SUARA NTB 20 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 20 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 39 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelajar Muhammadiyah Tuntut Mendikbud Dicopot GELOMBANG protes carut marutnya pelaksanaan UN 2013, tak hanya disuarakan mahasiswa. Kalangan pelajar pun ambil bagian menuntut tanggung jawab pemerintah terkait persoalan ini. Aksi itu juga dilakukan Ikatan

Pelajar Muhammadiyah (IPM), dengan berunjukrasa di Kantor Dikpora NTB, Jumat (19/4) kemarin. Mereka menuntut Mendikbud, Muhammad Nuh dicopot dari jabatannya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DICOPOT - Aksi pelajar Muhammadiyah, menuding UN 2013 gagal dan meminta Mendikbud dicopot.

Lagi, UN Diundur di Tiga Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di NTB kacau. Setelah jadwal UN diundur hingga dua kali, Jumat (19/4) kemarin, pengunduran untuk ke tiga kalinya kembali dilakukan. Ujian yang diundur, khusus Jurusan Bahasa. Tiga kabupaten/kota terpaksa menunda UN untuk Jurusan Bahasa karena soal belum tiba.

TO K O H

Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs.H.L.Syafi’i, MM yang dikonfirmasi Jumat (19/4)

mengatakan, tiga kabupaten/ kota yang menunda UN khusus untuk Jurusan Bahasa

masing-masing, Kota Mataram, Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Lombok

Utara (KLU). Direncanakan, UN Jurusan Bahasa ditunda hingga Senin (29/4) mendatang. ‘’Namun bisa saja dimajukan, jika soal lebih cepat datang,” katanya.

Di Kota Mataram jumlah siswa Jurusan Bahasa sebanyak 191 orang tersebar 10

sekolah . Kemudian di KLU UN Jurusan Bahasa ditunda di empat sekolah dan di Loteng katanya ada beberapa sekolah.

Pantauan Suara NTB, beberapa ruang ujian di MAN 2 Mataram tampak sepi.

Bersambung ke hal 5

Harus Dihukum

Zulfardi Junin (Suara NTB/ars) (Suara NTB/ nia)

SEPI - Salah satu ruang di MAN 2 Mataram yang semestinya digunakan sebagai ruang ujian tampak sepi dan kosong. Ada juga sebagian siswa yang menunggu kepastian UN untuk Jurusan Bahasa di sekolah (kiri).

Kasus Puskesmas RasanaE Timur Dilimpahkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Setelah memastikan jumlah kerugian negara, penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB beranjak pada proses pelimpahan berkas kasus dugaan penyimpangan Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima. Berkas sudah ditel-

iti Kejaksaan dan masih menunggu perkembangan kemungkinan adanya petunjuk.

Pelimpahan berkas kasus itu dibenarkan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, dikonfirmasi Jumat (19/4). Beberapa waktu lalu, diketahuinya penyidik

sudah menyerahkan berkas ke Kejakasaan Tinggi NTB untuk tahap satu. “Berkasnya sudah dilimpahkan. Tapi belum ada informasi, apakah ada P19 dari Kejaksaan atau tidak, kita tunggu saja perkembangannya,” terang Sukarman.

Bersambung ke hal 5

Diduga Terlibat Pembunuhan

Oknum Anggota DPRD Loteng Tersangka Mataram (Suara NTB) Kasus pembunuhan Sudirman, warga Janapria, Lombok Tengah (Loteng) yang diduga melibat-

kan anggota Pam Swakarsa di Loteng, akhirnya menetapkan tersangka baru.

Tersangka baru itu, H.LK, Bersambung ke hal 5

UN Dinilai Gagal

PGRI NTB Siapkan Langkah Uji Materiil ke MK Tanjung (Suara NTB) PGRI NTB menilai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kali ini di NTB tergolong gagal. NTB bersama 10 provinsi lain, dihadapkan pada pelaksanaan UN yang amburadul. Untuk itu, PGRI NTB akan segera menyiapkan langkah untuk (Suara NTB/ari)

DANREM 162/WB Kolonel Inf. Zulfardi Junin menunjukkan sikap tegasnya dalam membawahi jajaran Korem, Kodim sampai Koramil. Belajar dari peristiwa penyerbuan di Lapas Cebongan Yogyakarta, ia sepakat mengatakan itu tindakan salah meski dilatari jiwa korsa. Untuk itu, prajurit yang salah, harus dihukum.

Bersambung ke hal 5

H. Ali Rahim

melakukan uji materiil salah satu Peraturan Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah kami evaluasi, PGRI NTB tegas menyatakan UN tidak perlu lagi dilaksanakan, terlebih dengan cara seperti ini. Kalau hanya sekadar untuk memetakan mutu pendidikan siswa, kembalikan sistem UN sebelumnya,” kata Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim,

Yang jelas, UN kali ini akan kita kaji. Kita sudah diminta oleh pusat untuk mengevaluasi,

di sela-sela menghadiri pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong di KLU, Jumat (18/4).

Ali menjelaskan, kalangan guru, orang tua dan siswa sendiri telah melakukan langkah persiapan yang luar biasa menyambut UN. Hanya saja, akibat mismanajemen dalam penyelenggaraan UN, jadwal pelaksanaan berlaku tidak tepat waktu. Kondisi ini menurut Ali Rahim, secara otomatis mempengaruhi siswa maupun output UN itu sendiri. Bukan mustahil, banyak diantara siswa yang tidak mampu memenuhi standar kelulusan di hari pertama UN. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Mengaku Miskin BEBERAPA program yang disalurkan pemerintah ke masyarakat baik pusat hingga ke daerah nampaknya membuat Pemkot Mataram sedikit kelimpungan. Bagaimana tidak, adanya bantuan beras untuk masyarakat miskin, BLT, BSM, hingga Jamkesmas berakibat banyak masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, jumlah masyarakat miskin terhitung 25 ribu kepala ke(Suara NTB/smd) luarga (KK). Namun, jumlah terseH. L. Makmur Said but kemudian berkembang menjadi 37 ribu lebih, karena banyak yang mengaku miskin sesuai data tahun 2005 silam. “Masih banyak yang mengaku miskin, itu yang membuat kita kebingungan,” ungkap Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM, Jumat (19/4).

Saat ini, kata dia, masyarakat miskin sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemberian raskin, BLT, BSM dan Jamkesmas pun dianggap oleh masyarakat kebanyakan. “Bahkan ada yang mengatakan, karena itu program pemerintah, maka pemberiannya harus merata dan menyentuh seluruh masyarakat. Mereka merasa mempunyai hak yang sama,” jelasnya.

Atas kondisi itu, Makmur Said menegaskan, perlu adanya pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat miskin itu.

“Jangan sampai data antara pemerintah dengan kondisi lapangan berbeda. Jadi untuk pendataan itu perlu lebih memerankan aparat terbawah dalam hal ini kepala lingkungan hingga ke RT,” ujarnya mengingatkan. (smd)

SUARA MATARAM

Separuh Masyarakat NTB Belum Nikmati Air Bersih Mataram (Suara NTB) Jumlah masyarakat NTB yang dapat menikmati air bersih hingga saat ini sesuai dengan tujuan dan target yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) baru mencapai 50 persen.

Sisanya, sebanyak 50 persen masyarakat NTB belum dapat menikmati air bersih.

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang erat kaitannya dengan air bersih, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Untuk NTB sendiri, jika berbicara ketersediaan air bersih mengacu pada MDGs itu kita baru 50 persen atau setara dengan 2,2 juta masyarakat yang menikmati,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM, di Hotel Santika Mataram, Jumat (19/4).

Sesuai dengan tujuan dan target MDGs 2015 di NTB, kata Dwi, ditargetkan capaian ketersediaan air bersih sebesar 68 persen. Angka tersebut setara dengan 3 juta jumlah penduduk NTB atau jumlah konsumsi air masyarakat 2,8 meter kubik per detik per hari.

Untuk mewujudkan itu, katanya, beberapa kendala yang dihadapi seperti kualitas air yang selalu menurun, sehingga biaya produksi tinggi. Kemu-

dian sumber air baku juga mulai menurun.”Dari sisi kualitas air sudah menurun, biaya produksi tinggi sehingga banyak PDAM di NTB yang merugi. Inilah yang menjadi kendala,” tambahnya.

Jika mengacu kepada target dalam RPJMD NTB 2008-2013, lanjut Dwi sebenarnya capaian NTB rata-rata sudah 72 persen. Karena, menurutnya, ada perbedaan standar yang ditetapkan dalam MDGs dengan yang ada dalam RPJMD.”Standar MDGs memang kesehatan, kalau kita adalah penyediaan air layak artinya mestinya mesti diolah kembali,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kementerian Koordinator Perekonomian, dr. Emil Agustiono, M.Kes, menjelaskan, pengelolaan sanitasi dan air bersih

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang erat kaitannya dengan air bersih, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Untuk NTB sendiri, jika berbicara ketersediaan air bersih mengacu pada MDGs itu kita baru 50 persen atau setara dengan 2,2 juta masyarakat yang menikmati,” H. Dwi Sugianto

masih menjadi masalah nasional.

Persentase rumah tangga yang tidak akses terhadap air keperluan rumah

tangga sebesar 14 persen.

Kemudian persentase rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas tempat BAB sebanyak 15,8 persen.

Selanjutnya, persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pembuangan tinja layak sebesar 44,5 persen dan hanya 24, 9 persen rumah penduduk Indonesia yang tergolong layak.

Hal tersebut, katanya, menunjukkan penyediaan akses air bersih dan akses sanitasi dasar yang layak merupakan salah satu program strategis yang harus dilakukan. Karena hal tersebut akan berkontribusi terhadap keberhasilan program kesehatan lainnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Masalah penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang layak, ungkapnya, seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan sebagainya.”Bagaimana mengubah perilaku masyarakat dengan pemberdayaan.Kita keroyok ramai-ramai program penyediaan air bersih dan sanitasi dasar layak ini,” sarannya. (nas)

Banyak Jalan Rusak di Mataram, 12 Paket Proyek Ditender

Berani dan Senang Matematika DIPERCAYA memimpin kelas yang didominasi siswa laki-laki adalah satu kepercayaan yang tidak boleh ditolak. Apalagi, menjadi pemimpin di kelas merupakan pelajaran dasar bagi pelajar yang merupakan generasi bangsa untuk memimpin bangsa ke depan.

Inilah yang dialami Alvy Azhilla Azry, siswa Kelas VII 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Mataram, ketika didaulat teman-temannya menjadi ketua kelas di sekolahnya.

(Suara NTB/ham) Pelajar yang senang pelajaran Alvy Azhilla Azry Matematika ini dituntut berani dan tegas dalam memimpin teman-temannya di kelas. ‘’Karena ditunjuk menjadi ketua kelas, ya saya harus mau.

Walau pada dasarnya, saya tidak bersedia,’’ tutur Lila — nama panggilan Alvy Azhilla Azry didampingi ibunya Haryanti, SP, di Mataram, Jumat (19/4).

Diakuinya, menjadi ketua kelas tidak mudah, karena dituntut bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang ada di kelas.

Namun, semuanya dijalani sesuai tugas yang diberikan sekolah.

Selain dipercaya sebagai ketua kelas, Lila mengaku, sering dipercaya mewakili sekolah dalam berbagai lomba, khususnya pada mata pelajaran Matematika, baik tingkat Kota Mataram, provinsi hingga nasional.

Tahun 2012, putri pasangan Muazzin — pegawai Koperasi PLN Wilayah NTB dan Haryanti wiraswasta ini ditunjuk mengikuti Olimpiade Matematika yang digelar Institut Teknologi Surabaya (ITS) di Mataram untuk tingkat SMP sederajat.

Pada olimpiade ini, Lila menyabet juara 1 dan berhak mewakili NTB di Surabaya Jawa Timur. Meski hanya berada di peringkat 13, Lila bersyukur, karena mampu menunjukkan persaingan di tingkat nasional.

Sementara pada OSN tingkat Provinsi NTB, gadis mungil kelahiran 4 Mei 2000 ini hanya mampu berada pada harapan I. Meski belum mampu menunjukkan prestasi seperti halnya siswa dari sekolah kompetitor, dirinya tidak menyerah. Justru dari pengalaman itulah, menjadi cambuk bagi dirinya untuk belajar lebih giat lagi.

Apalagi atas bimbingan orang tua dan guru di sekolah membuat dirinya berusaha belajar lebih tekun, sehingga mampu bersaing dengan siswa lain. ‘’Kalau lagi malas belajar, ya main game,’’ cetusnya pendek. (ham)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, melelang 12 paket proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan (hotmix). Ini menyusul banyaknya ruas jalan di Kota Mataram yang mengalami kerusakan.

Mulai dari rusak ringan hingga rusak parah.

Pagu anggaran untuk 12 paket proyek pemeliharaan jalan ini, sesuai yang tertera di website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Mataram, mendekati Rp 12,7 miliar.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/4) kemarin, mengatakan, pemeliharaan jalan ini didanai oleh APBD Kota Mataram tahun anggaran 2013. Dari 12 paket proyek itu, peningkatan Jalan Dakota, Rembiga paling besar pagu anggarannya, yakni Rp 2.594.632.000.

Selain jalan Dakota, paket peningkatan jalan hotmix yang dianggarkan Rp 2.389.628.000 menyasar Jalan Kompleks DPRD Tk. I Selagalas, Jalan Kompleks BTN Selagalas, Jalan Lingkungan Kr. Anyar (Bertais) dan Jalan Imam Syafi’i (Bertais). Data dari LPSE Kota Mataram menyebutkan, dari 12 paket proyek jalan, tujuh diantaranya merupakan proyek peningkatan jalan (hotmix). Sedangkan sisanya adalah pemeliharaan jalan berkala.

Di samping dua paket peningkatan jalan

tersebut, adapun lima paket lainnya adalah Jalan Swasembada dengan pagu anggaran Rp 847.055.000. Jalan Kompleks Karang Taruna nilai pagu paketnya Rp 640.119.000. Jalan Bangau – Bandarusin dengan pagu anggaran Rp 423.195.000. Jalan Segara Anak dan Jalan Alas dengan pagu Rp 563.343.000. Selanjutnya Jalan Panji Semirang, Jalan Raden Panji, Jalan Pande Mutiara dan Fatoni dianggarkan Rp Rp 1.100.000.000. Khusus Jalan Swasembada, Jalan Komplek Karang Taruna, Jalan Bangau – Bandarusin, Jalan Segara Anak dan Jalan Alas dananya bersumber dari gabungan APBN dan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2013.

Sementara itu, pemeliharaan jalan yang dibagi dalam lima paket proyek, masing-masing Jalan Jombang I,IA,IB,IC,II,III, Bangil II,IV,Gang Pura/Bina Putra, Rajawali III dan Terusan Purworejo dengan pagu anggaran Rp Rp 1.056.000.000. Jalan Kokok Segara II,Dodokan VIII,Terusan Kokok Segara, Serayu Raya,Jati Luhur II-IX dan X dengan pagu anggaran Rp 1.069.300.000. Jalan Swakarsa, Jalan Swakarya dengan pagu anggaran Rp Rp 1.125.730.000. Jalan Srigunting, Jalan Tamtanus, Jalan Gedur Sari dengan pagu anggaran Rp Rp 594.825.000 dan Jalan Rajungan (samping apotek Cendana) dengan pagu Rp 318.735.000. (fit)

Diduga Palak Sopir AKAP, Lima Preman Ditangkap (Suara NTB/smd)

PANTAU - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati bersama anggota DPRD lainnya memantau pelaksanaan UN di salah satu sekolah di Mataram.

Disesalkan Aksi Perobekan SK Pengawas Mataram (Suara NTB) Ketua Panitia Pengawas Satuan Pendidikan Ujian Nasional (UN) NTB H. Rusdiawan menyayangkan aksi per-

obekan SK Pengawas UN di depan Kantor Gubernur NTB Kamis (18/4) lalu. Aksi nekat yang dilakukan Abdul Hanan salah satu guru Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah, Ponpes Nurul Hakim, Lombok Barat, ini semestinya tidak dilakukan untuk mengungkapkan kekecewaan dengan kondisi UN sekarang ini.

“Perlu dibicarakan paling tidak ada sanksi moral, kok masak dia lain-lain salah kok malah lain-lain yang disalahkan. Pangkal masalahnya kan, karena soal yang terlambat,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (19/4).

Rusdiawan mengaku belum mengetahui persis akar pokok permasalahan yang menyebabkan Hanan nekat merobek SK. ‘’Apakah memang terlalu emosi atau karena permasalahan lain. Untuk itu perlu dilakukan investigasi apa letak permasalahannya?’’ tanyanya.

Selain itu, Rusdiawan mengaku belum mendapat laporan resmi terkait perobekan SK oleh salah satu oknum guru tersebut. Yang jelas pihaknya menyayangkan, aksi tersebut tidak semestinya dilakukan. Terkait hal ini pihaknya akan segera mengecek di lapangan. “Kita akan selidiki dulu kenapa dia robek SK yang ngak ada kaitannya dengan tertundanya ujian,” tandasnya. (nia)

Mataram (Suara NTB) Diduga sering meresahkan para supir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), sebanyak lima preman diciduk polisi. Mereka ditangkap karena sering dilaporkan memalak sopir bus. Per hari mereka bisa mendapat Rp 250.000. Hebatnya, per bulan penghasilan mereka bisa tembus hingga Rp 6 juta. Operasi penangkapan itu, tidak lepas dari upaya yang sama dilakukan di jajaran Mabes Polri untuk menghilangkan premanisme.

Mereka ditangkap Pukul 11.00 Wita pagi kemarin, saat sedang menghadang sopir bus di Jalur Provinsi di Kecamatan Masbagik Lombok Timur. Dari tangan mereka, diamankan uang tunai Rp 205.000 diduga hasil pemerasan terhadap para sopir dan lima buah handphone. Salah satu di antara mereka bernama Sat, ketua geng kelompok tersebut.

“Mereka ini terorganisir, setiap hari melakukan pencegatan terhadap para sopir bus AKAP yang menyeberang ke pulau Sumbawa. Mereka biasanya meminta jatah Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu. Kalau tidak diberikan, para pelaku ini kadang nekad melempar kaca bus,” kata Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Teddy

(Suara NTB/ars)

INTEROGASI - Buser Unit II Jatanras Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB menginterogasi sejumlah preman yang diamankan di Masbagik Lombok Timur.

S. Syarif, S.IK, M,Si kepada wartawan, Jumat siang kemarin.

Beberapa saat setelah ditangkap, personel buser dari Unit II Jatanras yang ditugaskannya sempat menginterogasi.

Kelima orang yang sebagian berasal dari Masbagik dan Sesaot tersebut membantah memalak, malah mereka mengaku ada kerjasama dengan DLLAJ. “Setelah kami cross check ke DLLAJ, ternyata tidak benar, tidak ada kerjasama sebagaimana diklaim,” sebut Kasubdit.

Hasil pendalaman keterangan mereka, ternyata aksi itu sudah dilakukan bertahun tahun. Bahkan jika dikalkula-

si dengan perkiraan pendapatan Rp 250.000 per hari, mereka bisa mendapatkan Rp 6 juta per bulan. hasil kejahatan ini dibagi bagi ke anggota kelompok. “Jumlah mereka sebenarnya ada dua kelompok.

Tapi sekarang kami amankan satu kelompok dulu, operasi premanisme ini akan terus kami lakukan,” tegas Teddy.

