Snt20022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 20 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 286 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kursi Ketua DPRD NTB Memanas

Paripurna Gagal, Golkar Evaluasi Umar Said Mataram (Suara NTB) Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian laporan pansuspansus atas hasil pembahasan dua raperda dan penetapan dua raperda Provinsi NTB menjadi perda, Jumat (19/2) kemarin batal. Kejadian ini membuat posisi Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag kian tersudut. Ia dianggap berperan dalam batalnya agenda tersebut.

(Suara NTB/aan)

DISKUSI GOLKAR - Wakil Gubernur NTB yang juga fungsionaris Partai Golkar, H. Muh. Amin, berdiskusi dengan Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dan anggota Fraksi Golkar DPRD NTB, H. Wahidin HM. Noer, di sela skors rapat paripurna DPRD NTB, Jumat kemarin.

Rapat paripurna kemarin melahirkan tensi politik yang berbeda di internal DPRD NTB. Pasalnya, selain membahas materi raperda, dalam

rapat paripurna itu juga sedianya akan dibacakan surat masuk dari Partai Golkar NTB yang berisi permintaan pergantian Ketua DPRD NTB

yang kini masih dijabat H. Umar Said, S.Ag ke pejabat baru, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. Bersambung ke hal 15

Jenazah Terduga Teroris Fajar Dipulangkan ke Bima TO K O H Belum Terima Hasil Evaluasi SEKDA NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan belum menerima hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Pimpinan Tinggi Pratama. Hasil evaluasi terhadap 12 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) itu nantinya akan langsung dilaporkan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Sejauh ini belum kita terima apa hasilnya.

Kita tunggu dulu bagaimana kerja tim.

Bersambung H. Muhammad Nur ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Siap Jadi Penghubung KENDATI hanya sekitar dua bulan lebih menjabat sebagai Pejabat Bupati Lombok Tengah (Loteng), Ibnu Salim, SH.M.Si, mengaku sudah memiliki keterikatan emosional yang cukup kuat dengan pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Ia pun mengaku tidak akan bisa melupakan pengalaman memimpin Loteng. Walaupun hanya seumur jagung.

Karena tidak semua orang berkesempatan memimpin Loteng. ‘’Memimpin Loteng merupakan pengalaman yang paling berharga. Sekaligus menjadi (Suara NTB/kir) kehormatan tersendiri. KareIbnu Salim na kesempatan ini jarang diperoleh orang lain,’’ ujar Ibnu Salim, saat acara perpisahan di hadapan pejabat lingkup Pemkab Loteng, Kamis (18/2) malam.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Polisi telah menyelesaikan pengumpulan data ante-mortem dan post mortem terhadap jenazah terduga teroris yang ditembak mati di Bima Senin (15/2) lalu. Jenazah Fajar alias Chan alias Muhammad Fuad yang ditembak mati dikembalikan kepada pihak keluarganya di Bima untuk dimakamkan.

Pantauan Suara NTB di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, jenazah Fajar yang dibungkus dengan kantong mayat warna kuning dipindahkan ke mobil ambulans RSUD Kota Bima sekitar pukul 14.24 Wita. Belasan personel Brimob siaga berjaga-jaga, tegap bersenjata lengkap. Tampak empat orang pihak keluarga menanti di selasar rumah sakit. Dikonfirmasi Suara NTB, mereka memilih bungkam. Tatapan ko-

song mereka dibalut rona wajah kesedihan.

Salah satu pihak keluarga yang bermukim di Lombok Tengah, Sirajudin, menyebutkan bahwa keluarga di Bima akan segera memakamkan jenazah Fajar. “Segera pemakamannya,” ujarnya singkat. Ambulans bernomor polisi EA 7621 S yang sudah menunggu langsung meluncur menuju Bima, bersama pihak keluarga yang sebelumnya telah menyelesaikan berkas serah terima dengan pihak rumah sakit. Jenazah Fajar disimpan di kamar jenazah RS Bhayangkara sejak Selasa (16/2) lalu.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH menjelaskan, hasil pemeriksaan jenazah dan pencocokan data ante-mortem telah disampaikan ke Mabes Polri.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why/ars)

DIPULANGKAN - Jenazah Fajar alias Chan alias Muhammad Fuad, Jumat (19/2) dikembalikan kepada pihak keluarganya di Bima untuk dimakamkan (atas). Sementara aparat Brimob berjaga-jaga di depan kamar jenazah RS Bhayangkara, kemarin.

Pekan Depan, Pansel Serahkan Tiga Besar Calon Sekda ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB melakukan rapat pleno penetapan tiga besar calon Sekda NTB hasil seleksi terbuka yang dilakukan sejak awal Februari ini. Namun, tiga besar calon Sekda NTB itu masih belum dibocorkan ke

publik. Ditargetkan awal pekan depan tiga besar calon Sekda NTB itu sudah diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Nanti (hari ini) diplenokan.

Tanggal 23 Februari terakhir kita serahkan ke Pak Gubernur.

Tahapan sekarang rapat pleno

Pansel untuk (menentukan) tiga besar,’’ kata Ketua Pansel Sekda, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Jumat (19/2) siang kemarin.

Diketahui, sebanyak enam orang pejabat mengikuti seleksi menjadi Sekda NTB. Bersambung ke hal 15

Dua Terdakwa Setor Denda ke Kas Negara Mataram (Suara NTB) Dua terdakwa dalam kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyetor denda

ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumat (19/2). Selanjutnya, denda itu akan dimasukkan ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan

(Suara NTB/ars)

UANG DENDA - Kasi Penuntutan Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa (kiri) saat menerima penyerahan uang denda dalam perkara TPA KSB dari Edy Rahman, mewakili dua terdakwa Imam Santoso dan Lalu Hery Gunawan.

kerugian negara.

Kedua terdakwa, Lalu Hery Gunawan yang dalam proyek itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Imam Santoso selaku pelaksana lapangan. Mereka masing masing menyerahkan uang Rp 50 juta, ditambah biaya perkara Rp 5000. Sehingga total yang diserahkan ke jaksa mencapai Rp 100.010.000. Penyerahan diwakili kuasa hukum mereka, Edy Rahman, SH, MH dan diterima Kasi Penunututan Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa, SH. Menurut Edy Rahman, sejak awal kliennya memang berusaha kooperatif membantu pemulihan kerugian negara yang timbul dari perkara itu. Sebelumnya, di depan persidangan, kliennya menyetor kerugian negara sesuai temuan BPKP sebesar Rp 787,8 juta. ‘’Hari ini klien saya menyetor denda kerugian negara,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Post)

KPK GELEDAH KASUS SUAP - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Komisaris PT Citra Gading Asritama (CGA) Heri Mursid di Perumahan Griyashanta, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Jumat (19/2).

Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait pengusutan kasus dugaan suap Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan Dirut PT CGA Ichsan Suaidi, pengacara Awang Lazuardi dan Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali MA Andri Tristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka

KPK Geledah Rumah Komisaris PT.CGA Jakarta (Suara NTB) Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Komisari PT.Citra Gading Asritama (CGA) Heri Mursid di Perumahan Griyashanta, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Jumat (19/2) kemarin.

Penggeledahan itu, terkait pengusutan kasus dugaan suap Mahkamah Agung (MA) yang diduga melibatkan Direktur Utama PT CGA, IS, pengacara ALE dan Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) MA, ATS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Jadi Pemicu Konflik

Pemkot Mataram Bongkar TPS di Monjok

Instruksikan Seluruh Jajaran SALAH satu warga Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela meninggal dunia karena penyakit demam berdarah dengue (DBD) belum lama ini. Warga yang meninggal ini adalah anak-anak dengan usia sekitar tujuh tahun. Setelah munculnya korban akibat DBD ini, Camat Sekarbela menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan gotong royong dalam rangka mengantisipasi munculnya korban lain akibat peny(Suara NTB/dok) akit yang disebabkan oleh Hariadi nyamuk aedes aegypti ini.

“Sudah kita instruksikan mulai dari lurah, kepala lingkungan, sampai RT untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” ujar Camat Sekarbela, Hariadi kepada Suara NTB, Jumat (19/2). Selain itu pihaknya juga meminta kepada kader pemantau jentik yang ada di masing-masing lingkungan untuk membagikan bubuk Abate kepada setiap rumah di wilayah masing-masing. Bubuk Abate yang ditaruh di tempat penampungan air berfungsi untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk.

Upaya menjaga kebersihan lingkungan ini disampaikan Hariadi harus terus dilakukan selama mewabahnya penyakit DBD belakangan ini. Apalagi saat ini cuaca tidak menentu, antara hujan dan panas yang memudahkan nyamuk aedes aegypti berkembang biak dengan mudah. Warga juga diminta untuk menggiatkan program 3M atau menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat penampungan air yang ada di sekitar rumah masing-masing.

Tahun lalu, di Kecamatan Sekarbela tidak ada warga yang sampai meninggal dunia akibat DBD dan baru kali ini terjadi.

“Fogging (pengasapan) juga sudah kita minta. Di sekolah juga, di rumah dan satu lingkungan dimana warga yang meninggal ini tinggal juga sudah kita minta untuk dilakukan fogging,” jelasnya.

Kepada warga Hariadi juga berpesan jika ada gejala DBD, harus segera dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit agar segera mendapat perawatan. “Kalau ada warga yang lebih dari tiga hari terkena panas (demam), harus diwaspadai dan segera dibawa ke rumah sakit,” ujarnya. Ia berharap kasus DBD yang membuat satu orang warganya meninggal dunia ini tak akan terjadi lagi. “Harapan kita warga tetap tingkatkan kewaspadaan dan tidak ada lagi muncul korban. Cukup yang kemarin saja,” tandasnya. (ynt)

Maksimalkan Satgas Pertamanan GAGASAN Dinas Pertamanan Kota Mataram membentuk polisi taman, mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta. Menurutnya, untuk pengamanan taman berikut fasilitas yang ada di sana, tidak harus dengan jalan membentuk polisi taman. Sebab, Dinas Pertamanan Kota Mataram telah memiliki Satgas Pertamanan. ‘’Itu yang perlu diefektifkan agar tidak over cost,’’ sarannya ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (19/2). Artinya, perlu dihitung dulu berapa jumlah taman yang ada di Kota Mataram.

Itupun, petugas tidak harus full ada di taman. Pasalnya, pengunjung datang ke taman tidak sepanjang hari. ‘’Kan datangnya pada jam-jam tertentu saja dan hari-hari tertentu,’’ imbuhnya.

Menurut Ketut Sugiarta, kalau penempatan tenaga pengawas taman dapat dijadwalkan, itu akan lebih baik. Sebab, kalau tenaga pengawas disiagakan di taman sepanjang hari, akan menjadi mubazir. ‘’Lebih baik dischedule sehingga efektifnya akan berjalan,’’ ucapnya. Ketua Fraksi Gerindra ini tidak menyangkal bahwa pengawasan taman-taman, apalagi yang dilengkapi dengan fasilitas, sangat perlu dilakukan.

Hanya saja, perlu dikaji dulu efektivitas pengunjung taman jam berapa. Sehingga jadwal pengawasan yang dilakukan oleh tenaga khusus itu menjadi lebih efektif. ‘’Jangan sampai hanya ditaruh sekian orang selama 24 jam tapi fungsinya tidak jalan,’’ ujarnya mengingatkan. Kalaupun tenaga pengawas taman ini disiagakan, cukup menggunakan tenaga yang ada dengan mengoptimalkan fungsi mereka.

Sebab, lanjut Ketut Sugiarta, kalau Dinas Pertamanan akan mengangkat polisi taman, ini tentu akan berkonsekuensi terhadap anggaran untuk menggaji mereka. Ia berharap, Dinas Pertamanan dapat mempresentasikan rencananya untuk mengangkat tenaga pengawas taman. ‘’Sebenarnya Satgas Pertamanan itu dengan polisi taman itu bisa jadi satu,’’ katanya.

Ketut Sugiarta lebih setuju kalau tenaga Satgas pertamanan ditambah jumlahnya untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan. ‘’Mereka itu harus difungsikan dengan maksimal,’’ pintanya. Ia mencontohkan kalau sebelumnya tugas Satgas Pertamanan hanya dititikberatkan kepada bagaimana menjaga keindahan taman kota, ke depan fungsi mereka perlu ditingkatkan dalam rangka pengamanan taman. ‘’Misalnya Sabtu Minggu kan banyak pengunjung, di sana mereka disiagakan dan hari-hari biasa siaga pada pagi dan sore hari,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membongkar tempat pembuangan sampah di lingkungan Monjok Culik. TPS itu disinyalir menjadi penyebab terjadinya bentrok antara warga Monjok dan Karang Taliwang beberapa waktu lalu.

Pembongkaran tersebut secara simbolis dilakukan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Kapolres dan Dandim.

Pantauan Suara NTB, Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan serta Dinas Pertamanan dibantu aparat kepolisian dan TNI membongkar TPU serta membersihkan beberapa titik di lokasi tersebut. Untuk menghancurkan beton yang menutup saluran, Dinas Pekerjaan Umum menggunakan dua jet hammer Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pembongkaran TPA itu berdasarkan perintah dari Walikota Mataram. Sebab, Walikota beranggapan TPU itu menjadi pemicu pecahnya konflik antar kedua belah pihak. Pembongka-

ran pertama dilakukan oleh Walikota. Pihaknya kemudian melanjutkan pembongkaran.

“Kita hanya menjalankan perintah dari Pak Wali,” kata Mahmuddin Jumat (19/2).

Secara teknis disampaikan, tenaga THL Dinas PU dikerahkan untuk gotong royong termasuk membongkar TPS. Pembongkaran menggunakan dua jet hammer, jika tidak memungkinan nantinya akan menggunakan eskavator mini. “Dibiarkan jadi bentuk semula tidak ada bangunan di atas saluran,” terangnya.

Apakah dengan pembongkaran TPS ini menjamin berakhirnya konflik antar kedua lingkungan? “Nah, kalau soal itu lain urusannya,” ujarnya.

Sebagai gambaran, TPS yang dibangun di perbatasan

BONGKAR - Petugas dari Dinas PU Kota Mataram membongkar TPS menggunakan jet hammer.

Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang berasal dari program aspirasi tahun 2015 dari salah satu anggota DPRD Kota Mataram. Keberadaan TPS ini justru menimbulkan

konflik antar kedua belah pihak. Bentrokan bahkan menelan korban jiwa. Aparat kepolisian hingga saat ini masih tetap berjaga - jaga mengantisipasi bentrok susulan.

(Suara NTB/cem)

Selain TPS jadi sasaran saat bentrok, tembok pemakaman juga dirusak massa. Pemkot Mataram telah memperbaiki dengan mengalokasikan anggaran Rp 20 juta. (cem)

Royalti Kasat Pol PP : Mataram Mall Final Rp 300 Juta Lurah dan Camat Harus

PSK Pasar Beras Diduga Beroperasi

Aktif Mengawasi

Mataram (Suara NTB) Penertiban sejumlah pekerja seks komersil (PSK) di Pasar Beras (Pasar Panglima, red) di Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara, rupanya masih berat dilakukan oleh Pemkot Mataram. PSK diduga masih tetap mangkal atau beroperasi di lokasi tersebut.

Pantauan Suara NTB di lokasi, sekitar pukul 22.00 Wita, beberapa perempuan berpakaian mini berdiri di bawah lampu remang - remang. Ada juga yang duduk di berugak dan bersembunyi di gang samping kantor pos. Usia mereka diduga rata - rata di atas 30 tahun.

Dandanan mereka serba menor dengan bedak dan lipstik.

Sesekali mereka menawarkan diri kepada pria yang duduk di lapak PKL di lokasi tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengatakan, penjagaan tetap dilakukan dengan melibatkan Linmas kelurahan dan kecamatan. Petugas mulai piket pukul 21.00 - 04.00 dini hari. “Kita tetap pantau. Linmas secara bergiliran piket,” aku Chaerul Jumat (19/2).

Chaerul tidak membantah jika PSK di Pasar Beras mulai beroperasi. Terkadang harus kucing - kucingan dengan para PSK, dengan memanfaatkan kelemahan petugas. “Kita sering kucing - kucingan. Kalau piket mulai jam

9 malam. Mereka beroperasi dibawah jam itu,” kilahnya.

Lurah dan camat seharusnya pro aktif melakukan pengawasan di lokasi tersebut.

Tidak serta merta persoalan itu diserahkan ke Pol PP maupun aparat kepolisian. Menurutnya, jika kepala wilayah sudah tidak sanggup mengatasi baru kemudian berkoordinasi dengan Pol PP, TNI dan Polri. “Ini semua diserahkan ke Pol PP. Iya ndak bisa selesai,” sindirnya.

PSK yang kembali mangkal ini, dicurigai sebelumnya eksodus ke tempat lain kembali lagi setelah titik - titik tersebut dirazia petugas.

Seperti diketahui, mantan Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., meminta lokasi yang disinyalir menjadi praktik prostitusi tersebut ditutup.

Pemkot Mataram kemudian membangun posko terpadu. Disamping itu, uang pembinaan diberikan kepada empat kepala keluarga yang diduga menyiapkan kamar sebagai lokasi prostitusi. (cem)

PPJ Membengkak, Pertamanan Mengaku Dirugikan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam memprotes tindakan perusahan listrik negara (PLN) yang dinilai semena - mena melakukan pencatatan serta penagihan terhadap sambungan ilegal yang ditemukan. Seharusnya, temuan lampu yang dipasang oleh masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu, bukan kemudian mencatat dan menjadi tagihan Dinas Pertamanan.

PLN dinilai merugikan Dinas Pertamanan.

Sebab, terjadi pembengkakan tagihan tiap bulannya. Misalnya, PLN hari ini menemukan lampu harus dilaporkan ke pihaknya. Apabila daya lampunya lebih besar, biar tidak merugikan masyarakat lampunya diganti dengan lampu hemat energi. Yang disesalkan, PLN mencatat kemudian enam bulan bahkan satu tahun kemudian melakukan penagihan. “Kami (Dinas Pertaman, red) rugi kalau begini caranya,” protesnya.

Dibanyak sisi sebut Kemal, Dinas Pertamanan dirugikan. Misalnya, lampu dikomplek perumahan TNI Angkatan Udara di Rembiga sebanyak 20 titik lampu. Daya lampu tersebut hanya 23 watt. PLN mencatat 500 watt. Dengan daya 23 watt, pihaknya membayar Rp 45 ribu tiap bulan. Sedangkan, daya 500 watt tagihan mencapai Rp 220 ribu tiap bulannya.

Pihaknya meminta database terakhir titik lampu di PLN, sehingga pihaknya lebih gampang melakukan penghematan.

Disisi lain, pembekakan tagihan mencapai Rp 2 miliar tiap bulannya menjadi pertanyaan.

Di tahun 2015, pihaknya melakukan penghematan lampu. Mulai berdaya 500 watt diturunkan menjadi 250 - 70 watt. Dinas Pertamanan ujarnya, membantu PLN melakukan penghematan, justru penagihan meningkat. “Lalu apa hasil penghematan saya selama ini,” kritiknya.

Anehnya menurut Kemal, PLN sudah memberikan surat dan memprediksi bahwa tagihan listrik di tahun 2016 Rp 28 miliar. Dan setoran PPJ didapatkan Pemkot Mataram Rp 31 miliar. Dia mempertanyakan darimana data tagihan seperti itu, padahal pihaknya sudah melakukan pengurangan daya.

Pihaknya meminta perusahaan listrik milik negara ini, duduk bersama membahas persoalan tersebut. Jangan sampai merugikan masyarakat, Dinas Pertamanan dan PLN selaku penyedia daya listrik. “Aneh, kok tagihan selama setahun sudah diprediksi. Darimana mereka dapat angka segitu,” tanyanya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa tahun mandek, akhirnya royalti Mataram Mall final di angka Rp 300 juta.

Penentuan royalti ini sebelumnya berlangsung alot.

Gagasan kenaikkan tersebut diwacanakan sejak tahun 2013 lalu. Komisi II periode 2009 2014 saat itu mendesak Pemkot Mataram menaikkan. Eksekutif akhirnya melakukan pengkajian dengan meminta tim appraisal menghitung nilai aset.

Evaluasi terhadap besaran royalti Mataram Mall yang dibayarkan kepada Pemkot Mataram Rp 150 juta per tahun, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama dianggap tidak layak dibandingkan dengan luas dan nilai tanah milik Pemkot Mataram.

Luas aset Pemkot Mataram yang digunakan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi seki-

tar 2 hektar lebih. Ditinjau dari lokasi yang strategis serta nilai objek pajak. Sesuai perjanjian kontrak kerjasama evaluasi dapat dilakukan setiap tiga tahun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/2) menyampaikan, royalti Mataram Mall sudah selesai. PT. PFC prinsipnya menyetujui royalti Rp 300 juta yang diminta Pemkot Mataram.

“Sudah Acc diangka Rp 300 juta,” sebut Yance.

Kesepakatan tersebut tinggal dibuatkan adendum terbaru.

Adendum berkaitan dengan janji perubahan royalti. Disisi lain, PT. PFC menginginkan formula baru sehingga tiap tahun tidak diributkan mengenai kenaikan.

Formula dimaksudkan, kenaikkan royalti dihitung

atau berdasarkan peningkatan ekonomi. Pengkajian tersebut, Pemkot Mataram bekerjasama dengan akademisi Universitas Mataram.

“Adendum barunya kita buat.

Pengkajian kita serahkan ke akademisi Unram,” ujarnya.

Yance menekankan kecil kemungkinan royalti Mataram Mall akan turun. Bila berpatokan dengan peningkatan ekonomi. Di tahun 2015 saja, peningkatan ekonomi mencapai 8,1 persen.

Bahkan sebaliknya, royalti akan meningkat. “Saya berbicara berdasarkan kacamata akademisi.

Kalau royalti turun, itu kecil kemungkinan,” imbuhnya.

Apakah ada pengaruh terhadap persoalan hukum dihadapi oleh PT. PFC, sehingga royalti terlambat diselesaikan? Menurutnya, tidak ada pengaruh terhadap persoalan hukum. Pemkot Mataram fokus pada royalti saja. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Terkendala Nomor Kepabeanan MINIMNYA catatan ekspor langsung dari NTB atas komoditas udang vaname disebabkan masih minimnya pembudidaya memiliki nomor induk kepabeanan dari Bea dan Cukai.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Noviana Indiari, MM, Jumat (19/ 2), dari sekian banyak potensi calon eksportir dan eksportir lokal, hanya 30 persen di antaranya yang memiliki nomor induk dari Bea Cukai.

Sisanya inilah yang terus didorong, bagaimana pengusaha lokal bisa mengekspor sendiri komoditas yang dihasilkan di dalam daerah. Sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati pengusaha lokal. “Udang vaname konsumsi, ratarata tidak memiliki nomor induk kepabeanan. Kita memfasilitasi untuk mengakses nomor induk kepabeanan ini,” katanya.

Untuk udang vaname indukan, hanya satu di NTB yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang difasilitasi Disperindag Provinsi NTB. “Kita terus menggeber pengusaha kita menjadi eksportir mandiri,” demikian Baiq Noviana.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB memiliki catatan target produksi udang vaname konsumsi tahun ini sebesar 46.334 ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding produksi tahun sebelumnya yang mencapai 39.715 ton.

Karena secara nasional, NTB berada di urutan ketiga provinsi di Indonesia yang berkontribusi terhadap volume ekspor udang vaname, setelah Lampung dan Sulawesi Selatan.

Udang vaname Indonesia, termasuk di NTB paling diminati konsumen di negara tujuan ekspor. Karena bebas dari penyakit EMS (Early Mortality Syndrome) atau jenis penyakit baru yang menyerang pada budidaya udang baik udang vaname maupun udang windu. (bul)

(Suara NTB/ars)

PEMULUNG - Seorang pemulung melintas di jalan Langko Mataram, Jumat (19/2) pagi, menggunakan gerobak sampah bantuan pemda. Sebagian warga Kota Mataram masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga harus mengais rezeki dengan barang bekas. Ini menjadi PR bagi Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang beberapa hari lalu dilantik.

50 Persen Timbangan di Pasar Belum Ditera

Hj. Baiq Noviana Indiari

(Suara NTB/bul)

Sumbawa (Suara NTB) Kepala Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Haryono meminta perlunya perhatian pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, menyusul sekitar 50 persen dari timbangan atau dacin di seluruh pasar tradisional di NTB belum ditera ulang.

Sumbawa Terus Digempur Pasar Modern

yang lokasinya agak dalam. Kata Haryono, persoalan anggaran yang tidak memungkinkan. Tahun ini Metrologi mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 343 juta lebih untuk melakukan tera seluruh alat ukur dan timbangan.

Mestinya kabupaten/kota terkait juga memberikan dukungan sharing anggaran. Sehingga tera ulang bisa dioptimalkan terhadap seluruh pasar tradisional. Anggaran sebesar Rp 343 juta yang diterima Metrologi tahun ini, yang dilakukan rutin yakni tera alat ukur dan tim-

bangan setahun sekali.

Sasarannya pasar tradisional, titik-titik transaksi di masyarakat yang memanfaatkan alat timbang, pengusahapengusaha tembakau dan gabah pengguna timbangan pikul lainnya. kedua, dilakukan tera di kantor Metrologi kapanpun, berlaku untuk siapa saja yang meminta timbangannya di tera.

Selanjutnya yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Contohnya, jembatan timbang

Bulog Tidak Bisa Membeli Gabah Sesuai Harga Pasar

(Suara NTB/bul)

Sumbawa (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa terus digempur pasar modern.

Kekhawatiran utama, makin terpojoknya pedagang-pedagang di pasar tradisional.

Pengajuan terakhir masuk dari Indomaret yang saat ini masih dikaji layak atau tidaknya izin diberikan. Setelah sebelumnya, ada belasan gerai sudah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat.

“Tiada lain yang bisa dilakukan, harus perbaikan dan penataan pasar tradisional. Sehingga pasar tradisional menjadi aman dan nyaman,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Naziruddin, M. Si dalam rakor Perindustrian dan Perdagangan di Sumbawa, Jumat (18/2).

Karena kebijakan pemerintah daerah setempat telah membuka pintu untuk pasar modern, pengajuan yang masuk tak bisa ditolak. Diberikan atau tidak pasar modern membuka gerai, tetap harus dipertimbangkan kelayakannya.

Misalnya sesuai syarat yang talah ditentukan, pasar modern tidak diperbolehkan didirikan di jalan-jalan pedesaan, namun diutamakan di jalan provinsi. Demikian juga jaraknya dengan pasar tradisional, minimal 200 meter.

“Selama syaratnya sesuai Perbup, tidak bisa kita tolak.

Meskipun di satu sisi pasar tradisional juga perlu mendapat perhatian khusus,” katanya pada Suara NTB. Sektor pedagangan kedepan memiliki peran kunci menopang pembangunan. Jika pembenahan pasar tradisional tak dilakukan dari sekarang, kekhawatirannya pasar modern dari luar negeri ikut menggempur daerah. Bahkan, tidak jarang pasar tradisional menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Para wisawatan ini menurutnya sangat menikmati transaksi di pasar tradisional, komoditas yang dijual.

Penataan pasar tradisional ini yang menurutnya masih menjadi PR, dan harus ada intervensi dari provinsi hingga pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Sumbawa telah mengajukan proposal untuk membangun pasar percontohan. Lahannya telah disiapkan sepuluh hektar.

Hingga kini pemerintah pusat belum memberikan respon. “Kita minta sejak tahun 2011 di Kementerian Perdagangan, waktu pak Menterinya Gita Wiryawan. Kita sudah mendapat lampu hijau, sayangnya lampu itu telah mati.

Kita ingin menghidupkan kembali lampu itu agar permintaan kita membangun pasar percontohan terpenuhi,” ujarnya. (bul)

H. Naziruddin

Dikatakan, 50 persen dari total 200-an pasar tradisional di Provinsi sudah dilakukan pengecekan dan tera ulang timbangannya. Tapi tidak sepenuhnya yang 50 persen dimaksud timbangan dan dacin para pedagang telah ditera.

