Snt20082014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 20 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 137 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Penyimpangan Dana SPPD Dewan

(Suara NTB/rus)

Ujian Bagi Inspektorat, Pembuktian untuk Penegak Hukum

1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901 Masalah dugaan penyimpangan penggunaan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas 1234567890123456789012345678901 Inspektorat Siap (SPPD) di DPRD NTB menambah panjang kasus serupa yang sudah diproses penegak 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 hokum di daerah ini. Temuan Inspektorat NTB bahwa ada indikasi penyimpangan keuan- 1234567890123456789012345678901 gan daerah dalam penggunaan biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 4,5 miliar 1234567890123456789012345678901 Berkoordinasi dengan 1234567890123456789012345678901 selama tiga tahun, menjadi angka fantastis, sekaligus menguji nyali auditor internal 1234567890123456789012345678901 itu menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi lain ini menjadi momen pembuktian komit- 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Penegak Hukum men penegakan hukum oleh penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Mataram (Suara NTB) Seperti diketahui, dalam pern- 2012, 2013. Sambil menunggu Penkum dan Humas Kejati NTB, 1234567890123456789012345678901 Pihak Inspektorat NTB menyatakan kesiapanyataan Inspektur pada Inspek- keseriusan Inspektorat menyele- Made Sutapa, SH enggan berkomen- 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 nya jika pihak Kejaksaan atau penegak hukum lain torat NTB, Agus Patria, SH,MH, saikan temuan ini, pihak aparat tar. Apalagi persoalan ini masih ada 1234567890123456789012345678901 (Kepolisian) menindaklanjuti temuan lembaga ini ada temuan SPPD diduga ber- penegak hukum (APH) khusus- ruang bagi dewan untuk menyelesai- 1234567890123456789012345678901 terkait indikasi kerugian daerah akibat dugaan masalah di lembaga legislatif itu. nya Kejaksaan, ditantang untuk kan melalui proses pengembalian, 1234567890123456789012345678901 penyimpangan penggunaan uang daerah untuk per1234567890123456789012345678901 sesuai ketentuan di Inspektorat. Temuan sebesar itu terakumula- mengusut kasus tersebut. 1234567890123456789012345678901 jalanan dinas anggota DPRD NTB periode 2009si sejak Tahun 2009, 2010, 2011, Dikonfirmasi terkait ini, Kasi Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901 2014. Nilai dugaan kerugian daerah yang harus 1234567890123456789012345678901 dikembalikan mencapai Rp 4,5 miliar. Angka itu 1234567890123456789012345678901 merupakan hasil temuan Inspektorat selama ku1234567890123456789012345678901 PROSES YELLOWING - Proses penguningan ( yellowing) tembakau virginia Lombok yang di1234567890123456789012345678901 run waktu tiga tahun terakhir. lakukan petani di wilayah Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Proses pengun1234567890123456789012345678901 ‘’Kami sangat siap berkoordinasi jika pihak peneingan di luar oven ini termasuk salah satu cara efisiensi pembakaran yang dilakukan petani. 1234567890123456789012345678901 gak hukum (Kejaksaan atau Kepolisian), jika te1234567890123456789012345678901 muan ini akan ditindaklanjuti,’’ tegas Inspektur 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Inspektorat NTB, M.Agus Patria, SH.MH kepada 1234567890123456789012345678901 Suara NTB, Selasa (19/8) kemarin. Termasuk jika 1234567890123456789012345678901 mereka (penegak hukum) meminta data, pihak In1234567890123456789012345678901 spektorat pun menyatakan kesiapannya. ‘’Tentu 1234567890123456789012345678901 mekanismenya harus secara formal. Sepanjang 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 mekanismenya resmi, kami siap berkoordinasi,’’ 1234567890123456789012345678901 ujar Agus Patria. 1234567890123456789012345678901 Koordinasi ini menurutnya, sesuai dengan ke1234567890123456789012345678901 bijakan dan prinsip Gubernur NTB, 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Dr.TGH.M.Zainul Majdi yang selalu memberi duku1234567890123456789012345678901 ngan terhadap tegaknya supremasi hukum dan 1234567890123456789012345678901 ikhtiar menciptakan aparatur yang bersih. ‘’Ben1234567890123456789012345678901 tuk kooodinasi ini, penegak hukum bersurat ke 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Gubernur NTB,’’ tambahnya. 1234567890123456789012345678901 Terkait dengan persoalan yang menjadi temuan 1234567890123456789012345678901 Inspektorat NTB, Agus Patria menegaskan bahwa 1234567890123456789012345678901 pada intinya, ranah Inspektorat hanya pada 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 pengembalian kerugian daerah. ‘’Terhadap temuan 1234567890123456789012345678901 kerugian daerah atau negara, kami menempuh 1234567890123456789012345678901 penyelesian dalam bentuk pengembalian kerugian 1234567890123456789012345678901 daerah atau negara. Kami sama sekali tidak meny1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 entuh rahah pidana,’’ tegasnya. Menurut Agus Pa1234567890123456789012345678901 tria, ranah pidana itu merupakan kewenangan 1234567890123456789012345678901 penegak hukum. Saat ini fokus Inspektorat adalah 1234567890123456789012345678901 menagih pengembalian kerugian daerah itu. 1234567890123456789012345678901 Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901

