SUARA NTB 20 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 15 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 20 MARET 2013

12 HALAMAN

F-PDIP ”Walk Out” SIDANG paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.zainul Majdi akhir masa jabatan dan akhir tahun 2012 kembali diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDIP (FPDIP). Pasalnya sidang paripurna yang berlangsung Senin (18/3) malam lalu dipimpin Ketua DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman.

Anggota F-PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudzi mengakui fraksinya masih tetap melakukan aksi walk out karena sidang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB. Menurutnya, anggota F-PDIP tetap menghadiri sidang paripurna serta mengisi absensi yang disediakan pihak Sekretariat DPRD. Namun saat sidang dipimpin H. Lalu Sujirman, seluruh anggota fraksi berada di luar ruang sidang.

“Buktinya kita hadir dan mengikuti sidang paripurna tapi tidak duduk di dalam karena yang memimpin itu Pak Sujirman,” ujarnya. Ruslan mengatakan bahwa pihaknya menghormati paripurna. Namun persoalannya adalah ketika sidang dipimpin oleh Ketua DPRD. Bersambung ke hal 5

Selundupkan Hasis

55

Hari Lagi...!!

Bersyukur atas yang telah Dicapai Saya sebagai Ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) merasakan betul perhatian dan dukungan yang tulus dari TGB sebagai Gubernur NTB. Surat dukungan telah beliau tandatangani dan dukungan dana melalui APBD untuk KP3S selalu diberikan. Tak benar jika dikatakan TGB tak memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa. Saya harap perjuangan rakyat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis berebut kekuasaan dalam Pilkada NTB nanti (Dr.Hj.Siti Maryam Salahuddin, Ketua KP3S, Putri Kesultanan Bima)

Warga Jerman Dituntut Seumur Hidup TO K O H

Turun 18 Persen DALAM penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran 2012, Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, menyebutkan, angka kemiskinan di NTB menurun 18 persen. Disebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB tahun 2007 sebanyak 1.118.452 jiwa atau sekitar 24,99 persen, sementara tahun 2012 turun menjadi 852. 640 orang atau sebanyak 18,02 persen.

Gubernur dalam laporannya pada sidang paripurna DPRD NTB, Senin (18/3) malam mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini terjadi karena beberapa program yang dijalankan oleh Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/ kota yang menurutnya cukup sukses dan berhasil.

Bersambung TGH. M. Zainul Majdi ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan saksi, persidangan Rolf Oskar Josef Schweikert (57) akhirnya masuk tahap tuntutan. Pria asal Jerman ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman seumur hidup dalam kasus penyelundupan narkoba jenis hasis seberat 3,7 Kg di Bandara Internasional Lombok (BIL).

JPU I Ketut Gede Eka Swara,SH menuntut Rolf dengan dakwaan primair pasal 114 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan dakwan subsider pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SEUMUR HIDUP - Rolf Oskar Josef Schweikert dalam sidang di PN Mataram kemarin didampingi penerjemahnya, Uli. Warga Jerman ini dituntut hukuman seumur hidup.

BELUM TUNTAS - Inilah kondisi gedung Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima yang belum bisa dimanfaatkan. Proyek gedung yang dibangun tahun 2009 ini, diduga tidak sesuai spek yang nilainya mencapai Rp 6,3 miliar. Dugaan korupsi kasus ini, belum tuntas diproses Ditreskrimsus Polda NTB. sampai saat ini.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Manfaatkan Surplus Produksi NTB patut bersyukur karena menjadi salah satu daerah sentra produksi bawang nasional. Bahkan, jika panen tidak terganggu, produksi bawang di NTB diyakini bisa melampaui konsumsi masyarakat NTB sehingga ada surplus produksi bawang. Surplus itu seharusnya bisa dimanfaatkan di saat terjadinya gejolak harga seperti saat ini.

Masukan itu disampaikan anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, kepada Suara NTB, Selasa (19/3) kemarin. Menurut Syafrudin, beberapa daerah di NTB saat ini memang menjadi salah satu sentra produksi bawang seperti Aikmel di Lombok Timur (Lotim) dan Wera di Bima.

Bersambung ke hal 5 H. M. Syafrudin (Suara NTB/aan)

Penyelundupan ”Blackberry” dan ”iPhone”

Bareskrim dan Polda NTB Gelar Perkara Mataram (Suara NTB) Bareskrim Mabes Polri turun tangan dalam kasus penyelundupan Blackberry dan iPhone.

Selasa (19/3) kemarin, tim dari Bareskrim Mabes Polri datang ke Mapolda NTB, dalam rangka gelar perkara kasus tersebut.

Bahkan informasinya, sudah ada calon tersangka dari pihak Bea Cukai.

Tim Bareskrim yang tiba di Mataram sejak sehari sebelumnya, terlibat pembicaraan serius di ruangan Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Triyono BP, M.Si. Gelar perkara seputar tindak lanjut pascapemeriksaan belasan petugas Bea Cukai yang berlangsung pekan lalu.

Tim Bareskrim dipimpin

Brigjen Pol. Arief, yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, bersama Kombes Pol AgungSetia,jugaKombesPolHary Sudwijanto, yang pernah menjabat Direskrimum Polda NTB. Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH,MM,MH juga terlibat langsung dalam gelar perkara. Dari pihak Polda NTB, hadir juga Kasubdit III Tipikor, AKBP Nuroddin, Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag), AKBP Ardian. Dari pihak Polres Mataram, diwakili Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP I Gusti Putu Suarnaya yang pertama kali mengungkap penyelundupan 4.428 Blackberry dan iPhone di Bandara Internasional Lombok

(BIL) tersebut.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein mengatakan, Bareskrim Mabes Polri memberi atensi khusus dalam pengungkapan siapa saja tersangka dalam kasus penyelundupan ribuan alat komunikasi canggih itu.

Bersambung ke hal 5 GELAR PERKARA Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Arief usai gelar perkara kasus penyelundupan Blackberry dan iPhone bersama Kapolda NTB, Mochammad Iriawan dan penyidik Ditreskrimsus.

(Suara NTB/ars)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Setelah Pulau Sumbawa

Fokus Tangani Abrasi ABRASI yang terjadi di wilayah pesisir Pantai Ampenan, khususnya di wilayah Kelurahan Bintaro masih menyisakan tugas berat bagi pemerintah setempat. Lurah Bintaro, H. Lalu Muksin kepada Suara NTB, Selasa (19/3) mengakui, pihaknya masih fokus menangani persoalan abrasi dan rumah warga yang terkena dampak abrasi tersebut.

Diakuinya, abrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara masih banyak lagi rumah yang mengalami rusak ringan.

“Kita masih fokus menanga(Suara NTB/smd) ni itu sesuai perintah WalikoH. Lalu Muksin ta Mataram,” katanya.

Terkait warga yang menjadi korban abrasi, bantuan sudah diberikan Pemkot melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram dan Bank NTB. “Sudah diberikan bantuan sekadarnya. Jumlah penerima mencapai 150 KK sesuai jumlah bingkisan,” ujarnya seraya menambahkan jumlah tersebut juga digabung dengan warga kelurahan lainnya.

Tak hanya itu, dari hasil melobi ke dinas instansi terkait, masyarakat nelayan di Kelurahan Bintaro juga diberikan bantuan lain seperti jaring, mesin serta box ikan. Bantuan itu diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Mataram. “Itu sudah diberikan. Namun kita masih berusaha agar nelayan lainnya juga mendapatkan bantuan yang sama,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, cuaca yang cukup ekstrem waktu itu nampaknya berdampak. Puluhan rumah warga di kawasan Bintaro dan wilayah pesisir pantai Ampenan diterjang ombak. Akibatnya, 10 rumah di Kelurahan Bintaro mengalami rusak berat sementara puluhan lainnya rusak ringan.

Selain abrasi, cuaca buruk waktu itu juga mengakibatkan para nelayan tidak berani melaut. “Tapi sekarang cuaca sudah kembali membaik. Nelayan sudah melaut, warga pun tidak kesulitan lagi,” terangnya. (smd)

Fokus Ikuti Olimpiade JAJARAN SMPN 5 Mataram bertekad menjadi yang terbaik pada olimpiade sains dan O2SN tingkat Kota Mataram. Pihak SMPN 5 Mataram gencar mempersiapkan siswanya dengan memberikan pembekalan hingga mempersiapkan guru pembimbing khusus.

Kepala SMPN 5 Mataram Drs. H. Sapri, menjelaskan, siswa yang dipersiapkan ikut olimpiade dan O2SN sudah mulai mempersiapkan diri, sehingga bisa menjadi yang terbaik di Kota Mataram. “Kita mempersiapkan anak-anak yang mau ikut baik itu olimpiade Matematika, IPA dan IPS,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (19/3).

Untuk persiapan ini pihak sekolah telah melakukan penjaringan dan telah mempersiapkan 5 siswa. Kelima siswa ini nantinya akan dibimbing dalam rangka mengikuti Olimpiade Sains dan O2SN. Mereka akan dibimbing khusus oleh guru pembimbing seusai jam pelajaran selesai. Menurutnya, upaya ini dilakukan sebagai salah satu ikhtiar sekolah mengukir prestasi.

Selain mempersiapkan diri mengikuti olimpiade, saat ini sekolah juga tengah menggelar try out dan pengayaan dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Kepala sekolah mengaku bangga, karena melihat hasil try out yang telah dicapai siswa ini, nilainya di atas rata-rata yaitu 6,5. Menurutnya hasil ini masih tergolong bagus jika dibandingkan dengan sekolah lain di Mata r a m . ‘’Sekolah pun mentargetkan 100 persen untuk pelaksanaan UN t a h u n 2013 ini,” ujarnya. (nia)

H. Sapri

(Suara NTB/nia)

Dibutuhkan SEGERA

SOPIR

Syarat : 1. Pria, usia maksimal 25 th, BELUM MENIKAH 2. Berbadan sehat & tidak merokok 3. Pendidikan minimal sma / sederajat 4. Memiliki SIM A Lamaran + cv segera dikirim ke :

Harian Suara NTB

Jl. Bangau No.15 Cakranegara Telp. (0370) 639543 Lamaran diterima paling lambat tanggal 23 Maret 2013

BPKP Terima Audit Dua Kasus di Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) Tahun 2012 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menangani setidaknya empat kasus di Pulau Sumbawa, dengan kerugian negara Rp 5,7 miliar lebih. Di tahun 2013 ini, ada dua kasus di Pulau Lombok yang akan masuk dan ditangani.

Dua kasus itu, dugaan penyimpangan pada Terminal Haji BIL, yang sebelumnya sudah sempat dilakukan pra-ekspose. “Kasus kedua, dugaan penyimpangan pada Lapangan Kediri Lombok Barat. Tapi belum ke praekspose, karena baru secara lisan saja disampaikan oleh penyidik Kejati NTB,” sebut Kepala BPKP NTB, Darius AK, usai pelantikan pejabat struktural lingkup BPKP NTB, Selasa (19/3).

Dua kasus tersebut, dipastikan akan mengawali kinerja pihaknya di tahun 2013, selain kasus sudah ada sebelumnya. Salah satu kasus yang masih berjalan proses auditnya adalah korupsi APBD Dompu. “Kalau kasus APBD Dompu ini sudah tahap penyelesaian, tapi kami belum bisa sampaikan hasilnya,” terangnya. Disinggung soal kerugian negara yang mencapai Rp 1,8 Miliar, Darius enggan mengamini. “Karena kami masih proses, belum menyebut angka,” tegasnya.

Sementara soal tiga kasus lainnya, yakni penggelapan dana Pegadaian di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kasus PNPM Labuan Haji Sumbawa Besar dan kasus penyimpangan kredit di Bank NTB Cabang Pembantu Woha Bima. Ketiga kasus itu, sudah diserahkan ke penyidik masing masing Polres.

Ditanya mengenai target penanganan kasus untuk 2013, pihaknya tidak menggunakan pola itu. Melainkan pasif menunggu dari penyidik Kejaksaan atau Kepolisian menyerahkan kasus ke pihaknya untuk di audit. “Tapi

tidak hanya pasif, terkadang kami juga jemput bola ke penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pertama kalinya di jajaran BPKP dilangsungkan prosesi pelantikan pejabat, sejak lembaga auditor itu dibentuk perwakilannya di NTB setahun lalu. Pelantikan yang berlangsung sederhana itu dilakukan langsung Darius, sekaligus menandai peningkatan status kantor perwakilan, dari madya menjadi utama. “Jadi, saat ini kita sama dengan Polda NTB, Kejati NTB dan instansi vertikal seperti kantor wilayah. Jadi kita tidak perlu canggung lagi dalam hal koordinasi,” kata Darius, di hadapan pejabat yang dilantik dan belasan pegawai BPKP. Dengan pelantikan itu, dia berharap jajarannya terpacu untuk bekerja lebih baik. Di jajarannya dikenal dengan prinsip kerja “as”, yang dijabarkan dalam kerja keras, kerja cerdas, berintegritas, kerja tuntas dan ikhlas. Kalau kerja keras ditambah dengan ikhlas, baginya tidak cukup untuk sampai pada tahap tuntas. “Tapi yang penting ditambah dengan kerja cerdas dan terintegritas,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Darius melantik dan mengambil sumpah empat pejabat satu orang Kabag Tata Usaha, tiga Kepala Sub Bagian dan empat koordinator bidang. Darius menyebut, struktur yang dibentuk ini termasuk “miskin” sesuai dengan rancangan reformasi birokrasi. Namun dengan struktur ini, dalam aplikasinya kaya fungsi. (ars)

Dirtipideksus Bareskrim Periksa Gedung ”Cyber Crime” Mataram (Suara NTB) Polda NTB ditunjuk sebagai salah satu kepolisian daerah yang akan menangani tindak pidana dunia maya (cyber crime). Polda NTB yang sudah dirancang sejak awal dengan bidang tersebut, tengah merancang ruang perangkat cyber crime di lantai dua gedung Ditreskrimsus. Selasa (19/3).

Terkait kesiapan gedung untuk digunakan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Pol Arief turun mendatangi Mapolda NTB. Pemeriksaan itu dilakukan beberapa saat setelah gelar perkara kasus Blackberry dan iPhone di ruang Direskrimsus.

Jenderal bintang satu ini, sempat meminta penjelasan komponen dari gedung yang akan dilengkapi peralatan canggih tersebut. setelah dari ruangan atas, tim yang didampingi langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH, MM,MH turun ke gedung yang berdampingan dengan Ditreskrimsus.

Gedung baru yang bersebelahan dengan pos jaga itu disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Penjelasan disampaikan Direskrimsus Komb-

es Pol Triyono BP, gedung itu akan melayani semua jenis pengaduan. “Semua pengaduan, dilayani di satu gedung ini. Baik menyangkut kasus korupsi, kasus tindak pidana umum, sampai pada pelanggaran yang dilakukan anggota, nanti ada petugas provost yang akan piket di sini juga,” terangnya.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Brigjen Arief dalam keterangannya kepada wartawan mengaku, datang khusus ke Mapolda NTB untuk mengecek kesiapan ruangan cyber crime tersebut. “Apakah gedungnya sudah siap, proses pembangunannya bagaimana, ini yang saya cek,” kata Arief.

Kesiapan gedung, menurutnya, akan menentukan peralatan canggih cyber crime bantuan dari Australia tersebut. “Perangkatnya dari Australia. Dengan alat ini, kasus kasus yang selama ini sulit ditangani seperti kejahatan di dunia maya, akan mudah ditangani,” terangnya. “Nantinya, alat ini juga akan diintegrasikan operasionalnya dengan alat yang kami miliki di Mabes Polri, sehingga penanganan kasusnya akan mudah,” sambungnya. (ars)

(Suara NTB/smd)

TINJAU - Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana bersama jajarannya meninjau ke bantaran Sungai Ancar. Dari hasil peninjauan ini, beberapa lokasi yang dulu jadi langganan tempat membuang sampah tidak terlihat tumpukan sampah.

Pemkot Optimis Raih Adipura Mataram (Suara NTB) Kesiapan Pemkot Mataram meraih kembali penghargaan Adipura tak perlu diragukan lagi.

Bahkan, rasa optimis pun terlihat dengan berbagai gerakan yang dilakukan jajaran Pemkot Mataram. Selasa (19/3) kemarin, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meninjau beberapa bantaran sungai yang selama ini dijadikan areal pembuangan sampah oleh masyarakat.

“Sekarang sudah bersih. Ini kerja keras masyarakat dan seluruh tim,” ujarnya di selasela pantauannya di Sungai Ancar, Mataram.

Meski demikian, Mohan tidak membantah masih ada beberapa titik yang perlu mendapat perhatian serius dalam hal penanganan sampah, seperti di bantaran Sungai Jangkuk belakang pasar ACC Ampenan dan Sungai Ancar belakang Universitas Mataram.

Untuk sampah di beberapa pasar, ujarnya, penanganannya sudah semakin membaik.

Pasalnya, kata dia, untuk sampah di pasar sudah menjadi kewenangan petugas pasar bek-

erjasama dengan dinas instansi terkait.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh menegaskan, tim Adipura di Pemkot Mataram sudah sangat solid dalam melakukan kerjasama. “Tidak ada yang tidak kompak. Tim bekerja dengan semangat,” ujar mantan Camat Selaparang ini.

Terkait upaya menjaga kebersihan di wilayah Kota Mataram itu, Saleh mengatakan bahwa sejauh ini koordinasi antartim lebih diperketat. Tak hanya itu, peran serta lurah dan kecamatan juga turut membantu kinerja tim Adipura. “Kita mengedepankan lurah untuk mensosialisasikan persoalan sampah ini ke masyarakat, karena lurah yang lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

Mengenai titik-titik yang sejauh ini masih menjadi kendala, lanjutnya, beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya penumpukan sampah sudah mulai ditangani. Hasilnya, kondisi di beberapa lokasi yang dimaksud sudah mulai bersih. “Semua sudah bagus, tinggal kita melakukan pengawalan saja,” terangnya. (smd)

Baru 33 Paket Proyek di Tender Melalui LPSE Mataram (Suara NTB) Hingga pertengahan Maret ini, baru 33 paket tender proyek yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB. Padahal ditargetkan semua tender paket proyek tahun 2013 dengan jumlah 234 paket senilai Rp 350 miliar bisa selesai pada akhir Maret ini.

