Snt20112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 20 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 212 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

C.01.08.13

(Suara NTB/ari)

PROTES - Puluhan warga korban gempa memprotes dan menuntut kejelasan Pemda KLU, terkait raibnya data mereka dari data penerima bantuan.

Puluhan Warga Korban Gempa Tuntut Kejelasan Pemda KLU Tanjung (Suara NTB) Puluhan warga korban gempa dari berbagai dusun di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Selasa (19/11) mendatangi Pemkab setempat. Mereka menuntut kejelasan kapan rumah mereka akan diperbaiki. Tidak itu saja, mereka juga mempertanyakan kenapa nama mereka tidak tercatat sama sekali dari data korban gempa.

Di tengah hujan gerimis, tidak menyurutkan langkah puluhan warga Desa Sokong mendatangi Kantor Bupati KLU. Belasan ibu-ibu yang menjadi korban juga ambil bagian, dengan menyertakan anak-anak mereka.

Dalam aksi itu, lima orang kadus langsung berpartisipasi mendampingi warganya, antara lain, Kadus Karang Nangka, Sutiadi, Kadus Pengembuk, Sunarep, Kadus Orong Nagasari, Sunarti, Kadus Lendang Galuh, Suanto,

Menteri PDT Kunjungi Redaksi Suara NTB

Masyarakat Jangan ’’Tergosok’’ MENTERI Agama (Menag) RI, Dr. Suryadarma Ali meminta masyarakat jangan terpengaruh oleh paham kebebasan absolut yang sekarang ini sudah mulai berkembang di Indonesia.

Karena dengan berpegang teguh pada landasan atas dasar kebebasan absolut seperti itulah yang menyebabkan masyarakat Bersambung ke hal 5 Suryadarma Ali

Mataram (Suara NTB) – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Dr. H. Helmy Faishal Zaini, Selasa (19/11) kemarin berkesempatan mengunjungi Redaksi Harian Suara NTB. Di Kantor Redaksi Suara NTB, Helmy Faishal mendapat sambutan hangat dari Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Agus Talino sempat menyampaikan profil Harian Suara NTB bersama Radio Global FM Lombok yang dikelola dalam satu atap di Kelompok Media Bali Post Perwakilan NTB. Helmy tampak antusias menanyakan sejumlah hal terkait perkembangan media massa di NTB. Ia juga sempat berdiskusi ringan terkait sejumlah kebijakan yang ditempuhnya selama menjabat Menteri PDT. Salah satu

yang telah diketahui tidak tercantum.

Antara lain, 30 KK di Pengembuk, 16 KK di Lendang Galuh, dan 36 KK di Karang Nangka.

Dibenarkan Kadus Karang Nangka, Sutiadi, bahwa di dusunnya, terdapat sekitar 90 KK yang terdata menjadi korban gempa katagori rusak ringan.

Namun dari data hasil validasi Pemda, jumlah itu menyusut menjadi 29 KK. “Sisanya ini ke mana? Karena ada juga data korban rusak berat, justru masuk menjadi rusak ringan menurut data valid Pemda. Terus terang kami sering diteror oleh warga karena persoalan ini,” kata Sutiadi.

Kadus Orong Nagasari, Sunarti, juga mengklaim warga di dusunnya banyak kecewa dan mempertanyakan kebijakan pemerintah itu.

Bersambung ke hal 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Pimpinan DPRD NTB, memberikan dukungan ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 hadap arahan yang disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 M. Zainul Majdi yang mengingatkan staf dan pejabat lingk12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 up Pemprov NTB untuk tidak melakukan perbuatan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 mengarah pada penyalahgunaan anggaran.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 menyampaikan pihaknya mendukung larangan yang disam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 paikan Gubernur untuk para pejabat di lingkup Pemprov NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Pimpinan Dewan Dukung Arahan Gubernur

(Suara NTB/ars)

BERKUNJUNG - Menteri PDT, H.Helmy Faishal Zaini berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB Selasa malam kemarin diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global Lombok, H.Agus Talino. terobosan yang diupayakannya adalah peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah – daerah tertinggal di Indonesia.