“Kadang-kadang ada pedagang yang tidak melakukan tera meskipun kami sudah turun melakukan tera ulang di pasarpasar tradisional, sifatnya masih sporadis,” katanya. 50 persen lainnya yang belum dijangkau, terutama pasar-pasar tradisional

Sumbawa (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional Wilayah NTB mempersilakan petani menjual gabah dan berasnya secara bebas. Bulog tidak dalam kapasitas dapat memaksa petani untuk harus membeli gabah sesuai harga pasar.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2016 ini sama seperti HPP tahun lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis HPP Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp 3.750/Kg di penggilingan. Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp 4.600/Kg dan harga pembelian beras dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 7.300/Kg. Harga terbaru ini sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015 Dengan demikian, Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku dan agar

Jumat, 19/02/06

menjadi pedoman oleh stakeholder terkait.

“Segitu harga ditetapkan pemerintah, segitu kita masih beli. Kita tidak bisa keluar dari landasan operasional pembelian,” kata Kepala Divisi Regional Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo, Jumat (19/2).

Meski pemerintah daerah mendorong untuk membeli dengan harga di atas HPP, tetap saja menurutnya aturan tak bisa dilanggarnya karena berskaitan dengan proses hukum. Meski demikian tidak mengurangi semangat Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan gabah.

Hanya saja saat ini penyerapan tak bisa maksimal dilakukan. Lantaran harga penjualan di tingkat petani yang masih tinggi (di atas HPP).

Demikian juga dengan usia panen petani yang masih ratarata satu dua bulan kedepan.

Panen saat ini masih sifatnya sporadis.

Soal banyaknya petani yang enggan menjual beras ke Bulog dengan HPP yang dinilai masih rendah, Wiwin

mengatakan tentu tak mampu membendungnya. Menjual beras dan gabah (termasuk kepada tengkulak) menurutnya menjadi hak mutlak petani.

“Wajar petani memilih harga yang lebih tingga. Siapa sih yang tidak mau untung.

Kalau mau jual ke kita, silakan, tetapi sesuai HPP,” kata Wiwin.

Ditanya stok, Wiwin juga mengemukakan ketersediaan di gudang sebesar 4.000 ton.

Stok ini untuk memenuhi penyaluran Raskin bulan Januari yang belum tuntas. Sementara stok untuk raskin bulan Februari dan Maret dipastikan nihil.

Wiwin mendukung keinginan beberapa pihak agar pemerintah daerah meminta kerjasama petani yang telah diberikan bantuan cukup besar untuk menjual separuh produksinya kepada Bulog.

“Mau bagaimana lagi, ini sudah ketentuannya, kita tetap berjalan sesuai rel yang sudah ditetapkan kepada Bulog,” demikian Wiwin. (bul)

sebanyak 70-an, SPBU 60-an dan SPBE. “Kami bisa melakukan seperti yang biasa.

Oleh karenanya perlu dukungan kabupaten/kota untuk mendukung tertib timbangan,” demikian Haryono pada rakor di Sumbawa, Jumat (19/2).

Jika tera ulang tidak dilakukan optimal, maka yang dirugikan pengusahanya dan konsumen. Jika timbangannya lebih, maka pengusahanyalah yang merugi. Jika kurang, maka konsumen yang menjadi korban.

“Yang kita inginkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi apapun menggunakan timbangan.

Inilah perlunya dilakukan tera secara rutin dan seintens mungkin,” demikian Haryono.

(Suara NTB/bul)

Haryono Tera ulang secara intens harus menjadi prioritas. Sebab bukan tidak mungkin timbangan yang talah ditera oleh tim dari Metrologi, direkayasa kembali. (bul)

Diduga Ada Calo Perizinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) untuk berhati-hati dan teliti mengeluarkan izin kepada pengusaha yang berinvestasi di Lobar.

BPMP2T diminta jangan mudah mempercayai calo, karena itu pihak terkait meneliti betul tiap pemohon izin.

Bila perlu dikroschek kebenaran dan keseriusan dari pemohon tersebut. Investor juga diharapkan jangan mudah menyerahkan ke Calo untuk mengurus izin.

“Jangan percaya sama calo, kan kita juga tidak bisa melarang adanya calo ini.

Karena itu, BPMP2T harus teliti dan hati-hati,” tegas Fauzan menanggapi adanya praktik percaloan perizinan di Lobar belum lama ini.

Fauzan Khalid tak menampik jika perizinan di Lobar memang ada praktik calo atau broker.

Menurutnya keberadan calo ini sangat merugikan daerah karena biaya retribusi mengurus izin yang dipatok sesuai Perbup, namun harga yang dibawa ke pemohon aslinya dinaikkan.

Asisten II, Robijono Prasitanjo juga tak menampik bahwa ada praktik broker pada perizinan di Lobar. Menurutnya, hal ini ditemukan ketika pemohon asli datang ke Pemda mempertanyakan nilai retribusi pengurusan izin.

Ternyata katanya, harga yang disodorkan ke pemohon izin jauh lebih tinggi daripada retribusi yang ditarik Perizinan. Hal ini katanya harus dibersihkan di Perizinan Lobar. “Memang hal semacam ini perlu jadi perhatian, harus ditangani,” katanya.

Terpisah, Kepala BPMP2T, Effendi mengaku mewaspadai adanya praktik percaloan izin di Lobar. Pasalnya, pihak terkait menemukan sejumlah investor yang mengajukan izin menggunakan perantara (calo).

Praktik ini justru merugikan daerah, terutama merusak citra perizinan di daerah ini. Sebab perantara ini mengajukan biaya retribusi ke investor aslinya lebih tinggi dibandingkan biaya retribusi yang sebenarnya ditarik oleh pihak BPMP2T mengacu peraturan bupati (Perbup).

“Karena itu kami tidak mau yang mengurus izin perantara atau pihak ketiga, kecuali ada surat kuasa. Itupun kami harus

menemui langsung dengan investornya. Sebab itu banyak terjadi selama ini,” terangnya.

Dijelaskan, pihaknya menemukan ada yang mengajukan izin namun melalui pihak ketiga. Misalkan, retribusi izinnya Rp 100 ribu, namun bisa saja dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 300 ribu yang dibawa ke pemohon aslinya. Karena itu kedepan di bawah kepimpinannya di BPMP2T, ia tidak akan menerima pemohon melalui pihak ketiga. Meskipun ada surat kuasa, ia mesti bertemu langsung dengan investor aslinya.

Dijelaskan lebih jauh, retribusi izin telah dipatok sesuai Perbup. Nilai ini sudah ada ketentuan dan besarannya mengacu izin apa yang dibuat oleh pemohon. Jika pemohon mengeluarkan biaya lebih besar dari yang dipatok dalam Perbup, maka hal ini pasti dinaikkan oleh oknum perantara. “Kami tidak berani menarik melebihi ketentuan itu,” tegasnya.

Jika berkaitan dengan pemohon luar negeri atau PMA, maka pihaknya akan berkoordiansi dengan pusat untuk mengecek investor terkait. Seperti saat ini, ada seorang bule mau berinvestasi di Lobar, karena itu ia akan mengecek ke pusat untuk koordinasi. Sebab biasanya, modus oknum investor asing ini kurang serius. Ketika mereka mengurus izin di Pusat, diklaim berjalan lancar.

Namun realisasi di daerah justru tidak berjalan. Menurutnya, mereka ini juga menggunakan alat mengurus izin untuk bisa dapat izin tinggal di daerah.

Menurutnya Pemda akan mengawal investasi terkait.

“Kalau tidak dilanjutkan maka dengan sendirinya izinnya mati,” ujarnya.

Kabid Perizinan, M. Junaedillah menambahkan, selain kurang serius, permasalahan juga dialami investor dari segi infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan. Menurutnya, sejumlah investor seperti PT Mekaki mengalami kendala sarana dasar ini sehingga belum mulai beraktivitas. Mereka mempertimbangkan masalah sarana yang masih minim.

“Masalah investor bukan semata tidak melakukan tindak lanjut, karena ketika mereka mau menindaklanjuti membangun dihadapkan pada masalah air, listrik dan jalan yang minim. Inilah masalahnya,” imbuhnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Masih Sendiri PASCAPENUNJUKANNYA sebagai kepala Panti Asuhan Selaparang I, Harun sampai sekarang masih sendiri dan belum punya dana operasional dan kantor. Tahun 2016 ini UPTD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim yang terbentuk berdasarkan Perbup Nomor 8 2010 tetang UPTD panti Asuhan Daerah Selaparang I ini pun tidak bisa beroperasi.

Menjawab Suara NTB, belum lama ini, Harun mengatakan, dirinya hanya bisa pasrah (Suara NTB/rus) menunggu apa yang menjadi Harun kebijakan bupati selaku kepala daerah. Pertama mengenai anggaran, harapan awal bisa diberikan dana hibah. Akan tetapi berdasarkan aturan tidak bisa pemerintah memberikan hibah pada lembaga milik pemerintah.

Besar harapan Harun, instansi yang dipimpinnya ini mendapat anggaran pada APBD Perubahan 2016 mendatang. Mantan Kepala Loka Latihan Kerja (LLK) Selong ini mengaku sudah punya program yang siap dieksekusi. “Tinggal menunggu anggaran dan kebijakan pimpinan selanjutnya,” katanya.

Karena mengawali program, Harun mengaku butuh dana sekitar Rp 3 miliar. Angka ini dihitung dari jumlah kebutuhan dasar anak asuh yang nantinya akan ditempa di panti asuhannya.

Dihitung anak asuh sebanyak 60 orang. Jumlah ini diperoleh dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang.

Dalam perekrutan anak asuh panti, Kepala Panti Asuhan Daerah ini menyebut akan melibatkan kecamatan. Hal ini juga dikarenakan sampai sekarang belum ada staf yang diberikan untuk mengelola panti asuhan.

Terbesar, katanya, biaya untuk makan minum rata-rata Rp 30 ribu/hari. Dalam sebulan setidaknya Rp 900 ribu/bulan/ orang. Dalam hitungan setahun untuk konsumsi saja butuh dana Rp 10,8 juta/orang. Belum lagi untuk kebutuhan tempat tidur dan fasilitas-penunjang lainnya di Panti Asuhan.

Idealnya kata Harun, ia bisa beraksi tahun 2017 mendatang. Anggaran bisa dibicarakan pada tahun 2016 ini. Berikut perangkat, kantor dan staf yang akan membantunya mengelola Panti Asuhan Daerah milik Pemkab Lotim ini.

Panti Asuhan Daerah Selaparang I ini katanya akan menjadi panti asuhan pertama milik daerah Kabupaten Lotim. Selama ini anak-anak yatim dan telantar ini sebagian besar di pelihara oleh lembaga atau panti asuhan keluarga milik swasta. Belum pernah ada panti asuhan milik daerah. (rus)

Soal IUP di Lotim

BPPT Pastikan Sudah Lengkap Selong (Suara NTB) Izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan sudah jelas. Kegiatan usaha pertambangan seperti tambang pasir besi yang akan dilakukan PT Anugrah Mitra Graha (AMG) sudah memenuhi semua prosedur perizinannya. Termasuk sejumlah izin usaha pertambangan yang dilakukan untuk tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Demikian disampaikan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim, Muhammad Syukri di Selong, Jumat (19/2) lalu. Soal izin tambang yang ada selama ini mengenai perpanjangan.

Di Lotim, katanya, ada 14 kegiatan untuk pertambangan. Terbesar akan dilakukan PT AMG menambang pasir besi di atas ribuan ha lahan di pesisir pantai. Khusus IUP penambang pasir besi ini diakui sampai sekarang belum bisa melakukan eksploitasi. Masih adanya tindakan penolakan masyarakat dikabarkan masih menjadi kendala terbesar pihak perusahaan untuk memulai kegiatan pertambangan. “AMG itu kan sudah lengkap izinnya, tinggal menambang saja, tapi karena ada penolakan masyarakat sehingga belum bisa mulai,” urainya.

Lebih jauh soal perizinan pertambangan, sampai saat ini sejatinya aspek perizinan ini masih menjadi kewenangan Kabupaten Lotim. Hanya saja pascalahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat terjadi simpang siur. Kemana arah perizinan akan diurus menjadi tidak jelas dan langsung ke provinsi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lotim, sebelum dibagi kewenangan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, maka pemerintah kabupaten masih memiliki kewenangan penuh. Diketahui selama ini penyerahan terhadap kewenangan tersebut, termasuk urusan izin pertambangan ini belum diakukan.

Mengenai prosedur pengajuan izin, sebelum IUP diterbitkan BPPT memastikan harus lengkap dulu syarat-syarat lain. Termasuk izin gangguan dan izin bangunan yang dilakukan perusahaan masing-masing. Begitu juga dengan kajian terhadap Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus sudah tertuang jelas sebagai bagian dari syarat utama dikeluarkannya izin. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK Sidak, Wabup Kritik Pelayanan di Sejumlah SKPD

Halaman 4

Tanjung (Suara NTB) Usai mengelar rapat koordinasi (rakor) pada hari pertama, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak), Jumat (19/2). Namun sidak perdana ini, hanya dilakukan Wabup KLU, Sarifudin, SH., dengan menyasar 2 SKPD masing-masing RSUD Tanjung dan Dishubkominfo KLU. Di lokasi sidak RSUD Tanjung, wabup yang didampingi sejumlah Kepala SKPD, memantau kondisi fisik maupun pelayanan di beberapa ruangan rawat inap, seperti ruang NICU, ruang bersalin, ruang nifas, serta lantai dua rumah sakit di mana manajemen bekerja.

Hasil pemantauan wabup, plafon sejumlah ruangan mengalami kebocoran, fasilitas pendukung seperti AC atau kipas angin tidak ada, dan ada juga yang masih kurang. Menurut wabup, kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian semua pihak dalam upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Memang banyak kekurangan fasilitas dan kerusakan di RSUD. Insya Allah, ini akan segera kita selesaikan supaya tidak menambah penyakit,” ungkap Sarifudin.

Menindaklanjuti persoalan ini, dirinya dan bupati segera memanggil manaje-

men RSUD untuk ditanya apa yang menjadi kendala, sehingga kerusakan di RSUD dan prasarana pendukung tidak dianggarkan. Sebab ada kemungkinan juga, manajemen telah mengusulkan namun tidak diakomodir oleh TAPD dan Banggar DPRD KLU. Sarif menilai, fasilitas pendukung di RSUD seharusnya diprioritaskan oleh pihak terkait yang menentukan porsi anggaran per SKPD. Sebab, untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana serta SDM dan pola pelayanan yang sehat. ‘’Kita akan panggil segera, karena RSUD harus bersih, rapi, termasuk atap-atap yang bocor itu idealnya menjadi prioritas perbaikan,” sebutnya.

Usai di RSUD, Wabup melanjutkan sidak ke Dishubkominfo. Di tempat ini, Wabup langsung disambut Kepala Dishubkominfo, Sinar Wugiyarno, SH. Di tempat ini, Sarif mendapati pegawai yang terkesan jumlahnya lebih sedikit, karena beberapa kursi dan meja pegawai kosong. Tidak itu saja, wabup juga cukup kaget dengan kehadiran pegawai yang hanya mengenakan kaos oblong. Pakaian pegawai ini terkesan tidak layak sebagaimana seragam PNS di jam kerja.

(Suara NTB/ari)

SIDAK - Wabup KLU Sarifudin saat melakukan sidak di Dishubkominfo KLU, Jumat (19/2). Dalam sidak ini, wabup menemukan ada pegawai yang menggunakan kaos oblong dalam bekerja.

“Di Dishub kita lihat banyak yang tidak masuk kerja. Kita minta ini dievaluasi. Selain itu, agar (Kadishub) segera membenahi barang yang banyak berserakan di bagian belakang,” ujar Sarif memberi penilaian.

Ia menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari representasi bagi pihaknya dalam menilai dan mengevaluasi cara kerja dan kinerja apara-

Tangani Kasus

TP4D Kejari Selong Masih Pasif Selong (Suara NTB) Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong masih terbilang pasif. Menurut Ketua TP4D Kejari Seong, Jeffry G Lokkopessy pihaknya masih sedang melakukan sosialisasi dan promosi, sehingga belum ada proyek atau kegiatan yang bisa dimasuki oleh TP4D. Jeffry yang juga Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong kepada wartawan di ruang Kantornya, Jumat (19/2), menjelaskan, TP4D Kejari Selong ini bersifat fleksibel. Namun, tidak juga harus menunggu. Baginya, kegiatan pengawasan yang dilakukan tetap terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Pihaknya tidak menampik, berdasarkan hasil audit internal di jajaran Pemkab Lotim ada sejumlah indikasi pelanggaran hukum. Namun, Inspektorat melaporkan kasus tersebut ke bupati sebagai pimpinan langsung.

Selain itu, ujarnya, TP4D tidak harus menunggu apa yang akan direkomendasikan Bupati Lotim. Tim katanya bisa saja langsung berkomunikasi. Untuk itu, pihaknya

(Suara NTB/rus)

Jeffry G Lokkopessy berencana melakukan koordinasi dengan jajaran Inpektorat terkait apa saja yang bisa diawasi bersama. Kegiatan TP4D, lanjutnya, dihubungkan pada upaya tidak langsung terjerat dengan proses

hukum, tapi upaya perbaikan bersama terhadap segala kekurangan.

Dijelaskannya, produk baru kejaksaan ini dilahirkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan di tingkat daerah. Termasuk upaya mencari solusi dari masalah yang dihadapi jajaran pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunannya.

Dalam TP4D, seluruh jajaran adhiyaksa masuk dalam tim, yakni mulai dari Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus maupun Seksi Pidana Umum masuk anggota. ‘’Misalkan, ada kasus dugaan korupsi yang sedang dibidik Seksi Pidana Khusus bisa saja dimasuki oleh TP4D. Akan tetapi tidak bisa langsung diserobot.

Kuncinya tetap koordinasi,’’ tandasnya. (rus)

tur PNS lingkup pemda KLU. Harapannya, agar seluruh PNS lingkup Pemda KLU lebih giat dalam mengabdikan diri ke masyarakat.

Sementara Kepala Dishubkominfo KLU, Sinar Wugiyarno menyangkal pegawai lingkup Dishub banyak yang tidak masuk. Hari ini sama dengan hari aktif lain di mana semua pegawai masuk kantor.

Namun tidak seluruhnya berada di dalam ruangan, karena ada aktivitas dinas di luar ruangan.

“Kalau pegawai masuk semua kok, cuma sebagian yang ada di ruangan. Menyangkut barang-barang, memang kita taruh di belakang, karena belum ada gudang. Daripada diambil orang, ya taruh di situ dulu,” demikian Sinar membela diri. (ari)

Garap Lahan Baru, TNI Turunkan Alat Berat Tanjung (Suara NTB) Program cetak sawah baru di Kabupaten Lombok Utara dengan menggandeng TNI sudah mulai digarap. TNI bahkan diklaim telah menurunkan alat berat untuk mempercepat pelaksanaan cetak sawah baru tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, Jumat (19/2), unsur TNI AD yang terlibat program nasional ini terlihat sangat serius menyelesaikan program yang ada. TNI AD di Lombok Utara, memiliki waktu hingga Agustus 2016 mendatang untuk menyelesaikan 500 hektar sawah baru.

“Kita sudah tanda tangani MoU (Nota Kesepakatan) dengan TNI. Melihat profesionalisme dan komitmen TNI, kita sangat optimis 500 hektar ini akan selesai pada bulan Agustus mendatang,” ungkap Hermanto.

Dukungan alat berat yang diturunkan aparatur TNI, sebut Hermanto, mendorong realisasi program ini diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat. Asumsinya, 1 unit alat berat mampu menggarap 0,9 hektar dalam 1 jam. Ditambah dengan kedisiplinan dan komando unsur TNI kepada jajarannya, sangat mustahil

program ini tidak selesai.

Selain Lombok Utara, daerah lain yang memperoleh program serupa antara lain, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima. Sementara di NTB, total sawah baru yang siap dicetak mencapai 32 ribu hektar.

“Di KLU, program ini dominan menyasar Kecamatan Bayan, Kayangan dan Gangga, karena di 3 wilayah ini lahan menganggurnya lebih banyak. Kita juga fokuskan di areal yang sudah memiliki saluran irigasi agar sawah baru ini bisa langsung dimanfaatkan,” paparnya.

Hermanto menyambung, seluruh syarat administrasi program ini sudah diselesaikan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan (AMDAL) oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Lombok Utara. Sebagai tahap awal, jajaran TNI pun langsung meninjau salah satu areal sawah baru di Dusun Lendang Tumbak, Desa Rempek, Kecamatan Gangga.

“Berasarkan evaluasi pusat, pada program cetak sawah baru tahun lalu, ada 14 daerah di Indonesia yang bermasalah, tetapi tidak termasuk KLU. Dengan dikerjakan oleh TNI, saya yakin tidak akan ada 1 pun daerah yang mengalami masalah lagi,” tandas Hermanto. (ari)

Camat Selong Mangkir dari Panggilan Polisi Selong (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi dermaga apung di Gili Kondo Kecamatan Sambelia yang menyeret nama Camat Selong MS sebagai tersangka baru, hingga saat ini terus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tip-

ikor) Satreskrim Polres Lotim.

MS sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai tersangka, namun pada panggilan ketiga untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan Kamis (17/2) lalu. ‘’MS mangkir sehingga akan dilakukan pemanggilan pemeriksaan kembali pada Senin

mendatang,’’ ungkao Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Lotim, Iptu Made Sutama pada Suara NTB, Jumat (19/2).

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK membenarkan MS sempat mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan ada kesibukan lain. Sehingga, untuk panggilan

selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin mendatang.

“Kemarin sudah dipanggil lagi untuk pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Namun yang bersangkutan tidak bisa datang.

Sehingga, Senin nanti akan dipanggil lagi,” singkatnya.

Sebelum MS ditetapkan sebagai tersangka, aparat ke-

polisian sebelumnya melakukan penahanan terhadap HSW yang merupakan Asisten II Setda Lotim dan HS selaku pihak rekanan dalam proyek senilai Rp 446 juta dari program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2012 lalu. (yon)

Melongok Visi Misi Najmul - Sarif (2 - habis)

Mengejar Percepatan dan Pertumbuhan Berbasis “E - Government” (Suara NTB/yon)

PERAGA - Personel Sabhara Polres Lotim saat memperagakan alat SAR dalam penanganan bencana di Mapolres Lotim, Jumat (19/2).

Antisipasi Bencana Alam

Sabhara Difasilitasi Alat SAR Selong (Suara NTB) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Mabes Polri sejauh ini sudah mendistribusikan alat SAR terhadap aparat kepolisian yang ditangani Sabhara Polres Lotim. Keberadaan alat SAR terbatas itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya.

Kepada wartawan di Mapolres Lotim, Jumat (19/2), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasat Sabhara Polres Lotim, AKP. Didik Harianto mengatakan, alat SAR terbatas yang merupakan bantuan dari Mabes Polri ini tetap disiagakan di Mapolres Lotim agar sewaktu-waktu ada bencana dapat segera difungsikan.

“Personel sudah kita siapkan untuk memegang alat-alat itu tergantung dari bencana yang terjadi. Misalnya ada banjir, personel yang bisa berenang. Begitupun yang lain,”ungkapnya.

Oleh karena itu, sejumlah personil yang telah dipilih khusus bagi yang akan memegang alat-alat SAR tersebut berupa perahu karet, mesin pemotong kayu, sekop dan beberapa alat lainnya disiapkan apabila sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Dalam penanganan bencana, lanjutnya, aparat kepolisian tentunya tidak lupa untuk berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim dan sejumlah pihak terkait lainnya. Sehingga, pekerjaan dalam penanganan bencana itu berjalan lancar dan masyarakat juga cepat mendapatkan bantuan. (yon)

Visi misi yang diungkap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., - Sarifudin, SH., sejatinya menyasar kebutuhan masyarakat luas. Jika konsep ini berhasil, bukan mustahil pasangan ini akan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk mengisi tampuk kepala daerah di KLU untuk periode berikutnya.

ASUMSI ini memang mentah dan terlalu dini. Namun siapa tak bangga jika target pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun sanggup dibukukan. Sebab, multiplier efeknya sudah jelas, pengangguran berkurang, penurunan masif pada jumlah keluarga prasejahtera tercapai akibat kontinyuitas perolehan pendapatan. Hal ini pulalah, membuat paket NASA berani menargetkan penurunan keluarga pra sejahtera 4 persen per tahun.

Pada beberapa target lain, pasangan ini juga menetapkan beban pencapaian pada infrastruktur panjang jalan kabupaten dari 209 km menjadi 350 km dengan kualitas mantap sebesar 85 persen di 2020, tersedianya akses air bersih sebesar 80 persen di 2019, rumah tangga menggunakan listrik 100 persen di 2019, sisa rumah kumuh hanya 5 persen di 2020, serta cakupan penanganan sampah

mencapai 80 persen di 2020.

Pada konteks reformasi birokrasi, beban target yang dipatok pun tidak main-main.

Minimal 80 persen indeks kepuasan masyarakat tercapai di 2019 yang diukur dari berbagai skala, kinerja akuntabilitas keuangan berpredikat B di 2018, target mempertahankan opini WTP dari BPK RI, hingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis online (e - Government).

“Salah satu strategi yang kita tempuh untuk mencapai target itu, adalah merubah mindset berpikir aparatur, dari mental dilayani menjadi mental melayani. Nantinya di semua SKPD akan disurvai tingkat kepuasan publik. Kita siapkan dua box, dengan indikator puas dan tidak puas.

Tiap bulan kita buka dan evaluasi, box mana yang terisi.

Kita tidak mencari-cari kesalahan, tapi terus menerus melakukan perbaikan,” ter-

ang Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., saat rakor perdana, Kamis (18/2).

Mental melayani aparatur PNS Pemda KLU akan diuji tahun ini juga. Indikator paling dekat yang harusnya bisa disaksikan adalah, hasrat Najmul - Sarif (NASA) melihat Kutipan Akta Kelahiran anak diperoleh begitu anak dilahirkan, begitu juga dengan Kartu BPJS yang diklaim sebagai bekal sehat masyarakat sebelum jatuh sakit. Najmul tegas, tidak ingin lagi menerima keluhan ada masyarakat yang terganjal pelayanan medis hanya karena persoalan administrasi BPJS. “BPJS ini harus dipegang oleh masyarakat pada saat dia sehat, sehingga begitu diperlukan berobat, kartu BPJS langsung bisa diaplikasikan,” sambungnya.

Upaya paket NASA untuk mewujudkan pertumbuhan dan percepatan lintas program, diyakini akan bisa dilaksanakan.

Kuncinya, terbangunnya komunikasi lintas SKPD, atau komunikasi jajaran SKPD dengan relasi. Najmul mencontoh, dalam mewujudkan program 1 dokter 1 desa, baginya bukan hal mustahil di tengah keraguan sebagian besar kalangan.

Konsep yang akan dijalankan Najmul, Pemda KLU melalui instansi terkait harus pandaipandai membangun kerjasama dengan pihak luar, termasuk Fakultas Kedokteran berbagai universitas. Melalui kerjasama ini, dokter-dokter direkrut dengan sistem simbiosis mutualis. Di mana para dokter membutuhkan daerah “tempat praktik” dan daerah juga membutuhkan dokter untuk mendukung kualitas pelayanan.

“Sudah banyak dokter yang mendaftar, termasuk beberapa yang sudah menghubungi Bappeda. Dengan membuka jaringan, dokter di masing-masing desa ini akan direkrut justru tanpa biaya,” klaim Najmul.

Pada konteks perkembangan daerah yang berbasis pariwisata, Najmul setidaknya mensyaratkan terintegrasinya misi lintas sektor, antara Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian (umum), Kantor Perizinan, Dinas Kesehatan, hingga Kebersihan dan Pertamanan yang akan segera ditingkatkan menjadi dinas.

Bupati mengisyaratkan reorientasi pada sektor perizinan. Ia lebih memilih konsep percepatan pelayanan, dengan kemungkinan memberlaku-

kan perizinan gratis. Hal ini dilakukan untuk mempercepat progres investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Saya mencanangkan izin cuma-cuma bagi masyarakat untuk berusaha. Lebih pilih mana, 10 persen retribusi dibandingkan dengan 1.300 masyarakat KLU yang menjad pekerja dan makan 3 kali sehari,” ujarnya berlogika.