Salah seorang pelaku bernama Agung mengakui perbuatan itu sudah dilakukan sejak setahun lalu. Pria berambut gondrong ini memakai hasil memalak ini untuk biaya hidup dirinya bersama istri dan dua anaknya. (ars)

Lingkungan Perlu Dibekali Motor Sampah Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyarankan supaya lingkungan-lingkungan yang ada di Kota Mataram dibekali motor sampah. Menurut dia, dengan pola menjemput sampah ke rumah-rumah, dapat mencegah warga membuang sampah sembarangan, seperti di pasar, sungai dan drainase.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/4) kemarin, Wayan

mengatakan, untuk pengadaan motor sampah ini bisa diinisiasi Pemkot Mataram dengan melibatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ia mengakui tidak sedikit warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Namun tidak dipungkiri, hal ini dilakukan warga, lantaran minimnya sarana dan prasarana yang ada, seperti kontainer atau TPS. Mengenai tiga item yang menjadi sorotan tim Adipura yakni pasar, sungai dan drainase, Wayan menyatakan, karena itu merupakan area publik, sehingga pemeliharaan menjadi tugas SKPD terkait seperti Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Selain sosialisasi kepada masyarakat yang harus gencar dilakukan, Dewan mendorong Pemkot Mataram menyediakan sarana bagi warga untuk membuang sampah. ‘’Kita akui sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang,’’ cetusnya.

Diakuinya, jika pengadaan sarana dan prasarana ini hanya mengandalkan APBD Kota Mataram, hal itu akan sulit terwujud. Karenanya, politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemkot Mataram mencari dana pusat untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana kebersihan di Mataram.

Sebagai bentuk dukungan Dewan terhadap kebersihan di Mataram, pihaknya tidak pernah mempersoalkan kecilnya PAD dari sektor kebersihan. ‘’Kita dukung Dinas Kebersihan, jadi ini bukan semata-mata untuk Adipura,’’ tandasnya.

Selama ini, akibat minimnya sarana yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Mataram, tidak jarang terjadi penumpukan sampah lebih dari satu hari, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Ia mencontohkan sampah di Pasar Karang Jasi yang mengganggu pengguna jalan. ‘’Idealnya sampah itu tidak boleh dibiarkan lebih dari 24 jam,’’ tandasnya. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK

S OLUSI

Halaman 3

Diduga Hamil

Siswi SMA 1 Labuapi Batal Ikut Ujian

Inventarisasi Gangguan Kamtibmas KAPOLRES Lombok Timur (Lotim) AKBP Agus Nugroho, mengatakan mengaca pada pelaksananaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2008 silam, pada pelaksanaan Pilkada 2013 ini ada lima persoalan yang diinventarisir dapat membuat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini dikemukakan Kapolres di Selong, Jumat (19/4) kemarin. Pertama, katanya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih banyak pihak yang belum menerima. Kedua, adanya pelak(Suara NTB/rus) sanaan kampanye yang diAKBP Agus Nugroho lakukan di luar jadwal.

Selanjutnya, pemasangan atribut kampanye berupa gambar-gambar pasangan calon yang terpasang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, praktik-praktik perusakan logistik Pemilu. Baik terhadap kotak suara, surat suara dan logistik lainnya.

Tidak kalah penting, kata Kapolres persoalan yang kelima, yakni terjadinya keributan antarpendukung. Terjadi saat kampanye digelar, ketika pengambilan suara dan pascapenghitungan suara.

Menurut Kapolres, jika kelima hal tersebut tidak diantisipasi dengan baik. Maka jelas mengganggu kamtibmas. Menjawab persoalan itu, Kapolres Lotim ini mengajak untuk menyikapi persoalan itu dengan baik. “Mari betul-betul kencangkan ikat pinggang, rapatkan barisan, jalin kerjasama yang baik antara penyelenggaran Pilkada,” pintanya. (rus)

Komoditas Perkebunan KLU Berpeluang Diekspor Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengklaim sejumlah komoditas perkebunan di KLU berpeluang ekspor.

Untuk itu, ia pun meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mengawal komoditas dimaksud.

“Komoditas perkebunan kita sebagian besar berpeluang untuk diekspor ke luar negeri. Cengkeh, kopi, kakao, dan durian sudah banyak dibudidayakan. Durian saja, saat ini sudah mencapai ribuan hektar,” kata Bupati, Jumat (19/4).

Menurut Djohan Sjamsu, kelemahan produk perkebunan KLU saat ini masih terletak pada aspek pemasaran. Jika dipasarkan di pasaran lokal atau lintas daerah, harga komoditas belum berpihak ke masyarakat akibat panjangnya rantai pasar. Penting bagi Bupati, agar SKPD yang membidangi aspek tersebut membuat trobosan untuk mendukung percepatan transaksi yang lebih menguntungkan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM., juga tak menyangkal persoalan pasar menjadi problem besar dunia industri di NTB. Selain pasar, Badrul juga menyebut aspek permodalan masih dielu-elukan pebisnis lokal.

“Kopi yang keluar dari NTB 20 ribu ton dalam bentuk biji. Biji kopi itu diolah, dan dijual lagi ke NTB. Bodoh amat kita ini, hanya mengubah biji menjadi bubuk saja tidak bisa,” cetus Badrul.

Ketidakmampuan IKM dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi tersebut secara otomatis mengurangi pendapatan dari nilai jual komoditas. Disebutkan Badrul Munir, harga kopi gelondongan yang keluar dari NTB senilai Rp 20 ribu per kg, sementara harga jual dalam bentuk bubuk bisa mencapai Rp 70 ribu hingga Rp 75 ribu per kg.

Artinya dengan sedikit sentuhan teknologi, maka gap harga itu akan mampu diraih oleh petani dan pelaku IKM. Di sisi lain, Badrul mengeluhkan komoditas NTB sebelumnya tidak masuk dalam peta komoditas nasional. Hal itu ia saksikan sendiri saat mengikuti rapat ketahanan pangan nasional.

“Komoditas unggulan NTB tak dihitung secara nasional. Logikanya, kalau tidak ada komoditas unggulan di dinas itu, untuk apa dibentuk (baca: Dinas Perkebunan, red),” tandasnya. (ari)

Tiga Pejabat Polres Loteng Diganti Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) melakukan perombakan di susunan pejabatnya, Jumat (19/4) kemarin. Sebanyak tiga pejabat sebelumnya diganti dengan pejabat baru. Masingmasing jabatan Kabag Ops, Kasat Lantas serta Kapolsek Pujut. Perombakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran di internal Polres Loteng.

Dua pejabat diantaranya merupakan perwira baru di jajaran Polres Loteng. Jabatan Kabag. Ops yang sebelumnya dijabat Kompol I Komang Satra, kini diserahkan ke Kompol Cakhyo Dipo Alam, S.Ik. Kemudian jabatan Kasat Lantas kini dijabat IPTU L. Ryan Adiyta menggantikan pejabat lama, AKP Supyan Hadi yang dipromosikan ke Polda NTB. Terakhir Kapolsek Pujut, AKP Heri Kananda diganti oleh Kanit Regident Sat Lantas Polres Loteng, IPTU L. Budi Setiawan.

Selain itu, ada dua pejabat lama yang dikukuhkan. Masingmasing Kabag. Ren AKP M. Nasib Said, S.H dan Kasubbag. Pers Bag Sumda, AKP Nanik Setyowati, S.H., yang menggantikan AKP I Komang Artana yang telah memasuki masa pensiun awal Maret lalu. Acara serah terima jabatan, dipimpin langsung Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., diaula Polres Loteng.

Menurut Kapolres, rotasi di dalam tubuh sebuah organisasi termasuk di dalamnya Polres Loteng merupakan hal yang lumrah terjadi. Dan, memang menjadi sebuah kebutuhan organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi kepolisian tersebut. “Setiap perubahan dalam organisasi merupakan hal yang biasa sekaligus sebagai sebuah kebutuhan,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, tantangan yang dihadapi jajaran Polres Loteng ke depan akan semakin berat. Sehingga semua jajaran mulai dari tingkat bawah sampai yang paling atas, diharuskan terus meningkatkan performance dalam menjalankan semua tugas dan kewajiban selaku aparat kepolisian.

“Tugas yang dihadapi ke depan tidaklah semakin ringan. Justru semakin berat. Sehingga setiap pejabat dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya,” ujarnya. Sekaligus memberikan kinerja yang optimal. Agar setiap tantangan dan persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. (kir)

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik melantik tiga pejabat Polres setempat, Jumat kemarin.

Giri Menang (Suara NTB) Ditengah kacaunya pelaksanaan UN tingkat SMA/ MA sederajat di Lombok Barat akibat keterlambatan distribusi soal, namun siswa dan siswi peserta ujian tetap semagat mengikuti UN. Bahkan, beberapa peserta ujian dalam kondisi sakit tetap memaksakan diri ikut. Namun tidak demikian dengan Tesa Dwi Ajeng, siswi kelas 3 IPA di SMA 1 Labuapi. Harapannya untuk ikut ujian pupus lantaran ia hamil. Pihak sekolah menyarankan agar ia dikawinkan namun orang tuanya menolak. Orang tuanya lebih memilih mengeluarkan Tesa dari sekolah dan batal ikut UN.

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN LJU - Para pengawas UN SMA menyerahkan Lembar Jawaban Ujian (LJU) kepada panitia UN kabupaten. UN hari kedua bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

Hari Kedua, UN di Loteng dan Lotim Lancar Praya (Suara NTB) Setelah sempat diwarnai kekacauan pada hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sehari sebelumnya, pelaksaan UN hari kedua di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (19/4) kemarin, akhirnya bisa berjalan lancar. Semua sekolah penyelenggara, secara serempak mengelar UN khusus bagi siswa jurusan IPA dan IPS. Sementara siswa jurusan Bahasa tetap akan melaksanakan ujian pada Senin (29/4) mendatang.

Pantauan Suara NTB di beberapa sekolah menujukkan kalau pelaksaan UN jauh lebih baik dari hari pertama.

Semua sekolah bisa menyelenggarakan ujian tepat waktu. Tanpa ada penundaan lagi. Karena memang naskah soal untuk UN hari kedua semuanya sudah lengkap dan sudah terdistribusi ke semua sekolah penyelenggara.

Sementara itu di Lombok Timur, memasuki hari kedua pelaksanaan UN, jauh lebih baik dari hari pertama Kamis lalu. Pelaksanaan telah sesuai jadwal, yakni mulai pagi hari.

Masalah soal pun jauh lebih lengkap. Demikian pengakuan Kepala Bidang Pendidikan Menegah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, H. Muhidin. Menjawab Suara NTB,

ia menyampaikan UN telah terlaksana dengan aman, lancar dan terkendali.

Diyakinkan, pelaksanaan pada hari ketiga dan terakhir nantinya bisa lebih baik dari hari pertama. Materi soal yang dijawab para siswa pada Jumat kemarin adalah Matematika. Hari ketiga pelaksanaan diketahui Senin dan Selasa mendatang. Pada hari Sabtu dan Minggu para siswa diliburkan. Soal untuk hari ketiga pun sudah datang, Kamis malam lalu. Sabtu pagi ini kata Muhidin, pihaknya akan mengecek langsung. “Besok pagi kita akan cek apakah ada yang kurang atau tidak,” demikian Muhidin. (kir/rus)

Banyak Politisi Lotim Loncat ke Demokrat Selong (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Timur (Lotim), H.M. Syamsul Luthfi mengatakan, banyak politisi yang loncat ke partainya. Hal itu ditandai dengan banyaknya politisi yang masuk menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) melalui partai ini dari luar kader demokrat.

“Dari partai lain banyaklah,” ungkap Syamsul Luthfi yang juga wakil Bupati Lotim kepada wartawan di Selong, Jumat kemarin. Ia sebutkan antara lain politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Khaerul Rizal, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hj. Hartini Haritani, mantan politisi Golkar Taufik Maksum, Sudirman Maningrum dan lainnya.

Bagi Demokrat, calon dari

(Suara NTB/rus)

H.M. Syamsul Luthfi

eksternal diberikan ruang cukup besar. Yakni 30 persen dari total yang akan diusung. Lainnya, 30 persen dari perempuan dan 40 persen kata Luthfi dari internal Demokrat. Total 50

orang yang masuk DCS dan nantinya akan disrahkan pada hari terakhir penerimaan pendaftaran di KPU Lotim.

Demokrat memilih sengaja di hari terakhir mendaftar karena menyadari DCS cukup resisten. Saat proses penjaringan sebelumnya, Demokrat dipinang oleh 70 orang lebih.

Disoal mengenai target, Ketua DPC Demokrat Lotim ini menyebut maksimal 30 persen dari total kursi di DPRD Lotim. Yakni 15 orang.

Target tinggi itu disepakati di Demokrat karena mengingat jumlah partai yang lebih kecil dibandingkan pemilu 2009 lalu. “Partai kan sedikit sekarang, cuma 12 partai,” ucapnya. Meski sudah memasang target 15 kursi, namun Luthfi mengaku menyerahkan sepenuhnya pada proses nantinya. (rus)

Antisipasi Tindak Pidana Pemilu

Sentra Gakkumdu Dibentuk di Lotim Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim), Kepolisian Resort (Polres) Lotim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Jumat (19/4) kemarin menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Elemen terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibentuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Lotim ini langsung oleh pimpinan ketiga instansi tersebut.

Yakni Ketua Panwaslu, Joyo Supeno, Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Nur Rohman.

Proses penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Lotim, H.M. Syamsul Luthfi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan digelarnya MoU tersebut ke

depan bisa meningkatkan konsolidasi antara ketiga lembaga tersebut. Utamanya dalam hal menangani segala problem mengenai sengketa Pilkada dan adanya kecendrungan pelanggaran tindlak pidana dalam Pilkada.

Proses penyelesaian hukum terhadap segala bentuk pelanggaran pidana itu dapat dalam satu pandangan antara ketiga lembaga tersebut.

Penegakan hukum diakui bukanlah faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi. Melainkan harus tetap menjaga stabalitas keamanan dan ketertiban.

Joyo Supeno sendiri mengatakan, lahirnya Gakkumdu sebagai bentuk dari komitmen bersama dalam penegakan hukum atas segala bentuk pelanggaran proses Pilkada. Gakkumdu ada bisa menjadi jawaban atas resistensi dans egala bentuk pelanggaran tindak pidana yang terjadi. Niatan besarnya, Gakkumdu dibentuk agar ke depan pelaksanaan Pilkada bisa lebih bermartabat.

Sementara itu, Kapolres

Lotim, AKBP Agus Nugroho mengatakan peran Gakkumdu ke depan sangat stategis. Melalui Gakkumdu, bisa disamakan persepsi tentang pelanggaran hukum. Antar aparat pengawas pelaksanaan Pilkada juga bisa terjalin kerjasama yang baik dan lebih efektif.

“Kita sambut gempira pembentukan Gakkumdu ini seraya kita berharap ke depan bisa terjalin kerjasama yang baik antara lembaga terutama dalam bidang menanganai persoalan tindak pidana,” ungkap Kapolres. Dinyatakan, suksesnya pelaksanaan Pilkada merupakan harga mati yang harus diwujudkan.

Kajari Selong sendiri, Nur Rohman menyampaikan pihaknya 100 persen siap dalam proses pengawasan dan penegakan hukum dibalik kegiatan berdemokrasi ini. Melalui MoU itu, harapannya bisa dijalin komunikasi yang baik dan adanya persamaan persepsi. Tidak terjadi perbedaan pendapat jika sudah masuk pada aspek tindak pidana. (rus)

Hal ini dikatakan Kepala Sekolah SMA 1 Labuapi, Ma’rif SPdi, MM., ditemui di ruangannya, Jumat (19/4).

“Siswi atas nama Tesa Dwi Ajeng tidak bisa ikut (batal) ujian karena ia hamil, pihak sekolah sendiri sudah memberi solusi tapi orang tuanya tidak mau,” ungkap Ma’rif. Dikatakannya, Tesa tinggal di daerah perampuan. Ia tinggal bersama ibu dan bapaknya. Tesa diketahui hamil oleh pihak sekolah sejak Bulan Desember. Waktu itu usia kandungannya masih tiga bulan.

Namun atas pertimbangan dan kebijakan bersama demi masa depan sang anak ini, pihak sekolah memberi kesempatan ia ikut belajar hingga ujian selesai. Namun belakangan, perut sang anak semakin membesar. Apalagi jelang UN, bertambah besar. Khawatir menimbulkan tanda tanya siswa lain dan masyarakat, pihak sekolah melalui Wali kelas mengundang orang tua bersangkutan ke sekolah untuk membicarakan masalah itu.

Sekitar Desember lalu, orang tua bersangkutan mendatangi sekolah untuk bertmemu dengan pihak sekolah guna membicarakan persoalan ini.

Dalam pertemuan itu, selain mempertanyakan pengawasan orang tua terhadap sang anak.

Pihak sekolah juga memberikan pandangan dan jalan keluar termasuk meminta agar anak tersebut dikawinkan. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam hal ini pihak sekolah memberikan kelonggaran bagi siswi terkait bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai ujian.

Ma’rif

(Suara NTB/her)

Namun permintaan pihak sekolah itu ditolak orang tua bersangkutan. Mereka tetap ngotot dan bersikeras agar anaknya tidak dikawinkan namun tetap bisa sekolah sampai ujian selesai. Alasan ibu sang anak yang pada waktu itu datang ke sekolah karena takut diketahui suaminya. “Tapi kami jelaskan lagi kalau pihak sekolah berikan kesempatan, asalkan anaknya dikawinkan secara agama. Tapi mereka tetap menolak,” ujarnya.

Setelah pertemuan itu jelasnya, siswi bersangkutan tidak pernah lagi datang ke sekolah, bahkan kabar beritanya pun tak diperoleh pihak sekolah.

Karena siswi bersangkutan masuk dalam daftar nama tetap (DPT) sebagai peserta ujian, maka pihak sekolah tidak bisa membatalkannya. Sehingga pihak sekolah terus mencari tahu dan meminta agar siswi bersangkutan mau ikut UN. Namun usaha itu tidak ada hasilnya, karena siswi terkait tak pernah ada kabarnya. (her)

Antisipasi UN SMP

Dikbud Lobar Tingkatkan Koordinasi dengan Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat, H. Fathurrahim, menyatakan untuk mengantisipasi pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP agar tidak bernasib sama seperti pelaksanaan UN tingkat SMA, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait di Pemprov. Dengan koordinasi itu, menurutnya pihak di kabupaten bisa memperoleh informasi cepat sehingga bisa ditangani lebih dini jika ada kendala seperti keterlambatan dan kekurangan naskah soal seperti yang terjadi pada UN SMA/MA sederajat.

“Sesuai jadwal UN untuk SMP dilaksanakan tanggal 21 April, hari Senin depan, bersamaan dengan ujian ketiga SMA dan MA,” ungkap Fathurrahim, Jumat (19/4).

Dikatakannya, untuk pelaksaan ujian tingkat SMP sederajat sesuai jadwal dilaksanakan mulai Senin depan selama tiga hari sampai Rabu mendatang. Di tingkat SMA, pelaksanan UN pada hari Senin itu masih berlangsung sehingga bersamaan dengan UN SMP. Terkait pelaksanaan UN SMP, pihaknya sendiri belum menerima laporan dari Provinsi apakah dilaksanakan tepat waktu atau dimundurkan seperti UN SMA. Pihaknya juga sejauh ini belum menerima kepastian terkait kedatangan naskah soal. Kemungkinan besar. Naskah soal akan tiba hari Sabtu atau Minggu.

Terkait kesiapan panitia di Dibud mengaku sudah

siap. Baik panitia kabupaten dan sekolah-sekolah sudah melakukan persiapan dengan matang. Namun perkara belakangan ada keterlambatan naskah soal, menurutnya di luar kemampuan dikbud karena semua itu tanggung jawab pusat.