Sehingga pengerjaan fisik proyek bisa lebih panjang dan mengantisipasi proyek yang dikerjakan menumpuk di akhir tahun anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala LPSE NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, mengungkapkan, pada Februari lalu sebanyak 3 paket tender sudah selesai dilakukan melalui LPSE. Tiga paket tender tersebut masing-masing dua paket tender berasal dari APBN dan satu paket dari APBD. Sementara 30 paket tender masih dalam proses berjalan. ‘’Dari 30 paket yang sedang dalam proses ini sebanyak 18 paket dari APBN, sisanya dari APBD NTB,” terang Kabag Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum Set-

da NTB ini di ruang kerjanya, Selasa (19/3).

Sisa ratusan paket tender yang akan dilelang melalui LPSE NTB tahun ini, lanjutnya, masih menunggu proses dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Aryadi menambahkan, rata-rata lama proses lelang melalui LPSE hanya 18 hari jika tidak dilakukan lelang ulang. Lelang ulang dilakukan jika jumlah penawaran kurang dari tiga rekanan dan atau tidak ada rekanan yang memenuhi kualifikasi yang diinginkan.

Ia menambahkan, pelelangan proyek melalui LPSE NTB cukup diapresiasi ICW dan Somasi NTB, karena menutup ruang terjadinya KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, karena waktu lelang, efisiensi anggaran daerah, waktu pelaksanaan lelang dan sisa kemampuan paket untuk mengetahui berapa kali satu rekanan memenangkan proyek dapat dilihat secara transparan.

Aryadi berharap, paket-paket tender yang akan dilelang secepatnya dijaukan ke LPSE untuk dilakukan pelelangan.

Selain itu, ia berharap tahun ini tidak ada paket tender proyek yang dilelang pada APBD perubahan. Sehingga, pelaksanaan fisik proyek tidak ada yang menumpuk di akhir tahun.

Mantan Kasubag Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB ini, mengaku, menerima banyak keluhan dari pengusaha atau peserta saat mengikuti proses tender, khususnya berkaitan dengan upload data yang dialamatkan ke LPSE NTB. Tidak hanya itu, pihaknya banyak menerima tuduhan, jika proses tender yang dilakukan hanya bertujuan memenangkan pihak tertentu dengan alasan peserta tender kesulitan masuk mengikuti proses tender. ‘’Yang jelas, panitia di LPSE NTB tidak tahu apa isi tender, karena sebelum waktunya, proses penawaran tidak bisa dibuka,” ungkapnya. ‘’Rata-rata, peserta tender kesulitan mengupload proses penawaran. Kalau sulit, silahkan datang ke Telkom atau ke tempat kami.

Di sini, ada tempat yang kami sediakan bagi peserta yang mengajukan penawaran (bidding room), ” ujarnya. (nas)

Mohan Bantah TKPK Tak Bekerja Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana membantah tudingan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Yeyen Seprian Rachmat, SE, MSi, jika Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tidak bekerja. Mohan menegaskan, jika tudingan yang dilontarkan itu keliru, karena tidak sesuai fakta yang diperoleh.

Selama ini, lanjutnya, berbicara soal data, berbicara soal informasi, itu semua mengacu pada hasil survai makro yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram. Hasil survai makro ini, kata dia, yang kemudian menjadi acuan dalam setiap pembahasan soal kemiskinan di kabupaten/kota. “Data ini selalu menjadi masalah, baik itu saat pendistribusian raksin, Jamkesmas maupun Jamkesda dan selalu menimbulkan polemik di daerah,” terangnya, Selasa (19/3).

Terkait masih munculnya persoalan pada data kemiskinan di Kota Mataram, Mohan menegaskan

pendekatan teknokratis tidak selamanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Untuk itu, saat ini pihaknya bersama dinas instansi terkait berusaha melakukan pendekatan dengan cara lain yaitu partisipatif.

Selain itu, lanjutnya, jika melihat pelaksanaan program pemerintah sudah dilakukan berdasarkan kondisi kemiskinan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Mataram. “Saat ini kita lakukan sinkronisasi melalui lurah dan kepala lingkungan untuk melihat data real yang ada di masyarakat. Jangan dibilang tidak bekerja, saya kira itu keliru,” tegasnya.

Ditegaskannya, data yang dimiliki, kemiskinan di Kota Mataram terjadi penurunan sebanyak 1 persen. Di tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 14,44 persen, dan pada tahun 2011 turun menjadi 13,18 persen. Sementara rata-rata kemiskinan di tingkat nasional 13,33 persen. “Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram ini sangat signifikan,” klaimnya. (smd)

Kasus Pemalsuan Disposisi Walikota

Aktivis PMII Diperiksa Dua Jam Mataram (Suara NTB) Namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan pemalsuan disposisi dan tanda tangan Walikota Mataram, aktivis PMII Cabang Mataram, Taufik Hidayat akhirnya diperiksa penyidik Polres Mataram. Taufik dimintai keterangan seputar keterlibatannya dalam perbuatan yang dilakukan Sahbudin, yang juga oknum aktivis PMII dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemalsuan disposisi tersebut.

Taufik diperiksa sekitar pukul 10.00 Wita dan berakhir sekitar Pukul 12.00 Wita. Pemeriksaan berlangsung di ruang unit III Sat Reskrim. “Dia dimintai keterangan sebagai saksi,”

kata Kasubag Humas Polres Mataram AKP Arief Yuswanto, Selasa (19/3).

Permintaan keterangan itu, sebagai tindak lanjut atas pengakuan tersangka Sahbudin yang ditangkap saat mencairkan proposal di PDAM Menang Mataram, beberapa waktu lalu.

Selain tersangka dan saksi Taufik, sudah dimintai keterangan juga pihak PDAM. Sementara ini pihaknya belum bisa menyimpulkan, apakah akan ada tersangka baru atau tidak.

Sementara Taufik, kepada wartawan mengaku kooperatif menghadap penyidik meski belum dilayangkan panggilan.

“Saya ingin menjelaskan kepa-

da penyidik, bahwa posisi saya tidak terkait dengan disposisi Walikota yang diduga palsu ini,” kata Opik, sapaannya.

Ia memang mengenal Sahbudin sebagai aktivis PMII, namun tidak pernah berhubungan dalam kaitan pencairan proposal. Juga soal tuduhan bahwa dirinya yang memegang menyodorkan proposal yang sudah didisposisi Walikota, dibantahnya. “Saya memang pernah ajukan proposal 2012, itu kegiatan presean di Udayana.

Ada disposisi langsung Walikota. Kegiatannya riil. Selebihnya tidak ada proposal yang saya ajukan lagi,” bantahnya. Untuk pemeriksaan lanjutan, ia bersedia dipanggil penyidik. (ars)

(Suara NTB/ars)

BERI KETERANGAN - Taufik Hidayat (kiri) memberi keterangan pers usai diperiksa penyidik Polres Mataram.

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Ultimatum Konsultan Pengawas Pemda

Larang Kampanye SETELAH pasangan calon resmi ditetapkan, semua pasangan calon sebelum masa kampanye diberlakukan, yakni mulai 26 April mendatang tidak diperbolehkan lagi untuk menggelar kampanye. Larangan kampanye ini berlaku juga untuk pemasangan iklan media dan baliho-baliho di sepanjang jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Demikian dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (Suara NTBrus) (KPU) Kabupaten Lombok Khaerul Anwar Timur (Lotim) Khaerul Anwar.

Menjawab wartawan di ruang kerjanya usai menggelar rapat koordinasi dengan para tim sukses, jajaran Pemkab Lotim dan aparat kepolisian di kantor KPU Lotim, Selasa (19/3) kemarin, Khaerul menyebut larangan kampanye selama lebih dari sebulan itu sudah merupakan aturan KPU dan telah disepakati oleh pihak terkait.

Khusus pemasangan atribut, hanya diperbolehkan di posko pemenangan calon dan radius 100 meter dari posko. Selebihnya sama sekali tidak diperbolehkan. Posko dimaksudkan satu ditingkat kabupaten, satu ditingkat kecamatan dan satu di tingkat desa.

Semua tim pemenangan sanggup akan menurunkan balihobaliho dan atribut pasangan calon yang masih terpasang di sepanjang jalan. Batas waktu hingga Kamis (21/3) besok. Jika hasil kesepakatan tersebut diindahkan, maka Panwaslu Kabupaten yang siap akan melakukan tindakan menurunkan secara paksa.

Selanjutnya disampaikan, pengundian nomor urut pasanganc alon akan digelar KPU Lotim Senin tanggal 25 Maret mendatang, pukul 14.00 WITA bertempat di gedung wanita Selong. Masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan maksimal membawa 75 orang pendukung. Pembatasan jumlah pendukung yang diperbolehkan itu guna mengantisipasi kemungkinankemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. (rus)

Wabup Akui Kualitas Proyek di KLU Rendah Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH. MH., tidak menyangkal rendahnya kualitas proyek di KLU ditengarai akibat tak maksimalnya Konsultan Pengawas Pemda (Dinas PU Tamben) dalam bekerja. Wabup mengultimatum agar dalam pengerjaan proyek ke depan, Konsultan Pengawas melakukan kontrol secara serius.

“Kami akui Konsultan Pengawas tak maksimal, ini mempengaruhi kualitas proyek. Ada yang baru selesai dikerjakan tak berapa lama sudah rusak. Hal-hal ini harus diperbaiki,” kata Najmul, usai menghadiri sidang di DPRD KLU Selasa (19/3).

Najmul mengisyaratkan pembangunan infrastruktur di KLU harus dikerjakan sesuai perencanaan untuk menghasil-

kan output berkualitas. Bicara proyek kata dia, didalamnya melibatkan konsultan perencana, konsultan pengawas.

Konsultan pengawas harusnya bekerja lebih detail dan spesifik menyangkut fisik proyek secara utuh, sehingga kualitas proyek dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebenarnya kalau konsultan pengawas ini bekerja, maka Pemda tidak perlu re-

pot-repot. Saya melihat, pekerjaan konsultan pengawas masih kurang maksimal,” tegas Najmul.

Hasil evaluasi Pemda terhadap kualitas proyek di 2012, Najmul mengungkapkan banyak diantaranya yang tidak memenuhi standar. Dirinya juga termasuk yang kecewa jika melihat kualitas dibandingkan jumlah dana yang dikeluarkan baik mela-

hati, karena kita juga tidak ingin terus menerus seperti ini,” imbaunya.

Lebih lanjut, Wabup tak secara gamblang menyinggung punishment yang dikenakan terhadap konsultan pengawas selaku aparatur pemerintah daerah. Namun demikian, bagi dia, sudah jelas tertuang dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Daerah dengan Pejabat SKPD, bahwa kinerja tidak maksimal akan menjadi catatan tersendiri bagi pejabat SKPD bersangkutan.

Untuk itulah, Najmul meminta, dalam pemerintahan era JoNa yang memasuki fase percepatan ini, kinerja aparatur dapat ditingkatkan. (ari)

Cek Kualitas Pekerjaan

Sekda Loteng Sidak Proyek Jalan PIP

Jelang Penetapan Cagub dan Cawagub

KPU NTB Terima Berbagai Ancaman Giri Menang (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Fauzan Khalid mengungkapkan jelang penetapan hasil verifikasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang lolos menjadi Cagub dan Cawagub pada Pilkada NTB yang diumumkan tanggal 25 Maret mendatang, pihaknya menerima berbagai surat dari sejumlah pihak yang berbau ancaman. Surat itu menekankan, jika salah satu calon tidak lolos verifikasi maka akan ada tindakan perlawanan yang akan dilakukan kelompok tertentu.

Hal ini dikatakan Ketua KPU NTB ini ketika menghadiri pengukuhan anggota PPK dan PPS Lobar di Kantor Bupati, Selasa (19/3). Menurutnya, surat ancaman itu tidak akan mengganggu KPU dalam melaksanakan berbagai aktivitas persiapan Pilkada. Ia menilai, kelompok-kelompok atau pihak yang menyampaikan aspirasi melalui surat itu jelasnya, tidak mengetahui mekanisme verifikasi calon kepala daerah. Kenapa bakal calon tidak lolos verifikasi menjadi calon gubernur dan cawagub yang ikut bertarung pada Pilkada mendatang.

Ia menjelaskan, terkait beberapa masalah seperti masalah paket Laris yang menempuh jalur lewat Bawaslu karena dinyatakan kurang jumlah dukungannya pihak KPU menunggu hasil penelitian, klarifikasi serta keputusan Bawaslu. Ia mengapresiasi upaya paket Laris yang menempuh jalur lewat Bawaslu. Namun yang pasti, jelasnya KPU, mulai dari jajaran tingkat bawah sampai atas yakni PPS dan PPK di desa dan kecamatan sudah menjalankan tugas dengan baik.

Kalaupun ada sinyalemen yang mengatakan ada verifikasi faktual lewat HP, menurutnya setahu KPU yang ditelepon itu tim sukses Laris. Dulu timses Laris diminta untuk serahkan nama-nama tim sukses mulai dari tingkat provinsi, kabupaten sampai tingkat desa. “Kemungkinan itu yang dimaksud,” tukasnya.

Lebih jauh dikatakan, terkait pengumunan data kekayaan balon peserta Pilkada dijanjikan oleh KPK selesai H-3 sebelum pemilu. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa mengumumkan sebelum ada verifikasi faktual dari KPK. Karena ada kewajiban verifikasi faktual oleh KPK, setelah keluar verifikasi baru harta kekayaan balon diumumkan. Dijelaskan, ada balon yang langsung menyerahkan data harta kekayaannya ke KPK, namun ada 4 balon yang menyerahakan lewat KPU. Data kekayaan itu akan diumumkan secara terbuka dan dibacakan langsunng oleh Balon. Namun data itu jelas, jika setelah diverifikasi KPK. Dijelaskan, sejauh ini ada sejumlah LH KPN dari balon yang salah dan dikembalikan ke KPK untuk dirubah kembali. Direncanakan pada tanggal 25 Maret mendatang dilakukan pengumuman paket balon gubernur dan wagub yang lolos. Ditegaskannya, belum ada satupun peserta dari lima balon itu yang dinyatakan lolos maupun tidak lolos. (her)

lui APBD KLU, maupun APBD Provinsi dan APBN. Ruas-ruas jalan yang disinyalir berkualitas di bawah standar, Wabup menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi untuk segera berkoordinasi dengan kontraktor proyek. Dalam periode pelaksanaan proyek, setidaknya masih ada celah perbaikan di masa enam bulan pemeliharaan. Oleh karena itulah, konsultan pengawas termasuk pengawas Pemda diminta maksimal untuk melakukan kontrol dan koordinasi menyikapi proyekproyek berkualitas rendah.

“Ke depan, Pemerintah memang harus lebih berhati-

(Suara NTB/kir)

PANTAU PROYEK - Sekda Loteng, H.L. Supardan, memantau langsung pengerjaan proyek jalan yang didanai dari dana pinjaman di PIP di Desa Bonjeruk, Selasa (19/3) kemarin.

Praya (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H.L. Supardan, MM., Selasa (19/3) kemarin, menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait pelaksanaan proyek jalan yang didanai dari dana pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sidak dilakukan untuk mengecek dan memastikan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak yang ada.

Sejumlah ruas jalan yang disidak yakni ruas jalan Bonjeruk-Pringgarata sepanjang 4,6 km, ruas Ubung-Bonjeruk, 3,8 km serta ruas jalan Bonjeruk-Sintung sepanjang 4 km. Dalam sidak tersebut, Sekda Loteng didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd serta Kabag Umum Setda Loteng, Drs. H. Supardan.

“Kita ingin cek langsung bagaimana pengerjaan proyek ini. Jangan sampai menyalahi kontrak yang sudah disepakati,” sebut Sekda Loteng. Dikatakannya, kualitas proyek memang menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk proyek-proyek jalan yang dibiayai dari PIP khususnya dan proyek jalan secara menyeluruh.

Pasalnya, untuk proyek PIP kualitas proyeknya harus benar-benar diperhatikan. Karena memang pengerjaannya diawasi langsung oleh PIP. Dan, itu menjadi salah satu persyaratan yang diajukan oleh PIP. Karena kalau sampai kualitas jalannya bermasalah, maka pemerintah daerah bisa mendapat sanksi.

Tersinggung Pernyataan Sekda

Sejumlah Anggota Dewan Tolak Hadiri Rapat ’’Real Cost’’ Giri Menang (Suara NTB) Kalangan Dewan mengaku tersinggung dengan pernyataan Sekda Lombok Barat, H.M. Uzair tentang keharusan Dewan melaksanakan aturan sistem real cost.

Aturan ini menurut dewan tidak bisa diterima, karena seharusnya aturan hanya diberlakukan bagi internal eskekutif saja. “Kami tersinggung dengan pernyataan pak Sekda soal pemberlakuan sistem real cost itu, kalau itu hanya berlaku bagi internal eksekutif silahkan saja dan tidak ada masalah,” tukas Ketua Komisi II, Sulhan Mukhlis, Selasa (19/3) Dikatakan, kenapa dewan mempersoalkan dan menolak menghadiri Rakor membahas soal sistem real cost ini karena dalam Perbup yang mengatur perjalanan dinas termasuk dewan. Jika Perbup itu hanya mengatur eksekutif, tidak mengatur dewan maka tidak akan dipersoalkan oleh Dewan. Selama sistem itu tidak melanggar aturan dan

perundang-undangan.

Dalam Rakor Senin Malam kemarin, sejumlah anggota Dewan menolak hadir dengan alasan tidak pas menghadiri pertemuan itu. Disamping itu, Bupati juga tidak hadir sehingga tak ada keputusan final yang dihasilkan. Diketahui, munculnya keluhan yang disertai penolakan dari beberapa oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) terkait diberlakukannya Peraturan Bupati (perbup) Lobar yang mengatur masalah real cost dalam pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar Daerah ditanggapi Sekretaris Daerah (sekda) Lobar H. Moh. Uzair.

Uzair mengatakan perbup yang dikeluarkan tersebut bersifat menegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) bukan kemauan dari Bupati Lobar sehingga lambat laun peraturan ini harus diterapkan. Sekda mempertanyakan balik kenapa hanya perbup ini saja dipersoalkan sementara Perbup

yang lain tak dipersoalkan.

“Kenapa perbup ini yang dipermasalahkan, sementara perbup yang lain tidak pernah digubris,” tandas Sekda.

Pihaknya mengaku pernah mengkonsultasikan masalah positif dan negatif penerapan real cost ini ke Mendagri sebelum perbup dikeluarkan. Jawaban yang diterima adalah, perjalanan dinas bukan tempat untuk mencari untung atau uang lebih, melainkan untuk menuntaskan pekerjaan.