Dirinya juga ingin melihat ada korelasi positif sektor pariwisata dengan daya dukung komoditas yang dihasilkan petani, peternak, dan nelayan di KLU. Selama ini, pangsa pasar kalangan hotel dan restoran belum bisa diakses oleh masyarakat lokal, dikarenakan “branding” dan kualitas yang belum dikenal pelaku pariwisata. Dinas terkait diminta gencar membuka simpul rantai pasar dari masyarakat ke konsumen pariwisata, serta mengelola informasi yang memudahkan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam rangka itu, bupati dan wakil bupati memiliki pemikiran agar sistem aplikasi manajemen berbasis teknologi informasi terbangun di semua lini, tak terkecuali lini desa - SKPD. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Halaman 5

Lahan Lapangan Tembak Dirancang Jadi Arena ’’Eco Motor Sport’’ Giri Menang (Suara NTB) Lahan lapangan tembak seluas 10 hektar di kawasan Gunung Sasak Kecamatan Kuripan bakal dipakai sebagai lokasi Eco Motor Sport. Terkait rencana ini, Pemda Lombok Barat (Lobar) telah mengusulkan ke IMI Pusat untuk segera merealisasikan. Selain sebagai lokasi motor sport, muncul keinginan dari pihak desa menjadikan kawasan itu sebagai lokasi wisata alam. Pihak desa bahkan telah menyiapkan desain dan segera mengusulkan ke pusat.

Menurutnya, ada beberapa alternatif untuk pemanfatan lahan lapangan tembak. Salah satunya rencana menjadikan eco motor sport. Dalam hal pemanfaatan kawasan, Pemda ingin mmengacu dan berpatokan pada eco agar hutan tetap terjaga dan lestari. Terkait proses pengusulan ini ada IMI Provinsi ke IMI pusat.

Ia mengaku memperoleh informasi kalau semua kades se Kecamatan Kuripan dan Gerung sepakat menjadikan masalah Gunung Sasak prioritas pertama untuk pengembangan ke depan. Bahkan, ia menyambut baik ada rencana

kades untuk menjadikan kawasan ini lokasi wisata alam, asalkan tetap mengacu eco tourism.

Sementara itu, lima desa di Kecamatan Kuripan dan Gerung mengusulkan agar kawasan wisata Gunung Sasak dijadikan lokasi wisata alam. Kawasan ini diketahui batal dijadikan lapangan tembak, sehingga pihak desa merancang kawasan ini sebagai kawasan wisata alam. Untuk mewujudkan rencana ini, butuh dana besar mencapai puluhan miliar. “Karena pembangunan lapangan tembak gagal, maka kami kerjasama dengan lima desa mengusulkan agar kawasan Gunung Sasak menjadi lokasi wisata alam,” ujar Kepala Desa Kuripan Induk, Mastur.

Menurutnya, rencana pengembangan kawasan dirancang sejak tahun 2010-2011 oleh pihaknya bersama desa lain yang ada di lingkaran Gunung Sasak. Wisata alam yang dirancang terpadu, antara semua desa terkait. Masing-masing desa melakukan pendataan. Lima desa yang dimaksud, antara lain Desa Kuripan Selatan, Giri Sasak, Tempos dan Babussalam. (her)

(Suara NTB/her)

LAHAN - Inilah lahan yang direncanakan dijadikan lapangan tembak yang ada Gunung Sasak Kuripan. Namun, gagal terlaksana. Pemkab Lobar berencana membangun eco motor sport di kawasan ini.

Ekspose Bersama Kasus Bedah Desa

Harus Berbadan Hukum

(Suara NTB/dok)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mendorong semua lembaga yang ada di daerah ini yang menerima dana hibah untuk memiliki badan hukum. Pasalnya, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 ayat 5 bahwa belanja hibah bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Jika tidak ada badan hukumnya maka lembaga tersebut tak bisa diberikan dana hibah.

“Sesuai ketentuan, lembaga penerima hibah harus berbadan hukum, kalau tidak berbadan hukum maka tidak bisa diberikan dana hibah. Makanya kami dorong supaya masjid juga membentuknya, “ kata Asisten I Bidang pemerintahan dan Kesra Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Jumat (19/2).

Kaitan dengan aturan ini, masjid yang sudah memiliki badan hukum selama 3 tahun. Adanya aturan ini jelasnya bukan berarti pemerintah kabupaten tidak mau atau menghambat lembaga lain dalam memperoleh bantuan hibah. Sebab kalau dilanggar, justru penyelenggara negara yang mengizinkan memberikan bantuan yang akan diperkarakan dengan sanksi penjara. ‘’Kaitan dengan ini, Pemda Lobar lanjutnya akan segera membuat Perbup dulu. Sementara pencairan bagi masjid yang sudah mengusulkan nanti akan dilihat dulu,” ujarnya.

Selain berasal dari donatur, dermawan, diharapkan partisipasi masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Adanya aturan baru tentang hibah ini pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak kecuali berpedoman kepada aturan. Karena itu, lanjutnya, berbagai proposal bantuan yang masuk sementara hanya bertahan. Menurutnya, sampai sekarang masih banyak yang mengajukan tapi belum cair.

Ditambahkan, secara teknis sebetulnya aturan ini mulai berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2014 p a d a tanggal 02 Oktober 2014. Maka sejak itu, lanjutnya, semua pemberian hibah tidak diperbolehkan. Pengertian hibah adalah bantuan yang ditujukan untuk menujang penyelengg a raan urusan pemerintah di daerah. Bentuknya, bisa uang, barang, ataupun jasa.

Hibah ini dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan d a e r a h , masyarakat atau organisasi kemasyarakat a n . (her) Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih

Pejabat Loteng Diminta Fokus Jalankan Program Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, SH, meminta para pejabat lingkup Pemkab Loteng supaya tetap fokus dan berkonsentrasi dalam menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun 2016 ini.

Sehingga program pembangunan yang ada tersebut bisa berjalan maksimal dan hasilnya pun bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat tanpa terpengaruh isu-isu mutasi pejabat yang beredar.

Permintaan ini disampaikan H.M. Suhaili FT, saat berbicara di hadapan pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Loteng, Kamis (18/2) malam.

Menurutnya, mutasi pejabat merupakan satu keharusan, karena sebagai upaya penyegaran organisasi dan birokrasi lingkup Pemkab Loteng. Namun pihaknya memastikan tidak akan mutasi pejabat struktural lingkup Pemkab Loteng dalam waktu dekat ini.

Dikatakannya, di awal kepemimpinan bersama Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, pihaknya ingin benar-benar fokus untuk menuntaskan program-program pemerintah yang sebelumnya belum tuntas. Terutama yang terkait pada program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, jajaran birokrasi diminta mulai bergerak dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan, sehingga programnya bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. “Kita berikan waktu selama 100 hari bagi pejabat lingkup Pemkab Loteng untuk menunjukkan kinerjanya. Jika tidak mampu menjawab tantangan dengan kinerja yang memuaskan, kita minta minggir saja,” ujarnya.

Kenapa dalam 100 hari, lanjutnya, karena pihaknya ingin melihat ada lompatan-lompatan berarti yang terjadi di Loteng. Tentunya itu bisa terjadi, jika jajaran birokrasi Loteng bisa memberikan kemampuan dan kinerja terbaik bagi daerah. “Jadi program 100 hari akan kita jadikan test case bagi pejabat lingkup Loteng. Mampu tidak menjalankan program yang ada,” terang Suhaili.

Di masa kepemimpinan yang kedua kalinya ini, Suhaili berharap program-program pembangunan yang dijalankan benar-benar fokus pada target yang ada. Dan, program yang dijalankan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta tidak lagi sekadar program-program rutin, karena manfaatnya tidak bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (kir)

Kejari Praya Masih Cari Waktu yang Tepat

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) membantah kalau pihaknya sengaja menggantung penyelesaian kasus bedah desa dengan mengulurulur waktu pelaksanaan ekspose bersama yang diminta pihak Polres Loteng.

Bantahan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Feri Mupahir, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai serah terima jabatan dan lepas sambut Penjabat Bupati Loteng kepada Bupati Loteng di Kantor Bupati Loteng, Kamis (18/2) malam.

Feri mengaku, pihaknya bukan tidak mau menggelar ekspose bersama terkait kasus bedah desa. Justru pi-

haknya sangat ingin menggelar ekspos bersama secepatnya, sehingga kasus tersebut bisa segera tuntas.

Hanya saja, belum adanya waktu yang tepat membuat rencana ekspose bersama sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. “Kita masih cari waktu yang tepat untuk menggelar ekspose bersama terhadap kasus ini,” ujarnya.

Ia mengakui, padatnya agenda dalam bulan-bulan ini

membuat pihaknya agak kesulitan mencari waktu tepat.

Sementara tenaga yang tersedia masih sangat terbatas. Belum lagi banyak kasuskasus yang juga mesti dituntaskan. “Kendala kita hanya masalah kesibukan saja.

Karena banyaknya agenda dan kegiatan yang mesti diikuti. Jadi bukan kita tidak mau menggelar ekspose bersama,” tambah Feri.

Selain itu, ujarnya, per-

soalan tersebut sudah disampaikan ke pihak Polres Loteng.

Dan, pihak Polres Loteng bisa memaklumi kondisi yang ada.

Dalam hal ini, ujarnya, walau kedua belah pihak sangat berkeinginan sesegera mungkin menggelar ekspose bersama. Tetapi karena kendala kesibukan, ekspose bersama belum bisa dilaksanakan sampai saat ini.

Meski demikian, ujarnya, hal tersebut tidak selama jadi alasan, karena ekspose bersama harus segera dilaksanakan supaya persoalan yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus bedah desa bisa segera terjawab dan

dicarikan solusi terbaiknya.

“Kita akan upayakan secepatnya ekspose bersama bisa digelar. Paling tidak minggu depan sudah ada kejelasan,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, masih ada tiga tersangka dengan dua berkas yang belum bisa dituntaskan. Di antaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program tahun 2012 tersebut, yakni mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), L. Is. Sementara empat tersangka lainnya, masingmasing pelaksana tingkat desa dan konsultan pengawas, berkasnya sudah dinyatakan tuntas. (kir)

Plt Bupati : Warga Nambung Tak Masuk DPT Pilkada Loteng Giri Menang (Suara NTB) Masalah tapal batas Lombok Barat (Lobar) dengan Lombok Tengah (Loteng) kian meruncing. Pasalnya belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak perihal tapal batas. Perihal sengketa tapal batas ini, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun angkat bicara.

Menurutnya jika tak ada titik temu antara kedua belah pihak sebaiknya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nanti pihak Kemendagrilah yang memutuskan

daerah Nambung yang diperebutkan masuk daerah mana.

Namun sebagai tolok ukur valid, jelasnya, dari pemetaan Kemendagri daerah itu masuk Lobar. Secara sederhana pula, kata Fauzan, warga setempat memiliki KTP Lobar. Bahkan, mengurus masalah sertifikat tanah ke BPN Lobar. ‘’Tolok ukur lainnya bahwa daerah itu masuk Lobar, warga setempat pada tiap momentum Pilkada masuk DPT Lobar. Jadi warga Nambung itu tidak masuk DPT Loteng waktu Pilkada kemarin, itu ukuran sederhananya,” kata mantan Ketua KPU NTB ini,

Jumat (19/2).

Menurutnya, mediasi antara kedua belah pihak pernah dilakukan. Bahkan tim Kemendagri turun melakukan pemetaan langsung ke lokasi. Dirinya saat ikut turun ke lokasi Nambung, dari hasil pemetaan itu memang daerah itu masuk Lobar. Namun pihak Loteng belum sepakat, karena mereka merasa bahwa daerah itu masuk Loteng. ‘’Jika memang tetap tidak ada kesepakatan, sebaiknya diserahkan masalah sengketa ini ke provinsi. Kalau tidak ada ditemukan titik temu juga sebaiknya ke Kemenda-

Tiga Desa Diaudit Khusus Inspektorat Loteng dengan tujuan tertentu tidak dilaksanakan di semua desa, tapi di desa-desa terntetu saja.

Nantinya, dalam audit ini, proses pemeriksaan dilakukan secara lebih mendalam dan mendetail. Dalam arti, tidak hanya pemeriksaan luar yang bersifat administrasi saja. “Namanya saja audit dengan tujuan tertentu. Jadi berbeda dengan audit reguler pada umumnya,” imbuh Aswatara.

Hasil dari audit dengan tujuan tertentu tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat Loteng, apakah akan melakukan ke audit investigasi atau tidak. “Kalau ternyata dari hasil audit dengan tujuan tertentu tersebut, ditemukan ada indikasi kuat terjadi penyimpangan, maka akan dilanjutkan ke tahap audit investigasi. Jika tidak ditemukan indikasi penyimpangan, maka prosesnya selesai sampai di situ,” ujarnya.

Audit investigasi dimaksudkan untuk menghitung dugaan nilai kerugian negara yang terjadi. Dengan kata lain, audit dengan tujuan tertentu

H. Fauzan Khalid

Puncak Perayaan Bau Nyale, Suhaili Janjikan Kejutan

Pengelolaan ADD Diduga Menyimpang

Praya (Suara NTB) Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk keperluan audit dengan tujuan tertentu di tiga desa. Menyusul adanya laporan dugaan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masuk di desa tersebut.

Audit khusus ini dilakukan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Desa Karang Sidemen Batukliang Utara dan Desa Labulia Kecamatan Jonggat.

Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, yang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. “Memang benar kita sudah mengeluarkan SPT untuk keperluan audit tertentu. Terkait pengelolaan ADD di tiga desa,” terangnya, Jumat (19/2).

Ia menjelaskan, audit dengan tujuan tertentu merupakan audit di luar audit reguler yang biasa dilakukan Inspektorat Loteng. Dan, hanya dilakukan jika ada laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di desa setempat. Dengan kata lain, audit

gri,’’ ujarnya.

Jika hasil keputusan Kemendagri bahwa kawasan itu masuk Lobar, maka tentunya Pemda Loteng harus legowo menerimanya. Sebaliknya juga Lobar, jika masuk ke Loteng maka pihaknya akan menerimanya. Ia menampik tudingan, Pemda Lobar sengaja membangun fasilitas berupa puskesmas pembantu dan lain-lain di daerah itu, karena ingin mengklaim daerah itu.

Menurutnya, hal ini dilakukan karena memang sejak dulu daerah itu memang masuk Lobar. “Tidak ada niat kami begitu,” kilahnya. (her)

(Suara NTB/dok)

L. Aswatara hanya bersifat umum saja dan tidak terkait ada tidaknya kerugian negara. Sementara audit investigasi lebih mendetail pada angka dan dinilai kerugian negaranya.

Selain itu, hasil dari audit investigasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memproses temuan ke proses hukum atau tidak. Tapi kalau memang ditemukan ada kerugian negara, pasti larinya ke proses hukum dan tidak lagi hanya sebatas pembinaan saja. (kir)

Praya (Suara NTB) Agenda perayaan Bau Nyale tahun 2016 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan mengalami perubahan. Semua agenda yang sudah disusun, dipastikan tetap akan digelar.

Hanya lokasi puncak perayaan yang bakal dipindah dari sebelumnya direncanakan di kawasan Pantai Seger digeser ke Pantai Kuta di lokasi eks puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang baru lalu.

Sebelumnya, sempat berhembus kabar bakal akan ada perubahan terkait agenda dan acara yang digelar, karena dilantiknya Bupati dan Wabup Loteng yang baru. “Saya rasa semua agenda sudah ditetapkan dan dipatenkan. Jadi tidak perlu diubah lagi,” tegas Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, kepada wartawan, usai olahraga pagi di Bencingah Agung Praya, Jumat (19/2).

Apalagi waktu pelaksanaan sudah sangat mepet, sehingga tidak memungkinkan untuk mengganti atau merubah agenda kegiatan

dalam waktu singkat. Dengan begitu, bisa dipastikan agenda perayaan yang telah ditetapkan sebelumnya, tetap akan digelar sesuai rencana awal.

Disinggung rencana menghadirkan arti ibukota untuk menghibur masyarakat yang hadir, Suhaili mengaku belum terpikirkan. Namun ia menegaskan, dirinya sudah menyiapkan kejutan bagi masyarakat yang hadir para perayaan Bau Nyale mendatang.

“Tunggu saja kejutannya. Apakah itu arti ibu kota atau yang lain, nanti saja dilihat pada waktunya,” janji mantan Ketua DPRD NTB ini.

Perayaan Bau Nyale akan mulai digelar pada Senin (22/2) besok. Agenda dibuka dengan presean di kawasan Pantai Selong Belanak selama dua hari. Kegiatan selanjutnya akan digelar di kawasan Pantai Kuta sampai pada perayaan puncak tanggal 27-28 Februari mendatang. “Pasca puncak perayaan, ada beberapa agenda sebagai penutup,” tambah Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Gagal Panen, Petani di Brang Ene Diberi Bantuan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyalurkan bantuan kepada petani di desa Mura kecamatan Brang Ene yang lahannya beberapa waktu lalu terserang hama blast.

Bantuan yang diturunkan berupa bibit baru agar petani dapat kembali memulai kegiatan tanamnya.

“Sudah ada bantuan yang kita turunkan berupa bibit kepada petani yang tanamannya tidak bisa diselamatkan dari hama (Suara NTB/bug) blast itu,” terang kepala IGB Sumbawanto Dishutbuntan KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada wartawan, Jumat (19/2).

Ia mengatakan, bantuan bibit yang diserahkan pihaknya itu untuk lahan 3,5 hektar yang memang tidak bisa diselamatkan. Sementara lahan petani yang bisa diselamatkan dari serangan hama saat ini juga sudah diberikan penanganan intensif agar virusnya tidak semakin merusak padi.

“Yang rusak parah kita berikan bibit sementara yang bisa diselamatkan kita berikan obat-obatan,” timpalnya.

Menurut Sumbawanto, bantuan-bantuan lainnya tengah diupayakan, salah satunya melalui dinas pertanian provinisi NTB. “Bibitnya itu dari anggaran kita (daerah), nah hanya itu saja. Makanya kita sedang cari ke provinsi siapa tahu ada bantuan lain misalnya mungkin biaya olah lahan sebelum ditanami,” harapnya.

Agar penanganan serangan hama dapat efektif, dia meminta kepada petani dapat berperan serta secara aktif dengan cara menyampaikan informasi secara intens ke pemerintah melalui penyuluh di lapangan. “Aturannya kalau hanya puluhan hektar itu bisa diselesaikan di tingkat petani.

Tapi saya kira untuk penanganan hama komunikasi harus lebih intens supaya pemerintah cepat menyiapkan solusinya agar petani tidak merugi,” tukasnya.

Sumbawanto juga mengarahkan, guna mengantisipasi kerugian akibat serangan hama agar petani mengikuti asuransi usaha pertanian. Menurutnya asuransi tersebut akan sangat membantu petani jika di musim tanam areal pertanian mereka rusak karena sejumlah serangan gangguan.

“Asuransi ini cukup murah hanya Rp 65 ribu per hektar per sekali tanam. Tapi kalau pertanian petani rusak seperti misalnya diserang hama, maka petani bisa mengklaim sebesar Rp 6 juta dari asuransi itu,” paparnya seraya menambahkan sementara ini jumlah areal pertanian yang mengikuti asuransi itu masih sangat minim.

“Ada sekitar 14 ribu hektar target tanam kita tahun ini.

Tapi baru 30 hektar lahan yang saat ini ikut asuransi itu,” sebut Sumbawanto. (bug)

Diknas Sumbawa Dukung Program Jaksa Masuk Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd menilai Program Jaksa Masuk Sekolah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa positif. Kegiatan tersebut wajib didukung, mengingat hal ini juga merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan terhadap siswa SMA di Kabupaten Sumbawa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan.

Karena itu juga bagian dari (Suara NTB/dok) pencegahan dini,” imbuhnya Sudirman Malik kepada Suara NTB, Jumat (19/2). Dikatakan, program itu memberikan pemahaman bagi siswa SMA soal hukum terkait bagaimana bahaya Narkoba, bahaya korupsi, dan masalah kenakalan remaja. Sehingga hal-hal demikian dapat diminamilisir untuk tidak terjadi kedepannya.

Disebutkan Kadis Diknas, siswa-siswa ini juga nanti menjadi calon pemimpin kedepannya. Dengan diberikan pemahaman hukum dan pembelajaran tersebut, tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum. “Kami Dinas Diknas wajib mendukung,” tukasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Polres Sumbawa Intensifkan Patroli Bersenjata Lengkap Sumbawa Besar (Suara NTB) Pascapenggerebekan terduga teroris di Bima beberapa waktu lalu, Polres Sumbawa meningkatkan kegiatan patroli.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK, Jumat (19/ 2) mengatakan, pihaknya meningkatkan kegiatan patroli skala besar dengan menggunakan senjata. “Karena ini perbatasan langsung, Bima, Dompu, dan Sumbawa, kita tentunya meningkatkan kegiatan Patroli,” imbuhnya.

Disebutkan Kapolres, dalam melakukan monitor, dari lapo-

ran Polsek-Polsek, sejauh ini belum ada kegiatan-kegiatan atau tanda-tanda di Kabupaten Sumbawa terkait dengan terorisme.

Meskipun demikian, pihaknya tetap melakukan upaya antisipasi terutama di markas-markas kepolisian. Mengingat sasaran dari para kelompok terorisme ini khususnya anggota Polri.

Kapolres juga sudah menyampaikan kepada para jaja-

ran, dalam pengamanan menggunakan Badi Sistem. Dimana Badi Sistem ini anggota satu dengan yang lainnya saling melindungi. Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah untuk melaksanakan Operasi Yustisi. Dalam hal ini mengecek kejelasan identitas orang luar yang tinggal di Kabupaten Sumbawa. “Pendatang-pendatang

khususnya nanti kita cek. Di sisi lain kita juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui selebaran yang berisi “mari kita perangi terorisme”. Agar semua orangorang yang mencurigakan yang berada di kontrakan atau koskos dicek,” pungkas Kapolres.

Selain peningkatan patroli, pihaknya juga meningkatkan keamanan di Mako Polres Sumbawa. Dalam waktu dekat pihaknya akan memasang CCTV di titik-titik strategis. Hal ini guna mengantisipasi hal-hal yang

tidak diinginkan menimpa markas kepolisian. “Di Markas kepolisian ini kan 1X24 jam itu menerima laporan pengaduan. Dan siapa saja bisa masuk ke kantor Polisi, kita tidak bisa menolak.

Makanya salah satu antisipasinya kita akan pasang CCTV di titik-titik yang strategis di Polres,” tukas Kapolres seraya berharap pihak Pemda juga memasang CCTV di persimpanganpersimpangan jalan maupun tempat-tempat yang strategis, keluar - masuk masyarakat dari Sumbawa. (ind) (Suara NTB/ind)

SIMULASI - Simulasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) peledakan bom yang digelar di lapangan apel Polres Sumbawa, Jumat (19/2).

Polres Sumbawa Gelar Simulasi Penanganan Teror Bom Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melaksanakan simulasi penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) apabila terjadi ledakan bom di suatu lokasi. Simulasi tersebut dilaksanakan di Mako Polres, Jumat (19/2).

Kapolres Sumbawa, AKBP

Muhammad, S.IK kepada wartawan mengatakan pelatihan simulasi tersebut guna melatih anggota Polres Sumbawa untuk mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan apabila terjadi peledakan bom di suatu tempat. “Jadi gunanya seperti itu. Karena selama ini kita jarang latihan,

sehingga kita laksanakan simulasi penanganan TKP kejadian bom,” imbuhnya.

Disebutkan Kapolres, selama ini pihaknya sudah mempunyai inventaris barang-barang yang menjadi alat khusus (Alsus) dan alat utama dalam Kepolisian yang jarang digunakan. Sehingga pihaknya tetap melaksana-

kan pelatihan-pelatihan usai melaksanakan apel pagi, sesuai dengan fungsi masing-masing.

Seperti dari Sabhara pelatihan Sar, bagaimana penggunaan Senso, penggunaan alat utama khusus kepolisian lainnya.

Pelaksanaan simulasi, kata Kapolres sementara ini masih sebatas dilaksanakan

anggota Polres saja. Kedepan dalam melakukan simulasi kemungkinan akan bergabung dengan Satuan Brimob. “Kalau sekarang masih sebatas oleh anggota Polres Saja. Kedepan kita laksanakan gabungan dengan dari Satuan Brimob, termasuk untuk penjinakan bom,” tukasnya. (ind)

Bupati KSB Minta Pegawai Tingkatkan Pelayanan Taliwang (Suara NTB) Aktivitas kerja di hari pertama bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST, Jumat (19/ 2), masih diwarnai aroma silaturahmi dan ramah - tamah.

Namun kali ini bukan dengan masyarakat, tetapi dengan pegawai di lingkup pemerintah.

Dalam kegiatan yang berlangsung di lantai tiga gedung Sekretariat Daerah (Setda) KSB itu, tidak hanya level pimpinan dinas/ badan (kepala dinas) dan kepala bidang (Kabid), tetapi pegawai dan staf kantor kecamatan dari delapan kecamatan turut diundang untuk mendengarkan arahan pertama pasangan bupati periode 2016-2021 itu.

Bupati KSB, H. Musyafirin dalam sambutannya menyatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh pegawai di lingkup Pemda KSB

harus meningkatkan kinerjanya. Terutama kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya masingmasing. “Saya minta kepada seluruh pegawai di lingkup Pemda tanpa terkecuali agar bekerja maksimal,” tegasnya.

Hirarkinya, kata Musyafirin, sebagai seorang ASN pegawai harus memahami tupoksinya berikut beban kerja yang menjadi kewajibannya. Sebab pegawai ASN adalah abdi negara yang tugas utamanya melayani masyarakat. “ASN itu bukan untuk dilayani, tetapi melayani masyarakat,” timpalnya.

Tidak hanya meminta agar meningkatkan kinerjanya, pegawai ASN juga ditekankan agar mampu bekerja tim. Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) KSB ini, kerja sama harus bisa menjadi budaya pegawai KSB karena seluruh kerja-kerja pemerintah dalam melayani

masyarakat dijalankan dalam satu tim kerja. “Jadilah pegawai yang baik, yang mampu mengerjakan seluruh pekerjaannya.

Karena baik buruknya pelayanan pemerintah ujung tombaknya adalah pegawai,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Fud Syaifuddin menambahkan, selain meningkatkan kinerja, pegawai di lingkup Pemda ditekankan untuk tidak malas. “Ingat setiap pekerjaan itu harus dijalankan dengan ikhlas dan agar bisa selesai dengan cepat dan tepat, pegawai harus rajin,” tandasnya.

Menurutnya, penilaian pegawai tidak sekadar soal kemampuan menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Tetapi aspek penilaian lebih kompleks dan mencakup banyak hal. Dan salah satunya soal tingkat kerajinan pegawai.

“Pegawai itu harus rajin, kare-

(Suara NTB/bug)

SILATURAHMI - Bupati W. Musyafirin dan Wabup Fud Syaifuddin, bersama istri bersilaturahmi dengan pegawai, Jumat (19/2). na itu menjadi aspek penilaian pegawai untuk peningkatan jenjang kariernya. Jadi kalau malas maka pegawai itu pasti akan tergilas,” katanya.

Untuk memastikan seluruh pegawai bekerja dengan giat, Wabup menyatakan, dirinya akan kerap melakukan sidak (in-

speksi mendadak) ke kantorkantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). “Meninjau langsung ke kantor adalah cara efektif untuk mengetahui pegawai itu bekerja dengan benar atau tidak,” pungkasnya. (bug)

Ngantor Hari Pertama, Wabup Sumbawa Langsung Senam Sumbawa Besar (Suara NTB)Drs. H. Mahmud Abdullah mengawali tugasnya sebagai Wakil Bupati Sumbawa dengan melakukan senam bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa di halaman kantor Bupati Sumbawa pada Jumat (19/2), pascadilantik oleh Gubernur NTB bersama enam pasangan kepala daerah lainnya di NTB, Rabu (17/2) lalu.

Kedatangan Haji Mo, sapaan akrab Wabup Sumbawa yang baru ini, langsung disambut meriah para peserta senam. Dirinya pun langsung berbaur bersama peserta untuk melaksanakan senam yang dipandu oleh lima orang instruktur.

Setelah senam, para peserta memberikan selamat secara langsung kepada Wabup Sumbawa yang akan memimpin Sumbawa lima tahun kedepan. Di bagian lain, tampak pula karangan bunga ucapan selamat dari berbagai instansi vertikal dan BUMN yang terpajang didepan loby Kantor Bupati Sumbawa sejak dua hari yang lalu. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Halaman 7

HBY Tegaskan Tidak Terkait dengan Kasus Raba Baka “Proyek (RBK) itu tidak ada urusannya dengan Pemda Dompu. Semua prosesnya mulai dari penganggaran hingga tender dilakukan di pemerintah pusat. Jadi tidak ada hubungannya dengan H. Bambang. Kita di daerah hanya memfasilitasi penyiapan lahannya,” tegas bupati di hadapan pendukungnya di Dompu, Jumat (19/2).

