Snt19112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SELASA, 19 NOVEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 211 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Roadshow Jelang Turnamen Futsal Suara NTB Cup I

Gubernur NTB Beri Dukungan Penuh Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan event Turnamen Futsal Suara NTB Cup I, yang akan dibuka pada 1 Desember mendatang. Turnamen Futsal dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi NTB yang ke 55 ini direncanakan akan diikuti oleh sedikitnya 64 klub dari berbagai daerah di NTB. Gubernur, saat menerima jajaran Redaksi Harian Suara NTB dipimpin Penang-

gung Jawab, H.Agus Talino di ruang kerjanya, Senin (18/11) kemarin memberikan sambutan hangat atas rencana Suara NTB untuk menggelar turnamen futsal tersebut.

Apalagi, di usianya yang masih terbilang muda, Gubernur juga gemar melibatkan diri dalam sejumlah kegiatan olahraga.

Pun, ketika ditawari untuk terlibat dalam laga eksibisi untuk membuka turnamen tersebut, Gubernur langsung menyatakan kesiapannya.

Bersambung ke hal 5

MENDUKUNG - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi tengah berbincang santai dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino .

Gubernur mendukung kegiatan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I, yang akan digelar pada 1 Desember 2013 mendatang.

(Suara NTB/aan)

C.01.08.13

Gubernur Ingatkan Pimpinan SKPD

Jangan Buat Kesepakatan Aneh-aneh dengan DPRD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan staf dan pejabat lingkup Pemprov NTB untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran. Jika ada pejabat yang melakukan penyimpangan, pejabat bersangkutan harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tidak hanya itu, gubernur juga meminta pimpinan SKPD tetap mempedomani edaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan APBD 2014.

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TANDA TANGAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dan Sekda NTB H. Muhammad Nur menyaksikan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB H. L. Suparman, Senin (18/11).

Periksa Tiga Rekanan KEJAKSAAN rupanya tidak berhenti sampai penetapan tersangka MSN, mantan Bendahara KPU Kota Mataram. Dalam kasus penggunaan dana hibah Pemkot Mataram Rp 5,7 miliar, Bersambung ke hal 5

Pemkab Lobar Diminta Transparan

Aset di Mayura Diduga Hanya Dijual Rp 170 Juta Suluh Dumadi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Berapa nilai jual aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam bentuk tanah dan bangunan di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kota Mataram? Pertanyaan ini

hanya bisa terjawab berdasarkan dokumen lelang yang diajukan Pemkab Lobar ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan dokumen dimaksud, diduga aset dijual murah, senilai Rp 170 juta lebih. Hal

ini tentu saja menuai sorotan. Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mendesak Pemkab Lobar transparan terhadap nilai jual aset dimaksud.

Bersambung ke hal 5

Keluh Kesah Mereka yang Tinggal di Eks Aset Lobar

Cemas di Bawah Ancaman Pengusiran Mereka mayoritas miskin. Hidup dengan penghasilan pas pasan dari bekerja serabutan. Tinggal di atas aset milik pemerintah, sama saja dengan memendam masalah. Lambat laun menjadi persoalan, sama dengan yang dirasakan 33 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Cakranegara, Kota Mataram. Mereka harus siap-siap “terusir” dari areal itu.

ADZAN magrib 30 menit lagi berkumandang. Suasana di pemukiman bekas rumah singgah masyarakat miskin itu agak gelap. Maklum, lokasinya yang berada di tengah areal perkebunan, tidak memungkinkan sisa cahaya matahari bisa masuk. Lokasi yang sudah hampir padat dengan pemukiman. Rumah- rumah warga nyaris berhimpitan, berdiri dengan konstruksi seadanya.

Dari dasar sampai lantai berbahan semen, dinding gedek, atap ilalang. Di dalam rumah, perabot rumah tangga dan alat elektronik berjubel dengan tempat tidur. Sebagian lainnya membangun rumah permanen, namun dengan konstruksi yang biasa, setara rumah type 21.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

RESAH - Bangunan bekas rumah singgah masyarakat miskin di Lingkungan Pandan Salas Kelurahan Mayura yang sudah pindah tangan dari Pemkab Lobar ke swasta.

Warga pun resah di bawah ancaman pengusiran.

C.03.08.13

TO K O H

‘’Kita sekarang masuk siklus APBD 2014. Saya minta dipedomani edaran yang diterima dari TAPD. Jangan buat kesepakatan yang aneh-aneh dengan DPR (maksudnya DPRD). Itu tidak boleh. Saya minta untuk didata betul mana deviasi dari kita dan dari hasil DPR. Jadi kalau ada SKPD dengan deviasi tinggi dari apa yang sudah kita plot, saya akan memberikan sanksi pada pimpinan SKPD bersangkutan,’’ tegas Gubernur saat memberikan sambutan pada penandatanganan Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (18/11).

Gubernur melihat, jika terjadi deviasi tinggi mengindikasikan pimpinan SKPD tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada DPRD, sehingga persoalan pembahasan APBD menjadi panjang. ‘’Jadi itu tidak boleh

ada lagi seperti itu. Dan kita tidak mau repot hanya garagara seperti ini,’’ tambahnya.

Hadir pada acara ini Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, SH, MSi, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, dan seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Pada bagian lain, Gubernur mengakui, ada beberapa pimpinan SKPD yang berimprovisasi pada hal-hal yang tidak patut dilakukan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan, pimpinan SKPD bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya.

Pimpinan SKPD diminta harus tetap menggunakan anggaran dengan tetap berpedoman pada visi dan misi Pemprov NTB. Gubernur juga mengingatkan pada pimpinan SKPD menjelang 2 bulan terakhir, pelaksana anggaran agar memonitor realisasi fisik dan keuangan, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/yan)

BURUH TANI - Buruh tani yang sedang memanen padi di lahan pertanian di kawasan lingkar selatan, Mataram.

Para buruh tani ini kebanyakan berasal dari Lombok Tengah. Tapi mereka biasa mengambil upah sebagai buruh tani di lahan pertanian di Kota Mataram.

Belum Maksimal SEMAKIN menjamurnya kos–kosan di Kota Mataram, khususnya Cakranegara Timur berdampak pada pajak penghasilan daerah (PAD) Kota Mataram. Sayangnya, pajak pemondokan belum dikelola secara maksimal.

Lurah Cakra Timur, I Made Agus JW mengakui perkembangan ekonomi di Kota Mataram berkembang dengan pesat. Bukti konkret berkembanganya perekonomian tersebut, dengan berdirinya kos–kosan. Namun demikian, penerapan retribusi pemondokan dinilai belum efek(Suara NTB/dok) tif berjalan. “Setiap pemondoI Made Agus JW kan sebenarnya harus membayar pajak,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Suara NTB. Katanya, di Cakra Marga pernah ada penolakan. Dalam upaya mengatasi hal itu, sambungnya, pemerintah harus mengatur dalam Perda tentang berapa selayaknya pajak yang harus dikeluarkan oleh pemilik kos-kosan. Padahal lanjut Agus, pernah mengecek secara langsung, tetapi mengenai jumlah kamar yang wajib membayar pajak harus 10 kamar. Ia menambahkan terkadang yang menjadi kendala, pemilik pemondokan tidak mau mengakui fasilitas dan jumlah kamar yang ada.

Kadang pemilik rumah atau pemondokan menutupi jumlah pemondokannya. Ia menambahkan pengalaman yang terjadi, masyarakat hanya mengakui memiliki tiga kos, padahal kenyataannya lebih dari tiga. Artinya pengertian dan kesadaran masyarakat belum tumbuh. Menurut Agus, dengan adanya undang–undang atau perda, pemerintah bisa memiliki melakukan penyesuaian, baik dengan memperbaiki isi undang-undang tersebut, sesuai dengan penjelasan undang–undang terkait standarisasi pajak yang harus dikeluarkan.

Ia menyebutkan di Cakra Timur terdapat lebih dari 10 lokasi kos– kosan. Katanya Pemkot hanya meminta kesesuaian pajak yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi sejauh ini aturan pajak dalam perda masih sebatas sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mematok standarisasi untuk pajak atau retribusi pemondokan.

Terkait tentang pengawasan pemondokan tambah Agus, pihaknya berkoordinasi dengan kepala lingkungan, pecalang, RT dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Karena tidak menutup kemungkinan, di kos-kosan berbagai masalah bisa timbul. (cem)

Lahan Pertanian Menyempit

Buruh Tani Terancam Kehilangan Pekerjaan Seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur dan perkembangan bisnis properti khususnya di daerah perkotaan, hal itu akan berdampak pada semakin menyempitnya lahan-lahan produktif atau lahan pertanian. Hal ini tentu saja tidak hanya mengancam ketahanan pangan di suatu daerah, tapi juga akan berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan pertanian. Tidak hanya petani, tetapi juga para buruh tani yang mengambil upah dari lahan pertanian tersebut.

SALAH satu buruh tani yang ditemui di persawahan sekitar lingkar selatan kota Mataram, Mareah mengungkapkan kekha-

Banjir Kiriman ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara kecewa lantaran kalangan eksekutif tidak memberi jawaban atas pertanyaan Fraksi PDI-Perjuangan terkait wacana pembangunan embung di kawasan Sandubaya, Kota Mataram. Padahal, pembangunan embung ini sangat penting untuk mengendalikan kondisi Kota Mataram yang kerap terendam banjir. ‘’Kalau embung ini dibangun, bisa menampung air yang mengalir dari Lombok Barat (Lobar) ke Kota Mataram,’’ terang Gusti Winantara kepada (Suara NTB/yan) Suara NTB di DPRD Kota MatI Gusti Made Winantara aram, Senin (18/11) kemarin.

Topografi Kota Mataram yang berada pada dataran rendah membuat ibukota Provinsi NTB ini sering dirugikan saat tiba musim hujan.

Hujan yang mengguyur kabupaten tetangga Kota Mataram selalu berimbas ke daerah ini. Politisi PDI-Perjuangan ini mencontohkan di kawasan Cakranegara, meskipun hujan hanya sebentar selalu memberi dampak yang cukup signifikan terhadap Kota Mataram. ‘’Baru hujan sedikit sudah banjir,’’ cetusnya. Gusti Winantara meyakini, bahwa banjir yang sering nampak di Kota Mataram, merupakan akibat topografi Kota Mataram yang tidak menguntungkan.

Bahkan, Gusti Winantara menyebutkan, bahwa sebagian besar banjir-banjir yang terjadi di Mataram, bisa jadi banjir kiriman dari kabupaten tetangga. Menurut dia, sebetulnya kalau Pemkot Mataram merealisasikan rencana pembangunan embung tersebut, maka bisa menjadi solusi jangka panjang bagi Kota Mataram dalam menangani persoalan banjir.

Jika tidak segera diantisipasi, sambung Gusti Winantara, Kota Mataram berpotensi seperti Jakarta yang selalu menjadi langganan banjir. Untuk membangun embung dimaksud, dibutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk itu, Pemkot Mataram harus mulai memikirkan untuk pembebasan lahan pembangunan embung itu. (fit)

Absen Melaut

Nelayan Diharapkan Tak Bergantung pada Hasil Tangkapan Mataram (Suara NTB)Puluhan nelayan di Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram tak melaut karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, sementara hasil tangkapan tidak selalu banyak. Sehingga para nelayan lebih memilih memarkirkan perahunya di pinggir pantai. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Mazhuriadi mengharapkan kepada para nelayan agar tidak terlalu bergantung pada hasil tangkapan.

Agar para nelayan tidak terlalu bergantung pada hasil tangkapan, Mazhuriadi mengatakan pihaknya telah membuat program pemberdayaan dengan mengolah hasil perikanan di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela. “Kalau pada saat-saat tertentu nelayan tidak melaut karena cuaca dan lainnya, ada pekerjaan lain bisa dilakukan nelayan kita seperti produksi pengolahan ikan. Program seperti itu sudah kita lakukan,” terangnya ditemui di kantornya, Senin (18/11).

Selain itu pihaknya juga telah menginisiasi program percontohan pengembangan lobster yang dilaksanakan mulai tahun 2012 lalu di beberapa tempat. Sehingga diharapkan dengan berbagai program tersebut para nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan. “Kita tidak membiarkan mereka tidak sampai tidak bekerja kalaupun tidak melaut. Kita tidak diam dan sudah melaksanakan beberapa program seperti pengolahan dan percontohan-percontohan budidaya,” terangnya.

Mazhuriadi juga mengatakan pihaknya telah membentuk KelompokUsahaBersama(Kube).MelaluiprogramKubeinikhususnyaPemberdayaan Usaha Masyarakat (PUM) dikelompokkan menjadi dua yaitu untuk nelayan tangkap dan budidaya. Per kelompok yang terdiri dari 10 orang diberikan bantuan Rp 100 juta atau dihitung masingmasing satu orang Rp 10 juta. Namun kelompok nelayan yang diberikan bantuan tersebut belum merata, baru sekitar 10 kelompok. Saat ini tercatat nelayan di kota Mataram sebanyak 1.400 orang.

“Tidak bisa semua sekaligus diberikan bantuan. Kita berikan bantuan melalui program ini secara bertahap. Kita berjuang sekuat tenaga sehingga program-program pemberdayaan untuk nelayan tangkap dan budidaya dapat diberikan secara merata untuk seluruh nelayan di kota Mataram,” terangnya. (yan)

watirannya dengan semakin menyempitnya lahan pertanian.

Meskipun dia bukan warga kota Mataram, tapi ia dan beberapa

anggota keluarganya sering mengambil upah sebagai buruh tani di sekitar lahan pertanian di kota Mataram. Mareah bersama beberapa anggota keluarganya berasal dari Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.

Saat ini mereka sedang mengambil upah untuk memanen padi di kawasan lingkar selatan.

Mareah menceritakan, setiap kali musim panen, ia mengambil upah sebagai buruh tani di kota Mataram. Ia datang dari kampungnya dengan membawa bekal seperti beras, bumbu dapur, sayuran dan perlengkapan memasak karena ia dan buruh-buruh lain-

nya akan tinggal selama dua pekan di tengah sawah untuk memanen padi. Mereka membangun sebuah tenda dari terpal untuk berlindung dari panas dan hujan.

“Kita juga tidurnya disini, di tengah sawah,” cetusnya. Dalam satu kwintal hasil panen, mereka mendapat upah 10 kilogram gabah, dan dalam 1 ton mereka akan mendapatkan 1 kwintal gabah. Itu nanti akan dibagi bersama buruh lainnya. Hasilnya ada yang dijual dan juga disimpan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Mareah mengatakan buruh tani memang pekerjaannya seharihari. “Saya cuma jadi buruh saja.

Saya tidak punya sawah,” ujarnya. Jika nanti lahan-lahan pertanian berubah menjadi bangunan, ia mengatakan tidak bisa lagi mencari uang atau menjadi buruh di kota Mataram. “Kalau habis semua jadi bangunan, ndak ada kita kerjakan. Nanti kita cari kerja yang lain,” ujarnya. Namun masih terbesit harapan darinya agar lahan-lahan pertanian di kota ini masih tetap ada sehingga ia dan buruh tani lainnya masih bisa mencari uang jika musim panen tiba. “Kami ndak terlalu berharap banyak dari pemerintah.

Asalkan kami bisa tetap punya kerjaan,” harapnya. (yan)

Penurunan Angka Kemiskinan di Mataram Tidak Efektif Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram boleh saja bangga dengan data BPS (badan Pusat Statistik) Kota Mataram yang menyebut angka kemiskinan di Mataram mengalami penurunan sekitar 4,26 persen mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Namun, menurut kacamata Dewan, penurunan tersebut justru tidak efektif. Melihat pergerakan angka kemiskinan, penurunannya disebut sangat sedikit.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., mengatakan hal itu, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (18/11) kemarin. ‘’Kita apresiasi kalau angka kemiskinan menurun. Tetapi, dengan anggaran yang begitu besar, penurunan angka kemiskinan ini, tidak efektif,’’ tuturnya. Pihaknya,

lanjut politisi Hanura ini, tidak menafikan terjadinya penurunan angka kemiskinan tersebut.

Namun yang menjadi pertanyaan, kata Yeyen, apakah penurunan angka kemiskinan itu sebanding dengan anggaran penanggulangan kemiskinan yang telah didistribusikan ke sejumlah SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Dengan anggaran penanggulangan kemiskinan yang parkir di sejumlah SKPD, idealnya kemiskinan bisa menurun antara 23 persen per tahun secara kontinyu. ‘’Hampir semua setiap SKPD ada program yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Antara lain di Dikes, Dikpora dan Koperindag,’’ sebut Yeyen.

Pelayanan RSUD Mataram Dikeluhkan

Pasien Jampersal Diduga Dipungut Rp 4,5 Juta Mataram (Suara NTB) – Pelayanan RSUD Kota Mataram kembali dikeluhkan masyarakat, terutama pasien miskin yang tidak memiliki biaya berobat. Salah satunya, Hariawan warga Karang Sukun, Mataram.

Ia mengaku kecewa dengan pelayanan RSUD Kota Mataram. Pasalnya dalam pelayanan medis tidak mengenal masyarakat miskin.

Padahal di satu sisi, ia tidak memiliki biaya untuk persalinan istrinya.

Tetapi, pihak rumah sakit memintanya untuk membayar biaya operasi sebesar Rp 4,5 juta.

Lantas dengan alasan tidak punya uang, Hilimia Azaini istri Hariawan tidak dilayani.

“Sebelum istri saya mau dioperasi, saya dimintakan dulu 50 persen.

Kemudian saya sanggupi, tetapi kok malah harus bayar Rp 4,5 juta. Ada juga perawat bilang harus bayar dulu baru diurus,” ungkapnya Senin (18/11).

Awan menceritakan istrinya dirujuk dari Poskesdes Karang Sukun ke RSUD Kota Mataram, Jumat (15/11) lalu.

Ketika sampai di rumah sakit, beberapa perawat memeriksa kondisi istrinya, tetapi belum ada tanda–tanda untuk melahirkan. Ia mengaku tidak memiliki biaya untuk persalinan istrinya.

Dengan alasan tersebut, lantas pihak RSUD enggan untuk mengurusi pasien.

Padahal di sisi lain, istrinya harus membutuhkan pertolongan secara medis.

Melihat kondisi istrinya dalam kondisi kritis, spontan Awan mengamuk dan meminta tenaga medis menangani istrinya. “Saya ngamuk kemarin terus istri saya diurus, coba masak harus nunggu istri saya sekarat dulu baru diurus,” keluhnya.

Kata Awan, untuk membiayai istrinya yang hendak melahirkan tersebut, Ia harus meminjam uang kepada rekan– rekannya. Penghasilannya sebagai juru parkir di Pasar Karang Sukun, hanya Rp 35-40 ribu per hari. Ia mengaku ingin cepat membawa istrinya keluar dari rumah sakit, dengan satu catatan ia mencicil biaya operasi istrinya. Ia menyebutkan baru membayar Rp 500, dan akan melunasi sisanya hingga delapan bulan.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Maha Putra membantah kalau ada pasien yang ditelantarkan. Secara aturan ketika pasien datang, tim medis memeriksa dan mengontrol keadaan pasien. Wajar kalau pasien yang melahirkan harus menunggu pecah ketuban, tetapi suami pasien tidak sabar menunggu istrinya melahirkan normal. “Tidak benar itu

kalau kami telantarkan pasien,” ungkapnya.

Menurutnya, pasien tersebut termasuk pasien Jampersal.

Secara aturan pasien Jampersal memang tidak dibayarkan. Kalau sampai pasien lahir secara normal sambungnya, pasien tidak melahirkan di rumah sakit tetapi di puskesmas. Tetapi pasien meminta untuk dioperasi, sebenarnya pasien tidak boleh meminta dioperasi yang berhak meminta operasi adalah dokter spesialisnya. Oleh karena itu, pasien harus membayar biaya operasi.

“Harusnya kan melahirkan dengan normal tetapi pasien minta dioperasi, dokter mengoperasi dan pasien harus membayar,” terangnya. dr. Jack sapan akrabnya, menegaskan, setiap pelayanan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kalaupun keluarga pasien mengamuk, sebenarnya tidak diperbolehkan karena mengganggu pasien yang lain. Ia mengakui Hilmia Azaini sejauh ini telah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Pembayarannya pun, suami pasien baru membayar Rp. 500 ribu.

Katanya, RSUD selalu memberikan kebijakan kepada masyarakat yang kurang mampu. (cem)

Belum lagi program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat. Karenanya, ia menyarankan kepada Pemkot Mataram supaya melakukan evaluasi dengan membandingkan antara anggaran yang telah dikeluarkan dengan capaian penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal ini, Bappeda Kota Mataram diharapkan merilis hasil evaluasi penanggulangan kemiskinan. Rilis ini bisa menjadi referensi untuk perbaikan ke depan. Sebab, menurut Yeyen, keberadaan masyarakat miskin cenderung dinamis. Ia berharap, Pemkot Mataram tidak hanya

gembira dengan menurunnya data kemiskinan yang sudahada, tetapi harus mewaspadai golongan masyarakat hampir miskin yang dikhawatirkan menjadi miskin. ‘’Kalau penurunannya tidak bisa drastis, bisa bertahap,’’ cetusnya.

Apalagi, sejak lama, Pemkot Mataram memiliki program unggulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang disebut PER (Program Ekonomi Rakyat). Dengan adanya program ini, ujar Yeyen, seharusnya angka kemiskinan di Mataram terus mengecil sehingga bisa berada di bawah angka kemiskinan nasional.‘’Kita(matraam,red)masih di atas itu,’’ pungkasnya. (fit)

IDI NTB Tolak Kriminalisasi Dokter Mataram(SuaraNTB)– Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB menolak kriminalisasi dokter. Terlebih dengan kasus yang menjerat Dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG oleh Kejaksanan Tinggi Sulawesi Utara.

Penolakan tersebut disampaikan pada konferensi Pers di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Senin (18/11) kemarin.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum IDI NTB, dr. I Ketut Gerudug,MPH,SekretarisIDINTB dr. Rusdi, Ketua Perkumpulan Obsetetri dan Ginekolog Indonesia (POGI)NTB,dr.EdiPrastyo,dewan kehormatandanpenasihatIDINTB besertaKetuaIDIcabang.KetuaIDI NTB, dr. I Ketut Gerudug, MPH menyampaikan dokter dalam profesinyasenantiasamengedepankan kepentingan pasien dan berupaya memberikan yang terbaik dengan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan nilai – nilai etika.

Seringkalilanjutnya,dokterdihadapkanpadakeadaanketidakpastian dan kegawatdaruratan pasien yangsecaramedissangatkecilharapan untuk bisa tertolong. Katanya, secara etika dokter tetap memiliki kewajiban, untuk berupaya semaksimal mungkin dan sebaik-baiknyadandengankeahlianuntukmemberikanpertolongankepadapasien.

“Kami selalu berupaya memberikanyangterbaikdanmengerahkan segala kemampuan, demi kesela-

matan pasien,” ungkapnya.

Katanya, pengalaman di lapangan terkadang pertolongan dokter tersebut,tidakberhasilmenyelamatkan jiwa pasien. Kemudian dokter menuai tudingan bahwa dokter telah melakukan kesalahan. Sebenarnyasambungnya,sudutpandang danpemahamantersebuttidakdibenarkan,karenadokterdalammenunaikan tugasnya menolong pasien. Ia menambahkan seharusnya persoalan tersebut, harus diukur dengan upaya yang dilakukan dokter sesuaidenganstandaretikadanstandar profesi, “Upaya kami bukan diukurdarihasildarisebuahtindakan atau perawatan,” terangnya.

Ia menambahkan adanya tuntutan yang menimpa salah seorang dokter di Manado, katanya, dapat menimbulkan keresahan, keraguan dan ketidaktenangan di kalangan dokter dalam melaksanakan tugasnya. Karena adanya kekhawatiranakantuntutankriminalitas terhadap dokter. Diakhir konferensipers,IDINTBmembacakan pernyataan sikap, yakni sangat prihatin dan menyesalkan penuntutan, penangkapan dan penahanan terhadap Dr. Dewa Sasiary Prawani, kemudian menolak segala bentuk kriminalitas terhadap dokter, serta meminta kepadaseluruhdokterindonesiamengenakan pita hitam sebagai ungkapan rasa duka mendalam terhadap kejadian tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

JUMPA PERS - Ketua IDI NTB, dr. I Ketut Gerudug , MPH didampingi pengurus IDI setempat menggelar jumpa pers.

Mereka menolak kriminalisasi dokter.

Selasa, 19 November 2013

Mataram (Suara NTB) PT. Royal Lombok Property menjadi perusahaan putra daerah yang terus berkembang dan mengabdi untuk pembangunan di NTB. Persembahan terakhir di akhir tahun ini, adalah disiapkannya perumahan dengan proses administrasi yang mudah, serta tawaran murah di jalan utama Lingkar Selatan Mataram.

Hanya dengan setoran DP Rp 500 ribu, konsumen dipastikan sudah memiliki rumah dengan konsep modern dan berkualitas di pusat pemerintahan. Persembahan 409 unit perumahan, dengan tipe 45 hingga 100 ini, sebenarnya didasarkan pada kebiasaan pembebanan administasi

yang begitu banyak kepada konsumen, tentu hal itu memberatkan. Ditambah lagi dengan kewajiban persyaratan dengan uang muka yang besar.

“Royal Lombok Property kemudian menyediakan perumahan dengan pembebasan beban-beban tersebut. Hanya dengan Rp 500 ribu, konsumen sudah memiliki rumah sekaligus investasi terbaik di dunia,” demikian Direktur PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM dikantornya, Senin (18/11).

Dengan Rp 500 ribu ini, konsumen dipastikan sudah terbebas dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya instalasi PDAM, listrik, biaya proses KPR, beban pajak untuk

SUARA NTB

BPHTB dan Biaya Balik Nama, PPN, asuransi serta subsidi. Dengan DP yang sangat minim tersebut, konsumen pun sudah berhak memilih blok yang akan ditempati.