“Tapi kami berharap agar pelaksanaan UN SMP lancar,” tukasnya.

Anggota Komisi IV membidangani pendidikan, HL. Aruman Wisri menyangsikan kalau pelaksanaan UN SMP bisa lancar. Menurutnya rangkaian persiaapn UN SMP sama dengan SMA sehingga hambatan seperti di UN SMA akan terjadi di UN SMP. Amburadulnya pelaksanaan UN menurut politisi PAN ini murni kesalahan pemerintah yang tidak antisipatif dan kurang siap melaksanan UN. Menurutnya, pihak Dikbud kabupaten hanya sebagai korban atas kacaunya persiapan pelaksaaan UN. Namun menurutnya, tindakan antisipatif dilakukan Dikbud agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan tepat. Namun tidak sepenuhnya itu bisa mengatasi persoalan jika terkait keterlambatan soal atau kekurangan soal.

Yang bisa diantisipasi Dikbud, terkait penggandaan naskah soal ketika terjadi kekurangan. Namun itupun bisa dilakukan lebih dini jika soal itu cepat tiba di kantor Dibud dan disegel di Polsek setempat. “Ya paling tidak itu saja bisa dilakukan, karena kalau menyangkut distribusi itu tugas Provinsi,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Mabuk, Oknum Polisi Diduga Aniaya IRT Kota Bima (Suara NTB) Sejak tiga hari lalu, seorang oknum anggota Polres Bima Kota mendekam dalam sel tahanan Unit Provost Mapolres setempat. Oknum yang belum diketahui identitasnya ini ditahan beberapa saat setelah dilaporkan menganiaya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Junari (29) warga Kelurahan Raba, Dompu Timur.

Belum diketahui jelas alasan anggota tersebut menganiaya korban dimaksud. Namun yang jelas, saat kejadian yang bersangkutan tengah dipengaruhi minuman keras (miras).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada sore hari di sebuah salon di Kelurahan setempat. Saat itu, korban tengah mengantar anaknya untuk potong rambut. Namun secara bersamaan, pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berperilaku kasar bahkan hingga menendang pintu salon. Tak jelas bagaimana awalnya, pelaku kemudian memukul korban di bagian pipi hingga lebam. “Waktu korban berdiri, pelaku berdiri, korban kemudian dipukul,” ujar Penasehat Hukum korban, Sukirman Aziz, SH MH yang mendampingi korban saat melapor.

Hanya saja, lanjut Sukirman, pihaknya belum memastikan identitas pelaku. Namun berdasarkan penuturan korban, diyakini jika pelaku memang merupakan oknum Polisi setempat. Terkait adanya penganiayaan yang dilakukan oknum tersebut, dirinya merasa miris. Sebab, aparat Kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat justru menganiaya masyarakat. Terlebih diduga saat itu di bawah pengaruh minuman keras. “Polisi sebenarnya tak mainmain, karena ada tiga lapis hukuman yang dikenakan,” tutur Sukirman.

Sementara itu, menyusul adanya laporan dimaksud pelaku langsung dijemput oleh aparat Provost setempat. Yang bersangkutan kemudian ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kanit Provost Iptu Luthfi Hidayat SH yang dikonfirmasi membenarkan adanya pengamanan tersebut. Yang bersangkutan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana. “Dia sudah diamankan, karena diduga melakukan tindak pidana,” terang Luthfi singkat. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Ikuti UN di Kota

Siswa Dua SMA Turun Gunung

Sumbawa Besar (Suara NTB) Para siswa SMA/MA swasta yang ada di kecamatan Batu Lante, masih harus mengikuti Ujian Nasional (UN) di Kota Sumbawa Besar. Makanya, perlu segera dibangun sebuah SMA Negeri di wilayah pegunungan tersebut, agar siswa tak lagi turun gunung ke kota untuk mengikuti UN. Kepala Sekolah SMA Zainuddin di desa Tepal kecamatan Batu Lante, Adam, S.Pdi, kepada Suara NTB, Jumat (19/4) menyebutkan, 18 siswanya harus mengikuti UN di SMA Negeri 1 Sumbawa. Hal

ini terpaksa dilakukan, karena jumlah siswanya yang UN ternyata memenuhi syarat rombongan belajar untuk menggelar UN sendiri. Sementara siswa MA Al Hikmah mengikuti UN di MAN 1 Sumbawa Besar.

kian berat. “Untuk mengikuti UN saja, mereka harus keluar biaya banyak. Cari tempat tinggal di Kota Sumbawa. Belum lagi UN yang molor pasti membuat mereka tambah stress,” ungkap Adam, mewakili perasaan anak didiknya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV (bidang pendidikan) DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, menyatakan, tak ada solusi lain dari persoalan ini, selain segera mere-

Para siswa tersebut telah berada di Sumbawa Besar sejak Sabtu lalu. Mereka menumpang di rumah keluarga masing-masing yang ada di kota. Molornya pelaksanaan UN membuat beban mereka

alisasikan rencana pembangunan sebuah SMA Negeri di Batu Lante. Dengan harapan SMA swasta yang ada di wilayah tersebut mau melebur untuk kepentingan yang lebih besar. Mengingat potensi siswa mereka juga sama.

“Sudah cukup banyak SMP di Batu Lante. Jadi, sudah layak dibuatkan SMA Negeri.

Tahun depan waktunya kita merealisasikan SMA Negeri dimaksud,” pungkasnya. (arn)

Sepuluh Pegawai Supermarket Keracunan

Pemerintah Sebaiknya Mulai Bangun Bendungan Tiu Rarang Sumbawa Besar (Suara NTB) Seiring dengan program pencetakan sawah baru di sejumlah wilayah di Sumbawa, maka sumber air baru juga dibutuhkan. Makanya, diusulkan rintisan pembangunan embung Tiu Rarang di desa Pungkit Atas, yang diyakini bisa mengairi ribuan hektar lahan pertanian pada sekitar tiga kecamatan.

Sebagaimana disampaikan anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, Jumat (19/4), dari hasil tinjauan dan survei lapangan yang dilakukan, bendung ini diperkirakan mampu mengairi sekitar 3.800 (Suara NTB/arn) hektar sawah. MelingkuSalamuddin Maula pi wilayah tiga kecamatan, yakni desa Lito dan Batu Tering kecamatan Moyo Hulu, desa Ai Puntuk dan sekitarnya kecamatan Moyo Hilir dan enam desa di kecamatan Lopok. “Dulu Nipon Koi pernah lakukan survey dan pengukuran. Tiu Rarang yang terletak di desa Pungkit Atas airnya tidak pernah mati dan sumber air yang mencukupi. Jadi layak dibangunkan embung,” katanya.

Kebutuhan akan bendung ini rasanya tak bisa dihindari. Apalagi dengan adanya pencetakan sawah baru sekitar 1.800 hektar di tiga wilayah kecamatan. Makanya, wacana yang sebenarnya sudah lama berkembang ini coba dikomunikasikanya dengan Bappeda Sumbawa. “Kita sudah coba temui Kepala Bappeda. Tetapi tidak bisa, makanya Komisi II akan memanggil secara resmi,” tukas Salamuddin.

Pihaknya akan mengusulkan anggaran pembangunan Tiu Rarang ini melalui dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP), agar dapat segera direalisasikan. Apalagi sebelumnya juga sudah pernah ada pertemuan Camat, kepala desa dan masyarakat yang sepakat mendesak pembangunan bendung ini. (arn)

PENDAFTARAN - Kesibukan petugas KPU KSB saat menerima salah satu Parpol menyerahkan DCS-nya, Jumat (19/4).

Baru Tiga Parpol Ajukan DCS ke KPU KSB Taliwang (Suara NTB) Hingga Jumat (19/4) siang, tercatat baru tiga parpol yang mengajukan pendaftaran calon legislatif (caleg) ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski hanya terlihat sebatas menyerahkan berkas persyaratan tiap Caleg yang kemudian diverifikasi langsung oleh petugas penerima, KPU setidaknya butuh waktu sekitar dua jam untuk menyelesaikan satu Parpol yang mendaftar.

Kondisi inilah yang terpantau media ini, Jumat kemarin, di kantor KPU KSB saat menerima Parpol yang menyerahkan DCS-nya. Dua Parpol yang menyerahkan DCS-nya, masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus dilayani oleh petugas KPU hampir selama empat jam.

KPU sendiri setidaknya menyiapkan sekitar delapan petugas di meja penerimaan berkas. Namun banyaknya lembaran persyaratan baik

kelengkapan syarat Parpol maupun persyaratan masingmasing Bacaleg, membuat para petugas penerima tetap dibuat sibuk. “Lihat saja bagaimana sibuknya petugas melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa semuanya sudah lengkap. Dan itu semua perlu waktu,” kata ketua KPU KSB, Khaeruddin, SE kepada wartawan.

Menurut dia, pihaknya sebisa mungkin mengupayakan agar setiap berkas pencalonan masing-masing Bacaleg dari tiap Parpol telah terpenuhi saat pendaftaran. Namun untuk lebih baiknya, ia berharap Parpol dapat mendaftarkan di waktu awal sehingga petugas penerima bisa lebih memiliki waktu yang panjang untuk meneliti setiap berkas yang diajukan. “Kalau saja kita rata-ratakan dua jam satu Parpol, bayangkan saja kalau mereka kebanyakan di hari terakhir mendaftarnya. Petugas penerima kami akan sangat kerepotan karena harus berlomba dengan waktu,” tim-

palnya.

Ia menyatakan, hadirnya dua Parpol yang mendaftar hari ini dapat memberi motivasi bagi Parpol lain agar secepatnya pula mendaftarkan dan menyerahkan DCS-nya ke KPU. “Sekarang sudah ada tiga Parpol. Jadi tinggal tujuh Parpol lagi. Kami harap yang tujuh itu bisa mendaftar besok (hari ini, red) atau pada hari Minggu-nya. Dengan begitu kita punya banyak waktu untuk mengkonfirmasi jika ada kekurangan berkas persyaratan yang diajukan tiap Parpol,” timpalnya.

KPU KSB saat ini telah menerima tiga Parpol yang mendaftarkan diri, di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PKPI dan PAN. Informasi yang diterima media ini, Partai Bulan Bintang (PBB) menjadwalkan diri akan melakukan pendaftaran, namun hingga berita ini ditulis pengurus partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu belum juga mendatangi kantor KPU setempat. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, agar segera mengambil tindakan menertibkan seluruh bentuk alat peraga kampanye pasangan calon peserta Pilkada NTB yang hingga saat ini masih banyak terpampang di tempat-tempat umum.

“Kami minta kepada KPU agar segera memerintahkan tim suskses (timses) masing-masing calon untuk menurunkan sementara waktu alat peraga kampanyenya, karena sekarang belum masuk masanya. Atau kalau tidak, KPU bergerak sendiri melakukan penertiban,” kata ketua Panwaslu KSB, Khaeruddin, ST. Kembali dijelasnkannya, kewenangan penertiban atirbut kampanye pasangan kontestan Pilkada NTB saat ini masih menjadi kewenangan pihak KPU. Sebab larangan pemasangan alat peraga kampanye itu dalam konteks belum masuk masa kampanye. Terlebih kapasitas Panwaslu hanya bertindak memberikan laporan ataupun rekomendasi kepada KPU dan juga Kepolisian untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan pasangan calon disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

“Kalau administrasi tentu laporan kita sampaikan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Sedangkan jika pidana, akan disampaikan ke kepolisian.

Nah semestinya soal penertiban atribut kampanye pasangan calon itu menjadi domain KPUkarena masuk kategori pelanggaran administratif,” jelas Khaeruddin.

Jika tak kunjung ada gerakan dari

Pelayanan E-KTP

KSB Siapkan Perekaman Khusus bagi Siswa Taliwang (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memastikan seluruh warga wajib KTP (kartu tanda penduduk) terdata untuk kemudian diproses memperoleh KTP elektronik (E-KTP).

Salah satu terobosan yang saat ini disiapkan oleh Disdukcapil dengan menyiapkan perangkat perekaman mobile (berjalan) guna menyasar para siswa di sekolah-sekolah yang terhitung tahun 2013 ini telah menginjak umur 17 tahun, sehingga wajib memiliki KTP. “Ini salah satu strategi kita untuk menjaring warga wajib KTP,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Disdukcapil KSB, Sri Bauan, SPt, Jumat (20/4).

Ia mengatakan, untuk menjalankan program perekaman mobile tersebut pihaknya tinggal menunggu kesepakatan jadwal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB. Rencananya kegiatan perekaman bagi siswa tersebut akan dimulai pasca Ujian

Nasional (UN) di tingkat SMA/MA dan SMK. “Karena rata-rata siswa yang berumur 17 tahun saat ini sedang duduk di kelas XII, makanya kita tunggu mereka selesai ujian dulu, baru kegiatan ini kita jalankan,” terangnya.

Kegiatan perekaman mobile itu nantinya akan menyasar seluruh sekolah SMA/ MA dan SMK se-KSB. Sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Dinas Dikbud dan pihak sekolah, Disdukcapil akan mengupayakan tidak satu pun siswa yang saat ini berumur 17 tahun luput dari proses perekaman data untuk kebutuhan E-KTP tersebut. “Kami akan minta sekolah juga agar selama kegiatan perekaman yang kita lakukan untuk memastikan seluruh siswanya dapat hadir (terutama yang sudah menginjak umur 17 tahun, red),” cetus Sri. Selain menjaring siswa yang telah menginjak usia 17 tahun, Sri mengungkapkan, pihaknya juga akan sekaligus melakukan perekaman bagi siswa kelahiran tahun 1997.

Ia menyebutkan, perekaman data bagi siswa berumur 16 tahun itu untuk memudahkan mendeteksi potensi warga wajib KTP di tahun depan.

“Kalau kita sudah punya datanya, nah tahun depan kita tinggal input saja ke server dan begitu mereka mengajukan permohonan pembuatan KTP langsung dapat kita proses karena data mereka sudah ada,” timpalnya.

Sementara itu ditanya seputar kegiatan perekaman data dan distribusi E-KTP reguler.

Sri mengatakan, pihaknya tetap membukan pelayanan perekaman setiap harinya.

Hanya saja sebelumnya ia mengaku, proses perekaman berjalan lambat akibat server yang dijadikan pusat data dinas mengalami kerusakan pada sistemnya. “Tapi sekarang ini sudah diperbaiki dan proses input data bisa berjalan normal lagi. Sementara untuk pembagian E-KTP hasil perekaman tahun lalu kita masih menunggu pengiriman berikutnya dari pusat,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Lagi, Panwaslu KSB Minta KPU Tertibkan Atribut Pilgub

(Suara NTB/bug)

Kota Bima (Suara NTB) Sejak tiga malam lalu, delapan dari sepuluh pegawai salah satu supermarket di Kota Bima dirawat di Puskesmas Asakota. Delapan pegawai tersebut diamankan lantaran merasa mual, sakit perut dan sakit kepala alias keracunan lantaran memakan nasi bungkus. Setelah di Puskesmas, delapan pegawai ini pun diberi cairan penetralisir racun.

Salah seorang pegawai, Muis (20) asal Kecamatan Tambora Kabupaten Bima menuturkan, sebenarnya nasi bungkus tersebut dimakan dua hari sebelum merasakan gejala-gejala dimaksud. Awalnya, nasi tersebut dibeli oleh seorang temannya dan dimakan bersama di supermarket.

Usai memakan nasi yang saat itu lauknya berisi ikan tongkol, belum menunjukkan gejala.

Namun sehari kemudian dia mulai merasakan aneh pada tubuhnya yakni sakit perut dan ingin muntah. Awalnya kondisi tersebut tak dihiraukannya. Namun keesokan harinya setelah masuk kerja, rupanya ia mendengar keluhan yang sama dari teman-temannya hingga akhirnya disimpulkan bahwa mereka keracunan lantaran memakan nasi bungkus yang dibeli saat itu. Hingga akhirnya malam harinya, Rabu (17/4) dia dan tujuh kawannya yang lain dibawa ke Puskesmas setempat.

“Awalnya tidak dihiraukan, tapi pas sama-sama cerita merasa mual, sakit perut dan ada yang pusing baru dibawa ke sini (Puskesmas),” terang Muis. Sementara dua temannya dibawa sehari sebelumnya. Mereka kemudian berikan cairan penetralisir racun. Setelah dirawat, kondisi para korban ini pun mulai membaik.

Salah seorang perawat jaga yang enggan namanya dikorankan membenarkan para pasien ini dirawat karena keracunan. Mereka, katanya, memakan makanan yang didalamnya terdapat ikan laut (tongkol). Namun ratarata kondisi pasien ini sudah membaik. “Tidak ada yang kondisinya parah,” katanya. (use)

Khaeruddin

KPU untuk segera melakukan penertiban atribut kampanye masing-masing pasangan calon, ia menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengambil tindakan penertiban terutama terkait penempatan atribut kampanye yang belum memasuki masa kampanye saat ini. “Kalau KPU lamban melakukan koordinasi dengan lembaga berwenang di daerah untuk melakukan penertiban, kami bisa mengeksekusi semua atirbut yang terpasang demi menjaga proses tahapan Pilada sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku,” tukasnya.

Pihak KPU KSB sendiri sebelumnya mengaku telah melayangkan surat imbauan kepada masingmasing Timses pasangan calon di tingkat kabupaten untuk menurunkan selurut atirbut kampanye dan kembali memasangnya ketika masa kampanye telah dimulai 26 April mendatang. Namun di lapangan fakta berkata lain. Meski surat imbauan KPU telah diterima oleh seluruh Timses, buktinya hingga sekarang puluhan atirbut kampanye masing-masing pasangan calon dala berbagai bentuk tetap saja bercokol di beberapa tempat umum. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Lagi, UN Diundur di Tiga Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Hanya ada deretan bangku dan kertas nomor ujian yang telah rapi tertempel di meja. Di ruang kelas itu, kemarin semestinya berlangsung UN. Kepala MAN 2 Mataram H. Mahrup, S.Ag M.Pd menyebutkan, dua ruangan tersebut semestinya dipergunakan untuk ruang ujian Jurusan Bahasa milik MA Nurul Iman dan MA Plus Mataram yang bergabung ke MAN 2 Mataram pada penyelenggaraan UN tahun 2013 ini.

Menurut Mahrup sebanyak 30 siswa Jurusan Bahasa yang semestinya melaksanakan UN kemarin terpaksa diliburkan, karena ujian diundur hingga tanggal 29 April – 2 Mei 2013 mendatang.

Di SMA Nurul Jannah Mataram, para siswa Jurusan Bahasa tetap masuk sekolah, meski tidak melaksanakan ujian seperti teman-teman yang lainnya. Mereka tetap bersekolah, untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada perubahan jadwal ujian. Pihak sekolah pun berusaha menenangkan siswa agar tetap berkonsentrasi menyiapkan diri untuk mengikuti UN. ‘’Ujian tahun ini memang rumit dan kacau. Saya lihat karena beberapa kali mengalami penundaan. Siswa saya minta tetap masuk, karena mungkin ada perubahan sewaktu-wak-

tu,” terang Kepala SMAN Nurul Jannah , Sumarni.

Kekecewaan pun nampak jelas di wajah para siswa. Muhammad Syahdan salah satu siswa SMA Nurul Jannah mengaku sangat kecewa dan frustasi dengan penundaan UN yang terjadi hingga berulangkali. “Kita sudah bosan dengan penundaan ini, ingin cepet-cepet ujian. Tapi karena sudah ketentuan ya mau bagaimana lagi, terpaksa kita ikuti,” ujarnya pasrah.