Penghentian proses penye-

(Suara NTB/uki)

SERAH-TERIMA – Penjabat Bupati Bima, H. Bachrudin menyerahkan dokumen pelaksanaan tugas kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Jumat (19/2).

Sertijab Bupati Bima Berlangsung Khidmat

lidikan terhadap proyek RBK, kata H. Bambang, karena tidak ada indikasi korupsinya. Terlebih, proyek ini masih dalam tahap pengerjaan. Sementara dalam media sosial, pencairan termin proyek RBK dikaitkan dengan pemenangan pasangan HBY – Arif. “Di media sosial disebutkan bahwa anggaran proyek Raba Baka kompleks seolah digunakan untuk pe-

menangan HBY – Arif. Kejati menghentikan penyelidikan karena tidak ada indikasi korupsinya,” ungkapnya.

Selain itu, HBY juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksinya kepada aparat penegak hukum agar tidak melakukan proses pemeriksaan terhadap proyek yang sedang dalam pengerjaan. Instruksi ini

Bima (Suara NTB) Penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachrudin, M.Pd melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Bupati Bima definif, H. Indah Dhamayanti Putri. Sertijab tersebut dilakukan di aula kantor Bupati setempat, Jumat (19/2), dan berlangsung dengan khidmat.

Bachrudin mengaku setelah mengemban amanah menjadi penjabat Bupati Bima beberapa bulan, kini dia akan kembali bertugas di pemerintahan provinsi (Pemrov) NTB. Dia mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh aparatur Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Sebab, selama ini telah membantunya menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bima.

“Ucapan terima kasih tak terhingga, yang dapat saya sampaikan kepada masyarakat Bima,” katanya.

Bachrudin berharap di masa kepemimpinan Bupati Bima definitif, Kabupaten Bima dapat menjadi daerah yang lebih baik selama lima tahun kedepan, serta meningkatkan soliditas membangun Bima.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan amanah yang diterimanya tersebut akan dijalankan dengan sebaik - sebaiknya. “Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan baik,” katanya.

Dinda juga meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan dapat menbantunya dalam menjalankan program program sesuai dengan visi misi pada saat kampanye beberapa waktu lalu. “Kami juga meminta masyarakat Kabupaten Bima untuk tetap mengawal yang dijalankan,” pungkasnya.

Pada acara Sertijab tersebut turut dihadiri Perwakilan Pemrov NTB, Sekda Kabupaten Bima, Ketua KPU Kabupaten Bima, pimpinan FKPD dan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Bima. (uki)

H. Bambang M. Yasin

Bupati Dompu Disambut dengan Shalawat Badar

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Drs. H. Bambang M Yasin dan Arifuddin, SH menegaskan komitmennya untuk tetap bersama para pendukungnya hingga akhir masa jabatan tahun 2021. Karenanya, ia mengharapkan adanya saling mendukung dan saling menjaga dalam rangka mewujudkan Dompu menjadi terdepan di NTB dan masyarakat yang makmur dapat segera diwujudkan.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin disambut shalawat badar oleh para pendukungnya di kediaman Kelurahan Kandai Dua, Jumat (19/ 2) sore, pascapelantikannya menjadi bupati Dompu periode kedua. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan, idealisme yang diperjuangkan bersama pasangan HBY – Arif sejak masa kampanye bisa diwujudkan untuk menjadikan Dompu yang terdepan di NTB. Pada awal periode pertama tahun 2010, Dompu merupakan daerah terbelakang di NTB dan kini sudah menjadi terdepan.

Namun kemajuan ini justru tidak dipandang oleh lawan politik pada Pilkada lalu dan perbedaan pilihan ini menjadi kenyataan harus diterima.

Bahkan pada masa kampanye, kita sering melihat, mendengar dan merasakan hinaan, cercaan dari lawan politik. Bapak ibu justru ikutikutan sabar seperti calon Bupatinya. Kadar kesabaran Bupatinya ini sudah memuncak. “Mudah – mudahan kita berkesempatan untuk memberi pelajaran. Ini bukan be-

rarti kita melakukan balas dendam, tapi ini memberi pelajaran bahwa hidup ini punya tata krama, punya sopan santun, punya etika. Jadi ini bukan balas dendam,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada para pendukungnya untuk saling bahu membahu dan saling mendukung serta saling menjaga satu sama lainnya. Pada periode kedua kepemimpinannya ini diyakini akan semakin terkenal dengan hal baiknya.

Apalagi kalau pabrik gula sudah mulai beroperasi dan dijadwalkan 11 April 2016 mendatang, Wakil Presiden, Jusuf Kalla akan hadir meresmikan beroperasinya pabrik gula.

Karena dari tujuh daerah yang dilaunching Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2011 lalu, hanya Dompu yang berhasil. Di antara kendala di enam lokasi lain karena tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat. “Tugas kita untuk bicara dari hati ke hati dengan masyarakat Dompu. Ketika ada investasi yang masuk dapat diterima. Total nilai investasi PT SMS untuk pembangunan pabrik saja Rp 860 miliar. Ini investasi yang bukan main – main, apalagi hanya untuk menanam tebu di lahan tandus berpasir kalau tidak ada hitung – hitungannya,” kata H. Bambang.

Belum lagi investasi oleh PT STM di Huu yang telah memasuki masa feasibility study dan direncanakan berakhir tahun 2016. Karena potensi emas yang dicari sudah ditemukan dan menguntung-

kan untuk diproduksi. “Untuk investasi oleh PT STM direncanakan sampai Rp 250 triliun,” ungkapnya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH di hadapan para pendukungnya, kembali menegaskan, pihaknya menjadi pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu tidak lepas dari doa dan dukungan pada pendukungnya di Pilkada 2015 lalu. Karenanya, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya. “Kebersamaan yang sudah terjalin selama ini agar tetap dilanjutkan sampai akhir masa tugas,” katanya.

Bupati dan wakil Bupati, lanjut Arifuddin, tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan dari para pendukungnya. Kebersamaan yang sudah terbangun agar tetap dipertahankan dan dapat bahu membahu untuk mencapai masyarakat yang makmur seperti yang dicita – citakan selama ini. “Tadi saya sudah mulai masuk kantor dan mengunjungi beberapa Dinas/Instansi untuk bersilaturahmi.

Karena kedengarannya, masih ada beberapa yang belum mengenal saya. Biar tidak dianggap orang lain,” katanya.

Kepada pejabat, Arifuddin menegaskan, soal loyalitas pada pimpinan. Bagi mereka yang tidak loyal dan tidak bisa bekerjasama, maka sepantasnya untuk diganti sehingga bisa mempercepat pembangunan.

“Sudah cukup main petak umpet di tengah jalan. Kalau soal ganti mengganti, itu ranah kewenangan Bupati, bukan saya (wakil Bupati),” tegasnya. (ula)

Empat Investor Pertambangan di Dompu Diduga Menunggak Iuran ngan dan Energi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat (19/2) mengungkapkan, sudah tidak ada IUP eksplorasi yang masih aktif di Kabupaten Dompu. Yang ada tinggal IUP produksi yaitu milik PT Bima Mineral Indo (BMI), PT Timur Raya Mas (TRM), dan PT Anugerah Mineral Lindo (AML) untuk tambang pasir besi di wilayah Kecamatan Pekat.

Namun PT AML sejak 2014 lalu mengajukan permohonan

pencabutan izin produksi karena dinilai tidak ekonomis. “Izin PT AML memang ada 8.000 ha, tapi yang potensial hanya 1.000 ha. Itupun kandungannya tidak banyak, sehingga tidak sebanding dengan beban pajak dan operasional yang harus ditanggung,” katanya.

Permohonan pencabutan izin eksplorasi, dikatakan Soekarno, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi sudah dikabulkan atau tidak oleh Provinsi. “Karena itu bukan menjadi kewenangan kita lagi,” terangnya.

Terhadap dua IUP produksi yang masih berlaku yaitu milik PT BMI dan PT TRM, dikatakan Soekarno, juga hingga saat ini belum beroperasi.

Kondisi ini karena ada kewajiban harus dilakukan proses dalam negeri sebelum diekspor dan rendahnya komoditi pertambangan. “Inilah yang membuat mereka belum beroperasi hingga saat ini,” jelasnya.

Terkait tunggakan iuran oleh empat perusahaan pertambangan mangan di Dompu yang diperpanjang izinnya

awal tahun 2015 lalu, dikatakan Soekarno, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi penyelesaiannya. Namun salinan atas data tunggakan sudah diserahkan ke Provinsi dan Kementerian Keuangan untuk menagihnya.

“Ini pendapatan non pajak yang harus disetorkan langsung ke kas negara. Di Kementerian Keuangan ada tim yang akan menagihnya,” ungkap Soekarno. Dia lupa nilai tunggakan empat perusahaan tersebut atas IUP eksplorasinya di Dompu. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM tidak langsung menempati ruang kerjanya di gedung Graha Fitrah. Di hari kerja pertamanya, Jumat (19/2), bupati KSB ini menempati ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada di gedung Graha Praja.

Pantauan media ini, kemarin, sepanjang hari bupati menjalankan aktivitasnya di ruang kerja Sekda. Sebab sebelum melepaskan jabatannya sebagai Sekda KSB untuk maju di Pilkada 2015 lalu, ruangan tersebut memang sudah menjadi tempat kerjanya.

Kabag Humas Pemda KSB, Najamuddin Amy, S.Sos yang dikonfrimasi membenarkan, untuk sementara bupati akan berkantor di ruang kerja Sekda. Hal ini disebabkan ruang kerja bupati yang berada di gedung Graha Fitrah akan dilakukan penataan ulang sesuai dengan permintaan bupati dan wakil bupati (Wabup).

“Tadi pak bupati dan pak Wabup sudah lihat ruangannya dan meminta beberapa perubahan. Makanya selama penataan ulang, beliau memilih untuk bekerja di ruangan yang diperuntukkan bagi Sekda di gedung ini,” ujarnya.

Jika bupati berkantor di ruang Sekda, Wabup memilih tetap bertahan di ruangan kantornya di Graha Fitrah.

Namun demikian, Najamuddin mengatakan, ruangan Wabup juga akan dilakukan penataan ulang sesuai dengan permintaannya. “Yang ditata duluan ruangan Bupati baru setelah itu Wabup,” katanya.

Kasubag TU Pimpinan dan Rumah Tangga Pemda KSB,

Mujiburrahman yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, sesuai permintaan bupati dan wabup kedua ruang kerjanya akan segera dilakukan beberapa perbaikan dan penataan.

“Kita akan segera melakukan penataan sesuai dengan permintaan beliau,” timpalnya.

Menurut Mujiburrahman, tidak banyak permintaan perubahan yang diinginkan bupati dan wabup di ruangan yang akan menjadi tempatnya mengatur roda pemerintahan selama lima tahun ke depan. Bupati hanya ingin agar ruangan kerja yang ada saat ini ditukar dengan ruangan rapat bupati. Sedangkan Wabup meminta perubahan tata letak posisi meja kerjanya. “Permintaan beliau tidak ada yang terlalu berat. Pak Bupati saja yang mau ruangannya dipindah ke ruang rapat,” urainya seraya menambahkan jika posisi ruang kerja yang diinginkan bupati sesuai dengan tata letak awal desain gedung.

“Jadi memang ruangan yang diinginkan bupati itu adalah ruangan kerja sebenarnya.

Hanya saja dulu diubah sesuai dengan keinginian bupati sebelumnya,” sambungnya.

Sementara itu Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, kantor bupati ke depan harus memberikan kesan ramah kepada masyarakat. Dengan begitu setiap masyarakat tidak lagi merasa minder jika harus datang ke kantor pusat pemerintahan KSB itu. “Saya ini masyarakat merasa nyaman datang ke sini. Apalagi saya banyak tamu dan tidak semuanya orang-orang yang datang memahami bahwa pada dasarnya kantor bupati ini adalah milik masyarakat juga,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

RUANG KERJA - Ruang kerja bupati KSB di Graha Fitrah.

Ruangan ini kelak akan disulap menjadi ruang rapat sesuai dengan permintaan bupati.

Bupati Tidak Gampang Memutasi Kadis Dukcapil

Bima (Suara NTB) Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh Indonesia sudah ditetapkan menjadi instansi semi vertikal.

Dalam hal ini, kepala daerah, bupati atau Walikota tidak akan gampang memutasi pejabat kepala dinas (Kadis)-nya.

Untuk itu, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas setempat di bawah naungan dan kewenangan Kemendagri.

Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, MM kepada Suara NTB, Jumat (18/2) mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran pertengahan Januari 2016 lalu yang menegaskan kewenangan tersebut, sesuai amanat UU 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Menurutnya, mengacu pada regulasi itu, proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat (Kadis) pada instansi yang melayani urusan kependudukan tersebut akan menja-

di kewenangan Kemendagri.

“Proses itu berlaku pada Disdukcapil tingkat provinsi maupun daerah,” katanya.

Tidak hanya itu, perwakilan Kemendagri, Selasa (16/2) lalu telah mengukuhkan kembali 10 nama Kadis Dukcapil seNTB. “Utusan Mendagri langsung menyerahkan SK-nya ke Gubernur,’’ terangnya.

Dengan demikian, lanjut dia, kepala daerah yakni Bupati atau Walikota tidak berhak lagi untuk melakukan mutasi ataupun menggeser pimpinan pejabat Disdukcapil.

“Intinya sudah dikembalikan ke pemerintah p u s a t , ” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

DISAMBUT – Drs. H. Bambang M. Yasin bersama istri disambut pendukungnya di kediamannya di Kandai Dua, Dompu, Jumat (19/2).

Dompu (Suara NTB) Jumat (19/2) kemarin menjadi hari pertama bagi Arifuddin, SH berkantor di Pemda Dompu selaku Wakil Bupati Dompu. Beberapa SKPD lingkup Pemda Dompu dikunjungi untuk bersilaturrahmi termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi tempatnya berdinas saat menjadi PNS. Kantor Setda Dompu yang pertama kali dikunjunginya setelah masuk kantor, Jumat pagi kemarin. Kantor Dinas Dikpora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat Dompu, Badan PPKB, Dinas Dukcapil, Dinas Kehutanan, dan Inspektorat dikunjungi. “Saya kunjungi untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri,” kata wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB di Dompu, Jumat (19/2).

Beberapa Dinas/Instansi yang dikunjungi, beberapa pejabatnya tidak ada di kantor karena sedang berdinas ke luar daerah. Seperti Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Kepala pariwisata juga sedang dinas keluar daerah mengurus terkait festival pesona Tambora. Kalau Kepala Dinas Kehutanan sedang menghadiri acara pernikahan,” ungkapnya. Terbatasnya waktu, agenda silaturahmi tidak bisa dilanjutkan ke semua instansi yang ada.

Arifuddin juga mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mempimpin rapat bersama kepala Dinas/Instansi serta sekretarisnya bahkan kepala bidangnya. Ini dalam rangka mensinergikan program kerja pemerintahan dengan visi misi selaku Bupati dan wakil Bupati terpilih.

“Secepatnya kami akan rapat bersama kepala dan sekretaris, bahkan dengan kepala bagiannya,” ungkapnya.

Karena pada Senin (22/2) ini, Bupati dan wakil Bupati harus berdinas keluar daerah sehingga belum bisa menggelar rapat. Bupati ke Mataram untuk tandatangan MoU dengan Masey University terkait program pengembangan ternak. “Hari Rabu (24/ 2) nanti akan diadakan serah terima jabatan dengan penjabat,” kata Drs. H. Bambang M Yasin. (ula)

Dompu (Suara NTB) Sebanyak empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Dompu diduga masih menunggak iuran sebagai kewajiban perusahaan saat perpanjangan izin eksplorasi.

Tunggakan iuran ini telah disampaikan ke Provinsi dan pusat, karena tidak lagi menjadi kewenangan daerah. Sementara IUP yang masih aktif ada tiga dan itupun PT Anugerah Mineral Lindo (AML) mengajukan pencabutan izin karena tidak ekonomis lagi.

Kepala Bidang Pertamba-

hari untuk menggantinya. Kalau tidak diganti dan ada kerugian negaranya, baru diproses,” ungkap H. Bambang. (ula)

Ruang Kerja Bupati KSB Ditata Ulang

Hari Pertama Berdinas, Arifuddin Kunjungi SKPD

Arifuddin

dalam rangka mempercepat proses pembangunan di daerah dan memberi ketenangan bagi pejabat dalam bekerja.

Undang – undang tentang administrasi pemerintahan juga memberi perlindungan bagi pejabat yang sedang bekerja. Terhadap proyek yang dikerjakan dalam tahun berjalan, bila dimasuki Inspektorat melakukan audit, tidak bisa dimasuki Kejaksaan atau Kepolisian untuk menyelidiki.

“Enam puluh hari setelah diaudit Inspektorat, bila ditemukan kerugian negara diberi waktu 60

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menyambut positif penghentian penyelidikan oleh kejaksaan tinggi (Kejati) NTB terhadap mega proyek Raba Baka Kompleks (RBK) yang masih dalam tahap pengerjaan. Proses penyelidikan terhadap proyek yang sedang dikerjakan pembangunannya cukup berdampak pada proses penyelesaian pekerjaan dan ketidaknyamanan bagi pejabat.

Andi Sirajuddin

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Harus Cepat Ditangani KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTB saat semakin meningkat. Kasus DBD ini diprediksi akan semakin banyak mengingat musim hujan yang masih cukup panjang.

Untuk itu aparat pemerintah harus cepat tanggap untuk mencegah korban yang lebih besar dan penyebarannya semakin meluas.

Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi masalah kesehatan, Hj. Wartiah, M.Pd kepada Suara NTB mengata(Suara NTB/dok) kan bahwa hal-hal Hj. Wartiah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait saat ini adalah upaya pencegahan.

Karena mengingat situasi saat ini menurutnya sedang musim hujan, sehingga sangat rentan dengan DBD. “Menurut saya inikan namanya situasi, musim hujan, pasti nyamuk demam berdarah itu akan muncul di mana-mana.

Sehingga harus kita prospek. Kita harus mengantisipasi jangan sampai anak-anak diberikan bermain sembarangan.

Selain itu pemerintah harus melakukan fogging dan kita minta perhatian dari dinas terkait harus maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Wartiah, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil SKPD terkait dengan uapaya yang sudah dilakukan dalam mencegah menyebaran DBD. Karena ia mendengar informasi bahwa dinas terkait kesulitan mengeksekusi anggaran untuk mengatasi masalah DBD tersebut.

“Saya sudah bilang sama teman-teman di Komisi V, bahwa kita akan panggil Dinas Kesehatan. Kita akan tanyakan apa saja antisipasi yang dilakukan. Karena disinyalir katanya ada anggaran yang tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat.

Nah ini yang tidak boleh terjadi. Karena dalam keaadaan mendesak, ini harus ada jalan keluarnya. Mungkin bisa dulu menggunakan dan darurat bencana,” terang Wartiah.

Ketua DPW PPP NTB menegaskan komitmen pihaknya akan memberikan dukungan secara politik terhadap SKPD terkait untuk mencegah DBD. “Kita akan berikan dukung politik secara penuh, karena ini tidak bisa dibiarkan. Jikapun kesulitan dana, kita akan siasati itu, dalam situasi seperti saat ini, kita harus cerdas di situ,” katanya. (ndi)

Tunggu Putusan Pengadilan SALAH satu kasus yang menerapkan pasal 55 atau perbuatan penyertaan dalam tindak pidana, terkait perkara Cetak Sawah Baru di Sumbawa. Dalam dakwaannya JPU mengindikasikan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Ditanya soal pengembangan penyidikan yang mengarah ke tersangka lain, Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengaku baru mendapat kabar dari tim penyidik bahwa kasus ini akan ditangani bertahap. “Diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi dulu,” kata Sutapa, Jumat kemarin.

Keterangan saksi akan menguatkan bukti untuk mencari keterlibatan tersangka lain. “Tahapannya perlahan dulu.

Kita kuatkan dari keterangan saksi,” kata Sutapa.

Sejalan dengan proses penyidikan lanjutan dan rencana permintaan keterangan saksi itu, pihaknya sedang menunggu putusan pengadilan. Proses persidangan kasus ini sedang berjalan untuk terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Harapan Makbul.

“Karena sidang sedang berjalan juga, penyidik sambil mengamati,” katanya. Putusan pengadilan nanti, dipastikannya akan menentukan kelanjutan penanganan perkara, sesuai dengan dakwaan yang disusun JPU. Dimana sebelumnya JPU berdasarkan hasil penyidikan tim Pidsus, menjerat tersangka Harapan Makbul dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Dari putusan pengadilan nanti, jika menguatkan pasal 55 sesuai dakwaan, maka akan semakin memantapkan penyidikan berikutnya.

Yang jelas, sekarang belum ada penetapan tersangka baru dulu, sampai ada putusan pengadilan,” pungkasn y a . (ars)

(Suara NTB/dok)

POLHUKAM

Halaman 8

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 BARANG BUKTI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Petugas kepolisian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 menghadirkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 tersangka dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 menunjukkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 barang bukti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 narkoba saat gelar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 perkara jaringan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 narkoba Malaysia1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Indonesia di Jakar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 ta, Jumat (19/2).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Direktorat Tindak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Pidana Naroba 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Bareskrim Polri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 berhasil men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 gungkap sindikat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 narkoba jenis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 ekstasi jaringan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Malaysia-Indonesia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dengan mengaman1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 kan tujuh tersangka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dan 40 ribu butir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 ekstasi senilai Rp 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 24 miliar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 (Bali post/ant) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Pemprov Sambut Baik KPK Turunkan Tim Benahi IUP Bermasalah Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Drs. Muhammad Husni, M.Si menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menerjunkan tim ke daerah untuk membenahi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Husni mengatakan, pihaknya ingin secepatnya permasalahan IUP bermasalah baik yang belum clear and clean maupun pemegang IUP yang masih menunggak pembayaran kewajibannya segera tuntas sesuai target KPK pada Mei mendatang. ‘’Saya sih senang. Artinya kita dapat back up dari KPK (membenahi izin itu),” kata Husni di Mataram kemarin.

KPK sedang memonitor dan mengidentifikasi sekitar 5.000 IUP di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 3.900 izin atau 78 persen dinilai bermasalah.

Untuk itu, KPK akan menerjunkan tim menindaklanjuti izin bermasalah tersebut.

KPK akan menurunkan tim bersama Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) agar

3.900 itu bisa diselesaikan dalam waktu tidak lama.

Di NTB sendiri, puluhan IUP dinyatakan masih belum clear and clean. Data tahun 2013, sebanyak 40 IUP di NTB hingga saat ini belum dinyatakan Clear and Clean (CNC) oleh pemerintah pusat. Dari 63 IUP seluruh NTB, sampai dengan CNC tahap delapan hanya 23 IUP yang sudah dinyatakan CNC. Sebagian besar IUP itu mendapat konsesi lahan di Pulau Sumbawa dan sebagian kecil di Lombok.

Husni menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap IUPIUP yang bermasalah baik logam, non logam maupun batuan. Dalam mengevaluasi IUP tersebut pihaknya mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM. Izin-izin yang dievaluasi ini merupakan izin-izin yang diterbitkan oleh para bupati sejak zaman dulu.

Jumlah tunggakan iuran pemegang IUP di daerah ini masih mencapai Rp 17 miliar lebih. Sebelumnya, tunggakan iuran pemegang IUP di NTB

Mataram. Kegiatan Advokasi dipimpin langsung oleh Kepala BNNP NTB, Drs. Sriyanto, M.Si yang dikuti oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Sekretariat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Bappeda (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

“Kegiatan dimaksudkan, disamping untuk menyamakan persepsi juga diharapkan terwujudnya sinergitas program kelembagaan melalui integrasi program pendampingan desa, penguatan fungsi sinkronisasi BNNP/BNNK,” kata Sriyanto.

Ditambahkannya, kegiatan juga dalam rangka integrasi materi narkoba pada kurikulum pendidikan prajabatan CPNS/ Dilklat lainnya. Selain itu regulasi pelaksanaan tes urine dan sosialisasi secara berkala pada pegawai dan pejabat, dukungan diseminasi informasi melalui media komunikasi internal (TV Internal, Videotron, Buletin , Banner dan lain-lain).

khir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari 9 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanyak 8 IUP sudah habis masa berlakunya. Lombok Timur sebanyak satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP Rp 199 juta. Serta Lombok Barat 14 IUP dengan jumlah tunggakan Rp 282 juta lebih. Dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya.

“Kami pinginnya cepat-cepat tertib (IUP) ini. Intinya supaya izin usaha pertambangan ini tertib tujuannya. Tertib itu pertama tidak ada izin yang tak sesuai ketentuan. Kedua, tidak ada pemegang izin yang melalaikan kewajibannya, seperti bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Supaya SDA yang dieksploitasi jelas manfaatnya,”pungkasnya.(nas)

Akreditasi RS Korem 162/WB Bhayangkara Demi Gotong Royong di Monjok – Taliwang Masyarakat Menengah ke Bawah

Bantu Redam Konflik

Mataram (Suara NTB) Rangkaian memperingati HUT ke-55, Korem 162/WB melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bhakti sosial, pengobatan massal, donor darah, anjangsana, ziarah dan salah satunya melaksanakan kegiatan Karya Bhakti pembersihan lingkungan Monjok dan Taliwang Mataram, Jumat (19/2). Kegiatan selain bertujuan untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, juga mengikat kebersamaan karena kelompok warga dari dua kelurahan berbeda itu sering terlibat konflik.

Bukan hanya itu saja kegiatan Karya Bhakti ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong di masyarkat sekaligus untuk meningkatkan kebersaman TNI dengan masyarakat yang ada di Monjok dan Taliwang Kota Mataram. Bertindak sebagai pimpinan apel Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh.

Walikota dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Korem 162/WB karena telah memilih lokasi Monjok dan Taliwang yang menjadi tempat dilaksanakannya Karya Bhakti. Menurut Walikota itu merupakan momentum untuk mempersat-

(Suara NTB/ars)

GOTONG ROYONG - Aparat TNI saat melaksanakan kegiatan gotong royong di jalan Monjok – Taliwang Mataram, Jumat kemarin. ukan dua wilayah yang sering terjadi konflik. “Karya Bhakti ini merupakan bentuk program 100 hari kami sebagai Walikota untuk terjun langsung di dua wilayah yang sering terjadi konflik serta ucapan terimakasih pula kepada TNI dan Polri yang telah membantu dalam pengamanan dua wilayah yang konflik,” kata Walikota.

Kegiatan diikuti oleh seluruh anggota jajaran Korem 162/WB se-Garnizun Mataram satuan dinas Jawatan, Yonif 742/SWY, masyarakat Monjok, Taliwang, Polri, Pol PP, pelajar dan Ibu-ibu

PKK sebanyak 1.022 orang.

Danrem 162/ WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede berharap kegiatan dapat memotivasi masyarakat yang ada di wilayah lain untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, khususnya dalam menjaga kebersihan. Hadir pada acara tersebut Dandim 1606/Lobar, Para Kasi Korem 162/WB, SKPD Kota Mataram, Danyonif 742/SWY, Dankapadisjan, Camat Cakranegara, Lurah Mojok dan Taliwang, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (r/ars/*)

BNN Bangun Jaringan Advokasi Anti Narkoba dengan Instansi Mataram (Suara NTB) Dalam rangka upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) perlu adanya penerapan dan sinergitas program kelembagaan dengan konsep pembangunan berwawasan anti narkoba. Sesuai dengan arahan Presiden RI pada Rakornas Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2016 di Jakarta, bahwa diperlukan penajaman sektor masing-masing instansi pemerintah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkpba secara internal maupun eksternal.

Hal itu mengemuka dalam seminar yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Kamis (18/2).

Seminar dengan tema “Advokasi membangun jejaring pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah” di Hotel Santika

nilainya Rp 19,228 miliar. Hal itu menjadi piutang negara yang harus dituntaskan atau dibayar oleh para pemegang IUP. Namun beberapa bulan terakhir, ada sejumlah pemegang IUP yang menunggak pembayaran iuran membayar yang nilainya terkumulasi sekitar Rp 2 miliar.