Karenanya bagi anggota Dewan Lobar yang tidak setuju dengan aturan tersebut menurut sekda, sah-sah saja.

Namun ia menekankan kepada seluruh jajaran eksekutif termasuk juga di jajaran Sekretariat Dewan (sekwan) untuk menggunakan aturan real cost. Perbup ini diberlakukan mulai tanggal 1 Maret. Hal ini dilakukan selain untuk menekan biaya perjalanan dinas juga menyikapi banyaknya pejabat Lombok Barat yang terseret kasus SPPD fiktif. (her)

Disinggung hasil sidak, Supardan mengaku cukup puas. Tinggal sekarang diharapkan dinas terkait, dalam hal ini Dinas PU dan ESDM Loteng bisa lebih pro aktif melakukan pengawasan dibawah. Terhadap tiap tahap pelaksanaan proyek itu. Sehingga, secara kualitas, proyek bisa terjadi. Termasuk dalam hal waktu bisa tepat sesuai target.

“Kepada pihak rekanan, kita berharap juga bisa benar-benar mematuhi isi kontrak. Jangan sampai keluar dari isi kontrak yang sudah disepakati. Begitu pula terkait waktu, harus tepat sesuai target. Karena pemerintah daerah juga tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas jika pihak rekanan sampai melanggar isi kontrak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T., menegaskan, untuk proyek jalan yang dibiayi dari PIP proses pengawasan memang sangat ketat. Karena memang langsung diawasi oleh PIP. “Kalau ada saja yang tidak sesaui kontrak, maka pemerintah yang kena sanksi,” timpalnya.

Misalnya terkait, tiap tahapan harus sesuai capaian. Karena itu yang menjadi dasar pencairan dana. Dimana jika capaian tidak sesuai tahapan dan dana tidak dicairkan tepat waktu, maka pemerintah daerah bisa dikenakan denda. “Jadi khusus untuk proyek dari PIP, pengawasan waktu dan kualitasnya benar-benar ketat,” ujar Rasidi. (kir)

Diduga Ada Praktik Gratifikasi dalam Proyek PPIP Selong (Suara NTB) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) diduga ada yang tidak beres.

Dugaannya ada praktik gratifikasi dengan modus pemberian dana awal dari pihak desa sebesar 10 persen ke pihak yang memberikan proyek senilai Rp 250 juta itu.

Menurut informasi yang dihimpun Suara NTB sebesar Rp 25 juta/desa dana diberikan sebelum dana proyek digelontorkan ke desa-desa yang menerima PPIP. Pemberian dana 10 persen dari total anggaran tersebut konon menjadi syarat utama agar bisa dengan mudah dana dicairkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lotim, Marhaban ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut di Selong, Selasa (19/3) kemarin mengaku pernah mendengar adanya dugaan tersebut. Katanya hal itu hanya isu yang beredar. Ia menuturkan telah menyampaikan kepada para kepala desa agar tidak mudah percaya. “Itu hanya isu saja, saya sudah sampaikan kepada kepala desa agar jangan mudah percaya,” jelasnya.

Diterangkan, peran Pemerintah Kabupaten terhadap proyek

PPIP itu sebatas mengusulkan.

Pasalnya, syarat dan penetapan desa mana yang akan diberikan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Semua desa yang belum dapat program tersebut telah diusulkan.

Tahun 2012 lalu, di Kabupaten Lotim ada 12 desa yang dapat.

Realisasinya secara bertahap, untuk APBN reguler diberikan di enam desa dan berlanjut dari APBN Perubahan juga enam desa. Tahun 2013 ini, dari 254 desa/kelurahan se Lotim kembali akan dapat sekitar 6 desa. Hanya saja belum ada kepastian.

Dana PPIP diperuntukkan membangun sejumlah fasilitas infrastruktur pedesaan.

Antara lain pengaspalan jalan, irigasi dan keperluan pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di pedesaan.

Secara terpisah, Ketua Forum Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim yang juga Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Lalu Muhir mengakui PPIP masuk ke sejumlah desa di Lotim. Program dari Kementerian PU itu pun katanya masuk ke desanya. Menjawab soal dugaan gratifikasi, Muhir menyatakan hal tersebut belum diketahui pasti. (rus)

Belum Jelas, Kelanjutan Penanganan Abrasi Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur menyampaikan hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penanganan abrasi pantai di kawasan Labuhan Haji dan sejumlah titik di Kabupaten Lotim.

Hal ini disampaikan Sekretaris Pelaksana BPBD Lotim, H. Salman Al Farisi kepada wartawan di Selong, Selasa (19/3) kemarin. Rabu (20/3) hari ini, katanya pihaknya akan menggelar pertemuan dengan BPBD Provinsi terkait peluang anggaran yang bisa digelontorkan untuk Lotim.

Kabarnya, informasi anggaran dari pusat itu dapat diketahui pertengangan Juli mendatang. “Sampai sekarang belum ada kepastian. Mulai besok, ada kegiatan dengan provinsi. Mudahan di situ ada sinyal,” harapnya.

Disampaikan, jajaran Pemkab Lotim telah melayangkan proposal seniai Rp 30 miliar untuk penanganan

(Suara NTB/rus)

ABRASI - Pemasangan batu di sepanjang bibir Pantai Labuhan Haji yang tergerus abrasi. abrasi Pantai Labuhan Haji.

Sejauh ini baru dicairkan Rp 10 miliar dan sudah direalisasikan dengan memasang batu sepanjang 1,3 kilometer di bibir Pantai Labuhan haji yang telah tergerus abrasi.

Ia menyebut ada 2,5 km sebenarnya letak titik-titik rawan diterjang abrasi se Kabu-

paten Lotim. Melalui proposal yang telah dibuat, dipastikan cukup untuk mengatasi semua abrasi tersebut. Abrasi Pantai Telindung Kecamatan Pringgabaya, dibuatkan proposal Rp 10 miliar dan ada permintaan dana Rp 23 miliar untuk kegiatan penanganan secara sporadis. (rus)

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

DPRD KSB Desak MoU

Program Bedah Rumah Diubah Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemerintah setempat dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk segera menyelesaikan perubahan Memory of Understanding (MoU) program bedah rumah dalam pekan ini.

Desakan tersebut menyusul terhentinya program bersangkutan setelah PT NNT selaku salah satu donatur (selain Kemenpera) tak kunjung menyalurkan dananya dengan alasan MoU kerjasama program tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan.“Kami kemarin sudah menggelar rapat kerja dengan menghadirkan pihak Newmont dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Dan kami desak mereka agar MoU itu bisa diubah dalam pekan ini,” cetus Abidin Nasar, SP wakil ketua DPRD KSB kepada media ini, Selasa (19/3).

Perubahan MoU kerjasama untuk memastikan keberlanjutan program bedah rumah yang kini tengah berjalan harus menjadi prioritas Pemda KSB. Abidin mengatakan, pasca penyaluran dana dari Kemenpera saat ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selaku pihak penerima telah terlanjur membongkar rumahnya masing-masing. Dan akibat belum cairnya dana tambahan dari PT NNT itu, mereka kini terancam tak dapat menyelesaikan kegiatan rehab rumahnya.

“Jadi perubahan MoU itu tidak bisa diulur-ulur lagi karena yang kasihan warga. Mereka sudah sudah terlanjur membongkar rumahnya dengan harapan seluruh dana bedah rumah bisa diterimanya tepat waktu,” papar Abidin.

Menurut dia, DPRD secara kelembagaan sangat mengerti dan menghormati setiap kebijakan internal yang berlaku di PT NNT. Namun demikian, persoalan masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan tersebut tentu tidak dapat ditoleransi dalam waktu lama. “Sekarang saja sudah ada warga yang mulai mepertanyakan kapan kelanjutan kegiatan rehab rumah mereka bisa dilanjutkan lagi,” timpalnya.

Sebelumnya Kepala BPMPD KSB Drs. Syamsul Kamil telah menginformasikan jika PT NNT belum dapat menyalurkan dana bedah rumah yang menjadi tanggungannya. Hal itu disebabkan berdasarkan analisa bagian legal perusahaan bersangkutan, proses penyaluran dana bedah rumah tidak dapat dilakukan akibat MoU kerjasama program itu telah berakhir per 31 Desember 2012. Namun demikian, dari hasil komunikasi PT NNT telah sepakat untuk segera mengubah MoU tersebut agar program kerjasama bedah rumah yang diprakarsai bersama Kemenpera itu dapat segera dilanjutkan. (bug)

Gugatan Ditolak PN

Warga Pemilik Uang Ancam Permalukan Pemda Dompu (Suara NTB) Gugatan perwakilan kelompok dari warga pemilik uang yang dipinjam mantan bendahara Setda Dompu, Muhammad, SE di Pengadilan Negeri (PN) Dompu ditolak mejelis hakim. Penggugat dinilai tidak mampu menunjukkan bukti keterwakilan kelompok karena kasus pinjaman uang tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda.

Kecewa ditolak majelis hakim, warga pemilik uang berencana mempermalukan pemerintah daerah (Pemda) saat kunjungan Mentri PDT RI di Dompu, Rabu (20/3) hari ini.

Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum selaku hakim ketua yang memimpin pembacaan putusan atas gugatan perdata nomor 30 / PDT.G/2012/PN.DOM yang diajukan perwakilan kelompok (class action) dari Lembaga Masyarakat Pengembang Usaha Mikro (Bang Mikro) dalam persidangan yang didampingi Rony Widodo, SH dan AA Gde Oka Mahardika, SH selaku hakim anggota di ruang sidang PN Dompu, Selasa (19/3), langsung menolak gugatan perdatanya.

“Penggugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan oleh gugatan ini sebesar Rp 504 ribu,” kata Agus Walujo yang diikuti ketokan palu putusan.

Penolakan gugatan class action yang diajukan Linda Sulistina, Alamsyah dan Imansyah Soebari selaku wakil kelompok penggugat ini karena tidak mampu menunjukkan bukti keterwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok pada pemeriksaan awal sebelum memasuki pemeriksaan pokok gugatan. Dalam pertimbangan majelis hakim bahwa waktu pinjaman yang dilakukan oleh Muhammad selaku tergugat ke-10 kepada anggota perwakilan kelompok dilakukan secara sendiri-sendiri dan waktu yang berbeda-beda. Karena proses peminjaman itu dilakukan antara Maret hingga Oktober 2011 oleh Muhammad.

Majelis dalam putusanya memberi kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil langkah banding bila tidak terima dengan putusan hakim tentang sah tidaknya perwakilan kelompok. Penggugat diberi waktu selama 14 hari untuk banding. Namun karena pinjaman dilakukan secara sendiri-sendiri dan waktu yang berbeda, majelis juga menyarankan kepada perwakilan kelompok dalam pertimbangan putusanya untuk mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri.

Mengetahui gugatannya ditolak majelis hakim, warga pemilik uang yang menunggu putusan hakim langsung berteriak histeris di halaman PN Dompu. Mereka menuding pemerintah daerah (Pemda) sebagai maling, karena meminjam uang mereka untuk kepentingan dinas tetapi tidak mau mengembalikannya.

“Kita disuruh proses di Pengadilan, kita malah ditolak. Dimana keadilan,” teriak Maemunah alias Ince warga Montabaru ini.

Warga pemilik uang yang melimpahkan kekecewaannya dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor ini juga berencana melampiaskan kemarahannya pada Muhammad, SE mantan bendahara Setda tahun 2011, Arifin, S.Sos mantan bendahara Setda tahun 2010, M. Nor, S.Sos mantan Kasubag Rumah Tangga Bupati tahun 2011 dan mantan Asisten III Setda Dompu, Drs. H. Saladin Hasan, MSI. Keempat orang ini dinilai harus bertanggungjawab, karena mereka ini yang mengambil uang kepada mereka.

Namun keempat orang ini keluar dari PN Dompu setelah sidang melalui pintu samping sehingga tidak dilihat para pemilik uang.

“Tapi masalahnya, kalau Muhammad kita mintai pertanggungjawab. Darimana dia mengganti uang kita? Rumahnya saja tidak ada. Dia malah siapkan parang agar ia disembelih karena pasrah,” kata salah seorang pemilik uang yang dipinjam Muhammad.

Karena merasa tidak mungkin mendapat pengembalian uang dari Muhammad, belasan warga pemilik uang yang mengikuti sidang di PN ini berencana melakukan aksi di Pemda Dompu.

Bahkan mereka berencana mempermalukan Pemda Dompu saat kunjungan Menteri PDT RI yang akan melakukan panen raya jagung di Dompu, Rabu (20/3) hari ini. “Kita masuk satu per satu ke dalam pendopo. Setelah kita semua berada dalam pendopo saat ada Menteri PDT baru kita minta uang kita,” kata salah seorang warga pemilik uang ketika mendiskusikan rencanya melakukan aksi saat kunjungan Menteri PDT RI, Selasa kemarin. (ula)

(Suara NTB/ula)

KECEWA - Warga pemilik uang yang kecewa usai mendengarkan putusan sidang gugatan perwakilan kelompok terhadap pinjaman bendahara umum Setda Dompu tahun 2011 lalu.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pengamanan Pilkada

Satuan Brimob Kelapa Dua Diterjunkan ke Bima Kota Bima (Suara NTB) Guna mengamankan jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 yang jatuh pada 13 Mei 2013, Polres Bima Kota meminta back up aparat Brimob Mabes Polri yang bermarkas di Kelapa Dua, Jakarta. Polres juga mendatangkan ratusan personel Dalmas dari Polda NTB. Demikian disampaikan Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH saat menyampaikan pemaparannya dalam rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik Dalam Pemilukada Kota Bima tahun 2013 di aula gedung SMKN 3 Kota Bima, Selasa (19/3).

Awalnya, Kumbul menyebutkan jika dalam pemilu jumlah personel yang disiapkan oleh Polres sebanyak 500 orang. Para personel ini akan melakukan pengamanan secara tertutup dan terbuka. Termasuk yang melekat pada calon. Namun untuk pengamanan nanti, pihaknya akan meminta bantuan dari Mabes Polri guna mendatangkan Brimob Kelapa Dua. Jumlahnya sekitar satu SSK (satuan setingkat kompi). Didatangkannya Brimob Kelapa Dua ini, guna mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi. Namun tak disebutkan secara spesifik kemungkinan dimaksud.

Tidak saja Brimob Kelapa Dua, dalam pengamanan tersebut Polres Bima Kota juga akan meminta back up dari Polda NTB untuk mendatangkan ratusan personel Dalmas. Namun demikian, lanjut Kumbul, Brimob dan Dalmas

(Samapta) yang didatangkan ini tidak akan diterjunkan langsung, melainkan mereka akan ditempatkan di Mapolres dan akan diterjunkan jika harus diterjunkan. “Mereka akan ditempatkan di Kantor untuk antisipasi,” katanya.

Sementara itu, dijelaskannya jika bakal calon (balon) diumumkan tanggal 25 Maret, masing-masing calon akan dikawal oleh dua anggota Polres yang sekaligus menjadi ajudan. Dalam pelaksanan tugasnya, para personel ini akan dilengkapi dengan Sprint dan ditembuskan ke masing-masing calon. Hal ini guna menghindari anggapan adanya anggota Polri yang memihak atau mendukung pasangan calon.

Selanjutnya, untuk pengamanan rute masing-masing calon, baik kegiatan untuk umum atau secara pribadi juga akan mendapat pengawalan. Pihaknya juga akan memberikan pengamanan terbuka maupun tertutup. “Sehingga calon tidak merasa was-was,” ujarnya.

Khusus pada hari tertentu seperti pemaparan visi-misi maupun pengambilan nomor urut pengamanan akan menggunakan sistem ring. Sebab

bukannya tidak mungkin dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada hal-hal yang harus diwaspadai, termasuk adanya kecemburuan dari salah satu pendukung pasangan calon.

“Bahkan, kita akan menggunakan sistem seperti Jaya Ancol, yakni menggunakan cap untuk memastikan jika yang bersangkutan datang sesuai undangan,” tuturnya. Sementara khusus untuk kegiatan kampanye pasangan calon, sewaktu-waktu Polri bisa meminta KPU untuk membatalkan kegiatan jika melihat keamanan tak memungkinkan.

Namun yang lebih penting, pengamanan Pemilukada nanti dia berharap agar semua pihak berperan aktif sehingga pelaksanaan Pemilihan Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima bisa berjalan aman dan lancar hingga selesai. Terciptanya keamanan, harus dimulai dari diri sendiri. Kalau di lingkungan pribadi aman, makan lingkungan keluarga pun aman. Jika lingkungan keluarga aman, lingkungan desa pun aman, begitu seterusnya, hingga lingkungan Kecamatan.

Dalam kesempatan itu, dite-

(Suara NTB/use)

SAMBUTAN - Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi dan konsultasi publik tentang kampanye dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bima, Selasa (19/3). gaskannya jika anggota Polri harus netral, begitu juga dengan TNI. Jika ada anggotanya yang memihak pada salah satu pasangan calon, dia meminta untuk melaporkan dan akan diproses tuntas. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolda NTB agar Polri menjaga netralitas dan tak mendukung salah satu calon manapun.

Seandainya terbukti, tentunya akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku di Polri.

Acara Rapat Koordinasi dan Konsultasi ini dihadiri oleh sejumlah unsur lainnya, termasuk KPU Kota Bima, Dinas Tata Kota Perumahan (DTKP) dan Panwas Kota Bima. Sementara KPU melalui Ketua Bidang Sosialisasi dan Pemilihan, Sri Nuryati, SE menjelaskan terkait masalah kampanye mulai

dari prinsip kampanye, bahan kampanye hingga jadwal pelaksanaan serta larangan kampanye. Selanjutnya, Pemkot Bima melalui DTKP memaparkan masalah alat peraga kampanye kaitan regulasi. Khusus mengenai lokasi, lokasi yang diperkenankan untuk pemasangan atribut kampanye yakni selain Jalan Soekarno-Hatta dan fasilitas perkantoran milik pemerintah, fasilitas pendidikan milik pemerintah dan fasilitas ibadah. Dengan ketentuan memperhatikan standar estetika tata letak dan tempat, konstruksi, penerangan, memperhatikan norma agama dan adat, tidak menghujat orang lain, tidak mengganggu arus lalu lintas, tidak merusak taman kota dan pohon untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). (use)

LKPJ Dinilai Amburadul

Pemkot Bima Belum Bersikap

(Suara NTB/ist)

INFEKSI NIFAS – Mursinah, penderita infeksi nifas terbaring di atas tempat tidur. Sehari-harinya ia hanya bisa berbaring karena beban di perut yang semakin berat dan tak seimbang.