Pemandangan ini tak jauh berbeda dengan 10 sekolah penyelenggara Jurusan Bahasa di Mataram. Menurut Ketua Panitia UN Kota Mataram H. Isin, beberapa sekolah seperti SMAN 3 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMA Nurul Jannah, SMAN 7 Mataram, SMAN 6 Mataram, SMAK Kesuma, MA Hidayatullah, MA Nurul Iman, MA Plus Mataram dan SMA Islam Terpadu Mataram.

Menurut Isin, hal ini sesuai dengan keputusan Kemendikbud yang menunda ujian Jurusan Bahasa hingga tanggal 29 April – 2 Mei 2013 mendatang. Untuk itu Dikpora meminta para siswa tetap tenang dan mengisi waktu yang tersisa dengan belajar. “Kita ambil positifnya,” pungkasnya. (nia/049)

Pelajar Muhammadiyah Tuntut Mendikbud Dicopot Dari Hal. 1 Dalam orasinya, korlap aksi Adi Gunawan meminta Kadis Dikpora NTB Drs.HL Syafi’I, MM meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. “Bahwa pelaksanaan UN tahun ini gagal,” tegasnya. “Kami meminta ketegasan Presiden, agar segera mencopot Mendikbud Muhammad Nuh. Dia gagal dalam pelaksanaan UN tahun ini,” tegasnya.

Selain orasi, para pelajar yang masih duduk di bangku kelas I dan II SMA ini meminta Dinas Dikpora NTB juga ikut bertanggung jawab dalam proses pendistribusian naskah UN. Dimana dalam pelaksanaan pendistribusian, ditemukan soal yang rusak, keterlambatan, sampai dengan

soal yang kurang. Alasan keterlambatan pengiriman dari pemerintah pusat, menurut mereka tidak bisa dijadikan pembenaran pelaksanaan UN menjadi semakin hancur.

Karena pelaksanaan UN yang kacau dan merugikan siswa, mereka dengan tegas meminta agar kegiatan ujian akhir semacam ini dihapuskan.

Aksi para pelajar ini sempat diawali dari simpang Bank Indonesia, kemudian beranjak melalui Jalan Pendidikan ke Dikpora NTB. Sedianya mereka meminta berdialog dengan Kadis Dikpora. Namun yang bersangkutan tidak ada di ruangannya karena sedang memantau pelaksanaan UN. (ars)

PGRI NTB Siapkan Langkah Uji Materiil ke MK Dari Hal. 1 Menyikapi itu pula, PGRI NTB menilai pihak sekolah harus kembali ke sistem semula melalui test diagnostik. Kemendikbud dituntut untuk mengembalikan proses UN dan memberikan kepercayaan kepada guru-guru untuk menyelenggarakan UN secara mandiri.

“Jangan menempuh sentralisasi pengadaan soal, akibatnya seperti ini. Berikan kepercayaan kepada sekolah, guru-guru untuk melakukan UN sendiri. Tender soal harus dilakukan di daerah sehingga pengadaan soal tidak terlambat,” katanya.

Berkaca pada UN tingkat Sekolah Dasar yang ditender di NTB, penyelenggara memastikan soal sudah berada di NTB pada H-3 UN. Soal UN SD dicetak di Bali, sedangkan UN SMA di adakan di Yogyakarta.

Lokasi cetak yang relatif jauh, memicu tidak terdistribusinya soal dengan baik. “ Yang jelas, UN kali ini akan kita kaji. Kita sudah diminta oleh pusat untuk mengevaluasi, dan menjadi rekomendasi saat Uji Materiil terhadap PP No. 19 tahun 2005 tentang kewenangan UN,” jelasnya.

Ali Rahim juga mengkritisi pola UN saat ini yang dinilai hanya untuk menghamburkan uang negara. Dalam konteks UN, pemerintah harus merogoh Rp 600 miliar.

Antara lain dialokasikan Rp 22 miliar untuk pengadaan soal, Rp 105 miliar di peruntukkan untuk pendistribusian dan honor pengawalan.

Sisanya yang jauh lebih besar habis dibagi-bagi untuk honor lain-lain. Artinya, UN juga bisa menjadi celah pemborosan uang negara. (ari)

Harus Dihukum Dari Hal. 1 “Negara kita ini negara hukum. Tidak ada alasan, apakah itu dilatari jiwa korsa. Dimana mana, membunuh itu tidak dibenarkan, dan pelakunya harus dihukum,” tegas Danrem mengingatkan jajarannya.

Meski pun perbuatan itu dilakukan oleh korps baret merah, tetap tidak jadi alasan untuk tidak tersentuh hukum. Karena saat ini penegakan hukum sudah sangat demokratis dan menyasar ke semua lini. Atas dasar itu, Danrem meminta seluruh jajarannya, dikhususkan kepada prajurit Kopassus agar menjaga sikap dan nama baik korps.

“Dengan kejadian di Cebongan ini, menjadi evaluasi kita bersama. Menjadi pelajaran kita, agar tidak terulang,” tegasnya.

Khusus membahas soal Kopassus, ia menyebut istilah fleksibelitas seorang prajurit. Diakui, seorang prajurit Kopassus yang sudah dilatih selama tujuh bulan, baik fisik, mental, melalui proses latihan keras sehingga menjadiprajurit yangdisegani. Namun tidak lantas dengan proses pelatihan keras itu, kemudian diterapkan di kehidupan sosial masyarakat. “Di kehidupan sosial Kopasus harus mampu menjadi bagian dari masyarakat. Jadi bisa menyesuakan diri, tidak harus selalu tegas,” katanya.

Danrem berharap, kejadian di Cebongan adalah peristiwa terakhir. Prajurit harus mampu mengendalikan diri, dan menempatkan diri pada posisi dan situasi yang tepat tentang jiwa korsa. (ars)

Kasus Puskesmas RasanaE Timur Dilimpahkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Diketahui, sebelum pemberkasan dilakukan, enam tersangka sudah dimintai keterangan. Para tersangka itu diantaranya mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Sar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Juf. Empat tersangka lainnya adalah rekanan pelaksana proyek tersebut. Diantaranya, Direktur PT BNR, M.Y dengan nilai kontrak Rp 1 miliar lebih, dengan paket pekerjaan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Direktur CV PK, EE, yang mengerjakan ruang rawat inap dengan nilai kontrak Rp 744 juta. Direktur PT. TB, H.SB nilai kontrak Rp 400

juta lebih untuk paket pekerjaan mushala dan Direktur CV. CI, SN dengan nilai kontrak terkecil Rp 150 juta lebih untuk salah satu ruangan di gedung induk. Yang diperiksa terakhir adalah tersangka Juf. Sebelumnya, penyidik juga sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Dimana dari hasil perhitungan itu, jumlah kerugian negara dalam kasus dengan nilai kontrak Rp 2,3 miliar itu mencapai ratusan juta. Sementara total pagu anggaran untuk gedung Puskesmas itu mencapai Rp 6,4 miliar, dimana pembangunannya dimulai tahun 2009 lalu. (ars)

Halaman 5

HUT Kopassus, Jaga Kekompakan Meski Mendapat Cobaan Mataram (Suara NTB) Peringatan HUT Kopassus tahun ini memang tidak semeriah tahun tahun sebelumnya. Ini tidak lepas dari peristiwa pembunuhan empat preman di Lapas Cebongan Yogyakarta oleh prajurit Kopassus beberapa waktu lalu.

Peristiwa pidana itu dianggap sebagai pelajaran sekaligus cobaan, kendati demikian korps baret merah harus tetap menjaga kekompakan.

Peringatan HUT Kopassus Jumat (19/4) kemarin di Mataram berlangsung dalam suasana sangat sederhana di rumah dinas Danrem 162/WB Zulfardi Junin di Jalan Langko Mataram. Zulfardi Junin yang memang berlatar belakang prajurit kopassus, mengundang belasan prajurit dan keluarga masing masing untuk perayaan yang sangat sederhana itu. Setelah sesi foto bersama, Danrem memberi sambutan dan mengungkap rasa harunya ketika hadir dalam perayaan HUT Kopassus di Komplek Kopassus Cijan-

tung Jakarta Timur 17 April lalu.

Lapangan setempat memerah dengan kehadiran ribuan prajurit dan perwira kopassus. Danrem yang sempat menitikkan air mata, mengaku terharu karena di luar perkiraannya. “Saya pikir justru dengan adanya masalah, tidak ada yang datang. Tapi di Cijantung kemarin, yang hadir justru ribuan orang, prajurit dan perwira bersama keluarga,” kata Danrem. Pemandangan itu menurut Danrem, menunjukkan bahwa Kopassus masih menjadi pasukan elite TNI yang tetap menjaga kekompakan. “Ini menunjukkan, bahwa saat ada ujian, kita tetap kokoh,” tegas Danrem.

Danjen Kopassus yang hadir saat itu, memberi pengarahan kepada semua jajaran sampai level prajurit, agar menjaga sikap, nama baik korps, bertanggung jawab dan jujur. Sikap ini menurut Danjen Kopassus harus ditanamkan dalam jiwa prajurit dan perwira. “Inilah pesan yang dititipkan

(Suara NTB/ars)

POSE - Danrem 162/WB Zulfardi Junin pose bersama sejumlah prajurit kopassus.

Danjen Kopassus kepada kita semua, seluruh prajurit. Artinya, kalau sudah berani melakukan tindakan, harus berani ambil risiko dan bertanggung

DP4 Segera Diserahkan

jawab,” tegas Danrem. Pesan khusus itu juga disampaikan kepada 24 prajurit Kopassus yang tersebar di wilayah NTB. (ars/*)

Daftar Jadi Calon DPD

KPU Lobar Berharap Akurasinya Wagub Telah Layangkan Tidak Seperti Pilkada NTB Surat Pengunduran Diri Mataram (Suara NTB) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Lombok Barat, Selasa (23/4) mendatang akan diserahkan oleh Pemkab Lobar kepada KPU Lobar. Sementara, awal Mei mendatang, KPU Lobar sudah akan membuka penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Lobar yang menggunakan jalur perseorangan.

Demikian disampaikan oleh anggota KPU Lobar, Suhardi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin. “Kita akan menerima DP4 hari Selasa,” ujar Suhardi. Meski mengakui tidak akan jauh berbeda jumlahnya dengan DP4 Lobar untuk Pilkada NTB, namun Suhardi berharap, DP4 yang diserahkan tersebut sudah mengalami perbaikan oleh Dinas Dukcapil Lobar.

Untuk diketahui, DP4 Lobar untuk Pilkada NTB yang diserahkan oleh Pemprov NTB ke KPU NTB beberapa waktu lalu jumlahnya sebanyak 541.146 pemilih. Angka ini berkurang drastis menjadi 456.221 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU NTB. Dengan kata lain, ada sekitar 84.935 pemilih fiktif yang dihapus dari daftar tersebut.

“Mudah – mudahan angka itu sudah diperbaiki oleh pemda,” harap Suhardi. Menurutnya, kewenan-

gan untuk menyusun DP4 memang berada di tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Lobar. Karenanya, baik atau buruknya data yang diberikan kepada mereka, tetap akan mereka olah untuk menjadi DPT Pilkada Lobar.

Sementara itu, terkait proses pencalonan, Suhari menjelaskan bahwa pada 2 Mei 2013, atau sekitar dua pekan lagi, pihaknya akan membuka penyerahan syarat dukungan bagi kandidat yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Karena itu, ia mengingatkan bagi para calon pemimpin Lobar yang ingin menggunakan jalur perseorangan ini bisa segera mempersiapkan dukungan yang akan mereka butuhkan nanti.

Suhardi berharap, Pilkada Lobar ini bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Lobar. Ia juga mengharapkan agar para kandidat segera mempersiapkan diri. “Yang memang berniat, segeralah,” ujarnya. Menurutnya, jika kandidat lebih cepat melakukan sosialisasi, maka masyarakat Lobar akan lebih cepat mengetahui rekam jejak dan profil kandidat – kandidat yang akan maju. Dengan demikian, kelak pada saat pemilihan, masyarakat tidak lagi kebingungan dalam menetapkan calon pemimpin mereka. (aan)

26 April Penyampaian Visi Misi Cagub/Cawagub NTB Mataram (Suara NTB) Sebagai permulaan masa kampanye pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB, pada tanggal 26 April mendatang akan diselenggarakan sidang paripurna istimewa penyampaian visi misi pasangan calon di ruang sidang paripurna DPRD NTB. Dalam kesempatan tersebut akan diundang 500 orang yang terdiri dari berbagai elemen baik itu anggota DPRD NTB, Pimpinan SKPD, Bupati dan Walikota se-NTB, Ketua DPRD Kabupaten/kota se-NTB, seluruh pimpinan partai politik, organisasi sayap partai politik, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan NTB, para mantan Gubernur NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan tim kampanye, perwakilan perempuan dan lainnya.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Dewan DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, Jumat (19/4). Radjendi menyampaikan persiapan pelaksanaan sidang

paripurna istimewa tersebut telah mencapai 75 persen.

“Karena kami sudah mengawali persiapan ini dari persipaan secara intern dibahas di lingkup pimpinan dewan bersama Sekretariat DPRD. Kemudian ditindaklanjuti lagi penyampaian informasi ini kepada pimpinan fraksi,” terangnya.

Agenda penyampaian visi misi ini kata Radjendi adalah sebagai gong pembukaan masa kampanye yang dimulai pada hari dan tanggal yang sama. “Ini sesuai jadwal yang ditetapkan KPU NTB. Dewan diberikan jadwal untuk acara penyampaian visi misi pada tanggal 26 April dan itu tidak bisa bergeser,” imbuhnya.

Untuk ketertiban dan keamanan penyampain visi misi, Sekretariat DPRD NTB telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait yaitu Polda NTB dan Polres Mataram untuk pengamanan. Selain itu juga dengan KPU NTB, Bawaslu dan perwakilan tim kampanye masingmasing calon. Tim kampanye

masing-masing pasangan yang dihadirkan harus 25 orang yang akan dipilih oleh tim kampanye.

Dari segi pengamanan, di pintu masuk nantinya akan ditempatkan metal detector. Orang yang hadir dalam kegiatan tersebut hanya diperbolehkan masuk jika membawa undangan. Undangan juga telah memiliki kode tempat duduk. Untuk masyakarat yang ingin menyaksikan diimbau untuk menyaksikan langsung di layar televisi karena pihak Sekretariat Dewan akan bekerja sama dengan beberapa media elektronik yang akan menayangkan secara langsung acara tersebut.

Penyampaian visi misi ini akan dimulai pada pukul 09.0011.30 Wita. Masing-masing pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya mencalonkan diri menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTB selama 20 menit. Para calon pun nantinya akan membawa isteri masing-masing dalam acara tersebut. (yan)

Hari Ini, UMM Wisuda 459 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Universita Muhammadiyah Mataram (UMM) menggelar wisuda periode ke dua tahun akademik 2012/2013, Sabtu (20/ 4) hari ini. Wisuda yang berlangsung di Hotel Lombok Raya diikuti sebanyak 459 mahasiswa dari enam Fakultas.

Peserta wisuda itu berasal dari 15 program studi (prodi) yang telah terakreditasi. Rinciannya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyumbang sebanyak 38 orang. Jumlah tersebut terbagi dari prodi Ilmu Pemerintah 12 orang, prodi ilmu administrasi 20 orang, dan prodi D3 ilmu perpustakaan sebanyak 6 orang.

Peserta wisuda dari Fakultas Ekonomi sebanyak lima orang, yakni Prodi Teknologi Hasil Pertanian satu orang, Prodi Teknik Pertanian sebanyak empat orang. Sedangkan Fakultas Teknik Mengirim tujuh orang peserta wisuda. ‘’Tujuh peserta itu berasal dari prodi Teknik Sipil tiga orang, dan Prodi D3 Pertambangan sebanyak empat orang,” kata Ketua Panitia Ir Asmawati di UMM, kemarin.

Ia mengatakan, peserta wisuda terbanyak berasal dari

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Jumlah pesertanya sebanyak 368 orang.

Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 142 orang, Bahasa Inggris 53 orang, PPKn 98 orang, Geografi 72 orang, dan Fisika sebanyak tiga orang. ‘’Sementara, Fakultas Hukum (Prodi Ilmu Hukum) sebanyak empat orang, Diploma Kesehatan 37 orang, Prodi D3 Kebidanan sebanyak 29 orang, dan Prodi D3 Farmasi delapan orang,” rincinya.

Acara wisuda itu akan dirangkaikan dengan rapat senat terbuka khusus wisuda Sarjana (S1) dan Diploma Tiga.

Wisuda kali ini memiliki keistimewaan, karena ada penyampaian orasi ilmiah oleh dosen senior, sekaligus Dekan Fakultas Farmasi Ahmad Dahlan Yogyakarta, dr Dyah Aryani perwisari Apt, ph D. ‘’Wisuda kali ini, ada 15 orang wisudawan/wisudawati terbaik atau cum laude,” tandasnya.

Sementara, Rektor UMM Drs Mustami H Idris MS menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa yang berhasil mencapai titik puncak. Ia meminta peserta wisuda, agar menjadikan ilmu pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal untuk mengabdi se-

(Suara NTB/ist)

Ketua Panitia Wisuda UMM, Asmawati

cara lebih baik dan istiqomah. ‘’Saya harap ilmu yang didapat di UMM, awal untuk belajar lebih luas,” harapnya.

Ia menitip pesan agar peserta wisuda tidak berhenti belajar.

Karena, ilmu yang diperoleh saat ini bisa tertinggal akibat perubahan paradigm dan alih iptek. ‘’Semoga para sarjana dapat mengimplementasikan ilmu untuk kemaslahatan umat dan masyarakat luas,” pungkasnya. (r)

ke Presiden

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM mengatakan telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD RI Dapil NTB. Dikatakan, pengajuan surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

Namun, selain itu, dirinya juga telah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah untuk memberitahukan pemerintah pusat bahwa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 akan segera berakhir. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan UU, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir Gubernur-Wakil Gubernur harus mengajukan surat pengunduran diri bahwa masa jabatannya segera berakhir.

“Tanpa menjadi calon anggota DPD pun kita ajukan surat pengunduran diri. Surat pengajuan pengunduran diri saya dari menteri itu kan salah satu syarat. Soal pengunduran diri enam bulan sebelum berakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itupun sudah kita ajukan,”kata Badrul Munir di ruang kerjanya, Jumat (19/4).

Dikatakan, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubenrur NTB periode 2008-2013 berakhir 16 September 2013 mendatang. “Awal April ini sudah kita ajukan surat pengunduran diri, memberitahukan bahwa

akan berakhir masa jabatan.

Jadi kalau soal surat pengunduran diri itu tidak menjadi anggota DPD pun saya wajib mengajukan karena itu amant UU,”jelasnya.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH membenarkan bahwa Wagub NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM telah mengajukan surat pengajuan pengunduran diri.”Itu dalam proses pengajuan ke Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Sudah diajukan dan diteken sama beliau,”ujarnya.

Dijelaskan, proses pengunduran diri seorang pejabat daerah/negara yang mau maju menjadi calon anggota DPD/DPR/ DPRD merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. “Itulah nanti yang dipergunakan sebagai bahan untuk melengkapi administrasi. Sama dengan DPRD juga begitu, diajukan ke pimpinan DPRD kemudian dijaukan ke menteri lewat gubernur ,”jelasnya.