Kemudahan lainnya adalah, Rp 2.500.000, angsuran pertama dibayarkan mulai januari dan flat selama 10 bulan. Disediakannya subsidi angsuran langsung KPR bank selama 2 tahun (24 bulan) sebesar Rp 500 ribu/bulan. Selanjutnya angsuran ke 25 dan seterusnya disesuaikan dengan aturan perbankan. “Cicilan bulanan bisa mencapai 15 tahun, tergantung konsumen,” tambahnya.

Hanya saja, tawaran paling murah sebesar Rp 500 ribu ini

diberlakukan selama dua hari hingga tanggal 20 November, sehingga, diharapkan pada rentan waktu dua terakhir yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh calon konsumen.

Secara rinci, spesifikasi bangunan untuk unit perumahan di kompleks “Royal Mataram” ini di antaranya dengan pondasi dari batu kali, dinding dengan menggunakan bata merah yang diplester dan aci, kusen, daun pintu dan jendela dari kayu Kalimantan, rangka atap baja ringan, dengan atap genteng flat beton. Serta menggunakan plafond dari gypsum board.

Dikonsep dengan pengembangan kawasan yang hijau, perumahan di ‘’Royal Mat-

aram’’ ini menurut Izzat, didesain dengan fasilitas jalan utama hotmik dua arah selebar 14 meter, jalan pembagi masing-masing blok selebar 8 meter. Sehingga komplek ini benar-benar sebagai kawasan yang sangat nyaman, serta aman, karena dilengkapi juga dengan pengamanan selama 24 jam, serta bloking area sebagai pembatas masing-masing unit.

Dikelilingi dengan drainase yang memadai, dipastikan menjadi jaminan tidak terjadinya banjir. Apalagi pondasi perumahan dibuat setingkat 30 cm lebih tinggi dari badan jalan.

Persembahan perumahan “Royal Mataram” kepada konsumen, dengan mudah dan

Halaman 3

murah ini tidak saja menurutnya fokus pada kepentingan bisnis. Akan tetapi, sebagai hadiah kepada konsumen yang membutuhkan perumahan, bahkan investasi.

Sebab, kawasan ini merupakan pusat pergeseran perkantoran, perbelanjaan, bahkan pariwisata serta menjadi kawasan sentral menuju BIL dan sarana-sarana vital lainnya yang ada di daerah. Apalagi dihitung, dalam setiap tahunnya, akan berlaku peningkatan nilai keuntungan per tahunnya sebesar 20 persen hingga 25 persen dari unit setiap unit perumahan yang disiapkannya ini.

Persyaratan hanya dengan melampirkan foto copy KTP

suami istri, akta nikah, kartu keluarga, copy SK Capeg dan SK pangkat terakhir, KTA atau Karpeg, petikan gaji bulan terakhir, surat keterangan bekerja, copy NPWP, izin-izin perusahaan, copy rekening bank selama enam bulan terakhir, pas photo 3x4 cm dan copy rekening tabungan Batara BTN. Informasi selengkapnya, bisa dengan mendatangi langsung kantor pemasaran PT. Lombok Royal Property di Jl. W. R. Supratman No. 3 Mataram (83126). Persisnya bersebelahan langsung dengan kantor Walikota Mataram dan Pendopo Gubernur atau kontak person langsung 087864754777.(bul/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

Tersangka Korupsi Bantuan Bencana di Dompu Segera Ditahan

Mantan Kasat Pol PP Jadi Tersangka Kasus Pengadaan Senpi Dompu (Suara NTB) Mantan kepala satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Dompu, HS, S.Sos ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan senjata api (senpi) di Sat Pol PP Dompu tahun 2005. Penetapan tersangka dilakukan seiring ditingkatkan penanganan kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sepekan lalu.

Kajari Dompu, Hasan Kurnia HS, SH kepada Suara NTB di kantornya, Senin (18/11), membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan pistol peluru karet pada Sat Pol PP Dompu tahun 2005 telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Iya benar, sudah kita tingkatkan,” katanya seraya mempersilakan konfirmasi lengkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH yang dihubungi terpisah menambahkan, peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pistol peluru karet pada Sat Pol PP Dompu tahun 2005 ini dilakukan sejak sepekan lalu dan menetapkan mantan Kasat Pol PP Dompu, HS, S.Sos sebagai tersangka. “Untuk sementara, ia (HS) sebagai tersangka tunggal,” katanya.

PT Budiman Maju Megah selaku kontraktor pengadaan 1 pucuk pistol tersebut, diakui Joko, sejak dilakukan pengumpulan bahan data dan keterangan hingga penyelidikan tidak pernah memenuhi panggilan Kejaksaan. “Karena panggilan paksa itu hanya ada di penyidikan. Kalau tidak hadir lagi (dalam panggilan saat penyidikan), kemungkinan kita akan panggil paksa,” terangnya.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari hilangnya pistol yang disebut-sebut dititip di Dir Intelkam Polda NTB sejak pengadaan dengan alasan masih diuruskan izinya. Namun belakangan, pistol tersebut justru diambil kembali oleh orang yang disebut-sebut dari PT Bidiman Maju Megah.

Padahal uang sebesar Rp 45 juta untuk pengadaan pistol tersebut telah dicairkan pemerintah daerah (Pemda) Dompu sejak tahun 2005.

Belakangan diketahui, proses pencairan anggaran pengadaan pistol tersebut tidak melalui proses pemeriksaan barang dan jasa. Tapi sejak pengadaan, pistol tersebut langsung dititipkan di Polda NTB dan beberapa tahun kemudian ditarik kembali.

Kepala Sat Pol PP Dompu, Ismail, S.Sos, Senin (18/11) memenuhi panggilan penyidik Kejari Dompu bersama mantan Kasat Pol PP Dompu tahun 2005, HS, S.Sos. “Ya benar, tadi Kasat Pol PP tadi memenuhi panggilan,” jelas Joko Suryanto. (ula)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi bantuan korban bencana angin puting beliung tahun 2012 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 600 juta segera dilimpahkan ke pengadilan, awal Desember 2013 mendatang. Pemberkasan kasus ini hampir rampung.

Empat tersangka dari mantan Kepala BPBD dan pejabat BPBD Dompu juga segera ditahan.

(Suara NTB/use)

DILEMPAR – Kapolres Bima Kota, Benny Basir Warmansyah (kanan) mengamankan Syafrudin, seorang wartawan yang terkena lemparan saat aksi saling lempar antara aparat dengan mahasiswa pada aksi unjuk rasa di Bima, Senin (18/11).

Demo di Bima Berakhir Ricuh

Mahasiswa dan Aparat Bentrok

Kota Bima (Suara NTB) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadyah Bima terlibat bentrok dengan aparat gabungan Kepolisian dan Sat Pol PP. Akibat bentrok, seorang wartawan cetak mingguan, Syafrudin S.Hi yang tengah melaksanakan tugas peliputan bocor di bagian kepala.

Bentrok ini dipicu pelemparan oleh salah seorang oknum mahasiswa yang tersinggung setelah terjatuh saat aksi saling dorong terjadi.

Peristiwa ini terjadi ketika massa IMM yang dikoordinir ini hendak menutup aksi dan minta dipertemukan dengan Bupati Bima, H. H.Ferry Zulkarnain, ST. Hanya saja, saat para mahasiswa mencoba merangsek masuk untuk melakukan negosiasi, terjadi aksi saling dorong. Dalam aksi saling dorong ini, salah seorang mahasiswa pun terjatuh.

Tak terima terjatuh, oknum mahasiswa ini melemparkan batu ke barisan aparat yang berada di dalam pagar. Bongkahan batu bata ini kemudian mengenai Kapolsek Asakota Iptu Mulyono yang mencoba meredam anggota Dalmas Polres Bima Kota.

Rakor SPM di Sumbawa

Puluhan Indikator Belum Terpenuhi

Lemparan bongkahan batu bata yang mengenai Kapolsek ini mengundang reaksi dari aparat Dalmas. Aparat yang berada di dalam pun membalas dengan melempari kerumunan mahasiswa. Guna memecah konsentrasi massa, aparat juga sempat melepaskan beberapa kali tembakan gas air mata. Tak hanya tembakan peringatan, juga terdengar letusan senjata api yang diduga dilepaskan aparat.

Suasana pun semakin kisruh. Para mahasiswa pun mencoba melepaskan diri.

Namun saat mahasiswa menyelamatkan diri, aparat Dalmas serta aparat berpakaian preman melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan sambil melayangkan pukulan dan tendangan.

Mirisnya, tak hanya aparat yang melakukan pengejaran, sejumlah oknum PNS juga ikut mengejar dan melakukan penganiayaan.

Situasi kemudian mereda setelah 15 menit kemudian.

Sedikitnya delapan orang mahasiswa berhasil diamankan.

Hanya saja, dalam bentrok ini seorang Jurnalis, Syafruddin mengalami luka bocor di bagian dahi kiri. Syafrudin kemu-

dian dilarikan ke IGD RSUD Bima untuk mendapat perawatan. Atas lukanya ini, Syafrudin mendapat sedikitnya lima jahitan.

Kapolres Bima Kota AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, SH yang dikonfirmasi usai kejadian menuturkan bentrok ini bermula dari adanya perlawanan dari para mahasiswa sehingga terjadi aksi pelemparan. Namun aksi bentrok tersebut sudah kondusif. Dalam aksi ini sedikitnya delapan orang mahasiswa diamankan.

“Sementara untuk wartawan yang terkena lemparan kita visum dulu,” katanya. Hanya saja pihaknya belum memastikan apakah lemparan batu tersebut berasal dari anggota Kepolisian. Sebab, dari barisan Kepolisian juga terdapat anggota Sat Pol PP, PNS serta masyarakat.

Sebelumnya, mahasiswa IMM menggelar aksi menuntut pencabutan izin operasional Hotel Kalaki Beach yang tersangkut kasus tari erotis dan pesta minuman keras (miras) beberapa waktu lalu. Di samping itu, IMM juga meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus dimaksud. (use)

Sepuluh Desa akan Gelar Pilkades di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pe-

H. Yahya Adam

merintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, H. Yahya Adam, B.A, menegaskan, 10 desa siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada November hingga awal Desember tahun ini. Hal ini telah dimulai dengan Pilkades desa Berare kecamatan Moyo Utara, Senin (18/11).

“Hari ini (kemarin,red) Pilkades Berare. Kita masih menunggu hasilnya. Pokoknya dalam bulan ini hingga awal Desember, sisa Pilkades tahun ini dituntaskan,” tandas H. Yahya Adam.

Kemudian pada 25 November digelar Pilkades di desa Lekong Alas Barat, 26 November desa Maman kecamatan M o y o Hulu.

Selanjutnya, 27 November digelar Pilkades Padasuka, Jamu, Sukamaju dan Emang Lestari di kecamatan Lunyuk. Dan seterusnya hingga berakhir pada 7 Desember, Pilkades desa Rhee Loka kecamatan Rhee. “Sosialisasi pada desa-desa tersebut, termasuk di desa perbatasan, Tolo’oi kecamatan Tarano sudah kami lakukan,” terang Yahya.

Sementara pada 2014 mendatang, ada sekitar 17 desa yang menggelar Pilkades. Sementara bintek untuk perangkat desa dan BPD 157 desa se Kabupaten Sumbawa yang digelar dalam delapan angkatan telah rampung dilakukan.

Pembekalan diberikan menyangkut manajemen pembinaan perangkat desa, APBDes hingga Peraturan Desa (Perdes). (arn)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia HS, SH melalui Kasi Pidsus, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB di kantornya, Senin (18/11), mengaku akan segera melimpahkan kasus dugaan korupsi itu ke pengadilan untuk disidangkan.

Karena persidangan kasus dugaan korupsi dilangsungkan di pengadilan Tipikor Mataram, dikatakan Joko Suryanto, para tersangka yang masih bebas dipertimbangkan untuk ditahan. Ada kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri atau menghalang-halangi proses persidangan. “Kita belum memastikan (untuk ditahan), tapi ada pertimbangan ke itu (ditahan), karena persidangan ada di Mataram,” akunya.

Kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun

2012 yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu ini oleh Kejaksaan ditetapkan empat orang tersangka. Di antaranya mantan Plt Kepala BPBD Dompu, Ir Ef dan tiga koordinator lapangan yaitu Hd, S.Sos (koordinator Kempo), M, S.Sos (Koordinator Woja), dan Ah, S.Sos (koordinator Huu). Keempat tersangka ini dijadikan dua berkas perkara yaitu antara tersangka Ir Ef dan koordinator lapangan.

Hasil audit investigasi BPKP untuk menghitung kerugian negara ditemukan sekitar Rp 600 juta kerugian negara yang ditimbulkan. Kerugian negara ini jauh lebih besar ketimbang perkiraan Kejaksaan dalam penyelidikannya sebesar Rp 200 juta lebih dari Rp 800 juta lebih total bantuan pusat untuk 99 unit rumah warga yang rusak. (ula)

(Suara NTB/arn)

DIRTERTIBKAN - Kasi Trantib Satpol PP Sumbawa, Syafruddin menunjukkan sejumlah baliho yang berhasil ditertibkan di Sumbawa Besar, Senin (18/11).

Pol PP Sumbawa Kembali Tertibkan Baliho Caleg Sumbawa Besar (Suara NTB)Satuan Pol PP Sumbawa kembali menertibkan baliho para caleg yang bertebaran di sudut-sudut kota Sumbawa Besar, Senin (18/11). Kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan, sampai kota bersih dari baliho para caleg, terutama pada zona yang dilarang.

Sebagaimana disampaikan Kasi Trantib Sat Pol PP Sumbawa, Syafruddin, jalur yang disterilkan dari baliho Caleg, seperti jalan Diponegoro, Merdeka, Kartini, Hasanuddin, Garuda hingga jalan Cendrawasih yang merupakan zona larangan pemasangan atribut para caleg.

Namun, kegiatan tersebut belum tuntas dilakukan, mengingat keterbatasan fasilitas Pol PP. Hingga kesulitan menurunkan baliho yang tinggi dan masih terisa baliho-baliho besar. Tetapi ada satu baliho besar di depan bandara yang berhasil ditertibkan.

“Ada seorang anggota yang

berusaha naik untuk turunkan itu. Tapi dia ragu untuk yang selanjutnya. Sehingga ini akan kita koordinasikan dengan PLN, akan kita pinjam tangganya yang panjang,” ujarnya, seraya menyebutkan, ada sekitar 24 baliho ukuran besar dan sedang yang berhasil ditertibakn hari itu.

Sesuai perintah, pihaknya terus melakukan penertiban baliho caleg. Termasuk juga untuk penertiban PNS, pelajar, miras, KTP, dan lainnya.

“Ini kegiatan yang kita lakukan untuk satu minggu kedepan,” jelas Syaf.

Pihaknya berharap kepada para pemilik baliho agar memiliki kesadaran sendiri menurunkan balihonya. Hingga samasama terbantu. Untuk sementara ini diamankan, sambil menunggu pemilik mengambil sendiri di Markas Pol PP. “Kalau diambil, kita tegaskan, jangan memasang lagi di zona terlarang. Kalau tetap dipasang lagi, kita tidak akan kembalikan,” tandasnya. (arn)

Seorang Wanita Diduga Jadi Korban Perceraian Palsu Kota Bima (Suara NTB) Seorang wanita, Wiwik Dian Afandi diduga menjadi korban perceraian palsu oleh suaminya sendiri, M. Syafi’i, ST asal Kecamatan B o l o Kabu-

(Su ara NT B/u se)

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM tersebut terdiri dari 65 jenis pelayanan dasar dengan 174 indikator SPM. Dengan batas waktu pencapaian mulai tahun 2013 hingga 2025.

Pemerintah daerah berkewajiban menerapkan SPM yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya dan langkah strategis.

Demikian sambutan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam rapat koordinasi dan evaluasi tentang penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumbawa tahun 2013, di kantor Bupati, Senin (18/11). Dari hasil laporan teknis perkembangan kinerja penerapan dan pencapaian SPM tahun 2012 yang telah dilaksanakan, dari 174 indikator tersebut masih ada 81 indikator yang belum terpenuhi atau tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan maupun indikator yang belum dilaksanakan.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (4) dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah pusat melalui beberapa kementerian teknis telah menetapkan 15 (lima belas) peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. “Oleh karena itu perlu upaya bersama antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kualitas pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara dalam kondisi rata-rata minimal,” terangnya.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu pilar utama terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar dimaksud adalah keterpaduan dan kesinambungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut, telah menjadi agenda yang besar dan penting tidak saja bagi masyarakat internasional namun juga bagi masyarakat indonesia, termasuk di kabupaten Sumbawa. Makanya, untuk mewujudkan keberhasilan penerapan dan pencapaian target SPM yang telah ditetapkan tersebut perlu adanya koordinasi dan kolaborasi maupun kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga/instansi, lembaga mitra pemerintah daerah masyarakat maupun swasta agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sebagai salah satu prinsip good governance.

Indikator kualitas pelayanan publik yang baik ditandai pula dengan keberhasilan kinerja organisasi publik dalam menerapkan dan mencapai target SPM sebagai pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah yang dilaksanakan SKPD. Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan penerapan SPM di berbagai bidang yang merupakan pelayanan publik yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah secara keseluruhan. “Terakhir, kita berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, agar terciptanya pemahaman keselarasan dan pengintegrasian SPM dalam kebutuhan rencana strategis masing-masing SKPD maupun RPJMD sebagai bahan pertimbangan keselarasan dan keserasian pencapaian visi dan misi kabupaten Sumbawa dalam mencapai Samawa Mampis Rungan,” pintanya. (arn)

Halaman 4

paten Bima. Kedatangan Wiwik untuk menanyakan perkembangan laporannya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bima terkait laporannya atas perbuatan suaminya. Diduga kuat, surat cerai palsu tersebut dibuat agar suami yang merupakan teman semasa kuliahnya itu bisa menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL) di Bima.

Ditemui sesaat setelah tiba di Bima, Senin (18/11), dia menuturkan peristiwa ini bermula ketika tahun 2010, suaminya lulus menjadi PNS di lingkup Pemkab Bima. Setelah lulus, dia dan suaminya menjalani hubungan jarak jauh.

Namun belakangan, Wiwik merasa suaminya berubah. Ketika ditelepon suaminya tak mengangkat, begitu juga ketika di-sms tak dibalas.

Lantaran penasaran, dia ke-

mudian menelusuri langsung ke Bima, dan ternyata suaminya sudah memiliki WIL. “Saya juga lihat di facebook-nya, memang keduanya selalu nyambung tapi saya tidak berani bicara,” katanya.

Belakangan, tahun 2011 dia kemudian mengajukan cerai di PA Yogyakarta. Namun setelah 10 bulan tak kunjung kelar, dia kemudian mencabut gugatan dimaksud, tepatnya saat ibu satu anak ini mempersiapkan jawaban secara tertulis. “Akhirnya kita tidak jadi cerai dan jadi suami istri lagi,” ujarnya.

Maret Wiwik lagi ke Bima, namun sepertinya sang suami tak suka dia ada di sana. Pada saat itu entah terjadi peristiwa apa, yang dia tahu suaminya melabrak WIL-nya. Akhirnya setelah peristiwa itu, dia dan Syafi’i kembali harmonis. Namun pada tahun 2012 suaminya kembali menunjukkan sikap yang mencurigakan. Perhatian suaminya kembali berkurang.

SURAT CERAI - Wiwik Dian Ferdian saat menunjukkan surat cerai palsu yang didapatnya dari BKD Bima.

Akibatnya, dia merasa kecewa dan sakit hati. Pasalnya, sebelum menjadi PNS, suami dan dirinya hidup harmonis bahkan sempat samasama membuka usaha showroom. “Bahkan hutangnya saya bayarin,” akunya.

Sekitar awal 2013, dia kemudian kembali ke Bima untuk melaporkan tindakan suami. Namun saat bertemu dengan seorang pejabat BKD, dia tercengang mengetahui terdapat surat cerai yang diajukan suaminya. Lantaran mendapat surat cerai, Wiwik meminta fotokopi-an surat cerai dimaksud kembali ke Yogyakarta untuk mengkroscek. Rupanya setelah dicek di Yogyakarta, surat cerai tersebut palsu. Belakangan diketahui jika surat cerai tersebut dibuat oleh calon mertuanya, IbuTin yang bekerja di Kantor BKKBN. “Akhirnya saya lapor ke Poltabes Yogyakarta,” ujarnya.

Laporan tersebut dilayangkan pada 31 Juli 2013. Rencanannya surat cerai tersebut akan dilimpahkan ke Polres Bima Kota karena TKP dan

saksi-saksinya ada di Bima.

Begitu dia tahu tengah memproses permasalahan ini, suaminya buru-buru menutup kesalahan dengan mengajukan cerai ke dua. Dikatakannya, dia melaporkan ini karena ingin suaminya mendapat sanksi yang sesuai. Dia juga ke Bima untuk menanyakan perkembangannya di BKD. Dikisahkannya, dia menikah dengan suaminya pada tahun 2010. Dia dan suaminya memang telah kenal lama karena merupakan teman semasa kuliah. Selama membina biduk rumah tangga, dia sudah dikaruniai seorang anak berusia 12 tahun.

Sementara itu, Kasubag Kepegawaian BLH Kabupaten Bima, Suharti, tempat Syafi’i bekerja mengaku tak tahu menahu mengenai masalah rumah tangga antara Syafi’i dan istrinya. “Tapi sudah sepekan lebih dia tak masuk kerja,” katanya. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini Syafi’i tengah ditahan di Rutan Raba Bima karena kasus kecelakaan. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

Halaman 5

Sopir Dam Truk Gelar Aksi Mogok Pengunjung Perpustakaan

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

AMBIL SUMPAH - Gubernur mengambil sumpah Virginia Anggraeni sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (18/11).

Gubernur Lantik Kepala Perwakilan BKKBN NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik Dra. Virginia Anggaraeni, MA, sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (18/11). Virginia Anggraeni yang sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas resmi menggantikan Drs. H. Sukardi, M.Kes, sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, masalah kependudukan dan keluarga berencana di NTB masih sangat kompleks. Di mana, selain masalah kuantitas penduduk, daerah dihadapkan pada masalah kualitas penduduk yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Menghadapai tantangan ini, lanjutnya, Kepala Perwakilan BKKBN yang baru harus memiliki program terobosan yang diyakini mampu sebagai solusi dalam mengentaskan berbagai tantangan tersebut, termasuk menjembatani penuntasan persoalan di masyarakat maupun dalam lingkup kerja internal. Selain itu, revitalisasi dan akselerasi program kependudukan dan KB yang dicanangkan pemerintah, untuk menurunkan angka kelahiran total dan menurunkan angka kematian bayi/ibu melahirkan, agar terus dioptimalkan dan digelorakan. ‘’Saya berharap, agar dukungan kemitraan yang kuat, terus dikembangkan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk para kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, organisasi profesi.

Jadikan program kependudukan dan KB menjadi program hulu, sebagai kebutuhan dasar untuk membangun keluarga yang sejahtera di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk NTB sebanyak 4,5 juta jiwa. Pada tahun 2013 berdasarkan data agregat kependudukan, sudah bertambah menjadi 5,5 juta jiwa, dengan rata-rata angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17 persen per tahun.

Berarti selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk telah bertambah sekitar 1 juta jiwa. Penambahan jumlah penduduk ini, karena masih tingginya angka kelahiran. Termasuk, pola keluarga kecil di tengah masyarakat belum tumbuh sebagai budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan ikhtiar yang lebih optimal, agar laju pertumbuhan penduduk di daerah ini dapat ditekan se-minimal mungkin. (ham)

Selong (Suara NTB) Puluhan Sopir Dam Truk yang biasa mengangkut galian C seperti pasir dari lokasi tambang rakyat di Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji, Senin (18/11) kemarin menggelar aksi mogok. Para supir ini menyampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan harga pasir yang dibuat secara sepihak oleh pemilik lahan.

Dalam aksinya, para supir ini berusaha mencegat rekan-rekannya yang terlihat mengangkut galian C. Ilham salah seorang perwakilan kepada Suara NTB menuturkan kenaikan harga pasir secara sepihak ini jelas merugikan para supir. Disebut harga biasa Rp 150 ribu/truk. Rencana akan dinaikkan hingga Rp 200-250 ribu/truk. Kondisi ini jelas tidak diterima karena selain itu, para supir ini juga harus membayar buruh.

Menurut supir yang tiap hari mengangkut galian C dari Ijobalit ke sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim ini menyebut harga Rp 250 ribu itu yang murni pasir. Sejauh ini, banyak pasir yang justru dicampur-campur dengan tanah.

Hal ini jelas membuat pihak pembeli kecewa.

Aksi para supir ini memaksa aparat kepolisian Sektor Labuhan Haji mencoba memfasilitasi pertemuan antara pihak pemilik lahan tempat pasir diangkut di kantor Lurah Ijo Balit. Kapolsek Labuhan Haji, H. Munawar menyayangkan adanya aksi saling cegat di jalan oleh para supir. Menurutnya ada miss komunikasi saja

Didominasi Mahasiswa

(Suara NTB/rus)

MOGOK-Dam truk yang terlihat mogok tidak mengangkut pasir karena protes rencana kenaikan harga pasir yang dinilai sepihak. terkait masalah harga dan kualitas pasir.

Lurah Ijobalit, Akmal sendiri mengaku selaku penanggungjawab wilayah, ia bertanya-tanya soal lokasi galian c. Menurutnya ada kesan, harga ditentukan sepihak. Mungkin oleh pasar dan alam. Pasalnay, sejauh ini belum ada ketetapan dari pemerintah.

“Kadang-kadang saya juga sebagai pembeli. Kadang isian penuh dan kadan tidak ini membuat saya heran,” keluhnay. Ia pun mengaku memerlukan ada kejelasan. Menurutnya, potensi galian C di Ijobalit luar biasa. “Kehadiran kita di sini agar kita bisa tahu,” imbuhnya.

Ditambahkan, pemilik lokasi tambang galian C ini pun ternyata tidak diketahui oleh lurah.

Ia pun mempertanyakan bagaimana akadnya. Tahu-

Pol PP dan Linmas Tertibkan Alat Peraga Caleg Kota Bima (Suara NTB) Puluhan alat peraga, ditertibkan dan diamankan aparat Satpol PP, Linmas serta Panwas Kota Bima, Senin (18/ 11). Penertiban alat peraga berupa baliho, banner dan poster caleg ini menyusul adanya surat edaran (SE) dari Walikota Bima dan KPU Kota Bima.

Puluhan alat peraga ini ditertibkan di ruas jalan nasional Kota Bima. Tidak saja di pinggir jalan, alat peraga yang berada di dalam pekarangan rumah caleg juga tak luput dari sasaran petugas. Selama sekitar 2 jam melakukan penertiban, petugas berhasil mengumpulkan puluhan alat peraga. Seluruhnya diaman-

Jangan Buat Kesepakatan Aneh-aneh dengan DPRD Dari Hal. 1 sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Namun, fakta di lapangan, gubernur menemukan masih ada pimpinan SKPD yang kurang bersemangat melaksanakan proyek yang bersumber dari APBD. Pimpinan SKPD, katanya, justru lebih suka melaksanakan program yang bersumber dari APBN. ‘’Tidak boleh begitu. Jadi harus betul-betul dipandang sebagai satu keutuhan yang bertanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan program,’’ katanya mengingatkan.

Selain itu gubernur mengharapkan, penggunaan belanja langsung harus dikaji dengan baik. Dalam arti, pihak-pihak yang menerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan. Gubernur tidak menginginkan ada daftar-daftar fiktif dalam penerima bantuan. ‘’Saya tidak akan tolerir itu. Jadi ada yang seharusnya menerima, tapi disingkirkan karena pertimbangan yang sangat subjektif. Tidak boleh seperti itu. Jadi siapa yang berhak dan layak menerima, ya dialah yang menerima,’’ tandasnya.

Mengenai pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas, gubernur mengingatkan agar semua pejabat siap menerima konsekuensi. ‘’Siapapun tidak ingin berhadapan dengan aparat penegak hukum, terkait per-

soalan yang dihadapi. Untuk itu, semua pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan harus tepat dan bertanggung jawab,’’ pesannya.

Bahkan, sebagai gubernur berusaha memfasilitasi pimpinan SKPD dengan regulasi yang dibutuhkan. Seperti peraturan gubernur untuk Layanan Terpadu Satu Pintu, Unit Layanan Terpadu (ULP) dan pelayanan publik lainnya.

Sementara Inspektur Provinsi NTB M. Agus Patria, SH, MH, menegaskan, tujuan penandatanganan Pakta Integritas ini, untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi di NTB. Termasuk mengusulkan enam SKPD lingkup Pemprov NTB sebagai wilayah bebas korupsi, khususnya terkait dengan perizinan, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam penandatanganan Pakta Integritas ini, gubernur didampingi wakil gubernur dan sekda menyaksikan enam pimpinan SKPD menandatangani Pakta Integritas, yakni Dinas Pendapatan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUP NTB dan Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB. (ham)

Gubernur NTB Beri Dukungan Penuh Dari Hal. 1 Sebab, ujar Gubernur, di jajaran Pemprov NTB pun banyak pejabat yang bisa diikutsertakan dalam eksibisi tersebut.

Gubernur menyebutkan, sejumlah pejabat lingkup pemprov NTB, juga bisa dilibatkan.

“Bukan masalah kalah menangnya, yang penting olahraga,” ujar cucu ulama besar NTB, Almaghfurullahu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ini. Karenanya, ia pun menegaskan akan ikut memberikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, menjelaskan bahwa kegiatan turnamen futsal ini ditujukan untuk memperingati HUT NTB sekaligus akan menjadi wadah untuk lebih mendekatkan Harian Suara NTB dengan masyarakat umum dan pembaca Suara NTB. Selain itu, ia juga menilai, kegiatan semacam ini bisa menjadi ajang untuk mempertemukan para penentu kebijakan dalam suasana yang lebih santai.

Sementara itu, hingga Senin kemarin, sejumlah klub futsal sudah memastikan keterlibatannya dalam turnamen yang akan dibuka untuk umum ini. Panitia Turnamen Futsal Suara NTB Cup I, M.Azhar menargetkan sedikitnya 64 klub dan paling banyak 80 klub bisa terlibat sebagai peserta.

Nantinya, para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Suara NTB Cup dan total hadiah senilai Rp 15 juta. Selain piala bergilir, Juara I turnamen ini akan memperoleh hadiah senilai Rp 5 juta, Juara II Rp 4 juta, Juara III Rp 3 juta dan Juara IV Rp 2 juta. Sementara pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak dalam turnamen ini akan diberikan penghargaan berupa voucher belanja dari Alfamart masing – masing senilai Rp 500 ribu. Sejumlah doorprize menarik juga telah disiapkan oleh Telkomsel, salah satu operator seluler yang ikut mendukung kegiatan ini. (aan)

tahu, lahannya sudah rusak.

Kemana kita mengadu?,” tanyanya Perwakilan pengelola lahan tempat pengambilan pasir, Jun memberikan penjelasan bahwa rencana kenaikan harga itu akan berlaku bulan Desember mendatang. Kenaikannya pun tidak seberapa dengan kisaran Rp 180200 ribu/truk. Pengisian pun dipastikan bisa penuh di atas bak dam truk. Mengenai campuran dengan tanah lanjutnya tetap harganya Rp 150 ribu/truk.

Kenaikan harga itu disebabkan biaya pembelian lahan berupa tebing yang akan dikeruk menjadi pasir cukup mahal. Areal seluas 50 are dibeli pengelola ini seharga Rp 500 juta. Rencana yanga kan dikembangkan adalah seluas 70 are dan dibeli dengan harga Rp 1,2 miliar. (rus)

(Suara NTB/use)

DITERTIBKAN - Satpol PP, Linmas dan Panwas Kota Bima sedang menertibkan alat caleg di Kota Bima.

kan ke Kantor Satpol PP Kota Bima.

Kasat Pol PP Drs H Mahfud yang dikonfirmasi menyebutkan penertiban ini dilakukan menyusul adanya SE dari Walikota Bima dan KPU Kota Bima. Sesuai dengan SE tersebut, alat peraga yang diperintahkan untuk ditertibkan berupa baliho, banner dan poster.

“Sesuai SE juga, lokasi yang ditertibkan yakni di jalan provinsi, jalan kota/kabupaten hingga jalan kelurahan,” terangnya. Ditambahkan Mahfud, penertiban ini dilakukan selama tiga hari hingga hari Rabu esok.

Sementara itu, dalam penertiban ini sempat ada protes dari warga terkait alat peraga yang hendak diturunkan.

Pasalnya, alat peraga tersebut berada dalam pekarangan rumah caleg. Lantaran diprotes, ketegasan petugas pun berkurang dengan dalih pemilik rumah akan menertibkan sendiri alat peraga dimaksud. (use)

Aset di Mayura Diduga Hanya Dijual Rp 170 Juta Dari Hal. 1 Berdasarkan data diperoleh Suara NTB, aset di Mayura itu disebut “eks Kantor Pembinaan Sosial Masyarakat Miskin” terletak di Jalan Raya Sena, Kampung Lekok, Kelurahan Mayura.

Areal seluas 1.860 M2 tercatat bersertifikat nomor 23.07.05.08.4.00001 Tahun 2010.

Masih berdasarkan data itu, harga limit penjualan sesuai SK Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony Nomor 8371/142D/DPPKAD/ 2011. Dimana, SK tersebut mengurai tentang penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah Lobar berupa tanah dan bangunan yang ada di Kota Mataram, area dimaksud hanya dijual Rp 170.355.000. Tanah dan bangunan itu konon sudah berpindah tangan ke sebuah perusahaan property.

Catatan persoalan aset di Lobar memang cukup panjang, bahkan setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Sehingga mestinya, menu-

rut Koordinator Somasi NTB, Yudi Dharmadi, setiap temuan auditor itu jadi bahan pelajaran Pemkab Lobar untuk melakukan perbaikan. Salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk perbaikan itu, dengan transparansi. “Karena jelas dari rekomendasi BPK, dalam pengelolaan sampai pada penjualan aset daerah, Pemda harus transparan,” saran Yudi.

Keterbukaan soal aset, dimaksudkan Yudi, juga dalam kaitan pengawasan publik.

Artinya, setiap aset yang dikelola atau dijual, publik bisa tahu dan terlibat mengawasi sehingga prosesnya fair. Jika ada jaminan transparan, maka diyakini, harapan pengelolaan dan penjualan aset secara jujur dan jauh dari kong kalikong, akan bisa dibuktikan.

“Mau tidak mau, bupati (Bupati Lobar, red) harus belajar dari kasus sebelumnya terkait tukar guling aset eks Kantor Bupati Lobar di Mataram dengan perumahan Pemda Lobar.

Artinya, jangan sampai ada kelalaian baru,” sarannya.

Transparansi juga akan ada kaitan dengan untung rugi dialami pemerintah daerah. Juga sangat erat sentuhannya dengan calon investor yang akan membeli atau mengelola aset, sehingga bisa menguntungkan daerah.

Terkait bagaimana mekanisme penjualan tanah dan bangunan di Mayura, Sekda Lobar, H.Mohammad Uzair tak mau angkat bicara. Dihubungi via ponselnya, ia mengaku lupa.

Sama dengan ketika diperiksa penyidik Kejari Mataram, kalimat “lupa” lebih banyak dilontarkannya daripada menjawab apa yang diketahuinya sebagai Ketua Tim Appraisal lelang aset. “Saya takut salah menjawab, saya lupa, tidak pegang data terkait itu. jadi silahkan ke (kantor) Aset saja,” saran Sekda dihubungi Suara NTB via ponsel, Senin (18/11) sore kemarin. Belum lagi pertanyaan lebih lanjut soal jumlah aset sampai harga limit, harga jual, termasuk desakan untuk transparan, Sekda menutup wawancara. (ars)

Mataram (Suara NTB) Perpustakaan Kota Mataram lebih banyak dikunjungi kalangan mahasiswa setiap harinya dibandingkan dengan pengunjung dari kalangan pelajar baik tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP sampai SMA. “Pengunjung di harihari biasa lebih banyak dari kalangan mahasiswa daripada siswa,” terang Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Dra. Siti Miftahayatun ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11). Pengunjung dari kalangan mahasiswa lebih banyak berasal dari mahasiswa jurusan kesehatan. Menurut Miftahayatun, mahasiswa lebih banyak waktu luangnya dibandingkan para pelajar sehingga di waktu luang lebih banyak diisi untuk berkunjung ke perpustakaan.

Secara umum kunjungan ke Perpustakaan Kota Mataram dikatakan Miftahayatun tidak selalu ramai. Namun ada saatsaat tertentu pengunjung yang datang cukup ramai. “Ramainya biasanya pada saat setelah selesai ujian sekolah tapi belum pembagian rapor. Ramai sekali para pelajar kesini. Karena kalau harihari biasa, waktu mereka terbatas. Waktu keluar main (istirahat) hanya 15 menit sehingga tidak memungkinkan mereka datang ke Perpus karena kami buka mengikuti jam kantor,” terangnya. Ia menambahkan pihaknya menargetkan kunjungan minimal 100 pengunjung per hari.

“Kadang terlampaui kadang tidak, “ tambahnya.

Menurut Miftahayatun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pengunjung ke perpustakaan, salah satunya adalah perkembangan teknologi internet dimana dengan mudah dan cepat orang

TP PKK KLU Sayangkan Rendahnya Konsumsi Ikan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara, Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, menyayangkan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Lombok Utara. Sebagai daerah dengan sumber daya laut (ikan) melimpah, konsumsi masyarakat harusnya berbanding lurus.

Kepada wartawan, Senin (18/ 11), Ketua TP PKK KLU mengakui, sumber daya perikanan tangkap di Lombok Utara cukup besar mencapai di atas 8 ton.

Namun hasil survai di lapangan memperlihatkan, tingkat konsumsi ikan di masyarakat KLU tersebut terbilang masih rendah.

“Masyarakat masih lebih memilih daging dan ayam sebagai sumber lauk/makanan yang dianggap paling banyak gizi, dibanding makanan laut.

Pantauan kami, di kalangan keluarga nelayan saja, ikan hasil tangkap lebih banyak dijual,” ungkapnya.

Perilaku transaksi pasar keluarga nelayan itu patut menjadi perhatian. Setidaknya ikan hasil tangkapan sebagian agar disisihkan untuk keperluan konsumsi. Pihaknya juga mengakui, persoalan itu merupakan tantangan bagi penggerak PKK baik di level kabupaten, kecamatan, hingga desa. Ia lantas meminta, organisasi PKK di level itu untuk bersama-sama memberikan pemahaman dan menjadikan konsumsi ikan sebagai sebuah gerakan keluarga.

Konsumsi ikan lanjut dia, penting sebagai salah satu upaya pe-

Dari Hal. 1 Paling memprihatinkan, ada diantara mereka yang terpaksa tinggal di gedung tua yang dulunya bekas rumah binaan masyarakat miskin era tahun 90-an. Gedung yang sudah berlumut itu, menjadi tempat berteduh yang aman untuk ukuran mereka yang hidup dengan penghasilan pas pasan. “Yang penting ada tempat tidur pak,” jawab seorang warga yang menghuni rumah tua itu.

Lain data di Pemkab Lobar, lain penuturan warga.

Dikisahkan warga setempat bahwa dulu, rumah itu adalah tempat penampungan Pekerja Seks Komersil (PSK). Namun justru bukan jadi lokasi pembinaan. Warga protes keras, karena lokasi itu justru menyuburkan praktik prostitusi. “Warga sekitar demo waktu itu. Warga tidak terima ada tempat penampungan pelacur,” tutur Muhammad Saefudin, Ketua RT 001. Tak ingin mengambil risiko, Pemkab Lobar pun memutuskan mengambangkan status ru-

mah singgah dimaksud, sampai akhirnya tak berpenghuni.

“Nah, mulai 1997 warga satu per satu mulai membangun rumah di sini,” kata Saefudin. Semakin lama, di areal itu semakin ramai. Ada 33 Kepala Keluarga (KK) yang akhirnya tercatat masuk ke RT 01 Lingkungan Pandan Salas. Ke 33 warga itu lah yang tinggal di atas lahan 18 are milik Pemkab Lobar, masuk dalam daftar 117 KK di RT 01.

Mereka sebenarnya sadar saat ini, bahkan sejak awal, sedang tinggal di area tanah milik pemerintah. Konsekwensi suatu saat akan diusir pun sudah diperkirakan. Sebagai tanda mereka numpang, menandatangani surat pernyataan dengan status pinjam lahan. Surat pernyataan ditandatangani masing- masing KK dan perwakilan Pemda.

Tapi apakah siap dikeluarkan dari tanah itu? Menjawab ini, Saefudin dan warga lainnya mengaku sangat berat. Di zaman yang serba mahal untuk memiliki tanah dan membangun rumah, belum ada pil-

ihan bagi mereka untuk menemukan tempat baru.

Salah satu cara adalah, dengan memelas kepada Pemkab Lobar agar bisa tetap mendiami sampai batas waktu tertentu. Tapi asa itu mulai terasa mustahil ketika Sekda Lobar, Drs.H.M.Uzair mengeluarkan surat ultimatum. “Kami harus segera kosongkan tanah ini sebelum Desember,” kata Wawan, warga lainnya, mengutip bunyi surat Sekda Lobar yang sudah tidak jelas dimana ia simpan.

Jika diminta memaklumi, maka ia sangat paham dengan maksud surat itu. Tapi jika masih bisa berharap, menurut Wawan, ia berharap diberi celah untuk tetap tinggal. Semisal, kalau pun mereka harus membayar dari pihak swasta yang membeli, tanah itu dibayar dengan harga murah. “Yah, kalau bisa harga per are dapat Rp 4 juta,” sebutnya. Mereka juga sempat berkomunikasi dengan pihak swasta sebagai pemilik baru lahan itu. Memang, ada sedikit harapan.

Tapi itu belum pasti. (ars)

merintah meningkatkan IPM. Sebab kandungan protein dan gizi pada ikan mampu mencerdaskan anak-anak. PKK sendiri mendukungpenuh,programpemerintahdengan berpartisipasi aktif mengkampanyekan program Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

Makanan dari ikan merupakan sumber makanan yang mengandung protein tinggi yang mengandung Omega 3 untuk mecegah penyakit jantung dan stroke, komplikasi diabetes dan kanker payudara. Selain itu dapat merangsang kecerdasan maksimal pada anak. Oleh karenanya, konsumsi di masyarakat harus terus dipacu.

“Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan bersama dinas terkait untuk memotivasi warga meningkatkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat. Kami juga memfasilitasi pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut menjadi makanan yang lebih variatif dan tidak monoton untuk merangsang selera konsumsi, termasuk peluang usaha pengelahan ikan,” jelasnya.

Galuh yang juga Ketua Porikan KLU ini menambahkan, Pemda di berbagai lini organisasi, terus mendorong peningkatan konsumsi ikan. PKK secara khusus bahkan meminta agar Pemda KLU menyediakan stan khusus bagi Ibu PKK di salah satu pojok Pasar UMKM yang kini tengah dibangun. Stan itu diperlukan oleh PKK untuk mempromosikan dan memperdagangkan hasil olahan berbagai komoditas yang diproduksi PKK. (ari)

Periksa Tiga Rekanan Dari Hal. 1

Cemas Dibawah Ancaman Pengusiran

dapat langsung mendapatkan informasi yang diinginkan. “Itu salah satu yang menyebabkan kenapa pengunjung makin lama makin kurang,” cetusnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka kunjungan, pihaknya mengimbau kepada sekolah-sekolah di kota Mataram agar menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan secara kolektif kepada para siswanya.

Disamping menyelenggarakan berbagai program seperti lomba dengan melibatkan para pelajar sebagai peserta.

Pihaknya juga mencoba untuk selalu menambah koleksi dengan buku-buku terbaru yang memang diinginkan pengunjung sehingga dapat menarik minat orang untuk selalu berkunjung. “Di kotak saran kami meminta masukan dari pengunjung judul buku apa yang mereka inginkan. Dari masukan di kotak saran menjadi prioritas kami pada saat akan membeli buku,” ujarnya.

Jumlah koleksi di Perpustakaan Kota Mataram tercatat sebanyak 21.093 judul dan 47.753 eksemplar. Secara umum satu judul buku terdiri dari tiga eksemplar, tapi jika merupakan buku langka dan mahal biasanya hanya satu eksemplar. Pengadaan buku selain dianggarkan dalam APBD Kota Mataram, juga berasal dari sumbangan masyarakat umum. Per tahun pengadaan buku dianggarkan sekitar Rp 50 juta.

Darianggaranyangdikucurkan untuk Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, tidak hanya untuk pengadaan buku, tapi juga dibagi untuk program lainnya seperti kegiatan lomba, pembinaan ke berbagai sekolah, dan Taman Bacaan Masyarakat. “Kita bagi anggarannya biar program-program lain jalan semua,” ujarnya. (yan)

tiga rekanan diperiksa Senin (18/ 11). Terungkap, selain menyasar pengadaan kertas suara, Kejaksaan sedang mengusut pengadaan lainnya, stiker dan piagam penghargaan. Apakah ada tersangka baru?

Ada empat rekanan yang dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB, Senin (18/11) kemarin.

Namun dari empat surat panggilan itu, hanya tiga orang yang hadir. Mereka diperiksa sejak pagi pukul 09.00 Wita, sempat istirahat siang, berlanjut hingga sekitar pukul 16.00 Wita.

Selama berjam-jam, tiga penyidik mencecar tiga rekanan itu dengan pertanyaan seputar mekanisme pengadaan, jumlah dan harga barang.

Aspidsus Kejati NTB, Suluh Dumadi, SH, MH membenarkan terkait pemeriksaan tiga rekanan. Ia juga memastikan, sedianya ada empat rekanan yang harus diperiksa. “Tapi satu orang yang tidak hadir, kita agendakan panggil lagi,” kata Suluh menjawab Suara NTB di ruangannya. Dibenarkan juga pemeriksaan seputar pengadaan item kertas suara dan dua item baru lainnya, pengadaan stiker logo KPU yang

ditempel di kotak suara dan pengadaan piagam penghargaan.

Satu item lagi yang diusut adalah, pengadaan tanda pengenal.

“Masih kami telusuri dari para saksi rekanan, bagaimana proses pengadaan empat item barang ini,” terangnya.

Masing masing rekanan, diketahui memegang satu item kegiatan dimaksud. Namun apa nama rekanan dan berapa nilai kontrak dengan KPU, tidak disebutkan Suluh, karena sifatnya masih rahasia penyidikan pihaknya.

Ditanya, apakah pemeriksaan ini akan mengerucut kearah tersangka baru? “Kalau memang dalam pemeriksaan mengerucut ke tersangka lain, kami tentu tidak bisa menghindari (menyidik),” tegas Suluh.

Namun sementara ini, pemeriksaan atas empat rekanan ini, tujuannya untuk mempertajam hasil pemeriksaan sebelumnya yang sudah menetapkan tersangka mantan Bendahara KPU Kota Mataram, MSN. “Pada dasarnya tujuan sebuah penyidikan sudah kami temukan, yakni dengan penetapan tersangka. Nah, kalaupun sekarang ada pemeriksaan lagi, tidak lain tujuannya untuk membuat terang suatu perbuatan pidana,” pungkas Suluh. (ars)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

Halaman 6

Teologi Politik Pembebasan Penurunan Kemiskinan Harus Nyata DATA penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram, seperti dilansir BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Mataram, nampaknya menjadi kabar baik bagi Pemkot Mataram. BPS menyebutkan angka kemiskinan di Kota Mataram menurun dari 13,18 persen tahun 2011 menjadi 11,87 persen di tahun 2012. Tahun 2011 tercatat penduduk miskin sebanyak 53.736 jiwa.

Selama lima tahun terakhir, dari tahun 2008-2012, menurut BPS terjadi tren penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2008 tercatat penduduk miskin di Kota Mataram sebesar16,13 persen atau 61.173 jiwa, di tahun 2009 turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa, tahun 2010 turun lagi menjadi 14,44 persen atau 58.272 jiwa. Meski secara data, terjadi penurunan angka kemiskinan, tetapi kenyataan di lapangan tidak jarang dijumpai fakta berbeda.

Di Kota Mataram misalnya, ada daerah-daerah yang disebut kantong kemiskinan. Di luar kantong-kantong kemiskinanpun sesungguhnya masih banyak kemiskinan-kemiskinan yang lain, entah tercatat atau tidak. Data penurunan angka kemiskinan tersebut semestinya berbanding lurus dengan kondisi nyata di lapangan. Kalau memang angka kemiskinan dikatakan menurun, maka seharusnya orang miskin juga berkurang.

Tetapi fenomena yang terjadi belakangan, bermunculan orang miskin dengan berbagai persoalan hidup yang tidak jauh-jauh dari urusan perut. Sayangnya, kebiasaan pemerintah, ketika ada lembaga lain yang melansir bahwa angka kemiskinan, maka mereka cepat-cepat mengamininya. Tetapi sebaliknya, ketika ada yang menyebut angka kemiskinan justru meningkat, dengan berbagai dalih, pemerintah akan membantah data tersebut.

Supaya tidak terjadi silang pendapat soal data kemiskinan, harus ada standar yang sama mengenai kemiskinan. Pemda dan lembaga resmi seperti BPS harus menyamakan persepsi soal kemiskinan. Sebab, data-data yang dikeluarkan BPS menjadi rujukan kebijakan, terutama dalam menggelontorkan bantuan seperti beras miskin dan bantuan langsung sementara masyarakat. BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Mataram misalnya, dalam menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni berpatokan pada data masyarakat miskin dengan standar ALADIN (Atap, Lantai dan Dinding).

Apakah standar yang sama juga dijadikan parameter menyebut seseorang itu miskin. Namun menurut wikipedia, Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Mengacu pada definisi sederhana orang miskin, maka ketika angka kemiskinan disebut menurun, maka kenyataan di lapangan juga harus demikian. Jangan sampai, penurunan kemiskinan justru semu, disebut turun tapi kenyataannya masih banyak. Karenanya, penurunan kemiskinan di Mataram seperti data BPS itu, benar-benar nyata. (*)

Reformasi yang telah berjalan 15 tahun ini, gagal memberikan perubahan mendasar terhadap kehidupan politik bangsa. Memang, reformasi telah membuka kran demokrasi, kebebasan politik. Namun gagal mewujudkan kedaulatan politik warga.

EMOKRASI berhasil membuka ruang keterbukaan dan kebebasan bagi individu politik, sekaligus gagal menjadikanya sebagai komunalitas warga yang menyatu. Rakyat hanyalah objek politik pada saat pemilu, namun gagal menjadi subjek politik yang otentik pasca itu.

Rakyat kehilangan representasi politiknya ketika kekuasaan berpindah kepada kuasa partai politik.

Dalam reformasi politik, partai politik adalah moncong perubahan terdepan. Sebab, hanya partai politik yang dapat menjadi representasi politik warga di parlemen. Untuk urusan kesejahteraan, keadilan, pembangunan, perdamaian, kebebasan politik, dan aspirasi lainnya, rakyat telah mendelegasikannya pada partai politik melalui pemilu.

Harapannya, melalui anggota partai politik di DPR, harapan rakyat itu dapat diwujudkan.

Apa yang terjadi? Politik tidak menghasilkan konsolidasi kekuatan warga yang bisa mendorong kemajuan yang berorinetasi pada solidaritas kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Justru yang tampak adalah merenggangnya hubungan sosial antarwarga, sehingga memicu konflik sosial yang kian marak.

Retaknya solidaritas sosial warga menandai kegagalan politik sebagai pemersatu bangsa di masa kini. Merujuk pada sejarah 105 tahun lalu, ketika didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, deklarasi Sumpah Pemuda pada 1928, sampai pada Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tampak bahwa semangat politik menjiwai loyalitas rakyat untuk berjuang demi bangsa dan negaranya. Semangat gerakan politik disatukan melalui Bhenika Tungga Ika yang menerabas batasbatas kultural, keyakinan, dan eksklusivisme menuju kesatuan gerakan meraih kemerdekaan.

Bandingkan dengan kondisi saat ini, ketika reformasi membuka kran kontestasi politik melalui demokrasi, politik justru bergerak mundur pada sikap elitisme golongan, dan keangkuhan kelompok yang tidak jarang bersikap sarkastis dan anarkis. Suara etnisitas, kecongkakan budaya mulai tampak sebagai atribut politik yang digaungkan oleh elite-elite politik tertentu. Demi mer-

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pendiri Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (HIMLU) Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung—KLU)

Rakyat tidak boleh memungut pemimpin di jalanan, tetapi mendambakan pemimpin yang lahir dari rahim perjuangan dan gerakan untuk membebaskan rakyat dari egoisme politik yang memanjakan penguasa dan partai politik aup keuntungan suara besar dalam pemilu, semangat kedaerahan mulai mencuat. Bahkan, dalam setiap pemilukada tidak sedikit kasus ini menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal di masyarakat.

Politik Pemersatu Memijam istilah Bung karno, “hidup suatu bangsa tergantung dari vrijheids-bewus-tziji, kesadaran kemerdekaan kebangkitan bangsa itu; tidak dari teknik, tidak dari industri, tidak dari pabrik atau kapal terbang atau jalan aspal.”

Bung Karno sejak awal menyadari bahwa menjaga kekompakan dan persatuan bangsa adalah lebih sulit dari sekadar membangun industri dan kemajuan pembangunan modern. Kemajuan dan pembangunan yang tidak didasarkan pada falsafah kehidupan bersama sebagai pemersatu bangsa dan negara, hanya akan melahirkan disparitas sosial dan pembangunan yaang tidak memberdayakan warga. Itulah sebabnya, dalam merumuskan Pancasila, Bung Karno merangkumnya dalam satu kalimat “Gotong Royong”. Yang jika di dalami kontektualisasinya diejawantahkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Apatisme dan sinisme warga terhadap kehidupan politik dewasa ini, tak lain bermula dari politik yang hanya memanjakan kepentingan elite dan mengabaikan kepentingan rakyat (demos). Kelesuan partisipasi politik warga dalam setiap pemilu/pemilukada sering kali dilihat hanya sebatas keengganan dan kemarahan warga atas kondisi politik dan prilaku politisi yang lebih banyak bohong dari pada benarnya. Padahal, yang paling mengkhawatirkan, kondisi ini mendorong warga pada sikap individualistik yang antipati terhadap kehidupan bernegara.

Bermula dari politik narsistik yang dibangun elite kuasa—politik yang mengedepankan citra, nalar politik sebagai jembatan warga men-

capai cita-cita luhur bersama, direduksi oleh politik yang sekader mencapai syahwat kekuasaan jabatan dan penyempurnaan kepentingan. Politik luhur adalah politik yang melayani, bukan yang mereduksi.

Harry Truman mengingatkan “politik luhur adalah pelayanan publik.

Tak ada kehidupan atau pekerjaan tempat manusia menemukan peluang lebih besar untuk melayani komunitas atau negaranya selain daripada politik yang baik.”

Politik yang Membebaskan Di tengah kekosongan visi politik sebagai tonggak peradaban, dan situasi politik yang ramai oleh gegap gempita korupsi dan egoisitas partai politik, tak ada salahnya kita mendambakan politik yang didorong motif pelayanan dan pengabdian kepada rakyat. Politik yang mendorong semangat kebangkitan dan perubahan secara menyeluruh. Bukan untuk kelompok, golongan, dan anggota partai tertentu. Kita mendambakan kehidupan politik yang dibangun atas dasar kepentingan res publica, dan bukan mengedepankan res privata.

Sudah terlampau jauh kita mendefinisikan politik sebagai alat mencapai kekuasaan. politik sebagai arena pertarungan kepentingan yang menghalalkan segala cara.

Politik sebagai ladang produksi uang untuk memperkaya diri dan partai politik. pada saat bersamaan, rakyat sebagai pemilik daulat politik terabaikan oleh egosime politik yang hanya berpihak pada penguasa dan elite partai politik.

Oleh karena itu, politik yang membebaskan adalah politik yang berpihak kepada rakyat kecil (wong cilik), politik yang pro kepada kaum mustadz’afin. Politik yang tidak hanya mementingkan penguasa, tetapi juga memikirkan nasib kaum papa. Politik yang tidak sekader berorientasi pembangunan kota, namun juga mengembangkan petani di desa-desa.

Politik tidak memberi batasan ge-

neologi, hubungan darah, etnik, suku, bahasa, dan budaya. Politik menjadikan kewarganegaraan yang tidak terikat oleh batas kultural menjadi kategori yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak terletak pada kekuatan marinir yang menjaga wilayah perbatasan dengan kecanggihan alutsista militer yang modern. Namun, kedaulatan negara ditentukan oleh terciptanya pembangunan yang merata, tidak ada disparitas ekonomi yang mencolok, pendidikan bagi semua warga, dan biaya kesehatan yang murah. Jika negara tidak dapat menyelenggarakan ini, maka politik tidak akan berarti apa-apa bagi warga negara.

Terakhir, menjelang Pemilu 2014, saat calon legisatif (caleg) dan calon presiden (capres) bertebaran dimanamana bahkan sampai “memanjat” pohon dan menutupi pemandangan, tugas kita sebagai warga negara adalah melakukan penyeleksian terhadap kualitas pemimpin yang mampu menjadikan politik sebagai pembebasan bagi warga negara. Rakyat tidak boleh memungut pemimpin di jalanan, tetapi mendambakan pemimpin yang lahir dari rahim perjuangan dan gerakan untuk membebaskan rakyat dari egoisme politik yang memanjakan penguasa dan partai politik!

Gubernur ingatkan pimpinan SKPD, jangan buat kesepakatan anehaneh dengan DPRD Karena berpeluang terjadi penyimpangan

*** Penurunan angka kemiskinan di Mataram tidak efektif Pemkot harus lebih agresif

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Belum Maksimal KONTRIBUSI Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui sejauh ini belum maksimal. Pertimbangan utama masih pada aspek kondusivitas keamanan wilayah. Pasalnya, persoalan parkir ini masih belum bisa disentuh sistem penataan yang baik.

Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, H. Syarif Waliyullah, Senin (18/11). Dia mengutarakan nilai yang mampu diraih dari retribusi parkir hanya Rp 200 juta/tahun. Dilihat dari potensi yang ada sebenarnya bisa tembus Rp 1 miliar per tahun.

Berdasarkan hasil kajian sistem yang ingin diterapkan Dishubkominfo ini dari parkir ini bisa diperoleh retribusi sebesar Rp 6 miliar/tahun. Hanya saja, sistem ini akan terasa sulit untuk diaplikasian saat ini karena terbentur situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diketahui, areal perparkiran menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Warga yang sebelumnya tidak mendapat pekerjaan, menjadi bisa bekerja dengan hanya menjadi tukang parkir. Kondisi ini jika diambil alih jelas katanya akan menimbulkan gejolak. “Jadi kita sekarang ini memandang selama belum menjadi persoalan, sektor perparkiran tidak meresahkan kita enjoy saja, terpentingkan aman-aman saja,” ungkapnya. “Apa artinya sumber anggaran besar tapi bermasalah,” ucapnya. Akan tetapi, besar harapannya secara perlahan situasi masyarakat bisa mengubah sudut pandangnya terhadap sektor perparkiran ini.

Parkir masih ditetapkan sesuai ketentuan peraturan daerah (Perda). Sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000.

Syarif Waliyullah menambahkan, sistem yang masih dalam pengkajian adalah akan coba dilakukan penarikan retribusi sedari awal yang digabungkan dengan proses pembayaran pajak kendaran bermotor di Samsat.

Hitungannya, jika dipatok harga Rp 20 ribu/motor. Mengingat jumlah penduduk yang dicatat memiliki sepeda motor yang akan bayar pajak 300 ribu orang saja. Maka akan bisa terkumpul retribusi Rp 6 miliar itu.

Resikonya, harus menyiapkan tenaga parkir sebanyak 200 orang. Dari retribusi yang terkumpul itu digaji rata-rata Rp 1,5 juta/bulan, maka pengeluaran per bulan bisa tembus Rp 300 juta. Pengeluaran gaji itu hitungan setahun menjadi Rp 4 miliar. Pengeluaran lagi ke instansi lain, maka dimungkinkan bisa sisa Rp 1,5 miliar yang bisa dimasuk menjadi PAD bagi Kabupaten Lotim. (rus)

(Suara NTB/zul)

SERABI – Bagi produsen tahu-tempe, melonjaknya harga kedelai di pasaran akan disiasati dengan produksi tahu-tempe yang lebih tipis dengan harga tetap. Hal ini berbeda dengan pedagang serabi. Naiknya harga beras disiasati dengan membeli beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang biasanya lebih murah dari harga di pasar, mengingat pembuatan serabi tidak dapat diperkecil atau diperbesar. Seorang pedagang serabi di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, sedang mengangkat serabi dari atas tungku cetakannya.

NTB Siapkan Sapi Bibit untuk 20 Provinsi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, pemerintah pusat telah menunjuk NTB sebagai pusat pengembangan bibit sapi nasional. Sebanyak 20 provinsi di Indonesia meminta rekomendasi untuk didatangkan bibit sapi dari daerah ini.

“Dirjen Peternakan mempunyai perhatian yang penuh kepada NTB, karena saat ini 20 provinsi menaruh harapannya kepada NTB. Beberapa provinsi sudah mendekati kita, meminta untuk diberikan rekomendasi pembelian sapi bibit dari NTB,” ujarnya dikonfirmasi di Mataram, baru-baru ini.

Budi mengungkapkan, da-

lam rapat terbatas dengan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian tanggal 8 November lalu di Jakarta, hampir semua provinsi tidak sanggup untuk menerima sapi bibit dari provinsi lain kecuali bibit sapi dari NTB. Pasalnya, katanya, bibit sapi dari NTB terbebas dari penyakit.

Namun, Budi belum merinci-

kan jumlah sapi bibit yang akan dikirim ke 20 provinsi tersebut karena harus melihat populasi sapi dalam daerah.

Untuk tahun 2013 ini, katanya, jumlah sapi bibit yang dikirim ke luar daerah sebanyak 22.000 ekor. Namun, yang sudah terkirim sampai dengan saat ini baru sebanyak 16.000 ekor. Sementara sisa-

(Suara NTB/rus)

Mendesak, Validasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro

H. Syarif Waliyullah

HILANG STNK R2 HONDA R2 HONDA DR5084AY NOKA/NOSIN : MH1JB51 76K641995 / JB1E – 1644518 AN.SUMERTI HILANG DISEKITAR PERJALANAN MENUJU RUMAH

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, SH. MM menekankan agar dilakukan segera valididasi jumlah real, peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menunjang peningkatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi NTB. Pasalnya, sejauh yang diketahui saat ini, hanyalah data sementara yang lebih mengarah pada “Kemungkinan”.

Dinas Koperasi dan UMKM provinsi khususnya sudah membangun komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), agar di tahun 2014 mendatang, bisa dilakukan pendataan berapa jumlah koperasi yang masih terkategori hidup, dan berapa jumlah UMKM yang berkembang di masing-masing kabupaten/kota.

Demikian terungkap dalam rakor Revitalisasi Koperasi di Hotel Senggigi, Lombok Barat yang dihadiri oleh seluruh bidang sekabupaten/kota di NTB, Senin (18/11).

Disebutnya jumlah koperasi yang terdata secara formal di Provinsi NTB ini sebanyak 3.829 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 663 ribu orang, serta memegang modal sebesar Rp 625,6 miliar. Jika potensi yang ada tersebut sebenarnya berjalan efektif, baginya tidak kecil dampak positif yang dimunculkan terhadap perkembangan ekonomi lokal.

Demikian juga dengan jumlah UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sejauh ini juga menurutnya belum diketahui persis realnya yang berkembang di lapangan. Sehingga untuk men-

(Suara NTB/bul)

VALIDASI - rapat pembahasan validasi koperasi di Mataram. jawab kepastian dari jumlah keseluruhan serta peran anatara koperasi dan UMKM ini, masih sebatas kemungkinan.

Umumnya, koperasi dan UMKM ini memberi pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), bahkan mencapai 80,8 persen. Inilah yang menurutnya akan dan harus dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dari provinsi hingga kabupaten/kota.

Agar memetakan real antara jumlah koperasi dan UMKM di masing-masing wilayah.

“Semua SKPD juga punya binaan untuk pembentukan UMKM, tetapi yang paling menonjol dan menjadi beban adalah, Dinas Koperasi sebagai leading sektornya. Ini yang harus kita jawab seberapa perannya masing-masing,” katanya.

Untuk itu, dimintanya Dinas Koperasi serta UMKM yang ada di seluruh kabupaten/kota agar melakukan validasi jumlah koperasi dan UMKM yang ada di

setiap wilayah. Paling tidak, agar dapat dijadikan referensi terhadap capaian pembangunan di daerah.

Melalui revitalisasi ini, tegas Supran bisa ditemukan jati diri sebagai tulang punggung pembentukan koperasi dan UMKM serta persentase perannya masing-masing.

Disebutnya lagi bahwa keberadaan koperasi belum begitu berkembang dan belum memberikan nilai tambah yang besar.

Serta sistem penguatan modal yang dianggap masih lemah. Terbukti dengan banyaknya koperasi yang belum mampu memberikan jaminan kepada pelaku usaha menengah ke atas.

Partisipasi anggota dan pengurus yang belum maksimal, serta belum banyaknya koperasi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Artinya tidak sedikit koperasi yang melek menggunakan IT. Sehingga selalu tertinggal di tengah persaingan yang cukup ketat. (bul)

nya masih dalam proses.

“Setelah kita menyampaikan apa yang kita harapkan, karena menjadi tumpuan dan harapan beberapa provinsi , pemeirntah pusat langsung memerintahkan stafnya untuk mencatat apa yang menjadi usulan NTB. Jelas dikatakan bahwa untuk pengembangan sapi bibit itu kerjasamakan dengan Perguruan tinggi, akademisi, Dirjen peternakan dan Pemda,” tambahnya.

Budi menambahkan, pemeirntah pusat akan membangun pusat pengembangan sapi bibit di NTB seperti pu-

sat pengebnagan sapi bibit di Nusa Penida, Bali. Namun, lokasinya masih disurvei baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Luas pusat pengembangan sapi bibit tersebut, katanya, seluas 1.000 hektar dan sdang dicari lokasi yang tepat.

Namun, pada 2014 mendatang di Kabupaten Dompu akan dibangun pusat penggembalaan sapi seluas 500 hektar. Dana pembangunan pusat pengembalaan sapi tersebut memperoleh anggaran sekitar Rp 4,5 miliar. (nas)

Perajin Tempe di Lobar Dibantu Peralatan Giri Menang (Suara NTB) Perajin tahu dan tempe di Lombok Barat (Lobar) mendapatkan bantuan peralatan mesin pembuatan dan pengolahan dari Kementerian Perindustrian RI. Hal yang mendasari diberikannya bantuan itu, karena sejauh ini proses pembuatan tahu dan tempe di Lobar masih jauh dari kata Higienis (sehat).

Hal ini dikatakan Kepala Disperindag Lobar, Joko Wiratno ketika menerima bantuan itu di kantornya, baru-baru ini. “Bantuan alat ini untuk para perajin tahu tempe, supaya mampu mengolah dengan bersih,” ujarnya.

Untuk sementara ini, pemerintah hanya bisa memberikan lima paket peralatan, untuk lima Kelompok yang terdiri dari empat kelompok di Labuapi dan satu Kelompok di Lingsar. Adapun alat-alat bantuan itu berupa mesin pemecah kedelai, dandang rebus, mesin giling, pompa air, kompor, bak pencucian dan meja kerja. Semua peralatan itu, berupa steinless dan Industri tepat guna.

Joko menyatakan, alatalat tersebut akan diserahkan kepada Lima kelompok industri tahu tempe, yang sudah dilatih oleh instruktur nasional. Selama ini para perajin menggunakan perala-

tan sederhana dan juga pengetahuan sederhana yang dimiliki para pengusaha dan pekerja pembuat produk kedelai itu. Menurutnya, para pengusaha dan pembuat tempe tahu ini hanya memiliki skill dan pengetahuan standar saja. “Jadinya mereka tidak paham tentang produk yang higienis dan berkuailitas itu,” ujarnya.

Ia berharap, dengan bantuan alat ini para pengusaha dan pembuat olahan kedelai ini menghasilkan produkproduk yang higienis, kualitas tinggi dan berdaya saing.

Sehingga bisa menjadi prodak olahan unggulan daerah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Joko juga mengakui, selama ini pemerintah Lobar sendiri belum bisa mengakomodir kebutuhan para pengusaha dan pembuat tahu tempe ini. Dan perlu diketahui kebanyak usaha mereka masuk dalam kategori usaha rumahan (Home industry).

Namun Pemda kedepan berupaya memberikan bantuan peralatan lagi jika pemanfaatnya sudah sesuai dengan yang diharapakan.

Terkait penggunaan alat ini, pihaknya akan tetap mengevaluasi dan memonitoring para perajian agar bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. (her)

TKI ’’Overstay’’ di Arab Saudi

Belum Ada TKI Asal KSB yang Dipulangkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan belum ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal KSB yang dipulangkan, pada pemulangan perdana yang dilakukan pusat terhadap TKI overstay di Arab Saudi.

Kepala Disnakertrans KSB H. Abdul Hamid, M.Pd mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB terkait pemulangan perdana TKI overstay dari Arab Saudi itu. Dan hasilnya tidak ada satu pun

TKI KSB yang ada dalam daftar pemulangan. “Jadi kita pastikan tidak ada berdasarkan informasi BP3TKI,” jelasnya kepada Suara NTB barubaru ini.

Berdasarkan keterangan BP3TKI yang diperoleh Disnakertrans, jumlah TKI asal NTB yang masuk dalam gerbong pemulangan perdana oleh pemerintah pusat berjumlah 41 orang. Dimana lima di antaranya merupakan anak-anak. “Saya tidak tahu rinciannya dari kabupaten mana saja, yang jelas dari KSB belum ada di gerbong pertama itu,” katanya.

Disnakertrans KSB sendiri sejauh ini tetap mengantisipa-

(Suara NTB/bug)

H. Abdul Hamid

si terhadap proses pemulangan TKI overstay di Arab Saudi.

Pasalnya berdasarkan data BP3TKI NTB jumlah TKI asal KSB yang saat ini bekerja di negeri itu mencapai 3.000 orang. Hamid pun mengungkapkan, jika selama ini banyak TKI asal KSB yang ada di luar negeri lebih suka tidak pulang ketika masa tinggalnya telah selesai. Alasannya pun sederhana karena mereka merasa akan lebih mudah pada proses penempatan lanjutan.

“Padahal apa yang dilakukan para TKI kita itu tidak dibenarkan oleh aturan.

Karenanya mereka pun akhirnya masuk dalam kategori ilegal sebagai pekerja asing di negara tujuannya,” ujar Hamid.

Selanjutnya Hamid menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proses pemulangan TKI overstayer di Arab Saudi. Untuk lebih maksimal, bidang penempatan ketenagakerjaan (Penta) pun sekarang ini ditugaskan untuk terus melakukan koordinasi dengan BPT3TKI, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Saya sudah meminta kepada Bidang Penta untuk terus melakukan update informasi soal pemulangan TKI dari Arab Saudi itu. Saya tidak ingin kecolongan, ada warga kita yang pulang tanpa kita ketahui sebelumnya,” imbuh Hamid. (bug)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Tekan Curanmor

Warga Punia Jamak Sepakat Hidupkan Siskamling Mataram (Suara NTB) Tingginya kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di Kota Mataram, membuat masyarakat resah. Berbagai upaya dilakukan masyarakat guna menekan maraknya curanmor tersebut. Warga Punia Jamak misalnya, menggelar rapat dengan tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat.

Salah seorang tokoh Masyarakat Punia Jamak, Lalu Ichsan yang dikonfirmasi, Minggu (17/11) mengatakan, tingginya kasus curanmor di lingkungan Punia Jamak, membuat masyarakat setempat menjadi resah. Katanya, warga RT 05, RT 03 dan RT 06 memiliki kesepatakan untuk membentuk beberapa siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan portal. “Kita sudah sepakat untuk buat pos ronda,” terangnya.

Kata Ichsan, pelaku curanmor biasa beraksi pada siang hari, Magrib dan Subuh ketika masyarakat sedang istirahat dan menjalankan ibadah. Oleh karena itu, melalui konsolidasi tersebut masyarakat berupaya mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Masyarakat sambungnya, sepakat menghidupkan kembali siskamling serta membuat portal di titik – titik tertentu.

Ia menambahkan masing–masing pemilik kos, harus mengontrol penghuni kosnya dengan mengecek administrasi atau identitas penghuninya. Kebiasaan pelaku curanmor sengaja menyewa kos dan memproyeksikan tempat– tempat yang menjadi sasarannya. Terlepas dari itu, pengendaran sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing, juga menjadi tugas warga setempat untuk menegur pengendara yang mengganggu kenyaman masyarakat.

Tujuananya untuk mejaga keamanan, ketertiban dan kenyaman. Sementara itu, Kaur Penrum Polda NTB, AKP Amerun mengatakan untuk mengetahui tren curanmor, pihaknya harus menunggu laporan masyarakat. Dengan adanya inisiatif masyarakat membentuk siskamling, adalah upaya baik untuk mengantisipasi maraknya kasus curanmor. (cem) DATANGI - Massa AMPT mendatangi Kantor BPN Lobar terkait kasus penguasaan tanah di Kedaro oleh istri Wabup, Hj. Indah Mahrip.

Jadi Tersangka

Warga Desak Kades Serage Dinonaktifkan Praya (Suara NTB) Belasan warga Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng), Senin (18/11) kemarin, mendatangi Kantor Bupati setempat. Kedatangan warga ujung timur Loteng tersebut mendesak Pemkab Loteng segera menonaktifkan Kepala Desa (Kades) Serage. Pasalnya, yang bersangkutan dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam kasus penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

Warga yang datang bersama Ketua BPD dan beberapa anggota BPD lainya, mengaku kesal atas sikap lamban Pemkab Loteng yang tidak kunjung menonaktifkan Kades Serage.

Padahal pihak Kejari Praya sudah menetapkan status tersangka kepada Kades Serage Bulan September lalu. Namun sampai saat ini, Kades Serage masih tetap aktif.

“Seharusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah daerah segera menonaktifkan Kades Serage,” ungkap warga. Menurutnya, sesuai aturan yang ada begitu dijadikan tersangka, maka kades harus segera diberhentikan sementara waktu. Dan, menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) selama proses hukum berjalan. Tapi nyatanya sampai saat ini pemerintah daerah belum juga bertindak.

Imbasnya, masyarakat menjadi bertanya-tanya sekaligus menimbulkan potensi konflik ditengah masyarakat. Karena saat ini, masyarakat dibawah sudah terpecah-pecah. Sehingga harus ada langkah segera yang dilakukan pemerintah daerah. “Jadi kita pemerintah daerah segera menonaktifkan Kades Serage dan menuju Plt sementara. Jika tidak segera, potensi konflik sangat besar,” ungkap Ahmad Saimin, Kepala BPD Serage.

Sebelum mendatangi Kantor Bupati Loteng, warga sebelumnya mendatangi Kantor Camat Praya Barat Daya. Guna menyuarakan aspirasi yang sama. Namun karena tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, warga akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke Kantor Bupati Loteng.

Dikantor Bupati Loteng, warga diterima Kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng, H.L. Aknal Afandi bersama Kabag Hukum Setda Loteng. Pada kesempatan itu, Aknal mengungkapkan, sebelumnya pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan Plt. Kades Serage.

Setelah adanya keputusan dari pihak Kejari Praya.

Namun pemerintah daerah belum memutuskan Plt lantaran kondisi di bawah yang kondusif. “Dari hasil konsultasi dengan Camat Praya Barat Daya, penunjukkan Plt bisa menimbulkan gejolak. Sehingga penunjukan Plt untuk sementara waktu ditunda,” jawabnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

DATANGI KANTOR BUPATI - Warga Desa Serage mendatangi Kantor Bupati Loteng menuntut Kadesnya dinonaktifkan, Senin (18/11)

Komisi I DPRD Pertanyakan Penertiban di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara kembali mempertanyakan komitmen Pemda KLU terhadap realisasi penertiban bangunan yang dibangun di areal roi pantai. Hingga kini, Pemda KLU terkesan vakum untuk menertibkan bangunan baik berupa restoran, kafe milik beberapa perusahaan besar di tiga gili.

“Agenda penertiban ini kapan sebetulnya. Karena dari berbagai tahapan sudah dilakukan. Sosialisasi sudah, bahkan pengusahanya langsung dihadirkan di Pemda, tetapi sejauh ini tidak ada langkah kongkrit,” ungkap Ardianto, Senin (18/11).

Sekretaris Komisi I DPRD KLU ini mengingat betul betapa janji-janji Pemerintah daerah KLU telah menjadi konsumsi publik. Sebelumnya penertiban tidak dilakukan dengan dalih menunggu setelah puasa dan lebaran. Setelah momen itu lewat, lagi-lagi Bupati berjanji untuk menertibkan bangunan di tiga gili setelah Pilkada Gubernur. Begitu Pilkada Gubernu juga usai, langkah Pemda KLU seolah melempem.

Menjadi sorotan di kalangan Dewan kata Ardianto, penertiban lahan yang diklaim milik PT. WAH justru dengan cepat di respon Pemda KLU. Satpol PP sendiri turun langsung ke Trawangan. Tapi ketika dihadapkan pada bangunan komersil yang jelas-jelas melanggar roi pantai dan harus ditertibkan, Pemda KLU seolah mandul.

“Kalau memang Pemda tidak punya anggaran untuk melakukan penertiban, lalu penertiban yang mereka klaim lahan PT. WAH, dari mana? Karena selama ini DPRD tidak pernah membahas anggaran untuk penertiban PT. WAH,” tandasnya.

Ardianto mengingatkan agar Pemda KLU tidak mengumbar janji atas kebijakan yang telah mereka ambil. Terlebih ketika isu itu telah menjadi konsumsi publik. Pihaknya khawatir apabila bangunan yang sudah disurati, pemiliknya dipanggil itu tidak segera ditertibkan, maka kesan yang muncul adalah Pemda KLU tidak memiliki taring dalam mengatur kawasannya sendiri.

“Ke depan, bisa saja pemodal yang lebih besar akan membangun seenaknya. Bupati harus tegas menyelesaikan persoalan ini, terlebih karena dia sudah berjanji dari Puasa sampai Pilgub,” tutup Ardianto. (ari)

Datangi BPN

AMPT Pertanyakan Penerbitan Sertifikat Lahan Kedaro

Sepanjang 2013

87 Nyawa Melayang di Jalan Raya Giri Menang (Suara NTB) Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Wilayah Hukum Lombok Barat cenderung menurun selama bulan ini karena baru lima kasus. Dibanding bulan sebelumnya, mencapai 18 kasus. Namun jumlah korban yang meninggal selama kurun waktu tahun ini lumayan tinggi, mencapai 87 korban meninggal. Korban luka berat sebanyak 25 orang, luka ringan mencapai 198 korban.

“Kasus lakalantas cenderung menurun,” ungkap Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Danu Anadito, Senin (18/11).

Dikatakan, terhitung mulai Januari hingga 11 November jumlah kasus mencapai 176 kasus. Rata-rata per bulan, jumlah kasus mencapai 16 hingga 20 kasus. Dari jumlah korban, terdapat kerugian mencapai Rp 458 juta lebih.

Namun dibanding pada tahun sebelumnya pada periode yang sama jumlah lakalantas menurun sekitar 40 persen.

Dijelaskan, penurunan angka lakalantas karena efek razia rutin yang dilakukan jajarannya. Hasil razia berhasil mencatat lumayan banyak pelanggaran. Khususnya di

kalangan pelajar yang menggunakan sepeda motor. Selain melakukan langkah preventif dan penindakan melalui razia di jalanan, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Untuk menekan pelanggaran dikalangan usia produktif. Penekanan melalui kegiatan ke sekolah-sekolah.

Menurut data, korban lakalantas paling banyak usia 16-30 tahun. Karenanya, upaya penyuluhan ke sekolah digalakkan.

Jajarannya masuk ke desadesa memberi penyuluhan. Selain itu, masuk ke kampus dan sekolah denan program police goes to campus dan police goes to school. Jajarannya juga masuk sosisalisasi ke TK melalui program Polsanak (polisi sa-

habat anak). Di sini, ppihaknya lebih memperbanyak permainan, memperkenalkan anakanak rambu lalu lintas.

Sementara itu, upaya razia sendiri dilakukan secara terus menerus untuk menertibkan pengendara yang melanggar. Menurutnya, upaya ini bukan saja untuk menambah pemasukan ke PAD namun terpenting menumbuhkan kesadaran masyarakat perihal berkendaraan sesuai aturan.

Dijelaskan, kegatan operasi pengaturan lalu lintas pagi, siang dan sore hari rutin dilaksanakan pihaknya. Kegiatan ini jelasnya, secara langsung membantu masyarakat.

Selain itu, dapat meminilisir lakalantas. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi melakukan aksi demonstasi di kantor BPN Lombok Barat, Senin (18/11). Mereka menuntut kejelasan dari pihak BPN terkait dikeluarkannya sertifikat hak milik atas nama istri pejabat terhadap lahan di Kedaro seluas 10 hektar lebih yang sesuai Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi masuk lahan milik negara yang berstatus kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Massa menduga BPN melakukan konspirasi sehingga sertifikat itu bisa keluar.

Korlap aksi Abdul Majid menyatakan, kedatangannya membawa alat bukti berupa data dan hasil survai di lapangan. Ia katakan, kasus penguasaan lahan hutan milik negara oleh istri Wakil Bupati Lombok Barat, Dr. H. Mahrip ini illegal. “Saya punya data lengkap soal ini,” cetusnya.

Sementara itu, kepala BPN Lobar Pudji Dipo Utomo menyatakan, penerbitan sertifikat itu jauh sebelum ia menjabat kepala BPN. Menurutnya, prosedur penerbitannya berdasarkan surat sporadik, seh-

ingga permohonan itu diproses BPN. BPN melakukan pengukuran dan panitia A memeriksa langsung ke lokasi. Berdasarkan laporan panitia lahan itu tidak masuk hutan dan tidak dalam sengketa.

Atas dasar itu akirnya panitia menerbitkan persetujuan.

“Itu Oleh kepala BPN sebelum,” ujarnya. Terkait pencabutannya seperti rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi tentu pihaknya perlu proses.

Tidak bisa dicabut sepihak, karena akan menjadi persoalan dikemudian hari. Karena atas tindakan mencabut secara sepihak, pemilik sertifikat tentu akan menuntutt BPN di PTUN. Karenanya, pembatalan sertifikat itu harus melalui putusan pengadilan, tidak bisa berdasarkan rekomendasi. Itupun jika yang keberatan atas penerbitan sertifikat itu mengajukan ke BPN, selanjutnya BPN akan melanjutkannya. Namun pihaknya tentu mengakomdir tuntutan pendemo, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPN provinsi terkait masalah ini. Sementara itu, dikonfirmasi masalah ini Istri Wabup Hj. Mahrip menolak memberi keterangan. (her)

KPU NTB Coret Satu Caleg dari DCT Kasus Tipilu Empat Kades akan Ditangani Polisi Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pemilu (Tipilu) yang melibatkan empat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng) mulai menemukan titik terang.

Pihak Polres Loteng pun kini bersiap mengambil alih penyelidikan kasus tersebut. Setelah ditemukan adanya indikasi tindak pidana.

“Pada prinsipnya kita siap melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Asalkan alat buktinya mencukupi,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponsel, Senin (18/11) kemarin. Namun demikian pihaknya masih belum menentukan sikap sejauh ini. Karena masih harus menunggu keputusan akhir dari Panwaslu Loteng.

Pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara akhir dengan Panwaslu Loteng. Guna mengecek ke-

lengkapan alat bukti dan keterangan yang dibutuhkan.

“Tadi pagi kita sudah melakukan gelar perkara akhir dengan Panwaslu Loteng. Lalu bagaimana keputusannya, kita tunggu keputusan Panwaslu Loteng,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panwaslu Loteng, Zaeroni, S.H., mengaku sudah melakukan gelar perkara akhir terkait kasus dugaan tipilu yang melibatkan Kades Ungga, Kades Darek, Kades Plambik serta Kades Kabul tersebut untuk memastikan kelengkapan alat bukti serta keterangan yang dibutuhkan.

Ia pun tidak menampik peluang kasus tersebut bakal ditangani oleh pihak kepolisian. “Kalau memang ada indikasi tindak pidana jelas akan kita lanjutkan penanganannya ke pihak kepolisian.

Dan, dari hasil gelar perkara yang sudah dilakukan sejauh ini, peluang untuk itu tetap ada,” timpalnya.

Namun demikian, Zaeroni mengaku keputusan terkait kelanjutan kasus tersebut masih belum ditentukan.

Karena pihaknya masih harus menggelar pleno dengan komisioner Panwaslu Loteng lainnya terlebih dahulu. Tidak bisa keputusan hanya ditentukan oleh ketua saja.

Sebelumya, empat Kades di Praya Barat Daya diperiksa Panwaslu Loteng lantaran diduga melakukan Tipilu.

Dengan menghadiri kampanye dialogis yang digelar oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) Provinsi NTB dapil VIII Loteng, asal Partai Demokrat, Jumat (8/11) lalu.

Padahal sesuai UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu legislatif, Kades dilarang mengikuti atau hadir sebagai peserta kampanye caleg. Atas perbuatan tersebut, para kades itu kini terancam hukuman pidana berupa kurungan maksimal satu tahun atau denda Rp 12 juta. (kir)

Diduga Dikeroyok, Seorang Pemuda Tewas Mataram (Suara NTB) – Bentrok terjadi antar pemuda di Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara, Minggu (17/11) malam. Peristiwa ini menelan satu korban tewas. Korban tewas diduga setelah dikeroyok sekelompok pemuda.

Korban bernama Abdarani (20) sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, tetapi nyawa korban tidak tertolong. Korban meninggal pada pukul 09.00 Wita dan kini sudah dipulangkan ke rumah duka. Kronologis kejadian itu bermula saat korban bersama seorang pelajar Mujakir (15) duduk di

taman puri. Tiba–tiba korban dan Mujakir didatangi sekelompok pemuda. Tanpa basa– basi, para pelaku langsung menghujamkan pukulan dengan tangan kosong. Pukulan tersebut tepat mengenai wajah korban dan Mujakir. Sehingga rekan korban Mujakir, mengalami luka parah di bagian pipi kiri lebam, hidung dan pipi kanan mengalami lecet. Sementara itu, korban Abdarani mengalami luka parah dibagian belakang kepala. Pada bagian sela–sela rambut korban terus keluar darah. Tidak hanya itu, darah juga terus keluar dari hidung korban.

Karena luka yang dialami,

korban mendapat perawatan selama sehari sampai akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir di RSUP NTB. Terkait persoalan tersebut, Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto ketika dikonfirmasi, Senin (18/ 11) kemarin mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengembangan dan mengusut sejauhmana kejadian pengeroyokan tersebut. Hingga sejauh ini, pelaku sedang dalam pengejaran aparat Satreskrim Polres Mataram.

“Kasusnya masih dalam pengembangan dan para pelaku sedang dalam pengejaran anggota,” katanya. (cem)

Mataram (Suara NTB) KPU NTB mencoret satu calon legislatif (caleg) dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan hasil pleno keempat komisioner KPU NTB belum lama ini. Caleg yang dicoret atas nama Saparudin, SH dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) nomor urut sembilan di daerah pemilihan (dapil) tiga Lombok Timur. Demikian disampaikan Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH.,MH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (18/11).

“Dalam rapat pleno, KPU Provinsi memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU Provinsi untuk mencoret caleg dari Partai Nasdem dapil tiga atas nama Saparudin, SH sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelum KPU NTB menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU NTB menghimpun dokumen-dokumen untuk melakukan konfirmasi terkait hasil kajian Bawaslu terhadap yang bersangkutan. Setelah pihaknya melakukan telaah terhadap fakta-fakta yang ada dan juga berdasarkan ketentuan peraturan UU yang berlaku, Ilyas mengatakan pihaknya langsung menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai caleg DPRD NTB pada Pemilu 2014 mendatang.

Fakta-fakta yang ditemukan KPU NTB dan juga Bawaslu diantaranya pada saat proses pencalonan di bulan Agustus lalu, Saparudin telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bebidas dan melengkapi surat pernyataan pengunduran diri tersebut dengan surat keterangan sedang dalam proses pemberhentian dari pejabat

atasannya. “Menurut UU, dalam posisi seperti itu yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat,” ujarnya.

Selang beberapa lama, atas surat pengunduran diri yang diajukan Saparudin, Bupati Lombok Timur yang saat itu masih dijabat Sukiman Azmy mengeluarkan surat pemberhentian untuk Saparudin sebagai Kepala Desa Bebidas.

“Tetapi yang bersangkutan mengajukan surat keberatan terhadap pemberhentiannya yang dikeluarkan oleh Bupati,” terang Ilyas. Setelah jabatan Bupati beralih ke Ali Bin Dachlan, Bupati yang baru mengeluarkan surat pencabutan terhadap SK Bupati sebelumnya yang memberhentikan Saparudin sebagai Kepala Desa Bebidas. “Dengan demikian secara hukum bahwa saudara Saparudin dipulihkan haknya sebagai Kepala Desa Bebidas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ilyas menambahkan, berdasarkan hasil klarifikasi Bawalsu ditemukan fakta bahwa Saparudin tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa. Dalam ketentuan UU mengenai pencalegan, Kepala Desa harus mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. “Karena faktanya saudara Saparudin dipulihkan haknya dan tetap menjalankan statusnya sebagai Kepala Desa, sehingga KPU Provinsi memandang saudara Saparudin tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kami mencoret nama yang bersangkutan dari DCT,” terangnya.

Implikasi dari pencoretan yang dilakukan setelah penetapan DCT, maka Partai Nasdem tidak bisa mengganti calon yang telah dicoret tersebut.

Nama Saparudin tidak akan muncul di surat suara walau-

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

One Direction Bantu Korban Topan Filipina Jakarta (Suara NTB) Boyband asal Irlandia, One Direction (1D) dan sejumlah selebritis bergantian berpartisipasi menggalang dana untuk korban Topan Haiyan di Filipina.

One Direction bersama Jamir Oliver, Andrew Marr, Gemma Cairney, Alan Rickman (pemain dalam film Harry Potter), Joanne Froggatt, Allen Leech (pemain Downton Abbey’s Joanne Froggatt), Karen Hauer, Natalie Lowe dan Stephen Merchant (komedian), andil dalam DEC Telethon yang digelar di London, Inggris, hari ini.

Topan Haiyan telah merenggut ribuan jiwa dan membuat ratusan ribu lainnya kehilangan rumah tempat tinggal.

“Gambar anak-anak kecil yang saya lihat di antara reruntuhan, membuat hati saya sakit,” kata Liam Payne seperti dilansir laman digitalspy.

“Kami semua terkejut begitu banyak orang membutuhkan bantuan, jadi kami meminta masyarakat terus bermurah hati semampunya,” tambahnya.. (ant/balipost)

BUDAYA DAN HIBURAN

13 Wilayah di Lombok Berpotensi sebagai ”Pariwisata Seks” Mataram (suara NTB) Sejumlah wilayah di pulau Lombok berpotensi dijadikan sebagai tempat pariwisata seks. Ini berdasarkan hasil survey Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang mengindikasikan beberapa lokasi wisata yang didalamnya terselubung transaksi seks.

Hal ini terungkap dalam sosialisasi bagi petugas pencegahan human trafficking, eksploitasi seksual anak (ESA) yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Senin (18/11).

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB pada tahun 2013 ini terdapat 13 wilayah di Pulau Lombok yang berpotensi dijadikan sebagai daerah pariwisata seks.

Meskipun tidak menyebutkan secara keseluruhan daerahdaerah yang berpotensi men-

jadi daerah pariwisata seks tersebut, namun Senggigi dan Gili Trawangan menjadi salah satu area yang memiliki potensi yang sangat besar dijadikan sebagai pariwisata seks selain daerah pariwisata Kuta dan Sekotong.

Koordinator Divisi Hukum Dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Dr. Imam Purwadi, SH, MH tidak hanya mengungkap daerah daerah dimaksud berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah pariwisata seks, tapi ternyata korbannya adalah

anak-anak yang masih di bawah umur. “Bahkan tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki,” tutur Imam.

Lebih lanjut, Imam Purwadi menyebut, anak-anak yang menjadi korban tersebut kebanyakan mereka yang masuk kategori miskin dari segi ekonomi. Mereka menjadi korban para wisatawan asing yang datang berlibur ke Lombok. Biasanya para wisatawan mencari anak-anak untuk “dipelihara” dan dijadikan sebagai korban pelampiasan nafsu.

Angelina Jolie

Menjinakkan Ganasnya Pantai Selatan

Teks&Foto : Noveradika

MENJELANG sore, deburan ombak yang menggulung mulai terlihat tinggi di Pantai Parangtritis Yogyakarta menjadi peringatan bagi pengunjung untuk tidak bermain air di sepanjang pantai yang terkenal ganas tersebut. Namun, bagi sekelompok pemuda yang tergabung dalam Dolphin Parangtritis Surf Com-

munity (DPSC) mulai meningginya gulungan ombak menjadi isyarat untuk segera memainkan papan seluncur.

Sekelompok pemuda yang rata-rata berdomisili di dekat pantai itu malah mencoba bersahabat dengan ombak pantai yang kerap memakan korban.

Terbatasnya referensi ten-

Sementara itu, disisi lain, dalam hal penegakan hukum di Indonesia bagi warga asing yang melakukan tindakan asusila masih sangat lemah.

Seperti beberapa kasus asusila yang dilakukan oleh warga asing selama ini, hukumannya sangat ringan. Berbeda dengan warga Negara kita yang melakukan tindakan asusila yang sama, mereka dijerat dengan hukuman yang lebih berat.

Berusaha mengungkap praktik kotor di daerah pariwisata ini, Imam menegaskan, fenomena tersebut seperti gunung es yang terlihat hanyalah ujungnya saja, namun pada bagian lainnya masih banyak yang belum terdeteksi. “Belum lagi yang terdapat di daerah Sumbawa, dan Bima pasti

juga ada,” duganya.

Tentu kondisi ini sangat memperihatinkan, terlebih lagi ada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai landasan terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi hak-hak anak.

Tidak hanya itu, di NTB sendiri sudah ada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja, Perda Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Anak Dan Perempuan, Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memungkinkan terjaganya anakanak di bawah umur dari berbagai tindakan eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. (dys)

Pameran Foto ”Life in Indonesia” di Yunani

Angelina Jolie Diberi Anugerah Kemanusiaan New Yorki Industri film Hollywood, Sabtu waktu AS atau Minggu WIB, memberi Angelina Jolie anugerah kemanusiaan atas kiprahnya bagi pengungsi dan pembelaannya untuk hak asasi manusia lewat karir filmnya.

Aktor Angela Lansbury dan Steve Martin serta perancang busana Piero Tosi juga menerima apa yang disebut “Oscar kehormatan” atas kontribusi mereka bagi film pada anugerah tahunan Governors Awards dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Dalam ruangan yang dipenuhi selebritis, didampingi pasangannya Brad Pitt dan anak lelaki mereka yang kelahiran Kamboja Maddox, Jolie dikenalkan oleh para pemeran film produksi bersama Bosnia dan Serbia “In the Land of Blood and Honey.”

Mereka berterimakasih kepada Jolie atas perannya kepada mereka yang merasakan Perang Balkan atas peluangnya untuk mengungkapkan perasaan mereka.

Peraih Oscar berusia 38 tahun itu adalah utusan khusus Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan telah berkecimpung dalam 40 misi lapangan termasuk yang terakhir membantu pengungsi konflik Suriah.

Saat menerima Jean Hersholt Humanitarian Award dari sutradara George Lucas, Jolie mengenang mendiang ibundanya yang hidup membaktikan diri untuk orang lain, kendati dia mengaku butuh waktu untuk menyadari apa maksud dari bakti hidup seperti itu.

“Ketika saya bertemu para penyintas perang, kelaparan dan pemerkosaan, saya belajar apa makna hidup bagi kebanyakan orang di dunia ini,” kata Jolie.

Dia mengaku bersyukur atas apa yang telah dinikmatinya dan bertekad untuk bisa turut mencegah manusia mengalami penderitaan seperti itu.

Para pemenang anugerah ini sebelumnya antara lain adalah Elizabeth Taylor dan Paul Newman, demikian Reuters. (ant/balipost)

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

MULTI ETNIS - Reog Ponorogo, salah satu kesenian asal Jawa Timur yang tampil di Gebyar Budaya NTB 2013, sebagai wujud keinginan untuk memberi kesempatan tampilnya multi etnis.

Kekurangan ”Gebyar Budaya NTB 2013” Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan “Gebyar Budaya NTB 2013” sudah berakhir, Sabtu (16/11) lalu. Pihak penyelenggara mengakui, ada beberapa poin kekurangan yang harus dibenahi. Salah satunya terkait waktu penyelenggaraan yang singkat, sehingga tak mampu mengakomodir banyak talenta seni.

Panitia penyelenggara, Saiful Safturi mengakui beberapa poin yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan kegiatan, seperti halnya waktu. “Sebenarnya waktu untuk tiga hari tidak cukup, karena banyak keseniaan multi etnis yang tidak bisa terakomodir. Kami mendapat banyak masukan dari masyarakat terkait ini (waktu singkat, red),” kata Saiful menjawab Suara NTB, Senin (18/11). Apalagi banyak kesenian daerah yang tampil, sudah menjadi bagian hidup dan digandrungi masyarakat.

Contoh, soal durasi pentas etnis Sasak Presean atau Wa-

tang olahraga air tidak menyurutkan semangat para peselancar muda tersebut untuk menaklukkan pantai selatan meski hanya belajar melalui tayangan televisi dan video yang diunduh dari internet.

Berbekal keberanian dan tekad yang gigih untuk belajar, para peselancar muda tersebut hampir tiap sore hingga menjelang senja selalu berlatih menjinakkan gulungan ombak di pantai selatan.

Mereka giat berlatih selain untuk mengikuti berbagai kompetisi selancar, juga turut membantu tugas tim SAR jika ada kecelakaan laut. Mereka juga ingin ke depannya Pantai Parangtritis dikenal menjadi salah satu tempat tujuan berselancar. (ant/balipost)

yang H. Lalu Nasib AR, atau Ale - Ale. Tiga jenis kesenian Sasak ini sudah menjadi trade mark karena akrab di pandangan masyarakat. Setiap tayangannya pun selalu ramai pengunjung. Bahkan Wayang Lalu Nasib, hingga masuk dinihari, penonton masih ramai di kegiatan itu. “Banyak yang bertanya, mengapa hanya sehari wayangnya. Atau kenapa tidak preseannya selama tiga hari?,” ungkap Saiful.

Demikian juga pentas untuk etnis lain, Samawa dan Mbojo. Ada ratusan Sanggar yang eksis, namun hanya sebagaian kecil yang bisa tertampung untuk tampil. Apalagi etnis lain, seperti Jawa, Jogjakarta juga ambil bagian, semakin mempersempit ruang bagi kreasi lebih variatif. Alhasil, sanggar yang tampil terpaksa digilir untuk kesempatan berikutnya. “Jujur, ini masih menjadi PR kami sebagai penyelenggara,” akunya.

Evaluasi lain, mengenai performa peserta. Saiful yang

tidak ingin menyebut ada kekurangan dari setiap tampilan, hanya memberi gambaran, bahwa perlu persiapan maksimal dari setiap peserta yang tampil. Sehingga, saat di panggung, performa bisa lebih maksimal dan penonton merasa puas. Tapi keadaan ini juga tidak lepas dari pesiapan pihaknya yang juga kurang maksimal. Diakuinya, memang ada kesan mendadak dari penyelenggaraan, walaupun kegiatan ini memang sudah dipersiapkan semaksimal mungkin.

Satu hal yang dikritiknya, peran Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung kegiatan sama, demi pemberdayaan seniman dan talenta generasi untuk tetap mempertahankan seni dan budaya daerah. penyelenggaraan Gebyar Budaya NTB 2013 adalah kerjasama Taman Budaya NTB dengan Kemenparekraf.

Jadi, kedepan, diharapkan dukungan itu datang dari Pemprov NTB. (ars)

London (Suara NTB) Indonesia melalui kerjasama KBRI Athena dengan Pemerintah Nafplio, Yunani, menggelar pameran foto “Life in Indonesia” yang memamerkan karya-karya Alumni Darmasiswa.

Pameran yang digelar di tempat bersejarah Gedung Parlemen Pertama Yunani, Voulevtiko, itu menampilkan menampilkan 37 foto hasil karya alumni Darmasiswa dari Yunani, Danai Karnava, dan karya foto Alexandros Tsagaridis, Panagiota Loukaki, Vassilis Loukakis dan Tassa Paraskevi, serta Eleni Grafakou.

Menurut Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI Athena Jani Sasanti pada Minggu, karyakarya foto tersebut sebagian besar menangkap keindahan pemandangan, bangunan bersejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia dari sudut pandang turis, di antaranya barisan stupa di Candi Borobudur, petani yang sedang memanen padi, masyarakat Bali yang berupacara di pura, keindahan sunset di Pantai Kuta, kawah gunung Bromo, upacara Ngaben di Bali dan foto-foto lainnya.

Duta Besar RI untuk Yunani Benny Bahanadewa mengharapkan pameran foto itu dapat memberikan gambaran kepada masyarakat Nafplio mengenai Indonesia, mengingat keseluruhan foto tersebut dibuat pemuda-pemudi Yunani alumni program Darmasiswa.

Dia mengharapkan masyarakat di Kota Nafplio khususnya dan Yunani pada umumnya, dapat lebih mengenal Indonesia. Untuk para pemuda, kesempatan tersebut terbuka melalui skema Darmasiswa yang disediakan pemerintah Indonesia.

Sementara Walikota Nafplio Dimitrios Kostouros menyatakan pameran ini merupakan kesempatan yang sangat langka dan baik untuk mengenal Indonesia, sebuah nega-

ra yang sangat jauh dan terdiri dari ribuan pulau seperti Yunani.

Apalagi, penyelenggaraan pameran bertempat di gedung yang sangat bersejarah, gedung parlemen, yang pada awal pembangunannya diperuntukkan sebagai sebuah masjid.

Walikota juga menyatakan kebanggaannya kepada Danai Karnava, penduduk Nafplio yang belajar di Indonesia selama setahun, dan bisa mengimplementasikan halhal yang dipelajarinya untuk disuguhkan kepada masyarakat Nafplio.

Danai Karnava, yang fasih berbahasa Indonesia, menyampaikan pengalamannya selama setahun di Badung, dan mengatakan itu sebagai pengalaman terbaiknya, belajar budaya Indonesia yang sangat unik dan beragam, serta bertemu masyarakat Indonesia yang dinilainya ramah.

Danai ingin agar masyarakat Yunani dapat juga melihat Indonesia melalui sudut pandangnya, sehingga terbersiklah ide untuk mengadakan pameran foto ini.

Keinginan yang tinggi masyarakat Nafplio untuk mengetahui Indonesia melalui foto-foto membuat pengunjung yang datang melebihi kapasitas kursi yang disediakan, bahkan sebagian harus berdiri sampai acara pembukaan selesai.

Acara pembukaan dimeriahkan dengan cultural performance dua tarian Indonesia yaitu Yapong dan Tor-Tor yang dibawakan oleh masyarakat Indonesia.

Para pengunjung juga berkesempatan menyaksikan presentasi video mengenai Diversity Indonesia.

Acara ini diliput media setempat seperti Max TV dan DRI TV diakhiri dengan resepsi di halaman luar gedung parlemen dengan menyajikan makanan tradisional Indonesia seperti sate ayam, mie goreng, dan lumpia. (ant/balipost)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Kembalikan Dokumen KUA PPAS

E-KTP Terkendala Anggaran PROGRAM perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi siswa SMA sederajat terpaksa dihentikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Alasan SKPD bersangkutan masih terkendala anggaran. Padahal masih ada beberapa SMA lagi yang masih belum melakukan perekaman E-KTP bagi siswa-siswanya.

“Target waktu untuk program ini sampai akhir Oktober kemarin. Sehingga (Suara NTB/kir) programnya dihentikan sementara wakZaenudin tu, kendati masih ada beberapa sekolah yang belum melakukan perekaman,” jelas Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Loteng, Drs. Zaenudin, saat dikonfirmasi Suara NTB, d iruang kerjanya, Senin (18/11).

Menurutnya, selain karena persoalan anggaran program tersebut dihentikan juga batas waktu pelaksanaan sudah habis. Meski demikian, secara kuantitas siswa yang direkam sudah melampaui target yang ada. Di mana dari target sebanyak 9.867 siswa yang sudah berhasil direkam sebanyak 10.035 siswa. Sedangkan jumlah siswa yang belum direkam sebanyak 1.967 orang lagi.

Data inipun kata Zaenudin baru data hasil perekaman yang dilakukan oleh tim Disdukapil Loteng saja. Sementara data hasil perekaman yang dilakukan oleh tim dari provinsi dan pusat belum ada. Mengingat program perekaman E-KTP untuk SMA tersebut merupakan program “keroyokan” antara pemerintah kabupaten, provinsi dengan pemerintah pusat.

Adapun sekolah yang belum melakukan perekaman E-KTP diantaranya SMA Negeri 1 serta SMA Negeri 2 Pujut. Itupun sebenarnya jatah dari tim provinsi bersama dengan tim dari pusat. Kalau sekolah-sekolah yang lain, sudah selesai. “Jadi yang menjadi tugas kita sudah selesai sesungguhnya. Nah yang belum selesai ini merupakan tugas dari tim provinsi dan pusat,” kilahnya.

Selain itu, sebanyak 19 warga Ahmadiyah terancam tidak bisa mengantongi E-KTP. Pasalnya, sampai saat ini mereka belum bisa melakukan perekaman E-KTP. Lantaran terkendala status kepercayaan. Padahal pemerintah pusat berencana bakal mulai memberlakukan secara penuh E-KTP sebagai satu-satunya tanda pengenal penduduk mulai tahun 2014 mendatang menggantikan KTP manual yang masih berlaku sampai sekarang. (kir)

Dewan Tuding Perencanaan Eksekutif Belum Matang

Selong (Suara NTB) Sidang paripurna DPRD Lombok Timur, Senin (18/11) kemarin memutuskan mengembalikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pengembalian dokumen awal untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 itu, karena sebagian besar item KUA PPAS ditolak dewan.

Penyampaian keputusan mengembalikan dokumen KUA PPAS ke eksekutif ini disampaikan Ketua DPRD Lotim, Edwin Hadiwijaya yang memimpin jalannya sidang paripurna. Dalam pandangan Panitia Khusus (Pansus) II PPAS yang dibacakan H. Makmun, menilai kalangan eksekutif belum matang dalam membuat perencanaan.

Kebijakan strategis yang disampaikan ke meja dewan belum tersusun dengan baik. Dicontohkan, pengusulan anggaran untuk Dermaga Labuhan Haji. Pejabat satu menyebut akan digunakan untuk membangun sarana gudang, sementara pejabat lainnya ada menyebut untuk mengeruk kedalaman kolam labuh.

Contoh lainnya, ungkapnya, rencana pembangunan pabrik air minum kemasan yang diusulkan belum jelas lokasinya. Begitu pun usulan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga tidak jelas letaknya. Pansus ini pun tegas menyarankan, agar Pemda mengajukan kembali dokumen KUA PPAS yang baru untuk dibahas kembali di dewan.

Dokumen PPAS yang disoroti pansus II ini adalah, rencana pembangunan Kantor Bupati yang dianggarkan Rp 40 dipangkas menjadi Rp 20 miliar. Dasarnya, periode sebelumnya dianggarkan Rp 3,5 miliar, karena tidak akan membebani APBD Lotim. ‘’Karenanya, pemda harus berusaha mencari sumber APBN. Jangan beratkan APBD Lotim,” ucap politisi PKB itu. Kantor bupati juga di(Suara NTB/her) pandang memang strategis tapi belum mendesak. Pasalnya, kanDIKEBUT - Proyek trotoar dikebut pengerjaannya oleh pekerja untuk mengejar target tor dinas lainnya masih layak dan pantas.

Revitalisasi pasar Tanjung, Terara dan Keruang dengan usu- waktu akhir bulan ini. lan anggaran Rp 30 miliar dipangkas menjadi Rp 15 miliar karena pembangunan pasar dianggap tidak harus dilakukan satu tahun anggaran. Di samping itu, khusus Pasar Terara, status lahannya belum jelas sampai saat ini.

Berikutnya, soal rencana penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (PD) yang ditotal usulannya mencapai Rp 51 miliar. Antara lain ke PT Selaparang Finansial Rp 20 M, dan Rp 30 miliar untuk PD Agro Selaparang. Perencanaan ke BUMD itu justru dianggap bertentangan dengan Perda 8 tahun 2012 tentang batas limit modal yang akan disertakan ke PD. Beberapa PD sudah lewat batas nilai penyertaan modal yang harus diberikan.

Mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ditegaskan minimal sama dengan tahun sebelumnya. Tidak perlu ada pengurangan ADD. Desa adalah ujung tombak pemerintahan, sehingga perlu lebih diperhatikan. ‘’ADD justru lebih baik untuk mempercepat pembangunan.

Jangan dikurangi ADD, sebaliknya harus ditambah,” paparnya.

Dari hasil hitungan dewan, akan terjadi penghematan hingga Rp 34,4 miliar. Dalam hal ini, mereka meminta tidak ada dusta di Giri Menang (Suara NTB) antara eksekutif dan legislatif.

Adanya ancaman Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, Giri Menang (Suara NTB) Dalam upaya menyatukan kesepahaman antara dewan dengan terhadap para kepala dinas yang tak mampu selesaikan proyek harus mundur Terbitnya sertifikat hak milik atas nama Hj. Indah Mahrip terkalangan eksekutif sudah dilakukan pertemuan dengan wakil buhadap lahan seluas 10 hektar lebih di Kedaro ditentang Dinas Kehupati. Namun dalam pertemuan terbatas yang dilakukan di ruang cukup manjur dalam memicu para kepala SKPD menyelesaikan proyeknya. tanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar). Pihak terkait sejak awal pimpinan beberapa waktu lalu, tidak ditemukan ada kesepakatan. Merasa takut ancaman itu, sejumlah kepala SKPD yang menangani proyek menyampaikan keberatan karena lahan itu berstatus hutan produkBahkan saat dewan diajak untuk merealokasi, PPAS Tim Angga- fisik yang diragukan rampung tepat waktu terus mengebut pengerjaan proyek. si terbatas (HPT). BPN dituding kecolongan, karena menerbitkan ran Pemerintah Daerah (TAPD) menjawab dengan aksi walk out. sertifikat tanpa berkoordinasi dan meminta izin dari Dishut.

Diterangkan, dengan dana saving bisa digunakan untuk penambahmentara target waktu sudah “Terus kita kebut penger- tanggal 30 November.

“Saya kira BPN kecolongan, karena tak berkoodinasi (minan rehabilitasi rumah kumuh. Dari usulan 4 ribu unit dengan anggaran jaan proyek, tenaga kerja kami Demikian pula proyek yang mepet. Imbas dari itu, empat ta izin) waktu keluarkan sertifikat itu,”ungkap Kepala Dishut Rp 30 miliar dinilai bisa ditingkatkan dengan melakukan rehab hingga tambah termasuk jam kerjan- ditangani Dinas Tata Kota, kepala dinas yang menangaLobar, Ir. Lalu Saeful Arifin, Senin (18/11).

8 ribu. Selain itu bisa untuk untuk meningkatkan kesejahteraan pe- ya untuk mengejar target,” un- Pertamanan dan Kebersihan ni proyek inipun rawan munMasalah ini katanya, ditangani Kejaksaan namun sepertingawai. “Kelebihan anggaran PPAS bisa diberikan untuk tunjangan kes- gkap Kepala Dinas Pendidikan seperti proyek trotoar. Penger- dur dari jabatannya sesuai ya belum jelas kelanjutan. Terkait masalah ini ia pun sempat ra. Bisa juga untuk penambahan tenaga honor daerah. Termasuk reloka- dan Kebudayaan Lobar, H. jaan terus dipacu siang dan kontrak komitmen yang tedipanggil tiga kali selaku Kepala Dinas Kehutanan. Termasuk si sekolah SD yang terkena dampak Pandandure,” lanjutnya.

Fathurrahim, kepada Suara malam. “Kita evaluasi terus lah dibuat bersama Bupati petugas Polhut, petugas pengukur, BPKH Denpasar juga diSementar aitu, dalam pandangan Pansus I mengenai KUA NTB, Senin (18/11). hasil pekerjaannya,”Dinas Lobar H. Zaini Arony dengan panggil. Selain itu, para petani yang menggarap, Kepala Desa, disampaikan Saprudin, berbeda dengan PPAS. Dokumen KUA ini kepala SKPD, Ia menegaskan, sejauh ini Tata Kota, Pertamanan dan semua Mustafa serta pemilik sertifikat Hj. Indah Mahrip dipanggil. sudah dianggap tidak menjadi masalah. Antara lain, belanja keuan- pihaknya terus memacu peker- Kebersihan, H. Dahrum. khususnya yang menangani Sementara itu, Kepala BPN Lobar, Pudji Dipo Nugroho gan pemerintah desa minimal sama dengan tahun lalu. Termasuk jaan proyek di SMA Gerung.

Sebelumnya hasil sidak di proyek fisik. Empat kepala menampik pihaknya kecolongan. Menurutnya, selama ini penyertaan modal ke BUMD dan hibah untuk Kabupaten Lombok Tenaga kerja ditambah dan sejumlah proyek itu empat SKPD itu antara lain, KepaDishut belum bersurat ke BPN terkait masalah keberatan Selatan dan kewajiban bayar bunga ke PIP dianggarkan. jam lembur ditambah hingga proyek diragukan selesai te- la Dinas Dikbud, H. Faturraatas penerbitan sertifikat lahan itu.

Saran pansus I ini, soal rencana mendirikan SPBU dan air jam 12 malam. Berdasarkan pat waktu, lantaran progesn- him, Kadis Pekerjaan Umum Terkait koordinasi, pihaknya mengaku dalam hal pembuatan kemasan rencana tersebut dianggap tidak tepat, karena tidak hasil laporan progres proyek ya sangat rendah dan Robijono, Kepala Dinas sertifikat cukup dengan ketentuan umun, seperti sporadik dan sesuai ruh masyarakat Lotim. Pemda harus tingkatkan peran itu di atas 70 persen, tinggal mengkhawatirkan. Dari em- Tata Kota Pertamanan dan lain-lain. Karena keterangan warga, lahan itu bukan kawasan desa dalam pembangunan, terutama perencanaan, sehingga menyisakan plester, pemasan- pat proyek itu, masih meny- Kebersihan dan Kepala Dihutan maka pihaknya tak meminta rekomendasi ke Dishut. desa tidak sekadar pengusul. gan dan keramik. Ia pun opti- isakan sisa pekerjaan seki- nas Perindustrian dan PerdaMenurut versi BPN, sertifikat terbit awal 2011. Diawali suSelanjutnya, penolakan para wakil rakyat terhadap dokumen mis rampung tepat waktu tar 30 sampai 50 persen, se- gangan Joko Wiratno. (her) rat permohonan dari Hj. Indah Mahrip masuk tanggal 19 februPPAS ini juga disampaikan sebagian besar fraksi ari 2010. Dalam surat permohonan itu dilampiri foto copy KTP, di DPRD. Pandangan Fraksi PKS, yang disampaidomisili dan dasar pemilikan lahan itu. Keterangan dalam sukan Tanwir, setuju dengan pandangan pansus. Berat itu, bahwa tanah itu berasal dari ganti rugi masyarakat. gitupun pansus lainnya, dari PBB disampaikan Dilengkapi juga juga surat pernyataan fisik bidang tanah (spoMajrun, Golkar disampaikan Sadarudin. Tegas radik). Dalam sporadik, ada pernyataan pemilik menguasai diungkapkan Golkar, eksekutif dinilai salah kaprah lahan itu dan mereka memperoleh dari ganti rugi sebelumnya. menafsirkan pro rakyat.

Dalam keterangan surat itu juga tanah itu bukan sengketa.

ADD yang justru ditambah kenapa harus dikuranSetelah ada permohonan, kemudian BPN menindaklanjuti dengi. Padahal, dari ADD itu banyak yang bisa dikerjaGiri Menang (Suara NTB) gan melakukan pengukuran. Lalu, terbit surat ukur tanggal 11 kan di desa. Seperti drainase, gorong-gorong di desa.

Rapat Paripurna persetujuan KUA PPAS Mei 2010. Saat itu, katanya, tidak ada keberatan, maka BPN “Kalau gedung besar yang dibangun, yang nikmati dan penandatanganan KUA PPAS Lombok pun menerbitkan SK hak milik tanggal 6 Januari 2011. “Sertiadalah perusahaan besar. Kalau di desa rakyat kecil Barat (Lobar) tahun 2014 baru-baru lalu difikat sendiri terbit tanggal 4 Februari 2011,”sebutnya. (her) yang menikmati,” demikian Sadarudin. (rus) laksanakan DPRD Lobar. Ini menjadi bahan acuan penyusunan APBD yang mulai dibahas akhir bulan November dan ditarget Desember harus selesai atau diketok.

Dalam mengawal pembahasan APBD ini, pihak DPRD menunjukkan komitmen mengarahkan anggaran untuk belanja yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Bahkan, melas tak lantas membuat dokter terRaut wajah Kaharudin (30) mengguratkan kesedihan mendalam. belanja modal didongkrak, termasuk tinggi kait kasihan. Namun, dokter ini tetap Maklum, anaknya Maharani (16) yang baru duduk di kelas I SMK 2 dipatok dalam KUA PPAS. bertahan. Malah ia sepakat menangaSelain itu, beberapa waktu terakhir kinni pasien melalui pelayanan pasien Kuripan jurusan Multimedia baru saja meninggalkannya untuk (Suara NTB/ist) erja Dewan makin membaik. Buktinya, keumum supaya lebih cepat. Kaharudin selamanya. Ia tak menyesali kematian putri kedua dari empat bersau- pun bernego soal harga, namun negoberhasilan penyusunan APBD bisa lebih ce- TANDA TANGAN - Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said, pat bisa selesai akhir tahun, tidak seperti menandatangani penetapan dan persetujuan KUA PPAS dara, karena ia sadari manusia pasti akan mengalami kematian. siasi gagal. Akhirnya, ia pun terpaksa sebelum-sebelumnya molor terus. Bahkan APBD tahun 2014. membayar 3,5 juta. Itupun ia peroleh menurut Sekretaris DPRD Lobar, H. L YANG membuat ia sedih dan pri- ga kali ke Rumah Sakit kondisi al- dari meminjam di keluarga. .Saswadi ini termasuk terlambat. “Karena hatin, penanganan pasien Jamkes- marhum sangat parah. Saat itu, ia Saat itu almarhumah dioperasi di pertengahan Desember sudah penetapan mas di Rumah Sakit Umum Tripat sempat dibawa ke poliklinik. Ber- klinik milik dr. AB tersebut. Setelah di(sudah ketok),” ungkapnya, Senin (18/11).

Gerung. Ia tak menuding kematian bekal surat rujukan dari puskesmas operasi, keadaannya bukan membaik, Hal ini, menurutnya, sebuah prestasi bagi anaknya, karena kesalahan pihak ru- almarhumah pun sempat dirawat. namun makin memburuk. Lantas, seinstitusi itu. Di mana, sesuai pengalaman semah sakit setempat. Namun ia han- Dokter pun menyarankan agar almar- lang dua hari, tepatnya hari Jumat albelumnya, APBD selalu molor hingga awal buya menyuarakan haknya sebagai hum dioperasi. Seingatnya, waktu itu marhumah kembali dibawa ke Rumah lan tahun bersangkutan. Padahal sesuai kewarga yang tak mampu. hari senin almarhumah akan diopera- Sakit Tripat. Waktu itu, ia dibawa karetentuan itu harusnya rampung akhir tahun Almarhumah anaknya sempat si setelah diperiksa darah dan ront- na berkat permintaan salah seorang pada tahun sebelumnya. Misalnya, APBD dirawat di rumah sakit daerah itu, gen. Namun lagi-lagi, keluarganya anggota DPRD NTB ke pihak Rumah tahun 2014 harus diketok Desember akhir namun ditolak pihak rumah sakit itu. menunggu hari Rabu lantaran hari Sakit Tripat yang prihatin melihat altahun 2013. Ditargetkan APBD tahun 2014 Dokter menolak mengoperasi almar- Senin almarhumah tidak jadi diop- marhumah. Keesokan harinya, Sabtu rampung dan diketok tanggal 10 Desember lalu humah hanya karena alasan gaji yang erasi dan hasil laboratorium belum almarhumah dirujuk ke RSUP NTB, dievaluasi provinsi dua minggu hingga ditarbelum dibayarkan. Padahal, menurut keluar. “Senin itu kami bawa almar- karena terjadi kebocoran di usus akibat get tanggal 24 Desember selesai dievaluasi. dia uang jauh lebih penting dari nya- humah pulang. Karena hari Rabu di- operasi. Tidak sampai dirawat lama, Baru setelah itu disusun DPA. Menurutwa manusia. Namun ia tak habis pikir, janjikan akan dioperasi,” ujarnya. almarhumah pun meningggal di RSUP. nya, dalam KUA PPAS tertuang hasil penmengapa dokter itu mengabaikan Ia meninggal sekitar pukul 12.00 Hari Rabu pun tiba, ia langsung (Suara NTB/ist) gawalan pihak Dewan yang berkomitmen RAPAT - Suasana rapat paripurna penetapan KUA PPAS. anaknya. Apakah karena mungkin ia membawa almarhumah ke poliklinik siang. Kini, orang tua almarhumah meningkatkan porsi anggaran untuk menggunakan jamkesmas, sehingga untuk mendaftar untuk operasi di poli menuntut biaya operasi Rp 3,5 juta masyarakat. Hal ini tentunya, akan dikawal pada mempercepat distribusi pendapatan yang muaranya terkesan diacuhkan. Ia pun meneri- bedah. Saat itu ia ditemani Kades Kuri- itu dikembalikan. Terpenting, belasaat pembahasan draf APBD di hari-hari mendatang. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ma kenyataan pahit harus ditinggal pan Utara Saharudin. Saat itu ia meng- jar dari kasus anaknya itu pihak ruYang dikritisi Dewan dalam hal struktur dalam APBD, ditunjukkan dengan komitmen yang tertuang dalam anak perempuannya selamanya. gunakan Jamkesamas untuk biaya op- mah sakit harus berkaca, khususnya lanjutnya, kaitannya dengan peningkatan pendapatan, belanja modal, tahun ini Rp 269,14 miliar lebih. Atau Warga Desa Kuripan Utara ini erasi anaknya. Menunggu lama, almar- pihak dokter jangan hanya mengutaterutama dalam kaitan dengan PAD bersumber pajak dengan kata lain mengalami peningkatan 86 miliar mengakui, anak perempuannya se- humah semakin drop. Namun negosiasi makan uang, namun nasib pasien. dan retribusi daerah. Dari hasil diskusi dengan dewan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. suai diagnosa dokter menderita pen- dengan dokter justru membuatnya pesSementara itu, Kepala Bidang dan evaluasi terhadap struktur APBD dan estimasi yakit ambeien. Penyakit susah buang imis. Dokter menolak menangani anakn- Pelayanan Rumah Sakit Tripat, dr.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, H. Baihaki kenaikan pertumbuhan ekonomi 2014, maka disepakati mengapresiasi kontribusi kalangan Dewan dalam air besar, keluar hanya lendir kental ya dengan Jamkesmas lantasan belum Fathoni menyatakan, tanggung kenaikan bersumber dari pajak dan retribusi sebanyak pembahasan KUA PPAS. “Alhamdulillah pemdari dubur. Almarhumah menderita menerima gaji dari jasa pelayanan yang jawab pengembalian uang Rp 3,5 juta Rp 3 miliar lebih, sehingga total kenaikan PAD 2014 bahasan KUA PPAS berjalan lancar, tentunya eksekugejala ini sejak lama. Tapi menjelang nilainya tak seharga nyawa anaknya. adalah tanggung jawab pihak dokter kurang lebih Rp 5, 8 miliar. ‘’Awalnya sebenarnya sekitar tif mengapresiasi legislatif dalam pembahasan yang Lebaran Haji lalu penyakitnya ini Lantas terjadi negosiasi sengit, ant- sendiri. Ia mengakui, gaji khususnya Rp 2,8 miliar lebih. Namun setelah evalusi dan pem- kritis, terkait struktur dan arah kebijakan serta prikambuh parah. “Kami pun memba- ara dia dan oknum dr AB yang menan- biaya pelayanan di rumah sakit bebahasan maka disepakati Rp 5,8 miliar,’’ terangnya. wa almarhumah ke RS Gerung (Tri- gani anaknya. Karena prtihatin meli- lum dibayar. Namun itu, tidak saja oritas pembangunan 2014,” ungkap Baihaki.

Jika dilihat dari struktur APBD spesifik pendappat), waktu itu malam hari,”tuturnya. hat anaknya yang menahan sakit, ia di Rumah Sakit Tripat, melainkan Menurutnya, pembahasan seperti ini ke depan akan atan dan belanja serta pembiayaan daerah. Dirinci- lebih ditingkatkan, karena pihak eksekutif sangat Waktu itu, anaknya hanya dirawat se- ngotot meminta dokter segera mengop- hampir semua daerah. Ia menyesalkan pendapatan tahun 2014 diestimasi Rp 1,069 tri- butuh dan mengapresisi kritik Dewan. Harapannya, bentar oleh perawat di ruang UGD. Ia pun erasi. Namun, berulang kali diminta kan adanya dokter yang seperti itu. liun, belanja daerah diestimasi Rp 1,16 miliar lebih, perencanaan pembangunan Lobar dalam kaitannya hanya diberikan obat, lantas setelah itu dr. AB tak lantas mau. Hingga pilihan Menurutnya, track record dr. AB sehingga terjadi defisit. pulang.Namun,suarajutekperawatsem- terakhir, Ia pun menawarkan ke dok- yang menangani almarhumah tidak dengan prioritas pembangunan menjadi satu pandanTidak hanya itu, mengawal komitmen pemerin- gan menjadi sebuah perencanaan yang benar berpipat membuat panas telinganya. ter agar ditangani layaknya pasien terlalu baik. Pihak rumah sakit tah pada tahun 2014 memaksimalkan pada pem- hak pada kepentingan masyarakat. Tentunya, dalam Setelah dibawa pulang, selang tiga umum. “Saya ditawari 3,5 juta untuk sudah lama mengusulkan biar ia dipbangunan ekonomi meliputi infrastrukrtur jalan, rangka bagaimana memepercepat penurunan kehari kondisi almarhumah makin bu- operasi,” katanya. indah. Namun, hal ini tergantung ke jembatan, perdagangan dan ekonomi, kesehatan, pen- miskinan. ‘’Saat ini perlu dibanggakan penurunan keruk saja, sehingga dibawa lagi ke ruKaharudin mengaku ke dokter tak Pemda. Ia berupaya, agar masalah didikan dan pariwisata dalam rangka mendorong per- miskinan sekitar 6,14 persen selama tiga tahun teramah sakit. Waktu itu itupun, almar- punya uang sebanyak itu. Karena ia han- ini tak terulang lagi. Namun menucepatan pelayanan dasar masyarakat. Termasuk, khir artinya lebih dari 2 persen,’’ klaimnya. (her/*) humah didiamkan sebentar, lalu diba- ya seorang buruh bangunan yang gajin- rutnya, persoalan dokter juga ikut wa pulang. Lantas pada rujukan keti- ya tak seberapa. Permohonan yang me- andil terjadinya hal tersebut. (her)

BPN Terbitkan Sertifikat Tanpa Rekomendasi Dishut Lobar

Takut Diminta Mundur

Sejumlah Proyek SKPD Dikebut

Dongkrak Belanja Modal, DPRD Kawal Pembahasan APBD 2014

Dokter Tolak Tangani Operasi

Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit Tripat Meninggal

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

Tujuh Atlet Atletik Siap Berlaga di POMNAS Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB terus menjalani pemusatan latihan di GOR 17 Desember Mataram, Senin (18/11). Persiapan kali ini boleh dibilang sangat spesial, pasalnya para atlet atletik PPLM NTB akan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) yang akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 22-25 November mendatang.

Pelatih Atletik PPLM NTB, Drs. Subagio yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (18/11), menjelaskan, IKIP Mataram menyiapkan 7 atlet, yakni Kokom Supriatna, Alimudin, Rohani, Ni Putu Yogiswari, Abdul Razak, Anang Fahmi dan Fifit Marlena. “Masing atlet akan mengikuti nomor lari, lompat tinggi dan tolak peluru,” ucap mantan Pelatih Pelatnas PRIMA Indonesia itu.

Sejumlah atlet yang dipersiapkan itu telah menjalani pemusatan latihan saat ini persiapan mereka sudah memasuki persiapan puncak. Sementara sekarang ini, mereka masih menunggu keputusan pihak IKIP Mataram untuk memberangkatkan mereka.

Ditanya soal target, Bagio mengaku para atlet NTB memiliki peluang untuk menyumbangkan medali, khususnya di nomor tolak peluru dan lompat tinggi. Dua nomor ini memiliki peluang menyumbangkan minimal medali perunggu, sementara nomor lari diharapkan bisa lolos ke babak final.

“Atlet tolak peluru putri, Ni Putu Yogiswari punya peluang menyumbang medali. Prediksi saya dia bisa menyumbangkan minimal medali perunggu,” ucapnya tanpa bermaksud meremehkan kemampuan atlet-atlet NTB lainnya. (fan)

Calon Ketua Pengprov PASI

Arsyad Siapkan Figur Mataram (Suara NTB) Masa bhakti Pengprov PASI NTB akan berakhir Maret 2014 mendatang. Pihak pengurus cabor atletik berencana menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) pada akhir Desember 2013.

Agenda pemilihan Ketua Umum Pengprov PASI NTB periode 2014-2017 ini akan digelar lebih awal, tiga bulan sebelum masa berakhir kepengurusan yang lama berakhir.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Arsyad Gani, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (18/11), mengaku telah menyiapkan calon figur untuk menggantikan dirinya.

Staf Ahli Gubernur NTB ini, mengaku tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum.

“Insya Allah akhir bulan Desember ini kita akan melaksanakan Musprov PASI NTB. sesuai ketentuan AD/ART PASI NTB Musprov harus digelar kira-kira dua bulan sebelum berakhir masa bhakti kepengurusan berakhir,” terangnya.

Ditambahkannya, figur calon Ketua PASI NTB ke depan harus bisa mengamankan prestasi PASI NTB di PON 2012 lalu, yakni meraih 7 emas 5 perak. Untuk mengamankan prestasi cabor atletik di PON mendatang, Arsyad menginginkan pengurus PASI NTB harus bisa memelihara atletatlet yang masih produktif menyumbang medali, terutama atlet peraih emas, perak dan perunggu di PON/2012 harus mendapat pembinaan secara berlanjut.

Selain itu pengurus harus mempersiapkan atlet lapisan dua dan ketiga, karena faktor ‘’X’’ itu akan ada. “Mungkin akan ada hal-hal yang di luar teknis yang mengganggu persiapan atlet lapis pertama, sehingga bisa diantisipasi dengan atlet lapis kedua. Serta mencari bibit baru,”paparnya. (fan)

Neymar Sehebat Ronaldo dan Messi Rio de Janeiro Pelatih tim nasional Brazil memiliki kepercayaan penuh kepada penyerang mudanya, Neymar da Silva Santos Junior, yang kerap disapa Neymar. Selain itu, Brazil tidak akan mengalami kegagalan di Piala Dunia tahun depan bagi timnya selaku tuan rumah.

Luiz Felipe Scolari menyatakan keyakinannya kepada Neymar untuk membuktikan diri mampu setara dengan pemain terbaik dunia.

Penyerang 21 tahun tersebut pindah dari klub Brazil, Santos, ke Barcelona musim panas ini dan menjadi pusat perhatian di La Liga Spanyol dengan mencetak empat gol dalam 11 penampilan untuk Blaugrana, julukan Barcelona.

Rekornya di tingkat internasional lebih mengesankan dengan mencetak 27 gol dalam 44 penampilan bagi Selecao dan itu adalah penampilannya di masa kepelatihan Scolari hingga pelatihnya tersebut memberinya banyak pujian.

Jose Mourinho, pelatih Chelsea, baru-baru ini menyebut bintang Barcelona itu dengan istilah “menyedihkan” setelah diusir Scott Brown selaku wasit dalam pertandingan di ajang Liga Champions melawan klub Skotlandia, Celtic. Sebutan itu mendorong mantan pelatih Chelsea sebelumnya, Scolari, membela penyerangnya tersebut.

“Mungkin dia (Jose Mourinho) mengetahui jika Neymar yang sekarang sudah di tingkat yang sama dengan Cristiano dan Messi dan benar-benar mampu mengalahkan timnya,” kata Scolari kepada Guardian dilansir dari Goal (17/11).

Neymar dan rekan satu timnya baru saja memamerkan kemampuan mengolah bola pada akhir pekan lalu dengan melumat Honduras 5-0 dalam lanjutkan persiapan Piala Dunia musim panas mendatang di Brazil.

Scolari memahami ada tekanan tersendiri yang memberatkan timnya, karena Piala Dunia mendatang mereka bertindak sebagai tuan rumah, tapi pelatih berusia 65 tahun tersebut yakin timnya dapat memuaskan para pendukungnya.

“Para pemain tahu mereka harus memenangkan Piala Dunia,” kata Scolari yang juga mantan pelatih Chelsea.

Pelatih tim nasional Brazil juga menyadari bahwa ada sejumlah tim kuat pada Piala Dunia 2014, sementara hanya ada satu tim yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia.

“Sebagai juara Eropa dan dunia saat ini Spanyol harus dianggap yang terbaik di dunia,” kata Scolari. (ant/bali post)

Demi Lolos ke Brazil

Paris Striker tim nasional Perancis, Olivier Giroud, mengatakan, timnya “siap mati” untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di Brazil.

Perancis berada di ujung tanduk jelang leg kedua pertandingan play-off Piala Dunia 2014 melawan Ukraina Selasa besok karena sebelumnya kalah 2-0 di Kiev, Ukraina, Jumat (16/11).

Bek Perancis, Laurent Koscielny, juga diusir pada pertandingan itu dan membuat misi Prancis semakin sulit, karena bek yang kini diandalkan itu mendapatkan larangan bertanding di leg kedua, di Paris.

Namun Giroud yakin timnya dapat menghasilkan perubahan menakjubkan. “Kami siap untuk mati di lapangan untuk sampai ke sana (Piala Dunia Brazil),” kata Giroud, dilansir dari fourfourtwo baru-baru ini.

“Kami ingin menunjukkan

kepada masyarakat Perancis dan untuk diri kami sendiri bahwa kami bangga mewakili Perancis. Kami ingin membuat bangga semua orang yang mencintai dan mendukung kami,” tambah penyerang Arsenal ini.

Diakuinya, mereka terhina atas hasil leg pertama. Untuk itu, mereka ingin membalasnya. “Mereka akan memberi kita perlawanan yang sama pada Selasa besok. Kami tidak akan terkejut. Mereka akan melawan kami sekuat tenaga,” tambah mantan penyerang Montpellier ini.

Musim ini Giroud telah mencetak delapan gol dari 18 penampilan untuk Arsenal, namun ia belum menikmati kesuksesan dengan tim na-

sionalnya.

Penyerang 27 tahun ini baru menjaringkan tiga gol dari 11 penampilan di tahun 2013 untuk negaranya, dua gol diantaranya dicetak ketika Perancis menang 6-0 atas Australia di pertandingan persahabatan.

Tapi Giroud siap untuk meningkatkan performanya pada pertandingan hidup mati melawan Ukraina meskipun ia menyadari pertandingan tersebut akan sulit. “Kita harus menemukan keseimbangan yang tepat untuk terus memainkan permainan,” kata Giroud. ‘’Ini tidak mudah karena ada banyak ketegangan, banyak stres. Ini adalah pertandingan penting di tahun ini,” tambahnya. (ant/bali post)

LESU - Pemain Prancis Franck Ribery hanya tertunduk lesu saat kalah 0-2 dari Ukraina pada playoff Piala Dunia leg pertama.

Pada leg kedua mereka siap mati demi lolos ke Brazil.

Erick Thohir Bidik Lionel Messi Berbicara setelah timnya kalah dari klub Jakarta (Suara NTB) Presiden baru Inter Milan, Erick Thohir Swiss Chiasso, pria 43 tahun ini malah bercanbergurau ketika menyarankan bintang da Messi dapat menjadi pemain andalan Inter.

“Beli Messi? Saya harus membicBarcelona Lionel Messi bisa arakannya dengan manajemen menjadi sasaran transfer masa klub!” katanya seperti dikutip the depan untuk klub Serie A itu.

Mirror, Senin.

Pengusaha asal Indonesia Pemilik sebagian saham klub ini mengakuisisi 70 persen NBA Philadelphia 76ers dan klub saham Nerazzuri - sebutan InMLS DC United itu tampaknya ter Milan - bulan lalu dan dipmelakukan “serangan” yang sama ilih sebagi presiden baru klub dengan para pendukung Inter. yang mengakhiri periode 18 Ketika mereka menyanyikan setahun kepemimpinan Massibuah lagu yang mengacu rival AC Milan mo Moratti.

-Siapa yang tidak melompat adalah Rossoneri- dia pun melompat bersama para pendukung saat berjalan ke lapangan untuk satu penyambutan. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Irak Tak Ingin Kehilangan Poin di Jakarta Jakarta (Suara NTB) Timnas Irak tidak ingin kehilangan poin meski harus bertanding di kandang Timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa (19/11) pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2015 Grup C. “Pertandingan besok sangat penting bagi Irak. Makanya kami akan bermain maksimal demi mendapatkan poin penuh,” kata Asisten Pelatih Timnas Irak, Kareem Salman di Jakarta, Senin.

Juara Piala Asia 2007 itu pada klasemen sementara Grup C masih tertahan di posisi tiga dengan tiga poin dari empat pertandingan. Satu-satunya kemenangan ini didapat saat mengalahkan Indonesia pada pertandingan pertama.

Menurut Salman, meski membidik poin penuh atas Indonesia bukan berarti anak asuhnya akan bermain dengan mudah. Timnas Indonesia, kata dia, berbeda dengan yang dihadapi pada pertandingan pertama beberapa waktu lalu.

Saat ini tim yang dibesut oleh Jacksen F Tiago ini dinilai mengalami banyak perkembangan dan dihuni oleh pemain dengan teknik yang bagus. Kondisi ini diperkirakan akan membuat Ali Bahjat dan kawan-kawan mendapatkan perlawanan.

“Saat bermain tandang ke Indonesia kami jauh dari suporter. Begitu juga dengan

(Suara NTB/ist)

AMANKAN POIN - Timnas Irak siap mengamankan poin saat melawan timnas Indonesia, Selasa malam. cuaca. Jelas berbeda. Tapi kami harus berusaha maksimal,” kata Salman menambahkan.

Tim asuhan Hakeem Shaker itu jika mampu meraih tiga poin, selain mendekati runner up Grup yaitu China dengan tujuh poin dari empat pertandingan, juga membuka peluang untuk menjadi peringkat ketiga terbaik.

Keinginan yang sama untuk meriah poin penuh juga disampaikan oleh pemain belakang Timnas Irak, Ali Bahjat Fadhil. Menurut dia, pertandingan melawan Indo-

nesia sangat penting demi membuka peluang lolos ke putaran final Piala Asia 2015 di Australia.

“Pertandingan besok akan mempengaruhi langkah kita untuk kedepannya. Yang jelas Irak masih punya harapan.

Hasil tiga poin sangat dibutuhkan,” katanya.

Kekuatan Timnas Irak memang jauh berbeda dibandingkan dengan 2007 lalu. Saat ini tim asal Timur Tengah tersebut baru dalam tahap pembentukan generasi baru. Dampak dari sanksi FIFA juga dinilai cukup berpengaruh pada perkemban-

gan sepak bola di Irak.

Setelah menghadapi tuan rumah Indonesia, Timnas Irak masih menyisakan satu pertandingan lagi yaitu melawan Cina di Rashid Stadium Dubai, Uni Emirat Arab.

Timnas Indonesia asuhan Jacksen F Tiago akan bermain maksimal pada kualifikasi Piala Asia 2015 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa (19/11), meski tanpa dukungan suporter.

Boaz Solossa dan kawankawan terpaksa tidak mendapatkan dukungan dari pemain ke-12 karena masih mendap-

atkan sanksi dari AFC dalam dua pertandingan terkait petasan serta penonton yang menyalakan flare.

“Memang kami baru saja datang dari Cina. Tapi kami sudah melakukan evaluasi serta persiapan untuk menghadapi Irak yang salah satunya mempelajari rekaman pertandingan. Yang jelas kiat akan bermain maksimal,” kata Jacksen F Tiago di Jakarta, Senin.

Timnas Garuda sebelum menghadapi Irak harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 dari tuan rumah Cina. Kekalahan ini membuat timnas terpuruk di dasar klasemen Grup C dengan satu poin. Meski kalah, permainan I Made Wirawan dan kawankawan dinilai mulai menunjukkan peningkatan.

Pelatih asal Brazil itu menegaskan, khusus untuk menghadapi Irak pihaknya akan menurunkan formasi terbaik. Apalagi 24 pemain yang ada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta nasional itu.

Peluang Timnas Garuda untuk lolos ke putaran final memang sudah tertutup pascakekalahan dari Cina beberapa hari yang lalu. Meski demikian, Jacksen F Tiago tetap meminta kepada anak asuhnya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. (ant/bali post)

Williams Dituduh Sabotase Pembalap POSE Pembalap Williams berpose di markas Williams di Inggris.

(suara NTB/ist)

Austin – Wakil Kepala Tim Williams, Claire Williams, menolak mentah-mentah tudingan sabotase yang dilancarkan pembalap Pastor Maldonado terhadap tim Formula Satu dari Inggris itu.

Pembalap asal Venezuela itu berkilah bahwa buruknya penampilan dia pada kualifikasi Grand Prix Amerika Serikat adalah gara-gara taktik kotor timnya dengan mengubah tekanan dan suhu ban.

“Saya kira pada mobil saya seseorang merekayasa tekanan dan suhunya,” kata Maldando seperti dikutip AFP. Ketika diminta untuk menjelaskan lebih jauh, dia meminta bertanya pada tim Williams. Pada sesi kualifikasi Sabtu waktu setempat, Maldonado gagal melaju, sedangkan rekan satu timnya Valtteri Bottas lolos di urutan kesembilan atau sembilan tingkat di

atas Maldando.

Dua hari sebelumnya, pada jumpa media prabalapan, Maldonado mengklaim jika dirinya telah memberi lebih banyak kepada tim daripada pada dirinya.

Maldonado yang terkenal uring-uringan dan bergabung dengan Williams sejak tiga tahun lalu, adalah pembalap satunya-satunya Willims yang mempersembahkan poin untuk timnya tahun ini. Tahun lalu dia menjuarai GP Spanyol.

Williams, anak perempuan dari pendiri tim Frank Williams, membantah rumor suhu panas dalam tim. “Tak ada atmosfer semacam itu dalam tim. Saya tak melihat isu apa pun. Pastor pernah berkata ingin pergi ke tim lainnya dan itu bagus sekali, ini Formula Satu,” kata dia. Maldonado disebut-sebut akan pindah ke Lotus atau Sauber musim depan, demikian AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 19 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 08121944827,Wendy 0812961 65840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Selasa, 19 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

KESEHATAN

Halaman 14

Mewaspadai Ancaman Demam Berdarah Demam berdarah (DB) adalah penyakit demam yang menyiksa sekaligus bisa mematikan.

Sayangnya, proses diagnosa terhadap penyakit ini seringkali memakan waktu yang panjang.

Belum lagi, pencegahan terhadap penyebaran demam berdarah kerap diabaikan, baik oleh masyarakat maupun para petugas kesehatan yang seharusnya melindungi masyarakat.

ZAENAH Jamal (35) sempat kebingungan saat putranya, M. Reza Imam Akbar yang baru berusia 3,5 tahun tiba – tiba mengalami serangan panas tinggi yang tak kunjung reda. Berulangkali ia mendatangi dokter di sejumlah rumah sakit, namun obat yang diberikan ternyata tak kunjung bisa menurunkan panas yang mendera buah hatinya.

Awalnya, Nena, panggilan akrabnya, mendatangi unit gawat darurat salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram. Disana, ia diberikan obat pilek dan batuk serta antibiotik untuk meredakan demam yang menyerang Reza. “Nanti kalau panas nggak turun, nanti kita cek darah,” ujar Nena menirukan pernyataan dokter tersebut.

Nena sempat bersikeras sejak awal untuk langsung melakukan cek darah Reza. Namun, dokter meyakinkannya agar tidak terburu buru melakukannya. Dokter rupanya menduga Reza demam akibar amandelnya yang mengalami peradangan. Namun, meski telah menghabiskan obat yang diresepkan, demam yang dialami Reza tak kunjung reda.

Obatnya sampai habis, ndak ada reaksinya. Berselang beberapa hari pasca pemeriksaan itu, Nena memilih untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit swasta lainnya. Disini, diagnosis yang diberikan dokter juga tak berubah.

“Malah dikasi antibiotik yang baru,” tuturnya.

Bukannya membaik, keesokan harinya, Reza justru mulai menggigil. Maka, Nena pun kembali ke dokter. Namun, jawaban serupa kembali ia peroleh. Dokter hanya mengutak atik resep yang diberikan untuk Reza. Sepulang dari dokter, Nena sangat terkejut mendapati sekujur tubuh Reza yang mulai

muncul warna bintik merah. “Saya langsung curiga dia DB (demam berdarah),” ujar Nena. Tak menunggu lama, Nena kembali ke dokter tersebut dan langsung meminta cek darah. Benar saja, hasil cek darah ternyata membuktikan Reza positif mengidap demam berdarah.

Pengalaman Nena tersebut menjadi bukti betapa rumitnya penanganan dan deteksi terhadap gejala demam berdarah. Dalam kasus tersebut, gejala demam yang timbul terbukti bisa ‘’mengelabui’’ sejumlah dokter yang menangani Reza.

Kejadian tersebut juga membuktikan bahwa penanganan demam berdarah tidak bisa dilakukan sembarang. Sebab, penyakit ini tergolong mematikan. Penanganan yang terlambat dilakukan, bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa.

Sayangnya, petugas kesehatan pun kerap kali terkesan lamban memberikan dukungan terhadap pemberantasan demam berdarah tersebut. Setelah mengetahui putranya mengidap demam berdarah, Nena mengaku sempat didatangi petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Sayangnya, petugas tersebut hanya memberikan sejumlah pertanyaan dan terkesan menghindar saat Nena meminta agar dilakukan fogging atau pengasapan.

Padahal, menurut Nena, fogging atau pengasapan diharapkan bisa membunuh nyamuk dewasa yang bisa saja masih hidup di sekitar rumah tersebut. Petugas tersebut, ujar Nena, rupanya lebih menyarankan masyarakat setempat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Padahal, pemberantasan sarang nyamuk belum tentu bisa memastikan nyamuk yang sudah membawa virus demam berdarah tersebut akan mati.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Lobar, Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes menampik anggapan bahwa jajarannya enggan melakukan fogging. “Bukan enggan, ada prosedur yang harus dilalui,” kelitnya.

Ia berdalih, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum petugas kesehatan setempat melakukan fogging. Salah satunya, adalah terkait persentase kepadatang jentik saat petugas melakukan survei lapangan.

Rahman justru menyatakan bahwa fogging tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diimbangi dengan pemberantasan sarang

nyamuk oleh masyarakat setempat. “Masyarakat berpikiran, fogging itu menyelesaikan masalah,” elaknya lagi.

Gigitan Nyamuk Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke tubuh manusia. Virus dengue ini, merupakan virus dari famili Flaviviridae. Pembawanya adalah nyamuk aedes aegypti.

Terdapat empat jenis virus dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Keempat virus tersebut adalah DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Gejala demam berdarah baru muncul saat seseorang yang pernah terinfeksi oleh salah satu dari empat jenis virus dengue mengalami infeksi oleh jenis virus dengue yang berbeda.

Virus dengue dapat masuk ke tubuh manusia melalui gigitan vektor pembawanya, yaitu nyamuk dari genus Aedes seperti Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus. Aedes aegypti adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini.

Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudah masa inkubasi virus di dalam nyamuk selama 810 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya. Nyamuk betina juga dapat menyebarkan virus dengue yang dibawanya ke keturunannya melalui telur (transovarial).

Manifestasi Klinis Demam berdarah menunjukkan gejala yang umumnya berbeda-beda tergantung usia pasien. Gejala yang umum terjadi pada bayi dan anakanak adalah demam dan munculnya ruam.

Sementara, pada pasien usia remaja dan dewasa, gejala yang tampak adalah demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri pada sendi dan tulang, mual dan muntah, serta munculnya ruam pada kulit, berdarah (haematuria) dan pendarahan berat saat menstruasi (menorrhagia).

Pasien yang menderita demam berdarah dengue (DBD) biasanya menunjukkan gejala seperti penderita demam berdarah klasik ditambah dengan empat gejala utama, yaitu demam tinggi, fenomena hemoragik atau pendarahan hebat, yang seringkali diikuti oleh pembe-

Nyamuk Aedes Aegypti (Suara NTB/ist)

saran hati dan kegagalan sistem sirkulasi darah.

Adanya kerusakan pembuluh darah, pembuluh limfa, pendarahan di bawah kulit yang membuat munculnya memar kebiruan, trombositopenia dan peningkatan jumlah sel darah merah juga sering ditemukan pada pasien DBD. Salah satu karakteristik untuk membedakan tingkat keparahan DBD sekaligus membedakannya dari demam berdarah klasik adalah adanya kebocoran plasma darah.

Fase kritis DBD adalah setelah 2-7 hari demam tinggi, pasien mengalami penurunan suhu tubuh yang drastis. Pasien akan terus berkeringat, sulit tidur, dan mengalami penurunan tekanan darah.

Sindrom shock adalah tingkat infeksi virus dengue yang terparah, di mana pasien akan mengalami sebagian besar atau seluruh gejala yang terjadi pada penderita demam berdarah klasik dan demam berdarah dengue disertai dengan kebocoran cairan di luar pembuluh darah, pendarahan parah, dan shock (mengakibatkan tekanan darah sangat rendah), biasanya setelah 2-7 hari demam. Tubuh yang dingin, sulit tidur dan sakit di bagian perut adalah tanda-tanda awal yang umum sebelum terjadinya shock.

Penyakit demam berdarah didi-

agnosis dengan melihat gejala yang muncul, seperti demam tinggi dan munculnya ruam. Namun, karena gejala penyakit demam berdarah kadangkala sulit dibedakan dengan penyakit malaria, leptospirosis, maupun demam tifoid maka biasanya pekerja medis atau dokter akan terlebih dahulu mengecek sejarah kesehatan dan perjalanan pasien untuk mencari informasi kemungkinan pasien tergigit nyamuk. Selain itu, untuk mendapatkan ketepatan diagnosis yang lebih tinggi umumnya dilakukan berbagai uji laboratorium.

Pencegahan Pengasapan atau fogging bermanfaat membunuh nyamuk aedes dewasa untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Sayangnya, hingga kini, belum ada vaksin atau obat antivirus bagi penyakit ini. Tindakan paling efektif untuk menekan epidemi demam berdarah adalah dengan mengontrol keberadaan dan sedapat mungkin menghindari vektor nyamuk pembawa virus dengue.

Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat. Metode pertama adalah melalui pengendalian lingkungan. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan mengendalikan

vektor nyamuk, antara lain dengan menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah, dan perbaikan desain rumah.

Secara biologis, vektor nyamuk pembawa virus dengue juga dapat dikontrol dengan menggunakan ikan pemakan jentik dan bakteri.

Pengasapan juga dapat dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa, sedangkan pemberian bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air dapat membunuh jentik-jentik nyamuk. Selain itu dapat juga digunakan larvasida.

Sampai saat ini belum ada obat spesifik bagi penderita demam berdarah. Banyak orang yang sembuh dari penyakit ini dalam jangka waktu dua minggu. Tindakan pengobatan yang umum dilakukan pada pasien demam berdarah yang tidak terlalu parah adalah pemberian cairan tubuh (lewat minuman atau elektrolit) untuk mencegah dehidrasi akibat demam dan muntah, konsumsi obat yang mengandung acetaminofen (misalnya tilenol) untuk mengurangi nyeri dan menurunkan demam serta banyak istirahat. (aan/kmb)

Musrembang Digelar

Tak Sebatas Formalitas, Draf RPJMD Dimutakhirkan Menjadi Usulan Perda Mataram (Suara NTB) Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 hingga 2018 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah dimutakhirkan, dan siap akan diajukan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pemutakhiran dilakukan setelah dilaksanakannya Konsultasi Publik Hasil Rancangan RPJMD melalui kegiatan Musrembang di Hotel Lombok Raya, Senin (18/11) kemarin.

Musrembang dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, unsur dari DPRD NTB, SKPD lingkup provinsi serta kabupaten/kota, Kepala Bappeda se-NTB, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Budayawan, LSM serta Media.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, dalam sambutannya menyebut bahwa RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-20013 jangka waktunya segera berakhir.

Menyusul pelantikan Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi, MA dan Wakilnya, M. Amin, SH. M.Si 17 September lalu, maka selambat-lambatnya enam bulan sejak pelantikan, Pemda NTB berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan.

Pada rancangan dokumen RPJMD 2014-2018 yang mengusung visi “Mewujudkan Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera” ini, dijabarkan dalam 7 misi yang akan diimplementasikan kedalam 99 program utama, dengan 33 indikator kinerja.

Rencangan teknokratik ini sebenarnya sudah mulai disusun sebelum pelantikan Gubernur lalu.

Dan telah dilakukan identifikasi berbagai isu strategis dan dipetakan permasalahan yang mendasar, yang dihadapi NTB saat ini. Diprediksi kondisi ini masih akan dihadapi hingga lima tahun kedepan.

Sebagai ikhtiar menjadikan draf RPJMD ini terkesan dokumen perencanaan yang bersifat top down, maka sebelum kegiatan Musrembang telah dilakuka serial focus group discussion (FGD) selama tiga hari berturut-turut, yang didalamnya melibatkan multiGubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan sambutan.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi (kiri) dan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, (dua dari kiri), saat pembukaan Musrenbang Provinsi NTB, di Mataram, Senin (18/11) kemarin.

pihak diseluruh elemen di provinsi ini.

Puncaknya, pelibatan multi stake holder sebagai pemegang saham pembangunan NTB inilah kemudian dilakukan Musrembang, dengan menghadirkan seluruh pihak secara utuh.

Pelibatan seluruh unsur ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak-banyaknya masukan konstruktif, kreatif dan inovatif. Sehingga dokumen RPJMD ini setidaknya memiliki pengakuan yang lebih kuat, dengan substansi secara nyata dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat NTB. Agar program kegiatannya benar-benar linier dengan kebutuhan seluruh masyarakat.

Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan dokumen hasil Musrembang dan FGD ini, selanjutnya akan dilakukan konsultasi teknis ke Kementerian Dalam Negeri, sebelum disampaikan ke DPRD NTB untuk ditetapkan dan dibahas sebagai Perda.

Sementara itu, Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, MA dalam penyampaiannya menginginkan dokumen RPJMD untuk periode 2014 hingga 2018 ini, bukan disusun sebatas formalitas, tetapi harus mengakomodir kepentingan banyak pihak.

Pada masa pemerintahan selama lima tahun kedepan, program pembangunan yang terlaksana benar-benar berkualitas dan menjadi jawaban harapan masyarakat di Provinsi ini.

Dikatakannya, dalam penyusunan dokumen pembangunan, apakah yang dalam jangka panjang ataupun menengah, harus menggunakan prinsip teknokratif, partisipatif, politis, bottom up maupun top down. Didalamnya tergabung seluruh aspirasi semua kepentingan, karena hal ini dianggap sebagai komitmen bersama sebelum diputuskan menjadi Perda.

“Jangan draf RPJMD sebatas untuk menunaikan kegiatan secara formalitas. Tidak boleh seperti itu, tetapi harus konsisten mengakomodir harapan banyak orang,” sebutnya.

Beberapa kritik tak jarang muncul dari berbagai pihak saat pra Musrembang, atas adanya kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir. Pasca Musrembangpun juga demikian, RPJMD yang disusun tak jarang juga menuai protes karena tidak adanya kesesuaian dengan implementasi di lapangan.

Hal inilah yang menurutnya harus dikemas secara utuh, oleh Bappeda dan seluruh yang terlibat didalamnya, bahwa RPJMD adalah partisipasi dari seluruh masyarakat, guna tercapainya proses pembangunan dan merebut kepercayaan masyarakat sejak awal pelaksanaannya.(bul/*) Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul saat memberikan sambutan.

Peserta Musrenbang.

SUARA NTB Selasa, 19 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

90 Persen Lebih Pilkada Berakhir di MK

IDI Ajukan PK Kasus Dokter Malapraktik Jakarta (Suara NTB) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penahanan dr Dewa Ayu Sasiary Prawani SpOG. “Kami akan mengajukan PK atas putusan tersebut,” ujar Ketua Umum IDI Zaenal Abidin di Jakarta, Senin.

Dewa Ayu dijebloskan ke tahanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung, Nomor 365.K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012.

Kasus tersebut bermula dari ditahannya Dewa Ayu oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak 8 November lalu.

Dewa bersama dua rekannya dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian diduga melakukan malapraktik.

Ketiga dokter spesialis kandungan ini terpidana dalam kasus dugaan malapraktik terhadap korban Julia Fransiska Makatey (25) pada 2010.

Para dokter melakukan tindakan Sectio Caesaria Sito karena riwayat gawat janin, setelah sebelumnya Julia dirujuk dari puskesmas. Beberapa hari setelah dilakukan operasi, Julia meninggal dunia akibat masuknya angin ke jantung atau emboli udara.

“Kasus ini harus dituntaskan, jika tidak bisa mengganggu dunia kesehatan,” jelas dia.

Jika tidak diselesaikan, lanjut dia, maka tidak ada lagi dokter yang mengerjakan kasus gawat darurat. “Kasus gawat darurat itu, potensinya sangat kecil,” ujarnya sembari menyatakan IDI fokus dalam urusan hukum.

IDI berjanji untuk berjuang membebaskan dokter Ayu dari tahanan dan dua dokter lainnya dari jerat hukum. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan lebih dari 90 persen pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kecenderungan pelaksanaan pilkada itu lebih dari 90 persen menggugat ke MK, padahal sebelum pemungutan suara Pilkada para calonnya sudah menandatangani pernyataan sikap siap menang dan

siap kalah,” kata Djohermansyah di Jakarta, Senin.

Akibatnya, konflik Pilkada pun berpindah ke MK dan membuka kemungkinan politik uang berpindah ke lembaga peradilan konstitusi itu.

Kecurangan dalam penyelesaian sengketa Pilkada di MK antara lain upaya membeli suara hakim sampai menghasut para pendukung kandidat sehingga menimbulkan keributa, seperti terjadi beberapa waktu lalu di MK. Sementara itu, pengamat politik Satya Arinanto mengatakan kecenderungan penyelesaian sengketa Pilkada di MK sudah jauh-jauh hari disiapkan

Julian aldrin pasha (ant/bali post)

Pengacara Jangan Seperti Pengamat

Hamdan Zoelva

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengajak para pengacara konstitusi untuk tidak membicarakan peradilan konstitusi di media layaknya pengamat.

“Pengacara harus berbeda dengan pengamat. Pengamat bisa bicara apa pun tentang pengadilan, tapi pengacara kalau bicara jeleknya hakim itu jadi masalah,” kata Hamdan pada diskusi dengan pengacara konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan ketika seorang pengacara membicarakan kejelekan hakim konstitusi di media, maka bagaimana mungkin pengacara itu dapat berperkara di mahkamah sementara dia menganggap hakim berperilaku buruk.

Hamdan mengharapkan pengacara tidak melakukan penghinaan terhadap persidangan (contempt of court).

“Kita tidak memiliki aturan lengkap contempt of court itu tetapi di negara lain terdapat empat hal antara lain mengabaikan perintah pengadilan, memperlihatkan rasa tidak hormat terhadap hakim, menunjukkan suatu tindakan tidak patut, tidak layak dalam pengadilan, serta mempublikasikan suatu yang bisa meruntuhkan keadilan dalam pengadilan termasuk mengompor-ngompori di luar,” jabar dia.

Hamdan mengingatkan pengadilan yang tidak lagi dihormati adalah cermin runtuhnya wibawa negara dan dia mengajak pengacara bersama-sama menjaga kewibawaan mahkamah. (ant/bali post)

langsung atau pemungutan suara melalui DPRD yang dinilai dapat meminimalisasikan politik uang dan politik transaksional.

“Anggota dewan DPRD akan diawasi oleh lembaga terkait dan juga masyarakat, sehingga dengan demikian pelaksanaan pilkada tidak langsung berjalan terbuka,” ujar Djohermansyah. (ant/ bali post)

11 Terpidana Korupsi di Jateng Buron Semarang (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah masih memburu puluhan terpidana kasus korupsi yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap namun belum berhasil dieksekusi.

“Eksekusi ini wajib dilaksanakan, tidak ada alasan untuk menunda-nunda,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Babul Khoir dalam “media gathering” di Semarang, Senin.

Menurut dia, jumlah terpidana yang diburu tersebut sudah menurun dalam sebulan terakhir.

Sebelumnya, lanjut dia, 11 terpidana telah dieksekusi kejaksaan negeri setempat.

Ia mencontohkan tujuh terpidana yang telah dieksekusi Kejaksaan Negeri Semarang serta masing-masing dua or-

Indonesia Telusuri Dugaan PenyadapanPresiden Jakarta (Suara NTB) – Indonesia terus bekerja untuk menulusuri dan melakukan klarifikasi atas dugaan penyadapan yang dilakukan atas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri Indonesia.

“Sebenarnya isu penyadapan bukan pertama kali didengar dan diberitakan. Beberapa waktu lalu saat ada aksi penyadapan oleh negara tertentu terhadap Indonesia diangkat atau diberitakan, Presiden segera menginstruksikan jajaran terkait khususnya Menlu dan Kepala BIN untuk melakukan telahaan dan klarifikasi terhadap pihak termaksud,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Senin.

Julian mengatakan saat ini otoritas yang diperintahkan Presiden masih terus bekerja menyesuaikan dengan informasi yang berkembang di lapangan.

“Dan saat ini mereka, Kemlu dan BIN sedang bekerja dan merumuskan langkah lebih lanjut sesuai dengan perkembangan di lapangan,” katanya.

Pada Senin (18/11) The Guardian, harian yang berbasis di Australia menurunkan laporan mengenai upaya penyadapan yang dilakukan negara itu kepada sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. Dalam laporan yang dapat diunduh melalui situs harian itu, upaya penyadapan dilakukan kepada beberapa pejabat Indonesia termasuk diantara Presiden RI. (ant/bali post)

tim sukses pasangan calon.

“Umumnya, mereka sudah menyiapkan dana satu paket, termasuk biaya penyelesaian sengketa di MK. Berapa pun selisih suara yang diperoleh, pasti yang kalah akan membawa gugatan ke MK,” kata Arinanto.

Oleh karena itu, guna mengurangi konflik Pilkada, Kemendagri kembali mengusulkan Pilkada tidak

AKSI - Aksi buruh di depan Kantor DPRD DKI Jakarta.

(ant/bali post)

Buruh Ancam Mogok Besar-besaran Jakarta (Suara NTB) – Perwakilan massa buruh yang menggelar aksi di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (18/11) kemarin mengancam bahwa buruh akan melakukan mogok kerja besarbesaran apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Buruh menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang sebelumnya sudah ditetapkan Rp2.441.301. Selain itu buruh juga menuntut negosiasi agar ketetapan UMP tersebut bisa naik di atas tiga juta rupiah.

“Karena tiga juga rupiah adalah angka kebutuhan real buruh DKI Jakarta,” kata Winarso, Ketua Koordinator Lapangan Forum Buruh DKI, siang ini.

“Kami tidak gegabah maupun saklek di angka 3,7 ayolah Pak Gubernur kami

mengharapkan adanya revisi asalkan di atas angka 3 jutaan,” tambahnya.

Perwakilan massa buruh menganggap pemerintah DKI Jakarta tidak memihak buruh dalam menetapkan upah minimum.

“Kami melihat ada indikasi Pak Jokowi menandatangani ketetapan upah minimum tersebut tidak membaca secara real seperti apa isinya dari yang dia ditandatangani,” kata Winarso.

Winarso juga mengatakan jika aksinya hari ini tidak ditanggapi positif pemerintah DKI Jakarta maka buruh di tiap-tiap kawasan industri akan melakukan mogok lanjutan Senin mendatang.

“Pendekatan kami birokrasi, kami sampaikan surat untuk menelaah kembali, tapi jika UMP tetap tidak direvisi maka kami akan tetap sampaikan petisi ini baik dengan

massa ataupun perwakilan buruh saja,” katanya.

“Mulai tanggal 25 (November) rencananya akan dilakukan mogok daerah, kita juga sudah menyiapkan, teman-teman di grassroot untuk menyiapkan mogok daerah, kita pastikan jadi,” tambah Winarso.

Hal senada disampaikan Muhammad Toha, Sekjen Forum Buruh DKI. “Ibaratnya kan kita saat ini sedang berpuasa, sedang berjuang menyampaikan tuntutan. Nanti akan ada istilahnya hari lebaran, mogok besar untuk kemenangan buruh,” kata Muhammad Toha. “Kita lihat nanti bagaimana prosesnya, sampai besok atau Jumat mungkin saja, jika belum ada tanda-tanda (perubahan UMP) juga buruh akan mogok lagi di masing-masing daerah dan kawasan industrinya,” kata Muhammad. (ant/bali post)

KPU Maluku Dikirimi Keranda Jenazah Ambon (Suara NTB) – Kantor KPU Maluku, di Ambon, Maluku, Senin, dikirimi keranda jenazah yang diusung Koalisi Rakyat Maluku Pro Demokrasi (KOMANDO), berlatar keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pilkada gubernur/wakil gubernur setempat, beberapa waktu lalu.

Sidang Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Kamis lalu (14/11), membahas itu digegerkan penyerbuan dan pe-

rusakan sekelompok orang yang tidak puas atas kekalahan pasangan calon pemimpin yang mereka jagokan.

Koordinator lapangan KOMANDO, Ridwan Sangadji, mengatakan, keranda jenazah dihadiahkan kepada KPU Maluku sebaga kematian penegakan hukum terkait hal tu telah mati alias wafat.

Begitu pun demokrasi berkaitan proses Pilkada Maluku periode 2013-2018 penuh ber-

bagai penyimpangan, pelanggaran maupun kecurangan, yang ternyata tidak menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan PHPU. Apalagi, KPU Maluku yang diketuai Idrus Tatuhey ternyata tidak bisa menempatkan diri sebagai penyelenggara yang independen.

Tahuhey dituduh KOMANDO memihak terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur tertentu. (ant/bali post)

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib TKI Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta pemerintah memperhatikan secara penuh nasib TKI di Arab Saudi.

“Saat ini pemerintah Arab Saudi telah mengakhiri proses amnesti bagi para pekerja migran illegal sejak 4 November 2013. Hingga masa akhir amnesti tersebut, masih ada 73.656 TKI yang belum mendapatkan dokumen, baik perpanjangan izin bekerja ataupun exit permit untuk pulang ke tanah air,” kata Marzuki pada pidato pembukaan masa sidang II DPR RI tahun 20132014 di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BP2TKI), 15.571 TKI telah mendapatkan exit permit untuk kembali ke tanah air dengan 5.973 orang diantaranya terdata telah kembali ke tanah air.

“Namun dewan memberikan catatan bahwa pemberian dokumen ketenagakerjaan bagi TKI yang memperpanjang masa kerjanya di Arab Saudi, tidak dilengkapi dengan perlindungan yang cukup se-

ang oleh Kejaksaan Negeri Batang dan Surakarta.

Salah satu buron Kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, kata dia, yakni mantan Bupati Semarang Bambang Guritno.

Padahal, menurut dia, sebagai seorang mantan bupati, Bambang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Persoalan lain yang dihadapi kejaksaan, lanjut dia, adanya terpidana yang tidak bisa dieksekusi karena dinyatakan sakit.

“Ada satu dinyatakan sakit jiwa dan harus dirawat di rumah sakit, serta ada yang stroke,” katanya. Ia optimistis para koruptor yang masih bebas berkeliaran tersebut akan segera dieksekusi. (ant/bali post)

Petugas Buru Napi Nusakambangan yang Kabur Cilacap (Suara NTB) – Petugas gabungan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) se-Pulau Nusakambangan bersama Kepolisian Resor Cilacap terus memburu seorang napi yang kabur dari Lapas Kelas I Batu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Petugas gabungan masih memburu di seputar Nusakambangan dengan memasang beberapa personel di beberapa titik tertentu yang kemungkinan dapat dipergunakan untuk keluar ke arah Cilacap,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Hermawan Yunianto saat dihubungi dari Cilacap, Senin.

Menurut dia, perburuan terhadap napi yang kabur tersebut difokuskan ke wilayah barat Pulau Nusakambangan karena lebih dekat dengan daratan Cilacap maupun wilayah Jawa Barat. “Kalau (kabur, red.) ke timur kayaknya sulit. Jadi, yang dekat dengan daratan Pulau Jawa kan ke barat, sehingga fokus yang dijaga dari Sodong ke barat sampai kawasan Jawa Barat yang dekat Segara Anakan,” kata Hermawan yang pernah menjabat Kepala Lapas Kelas I Batu, Pulau Nusakambangan.

Selain menyisir wilayah barat Nusakambangan, kata dia, petugas juga memburu napi atas nama Ahmad Yusuf alias Oji (41) tersebut ke tengah hutan Pulau Nusakambangan.Ia berharap napi tersebut masih berada di dalam Pulau Nusakambangan, belum menyeberang ke daratan Pulau Jawa. “Kalau masih di Pulau Nusakambangan, Insya Allah dapat segera ditemukan.

Tampaknya belum sampai menyeberang ke Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah,” katanya.

Menurut dia, petugas gabungan juga menemukan pakaian seragam warga binaan pemasyarakatan (WBP) warna biru di belakang Lapas Batu yang diduga kuat sengaja dilepas oleh napi tersebut untuk menghilangkan jejak. Lebih lanjut, Hermawan mengatakan bahwa berdasarkan petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, pihak Lapas Kelas I Batu juga menyurati lapas-lapas yang pernah dihuni napi tersebut.

“Dia kan pindahan dari Jakarta, alamatnya juga di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita surati Rutan Cipinang, Lapas Cipinang, di mana dia pernah menjalani masa pidana di situ, untuk membantu upaya pencarian, bila perlu melakukan penangkapan,” katanya. Terkait petugas jaga yang bertugas saat napi tersebut kabur, dia mengatakan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Lapas Kelas I Batu. “Sementara sedang dilakukan (pemeriksaan, red.) oleh tim lokal, karena kadang-kadang kesalahan tunggal dari pengawal yang sering lengah,” katanya.

Seorang napi kasus pembunuhan, Ahmad Yusuf alias Oji (41) dilaporkan kabur sejak hari Kamis (14/11). Oji yang sedang menjalani masa asimilasi diketahui keluar dari Lapas Batu sekitar pukul 14.00 WIB untuk melaksanakan tugas membuang sampah namun hingga waktu apel sore, sekitar pukul 17.30 WIB, ia tidak kembali ke dalam lapas hingga akhirnya dilaporkan kabur. (ant/bali post)

Pejabat Siak akan Diperiksa Terkait Video Asusila

Marzuki Alie bagaimana yang diamanatkan UU,” kata Marzuki.

Hingga kini, jumlah TKI yang telah mengurus dokumen jati diri seperti Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari KJRI mencapai 95.262 orang.

“Mereka yang tak berdokumen terancam dirazia oleh petugas. Pemerintah harus bekerja keras menangani masalah ini, setidaknya memberikan jaminan agar TKI overstayers yang belum memiliki

dokumen tidak ditangkap atau ditahan,” kata Marzuki.

Pemerintah juga mesti memperhatikan kebutuhan primer dana obat-obatan bagi TKI yang overstay yang saat ini tinggal di penampungan.

“Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan dokumentasi semua TKI overstayers karena faktor internal Indonesia dan ketidaksiapan otoritas Imigrasi Arab Saudi,” pungkas Marzuki. (ant/bali post)

Pekanbaru (Suara NTB) – Kepolisian Resor Kabupaten Siak Provinsi Riau akan memanggil dan memeriksa PR, pejabat eselon II pemerintah daerah setempat yang diduga pemeran utama dalam video asusila.

“Informasinya demikian, polisi berencana memanggil pejabat tersebut untuk dimintai keterangannya. Ini merupakan langkah penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKB Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Senin, menanggapi hebohnya peredaran video mesum mirip pejabat eselon II Pemkab Siak sejak satu pekan terakhir.

Video berdurasi kurang dari dua menit itu sebelumnya beredar melalui jejaring sosial yang dikirimkan lewat ponsel pintar.

Kepala Polisi Resor Kabupaten Siak AKBP Dedi Rahman Dayan mengatakan rencana pemanggilan PR telah disepakati penyidik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah dilayangkan surat pemanggilan untuk yang bersangkutan,” kata dia.

Polisi juga masih terus menelusuri motif penyebaran video mesum tersebut, sedangkan kriminolog Universitas Islam Riau Syahrul Akmal Latif mendesak polisimengusut tuntas kasus penyebaran dan pembuatan video asusila tersebut.

“Kalau tidak, itu justru menjadi preseden buruk bagi kepolisian dan juga pemerintah daerah,” kata Syahrul. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa,19 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kereta Api Mesir Tabrakan, 20 Tewas Kairo Lebih dari 20 orang tewas dan 20 lainnya lukaluka ketika kereta api menabrak truk pickup dan sebuah minibus dekat Kairo, kata kantor berita negara MENA Senin pagi.

Kereta api, yang datang dari Aswan dan melewati Bani Swaif, jatuh di persimpangan dekat distrik Giza, kata media pemerintah itu.

Insiden ini bisa memicu protes oleh masyarakat Mesir yang telah lama mengeluhkan bahwa pemerintah juga gagal menegakkan dan memberikan perlindungan dasar, yang mengarah kepada kecelakaan yang mematikan.

Pengemudi kereta terkejut ketika minibus dan pickup menyerbu ke persimpangan, kata Hussein Zakaria, kepala otorits kereta api Mesir seperti dikutip di MENA. “Kami masih menyelidiki insiden itu dan setelah kita lakukan kita akan mengeluarkan pernyataan,” kata sumber Kementerian Dalam

Negeri kepada Reuters.

Jalan-jalan dan kereta api di Mesir memiliki catatan keamanan yang buruk. Jaringan transportasi mendat serangan tahun lalu ketika 50 orang, kebanyakan anak-anak, tewas setelah kereta menabrak bus sekolah di selatan Kairo.

Musibah kereta api terburuk di negara itu terjadi pada tahun 2002 ketika kebakaran merobek seluruh tujuh gerbong penumpang yang penuh sesak, dan menewaskan setidaknya 360 orang.

Pemerintah sementara Mesir yang diangkat setelah militer menggulingkan Presiden Mohamed Moursi pada 3 Juli, mengumumkan rencana untuk meningkatkan transportasi sebagai bagian dari paket stimulus 29,6 miliar pound

Mesir (4,30 miliar dolar AS).

Sementara itu, kecelakaan transportasi yang memakan korban jiwa juga terjadi di Rusia. Sebuah pesawat penumpang Boeing 737 jatuh ketika melakukan pendaratan di kota Kazan, Rusia, Minggu, menewaskan 50 orang, demikian diumumkan Kementerian Urusan Darurat Rusia.

Pesawat dari Bandara Domodedovo Moskow itu melakukan upaya kedua untuk mendarat namun meledak ketika menyentuh landasan pacu, menewaskan seluruh 44 penumpang dan enam orang awak, lapor Reuters.

Pesawat dengan nomer penerbangan U363 itu dioperasikan oleh perusahaan penerbangan daerah Tatarstan, kata seorang juru bicara kementerian itu.

Petugas telah memadamkan api di lokasi kecelakaan.

Menurut laporan beberapa saksi mata, pesawat Boeing itu kehilangan ketinggian dan bahan bakarnya meledak ke-

tika menyentuh landasan.

Laporan-laporan setempat menyebutkan, ada angin kencang dan cuaca mendung di bandara di Rusia tengah itu.

Suhu udara di atas nol derajat.

Kazan, yang terletak sekitar 800 kilometer sebelah timur Moskow, merupakan ibu kota wilayah Tatarstan yang kaya minyak dan berpenduduk mayoritas muslim.

Perusahaan-perusahaan penerbangan daerah Rusia memiliki catatan keselamatan yang buruk. Pada April 2012, sedikitnya 31 orang tewas ketika sebuah pesawat penumpang Rusia jatuh tak lama setelah lepas landas di Siberia.

Pada September 2011, sebuah pesawat Yak-42 yang membawa anggota-anggota sebuah tim liga utama hockey es jatuh tak lama setelah lepas landas dan meledak dalam kobaran api di dekat kota Yaroslavl, Rusia, menewaskan 44 orang. (ant/bali post)

Abbas Upayakan Penyelidikan Internasional Kematian Arafat Ramallah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak dilakukannya penyelidikan internasional mengenai kematian pendahulunya Yasser Arafat pada 2004, kata Komite Sentral Faksi Fatah, pimpinan Abbas, Ahad (17/11).

Dalam kunjungannya ke Ibu Kota Mesir, Kairo, baru-baru ini, Abbas meminta Sekretaris Jenderal Liga Arab agar

mengaktifkan resolusi lama organisasi tersebut untuk membentuk komite penyelidikan internasional mengenai kematian Arafat, kata Nabul Abu Rudeinah, Juru Bicara Abbas dan Komite Sentral, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Arafat meninggal di satu rumah sakit Prancis di dekat Paris akibat gangguan darah.

Namun pemeriksaan barang-

barang miliknya dan kemudian penggalian kerangkanya untuk analisis lebih lanjut tahun lalu menunjukkan ia mungkin telah diracuni dengan radioaktif polonium-210.

Dua pekan lalu, panel penyelidikan Palestina menuduh Israel berada di belakang kematian Arafat sebagai satu-satunya tersangka pertama dan mendasar. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Mahmoud Abbas

Musharraf Dikenai Tuduhan Pengkhianatan

Pervez Musharraf

kata Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, lapor AFP. “Hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Pakistan dan keputusan telah diambil untuk kepentingan nasional,” kata Khan.

Menteri itu mengatakan Ketua Mahkamah Agung akan menerima surat dari pemerintah yang berisi permintaan pengaturan pengadilan yang terdiri dari tiga hakim pengadilan tinggi pada Senin untuk memulai proses terhadap Musharraf berdasarkan tuduhan melakukan pengkhiana-

(ant/bali post)

Islamabad Pakistan, Minggu, mengumumkan akan mengadili mantan penguasa militer Jenderal Pervez Musharraf atas tuduhan melakukan pengkhianatan, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, karena memberlakukan hukum keadaan darurat pada tahun 2007.

“Menyusul keputusan Mahkamah Agung dan laporan yang disampaikan oleh komite khusus, telah diputuskan untuk memulai proses terhadap Jenderal Pervez Musharraf (karena pengkhianatan) berdasarkan Pasal 6 Konstitusi,”

tan. Pemerintah juga akan mengumumkan jaksa khusus pada hari Senin.

Musharraf sudah menghadapi empat kasus kejahatan besar dari masa pemerintahannya pada periode 19992008, termasuk satu yang terkait dengan pembunuhan

mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto pada 2007.

Pekan lalu, dia meminta pengadilan untuk membiarkan dia meninggalkan negara itu guna mengunjungi ibunya yang sakit di Dubai. Pengadilan akan memutuskan permohonan itu pada Senin. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DITUNDA - Pertandingan Chicago Bears-Baltimore Ravens terpaksa ditunda akibat cuaca buruk yang melanda Chicago, AS.

Tornado Terjang Chicago Chicago Tornado memasuki Chicago, kota di Negara Bagian Illionis, AS, Ahad tengah hari, membawa serta hujan lebat dan angin kencang, yang disertai oleh petir, serta mengubah langit menjadi seperti malam hari.

Pertandingan Chicago Bears-Baltimore Ravens - yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu sore di Soldier Field di Chicago - dipaksa ditunda, dan penggemar diminta berlindung di dalam Soldier Field.

National Weather Service memberlakukan peringatan “awas tornado” untuk semua daerah Metropolitan Chicago sampai pukul 16.00 waktu setempat, dan daerah yang beresiko termasuk seluruh Kota Chicago, daerah lain di Negara Bagian Illionis, Wisconsin dan Indiana.

Lembaga itu juga mengeluarkan nasehat mengenai angin kencang untuk sebagian besar daerah Chicago, dan saran tersebut berlaku sampai pukul 20.00 waktu setempat, demikian laporan Xinhua.

Warga setempat diberitahu agar berlindung atau tetap berada di dalam rumah mulai Ahad pagi.

Cuaca ekstrem dilaporkan telah membuat kekacauan di

seluruh 26 negara bagian AS. Setakat ini, satu orang dilaporkan tewas, serta kerusakan

besar pada rumah dan prasarana, termasuk tiang listrik yang roboh. (ant/bali post)