Hanya Bisa Berbaring

Perut Bengkak Setelah Melahirkan Bima (Suara NTB)Sejak hampir dua tahun lalu, Mursinah Junari (25), warga Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Pasalnya, wanita ini tak bisa beraktivitas lagi lantaran penyakit perut membengkak yang dialaminya. Saat ini, ibu satu anak tersebut menunggu uluran tangan dermawan agar bisa mengobati penyakitnya.

Mursinah yang duhubungi mengisahkan, Senin (18/3) malam, penyakitnya tersebut mulai muncul setelah ia melahirkan anak pertamanya.

Saat itu, awalnya badannya terasa panas dan nyeri. Tak berapa lama, perutnya mulai membuncit dan membesar namun belum sebesar saat ini.

Saat itu oleh suami dan keluarga, Mursinah dibawa berobat ke Puskesmas setempat.

Berdasarkan penuturannya, jika saat itu pihak puskesmas

mendiagnosanya mengalami penyakit infeksi nifas.

Lantaran tak bisa ditangani, Puskesmas pun merujuknya ke RSUD Bima. Oleh pihak RSUD mendiagnosanya dengan penyakit yang sama yakni infeksi nifas. Setelah dirawat di RSUD Bima penyakitnya sempat mereda. “Waktu di rumah sakit (RSUD, red) sempat sembuh, terus keluar,” ujar Mursinah.

Namun tak dinyana, setelah tiga hari keluar dari RSUD Bima, penyakitnya kambuh lagi dan membesar bahkan lebih besar dari sebelumnya. Obat yang diberikan oleh rumah sakit tetap diminumnya namun tak ada perubahan. “Sudah lama saya tidak minum lagi obat rumah sakit, tidak ada perubahan,” katanya. Dia sempat dibawa lagi ke rumah sakit, namun dirujuk ke Mataram.

Namun rujukan itu belum bisa dituruti lantaran tak punya biaya. Suaminya yang seharihari berprofesi sebagai petani

tentu kesulitan untuk mencari biaya. Saat ini ia pun hanya pasrah dan menunggu uluran orang yang mau membantu.

Hingga akhirnya, dua tahun pun berlalu dan perutnya makin besar, lebih dari ukuran galon air mineral. Akibat kondisinya ini, ia tak bisa lagi beraktivitas seperti sebelumnya yakni bertani. Sehariharinya ia hanya bisa berbaring. Terkadang ia hanya duduk namun tak lama karena beban badan yang tak seimbang.

Ditambahkannya, selama ini Pemerintah Kabupaten baru satu kali memberikan bantuan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bima, Ferri Zulkarnain, ST sebesar Rp 1 juta. Namun kini biaya tersebut tak cukup dan dia tak bisa lagi berobat.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut dia berharap Pemerintah maupun dermawan memberikan bantuan sehingga ia bisa berobat dan dioperasi. (use)

Kota Bima (Suara NTB)Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terkesan kelimpungan dan belum bisa memberikan keterangan resmi, menyusul adanya pernyataan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima yang menilai LKPJ Lima Tahunan (2008-2012) masih amburadul karena banyaknya catatan yang belum dipenuhi oleh Pemkot. Pemkot belum bersikap karena mengklaim belum mendapat pemberitahuan resmi dari Dewan.

Kepala Bappeda Kota Bima, Dr Syamsuddin M yang dikonfirmasi Selasa (19/3), mengatakan jika pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu. Oleh karenanya, melalui pesan singkat ia meminta awak media untuk bersabar. Dalam pesan singkat tersebut, Syamsuddin juga menyebutkan alasannya yakni karena pihaknya belum mendapat keterangan resmi dari Pansus DPR. Namun ia mengakui tentang adanya kemungkinan Dewan untuk memanggil eksekutif terkait hal ini. “Mungkin saja pihak pemerintah nanti akan dipanggil DPR,” jawabnya.

Pernyataan Syamsuddin ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Senin lalu. Pasalnya, saat itu pihaknya diundang untuk rapat pembahasan namun dipulangkan oleh Dewan karena sejumlah Kepala dinas yang diundang membahas LKPJ tersebut, mangkir. Itu artinya, pihak eksekutif sudah tahu mengenai hal itu.

Sebelumnya, Pansus terpaksa memulangkan

Syamsuddin saat rapat pembahasan tengah berlangsung. Syamsuddin dipulangkan karena empat Kepala dinas (Kadis) pengguna anggaran yang diundang untuk dimintai penjelasan mangkir. Untuk itu, Pansus meminta Kepala Bappeda menghadirkan para Kadis ini terlebih dahulu sebelum rapat pembahasan LKJP dilanjutkan.

Sedianya, rapat LKJP Pemkot Bima lima tahunan dilaksanakan pada Senin.

Namun baru beberapa saat rapat berlangsung, Pansus akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan karena para kepala dinas mangkir.

Masing-masing Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD), Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Setelah kita baca LKPJ banyak hal yang menjadi catatan, tapi para kepala dinas pengguna anggaran tak ada yang datang, makanya kita pulangkan Kepala Bappeda untuk menghadirkan mereka,” tandas salah seorang anggota Pansus, Ahmad A Gani SH kepada wartawan.

Menurut A Gani sekilas setelah dibaca dari LKPJ yang diserahkan Kepala Bappeda ada catatan-catatan yang belum dipenuhi oleh Pemkot Bima. Sejumlah rincian yang menjadi catatan saat itu. Antara lain masalah meubeler dari tahun ke tahun yang tetap dianggarkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah (Dikpora) namun tak jelas pertanggungjawabannya, dan item lain pelaksanaann anggaran. (use)

Anggota Dewan Pindah Partai Pinjaman di Bank Terancam Macet Dompu (Suara NTB)Menjelang pengajuan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) pemilu 2014 ke KPU Dompu, diperkirakan akan banyak anggota DPRD Dompu yang akan diproses pergantian antar waktu (PAW) karena pindah partai. Namun kebanyakan anggota DPRD Dompu menggadaikan SK-nya untuk kredit bank dan akan tetap membayar cicilannya karena mengundurkan diri.

Tapi bagi mereka yang dipecat partainya dan di-PAW, kreditnya akan ditanggung asuransi penjamin.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan dari 30 orang anggota DPRD Dompu sebagian besar memiliki

pinjaman kredit di PT Bank NTB dengan jaminan SK-nya sebagai anggota Dewan. Masa kreditnya pun bervariasi dan bahkan ada yang hingga akhir masa jabatan periodenya sebagai anggota DPRD Dompu periode 2009-2014 mendatang.

Sementara dalam perjanjian kreditnya, anggota DPRD yang meninggal dunia dan atau diPAW oleh partainya akan menjadi tanggungan asuransi penjamin pinjaman untuk setoran kredit hingga selesai. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi anggota DPRD yang mengundurkan diri karena atas keinginan sendiri.

Pemimpin PT Bank NTB Cabang Dompu, Ir. Bambang Martono yang dihubungi di

ruang kerjanya, Selasa (19/3), membenarkan banyak anggota DPRD Dompu yang menjadi nasabahnya karena telah mengambil kredit dengan jaminan SK-nya sebagai anggota Dewan. Pinjaman kredit anggota DPRD ini sama seperti kredit bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang langsung dipotong gajinya untuk cicilan kredit. “Tapi tidak semua anggota DPRD Dompu mengambil kredit,” katanya.

Bambang juga mengungkapkan, masa kredit bagi anggota DPRD Dompu pun bervariasi.

Ada yang lima tahun sesuai masa periodenya dan ada yang empat tahun serta tiga tahun.

“Memang ada beberapa yang sampai lima tahun, tapi ada

juga yang hampir selesai cicilannya,” terangnya.

Terkait anggota DPRD yang di-PAW, dikatakan Bambang, kreditnya akan digantikan oleh asuransi yang menjamin kredit. Karena saat pencairan kredit, nasabah dijaminkan pada asuransi dengan perjanjian bagi anggota DPRD yang meninggal dunia dan di-PAW oleh partainya akan ditanggung oleh asuransi. Tetapi bagi anggota DPRD yang mengundurkan diri akan tetap membayarkan cicilan kreditnya walaupun tidak menjadi anggota Dewan. “Ini (mengundurkan diri) kan atas kemauan sendiri. Tapi untuk jelasnya, kita koordinasikan lagi,” jelas Bambang.

Ketentuan pengunduran diri bagi anggota DPRD yang pindah partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ini diatur dalam pasal 19 huruf i ke 2 peraturan KPU No.7 tahun 2013 tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan atau DPRD Kabupaten/Kota. Mereka pun diharuskan mengisi formulir BB-5 yang berisi surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota DPRD yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 dan mengetahui pimpinan partai asalnya. Selain itu, juga diharuskan melampirkan surat pimpinan DPRD yang menjelaskan bahwa proses PAW-nya sedang berjalan. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

Dari Hal. 1 Oleh JPU, dalam dua dakwaan tersebut, Rolf disebut terbukti memenuhi unsur dakwaan subsider yakni pasal 113 UU 35 tahun 2009 yakni memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba jenis hasis tanpa izin pemerintah Indonesia. Namun Rolf bebas dari dakwaan primair pasal 114 ayat 2 UU 35 tahun 2009. ‘’Dalam kasus narkotika ini, sudah melibatkan sindikat yang terorganisasi. Bahkan kejahatan narkotika itu juga cenderung meningkat terutama di wilayah NTB yang merupakan pasar potensial. Sehingga dalam dakwaan kami, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 113 ayat 2 UU 35 tahun 2009.

Dengan demikian dituntut hukuman penjara seumur hidup,” demikian I Ketut Gede Eka Swara, SH di Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Ketua Majelis Hakim Pastra Joseph Ziraluo, SH,MH. Modus operandi kasus penyelundupan narkotika yakni false compartment atau disembunyikan dalam dinding koper yang direkayasa sedemikian rupa.

Rolf merupakan penumpang pesawat Silk Air nomor penerbangan MI 128, yang inbound dari Nepal transit di Bandara Changi Singapura, tujuan Lombok yang tiba di BIL, Sabtu, 13

Oktober 2012 pukul 19.00 Wita.

Bahkan, warga Jerman itu juga telah mengantongi tiket penerbangan keluar dari Indonesia, yang dijadwalkan 22 Oktober 2012, via Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, menuju Malaysia.

Diduga ia ditugaskan jaringan narkotika internasional untuk menyelundupan narkotika golongan I itu ke Lombok, kemudian kembali ke negaranya melalui Malaysia dari Bali Dalam tuntutan jaksa juga membacakan hal yang memberatkan terdakwa, tidak mengakui perbuatannya membawa dan mengusai hasis sebanyak 3,7 Kg. Sementara yang meringankan terdakwa karena dianggap bersikap sopan dan tidak prnah dihukum. Dalam sidang itu, terdakwa dampingi kuasa hukumnya Andre Rahmad dan seorang penerjemah bernama Uli. Melalui penerjemahnya terdakwa akan mengajukan nota pembelaan, dimana akan dibuat sendiri termasuk pembelaan dari kuasa hukumnya.

Persidangan berikutnya akan dilakukan pada 26 Maret 2013. Ketua majelis hakim meminta terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaannya dalam Bahasa Inggris berikut terjemahannya. (ars)

Manfaatkan Surplus Produksi Dari Hal. 1 Namun, seperti diberitakan harian ini sebelumnya, panen di sejumlah sentra penanaman bawang tersebut terkendala oleh masalah curah hujan dan hama yang oleh petani setempat disebut hama kanker. Hama ini menyerang saat tanaman bawang terendam air hujan.

Namun, dengan pendampingan dari aparat Dinas Pertanian Pemkab Bima, Syafrudin yakin petani bisa mengamankan bawangnya karena hama tersebut seperti diakui petani, bisa dihilangkan dengan semprotan anti hama.

“Kalau petani mengalami kesulitan dana untuk membelinya, mungkin pemerintah daerah bisa ikut membantu dengan bantuan sosial atau perangkat kebijakan lainnya,” sarannya.

“Yang jelas, kalau dampak dari hama – hama yang lain, yang berdampak mematikan, itu bisa diantisipasi. Harus dicarikan segera, cara mengatasinya dengan semprotan atau

obat yang memang bisa membuat hama itu mati, tanpa berdampak pada tanamannya,” ujarnya.

Mengutip data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTB, Syafrudin menjelaskan bahwa luas areal tanaman bawang yang akan dipanen di Bima di areal seluas 1.480 hektar, sehingga dalam kondisi panen normal, diperkirakan bisa menghasilkan 14.800 ton, dengan asumsi 10 ton setiap hektar. Di Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lotim, diperkirakan dapat menghasilkan 1.000 ton bawang.

Syafrudin menambahkan, jika panen bawang dari sentra produksi bawang di NTB bisa diamankan, maka NTB tidak lagi perlu dikhawatirkan dengan gejolak harga seperti yang terjadi saat ini. ‘’Kalau kita sudah bisa mencapai surplus produksi. Harusnya surplus itu disimpan, dijadikan cadangan sehingga tidak seperti ini,’’ pungkas politisi PAN ini. (aan)

Turun 18 Persen Dari Hal. 1 Rata-rata terjadi penurunan warga miskin sebesar 1,43 persen per tahun. Penurunan angka kemiskinan di NTB menempatkan provinsi ini berada diurutan ke empat secara nasional dalam hal akselerasi penurunan masyarakat miskin.

Sementara terkait industri kecil menengah (IKM), gubernur menyampaikan di tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah IKM baik formal dan nonformal yang diikuti oleh peningkatan serapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, diklaim jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 260.604

orang.

Terkait program unggulan seperti Pijar (sapi, jagung, dan rumput laut), Majdi menyampaikan komoditas Pijar pada tahun 2008 tingkat produksinya terdiri dari sekitar 500 ribu lebih sapi, 196.263 ton jagung, 116.000 ton rumput laut.

Melalui program Pijar, masing-masing komoditas tersebut mengalami perkembangan positif setiap tahun. Sampai tahun 2012, jumlah komoditas tersebut meningkat hingga 916.560 ekor sapi, 642.674 ton jagung, dan 657.700 ton rumput laut. (yan)

F-PDIP ”Walk Out” Dari Hal. 1 “Itu adalah instruksi dan kesepakatan kita di PDIP. Sepanjang belum ada tuntutan-tuntutan yang dipenuhi oleh Ketua DPRD, ya selamanya kita seperti ini,” ujarnya.

Penyampaian LKPJ merupakan salah satu agenda penting, namun menurut Ruslan bukan itu permasalahannya.

Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap hadir.

“Coba lihat di absen itu.

Tingkat kehadiran Fraksi PDIP terkait sidang rapat paripurna mungkin paling tinggi. Boleh dicek. Tapi ketika dipimpin oleh Ketua DPDR Pak Sujirman, kita tidak akan hadiri. Kita mengikuti tapi di luar,” jelasnya.

Aksi walk out tersebut akan diakhiri jika Ketua DPRD NTB memenuhi apa yang menjadi tuntutan F- PDIP. Ia menegaskan bahwa permasalahannya adalah permasalahan politik.

“Itu adalah sikap politik,” tandasnya.

Ruslan Turmudzi mengatakan, sikap politik FPDIP tidak berkaitan dengan pemilihan Gubernur NTB saat ini. Ketua DPRD NTB Drs. H.Lalu Sujirman berasal dari Partai Golkar yang sama-sama mengusung pasangan TGH. M. Zainul Majdi-H.M Amin atau TGB-Amin bersama PDIP. Menurutnya, sikap politik F-PDIP ini hanya ditujukan kepada individu Ketua DPRD. ”Tidak ada urusannya (dengan Pilgub), buktinya kita berkoalisi dengan Golkar, Demokrat dan lainlain mengusung TGB. Kan beda sikap politik PDIP pada sidang paripurna. Kita hadir, tapi ketika Ketua DPR itu memimpin sidang, kita keluar. Itu sikap politik hanya kepada Ketua DPRD,” tegasnya. (yan)

Marak, Penambangan Liar di Loteng Bagian Selatan Praya (Suara NTB) Aktivitas penambangan emas liar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih marak terjadi. Terutama di wilayah Loteng bagian selatan yang selama ini dikenal sebagai area penambangan liar. Hal itu diakui Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/3). “(Penambangan emas liar) memang masih ada dan berlangsung sampai saat ini.

Tetapi intensitasnya sudah jauh berkurang dari tahuntahun sebelumnya,” sebut Wabup. Dikatakannya, selama ini Pemkab Loteng sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan dan bahkan menghentikan aktivitas penambangan liar di wilayah Loteng. Baik dengan cara pre-

ventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan para penambang. Sampai cara represif dengan menutup aktivits di lokasi penambangan liar berlangsung.

Tapi memang upaya-upaya tersebut nyatanya belum mampu menghentikan aktivitas penambangan liar yang terjadi, secara menyeluruh.

Tetapi sudah cukup efektif menekan aktivitas penamban-

Bumi Gora Institute Gelar Diskusi

Membangun Aksi Kritis, Tanpa Harus Anarkis bersama dengan dialog publik. “Dialog ini Mataram (Suara NTB) Menyampaikan aspirasi dan kritik kepada dalam rangka melahirkan gerakan-gerakan pemerintah, sangat diperlukan untuk proses mahsiswa yang mampu menjadi solusi probpercepatan pembangunan bangsa. Tujuan ini lem masyarakat dan pemerintah dalam mewuakan tercapai apabila aspirasi dan kritik yang judkan pemerintahan yang aman dan disampaikan didasari dengan pemikiran yang demokratis,” sebutnya.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam benjernih, sehingga aspirasi dan kritik betul-betul kebutuhan rakyat dan solutif untuk perbai- tuk Dialog Publik dengan tema “Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa Dalam Menopang Pemerkan proses pemerintahan.