Pejebata daerah/negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD/DPR baru bisa mundur dari jabatannya setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU. Pengumuman DCS ini rencananya akan dilakukan sekitar bulan Agustus mendatang.”Nanti setelah ditetapkan sebagai calon baru dia mundur dari jabatannya. Sebelum penetapan itu maka tetap beraktivitas dan menerima fasilitas negara sebagai wakil gubernur,” tandasnya. (nas)

Sebagian Besar Sekolah di NTB Belum Sesuai dengan Delapan SNP Mataram (Suara NTB)Berdasarkan hasil pemetaan sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) tahun 2011, sebagian besar sekolah dari semua jenjang pendidikan di NTB belum bisa menguasai delapan Standar Nasional Pendidilkan (SNP) yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Dari delapan SNP yang ada, standar sarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan belum bisa dipenuhi oleh setiap sekolah baik negeri maupun swasta,” terang anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Musleh Kholil, S.IP.,MH. Dengan kondisi seperti ini, ia meminta agar pemerintah daerah serius memberi perhatian dalam hal ini khususnya untuk pemenuhan standar akreditasi.

Musleh menyampaikan masih banyak permasalahan pendidikan yang belum teratasi di NTB. Seperti persoalan mutu pendidikan, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi dan berkualitas serta biaya pendidikan dinilai masih tinggi dan berbagai persoalan lainnya.

Untuk mengatasi berb-

agai persoalan tersebut, menurutnya pemerintah daerah harus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah pusat bisa mengarahkan daerah untuk fokus dalam pembangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Ia juga menyebutkan salah satu permasalahan infrastruktur pendidikan di NTB yang paling menonjol adalah kelayakan gedung dan ruang kelas dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum Pendidikan. Pihaknya pun berharap pemerintah penting melaporkan capaian target kinerja kondisi gedung sekolah atau ruang kelas.

Pihaknya pun meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah pendidikan khususnya infrastruktur pendidikan, penjaminan mutu sekolah, tenaga pendidik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan suksesnya pembangunan di bidang pendidikan. “Juga terkait dengan akreditasi sekolah agar sesuai dengan SNP yang menjadi parameter terjaminnya mutu sekolah kita,” tandasnya. (yan)

Oknum Anggota Dewan Loteng Tersangka Dari Hal. 1 tercatat sebagai petinggi partai politik (parpol) yang juga anggota DPRD setempat.

Penetapan tersangka H.LK menurut penjelasan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, karena dari rangkaian pemeriksaan tiga tersangka sebelumnya, mengarah kepada oknum tersebut. Tiga ter-

sangka sebelumnya adalah HI, AS dan MS, anggota Pam Swakarsa di Loteng. ‘’Jadi dari keterangan mereka ini, mengarah kepada inisial H.LK tadi. Atas dasar itulah, penyidik Ditreskrimum kemudian menetapkannya sebagai tersangka,” kata Sukarman. Tersangka dijerat dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 dan pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama

sama.

Kasus pembunuhan terhadap Sudirman itu diketahui terjadi 19 Februari 2013 lalu.

Namun motif pembunuhan belum jelas, karena masih diselidiki pihak Kepolisian. Sementara barang bukti, selain senjata tajam, diamankan juga sebuah mobil Kijang DR 1231 S warna kuning. Barang bukti itulah yang kemudian mengarahkan penyid-

ikan ke keterlibatan H.LK. Dijelaskan Sukarman, sedianya H.LK sudah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Dengan dasar surat izin pemeriksaan yang diajukan ke Gubernur NTB, karena yang bersangkutan kini oknum anggota DPRD Loteng.

Namun surat izin pemeriksaan sebagai tersangka yang diajukan, justru turun tidak sesuai permintaan. “Yang turun justru su-

rat ijin untuk pemeriksaan sebagai saksi,” sebut Sukarman.

Atas dasar itu, pihaknya kemudian mengirim kembali surat izin tersebut kepada gubernur. Dengan harapan, diteken sesuai dengan permintaan. “Kalau izin pemeriksaan sebagai terangka turun dari gubernur, baru kemudian diadakan pemeriksaan tersangka oleh penyidik,” tegas Sukarman. (ars)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Halaman 6

Kartini NTB dan Spiral Buta Aksara Perbanyak Petugas Sampah Keliling PERSOALAN sampah, khususnya di kota-kota besar hingga kini masih menjadi momok. Volume sampah yang semakin bertambah seiring perjalanan waktu dan perkembangan kota, seolah menjadi bom waktu yang bisa mengancam kebersihan, kindahan dan kenyamanan kota.

Tidak terkecuali di Kota Mataram. Karena persoalan sampah, dalam beberapa tahun terakhir, penghargaan tertinggi di bidang kebersihan yaitu Adipura lepas dari genggaman ibu kota Provinsi NTB ini. Padahal tahuntahun sebelumnya, penghargaan bergengsi itu, selalu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Mataram. Langkah Pemkot Mataram, bukannya tidak ada untuk menuntaskan persoalan sampah. Berbagai langkah dan upaya sudah dilakukan. Namun, tampaknya sampah masih menjadi momok.

Kota Mataram nampaknya masih trauma dengan lepasnya piala Adipura tahun lalu. Sehingga sekarang Kota Mataram sangat terobsesi dengan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan tersebut. Banyaknya petugas kebersihan berseragam biru dari Dinas PU Kota Kota Mataram yang setiap saat terlihat membersihkan sungai dan drainase, merupakan salah satu langkah nyata untuk mengejar obsesi menjadi kota Adipura lagi.

Meski kerap ditampik kalau upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka merebut kembali piala Adipura. Namun nyatanya, penilaian Adipura memang sedang berlangsung. Bahkan penilaian tahap III yang merupakan verifikasi dari hasil pantau I dan pantau II. Tidak dapat dipungkiri kalau Pemkot Mataram sebetulnya sangat memimpikan piala Adipura kembali diraih tahun 2013 ini.

Piala Adipura ini nantinya tentu dapat menjadi pengobat rasa kecewa Kota Mataram yang tahun lalu terpaksa gigit. Tahun lalu Pemkot Mataram harus puas hanya mendapat piagam Adipura. Kalau itu, kalangan Pemkot Mataram berargumen bahwa lepasnya Adipura lantaran grade penilaiannya ditingkatkan. Sebenarnya tidak terlalu penting mencari alasan pembenar mengapa Kota Mataram gagal dapat Adipura tahun lalu. Yang paling penting adalah bagaimana Kota Mataram bisa menjadi kota Adipura.

Bagaimanapun, Adipura ini merupakan cerminan daerah yang bersih. Daerah yang mampu meraih Adipura oleh masyarakat dinilai berhasil menciptakan kota yang bersih dan nyaman. Kalau dilihat sepintas, Mataram memang bersih. Namun bersihnya belum menyeluruh.

Sehingga wajar kalau tim penilai Adipura menyoroti kebersihan pasar, sungai dan drainase di Mataram.

Fakta yang terlihat sehari-hari memang ketiga tempat tersebut, baik pasar, sungai maupun drainase kerap menjadi ‘’tempat pembuangan sampah”. Sampah-sampah yang dibuang warga ke sungai dan drainase menjadi ‘’sarapan” rutin petugas kebersihan dari Dinas PU. Dengan membawa jala dan pengait, petugas harian lepas ini menyusuri sungai yang biasanya dijadikan tong sampah oleh warga.

Setali tiga uang, sampah yang ada di pasar ternyata bukan hanya merupakan sampah yang berasal dari pedagang setempat tapi juga sampah kiriman dari warga sekitar. Warga terpaksa ikut membuang sampah rumah tangga di pasar lantaran di sekitar tempat tinggalnya sulit mengakses sarana kebersihan seperti petugas sampah keliling maupun container sampah.

Untuk ”mengobati” kebiasaan buruk warga yang membuang sampah di sungai, drainase maupun pasar, Pemkot Mataram harus mencari solusi yang pas. Misalnya menambah jumlah petugas sampah keliling yang secara rutin mengambil sampah dari rumah ke rumah, sehingga warga tidak lagi berpikir untuk membuang sampah sembarangan. (*)

PENDAHULUAN

Buta aksara masih terus membayangi Provinsi NTB. BPS (2010) dikuatkan oleh Kemdikbud (2012) mencatat bahwa NTB termasuk dalam kategori tiga provinsi yang jumlah kemiskinan dan buta aksara tinggi, tercatat hingga tahun 2012, jumlah buta aksara di NTB mencapai jumlah angka penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun sebanyak 16,48% atau 455.821 jiwa, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tuna aksara nasional sesebsar 5,02%.

ILIHAT dari sebarannya, jumlah terbesar penyandang tuna aksara adalah di Lombok Tengah 24,91% atau 132.140 jiwa, Lombok Timur 18,45% atau sebesar 105.451 jiwa. Sedangkan penyandang tuna aksara terkecil adalah di Kota Bima sebesar 5,56% atau 18,965 jiwa. Pada jumlah penyandang buta aksara, ternyata 89.5% diantaranya didominasi oleh kaum perempuan. Kamu perempuan NTB yang umumnya berada di desa-desa atau pinggiran kota menjadi pemasok utama kelompok buta huruf di NTB, tentunya hal ini menjadi PR besar pemerintah provinsi mengeluarkan perempuan NTB dari belitan buta aksara.

Kantong buta aksara perempuan di NTB terletak di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Loteng, Lotim, Lobar dan Lombok Utara, yang mencapai total 334.455 orang. Jumlah terkecil buta aksara perempuan yaitu di Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima, Dompu, menempati jumlah terbesar, sedangkan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima terkecil.

Jumlah rata-rata buta aksara mencapai 1000 orang, namun jumlah tersebut tersebar secara sporadis/ tidak merata atau tidak berada dalam satu desa sehingga hal ini yang menyulitkan penuntasan buta aksara menuju angka nol.

Dan memang secara teori tidak mungkin buta aksara akan nol, karena kita dihadapi dengan kendala (1) geografis, (2) kultur dan (3) fenomena munculnya buta aksara kembali (relapsing).

Upaya pengentasan, penyadaran dan mencerdaskan perempuan NTB merupakan usaha yang harus digalakkan, sehingga perempuan NTB bisa maju dan bermartabat. Mampu melahirkan perempuan NTB yang pandai dan berbudi pekerti sehingga dapat mewujudkan perempuan yang berdaya. R.A Kartini dalam sebuah notesnya tanggal 19 April 1903 yang dikirim kepada pemerintah Hindia Belanda antara lain menuliskan pertama, kepandaian merupakan salah satu capaian mulia dalam hidup dalam makna aktualitas pribadi untuk berbuat baik dan luhur. Kedua, kecerdasan otak

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd

(Pemerhati Pendidikan dan PB SKB Kab Sumbawa tinggal di Jurumapin-Buer) yang tinggi bukanlah untuk ijazah melainkan untuk keluhuran budi pekerti.

Dalam surat tersebut R.A Kartini ingin menegaskan bahwa perempuan hebat adalah perempuan yang memiliki kecerdasan kognitif dan keluhuran budi pekerti. Kondisi yang terus menerpa perempuan karena subordinasi atau superior laki-laki telah menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan, kemunduruan dan kebodohan. Ketidaktahuan membaca dan menulis yang diderita oleh kaum perempuan sungguh merupakan wujud munculnya disparitas gender (gender disparity) yang tentunya tanoa kesengajaan. Jauh-jauh hari Unesco dalam Education for All: Status and Trends (1993) mengungkapkan dari komunitas yang buta huruf tersebut ¾ diantaranya adalah perempuan yang bermukim di negara-negara India, Cina, Indonesia, Banglades, Nigeria, Brasil, Mesir dan Sudan, dan negara-negara Arab.

Kebangkitan Perempuan Terdidik Menyandingkan dengan kondisi perempuan terkini yang cenderung lebih maju terutama di daerah-daerah di luar NTB, dimana perempuan Indonesia telah menjelma menjadi kelompok perempuan terdidik. Hal ini sejalan dengan Jhon Nasbitt dan Aburdance dalam MegaTrends 2000 mengungkapkan secara lantang bahwa era sekarang adalah era baru kebangkitan wanita, mereka telah mampu merambah diberbagai sektor bisnis, pendidikan, pertanian, olahraga, pengacara, peternakan dan lain-lain. Kekuatan perempuan sebagai sebuah kekuatan baru tentunya bukan merupakan ancaman bagi kaum laki-laki. Dalam sudut pandang kesetaraan gender maka, kekuatan baru perempuan harus dijadikan mitra dalam menjalankan roda kegiatan/ bisnisnya. Tetapi dalam sisi kaum feminis tentunya kebangkitan ini merupakan momen yang tepat untuk mengambil semua peran dominan kaum lakilaki. Sehingga perjuangan menuntut kesetararaan atau kesimbangan (gender equity) yang diperjuangkan kaum feminis sering kebablasan, dan ujungujungnya pertentangan frontal justru sering muncul. Hal ini sering menimbulkan gesekan yang tajam antara pro dan kontra feminisme.

Pada sisi dimana perempuan pro aktif menuntut perjuangannya, dibagian lain, di sekitar lingkungan kita banyak kaum perempuan yang masih bergulat dengan kemiskinan, kebodohan dan kebutaaksaraan. Paradok kondisi diatas justru akhir-akhir ini semakin menajam. Kaum perempuan cendekia hanyut dalam emansipasi, tetapi mengabaikan bagian dari kaumnya yang sedang mundur diam meratapi kebodohan, kemiskinan dan ketidakmampuan membaca, menulis dan berhitung. Emansipasi merupakan bagian dari tuntutan, tetapi sejatinya perempuan harus mendahu-

lukan masalah fundamental perempaun yang ada di depan mereka.

Kelompok perempuan terdidik diidentifikasikan sebagai kelompok yang memiliki kemampuan secara SDM dan materi, sehingga mampu menjangkau semua gerak pembangunan. Berbeda dengan perempuan NTB yang masih banyak bergelut dengan buta aksara.

Maka perkembangan yang mengarah kepada trend perempuan hebat, perempuan dengan kemampuan akademik dan ketrampilan yang baik, harus menjadi motivasi bagi perempuan NTB dalam mengejar berbagai ketertinggalan. Emansipasi yang terus disemaikan oleh R.A Kartini, tidak boleh berhenti kepada perjuangan menuntut persamaan hak tetapi harus dilanjutkan dengan tuntutan memperoleh pendidikan yang mencerdaskan dan layak bagi kaum perempuan.

Pemecahannya Kenyataan bahwa NTB masih memiliki buta aksara yang tinggi, adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa jika kita semua memiliki kemampuan dan komitmen kuat untuk memberdayakannya. Pendidikan keaksaraan yang ada saat ini harus segera direvitalisasi melalui reformasi total srategi pembelajaran, pendekatan pengentasan buta aksara dan model penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Reformasi pembelajaran terkait dengan model pembelajaran yang menekankan kepada aspek hafalan, pemaksaaan, keterkaitan tema-tema belajara yang ada di keaksaraan. Pembalajaran harus bersifat dari-oleh-untuk warga belajar buta aksara. Jangan pernah merancang pembelajaran tanpa melibatkan partisipasi peserta didik. Pendekatan pengentasan buta aksara harus berbasis RT/ RW. Pendataan dalam hal ini adalah data yang valid bukan data “tembakan”.

Sehingga model pengentasannya harus lebih tajam yaitu blok RT/RW. Sedangkan pada sisi penyelenggaraan, pendidikan keaksaraan harus diserahkan sepenuhnya kepada satuan PNF yang ada dimasyarakat. Bukan menyerahkan model penyelenggaraan kepada yayasan/ LSM/ormas yang tidak memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan.

Mengentaskan perempuan NTB dari belitan buta aksara bertujuan untuk memberdayakan perempuan NTB, menjadi cerdas dan pro aktif dalam pembangunan di desa-desa. Kegiatan yang bersifat dialog, diskusi terfokus, rembuk desa, fasilitasi pembangunan berbasis perempuan desa merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mendorong dan menguatkan perempuan NTB agar terbiasa menjadi perempuan yang mandiri dan aktif dalam pembangunan. Dari sini, mereka akan terpacu untuk belajar mandiri dalam program pendidikan keaksaraan. Pe-

rempuan NTB berpotensi menjadi kaum yang terdidik dan maju jika kita semua berkomitmen untuk mendukung gerakan Perempuan NTB Cerdas.

Para Cagub NTB harus menawarkan program pro perempuan yang mencerdaskan, memberdayakan dan menguatkan keberadaan perempuan, memberikan ruang yang luas kepada perempuan NTB untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kesimpulan Kartini NTB di satu sisi telah mengalami kemajuan dengan munculnya para perempuan terdidik yang kian kuat, tetapi di banyak sisi juga masih tertinggal, terbelit dalam spiral buta aksara.

Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Masalah buta aksara terus akan membayangi NTB jika tidak segera dilakukan langkah luar biasa (ekstra ordinary), langkah tersebut diantaranya adalah (1) melakukan reformasi pembelajaran pendidikan keaksaraan, (2) pendekatan penuntasan berbasis blok RT/RW dan (3) model penyelenggaraan oleh satuan PNF yang profesional. melibatkan banyak lembaga yang tidak kualified justru akan semakin mengacaukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan itu sendiri (the right man in the right job). Pelibatan secraa aktif perempuan NTB dalam kegiatan dialog, diskusi terfokus, rembug desa, penguatan lembaga desa, pengambilan keputusan penting dan strategis desa juga akan memberikan makna yang besar terhadap upaya pemberdayaan perempuan. Semangat R.A Kartini harus mengalir kedalam denyut kehidupan kaum perempuan NTB. Sehingga akan lahir KartiniKartiini NTB yang cerdas dan berbudi luhur. Akhirnya Selamat Memperingati Hari Kartini.

Separuh masyarakat NTB belum nikmati air bersih Air penting bagi kehidupan

*** Kurangi impor tembakau, Gubernur NTB surati Presiden Selamatkan petani tembakau

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

Mendesak, Penyesuaian Tarif Air Permukaan

Siapkan Pengusaha SPBU PEMERINTAH pusat, melalui PT Pertamina (Persero) berencana menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani penjualan pertamax dan pertamax plus, sebanyak 1.000 unit SPBU pada tahun ini.

Rencana ini mengacu pada sebagian besar pengguna kendaraan masih menggunakan BBM subsidi, meskipun pertamax sudah diluncurkan. Pemisahan SPBU yang khusus menjual BBM subsidi dan nonsubsidi (Suara NTB/bul) ini, sebagai langkah pemerNurdin Ending intah menekan konsumsi BBM subsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, Drs. Nurdin Ending, MM,.dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, menyebutkan pada prinsipnya saat ini pihaknya akan menyiapkan pengusaha yang akan dilibatkan langsung untuk menyediakan BBM subsidi dan nonsubsidi secara terpisah.

Tetapi, rencana penambahan SPBU oleh Pertamina pusat hingga kini belum dipastikannya, mengingat kuota BBM yang dialokasikan untuk NTB, hingga kini belum dipastikan jumlahnya.

“Kita akan siapkan pengusaha SPBU-nya kalau memang diberlakukan pemisahan di NTB. Apapun yang menjadi ketentuan pemerintah, NTB belum menerima jelas berapa jatah yang akan diberikan untuk penambahan SPBU. Kemungkinannya belum, karena kuota saja belum kita terima sampai sekarang,” katanya, Jumat (19/4).

Secara umum, rencana tersebut menurutnya erat kaitan dengan keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, meskipun belum dipastikan apakah keputusannya akan benar-benar dinaikkan.

Nurdin Ending menyebut, untuk sementara di daerah, Hiswana masih menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk mengetok pengajuan penambahan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah untuk pulau Sumbawa.

Menurutnya, kemungkinan besar kenaikan HET ini akan dilaksanakan usai pelaksanaan Pilkada, mengingat saat ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik, jika HET akan dinaikkan.

