Snt20022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

KAMIS, 20 FEBRUARI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 288 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Mantan Ketua KPU Kota Mataram Diperiksa Empat Jam Mataram (Suara NTB) Setelah seluruh komisioner sampai level tenaga kontrak dimintai keterangan, giliran pucuk pimpinan KPU Kota Mataram diperiksa, terkait dugaan penyimpangan dana hibah Rp 5,7 miliar tahun 2010. Mantan Ketua KPU Kota Mataram, H. Lafat Akbar akhirnya dimintai keterangan sekitar empat jam di Kejaksaan Tinggi NTB, Jumat (14/2) lalu.

Mataram (Suara NTB) Pesta demokrasi Pemilu 2014 tinggal dua bulan lagi.

Berbagai persiapan dilakukan KPU termasuk KPU Kota Mataram untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan

dalam Pemilu. Tidak terkecuali mengenai kelengkapan logistik. Rabu(19/2) kemarin misalnya, KPU Kota Mataram melipat setidaknya 295.927 surat suara yang akan digunakan pada Pemilu tahun ini.

Lafat Akbar yang memimpin KPU pada saat periode pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 lalu, datang memenuhi panggilan penyidik ba’da Jumat, sekitar pukul 14.00 Wita dan dimintai keterangan di lantai dua gedung Pidsus. Lafat Akbar yang kini

Dalam proses melipat surat suara, KPU Kota Mataram melibatkan masyarakat yang berada di sekitar Kantor KPU Kota Mataram untuk membantu. “Kami menggunakan bantuan dari masyarakat sekitar untuk meli-

menjabat sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor pada tingkat banding di Bali ini, berakhir pemeriksaannya sekitar pukul 17.00 Wita. “Jadi ada sekitar empat jam yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi,” Bersambung ke hal 5

pat surat suara ini,” ujar Sumarjan, Selaku Co Lapangan Bagian Logistik KPU Kota Mataram.

Masyarakat sekitar disosialisasikan melalui karyawan/staf KPU untuk membantu melipat surat suara yang ada. ‘’Masing-

Masing karyawan rata-rata membawa lima orang warga untuk membantu,” katanya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses Pemilu 2014.

Bersambung ke hal 5

LIPAT KERTAS SUARA - Tampak warga sedang membantu KPU Kota Mataram melipat surat suara Rabu (19/2) kemarin.

Mutiara Laut Selatan MENTERI Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo mendorong NTB sebagai salah satu penghasil mutiara kualitas terbaik di Indonesia bahkan di dunia untuk mengekspor mutiara yang sudah diolah menjadi kerajinan seperti perhiasan mutiara.

Sharif Cicip Sutardjo Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/nas)

Kasus Subri segera Ditingkatkan ke Penuntutan Mataram (Suara NTB) Dua tersangka yang tertangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap, dipastikan akan disidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Keduanya, Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH dan terduga pelaku penyuap Lusita Ani Razak. Dari ke dua tersangka, baru Lusita yang

kasusnya telah ditingkatkan ke penuntutan. Sementara jaksa Subri belum.

Juru bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi terkait tersangka Subri, membenarkan bahwa kasusnya belum ditingkatkan ke penuntutan. ‘’ Kalau tersangka Subri sebentar lagi (ditingkatkan ke penuntutan),” Bersambung ke hal 5

Korupsi Lahan Hutan Lindung

Dibebaskan Pengadilan Tipikor, Divonis MA Dua Tahun Mataram (Suara NTB) Mantan Kabag Tata Pemerintahan, Setda Lombok Tengah (Loteng), H.L Wiratmaja, memang sempat bernafas lega setelah dinyatakan bebas di Pengadilan Tipikor Mataram, Juni 2012 lalu. Namun kenyataannya lain ketika terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan hutan lindung di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Loteng ini, dinyatakan bersalah di tingkat

Mahkamah Agung (MA). Terdakwa divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Dalam direktori putusan MA Nomor 986 /K/Pid.Sus/ 2013 yang diperoleh Suara

Syafrudin Resmi Jabat Bupati Bima Bima (Suara NTB) Drs. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, resmi menjabat sebagai Bupati Bima definitif untuk masa bhakti 2014-2015. Syafrudin resmi menjabat setelah dilantik oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pelantikan ini menyusul adanya Surat Keputusan (SK) Kemendagri tentang pemberhentian

H. Ferry Zulkarnain ST (almarhum) sebagai Bupati Bima serta pemberhentian Syafrudin sebagai Wakil Bupati Bima.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya Syafrudin sebagai Bupati Bima, keseimbangan pemerintahan di Kabupaten Bima akan terjaga.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/use)

LANTIK - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi melantik Syafrudin HM. Nur sebagai Bupati Bima, kemarin.

C.03.08.13

TO K O H

(Suara NTB/ami)

NTB, bahwa hakim menerima alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Judex Facti (putusan Pengadilan tingkat pertama dan banding) Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Bantuan Peralatan dan Permodalan SEBAGAI daerah yang menjadi sentra produksi olahan makanan dan pengembangan usaha di Babakan masyarakat berharap bisa mendapatkan bantuan permodalan dan alat produksi.

Pasalnya, selama ini pengusaha roti hanya mengandalkan peralatan tradisional dan hasil yang tidak terlalu banyak. Padahal, permintaan dari pengepul melebihi tingkat produksi yang dihasilkan.

Lurah Babakan, Abdul Rauf ketika dikonfirmasi, Rabu (19/ 2) mengaku, sebagian besar warga di Kelurahan Babakan (Suara NTB/cem) berprofesi sebagai pengusaha Abdul Rauf roti. Tetapi yang menjadi keluhan masyarakat, yakni tingkat produktivitas berbanding terbalik dengan tingkat permintaan dari konsumen (pengepul). Ditambahkan, peralatan tradisional yang digunakan masyarakat, sehari hanya menghasilkan 400 hingga 500 roti. Sedangkan, permintaan konsumen lebih 600 roti. “Kalau pengepul itu maunya minta 600, tapi ndak bisa dipenuhi oleh masyarakat,” akunya.

Dikatakannya, pada progaram Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, usulan masyarakat yakni bantuan peralatan dan permodalan. Disadari Rauf, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat urgent di tengah masyarakat, sehingga pihaknya akan memprioritaskan pada draf usulan. “Nanti kita coba prioritaskan,” katanya.

Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam membantu proses percepatan pembangunan. Dikarenakan, kondisi jalan Lalu Mesir dan jalan Alinafia telah rusak parah. Ditambahkan, masyarakat sempat kesal dengan menanam pohon pisang, karena kondisi jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Rauf menambahkan sempat diwacanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, perbaikan jalan tersebut menunggu pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Pada bagian lain, perbaikan rumah tidak layak huni, tidak terlepas dari perhatian. Di tahun 2014, sedikitnya 24 rumah kumuh yang diusulkan untuk diperbaiki oleh Badan Kesejahtraan Masyarakat (BKM) Kota Mataram. “Tahun ini kita cuma 24 saja yang kita usulkan di setiap lingkungan,” sebutnya. Kedepan, Rauf berharap apa yang menjadi usulan masyarakat dapat terealisasi, sehingga masyarakat yang mengembangkan usahanya dapat terbantu dengan realisasi perbaikan akses jalan dan bantuan peralatan serta modal. (cem)

Perlu Sosialisasi Segera KABAR penyegelan BKD Kabupaten Sumbawa Barat berikut pembakaran BKD di Bima yang dilakukan tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS, membuat kalangan Komisi I DPRD Kota Mataram, terkejut.

Karenanya Pemkot Mataram diminta melakukan antisipasi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Komang Tegeg Sitanarai kepada Suara NTB, Rabu (19/2) kemarin mengatakan, Pemkot Mataram harus segera mengambil langkah antisipasi. BKD (Badan Kepe(Suara NTB/fit) gawaian Daerah) Kota Mataram Komang Tegeg Sitanarai ataupun SKPD-SKPD yang memiliki tenaga honorer K2 yang tidak lulus, menurut Tegeg, harus segera mengumpulkan tenaga honorer K2. ‘’Perlu disosialisasikan alternatif-alternatif solusi bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS,’’ terang politisi Partai Gerindra ini. Dan, sosialisasi tersebut, lanjutnya, harus dilakukan secepatnya. Jangan sampai, karena Pemkot Mataram lambat menyampaikan alternatif solusi bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS, justru memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Tegeg berharap, meski banyak tenaga honorer K2 di Kota Mataram yang tidak lulus tes, tidak sampai melakukan aksiaksi anarkis seperti di daerah lain dengan merusak fasilitas pemerintah. ‘’Nanti kalau anarkis, justru mereka yang rugi sendiri, karena itu sudah termasuk kejahatan,’’ ujarnya. Karena itu, ia mengimbau kepada tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes supaya tetap menjaga kondusivitas daerah.

Ia berjanji akan segera mengundang SKPD-SKPD yang memiliki tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes berikut BKD untuk membicarakan nasib tenaga honorer K2 tersebut. Menurut Tegeg, para tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes, harus kooperatif. Karena dulu waktu mereka diterima bekerja sebagai tenaga honorer K2 di sejumlah SKPD lingkup Kota Mataram, tidak pernah ada janji ini dan itu.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Tegeg menawarkan solusi untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes tersebut. Dengan catatan, katanya, harus ada surat pernyatan hitam di atas putih bahwa mereka tidak akan memaksakan diri dan menuntut menjadi PNS. Selain itu, masalah penggajian juga tidk bisa berpatokan pada upah minimum provinsi karena mereka bukan bekerja di lembaga swasta. (fit)

Pemkot Mataram Bayar PJU Rp 1,5 Miliar Per Bulan Mataram (Suara NTB) – Operasional Penerangan Jalan Umum yang dipasang oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram, yang berjumlah 5.695 titik, menelan anggaran hingga Rp 1,5 miliar per bulan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM ketika ditemui di Kantor Walikota Mataram, saat mengikuti apel persiapan penertiban alat peraga kampanye, Rabu (19/2).

Dikatakan, anggaran biaya operasional tersebut merupakan pembiayaan yang harus dibayar kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) setiap bulan. Tetapi, hal tersebut dapat ditanggunglangi dengan pendapatan pihaknya mencapai Rp 1,6 miliar. “Alhamdulillah, terjadi surpluslah,” ungkap Makbul. Terkait PJU di Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok, ia menjelaskan pihaknya telah sepakat dengan Balai Jalan Nasional, untuk memasang PJU sesuai dengan kesepatakan. Dinas Pertamanan tambahnya, memasang sedikitnya 22 PJU dari Perempatan Karang Jangkong menuju Perempatan Monjok. Sedangkan, Balai Jalan memasang dari dari Perempetan Monjok hingga Jalan Jenderal Sudirman. “Kalau saya (Dinas Pertamanan) hanya memasang 22 PJU,” sebutnya.

Disebutkan, tahun 2013, pihaknya sudah membangun 11 PJU, kemudian sisanya akan dibangun tahun ini. Dari pemasangan 22 PJU tersebut, diperkirakan anggarannya mencapai Rp 400 juta. Menyinggung pergantian lampu menggunakan LED, Makbul Ma’shum mengatakan pada dasarnya penggunaan lampu LED masih tetap berjalan dan setiap tahun ada pergantian. Termasuk, PJU yang menggunakan meterisasi yang termasuk dalam program berkelanjutan. (cem)

Tim Terpadu Diminta Tidak Tebang Pilih Mataram (Suara NTB) – Tim terpadu yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, KPU, Dinas Pertamanan, Unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, menertibkan alat peraga kampanye yang dinilai menyalahi aturan. Penertiban tersebut, diagendakan berlangsung selama dua hari.

Pantauan Suara NTB di depan Hotel Mataram, baliho milik H. Rachmat Hidayat, caleg DPR RI dari salah satu partai peserta pemilu diturunkan oleh tim terpadu. Sementara di beberapa titik lainnya, alat peraga berupa pamflet dan bendera parpol yang di pasang di pohon juga tidak luput dari penertiban.

Ketua KPU Kota Mataram.

H.M. Ainul Asikin ketika memberi laporan kepada Walikota Mataram, pada apel persiapan penertiban alat peraga kampanye, Rabu (19/2) mengatakan agenda penertiban alat peraga kampanye, sebenarnya telah agendakan tanggal 15 dan 17 Februari yang lalu. Namun, terkendala oleh salah satu tim terpadu tidak hadir tanpa kepastian yang jelas. “Sebenarnya,

sudah dari tanggal 15 dan 17 Kita mau tertibkan, tapi tertunda karena salah satu tim tidak hadir,” ungkapnya.

Disebutkan, pada penertiban alat peraga kampanye tersebut, tim akan dibagi menjadi enam di masing – masing kecamatan se – Kota Mataram. Yakni, Kecamatan Ampenan dan Sekarbela langsung dipimpin oleh Panwaslu Kota Mataram, Cakranegara dan Sandubaya oleh KPU Kota Mataram sedangkan Mataram dan Selaparang dikomandoi oleh Satpol PP Kota Mataram. “Penertiban akan dibagikan menjadi enam kelompok,” sebutnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan kepada tim terpadu saat menertibkan alat peraga kam-

(Suara NTB/cem)

TURUNKAN ALAT PERAGA - Tim Terpadu saat menurunkan alat peraga kampanye milik H. Rachmat Hidayat, caleg DPR RI di depan Hotel Mataram, Cakranegara. Baliho tersebut dinilai menyalahi aturan. panye yang dipastikan menyalahi aturan. Tidak hanya itu, Walikota meminta tidak ada tebang pilih dalam penertiban.

Ditambahkan, penertiban tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan pesta demokrasi

Biaya Pengobatan Zulkipli

(Suara NTB/cem)

TUNGGU PANGGILAN - Zulkipli yang didampingi Ketua LPA Kota Mataram, Dra. Sri Mawarni terlihat duduk menunggu panggilan di poli bedah RSUP NTB, Rabu (19/2). pli yang telah diperiksa sejak tahun 1999 dan tidak pernah diintervensi oleh pemerintah, Ahyar Abduh mengaku pada dasarnya kasus tersebut baru diketahui atau ditemukan saat ini, sehingga Dinas Kesehatan mengecek kembali kesehatan dan perlu mengetahui riwayat penyakitnya. Tetapi sambungnya, secara konsisten pihaknya akan tetap membantu besaran biaya yang dibutuhkan.

Sementara itu, Zulkipli, pasien yang tidak memiliki lubang anus tersebut, didampingi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dan tim medis dari Puskesmas Mataram, membawa pasien ke Ru-

mah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Pasien dibawa pukul 10.00 Wita menuju poli bedah. Zulkipli yang mengenakan baju merah, hanya bisa duduk diam depan ruang tunggu. Wartawan yang coba masuk ke dalam dan memastikan tindaklanjut penanganan pasien, tidak diperbolehkan masuk oleh dokter.

Terkait hal tersebut Kepala Puskesmas Mataram yang mendampingi, melalui dua tim medisnya menolak berkomentar dan penyerahkan semuanya kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram.

“Bapak bilang konfirmasi ke pak kadis saja,” jawabnya singkat. (cem)

1 Maret, ”Ground Breaking” Pembangunan Hotel Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Pembangunan hotel dan mall di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq akan dimulai pada tanggal 1 Maret mendatang. Proyek pembangunan besar ini akan dimulai dengan proses ground breaking yang akan dihadiri langsung oleh Walikota Mataram. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM, Rabu (19/2).

“Apa yang kita janjikan sebelumnya, kita memberi waktu antara tanggal 19 Februari-11 Maret dan sudah kami sepakati dengan PT Mas Murni Sejahtera (MMS), Insya Allah ground breaking tanda dimulainya pembangunan di THR Loang Baloq akan dilakukan pada tanggal 1 Maret,” terangnya.

Pada saat acara ground breaking tersebut juga akan dibarengi dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan tersebut. Dengan harapan masyarakat setempat ikut mendukung proses pembangunan. “Disana akan ada penyampaian laporan panitia dan sambutan dari Walikota langsung,” ujarnya.

Pemkot Mataram juga mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat sehingga kerjasama Pemkot Mataram dengan pihak swasta ini bisa sebagai contoh kerjasama yang bisa menjadi pegangan ke depan. Selain itu investor juga bisa merasa enak dan nyaman berinvestasi di Kota Mataram. Hal itulah menurutnya sebagai salah satu cara menyampaikan kepada investor bahwa Kota Mataram sangat kondusif untuk berinvestasi.

Martawang juga menyata-

(Suara NTB/dok)

DIPAGARI - Lokasi pembangunan hotel dan mall di kawasan Loang Baloq ini telah dipagari sejak beberapa waktu lalu. Ground breaking pembangunan hotel akan dimulai pada tanggal 1 Maret mendatang. kan jangan samakan PT MMS dengan PT Gunung Lawoe Mercu Buana yang merupakan mantan investor eks Pelabuhan Ampenan. Dengan PT Gunung Lawoe Mercu Buana, Pemkot Mataram hanya sampai pada penandatanganan MoU, bukan kerjasama. “Kalau dengan PT MMS sudah ada pengikatan,” ujarnya. PT MMS juga telah membeli 40 are tanah di sekitar lokasi pembangunan hotel.

Hal ini menunjukkan komitmen serius mereka dalam berinvestasi di Kota Mataram.

Bahkan mereka juga berniat ingin membeli lagi tanah di sekitar Loang Baloq, tetapi masih menunggu penyesuaian harga.

Selain membangun hotel dan mall, PT MMS juga akan membangun condotel yang akan dilengkapi dengan ruang pertemuan representatif.

Dalam bangunan, pihak investor juga telah menyiapkan

tai peserta pemilu dan caleg agar menjalankan tahapan – tahapan pemilu dan tetap mendukung penertiban tersebut. “Saya berharap proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar,” kata Walikota. (cem)

Tuntut Ganti Pimpinan

Walikota : Jangan Hanya Harapkan Pemerintah Mataram (Suara NTB) – Biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh Zulkipli bocah 13 tahun warga Lingkungan Karang Katen Kelurahan Punia, mencapai Rp 50 juta, bukanlah biaya kecil untuk sekadar membeli alat pembuat lubang anus. Walikota pun meminta beban biaya pengobatan yang dibutuhkan, jangan hanya dibebankan kepada Pemkot Mataram.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Rabu (19/2) mengatakan dirinya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, untuk mengurus secara langsung pengobatan maupun biaya yang dibutuhkan oleh keluarga pasien. Tetapi, tidak serta merta hanya pemerintah yang dilibatkan dalam pembiayaan tersebut, tetapi juga menjadi tugas masyarakat dan keluarga pasien. “Jangan hanya pemerintah saja diharapkan, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan,” ungkap Walikota.

Dikatakan, sebagai masyarakat yang menjunjung nilai kegotongroyongan, juga harus ikuti andil dalam persoalan tersebut. Ditambahkan, keluarga pasien harus membuka hati untuk memikirkan hal tersebut. “Mana nilai gotong royong yang dibangun dulu,” sindirnya. Menyinggung Zulki-

yang aman, adil, jujur sesuai dengan azas dan taat hukum.

“Pokoknya kalau menyalahi aturan tertibkan saja, jangan ada tebang pilih,” tegasnya.

Disamping itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, par-

space untuk tenant-tenant yang sudah berkomitmen dengan PT MMS. Salah satunya adalah jaringan bioskop 21. “Kebutuhan masyarakat untuk menonton bioskop akan disiapkan disana,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan Loang Baloq untuk memberikan dukungan agar proses pembangunan yang dilakukan PT Mas Murni Sejahtera bisa berjalan lancar.

Walikota menyatakan pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di kawasan itu akan menyerap banyak tenaga kerja.

Tenaga kerja yang direkrut juga akan diutamakan yang berasal dari masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Dengan demikian proses pembangunan ini harus didukung warga setempat. (yan)

Ratusan Sopir Taksi Blue Bird Mogok Mataram (Suara NTB) Ratusan sopir Taksi Blue Bird di Jalan Koperasi, Ampenan, Mataram, berunjuk rasa, Rabu (19/2) kemarin.

Aksi mogok yang di lakukan para sopir sebagai bentuk protes terhadap pimpinan yang dinilai arogan dalam memberikan kebijakan. Namun semua itu ditanggapi santai oleh GM Blue Bird Group I Ketut Duryana.

Aksi tersebut berawal dari ketidakpuasan para sopir terhadap kepemimpinan Duryana. Para sopir taksi mengaku terlalu dikekang dan serta terkesan dipaksakan dalam bekerja. Mereka menilai kepemimpinan Duryana tidak memiliki keberpihakan kepada para sopir. “Kami sudah terlalu muak dengan pimpinan yang sekarang, segala macam urusan harus bersyarat. Bahkan sampai – sampai THR saja, itu harus bersyarat untuk bisa kita dapatkan,” ujar seorang sopir yang tak mau di sebutkan namanya.

Ia juga meminta agar pimpinan perusahaan cabang tersebut, agar segera diganti.

“Pokoknya pusat harus mendengar keluhan kami. Dia harus segera diganti sebagai pimpinan,” pintanya. Dijelaskan sebelumnya pimpinan yang sekarang (Duryana) memang sempat digulingkan beberapa tahun lalu. Namun pada kenyatannya ia kembali menjabat sebagai pimpinan cabang di NTB. Pantauan Suara NTB, ratusan taksi terparkir di bela-

kang halaman. Keterangan yang dihimpun Suara NTB, para sopir tidak akan bekerja selama pimpinannya belum diganti. “Kami enggak bakal narik, kalau pimpinan yang sekarang belum diganti,” kata sopir lainnya.

Secara terpisah, I Ketut Duryana mengatakan, pihaknya telah mengirim tuntutan para sopirnya ke Jakarta.

“Saya sudah mengirimkan tuntutan para sopir ke pusat, kita menunggu keputusan dari atasan saja,” katanya. Ia juga menerangkan munculnya polemik yang terjadi sehingga terjadinya aksi demonstrasi karena adanya seorang sopir yang melakukan perlawanan.

Duryana menilai sopir yang ia maksud tidak pernah memenuhi target pendapatan (income) perusahaan. “Jadi kami ingin memberikan sosialisasi, bahwasanya perusahaan memiliki target pendapatan, sopir yang saya maksudkan tadi tidak pernah menyetor seperti yang ditargetkan, paling hanya 50 saja,” ungkapnya. Saat ditanya dampak kejadian itu pihaknya mengaku mengalami kerugian.