Inspektorat Diminta Patuhi Norma Pemeriksaan

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mengakui perlunya ada pertanggungjawaban terhadap kegiatan perjalanan dinas mereka jika benar terjadi kerugian daerah. Namun, dalam beberapa temuan, sejumlah anggota DPRD NTB juga telah mendapati adanya pelanggaran norma pemeriksaan oleh para

Belum Ada yang Serius

(Suara NTB/rus)

GELIAT investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui cukup gencar. Cukup banyak investor yang menyampaikan minatnya untuk menanamkan investasi di Gumi Selaparang ini di sejumlah sektor. Termasuk sektor pariwisata. Akan tetapi, sejauh ini belum ada investor yang serius. Penegasan ini diutarakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin di Selong, Selasa (19/8) kemarin. Bersambung ke hal 5 H. Haerul Warisin

KO M E N TTAA R Rusak Citra Pariwisata PERMAINAN fee antara guide dengan pemilik artshop dinilai merusak citra pariwisata di daerah ini. Pasalnya, fee yang diminta oknum-oknum guide kepada artshop bisa mencapai 50 persen. Akibatnya, para wisatawan yang membeli oleholeh atau hasil produk kerajinan NTB harus mengeluarkan uang yang lebih besar dari harga barang sebenarnya. ‘’Ini menyebabkan harga barang itu tinggi, sehingga tidak hanya merugikan wisatawan tetapi yang dirugikan adalah daerah. Bersambung ke hal 5

L. Imam Maliki (Suara NTB/dok)

Noerdin H. M. Yacub

auditor di Inspektorat Provinsi NTB. Demikian disampaikan salah satu anggota DPRD NTB, Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/8) kemarin terkait temuan Inspektorat atas perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD NTB. Noerdin menegaskan, DPRD memang harus menjadi contoh kepatuhan terhadap aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daer-

Populasi Sapi NTB di Posisi Empat Besar Nasional Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB mengklaim jumlah populasi sapi di daerah ini pada tahun 2013 lalu sebanyak 1.002.731 ekor. Angka ini mengacu hasil pen-

dataan yang dilakukan sampai Desember 2013. Dengan angka populasi sapi lebih dari 1 juta ekor itu, Disnakeswan mengatakan, NTB pada posisi nomor empat nasional. Demikian disebutkan, Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi

Septiani kepada Suara NTB, di kantornya, Selasa (19/8) kemarin. Dijelaskan, munculnya perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait jumlah populasi sapi Bersambung ke hal 5

KERBAU- Jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di NTB hingga tahun 2013 sebanyak 1.002.731 ekor dan menempatkan NTB sebagai daerah penghasil ternak (sapi dan kerbau) terbesar ke empat di Indonesia. Tampak penggembala kerbau sedang menggiring kerbaunya di wilayah Lotim beberapa waktu lalu. (Suara NTB/rus)

ah. “Apalagi temuan ini berkaitan dengan kerugian daerah, wajib dia bertanggungjawab. DPRD harus jadi contoh,” ujarnya. Meski demikian, Noerdin juga mengaku telah menemukan adanya pelanggaran norma pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB. Sebagai mantan PNS yang telah 15 tahun berkarir di Inspektorat, Noerdin menilai ada norma yang tidak di-

patuhi oleh para auditor di Inspektorat Provinsi NTB. Menurutnya, dalam melaksanakan pemeriksaan, seorang auditor harus memastikan bahwa temuannya telah memenuhi tujuh unsur yang disebut sebagai temuan. Unsur – unsur tersebut adalah adanya kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar pejabat bersangkutan, penilaian terhadap komentar dan rekomendasi tindaklanjut atau saran-saran. Bersambung ke hal 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.