Namun saat sekarang ini sangat ditemu- intahan Yang Demokratis”, berlangsung Kamis, kan aksi demonstrasi dengan konsep dan ide- 21 Maret 2013 di Aula PGRI NTB. Tujuan Kegiatan disebutnya, mempopuleride serta kritik yang progresif dan solutif, bahkan lebih banyak diwarnai oleh hujatan dan kan gerakan mahasiswa yang tidak hanya caci maki terhadap kerja pemerintahan. “Aksi mampu mengkritik, tapi mampu memberikan solusi yang nyata tehadap persoalan bangseperti ini tidak jarang menjadi pemicu tersa hari ini. Dengan output, mengembalijadinya bentrokan baik antara mahakan kewibawaan aktivis mahasiswa di siswa dengan aparat kepolisian atau mata pemerintah dan masyarakat. Pempemerintahan bahkan antara mahabicara yang akan hadir, Bakesbangsiswa dengan masyarakat,” kata Koorpoldagri NTB dengan tema “Peran pedinator Bumi Gora Institute, Samsul merintah dalam mengawal gerakan maHasan Basri. hasiswa di NTB”, Ketua DPD KNPI Disisi lain, berkembangnya ideologi NTB, Sulhan Muhlis, ST “Mengemkapitalis yang mulai masuk di dunbalikan Khittah Gerakan Maia mahasiswa membuat mahahasiswa di NTB”, Akademisi siswa lebih banyak berpikir L. Syaefuddin, SH. MH, pragmatis. Sehingga sekarang “Analisis Gerakan Mahaini banyak kita temukan aksi siswa kekinian di NTB,”, pemuda dan mahasiswa bahKepolisian Daerah NTB kan masyarakat turun ke “Langkah-Langkah kejalan justru lebih kental polisian dalam mengadengan semangat pentisipasi gerakan sanan dari pihakanarkisme mahapihak tertentu. siswa di NTB” Berdasarkan dan bertindak realitas itu, lemsebagai moderbaganya berusaha Samsul Hasan Basri ator Abdul membedah dan Muis, S.Pd. (ars) menemukan solusi

‘’Gelar perkara ini, sebagai evaluasi atas rangakaian pemeriksaan para saksi dari Bea Cukai sebelumnya, juga untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengungkapan kasus ini,” terangnya.

Ditanya soal dugaan ket-

erlibatan oknum petugas Bea Cukai, bahkan kabarnya banyak diantaranya yang dibidik sebagai tersangka, karena diduga meloloskan penyelundupan itu, enggan dijelaskan Sukarman. ‘’Nanti kita tunggu hasil dari penyidik,” ujarnya singkat. (ars)

bangan yang dilakukan, masih terus dilakukan. Dengan harapan, kesadaran para penambang bisa meningkat. Sehingga dengan kesadaran nanti, para penambang menghentikan aktivitas penambangan.

“Untuk saat ini kita masih menunggu dan melihat kondisi perkembangan di lokasi penambangan. Jika memang sudah memungkinkan, baru akan diambil tindakan tegas,” ujar mantan Camat Pujut ini.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, MM., mengaku belum mengetahui pasti perkembangan penanganan penambangan liar.

Pasalnya, penanganannya sudah disertahkan ke dinas ter-

kait dalam hal ini Dinas PU dan ESDM. “Dinas (PU dan ESDM) sampai saat ini belum memberikan laporan. Jadi bagaimana perkembangan penanganan penambang liar masih belum jelas,” tandasnya.

Data yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, aktivitas penambangan emas liar saat ini masih terkonsentrasi di beberapa lokasi di wilayah Loteng bagian selatan. Terbesar di kawasan Gunung Pendaos Jaran Desa Prabu Pujut. Setiap hari, hasil penambangan di kawasan tersebut diangkut ke beberapa wilayah. Diantaranya Kecamatan Pringgarata dan Jonggat untuk diolah. (kir)

DPRD KLU Kecam Larangan Melaut Masyarakat di Pesisir Hotel Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengecam indikasi diskriminasi yang dicuatkan oleh pelaku perhotelan di KLU kepada masyarakat nelayan. Dalam hal ini, ada DPRD melihat adanya indikasi nelayan dilarang melaut di kawasan pesisir depan hotel yang ada di KLU. Ketua Komisi III DPRD KLU, Nasahar, S.Ag., kepada wartawan, Selasa (19/3), dengan tegas meminta kepada eksekutif Pemda KLU untuk memperhatikan larangan tersebut. Ironi dan memprihatinkan bagi dewan, manakala nelayan yang sumber penghidupannya bergantung di laut justru dilarang beroperasi di wilayah teritori KLU. “Keprihatinan kami di bidang pembangunan infrastruktur pariwisata, bahwa di sempadan pantai, mulai muncul dampak abrasi. Bahkan, akhir-akhir ini terkesan ada indikasi masyarakat dilarang melaut, menambak di pesisir sekitar hotel,” kata Nasahar.

Contoh kasus tersebut kata Nasahar, merupakan dampak yang secara langsung menimbulkan kerugian secara materiil bagi kelompok nelayan KLU. Ia juga mendesak, agar pelaku perhotelan yang menerapkan kebijakan tersebut ditegur. Wilayah teritorial laut KLU tidak sepantasnya diklaim sepihak oleh

pelaku perhotelan, apalagi sampai diberlakukan larangan melaut kepada masyarakat.

Menurut Nasahar, Pemda KLU menyikapi hal itu harus tegas. Karena jelas, dampak psikologis masyarakat pesisir sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi kelompok nelayan sekitar. Seharusnya, pihak hotel harus memaklumi bahwa kawasan yang dikelolanya tidak untuk dikuasai secara utuh untuk kemudian diklaim dan diberlakukan larangan tertentu.

Terkecuali di areal bangunan hotel, maka sewajarnya pihak hotel melakukan penjagaan.

Menguatkan indikasi tersebut, tokoh masyarakat Gili Trawangan, H. Rukding, dalam silaturahminya dengan Komisi I DPRD KLU, Selasa kemarin, tak menyangkal hal tersebut.

Sejumlah nelayan di 3 gili mulai mendapat peringatan dari pelaku hotel atas aktivitasnya di perairan sekitar hotel.

Menurut Rukding, Pemda KLU harus bersikap atas larangan tersebut. Bagaimanapun, nelayan yang menjadi bagian dari masyarakat KLU memiliki hak yang sama untuk mengelola kekayaan alam laut sebagaimana pengusaha. Kehidupan para nelayan yang hanya menggantungkan rezeki di laut lepas, agar menjadi perhatian Pemda KLU melalui SKPD terkait. (ari)

Dewan Persoalkan Denda Proyek Molor SMAN 1 Mada Belum Masuk Kas Daerah Pangga Wakili NTB ke Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) – SMAN 1 Mada Pangga Bima berhasil menyabet juara I tingkat provinsi, dalam lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI. SMA 1 Mada Pangga berhasil meraih juara I setelah mengalahkan pesaingnya, dari SMAN 1 Mataram dan SMA Kae Woha Bima.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid yang hadir di acara puncak Lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan Selasa (19/3) menyebutkan, ini merupakan agenda tahunan MPR RI sebagai salah satu cara sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat khususnya pelajar.

“Tujuannya agar seluruh warga Indonesia mengetahui dengan persis bagaimana negara dan bangsa ini dibangun. Ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dan tidak dipraktikkan, supaya bangsa kita terus lestari apalagi sebagai negara kepulauan dengan tingkat prularitas adat istiadat,” terangnya.

Menurutnya, hal ini penting agar siswa ikut bertanggung jawab untuk mempertahan-

kan negara, memajukan bangsa dan menerima keanekaragaman tanpa prasangka dan bisa hidup damai berdampingan. Termasuk yang menyangkut hal-hal prinsip sesuai pada peraturan yang tertera dalam UUD. “Bagaimana upaya Indonesia memasuki tahapan baru untuk bisa menampung kemajuan tetapi tetap dalam identitas kebangsaan. Itulah hal prinsip sebagai upaya kita diberi pengakuan secara politik dan psikologis.”

Terbukti setelah enam tahun dilaksanakan lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan ini, secara umum kondisi Indonesia bertambah baik. Jarang ada tawuran yang memakan korban jiwa.

Selain itu saat ini hampir tidak ada lagi kelompok ekstrem yang mengganggu kedaulatan bangsa.

Dengan skor 223 poin, SMAN 1 Mada Pangga mengalahkan SMAN 1 Mataram yang hanya berhasil meraih 177 poin dan SMA Kae Woha dengan skor 170 poin. Dengan keberhasilan ini, maka SMAN 1 Mada Pangga akan melaju ke tingkat nasional. (nia)

Bareskrim dan Polda NTB Gelar Perkara Dari Hal. 1

gan. Hanya memang masih harus ada upaya yang jauh lebih keras lagi kedepan. Supaya seluruh aktivitas penambangan liar bisa dihentikan.

Disinggung upaya saat ini, Wabup mengakui Pemkab Loteng masih wait and see perkembangan kondisi yang terjadi. Sembari itu, upaya pemberian pemahaman kepada para penambang liar, terkait bahaya aktivitas penam-

(Suara NTB/ars)

Warga Jerman Dituntut Seumur Hidup

Halaman 5

(Suara NTB/ nia)

LOMBA - Suasana lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan yang diselengarakan MPR RI di Asrama Haji Selasa (19/3).

Giri Menang (Suara NTB) Denda proyek yang pengerjaannya molor ditargetkan pihak eksekutif mencapai Rp 1 miliar, namun kenyataannya hingga bulan ini jumlah denda yang disetor ke Kas Daerah tidak mencapai Rp 50 juta.

Keterlambatan denda yang masuk kas ini mengundang sorotan. Dewan menilai SKPD yang menangani masalah ini tidak becus dan tak mampu menterjemahkan instruksi bupati.

Keterlambatan yang dialami sejumlah proyek yang dikelola beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar). Komisi II mempertanyakan denda atas keterlambatan proyek pembangunan seperti gedung pemerintahan Giri Menang dan monumen Lombok Barat Bangkit itu belum sepenuhnya masuk kas daerah. Data yang diperoleh Dewan dari dinas pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah (PPKAD) denda proyek pembangunan gedung pemerintah yang nilainya 16 miliar hingga Senin (18/3) belum ada masuk ke kas daerah.

“Padahal perhitungannya denda terhitung sejak adendum terakhir 24 desember 2012 sampai dengan 50 hari, dendanya sepermil dari nilai kontrak sekitar 16 juta per hari dikali 50 hari tetapi hingga hari ini belum ada denda yang masuk,” jelas ketua Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis.

Sementara untuk pembangunan monumen Lombok Barat Bangkit baru masuk denda sebesar Rp 27.143.540 dari yang seharusnya sekitar Rp 100 juta lebih. Hal ini akan diklarifikasi. Dua minggu yang lalu komisi II sudah bersurat kepada tim percepatan pembangunan akan tetapi tim ini mengaku belum siap.

Sebagai konsekuensi atas keterlambatan ini, Komisi II nanti akan menyoroti kinerja

SKPD terkait tentang masalah pembangunan yang terlambat dan denda yang belum masuk ke kas daerah pada saat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah daerah atau bupati tidak bisa laksanakan dengan bail olek SKPD terkait.

Dalam hal ini, bupati disarankan memberi punishment kepada SKPD terkait, hanya memberikan reward. Diketahui, masalah denda yang sedikit ini sudah bukan hal baru, namun berulang kali. Terkait itu, Komisi II akan mengambil tindakan tegas menolak LKPJ. Tindakan lain, eksekutif harus tegas, memutuskan kontrak kontraktor tersebut karena sudah terlambat dan menyalahi peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih ada kontraktor yang mengerjakan proyek seperti halnya proyek Gedung Kembar Kantor Bupati Lobar. (her)

NTB Masuk Nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2013 Mataram (Suara NTB) Tahun ini, NTB menjadi salah satu nominator yang akan mendapatkan anugerah pengripta nusantara dari Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas). NTB dinilai konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini.

“NTB terpilih sebagai salah satu nominator anugrah pangripta nusantara, yang dinilai adalah konsistensi perencanaan pembangunan dari Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sampai APBD dan juga dari perencanaan pembangunan di kabupaten/ kota,”ungkap Kepala Bappeda NTB, Dr. Rosyadi H. Sayuti, Selasa (19/3) kemarin.

Ia mengatakan, pemberian anugerah bagi provinsi yang dinilai konsisten dalam perencanaan pembangunan di daerahnya ini merupakan acara kali kedua setelah tahun sebelumnya digelar. Dikatakan, ada empat hal yang menjadi acuan dalam menentukan provinsi terbaik dalam hal perencanaan yakni keterkaitan antara dokumen RPJMD dan rencana pembangunan jangka pan-

jang daerah (RPJPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Selanjutnya, didasarkan pada konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di daerah dengan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJMD. “Beberapa indikator yakni tersedianya rumusan tujuan sasaran yang konsisten dengan visi dan misi secara lengkap dan runtut, kedua tersedianya rumusan strategi dan arah kebijakan yang konsisten dengan arah tujuan yang telah ditetapkan,”jelasnya.

Kemudian acuan yang dinilai adalah kelengkapan dan kedalaman RPJMD dalam menyajikan kaidah pelaksanaan arah kebijakan tentang pengembangan wilayah Kabupaten/Kota, arah kebijakan tentang pembenahan regulasi, dan arah kebijakan tentang salah satu isu MDGs. Selain itu, keterukuran sasaran dalam bentuk proyeksi lima tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, ketersedian pagu anggaran program selama lima tahun, dan ketersedian uraian tentang tahapan dan fokus pembangunan setiap tahunnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

Halaman 6

Melawan ’’Trafficking’’ dengan Pendidikan

Harus Cepat Ditangani PENANGANAN jalan penghubung antara Lintas Wera dengan Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang merupakan akses jalan provinsi nampaknya begitu lambat. Padahal, tidak saja rusak, dari lima jembatan yang menjadi penghubung, salah satunya dalam kondisi putus total. Jika hujan lebat turun, praktis jembatan itu tidak bisa dilewati sama sekali.

Seharusnya fasilitas publik yang cukup vital seperti jembatan ini, harus menjadi prioritas dan perhatian khusus Pemprov NTB melalui Dinas PU. Pasalnya, seperti yang dituturkan Camat Wera, Sulfan Akbar, bahwa kerusakan empat jembatan, berikut satu jembatan yang putus total di Wera sudah dilaporkan kepada Dinas PU Provinsi NTB. Sayangnya sampai saat ini belum ada penanganan yang dilakukan Dinas PU NTB. Hal ini cukup disesalkan, mengingat kerusakan terjadi sejak tanggal 28 Februari lalu. Dan, laporan yang disampaikan atas kondisi jembatan yang sudah tidak layak dilewati juga sudah dilengkapi dengan foto kondisi jembatan yang senyatanya.

Rusaknya akses jalan provinsi di Wera ini, sangat mengganggu.

Bagaimana tidak, pengguna jalan, baik yang menggunakan sepeda motor apalagi menggunakan kendaraan roda empat, terpaksa harus menunggu arus sungai surut baru bisa melalui jembatan yang putus total. Untuk mensiasasti supaya bisa dilewati, warga pun membuat jalur alternatif dengan jalan menumpuk batu, kemudian kendaraan mulai melintas di sungai yang mulai mongering itu.

Namun, ini juga bukan tanpa risiko. Justru jika kurang hati-hati, roda sepeda motor yang melewati jalur alternatif bisa slip dan jatuh.

Warga yang setiap hari melalui jalur tersebut terang saja sangat mengharapkan adanya perhatian dari Dinas PU NTB dengan segera turun tangan mengatasi kerusakan lima jembatan yang ada. Jika tidak segera ditindaklanjuti tentu akan makin menyulitkan warga.

Dinas PU harus cepat turun tangan mengatasi persoalan ini.

Harus diidentifikasi penyebab kerusakan jembatan itu. Apakah kerusakan lima jembatan di Wera ini, semata-mata karena faktor usia pakai jembatan atau karena kualitas pembangunannya yang kurang beres. Kalau kerusakannya karena faktor usia pakai jembatan, maka Dinas PU NTB, harus punya cara untuk secepatnya memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Sebaliknya, kalau kerusakan ternyata sangat berkaitan erat dengan kualitas pengerjaan jembatan, maka rekanan yang membangun jembatan itu patut diragukan begitu pula dengan Dinas PU, bisa dikatakan pengawasannya lemah. Kedepan pembangunan jembatan harus lebih memperhatikan faktor kualitas. Jangan sampai seperti kasus jembatan Wera, baru tergerus air hujan, sudah rusak bahkan putus.

Yang jelas, lima jembatan yang rusak di Wera harus segera mendapat penanganan yang serius. Jangan sampai pihak Dinas PU menunggu ditegur kepala daerah baru mau turun ke Wera melihat kerusakan dimaksud. (*)

Oleh : ERDAGANGAN orang (trafficking) sudah sangat mencemaskan.

Trend ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat kasus penjualan orang dari tahun 2010-2012 mencapai 1540 kasus (info kursus, 2012), ratarata kenaikan pertahun adalah 9.5%. Perdagangan orang secara kasar juga merupakan bentuk perbudakan gaya baru. Kalau zaman dahulu yang diperjualbelikan adalah laki dan perempuan, tetapi sekarang adalah kaum perempuan saja. Perbudakan merupakan salah satu pelanggaran HAM, demikian juga dengan perdagangan orang. Membutuhkan keseriusan bersama semua pihak untuk menangani kasus ini.

NTB sebagai salah satu daerah “pemasok” TKW terbesar ke luar negeri memang masuk dalam kategori daerah rawan trafficking. Para TKW yang dikirim ke luar negeri salah satunya ke Malaysia, Timteng, Abu Dhabi, Singapura, Hongkong, pada umumnya perempuan dengan latar pendidikan rendah (SD/SMP sederajat), bahkan banyak diantaranya yang buta aksara. Dalam kondisi demikian, sangat besar potensi mereka untuk mengalami penipuan, pembuangan, penganiayaan dan terakhir adalah trafficking. Minimnya pendidikan, dan pengetahuan tentang tata kerja keluar negeri ditengarai menjadi biang kerok mengapa para TKW NTB merupakan sasaran empuk kegiatan trafficking.

Padahal UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipertegas dengan Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sangat tegas memberikan instruksi untuk segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas trafficking. Karena sangat disadari oleh pemerintah bahwa trafficking selain merugikan secara moril dan materil juga merendahkan martabat bangsa. Kita bisa cermati bagaimana orang Malaysia menyebut TKW dengan sebutan Indon yang berkonotasi merendahkan/ melecehkan martabat bangsa Indonesia. Bagaimana negara Arab Saudi memberikan hukum pancung kepada TKW tanpa adanya penasehat/ pendamp-

Agus Sadid, M.Pd

(Pemerhati Pendidikan & PB SKB Kab Sumbawa tinggal di Jurumapin-Buer)

Menguatkan keberadaan para TKW atau calon TKW melalui proses pemberdayaan pendidikan yang memadai, sehingga tidak terjebak dalam trafficking. ingan hukum. Contoh tersebut merupakan sebagian kecil saja dimana bangsa kita sudah kurang dihargai oleh negera lain.