Meski dengan perjuangan

yang cukup berat, namun perjuangan untuk meningkatkan jatah DAK untuk daerah – daerah tertinggal itu kini sudah berhasil terealisasi.

Bersambung ke hal 5

Dinilai Janggal

17 Item Aset Lobar, Terjual Hanya Rp 23 Miliar Lebih Mataram (Suara NTB) Total jumlah aset yang dilelang Pemkab Lombok Barat (Lobar) Tahun 2012, mencapai 17 item. Semua berupa tanah dan bangunan, berlokasi di Kota Mataram. Ada indikasi kejanggalan dari nilai lelang, karena dari total 17 item itu, terjual hanya Rp 23 miliar lebih.

Nilai jual itu tercatat dalam risalah lelang aset Pemkab Lobar, yang dilakukan tim lelang aset yang diketuai Sekda, Drs.H. Mohammad Uzair. Lelang itu berlangsung di KPKNL Mataram.

“Ini yang sedang kami usut, bagaimana sebenarnya proses lelang itu, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

JUAL MURAH - Aset Pemda Lobar di Jalan R. Suprapto, salah satu item yang dilelang melalui KPKNL.

C.03.08.13

TO K O H

dan Murjumeneng, Sukito. Sampai di Kantor Bupati, orang nomor 1 di KLU yang hendak ditemui justru tidak bersedia keluar dari ruang kerjanya. Para pendemo pun ditemui oleh Sekda KLU, H. Suardi.

Ketua LSM Public Institute, Anton Sahertian, yang mengadvokasi pertemuan warga dengan Pemda mengatakan, sebagian besar warga di Desa Sokong yang namanya raib dari data sangat tidak puas dengan data pemer-

intah. Dari data hasil validasi terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah KLU, banyak warga yang awalnya terdata tetapi dicoret oleh Tim Verifikasi. Ada pula korban yang diketahui fisik rumahnya rusak berat, namun oleh Tim Validasi Pemda KLU dimasukkan ke dalam rusak ringan.

“Di desa kami, total rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sejumlah 1.438 unit. Tetapi dari semua itu, warga berbagai dusun banyak melapor ke kami, namanya tidak tercantum sebagai data korban,” ungkap Anto.

Anto yang juga Ketua Karang Taruna Desa Sokong yang terlibat pula dalam pendataan awal, menyatakan pihaknya, menyertakan data jumlah korban gempa yang tidak terdata. Untuk sementara, warga di tiga dusun

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Menengok Kehidupan Masyarakat Pesisir Ampenan

Hidup Pas - pasan, Bertahan dari Hasil Jual Gorengan Jadi Kelurahan Layak Anak Ditetapkannya Kelurahan Ampenan Tengah sebagai pilot project kelurahan layak anak disambut baik oleh Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elia Hadiana.

Menurutnya, penunjukan Kelurahan Ampenan Tengah sebagai pilot project oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota Mataram terhadap KelurahanAmpenan Tengah. Selain penunjukan tersebut sebagai bentuk penghargaan juga sekaligus sebagai amanah yang cukup berat untuk dijalani oleh dirinya dan seluruh pe(Suara NTB/cem) jabat lingkup kelurahan.

Hj. Elia Hadiana Sebagai salah satu program yang terbilang baru di Kota Mataram, program ini menjadi sangat penting sebagai tonggak awal bagi pemerintah Kota Mataram untuk berbenah diri memperbaiki kondisi kehidupan anak menuju kota layak anak 2014.

“Ini kan sebenarnya beban yang cukup berat yang harus kami jalani agar tercapainya target Mataram sebagai kota layak anak di tahun 2014 nanti.” Oleh karena itu, dengan kerjasama yang sudah ada, pihaknya berkomitmen untuk mencapai target tersebut dari tingkat kelurahan.

Lebih lanjut HJ. Elia Hadiana mengungkapkan bahwasanya ada beberapa indikator kelurahan tersebut disebut sebagai kelurahan layak anak diantaranya ialah terpenuhinya berbagai hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan ASI eksklusif, memperoleh pendidikan, dan kesehatan serta pemulihan berbagai hak-hak anak lainnya.