Piutang tersebut tersebar di beberapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berutang, dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya. Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Dimana 10 IUP sudah habis masa berlakunya. Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah bera-

(Suara NTB/ist)

ADVOKASI - Seminar “Advokasi membangun jejaring pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah” di Hotel Santika Mataram Kamis lalu.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB yang hadir mewakili Sekertaris Daerah Provinsi NTB menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi mendukung sepenuhnya program – pro-

gram yang terkait dengan upaya P4GN di Provinsi NTB. Hal tersebut akan dibahas dan ditindaklanjuti pada saat dilaksanakannya Rakorbang Tingkat Provinsi. Bahwa semua SKPD

diharapkan untuk menyusun program sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mendukung upaya P4GN ini. Demikian juga pada masing-masing kota/kabupaten untuk menyusun program-program yang mendukung upaya P4GN. Menyambung itu, Kepala BNNP Sriyanto menyambut baik dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota maupun Pemerintah Provinsi.

“Karena dengan dukungan program dari masing –masing SKPD di semua kota dan kabupaten maupun provinsi akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga dapat mencegah diri dan terhindar dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

“Kegiatan advokasi yang sama akan segera juga kami laksanakan pada institusi swasta,” tutupnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Bhayangkara menuju akreditasi ke depannya diharapkan dapat menjadi tempat pelayanan kesehatan ramah kantong. Implementasi nyata dari semakin baiknya peralatan medis, sumber daya dokter, kerjasama strategis dengan pihak ketiga ditingkatkan untuk melayani masyarakat kurang mampu.

Demikian diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, seusai membuka kegiatan Gerakan Cuci Tangan yang Benar Dalam Rangka Persiapan RS Bhayangkara Akreditasi. Ia menyebutkan, pembenahan ke dalam dilakukan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis.

“Dibenahi secara bertahap, dokter baru, tempat tidur dan peralatan medis baru. Tinggal implementasi konkret pelayanan kesehatan kita tingkatkan, terutama untuk yang menengah ke bawah,” ujarnya, Jumat (19/ 1), di halaman RS Bhayangkara Mataram. Kerjasama dengan apotek dan lembaga jaminan kesehatan nasional pun telah dibangun sebelumnya demi menjamin kelancaran pelayanan, terutama kepada pasien yang tidak mampu.

“Kemudian pagi ini (kemarin), dilakukan inovasi dengan memberikan semangat staf dan dokter sehingga diharapkan berpengaruh pada terjaganya pelayanan kesehatan

masyarakat,” ujar Kapolda. Ia menambahkan, saat ini sumber daya manusia sudah mumpuni namun upaya tidak berhenti hanya sampai di situ.

Pembenahan dan peningkatan kualitas terus akan dilakukan.

Hanya saja, ikhtiar itu saat ini masih menemui batu sandungan, tentang keterbatasan lahan untuk pengembangan gedung. “Dari Mabes Polri diapresiasi dengan diberikan bantuan alat kesehatan dan fasilitas tambahannya. Tempatnya ini masih terbatas, tidak bisa dikembangkan lebih besar lagi karena lahannya ini,” jelasnya.

Kepala RS Bhayangkara Mataram, Kompol drg. Muhammad Zakir, SH, MH, mengatakan, akreditasi pada 2016 ini merupakan penyempurnaan dari standar yang sudah dicapai berdasarkan standar 2012 lalu. “Sebenarnya rumah sakit ini sudah terakreditasi. Namun, ada persyaratan versi baru lagi dari Kemenkes sehingga ini kita lengkapi lagi,” terangnya.

Ia menyebutkan pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah persyaratan yang diharapkan bisa tuntas dilengkapi akhir bulan ini sehingga Bulan Maret dapat diajukan ke Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Surveior KARS akan hadir mengunjungi rumah sakit milik Polda NTB itu untuk menguji Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien dan Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit. (why)

(Suara NTB/why)

PIDATO - Kapolda NTB, Umar Septono menyampaikan pidato dalam pembukaan Gerakan Cuci Tangan yang Benar di halaman RS Bhayangkara Mataram, Jumat (19/2).

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Yang Buta di Tengah Laut Eko Triono Sudah dipastikan, kejadiannya seperti ini.

DIA ternyata tetap berlayar dan baru saja tengadah melihat dengan jelas bintang layang-layang yang miring; menunjuk empat mata angin yang jarang terkena trakhoma.

Dari kemampuan turun-temurun mengecap angin—lewat kulit, hidung, paru-paru, dan kadar bisik di siput telinga— ia yakin: sekarang, badai sedang tidur di cakrawala.

Ia gamit lisong sintren di bibir tebal. Ia hembuskan asap dari lintingan tembakau, klembak, kemenyan, dan cengkeh yang bersitahan terhadap angin peniup yang asin itu. Ia ambil slenger, memasang, memutar tuasnya dalam gerakan melingkar dipercepat sampai mesin itu tersedak menguapkan asap solar hitam, lalu mati. Ia ulangi dua kali hingga diesel Jiandong bekas, yang sudah gonta-ganti seker itu, sukses batukbatuk abadi dan bersedia memutar cepat baling-baling di ujung gantaran dalam.

Jalur-jalur air lekas tercipta dan tertinggal. Ia muncul dari lajur sungai pasang-surut bersama perahu-perahu nelayan lain.

Pada siang yang dangkal, lajur itu akan menampakkan lumpur lembek kehitaman, beberapa warna dari sampah plastik, kain rombeng buangan, dan genangan air amis yang mengundang simpati lalat serta zodiak pisces. Seperti gugusan bintang yang runtuh, lampu-lampu badai mereka telah lama dipakai oleh penyair maritim kita sebagai perumpamaan kunang dan orang pinggiran, yang berkedip timbul-tenggelam digoyang gelombang, yang lamat-letih ditingkahi nasib kehidupan—ini cocok untuk lirik dangdut.

Namun, memang, kedapkedip itu yang muncul dalam jiwanya, tepat ketika tinta gurita wutah seolah kecap tumpah di atas telur mata sapi.

“Jakiman sakit. Kamu tetap pergi, dan sendiri?” istrinya, Parti, bersikap, “punya simpanan di pulau lain, hem?”

Ditunggu, tetap diam. Ia hanya gerak mencecap kopi yang ditumpah sedikit pada cawan keramik bermotif bunga kecombrang. Jengkel, Parti hentikan kerja jemarinya yang geripis terkikis garam. Ia tadi sibuk mengemasi ikan-ikan asin ke dalam besek bambu.

Mata Parti diam melempar jala. Ia menjaring isyarat untuk berkata: Hei, Sakimin, jawab!

“Tiga kali,” Sakimin bicara enggan, matanya malah lihat jala yang mengglayut di dinding papan, “aku mimpi melihat ikan.”

Parti mengerutkan alis.

“Maksudku, ikan itu ada di perahu, seperti ini,” Sakimin memberi isyarat dengan tangan di depan wajahnya, “dan melihat mataku.”

Parti makin terlibat penasaran—seakan mau pamer

(TS Lan)

pengetahuan soal mimpi ikan: “Warnanya? Sisiknya?”

“Tidak ada sisik. Putih.

Bentuknya, ya, seperti hiu, tapi bukan hiu. Di atas sirip, ada itu apa, seperti cambuk. Panjanglah, warna-warni. Gerakgerak juga.”

Tanpa tanya bagaimana gigi ikan itu dan apakah masih bau amis atau tidak, Parti cepat beresi kerjaannya.

Dan demi buih apabila berkumpul, sudah dipastikan begitulah Parti, yang dilahirkan di tepi laut, makan dari hasil laut, jatuh cinta pada pelaut, memiliki orang tua pelaut, tidur dan mimpi di sebelah laut, bernafas bersamaan dengan hembusan angin laut, tidak, sesekali tidak, ia tidak akan pernah menganggap enteng pertanda yang datang dari laut!

Ia ajak Sakimin segera ke Jayakusuma. Sakimin nolak.

Berbelit alasannya.

Parti curiga, jangan-jangan ia hanya mengalihkan isu istri simpanan di pulau lain. Jangan-jangan itu mimpi: bohong.

“Bohong apanya? Kita bahkan tidur bareng, mestinya kamu juga lihat ikan itu semalam.”

“Jangan ngelantur. Pas aku ngandung Kembang, apa iya Kembang mimpi yang kuimpi?” sesaat kemudian, “hari apa dalam mimpimu?”

“Sudahlah,” Sakimin nutupi cemas diri, minum kopi lagi, “kamu kemakan primbon ayahmu.”

Jengkel lagi. Ya sudah! Parti pergi sendiri ke Jayakusuma.

Dan ketika kini visinya ditimbun tinta gurita, ia masih menyaksikan gerak Parti meninggalkan pintu. Sementara, ia sendiri siap larikan diri.

Ia ingin berteriak-teriak, tapi lidah sudah lengket, tenggorokan sakit. Ia tak dapat memastikan waktu dan koordinat. Ia takut bergerak. Ada jurang gelap di depannya. Ada kesendirian yang mematikan dalam desir gelombang.

Yang mulai berkelebat cepat adalah kilas lampu-lampu badai, timbul-tenggelam seperti kunang. Ia raba-raba bibir perahu, ada fiber terkelupas dan lekuk ceruk, ia cengkram, seakan itu dinding rahim ibunya saat ia dalam kandungan; saat ia dengar piring beling pecah menyeru di dunia luar; saat ia dengar suara keras dan kutukan-kutukan; lalu ia merasakan pukulan-pukulan ke arah dinding elastis; yang bergetar menimpa matanya yang belum lama diciptakan.

“Nelayan mana berani buang jangkar di rumahku ini?

Katakan!”

Plak!

Suara ombak kini terdengar lebih keras menghantam sisi kanan perahu. Perciknya menempias pipi.

Dan ia telah terombangambing selama sekian waktu.

Sampai hangat muncul dari sisi yang mesti dipastikan. Ia mendongak dari ceruk perahu

seperti mayat yang baru dibangkitkan. Telinganya dihempas angin permukaan yang lebih dingin dan berhembus ke arah berlawanan.

Ia bangkit, bergerak dua langkah dalam jongkok yang gelap. Ia menerka datangnya hangat pagi.

“Jika di sana timur, itu berarti,” lidahnya kelet, tangan kanannya mengambang tak tenang—meraba angin yang turun-temurun dikenal keluarganya.

Ia kini merambat menuju tempat mesin. Kakinya menabrak tumpukan jaring, menginjak ujung ikan kembung yang rasanya tiba-tiba saja ada di situ; tiba-tiba bendabenda muncul dari kegelapan dan mengejutkannya.

Cukup lama jarak antara ia berhasil mencapai tempat mesin, mencelupkan gantaran berbaling-baling, menemukan slenger di tempat lekuk pengurasan, hingga memasangnya dengan meraba-raba diesel Jiandong bekas itu. Dalam kegelapan tinta gurita di mata, ia memutar slenger.

Tidak seperti waktu berangkat, kini sekali langsung berhasil. Ia mulai bertaruh mengandalkan pipi kanan untuk merasakan arah matahari, kemudian menebak utara, arah dimana ia harus pulang menemui Parti dan Kembang.

Tibat-tiba ia terhenyak dan hampir lepas pegangan, tepat ketika perahu cadiknya melonjak oleng, dan dentam mes-

in mengencang cempreng.

Ia menenangkan diri, “Ini gelombang yang biasanya, yang biasanya.”

Hanya sekarang, karena tidak bisa melihat kedatangannya, jadi rasanya seperti dikejutkan. Ia mencoba tenang; mencoba tenang, tenang dalam usaha yang ternyata nanti hanya sia-sia dan menghabiskan cadangan solar belaka.

Ia menyadari hal itu saat sudah lama bergerak, namun irama gelombang masih sama, dan ketika tangannya mencelup; suhunya tidak menunjukkan telah dekat daratan. Ia tadi sudah mematikan mesin, meraba galah panjang, memasang sarungnya sebagai bendera isyarat, yang ia lambaikan dalam keadaan jongkok; nihil juga.

Panas telah menyengat. Permukaan laut sibuk menguapkan awan dan ia lapar. Ia merambat mengambil ikan di ceruk perahu, yang dijaring beberapa saat sebelum tinta gurita ada di matanya.

“Kamu harus banyak makan mata ikan, biar lihat jelas di dalam laut,” suara teman kecilnya.

Ia meraba mata ikan di tangannya, licin.

“Dimakan sarapannya,” suara ibunya, “jangan menunggu ayahmu pulang.

Dia tidak akan pulang.”

Ia meraba pisau, ada di selipan dekat mesin, ia hendak menyisik.

“Kembang perlu sekolah,” suara istrinya, “hutang kita numpuk. Apa dapatnya hanya cukup buat setor ke juragan?”

Lagi, “Aku mau kerja di gudang udang, boleh? Nanti Kembang kubawa. Mau sampai kapan kita begini?”

Itulah kenapa tidak boleh sehari pun ia libur, kecuali pantangan. Ia diam tak jadi memotong ikan dalam reraba tangan. Laparnya ludes oleh gema pikiran di kegelapan.

“Hari apa dalam mimpimu?”

Dan setelahnya, ia masih melihat bayangan Parti ke luar, ke rumah Jayakusuma mencari tafsir atasnya. Sedang apa dia sekarang? Pasti gelisah menunggu dan memanggil orang-orang untuk memastikan.

Tapi, mengapa tak ada tanda-tanda mereka mencari?

Atau, ini sudah terlalu ke tengah, menjauh, sehingga sulit ditemukan?

Seandainya bisa melihat. Ia menangkup wajah, mengeluselus matanya yang dapat membuka, tapi hanya melihat kegelapan dan merasakan hempasan angin laut yang tajam. Bagaimana bisa ini terjadi secara tiba-tiba, setelah mata perih terbakar akibat terciprat air dari keloget ikan di jaring? Dan untuk kesekian kalinya, ia teringat ikan dalam mimpinya yang putih seperti hiu dengan cambuk warna-warni di atas tiap siripnya.

Keputusan yang sekarang mampu ia pikirkan adalah

menunggu tanda awal malam.

Itu saat dimana kapal-kapal tanker membunyikan terompet keras kedatangan di pelabuhan. Ia akan menajamkan telinga dan akan bersegera menuju datangannya suara dengan kekuatan sisa solar.

Ia sedang makan ikan mentah yang tertunda. Ia minum dari botol bekas air mineral, yang sudah lumutan, yang ia hemat sejak semalam. Mengurai kantuk, ia tidur telungkup agar matahari tidak menyerang paru-parunya langsung.

Kelebat pikirannya menangkap wajah Kembang, lalu ayahnya.

“Kalau kamu tersesat di laut dan tidak menemukan bintang, berpikirlah pakai ini,” ayahnya mendamik dada, “bukan ini,” telunjuknya mengetuk kening. Ia mengangguk, kemudian tekejut karena didorong seketika, dan tercebur ditinggalkan dengan tambang di pinggang, menggelayut panjang, terhubung dengan perahu.

“Berenang dan berpikirlah seperti ikan, anak manja!” teriak ayahnya.

Pamannya tertawa. Mereka menjauh di sana.

Telah cukup tidur. Ia bangun merasakan sinar matahari melemah di kulit, ini mungkin sore. Dan ia mendengar gerakan-gerakan ikan di sekeliling cadik, dan kadang ada guncangan yang bukan dari gelombang. Itu hiu? Belum pasti. Yang jelas, ketika angin mulai berbalik dan malam terjadi, telinganya menajam, namun ia tidak mendengar terompet kapal. Hanya jurang gelap dan kesendirian yang mematikan dalam bunyi desir gelombang.

Ia duduk di ceruk, membuka mata atau tidak, sama saja baginya. Ia mendamik dada.

Kelebat hari-hari berat hadir. Keluarga. Duduk dengan kopi dan cawan motif kecombrang. Mengutuk kemelaratan hidup dari laut dan menjadi nelayan kecil, sehingga berharap mimpi ikan besar. Dan sekarang, ia hanya ingin bisa melihat kembali, pulang, ketemu Parti dan Kembang.

Ia kini melihat dirinya sendiri di hari kemarin: sangat kaya. Mampu menghisap lisong. Melihat bintang layang-layang yang menunjuk empat mata angin, melihat Parti, melihat jala di dinding papan, dan berada di rumah yang hangat bersama Kembang. Ada sesal mengapa ia pernah mengutuk nasib dari laut. Ia diam mendakup dada: semakin erat—semakin dalam—semakin hangat—semakin nyaman.

Dan terdengar peluit kapal bercambang buih.

(2015) Eko Triono, lahir di Cilacap 1989. Kumpulan ceritanya akan diterbitkan di 2016: Agama Apa yang Pantas bagi Pohon-pohon dan Kisah-kisah Pilihan (Diva Press).

PUISI

Irma Agryanti Mandalika

Cilinaya

Kebun Kopi Tambora

Sumbawa

terimalah tubuh ini semerah langit selembut kabut dalam semadi wangsit yang menampik luka di belah samudra

hanya pada siasat panji yang berangkat ke pawang bening terburu memburu hati menjangan putih

700 meter dari permukaan laut aku sentuh biji kopi yang dikeringkan tumbuh, ke dalam dongeng tanah arabika menyimpan bau sejarah

sumbawa serupa debu aku masuki siang mendatangi ladang, mendatangi sumur

terimalah takdir ini mungkin ada berkat tuah yang terurai geming yang tak jemu teruna memurkakan diri dengan senggeger jaring sutra pada usungan emas halus cemas membalut dan paras mandalika

betapa hanya pada siasat mata cincin gugur dalam senyap dan para pengintai berkata “maut itu, dende, datang dari balik daun ketapang” ia tahu, tak ada darah seharum sesajen melainkan yang mengalir dari ulu hatinya yang mendadak terbelah

sebuah potret, desa yang lusuh anjing tua rumah belanda terdampar dari dingin perkebunan hutan lembab, kabut tipis melingkar mengitari waktu

pada tanah kering bau pohon kapas menciptakan busung, menciptakan lapar sebuah musim dengan bunga asam tertancap di pusat api seekor kuda berlari dari bukit melewati mitologi dan burung pemangsa

meredakan angin menelankan ombak memadamkan cinta

tahun 1930 seluruh kulit terkelupas kapal-kapal VOC bubuk kopi dalam goni sehitam gudang penggilingan 500 hektar dari situs kerajaan

pucat kuda bisu, bisu kuda penjuru menyeberangkan rasa haus kekeringan massal di rumah-rumah tadah hujan

sebab ke dalam gelombang seisak tangis tercebur melayang-layang di tengah laut

tuan! nyonya! mengapa kau tinggalkan kami ratusan tahun lamanya, aku dengar seorang penjaga menyapa dengan bahasa gunung

membentangkan diri seluas lahan terbuka bagi padi terakhir

2015

2015

sumbawa, adalah madu sulingan warna paling abu dari sebuah hutan tropis

2015

taruna-dadara menatap lewat mata kayu moyangnya

2015 Irma Agryanti, mukim di Mataram. Saat ini sedang menyiapkan kumpulan puisinya yang kedua.

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Pendidikan Diserahkan ke Daerah MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, desentralisasi pendidikan sudah berjalan selama 15 tahun, namun banyak masyarakat yang tidak paham dan menganggap semua urusan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sejak desentralisasi pemerintahan berlaku pada tahun 2001, ujar Mendikbud, sebagian otoritas pendidikan dilimpahkan ke pemerintah daerah. Namun yang terjadi, hingga sekarang sebagian besar masyarakat mengadukan semua masalah pendidikan ke pemerintah pusat (Kemendikbud), bukan menuntut ke pemerintah daerah.

“Pemerintah (pusat) mendelegasikan sebagian besar fungsi pemerintahan ke pemerintah daerah, di antaranya adalah pendidikan, dan itu tidak disadari banyak orang,” ujar Mendikbud sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (19/2).

Ia mengatakan, banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahwa sebagian urusan pendidikan sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah akibat kurang maksimalnya komunikasi dan arus informasi ke publik tentang desentralisasi pemerintahan. Padahal jika masyarakat paham ada sebagian urusan pendidikan yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah, maka tuntutan yang muncul dari masyarakat tidak hanya ditujukan ke pemerintah pusat, melainkan juga ke pemerintah daerah.

“Kita ingin mengedukasi publik. Kita ingin membangun ekosistem pendidikan. Masyarakat seharusnya juga menuntut pemerintah daerah supaya lingkungan terlibat dan mendorong peningkatan mutu pendidikan,” tutur Mendikbud.

Ia juga mengimbau seluruh jajarannya untuk aktif mengkomunikasikan dan mempublikasikan program-program pemerintah, sehingga masyarakat menerima informasi dan gambaran secara komplit, apa yang telah dikerjakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Banyak Lingkungan Sekolah di Lotim Terkesan Kumuh

Selong (Suara NTB) Di suatu lingkungan sekolah seringkali sebuah sekolah mengalami permasalah tentang kebersihan. Hal ini disebabkan para siswa yang membuang sampah sembarangan. Padahal kebersihan pangkal kesehatan, terlebih kebersihan merupakan sebagian daripada iman. ‘’Mengacu pada kedua hal itu, praktisi pendidikan di Kecamatan Sikur saat ini gencar melakukan penataan lingkungan sekolah mulai dari tingkat SD/SMP maupun SMA,’’ ungkap Kepala Unit Dikpora Kecamatan Sikur, Yunus, S.Pd pada Suara NTB, Jumat (19/2).

Untuk mensukseskan pelaksanaan penataan lingkungan sekolah ini, terang Yunus, pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah pihak terkait di tingkat kecamatan seperti kapolsek, camat, danramil dan lainnya. Langkah itu untuk menyamakan persepsi antarsemua pihak selaku pemilik wilayah di tingkat kecamatan. “Setelah kita perhatikan. Selama ini banyak lingkungan sekolah yang terkesan kumuh, bahkan ada saluran irigasi di depan sekolah itu menjadi tempat favorit masyarakat membuang sampah,” kritiknya.

Atas fenomena itu, katanya, harus ditindaklanjuti se-

jak dini, karena dikhawatirkan akan menjadi perilaku permanen yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bisa memberikan contoh yang tidak baik terhadap siswa.

“Siswa itu melihat meniru dan mencontoh. Jika ia melihat perilaku yang tidak baik di sekitarnya, tentu itu akan diterapkan oleh siswa. Begitupun sebaliknya jika ia melihat perilaku yang baik di sekelilingnya,” ujarnya.

Penggagasan penataan lingkungan sekolah itu, kata Yunus, sebagai wujud dalam pemberian pendidikan karakter terhadap siswa. Di mana, pembelajaran itu tidak hanya bisa didapatkan di dalam ruang kelas melainkan pendidikan itu bisa didapatkan dengan cara melihat dan mengerjakan sesuatu secara nyata atau tindakan.

Selain itu, Yunus juga menegaskan jika kegiatan penataan lingkungan ini tidak hanya difokuskan pada lingkungan sekolah. Pada bulan pua-

(Suara NTB/yon)

KUMUH - Salah satu pemandangan pada lingkungan sekolah di Lotim yang terkesan kumuh dan luput dari perhatian. Untuk itu, masyarakat harus memberikan contoh yang baik pada siswa. sa nanti, program penataan lingkungan rencananya akan menyasar lingkungan-lingkungan perkantoran khususnya di Kecamatan Sikur.

Bahas RUU Sistem Perekonomian

Universitas 45 Gelar FGD

Anies Baswedan (Suara NTB/ist)

SDM Pertanian Bersaing

Generasi Muda Harus Berkompeten Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ir. Pending Dadih Permana, menjelaskan untuk menjaga keberhasilan swasembada padi, jagung dan kedelai, diperlukan generasi muda pertanian yang kompeten dan profesional. ‘’Karenanya pendidikan menengah pertanian yang diselenggarakan oleh SMKPP di seluruh Indonesia diharapkan mampu menyiapkan generasi muda pertanian yang terampil dan kompeten guna menyiapkan profil lulusan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada koordinasi teknis pendidikan menengah pertanian di SMK Pertanian Pembangunan Negeri (SMKPPN) Mataram di Labuapi, Kamis (18/2). Acara ini digelar sejak tanggal 17-19 Februari 2016 diikuti perwakilan SMKPP se Indonesia.

Saat ini, kata Dadih, ada 84 SMKPP yang dibina Kementerian Pertanian. Peran SMKPP dalam mencerdaskan generasi muda cukup signifikan. Rata-rata 18 ribu siswa menempuh pendidikan di SMKPP dan setiap tahunnya meluluskan rata-rata 7.000 siswa seiap kerja di DU/DI atau menjadi wirausahawan muda pertanian.

Dalam menghadapi era MEA, kompetensi menjadi sangat enting. Lulusan SMKPP tidak hanya mendapatkan ijazah, namun sebelum lulus dilakukan uji kompetensi dan profesi sehingga bukan ijazah saja melainkan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dan profesi.

Sementara Ketua Panitia Sismijati mengatakan acara koordinasi teknis pendidikan menengah pertanian tahun 2016 ini mengambil tema peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan menengah pertanian dalam rangka penyiapan lulusan yang terampil dan kompeten untuk memenuhi tuntutan pasar kerja regional. ‘’Acara koordinasi ini diikuti 100 peserta utusan SMKPP se-Indonesia,’’ ujarnya.

Lebih jauh Sismijati menjelaskan tujuan diselenggarakannya acara ini yaitu untuk mensosialisasikan program pusat pendidikan pertanian agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan tentunya hasil yang diharapkan adalah untuk memperoleh kesepahaman bersama mengenai pemantapan pendidikan menengah, baik di pusat maupun di daerah. (dys) Pending Dadih Permana

Mataram (Suara NTB) Perancangan Undang-Undang tentunya harus memerhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Tentu saja, baik wakil rakyat maupun pemerintah pada umumnya akan menghindari aturan yang sifatnya mubazir dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu Universitas 45 menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas perancangan undang-undang tentang sistem perekonomian nasional. Hasil dari FGD ini akan diserahkan kepada wakil rakyat di pusat sebagai pertimbangan saat merancang dan menetapkan undangundang yang berkaitan dengan perekonomian secara nasional.

“Kami di sini hanya memfasilitasi saja. FGD ini untuk masyarakat luas, hasilnya nanti diserahkan dan akan dijadikan pertimbangan oleh pembuat undang-undang,” kata Rektor Universitas 45 Ir. Made Sunantra, MP kepada Suara NTB, Kamis (18/2).

Melalui FGD yang dilaksanakan di kampus berusia 33 tahun ini, diharapkan adanya pandangan dari pembuat undang-undang terhadap berbagai masukan tentang masalah perekonomian nasional saat ini.

Selain itu hasil FGD ini juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur penentuan sebuah kebijakan atau pembuatan suatu un-

dang-undang yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

Apalagi saat ini masalah ekonomi menjadi atensi utama di tiap daerah. Meski peningkatan perekonomian masyarakat NTB terbesar secara nasional, namun tingkat kemiskinan dan masih banyaknya msayarakat dengan pendidikan yang masih kurang dianggap sebagai suatu hal yang perlu diatasi. Sebab daerah yang dinyatakan sebagai salah satu lumbung pangan nasional ini tidak luput dari permasalahan ekonomi, terutama masalah pangan yang saat ini tengah banyak diperbincangkan.

Dalam FGD itu juga turut hadir berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anggota DPD RI, para akademisi, perwakilan masyarakat pada umumnya.

Semua lapisan masyarakat turut dilibatkan, mengingat suatu kebijakan yang akan dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan warga, bukan hanya di NTB tetapi dalam lingkup nasional. “Kita berharap ini dapat membantu wakil rakyat dalam membuat sebuah aturan, sehingga tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” kata Sunantra.

Keterlibatan universitas yang digadang-gadang sebagai kampus perjuangan ini juga turut diapresiasi anggota DPD RI Daerah Pemilihan NTB Baiq

Ratu Diyah Ganefi. Senator lulusan Universitas 45 ini menaruh kebanggaan tersendiri pada almamaternya itu, sebab dapat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan khusus kepada pembuat undang-udnang.

Ketua Yayasan Universitas 45 H. Abdul Kadir juga sangat mengapresiasi kegiatan FGD itu.

Sebab DPD RI telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi Universitas 45 untuk menyelenggarakan FGD yang hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan nasib masyarakat Indonesia.

“Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk memfasilitasi DPD RI dan masyarakat NTB untuk menyampaikan aspirasinya. Ini menandakan kampus kita memiliki kelebihan dari kampus lain, sehingga diberikan kepercayaan untuk memberikan masukan pada suatu kebijakan. Apalagi berkaitan dengan perekonomian,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini Rektor Universitas 45 mengharapkan semua pihak dapat memberikan aspirasi dan berkonstribusi dalam memberikan masukan bagi pembuat undang-undang. Sehingga peraturan yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. (lin/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Rektor Universtas 45 Made Sunantra (ke empat dari kanan) foto bersama 10 Senator. Salah satunya Senator asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi dan Ketua Majelis Adat Lalu Mudjitahid saat FGD di Universitas 45, Kamis (18/2).

(Suara NTB/ist)

UKMPPD, Salah Satu Syarat Mahasiswa Kedokteran Diwisuda Mataram (Suara NTB) Sabtu ini (20/2) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram mengadakan Computer Base Test (CBT) untuk mahasiswa sebagai bagian dari Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD). Karena saat ini, salah satu syarat seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk bisa diwisuda adalah dengan mengikuti UKMPPD. Demikian disampaikan Dekan FK Unram, dr.

Hamsu Kadriyan, Sp. THT., yang dikonfirmasi di

Mataram, Jumat (19/2). “Jadi kalau di FK itu sekarang di seluruh Indonesia ada ujian nasional yang disebut UKMPPD,” katanya.

Dikatakan, UKMPPD terdiri dari ujian tulis dengan CBT dan ujian praktik yang dinamai Objective-Structured Clinical Examination (OSCE).

Ujian tulis dengan format CBT yang akan digelar oleh FK Unram akan diikuti oleh 50 mahasiswa. UKMPPD ini akan diikuti mahasiswa FK Unram dan FK Unizar. FK Unram ditunjuk oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset Teknologi

dan Pendidikan Tinggi untuk menggelar tes tulis ini.

“Kami ditunjuk langsung oleh Dikti. Karena ini sifatnya nasioal, dari daerah lain seperti Bali dan Jawa Timur bisa juga ikut ujian di sini. Tapi untuk besok ini hanya FK Unram dan Unizar,” terangnya.

Tes tulis ini meliputi semua aspek di bidang kedokteran. Terdiri dari 13 bagian, meliputi penyakit dalam, penyakit anak, bedah, kandungan, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dan lainnya.

Semua soal ujian tertulis itu berasal dari pusat. Soal dari satu komputer dengan

komputer lainnya akan berbeda. “Panitianya juga dari pusat. Tes tulis ini menggunakan komputer. Sehingga ketika selesai ujian, bisa diketahui hasilnya. Jadi tidak ada kemungkinan mengubah-ubah nilai, bisa seobjektif mungkin,” jelas Hamsyu.

Selain ujian CBT, juga akan dilakukan ujian praktik (OSCE). Untuk OSCE, akan diikuti 17 mahasiswa FK Unram yang diadakan seminggu kemudian. OSCE akan terdiri dari 14 soal, dengan bagian yang hampir sama dengan tes CBT. Mahasiswa akan diujikan mulai dari cara menggali in-

formasi ke pasien, melakukan pemeriksaan, mendiagnosis penyakit pasien, memberikan usulan pengobatan.

“Kalau dia emergency, bisa menolong, bisa merujuk, mengedukasi pasien agar tidak terkena penyakit lagi,” kata Hamsyu.

Nantinya, jika hasil penilaian ujian CBT dan OSCE seorang mahasiswa dinilai bagus, barulah mahasiswa itu bisa dikatakan lulus ujian UKMPPD. “Kalau sudah lulus baru bisa dilantik sebagai dokter, dan baru bisa diwisuda oleh fakultas,” katanya. (ron)

“Saat ini kita sudah memantau kondisi lingkungan sekolah yang terkesan kumuh serta memberikan pemahaman kepada pihak sekolah.

Kegiatan ini berkesinambungan karena ke depan akan menyasar lingkungan perkantoran khususnya yang ada di Kecamaatn Sikur,”paparnya. (yon)

Berprestasi di MTQ Mahasiswa Nasional Mataram (Suara NTB) Prestasi membanggakan diraih Universitas Mataram (Unram). Belum lama ini, duta Unram meraih juara I (satu) Cabang Hifzhil Qur’an 10 juz dan harapan I Tilawatil Qur’an putri dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional ke XIV di Universitas Indonesia (UI) tahun 2015.

Wakil Rektor III Unram, Dr.

H. Muhammad Natsir, SH, M.Hum, mengemukakan sebanyak 1.863 mahasiswa dari 167 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam MTQ Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di UI bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan mengusung tema “Membentuk Mahasiswa yang Beriman, bertaqwa dan Berakhlaqul Karimah.

Unram dalam ajang bergengsi ini. meraih dua tropi yaitu masing-masing disabet Andri Azmul Juara I pada Cabang Hifzhil Qur’an 10 juz dari Fakultas MIPA Unram dan Suci Indahyati juara harapan I pada Cabang Tilawatil Qur’an dari FKIP Unram.

Untuk peraih peringkat terbaik I (satu) memperoleh uang pembinaan senilai Rp 7.500.000 dan Juara harapan I (satu) meraih uang tunai senilai Rp 2.500.000, serta mendapatkan piala dan sertifikat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2015. (dys) H. Muhammad Natsir

(Suara NTB/dok)

Disosnakertrans Gandeng MKKS SMK Lotim Selong (Suara NTB) Untuk menyiapkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus di bidang keilmuannya masing-masing. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim) akan menggandeng Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) khusus SMK yang ada di Lotim. Langkah itu dilakukan untuk tetap menyiapkan TKI yang berkompeten mengingat siswa SMK sudah memiliki basic keterampilan maupun keahlian khusus.

Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, H. M. Supriyadi mengatakan, rencana melakukan pembinaan terhadap siswa SMK sudah disosialisasikan ke sejumlah sekolah, yakni SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Selong dan SMKN 2 Selong. Langkah ini, katanya, akan memberikan peluang dan informasi pasar kerja terhadap siswa, terutama pada saat tamat SMK. “Langkah ini untuk membangun komunikasi supaya lulusan SMK nanti bisa bekerja langsung baik di dalam maupun luar negeri sesuai bidang keahliannya,”jelasnya.

Sebagai salah satu program di tahun 2016 ini, Disosnakertrans Lotim dalam waktu dekat ini segera menjalin koordinasi dengan MKKS SMK, termasuk dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim selaku leading sector. “Beberapa sekolah sudah kita undang untuk sosialisasi terkait hal ini mulai dari ujung barat, tengah dan timur. Namun secara resmi

belum kita komunikasi baik itu dengan MKKS SMK maupun Dinas Dikpora,”akunya.

Dengan digandengnya MKKS SMK Lotim itu, tambahnya, maka di masa mendatang tamatan-tamatan SMK dapat dirangkul dan dapat bekerja sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Pasalnya, bukti dari keterampilan siswa itu tidak hanya cukup dengan memegang ijazah SMK. Melainkan harus diperkuat lagi dengan sertifikat bidang keahlian. Sehingga, untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, kata Supriyadi, mulai dari tahap perencanaan akan dipersiapkan dengan matang, sehingga adanya basic data yang kuat.

Dihubungi terpisah, Jumat (19/2), Ketua MKKS Lotim, Drs. H. Hamzah, M.Pd, menyambut baik adanya rencana Disosnakrertrans Lotim yang akan merangkul MKKS Lotim dalam mensiasati pengangguran terhadap alumni-alumni SMK. Karena, katanya, MKKS Lotim saat ini bertekad membawa SMK yang ada di Lotim untuk maju dan setara dengan SMK yang di Pulau Jawa maupun kota-kota besar di Indonesia.

“Sejauh ini belum ada koordinasi. Namun jika ada program itu tentu kita sangat respons. Silakan jika Dinas Sosial bergerak kalau memiliki anggaran untuk pembinaan itu. Kita dari MKKS siap fasilitasi. Namun, apa jenis program itu harus terlebih dahulu disampaikan ke semua kepala SMK agar dapat dipelajari dan dipahami melalui MKKS,” paparnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

NTB Tuan Rumah Liga Futsal Profesional

Jadwal Pertandingan Sepak Bola La Liga Spanyol Sabtu, 20 Februari 2016 22:00 Las Palmas vs Barcelona @Festival Orange TV Minggu, 21 Februari 2016 22:00 Malaga vs Real Madrid @RCTI Senin, 22 Februari 2016 02:30 Atletico Madrid vs Villarreal @Festival Orange TV Serie A Italia Sabtu, 20 Februari 2016 02:45 Bologna vs Juventus @beIN Sport 2 Minggu, 21 Februari 2016 00:00 Hellas Verona vs Chievo @beIN Sport 2 02:45 Inter Milan vs Sampdoria @beIN Sport 1 21:00 Atalanta vs Fiorentina @beIN Sport 2 Senin, 22 Februari 2016 02:45 Roma vs Palermo @Quad Sports Orange TV Selasa, 23 Februari 2016 03:00 Napoli vs Milan @beIN Sport 2 FA Cup Sabtu, 20 Februari 2016 22:00 Reading vs West Bromwich Albion @beIN Sport 1 22:00 Watford vs Leeds United @beIN Sport 2 Minggu, 21 Februari 2016 00:15 Bournemouth vs Everton @beIN Sport 1 23:00 Chelsea vs Manchester City @beIN Sport 1 Selasa, 23 Februari 2016 02:45 Shrewsbury Town vs Manchester United @beIN Sport 1

Hari Ini Delapan Tim akan Bertanding Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menggelar Liga Futsal Nusantara tahun 2015 lalu, NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah Kompetisi Liga Futsal Profesional di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 20-21 Februari 2016.

Panitia Pertandingan, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela memantau delapan tim yang melaksanakan uji lapangan di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (19/2) Kemarin

mengatakan Liga Futsal profesional itu merupakan kompetisi futsal tertinggi di Indonesia.

Event itu dibagi di dua wilayah, yakni Timur dan Barat “Dan NTB punya dua tim profesional yakni Mataram

FC dan Vamos FC,” ucapnya.

Dikatakan Agus, pertandingan yang digelar di Mataram hari ini merupakan Wilayah Barat yang diikuti delapan tim yakni yang terdiri dua tim promosi yakni Ma-

taram FC dan BJL 2000 Semarang, kemudian enam tim lainnya yakni Electric PLN Jakarta, Biang Bola Bogor, Bie The Great Tangerang, Futsal Kota Bandung, Jaya Utama Kencana Bekasi dan Libido Bandung merupakan tim penghuni Liga Futsal Profesional tahun lalu.

Sementara itu tim NTB lainnya, Vamos dan Mataram FC bermain di Wilayah Timur dengan melibatkan tujuh

tim profesional.

Sementara, pantauan Suara NTB di lokasi, sebanyak delapan tim yang bertanding di GOR telah berdatangan.

Kedelapan tim itu telah melakukan uji coba Lapangan. Dimulai tim Mataram FC pukul 07.00 hingga 08.00 pagi, selanjutnya tim Electric PLN Jakarta, hingga terakhir tim Libido Bandung jam 16.00 hingga 17.00 wita. (fan)

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Warga Solo Bangga Rio Tampil di F1 Solo (Suara NTB) Warga Kota Solo sangat bangga dan antusias melakukan aksi memberikan dukungan kepada pembalap Indonesia, Rio Haryanto, yang terjun ke ajang bergengsi Formula 1 (F1) 2016, di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jumat kemarin.

Sejumlah warga Solo yang melakukan aksi dukungan tersebut dengan menggelar poster ukuran besar di depan rumah Rio Haryanto di Jalan Slamet Riyadi No.312-358 Solo dengan gambar foto wajah pembalap Indonesia itu, dengan tulisan “#R104F1”.

Bahkan, seratusan warga Solo yang melintas di jalan tersebut sempat berhenti memberikan dukungan kepada Rio Haryanto dengan membubuhkan tanda tangan dan berbagai pesan, antara lain terus berjuang mengharumkan nama Bangsa Indonesia di F1.

Selain itu, aksi dukungan untuk Rio Haryanto ke F1 juga diberikan dari sejumlah siswa di Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Surakarta, ditandai dengan tanda tangan dan pesan buat pembalap muda berbakat kelahiran Kota Solo, pada 1993.

Rena, Irwan dan Ivan, siswa kelas 2 di SMP YPAC Surakarta mengatakan memberikan dukungan pembalap putra Solo tersebut karena memiliki prestasi terbaik yang baru pertama di Indonesia.

“Saya pernah melihat balapan F1 di televisi dan saya berharap mas Rio bisa menang,” kata Ervan dan Ivan.

Mahasiswi Stevani (19) warga solo lainnya yang memberikan tanda tangan dukungan kepada Rio mengatakan pebalap asal Solo tersebut berprestasi di tingkat dunia, maka semua warga harus memberikan motivasi agar Rio tetap bersemangat.

“Rio berprestasi dan orangnya juga ganteng. Warga dipastikan bangga kepada Rio, dan akan mendoakan semoga sukses di F1. Rio ini, kelihatannya yang pertama sejarah wakil dari Negara Asia di ajang bergengsi F1,” kata Stevani.

Tadi Wijayakusuma (45) petugas Satpam di rumah Solo, mengatakan, dirinya bekerja ikut bapak Sinyo Haryanto atau orang tua Rio di Solo, sejak Rio masih usia sekolah dasar (SD).

Menurut Tadi, Rio semula ikut orang tuanya menjadi pembalap go-kart pada usia belia enam tahun. Rio dengan usia muda berhasil menjadi juara nasional Go-kart.

“Rio setelah lulus SD, dia kemudian sekolah di luar negeri atau Singapura sambil meneruskan hobinya sebagai pembalap,” kata Tadi. Menurut dia, Rio Haryanto memang sejak kecil memiliki cita-cita ingin menjadi pembalap F1. Dia anak yang ramah, pekerja keras dalam belajar, dan jika memiliki kemauan terus berjuang agar bisa tercapai. (ant/bali post)

TERPUKUL – Pelatih Manchester United, Louis Van Gaal tampak terpukul saat timnya dikalahkan tim Denmark, FC Midtjylland, 21 di leg pertama 32 besar Liga Europa Jumat dini hari kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Pada babak kedua tidak akan mudah namun “Saya sangat berterima PELATIH Manchester Liga Utama Inggris. Kendati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 saya harus mengatakan harus kami akan melakukasih kepada fans yang United (MU) Louis van demikian, Van Gaal berteri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bahwa Midtjylland kannya,” jelas Van Gaal. mendukung kami tapi kami Gaal mengungkapkan rasa ma kasih kepada fans yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 memenangkan bola dan Van Gaal pun menjelaskan ingin menang dan sekarang kecewa saat timnya telah datang ke Denmark 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sangat mengecewakan kesulitannya timnya saat kami harus menang di Old dikalahkan tim Denmark, untuk mendukung tim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Trafford kemudian kami lolos menghadapi FC Midtjylland. karena Anda tahu itu FC Midtjylland, dengan kendati permainan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Setelah 10 atau 15 menit adalah kunci dari pertandke babak berikutnya,” kata skor 2-1 pada leg pertama disuguhkan tidak menuai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ingan ini,” keluhnya. kami mengontrol pertanpelatih asal Belanda itu.

32 besar Liga Europa di kemenangan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Manchester United akan dingan, kami mencetak gol Van Gaal pun berjanji MCH Arena, Herning, “Ini hal yang mengecewa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menghadapi FC Midtjyldan itu gol tandang. Satu Jumat dini hari kemarin. kan bagi mereka (fans) sama akan menghadirkan ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 land pada leg kedua di Old menit sebelum babak jayaan di Old Trafford Pada akhir pekan lalu seperti kecewanya kami,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Trafford Inggris pada pertama adalah waktu yang kendati hal itu tetap sulit pasukan Van Gaal juga kata Van Gaal dilansir dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jumat pekan depan. sulit sehingga kami kebobodilakukan timnya. “Kami takluk dari Sunderland situs resmi Manchester 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (ant/bali post) lan,” katanya. harus melakukannya, itu dengan skor 2-1 di ajang United, Jumat kemarin.

Van Gaal

Kecewa MU Kalah Lagi

(Suara NTB/ist)

FIFA Menghitung Hari Saat Ancaman Meningkat Dua Atlet Atletik Zurich Sorotan kongres Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada pekan depan akan diarahkan kepada pemilihan presiden organisasi tersebut.

Namun sejatinya menentukan badan organisasi sepak bola tersebut tercantum dalam sebuah dokumen dengan judul yang tidak menarik “Draf Statuta Kongres 2016”.

Disusun selama delapan bulan terakhir, dokumen tersebut mendorong perubahan untuk menghentikan skandal yang telah meninggalkan organisasi yang diharapkan mengatur olahraga terpopuler di dunia menghadapi ancaman terbesar selama beberapa dasawarsa.

Tantangan yang paling nyata adalah penyelidikan kasus kejahatan di Amerika Serikat dan Swiss yang menghasilkan dakwaan korupsi terhadap belasan pejabat sepak bola. Beberapa di antara mereka mengurusi atau mantan presiden asosiasi sepak bola nasional dan kontinental.

Kejaksaan AS melanjutkan pemanggilan kepada beberapa individu FIFA terkait dengan kasus korupsi. Namun FIFA sebagai organisasi yang dituding melakukan tindakan kriminal, para sponsor dan rekanan lainnya mungkin enggan berurusan dengannya.

Akan tetapi hal itu bukan hanya keprihatinan. Bulan lalu, pembicaraan mengemuka di sekitar klub-klub terkuat Europa yang lolos Liga Super Eropa komplain tentang banyaknya waktu para pemain habis untuk membea tim nasional.

Kompetisi tim nasional tergantung pada jadwal yang disepakati oleh FIFA dan klub.

Mereka berkomitmen untuk membebaskan para pemain membela timnas mereka pada waktu tertentu.

Kalau beberapa klub - yang selalu ingin mendkesempatan bermain persahabatan di luar negeri karena menguntungkan - menarik diri, maka akan menjadikan sepak bola internasional ke arah kekacauan.

Hal itu sama dengan ketidakpuasan pada era 1990-an saat badan organisasi sepak bola Eropa (UEFA menjadi sangat kritis terhadap Joao Havelange, Presiden FIFA asal Brasil pada saat itu.

UEFA membuat proposal yang memasukkan kekuasaan lebih terhadap konfederasi sepak bola “Benua Biru” tersebut dan mengganti presiden FIFA serta membatasi

Resmi Dicoret, 10 Lagi Menyusul

masakepemimpinannya setiap penyelenggaraan Piala Dunia empat tahunan itu.

Klub-klub papan atas, termasuk AC Milan dan Manchester United kemudian meminta dukungan untuk lolos liga dan beberapa pemain top berada dalam kondisi tidak menentu karena bebeapa klub menolak membebaskan mereka untuk bermain internasional.

Tantang Lama dan Baru Respons FIFA untuk memperkuat asosiasi nasional (FA), beberapa klub, dan sejumlah pemain diskors jika mereka terkait dengan proposal ligaUEFA mengatasi ancaman tersebut melalui pengaturan kompetisi.

Namun FIFA sekarang menghadapi tantangan yang sama, selain ancaman pengaturan skor yang dikendalikan oleh sindikat pertaruhan ilegal, sambil mencoba mengabaikan serangkaian skandal yang mengakibatkan Presiden FIFA Sepp Blatter dilarang aktif di dunia sepak bola atas pelanggaran etik dan membayangkan penganugerahan setidaknya tiga final Piala Dunia. Jelaslah, ini tidak mampu meraih kesalahan reformasi.

“Jika tidak ada kekuatan FIFA, sepak bola tidak akan direbut oleh beberapa orang yang tidak memiliki kepentingan dan dalam permainan ini dan menginginkan permainan ini untuk tujuan lain - politik, bisnis, atau bahkan kejahatan,” kata Jerome Champagne, salah satu dari lima orang kandidat Presiden FIFA. Pembahasan usulan perubahan, termasuk pembatasan masa jabatan pimpinan puncak untuk menghindari terulangnya masa jabatan Blatter selama 18 tahun, demikian juga mengungkap gaji mereka.

Hal itu akan mengambil tanggung jawab atas urusan sehari-hari menjauhkan dari perwakilan politik di asosiasi persepakbolaan nasional. Di situ akan duduk 36 anggota baru Dewan FIFA, yang sekurang-kurangnya enam orang perempuan, merancang strategi organisasi untuk sepak bola dunia.

Dari hari ke hari manajemen malah meluluskan hal baru, sekretaris jenderal profesional, lebih mirip dengan dewan eksekutif perusahaan juga seperti Dewan yang terlihat oleh Komisi Pengaduan dan Audit yang sangat independen.

Usulan tersebut menempatkan tang-

Markas FIFA di Zurich Swiss (Suara NTB/ist)

gung jawab terbesar kepada konfederasi kontinental dan asosiasi bangsa sesuai kebijakan mereka sendiri. Sebanyak 209 asosiasi sepak bola nasional yang pada akhirnya menguasai Kongres FIFA dan memilih presiden sering kali terlihat sebagai bagian penting dari persoalan tersebut.

Kurang Transparan Sebagian besar tuduhan AS ditujukan kepada para terduga pelaku kejahatan saat menjalankan tugas di asosiasi sepak bola nasional atau konfederasi kontinental.

Pada November, pengawas antikorupsi dari Transparency International menyatakan bahwa mayoritas asosiasi sepak bola nasional gagal membuat prinsip informasi publik, berpotensi menciptakan pengembangbiakan korupsi.

“Statuta (yang diusulkan) memberikan pesan secara umum mengenai kewajiban konfederasi untuk mematuhi Statuta FIFA tersebut,” kata peneliti Transparency International Gareth Sweeney kepada Kantor Berita Reuters.

“Namun mereka tidak cukup mampu menjelaskan bahwa FIFA mengatasi keluhan konfederasi-konfederasi dan asosiasi.”

“FIFA secara efektik menjawab persoalan tersebut dalam Kongres, namun bagaimana tansparansi anggota asosiasi? Hal ini jelas bahwa tidak ada kemampuan untuk itu sam-

pai sekarang,” ujarnya.

Sweeney juga mengeluhkan rendahnya independensi para partisipator di Dewan FIFA yang seluruh anggotanya dipilih oleh asosiasi-asosiasi dari setiap negara anggota FIFA tersebut.

“Dalam situasi sempitnya kesempatan, usulan perubahan Statuta meliputi kewajiban pengecekan dan pertimbangan yang dapat membatasi jenis korupsi, seperti yang kita lihat di masa lalu.”

Para pengamat lain yakin hanya ada satu langkah menuju kesepakatan FIFA agar dimulai secara keseluruhan. “Kami yakin ingin membasmi hal itu dan melalui mereka, Saya menginginkan pemerintah Swiss.

Mereka punya kekuatan untuk itu,” kata Jaimie Fuller, anggota kelompok kampanye “New FIFA Now”.

Menurut dia, kegagalan FIFA mengorganisasikan debat lima kandidat pada 26 Februari menunjukkan kurangnya iktikad melakukan perubahan.

“Jika pernyataan FIFA sebenarnya mereka menginginkan perubahan organisasi, mereka harus menyelenggarakan debat kandidat, meskipun hari ini sama dengan sistem lama dan hal ini mengubah fakta bahwa mereka tidak menginginkan perubahan,” ujarnya.

“Ini sama dengan membuat kesepakatan di balik pintu.” (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB mencoret dua atlet atletik, Kokom Supriyatna dan Nurhasanah dari Pelatda Rinjani 2016 sudah final. Dipastikan ada 10 atlet lagi yang bakal dicoret dari Pelatda. Hal ini menyusul tidak masuknya beberapa nama atlet dalam SK PB cabor yang menjelaskan atlet lolos PON 2016.

Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/2) kemarin membenarkan bahwa ada dua nama atlet atletik NTB yang resmi dicoret yakni Kokom Supriyatna dan Nurhasanah.

“Kedua atlet atletik sudah dicoret, karena tidak masuk dalam daftar nama atlet atletik yang lolos PON,” ucapnya.

Itu artinya dari 19 nama atlet yang diusulkan cabor atletik masuk Pelatda Rinjani persiapan PON XIX/2016 telah dikurangi dua atlet, hingga jumlah atlet atletik tinggal 17 atlet.

Lanjutnya selain dua atlet atletik terdapat kurang lebih 10 atlet lagi yang bakal dicoret dari Pelatda, hal ini dikarenakan masih ada beberapa cabor yang dinyatakan oleh PB cabor tidak lolos PON. Diantara atlet cabor yang akan dicoret itu adalah enam atlet dansa dan empat atlet tenis meja.

“Untuk atlet dansa yang sebelumnya diajukan 14 atlet lolos PON akan dikurangi enam atlet karena hanya delapan atlet yang resmi lolos PON,” jelasnya.

Lanjutnya, selain itu cabor tenis meja yang sebelumnya mengajukan delapan atlet lolos PON akan dicoret empat atlet, karena informasinya hanya empat atlet yang resmi dinyatakan lolos PON oleh PB cabor. (fan)

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Penuhi Kebutuhan Pelanggan

PDAM Giri Menang Siapkan Intake Skala Besar Mataram (Suara NTB) Pembangunan sarana prasarana baru dalam penyediaan air minum di daerah sekitar Taman Narmada, Narmada, Lombok Barat diharapkan dapat segera terlaksana. Sumber air baku intake dengan debit 300 liter per detik itu kini sedang pada tahap tender di Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan BWS. Sehingga kebutuhan air masyarakat Gerung dan Sekotong, Lobar dapat terpenuhi dengan maksimal.

(Suara NTB/rus)

ANGKUT SAMPAH - Staf pada KKTK Lotim mengangkut sampah yang ada di sepanjang jalan Selong menuju Labuhan Haji, Jumat (19/2). Kegiatan yang diberi nama Jumat Bersih ini merupakan salah satu upaya menggugah kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Jumat Bersih, 12 Ton Sampah Terkumpul Selong (Suara NTB) Jumat (19/2) kemarin, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim) melakukan kegiatan Jumat bersih. Dalam kegiatan beberapa jam itu saja, terkumpul sebanyak 12 ton sampah yang selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kepala KKTK Lotim, Mul-

ki kepada Suara NTB menjelaskan, kegiatan Jumat bersih ini dilakukan sebagai bagian dari cara kampanye kebersihan. Di mana selama ini tingkat kesadaran masyarkaat terhadap kebersihan lingkungan masih lemah.

Pada kegiatan yang dilaksanakan ini, KKTK bersama sejumlah pihak turun ke jalan

melakukan aksi bersih ini dari Selong menuju Labuhan Haji.

Kondisi hujan yang terjadi beberapa hari terakhir ini diakui menambah tingginya volume sampah, khususnya di saluran.

Pihaknya mengharapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Masyarakat di tingkat desa uta-

manya diharapkan bisa membuang sampah pada tempatnya.

Mengatasi masalah sampah ini diharapkan ke depan bisa dianggarkan melalui desa.

Hanya saja sekarang ini sedang coba diformulasikan dasar hukumnya, sehingga pihak desa bisa mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi persoalan sampah. (rus)

Transform Beri Penyuluhan Kesehatan PKL Dasan Cermen Mataram (Suara NTB) Aspek kebersihan merupakan aspek paling penting yang harus diperhatikan oleh para pedagang. Hal itu lantaran setiap barang atau makanan yang dijual para pedagang berkorelasi terhadap kesehatan baik bagi pembeli maupun pedagang itu sendiri. Untuk itu Jumat (19/2) kemarin, Lembaga Transform memberikan penyuluhan kesehatan bagi 26 PKL yang terdapat di tiga lingkungan, Kelurahan Dasan Cermen.

Ditemui Suara NTB Jumat (19/2), Koordinator Program Lembaga Transform, Mukhtar Sakra Mukti, mengemukakan kegiatan penyuluhan kesehatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan pemberian bantuan hasil kerjasama antara PT HM Sampoerna Area Mataram dengan Lembaga Transform melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT HM Sampoerna bersama dengan Lembaga Transform terhadap 56 Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kelurahan Dasan Cermen.