Lawan Trafficking Sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa pelaku tindak perdagangan orang harus di berantas tuntas bermula dari lingkaran pertama yaitu (1) calo dan (2) agen; dua aktor utama ini bergerak ke daerah-daerah dengan karaktaristik miskin dan terbelakang. Memberikan iming-iming atau janji manis bekerja ke luar negeri dengan gaji yang besar. Lingkaran kedua adalah (1) lembaga penyalur dan (2) aparat penegak hukum (polisi di bandara), pengamanan yang lemah, memberikan pemeriksaan setengah hati, jika diberikan uang “pengaman” maka loloslah rombongan calon TKW untuk melanjutkan perjalanannya. Lembaga penyalur (PJTKI) merekrut para TKW tanpa prosedur yang jelas dan kelengkapan dokumen yang memadai. Dan lingkaran ketiga adalah (1) keimigrasian dan (2) pengawasan di perbatasan. Konspirasi biasanya terjadi di daerah ini terutama di tingkat keimigrasian dan izin perbatasan. Penyelundupan sangat mudah terjadi jika masingmasing memberikan “pelicin”.

Melawan trafficking merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Tentunya bukan hanya

memalui retorika ide dan konsep tetap langkah nyata di lapangan.

Pendidikan diyakini salah satu instrumen penting untuk melawan hal tersebut. Bentuk pendidikan yang bagaimanakah yang mampu dijadikan senjata dalam melawan trafficking? Pertama, pendidikan sebelum calon TKW berangkat ke luar negeri. Pendidikan ini meliputi (1) sosialisasi UU Nomor 21 tahun 2007, (2) pencerahan kepada para orang tua tentang bekerja ke luar negeri, (3) pendidikan keaksaraan bagi yang masih buta aksara berbasis pada TKW dan (4) pendidikan kesetaraan paket A dan B sebagai pendidikan dasar bagi para calon TKW. Paket program pendidikan tersebut dikemas secara menarik dengan pendekatan partisipatif.

Kedua adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis TKW. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan keterampilan memadai bagi para calon TKW sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminati misalnya mengurus bayi (baby sitter), tata laksana pembantu rumah tangga, memasak dan kuliner lainnya. Pendidikan keterampilan ini diberikan oleh instansi lintas sektoral terkait seperti Depsos, Depnaker, Dekdikbud, Depkop-UMKM dan bahkan BPM-PD. Ketiga adalah pendidikan tata kerja di luar negeri. Bahwa pengetahuan ten-

tang perjanjian kerja, visa kerja, proses pembuatan pasport, tugas dan fungsi Kedutaan Besar atau Konjen Indonesia di luar negeri.

Pengetahuan dan pemahaman tersebut sangat berarti bagi mereka dan tentunya akan mengeliminir munculnya tindak pidana perdagangan orang. Kebodohan-kemiskinan-keterbelakangan lah yang menyebabkan para calon TKW atau perempuan mau dibujuk untuk pergi keluar negeri dengan iming-iming kerja mudah, gaji tinggi tanpa dokumen yang memadai/ legal.

Penulis juga memberikan saran kepada para kandidat calon Gubernur NTB, untuk memperhatikan dan memberikan kepedulian nyata dalam memberantas trafficking. Menguatkan keberadaan para TKW atau calon TKW melalui proses pemberdayaan pendidikan yang memadai, sehingga tidak terjebak dalam trafficking. Mari kita tunggu aksi para Cagub NTB salah satunya pada sisi penguatan TKW dan pemberantasan trafficking di NTB.

Rendah, realisasi pajak pengambilan sarang burung walet Belum digarap maksimal

***

Pemkot optimis raih Adipura Butuh kerja keras dan dukungan masyarakat

***

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU

BESERTA JAJARAN SEKRETARIAT DEWAN

Mengucapkan

Selamat Datang MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI UNTUK MELAKUKAN PANEN RAYA JAGUNG DI KABUPATEN DOMPU. SEMOGA KUNJUNGAN INI MEMBAWA PERBAIKAN DAN KEMAJUAN BAGI PEMBANGUNAN KABUPATEN DOMPU KE DEPAN.

RAFIUDDIN H ANAS, SE Ketua

DRS. H. HIDAYAT ALI Wakil Ketua

IWAN KURNIAWAN, SE, MAP Wakil Ketua

SEKWAN TTD DRS. H. SUDIRMAN HAMID, MSI Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Kembangkan Pelabuhan Badas

I KETUT DURYANA, hingga saat ini dipercaya untuk memimpin cabang perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa transportasi di NTB. Posisi Manajer yang diembannya sekarang, berlatar dari cerita pahit dalam meniti karirnya. Siapa sangka, dulunya ayah empat anak kelahiran Batulantang, desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, 31 Desember 1966 ini adalah seorang (Suara NTB/bul) pekerja bangunan. Bahkan Duryana pernah melakoni hidup sebagai tukang kebun.

Berjalan dari cerita keluarganya sangat sederhana, bahkan untuk melanjutkan terus bersekolah saja menjadi sesuatu yang tidak mungkin baginya. Namun kondisi yang demikan membuatnya bertekad harus mampu bertahan hidup dan menjadi orang sukses.

Benar saja, apa yang pernah dicita-citakannya tercapai.

Namun meski dalam posisi seoarang pemimpin di perusahaan, tak lantas membuat lelaki bersahaja dan penuh humor ini merasa berbesar diri.

“Dari SD hingga SMA saya mungkin yang paling bingung mau melanjutkan sekolah dari mana biayanya. Saya kumpulkan uang dari hasil menjadi seorang kuli bangunan, barulah saya bisa tamat SMA tahun 1987,” tuturnya pada Suara NTB di kantornya, Selasa (19/3).

Hanya menjadi tukang kebun di salah satu hotel di sana, dapat makan dan tempat tidur baginya sesuatu yang sangat berharga. Terlebih kalau ada sisa lebihnya. Pekerjaan dijalaninya dengan menikmatinya. Dalam hitungan enam bulan menjadi tukang kebun, kemudian Duryana pun diangkat menjadi Asisten FOM hotel tersebut.

Dengan penghasilan Rp 20 ribu/bulan, ia gunakan untuk melanjutkan sekolahnya, bahkan terhitung 75 surat lamaran lamaran bekerja diajukan ke instansi swasta maupun negeri.

Salah satunya adalah di PT. Golden Bird Bali (Blue Bird Group) yang kini dia ikut sebagai salah satu pimpinannya.

Meski diterima sebagai staf operasional saat itu, namun pekerjaan tetap dijalani dengan sungguh-sungguh, hingga ia pun kemudian diangkat menjadi seksi operasi kantor di kantor pusat Blue Bird di Jakarta.

“Pada 19 September 1997 saya dimutasi menjadi Kepala Cabang di Lombok dengan jabatan Asisten Manajer. saat itu Lombok Taksi berjumlah 50 Unit. Berkat kerjasama Team Lombok Taksi bisa saya kembangkan menjadi 237 Unit pada tahun 2003. Pada tahun 1999 jabatan saya ditingkatkan menjadi manajer operasi,” urainya.

Berkat prestasi tersebut, ia pun kemudian ditarik kembali sebagai Manajer Operasi di Bali, dan terakhir pada Maret 2012 Duryana kemudian dipercayakan menajabat Manajer Pool di NTB. “Apapun itu perlu pengorbanan, karena kunci keberhasilan adalah, lakukan, lakukan dan lakukan, saya pikir itu saja,” katanya ringan. (bul)

Pemerintah Siapkan Rp 25 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Badas kabupaten Sumbawa tahun 2013 ini. Sampai 2015 mendatang, pelabuhan Badas akan ditingkatkan kapasitasnya dengan memperpanjang dermaga, pengerukan alur pelayaran dan pembangunan dermaga bongkar muat.

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Achmad Makchul, MSi menjelaskan pengembangan pelabuhan Badas tersebut dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di mana NTB masuk dalam koridor V sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional. Pulau Sumbawa, katanya cukup potensial menghasilkan produk-produk pertanian, peternakan dan kelautan sehingga membutuhkan infrastruktur pelabuhan ekspor yang memadai.

“Tahun ini dialokasikan Rp 25 miliar untuk pengembangan pelabuhan Badas. Mungkin 2014 bisa lebih besar lagi dananya berasal dari APBN,” kata Makchul dikonfirmasi, Selasa (19/3).

Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan dua pelabuhan utama di NTB yakni pelabuhan Lembar dan pelabuhan Bima, pelabuhan Badas dapat disinggahi oleh kapal dengan kapasitas 15.000 GT. Sehingga, menurutnya, cukup potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjadi salah satu pelabuhan yang besar di NTB. Ia menambahkan, saat melakukan tinjauan lapangan

beberapa waktu lalu banyak kapal-kapal besar yang sandar di sana. ”Kemarin saya lihat di lapangan ada kapal yang sandar cukup besar yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil-hasil bumi dan semen.

Selain itu, ada juga kapal pengangkut aspal dan sebagainya untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Potensi ekonomi NTB di luar tambang, ternak dan hasil laut (perikanan dan kelautan). Potensi tersebut memiliki prospek untuk dikembangkan. Untuk ketahanan pangan, NTB merupakan sumber produk beras dan jagung nasional. Sedangkan peternakan, NTB menjadi salah satu produsen sapi di indonesia.

Rendah, Realisasi Pajak Sarang Walet di Mataram Mataram (Suara NTB) – Pajak pengambilan sarang burung walet di Kota Mataram, tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Bahkan, realisasi pajak ini terbilang rendah.

Sekretaris Dispenda Kota Mataram Wahyu Sutrisno didampingi Penagihan Drs. Misbah dan Kasi Penagihan Ahmad Amrin kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (19/ 3) menyebutkan, dari target Rp 50 juta per tahun, hingga bulan ini, baru terealisasi 24,66 persen atau Rp

(Suara NTB/dok)

PERPANJANGAN - Perpanjangan dermaga pelabuhan badas yang masih terus dibenahi. Pelabuhan Badas – Inilah pelabuhan Badas Sumbawa yang terus berkembang. Kapal bongkar muat barang terus bertambah, seiring dengan perpanjangan dermaga yang hingga kini terus dilakukan.

Demikian dengan hasil laut, berupa ikan dan rumput laut cukup melimpah.

Namun, masalah utama pembangunan ekonomi di NTB

yakni ketersediaan infrastruktur. Masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun seperti pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada. (nas)

Menurun, Jumlah TKI NTB yang Dideportasi Malaysia

RUKO BERTAMBAH Meski sering menjadi sorotan, rupanya pembangunan ruko di Kota Mataram tidak kunjung surut.

Justru jumlahnya diyakini bertambah signifikan setiap bulan.

Seperti di Jalan Bung Hatta, pembangunan sejumlah unit ruko sedang gencar dikerjakan.

(Suara NTB/fit)

Dari Tukang Kebun Menjadi Manajer

12.329.600. Menurutnya, pajak pengambilan sarang burung walet di Mataram, masih terkendala pada masalah klasik. ‘’Pertama, peternak tidak ada di tempat. Masalah lainnya, setiap tahun tidak ada hasil yang memuaskan dari sarang burung walet ini,” keluhnya. Apalagi, lanjutnya, pasaran sarang burung walet asal Indonesia, saat ini sedang anjlok di pasar dunia. Hal ini rupanya berpengaruh pada berkurangnya titik-titik penangkaran burung walet di

Mataram.

Namun demikian, belum ada data yang pasti mengenai keberadaan titik penangkaran sarang burung walet ini. ‘’Kita belum melakukan pemutakhiran data,” kilahnya. Walaupun demikian, Wahyu menegaskan, bahwa meskipun ada titik penangkarannya, tidak serta merta pada pengusaha sarang burung walet bisa dipungut pajak. Pajak pengambilan sarang burung walet ini akan dikenakan manakala terjadi transaksi jual beli sarang burung walet. (fit)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Ir. H. Mokhlis, MM mengungkapkan, jumlah TKI asal NTB yang dideportasi Pemerintah Malaysia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Jika tahun sebelumnya, dalam seminggu bisa sampai tiga kali TKI NTB ada yang dideportasi ke daerah asalnya. Tetapi sekarang, paling tidak satu kali seminggu dalam seminggu dengan jumlah puluhan orang.

“Alhamdulillah, jumlahnya lama-lama berkurang. Kalau dulu tiga kali seminggu bisa tiga malam dalam satu minggu, tetapi sekarang paling satu kali seminggu. Jumlahnya yang dideportasi sekarang ini hanya puluhan, sekitar 25 - 40 orang.

Insya Allah pelan-pelan terus kita benahi pemberangkatan TKI ini,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/3).

Mokhlis mengatakan, TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia umumnya banyak yang tidak mempunyai dokumen lengkap, berangkat secara ilegal dan masalah lainnya. “Kalau berangkatnya legal, benar suratnya, benar pekerjaannya, Insya Allah tidak kena deportasi,” jelasnya.

Untuk itu, katanya, saat ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sedang membicarakan perbaikan Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara tujuan TKI seperti Timur Tengah dan Malaysia. Dengan perbaikan MoU tersebut, katanya, maka TKI yang dikirim ke luar negeri harus benar-benar sesuai dengan kompetensinya. “Pemerintah masih membicarakan skim yang jelas, kompetensi yang jelas. Kalau Negara tujuan membutuhkan juru masak, kita kirim juru masak. Begitu juga lainnya. Sehingga beban dan tanggungjawab TKI menjadi lebih jelas,” tuturnya.

Data yang dihimpun, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai pertengahan Desember 2012, jumlah TKI yang dideportasi hanya 1.066 orang. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2011 yang mencapai 2.212 orang TKI yang dideportasi dengan beragam alasan. TKI asal NTB yang dideportasi dari Malaysia selama 2008 tercatat sebanyak 5.592 orang, selama 2009 sebanyak 4.222 orang, dan selama 2010 sebanyak 3.232 orang. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

BATIK

EVENT ORGANIZER

HOTEL

SIARAN TV

DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OBEISTAS

RUMAH MAKAN

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

Jakmania Tagih Janji Jokowi

Makassar (Suara NTB) Sedikitnya 20 negara telah menyatakan kesiapannya untuk tampil pada kejuaraan tinju internasional Piala Presiden XXII di Makassar pada 27 Agustus - 4 September 2013.

Ketua Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP Pertina di Jakarta, John Amanupunyo, dihubungi dari Makassar Selasa mengatakan, negara-negara yang akan mengirimkan wakilnya pada ajang itu antara lain Uni Soviet, Khazakstan, Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, Cina, Hong Kong, Iran, Irak, Filipina, Vietnam, dan Singapura.

“Khusus dari Asia Tenggara hanya Thailand yang tidak siap. Dari informasi disebutkan jika organisasi tinju amatir Thailand memang ada masalah sehingga sulit tampil. Kita cukup optimistis seluruh negara yang sempat kita undang sebanyak 30 negara akan tampil di Piala Presiden,” jelasnya.

Mantan Direktuk Teknik Pertina Sulsel itu menjelaskan, selain 30 negara yang sengaja diundang, kejuaraan yang digelar sejak 1987 tersebut juga akan dihadiri beberapa negara lain, termasuk Korea Utara. Keinginan Korut telah disampaikan pada kejuaraan Asia di Filipina lalu.

Pihaknya juga akan berupaya menjalin komunikasi lebih rutin agar seluruh negara yang diundang bisa mengirimkan wakilnya untuk Piala Presiden 2013. Banyaknya jumlah peserta tentu diharapkan makin meningkatkan kualitas kejuaraan.

“Rencananya akan dihadiri sebanyak 35 negara. Saya kira jumlah itu akan terwujud melihat respons yang sangat menggembirakan dari sejumlah negara. Kita juga akan melakukan upaya lebih keras agar mereka bisa berpartisipasi tahun ini,” katanya.

Pada kejuaraan tersebut, PP Pertina akan menyiapkan 35 petinju terbaik tanah air. Mereka akan terbagi dalam tiga tim, Garuda, Rajawali, dan Elang atau tim Hasanuddin. Dari 35 atlet yang direncanakan, 20 petinju (11 putra dan sembilan putri) di antaranya merupakan atlet yang kini mengikuti Pelatnas SEA Games 2013. Sedangkan lainnya, 15 petinju, akan dijaring melalui beberapa kejuaraan seperti kejurnas senior (elite) di Sumsel serta Piala Wapres 2013 di Sumbar. (ant/bali post)

Wesley Sneijder (ant/bali post)

Fanni Gantikan Debuchy di Timnas Bermimpi Main

Paris Rod Fanni dipanggil untuk memperkuat timnas Prancis menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia melawan Georgia dan Spanyol, setelah Mathieu Debuchy keluar karena cedera. Demikian diumumkan pelatih Didier Deschamps, Senin waktu setempat.

Debuchy mengalami cedera paha ketika memperkuat Newcastle United yang kalah 1-2 lawan Wigan Athletic pada laga Liga Utama Inggris akhir minggu lalu. “Ia tidak dapat turun pada dua pertandingan

itu. Saya memanggil Fanni untuk bergabung dengan kami pada petang ini,” kata Deschamps dalam temu pers seperti dikutip Reuters.

Bek murni Olympique Marseille Fanni sudah memperkuat tim nasional sebanyak lima kali bersama Prancis.

Les Bleus, yang berada di urutan kedua Grup I penyisihan Piala Dunia, akan berhadapan dengan Georgia dan pimpinan klasemen Spanyol di Stade de France pada Jumat dan Selasa mendatang. (ant/bali post)

di Barcelona

(Suara NTB/ist)

Rod Fanni

Di Stefano dan Paus Fransiskus Pemain legendaris Real Madrid, Alfredo Di Stefano berniat bermain bersama dengan rekan senegaranya Jorge Mario Bergoglio, yang kini terpilih menjadi Paus Fransiskus.

Baik Di Stefano maupun Bergoglio sama-sama besar di Buenos Aires Argentina. Di Stefano, yang berusia 10 tahun lebih tua dari Bergoglio menulis dalam sebuah kolom di harian Marca pada Senin bahwa ia menuntut ilmu bersama Bergoglio di sekolah yang sama. Kini Paus Fransiskus berusia 76 tahun.