Selain itu, idealnya kelurahan tersebut di masing-masing lingkungannya mempunyai satu tempat bermain khusus bagi anak, tidak hanya itu lingkungan tersebut juga harus mempunyai perpustakaan anak. “Di antara semua itu, taman bermain bagi anak sangat penting untuk segera dipenuhi.” Tentu tidak hanya itu, kelengkapan pojok ASI, dan PAUD juga menjadi salah satu indikator penting bagi terciptanya kelurahan layak anak.

Selain itu, HJ. Elia Hadiana juga menambahkan hingga saat ini, program tersebut masih pada tahap pemetaan potensi 10 lingkungan yang ada di Kelurahan Ampenan Tengah. Mana lingkungan yang mempunyai potensi tertentu akan didata, jika itu kurang, maka akan segera ditutupi. Dirinya berharap kepada masyarakat agar turut serta mendukung pemerintah. Karena sebaik apapun program pemerintah jika tidak ada partisipasi masyarakat sekitar maka itu tidak akan memiliki arti apa-apa. (dys)

Pemerintah boleh mengatakan angka kemiskinan menurun di Kota Mataram, realisasi penurunan tersebut, ibarat panggang jauh dari api. Bantuan yang disalurkan pun, seolah tidak pernah mengena kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemiskinan tetap meraja di kota dengan visi maju,religius dan berbudaya tersebut.

RUMINI (45) warga Kampung Bugis, Ampenan mengaku kehidupan yang dialami serba pas – pasan. Hanya mengandalkan modal seadanya, ia memberanikan diri membuka usaha warung dengan isi seadanya. Beberapa makanan ringan, kopi dan jajanan biasa dipajang di warung yang hanya terbuat dari bambu beratap seng.

Katanya, penghasilan menjual kopi dan makanan ringan tidaklah seberapa, Rumini biasa mensiasatinya dengan menjual gorengan dan soto. “Biasanya di-

jual sampai ke laut pakai sampan,” terangnya.

Ia menceritakan di rumahnya yang sederhana tersebut, Rumini tinggal bersama 5 orang anak dan suaminya. Itu pun harus terpaksa berdesak – desakan dengan sanak keluarganya ketika mata sudah tak lagi menahan rasa kantuk. Pasalnya, rumahnya hanya memiliki satu kamar dengan satu ruang tamu dan sekaligus digunakan sebagai tempat memasak.

Meskipun hidup di daerah

pesisir notabenenya bermata pencarian sebagai nelayan, tetapi tak sedikit pun ia mengandalkan hasil tangkapan. Karena menurut pengakuannya, ia tidak memiliki sampan untuk melaut.

“Bapaknya cuman nganggur, ndak ada sampan,” keluhnya.

Rumini yang sambil sibuk menggoreng makanan menuturkan, masih memiliki lima tanggungan. Ia menyebutkan ada tiga anaknya masih menempuh bangku pendidikan, Ali duduk di kelas VI SD, Raida kelas X SMP dan Fandi X SMK. Untuk biaya sekolah, sambungnya, ia harus menabung sisa daganganya setiap hari. Tapi dia tetap bersyukur kepada pihak sekolah karena bisa mengerti kondisinya dan bisa menyicil angsuran sekolah anak ketiganya. “Syukur bisa dikasih nyicil sama pihak sekolah,” ungkapnya.

Sekretaris Disnakertrans Kota

Mataram, Mahsin dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (19/11) mengatakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran diberikan pelatihan, setelah melalui proses pelatihan sambung Mahsin, Disnakertrans memberikan bantuan peralatan sebagai modal usaha masyarakat.

“Baru – baru ini kita berikan bantuan 10 kompresor,” sebutnya.

Ditanya mengenai kategori masyarakat miskin, ia mengatakan barometer masyarakat miskin dilihat dari segi rumah masyarakat yang tidak layak huni, lantai beralaskan tanah serta penghasilan tidak menentu dan makan hanya satu kali sehari.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyanyuk Ernawati mengatakan kemiskinan di Kota Mataram boleh saja dikatakan menurun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi

realita di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan jaminan kesehatan Masyarakat (jamkesmas).