Diakuinya, bentuk pembinaan lanjutan terhadap para PKL dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan antara para pedagang warung 26 orang dan peda-

HILANG HILANG 2 SERTIFIKAT TANAH NO.3414 AN.HAYAT NO.2664 AN.HAJJAH ZAHRAH HILANG TGL 6 SEPTEMBER 2009 SEKITAR GUNUNG SARI KETIKA PROSES BALIK NAMA KE ATAS NAMA MUHAMAD MARJANI OLEH IBU E BAGI YANG MENEMUKAN HUB. BPK MUHAMAD MARJANI LINGK BATU RAJA AMPENAN HP.082341062279

Demikian diungkapkan Direktur Utama PDAM Giri Menang-Mataram, H. Lalu Ahmad zaini saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/2).

Ia menyebutkan, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. “Ini ikhtiar PDAM dengan bantuan sistem baru di bawah Taman Narmada,” terangnya.

Air yang bersumber dari mata air setempat di bawah Taman Narmada tersebut, kata Zaini, akan disalurkan menuju reservoir Gunung Sasak dan Lendang Andus.

Sebelum dialirkan ke seluruh pelanggan di Lombok Barat bagian selatan, diantaranya Gerung dan Sekotong. Ia mengakui, faktor alam menyebabkan tidak tercapainya debit air maksimal ke reservoir aset pemerintah pusat itu.

Reservoir beserta sistem perpipaan yang menelan anggaran pembangunan senilai Rp 150 miliar dari APBN

(Suara NTB/why)

2011 itu menerima debit yang jauh menurun dari sumber air utamanya yaitu di mata air di daerah Lebah Sempaga, Narmada, Lobar. Dari debit 350 liter/detik di mata air menjadi 100 liter/detik ketika tiba di Gunung Sasak.

“Proses pembangunannya bertahap termasuk pipa yang ke Sekotong. Waktu pertama kita coba sukses. Karena se-

mata ini faktor alam di sumbernya air berkurang,” terangnya. Oleh karena itu, ia berharap proyek pembangunan pengelolaan sumber air di bawah Taman Narmada dapat memenuhi target debit air di reservoir Gunung Sasak.

“Mudahan dari situ bisa naik ke Gunung Sasak sehingga dapat berfungsi dan memenuhi ekspektasi pelayanan masyarakat Gerung dan Sekotong,” pungkas Zaini. Ia berharap semua pihak turut menjaga lingkungan terutama menjaga kelestarian hutan, terutama di wilayah Sesaot, Narmada.

Hutan menjadi sandaran sebagai sumber tangkapan air yang berdampak pada ketersediaan air pada masa kini dan masa mendatang. “Tetap kita ikhtiar. Penurunan debit tidak bisa secara an sich diserahkan kepada PDAM semata. Mari kita jaga lingkungan secara bersama-sama demi masa depan air kita,” harapnya. (why)

PSMTI Berbagi Kasih dengan Pasukan Kuning

(Suara NTB/dys)

PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan kesehatan Transform kepada PKL Dasan Cermen. gang kios 30 orang. Pengelompokan dilakukan mengingat kebutuhan masing-masing pedagang tersebut berbeda-beda.

“Penerima manfaat untuk program pemberdayaan pedagang kios dan warung cukup beragam jenis barang yang dijual,’’ ujarnya.

Pedagang kios terkategori merupakan kelompok pedagang yang menjual barang yang tahan lama seperti barang kebutuhan rumah tangga, rokok, snack, aneka

LOWONGAN DCRI KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2 F MALL EPICENTRUM. CP. 087864011613.

CR SPG/SPB BUTIK BAJU PENGALAMANINGGRSBGSLOKASI GILI AIR KIRIM CV:YOSI. GINGERSNAP@GMAIL.COM

minuman sachet, dan lainlain. Sedang pedagang warung terkategori sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan cepat saji seperti warung nasi, penjual sayur matang, bakso pentol dan minuman cepat saji.

“Berdasarkan hasil assesment, sejumlah pedagang terutama barang cepat saji berjualan di pinggir gang ditinjau dari kebersihan lokasi, perlatan dan penataan barang kurang baik. Akibatnya, barang yang dijual juga kurang higienis,’’ terangnya.

Selain memberikan penyuluhan kesehatan, Lembaga Transform juga akan memberikan pelatihan penataan barang dagangan yang dijadwalkan Senin (22/2). Tujuannya yaitu agar pengetahuan para pedagang meningkat sehingga mereka dapat menata barang dagangan mereka dengan baik, efesien dalam memanfaatkan ruang terbatas.

Sementara itu, Kasi Penyehatan Lingkungan Dikes Kota Mataram, Hasbun Bahri yang

merupakan narasumber dalam kegiatan tersebut mengaku masih banyak ditemukan para pedagang yang menjual makanan berbahan zat kimia berbahaya seperti mengandung rhodamin dan borak.

Umumnya, mereka mengaku masih menggunakan bahanbahan berbahaya tersebut meski sudah sering ditindak lantaran masih belum bisa meninggalkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Untuk itu, melalui sosialisasi seperti ini diharapkan masyarakat dapat sadar akan bahaya zat tidak layak konsumsi tersebut karena efeknya dirasakan dalam jangka panjang.

Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih juga meminta agar para pedagang yang mengikuti penyuluhan kesehatan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Tidak hanya itu, ia juga berpesan agar para pedagang ke depan dapat lebih menjaga aspek kebersihan saat berjual. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Mataram pada Jumat (19/2) kemarin telah memberikan sejumlah bantuan kepada pasukan kuning atau petugas kebersihan Kota Mataram. Pemberian bantuan melalui bagi kasih ini bertujuan untuk meringankan beban pasukan kuning yang sebagian besar merupakan warga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kegiatan sosial ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Imlek yang puncak acaranya diselenggarakan pada hari ini.

“Kita berikan sembako kepada petugas kebersihan yang selama ini telah banyak membantu kita membersihkan Kota Mataram ini.

Saya sendiri merasakan perbedaannya Kota Mataram yang dulu dan sekarang. Sekarang jauh lebih bersih,” kata ketua PSMTI Kota Mataram Bing Hamidy kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (19/2).

Dalam bingkisan itu terdapat sejumlah kebutuhan pokok, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, kopi dan beberapa kebutuhan lainnya. Ini merupakan kegiatan sosial yang akan terus dilakukan oleh PSMTI untuk membangun silaturahmi yang baik antar Etnis Tionghoa dan masyarakat

(Suara NTB/lin)

BANTUAN : Ketua PSMTI Kota Mataram Bing Hamidy saat memberikan bantuan kepada Pasukan Kuning Kota Mataram yang diselenggarakan, Jumat (19/2).

Kota Mataram. Apalagi menurut Bing Hamidy, selama ini keberadaan pasukan kuning sangat membantu mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kami sangat berterimakasih kepada pasukan kuning yang tidak pernah lelah membantu kita semua membrsihkan kota kita ini. Ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap apa yang dilakukan oleh pasukan kuning selama ini,” kata Bing Hamidy.

Sebelumnya PSMTI juga telah melakukan donor darah.

Kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan semacam ini akan terus dilakukan dan di-

harapkan dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

“Ini kegiatan sosial, untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara kita. Ini kita sebut berbagi kasih bersama pasukan kuning,” kata Bing Hamidy.

Pihaknya juga berharap dapat selalu didukung oleh Pemerintah Kota Mataram dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Sebab kegiatan sosial semacam ini, selain meringankan beban masyarakat juga sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi dan kerjasama yang baik. (lin)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 20 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Tindak Tegas Pelaku Teror AKSI tindakan tegas yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap terduga teroris di Bima didukung penuh jajaran pemerintah daerah. Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung aparat keamanan bertindak tegas terhadap pihakpihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah.

NTB dengan mayoritas beragama Islam bukanlah orang yang suka dengan kekerasan. Meski ada kasus kekerasan di beberapa lokasi itu bukan mencerminkan karakter masyarakat NTB yang sesungguhnya.

Karakter masyarakat NTB, seperti disampaikan Gubernur NTB lebih fokus pada keselamatan orang lain, kebaikan dan kedamaian.

Tidak hanya itu, masyarakat NTB siap menerima siapapun orang tanpa ada prasangka buruk. Asalkan orang bersangkutan datang dengan niat baik dan mampu bersosialisasi. Namun, di tengah kepolosan yang dimiliki masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu menjadikan masyarakat NTB bertindak di luar jalur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aksi penggerebekan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga NTB yang terindikasi terlibat dalam jaringan teroris.

Adanya kejadian ini setidaknya membuat kita membuka mata, jika sekarang ini masyarakat NTB sudah menjadi sasaran dari pihak-pihak tertentu yang ingin merusak identitas masyarakat NTB. Mereka ingin menciptakan image, jika masyarakat NTB sudah tidak memiliki karakter yang lebih Islami, tapi karakter yang buruk dan seolah-olah tidak senang dengan kondusivitas yang tercipta selama ini.

Meski demikian, kita sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB, jika persentase orang-orang yang memiliki paham radikal atau garis keras di NTB sangat kecil. Bahkan, penyebaran itu sifatnya masih lokal dan terkonsentrasi pada satu atau beberapa titik di daerah ini. Itu artinya, pemahaman masyarakat terhadap paham-paham yang ingin merusak kondusivitas di daerah ini masih sangat besar. Masih banyak masyarakat di daerah ini yang menolak pahampaham radikal atau terorisme.

Namun, aparatur pemerintah daerah, termasuk aparat keamanan tidak boleh lengah dengan kondisi ini. Justru dengan masih terkonsentrasinya paham ini, upaya-upaya penyebaran paham-paham radikal harus diantisipasi. Pengawasan terhadap orang-orang baru yang masuk ke lingkungan atau RT/RW harus lebih diperketat. Aparatur di tingkat bawah, mulai dari RT, lingkungan, kelurahan/desa hingga camat harus lebih banyak turun melakukan pengawasan dan pendataan ke masyarakat. Jika ini tidak dilakukan, maka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah ke radikal bisa terjadi.

Selain itu, jangan sampai terlalu khawatir, semua orang dicurigai melakukan aktivitas-aktivitas berbau radikalisme. Termasuk menetapkan sebuah lembaga pendidikan dicurigai mengajarkan paham-paham berbau radikalisme. Untuk itu, kita berharap pemerintah dan aparat keamanan serta masyarakat bahu membahu menjaga lingkungan agar tetap terjaga dari aksi yang berbau radikalisme. Selain itu, perlu juga disadari, jika NTB menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan selain pertanian.

Di mana, pariwisata ini erat kaitannya dengan keamanan di satu daerah. Kalau rasa aman terganggu, maka wisatawan akan takut berkunjung ke NTB. Tapi jika NTB aman dari aksi teroris atau kejahatan lainnya, maka wisatawan akan semakin banyak datang ke NTB. Untuk itu, tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, apalagi teroris harus dilakukan. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Kembali pada Persoalan Beras Beberapa minggu terakhir, Perum Bulog menjadi bulanbulanan.Keinginan perusahaan plat merah ini untuk mendatangkan 7000 ton beras dari JawaTimur ditentang banyak pihak. Eksekutif dan legislatif seirama menentang Bulog, sembari member catatan keras, Bulog harus punya alasan masuk akal kenapa mendatangkan beras Jawa Timur tersebut.

ILA benar anggapan bahwa NTB melimpahkan beras, artinya ketersediaan stok aman untuk beberapa bulan ke depan, harusnya tidak ada alas an logis bagi Bulog untuk mengimpor beras. Bila Bulog “ngeyel” juga, alas an banyak pihak bahwa perilaku Bulog memukul mundur eksistensi petani adalah betul, Bulog dikendarai pengendara bebas (free rider) adalah nyata.Catatan penting secara politis adalah Bulog harus pro petani, mendukung upaya petani dan pemerintah berdikari dalam urusan logistik dasar.

PersoalanMendasar Sekali lagi dasar kita “marahmarah” ke Bulog harus jelas ujung pangkalnya.Kenapa persoalan impor menjadi bola panas yang terus saja me-liar. Penjelasannya adalah karena ketidakjelasan. Ketika ditanya Pemerintah Provinsi, berapa beras NTB yang melimpah itu sesungguhnya secara statistik rill, jawabannya kemungkinan besar (99 persen) tidak tahu.Bila ini belum terjawab persoalan beras akan terus berpotensi kisruh ke depan.

Ketika ditanya Bulog, kenapa harus impor? Kemungkinan besar alas an impor selalu pada upaya

Oleh:

Dr. M Firmansyah

(Dosen FEB Unram dan Tim Penasehat Investasi NTB)

Dengan demikian, konteks bisnis kita perlu asumsikan bergerak bebas nilai, ada banyak moral hazard di dalamnya. Sungguh-pun kita menginginkan bisnis yang adil dan menguntungkan banyak pihak.Mengurangi perilaku moral hazard harus berdasar data riil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa “menampar” orang dengan data riil bukan dengan asumsi. pengamanan stok.Bahwa stok NTB hanya cukup sampai bulan Februari, atau sebesar 920 ton saja sementara musim panen masih cukup jauh. Dugaan mafia beras bermain, akan selamanya menjadi dugaan bila kita tidak pernah tahu sesungguhnya bagaimana ketersediaan beras kita di daerah. Di Kabupaten Bima berapa jumlahnya, Lombok Timur berapa, Mataram berapa, kita harus punya data terintegrasi.

Data itu harusnya dapat tercipta berbasis desa, diteruskan ke kecamatan sampai akhirnya bermuara pada pemangku kebijakan tertinggi di daerah (Pemerintah Provinsi).Dari sinilah sebenarnya tata kelembagaan beras mulai dibenahi, yaitu tersedianya data akurat terkait stok. Semakin mikro kita punya data ekonomi, semakin mudah dan tepat sasaran perencanaan pembangunan ekonomi tersebut.

Bila salah satu daerah di NTB kekurangan beras, dapat dibantu daerah lain begitu-pun sebaliknya karena ketersediaan data rill. Namun sekarang yang terjadi,kita masih berdiskusi, berdebat dengan topangan asumsi.Bahwa stok beras NTB melimpah, panen melimpah tanpa ada data memadai terkait berapa jumlah stok yang melimpah itu secara rill (populasi).

Merusak Citra Daerah Saya memaklumi bahwa berat bagi pemerintah daerah untuk menerima kondisi ini, mengingat citra NTB yang terlanjur dikenal sebagai lumbung pangan. NTB bahkan berbangga-bangga, karena justru beras ‘’diekspor’’ ke beberapa daerah lain di tanah air. Suara yang terdengar, kok berani-beraninya ‘’ekspor’’. Sementara kebutuhan sendiri belum tercukupi. Kedengarannya sangatlah sumbang.

Atas kejadian ini, tidak ada jalan

Atraksi Jetski akan Meriahkan Festival Pesona Tambora Mataram (Suara NTB) – Setelah sukses dengan Tambora Menyapa Dunia, tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan menggelar Festival Pesona Tambora. Acara ini akan digelar pada 11-16 April 2016.

“Tema kita tahun ini kan tentang kemaritiman, jadi saya pikir akan sangat menarik apabila ada atraksi jetski yang rencananya akan dilakukan dari angkatan laut,” kata

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram.

Sebelumnya, festival ini telah diresmikan terlebih dahulu di Jakarta pada 11 Januari lalu. Hal ini sekaligus menjadikan NTB sebagai pembuka Festival Nusantara di tahun 2016. Rencananya festival kali ini akan dimeriahkan dengan adanya atraksi jetski dari angkatan laut.

Festival Pesona Tambora ini rencananya akan dilakukan secara komplit meliputi festival-festival lainnya di Pulau Sumbawa, salah satunya Festival Pulau Moyo. Sehingga benar-benar menampilkan kebudayaan dan pariwisata Pulau Sumbawa yang selama ini cukup banyak menyita perhatian publik.

Tahun ini bukan hanya Festival Tambora yang dijadikan sebagai event unggulan. Namun ada dua event lainnya yaitu Festival Moyo dan Festival Bau Nyale. Dua festival itu akan men-

jadi festival akbar di NTB. Bau Nyale menurut rencana akan diselenggarakan pada 28 Februari mendatang.

Sementara Festival Moyo akan dirangkaikan dengan Festival Pesona Tambora pada April mendatang.

“Kita ingin ini benar-benar menjadi ajang promosi bagi pariwisata kita. Sebab Pulau Sumbawa memiliki potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan. Sehingga, festival ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Faozal.

Faozal juga mengimbau agar masyarakat turut mendukung sejumlah kegiatan yang akan dilakukan untuk memajukan pariwisata dan perekonomian warga.

Sebab, jika pariwisata menonjol maka lapangan pekerjaan akan semakin terbuka dan sudah barang pasti perekonomian masyarakat akan membaik.

“Ini untuk kita semua, untuk masyarakat. Mari kita sukseskan bersama-sama,” imbaunya. (lin)

RADIO

lain bagi Gubernur NTB selain menata kembali secara serius persoalan perberasan, mulai dari kelembagaan data maupun tata kelola organisasi. Bila memungkinkan perusahaan daerah ikut berperan dalam bisnis tata niaga beras dalam rangka pengamanan kebutuhan dasar masyarakat ini. Bulog sulit untuk diharapkan bergerak bebas, karena dibatasi Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 yang salah satunya mengatur HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Bermain dalam tata niaga beras, Provinsi DKI memiliki PT. Food Station Tjipinang yang mengelola rantai bisnis perberasan, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.

Dengan demikian, konteks bisnis kita perlu asumsikan bergerak bebas nilai, ada banyak moral hazard di dalamnya. Sungguh-pun kita menginginkan bisnis yang adil dan menguntungkan banyak pihak.Mengurangi perilaku moral hazard harus berdasar data riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kita bisa “menampar” orang dengan data rill bukan dengan asumsi.

Bersikukuhnya Kepala Divre Bulog NTB untuk tetap mendatangkan beras dari Jawa Timur adalah karena keyakinannya berdasarkan data, yaitu kurangnya ketersediaan stok untuk beberapa bulan ke depan.

Kita bersorak sorai, teriak-teriak, dengan lantang menolak beras masuk, karena beras sedang melimpah.

Namun ketika diminta sodorkan data yang jelas, berapa jumlah yang melimpah itu secara nyata? Kita diam seribu bahasa.

Saya kira saatnya kita benahi rantai bisnis perberasan kita.Ingat beras salah satu komoditi liar yang selalu saja mengacaukan inflasi dan kemiskinan.Karena memang beras susah dicarikan duanya di masyarakat kita..

Pekan depan, Pansel serahkan tiga besar calon Sekda ke gubernur Ditunggu hasil yang terbaik

*** Bulog tidak bisa membeli gabah sesuai harga pasar Butuh regulasi agar menguntungkan petani

***

SUARA NTB Sabtu, 20 Februari 2016

Kesehatan

Buah Pare Berpotensi Bunuh Jentik Nyamuk BUAH dan biji pare (Mommordica Charantia L) yang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid berpotensi membunuh jentik nyamuk, kata mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nilahazra Khoirunnisa.

“Senyawa-senyawa tersebut bisa mematikan syaraf dan menyerang sistem pernapasan yang bisa mengakibatkan kematian pada hewan-hewan kecil seperti jentik nyamuk termasuk Aedes aegypti,” katanya di Yogyakarta.

Ia mengatakan dirinya bersama empat mahasiswa Fakultas Biologi UGM yakni Ayu Safitri, Syindi Ariska FP, Diyah Tri Utami, dan Adhestya Alfiani berhasil menemukan dan membuat larvasida dari buah dan biji pare.

“Larvasida dari buah dan biji pare itu mampu mengendalikan jentik nyamuk yang ramah lingkungan serta tidak menimbulkan resistensi. Larvasida itu memiliki kemampuan untuk membunuh jentik nyamuk,” katanya.

Menurut dia, untuk mengetahui efektivitas buah dan biji pare dalam membunuh larva mereka pun melakukan penelitian dalam skala laboratorium pada jentik nyamuk Aedes aegypti.

Nyamuk yang digunakan diperoleh dari Balai Litbang P2B2 Banjarnegara, Jawa Tengah. Jentik nyamuk tersebut selanjutnya direndam dalam ekstrak buah dan biji pare yang telah dilarutkan dengan etanol.

“Perendaman dilakukan selama 48 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak buah dan biji pare mampu membunuh jentik nyamuk,” kata Nila.

Diyah Tri Utami menambahkan hasil optimal untuk pemberian ekstrak buah pare pada konsentrasi 0,2 gram/100 mililiter mengakibatkan kematian larva hingga 100 persen, sedangkan untuk biji pare dengan konsentrasi lebih tinggi yakni 0,5 gram/100 mililiter.

“Kami berharap dengan penelitian itu bisa memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai alternatif pengendalian demam berdarah dengan menggunakan buah dan biji pare,” katanya.

Menurut dia, berbagai senyawa yang terkandung dalam buah dan biji pare berpotensi digunakan sebagai larvasida alami yang ramah lingkungan.

“Ke depan masih dibutuhkan sejumlah penelitian lanjutan terhadap buah dan biji pare sebagai alternatif larvasida untuk mengetahui efeknya pada organisme lain,” kata Diyah. (ant/Bali Post)

Paripurna Gagal, Golkar Evaluasi Umar Said Dari Hal. 1 Sejak awal, Umar Said memang telah memproklamirkan akan melakukan perlawanan terhadap keputusan partainya itu. Dan sikap itu diperlihatkannya di rapat paripurna DPRD NTB kemarin. Berkat ‘keputusan’ Umar, rapat paripurna itu terpaksa harus diskors selama dua kali dengan durasi satu jam untuk setiap skors. Umar beralasan, rapat paripurna tersebut tidak memenuhi kuorum.

Padahal, seringkali perhitungan jumlah anggota DPRD NTB yang hadir dilakukan berdasarkan jumlah tandatangan yang sudah dibubuhkan pada daftar hadir, tanpa melihat apakah yang membubuhkan tandatangan sudah duduk di kursi rapat tempat digelarnya rapat paripurna.

“Anggota yang hadir harus dihitung secara fisik,” tegas Umar Said ketika menskors rapat paripurna untuk kedua kalinya. Berdasarkan tata tertib DPRD NTB, rapat paripurna baru bisa dimulai ketika sudah memenuhi kuorum, yakni harus dihadiri oleh minimal 42 dari jumlah anggota. Tetapi berdasarkan daftar hadir sidang, menunjukkan anggota yang hadir baru sebanyak 41, sehingga masih kurang satu orang untuk mencapai kuorum.

Daftar hadir peserta rapat paripurna menunjukkan, salah satu Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri tidak hadir.

Selain itu tidak ada satupun anggota Fraksi PDIP yang hadir. Ketua Fraksi PDIP di DPRD NTB, Ir. Made Slamet yang dikonfirmasi via telpon, terkait alasan fraksinya tidak mengikuti rapat paripurna, tindak memberikan jawaban.

Namun, berdasarkan informasi yang diserap oleh Suara NTB, Fraksi PDIP tidak hadir diduga karena perintah langsung Ketua DPD PDIP NTB. Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah masih menunda memberikan keterangan seputar persoalan ini.

Dari pantauan Suara NTB, ketika rapat paripurna diskors untuk yang pertama, suasana ruang rapat paripurna memang berubah menjadi cukup tegang.

Ada kesan kuat bahwa rapat paripurna tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk tidak memenuhi kuorum. Melihat suasana itu, beberapa anggota Fraksi Golkar nampak langsung berkumpul. Tampak pula hadir Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi.

Wakil Ketua DPD golkar NTB, L. Satriawandi, ST yang ditemui Suara NTB, terkait tindak lanjut dari usulan pergantian Ketua DPRD NTB, enggan untuk memberikan komentar.

Sementara Isvie yang dikonfirmasi Suara NTB hanya berkomentar singkat bahwa segala keputusan yang diambil oleh partai sudah sah dan harus dilaksanakan, termasuk mengenai keputusan pergantian Ketua DPRD NTB. “Karena kepengurusan sudah sah, segala keputusannya juga sah, ya termasuk mengenai itu juga (pergantian Ketua DPRD NTB),” tegasnya.

Misbach yang dikonfirmasi terkait gagalnya rapat paripurna tersebut menegaskan bahwa

pihaknya tidak mempersoalkan batalnya pembacaan surat masuk DPD Partai Golkar NTB itu dalam rapat paripurna.

Menurutnya, yang membuat pihaknya miris adalah batalnya agenda yang sudah dibiayai dengan uang rakyat NTB. “Agenda utamanya itu kan adalah membaca laporan pertangungjawaban Pansus. Tetapi pimpinan DPR itu, bersama beberapa fraksi, tidak hadir di situ dalam tanggung jawab utama dia. Karena apa? Pansus itu dibiayai rakyat, dan Pansus harus melaporkan pertanggungjawaban itu kepada rakyat melalui DPRD. Kan ini miris buat kita, sebagai rakyat. Lalu ini ada apa?” ujar Misbach.

Ia menilai cukup pantas rakyat mempertanyakan kinerja para anggota DPRD NTB yang gagal memenuhi kuorum untuk agenda utama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seperti ini.

“Kan terlalu, pengorbanan yang begitu besar terhadap kepentingan rakyat.”

Di sisi lain, ia menilai gagalnya rapat paripurna itu justru memperkuat dasar penilaian Partai Golkar yang menyebutkan Umar memang memperlihatkan kinerja yang menurun dalam memimpin DPRD NTB. “Itu salah satu bukti, bahwa kinerja Ketua DPRD kita itu ndak bener,” tegasnya.

Misbach tidak merasa khawatir dengan nasib usulan yang mereka sampaikan ke DPRD NTB. Baginya, kapanpun, surat masuk itu harus dibacakan dalam rapat paripurna karena telah menjadi kewajiban DPRD NTB. Baginya, persoalannya kini adalah lebih pada upaya mengevaluasi kinerja para anggota DPRD NTB. “Evaluasi anggota Fraksi Golkar di DPRD itu terhadap kinerjanya menjadi penting.

Soal tindaklanjutnya itu kita kembalikan kepada partai, dalam hal ini DPP Partai Golkar,” ujarnya. Soal apakah evaluasi terhadap kejadian di rapat paripurna kemarin akan disampaikan ke DPP Partai Golkar, Misbach menegaskan hal ini belum dilakukan. “Belum, karena besok (hari ini-red) kita rapat di internal partai,” ujarnya.

Sebelumnya, Umar Said kepada Suara NTB mengaku sudah sejak awal mencium upaya pendongkelan dirinya dari posisi Ketua DPRD NTB yang dilakukan oleh sekelompok kader Golkar di NTB yang memiliki ambisi kekuasaan. Untuk itu ia akan memberikan perlawanan, karena ia merasa dizolimi.

Sedangkan menurut salah satu kader senior Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, pergantian Ketua DPRD NTB itu tidak tepat dilakukaan pada saat ini, karena selain belum ada petunjuk dari DPP, juga situasi saat ini masih dalam proses penyatuan kembali Partai Golkar. Sehingga menurutnya, keputusan untuk mengganti Ketua DPRD NTB sekarang ini hanya akan membuat Golkar semakin sulit bersatu. (aan/ndi)

RAGAM PHRI Bantah Minim Kontribusi Melalui CSR Mataram (Suara NTB) – iatan-kegiatan pemberian CSR pada umumnya.

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia “Rekan-rekan sering memberi bantuan kepa(PHRI) NTB membantah tudingan Wakil Gu- da masyarakat tidak mampu, anak yatim dan bernur (Wagub) NTB H. Muh.Amin, SH.M.Si bantuan pembinaan melalui beberapa kegiatan. masalah pemberian CSR (Corporate Social Hanya saja tidak pernah kita laporkan, karena Responsibility) kepada masyarakat. Ketua tidak diminta laporannya,” tegasnya.