Hiswana Migas menyatakan tetap akan mengajukan usulan untuk menaikkan harga jual standar pemerintah di Sumbawa, mengingat beberapa pertimbangan. Di antaranya, bahan bakar yang digunakan tangki untuk mengangkut BBM ke pulau Sumbawa, tidak dibenarkan menggunakan yang subsidi. Selain itu, ada penambahan biaya-biaya lain untuk pengangkutan, mengingat daerah penyaluran di bagian timur NTB ini jaraknya cukup jauh, sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya.

“Kami hanya mengajukan tak lebih dari Rp 3.000. Kalau pemerintah tidak menyetujui, silakan, tetapi pengusaha juga akan menyalurkan BBM tentu mempertimbangkan besarnya kerugian, apalagi konversi ke Elpiji belum jelas kapan dilaksanakan di pulau Sumbawa,” katanya. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

BEDENGAN - Sekelompok petani di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, tengah membuat bedengan, untuk penanaman bibit tembakau Virginia Lombok. Petani memulai membuat bedengan ini, mengingat tenggat waktu paling lambat akhir Mei 2013 ini musim tanam telah dimulai, sembari berharap harga jual tembakau Virginia pada musim panen tahun ini akan lebih baik ketimbang tahun 2012 yang lalu.

Kurangi Impor Tembakau

Gubernur NTB Surati Presiden Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul majdi telah bersurat langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi dan memperketat impor tembakau. Pasalnya, kebijakan impor tembakau saat ini dinilai akan mengancam usaha pertembakauan dalam negeri, khawatir tembakau petani tidak akan diserap oleh perusahaan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc mengungkapkan surat Gubernur NTB dengan nomor 520/274/Ekon perihal memperketat dan pengaturan impor tembakau telah dikirim tanggal 30 Maret 2013 lalu. ”Suratnya sudah dikirim, ditujukan kepada presiden RI di Jakarta,” katanya dikonfirmasi Jumat (19/4).

Dikatakan, sebagai salah satu daerah penghasil dan pemasok tembakau virginia terbesar di Indonesia, maka NTB meminta pemerintah pusat supaya mengurangi impor tembakau dan meningkatkan produksi tembakau dalam negeri. Pasalnya, dari seluruh kebutuhan tembakau Virginia nasional, sebanyak 70 persen dipasok dari NTB. Potensi peningkatan produksi tembakau Virginia Lombok, NTB

cukup besar dengan ketersediaan lahan tanam yang mencapai ribuan hektar.

Selain ditujukan ke Presiden, kata Abdul Haris, surat Gubenrur tersebut juga ditembuskan ke Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian. Ia mengatakan, pemprov NTB berharap surat permohonan pengurangan impor temnbakau Virginia tersebut dapat segera direspon pemerintah pusat.

Untuk musim tanam tahun 2013 ini, Pemprov NTB manargetkan produksi minimal tembakau Virginia Lombok sebanyak 31 ribu ton lebih. Hal tersebut sesuai dengan kuota rencana pembelian yang dilakukan sebanyak 20 perusahaan tembakau yang beroperasi di Lombok, NTB. Target produksi minimal sebanyak 31 ribu ton tersebut akan ditanam pada areal

seluas 16 ribu hektar. Jumlah petani yang terlibat langsung dalam produksi tembakau ini, katanya sebanyak 8.000 petani dengan menyerap 124 ribu tenaga kerja. Dari 124 ribu tenaga kerja tersebut sebanyak 35 ribu menyerap tenaga kerja wanita.

Musim tanam tahun lalu, perusahaan tembakau menambah kuota pembeliannya.

Dari target 32 ribu ton yang terserap oleh perusahaan, bisa mencapai 38 ribu ton. Pada musim tanam 2013 ini akan lebih mengutamakan kualitas tembakau sehingga dapat terserap oleh perusahaan sesuai dengan grade yang diinginkan. Langkah yang ditempuh yakni mulai dari pembudidayaan dan proses tanam harus benar-benar tepat. Untuk budidaya, harus menggunakan benih-benih yang unggul serta jadwal tanamnya harus tepat. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah sudah mengajukan rencana penetapan kenaikan tarif air permukaan, yang digunakan untuk kebutuhan PDAM dan yang dikomersilkan untuk air mineral. Rencana menaikkan tarif ini, lantaran masih digunakannya tarif lama yang harus segera disesuaikan.

Air permukaan didefinisikan, sebagai air yang disedot dengan menggunakan alat, maupun yang keluar secara sendiri dan dimanfaatkan dalam bentuk usaha, baik perorangan maupun perseroan.

Selama ini, tarif yang masih dibebankan untuk yang masuk ke PAD sebesar sepuluh rupiah/liter.

Dan pemasukan pendapatan ke daerah pun, nominalnya masih kecil, baik dari PDAM Giri Menang maupun dari perusahaan air mineral Narmada.

“PDAM Giri Menang dan perusahaan air minum mineral Narmada, PAD yang diserahkan masuk ke daerah setiap bulannya masih kecil, tergantung berapa penjualan airnya setiap bulan, antara Rp 3 juta sampai Rp 6 juta per bulan,” demikian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, L. Suparman didampingi Kabid Retribusi, Muh. Ikhawan, SH, MM,.dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (19/4).

Pengajuan rencana menaikkan tarif ini, menu-

rut Kepala Dinas sudah diajukan, untuk dibahas langsung di tingkat legislatif.

Setelah disahkan, masih ada proses pengajuan ke pemerindah pusat, khususnya kepada Kementerian ESDM dan Kementerian PU, untuk peninjauan langsung berapa tarif yang bisa disesuaikan.

“Kami berembug juga dengan dinas-dinas lainnya, karena leading sectornya sebenarnya Dinas Pertambangan dan Energi.

Kami hanya membahas dari sisi pendapatan yang masuk ke daerah,” tambah Suparman.

Tarif yang masih berlaku, ditambahkan masih pada ketetapan tahun 2010 dan dianggap masih rendah karena masih disesuaikan dengan ketentuan tarif lama, sehingga dipandang perlu untuk diperhitungkan guna penguatan pemasukan bagi daerah.

Masih rendahnya PAD dari sub sektor ini alasan lainnya, disebutkan karena tingkat penggunaan air yang fluktuatif setiap bulannya, khususnya pada losmenlosmen dan penginapan yang tingkat kunjungannya tidak tetap, tentu secara langsung berimbas pada minimnya penggunaan air.

Terkecuali PAD dari air bawah tanah, yang biasanya digunakan dan disedot langsung oleh hotel-hotel besar di NTB, jumlah pemasukannya relatif besar dibandingkan air permukaan. (bul)

L. Suparman

Mulai Ketat, Persaingan Perbankan di NTB Mataram (Suara NTB) Perang penawaran di dunia perbankan mulai padat. Beragam produk unggulan kian gencar dipromosikan kepada masyarakat. Tetapi tingkat suku bunga yang diberikan tetaplah tinggi, meski sudah ada ketetapan BI rate sebesar 5,75 persen.

Hal ini memberikan dampak yang positif kedepannya, karena secara tidak langsung akan memberi keuntungan bagi nasabah.

Perbankan konvensionalpun sudah tak canggung masuk berlomba-lomba di

pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Kamaruddin Nur, Jumat (19/4) mengatakan, tingkat persaingan perbankan diakui semakin ketat di NTB. Hal ini terlihat dari beragamnya layanan yang disiapkan, baik oleh perbankan konvensional maupun di tingkat BPR. Kondisi ini menjadi warna dalam merebut perhatian pasar. Tinggal bagaimana banknya sendiri yang akan berlomba-lomba memberikan layanan terbaik untuk

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

SANGGAR SENAM

FINANCE

PELATIHAN

ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * Beli Mobil * Biaya Pendidikan * Modal Usaha * Renovasi Rumah, DLL

mempertahankan loyalitas nasabah.

“Meskipun bank konvensional sudah masuk di segmen pasarnya BPR, itu bukan persoalan, karena masing-masing bank sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berbeda-beda untuk sasaran produknya. Semakin banyak layanan perbankan, masyarakat semakin banyak pilihan,” demikian Kamaruddin di ruang kerjanya.

Wajar jika melihat banyaknya perbankan yang sudah ekspansi langsung ke lapisan

masyarakat terendah, hal itu dikarenakan potensi paling besar sebenarnya pada kelompok usaha kecil dan menengah atau lazimnya disebut UMKM. Kehadiran bank konvensional menurut Kamaruddin, tidak lantas akan memojokkan keberadaan BPR, tetapi justru menjadi ruang persaingan yang lebih sehat di tingkat penawaran suku bunga.

“Kalau sekarang saja suku bunga yang diberikan ke masyarakat ada yang menyebut masih tinggi, itu karena tingginya biaya op-

erasional. Tetapi masih sangat laku dan toh juga diterima oleh masyarakat, itu pertanda bagus, tetapi suku bunga kedepan pasti akan turun,” cetusnya.

Secara khusus, banyaknya perbankan konvenstional yang ekspansi ke kalangan terendah secara jor-joran, tidak akan mengurangi jumlah BPR. Karena perbankan konvensionalpun tetap akan berhitung untung ruginya.

Bagian lain, justru masih ada beberapa di antaranya yang meminta pengajuan penambahan BPR ke BI pusat.

Untuk sementara, total jumlah kantor pusat BPR yang tersebar sebanyak 32 unit, dengan kantor cabang sebanyak 49 unit. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah.

Pemerintah sendiri, posisinya tetap memberikan ruang kepada perbankan untuk mengembangkan bisnisnya, bahkan ada ketentuan baru untuk memberlakukan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat terendah. LKM ini menurutnya menjadi embrio pertumbuhan lembaga keuangan yang lebih besar.

Tujuannya, masyarakat secara utuh akan mengenal sistem pada dunia perbankan, bahkan secara perlahan semua kalangan akan mengetahui untung dan manfaat menyimpan uang di bank.

“Tidak lagi banyak yang akan menaruh uang di bawah bantal, dengan tingkat resiko yang tinggi,” kata Kamaruddin. (bul)

HUBUNGI : Intensife Multi Multi Finance Finance Intensif Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

TRAVEL

HUB. 085792598281

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

TIME Nobatkan Balotelli sebagai Orang Paling Berpengaruh Milan Mario Balotelli masuk dalam daftar sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh selama 2013 pilihan majalah Time.

Pemain yang kerap memicu aksi kontroversial itu dinobatkan oleh Time sebagai “ikon”.

Sementara, manajer Watford, Gianfranco Zola menulis kesankesannya dengan menyatakan, Balotelli sering disangka kurang waras. ‘’Tetapi kenyataannya ia tidak seperti yang dikira publik selama ini,” ujarnya.

Berita terpilihnya Balotelli ditulis pada bulan lalu, tetapi baru dirilis secara resmi hari ini ketika majalah Time menurunkan daftar 100 orang

paling berpengaruh di dunia, sebagaimana dikutip dari situs Football Italia Striker Milan dan timnas Italia itu masuk dalam kolom berita “para ikon” sejajar dengan sejumlah tokoh seperti Aung San Suu Kyi, Michelle Obama, Daniel Day-Lewis dan Beyoncé. “Mario punya segudang kualitas menjadi pemain top: kuat bertenaga dan atletis.

Aspek yang memang diperlukan dalam setiap pertandingan.

Seluruhnya positif,” pujinya.

Diakuinya, dirinya pernah berkolaborasi bersama dengan Mario dalam jangka waktu yang relatif pendek di tim U-21.

Dirinya suka gaya Balotelli yang terus terang dan sikapnya yang mampu mengendalikan diri dan memilih tenang dalam segala situasi. ‘’Para pemain besar umumnya punya sikap yang tenang,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Mario mampu tampil dalam laga-laga besar dan mampu menguasai momen-momen

krusial. Meski demikian, masih perlu menahan diri.

“Dari kejauhan, masyarakat menyangka ia orang gila, tetapi kenyataannya tidak juga.

Mario sosok yang menyenangkan, sangat rendah hati dan sangat jenaka. Saya menjamin bahwa orang bakal suka menakala bertemu dan bergaul dengan dia,” katanya juga.

Selain itu, Balotelli kembali ke Italia dari Inggris sebagai sosok yang paling menarik perhatian publik. Sementara sekarang, Balotelli hanya perlu menahan diri dan tetap fokus. ‘’Mario beroleh sukses ketika ia berada dalam tekanan,” tambahnya. (ant/bali post)

Tsonga Melaju ke Perempat Final Monte-Carlo – Jo Wilfried Tsonga melaju ke perempatfinal Monte-Carlo Rolex Masters setelah mengalahkan petenis Austria, Jurgen Melzer, dengan dua set 6-3, 6-0, di Monte-Carlo, Monaco, Kamis waktu setempat.

Petenis terbaik Prancis ini membukukan 10 point melalui servis, dan berhasil mematahkan servis Melzer sebanyak 4 kali. Ia hanya membutuhkan waktu 57 menit untuk menyudahi permainan. “Masih sulit menilai permainanku, karena lawan (Melzer) tidak bermain pada level terbaik,” kata Tsonga mengomentari permainannya.

Tsonga yang baru saja memperingati ulang tahun ke-28 pada Rabu, memperagakan permainan terbaiknya di Monte-Carlo Country Club. Ia masuk perempatfinal di turnamen ini pada tahun lalu, dan dikalahkan oleh Simon.

Petenis bertangan kanan ini yang memenangkan gelar turnamen Marseille pada Februari mengalahkan Berdych, telah membukukan rekor kemenangan 18 berbanding 5 kekalahan di musim ini.

Ia akan berhadapan dengan petenis Swiss Stanilas Wawrinka untuk maju ke semifinal. Wawrinka berhasil menundukkan peringkat dua dunia, Andy Murray, dengan dua set langsung 6-1, 6-2 dalam waktu 58 menit.

Unggulan ke-13 ini memenangkan 75 persen servis poin dan mematahkan servis Murray sebanyak 5 kali. Ia mencatatkan rekor pertemuan 5 kemenangan dari 13 kali pertemuan dengan petenis asal Skotlandia tersebut.

“Ia (Murray) merupakan pemain luar biasa. Biasanya ia sangat sulit untuk dikalahkan.

Menundukkannya dengan mudah itu merupakan sebuah kejutan,” kata Wawrinka mengomentari kemenangannya atas Andy Murray. (ant/bali post) Jo Wilfried Tsonga

Empat Atlet Lobar akan Ikuti Kejuaraan Biliar di Bali

Manajemen Persipura Bahas Tugas Baru Jacksen Jayapura (Suara NTB) Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomy Mano, mengatakan, jajaran pengurus klub segera membahas tugas baru Jacksen F Tiago untuk menjadi pelatih timnas senior menghadapi Pra Piala Asia (PPA) 2015.

“Saya tadi siang baru dihubungi Pak Djoko dari BLI, tapi hal ini saya akan rapatkan bersama manajemen untuk membicarakannya lagi,” kata Benhur menjawab Antara Jayapura via pesan singkat, Kamis malam.

Orang nomor satu di Provinsi Papua itu mengatakan, terkait pemanggilan Jacksen FT yang saat ini masih merupakan pelatih kepala Persipura Jayapura, pihaknya belum menerima surat secara resmi.

“Kalau surat resmi belum kami terima, tapi itu tadi hanya ditelepon oleh Pak Djoko dari BLI,” katanya.

Menurut dia, saat ini tim kebanggaan warga Kota Jayapura itu tengah berada di puncak klasemen sementara Liga Super Indonesia, sehingga pemanggilan tersebut harus disikapi secara serius oleh jajaran pengurus klub “Mutiara Hitam”.

“Apalagi saat ini posisi kami sedang di puncak klasemen dan tahun ini kami akan rayakan 50 tahun berdirinya Persipura. Kami mau juara,” katanya.

Kepastian Jacksen F Tiago menangani timnas senior disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) La Nyalla Mattalitti di Kantor PSSI Senayan Jakarta, Kamis siang. “Sebenarnya

(Suara NTB/ist)

Jacksen F Tiago

ada dua permintaan yaitu tetap Blanco dan Rield (Alfred Riedl). Tapi akhirnya saya memutuskan timnas senior diserahkan ke Jacksen F Tiago,” kata La Nyalla Mattalitti usai rapat BTN. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Atlet biliar Lombok Barat (Lobar) akan ambil bagian di Kejuaraan Biliar yang akan di gelar SIWO PWI Bali di Denpasar, 23 April mendatang. Rencananya, bila anggaran cukup pihak Pengcab Biliar Lobar akan mengirim empat atlet. Namun kalau anggaran kurang, mereka akan memangkas dan mengirim dua atlet.

“Sekarang kita sudah siapkan empat atet, bila anggaran cukup kita akan mengirim empat atlet, namun bila kurang kemungkinan kita akan kirim dua atlet saja,” ucap Sekretaris Pengcab Biliar Lobar, Erwin saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (19/4).

Sekarang ini, lanjutnya, dirinya masih mencari dukungan dana untuk keberangkatan empat atletnya. Setelah anggaran siap baru akan tetapkan siapa saja atlet yang diberangkatkan. Pihaknya tidak ingin menyebutkan dulu nama-nama empat atlet tersebut, karena tak ingin mengecewakan atlet “Nanti saya akan kasih tahu, setelah kami sudah cukup anggaran untuk keberangkatan mereka. Karena bila saya kasih tahu takutnya ada atlet yang kecewa, karena menjaga kemungkinan bila tak cukup anggaran kita akan memberangkatkan dua atet saja”ucapnya.

Diakuinya, pihaknya belum memiliki anggaran cukup untuk biaya keberangkatan empat atlet. Pasalnya dana yang ada pada pihaknya hanya mampu menberangkatkan dua atlet. Untuk itu, dengan sisa waktu tiga hari ini pihaknya sedang bergerilya untu mencari dukungan dana pihak sponsor. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 270.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 20 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Halaman 10

Sutradara dan para pemain film “9 Summers 10 Autumns” di Jakarta usai pemutaran film (18/04). Ki-Ka: Sutradara Ifa Isfansyah, Agni Pratistha, Hayria Faturrahman, Ihsan Tarore, Dira Sugandi, Dewi Irawan, dan Alex Komang

Film ”9 Summers 10 Autumns”

Ubah Nasib Anak Sopir Angkot Jadi Milioner Jakarta (Suara NTB) – Iwan Setyawan bosan miskin, dia ingin punya uang untuk membeli sepeda BMX baru, atau mengganti sepatunya yang butut.

Iwan (Ihsan Tarore) adalah anak supir angkot (Alex Komang) di Batu, Jawa Timur. Ia tinggal bersama ibunya (Dewi Irawan), serta saudara-saudara perempuannya Isa (Agni Pratistha) dan Inan (Dira Sugandi). Mereka hidup di rumah sederhana yang tidak punya banyak kamar. Iwan setiap hari harus tidur berdesakan dalam satu kasur bersama

jarah baru di keluarganya sebagai orang pertama yang duduk di bangku kuliah pun sempat ditentang.

Tidak terbayang olehnya, anak lelaki satu-satunya kelak dapat mengubah nasib dan berkelana dari Kota Apel ke Big Apple, New York.

kakak-kakak perempuannya.

Iwan kecil (Shafil Hamdi Nawara) yang awalnya penakut dan lebih suka duduk di dapur bersama kakakkakaknya kerap dimarahi sang ayah, pria berkepribadian keras hasil gemblengan kehidupan jalanan.

Bagi sang ayah, seorang anak laki-laki harus bisa membantunya memperbaiki mesin mobil. Atau membantunya menjadi kenek angkot.

Bukan untuk meneruskan pendidikan di kota yang jauh dari kampung halaman. Niat Iwan untuk menorehkan se-

Inspirasi kisah nyata Sutradara Ifa Isfansyah membawa penonton mengikuti perjalanan hidup Iwan dari kecil hingga dewasa mulai dari Batu, Bogor, Jakarta, hingga New York dalam syuting yang memakan proses selama 36 hari.

Menlu Denmark Kunjungi Borobudur Magelang (Suara NTB) – Menteri Luar Negeri Denmark, Villy Sovndal, mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

Petugas Balai Konservasi Borobudur memandu rombongan Menteri Luar Negeri Denmark naik ke Candi Borobudur melalui tangga sisi timur.

Setelah mengelilingi candi hingga tingkat dua, mereka

Pendatang baru asal Malang Shafil Hamdi Nawara juga mampu memerankan Iwan kecil dengan luwes. Putri Indonesia 2006 Agni Pratistha yang berperan sebagai Isa, kakak Iwan, terlihat alami sebagai kakak karena raut wajahnya yang mirip dengan Ihsan. Meski hanya muncul sebentar di layar, Agni mengaku senang bisa terlibat.

“Saya senang bisa belajar banyak dari para senior yang berpengalaman serta menjadi bagian kecil dari film yang memotivasi dan memberikan pesan positif.” Penyanyi jazz Dira Sugandi pun didapuk menjadi

Ihsan Tarore yang berwajah lugu terlihat cocok berperan sebagai Iwan yang bermetamorfosis dari anak kampung menjadi direktur perusahaan multinasional di New York, Amerika Serikat.

Perubahan fashion Iwan yang awalnya culun menjadi penuh gaya dibantu oleh desainer Auguste Soesastro yang menjadi salah satu penata kostum. Ihsan yang merupakan jebolan Indonesian Idol juga fasih melafalkan dialog-dialog berdialek Jawa berkat latihan intensif bersama guru yang didatangkan dari Malang.

Mataram (Suara NTB) – Impian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram untuk melakukan promosi ke luar negeri, nampaknya akan terwujud. Dengan menggandeng BPPD Kota Mataram, Disbudpar rencananya akan melakukan promosi pariwisata di Johor Baru, Malaysia.

Kepala Disbudpar Kota Mataram, Ida Bagus Jayanta kepada Suara NTB membenarkan rencana tersebut. Bahkan, persiapan untuk melakukan promosi tersebut sudah mencapai 75 persen. Ia menyebutkan, rencananya promosi akan digelar tanggal 9 – 12 Mei mendatang di Johor Baru Malaysia. Dipilihnya Johor Baru sebagai tujuan promosi perdana ke luar negeri, lanjutnya sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

Antara lain, Johon Baru dinilai sebagai pasar yang potensial. Orang Malaysia, banyak yang datang ke NTB. Apalagi sekarang penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok dan sebaliknya, sudah ada. Se-

Ida Bagus Jayanta

Piringan Hitam Berpeluang Hadir Kembali Jakarta (Suara NTB) – Piringan hitam punya peluang untuk kembali hidup di dunia musik Indonesia. Masa jaya plat hitam tersebut di Indonesia berakhir di penghujung tahun 70-an seiring banyaknya penggunakan pita kaset.

“Kita tidak pernah bisa menduga kalau siklus itu kembali. Kalau bisa ada rekaman ulang kemudian memakai piringan hitam, itu sudah cukup menarik,” ujar pengamat musik Bens Leo. Bens Leo mencontohkan suatu toko CD Irlandia yang pernah dikunjunginya. “Ada piringan hitam yang penjualannya hampir sama dengan CD.” Band asal Bali Superman Is Dead juga mengeluarkan piringan hitam. S.I.D merilis album dalam format vinyl tahun lalu yang berisi delapan lagu terbaik mereka dari tahun 1997-2009.

Menurut Bens, bila piringan hitam hadir kembali, maka akan semakin memperbesar kemungkinan para seniman lainnya berkreasi. “Misalnya perancang grafis yang dapat mencurahkan kreativitas untuk membuat sampul album.” katanya.

Dia menyebut salah satu fenomena yang dipicu oleh sebuah sampul album yaitu Abbey Road. Sampul itu bergambar foto para anggota grup Beatles sedang menyeberangi Abbey Road menjadi fenomenal. “Kalau ke Inggris belum menyeberangi Abbey Road itu rasanya ‘belum ke Inggris’,” tukas Bens.

“Kalau versi digital, terkadang lagu hanya ada judul dan penyanyi. Ciptaan siapa nggak tertulis, nah itu yang merugikan pencipta lagu,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

“Di budaya Sasak banyak jenis mantra zaman dahulu warisan nenek moyang kita. Mantra-mantra biasanya digunakan untuk pengobatan, tolak bala, ada mantra-mantra budaya lokal Sasak yang kemudian dikembangkan dalam bentuk kesenian,” terangnya. Untuk tampil maksimal, tim Taman Budaya NTB telah mulai latihan dan persiapan sejak bulan Februari lalu. Zubair mengatakan dalam mengikuti salah satu agenda nasional ini persiapan harus benar-benar matang. “Ini tidak main-main kita akan pentasdi tingkat nasional dimana seluruh provinsi akan menunjukkan legenda rakyat dengan mantra sebagai salah satu tema utama,” ujarnya.

Ia berharap nanti wakil Taman Budaya NTB bisa menampilkan yang terbaik dan maksimal. Dan juga agenda tersebut sebagai agenda untuk memperkenalkan kekayaan budaya NTB. “Kita akan berusaha maksimal untuk menampilkan yang terbaik sehingga orang lain menjadi terkesan,” pungkasnya. (yan)

(Suara NTB/dok)

Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia

Mataram (Suara NTB) Dalam kegiatan Temu Karya Taman Budaya seIndonesia pada awal Juni mendatang, Taman Budaya NTB akan membawakan sebuah karya seni yang merupakan kombinasi seni tari dan teater yang juga disertai dengan musik tradisi lokal.

“Konsep kesenian yang akan kita tampilkan tari dan teater. Semacam opera,” ujar Kepala Taman Budaya NTB, Zubair Muslim kepada Suara NTB, Jumat (19/4). Cerita yang akan dipentaskan nantinya akan diambil dari legenda atau cerita rakyat dari NTB. Kegiatan yang akan diselenggarakan di Jambi tersebut akan mengangkat tentang kekuatan mantra nusantara yang menjadi tema besarnya.

Setiap daerah pun akan menampilkan mantramantra yang ada di daerah masing-masing, begitu juga dengan NTB. Dari tema tersebut, Zubair mengatakan pihaknya kemudian membuat konsep tentang kesenian yang akan ditampilkan.

Film yang akan tayang pada 25 April mendatang juga dibintangi oleh Hayria Faturrahman, Trisa Nathasa Eleison, Charis Ilola Mattaenda, Kayana Ayunda Dianti. Sama seperti “Laskar Pelangi”, kisah nyata seseorang yang berhasil meraih kesuksesan setelah gigih berjuang dari nol selalu menarik untuk dinikmati serta memberi inspirasi. “9 Summers 10 Autumns” memberi harapan bahwa semua bisa terjadi asalkan ada niat dan usaha. Aku tak bisa memilih masa kecilku, tapi masa depan itu, kita sendiri yang bisa melukiskannya. (ant/bali post)

Disbudpar akan Promosikan Kota Mataram di Johor Baru

langsung naik stupa puncak.

Rombongan berada di atas candi sekitar 40 menit.

“Dia sangat memperhatikan cerita tentang Candi Borobudur yang kami sampaikan dan dia mengagumi relief candi yang dibuat sangat detail,” kata pemandu dari Balai Konservasi Borobudur, Panggah Ardiyansah, tentang kunjungan Villy Sovndal. (ant/bali post)

Taman Budaya NTB akan Kombinasikan Seni Teater dan Tari

salah satu saudara Iwan, yaitu Inan. Selain itu, dia dan Ihsan Tarore pun berduet menjadi pengisi lagu soundtrack “9 Summers 10 Autumns”.

Akting aktor kawakan Alex Komang dan Dewi Irawan pun patut diacungi jempol sebagai ayah yang mengekspresikan rasa cinta dengan ketegasan, serta ibu yang penuh kelembutan. “Saya menjadi bapak yang penuh cinta terhadap Iwan.

Tapi karena beliau tahunya jalanan, jadi mengekspresikannya dengan tegas,” ujar Alex usai pemutaran “9 Summer 10 Autumns” semalam.

Piringan hitam

lain itu, biayanya juga tidak terlalu banyak. ‘’Kita ingin bagaimana Kota Mataram ini dikenal dulu di luar negeri,’’ cetusnya.

Menurut Jayanta, rombongan yang akan berangkat ke Johor Baru Malaysia, sekitar delapan orang. Sedianya, Disbudpar Kota Mataram ingin memboyong tim kesenian untuk unjuk kebolehan di Johor Baru. Tetapi, karena keterbatasan anggaran, niat itu urung dilaksanakan. Sehingga, pihaknya nanti akan banyak membawa brosur, CD dan media promosi lainnya. Termasuk buku ayo ke Mataram.

Disbudpar Kota Mataram akan segera menggandakan buku ayo ke Mataram dalam versi Bahasa Inggris. Disbudpar Kota

Mataram, sambung Jayanta, akan membuka stand promosi di Johor Baru. Adapun yang akan dibawa ke Johor Baru adalah produk UKM (Usaha Kecil Menengah) berupa mutiara. Selama ini mutiara memang menjadi branding Kota Mataram, khususnya Sekarbela. ‘’Sekaranglah momentnya Mataram go International,’’ ujarnya bangga.

Dari promosi ini, Dinas Budpar Kota Mataram akan mencoba menjalin kerjasama dengan konsulat jenderal yang ada di Johor Baru. Targetnya bagaimana supaya Mataram dikenal di dunia internasional yang berdampak pada program MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). (fit)

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Bersikap Pasrah SUTAN Bhatoegana pasrah digusur dari posisi Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat. ”Perombakan fraksi itu hanya geser menggeser sedikit. Saya berserah kepada Yang Maha Kuasa.

Mau digeser silakan,” kata Sutan di Jakarta, Jumat.

Ia menganggap biasa pergeseran pimpinan Komisi di fraksinya. “Ketua komisi dari FPD bisa saja d i g e s e r. D i s e s u a i k a n dengan peruntukkannya,” katanya. Dia juga pasrah bila kepengurusan DPP (ant/bali post) PD yang diumumkan lusa Sutan Bhatoegana (Minggu) tak lagi menempatkannya sebagai Ketua DPP bidang Perekonomian.

“Kalau saya melihatnya PD menempatkan orang pada posisi yang tepat. Kepiawaian seseorang yang dilihat. Saya pun tidak tahu apakah masih di DPP tidak,” kata dia.

Mengenai pertemuan nanti malam di Rafles Hill, Cibubur antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Fraksi Demokart Sutan menyebut pertemuan itu sebagi pengarahan dari Ketua Umum. “Penjelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan partai,” kata Sutan. (ant/bali post)

Larangan Yenny Wahid Tak Digubris Jakarta (Suara NTB) Larangan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, tak digubris kadernya sendiri.

“Ternyata larangan Yenny Wahid agar kader PKBIB tidak menjadi caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak diindahkan.

Larangan Yenny tak diikuti kader PKBIB,” kata fungsionaris Partai PKB, Muhammad Toha di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. (ant/bali post) Ia menyebutkan, penguYenny Wahid rus PKBIB Kabupaten Klaten, Hisyam malah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk DPR RI dari Partai PKB. “Kader PKBIB di Klaten (Hisyam), Sragen (Arif), Solo (Khoiruddin), Boyolali (Yahya dan Masjuni) telah mendaftar jadi caleg DPRD kabupaten/ kota dari PKB. Bahkan, Hisyam nyaleg untuk DPR RI dari PKB,” kata anggota Komisi V DPR RI itu.

Seperti telah dikabarkan sebelumnya, Yenny Wahid membebaskan kadernya untuk pindah ke partai lain, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yenny memiliki alasan larangan pindah ke dua partai tersebut. PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar memiliki sejarah yang cukup buruk terhadap ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. “Gus Dur dilengserkan di Muktamar Ancol maka itu harus dibatalkan dulu dan harus lewat muktamar. Mereka yang harus memiliki kesadaran untuk itu. Saya menghormati bapak saya,” ucapnya. Sementara larangan bergabung ke PKS berdasarkan visi dan misi PKBIB yang memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah sementara PKS tidak.

“Jadi partai politik seperti PKS yang tidak memiliki perjuangan ahlus sunnah wal jamaah kami tidak izinkan (untuk digandeng-red),” ujar Yenny. (ant/bali post)

KPK Tetapkan Dirut PT Indoguna sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Indoguna Utama sebagai tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.

“Berdasarkan proses pengembangan penyidikan berkaitan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota impor sapi, penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dan disimpulkan atas nama MEL (Maria Elizabeth Liman) dari swasta sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, tiga orang dari PT Indoguna telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Elizabeth dan dua direktur Indoguna lain yang masih punya hubungan kekerabatan yaitu Arya Abdi Efendi dan Juard Efendi. “MEL disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Johan.

Pasal tersebut adalah mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50-250 juta.

“Belum berhenti pada titik sekarang jadi masih mengembangkan keterlibatan pihak-pihak lain, tapi KPK tidak menarget-nargetkan orang, dalam penetapan MEL sebagai tersangka adalah pengembangan kasus ke pemberi sedangkan dalam pengembangan lain kami lakukan penelusuran apakah penerima hanya berhenti pada AF dan LHI,” tambah Johan.

Elizabeth pada pemeriksaan Rabu (27/2) pernah percaya diri tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Enggak mungkin saya jadi tersangka,” kata Elizabeth singkat usai diperiksa KPK pada Rabu (27/2).

Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka yaitu mantan presiden Partai Kesejahteraan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi serta Maria Elizabeth Liman. (ant/bali post)

Maria Elizabeth Liman (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

UN Terburuk Sepanjang Pemerintahan SBY Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 adalah yang terburuk sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Menurut saya ini penyelenggaraan UN terburuk ya, sepanjang pemerintahan SBY,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat kemarin. Untuk itu Marzuki meminta investigasi atas kegagalan pelaksanaan Ujian Nasional tersebut, termasuk soal percetakan yang dimonopoli sebuah perusahaan percetakan.

“Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana. Tidak boleh sebetulnya dalam konteks UN ini hanya monopoli satu perusahaan saja. Kalau itu dilakukan, distribusinya pasti carut- marut,” kata dia.

Menurutnya, seharusnya pencetakan soal ujian dilakukan rayon per rayon sehingga distribusi ke berbagai daerah tidak terganggu.

“Saya yakin percetakan banyak di Indonesia, harga bisa distandarisasi. Banyak caralah untuk menghasilkan UN berjalan dengan baik dan benar,” katanya. Kalaun pun ditunda, kata Marzuki, maka seharusnya berlaku untuk semua daerah.

“Misalnya satu bulan. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus

dilaksanakan serentak,” kata Marzuki. Marzuki meminta Menteri Pendidikan M. Nuh untuk mengevaluasi bawahannya, seperti Dirjen yang melaksanakan kebijakan.

“Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya yang diragukan, sebenarnya,” kata Marzuki. Dia juga menyayangkan fotokopi soal ujian fotokopi karena ini berakibat pada kebocoran soal ujian. “Ini sudah bocor duluan, pasti bocor. Kalau enggak bocor enggak mungkin,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan H Musliar Kasim menjamin pelaksanaan Ujian Nasional SLTP tidak molor seperti UN SLTA. “Saya pastikan ujian SMP akan berlangsung sesuai waktu, karena kami sudah antisipasi dan tetap akan mulai 22 April nanti dan dipastikan tidak akan ada pemunduran,” kata Wamendikbud sesuai meninjau UN tingkat SLTA di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Dia mengatakan, soal UN tingkat SLTP untuk “remote area” atau wilayah terpencil di Sulawesi Selatan sudah tiba

(ant/bali post)

DEMO UN - Sejumlah siswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) melakukan aksi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Jumat (19/4). Dalam aksinya mereka mengkritisi gagalnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA karena keterlambatan distribusi soal di berbagai daerah di Indonesia.

Kamis (18/4) malam dan langsung didistribusikan ke Pulau Selayar. Sedang untuk “non remote area”, paling lambat besok soalnya tiba di Makassar dan akan dikirim dua tahap yaitu tahap pertama untuk ujian hari Senin (22/4) dan Selasa (23/4), kemudian tahap kedua untuk ujian hari Rabu (24/5) dan Kamis (25/4). “Kami

berharap ujian SLTP tidak seperti ujian SLTA,” katanya.

Sementara mengenai UN SLTP yang bersamaan dengan UN SLTA pada 22 - 23 April 2013, dia mengatakan, akan diatur sebaik-baiknya karena biasanya jarak waktu pelaksanaan UN antara SLTA, SLTP, dan SD adalah seminggu.

Namun karena UN SLTA

sempat diundur maka dua hari terakhir pelaksanaan ujian bareng dengan UN SLTP, maka persiapannya harus berbeda.

“Tentu perlu tenaga dinas untuk mengatur tempat menyimpan soal tidak boleh disatukan soal SMA dan SMP. Begitu pula, ruang kelas yang digunakan harus diatur dengan baik,” katanya. (ant/bali post)

Ratusan Advokat Siap Dampingi 11 Personel Kopassus TNI AD Sleman (Suara NTB) Tim advokat Daerah Istimewa Yogyakarta siap jika diminta memberikan pendampingan hukum kepada 11 personel Grup 2 Kopassus TNI AD, yang ditetapkan sebagai pelaku penyerangan dalam kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman.

“Kami siap jika diminta menjadi kuasa hukum dari 11 anggota Kopassus yang terlibat dalam aksi penyerangan LP Cebongan,” kata Sekretaris Tim Advokat DIY Muhammad Safei, Jumat. Menurut dia, saat ini ada ada 260 advokat di DIY, baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia maupun Ikatan Advokat Indonesia, yang siap menjadi penasehat hukum maupun kuasa hukum

11 tersangka tersebut.

Syafei mengatakan, permasalahan yang menimpa anggota TNI-Polri seperti kasus yang menimpa Sersan Kepala Heru Santosa, Sersan Satu Sriyono harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara preman seperti yang terjadi di Lapas Cebongan.

“Kepada TNI-Polri dan juga masyarakat mari selesaikan dengan cara hukum bukan dengan menggunakan caracara premanisme,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto menegaskan harus ada titik temu atau kepastian terhadap jumlah pelaku penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ceb-

ongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu 23 Maret.

“Perbedaan hasil penyelidikan yang dilakukan Polri, TNI maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Investigasi TNI dalam mengungkap jumlah pelaku penyerbuan Lapas Cebongan,” kata Sidarto Danusubroto di Yogyakarta, Kamis.

Sebelumnya, Polri menyebutkan pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman ada 17 orang bersenjata api, kemudian Tim Investigasi TNI AD menemukan hanya ada 11 tersangka pelaku penyerangan yang semuanya merupakan

oknum anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan, Kartasura, sementara Komnas HAM menyatakan setidaknya ada 14 orang pelaku penyerangan.

“Pihak-pihak tersebut harus bertemu dan melakukan dialog karena satu pihak menyatakan jumlah yang terlibat dalam penyerangan dengan jumlah tertentu dan saling berbeda punya alasan dan bukti serta saksi yang kuat,” kata Sidarto.

Ia mengatakan, titik temu antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kasus Lapas Cebongan sangat penting meski saat ini kasusnya ditangani penyidik militer karena pelakunya adalah anggota TNI. “Harus ada titik

temu, sebab kalau tidak nantinya bagaimana pandangan masyarakat terhadap tiga lembaga yang sebagai pilar-pilar bangsa dan jika bersuara untuk bangsa. Jangan sampai mereka itu bersuara karena rasa korsa berlebihan sehingga kalah dengan hukum. Ini negara hukum,” katanya.

Menurut Sidarto, penyerangan Lapas Cebongan oleh oknum anggota Kopassus merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), namun tidak bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat. “Unsurunsur kejadian penyerangan di Lapas Cebongan tidak ada dalam kategori perbuatan pelanggaran HAM berat,” katanya. (ant/bali post)

Persiapan Teknis Kenaikan Harga BBM Selesai 26 April Jakarta (Suara NTB) Pemerintah akan menyelesaikan persiapan teknis kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi pada 26-27 April 2013.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat mengatakan, saat ini pihaknya bersama instansi terkait terus mempersiapkan teknis penerapan kebijakan BBM tersebut.

“Kami targetkan rampung 26-27 April ini,” katanya.

Selanjutnya, menurut dia, hasil persiapan teknis tersebut akan disampaikan ke sidang kabinet sebelum diputuskan besaran dan waktu pemberlakuan kenaikannya.

Setelah diumumkan kenaikan harganya, maka akan langsung diterapkan. Jadi, misalkan malam ini diumumkan, maka mulai pukul 00.00 WIB sudah berlaku,” katanya.

Susilo mengatakan, persiapan teknis mencakup antara lain fisik seperti pembuatan spanduk dan papan penunjuk, juga peraturan, dan pengamanannya. Sementara, instansi yang terlibat dalam persiapan teknis antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, PT Pertamina (Persero), BPH Migas, Hiswana Migas, dan aparat kepolisian. “Presiden sangat memperhatikan persiapan teknis ini,” katanya.

Ia juga menambahkan, penerapan kebijakan tersebut diyakini tidak menimbulkan permasalahan di lapangan, karena SPBU-nya dipisah antara menjual Rp 4.500 dan Rp 6.500 atau Rp 7.000 per liter. “Kalau pun ada mungkin cuma kebingungan sebagian konsumen dan akan ada petugas dan penanda yang membantu,” katanya.

Kalaupun, lanjutnya, masih ada sekitar 30-40 SPBU yang letaknya terpencil, maka akan disediakan unit bergerak. “Tapi kalau terpaksa juga jumlahnya sedikit sekali dan kemungkinan tidak menimbulkan masalah,

karena volume mobil juga masih sedikit,” katanya.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 – Rp 7.000 per liter mulai Mei 2013. Sementara, harga BBM subsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintah mengenai pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memerlukan pertimbangan yang matang sehingga memerlukan waktu untuk memutuskannya.

“Keputusan terkait BBM adalah keputusan yang paling berat karena saya tahu persis akibat yang harus ditanggung oleh masyarakat,” kata Presiden dalam akun twitternya, di Jakarta, Jumat kemarin. Kepala Negara mengatakan pilihan yang akan diambil oleh pemerintah adalah pilihan dengan beban yang paling minimal untuk masyarakat.

“Pilihan yang diambil adalah pilihan dengan konsekuensi beban minimal bagi masyarakat. Itulah mengapa ini memerlukan waktu,” tegasnya. Ia menambahkan dalam tweetnya, “apa pun pilihan yang diambil harus menjadikan ekonomi kita lebih kuat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya”.

Sebelumnya pada Rabu, Presiden menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait untuk mematangkan rencana pemerintah mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM. Usai rapat yang digelar tertutup dari liputan media itu, Menteri ESDM Jero Wacik kepada wartawan mengatakan pemerintah masih mematangkan hingga detail rencana itu sehingga ketika dilaksanakan di lapangan tidak menimbulkan masalah.(ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 20 April 2013

Merasa Dikerjai AS, Maduro Lobi Amerika Latin Caracas Dewan Pemilihan Nasional Venezuela berusaha meredakan krisis politik menjelang pelatikan Presiden terpilih Nicolas Maduro Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB dengan memenuhi tuntutan oposisi untuk mengaudit hasil pemilihan presiden lalu.

Perkembangan di menit terakhir itu terjadi setelah Maduro terbang ke Peru guna menghadiri KKT Amerika Selatan Kamis waktu setempat atau Jumat WIB, demi meraih dukungan internasional bagi pemerintahannya sebelum diambil sumpahnya untuk menggantikan Hugo Chavez yang mangkat 5 Maret lalu.

Henrique Capriles, pemimpin oposisi yang menuntut audit penuh hasil pemilu yang dimenangi Maduro dengan marjin 1,8 persen itu, menerima keputusan KPU Venezuela yang diumumkan ketuanya Tibisay Lucena. Lucena menegaskan ini bukan hitung ulang, namun menjamin audit akan mencakup semua kotak suara yang tak teraudit pada hari pemilihan dengan mengambil 2/3 sampel suara.

Capriles menyelamati pendukungnya atas apa yang dia sebut perjuangan mendapatkan kebenaran, sementara di Lima, Maduro tersenyum dan tampil tenang sebelum menghadiri pertemuan dengan para kepala negara Amerika Selatan.

“Kami akan menyampaikan hal yang sebenarnya tentang Venezuela ke pertemuan (Amerika Selatan) itu,” kata Maduro dalam siaran televisi sebelum berangkat ke Lima. “Di Venezuela, yang ada adalah konspirasi permanen yang dihasut dari Amerika Serikat,” kata Maduro, seraya mengulangi klaimnya bahwa pemerintah berhasil menangkal sejak dini upaya kudeta.

Sementara itu di Caracas, para pendukung Capriles bentrok dengan pendukung Maduro yang melempari kembang api dari gedung pemerintah. Bentrok ini sudah memasuki hari ketiga. Kamis waktu setempat Maduro muncul di publik demi mengendalikan situasi, sementara persiapan untuk pelantikannya terus digelar.

Jet-jet tempur Venezuela, termasuk Sukhoi Su-35, membelah angkasa Caracas dalam gladi kotor menjelang pelantikan Maduro Sabtu WIB nanti. Mantan pengemudi bis berumur 50 tahun itu akan mengucapkan sumpah jabatan di Majelis Nasional dengan dihadiri para tamu kehormatan, termasuk para presiden Amerika Latin yang sudah bertemu dengannya di Lima.

Presiden Brazil Dilma Rousseff, Presiden Cristina Kirchner dari Argentina, Presiden Jose Mujica dari Uruguay dan Presiden Bolivia Evo Morales telah memastikan menghadiri pelantikan Maduro. Hampir semua negara Amerika Latin mengakui kemenangan Maduro, sebaliknya Amerika Serikat tidak mengakuinya.

Di Washington, Menteri Luar Negeri John Kerry berharap Venezuela tetap membuka pintu untuk apapun yang terjadi, namun menyatakan audit hasil pemilu akan meyakinkan kemenang Maduro memang diraih secara jujur. Maduro sendiri telah didukung Mahkamah Agung yang menyebutkan mustahil diadakan penghitungan ulang seperti dituntut kubu oposisi.

Mahkamah Agung bersikap netral namun akan menuntut oposisi atas kekerasan yang terjadi selama demonstrasi yang digalang oposisi. Pihak berwenang telah menahan 135 orang dan menyelidiki sekelompok perwira militer yang bersekongkol dengan kubu Caprilas (Caprilistas), demikian AFP. (ant/bali post)

Kerusuhan Suriah Harus Segera Diakhiri New York Dewan Keamanan (DK) PBB, Kamis, menyerukan segera diakhirinya kerusuhan yang meningkat di Suriah, dan menyebutnya “sama sekali tak bisa diterima”.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan setelah konsultasi mengenai situasi kemanusiaan di Suriah, anggota Dewan kembali menyampaikan seruan mereka kepada semua pihak di Suriah agar menghentikan semua kerusuhan bersenjata.

Mereka menggarisbawahi “perlunya bagi proses politik yang mengarah kepada peralihan politik dengan dasar Komunike Kelompok Aksi Jenewa 30 Juni 2013”. Pernyataan itu dibacakan kepada pers oleh Eugene-Richard Gasana, Wakil Tetap Rwanda untuk PBB —yang memangku jabatan Presiden DK untuk April.

Di dalam pernyataan tersebut, badan paling kuat di PBB itu juga mengutuk peristiwa kekerasan seksual, serta pelanggaran besar dan pelecehan terhadap anak kecil, termasuk penggunaan anak kecil sebagai tentara.

Dewan juga mendesak semua pihak di Suriah agar melindungi warga sipil, guna menjamin keamanan dan akses tanpa batas bagi organisasi bantuan buat semua orang yang memerlukan di seluruh negeri tersebut, demikian laporan Xinhua.

DK juga mendesak semua pihak agar bekerja sama penuh dengan PBB dan organisasi kemanusiaan terkait, kata pernyataan itu.

Dewan juga menyeru semua anggota DK agar memenuhi janji yang dibuat dalam International Pledging Conference di Kuwait pada Januari, termasuk mendukung Rencana Tanggap Bantuan Kemanusiaan Suriah di PBB dan Rencana Tanggap Regional Suriah.

Selain itu, Dewan juga menggarisbawahi dampak krisis tersebut yang merusak kestabilan pada tetangga Suriah dan menekankan keperluan mendesak bagi diberikannya dukungan lebih lanjut buat negara penampung pengungsi Suriah dan masyarakat yang terpengaruh. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TENTARA PEMBEBASAN - Seorang anggota Tentara Pembebasan Suriah membawa senjatanya saat ia melihat keluar dari sebuah lubang di dinding di Deir al-Zor, Suriah.

Pengadilan Korsel Hukum Mata - Mata Korut Empat Tahun Penjara Seoul Pengadilan Korea Selatan, Jumat, menghukum seorang perempuan mata-mata Korea Utara empat tahun penjara karena mengumpulkan informasi mengenai agen-agen intelijen Korsel yang bekerja di China.

Perempuan berusia 43 tahun itu bersikeras ia adalah seorang ibu rumah tangga yang direkrut secara paksa oleh pihak intelijen Korut, ketika ia dikirim ke China untuk mencari kerja guna membantu keluarganya di Korut.

Pengadilan di kota Suwon di selatan menolak alasannya itu dan mengatakan tindakan-tin(Suara NTB/ist)

BIDIK PELAKU - Petugas kepolisian setempat tampak tengah membidik sembari mencari tersangka pelaku pengeboman Boston, Jumat kemarin.

Pelaku Bom Boston yang Tertangkap Akhirnya Mati Boston Seorang tersangka pemboman Boston dilaporkan mati setelah terlibat baku tembak dengan polisi, sedangkan satu pelaku lainnya tengah diburu.

Perburuan pelaku bermula setelah seorang polisi penjaga kampus perguruan tinggi elite Institut Teknologi Massachusetts (MIT) terbunuh, tulis the Boston Globe seperti dikutip AFP. Tersangka pertama ini semula diberitakan ditangkap polisi distrik Watertown sebelah utara MIT, tapi kemudian tewas karena luka parah yang dideritanya.

MIT, salah satu universitas top kelas dunia, berada di Cambridge, Massachusetts, yang dipisahkan Sungai Charles dari Boston di mana tiga orang terbunuh dan 180 orang terluka akibat serangan bom hari Senin lalu. Pihak berwajib menolak mengaitkan kedua orang itu dengan bom Maraton Boston meski beberapa jam sebelumnya FBI mengedarkan foto para tersangka pelaku pemboman.

Kedua tersangka digambarkan masih muda, salah satunya mengenakan topi baseball putih, sedangkan satunya lagi mengenakan topi hitam. FBI tidak merinci identitas mereka, hanya menyebut mereka dengan Suspect One (Tersangka Satu) dan Suspect Two (Tersangka Dua).

Media setempat melaporkan insiden ini bermula dari perampokan di pom bensin, diikuti penembakan polisi kampus, lalu upaya polisi mengejar sebuah kendaraan sampai kota Watertown.

Jaringan NBC-WJAR menayangkan seorang pria terkujur di sebuah jalan di kota itu dan dikelilingi polisi. Polisi kampus MIT yang meninggal itu sebelumnya luka sangat parah setelah mendapat laporan ada perampokan, kata jaksa distrik Middlesex Michael Pelgro seperti dikutip AFP. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit namun sudah tak tertolong lagi.

Dua bom yang diletakkan dekat garis finish Maraton Boston itu berisi paku dan pecahan-pecahan logam lainnya yang membuat banyak korban mengalami luka mengerikan. Kedua orang tersangka pelaku terlihat di video berjalan tenang dan berbaur dengan penonton lomba Maraton Boston di Jalan Boylston di mana lomba berakhir.

Presiden Barack Obama sebelumnya bersumpah akan menangkap pelakunya. ”Ya, kami akan menangkap

kalian, dan ya kalian akan diadili,” kata Obama di Katedral Salib Suci, Boston.

Obama sepanjang malam terus dilapori oleh pembantu bidang kontraterorismenya mengenai penyelidikan dan perburuan tersangka pelaku Bom Maraton Boston, kata seorang pejabat Gedung Putih seperti dilaporkan Reuters.

Perburuan besar-besaran tersebut melibatkan polisi di kota kecil Watertown yang bertetangga dengan Boston.

Saat itu, pihak berwenang Amerika Serikat menangguhkan semua layanan transportasi umum ke dan dari Boston. Pihak berwenang juga menyarankan penduduk di sejumlah kota untuk tidak keluar rumah karena polisi masih memburu seorang tersangka pemboman Boston itu.

Penduduk Boston barat dan setidaknya enam kota kecil yang bertetangga dengan Boston disarankan tetap berada dalam rumah. Semua bus dan kereta menuju Boston dihentikan atas perintah Gubernur Massachusetts Deval Patrick, kata para pejabat seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

dakannya telah menyebabkan penahanan seorang agen Korsel. “Dia terlibat dalam kejahatan yang serius yang mengancam eksistensi dan keselamatan negara kita,” kata putusan pengadilan itu.

Ia tiba di Seoul, Juni, sebagai pengungsi namun ia ditahan setelah diperiksa oleh pihak aparat keamanan.

Ribuan mata-mata Korut ditahan di Korsel sejak akhir Perang Korea tahun 19501953, demikian laporan AFP. Para pejabat intelijen mengatakan banyak orang masuk ke Korsel sebagai pengungsi setelah melarikan diri dari Korut. (ant/bali post)

Pervez Musharraf Ditangkap Polisi Islamabad Mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, ditangkap polisi, Jumat pagi; sehari setelah satu pengadilan memerintahkan penangkapannya karena memberlakukan keadaan darurat pada 2007. Musharraf hadir di pengadilan yang dipimpin seorang hakim lokal di Islamabad dan secara resmi menyerahkan penangkapannya, kata pengacara pembela Musharraf, Qamar Afzal.

Hakim Abbas Shah mengeluarkan surat persinggahan dua-hari bagi pengembalian Musharraf kepada polisi untuk menanyai dia mengenai tindakannya untuk menahan para hakim setelah mereka dihalangi bekerja. Musharraf meninggalkan ruang pengadilan setelah tampil sebentar untuk memenuhi ketentuan hukum setelah perintah penangkapan buat dia dikeluarkan pada Kamis oleh Pengadilan Tinggi Islamabad.

Beberapa pejabat telah meminta agar Musharraf ditempatkan di rumah dan rumahnya dinyatakan sebagai subpenjara karena kekhawatiran mengenai keselamatannya.

Pengacara Musharraf juga telah meminta hakim mengenakan tahanan pengadilan atas kliennya dan bukan menyerahkannya kepada polisi untuk menjalani penahanan fisik.

Beberapa sumber polisi mengatakan mantan presiden tersebut dibawa ke pengadilan yang dipimpin Hakim Abbas Shah, sebab kehadirannya adalah keharusan hukum setelah surat penangkapan atas dirinya dikeluarkan. Pengadilan Tinggi Islamabad, Kamis, memerintahkan penangkapan Musharraf

(Suara NTB/ist)

Pervez Musharraf

karena ia menahan para hakim senior saat memberlakukan keadaan darurat pada 2007.

Hakim Kepala Pengadilan Tinggi Islamabad, Shaukat Siddiqi, telah membatalkan jaminan sementaranya dalam kasus tersebut. Namun Musharraf berhasil melarikan diri dari pengadilan bersama para pengawalnya.

Satu kasus telah diajukan terhadap Musharraf karena menempatkan puluhan hakim senior dalam tahanan rumah ketika ia memberlakukan keadaan darurat dan membekukan undang-undang dasar pada November 2007. Para hakim telah menolak untuk mengambil sumpah di bawah Perintah Undang-Undang Provinsinya.

Musharraf, yang memerintah Pakistan dari 1999 sampai 2008, membantah semua tuduhan terhadap dirinya dan mengatakan ia akan membela dirinya di pengadilan. Ia telah meletakkan jabatan pada Agustus 2008 guna menghindari pemakzulan oleh parlemen dan sejak itu telah hidup di pengasingan. (ant/bali post)

Pemerintahan Palestina Mulai Dibahas Ramallah Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Kamis (18/4), mengatakan, dalam waktu dekat akan dia memulai pembahasan untuk membentuk pemerintah baru.

Pengumuman Abbas dikeluarkan selama pertemuan Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang anggota komite itu. Abbas pada Sabtu (13/4) menerima pengunduran diri Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, tapi meminta dia tetap memangku jabatan sampai pemerintah baru dibentuk.

Beredar sinyalemen pengunduran diri Fayyad berpangkal perbedaan pendapat dengan Abbas mengenai kekuasaan. Fayyad, ahli ekonomi didikan Amerika Serikat, pernah menjadi anggota arus utama faksi Fatah, pimpinan Abbas. Banyak anggota faksi Fatah yang berusaha mencari pengaruh lebih besar di pemerintah dilaporkan telah mendorong pengunduran diri Fayyad.

Sementara itu, dua roket ditembakkan dari Jalur Gaza menghantam pedalaman Israel setelah senja, Kamis, namun tidak menyebabkan kerusakan atau cedera, kata lapo-

ran-laporan media Israel. Situs-situs berita Ynet dan Haaretz mengatakan roket-roket tersebut jatuh di daerah terbuka. Militer Israel sedang memeriksa laporan itu. Namun tidak segera ada klaim tanggung jawab dikeluarkan dari Gaza.

Gerilyawan Islam di Gaza yang dikuasai Hamas telah menembakkan roket ke Israel, bulan lalu meski gencatan senjata dicapai setelah konflik delapan hari pada November.

Israel bersumpah mencegah

penembakan itu dan sering membalas tembakan roket dengan membom sasaransasaran gerilyawan di Gaza.

Serangan itu terjadi sehari setelah roket ditembakkan dari Semenanjung Sinai Mesir melanda kota pelabuhan selatan Eilat dan tidak menimbulkan korban. Gerilyawan Islam mengaku bertanggung jawab atas penembakan Rabu, yang menyoroti kekhawatiran tentang meningkatnya friksi di sepanjang perbatasan sejak kejatuhan Presiden Mesir,

Hosni Mubarak, pada 2011.

Ketegangan telah meningkat tinggi sejak pasukan Israel menembak mati seorang pemuda Palestina di Tepi Barat yang diduduki dua pekan lalu dalam konfrontasi dengan demonstran yang marah atas kematian dalam penjara tahanan Maysara Abu Hamdeya, 64 tahun, akibat kanker.

Para pejabat Palestina mengatakan, Hamdeya dipenjarakan Israel atas tuduhan keterlibatan dalam serangan bom bunuh diri yang digagalkan, dan ditolak untuk mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Namun Israel membantah kelalaian apapun berkaitan dengan kematian tahanan itu. (ant/bali post)