Baik Di Stefano maupun Bergoglio tinggal di rumah yang saling berdekatan di ibukota Argentina itu, sebagaimana dikutip dari Reu-

(ant/bali post)

20 Negara Siap Tampil di Piala Presiden

Peringatan itu dikirimnya dalam bentuk gol ketika Galatasaray menang 3-1 atas Kayserispor di pertandingan Liga Utama Turki. Ini adalah gol keduanya sebagai pemain klub yang baru dibelanya empat bulan terakhir. “Gol tersebut adalah pesan agar mereka (Real Madrid) waspada,” ujar Sneijder dikutip laman Goal.

Menurut dia, setiap hari penampilannya kian baik bersama Galatasaray sehingga bukan tidak mungkin pada laga melawan “Los Blancos”, pemain berusia 28 tahun itu akan sangat merepotkan.

Sneijder sendiri mengaku sangat antusias bertemu mantan timnya tersebut, apalagi dia merindukan pelatih Jose Mourinho yang pernah mendidiknya ketika membela Inter Milan.

“Saya sudah lama tidak melihat dia (Mourinho). Saya sangat senang bisa bertemu guru lama,” ujarnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Puluhan pendukung tim sepakbola Persija Jakarta, Jakmania — yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Persija—menagih janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun sarana olahraga di Jakarta.

“Setidaknya tahun ini, pemerintah bisa menyediakan mess dan lapangan berlatih,” kata Juru Bicara Aliansi Penyelamat Persija, Diky Sumarno, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.

Menurut Diky, sejak tahun 2008 lalu, Persija sulit untuk mendapat izin bermain di Jakarta dan tak lagi memiliki stadion serta mess, karena Stadion Menteng dirobohkan dan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sudah empat kali pertandingan Liga Super Indonesia tahun ini, Persija harus bertanding di luar kota yaitu Solo karena belum tersedianya stadion. “Kalau main di kandang, hasilnya akan berbeda,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan lapangan latihan, mengembalikan mess yang telah digusur, dan mempermudah izin pemakaian Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandang Persija sembari menunggu pembangunan stadion baru selesai. “Karena mulai tahun ini mess di Ragunan sudah tidak bisa digunakan lagi dengan alasan yang tidak jelas,” ujarnya.

Selain itu, Jakmania mengharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi Persija pada liga-liga selanjutnya.

Para suporter juga meminta beberapa pemain berloyalitas tinggi ditarik kembali ke Perija Jakarta, seperti Bambang Pamungkas, Leo Saputra, Andrytani, Ramdani Lestaluhu, dan Hasim Kipuw. Masalah finansial yang dihadapi oleh Persija Jakarta diharapkan juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. (ant/bali post)

Istanbul Gelandang Galatasaray Wesley Sneijder mengirim peringatan kepada Real Madrid yang akan bertemu dengan timnya pada perempatfinal Liga Champions April nanti.

Alfredo Di Stefano

Jorge Mario Bergoglio

ters. “Dapat anda bayangkan ketika ia terpilih menjadi Paus. Saya sungguh dipenuhi sukacita,” tulis Stefano.

Selain itu, tambahnya, Paus besar kemungkinan menjadi salah seorang anak yang juga bermain sepak bola di jalanan. “Sebagai tetangga, kami saling bergaul dan bermain bersama sampai petang hari.

Anda dapat saja bertanya kepada dia, karena pada masan-

ya sayalah orang relatif dikenal saat itu,” katanya. “Saya pernah menuntut ilmu di akademi River Plate, dan semua orang tahu itu,” tambahnya.

Di Stefano dikenal sebagai pemain terkenal pada masanya dengan membela Real Madrid pada 1953. Sementara Johanes Paulus II yang meninggal pada 2005, juga dikenal sebagai penjaga gawang ketika ia masih muda usia. (ant/bali post)

NEYMAR da Silva tidak menepis kemungkinan suatu saat nanti pindah dari Santos untuk mengejar mimpi merumput bersama Barcelona. Menurut dia, “El Barca” adalah klub dengan segudang pemain hebat sehingga menjadi kehormatan baginya bisa mengenakan kostum Barcelona.

“Siapa yang tidak memimpikan bermain bersama (Lionel) Messi, Xavi, dan (Andres) Iniesta? Mereka pemain-pemain hebat,” ujar penyerang berusia 21 tahun itu seperti dikutip Esporte Espetacular.

“Saya bermimpi main di Eropa, untuk klub besar seperti Barcelona, Real Madrid dan Chelsea,” tambahnya.

Neymar enggan mengungkapkan kapan

tepatnya dia pergi dari Santos, sebaliknya mengaku masih betah dan fokus bersama klubnya sekarang.

Santos sendiri tengah melakukan pendekatan kepada Neymar yang kontraknya akan berakhir musim depan.

“Saya pindah jika saya ingin... tapi sekarang tempat saya masih di Santos,” tegasnya. (ant/bali post)

Neymar da Silva (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2013

Halaman 10

SDN 1 Cakranegara

BOS SMPN 12 Mataram

Pencairan BOS Ikuti Jadwal

Mengcover Kegiatan Ekstrakurikuler

si dan peruntukan dana BOS di SDN 1 Cakranegara Mataram, sudah terekam rapi dan dijilid dalam satu laporan SPJ. Selain itu, pihak sekolah juga selalu berkomunikasi dengan Komite Sekolah terkait dengan pengelolaan dana BOS. Dalam pembukuan ini sekolah sudah menganggarkan sesuai dengan rencana dan program sekolah. Dalam pembukuan tersebut sekolah telah mencantumkan peruntukan angga-

ran serta bukti kwitansi penggunaan dana BOS per triwulan. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan program sekolah.

Dengan jumlah 469 siswa, pada triwulan pertama tahun 2013 ini SDN 1 Cakranegara memperoleh dana BOS sejumlah Rp 267.380.000.

Dana BOS ini dicairkan per triwulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 66.845.000. (nia)

SDN 1 Cakranegara Mataram

Mataram (Suara NTB) Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP, dinilai sangat membantu pembiayaan operasional sekolah. Seperti SMPN 12 Mataram, penyaluran dana BOS sangat membantu untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Kepala SMPN 12 Mataram M. Jauhari menyebutkan, penyaluran dana BOS sangat membantu dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler dan selama proses belajar mengajar. Sehingga dengan adanya dana BOS ini, semakin banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diselenggarakan sekolah.

“Dengan adanya dana BOS, banyak kegiatan ekstrakurikuler yang kita adakan,” teragnya.

Saat ini SMPN 12 Mataram tengah fokus

menghadapi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Untuk itu sekolah tengah gencar memperbanyak jumlah kegiatan ekstrakurikuler, agar seluruh cabang perlombaan di O2SN bisa diikuti siswa. Saat ini ada 11 macam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 12 Mataram. Seluruhnya sudah tercover dalam dana BOS. “Niat kita bisa melengkapi seluruh cabang di O2SN, sehingga seluruh siswa bisa bisa ikut di semua cabang,” terangnya.

Saat ini dengan jumlah 741 siswa di SMPN 12 Mataram, sekolah mendapatkan alokasi dana Bos senilai Rp 526.110.000 per tahun.

Dana ini akan dicairkan per triwulan yaitu sebesar Rp 133 juta. Dengan adanya dana BOS ini, maka proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan lancar. (nia)

(Suara NTB/ nia)

triwulan pertama. Menurutnya, baik penerimaan maupun waktu pencairan dana BOS di SDN 1 Cakranegara telah sesuai waktu yang dijadwalkan.

“SPJ semuanya lancar.

Nggak ada masalah kalau untuk BOS, karena kita ikuti time schedule,” terangnya.

Dalam mengelola dana BOS, Kepala sekolah tidak sendiri.

Pihaknya dibantu dengan bendahara, sekretaris dan bagian pembukuan. Sehingga aloka-

(Suara NTB/ nia)

Mataram (Suara NTB) Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Cakranegara Kota Mataram mulai berjalan. Untuk pencairan dana BOS, sekolah telah mengikuti time schedule atau jadwal dan melakukan pembukuan.

Kepala SDN 1 Cakranegara I Gede Ketut Semeda Selasa (19/3) kemarin menyebutkan, saat ini pihak sekolah telah menerima kucuran dana BOS

Kegiatan belajar siswa SMPN 12 Mataram

Pengelolaan Dana BOS Harus Transparan

H.L.Syafi’i

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB H.L.Syafi’i meminta agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan secara transparan. Bahkan pihak dinas telah meminta kepada seluruh sekolah pengelola dana BOS untuk menempelkan laporan penggunaan dana BOS di sekolah.

“Jadi keterbukaan pengelolaan itu, baik sesama guru, pengawas, komite sekolah dan masyarakat melalu mekanisme itu harus dilakukan. Contoh dengan menempel penggunaan dana BOS di papan pengumu-

man,” terangnya di Mataram Selasa (19/3) kemarin.

Menurutnya penempelan transparansi penggunaan dana BOS ini harus senantiasa dilakukan agar semua orang bisa membaca. Jangan sampai timbul kesan pengelola dana BOS di sekolah tidak serius. Permasalahan orang akan membaca atau tidak, yang penting tingkat keterbukaan itu harus menjadi bagian yang paling utama dalam pengelolaan dan BOS. Syafi’i melanjutkan, saat ini dana BOS sudah disalurkan melalui mekanisme yang ditentukan. Sementara untuk triwulan kedua ini, pencairan dana

BOS sedang dalam proses akhir pembayaran. Intinya seluruh dana BOS sudah stand by di rekening sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Selain itu menekankan pada transparansi penggunaan dana BOS, Dikpora mengimbau kepada seluruh kepala sekolah selaku penanggungjawab dan pengelola dana BOS, untuk senantiasa meningkatkan kualitas akuntabilitas. Agar kualitas akuntabilitasnya semakin profesional.

“Inikan sudah tahun kesekian kita mengelola BOS. Jangan sampai kita mengelola BOS sudah lama, tetapi penemuannya

juga semakin banyak.

Bagaimana pengalaman yang sudah kalau ada hal-hal yang keliru untuk tidak diulangi lagi saat sekarang,” tegasnya.

Saat ini seluruh dana telah cair sesuai dengan SK Dirjen Kementerian Pendidikan. Pada triwulan pertama ini, NTB mendapatkan dana BOS total sebesar Rp 107,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari Rp 76,7 miliar untuk 529.416 siswa SD dan tingkat SMP mendapatkan dana Rp 31 miliar untuk 174.843 siswa.

Sama seperti tahun sebelumnya untuk jenjang SD menerima Rp 580.000 per siswa per

tahun dan SMP sebesar Rp 710.000 per siswa per tahun.

Sementara di kabupaten/ kota NTB yang mendapatkan dana BOS, Kota Mataram mendapatkan Rp 9,7 miliar, kota Bima mendapatkan Rp 3,5 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp 12,5 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp 4,8 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp 17,7 miliar, Kabupaten Lombok Timur Rp 24,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 2,9 milyar, Kabupaten Sumbawa Rp 10, 6 miliar, Kabupaten Dompu Rp 7,2 miliar dan kabupaten Bima Rp 13,5 miliar. (nia)

SMAN 1 Pringgarata Tuan Rumah Puluhan Tahun Rusak Parah ASEAN Goes To School Warga Mareje Tuntut Perbaikan Jalan

Praya (Suara NTB) Kesempatan langka diperoleh SMA Negeri 1 Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah satu sekolah favorit tersebut dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Goes To School tahun 2013 di NTB. Bersamaan dengan dipilihnya Loteng sebagai tuan rumah pertemuan forum ekonomi ASEAN. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda ) Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM., saat meninjau langsung persiapan penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional di SMAN 1 Pringgarata, Selasa (19/3) siang kemarin. “Ini menjadi salah satu kebanggan tersendiri. Bahwa salah satu sekolah di Loteng terpilih menjadi tuan rumah kegiatan bertaraf nasional bahkan internasional,” sebutnya.

Lebih membanggakan lagi, tambah Sekda, terpilihnya SMAN 1 Pringgarata sebagai tuan rumah ASEAN Goes To School tersebut, tanpa ada campur tangan dari Pemkab Loteng. Tetapi memang langsung ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri. Bahkan Pemkab

(Suara NTB/kir)

TINJAU SEKOLAH - Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM., (tengah) didampingi Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., meninjau langsung SMAN 1 Pringgarata yang akan menjadi tuan rumah ASEAN Goes To School, Selasa (19/3) kemarin.

Loteng sebelumnya tidak tahu kalau SMAN 1 Pringgarata dipilih sebagai tuan rumah.

“Kita baru tahu setelah mendapat laporan dari pihak sekolah,” jelasnya. Terlepas dari itu, Pemkab Loteng akan berupaya mempersiapkan kegiatan tersebut dengan sebaikbaiknya. Karena itu juga menyangkut nama baik daerah.

Sementara itu Kepala

SMAN 1 Pringgarata, Hulwani, S.Pd., mengaku tidak pernah menyangka kalau sekolah yang dipimpinnya akan ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan bertaraf internasional. Karena kalau dilihat dari segi pamor, SMAN 1 Pringgarata masih kalah jauh dari sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Praya.

“Kami baru tahu sudah ditunjuk oleh Kemenlu sebagi tuan rumah awal Januari lalu.

Dan, saat itu juga kami langsung melakukan persiapan,” jelasnya. Termasuk koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab Loteng.

Dikatakannya, penunjukkan tersebut memang hasil inisiatif pihak sekolah. Dimana sebelumnya, pihaknya sekolah sempat mengajukan permohonan ke pemerintah pusat.

Dengan memanfaatkan koneksi yang ada di pusat. Hingga akhirnya pada awal tahun lalu, Kemenlu memutuskan menetapkan SMAN 1 Pringgarata sebagai tuan rumah ASEAN Goes To School yang kegiatannya direncanakan pada Senin (25/3) mendatang. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga dari Desa Mareje, Induk Kecamatan Sekotong, Selasa (19/3) kemarin mendatangi Kantor DPRD Lombok Barat. Mereka menuntut perbaikan jalan yang rusak parah sejak tahun 1996. Warga juga menuntut perbaikan pasar dan jaringan listrik yang baru tiga bulan lalu masuk ke desa itu namun hanya sebagian warga yang teraliri listrik.

Dalam hearing itu, warga menyampaikan keluh kesah dan tuntutannya di hadapan Dewan. Menurut warga, akibat kondisi jalan yang rusak parah mempersulit berbagai aktivitas warga setempat. Lebih-lebih desa itu masuk katagori terisolir. Warga mempertanyakan janji Bupati, ketika datang pada waktu safari Ramadhan tahun lalu. Waktu itu, Bupati menyanggupi jalan tersebut segera realisasi. “Tapi sampai saat ini belum ada realisasi, untuk itu kami menuntut agar segera diperbaiki karena itu akses jalan utama desa,” ungkap Nurudin.

Disebutkan, panjang jalan di desa itu sekitar 4 kilometer lebih, namun baru satu kilometer yang diperbaiki.

Sedangkan 3 kilometer dalam kondisi rusak parah. Warga menuntut agar jalan itu dihotmix. Jika tidak bisa warga meminta sebetas dikeraskan saja agar tidak ada kubangan. Tuntutan perbaikan jalan itu sudah sejak lama disampaikan warga, namun dua kali pergantian Kepala Daerah tak kunjung direalisasikan. Salah satu staf desa yang ikut hearing mengaku, menerima banyak tuntutan dari warganya. Warga menhujat aparat desa, karena dinilai lamban menindaklanjuti persoalan ini. Padahal, pihak desa sudah mengusulkannya pada Musrenbang desa, bahkan sampai di tingkat kecamatan namun belum direalisasikan.

Sementara itu, kalangan Dewan menilai persoalan ini cukup krusial dan perlu penanganan segera. Ketua Komisi II, Sulhan Mukhlis menyatakan Dewan akan mengusulkan anggaran untuk perbaikan jalan dan pasar itu pada APBDP Bulan Agustus mendatang. Salah seorang anggota Dewan, HL. Muhamad menyatakan, tuntutan warga itu berapa kali diusulkan tapi tidah pernah dianggarkan dalam APBD. Terkait tuntutan warga, Dewan akan mengundang ekskutif untuk membahas masalah ini bersama Bupati. (her)

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Bursa Ketum Partai Demokrat

Dukungan untuk Ani Yudhoyono Menguat (ant/bali post)

SIDAK - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan (kanan) menyapa pedagang ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) penjual Bawang Merah dan Bawang Putih di Pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jatim, Selasa (19/3).

Mendag Ancam Sita Bawang Milik Importir Nakal Surabaya (Suara NTB) Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengancam akan menyita kontainer berisi bawang putih milik importir nakal yang tidak segera mendistribusikan komoditas tersebut ke pasar.

“Kami harus menindak para importir nakal itu secara tegas. Setelah menyita bawang milik importir, kami siap membakarnya atau melelangnya melalui Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian,” katanya usai melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah kontainer bawang di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), Jawa Timur, Selasa.

Menurut dia, inspeksi mendadak yang dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sekaligus bertujuan memeriksa langsung kontainer berisi bawang putih impor. “Apalagi, ada indikasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) praktik kartel dalam bisnis tersebut,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya perlu melihat secara langsung bagaimana kondisi peti kemas berisi bawang putih yang menumpuk di TPS Tanjung Perak. “Tindakan kami sekarang untuk memastikan bahwa bawang putih siap dikeluarkan di pasar nasional.

Dengan ini, kami harap dapat menekan lonjakan harga di pasar,” tukasnya.

Sebelum ke TPS, ia bersama Gubernur Jatim telah berkomunikasi dengan pedagang sayur di Pasar Tradisional Wonokromo Surabaya. “Di sana, harga bawang putih mulai turun,” ucapnya. Saat ini, lanjut dia, harga bawang putih di Pasar Wonokromo turun menjadi Rp 35-40 ribu/kilogram. Akan tetapi, ada beberapa pedagang masih menjual dengan harga Rp 55 ribu/kilogram untuk bawang putih jenis kating (kualitas super).