PHRI NTB I Gusti Lanang Patra mengatakan Sebelumnya, Ketua CSR Provinsi NTB, Zainul bahwa perhotelan di NTB kerapkali memberi- Aidi meminta perhotelan tak hanya berorientasi kan CSR dalam berbagai bentuk. kepada keuntungan dari masyarakat tanpa mem‘’Kita sering kok memberikan CSR kepada berikan imbal balik. Sejauh ini menurutnya hanmasyarakat sekitar. Namun memang tidak ya dua perhotelan yang dinilai paling aktif, yakni terekspose, karena kita niatnya bantu ya tidak Grand Legi dan Jayakarta. Padahal, jumlah hotel harus diketahui orang banyak,” kata Lanang, menurut Badan Pusat Statitsik (BPS) mencapai seraya menambahkan bahwa Wagub dinilai ratusan baik hotel bintang dan non bintang. kurang tepat jika mengatakan bahwa PHRI “Memang kita akui tidak semua hotel seNTB minim kontribusi. Apalagi Wagub mene- cara aktif selalu memberikan CSR, tetapi bugaskan agar perhotelan dapat turut berkontri- kan berarti tidak pernah. Apalagi hotel-hotel busi dalam membantu pemerintah dalam kecil, tapi kita upayakan dan akan terus menmengentaskan kemiskinan. dorong agar perhotelan di NTB ini dapat memMenurutnya selama ini perhotelan sering mem- berikan bantuan berupa CSR kepada berikan bantuan kepada masyarakat yang masyarakat,” kata Lanang. mmebutuhkan. Bantuan berupa fasilitas Lanang juga menyarankan agar setterhadap para perajin dan pedagang-pedaiap hotel baik hotel bintang maupun gang di setiap event atau acara hotel juga non bintang dapat secara aktif memsering dilakukan. “Kita bantu semampu berikan CSR kepada masyarakat. kita. Kalau ada event kita kasih fasiliJika memang diminta laporan, maka tas untuk mereka, dan kita tidak mepihak hotel harus bersedia memberimungut biaya sepeserpun dari mereka. kan laporan CSR yang telah diberiHal-hal semacam ini juga termasuk kan dalam bentuk apapun.

CSR,” tandasnya.

“Berikan sebagian pendapatan Selama ini, CSR yang kita kepada masyarakat yang diberikan oleh pihak homembutuhkan. Saya yakin tel memang tidak peritu tidak akan memnah terdengar gaungnbuat hotel itu mengalya. Sebab CSR diberiami kerugian. Mukan tidak melalui kegngkin itu kecil bagi iatan resmi yang dihakita, tapi bagi ordiri oleh pejabat pentang lain itu ing seperti yang biasa sangat berarti,’’ dilakukan dalam kegujarnya. (lin) I Gusti Lanang Patra (Suara NTB/dok)

Dua Terdakwa Setor Denda ke Kas Negara Dari Hal. 1 Dalam perkara itu, ada tiga terdakwa yang diadili, Lalu Hery Gunawan, Imam Santoso dan Direktur PT. Daya Hasta Perkasa David Sianturi. Ke tiganya terbukti bersalah sesuai dakwaan subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. Mereka terseret dalam kasus proyek pembangunan TPA Batu Putih, KSB dengan total anggaran Rp 8,7 miliar.

Semetara Kasi Penuntutan Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawa, SH langsung menerima denda dari dua terdakwa tersebut. Karena perkara ini locus-nya di Sumbawa, maka akan diserahkan ke JPU Ke-

jari Sumbawa. ‘’Hari ini juga kami serahkan ke JPU Kejari Sumbawa. Nanti langsung akan dimasukkan ke kas daerah,’’ kata Budi.

Dia juga menyebut, dalam perkara itu hanya David Sianturi yang belum menyerahkan denda kerugian negara, karena belum menerima salinan putusan pengadilan. Namun terkait terdakwa David, pihaknya menunggu dari tim kuasa hukumnya Nengah Sumertha, SH. (ars)

KPK Geledah Rumah Komisaris PT.CGA Dari Hal. 1 Selain menggeledah rumah Komisaris PT. CGA, KPK sebelumnya juga menggeledah Kantor PT.CGA di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal, Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu. Dalam penggeledahan tersebut, sekitar lima orang petugas KPK datang dengan menggunakan pengawalan dari petugas satuan Brimob bersenjata lengkap.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, petugas KPK tersebut datang ke Kantor PT CGA sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan tiga unit kendaraan minibus. ‘’Iya ada petugas KPK yang datang untuk melakukan penggeledahan,” kata salah seorang petugas keamanan kantor yang enggan disebutkan namanya.

Hingga pukul 16.00 WIB, petugas KPK masih berada di kantor tersebut dan memeriksa sejumlah dokumen di beberapa ruangan yang ada di dalam kantor Bahkan, saat awak media berusaha mengambil gambar dari balik kaca jendela kantor tersebut langsung dilarang oleh petugas KPK yang ada di dalam ruangan. Petugas KPK langsung menutup tirai kaca ketika mengetahui kegiatannya dilihat awak media.

Belum ada keterangan

resmi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di PT CGA di Surabaya ini.

Sementara itu, dari laman resmi KPK disebutkan jika KPK menahan tiga tersangka operasi tangkap tangan (OTT) suap pejabat MA. Ketiga tersangka, yaitu ALE (Advokat), IS (Swasta) dan ATS salah satu petugas di MA. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap IS, terdakwa dalam kasus pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Penangkapan berlangsung di tempat parkir hotel kawasan Gading Serpong Tangerang, Jumat (12/2) malam. IS diduga akan menyuap pejabat MA untuk menunda keluarnya salinan putusan kasasi atas perkaranya.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dikonfirmasi Suara NTB membenarkan penangkapan itu. “Ya Benar, IS adalah salah satu tersangkanya,” kata Yuyuk via ponsel Minggu (14/2).

IS , Direktur PT. CGA itu, ditangkap bersama pengacaranya berinisia ALE, berikut seorang pejabat MA berinisial ATS. “Ketiganya sudah ditahan,” sambung Yuyuk.

Sementara dalam keterangan persnya di Jakarta Sabtu

(14/2) lalu, Yuyuk menjelaskan kronologis penangkapan ketiganya, berikut diamankan dua mobil mewah yang dijadikan sarana menyuap.

“Pada Jumat sekitar pukul 22.30 WIB, KPK mengamankan ALE, yaitu seorang pengacara dan seorang supir di parkiran hotel kawasan Gading Serpong Tangerang,” kata Yuyuk. Kemudian, setelah penangkapan ALE, dilakukan penangkapan ATS, Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus pada MA. Tim penyidik KPK menangkap ALE di rumahnya, yang juga berlokasi di kawasan Gading Serpong Tangerang, dan ditemukan uang Rp 400 juta dalam pecahan Rp100.000 dalam tas kertas (paper bag).

“Pada saat yang hampir bersamaan dilakukan penangkapan terhadap IS, seorang pengusaha di sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan, selain tiga orang diamankan supir dari IS dan dua petugas pengamanan tempat domisili ATS,” ujar Yuyuk. Uang diberikan melalui perantaraan supir IS kepada ALE. “Jadi, supir IS yang memberikan ke ALE, dan dari ALE uang diberikan kepada ATS,” ungkap Yuyuk.(ant/Bali Post/ars)

Jenazah Terduga Teroris Fajar Dipulangkan ke Bima Dari Hal. 1 “(Pemulangan jenazah) Keputusan Mabes Polri. Dipulangkan kalau sudah disetujui.

(Hasil) Pemeriksaan kita kirim ke sana,” jelasnya saat ditemui di RS Bhayangkara, Jumat (19/2).

Selasa (16/2) lalu telah dilakukan pengumpulan data post-mortem pemeriksaan umum dan perawatan jenazah di ruang autopsi. yang kemudian dicocokkan dengan data ante-mortem.

Identifikasi selama dua jam itu dilakukan oleh sejumlah tim dokter spesialis Universitas Mataram bersama tim Disaster Victim Identification (DVI) Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokkes) Polda NTB, tim dokter RS Bhayangkara, tim Reserse Kriminal Polda NTB. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain, pemeriksaan gigi geligi, pemeriksaa fisik luar, dan sidik jari. Dari visum luar terhadap jenazah, ditemukan luka di bagian dada yang tertembus peluru senjata Densus 88 Antiteror.

Kapolda menambahkan, pihak keluarga pada Kamis (18/ 2) lalu mendatangi Polres Bima Kota untuk meminta kejelasan mengenai pemulangan

jenazah Fajar. “Ini langkah operasi Mabes Polri. Dari pihak keluarga kemarin mempertanyakan (pemulangan jenazah).

Sudah kita bantu tanyakan ke Mabes,” terang Kapolda.

Mengenai kondisi terkini Bharada Effendi yang tertembak pada penggerebekan Senin (15/2) pagi di rumah terduga teroris di Kelurahan Pena To’i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kapolda menjelaskan bahwa yang bersangkutan masih menjalani perawatan intensif di RS Sanglah, Denpasar, Bali.

Proyektil peluru yang menghujam bawah lengan sebelah kiri hingga menembus paruparu sudah berhasil dikeluarkan. Alat bantu pernapasan pun sudah dilepas. Disebutkan pula bahwa anggota Subden A Brimob Bima itu juga menderita luka patah tulang di lengan kirinya.

Peluru yang diduga ditembakkan terduga teroris Fajar dengan revolver curian itu, sebelum menembus paru-paru Bharada Effendi, juga sempat menghujam lengan kiri menembus bagian tulangnya. “Masih pemulihan. Kondisinya sudah lebih baik. Mohon doa untuk kesembuhannya,” ujar Kapolda.

Tiga Saksi Masih Diperiksa Intensif di Mabes Polri

Polisi memanfatkan secara efektif dan efisien tiga hari ke depan dari tujuh hari waktu yang diamanatkan undangundang untuk menggali keterangan saksi terduga teroris yang turut diamankan saat penggerebekan di Bima Senin (15/2) lalu. “Masih diperiksa di Mabes Polri. Kan itu ada tujuh hari waktu untuk bisa mencari informasi sejauh mana keterlibatan mereka semua,” jelas Kapolda.

Jenderal bintang satu itu menegaskan bahwa pendekatan kepada masyarakat di lingkungan sekitar asal terduga teroris Fajar akan diintensifkan. Ia mengatensi khusus agar citra Bima kembali terbangun, lepas dari segala bentuk kegiatan terorisme yang meresahkan.

Sejumlah instansi dan pemerintah daerah khususnya akan digandeng. Pola represif dipadukan dengan upaya preventif dan rekonsiliasi melalui pencerahan-pencerahan. ‘’Kita luruskan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar tidak mengaplikasikan syiar agama dengan kegiatan yang bersifat radikal.

Bahwa penyampaian dengan keteladanan jauh lebih baik daripada dengan kekerasan,’’ ujar Kapolda berpesan. (why)

Halaman 15

2,4 Juta Jiwa Masyarakat NTB Dapat Kartu KIS Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin mengatakan sebanyak 2,4 juta lebih masyarakat NTB memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Masyarakat NTB yang mendapat KIS itu selain masuk kategori miskin, juga yang masuk kategori hampir miskin dan rentan miskin.

“Kita di NTB ini untuk program KIS ada sekitar 2,4 juta orang lebih penduduk kita yang mendapatkan kartu itu.

Sekarang ini sedang disebar di wilayah NTB. Dia menggunakan jasa pengiriman barang,” kata Wahyudin dikonfirmasi Suara NTB usai menghadap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Jumat (19/ 2) siang kemarin.

Dijelaskan, masyarakat yang hampir miskin dan rentan miskin dimasukkan sebagai penerima KIS lantaran mereka cukup rentan menjadi miskin. Sedikit saja terjadi gejolak akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok atau terjadi inflasi maka masyarakat yang masuk kategori hampir miskin dan rentan miskin ini akan tur u n

Wahyudin

menjadi miskin.

Sementara itu, terkait dengan penerima raskin, Wahyudin menyebutkan datanya masih sama seperti tahun 2015 lalu yakni sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pihaknya belum bisa memastikan apakah penerima raskin di daerah ini akan berkurang atau bertambah. Pasalnya masih dilakukan sinkronisasi data di tingkat pusat dengan kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan Pmeutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilakukan BPS tahun 2015 lalu, kata Wahyudin, sebanyak 931.660 orang masyarakat NTB yang masuk kategori miskin. Hasil konsultasi public yang dilakukan ditingkat desa/kelurahan, dari jumlah itu ada yang tegrolong mampu. Sehingga tersisa masyarakat miskin sekitar 840 ribuan jiwa. Dari jumlah itu, ada yang masuk kategori miskin, hampir miskin dan rentan miskin.

“Itu data dari hasil forum konsultasi publik, ketua RT, kepala lingkungan, kepala desa kita panggil. Sehingga kemungkinan salah itu kecil, karena itu data dari RT, dusun. Tingkat eror plus min u s n y a lima persen.

Itu sudah luar bia s a , ” pungkasnya. (nas) (Suara NTB/dok)

Pekan Depan, Pansel Serahkan Tiga Besar Calon Sekda ke Gubernur Dari Hal. 1 Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Kemudian Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Indrajaya.

Enam orang pejabat yang mengikuti seleksi menjadi calon Sekda NTB itu telah menjalani sejumlah tahapan seleksi. Seperti tes kompetensi manajerial atau psikologi 4-9 Februari 2016. Penulisan makalah pada 10 Februari, presentasi dan wawancara, 11-16 Februari serta penelusuan rekam jejak 9-16 Februari 2016.

Muhammad Nur menjelaskan tiga besar calon Sekda NTB itu akan diurutkan ber-

dasarkan skor yang diperoleh sesuuai dengan hasil seleksi.

Ia mengatakan, dalam seluruh tahapan proses penilaian sudah memiliki bobot penilaian masing-masing. ‘’Ada dalam pedoman itu penilaiannya,’’ terangnya.

Diketahui, jumlah pendaftar secara online calon Sekda NTB sebanyak 13 orang. Dari 13 orang itu, sebanyak sembilan orang yang menyampaikan berkas-berkas pendaftaran. Setelah diverifikasi oleh Pansel, dari sembilan orang yang menyampikan berkas pendaftaran, gugur sebanyak tiga orang. Antara lain Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Sehingga, tersisa calon sekda yang lolos seleksi administrasi sebanyak enam orang dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. (nas)

Siap Jadi Penghubung Dari Hal. 1 Meski kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Loteng, Ibnu menegaskan dirinya tetap akan menjadi bagian dari masyarakat Loteng. Sebagai bagian dari masyarakat Loteng ia pun menegaskan siap memperjuangkan semua program yang dibutuhkan masyarakat Loteng di provinsi nantinya.

Demi kemajuan Loteng di masa yang akan datang. ‘’Sebagai bagian dari daerah ini, saya siap menjadi penghubung bagi Loteng dengan pemerintah provinsi,’’ ujarnya.

Tentunya dengan harapan, ke depan akan lebih banyak lagi program-program provinsi yang turun dan dilaksanakan di Loteng. Dengan begitu, laju pembangunan di daerah ini

bisa lebih cepat lagi.

Dikatakannya, dengan potensi yang dimiliki, peluang Loteng untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju terbuka lebar. Tinggal sekarang, bagaiman potensi-potensi yang dimiliki tersebut bisa dikelola dan dikembangkan dengan maksimal. Demi kemaslahatan masyarakat di daerah ini.

Kepala Satpol PP NTB ini pun yakin, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, Loteng akan bisa menjadi daerah yang lebih maju. “Dasar untuk menjadi daerah yang maju sudah dimiliki Loteng. Tinggal perlu dorongan lebih kuat lagi.

Untuk itu dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat dibutuhkan,’’ ujarnya. (kir)

Belum Terima Hasil Evaluasi Dari Hal. 1 Hasil evaluasi itu akan dilaporkan ke Pak Gubernur,” kata Sekda dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/2) siang kemarin.

Orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov NTB ini mengatakan hasil evaluasi terhadap 12 SKPD itu akan dilaporkan ke gubernur. ‘’Karena Pak Gubernur yang perintah maka dilaporkan ke Pak Gubernur, diproses sesuai mekanisme yang ada,’’ ujarnya.

Ditanya apakah hasil evaluasi itu ada tindaklanjutnya?

Muhammad Nur menegaskan terkait hal itu merupakan kebijakan gubernur. ‘’Itu kebijakan beliau (gubernur).

Bagaimana (tindaklanjutnya).

Kita tunggu saja,’’ tandasnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, 12 SKPD yang dievaluasi adalah Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil, Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Sekretariat Bakorluh, BP3AKB, Badan Perpusatakaan dan Arsip dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Pemprov NTB bukan hanya mengevaluasi 12 SKPD yang saat ini sedang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pimpinan Tinggi Pratama yang dibentuk gubernur. Namun, evaluasi akan dilakukan secara bertahap terhadap SKPD lainnya. Hasil evaluasi yang dilakukan tim independen ini pasti akan ada tindaklanjutnya. (nas)

Sabtu, 20 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Agung Laksono Sesalkan Indikasi Politik Uang Jelang Munas Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan adanya kabar indikasi praktik bagi-bagi uang menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun ini.

“Saya menyesalkan hal tersebut. Saya mendengar ada praktik itu, semoga saja tidak benar,” kata Agung Laksono di Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya politikus Golkar Nurdin Halid menyatakan dirinya menerima informasi adanya iming-iming uang senilai 10.000 dolar Singapura dari seseorang kepada DPD II Golkar, guna kepentingan Munas.

Namun Nurdin belum mau membeberkan dari mana informasi itu diperolehnya, hingga ada bukti kuat.

Agung menyampaikan seluruh bakal Calon Ketua Umum Golkar boleh saja melakukan pertemuan dengan pengurus dan kader daerah. Namun dia menekankan pertemuan tersebut agar tidak dimanfaatkan untuk membagikan uang.

“Pertemuan hanya sebatas dialog saja itu dibolehkan. Tapi jangan terang-terangan bagikan uang,” jelas dia.

Agung pun kembali menyuarakan harapannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat ikut serta mengawasi Munas Golkar tahun ini guna mencegah adanya praktik politik uang.

“KPK ikut mengawasi lah, supaya tidak ada praktik merusak,” kata Agung.

Agung juga meminta tidak ada praktik-praktik menyatakan surat dukungan terhadap calon tertentu menjelang Munas karena hal tersebut berpotensi menyangkut hal-hal transaksional.

Inisiator Generasi Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan adanya kabar praktik politik uang semakin mendorong keinginan atas pelibatan KPK dan PPATK. Selain itu, kata Doli, kabar tidak sedap ini menjadi pekerjaan rumah bagi panitia penyelenggara Munas nantinya.

“Saya kira ini tantangan panitia penyelenggara. Harus dibuat mekanisme aturan sedemikian rupa untuk meminimalisir praktik politik uang,” kata Doli.

Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini. Kepanitiaan Munas akan diputuskan akhir Februari melalui rapat pleno Golkar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Agung LAksono

(Suara NTB/her)

DIDUGA MANGKRAK: Proyek SPAM di Gunung Sasak diduga tak kantongi izin. Sampai saat ini proyek tersebut belum berlanjut dan diduga mangkrak.

Seleksi 15 Nama Komisoner KI Kewenangan Penuh Dewan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan 15 nama calon komisoner Komisi Informasi (KI) yang diserahkan ke DPRD NTB sudah berdasarkan abjad, bukan berdasarkan pemeringkatan. Terhadap proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 nama yang diserahkan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan.

“Sudah kita klarifikasi juga ke Dewan, kemarin kita dipanggil bersama Timsel.

Bahwa pengumuman itu berdasarkan abjad sesuai ketentuan. Itu bukan pengumaman berdasarkan pemeringkatan,” kata Sekretaris KI NTB, Ir. Hj. Ari Purwantini kepada Suara NTB, Jumat (19/2) sore kemarin.

Dikatakan, bahwa memang ada juga ikhtisar nilai dari 15 nama calon komisioner KI NTB itu. Namun, itu tak diekspos melainkan untuk kepentingan internal seperti gubernur dan Dewan. “Yang diekpsos itu sesuai dengan abjad, sesuai ketentuan dan selalu setiap tahapan (seleksi) kita selalu

mengacu pada ketentuan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 1 tahun 2010,”tambahnya.

Ari mengatakan Pemprov NTB melalui Tim Seleksi (Timsel) telah menyeleksi 15 nama calon komisoner KI dari puluhan peserta yang mendaftar.

Dalam ketentuan disebutkan bahwa hasil seleksi yang dilakukan Timsel minimal 10 orang dan maksimal 15 orang. Terhadap 15 nama yang sudah diserahkan gubernur ke DPRD, lanjut Ari menjadi kewenangan Dewan untuk menyeleksi untuk mencari lima orang komisoner KI NTB defenitif.

“Yang 15 nama itu, silakan DPRD punya kewenangan dengan polanya dia untuk menyele-

Oknum ASN di BPMP2T Diberhentikan Sementara Giri Menang (Suara NTB) Oknum PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) inisial LZ (41) bakal dijatuhkan sanksi oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Oknum ASN yang ditangkap saat nyabu di sebuah Losmen di Lingsar bakal diberhentikan sementara dari ASN. Langkah ini diambil agar bersangkutan fokus menjalani proses hukumnya.

Saat ini Kepala BPMP2T diminta berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk meminta surat penahanan ber-

sangkutan. ‘’Atas dasar itulah, oknum tersebut akan diberhentikan sementara,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar H. Ahdiat Subiantoro kepada wartawan ditemui di kantornya, Jumat (19/2).

Diakuinya, oknum ini sebelumnya sedang dalam proses pemberian sanksi disiplin kepegawaian. Sanksi ini diberikan karena bersangkutan malas masuk kantor.

Karena itulah, dinas tempatnya bertugas menyerahkan ke BKD untuk pembinaan. Namun belakangan, bersangkutan kembali tersandung kasus narkoba, sehingga agar ber-

sangkutan konsen menghadapi proses hukumnya, pihaknya mengusulkan agar diberhentikan sementara. “Dasar untuk pemberhentian sementara itu, kami minta kepala BPMP2T untuk koordinasi dengan aparat meminta surat penahanannya,” jelasnya.

Ia menegaskan,jika menurut UU bersangkutan harus diberhentikan, maka pihaknya akan tegas memberhentikan oknum terkait. Namun langkah pertama pemberhentian sementara, sebelum ada langkah pemberhentian permanen. Dalam hal pembinaan pegawai, ia menekankan se-

suai aturan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kadis, kabid dan kasi.

Sebelumnya, Kepala BPMP2T Lobar, Effendi menegaskan, pihaknya sudah mengusulkan pemecatan oknum ASN di badan terkait yang tertangkap saat nyabu oleh aparat kepolisian. Pihaknya mengusulkan ke BKD untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dilakukan tidak saja karena kasus narkoba yang membelit oknum. Namun dari catatannya, track record oknum tersebut sangat jelek. Dari sisi kehadirannya tidak pernah masuk kantor, sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya. (her)

ksi sampai ada lima komisioner definitf. Itu sudah kewenangan sepenuhnya di Dewan itu.

Kita (eksekutif) tidak akan mencampuri urusan di DPRD itu. Kita menunggu hasil dari apa yang sudah kita serahkan itu,”jelasnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB ini menambahkan seleksi terhadap 15 nama itu sekarang sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Apakah mau membentuk Timsel sendiri untuk menjaring lima orang nama komisioner KI NTB definitif sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan.

“Sekarang itu sepenuhnya

kewenangan DPRD, tidak ada lagi kewenangan kita,”tandasnya.

Diketahui, 15 nama calon komisioner KI NTB yang diserahkan Gubernur ke Dewan itu masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, Dachlan A Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati.

Sementara itu, ketika ditanya perpanjangan masa jabatan komisioner KI NTB yang lama sampai komisoner baru terbentuk? Ari menjelaskan tidak ada aturan yang bisa dipakai terkait dengan itu. Sehingga, Pemprov tidak memperpanjang masa jabatan komisioner KI NTB lama

yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2015.

Pasalnya, lanjut Ari, dalam Pergub tidak ada diktum yang menyatakan, masa jabatan komisioner KI bisa diperpanjang. ‘’Jadi kalau diperpanjang kita harus merubah Pergub,’’ujarnya.

Disinggung mengenai akibat kevakuman komisioner KI NTB akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat? Ari mengatakan, selama ini belum ada pengaduan terkait informasi yang harus ditangani KI NTB. ‘’Jadi ndak ada gangguanlah. Kalau misalnya sesuai aturan, kalau ada yang memang harus segera dilakukan (ditangani) ke KI pusat. Jadi untuk sekarang terkait seleksi ini, kami dieksekutif menunggu hasil DPRD. Kita ndak bisa mendesak untuk segera diselesaikan. Itu kan sudah kewenangan penuh Dewan,’’pungkasnya. (nas)

Dewan Protes Hasil Seleksi Timsel SEKRETARIS Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH memprotes beredarnya hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB yang dilakukan oleh timsel bentukan Pemprov NTB di dunia maya.

Apalagi, hasil tes yang terekspose itu memuat daftar calon komisioner KI beserta peringkat dan nilainya.

Rumaksi mengungkapkan, setelah tersebarnya dokumen itu, pihaknya mulai mendapatkan tekanan dari sejumlah calon yang merasa sudah berhasil di tes yang dilakukan pihak eksekutif.

“Ini sudah menyebar di dunia maya pak. Ada yang menelefon, saya peringkat tiga, saya peringkat satu, saya peringkat lima, saya masuk 10 besar, saya masuk 5 besar. Sakit kepala kita ini,” keluhnya.

Menurutnya, ketentuan

dalam proses seleksi menyebutkan bahwa pihak eksekutif menyerahkan paling sedikit 10 nama calon dan paling banyak 15 nama ke DPRD NTB. Urutan nama-nama yang lolos seleksi dari pihak eksekutif itu kemudian diserahkan bukan dalam urutan sesuai peringkat hasil seleksi. Melainkan, berdasarkan abjad nama masingmasing calon.

“Sehingga, dalam keputusan KI pusat itu yang ada skor itu justru dalam uji kepatutan dan kelayakan kita itu. Kalau di sana dia ada hasil tes tulis 40 persen, hasil psikolog 60 persen, sebatas itu pak,” ujarnya.

Kondisi yang terjadi sekarang ini menurutnya patut disayangkan karena membuat pihaknya berada dalam tekanan. Terlebih, jika nantinya hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD NTB ternyata berbeda dengan hasil seleksi yang

sudah terlebih dulu tersebar. Untuk meluruskan persoalan ini, pihaknya telah memanggil tim seleksi dari pihak eksekutif.

“Setelah kita panggil ini, timsel tidak mengaku,” ujarnya. Rumaksi menambahkan, pihak timsel mengaku pemeringkatan dilakukan dengan tujuan ingin memberikan masukan kepada Gubernur. Namun, menurutnya, penyerahan hasil seleksi berdasarkan pemeringkatan itu tetap saja bertentangan dengan ketentuan.

Untuk fit and proper test calon komisioner KI, Komisi I DPRD mengundang sejumlah tenaga ahli. Salah satunya, Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, tenaga ahli yang diundang DPRD NTB untuk mewakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB. (aan)

Tekan Penyebaran DBD Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah yang berada di wilayah tropis, NTB kerap diterpa penyakit-penyakit khas daerah tropis, salah satunya Demam Berdarah Dengue (DBD). Kesadaran masyarakat dan upaya penanggulangan dari pemerintah harus terus dilaksanakan. Sehingga upaya menekan penyebaran DBD dapat tercapai.

Hal itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram, dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT., yang ditemui di Mataram, Jumat (19/2). “Demam berdarah ini penyakit tahunan. Biasanya muncul ketika musim hujan. Ada air tergenang, menyebabkan nyamuk bisa berkembang. Kalau ada virus yang dibawa, bisa

ditularkan antara satu orang dengan orang lain,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari lalu sebanyak 209 kasus. Namun selama Februari ini jumlahnya meningkat seratus persen, mencapai 427 penderita.

Dari 10 kabupaten/kota, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima menjadi daerah dengan penderita terbanyak.

Penderita terbanyak berasal dari Kota Mataram sebanyak 104 kasus. Disusul Kabupaten Lombok Timur sebanyak 99 kasus. Kemudian Kabupaten Bima sebanyak 82 kasus. Sumbawa dan Dompu masing-maisng 39 dan 33 kasus. Lombok Barat dan Lom-

bok Tengah masing-masing 25 dan 22 kasus. Lombok Utara 17 kasus, sementara Kota Bima dan Sumbawa Barat masing-masing 3 dan 3 kasus.

Hamsu Kardiyan mengatakan masyarakat harus tetap memperhatikan kebersihan, dan menggalakkan program menguras, mengubur, dan menutup (3 M). Agar penyebaran nyamuk aedes aegypti dapat ditekan.

“Tentunya selain kesadaran masyarakat, harus ada tindakan pro aktif dari pemerintah, seperti fogging dan sebagainya.

Karena penyakit tropis seperti DBD ini tinggi,” ujarnya.

Hamsu Kardiyan juga menerangkan pihaknya di lembaga FK Unram terus melakukan penelitian mengenai DBD. (ron)