Namun sejauh ini ia belum dapat memastikan berapa kerugian yang dicapai oleh perusahaan taxi tersebut. Dikatakannya status hubungan antara perusahaan dengan para sopir bersifat Partnership. Populasi jumlah sopir yang dipimpinnya sekitar 526 orang, sementara jumlah karyawan yang bersifat tetap sekitar 98 orang. (met)

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Telusuri Indikasi Kecurangan APBD

Honor Setara UMK ADANYA reaksi penolakan diambilalihnya tanah pecatu oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Forum Kepala Dusun (Kadus) seDesa Sokong dan jajaran LSM NPW, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD KLU. DPRD bukan mendukung penolakan warga, tetapi sebagai bagian dari solusi, DPRD mendorong salah satu dari 3 opsi pemerintah sebelumnya, yaitu memberikan kompensasi honor kepada jajaran kadus yang tanah pecatunya diambil.

(Suara NTB/dok) Ardianto Bahkan, Rp 500 honor kadus dinilai terlalu rendah untuk sekelas pejabat negara, DPRD mengusulkan agar besarannya di atas Rp 1 juta atau setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Kami mendorong agar honor Kadus ditingkatkan, bila perlu setara dengan UMK. Karena sejak awal DPRD ini ada, Kami di Komisi I-lah yang meminta kompensasi kadus dan kades yang tidak memiliki pecatu dinaikkan,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, kepada Suara NTB, Selasa (18/2).

Ardianto merinci, sebelum DPRD KLU definitif, jajaran kadus yang tidak memegang tanah pecatu hanya memperoleh Rp 300 ribu. Yang mana nominal tersebut merupakan angka warisan dari Pemda Lombok Barat. DPRD pun meminta Pemda menaikkan angka tersebut menjadi Rp 400 ribu. Di tahun berikutnya, angka tersebut direvisi sehingga sampai saat ini, Kadus di KLU imenerima jumlah Rp 500 ribu per bulan.

Namun demikian, jajaran DPRD KLU terlebih di Komisi I, masih melihat angka tersebut relatif rendah untuk membiayai kebutuhan ekonomi menurut Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang Kadus. Oleh karena itulah, Ardianto meminta Pemda KLU memberikan honor sewajarnya, yakni setara dengan UMK – meski kadus menurut statusnya tidak sama dengan karyawan.

“Kades yang tidak memegang pecatu atau pecatunya diambilalih sejauh ini sudah menerima penghasilan yang layak, yakni Rp 2 juta per bulan. Nilai itu sudah sangat layak untuk kades,” sambungnya. (ari)

Banggar DPRD Lobar Ancam Blokir Alokasi Anggaran ”Siluman” Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) akan menindaklanjuti temuan indikasi kecurangan penetapan APBD yang ditemukan. Penindaklanjutan dugaan temuan tersebut, sebagai fungsi dewan untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dalam hal penetapan APBD. ‘’Jika dalam penelusuran tersebut, Banggar menemukan indikasi ada alokasi anggaran yang tidak sesuai ketentuan alias dana “siluman”.

Artinya pengalokasian dana tersebut tidak sesuai hasil pembahasan antara dewan dengan eksekutif, Banggar mengancam akan memblokir dana tak sesuai penempatan tersebut,’’ tegas anggota Banggar DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, kepada wartawan, Rabu (19/2).

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebutkan, salah satu con-

toh alokasi anggaran yang perlu diawasi penempatannya adalah dana bersumber dari DBHCHT. Dana ini rentan tidak ditempatkan pada alokasi seharusnya. Pengawasan pos-pos anggaran di APBD menurutnya wajar saja dilakukan dewan, karena tugasnya mengontrol eksekutif.

Pihak eksekutif, ujarnya, diminta terlalu sensitif ketika dewan melakukan kontrol pos-pos anggaran tersebut.

Karena hal ini merupakan hal biasa dilakukan dewan.

Dalam hal ini, eksekutif harus memberikan ruang kepada

dewan untuk melakukan tugasnya tersebut.

Di sisi lain, pihaknya mengingatkan kepada anggota Dewan supaya tidak terkesan menekan eksekutif ketika melakukan kontrol. Padahal, katanya, koordinasi antara Dewan dan eksekutif dalam berbagai hal, termasuk pembahasan anggaran hal biasa dilakukan antara kedua belah pihak. “Kalau ada kejanggalan bisa dibahas bersama, cari solusi bukan saling boikot,” sarannya, sembari menambahkan ketentuan hak dewan ada dua yakni setuju atau tidak setuju dalam suatu

Pembangunan PPN Awang Jalan Terus KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya tetap melanjutkan proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Pujut Lombok Tengah (Loteng). KKP tetap mengalokasikan anggaran pembangunan PPN Awang secara berkala sampai pembangunan PPN Awang tuntas dan bisa beroperasi secara penuh. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif C. Sutardjo, saat dikonfirmasi wartawan usai meresmikan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL), Rabu (19/2). Kendati demikian, ujarnya, pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan pembangunan PPN Awang akan dilanjutkan. Mengingat proses pembangunanya yang dilakukan secara bertahap. Sehingga setiap tahun anggaran untuk kelanjutan pembangunan PPN Awang akan tetap diupaya ada. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Loteng, H.M. Suhili, FT., menegaskan Pemkab Loteng sendiri terus melakukan lobi dan mengawal proses pembangunan PPN Awang. Supaya setiap tahun, anggaran pembangunan PPN Awang tetap disediakan oleh pemerintah pusat. Hasilnya pun tidak sia-sia, secara bertahap pemerintah pusat tetap menyediakan anggaran untuk melanjutkan pembangunan PPN Awang. (kir)

Tambah Bangunan RSUD PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih berupaya keras mewujudkan pembangunan tambahan sarana dan prasarana Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung. Pemda KLU banyak berharap, agar Pemerintah Pusat menyetujui dan mengalokasikan anggaran APBN untuk melanjutkan fisik pembangunan Gedung RSUD Tanjung. “Di samping mendekatkan pelayanan, Pemda ingin memperbanyak pelayanan juga. Lebih-lebih tahun ini, RSUD Tanjung kita usahakan pembiayaan dari pusat untuk melanjutkan pembangunan Gedung B dan Gedung C yang belum selesai,” ujar Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Rabu (19/2). Bupati mengisyaratkan, kebutuhan biaya untuk melanjutkan pembangunan Gedung RSUD Tanjung diperlukan dan bersifat mendesak. Tidak hanya itu, Pemda KLU saat ini masih berjuang keras untuk memperbaiki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satu indikator penyumbangnya adalah sektor kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Benny Nugroho S., mengisyaratkan aspek SDM perawat bidan serta prasarana akan menjadi perhatian pemerintah. Seluruh puskesmas sebanyak 8 unit yang ada, akan dilengkapi dengan persediaan obat-obatan sesuai standar, begitu pula alat kesehatannya. “Semua pegawai puskesmas khususnya di kawasan pariwisata, seperti Pemenang, akan dibekali dengan Bahasa Inggris untuk memudahkan komunikasi dan pelayanan medis kepada pasien khususnya wisatawan mancanegara,” demikian Benny. (ari)

bahasan APBD telah melalui pembahasan antara TAPD dengan Banggar dan TAPD dengan gabungan komisi, barulah APBD bisa selesai. Ia juga menampik,terkait adanya tudingan dewan kalau eksekutif mengalihkan anggaran pogram usulan dewan. Menurutnya, semua hasil pembahasan dan kesepakatan tertuang dalam APBD untuk selanjutnya dilaksanakan.

Ia menambahkan, terkait adanya keinginan dewan untuk bertemu Bupati membahas masalah ini, ia tak berani memastikan. Menurutnya, Bupati tentu melihat apa agenda pertemuan itu dulu.

Jikalau agendanya tidak jelas, Bupati mungkin tidak bisa.

“Terpenting mau bicarakan masalah apa dulu, kan harus ada agenda,” ujarnya. (her)

Bupati Loteng Janji Tetap Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer K2

Diproses Setelah Pilpres USULAN pemekaran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak hanya mengarah pada pemerintah desa, tetapi juga pemerintah kecamatan. Disebut-sebut, pemekaran Kecamatan Bayan sudah majuk ke meja Pemerintah daerah KLU. Meski mendapat respons positif, namun pemekaran nampaknya akan terwujud setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2015 mendatang. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) , Pemberdayaan Perempuan keluarga Berencana (PPKB) dan Pemerintah Desa (Pemdes), Heriyanto, SP., mengakui telah mendengar adanya usulan pemekaran Kecamatan Bayan. Bahkan, dari informasi yang ia peroleh, ibukota kecamatan untuk Kecamatan pemekaran telah ditetapkan oleh masyarakat yakni di seputaran Desa Akar-Akar. “Pemekaran Kecamatan sudah ada usulan, tetapi belum diproses oleh Pemda. Setidaknya Pemerintah ingin fokus pada usulan pemekaran 9 Desa,” kata Heriyanto, Rabu (19/2).

Pemekaran desa telah melalui proses kajian dan studi banding di mana BPMD PPKB dan Pemdes masuk ke dalam tim yang mengawal proses pemekaran 9 desa yang ada. (ari)

pembahasan perihal apapun dengan eksekutif. Tentu dalam hal ini, dewan berhak meminta klarifikasi terkait duduk persoalan.

Ia menambahkan, banggar dalam hal pembahasan APBD juga tidak banyak masuk terlalu teknis. Sehingga ketika disodorkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang sudah jadi dewan kurang menerima. Hal ini jelasnya perlu dibahas bersama.

Sementara itu, Bupati Lobar melalui Asisten III Setda Lobar, H. M Taufiq membantah jika eksekutif dalam hal ini TPAD melakukan kecurangan dalam APBD. Menurutnya, eksekutif telah menjalani proses dan mekanisme dalam pembahasan APBD. “Tidak ada kecurangan,” bantah Asisten.

Menurutnya, proses pem-

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SERAHKAN - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menyerahkan bantuan paket sembako pada keluarga kurang mampu saat melakukan kunjungan silaturrahmi ke Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Selasa (19/2).

RPJMD Mulai Dibahas Dewan

Kabupaten Lotim Masih Dililit Persoalan Klasik Selong (Suara NTB) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai dibahas di DPRD. Dari semua rancangan program, diakui, daerah yang dihuni 1,3 juta jiwa penduduk ini masih dililit persoalan-persoalan klasik,yakni rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan, serta masih tingginya angka kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ir. Subagio menyebut ada delapan skala prioritas yang coba dikejar selama era kepemimpinan Bupati Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Haerul Warisin. ‘’Delapan skala prioritas itu adalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, infratruktur dan revital-

isasi pertanian. Memang selalu ini saja yang masih jadi persoalan,” terangnya di Selong, Rabu (19/2).

Bidang ekonomi, katanya, tidak saja pertanian dari produksi. Namun bagaimana mengolah atau mensinkronkan hasil industri dan perdagangan.

Lahirkan komoditas unggulan secara lebih optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kalau hanya harapkan hasil pertanian produksi dirasa masih sangat minim. Mengandalkan sektor produksi komoditi pertanian, dirasa sulit tingkatkan ekonomi. Karenanya diperlukan pengolahan hasil agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lotim diakui juga selama ini masih dominasi pertanian. Hanya saja dominasi itu

masih pada aspek pendekatan primer. Diperlukan perimbangan dengan aspek tersier, sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, harus yang berkeadilan dan tidak terjadi kesenjangan. Disparitas pertumbuhan ekonomi harus dikurangi . Pertumbuhan yang diinginkan adalah kesetaraan dan tidak dinikmati oleh segelintir orang. “Boleh kejar pertumbuhan yang tinggi, tapi tidak boleh terjadi kesenjangan.

Itulah pertumbuhan yang berkeadilan,” terangnya.

Begitu juga di bidang pendidikan, ujarnya, lama sekolah terus diupayakan lebih tinggi dan mampu meminimalisir terjadinya Drop Out. ‘’Paling tidak, rata-rata lama sekolah 8 tahun. Meningkat satu tahun dari sebelumnya rata-rata 7 tahun,’’ harapnya. (rus)

Pabrik Rumput Laut Kekurangan Bahan Baku Selong (Suara NTB) Pabrik rumput laut yang dibangun dari dana bantuan Kementerian Perindustrian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terpaksa nganggur. Pabrik yang usai dibangun Desember 2013 itu tidak bisa beroperasi saat ini, karena kekurangan bahan baku.

Hal ini diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-Perindag) Lotim, Framandi Anugrah Kartika. Ditemui di Selong, Rabu (19/2), ia menyampaikan, harga bahan baku terlalu mahal. Jika dipaksakan, lebih besar biaya produksi dari harga jual.

Di samping itu, kualitas bahan baku juga dikatakan masih kurang. Petani pembudidaya rumput laut acap kali panen sebelum waktu panen tiba. “Banyak yang panen muda,” ungkap Framadi.

Mengingat hal itu, Kadis ESDM Perindag ini mengatakan agar bisa berkelanjutan perlu dibangun kemitraan antara petani dengan pabrik. “Seperti kemitraan tembakau virginia dengan perusahaan pembeli,” ungkapnya.

Melalui kemitraan ini harapannya ada jaminan kualitas produk yang dihasilkan dari petani. Ketika masuk ke proses pabrikan tidak lagi dikeluhkan

soal rendahnya kualitas.

Framadi menjelaskan, pabrik rumput Laut yang ada di Lotim ini merupakan jenis pabrik yang mengolah bahan baku rumput laut menjadi bahan campuran makanan. ‘’Kapasitas pabrik cukup besar. Bisa mengolah 1,2-1,5 ton per hari.

Disebut dalam hitungan 1 ton rumput laut kering, ketika masuk pabrik bisa menjadi 2,7-2,8 kuintal chip. Sekitar 75 persen dinyatakan susut,’’ ujarnya.

Mengenai harga, bahan baku saat ini yang mampu dibeli Rp 13 ribu/kg rumput laut kering.

Setelah jadi chip, harganya bisa tembus 1,6 Dolar Amerika/kg atau Rp 160 ribu/kg. (rus)

Praya (Suara NTB) Munculnya tuntutan terkait kejelasan nasib bagi tenaga honorer daerah kategori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), ditanggapi Bupati Loteng, H.L. Suhaili FT. Dirinya tetap akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 tersebut ke pemerintah pusat.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memperjuangkan nasib para tenaga honor, selama peluang untuk itu ada,” tegasnya saat dikonfirmasi wartawan, di sela-sela peresmian Rumah Mutiara Indonesia (RMI) di kawasan BIL, Rabu (19/2).

Hanya saja, ungkapnya, pemerintah daerah tidak bisa menentukan nasib para tenaga honor begitu saja. Karena kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat.

Meski demikian, ujarnya, lolos seleksi akademik tidak menjamin tenaga honor bisa langsung diangkat sebagai PNS. Justru ini baru proses awal dari sekian banyak proses yang harus dilalui. Di mana setelah hasil seleksi diumumkan, kemudian akan dilakukan verifikasi secara berjenjang. Mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., dan Anggota Komisi I DPRD KLU, Sopian, SIP., mengklaim menerima adanya pengaduan masyarakat. Khususnya mereka yang notabene tidak lulus dalam daftar honorer K2 dan telah mengabdi setidaknya sejak 2002 lalu.

Di tempat terpisah, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., membenarkan angka 304 orang honorer K2 lulus dalam seleksi pusat. Hal ini diapresiasi oleh Pemda karena setidaknya usulan agar 80 persen peserta diterima pusat menjadi kenyataan. Bupati menyangkal adanya intervensi dari daerah atas lulus dan tidaknya orang per orang dalam daftar honorer, karena sejak awal, dari data 432 orang pendaftar Pemda KLU telah melobi agar pusat mengabulkan permintaan kelulusan sebesar 80 persen. ‘’Bagi yang tidak lulus, akan kita upayakan untuk masuk ke dalam kontrak Pemerintah, karena kita melihat mereka ini punya kapasitas, loyalitas dalam membantu pekerjaan pemerintah,” terang Djohan. (kir/ari)

Warga Adukan Perusahaan ke Dewan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah warga Sesela Gunung Sari yang mengaku ahli waris salah seorang pekerja bongkar muat Pelabuhan Lembar yang meninggal tujuh bulan lalu mendatangi Kantor DPRD Lombok Barat (Lobar). Kedatangan mereka untuk mengadukan perihal santunan kematian yang belum dibayar pihak perusahaan. Keluarga korban meminta dewan memfasilitasi penyelesaian masalah santunan tersebut, agar bisa segera dibayar.

Turmuzi salah seorang anak pekerja yang meninggal, menuturkan, Misbah ayahnya meninggal tujuh bulan lalu karena sakit. Ayahnya merupakan mantan buruh bongkar muat sejak berpuluh-puluh tahun.

Ketika ayahnya jatuh sakit, tak pernah ada bantuan dari pihak perusahaan. Bahkan, terkesan diduga perusahaan lepas tangan. “Padahal sebelum-sebelumnya, kalau ada pekerja lain yang sakit dikasih uang santunan, etapi kalau ayah saya tidak,” ungkapnya di kantor DPRD Lobar, Rabu (19/2).

Lima perwakilan ahli waris yang datang diterima oleh Ko-

misi IV, Zahrul Maliki dan Komisi I, H. Misrun, anggota komisi II, Indra Jaya Usman serta anggota komisi IV, Mustarudin.

Hadir pula Ketua Koperasi Kojaboma, H. Zaenal Abidin, BPJSK Mataram dan Disosnakertrans Lobar. Ketua Koperasi Kojaboma, H. Zaenal Abidin menyatakan selaku pihak yang bertanggung jawab memproses pemenuhan persyaratan santunan. Ia mengaku pihaknya sudah menyelesaikan semua kewajiban termasuk membayar premi Rp 3,8 juta untuk 528 tenaga kerja yang bekerja di bongkar muat barang.

Pengalaman sebelum Jamsostek berubah ke BPJSK, setiap pengajuan klaim relatif mudah, karena cukup menggunakan kartu peserta Jamsostek.

Menanggapi aduan warga tersebut, Komisi IV, H. Zahrul Maliki meminta agar pihak yang terkait segera mencairkan dana santunan tersebut. Karena melihat kondisi ahli waris yang perlu memperoleh santunan. “Saya miris, karena ada yang masih terlilit utang,” tukasnya. (her)

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Wakil Bupati Dompu Diperiksa sebagai Saksi Dompu (Suara NTB) Mantan bendahara Setda Dompu tahun 2011, Muhammad, SE dilaporkan ke Polisi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang milik Cika sebesar Rp 800 juta. Uang yang disebut-sebut untuk membiayai kegiatan operasional Setda tahun 2011 ini menyeret Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM sehingga ia dijadikan sebagai saksi dan telah diperiksa penyidik. Namun kasus ini belum dinaikkan ke (Suara NTB/ula) penyidikan oleh Polres Dompu.

Purnama Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada wartawan, Rabu (19/2) kemarin, mengungkapkan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Cika masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan data dan keterangan. Namun 5 orang telah dimintai keterangan dan akan dijadikan sebagai saksi.

“Terakhir kita telah memeriksa wakil Bupati dalam kapasitasnya sebagai saksi,” katanya.

Purnama mengaku, dalam waktu dekat kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. “Dalam waktu dekat, kita akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus ini,” tegasnya.

Kasus pinjam uang warga untuk kebutuhan operasional Setda tahun 2011 ini mencuat ke publik sekitar Oktober 2011 lantaran Muhammad sudah tidak bisa mengganti uang sejumlah warga yang telah dipinjamnya. Apalagi uang tersebut dijanjikan akan dibayarkan bersama bunga hingga 30 persen perbulan dan menggunakan sistem bunga berbunga.

Nama Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin ikut terseret kasus ini karena saat Muhammad bersama Kepala Rumah Tangga Bupati saat itu mendatangi Cika untuk pinjam uang. Oleh Muhammad untuk meyakinkan Cika, ia menghubungi wakil bupati. Jumlah uang yang dipinjam saat itu sekitar Rp 100 juta.

Karena menjadi masalah publik, Polres Dompu pun telah menyidik untuk pengelolaan keuangan Setda tahun 2011. Dari total anggaran belanja sebesar Rp 9 miliar, berdasarkan hasil audit investigasi BPKP diperoleh kerugian negara hingga Rp 2,065 miliar dan ditetapkan tiga orang tersangka yaitu mantan bendahara umum Setda tahun 2011 berinisial M,SE, mantan kuasa pengguna anggaran (KPA) Setda tahun 2011 berinisial SH, dan mantan KPA Setda tahun 2011 berinisial AP. Terkait kasus ini, Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK mengatakan, saat ini tim penyidik dibawah koordinator Kasat Reskrim tengah ke BPKP perwakilan NTB untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang disalin dari hasil audit investigasi BPKP. “Tim penyidik rencananya akan langsung meminta keterangan dari BPKP sebagai keterangan ahli,” kata Purnama. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA PARLEMENTARIA

Halaman 4

KERJASAMA DPRD SUMBAWA DENGAN HARIAN SUARA NTB Tak Lulus Seleksi CPNS

Forum K2 Sumbawa Datangi DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan massa perwakilan dari Forum Kategori 2 (K2) mendatangi DPRD Sumbawa, Rabu (19/2) kemarin. Menuntut agar Pemkab Sumbawa dapat memberikan perhatian kepada mereka. Setelah dinyatakan tidak lulus dalam tes CPNS Kategori Dua (K2). Mereka diterima berdialog oleh Komisi I DPRD Sumbawa.

Data K2 di Sumbawa, dari 1.789 tenaga honorer yang telah diverifikasi, sebanyak 1.760 yang mengikuti tes. Sementara yang lulus hanya sebanyak 547 orang. Artinya, ada sekitar seribu lebih honorer K2 tidak lulus yang bakal di PHK. Karena belum ada kepastian dari pemerintah atas kelanjutan nasib mereka. Seperti pengaduan salah seorang guru honorer K2 di SDN Pamulung, Musdalifah, dihadapan Komisi I. “Bagaimana nasib kita yang tidak lulus. Tolong dievaluasi kembali dan perjuangkan nasib kami,”kata Guru SDN 7 Sumbawa, Heni Hidayati dan Irwansyah, guru SDN Batu Tering yang sekaligus berharap adanya keadilan dari Pemerintah. Mengingat, dirinya bersama rekannya yang lain telah mengabdi untuk daerah sudah sekian lama.

Pada kesempatan tersebut, Perwakilan dari Forum K2 juga mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data Honorer K2 di Sumbawa. Salah

satunya, ada oknum yang SKnya melebihi tahun yang disyaratkan untuk menjadi peserta K2. Apalagi, sejumlah oknum yang diketahui tidak memenuhi syarat tersebut, lulus dalam seleksi.

Sehingga puluhan massa perwakilan dari Forum K2 datang ke DPRD menyerahkan data dimaksud. Makanya, diminta kepada Pemkab untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kelulusan K2 ini. Selain itu, dengan tidak lulusnya mereka yang sebagian besar guru ini, dikhawatirkan dunia pendidikan di Sumbawa akan terbengkalai. Karena belum ada kepastian dari Pemerintah atas nasib mereka yang tidak lulus seleksi.

Bahkan perwakilan dari forum K2 ini mengancam akan mogok kerja kalau hal ini tidak segera disikapi.

Sekda Sumbawa yang diwakili Kepala BKPP Sumbawa Drs. H. Hasan Basri secara gamblang menjelaskan soal perekrutan honorer K2 ini. Mulai dari payung hukum hingga syarat yang ditentutan pusat.

Bahkan telah meminta kepada Kepala SKPD dan Kepala Sekolah untuk membuat surat pernyataan, honorer yang akan mengikuti tes itu benar mengabdi di instansi tersebut. Agar dikemudian hari jangan sampai dipersoalkan seperti ini.

Terhadap nasib mereka yang tidak lulus, pihaknya pun membacakan surat dari Men-

PAN. Yang isinya, bahwa honor K2 yang tidak lulus seleksi, pemerintah belum memiliki kebijakan untuk mereka. Untuk itu, Pemerintah Daerah juga dilarang memberikan janji apapun terhadap mereka yang tidak lulus tes.

“Berdasarkan surat yang kami terima, itulah kenyataannya, meskipun sakit. Untuk tes ini, kami hanya penyelenggara. Soal tes dari pusat. Yang diantar oleh Polisi dan BPK. Begitu juga setelah tes. Selalu dikawal,” jelasnya.

Sedangkan terkait dugaan manipulasi data, H. Hasan Basri menyatakan, terhadap oknum yang telah memanipulasi data dan lainnya, tentu akan dilakukan verifikasi atau riksus oleh Inspektorat. Bahkan dalam surat Menteri PAN dan RB disebutkan, sebelum pemberkasan dilakukan verifikasi ulang, terhadap data peserta. Sehingga ketika tidak benar, maka akan dibatalkan melalui surat resmi. Termasuk sudah mewaspadai dengan bersurat ke Kepala SKPD dan Kepala Selolah, diminta membuat surat pernyataan, bahwa yang bersangkutan (peserta K2) benar mengabdi disitu sejak tahun sekian dan seterusnya, dilengkapi matrei dan bersedia dihukum kalau tidak benar.

“Terhadap mereka-mereka yang ada indikasi memalsukan berkas, tentu nanti akan dilakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran data,” cetusnya.

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN DATA - Perwakilan Forum K2 menyerahkan data kepada Pimpinan Komisi I DPRD Sumbawa.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Syamsul Fikri MSi, dan Wakil Ketua Komisi, Burhanuddin Jafar Salam S.H, serta sejumlah anggota lainnya, berencana berangkat ke Jakarta. Untuk memperjuangkan nasib Honorer K2 tidak lulus tes, yang didominasi kalangan pendidik. Apalagi, data dari BKPP bahwa Kabupaten Sumbawa masih kekurangan guru SD sebanyak 1228 orang dengan 361 sekolah. Belum lagi untuk jenjang SMP maupun SMA. “Kekurangan ini adalah celah, untuk kami melakukan terobosan di pusat,” tukas BJS dan Fikri, seraya meminta agar Inspektorat segera melakukan

pemeriksaan khusus (riksus) terhadap masalah dugaan manipulasi data seperti diungkapkan forum K2.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah S.P, juga membeberkan, adanya oknum honorer yang mendatanginya agar dapat dimasukkan sebagai peserta tes K2, karena oknum tersebut pernah putus tugas. Namun waktu itu, tidak ditanggapinya secara serius. Untuk itu, H. Farhan meminta kepada Pemkab untuk segera menyikapi masalah ini.

“Saya hanya menyampaikan informasi saja. Berapa jumlahnya, siapa nama orangnya, yang jelas saya tahu. Silahkan Pemkab bekerja,” tukasnya. (arn)

Pelantikan Bupati Bima Diwarnai Insiden Pemukulan Kades Bima (Suara NTB) Pelantikan dan pengambilan sumpah Drs. Syafrudin H. M. Nur M.Pd sebagai Bupati Bima, Rabu (19/2) pagi diwarnai insiden. Kepala Desa (kades) yang tak mendapatkan kursi, memaksa masuk sehingga diseret oleh aparat Satpol PP dan petugas keamanan. Salah seorang kepala desa sempat dipukul.

Para kepala desa ini pun mengadukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. Muchdar Arsyad dan meminta panitia bertanggung jawab.

Peristiwa tersebut terjadi ketika sebagian dari 191 kepala desa yang mengenakan seragam putih-putih ini menolak duduk di tempat yang telah disediakan oleh panitia dan memaksa masuk ke dalam ruangan inti paruga NaE. Mereka akhirnya berkumpul di tempat penyambutan tamu. Beberapa saat setelah rombongan tamu khususnya Gubernur NTB THG M Zainul Majdi hadir, para kepala desa ini lantas memaksa masuk. Mereka memaksa untuk mengisi buku tamu.

Namun oleh panitia menolak lantaran kapasitas kursi sudah tidak cukup.

Lantaran ditolak, para kepala desa ini pun terlibat kericuhan bahkan sempat terjadi saling tunjuk. Melihat peristiwa ini, petugas keaman-

an khususnya Sat Pol PP mengambil tindakan dan menyeret para kepala desa itu keluar dari tempat pelantikan. Aparat Kepolisian pun turut serta melakukan pengamanan. Namun tragisnya, salah saorang diantaranya dipukul yakni Kepala Desa Lanta Burhanudin.

Peristiwa pemukulan ini pun makin membuat para kepala desa emosi. Namun saat itu mereka tak langsung melampiaskan kekesalannya.

Mereka baru bereaksi setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah selesai.

Bahkan, para kepala desa ini hendak memaksa bertemu Gubernur NTB untuk mengadukan tindakan panitia.

Namun niat para kepala desa ini batal setelah diredam oleh Kapolres Bima AKBP IGPG Ekawana Prasta SIK SH. Tak

puas sampai di situ, para kepala desa ini lantas mengadukan ke Ketua Dewan Drs Muchdar Arsyad. Mendengar laporan para kepala desa, Muchdar hanya terdiam.

Kepala Desa Raba Wawo A Malik Abidin yang ditemui sebelumnya menuturkan pihaknya tidak berniat untuk merangsek masuk. Hanya saja, dari 191 kepala desa yang mendapat undangan sebagian tidak mendapat tempat duduk. Oleh karenannya, mereka pun ingin duduk di dalam sekaligus menyaksikan langsung pelantikan. Namun oleh panitia tidak diizinkan.

Saat ditanyai apakah dia dan rekan-rekannya telah melihat kode area tempat duduk tamu pada undangan, Malik mengaku kode dimaksud tak ada.

Sementara itu, Kades Pa-

dolo juga sempat terlihat emosi. Menurutnya, sikap tersebut tak harus ditunjukkan oleh panitia. Terlebih adanya pemukulan oleh petugas. Aksi pemukulan ini merupakan pelecehan terhadap kepala desa pasalnya saat itu kepala desa mengenakan seragam putih-putih lengkap dengan lencana. Untuk itu, tambahnya, panitia harus bertanggungjawab.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Bima Muslimin yang ditemui sebelumnya membantah tak menolak kepala desa tersebut untuk masuk. Pihaknya tak mengizinkan lantaran, kapasitas kursi di bagian dalam sudah penuh. Dijelaskannya, tamu yang diundang sekitar 3.500 orang baik dari pusat hingga daerah. Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan survei kapasitas tempat.

“Kalau di atas hanya muat 600,” terangnya. Ditambahkannya, pada undangan tersebut sudah diberikan masingmasing kode dan undangan yang diarahkan sesuai dengan kapasitas orang. (use)

Bertemu Sekda, Dua Tuntutan Honorer K2 Tak Dipenuhi Taliwang (Suara NTB) Aksi Forum Pegawai Kategori Dua (K2) menduduki kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus berlanjut. Meski memasuki hari ketiga ini belum ada tanda-tanda mereka akan menghentikan aksinya, namum pegawai K2 yang memprotes hasil kelulusan CPNS K2 itu berhasil menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. W. Musyafirin, MM untuk menyampaikan tuntutannya.

Dalam pertemuan yang digelar sekitar pukul 13.30 wita, Rabu (19/2) kemarin, sebanyak lima orang perwakilan forum pegawai K2 dipersilahkan menemui Sekda KSB. Saat membuka pembicaraan, kelima perwakilan sempat hanya meminta kesediaan Sekda agar menyampaikan tanggapan atas tuntutan mereka langsung di hadapan puluhan pegawai K2 yang menunggu di depan kantor BK-Diklat.

Namun setelah melakukan negosiasi, Sekda yang sebenarnya hanya ingin menyampaikan tanggapannya melalui perwakilan pegawai K2 akhirnya bersedia memenuhi tuntutan keinginan para pegawai K2 yang sudah tiga hari melancarkan aksinya.

Menurut Musyafirin, dari empat poin tuntutan yang disuarakan para pegawai K2 yang tidak lulus seleksi Pemda KSB tidak dapat menenuhi seluruhnya. Poin pertama tuntutan yakni desakan agar hasil seleksi CPNS dibatalkan tidak dapat dijalankan oleh Pemda KSB karena seluruh kewenangan proses seleksi ada di tangan Panitia Seleksi Nasional

(Suara NTB/bug)

SAMPAIKAN TUNTUTAN - Sejumlah perwakilan Forum K2 (kanan) saat bertemu dengan Sekda KSB, Musyafirin, (tengah) untuk menyampaikan tuntutannya.

(Panselnas) yang dibentuk pemerintah pusat. “Untuk poin ini kami tidak mungkin bisa memenuhinya karena kita tidak punya kuasa membatalkannnya,” terang Sekda.

Demikian pula dengan poin ketiga yang isinya meminta Pemda KSB menonjobkan kepala BKDiklat. Sekda mengatakan, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus melalui prosedur yang jelas.

“Kita tidak bisa asal menonjobkan-nya karena pasti akan mempengaruhi jalannya pelayanan terhadap masyarakat.

Dan saya kira begitu juga dengan seluruh pegawai K2 tidak bisa kita asal memberhentikan,” timpalnya.

Sementara dua tuntutan lainnya yakni, melakukan verifikasi dokumen syarat administratif para K2 yang diduga banyak dimanipulasi dan meminta aparat kepolisian melakukan pengusutan, serta kedua meminta bupati memperjuangkan nasib K2 yang

tidak lolos seleksi secara tegas dipenuhi Sekda. Sekda memaparkan, untuk persoalan verifikasi dokumen syarat administratif, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan-RB) secara tertulis telah mengamanatkannya dalam prosedur penguman kelulusan CPNS dari K2.

Dalam surat tersebut di poin keempat disebutkan, masingmasing instansi yang akan menyampaikan berkas usulan pengajuan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dari dokumen masing-masing tenaga K2. Dan jika diketahui tidak memenuhi persyaratan adminsitratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS. “Saya kira sudah sangat jelas suarat Kemenpan itu. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau memang ada yang memanipuasi syarat administratifnya pasti akan ketahuan nanti dip roses verifikasi keabsahan berkas. Dan bila itu terja-

di maka yang bersangkutan pasti tidak bisa diangkatn menjadi CPNS,” papar Sekda seraya menambahkan untuk memperjuangkan pegawai K2 yang tidak lulus seleksi, Pemda KSB sejauh ini masih terus menjalin komunikasi dengan kementerian terkait. “Jangan khawatir kalau soal memperjuangjan keinginan teman-teman, kita sejauh ini sudah melancarkannya.

Sekarang tinggal tunggu hasilnya dan kita berharap komunikasi dengan pusat memberikan yang terbaik bagi daerah, sebab persoalan ini merata terjadi di seluruh daerah secara nasional,” urai mantan kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB ini.

Usai para perwakilan mendengar keterangan Sekda, aksi unjuk rasa dengan menyegel kantor BK-Diklat KSB nyatanya tidak terhenti. Hingga sore kemarin, para pegawai yang mendapatkan informasi dari perwakilannya yang bertemu dengan Sekda tetap ngotot dengan pendirian agar menghadirkan langsung Sekda untuk menyapaikan sikap Pemda atas tuntutan mereka.

Sementara itu aksi segel kantor yang dilakukan Forum pegawai K2 ini hanya tetap menduduki kantor BK-Diklat, sementara kantor Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan Daerah (DPPKD) yang kemarin (Selasa, red) sempat mereka segel berhasil dibuka kembali. Di bawah kawalan ketat jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) aktivitas kantor yang mengurusi keuangan daerah tersebut berjalan normal tanpa gangguan dari aksi pegawai K2. (bug)

(Suara NTB/arn)

TURUN - Para wanita pekerja kafe saat turun dari mobil patroli Pol PP

Pol PP Jaring Lima Pekerja Kafe Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam operasi rutin yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa, Rabu (19/2) kemarin, lima wanita yang mengaku sebagai pekerja kafe tanpa identitas kependudukan terjaring di kos-kosan. Seorang pekerja toko juga diamankan.

Kasi Ops Trantib Syafruddin, mengungkapkan, mereka terjaring dalam razia kos-kostan di wilayah Saliper Ate dan jalan Tanjung Menangis Brang Biji. Saat razia dilakukan, tidak ditemukan adanya tindakan asusila.

Namun semuanya tidak memiliki identitas

kependudukan seperti KTP. “Lima asal lombok dan satu orang lokal yang mengaku pekerja toko. Tetapi punya KTP,” jelasnya.

Pihaknya meminta keenam wanita tersebut segera kembali ke daerah asal masing-masing. Untuk membuat KTP. Dengan diberikan batas waktu untuk jangka waktu tertentu untuk meninggalkan Sumbawa.

Ketika nantinya, dalam beberapa hari ini kedepan, kembali terjaring, maka mereka akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Budi Rini di Mataram. Seperti bunyi surat pernyataan yang mereka telah tandatangani. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Mantan Ketua KPU Kota Mataram Diperiksa Empat Jam Dari Hal. 1 kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (19/2)kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, Lafat ditanya seputar aliran dana hibah dari Pemkot Mataram sebesar Rp 5,7 miliar tersebut dan pertanggungjawaban penggunaannya. Namun dalam uraian jawabannya, Lafat memastikan hanya mengetahui proses serah terima, dari Pemkot Mataram kepada dirinya sebagai pimpinan tertinggi di lembaga (KPU Kota Mataram) tersebut.

Setelah itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pengelolaan dana itu, KPA adalah Sekretaris KPU. Selanjutnya tanggung jawab pencairan anggaran ada di Bendahara, berinisial MSA (39) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Intinya, dia tidak tahu terkait penggunaan anggaran itu,” kata Sutapa. Namun demikian, keterangan saksi itu akan didalami lagi.

Dalam kasus yang sama,

setelah mantan Ketua KPU diperiksa, ada rencana sejumlah komisioner dipanggil lagi. Pemeriksaan komisioner ini, dipastikan untuk dikonfrontir lagi dengan kesaksian mantan Ketua KPU Kota Mataram, keterangan saksi lain yang sudah diperiksa sebelumnya, termasuk bukti-bukti yang disita dari rumah kontrakan MSA akhir 2013 lalu.

Dalam kasus ini, sudah belasan saksi diperiksa penyidik Kejaksaan. Penyidikan kasus yang dipimpin Ketua Tim Penyidik Zuliadi, SH ini, sudah mencecar sedikitnya 17 saksi. Diantaranya Ketua KPU aktif, sekretaris, bendahara, karyawan, termasuk tenaga kontrak. Ini belum termasuk saksi dari kalangan rekanan yang memenangkan pengadaan barang dan jasa logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota MAtaram yang dimenangkan H.Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (Aman) saat itu. (ars)

Mutiara Laut Selatan Dari Hal. 1 Sehingga nilai tambah yang diperoleh semakin besar jika dibandingkan mengekspor biji mutiara.

“Selama ini yang kita ekspor adalah lebih banyak butirnya (biji) atau lepasan mutiara. Tidak merupakan perhiasan. Perhiasan mutiara inilah yang kita dorong terus.

Perhiasan ini mempunyai nilai tambah yang sangat banyak. Kalau hanya dari mutiara lepasan kalau dibandingkan dengan mutiara yang sudah dijadikan perhiasan maka harganya bisa 5 sampai 10 kali lipat,” kata Sharif Cicip Sutardjo saat meresmikan Rumah Mutiara Indonesia di Praya, Rabu (19/2).

Budidaya mutiara di NTB sangat didukung dengan kondisi perairan NTB yang relatif bersih dari pencemaran dan kaya akan nutrient. Sehingga merupakan area potensial untuk budidaya mutiara. Salah satu jenis mutiara bermutu yang berhasil dibudidayakan adalah jenis south sea pearl (mutiara laut selatan) dengan produksi berkisar 0,5 hingga 0,8 ton setiap tahun. Serta mampu menghasilkan devisa hingga mencapai 2 juta dolar Amerika pertahun.

Sharif Cicip Sutardjo mengatakan Indonesia memasok sekitar 43 persen mutiara di dunia. Dimana, nilai ekspor mutiara saat ini baru sekitar 30 juta dolar Amerika. Sementara neraca perdagangan ekspor mutiara di dunia sekitar 1,4 miliar dolar Amerika. ‘’Sehingga kita masih sangat kecil kalau berbicara masalah angka tandingannya. Seperti di Jepang itu sudah terkenal sekali. Yang sudah mempunyai nama, selama desainnya itu maka harganya mutiara dibandingkan dengan lainnya

bisa 10 sampai 20 kali lipat. Karena namanya cantik,” tambahnya.

Ia menyebutkan, untuk menjaga mutu mutiara dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan peraturan terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mutiara Indonesia. Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 8 tahun 2011 yang mengatur tentang mutu mutiara impor. ‘’Tujuannya bagaimana melihat mutu mutiara-mutiara yang berkualitas rendah. Karena mutiara impor yang murah, dalam waktu satu atau dua tahun sudah pudar warnanya. Sehingga jangan sampai konsumen merasa dirugikan, pada akhirnya nanti mutiara dalam negeri mempunyai nama yang buruk. Kalau tidak baik mutunya maka kita tolak masuk ke Indoenasi. Selain itu juga untuk menjaga mutiara-mutiara kita ini bisa bersaing di luar negeri,”pungkasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah sesuai dengan UU No 1 tahun 2014 baik provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat rencana zonasi dengan tujuan memilah daerah mana yang menjadi daerah wisata, tempat budidaya perikanan dan transportasi laut. Hal itu akan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha/ investor “Suasana kondusif (investasi) di daerah penting dikerjakan untuk melakukan zonasi-zonasi sehingga nantinya kepastian hukum bagi pengusaha tersebut semakin nyaman berinvestasi di daerah,” pungkasnya. (nas)

Dibebaskan Pengadilan Tipikor, Divonis MA Dua Tahun Dari Hal. 1 dianggap salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan jual beli tanah dengan saksi Olemudin sebesar Rp 57.000.000.

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh Ketua Majelis Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM dalam perkara kasasi ini, dan ternyata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 456/KPTS-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 tentang penunjukan Areal Penggunaan Lain (APL) yang terletak di kelompok hutan Gunung Pepe dan sekitarnya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah dan Provinsi Dati I NTB seluas 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Mustajab Hakim, mantan Kepala Pengendali Ekosistem Hukum pelaksana lanjutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTB. “Ternyata lokasi pembangunan pabrik pengolahan minyak jarak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 20 are masih termasuk di dalam kawasan hutang lindung. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang menyediakan tanah yang termasuk hutan lindung sebagai tempat pembangunan pabrik pengolahan minyak Jjrak termasuk sebagai penyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatannya sebagai Kabag Tata Pemerintahan,” kata hakim dalam

putusannya.

Seharusnya, terdakwa dalam pengadaan tanah tersebut harusnya wajib melakukan penelitian yang mendalam mengenai asal usul tanah dan dokumen pendukungnya dengan berkoordinasi intensif dengan tim lain terutama pihak BPN dan Kehutanan guna memastikan status hukum tahan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan itu, hakim MA berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c UndangUndang No. 8 Tahun dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/ Pid.Sus/2012/PN.MTR tanggal 8 Juni 2012.

“Menyatakan terdakwa Lalu Wiratmaja, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian putusan hakim agung.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, yang dikonfirmasi Rabu (19/2)kemarin, membenarkan telah menerima petikan putusan MA tersebut. Sekarang katanya, pihak JPU tinggal menyiapkan untuk dilakukan eksekusi. (ars)

Halaman 5

Terkait Penyadapan Australia

Telkomsel Sebut Jaringannya Aman Mataram (Suara NTB) Telkomsel melalui VP Corporate Communications Adita Irawati menanggapi perihal penyadapan dan enkripsi data yang dilakukan pihak Australia kepada jutaan pelanggannya. Telkomsel menurutnya adalah salah satu operator seluler di Indonesia yang dalam operasionalnya selalu

patuh terhadap semua perundang-undangan yang berlaku.

Telkomsel menguatkan tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Kominfo no.11/ 2006 mengenai Lawful Interception atau Penyadapan Informasi secara Sah, sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu tin-

dak pidana.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Permen No. 11 /2006 tersebut, Telkomsel telah menandatangani nota kesepahaman dengan penegak hukum yang sah sesuai Permen No.11/2006 tersebut dan dalam pelaksanannya selalu patuh (comply) pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain itu Telkomsel disebutkan telahh memenuhi standarisasi ITU (International Telecommunication Union) mengenai arsitektur jaringan dan perangkat telekomunikasi, termasuk di dalamnya mengenai sistem keamanan.

Saat ini Telkomsel juga telah mendapatkan sertifikat

ISO 27001 : 2005 mengenai Standard Proses Kemanan Jaringan untuk layanan Telkomsel termasuk layanan broadband, isi ulang, layanan pelanggan, e-money dan sebagainya. Audit perangkat keamanan jaringan juga dilakukan secara berkala baik yang dilakukan oleh internal maupun pihal eksternal. (bul)

Harga Komoditi Pertanian Korem 162/WB Salurkan Tali Asih ke Warakawuri Cabai Melambung, Tomat Anjlok

Mataram (Suara NTB) Selain melaksanakan kegiatan pertandingan olah raga, karya bakti dan bakti sosial, dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-53, Korem 162/WB juga melaksanakan kegiatan anjangsana, bertempat di rumah Ibu Jumal, BTN Pagesangan RT II No. 42 Mataram. Kegiatan anjangsana itu merupakan bentuk kepedulian warga Korem 162/WB kepada ibu-ibu Warakawuri dan dapat melihat langsung kondisi kesehatan mereka.

Kegiatan anjangsana dipimpin oleh Kasrem 162/WB Letkol Inf Armansyah, SH, para Kasi Korem, Pimpinan Satdisjan Korem 162/WB dan Ibu-Ibu Persit KCK Koorcab Korem.

Tujuan lain dari anjangansana itu, untuk menjaga tali silaturrahim antara warga Korem dengan ibu-ibu warakawuri. Mengingat para ibuibu warakawuri isteri dari para purnawirawan TNI ini, merupakan sesepuh yang sebagai panutan serta orang tua. ‘’Oleh sebab itu kegiatan

(Suara NTB/Penrem)

SANTUNAN - Kasrem 162/WB Letkol Inf Armansyah, SH menyaksikan penyerahan santunan oleh ibu Persit KCK Koorcab Korem, kepada Warakawuri. anjangsana ini perlu kita laksanakan guna menghargai jasa-jasa para sesepuh kita dimasa lalu, yang telah banyak memberikan warna dalam pengabdiannya kepada satuan Korem 162/WB,” kata Kasrem 162/WB Letkol Inf Armansyah, SH.

Kasrem berharap melalui silaturahim ini dapat terjalin hubungan emosional dengan ibu-ibu Warakawuri dan semoga kehadiran warga Korem 162/WB dalam acara Anjangsana tersebut dapat menumbuhkan moril dan semangat bagi ibu-ibu Warakawuri. (ars)

Polres Lobar Bekuk Kurir Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat (Lobar) kembali membekuk pelaku diduga pengedar narkoba. Pelaku ditangkap di daerah Lembar, ketika hendak mengedarkan barang haram ini ke daerah Sekotong. Kini pelaku diamankan di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Lobar, Iptu Kadek Metria, menjelaskan, pelaku berinisial MM alias R berdomisili di Gumese Utara, Desa Banyurip, Kecamatan Gerung ditangkap di Jalan Datu Kedaro, Dasan Padak, Desa Lembar. Penangkapan dilakukan sekitar pukul

15.30 Wita, Selasa (19/2). Saat ditangkap, pelaku melintas di jalur tersebut.

Pelaku saat itu hendak menjual barang haram ke wilayah Sekotong. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan barang-bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 5,66 gram. Saat ini pelaku diamankan di Polres Lobar untuk diproses lebih lanjut.

“Kasus ini terus kita kembangkan,” ujarnya.

Sebelumnya Polres berhasil menangkap pelaku di kawasan Senggigi. Penangkapan pelaku ini menambah panjang daftar tersangka penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan. (her)

Pembangunan Lombok Epicentrum Mall

Pemkot Mataram Tunggu Koordinasi dari Investor Mataram (Suara NTB) Di Kota Mataram diperkirakan akan ada dua proyek pembangunan besar dalam waktu dekat ini. Selain pembangunan hotel dan mall di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq, akan dibangun juga Lombok Epicentrum Mall di eks Kantor Bupati Lombok Barat, Jalan Sriwijaya Mataram.

Mengenai kapan dimulainya pembangunan Lombok Epicentrum Mall, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM mengatakan pihaknya belum mengetahui dengan pasti kapan akan dilakukan ground breaking.

Pemkot Mataram hanya menunggu informasi dan koordinasi dari pihak investor yang memiliki proyek pembangunan tersebut. “Investor untuk Lombok Epicentrum ini sudah pasti. Tapi kapan dimulainya pasti nanti pihak in-

vestor akan mulai berkoordinasi dengan Pemkot Mataram,” terangnya, Rabu (19/2).

Sejauh ini tambahnya investor Lombok Epicentrum Mall masih sebatas memasang pembatas di sekitar lokasi pembangunan. “Itu diamanakan dulu, disiapkan dulu. Nanti tentu dari owner itu berkoordinasi dengan Pemkot Mataram kapan akan melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan,” terangnya.

Setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Mataram disebutkan Martawang pasti melalui koordinasi dengan Pemkot Mataram. Dalam hal ini pemerintah berfungsi melakukan pengaturan sehingga proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga Kota Mataram. Selama ini tidak ada investor besar yang tidak melakukan koordinasi

dengan Pemkot Mataram.

Pemkot Mataram juga meminta agar proyek pembangunan yang akan dilakukan di Kota Mataram mendapat dukungan dari masyarakat karena pembangunan akan memberikan manfaatkan untuk masyarakat Kota Mataram. Pembangunan Lombok Epicentrum Mall juga dipastikan dapat mencipatkan lapangan kerja baru, menciptakan aktivitas ekonomi baru, serta menciptakan space publik atau ruang rekreasi baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Mataram.

“Kemajuan satu wilayah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah itu. Pertumbuhan ekonomi tentu berdampak pada adanya redistribusi kepada masyarakat yang berada di sekitar itu atau masyarakat Mataram pada umumnya,” tandasnya. (yan)

Selong (Suara NTB) Awal tahun 2014 ini, harga cabai rawit terus melambung. Terakhir harga si pedas ini menembus Rp 60 ribu/Kg. Harga cabai ini terus mengalami lonjakan dari kondisi sebelumnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tomat yang saat ini Rp 300/Kg. Mengalami penurunan drastis dari harga sebelumnya Rp 5 ribu/Kg. Demikian penjelasan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan (ESDM Perindag) Lombok Timur, Suwardi. Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (19/2) kemarin, ia menjelaskan lonjakan harga cabai karena stok di tingkat petani kurang. Berbeda dengan tomat yang harganya anjlok karena produksi yang melimpah.

Pantauan Dinas ESDM Perindag di sejumlah pasar, banyak tomat yang justru terbuang siasia. Saat ini diakui, lebih mahal biaya produksi dibandingkan dengan harga jual tomat. Pengaruh harga juga tidak lepas dari kondisi cuaca saat ini. Khusus tomat, sejumlah asosiasi pedagang tomat pernah mengusulkan untuk dibuatkan pabrik saos untuk bisa menampung tomat.

Harga komoditi bahan pokok lainnya yang mengalami lonjakan lanjut Suwardi adalah, beras. Beras jenis super saat ini tembus Rp 9.500/kg. Sedangkan medium Rp 8.500 per Kg. Terjadinya lonjakan harga beras ini diakui karena sampai saat ini belum dilakukan panen raya. Panen raya petani biasanya dilakukan mulai akhir Pebruari mendatang. Puncak panen diprediksi Maret dan April.

Dikatakanya, distribusi surat suara ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal dari pusat. ‘’Distribusi akan kami lakukan 5 April, jika tidak ada perubahan jadwal dari pusat,” katanya. Halangan dalam proses pelipatan surat suara ini hanya masalah cuaca yang kurang bersahabat karena hujan.

Sementara itu, Kepala Divisi Logistik KPU Kota Mataram, Sopan Sopian, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, membenarkan bahwa masyarakat sekitar diminta untuk membantu proses pelipatan. Namun, dikatakannya ada biaya yang dikeluarkan KPU Kota Mataram terkait proses pelipatan surat suara tersebut. “Kami hitung Rp 200 per-satu surat suara,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan karena banyaknya surat suara yang akan dilipat dan waktu yang relatif mepet. “Melihat waktu dan jumlah surat suara, kami putuskan untuk meminta bantuan masyarakat. Selain membantu perekonomian mereka, kami berharap partisipasi mereka bisa lebih dari hanya sekadar melipat surat suara,” harapnya. (ami)

Syafrudin Resmi Jabat Bupati Bima Dari Hal. 1 Sebab, seluk beluk pembangunan telah dikenal dengan baik oleh Syafrudin karena yang bersangkutan, sebelumnya sudah 3 tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Bima. ‘’Saya melihat pada diri beliau ada kesungguhan. Semoga kesungguhan sebagai Wabup Bima bisa menjadi modal dalam pemimpin

Kabupaten Bima selama 1,5 tahun ke depan,” harap gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Syafrudin.

Salah satunya menyusun program pembangunan serta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk diajak membangun daerah Bima.

Sebab, tanpa kerjasama den-

gan seluruh masyarakat pembangunan sulit diwujudkan.

Hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini sejumlah tamu undangan . Diantaranya, Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman SH, MH, anggota DPR RI Dapil NTB Dr Abdurahman Ab, Ketua DPRD NTB, beberapa Bupati dan Walikota seNTB serta pejabat lingup Pemprov NTB. (use)

(Suara NTB/rus)

Menyadari lonjakan harga komoditi beras ini, Kementerian Perdagangan sudah melayangkan surat untuk segera dilakukan operasi pasar. Beras Cadangan Pemerintah (BCP) yang disimpan di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) pun sudah diminta untuk dilakukan operasi pasar (OP).

OP pun sudah mulai digelar di sejumlah wilayah di Lotim.

Antara lain di wilayah Kecamatan Sakra, Keruak, Selong dan Sakra Barat. Menyusul sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Aikmel, Pringgabaya dan Sikur.

Harga beras OP Rp 7.400/Kg. Kegiatan OP dilakukan dengan tujuan menstabilkan harga pasar. Pasalnya, lonjakan harga saat ini sudah cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah sigap pemerintah untuk segera melakukan penstabilan harga. (rus)

Apresiasi untuk Museum NTB Mataram (Suara NTB) Sekitar 300 wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi Museum NTB, Rabu (19/2) kemarin. Mereka berasal dari rombongan kapal pesiar yang memang sengaja mengunjungi Pulau Lombok. Museum NTB merasa mendapatkan apresiasi yang lebih dari meningkatnya angka kunjungan wisatawan, khususnya dari luar negeri.

“Jadi pagi ini (kemarin— red), kami kembali kedatangan tamu dari mancanegara,” kata Kepala Museum Negeri NTB, H.L. Mohammad Faozal, S.Sos, M.Si sekaligus berharap ke depan museum menjadi tempat pariwisata baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Ia bahkan berharap agar museum tersebut menjadi cagar

KPU Kota Mataram Lipat 295.927 Surat Suara Dari Hal. 1

Suwardi

pariwisata yang mampu memberikan kontribusi pendapatan terhadap negara. “Kami selaku pengurus museum, akan memberdayakan kekayaan negara ini bagaimana supaya mampu mendatangkan penghasilan kepada negara,” ujarnya.

Selain itu pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kondisi museum yang dipimpinnya. Terbukti dalam kurun waktu terakhir museum NTB semakin mendapatkan perhatian yang lebih di mata wisatawan.

Adapun fasilitas yang disediakan seperti home theater, sebagai penambah pelayanan kepada pengunjung, sehingga semakin tertarik untuk datang ke museum. Karena mereka akan menyaksikan kekayaan NTB secara audio visual. (met)

(Suara NTB/met)

BERKUNJUNG - Tampak wisman berkunjung ke Museum Negeri NTB, kemarin.

Kasus Subri segera Ditingkatkan ke Penuntutan Dari Hal. 1 jelas Johan Budi kepada Suara NTB via telepon seluler. Ketika ditanya kepastian waktu pelimpahan ke penuntutan, Johan Budi belum bisa memastikannya. ‘’Saya belum tahu,” katanya singkat.

Jika kasus tersangka Subri ditingkatkan ke penuntutan, penahanannya juga akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram, sama seperti tersangka Lusita. Untuk selanjutnya, ke dua tersangka akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Mataram H. Budi Susilo, SH, MH beberapa waktu lalu membenarkan rencana sidang untuk Lusita dan Subri. Pihaknya sudah mendapat pemberi-

tahuan awal dari utusan Jaksa KPK beberapa waktu lalu. “Saya diberitaukan jaksa KPK akan ada pelimpahan Tanggal 27 Februari,” kata Budi Susilo. Perkara yang akan dilimpahkan atas nama Lusita Ani Razak.

Sementara ini pemberitahuan ke pihaknya hanya untuk persidangan Lusita, sedangkan untuk Subri, hanya permintaan perpanjangan penahanan. Sebelumnya Pengadilan memang mengeluarkan penetapan pehananan terhadap Subri, kali ini KPK meminta perpanjangan penahanan.

“Dan sudah saya tandatangani.

Mengenai kapan pelimpahan Subri, saya belum dikasi tahu.

Yang jelas, yang sudah pasti adalah persidangan untuk Lusita,” terangnya. (049/ars)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Hoffman, Corby, dan Narkotika di Sekitar Kita

Event Bau Nyale Harus Mampu Gaet Wisman KAMIS (19/2) dinihari tadi, ribuan warga di Pulau Lombok memadati pantai selatan untuk menangkap (bau) nyale — sejenis cacing laut. Bagi masyarakat Sasak, acara yang digelar setahun sekali ini tidak boleh dilewatkan.

Mereka rela tidak tidur semalam suntuk untuk menangkap nyale yang dianggap masyarakat Sasak merupakan penjelmaan Putri Mandalika.

Pantai Seger Kuta Lombok Tengah (Loteng) menjadi pusat pelaksanaan bau nyale di Loteng. Sementara di Lombok Timur, event Bau Nyale dipusatkan di Pantai Kaliantan di Kecamatan Jerowaru. Bisa dipastikan, warga dari berbagai daerah di Pulau Lombok dan luar negeri ikut berbaur dengan warga lokal menangkap nyale yang dipercaya membawa keberuntungan.

Sebagai salah satu core event atau agenda tahunan, pemerintah daerah berusaha mengemasnya agar mampu menarik minat banyak wisatawan berkunjung ke daerah ini. Upaya mendatangkan artis ibukota hingga jajaran menteri dilakukan pemerintah daerah, khususnya Pemkab Loteng agar event ini mampu menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Seperti disampaikan Sekretaris Panitia Festival Putri Mandalika, Drs. L. Herdan, Pemkab Loteng menggelar Karnaval Biota Segare Lauk diikuti 5.000 peserta. Termasuk menggelar hiburan kesenian tradisional hingga modern Rabu malam sampai waktu menangkap nyale pun tiba. Belum lagi, ada lomba memasak nyale yang digelar pemerintah daerah.

Apa yang dilakukan pemerintah daerah ini merupakan satu upaya menjadikan event ini mampu menyedot kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke daerah ini. Namun, jika pihak pemerintah daerah atau panitia tidak mampu mengemas event tersebut dengan baik, maka hasilnya akan sia-sia.

Jangan sampai pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, wisatawan mancanegara yang datang dan berbaur bersama masyarakat cukup minim. Untuk itu, penataan dan pengemasan acara harus mampu menarik minat wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara (wisman) sehingga mereka terkesan dengan acara yang digelar, sehingga event Bau Nyale bisa mendunia. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

UNIA perfilman Hollywood pada awal bulan ini dikejutkan oleh sebuah peristiwa.

Philip Seymour Hoffman, salah satu aktor paling berbakat, ditemukan tak bernyawa di kamar mandi apartemennya di West Village, Manhattan. Hoffman bukan cuma bersinar di layar lebar, di panggung teater permainannya juga banyak mendapat perhatian.

Puncak penampilannya di layar lebar adalah saat ia berperan sebagai penulis Amerika, Truman Capote, dalam film Capote (2005) yang mengantarkannya meraih Oscar sebagai aktor terbaik. Dalam film ini Hoffman menunjukkan kapasitasnya melalui peran sulit, dimana dia harus mengubah warna vokal dan gesture tubuhnya untuk mendekati karakter Capote, seorang lelaki yang kemayu.

Semenjak itu Hoffman beberapa kali dinominasikan sebagai aktor pembantu terbaik dalam ajang Oscar, misalnya dalam film Charlie Wilson’s War (2007) dimana ia berperan sebagai intelejen bernama Gust Aurakotos. Di tahun tersebut ia hanya kalah oleh akting ajaib Javier Bardem sebagai psikopat bernama Anton Chigurh dalam film neo-western No Country for Old Man besutan Coen bersaudara.

Banyak yang menyesali kematian Hoffman. Sutradara Spike Lee bahkan menyebut peristiwa tersebut sebagai kesialan. Itu pantas saja mengingat Hoffman sedang berada di usia matang dan masih diharapkan kemampuannya untuk membuat dunia perfilman jadi lebih menjanjikan. Yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa Hoffman tewas akibat kecanduannya yang berat pada narkotika jenis heroin serta obat-obat penenang. Hoffman kolaps setelah diberitakan sebelumnya membeli heroin senilai belasan juta rupiah.

Narkotika dan dunia glamour selebritas memang seakan sudah menjadi identik. Banyak yang telah menjadi korban karena terlalu berlebihan mengonsumsi benda-benda terlarang itu. Tapi peristiwa tersebut terus saja berlangsung, menghilangkan nyawa dan meninggalkan tragika yang berat. Aktor Leo DiCaprio, dalam suatu wawancara mengatakan bahwa memang sungguh sulit untuk tidak tergoda.

Sebab dimana ada pesta, di sana pasti ada narkotika. Dan sebuah imaji perihal gaya hidup telah ditancapkan sedemikian rupa sehingga kegiatan seperti itu menjadi bagian dari imaji tersebut.

Dalam dunia selebritas, narkotika sudah beredar sedemikian

Oleh :

Kiki Sulistyo (Penyair)

Narkotika telah menjadi bagian dari perubahan besar yang berpusar di tengah tarik-menarik kepentingan global. Dengan rahasia dan intriknya sendiri. Dan itu adalah peristiwa nyata, bukan terjadi di layar fiksi. rupa. Menjadi bagian dari sisi gelap eksistensi, yang tak sedikit menelan korban. Bukan cuma selebritas kelas dunia, pesohor kita pun tak luput dari hal semacam itu.

Mulai dari bintang film, penyanyi pop, penyanyi dangdut sampai pelawak pernah ketahuan mencandu.

Terakhir pemain sinetron berwajah oriental, Roger Danuarta, ditemukan pingsan di mobilnya. Roger diduga mengalami overdosis. Entah berapa korban lagi yang akan tumbang kelak, sedang sejumlah upaya memberantas peredaran narkotika tak menunjukkan tingkat yang signifikan untuk menekan kasus-kasus semacam itu. Kejadian-kejadian yang menimpa para pesohor itu tidak terjadi dalam kisah fiksi, tidak teralami dalam film atau sinetron. Juga tidak hanya menjadi lirik dalam lagu, melainkan sedemikian nyatanya hingga pada akhirnya mengapungkan sesal yang tak terhapuskan. Apalagi sebagai role model para pesohor itu dapat memengaruhi gaya hidup orang kebanyakan, yang tidak berada dalam lingkaran elit selebriti.

Bebas Sementara itu, sekitar seminggu setelah kematian Hoffman, kita di Indonesia justru diributkan oleh berita lain. Berita tersebut adalah dibebaskannya secara bersyarat Schapelle Leigh-Corby, bule Australia yang tertangkap tangan membawa ganja di Bandara Ngurah Rai dan telah divonis 20 tahun penjara.

Corby adalah perempuan jelita yang semenjak peristiwa penangkapannya telah menimbulkan kasakkusuk yang bahkan telah menjurus pada urusan diplomasi antara Indonesia-Australia. Banyak isu beredar, banyak wacana dilontarkan.

Corby tiba-tiba menjadi pesohor tanpa harus belajar akting atau nyanyi. Banyak yang percaya ada negosiasi diam-diam di belakang keputusan pembebasan Corby.

Suatu berita susulan yang kemudian membuat gerah adalah rencana sebuah media mewawancarai

Corby dengan kontrak puluhan miliar. Tak sedikit yang tersinggung dan terusik nasionalismenya. Republik Indonesia seakan telah diinjak-injak harga dirinya, telah diolokolok tepat di depan wajahnya. Diplomasi kita dikritik, ketegasan hukum dan sikap pemerintah dipertanyakan. Ini menguatkan yang sudah skeptis dan membuat raguragu yang semula yakin pada supremasi hukum. Interpol kemudian diberitakan menggeledah kantor media tersebut.

Mungkin tak ada hubungan langsung antara Hoffman dan Corby.

Mungkin saja Corby pernah menonton film yang dimainkan Hoffman dan Hoffman pernah membaca selintas berita tentang Corby. Tapi keduanya berada di kutub tertentu, dan di antara keduanya terbentang sekian kemungkinan yang bisa lebih menggiriskan. Kemungkinan buruk yang menimpa orang-orang tak ternama, orangorang biasa, anak-anak muda yang berada di sekitar kita. Dan itu mungkin terjadi setiap hari. Narkotika dan obat-obat terlarang beredar tiap hari, melibatkan perputaran uang yang besar. Bisnis narkotika adalah kekuatan besar yang menjanjikan di suatu titik dan mengerikan di titik lainnya.

Anak-anak usia produktif yang butuh eksistensi, yang memerlukan diri untuk dilihat dan diperhatikan di komunitasnya. Atau mereka yang berlimpah harta dan tak tahu harus melakukan apa. Mereka, lewat narkotika, seperti sedang menyulut api, meski entah untuk apa api tersebut. Dan tak jarang api tersebut malah membakar habis diri dan hidup mereka. Peristiwa yang menimpa Hoffman adalah sebuah skala dari peristiwa serupa yang kerap terjadi di sekitar kita. Tentu dengan daya siar tak seberapa. Tapi nyawa tetaplah nyawa, siapapun yang memilikinya.

Sementara, terbebasnya Corby dari hukuman maksimal seperti memberikan setitik cahaya bagi para pengedar dan penyelundup

STASIUN RADIO

lainnya. Diam-diam sebuah motivasi terlihat kemilau di batas pandang mereka. Cahaya kemilau yang pada kesempatan lain dapat menimbulkan kenekatan yang mengancam. Maka, perang terhadap narkotika terasa hanya dipopulerkan lewat baliho-baliho besar di depan kantor-kantor instansi. Bahwa tangan-tangan raksasa para bandar besar masih sangat berkuasa, seakan seluruh jaringan peredaran berada di bawah satu bendera korporasi.

Dalam lingkup kita akan selalu ada yang menjadi “Hoffman”, berbakat, pekerja keras, potensial, kreatif dan berada di usia produktif. Tapi berakhir dalam tragika yang hampir tak dapat dipercaya.

Di antara kita juga akan selalu ada yang menjadi “Corby”, muda, memikat, tapi menebar malapetaka sekaligus selamat dari nasib buruk dan meraih keberuntungan.

Dan kita ada di antara mereka, turut melihat bagaimana pergeseran-pergeseran berlangsung.

Narkotika telah menjadi bagian dari perubahan besar yang berpusar di tengah tarik-menarik kepentingan global. Dengan rahasia dan intriknya sendiri. Dan itu adalah peristiwa nyata, bukan terjadi di layar fiksi.

Syafrudin resmi jabat Bupati Bima Selamat menjalankan amanah

*** Telusuri indikasi kecuranganAPBD, Banggar DPRD Lobar ancam blokir alokasi anggaran “siluman” Butuh langkah tegas, bukan sekadar wacana

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Budidaya Mutiara di NTB Hasilkan Devisa 2 Juta Dolar Amerika

Industri Batik Belum Merata PELAKU industri batik khas NTB, batik Sasambo, Samsir melihat pengembangan industri batik akan berat berkembang di daerah ini. Beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah, belum tersedianya bahan baku sehingga harus mendatangkan seluruhnya dari Pulau Jawa.

“Berapa kali kami meminta Disperindag bisa memfasilitasi agar bahan baku ini bisa tersedia di daerah (NTB). Makanya tidak banyak yang menggeluti industri batik ini di NTB, karena bahan baku ini,’’ ujar penerima penghargaan pelopor batik dari Yayasan Batik Indonesia tahun 2013 lalu.

Ia mengatakan, akan sulit mengembangkan industri batik, karena alasan akses untuk mendapatkan bahan baku di luar daerah yang masih terbatas. Sehingga kesimpulan kasarnya, mengembangkan batik di NTB butuh proses, sebab yang menggelutinya hanya segelintir pelaku industri. Sementara, minat pasar batik khas NTB terus meningkat.

Berbeda dengan Pulau Jawa, khususnya di Pekalongan.

Hampir seluruh masyarakatnya menggeluti industri batik.

Sehingga daerah tersebut cukup tersohor sebagai daerah batik di Indonesia.

Itu bisa berlaku menurutnya di NTB, asalkan ada komitmen bersama, termasuk dari pemerintah daerah untuk mengupayakan ketersediaan bahan baku industri batik, sebagai langkah untuk memancing minat masyarakat untuk mengembangkan batik.

Pada dasarnya, batik Sasambo sudah memiliki nama dan pasar tersendiri. Dengan banyaknya kekayaan motif yang khas seperti motif kangkung, peresean, lumbung, tokek dan motif lainnya. Ini sangat diminati tidak saja pasar lokal tetapi juga nasional dan bahkan mancanegara.

Ia sendiri di industri batik “Rembitan Sasak” mengaku cukup kewalahan menerima pesanan.

Batik Sasambo sangat diminati karena berkarakter. Pesanan yang bisa dilayani ‘’Rembitan Sasak’’, sekitar 500 lembar per bulan. Harganya kisaran Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per lembar. ‘’Saya yakin permintaan akan semakin banyak, semoga yang lainnya juga bisa termotivasi untuk mengembangkan industri batik l o k a l , ” harapnya.(bul)

Samsir (Suara NTB/bul)

Praya (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyebutkan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan budidaya mutiara di NTB saat ini sebanyak 38 perusahaan. Dari jumlah itu, mampu menghasilkan devisa hingga mencapai 2 juta dolar AS pertahun.

“Sampai saat ini, terdapat 38 perusahaan telah melakukan kegiatan budidaya mutiara di perairan sekitar Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,”kata Amin pada peresmian Rumah Mutiara Indonesia (RMI) di Praya, (19/2). Acara tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo.

Diterangkan, kondisi perairan NTB, yang relatif bersih dari pencemaran dan kaya akan nutrient, merupakan area potensial untuk budidaya mutiara. Salah satu jenis mutiara bermutu yang berhasil dibudidayakan adalah jenis south sea pearl (mutiara laut selatan) dengan produksi berkisar 0,5 hingga 0,8 ton setiap tahun. “Serta mampu menghasilkan devisa hingga mencapai dua juta dolar Amerika pertahun,”terangnya.

Amin menambahkan, negara tujuan ekspor mutiara NTB adalah Jepang, Cina, Hongkong, Singapura, Australia dan Eropa. “Menjadi harapan kami keberadaan rumah mutiara ini dapat semakin mengukuhkan citra NTB, sebagai daerah peng-

MADU

hasil mutiara berkualitas dunia,”harapnya.

Diceritakan, sejarah budidaya mutiara di NTB telah dirintis sejak tahun 1982 oleh Mr. Furuya yang merupakan mantan tentara Jepang pada perang dunia kedua bersama Jonosewoyo Handayaningrat, melakukan kegiatan budidaya mutiara di bawah naungan PT. Paloma Agung. Jika pada awal perkembangannya di era tahun 1980-an, kegiatan budidaya mutiara masih sangat bergantung pada tenaga ahli mutiara dari Jepang. Namun saat ini seluruh teknologi budidaya, mulai dari tahap penyuntikan, pembesaran dan pemanenan, telah dapat dilakukan oleh tenaga lokal.

Wagub menjelaskan, selain biji mutiara yang bernilai tinggi, limbah kulit kerang mutiara telah dimanfaatkan menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan, dan perabot rumah tangga seperti kerajinan cukli. Saat ini, katanya, lebih dari 40 Usaha Kecil Menengah (UKM) bergerak dalam usaha kerajinan tan-

(Suara NTB/nas)

AMATI - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo bersama istri didampingi Wagub NTB, H.Muh. Amin, mengamati hasil kerajinan berbahan baku mutiara, kemarin. gan dan pemasaran perhiasan berbahan dasar mutiara.

“Ini menunjukkan usaha budidaya mutiara telah menjadi salah satu sumber nafkah bagi sebagian masyarakat pesisir, dan penggerak perekonomiannya. Di tengah persaingan perdagangan internasional, selain terus menjaga dan meningkatkan kualitas mutiara,

dibutuhkan pula rangkaian upaya promosi yang terpadu.

Terlebih saat ini, berbagai jenis mutiara telah memasuki pasar mutiara dunia. Mutiara air tawar dari Cina dan India, merupakan kompetitor yang tidak dapat dipandang sebelah mata, meskipun kualitasnya di awah mutiara NTB,”tandasnya.

Keberadaan rumah mutiara Indonesia dinilai sangat strategis, sebagai pusat rujukan dan informasi dari keberadaan mutiara NTB. Kedepan diharapkan rumah mutiara Indonesia sebagai pusat pemasaran dan lelang berskala internasional, yang mampu memfasilitasi pembelian dan penjualan mutiara asal NTB.(nas)

Daerah Pengembangan Industri

Pemda Harus Benahi Infrastruktur Pendukung Mataram (Suara NTB) Melakukan pemerataan ekonomi, pemerintah pusat memperluas wilayah pengembangan industri manufaktur (pabrik), sehingga tak terfokus hanya di Pulau Jawa. Di NTB, lima daerah telah ditetapkan sebagai daerah industry melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian.

Lima daerah itu adalah, Kota Mataram sebagai kawasan industri perhiasan, Lombok Barat ditetapkan sebagai daerah pusat gerabah, Lombok Timur potensi industri tembakau. Sumbawa sebagai kawasan pengembangan rumput laut dan Sumbawa Barat

sebagai industri kerajinan rotan. ‘’Tinggal pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemenuhan infrastruktur pendukungnya,’’ ujar Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian RI, Arryanto Sagala usai membuka rapat koordinasi pengembangan industri daerah yang diikuti 12 provinsi dan seluruh Kepala Disperindag di NTB, Rabu (19/2).

Pemerintah pusat menurutnya sangat mempertimbangan pengembangan industri di daerah-daerah besar di Pulau Jawa.

Sehingga dipandang perlu, daerah-daerah yang memiliki potensi besar, salah satunya di

NTB, dapat dikembangkan menjadi daerah berbasis industri skala besar (pabrik).

Dalam hal ini, pemerintah juga turut mensupport dari sisi pendanaan untuk pengembangan daerah dengan potensi industri itu. Seperti diketahui, banyak persoalan yang dianggap masih penghambat berkembanganya industri besar di luar Pulau Jawa. Diantaranya karena keterbatasan SDM, tenaga kerja selain persoalan utama terbatasnya fasilitas infrastruktur.

Tidak bisa menurutnya, pembenahan infrastruktur ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Dalam hal ini, pe-

merintahlah yang dapat melakukan upaya-upaya pembebasan lahan yang dianggap menjadi garis lintas transportasi, pelabuhan termasuk di dalamnya yang harus dibenahi.

“Jika ingin menjadi daerah industri, terutama pelabuhan harus dibenahi. Menyusul infrastruktur lainnya. Setelah itu, barulah pihak swasta (investor) akan datang dengan sendirinya,” sebut Arryanto.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM menambahkan, untuk mengarah menjadi daerah dengan industri besar, persoalan yang masih dihadapi adalah tata ruang masing-masing daerah

yang belum cukup tertib.

NTB memiliki dua pulau, Lombok dan Sumbawa. Untuk Pulau Lombok, telah difokuskan pada pengembangan kawasan berbasis lingkungan. Sehingga industri yang dikembangkan harus disesuaikan, yakni industri kecil ramah lingkungan.

Yang masih berpotensi untuk dikembangkan industrinya pada skala besar adalah Pulau Sumbawa. Banyak diantaranya potensi perikanan dan hasil-hasil laut, pakan ternak dan pengolahanpengolahan lainnya. Tetapi semuanya dapat diwujudkan apabila tata ruang masing-masing daerah tak tumpang tindih.(bul).

MOBIL

RUPA-RUPA

MOBIL

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

Halaman 7

PENGOBATAN

KACAMATA

BATIK

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Pascapenertiban APK oleh Tim Terpadu

Panwaslu Kota Mataram Tetap Lakukan Pemantauan Mataram (Suara NTB) Pascapenertiban alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan Tim Terpadu Pemkot Mataram pada Rabu (19/2) kemarin, Panwaslu Kota Mataram menyatakan akan tetap melakukan pemantauan.

Hal ini untuk mengantisipasi apakah masih ada APK menyalahi aturan yang belum ditertibkan.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin.

“Kami tetap akan mengawasi semua tahapantahapan penyelenggaraan Pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan Pemilu. Itu yang akan kami lakukan. Bukan hanya tahapan kampanye ini saja, jadi semua tahapan sampai dengan penetapan hasil suara. Itu semua akan kita pantau,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (19/2) kemarin.

Srino mengatakan penertiban yang dilakukan Tim Terpadu kemarin merupakan hasil rekomendasi pihaknya ke KPU Kota Mataram mengenai APK yang menyalahi ketentuan. Jika nanti masih ditemukan pelanggaran terkait pemasangan APK, pihaknya akan langsung memberikan rekomendasi ke KPU Kota Mataram untuk ditindaklanjuti.

Panwaslu menemukan sebanyak 746 APK di berbagai kecamatan se-Kota Mataram yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. “Kalaupun ada sisa-sisa (APK yang belum ditertibkan) kami akan mencoba mengkroscek kembali. Nanti akan kembali kami rekomendasikan ke KPU untuk dilakukan penertiban,” terangnya.

Srino juga menegaskan pihaknya tidak ada tebang pilih dalam melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi penertiban. “Tidak ada istilah tebang pilih. Siapapun punya partai, siapapun calegnya kalau melanggar ketentuan tentu akan kami rekomendasikan. Tugas kami hanya merekomendasikan dan tindaklanjutnya di KPU,” tegasnya.

APK yang menjadi sorotan Panwaslu ialah pemasangan baliho caleg dan pemasangan APK di pohon. Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 ditegaskan bahwa caleg tidak boleh memasang baliho. Caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk berukuran 1,5 x 7 meter. Walaupun caleg yang memasang baliho tidak mencantumkan embelembel pencalegan atau himbauan untuk memilih, tapi menurut Panwaslu tetap melanggar. “Walaupun tidak ada embel-embel, tapi publik mengetahui dia caleg. Itu tetap tidak boleh, yang diperbolehkan para caleg silahkan membuat spanduk. Ngapain buat baliho yang notabene juga lebih membutuhkan biaya (mahal),” terangnya. Dengan adanya peraturan ini menurutnya caleg disarankan untuk lebih banyak melakukan sosialisasi secara langsung di tengah masyarakat. Sementara untuk calon anggota DPD RI diperbolehkan untuk memasang baliho. (yan)

Enam Saksi Kasus Pembalakan Liar Hutan Sambelia Kembali Diperiksa Mataram (Suara NTB) Penyidik gabungan dari Dinas Kehutanan NTB dan Lombok Timur kembali memeriksa enam orang saksi dalam kasus pembalakan liar Hutan Sambelia Lombok Timur seluas 200 hektar. Pemeriksaan enam orang saksi ini untuk menguatkan dugaan keterlibatan tiga orang tersangka yang diduga memberikan Surat Izin Menggarap dan menarik sejumlah pungutan.

“Enam saksi kembali kita periksa hari ini (19/2) di kantor untuk memperkuat dugaan keterlibatan tiga tersangka,” terang Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/2) siang kemarin di Mataram. Seminggu sebelumnya, penyidik telah memeriksa 11 saksi terkait kasus pembalakan liar Hutan Sambelia yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang melanda daerah tersebut hampir setiap tahun.

Pihaknya akan mencari pihak yang paling berperan dalam kasus pembalakan liar di wilayah Lombok Timur bagian utara tersebut. “Kita mengambil pihak yang paling berperan, kuncinya yang kita pegang.

Sebelumnya, ada tiga yang diduga melakukan tindakan itu, tetapi itu perlu kita buktikan dengan keterangan saksi-saksi itu,” tuturnya.

Disebutkan, sekitar 200 hektar lahan hutan Sambelia yang rusak itu terletak di Dusun Sandongan Desa Dara Kunci. Sehingga, pada peristiwa banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu itu, wilayah tersebut merupakan daerah yang cukup parah terkena dampaknya. Pada daerah hutan yang cukup kritis itu, katanya, saat ini banyak ditumbuhi ilalang.

Para pelaku pembalakan liar itu, lanjut Andi melanggar UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Dalam UU tersebut telah diatur secara jelas ancaman bagi pelaku pembalakan liar. Dalam UU No. 41 tahun 1999 itu, kata Andi, bagi pelaku pembalakan liar diacam dengan kurungan penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

“Penyelidikan sudah lama, kita sudah mendapatkan bukti sekarang pemeriksaan saksi. Sebentar lagi kita akan gelar perkara, Selasa depan mungkin. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan menganalisis dulu hasil pemeriksaan hari ini , baru gelar perkara dan setelah itu penetapan tersangka,” pungkasnya. (nas)

Bupati dan Mantan Bupati OKU Ditahan Palembang (Suara NTB) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yulius Nawawi dan mantan bupati Eddy Yusuf ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Rabu sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial.

Setelah diperiksa selama hampir dua jam di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Yulius Nawawi dan Eddy Yusuf langsung dibawa ke rumah tahanan Pakjo Palembang.

Pengacara Eddy Yusuf, Henri, mengatakan Kejaksaan Tinggi akan menahan kliennya selama 20 hari namun dia mengaku belum menerima surat penahanan tersebut.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sudah menetapkan Eddy Yusuf sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial sejak 26 Februari 2013, setelah polisi mengembangkan fakta persidangan pada kasus serupa yang menjerat enam orang.

Keenam orang yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang itu merupakan bawahan Eddy Yusuf dan Yulius Nawawi ketika keduanya menjadi bupati dan wakil bupati OKU. Kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi tahun 2008 itu mengakibatkan kerugian negara sampai Rp 3 miliar. (ant/bali post)

POLHUKAM

Halaman 8

Dugaan Korupsi Bansos

Pengurus Ponpes Dituntut 3 Tahun Penjara

Selong (Suara NTB) Sidang tuntutan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) ke Pondok Pesantren Nahdlatus Shaufiyah (NS) Wanasaba Rabu (19/2) kemarin digelar. Terdakwa Km, pengurus Ponpes NS dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara selama 3 tahun. Denda Rp 100 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Hal ini dijelaskan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selong, Fajar Alamsyah Malo yang juga menjadi JPU bersama Ahmad Bayhaqi atas perkara Bansos Ponpes NS ini. Pada sidang tuntutan itu, Majelis

Hakim kata Fajar diketua Budi Susilo, SH.MH dengan anggota Edward Samosir, SH dan Idris Amin. Sedangkan pengacara terdakwa, Mansyur dan A. Chaedar.

Sidang lanjutan akan

digelar Jumat (21/2) hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mataram. Agenda sidang lanjutan ini pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. (rus)

Terkait Revisi KUHAP

KPK Surati Presiden dan DPR (ant/bali post)

BERI KETERANGAN - Juru bicara KPK Johan Budi SP saat memberi keterangan.

Panwaslu Dompu Gagalkan Kampanye Gunakan Raskin Mataram (Suara NTB) Hajatan Pemilu 2014 sudah didepan mata. Segala carapun ditempuh para Caleg untuk mendapatkan suara rakyat. Sayangnya, cara yang ditemuh tidak jarang melanggar aturan. Temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dompu, terkait indikasi proyek beras untuk masyarakat miskin (Raskin) ditunggangi politik menjadi bukti tersendiri pelanggaran yang dilakukan oknum Caleg.

Anggota Panwaslu Dompu, Arifuddin, ketika ditemui Suara NTB di kantor Bawaslu NTB Rabu (19/2) kemarin, mengaku

telah menggagalkan oknum Caleg yang akan menunggangi proyek raskin sebagai alat kampanye. “Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, setelah didalami ternyata benar.

Kami pun menggagalkan hal itu terjadi,” tuturnya.

Dirinya menilai, segala cara dilakukan oleh Caleg untuk mengumpulkan suara rakyat. “Segala cara dilakukan mereka (Caleg. Red) untuk berkampanye, bahkan mereka membuat skenario yang tak jarang melanggar aturan,” ungkapnya. Menurutnya, pembentukan relawan pemilu akan sangat memban-

tu supaya hal serupa tidak terjadi di tempat lain. “Kita harus mewaspadai hal semacam ini. Keberadaan relawan pemilu tentunya akan sangat membantu supaya Pemilu 2014 ini berjalan sesuai dengan aturan,” katanya.

Ditambahkannya pula, tanggung jawab supaya Pemilu berjalan secara Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur, adil), bukan hanya milik Bawaslu, Panwas dan KPU saja, melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. (ami)

Kisruh Pasir Besi

Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Mengadu ke Dewan Selong (Suara NTB) Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan, Rabu (19/2) kemarin mendatangi DPRD Lotim. Kelompok aliansi yang turut serta membawa warga ini mengadukan persoalan kisruh tambang pasir besi. Aparat kepolisian saat melakukan penangkapan dituding melakukan tindakan kekerasan terhadap warga.

Asri yang juga mengaku warga di sekitar areal tambang meminta agar masyarakat tidak dikerasin. Aksi penangkapan yang dilakukan aparat kemanan dikatakan membuat warga ketakutan sehingga terpaksa mengungsi.

“Tolong warga kami jangan dikerasi,” ungkapnya. Ia sampaikan, munculnya gerakan aksi menolak tambang pasir besi itu katanya murni gerakan massa.

Samboeza Huria, menambahkan, saat ini masyarakat trauma. Pascakerusuhan beberapa waktu lalu yang disusul dengan aktivitas penangkapan warga oleh aparat kepolisian katanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Hj. Umi Sarkawi yang menerima warga mengatakan, pi-

haknya menampung semua aspirasi warga. Untuk bisa mengetahui detail soal dugaan kekerasan, diperlukan menghadirkan aparat kepolisian ke DPRD Lotim.

Hal senada diucapkan Daeng Paelori, yang menyatakan pihaknya perlu mengundang aparat polisi lagi untuk dipertemukan dengan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan.

Secara umum, pandangan dewan Lotim ini terhadap aksi penolakan warga perlu dikomunikasikan ke tingkat bawah. Tuntutan penolakan harus dicari alasan-alasan riilnya. Ketakutan warga terhadap rumah akan rusak, ikan mati dan kerusakan lingkungan lainnya. Jika masyarakat menolak dengan alasan yang benar fakta akan terjadi kerusakan, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan tambang pasir besi itu.

“Kisruh tidak boleh terulang lagi. Alasan masyarakat menolak kaji alasannya. Apakah benar terjadi banjir, apakah benar ikan berkurang, apakah benar rusak, apakah benar tembok rusak,” ungkap Daeng menegaskan.

11 Tersangka Sementara itu, secara ter-

pisah, Kasubag Humas Polres Lotim mengatakan dilakukan penangkapan dan penyisiran terhadap warga karena ada dugaan perusakan dan melawan aparat. Sampai saat ini dari 36 orang yang telah diamankan, terdapat 11 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Sisanya, sebanyak 25 orang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Tidak lepas begitu saja, aparat Polres Lotim terus menelusuri warga-warga yang diduga terlihat kasus pengerusakan. Pembakaran mobil aparat kepolisian dan dugaan perlawanan terhadap aparat.

Diketahui akibat bentrok aparat dengan warga itu, sejumlah aparat kepolisian mengalami luka-luka. Selain mobil patroli petugas yang ludes terbakar, sejumlah sepeda motor kabarnya juga hancur.

Terhadap jumlah tersangka itu, polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan. Termasuk bagi yang sudah dipulangkan, masih diupayakan proses pencarian bukti. “Sekarang ini kita masih rekap dan telusuri bukti-bukti keterlibatan para tersangka,” katanya. (rus)

Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang permintaan penghentian pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “Tadi surat sudah dikirim ke presiden, pimpinan DPR, dan panja (panitia kerja) DPR,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Pimpinan DPR yang dimaksud adalah Ketua DPR Marzuki Alie sedangkan ketua panja revisi KUHP dan KUHAP adalah Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa revisi tersebut ditunda karena tidak bisa dikerjakan bila hanya memiliki waktu di bawah 100 hari.

“Pembahasan KUHP-nya harus terlebih dahulu karena UU materil, bila formil mengatur bagaimana UU materil bekerja, kalau UU materilnya belum diatur bagaimana UU formilnya (KUHAP) diatur? Nanti itu kan berbahaya bisa tumpang tindih, saling mengikari,” ungkap Bambang.

“Isi penghantarnya itu posisi KPK terhadap revisi, usulan KPK, kemudian materi eksekutifnya, KPK minta agar revisi ini ditunda karena tidak bisa dikerjakan di bawah 100 hari,” jelas Bambang.

RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013, kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Setelah menerima kedua naskah itu, DPR membentuk Panja Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Syamsudin dengan 26 orang anggota dari berbagai fraksi.

Panja telah memanggil sejumlah pihak terkait, kecuali KPK untuk membahas RUU KUHAP. RUU KUHP memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari KUHP lama yang hanya memuat 569 pasal.

Setidaknya ada 12 isu penting yang yang menjadi polemik dalam RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan KPK yaitu pertama, dihapuskannya ketentuan penyelidikan, kedua KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), ketiga penghentikan penuntutan suatu perkara, keempat tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan, kelima masa penahanan kepada tersangka lebih singkat.