Kemudian, persoalan raskin, hanya mengatasnamakan keadilan, pemerintah serta merta membagi rata jatah atau bantuan masyarakat. Sebenarnya bantuan tersebut, tidak boleh sama sekali dibagi ratakan. “Itukan sudah menjadi hak orang, kenapa meski dibagi rata,” kata Nyayuk.

Di bagian lain, Nyanyuk mengatakan persoalan pendidikan anak – anak harus menjadi perhatian pemerintah Kota Mataram. Meskipun penerapan wajib belajar 12 tahun telah diterapkan, tetapi bagaimana bagi masyarakat yang tidak mampu dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal biaya pendidikan telah ditanggung oleh APBD. (cem)

(Suara NTB/yan)

JAUHI NARKOBA - Mural di tembok kantor BNN Kota Mataram ini berisikan imbauan untuk menjauhi narkoba. Media mural dipakai untuk mengkampanyekan “Say No To Drug” cukup kreatif dan dapat menarik perhatian.

Hindari Sanksi DO untuk Pelajar yang Terlibat Tidak Ada Kepentingan Subjektif KEKECEWAANsalahseorang anggota DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji yang terancam diPAW ditanggapi unsur pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (19/11) kemarin menegaskan bahwa keputusan yang diambil DPRD Kota Mataram dalam kasus PAW anggota Dewan pindah partai sama sekali tidak ada kepentingan subjektif.

Pimpinan, demikian Didi, dalam mengambil keputusan selalu berjalan sesuai dengan otoritas yang dimiliki dan bertindak secara proporsional sesuai dengan kapasi(Suara NTB/dok) tas pimpinan dewan. ‘’Kami tegasH. Didi Sumardi kan itu otoritas sepenuhnya pimpinan untuk menjalankannya berdasarkan surat yang diterima,’’ ujarnya.

Didi membantah kalau terkait PAW diputuskan oleh oknum pimpinan dewan. Politisi partai Golkar ini menyampaikan, kebijakan yang diambil pimpinan dewan selalu bersifat kolektif. ‘’Nggak ada istilahnya main oknumoknuman atau pribadi,’’ ucapnya. Pimpinan mencerminkan seluruh personalia pimpinan. Kecuali, ada yang bersifat khusus, itu sudah diatur dan dijamin secara legal formal. Begitu pula dengan mekanisme pembagian tugas diantara unsur pimpinan, sudah jelas sehingga tidak ada kontradiktif soal penanganan tugas-tugas kedewanan. Meski pernyataan Misban Ratmaji yang menyebut unsur pimpinan dewan, namun mantan ketua DPRD Kota Mataram ini mengaku bisa memaklumi kegundahan anggota komisi II yang pindah partai dari PPI (Partai Pemuda Indonesia) ke PKPI. Didi menjelaskan, kalau selama 14 hari pimpinan dewan belum memprosesnya, Sekwanpun berwenang untuk meneruskan surat parpol tersebut. Malah dengan adanya masalah ini, pihak, ujar Didi merasa direpotkan menangani masalah yang kurang penting. ‘’Karena di luar urusan pimpinan dewan,’’ cetusnya. Katanya, persoalan PAW secara normatif sebenarnya cukup sederhana tergantung dari bagaimana kondisi parpol bersangkutan. (fit)

Penggunaan Pupuk Kompos

Dinas PKP Lakukan Survei Lapangan Mataram (Suara NTB)Produksi pupuk kompos yang berasal dari pengolahan sampahsampah organik dinilai akan dapat mengurangi persoalan sampah khususnya di Kota Mataram. Agar para petani tidak hanya tergantung pada pupuk kimia, petani juga diharapkan dapat menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik. Untuk itu, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram akan melakukan survei lapangan. Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Lalu Mazhuriadi kepada Suara NTB. “Kita akan dekati para petani dan akan kita survei ke lapangan. Sehingga jika program ini (penggunaan pupuk kompos) kita laksanakan, tidak terjadi penolakan dari para petani kita,” terangnya.

Sampah-sampah khususnya sampah organik yang tidak terangkat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh para petugas kebersihan dapat diolah menjadi pupuk kompos oleh komunitas-komunitas peduli sampah di Kota Mataram. