HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 238 TAHUN KE 11
Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SABTU, 19 DESEMBER 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Polres Loteng Segera Gelar Perkara Kasus BWS Praya (Suara NTB) Salah satu kasus lawas yang belum dituntaskan Polres Lombok Tengah (Loteng), terkait proyek mesin penghancur enceng gondok milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Guna memberi kepastian hukum atas penanganan perkara tahun 2014 itu, penyidik segera melakukan gelar perkara. ‘’Kita memang mau gelar perkara kasus itu (mesin penghancur enceng gondok, red),’’ kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK, MH ditemui Suara NTB usai shalat Jumat di Masjid Jami’ Praya, kemarin. Gelar perkara dimaksudkan untuk memperjelas posisi kasus yang sebelumnya diawali
Nurodin
Kapolres AKBP Budi Karyono itu dan kini berlanjut ke tangannya. Kapolres mengaku penanganan proyek senilai Rp 1,5 miliar itu termasuk dalam prioritas. ‘’Kalau sudah gelar, nanti jelas bagaimana penanganan lanjutannya,’’ sebut Kapolres, namun belum mau mengungkap kepastian waktunya.
Diperjelasnya, penyelidikan awal kasus itu tidak lepas dari informasi masyarakat terkait pengadaan mesin penghancur enceng gondok di Bendungan Batujai, Loteng. Mesin itu tak bisa digunakan alias mangkrak. Namun Kapolres mengaku mendapat informasi, mesin pabrikan itu sudah beroperasi
kembali. Meski demikian, gelar perkara tetap dilakukan dan jika memenuhi syarat ditingkakan penyelidikan, akan dinaikkan ke penyidikan. “Kita lihat nanti bukti – buktinya, keterangan ahli seperti apa. Disimpulkan dalam gelar perkara,” katanya. Diakuinya, kelanjutan penyelidikan proyek tersebut memang jadi perhatian khusus. Tapi sempat ada kendala karena banyak penyidik yang menangani dari awal kasus ini pindah tugas. Bersambung ke hal 15
Labuhan Haji Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Selong (Suara NTB) Labuhan Haji digadang-gadang ke depan bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah Kabupaten Lotim untuk terus menata Labuhan Haji. Hal ini disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan kepada Suara NTB di Selong, Jumat (18/12) kemarin. Dikatakan, selain telah merencanakan penuntasan pembangunan Dermaga Labuhan
di sekitar kawasan Pantai Labuhan Haji ini harus dijaga sebaik-baiknya. Guna menunjang geliat pariwisata di Labuhan Haji ini, pemerintah daerah Kabupaten Lotim terus mendorong untuk membuat lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) yang bagus. Lapak PKL ini, tidak boleh mengganggu kenyamanan pengunjung yang melihat dan menikmati pantainya. Diakui bupati, Pantai Labuhan Haji selalu dibanjiri pengunjung. Apalagi pada saat liburan. Menurutnya, para pecinta wisata ini akan mu-
lai berhenti ke Senggigi karena pantai-pantai di Lotim ini jauh lebih baik dari Senggigi. Sudah menjadi konsepnya sejak dulu bahwa ia meminta masyarakat Lotim untuk berhenti buang-buang uangnya ke luar daerah. ‘’Cukup datang ke pantai yang kita miliki,’’ katanya. Kehadiran para pengunjung ke Pantai Labuhan Haji ini bisa menimbulkan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Mengunjungi Labuhan Haji jelas juga jauh lebih murah daripada pergi ke Senggigi. (rus)
(Suara NTB/rus)
TO K O H
INDAH - Pemandangan indah saat sebuah kapal hendak merapat di Dermaga Labuhan Haji.
Pendidikan, Keimanan dan Kejujuran MENTERI Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI, Prof. Muhammad Nasir, PhD, DAK, menegaskan bahwa ilmu pendidikan merupakan hal yang wajib bagi umat muslim. Pasalnya, ilmu pendidikan merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Bersambung ke hal 15 Muhammad Nasir (Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
Dewan Tidak Tahu Perkembangan ’’Horti Park’’ Mataram (Suara NTB) Pengembangan horti park di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diduga nasibnya tidak jelas. Pasalnya sejak diresmikan pada akhir 2014 lalu, komunikasi dan koordinasi terkait dengan kelanjutan pengembangan horti park tersebut macet antara pemerintah Kabupaten Loteng dengan Pemprov NTB. DPRD NTB, melalui Ang-
gota Komisi II, M. Guntur Halba yang dikonfirmasi Suara NTB , Jumat (18/12) terkait dengan nasib pengembangan horti park tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui perkembangannya setelah diresmikan tahun lalu. ‘’Kita belum mengetahui kondisi terakhirnya. Ya betul memang pada akhir 2014 itu diresmikan, tapi bagaimana kelanjutannya kita belum mengetahuinya.’’ Menurut Guntur, pada dasarnya tugas untuk
mengecek kondisi horti park di Loteng tersebut merupakan tugas anggota DPRD yang dapilnya dari Loteng. Karena bagaimanapun merekalah yang lebih konsen terkait dengan kondisi pembangunan di sana. Meskipun Dewan belum mengetahui perkembangan terakhirnya, Komisi II berjanji akan melakukan evaluasi terhadap proyek horti park tersebut. Bersambung ke hal 15
Dugaan Surat Palsu MA, Ketua PT Sarankan Lapor Polisi Mataram (Suara NTB) Beredarnya dugaan surat palsu dari Mahakamah Agung (MA) disikapi pihak Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Masyarakat yang mendapati surat terindikasi palsu itu, diminta melapor ke polisi. ‘’Itu kan tindak kriminal, kalau ada masyarakat yang menerima, sebaiknya lapor ke polisi,’’ kata Ketua PT Mataram, Dr. Andriani Nurdin, SH, MH kepada Suara NTB, Jumat (18/17) kemarin. Sejumlah surat tanpa kop resmi MA itu sebelumnya beredar luas di masyarakat. Salah satu korban yang menerimanya, Inaq Wahab asal Lombok Timur. Bersambung ke hal 15
Andriani Nurdin (Suara NTB/ist)
Terus Mencari Solusi BERDASARKAN data dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, rasio elektrifikasi di daerah ini masih relatif rendah yakni sebesar 71,31 persen. Sampai dengan triwulan III tahun 2015, masih terdapat sekitar 28,69 persen atau 1,369 juta lebih warga NTB yang belum menikmati listrik. Terkait dengan kondisi tersebut, Wakil Ketua, H. Abdul Hadi, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 15
Haji sebagai pusat aktivitas perdagangan, sisi lainnya kawasan pantai Labuhan Haji ini diketahui tidak pernah sepi dari pengunjung. Aktivitas warga yang mengunjungi Pantai Labuhan Haji ini bisa menikmati langsung keindahan matahari terbit di pagi hari. Wisata pantai Labuhan Haji ini katanya perlu dikembangkan sebagai daerah rekreasi. Inilah katanya yang menjadi tugas Badan Promosi Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim. Terpenting kata bupati, lingkungan
Parpol Mulai Tatap Pilkada NTB 2018
Suhaili dan Ahyar Sudah Komunikasi dengan PKS H. Abdul Hadi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pilkada di tujuh kabupaten/kota tahun 2015 sudah mencapai klimaks dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih. Kini parpol-parpol mulai menatap Pilkada NTB 2018. Sejumlah figur telah mulai berkomunikasi dengan parpol tertentu untuk suksesi politik paling bergengsi di NTB itu. Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB menyebutkan, tahapan Pilkada NTB rencananya akan digelar berbarengan dengan Pilkada Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Pemungutan suaranya direncanakan akan digelar pada Juni 2018. Untuk tahapan persiapannya, Yan Marli menyebutkan kemungkinan sudah akan dimulai pada pertengahan 2017 mendatang. Dengan hampir tuntasnya Pilkada serentak 2015, kini parpol-parpol sudah tentu mulai menatap ajang 2018 tersebut. Sejumlah parpol seperti PKS misalnya mengakui sudah mulai mempersiapkan diri. Mereka kini mulai
menjaring figur dari internal maupun dari eksternal PKS untuk nanti disiapkan tampil di Pilkada NTB2018. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengakui bahwa pihaknya memang sudah memulai proses penjaringan. Penjaringan ini dibuka untuk mengelaborasi kemungkinan mereka mengusung figur dari internal maupun eksternal PKS. Dari internal, Abdul Hadi menyebutkan, adanya peluang untuk mengusung kembali salah satu atau duet pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST dan Johan Rosihan, ST yang mereka usung di Pilkada 2013 lalu. Baik Suryadi maupun Johan memang kader PKS. Kader PKS lainnya yang reputasinya menasional juga mungkin saja diminta tampil di panggung NTB, yaitu Fahri Hamzah dan Zulkieflimansyah. Namun yang mengejutkan, PKS juga membuka peluang untuk sejumlah figur calon kepala daerah yang hampir dipastikan akan kembali menduduki jabatannya usai Pilkada 2015 ini. Bersambung ke hal 15