Keenam, hakim dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan penyidik, ketujuh penyitaan harus izin dari hakim, kedelapan penyadapan harus mendapat izin hakim, kesembilang penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim, kesepuluh putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (ant/bali post)

Dugaan Pelanggaran Caleg di Lotim

Bawaslu Belum Terima Laporan Mataram (Suara NTB) Adanya pemberitaan salah satu oknum caleg yang dinilai melanggar aturan, karena menjabat sebagai Dewan Pembina di salah satu perusahaan milik pemerintah belum bisa direkomendasikan Bawaslu NTB ke KPU karena laporan terkait masalah itu belum diterima Bawaslu NTB. Kepala Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bambang Karyono ketika ditemui Suara NTB Rabu (19/2) kemarin, mengaku pihaknya belum menerima laporan terkait masalah tersebut. “Kami belum terima laporannya,” akunya. Dirinya menilai, laporan itu belum sampai ke Bawaslu karena masih dilengkapi segala persyaratannya. “Lapo-

rannya sedang dilengkapi, karena kami tidak bisa menerima laporan yang tidak lengkap,” tuturnya.

Langkah yang akan diambil Bawaslu terkait masalah tersebut dikatakannya harus sesuai prosedur yang berlaku. “Jika laporan lengkapnya sudah kami terima, pelapor, caleg, serta pemerintah terkait akan dipertemukan terlebih dahulu,” ujarnya. Selanjutnya, jika laporan yang ada benar adanya, Bawaslu akan lansung merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti. “Laporan itu akan kami dalami dulu, jika memang terbukti adanya pelanggaran, Bawaslu akan langsung mengirimkan rekomendasi kepada KPU,” ujarnya. (ami)

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/met)

MENARI - Para wisman menari saat disambut Tari Gandrung di Museum Negeri NTB, Rabu kemarin.

Saingi Bali, Lombok Destinasi Utama Wisatawan Kapal Pesiar Giri Menang (Suara NTB) Sekitar ribuan orang wisatawan asing dari berbagai negara yang menumpangi kapal pesiar MS Rotterdam Australia singgah di pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Pulau Lombok menjadi daerah wisata yang masuk agenda rutin disinggahi kapal pesiar, bahkan mampu menyaingi Pulau Bali sebagai destinasi utama wistawan kapal pesiar. Ini berdampak melonjaknya kunjungan wisatawan dari kapal pesiar tiap tahun.

Penumpang kapal pesiar memang mendatangi khusus obyekobyek wisata di NTB. Berdasarkan data, sebanyak 300 orang membeli paket wisata dan sisanya memilih opsional tour.”Bulan ini paling ramai, sekitar delapan kali kapal kami berlabuh di Lombok,”ungkap Guide Kapal Pesiar MS Rotterdam, Miase ditemui saat mendampingi tamunya berbelanja di Pasar Seni Sesela, Rabu (19/2).

Kapal pesiar MS Rotterdam milik Holland American Line ini bermuatan 1.500 orang penumpang. Kapal tersebut berlayar dari Australia menuju rute Bali - Lombok - Komodo dan alternatifnya Jakarta - Semarang - Probolinggo - Surabaya dan Ujungpandang. “Lombok telah menjadi destinasi wisata utama dari semua kapal pesiar, malah bisa dikatakan banyak wisman yang lebih memilih Lombok dibanding Bali. Segala rute kapal pesiar dari Australia, Singapura, bahkan Eropa sesekali berlabuh di Lombok,” tukasnya.

Pagi kemarin, kapal bersandar di Pelabuhan Lembar pukul 07.00 wita, berkapasitas 1.500 orang, namun saat kedatangan berisi 1.208 wisatawan. Semua penumpang turun untuk berkeliling ke obyek-obyek wisata pulau Lombok.

“Pukul 16.40 wita mereka harus balik ke kapalnya,” katanya Miase.

Ia menyebutkan, ada 2 paket tour yang ditawarkan, yakni Sasak Tour dan Lombok Fastinating Tour. Sasak Tour mengunjungi Banyumulek, Sukarara, Desa Sade dan makan siang di Novotel Kuta.

Lombok Fastinating Tour mengunjungi Narmada, Lingsar, Museum, Pasar seni Sesela dan Senggigi. Disiapkan 14 orang guide dengan 11 bus yang membeli paket tour.

Selanjutnya, disiapkan 60 mini bus untuk wisatawan yang memilih wisata mandiri atau optional tour dengan tarif 80 Dollar Amerika. Bulan ini lanjut Miase, pihaknya telah melayani sebanyak delapan kapal pesiar yang telah

singgah ke Lombok dan membeli paket wisata.

Diyakininya, Lombok sudah menjadi salah satu tujuan utama kunjungan kapal pesiar dari berbagai negara. Jumlah ini jauh lebih tinggi, karena bulan lalu ia melayani hanya empat kapal pesiar. “Bulan Maret enam kapal, April tiga dan seterusnya. Kapal yang paling kecil hanya pada bulan Maret mendatang dengan kapasitas 400 penumpang,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Cabang Petratirta, penanggungjawab kedatangan kapal pesiar Rotterdam, Ramli Jazula mengatakan kapal-kapal ini awalnya berlayar dari Australia menuju Benoa kemudian berlabuh di Lembar.”Kapal ini berlabuh seharian dari pukul 07.00-17.00 wita, setelah itu mereka berlayar menuju Pulau Komodo,”jelasnya. Ia menambahkan, tahun ini kemungkinan kapal pesiar yang singgah bisa dua kali lipat dari tahun 2013 total 27 kapal. (her)

Loteng Fokus Kembangkan ATM Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Suhaili FT, SH mengungkapkan Pemkab Loteng dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan foKus mengembangkan sektor Agri, Tourism and Marine (ATM). Potensi pengembangan sektor pertanian (agri), pariwisata (tourism) dan kelautan (marine) di Loteng, katanya, cukup besar dan snagat potensial dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Loteng yang saat ini mencapai 12 persen.

“Tiga fokus pembangunan adalah ATM. Lombok Tengah dengan wilayah laut luas memberikan potensi sumber daya perikanan dan kelautan

HILANG STNK R2 YAMAHA DR4115BQ NOKA/NOSIN: MH328D203 AK623676/28D-1623528 AN.HARYONO HILANG DISEKITAR JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM

DIJUAL

yang sangat berperan dan potensial dikembangkan serta dapat disinergikan dengan sektor lain secara berkesinambungan,” katanya pada peresmian Rumah Mutiara Indonesia yang bertempat di depan bandara Internasional Lombok (BIL) Praya Lombok Tengah, Rabu (19/2) siang kemarin.

Ia mengatakan, salah satu sektor yang menjadi fokus perhatian pihaknya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatan kesejhateraan

masyarakat adalah keluatan.

Disamping itu juga dikembangkan pertanian. Disebutkan, jumlah embung di Loteng saat ini mencapai 350 buah dan dua buah waduk yakni waduk Batujai dan Pengga. Waduk Batujai mampu memiliki luas genangan sekitar 887 hektar dan waduk Pengga dengan luas genangan 500 hektar. Dikatakan, kedua waduk tersebut sangat potensial untuk pengembangan budidaya ikan dan keramba jaring apung.

“Mencermtai peluang tersebut, membutuhkan nyali dan kreativitas untuk mengembangkan potensi. Terlebih melihat produksi pengembangan perikanan yang menunjukkan tren pertumbuhan signifikan khususnya budidaya laut dan penangkapan ikan,” imbuhnya.

Dalam bidang pengembangan ekonomi biru (blue economy), lanjut Mantan Ketua DPRD NTB ini, Pemkab Loteng telah menyiapkan kawasan minapolitan yang menjadi ka-

wasan strategis kabupaten sesuai dengan RTRW Loteng 2011-2031.

Sementara itu, terkiat dengan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang dibangun di Loteng diyakini akan memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Lebih-lebih, katanya, letak RMI yang sangat strategis terlatak diantara tiga segitiga emas yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang, Bandara Internasional Lombok dan Kawasan

Ekonomi Khusus Mandalika Resort.

“Mudahan dampak lain keberadaan RMI ini salah satu wahana menggaet minat wisatawan sehingga di RMI akan tetap dilaksanakan even pelelangan berkala empat kali dalam setahun. Ini sangat bermanfaat dalam menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Loteng,” pungkasnya. (nas)

H. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

HILANG

HILANG

STNK R2 HONDA NOPOL DR3573BV NOKA/NOSIN: MH1JF9112BK415630/JF9 1E-1412632 AN.SITI MASITAH RACHMAN HILANG DISEKITAR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

STNK SPM VARIO CBS DR2513HH NOKA/NOSIN: MH1JF7118BK141645/JF1 E-1141037 AN.SUHAILI HILANG DISEKITAR JL.RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH.

DIJUAL

LOWONGAN

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

PENDIDIKAN

Habibie Wacanakan Sekolah Terpadu Tanpa Kertas

Bebaskan Anak Memilih Jurusan Sesuai Bakat Jakarta (Suara NTB) Orang tua perlu bersikap bijaksana dengan membebaskan anak memilih jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Demikian disampaikan Praktisi Pendidikan Hasahatan Manulang dalam seminar “Menuju PTN yang digelar BTA Grup di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Orang tua, menurut dia, kerap memaksakan anak memilih jurusan tertentu di perguruan tinggi yang belum tentu sesuai dengan minat dan bakat anak, sehingga hasilnya menjadi tidak optimal.

Dikatakannya biasanya orangtua ingin memasukkan anakanaknya ke jurusan-jurusan favorit. Sikap orang tua ini tidak hanya akan membuat anak berat dalam menembus persaingan di jurusan favorit, namun juga menyiksa anak secara psikologis. “Nanti kebanyakan gagal, andai pun bisa tembus PTN, prestasinya saat belajar bisa tidak optimal,” kritiknya.

Sementara itu, Humas Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Bambang Hermanto mengatakan peran sekolah dalam membantu siswa memilih program studi saat SNMPTN perlu diperkuat.

Pihak sekolah perlu memberikan pembekalan dan pengenalan program studi dan peluang dunia kerja agar anak tidak hanya terpaku pada program-program studi tertentu. “Paling penting adalah, bagaimana sekolah dapat membantu mengarahkan anak untuk memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya, agar anak dapat berkembang,” ujar Bambang.

Dikatakannya minat tidak cukup ditentukan dengan tes psikologi biasa. Calon mahasiswa harus mampu menggali minatnya, agar dapat mendiskusikannya dengan pihak sekolah juga orang tua sebelum memilih jurusan. Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) resmi dibuka pada Senin (17/2) dan akan ditutup 31 Maret 2014.

Bambang menambahkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan siswa saat menentukan program studi dan mendaftar SNMPTN. Pertama adalah mengukur antara kemampuan diri dengan rekam jejak nilai terendah calon program studi yang dituju. Kedua, siswa harus selalu menyimak informasi seperti daya tampung Program Studi dan Universitas. “Ini untuk menentukan peluang, bandingkan dengan jumlah peminatnya.”

Terakhir, Siswa juga harus mempelajari rekam jejak seniornya di satu sekolah pada tahun sebelumnya pada Program Studi atau Universitas yang dituju. “Ini bertujuan untuk mengukur potensi tingkat keberhasilan melalui keberhasilan komunitas,” tambahnya.

Dengan membiasakan berhati-hati dan jeli dalam memilih program studi, tidak hanya akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Namun juga bermanfaat dan memberi kesempatan pada pendaftar lain, ujarnya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Mantan Presiden BJ Habibie menawarkan wacana untuk mengembangkan sekolah terpadu tanpa kertas, namun mengandalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat.

“Sekarang masuk dalam area globalisasi dan informasi teknologi. Kita lihat saja anak-anak sekarang, termasuk cucu saya sudah pakai iPad. Gambar-gambar pakai iPad. Walau usianya masih 4 tahun,” kata Habibie saat menjadi pembicara kunci pada Konvensi Pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Bentara Budaya Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Bangsa Indonesia harus persiapkan diri dengan mengembangkan sekolah yang tidak ada kertas lagi sebab kalau ada kesulitan siswa bisa berselancar di internet mencari jawa-

bannya.

Ia mengatakan teknologi informasi dapat menguntungkan proses pendidikan sebab saat ini siswa di sekolah sudah menguasainya. Meski demikian, ujar Habibie dibutuhkan guru yang lebih canggih dari muridnya dan harus dipersiapkan.

“Tidak ada salahnya kita memiliki pilot project. Katakanlah di mulai dari Jakarta biar murah, dan sekolah jarak jauh untuk daerah yang dibiayai anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dan juga harus dibantu perusahaan IT dan suatu tender internasional,” katanya

Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menanggapi sekolah terpadu yang diwancanakan BJ Habibie mengatakan terobosan yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak termasuk guru agar proses pendidikan menjadi lebih bermutu.

“Saya menangkap apa yang diwacanakan Pak Habibie ini sebagai terobosan yg harus dipikirkan banyak pihak untuk melakukan lompatan-lompatan, karena bila proses ini dilakukan secara alamiah saja maka Indonesia akan ketinggalan” katanya. ‘’Utamanya, guru-guru pada saat proses tersebut mulai diimplementasikan harus mampu menyesuaikannya dengan menguasai kemampuan informasi teknologi,’’ tambahnya. (ant/bali post)

SMK Berorientasi Pasar Harus Diperbanyak Jakarta (Suara NTB) Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus lebih banyak dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berorientasi pada pasar melalui kerja sama yang erat dengan perusahaan milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di sekitarnya.

“Kerja sama tersebut dimulai sejak penyusunan kurikulum maupun dalam praktik kerja para siswa. Misalnya, dua hari dalam seminggu masuk sekolah untuk memperoleh pelajaran pada bidang yang sedang mereka tekuni, kemudian selama 4 hari dalam seminggu bekerja di perusahaan,” ungkap mantan Presiden BJ Habibie saat menjadi pembicara kunci pada Konvensi Pendidikan yang diselenggarakan PGRI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjutnya, siswa SMK harus mendapat tunjangan khusus dari perusahaan di mana mereka sedang bekerja sesuai UU atau peraturan perundangan yang berlaku. Mata pelajaran disesuaikan dengan bidang proses nilai tambah produk, misalnya elektronik, mesin, obat, tekstil, perhotelan, pelayanan di restoran, pemberian jasa dan sebagainya dari perusahaan di mana siswa sedang bekerja, katanya .

Di sisi lain, ujar Habibie, kualitas guru harus terus ditingkatkan, dengan cara mengikuti perkembangan mata pelajaran, terutama yang terkait dengan pemintaan pasar, demi proses peningkatan nilai tambah pribadi dan siap pakai, melalui proses pendidikan dan proses pembudayaan di sekolah.

“Gaji guru harus wajar,

yaitu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup standar, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada pemberian kualitas nilai tambah pribadi murid mereka,” tambahnya.

Demikian pula, prasarana mata pelajaran di sekolah harus memenuhi standar minimum yang disusun bersama oleh organisasi guru profesional (OGP) yang dibagi lagi dalam disiplin mata pelajaran, misalnya OGP bidang ilmu pasti dan alam, bidang kimia, bidang sejarah, bidang budaya, bidang agama dan sebagainya.

Selain itu, OGP harus berperan aktif memperjuangkan nasib, masa depan dan pensiun para guru. Organisasi ini harus pula dijadikan nara sumber bagi Pemerintah, DPR, DPD, DPRD dan masyarakat dalam penyusunan anggaran, investasi fa-

silitas pendidikan, teknologi informasi, internet dan prasarana sekolah yang lain.

“Setelah proses nilai tambah pribadi melalui jalur pembudayaan dan jalur pendidikan simultan selesai dilaksanakan, maka prasyarat SDM siap pakai dipenuhi dengan cara SDM mengalami proses pengunggulan (pemahiran) dengan cara memasuki dunia kerja yang nyata, agar mereka dapat lebih meningkatkan keterampilan, produktivitas dan daya saing sehingga menjadi SDM yang unggul di bidangnya,” katanya.

Proses pengunggulan tersebut hanya dapat diberikan melalui lapangan kerja pada perusahaan yang membutuhkan keterampilan menerapkan teknologi tepatguna dengan produktivitas yang tinggi sesuai hasil proses pendidikan dan pembudayaan SDM yang

bersangkutan.

Jika terjadi proses pemutusan hubungan kerja (PHK), maka SDM akan menganggur, sehingga keterampilan mereka juga akan mundur dan pemasukan untuk membiayai keluarganya akan berkurang dan bahkan terhenti. Hal itu berarti lapangan kerja tidak hanya merupakan tempat peningkatan keterampilan dan daya saing SDM, melainkan juga sebagai wahana pemerataan.

Meski demikian, Habibie mengingatkan sekolah tidak hanya membatasi pada proses pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, namun bertugas melanjutkan, memperluas dan memperdalam proses pembudayaan nilai-nilai agama dan budaya yang telah diberikan oleh ibu dan keluarga. (ant/bali post)

Mahasiswa IBI Darmajaya Ciptakan Pendeteksi Dini Kebakaran

H. Ahmad Saihu (Suara NTB/dys)

SMPN 7 Mataram Haruskan Siswa Pakai Sepeda Mataram (Suara NTB) Ada yang beda ketika Suara NTB bertandang ke SMPN 7 Mataram beberapa waktu lalu. Halamannya yang luas dan disesaki oleh ratusan sepeda milik siswa menjadi penyambut kedatangan siapa pun yang ingin berkunjung ke sana.

Sejak diterbitkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram ke sekolahsekolah perihal larangan membawa sepeda motor bagi siswasiswa khusus SMP, siswa SMPN 7 Mataram dilarang keras membawa sepeda motor.

“Itu disebabkan oleh kondisi mereka yang belum cukup umur dan menindaklanjuti himbauan dinas terkait dengan larangan membawa sepeda motor” ungkap Wakil Kepala Sekolah SMP 7 Mataram H. Ahmad Saihu pada Suara NTB belum lama ini.

Ahmad Saihu menambahkan, jika kebijakan pihaknya yang mengharuskan siswa membawa sepeda bersifat tidak wajib.

Hal itu disebabkan oleh kondisi siswa yang tidak semuanya berjauhan dari lokasi sekolah. “Jadi yang bawa sepeda itu hanya siswa yang rumahnya berjauhan dari sekolah, sedang yang dekat ada yang bawa dan tidak,” akunya.

Diakuinya, larangan membawa sepeda motor sangat tepat diberlakukan terhadap siswa mengingat dari sisi usia mereka belum diperbolehkan. Selain itu, dari sisi keamanan juga menjadi pertimbangan pihaknya sebelum mengeluarkan kebijakan ini. “Pertimbangannya banyak semata-mata untuk kebaikan siswa. Selain dari sisi keamanan, aspek kesehatan juga menjadi pertimbangan lainnya,’’ tambahnya. (dys)

Bandarlampung (Suara NTB) – Mahasiswa Information and Business Institute (IBI) Darmajaya Lampung menciptakan sistem pendeteksi dini kebakaran.

Agus salah satu mahasiswa IBI Darmajaya di Bandarlampung yang juga pencipta sistem pendeteksi ini, menjelaskan, kebakaran sering kali terjadi di daerah ini, dan sangat sulit terdeteksi sejak dini.

Berangkat dari hal tersebut, dikembangkan sistem pendeteksi dini kebakaran hutan di daerah ini. Sistem ini dirancang dengan penanggulangan khusus dan pengiriman informasi melalui pesan pendek (SMS) dan panggilan berbasis mikrokontroler, untuk menciptakan sistem keamanan khususnya bahaya kebakaran pada bangunan (gedung, pertokoan maupun rumah) yang sangat penting.

Hal ini karena tingkat kewaspadaan manusia yang tinggi sekalipun belum mampu menjaga keamanan 100 persen. Sistem pengamanan yang baik, katanya, sangat dibutuhkan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.

Selama ini penanganan konvensional yang dilakukan kurang efektif untuk mengata-

Tenangkan Hati dengan Mengaji MENGHADAPI Ujian Nasional (UN) yang sebentar lagi digelar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB, Drs. H. Usman meminta seluruh siswa peserta UN khususnya siswa-siswi berasal dari seluruh madrasah di NTB untuk senantiasa mengaji.

Kepada Suara NTB, belum lama ini, Usman menyebutkan mengaji dapat membuat hati menjadi tenang. Tidak hanya itu, banyak keistimewaan yang akan diperoleh, jika seseorang rutin membaca Al-Qur’an di antaranya akan mendapatkan kemuliaan, akan menjadi syafaat kelak dan pastinya diberi kemudahan bagi yang sedang mengalami kesulitan. “Mengaji mampu membuat hati yang membaca jadi tenteram dan damai,” ujarnya mengingatkan.

Melalui hati yang tentram dan damai akan mampu membuat berbagai persoalan hidup menjadi mudah untuk diselesaikan, termasuk berbagai kesuliitan-kesulitan saat menghadapi Ujian nasional mendatang. “Siswa harus gemar mengaji, meminta

Halaman 10

(Suara NTB/dys)

H. Usman

pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan pada saat menghadapi UN,” terangnya.

Bagi Usman, mengaji merupakan salah satu ciri siswa-siswi madrasah yang tidak boleh dilupakan oleh semua orang karena pada dasarnya, mengaji merupakan motivasi bagi dunia madrasah.

Diakui Usman, pembangunan mental siswa peserta UN harus dilakukan pihak sekolah melalui pendekatan yang berbasis keagamaan. Pendalaman agama bisa

melalui banyak cara seperti ceramah-ceramah, ngaji dan lain sebagainya, sehingga target 100 persen kelulusan siswa-siswi madrasah pada UN mendatang melalui kesiapan mental siswa peserta UN benar-benar tercapai.

“Kalau mental siswa sudah terbangun, maka mereka akan siap menghadapi UN,” terangnya.

Ditambahkannya, UN harus dilaksanakan dengan memperhatikan sisi kualitas penyelenggaraan UN. Dengan kualitas penyelenggaraan UN yang baik akan menjadi pintu lahirnya generasi yang baik dan berkualitas.

Ia pun meminta kepada seluruh sekolah-sekolah madrasah agar senantiasa mempraktikkan prinsip-prinsip kejujuran. “Jujur itu yang paling penting. Nggak ada artinya kalau 100 persen lulus tapi tidak jujur,” tambahnya.

Untuk memastikan kesiapan siswa peserta UN, Usman meminta para guru harus berperan ekstra baik berperan sebagai guru atau pun orang tua.

Begitu juga orang tua harus mampu berperan sebagai orang tua dan juga guru. (dys)

si kebakaran. Karena itu diperlukan alat otomatisasi dengan sistem penanganan khusus untuk meminimalikan bahaya yang ditimbulkan dari musibah tersebut.

Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari mikrokontroler Atmega8 sebagai pusat kendali, rangkaian sensor MQ-2 sebagai pendeteksi asap, dan rangkaian flame sensor sebagai deteksi api, TTL Rs 232, rangkaian relay dan sirine, serta modem wavecom sebagai pengirim SMS. (ant/ bali post)

(Suara NTB/bul)

BANGUN KEBERSAMAAN – Salah satu upaya membangun kebersamaan antarsiswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) NW Pancor Lombok Timur adalah menerapkan shalat berjamaah kepada seluruh siswanya di setiap waktu shalat. Kegiatan ini menjadi kegiatan wajib yang dilaksanakan siswa setiap hari.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

(Suara NTB/fifa.com)

MELANGGAR - Martin Demichelis saat melanggar Lionel Messi yang berbuah penalti dan membuat dirinya terusir dari pertandingan (kanan). Zlatan Ibrahimovic melakukan selebrasi setelah berhasil mencetak gol ke gawang Bayer Leverkusen.

Liga Champions

Medali yang Tertunda OBSESI Arif Rahman menyumbangkan medali di Kejurnas Atletik pada Piala Pangdam Jaya di Jakarta bulan Februari ini harus tertunda. Pasalnya, kejuaraan yang melibatkan atlet-atlet nasional dari kesatuan TNI AD itu diundur hingga Juni mendatang.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (19/2), menjelaskan, kejuaraan Pangdam Jaya diundur bulan Juni, sehingga persiapannya mengikuti Piala Pangdam Jaya masih lama.

Menurutnya, Kejuaraan Atletik Piala Pangdam Jaya itu rencananya akan dimulai bulan Februari dan dirinya telah menjalani pemusatan latihan selama tiga bulan di GOR 17 Desember Mataram. Namun, dirinya tidak mampu berbuat banyak, karena event tersebut diundur hingga bulan Juni 2014.

Meski demikian, hal itu tak mematahkan semangatnya terus berlatih. Sebagai anggota TNI AD, Arif Rahman tetap latihan guna mempertajam limit waktunya di nomor 400 meter putra. Apalagi, dalam waktu dekat ada Kejuaraan Atletik Jawa Timur Open di Surabaya, Maret mendatang. RenArif Rahman cananya, ia akan mengikuti nomor 400 meter dan estafet 4 x 400 meter putra. (fan)

(Suara NTB/fan)

Pelatda Sangeang

KONI Tetapkan 31 Atlet Mataram (Suara NTB) Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB menetapkan 31 atlet dan 9 pelatih yang akan mengikuti Pelatda Sangeang (pelatda tahap pertama) awal Maret mendatang. Masingmasing atlet itu berasal dari cabang olahraga (cabor) unggulan dan cabor potensial NTB. Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, usai menggelar rapat di Kantor PT. DMB di Mataram, Rabu (19/ 2) mengatakan sebanyak 31 atlet itu merupakan atlet dari atletik, pencak silat, tarung derajat, voli pantai, tinju, kempo, BMX Cross dan menembak. ‘’Jumlah atlet dan pelatih itu bisa saja berubah karena masih ada beberapa cabor yang masih ingin menambah kupta atlet, dan saat ini sedang dibahas secara serius oleh pihak KONI NTB,’’ ungkapnya.

Andy yang juga Direktur Utama PT. DMB ini, menegaskan, sejumlah atlet yang diajukan itu merupakan atlet yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan Bidang Pembinaan Prestasi dan Litbang KONI NTB. Di mana, masing-masing atlet merupakan atlet yang meraih medali emas, perak di PON XVIII di Riau 2012, selain itu ada beberapa atlet yang diambil berdasarkan kuota yang ditentukan KONI NTB. Dicontohkannya, cabor menembak mendapat kuota 3 atlet dan satu pelatih. Namun, mereka mengusulkan 7 atlet.

Keinginan cabor menembak ini memaksa pihaknya harus bekerja keras, karena usulan tersebut telalu banyak dan sulit diakomodir, apalagi jumlah anggaran yang dimiliki KONI NTB sangat terbatas. Selain itu, anggaran KONI tahun 2014 belum cair.

Melihat masalah ini, Andy berharap cabor menembak agar bisa menerima secara legowo apa yang menjadi keputusan KONI NTB, sehingga Pelatda tahap pertama KONI NTB bisa dimulai secepatnya. Pasalnya, target KONI NTB Pelatda Sangeang bisa dimulai awal Maret.

Menanggapi soal pernyataan pengurus cabor menembak yang mengklaim telah meloloskan 7 atlet di PON dibantah Andy. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari pengurus besar cabor manapun tentang ada atlet yang lolos PON. Ia pun meminta sejumlah atlet dan pelatih untuk tetap latihan, sebab rencana Pelatda atlet masih cukup lama, yakni direncanakan bulan Maret.(fan)

Barca Tekuk City, PSG Bantai Leverkusen Manchester Lionel Messi dan Dani Alves antar Barcelona menekuk Manchester City di Stadion Etihad pada leg pertama Liga Champions, Rabu dini hari. Barcelona sudah menguasai pertandingan sejak babak pertama dengan 65 persen penguasaan bola. Namun skor 0-0 bertahan hingga 45 menit pertama berakhir.

Pada babak kedua, pelanggaran di kotak penalti menit ke54 membuat Martin Demichelis diusir wasit ke luar lapangan dan berbuah penalti untuk Barcelona. Lionel Messi yang menjadi algojo sukses memanfaatkan peluang ini.

Kehilangan seorang pemain tidak membuat Manchester City kehilangan peluang untuk menciptakan gol balasan. Menit ke80 Silva memiliki peluang namun Valdes sukses menepisnya.

Pada menit ke-82 Gerard Pique bisa menambah keunggulan Barcelona, namun golnya dianulir wasit karena lebih dulu terjebak offside.

Dani Alves membungkam publik tuan rumah berkat golnya di ujung laga berkat kerjasama satu-dua dengan Neymar.

Skor 0-2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan. Livescore mencatat Bercelona menguasai 62 persen penguasaan bola dengan menghasilkan tujuh tendangan ke arah gawang Manchester City, sementara City meskipun hanya menguasai 38 persen berhasil membuat enam ancaman ke gawang Valdes. Kemenangan di Etihad mempermudah Barcelona kala menjamu anak asuh Pellegrini di Camp Nou dua pekan mendatang.

Pada pertandingan lain, Paris Saint Germain (PSG) mampu melibas tuan rumah Bayern Leverkusen dengan kemenangan 4 gol tanpa balas dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions di BayArena, Leverkusen, Jerman.

PSG unggul dengan cepat melalui gol Matuidi ketika pertandingan baru berlangsung tiga menit. Gol yang didahului dengan pelanggaran Rolfes terhadap Matuidi itu mengantar PSG unggul 1-0. Unggul satu gol, PSG terus mengancam dengan menciptakan lebih banyak peluang dibanding Leverkusen, dan pada menit 11 Ibrahimovic melayangkan tembakan keras, namun berhasil diblok Hilbert.

Tekanan PSG kembali datang semenit kemudian melalui Lavezzi, beruntung kiper Levekusen Bernd Leno mampu menyelamatkan gawangnya dengan baik. Ibrahimovic kemudian membuat PSG unggul 2-0 ketika ia menyelesaikan hadiah tendangan penalti dengan baik pada menit 39. Hadiah penalti yang membawa PSG unggul dua gol itu merupakan buah pelanggaran Spahic di kotak penalti Leverkusen.

Tidak lama kemudian, pada menit 42, bintang Swedia Ibrahimovic mencetak gol keduanya dalam tiga menit dan mengantar PSG mengakhiri pertandingan babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Mengawali babak kedua, pelatih Leverkusen Sami Hyypia langsung merombak barisan depannya untuk menajamkan serangan. Reinanrtz masuk menggantikan Rolfes dan Brandt menggantikan posisi Son Heung-Min. Pergantian pada lini depan Leverkusen itu tidak membuat serangan PSG mereda, bahkan Spahic harus keluar lapangan,

karena kartu merah setelah melanggar Lucas. Pelanggaran keras kedua Spahic setelah yang pertama berbuah penalti untuk PSG, kian tidak menguntungkan tuan rumah yang terpaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Pada menit 62, Leverkusen kembali mengganti pemainnya, memasukkan Wollscheid dan menarik keluar Sam, sementara pelatih PSG Laurent Blanc memasukkan Cabaye untuk menggantikan Matuidi lima menit kemudian.

Dengan sedikit peluang untuk Leverkusen, PSG kembali membuat tekanan ketika Lucas melayangkan tembakan namun kiper Leno mampu menghadang bola tendangannya.

Leverkusen baru mampu menciptakan peluang terbaik pada menit 77 melalui Reinartz, meskipun sia-sia karena kiper PSG Sirigu dengan gemilang menghentikannya. Masuknya Cabaye rupanya tidak percuma, pada menit 88 ia mencetak gol untuk melengkapi kemengangan besar PSG menjadi 4-0. Lucas lah pengumpan jitu untuk gol itu.

S a m p a i pertandingan berakhir, PSG membawa pulang kemenangan besar 4-0, bekal yang cukup aman untuk menghadapi pertandingan leg kedua nanti ketika ia menjadi tuan rumah. (ant/bali post)

Pellegrini Merasa Dirampok Wasit Manchester Manajer Manchester City Manuel Pellegrini mempertanyakan netralitas wasit Jonas Eriksson dengan menuduh wasit asal Swedia ini telah menentukan kekalahan 0-2 timnya dalam laga leg pertama babak 16 Besar Liga Champions melawan Barcelona dini hari tadi.

City tertinggal ketika Eriksson mengganjar hadiah penalti kepada tim tamu pada menit 53 karena pelanggaran oleh Martin Demichelis terhadap pemain sesama Argentina Lionel Messi yang sebenarnya terjadi di luar kotak penalti.

Untuk menyempurnakan hukuman itu, Demichelis diusir keluar lapangan, membuat City harus bermain dengan sepuluh orang sepanjang sisa pertandingan, sedangkan Messi sukses mengeksekusi tendangan penalti dan Dani Alves menambahkan satu gol pada menit tambahan.

Pellegrini yang biasanya memendam perasaan, mengkritik hebat wasit asal Swedia yang menyandang badge FIFA selama 12 tahun dan sampai kini telah memimpin 22 pertandingan Liga Champions serta total 87 pertandingan UEFA itu.

Pellegrini yang mengambil risiko bisa dikenai sanksi berat oleh badan sepakbola Eropa karena kritik ini, mengatakan pada jumpa pers, “Saya berbicara pada dia (Eriksson) di akhir pertandingan dan berkata pada dia bahwa dia pasti senang sekali karena dia telah memutuskan (hasil) pertandingan,’’ ungkapnya.

Menurutnya, Barcelona tak punya peluang untuk mencetak gol sampai hukuman terhadap Demichelis. Wasit tidak imparsial atau memihak, sehingga tidak mengawasi pertandingan. ‘’Saya kira bukan hal bagus memiliki wasit dari Swedia pada pertandingan sepenting ini,” protesnya.

Selain itu, ungkapnya, wasit tidak memutuskan pelanggaran atas Jesus Navas sebelum pen-

alti. Sementara penalti diberikan atas pelanggaran yang terjadi di luar kotak penalti. “Kesalahan pertama adalah tidak memutuskan pelanggaran atas Navas dan lalu memutuskan penalti ketika itu bukan penalti,” sambung dia seperti dikutip Reuters.

Ketika ditanya relevansi wasit Swedia dalam laga ini, Pellegrini menjawab, “Sepakbola yang lebih penting adalah dimainkan di Eropa dibandingkan di Swedia, untuk itu sebuah pertandingan besar dengan dua tim penting membutuhkan wasit dengan pengalaman lebih banyak,” ujarnya.

Pellegrini sudah marah ketika Eriksson dipilih memimpin pertandingan dini hari tadi setelah sebelumnya wasit ini mengabaikan dua hukuman penalti Barcelona pada perempatfinal Liga Champions 2012 melawan AC Milan di San Siro.

“Saya kira adalah salah menominasikan seorang wasit yang telah melakukan kesalahan melawan Barcelona untuk mewasiti kembali di sini,” kata dia kepada Sky Sports.

“Saya bilang sekali lagi dia telah menentukan hasil pertandingan ini,” tandasnya. (ant/bali post)

Setiap Barca Menang, Wasit Selalu Dikritik Manchester -

Dani Alves tertawa mendengar komentar bahwa Barcelona bisa mengalahkan Manchester City, karena diuntungkan wasit Jonas Eriksson.

Alves mencetak gol kedua kemenangan Barca 2-0 di Stadion Etihad. Dua gol tandang tersebut memudahkan langkah Barcelona menatap ke leg kedua di Camp Nou, Maret mendatang. “Kami bermain sangat baik. Kami paham jika bisa mengontrol permainan maka kami mampu menciptakan banyak masalah untuk mereka, karena mereka tidak mampu menghadapi timtim yang b a n y a k menguasai bola, disana ada serangan balik setelah serangan balik,” kata Alves dilansir laman AS hari ini.

Pesepakbola asal Brasil ini juga menyoroti lini pertahanan yang kokoh yang digalang oleh rekan-rekannya.

“Kami bertahan sangat baik. Kami selalu berkesempatan menang jika tidak kebobolan dan kami berhasil mencetak clean sheet dengan memainkan sepakbola cantik,” katanya.

Kemudian Alves menolak untuk berdebat soal penalti dan Martín Demichelis yang diusir wasit. “Ada banyak orang yang mau berbicara tentang hal itu, kami hanya lakukan pekerjaan dengan melakoni pertandingan besar dan kadang menang, kadang kalah,” katanya. “Orang-orang selalu membicarakan wasit kala Barca menang, itu cara mereka memuji kami,” kata Alves. (ant/bali post)

Dani Alves (Suara NTB/ist)

Biliar Harus Talangi Dana Keberangkatan Atlet Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, meminta pada Pengprov POBSI NTB menalangi biaya akomodasi dan transportasi atlet yang akan mengikuti Kejurnas Biliar di Pekalongan Jawa Tengah yang mulai digelar 19-28 Februari. Pasalnya, anggaran KONI NTB untuk tahun 2014 belum cair, sehingga KONI NTB belum dapat membantu keberangkatan atlet yang mengikuti kejurnas.

“Anggaran KONI NTB untuk tahun 2014 belum cair, kita minta cabor yang menalangi dana atletnya lebih dahulu,’’ ucapnya pada Suara NTB b e l u m lama ini.

D i akuinya, proposal yang diajukan Pengprov POBS I Manuel NTB Pellegrini k e (Suara NTB/ist)

KONI NTB belum lama ini sudah diterima. Namun, KONI NTB belum bisa mencairkan dana keberangkatan atlet tersebut, karena belum punya anggaran.

Sementara itu Sekum Pengrov POBSI NTB, Bachtiar Thamrin, kepada Suara NTB mengatakan kontingen biliar NTB yang terdiri dari lima atlet dan dua ofisial sudah tiba di Pekalongan untuk mengkuti kejurnas tersebut.

Dari lima atlet yang diberangkatkan itu, terdapat dua atlet yang bertanding, Rabu (19/ 2) kemarin. Mereka Gede Sumadiartha dan M. Rizal.

“Sekarang kita sedang mengikuti acara pembukaan, dan hari ini ada dua atlet yang mengikuti pertadingan, sisanya tiga atlet akan bertanding besok (hari ini, red,” ucapnya.

Menurutnya, untuk sementara dana keberangkatan lima atlet itu telah ditanggung sepenuhnya oleh pengurus cabor, sebab dana pembinaan yang dijanjikan oleh KONI NTB belum cair. Meski demikian, Bahtiar berharap pada KONI NTB mengupayakan anggaran untuk kontingen biliar segera dicairkan, sebab keikutsertaan atlet biliar di Kejurnas untuk mewakili NTB. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 20 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 20 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

JALAN-JALAN

Halaman 14 (Suara NTB/kir)

PANTAI SEGER – Pantai Seger, yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah ini menjadi lokasi core event Bau Nyale.

Bau Nyale

Festival Terunik, dari Loteng untuk Dunia

Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memang tidak akan ada habisnya. Daerah dengan sejuta potensi. Baik potensi sumber daya alam maupun sumber manusia. Daerah kecil yang berada tepat di tengah-tengah pulau Lombok yang kini didiami tidak kurang dari 1 juta jiwa. Karena potensi yang luar biasa itu, Loteng pun telah menjelma sebagai salah satu daerah yang cukup diperhitungkan di NTB. Khususnya disektor pariwisata.

AKLUM, kendati luas wilayahnya tidak terlalu besar, Loteng nyatanya memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik dari daerah lain. Apalagi potensi pariwisata budayanya. Loteng dan NTB khususnya kini bisa dikenal luas karena memiliki salah satu event budaya yang bisa dikatakan terunik di dunia bernama Bau Nyale.

Dikatakan terunik di dunia, karena event ini lahir dari sebuah legenda hidup masyarakat suku sasak (penduduk asli Loteng) sejak berabad-abad lalu. Terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat Loteng, hingga kehidupan tradisional modern sekarang ini. Dan, semangat yang terkandung dalam even tersebut kini telah menjadi patron bagi pembangunan Loteng.

Bau Nyale sendiri berarti menangkap (bau) sesuatu yang menyala (nyale). Nyale sendiri, bagi masyarakat Loteng merupakan sejenis cacing laut yang berkilau dan menyala ketika terkena sinar bulan. Uniknya, nyale hanya keluar beberapa jam saja dalam satu hari, tepat pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan sasak. Sejak pukul 03.00 wita hingga terbit matahari. Karena setelah matahari terbit, nyale pun

menghilang ditelan laut.

Lantaran sifatnya yang langka itulah, nyale pun keras dikaitkan-kaitnya dengan hal-hal mistik. Mengingat dalam legenda masyarakat sasak, nyale sendiri hadir bukan tanpa sebab musabab.

Legenda tentang Nyale ini bermula pada kehidupan zaman lampau, di wilayah pesisir Loteng bagian selatan, berdiri sebuah kerajaan bernama kerajaan Tunjung Beru.

Di tengah kerajaan tersebut hidup seorang putri bernama Putri Mandalika. Lahir dari Rahim seorang permaisuri raja, kehidupan sang putri nyaris sempurna. Tumbuh dan besar serba berkecukupan, sang putri pun dikarunia kecantikan dan kemolekan fisik yang juga nyaris sempurna. Yang membuat setiap pria normal terkesima saat melihatnya.

Tidak hanya itu, sang putri juga dikarunia kecantikan hati. Yang mampu meluluhlantakan hati sejumlah pangeran dari kerajaaan sekitar. Bahkan kabar perihal kecantikan sang putri tersebar hingga seberang lautan.

Prahara mulai muncul ketika, satu demi satu beberapa pangeran yang menaruh hati melayangkan pinangan untuk mempersunting sang putri. Diantaranya Arya Johor dari Kerajan Johor, Arya Bumbang dari Kerajaan

Bumbang dan beberapa pangeran lainnya.

Mengingat banyaknya pinangan yang masuk, sang raja kemudian menggelar sayembara untuk menentukan siapa yang terbaik yang berhak mempersunting Putri Mandalika. Namua nyatanya, sayembara yang digelar tidak menjawab persoalan. Justru semakin memperuncing masalah. Karena semua pangeran saling mengklaim sebagai yang terbaik.

Ketegangan semakin memuncak, ketika para pangeran nekat menyerahkan pasukannya untuk memerangi satu sama lain. Hingga kerajaan Tunjung Beru dan kerajaan-kerajaan lainnya berada di ambang perang besar. Sang putri pun semakin gundah, karena pada pilihannyalah nasib kerajaanya dan kerajaan lainnya ditentukan.

Hari demi hari menjelang hari penentuan dilalui sang putri dengan perasaan tidak tenang. Hingga suatu hari sang putri kemudian mengumpulkan semua pangeran dan mengaku akan segera menentukan pilihan, kepada siapa hatinya akan ditambatkan. Tepat pada malam tanggal 20 bulan 10, sang putri meminta semua pangeran dan rakyatnya untuk berkumpul di salah satu kawasan pantai di wilayah bagian selatan.

Tepat di tengah bukit di tepi pantai waktu tengah malam, sang putri kemudian mengungkapkan perasaanya.

Bahwa tidak ada satupun pangeran yang dipilihnya.

Tidak berselang lama, sang putri kemudian terjun ke laut. Dan, dalam sekejap tubuh sang putri hilang ditelan ombak. Bersamaan

dengan hilangnya tubuh sang putri cahaya keluar dari dalam laut dibarengi suara mirip sang putri, yang meminta agar rakyat Tunjung Beru mencarinya setiap tahun ditempat yang sama.

Keputusan sang putri untuk menceburkan diri ke laut sempat membuat sang raja, para pangeran dan rakyat Tujung Beru kaget.

Pencarian pun dilakukan di sekitar kawasan pantai untuk mencari tubuh sang putri hingga menjelang terbit matahari. Namun pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil apapun. Tubuh sang putri tetap tidak bisa ditemukan. Yang hanya ada cacing-cacing laut berwarni bergulung-gulung dibawa ombak ketepi laut.

Cacing-cacing itu yang kemudian diyakini sebagai penjelmaan sang putri. Sejak saat itulah, setiap tahun masyarakat Loteng bagian selatan, berduyun-duyun mendatangi kawasan pantai yang kini bernama pantai Seger. “Kisah Putri Mandalika bukan hanya sekedar legenda. Tapi sarat makna kehidupan,” sebut L. Sar’i Bayan, Budayawan Loteng.

Salah satunya, makna akan arti pengorbaan sang putri. Bahwa demi kepentingan orang banyak, sang putri rela mengorbankan dirinya sendiri. Supaya rakyatnya tidak sampai harus berperang satu dengan yang lain. Hanya untuk memperebutkan dirinya seorang.

“Semangat pengorbanan sang putri inilah yang kini terus dikobarkan dan ditumbuh kembangkan ditengah masyarakat. Dalam membangun Loteng kedepan,” tambah Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M. (kir)

LEGENDA – Patung yang melambangkan legenda tentang pengorbanan Putri Mandalika yang terjun ke laut untuk menyelamatkan rakyat Lombok dari perpecahan untuk memperebutkannya.

(Suara NTB/kir)

ATRAKSI BUDAYA – Serangkaian atraksi budaya digelar untuk menyambut core event Bau Nyale di Lombok Tengah. Kehadiran atraksi – atraksi budaya seperti tarian dan arak – arakan ini kian menyemarakkan event tersebut.

Diawali Ritual Adat

(Suara NTB/kir)

endati merupakan agenda tahunan, perayaan core event Bau Nyale tidak dilaksanakan begitu saja.

Karena sebelum perayaan digelar, selalu diawali dengan ritual adat penentuan tanggal puncak core event. Pasalnya, sistem penanggalan sasak berbeda dengan penanggalan pada umumnya. Dimana penanggalan sasak mengunakan rotasi bulan sebagai pedoman. Tidak menggunakan rota-

si bumi pada matahari.

Penentuan tanggal puncak Bau Nyale itu sendiri paling tidak sebulan sebelum puncak perayaannya. Dengan melibatkan para tokoh dan pemangku adat setempat. Dan, sangat penting untuk dilakukan. Karena kalau penentuan puncak Bau Nyale sampai salah, maka nyale tidak akan bisa ditemukan. Dalam proses penentuan puncak perayaan, tidak jarang terjadi perdebatan antara para pemuka adat.

“Core event Bau Nyale ini

merupakan kekayaan budaya milik masyarakat Loteng. Untuk itu masyarakat harus menjaga memeliharanya. Karena itulah asset masyarakat Loteng,” pinta Wagub NTB, H. Moh. Amin, pada acara penyambutan karnaval Biota Segare Lauq, di pantai Seger, Rabu (19/2) sore.

Tidak kalah penting, keamanan wilayah juga harus terus dijaga. Karena tanpa dukungan keamanan, pariwisata Loteng tidak akan bisa maju dan berkembang. (kir)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Halaman 15 (ant/bali post)

Pemilu Bukanlah Sesuatu yang Harus Ditakuti

Seorang Pelajar di Kupang Tewas Dimangsa Buaya Kupang (Suara NTB) Seorang pelajar pada SD Inpres Onansila, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Yesly Lole, tewas dimangsa buaya, di pantai wilayah perairan daerah itu, Senin.

“Saat ditemukan, siswa berusai 13 tahun yang duduk di kelas V SD itu, sudah tidak bernyawa. Bahkan bagian tubuh yang tersisa tidak utuh,” kata Camat Semau Selatan, Kabaupaten Kupang Jhoni Ati, yang dihubungi, Rabu.

Dia mengatakan, pelajar warga Rt 002/Rw 002, Dusun IV, Desa Onansila, Kecamatan Semua Selatan itu, dimangsa buaya pada Senin (17/2), sekitar pukul 13.00 Wita.

Putri ke empat pasangan Yolemdus Lole dan Asnat LoleTasi, menemui ajalnya, pascapulang sekolah bersama dua temannya masing-masing Itel Lenggu dan Uco Lole, mengunjungi pantai Onansila tersebut.

Dalam perjalanan itu, tanpa disangka, telah menunggu seekor buaya tepat di depan bibir pantai yang menjadi arah tujuan ketiga bocah tersebut. Korban Yesly Lole, menyangka buaya tersebut, adalah seekor penyu. “Karena salah sangkanya itu, korban mendekat, belum berapa jauh langkahnya, buaya tersebut langsung menerkam koban Yesly,” katanya.

Melihat kejadian yang mengerikan itu, kedua temannya, langsung melarikan diri ke rumahnya dan menyampaikan peristiwa naas itu kepada orang tua mereka.

“Warga segera melakukan aksi ke pantai namun tidak lagi menemukan jasad dan buaya pemangsa tersebut,” kata Jhoni Ati. Masyarakat Desa Onansila tak patah arang. Pencarian diteruskan pada Selasa (18/2) dengan bantuan aparat kepolisian satuan Polisi perairan. Alhasil, pencarian membuah hasil. Pada Selasa (18/2) sekitar pukul 22.00 Wita, buaya pemangsa Yesly, ditemukan dan digiring masyarakat ke darat.

Warga kata Jhoni Ati, terpaksa harus memotong buaya tersebut, untuk mencari bagian tubuh lainnya milik korban Yesly, yang telah disantapnya.

Menurut dia, peristiwa yang dialami Yesly bukan kejadian pertama di daerah itu. Dia mengatakan, daerah pesisir dan laut Semau, menjadi salah satu tempat aman bagi tempat tinggal buaya.

“Saya sedang berpikir untuk membuat penangkaran khusus buaya sehingga tidak menjadi petaka bagi masyarakat di daerah ini. Saya akan bicarakan ini dengan Bapak Bupati,” katanya. (ant/bali post)

Pelaku Perbudakan di Pabrik Kuali Dituntut 13 Tahun Penjara Tangerang (Suara NTB) Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan tahanan kepada Yuki Irawan, terdakwa kasus pembudakan buruh di sebuah pabrik kuali di Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu, Jaksa Penuntut Umum Agus Suhartono menilai Yuki bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Perindustrian.

Jaksa menggunakan pasal 333 ayat (1) KUHP yang mengatur ketentuan hukuman tentang perampasan kemerdekaan orang, pasal 372 KUHP tentang tindak penggelapan, pasal 2 ayat (2) UU No.21/2007 dan pasal 88 UU No. 23/2002 dan pasal 24 ayat (1) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian.

Sejumlah buruh ikut menyaksikan persidangan perkara tersebut. Sidang kasus itu akan dilanjutkan lagi pada Rabu (26/2) dengan agenda pembacaan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Yuki Irawan. Pengungkapan kasus tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap buruh tersebut terjadi setelah dua orang buruh asal Lampung Utara bernama Andi Gunawan dan Junaedi melarikan diri dari pabrik kuali.

Dua orang yang sudah bekerja selama empat bulan di pabrik kuali itu melarikan diri karena mendapatkan penyiksaan. Mereka kemudian menceritakan perlakuan buruk pemberi kerja kepada keluarga dan lurah setempat, yang lalu melapor ke Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor Lampung Utara pada tanggal 28 April 2013 dan Komnas HAM. Pada 3 Mei 2013, aparat Kepolisian Resor Kota Tangerang beserta penyidik PPA Polda Metro Jaya dan penyidik Polres Lampung Utara menemukan 34 pekerja pabrik yang mendapatkan perlakuan buruk dari majikan dan orang suruhannya.

Menurut hasil pemeriksaan, kegiatan usaha itu tidak mempunyai Izin Industri dari Dinas Pemda Kabupaten Tangerang, hanya punya Surat Keterangan Usaha dari Kecamatan Cikupa meski pabrik itu ada di Kecamatan Sepatan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SIDANG - Tersangka kasus pembudakan buruh kuali di Tangerang, Yuki Irawan (kanan), mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

Lahar dan Erupsi Kelud Sama - sama Berbahaya Surabaya (Suara NTB) Geolog ITS Surabaya, Dr. Ir. Amien Widodo, M.Si, menegaskan bahwa lahar dingin dan erupsi (muntahan isi perut gunung) dari Gunung Kelud (1.730 mdpl) di kawasan Kediri-Blitar-Malang, Jawa Timur itu sama-sama berbahaya.

“Selama status Gunung Kelud belum turun dari Awas menjadi Siaga berarti potensi bahaya dari gunung itu masih ada. Lahar dingin yang datang sejak Selasa (18/2) itu tidak kalah berbahayanya daripada erupsi pada Kamis (13/2) hingga Jumat (14/2) lalu,” katanya di Surabaya, Rabu.

Oleh karena itu, pakar geologi ITS Surabaya itu mengharapkan warga di sekitar Kelud harus tetap menghindar, kemudian warga yang tinggal di dekat aliran sungai yang berhulu ke Kelud juga harus menyingkir.

“Hingga kini, PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) masih mengingatkan warga di kawasan Kelud dalam radius 10 kilometer tetap harus steril dan warga di aliran sungai yang berhulu ke Kelud juga harus menyingkir,” katanya.

Menurut Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Pe-

rubahan Iklim (PSKBPI) ITS Surabaya itu, instruksi PVMBG itu harus dipatuhi hingga ada penurunan status Kelud dari Awas menjadi Siaga.

“Selama mereka masih mencatat tingginya tingkat kegempaan, ya Kelud masih berbahaya,” katanya.

Berdasarkan pengamatannya, lahar dingin yang berasal dari campuran pasir, air, batu, dan lumpur itu tetap berbahaya, karena material yang sama itulah yang telah memporakporandakan Pacet (Mojokerto) dan Situbondo pada beberapa tahun lalu.

“Saya yakin, saat Kelud meletus itu ada material yang jatuh di puncak dan bila diguyur hujan deras akan bisa turun dan kalau turunnya material itu mirip banjir bandang akan bisa merusak segalanya seperti kereta api menabrak benda apapun tanpa henti,” katanya.

Buktinya, lahar dingin Ke-

lud dilaporkan sudah memutus jembatan, merusak tanaman siap panen, bangunan dan infrastruktur lainnya.

“Ibarat banjir bandang, awalnya memang kecil tapi lama kelamaan akan membesar dan sangat erosif (merusak), apalagi kalau membawa batuan besar, sehingga lahar dingin itu bisa sangat mengerikan,” katanya.

Selain ditentukan perubahan status gunung dari Awas ke Siaga, ia menambahkan tingkat bahaya Kelud juga sangat ditentukan hujan yang melanda puncak Kelud. “Selama hujan belum berhenti, berarti lahar di atas masih mungkin turun dan membahayakan siapapun,” katanya.

Terisolasi Sedikitnya 300 orang warga Desa Pandansari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terjebak dan terisolasi akibat jembatan desa yang terputus

diterjang lahar dingin Gunung Kelud, Rabu.

Menurut Kepala Bagian Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Bagyo Setyono, ada sekitar 300 warga di Dusun Selangon, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, yang sampai sekarang masih terjebak banjir.

“Sebenarnya, kondisi mereka berada di titik aman dari erupsi Gunung Kelud. Namun, terjangan banjir lahar dingin membuat warga tidak bisa keluar dari dusun itu. Kami dan anggota TNI dan relawan mencari jalur alternatif untuk memasok logistik ke dusun itu,” katanya.

Jalur menuju Dusun Selangon, Desa Pandansari, tersebut kembali diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang, bahkan sebagian wilayah Kecamatan Kasembon dan Pujon pun juga diguyur hujan sehingga cuaca sangat dingin.

Guyuran hujan lebat dan angin kencang tersebut telah memutus jembatan hingga akses ke Dusun Selangon terputus.

Sementara itu pasukan Divisi Kostrad di Singosari juga

dikerahkan untuk menyelamatkan warga Pandansari tersebut. “Kami sudah mengerahkan satu truk pasukan Kostrad ke lokasi,” kata Pangdiv Kostrad Mayjend Agus Kriswanto.

Satuan tugas Marinir TNI AL juga mengerahkan satu peleton pasukan untuk mengevakuasi warga Desa Pandansari yang masih terjebak banjir dan lahar dingin.

Komandan Peleton Marinir Letda Mar Soleh langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyisir perkampungan warga dan memeriksa satu per satu rumah penduduk. Warga yang masih berada di rumah diminta segera kembali ke tempat pengungsian.

Pasukan Marinir mengevakuasi warga yang tidak mau meninggalkan rumahnya.

Tidak berselang lama setelah tim evakuasi Marinir meninggalkan kampung tersebut, hujan turun sangat deras.

Sedangkan para relawan dan petugas yang memantau lokasi bencana di Kali Cono dan Kali Sambong langsung menyelamatkan diri ke loaksi yang lebih aman. (ant/bali post)

Banyak Pihak Halangi Pemanggilan Boediono Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menengarai ada banyak pihak berusaha menghalangi pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia oleh Tim Pengawas (timwas) Kasus Bank Century DPR RI. “Saya melihat, ada banyak pihak yang berusaha menghalangi pemanggilan Pak Boediono dan mendiskreditkan timwas Century DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,” Kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang, salah satu upayamenghalangitersebutdengan

mengaburkan pemahaman bahwa pemanggilan Boediono tidak tepat karena kasus Bank Century sudah masuk ranah hukum, yakni sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, kata dia, pemanggilan tersebut secara substansial adalah dua hal berbeda dan tidak saling mempengaruhi. “Pemanggilan oleh DPR bertujuan untuk meminta konfirmasi atas pernyataan berbeda yang disampaikan oleh Pak Boediono,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Timwas Century DPR ingin memanggil Boediono kembali karena pernyataannya yang dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan kasus Bank Century.

Anggota Timwas Century DPR RI ini menjelaskan, pada 2013, usai dimintai

keterangan oleh KPK, Boediono secara tidak langsung menyebutkan membengkaknya dana talangan ke Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun adalah tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Pernyataaniniyangakandiklarifikasi secara terbuka di DPR, agar tidak ada kesan cuci tangan dan menyalahkan pihak lain,” katanya.

Bukan Penegak Hukum Anggota Tim Pengawas Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menegaskan bahwa DPR RI adalah pengawas, bukan penegak hukum.

“Undangan terhadap Pak Boediono merupakan pemaksaan hukum yang dibungkus aspirasi rakyat,” kata Achsanul di Gedung DPR RI di Jakarta Rabu menanggapi ketidakhad-

Bambang Soesatyo

iran mantan Gubernur BI Boediono atas panggilan Timwas Century DPR RI. Achsanul mengatakan, apa yang dilakukan Boediono saat bailout tak lain adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yakni untuk bangsa dan negara.

“Jika kita mau jujur, Pak Boediono itu mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa. Tapi bagi sebagian politisi hal yang benar belum tentu baik. Apalagi hal ini dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan.

Coba lakukan jajak pendapat, saya yakin, rakyat tidak setuju dengan pemanggilan paksa Pak Boediono,” kata dia.

Langkah-langkah politisi ini, lanjut dia, kadang menyebalkan. Mereka memaksakan kehendaknya dengan berlindung dibalik konstitusi.

“Pak Boediono itu Wapres, simbol negara. Alangkah indahnya kalau mereka memanggil paksa para koruptor BLBI, para pengemplang pajak, para penyelundup, dan para penambang ilegal. Kalau Parlemen terus berteriak terhadap merekamereka itu saya yakin rakyat akan senang,” kata Achsanul.

Mantan Gubernur BI Boediono tak memenuhi undangan kedua Timwas Century. Undangan Timwas itu adalah untuk mengklarifikasi pernyataan Boediono soal penanggungjawab terjadinya bailout adalah LPS. (ant/bali post)

Achsanul Qosasi

Ada banyak pihak yang berusaha menghalangi pema nggilan Pak Boediono dan mendiskreditkan tim was Century DPR

Undangan terhadap Pak Boediono merupakan pemaksaan hukum yang dibungkus aspirasi rakyat

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Anggito Diyakini Tidak Sengaja Plagiat Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tidak yakin bila dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unversitas Gadjah Mada (UGM), Anggito Abimanyu, sengaja melakukan plagiatisme.

“Saya tidak yakin Anggito sengaja melakukan itu,” kata Mahfud saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Pasalnya, pihaknya mengenal Anggito sebagai sosok yang berintegritas. Pihaknya pun mengapresiasi langkah Anggito yang memutuskan untuk mundur dari institusi tempatnya mengajar sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan.

“Dia mengambil karya orang lain tanpa sengaja, hanya keliru copy paste ambil file, dia merasa bertanggung jawab dan mundur,” katanya.

Sebelumnya, Anggito Abimanyu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unversitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu

menyatakan mundur dari institusi tempatnya mengajar setelah dituduh plagiat.

“Demi mempertahankan kredibilitas UGM, dengan nilai-nilai kejujuran, integritas dan tanggung jawab akademik, saya telah menyampaikan mundur sebagai dosen,” kata Anggito dalam Jumpa Pers di Kampus UGM Yogyakarta, Senin.

Anggito mengatakan, pengunduran dirinya terkait dengan artikel opini berjudul “Gagasan Asuransi Bencana” yang ia tulis di harian Kompas pada 10 Februari 2014.

Ia mengakui, ada kesalahan pengutipan referensi dalam dokumen di komputer milik dalam penulisan artikel tersebut.

“Telah terjadi pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadi saya yang belakangan diketahui merupakan kertas kerja yang ditulis oleh saudara Hotbonar Sinaga d a n Mu-

nawar Kasan,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri mahasiswa, rektor serta beberapa dosen itu, ia menyatakan menyesal dan memohon maaf kepada seluruh civitas akademika UGM. “Saya mengaku khilaf dan memohon maaf sebesarbesarnya khususnya kepada saudara Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Pangkep (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemilihan umum merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga bukanlah menjadi sesuatu hal yang harus ditakuti.

“Pemilu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tidak usah diseram-seramkan,” kata Presiden dalam acara peresmian Pabrik Semen PT Tonasa Unit V, di Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu.

Ia mengingatkan, bahwa beberapa kali pelaksanaan pemilu di Indonesia sebelumnya, ternyata berjalan tertib aman dan demokratis serta dunia internasional juga memberikan pujian.

Untuk itu, ujar dia, maka berbagai pihak juga diminta dapat menyelenggarakan pemilu dengan niat yang sama dan menjaga agar situasi sosial dan politik tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, situasi politik provinsi yang dipimpinnya saat ini dinilai sangat kondusif. “Pesta demokrasi tidak perlu disikapi berlebihan,” ujarnya. (ant/bali post)

LAHAR DINGIN - Warga melintasi luapan lahar dingin material Gunung Kelud di Kali Badak, Desa Gambar Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Rabu (19/2).

Komisi III Bentuk Timsel Calon Hakim Konstitusi Jakarta (Suara NTB) Komisi III DPR RI membentuk tim seleksi (Timsel) calon hakim konstitusi untuk mengisi dua jabatan hakim konstitusi yang lowong.

“Timsel itu jumlahnya lima orang dan akan ditetapkan hari ini,” kata anggota Komisi III DPR RI Taslim di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Taslim menjelaskan, rapat pleno Komisi III hari ini menginventarisir nama-nama tokoh masyarakat dan intelektual yang diusulkan sebagai calon anggota Timsel.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dirinya mengusulkan beberapa nama seperti Adnan Buyung Nasution dan Syafii Maarif.

Kemudian, anggota Komisi III dari FPPP, Ahmad Yani mengusulkan, nama Mahfud MD dan Jafar Badjeber. “Anggota yang lainnya juga mengusulkan nama-nama yang lain,” katanya.

Taslim menjelaskan, nama-nama tersebut nantinya dipilih dengan cara voting tertutup.

Sebanyak lima nama anggota Timsel terpilih, kata dia, akan diundang oleh Komisi III untuk pendelegasian tugas seleksi calon hakim konstitusi, pada Senin (24/2). (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 20 Februari 2014

Pemimpin Oposisi Venezuela Menyerahkan Diri CaracasPemimpin oposisi Venezuela Leopoldo Lopez, yang selama ini buron, dengan tenang menyerahkan diri kepada pihak berwajib pada Selasa (18/ 2) sementara ribuan pendukung pro- dan anti-pemerintah berpawai di ibu kota negeri itu, Caracas.

Presiden Nicolas Maduro — yang pemerintahannya diserang pemrotes karena kejahatan merebak dan kondisi hidup yang memburuk — telah melarang pawai oposisi yang diserukan oleh Lopez di Plaza Brion.

Penyerahan diri Lopez menandai titik perubahan dramatis setelah dua pekan aksi unjuk rasa mahasiswa yang penuh ketegangan di negara yang kaya akan minyak itu.

Para mahasiswa juga berunjuk rasa dan marah atas penahanan para demonstran.

Ahli ekonomi dari Harvard itu mengatakan kepada ribuan pendukungnya yang semua berpakaian putih-putih bahwa penangkapannya akan memperlihatkan “keadilan tak wajar” di Venezuela dan mengundang sambutan hangat dari massa pengunjuk rasa.

Sementara Maduro berbicara kepada para pekerja minyak pro-pemerintah yang berpakaian merah di bagian barat kota itu. Ia menyatakan bahwa Lopez akan “menjawab

seruan-seruannya yang berisi hasutan”.

Pemimpin Venezuela itu pekan lalu memerintahkan penangkapan Lopez dengan tuduhan pembunuhan dan penghasut aksi kekerasan setelah bentrokan-bentrokan di jalanan yang rusuh di Caracas yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Tetapi pada Selasa dia mengumumkan penggantian kepala badan intelejen nasional setelah memarahi sekelompok dalam badan itu yang tak mengindahkan perintah untuk tetap tinggal di barak selama protes yang mematikan pekan lalu.

Ribuan pendukung Lopez yang tak memperhatikan larangan, muncul berpakaian putih-putih di Plaza Brion setelah dia menyerukan pawai dalam pesan video pada Minggu, berjanji mengambil tindakan jika pemerintah berusaha menahannya.

Lopez yang juga mengenakan pakaian putih-putih tiba-tiba muncul di tengah kerumunan, memanjat patung pahlawan kemerdekaan Cuba, Jose Marti, dengan satu bendera Venezuela.

Setelah menyampaikan pesan singkat kepada para pendukungnya dia menyerahkan diri kepada Garda Nasional. “Saya menyerahkan diri kepada peradilan yang lalim, kepada peradilan yang korup,” kata pria berusia 42 tahun itu.(ant/Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tujuh Orang Tewas Saat Polisi Serbu Kamp Protes Ukraina

KievPolisi antihuru-hara menyerbu kamp oposisi utama Ukraina di Kiev Selasa setelah bentrokan sehingga menewaskan sedikitnya tujuh orang di hari paling berdarah dalam tiga bulan protes yang memicu keprihatinan internasional.

Sebelumnya pemimpin oposisi Vitali Klitschko meminta kaum wanita dan anak-anak untuk keluar dari perkemahan di ikon Kiev, Lapangan Kebebasan, saat polisi antihuru hara mulai pengerebekan mereka.

Tetapi sekitar 25.000 pemrotes tetap berada di alun-alun itu setelah berakhirnya ultimatum pukul 18.00 waktu setempat dari pasukan keamanan yang menuntut ketenangan dipulihkan.

Polisi mengatakan lima war-

ga sipil dan dua polisi telah meninggal selama sehari bentrokan yang menjadikan bagian tengah Kiev menjadi zona perang.

Para pengunjuk rasa merebut kembali kendali balai kota Kiev.

Sekitar 30 aktivis membuat pengaturan dasar jalur pertolongan di dalam gedung, yang tinggalkan oposisi pada Minggu sebagai bagian dari kesepakatan dengan pihak berwenang, menurut wartawan AFP di tempat kejadian.

Uni Eropa, PBB, AS dan NATO

semua menyuarakan keprihatinan atas bentrokan itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan dia “sangat khawatir sehubungan eskalasi kegentingan baru ini”.

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog. Sementara Washington mengatakan “terkejut” oleh kekerasan dan mengatakan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych harus “menenangkan situasi”.

Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan ia “sangat prihatin” dan mendesak “semua pihak untuk menahan diri dari melakukan kekerasan dan untuk segera melanjutkan dialog, termasuk melalui proses di parlemen”. Unjuk rasa di negara tersebut terjasi sejak November sejak Presiden Viktor Yanukovych menolak mendukung pakta Uni Eropa dan bersikap lebih dekat dengan Rusia. (ant/Bali Post)