kehilangan Makna dan Urgensi Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pengganti UU (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi bagi mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, Perppu yang ditandatangi Presiden SBY itu telah kehilangan makna dan urgensi. Perppu tentang MK ini, terlalu lama baru diterbitkan oleh Presiden terhitung sejak ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar tanggal 2 Oktober yang lalu.

Tenggang waktu lebih dua minggu itu menyebabkan unsur kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu menjadi hilang. Sebab dalam waktu lebih dua minggu itu telah terjadi “self recovery” di tubuh MK sendiri.

Self recovery itu terjadi karena intensifnya KPK, BNN, PPATK dan Majelis Kehormatan menangani kasus Akil. Sementara 8 hakim MK, dipimpin wakil ketuanya, juga beru-

paya sungguh-sungguh memulihkan kepercayaan rakyat melalui kinerja mereka.

“Saya termasuk orang yang setuju Presiden menerbitkan Perppu, segera sehari atau dua hari setelah KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar. Pada saat Ketua MK ditangkap KPK, adalah saat krisis kepercayaan dan keraguan yang luar biasa terhadap MK. Dalam situasi seperti itu ada unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu guna memulihkan kepercayaan,” kata Yusril sebagaimana yang diterima ANTARA News melalui pesan BBM di Jakarta, Jumat.

Berbagai putusan MK dalam dua minggu terakhir, tanpa Akil, membuat kepercayaan rakyat berangsur pulih. Adanya self recovery MK itu menyebabkan Perppu yang diterbitkan Presiden malam ini kehilangan makna dan urgensinya.

“Sebagai mantan Menkumham dan Mensesneg

(ant/bali post)

Yusril Ihza Mahendra

yang dulu sering menangani Perpu, saya heran mengapa begitu lambat Presiden menerbitkan Perppu ini. Padahal, Perppu tentang MK ini tergolong sederhana jika dibanding dengan Perppu Terorisme pasca Bom Bali tahun 2002 yang cukup rumit isinya,” imbuhnya.

Krisis kepercayaan terhadap MK pasca tertangkapnya Ketua MK disebabkan oleh

karena tidak ada pengawasan terhadap hakim-hakimnya.

“Karena itu, jika saat itu Presiden menerbitkan Perppu untuk mengawasi hakim MK, kepercayaan akan segera pulih.

Pencari keadilan tidak raguragu lagi,” kata Yusril.

Dia menambahkan, karena hal yang mendesak hanya mengenai pengawasan, maka disarankan agar Perppu itu isinya hanya itu saja, tidak mencakup yang lain. “Kalau mengenai syarat menjadi hakim MK dan pola rekrutmen hakim MK, tidak perlu dituangkan dalam Perppu. Presiden dapat mengajukan RUU saja ke DPR RI,” kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Sewaktu dirinya bersama mantan Wakil Sekretaris Kabinet, Erman Rajagukguk, tidak lah terlalu lama membuat sebuah Perpu.

“Kita dulu bikin Perpu hanya hitungan jam, bukan hari.

Apalagi hitungan minggu, karena paham sifat kegentingannya,” kata Yusril.

Presiden SBY mengatakan

meminta masukan pakar hukum tatanegara dalam menyiapkan Perpu MK ini. “Saya memang berikan masukan terhadap perlunya Perpu diterbitkan segera setelah Akil ditangkap, karena ada sifat kegentingan yang memaksa. Masukan itu saya kirim via BBM ke Presiden SBY, ketika beliau di berada di Bali menjelang KTT APEC. Namun saya tidak ikut dalam pertemuan membahas penyusunan Perppu tentang MK tersebut, sampai Perppu itu diteken Presiden malam ini,” papar Yusril.

Karena Perpu sudah diterbitkan, maka “nasib” Perpu tersebut kini tergantung pada DPR RI, “Apakah akan mensahkannya menjadi UU atau menolaknya. Kalau DPR RI menolaknya, maka Perpu tersebut harus dicabut. Presiden harus ajukan RUU baru untuk merubah UU MK ke DPR RI untuk dibahas. Saya belum dapat memprediksi apakah DPR akan menerima atau menolak Perpu Perubahan UU MK ini,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”Shutdown” Besarkan Hati Musuh-musuh AS Washington Presiden AS Barack Obama mengingatkan bahwa disfungsi politik akibat penghentian sementara operasi pemerintah (shutdown) telah membesarkan hati musuh-musuh AS dan mencemaskan sekutu-sekutu AS.

(ant/bali post)

Untuk itu Obama berharap bisa menghindarkan krisis serupa pada bulan-bulan mendatang, setelah kesepakatan sementara dicapai Republik dan Demokrat.

“Ada banyak diskusi belakangan ini mengenai politik dari shutdown ini,” kata Obama kepada para pekerja

Gedung Putih yang kembali bekerja. “Mari kita tegaskan.

Tak ada yang menang di sini.”

Sang presiden menyeru para politisi untuk bersatu meloloskan anggaran jangka panjang dan mencampakkan kondisi bahaya yang telah menyianyiakan kepercayaan rakyat AS.

Obama berpidato kurang dari 11 jam setelah menandatangani legislasi yang mengakhiri penghentian operasi pemerintah yang sudah berlangsung 16 hari dan diperluasnya otoritas utang pemerintah.

RUU ini untuk sementara mengakhiri kebuntuan yang sempat mengancam ekonomi

AS ke status gagal bayar yang bersejarah.

Para investor menyambut gembira kesepakatan Demokrat - Republik yang mengakhiri shutdown dan drama utang ini, sehingga indeks S&P 500 pun melesat 0,067 persen ke posisi tertinggi 1.733.15 poin.

Obama mendesak Kongres, khususnya anggota DPR dari Republik, untuk meloloskan RUU pertanian dan reformasi sistem imigrasi Amerika.

“Mungkin tak ada yang leb-

ih membahayakan kredibilitas Amerika di dunia, ketimbang tontonan yang kita semua saksikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata Obama.

“Perkembangan terakhir itu telah membesarkan hati musuh-musuh kita, menyemangati para pesaing kita, dan memukul sekutu-sekutu kita yang mengandalkan kita untuk kepemimpinan yang mantap,” demikian Obama seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

KUIL YASUKUNI - Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso (kedua kanan), saat membungkukkan badan saat ia berkunjung ke Kuil Yasukuni di Tokyo, Minggu (21/4).

Cina Panggil Duta Besar Jepang soal Kunjungan Kuil Yasukuni Beijing Pemerintah Cina memanggil duta besar Jepang untuk Cina, guna memprotes kunjungan seorang menteri Jepang dan lebih dari 100 wakil rakyat Jepang ke Kuil Yasukuni.

Kuil Yasukuni adalah kuil khusus dibangun mengenang tentara Jepang tewas pada Perang Dunia II, yang dianggap negeri Matahari Terbit itu berjasa bagi negaranya. Keberadaan kuil ini sangat sensitif dalam hubungan luar negeri Jepang, terutama dengan Cina dan Korea Selatan.

“Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Zhenmin, telah memanggil duta besar Jepang untuk Cina, menyatakan keberatan dan kecaman keras,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chungying, kepada para wartawan.

“Kunjungan itu usaha mencolok untuk membersihkan catatan hitam agresi militer Jepang pada masa lalu dan tantangan kepada hasil Perang Dunia II serta tatanan internasional pasca perang,” kata Hua. “Cina tegas menentang hal itu,” kata dia menambahkan.

Di Tokyo, Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Yoshitaka Shindo, bersikeras dia mengunjungi Kuil Yasukuni sebagai individu (bukan sebagai pejabat negara).

Dia juga berpendapat tindakannya tidak akan menyebabkan persoalan diplomatik.

Sementara Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sehari sebelumnya secara simbolis melakukan ritual penghormatan di Kuil Yasukuni. Dia sendiri tidak hadir secara langsung untuk menghindari reaksi keras dari Cina dan beberapa negara Asia lainnya.

“Jepang hanya dapat membuka hubungan erat dengan para negara sahabat di Asia jika mereka mampu belajar dan mengakui sejarah agresinya pada masa lalu,” kata Hua. (ant/bali post)

MEKONG - Luapan air Sungai Mekong dan banjir bandang telah menewaskan sedikitnya 152 orang dalam bencana banjir di Kamboja.

(Suara NTB/ist)

Banjir Tewaskan 152 Orang di Kamboja Phnom Penh Luapan air Sungai Mekong dan banjir bandang telah menewaskan sedikitnya 152 orang dan membuat 418.770 keluarga jadi korban di 20 provinsi di Kamboja, kata beberapa pejabat pemantau bencana, Jumat.

Pon Narith, Sekretaris Jenderal Komite Nasional bagi Penanganan Bencana (NCDM), mengatakan banjir telah dua merendam negeri tersebut antara Agustus dan Oktober tahun ini.

Banjir pertama menewaskan 13 orang dan yang kedua merenggut 139 jiwa.

Selain itu, 27.500 keluarga telah dipaksa meninggalkan rumah mereka menuju tempat lebih tinggi, kata Narith dalam pertemuan penilaian dampak banjir. Ia menambahkan sebanyak 208.200 rumah, 1.390 sekolah dan 500 pagoda telah terendam air.

Sebanyak 300.500 hektare sawah juga telah terendam, dan 28.100 hektare tanaman padi rusak total, kata

pejabat tersebut sebagaimana dilaporkan Xinhua, Jumat siang. Jalan nasional sepanjang 241 kilometer dan lebih dari 3.100 kilometer jalan kerikil juga telah rusak.

Wakil Presiden NCDM Nhim Vanda mengatakan dalam pertemuan tersebut genangan air telah surut di sebagian besar daerah dan, sekarang, tiba waktunya untuk memikirkan perbaikan pasca-banjir.

“Banjir tahun ini sama parahnya

dengan pada 2011,” katanya. “Banjir diperkirakan membuat negeri ini menderita kerugian yang sama dengan pada 2011.”

Banjir pada 2011 menewaskan 250 orang dan menimbulkan kerugian sebesar 521 juta dolar AS, terutama akibat kerusakan jalan dan tanaman padi. Banjir biasa merendam Kamboja antara Agustus dan Oktober. Tahun lalu, sebanyak 14 orang tewas akibat banjir. (ant/bali post)

Arab Saudi Tolak Keanggotaan Dewan Keamanan PBB Dubai Arab Saudi menolak kursi keanggotaaan sementara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena menilai “standar ganda” yang diterapkan oleh badan tersebut membuat usaha untuk mengakhiri konflik dan perang menjadi kian sulit.

“Kerajaan menilai bahwa metode, mekanisme kerja, dan standar ganda yang diterapkan di Dewan Keamanan justru menghalangi badan tersebut menciptakan perdamaian dunia,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Kantor Berita SPA, Jumat.

Arab Saudi tidak bisa menerima keanggotaan di Dewan Keamanan jika reformasi belum diterapkan. Namun negara tersebut tidak memperinci reformasi

seperti apa yang diharapkan.

Sebelumnya, Dewan Keamanan terpecah menjadi dua kubu dalam penanganan perang saudara di Suriah. Negara-negara Barat mendesak diterapkannya sanksi yang lebih keras bagi Presiden Bashar al Assad sementara Rusia memveto beberapa resolusi yang diusulkan.

Arab Saudi sendiri merupakan pendukung utama kelompok gerilyawan dalam perang di Suriah. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China adalah anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto. Sementara 10 negara lainnya menjadi anggota tidak tetap dengan cara rotasi.

Sebelumnya, empat negara lain yang dipilih Majelis Umummenjadi anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB yang baru adalah Chad, Lithuania, Chile, dan Nigeria. Kelima negara tersebut akan menggantikan Azerbaijan, Guatemala, Moroko, Pakistan, dan Togo mulai 1 Januari 2014.

Arab Saudi, meskipun mempunyai kekuatan minyak dan pengaruh besar di negara-negara Islam, sebelumnya tidak pernah mampu mendapatkan tempat di badan PBB paling kuat yang mempunyai peran kunci menyelesaikan konflik dan menetapkan sanksi.

Kerajaan konservatif itu telah berulang kali menyatakan kekhawatiran mengenai ketiadaan aksi konkrit mengakhiri konflik di Suriah. Mereka juga pendukung utama gerakan gerilya melawan Presiden Suriah, Bashar al Assad.

Menurut beberapa diplomat

dan pengamat, Arab Saudi menginginkan peran lebih aktif di dunia internasional meskipun catatan

pelanggaran hak perempuan dan hak asasi manusianya dikritik banyak pihak. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RESOLUSI - Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mengangkat tangan mereka saat memberikan suara bulat menyetujui resolusi memusnahkan gudang senjata kimia Suriah saat sidang DK PBB Sidang Umum PBB ke 68 di New York, belum lama ini.

Gambar Kartun Xi Jinping Dipertanyakan Beijing Presiden Xi Jinping digambarkan sedang berlatih bela diri kungfu, sementara Barack Obama menaiki gunung uang “kekuasaan” dalam gambar kartun Cina, yang menimbulkan keraguan di dunia maya negara itu.

Video animasi berbahasa Cina, yang memakai gambar

politisi dengan tubuh kartun, disiarkan sejak Senin di Youku, laman video terkenal di Cina, yang melarang YouTube. Pada versi bahasa Inggrisnya, gambar tersebut sudah dilihat lebih dari 27 ribu kali.

Animasi itu menampilkan gambar gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dari para

tokoh di Cina, Amerika Serikat dan Inggris, tetapi dengan referensi dua tokoh terakhir adalah dari demokrasi multi-partai dengan persaingan pemilihan.

Pekerjaan keras untuk mencapai kepresidenan di Cina adalah memerlukan “pelatihan sebagai seorang jawara Kungfu”. “Selama masyarakat puas dan negara semakin maju serta berkembang, maka cara itu berhasil,” demikian narasinya.

Dalam video itu disebutkan, untuk menjadi presiden AS, diperlukan “keteguhan” melebihi kemenangan “American Idol” dan melibatkan urusan yang “rumit”, dengan calon harus menempatkan tim pemenangan, menyampaikan pidato serta menggalang dana.

“Tanpa kefasihan berbicara, stamina yang super, dan yang terpenting ada dukungan uang yang terus mengalir, tidak seorang pu mampu melewatinya,” tulis narator di atas gambar Obama dan pesaingnya Mitt Romney, duduk di atas gundukan uang kertas dolar.

Jalur untuk menjadi perdana menteri Inggris, dalam kartun itu

digambarkan meliputi pula harus menjadi salah satu petinggi partai politik dan juga menguasai suara terbanyak dari parlemen.

“Peluangnya lebih kecil dibanding keberhasilan Sosan Boyle memenangkan `British`s Got Talent”,” narasi atas gambar PM Inggris David Cameron bersama kontestan orang-orang berbakat.

Di Cina, ujar narator, “Anda juga harus mencapai posisi puncak pada partai dan di sini kita berbicara mengenai partai dengan jumlah anggota 85 juta orang.”

“Terdapat puluhan tahun masa ujian dan seleksi, dan calon bisa berasal dari profesi apa saja dari wartawan, akademisi dan pengusaha, dengan menggambarkan barisan penganti yang seluruhnya pria, masingmasing memegang sebuah buku kecil berwarna merah.

Gambar hidup berdurasi lima menit itu memperlihatkan jalan yang ditempuh Xi menuju kekuasaan dari tingkat kota, provinsi hingga ke Partai Komunis, suatu proses yang melewati 16 kali pin-

dah kerja di negara dengan jumlah penduduk berusia 40 tahun ke atas sebanyak 150 juta jiwa.

Kartun itu juga mamuat enap pemimpin lain Cina. Komentar yang masuk dari pembaca sebagian meragukan isi pesan tersebut. “Sistem di Cina tidaklah buruk, kecuali masalah-masalah yang lebih rinci seperti korupsi politik, pengelolaan dana masyarakat dan mengemukakan budaya etika.”

Video itu diunggah oleh seseorang atas nama “Fungxinglushang” yang artinya “jalan menuju peremajaan” atau secara langsung merujuk pada nama jalan di Beijing, tempat televisi pemerintah Cina Central berkantor.

“Apakah ini propaganda pemerintah?” tanya seseorang.

Komentar lain mengatakan “jika hanya berdasarkan gambar video ini, pemerintah yang sekarang harus banyak meningkatkan citra.” Fuxinglushang tidak menanggapi semua komentar termasuk permintaan untuk menghubungi AFP pada Jumat. (ant/bali post)