“Oleh karena itu, kami harap beberapa hari ke depan semua bawang putih impor yang tertahan karena permasalahan surat persetujuan impor (SPI) maupun yang sengaja ditahan oleh importir harus keluar dari Tanjung Perak,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah melepas 293 kontainer bawang putih dari Tanjung Perak. Namun, kini masih ada puluhan kontainer bawang putih di kawasan tersebut. “Sampai sekarang belum ada importir penanggung jawab kontainer bawang putih itu,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Divisi Program Prorakyat Tri Yulianto mengatakan akan demokratis jika Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang adalah pemilik suara pada Kongres Luar Biasa (KLB) memilih Ani Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau Ibu Ani lebih bagus lagi, pasti aklamasi lah, senang sekali kali sebab suara dari bottom up dan itu sangat demokratis sekali,” kata Tri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa kemarin. Ia menyebut Ani sebagai sosok yang tak memiliki resitensi dari internal Demokrat, sehingga jika dia terpilih maka Ketua Umum yang akan datang tidak memiliki resitensi.

“Tak ada lagi faksi-faksi dan

satu tarikan nafas dengan Majelis Tinggi PD,” sambungnya.

Selain Ani Yudhoyono, Tri juga menyebut Syarif Hasan, Hadi Utomo, dan Amir Syamsuddin sebagai figur yang juga tak memiliki resistensi dari internal partai. “KLB harus musyawarah mufakat. Ketua Mejelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan beberapa nama, tapi diserahkan ke DPD dan DPC,” ujar anggota Komisi VII DPR RI itu. KLB

ma di satu ruko di Atrium Senen,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa kemarin. Ruko tersebut beralamat di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

“Ruko ini terkait dengan salah satu saksi,” kata Johan.

Tempat ke dua yang digeledah adalah kantor atau gudang di Jalan Industri Bojong Larang, Karawaci Tangerang.

“Tempat ini juga terkait dengan saksi,” ujarnya.

Tim penyidik KPK menurut J o h a n melakuk a n penggeledahan mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Sebelumnya KPK mengatakan belum menemukan dua alat bukti terkait keterli-

Jakarta (Suara NTB) KPK menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto di Gedung Nusantara I DPR lantai 12. Pada saat yang sama, KPK juga menggeledah ruang kerja anggota DPR RI dari Golkar, Kahar Muzakir.

Menurut petugas yang berjaga di lantai 12, penggeledahan dimulai pukul 10.00 WIB. “Jumlah mereka (KPK) sekitar 22 orang. Mereka menggeledah Ruang pak Nov (Setya Novanto) dan Kahar Muzakir,” kata petugas keamanan, Arum di gedung DPR RI. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan arena PON Riau.

Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya penggeledahan oleh pihaknya.

“Memang benar ada penggeledahan terkait kasus PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal), penyidik melakukan beberapa penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya ruang ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto,” kata Johan.

Selain ruang kerja Benda-

batan Menteri Pertanian Suswono dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kemeterian Pertanian. “Sampai kemarin (14/3), Suswono masih menjadi saksi. Belum ditemukan dua alat bukti Mentan terlibat,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (15/3) lalu.

Dia mengatakan KPK belum merencanakan pemeriksaan lanjutan kepada Suswono. Johan mengatakan KPK memanggil seorang saksi karena yang bersangkutan dianggap tahu, melihat, mendengar, atau ahli terkait kasus yang sedang diselidiki komisi antikorupsi itu. Pada Kamis (14/ 3) KPK memanggil Suswono untuk kali kedua sebagai saksi untuk empat tersangka kasus tersebut.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman menyampaikan data yang “menyalahkan” data Kementan mengenai potensi sapi lokal dalam pertemuan di Medan pada Januari 2013.

“Saudara Elizabeth sampaikan data yang `menyalahkan` data yang dikeluarkan Kementan. Data mengenai potensi sapi lokal,” kata Suswono usai diperiksa KPK, KaJohan Budi

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Ani Yudhoyono

tidak akan maju sebagai calon ketua umum. (ant/bali post)

KPK Geledah Ruang Kerja Ketua Fraksi Golkar hara Umum Partai Golkar tersebut, KPK juga menggeledah tiga tempat lain. “Tempat lain digeledah adalah ruang anggota fraksi Kahar Muzakir, PT Findo Muda di Jalan Gandaria Tengah Jakarta Selatan dan rumah RZ di Jalan Pulo Panjang di Kembangan Jakarta Barat,” ungkap Johan. Penggeledahan tersebut menurut Johan untuk kepentingan penyidikan.

“Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.30 WIB, hal ini dilakukan terkait dengan penyidikan, diduga ada jejak-jejak RZ,” tambah Johan. Meski kantor Setya Novanto dan Kahar Muzakhir digeledah, Johan mengatakan keduanya belum akan dipanggil sebagai saksi ke KPK terkait kasus PON. Sebelumnya, KPK telah memeriksa empat saksi untuk tersangka Gubernur Riau HM Ruzli Zainal dalam kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII 2012. “Empat saksi itu dari pihak rekanan pengerja proyek-proyek PON Riau,” kata Johan Budi.

Empat saksi yang dimaksud adalah Aji Satmoko dari

KPK Geledah Dua Tempat Terkait Kasus Impor Daging Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua tempat, Selasa, terkait kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.

“KPK melakukan penggeledahan terkait dengan kasus suap impor daging sapi, perta-

Demokrat kan digelar pada 3031 Maret 2013 di Bali.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharly menilai Ibu Negara Ani Yudhoyono lebih pantas menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 daripada tampil sebagai calon ketua umum partai itu.

“Saya lebih setuju Ibu Ani maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 dari-

pada maju sebagai calon ketua umum pada forum kongres luar biasa (KLB),” kata Melani. Menurut Melani, nama Ani Yudhoyono pernah disebut-sebut sebagai calon presiden dan mendapat respons positif dari publik, sementara Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB tidak boleh menjadi calon presiden.

Ia juga mengusulkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk tidak mengusung Ani Yudhoyono sebagai calon ketua umum. Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono sudah memastikan

mis (14/3). Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu mantan Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, serta orang dekat Lutfi, Ahmad Fathanah.

Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberian Hadiah atau Janji Kepada Penyelenggara Negara.

Ahmad dan Luthfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20/ 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji Terkait Jabatannya.

KPK menduga Luthfi Hasan menjual pengaruhnya atau “trading in influence” sebagai Presiden PKS dan anggota DPR saat itu dalam memuluskan pemberian kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. (ant/bali post)

(ant/bali post)

FRAKSI GOLKAR - Penyidik KPK sambil membawa kardus yang berisi barang bukti berjalan memasuki ruangan yang menjadi ruang kerja sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

PT Adhi Karya, Ade Wahyu dari PT Waskita Karya (Wika), dan Anton Rahmaya-

di juga dari Wika. “Seorang lagi atas nama Gafar dari PT Gosoa. Semuanya diperiksa

sebagai untuk RZ (Rusli Zainal),” kata Johan. (ant/bali post)

Anggota DPR Kritik Yusril Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengkritik Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra terkait pernyataan yang menyerang partai lain ataupun institusi lain menyusul ditetapkannya PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

“Tidak perlu menyerang partai politik lain. Berpolitiklah secara sehat. Jangan selalu merasa paling pintar deh,” kata Agun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa kemarin. Di

samping itu, dirinya mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak memberikan tenggang waktu bagi PBB terkait pendaftaran calon legislatif sementara (DCS) yang akan ditutup tanggal 9 April 2013.

“Kenapa sih meminta waktu segala, meminta diperpanjang penyerahan DCS. Dalam kacamata saya normal-normal saja. Jangan berandaiandai. Jangan arogan dengan kemenangan ini,” kata politisi Golkar itu. Agun menambahkan, keputusan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menempuh kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sehingga meloloskan PBB sudah sesuai UU. Termasuk ketetapan KPU memberikan nomor urut 14 kepada partai itu.

Kemarin, Yusril mengatakan, lolosnya PBB sebagai peserta Pemilu 2014 adalah bentuk pengakuan kekalahan KPU. Yusril pun tak mempersoalkan nomor urut 14 untuk PBB. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rabu, 20 Maret 2013

PERSENTASE TIMBULNYA DIABETES DI INDONESIA DIPERKIRAKAN MENCAPAI 7,8% ATAU SEKITAR 18 JUTA LEBIH PENDERITA DIABETES DI NEGARA KITA Metode pengobatan eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine) sudah memiliki 2000 tahun lebih,merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional ,sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis ternama dengan metode eksklusif TCM. Tidak peduli kondisi penyait parah/ringan, usia penderita tua/muda, riwayat penyakit panjang/pendek, rata-rata setelah diobati 2-7 hari,berbagai gejala penyakit akan berangsur menghilang , setelah diatasi tidak mudah kambuh. Dengan gabungan herbal TCM mujarap , akupuntur,tuina, dan lainnya, sebagian besar pasien yang penyakitnya sudah lama akan cepat membaik, hari itu konsumsi obat langsung terasa khasiatnya, rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan bisa diatasi.

Bidang pengobatan utama di Hongkong Medistra TCM: penyakit diabetes (kencing manis) dan komplikasinya, berbagai jenis tumor/kanker,sakit nyeri sendi/ rematik,asam urat, radang hidung dan tenggorokan, asma, bronkitis, hepatitis,

hipertensi, jantung, wasir/ambeiyen,stroke, lumpuh setengah badan, kemandulan,berbagai jenis penyakit pria (impotensi,ejakulasi dini,radang prostat,dll) serta penyakit kewanitaan (gangguan haid, kista, gangguan sistem reproduksi,dll) PENYAKIT DIABETES (KENCING MANIS) Bahaya yang timbul,antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati,otak,paru-paru,liver,ginjal,dan alat reproduksi. Bila timbul komplikasi, akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat diabetes akan sangat tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebut penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunnia yang sangat membahayakan setelah penyakit kanker.

Gejala diabetes biasanya berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit

diabetes antara lain : penyakt jantung hipertensi,ginjal dan lainnya.

Konsultan sinshe TCM ternama dari Tiongkok di Hongkong Medistra TCM, dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknlogi tinggi menghasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit Diabetes , berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong San Jia Yi Liao Fa), yang mana metode ini terdiri dari 68 jenis. Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula darah menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali bersemangat.

Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali.

Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satusatunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM.

Gubernur Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus Akper Samawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, TGH. Dr. M. Zainul Majdi, MA, meletakkan batu pertama pembangunan kampus baru Akademi Keperawatan (Akper) Samawa di Jalan Raya Sumbawa Bima, Selasa (19/3) kemarin. Bentuk dukungan Pemprop terhadap pembangunan pendidikan saintifik khususnya Ilmu Kesehatan. Apalagi didukung oleh potensi daerah ini.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, menyatakan, dukungan Pemprop NTB terhadap Akper Samawa, menandakan kebangkitan peradaban di daerah ini. Ilmu Kesehatan, sebagai salah satu ilmu yang paling tinggi tingkatannya, seperti yang pernah terjadi di masa Dinasto Ostman di Andalusia Bagdad, ketika ilmu eksakta secara umum dikembangkan dengan baik oleh umat. “Makanya kita dukung, ketika ada arah yang kuat mengembangkan ilmu saintifik di Sumbawa, sebagai sarana menggugat ikhtiar dan langkah yang tepat,” terangnya.

Apalagi bila melihat fenomena kebanyakan Perguruan Tinggi (PT) di NTB yang didominasi ilmu sosial, sehingga sulit membangun. Tak heran pula, pejabat publik melebihi kuota yang ada. Arahan pendidikan saintifik di Sumbawa, didukung dengan banyaknya potensi di daerah ini, seperti pertambangan dan lainnya.

Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak untuk membantu pembangunan kampus ini. Termasuk kepada Dr. Zulkieflimansyah (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI) yang bermitra dengan Menteri Keuangan agar dapat ikut membantu, tidak hanya dari sisi kebijakan, namun juga dari sisi anggaran. “Bagaimana semua Perguruan Tinggi menjadi kebangaan bagi semua. Semua tokoh membantu, Ikut bersinergi membangun daerah kita. Semua tokoh kalau bicara untuk Sumbawa, harus satu suara. Mudah-mudahan itu semua bisa terwujud,” pintanya.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, mengatakan dalam tahun 2013 menjadi tahun kebangkitan daerah yang ditandai dengan berdirinya beberapa kampus di Sumbawa. Mulai dari kampus penegerian Unsa, STAIN NW dan penyerahan izin operasional UTS. Namun perlu diperhatikan, pendidikan akademis hanya sekitar 30-40 persen yang didapat dari pendidikan struktural. Selebihnya, sikap hidup dan Imtaq. “Imtaq itu menjadi penting. Ilmu tanpa diikuti etika, akan gagal. Kearifan lokal, juga menjadi sesuatu yang penting, seperti falsafah Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge, yang menjadi pondasi bagi anak-anak kita,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa, mendukung pembangunan kampus ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, bantuan pemerintah tak akan cukup, sehingga dibutuhkan dukungan dan partispasi semua pihak. Agar target selama 4 tahun dalam membangun kampus ini dapat digeber menjadi dua atau tiga tahun. “Kita semua memberikan dukungan maksimal. Jika kita tetap bersama, tidak ada yang tidak

Direktur Akper Samawa, H. Umar Hasany.

mungkin. Jauh lebih penting, kita bisa sejajar dan setara dengan daerah lain,’’ tukasnya.

Dalam laporannya, Direktur Akademi Keperawatan (Akper) Samawa, H. Umar Hasany, S.Sos, M.Si, lebih banyak menjelaskan sejarah berdirinya Akper Samawa yang diawali dengan gagasan dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sumbawa 15 April 2003 dengan program prioritas mendirikan institusi Akper Diploma III. Ditahun 2003, proporsi tenaga keperawatan dengan kualifikasi D III sangat kecil. Sekitar 48 orang atau 22,33 persen dari seluruh tenaga keperawatan 215 orang. “Berdasarkan latar belakang itu maka kami mulai menyusun rencana untuk mendirikan sebuah pendidikan tinggi,’’ katanya.

Dengan dukungan Pemkab Sumbawa, baik secara moril dan material akhirnya dapat dimulai dengan dikeluarnya izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Keperawatan dengan Izin Mendiknas No. 126/D/)/2004 tanggal 13 Agusutus 2004. Sampai saat ini Akper Samawa bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat tana Samawa khususnya dan masyarakat NTB umumnya. Dibuktikan dengan keluarnya izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan yang ketiga No.1154/D/T/K-VIII/2012 tanggal 18 April 2012 dan telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasionasi Perguruan Tinggi No. 026/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/XII/2011 tanggal 8 Desember 2013. Akper Samawa telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak tahun 2004. Sampai saat ini, sudah ada 9 angkatan dengan outputnya telah menamatkan pendidikan sebanyak 6 angkatan. Jumlah alumni 347 orang dengan status 64 orang sebagai PNS, 281 orang non PNS dan 2 orang melanjutkan studi S1,’’ sebutnya.

Sementara, untuk pembangunan kampus Akper telah mulai dilakukan sejak tahun 2008 ditandai dengan pengadaan tanah. Selain itu dilakukan penataan dan pematangan lahan sejak tahun 2012. Untuk peletakan batu pertama pembangunannya ditahun 2013. “Anggaran yang digunakan murni dana bantuan orang tua mahasiswa yang dikumpulkan sejak tahun berdirinya sampai sekarang. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua mahasiswa dan orang tua para alumni,’’ sebutnya.

Kampus Akper akan dibangun dua tingkat yang terdiri dari satu unit ruang rektorat, 6 unit ruang kuliah, ruang laboratorium keperawatan satu unit, ruang perpustakaan dan dipagar keliling. Selanjutnya untuk tahap awal pembangunan akan dimulai dengan ruang rektorat yang direncanakan berdiri tahun 2013 dengan dana bantuan pembangunan dari orang tua mahasiswa. Ditargetkan akan dibangun selama 4 tahun dengan biaya sekitar Rp 4 Miliar. “Dengan peletakan batu pertama ini kami akan terus berjuang berikhtiar sampai kapanpun,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri, Dr. Zulkieflimansyah, Rektor Unsa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, Para pimpinan Muspida, unsur SKPD, dan para civitas akademika Akper Sam a w a . (arn)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi

Peletakan Batu Pertama oleh Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi

Doa bersama, Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, usai peletakan batu pertama.

Para pejabat yang menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Akper Samawa.

Obama Desak Iran Ambil Langkah Soal Nuklir Washington Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Senin, mendesak Iran mengambil “langkah-langkah segera dan berarti” untuk bergerak “menuju penyelesaian masalah panjang” dengan dunia menyangkut program nuklirnya.

Dalam sebuah pesan melalui video dalam rangka menghormati tahun baru Iran, Nowruz, Obama mengatakan jika Teheran melakukan langkah tersebut “rakyat Iran akan mulai melihat keuntungan yang lebih besar di bidang per-

dagangan dan hubungan dengan negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat.”

Iran saat ini berada di bawah sanksi-sanksi internasional yang kian tajam karena program nuklirnya, yang ditakutkan oleh AS dan nega-

ra-negara Barat lainnya itu ditujukan untuk membuat senjata atom. Iran sendiri bersikeras bahwa program nuklir yang dimilikinya itu sepenuhnya adalah untuk tujuan damai.

Baik AS maupun Israel te-

lah menolak mengesampingkan aksi militer untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Isu tersebut kemungkinan akan menjadi agenda utama pekan ini dalam lawatan Obama pertama kalinya sebagai presiden ke Israel.

Obama pekan lalu mengakan bahwa Iran akan memerlukan waktu “satu tahun atau sekitar itu” untuk membuat bom nuklir. Dalam pesan untuk menghormati Nowruz —

Tahun Baru Persia— Obama memberikan imbauan kepada masyarakat Iran, dengan mengatakan “rakyat Iran membayar harga tinggi yang tidak perlu karena tidak adanya keinginan dari para pemimpin kalian untuk memberikan perhatian terhadap masalah ini.

“Seperti yang telah saya katakan, Amerika Serikat lebih menginginkan menyelesaikan masalah ini secara damai, melalui jalan diplomatik.”

“Tentunya, jika —seperti yang dikatakan oleh para pemimpin Iran— bahwa program nuklir mereka adalah untuk tujuan damai, dengan demikian ada dasar bagi penyelesaian praktis.”

AFP melaporkan Obama memberikan pernyataan kepada Iran pertama kalinya dalam rangka menghormati Nowruz tak lama setelah ia disumpah sebagai presiden tahun 2009. Itu merupakan

bagian dari kebijakan AS menjalani hubungan dengan kepemimpinan Iran.

Namun, pemerintahan Obama kemudian mundur dari pendekatan tersebut ketika Iran melancarkan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa yang memprotes tentang hasil pemilihan. Sejak saat itu, AS membantu upaya penerapan sanksi internasional yang kian mengisolir Teheran. (ant/bali post)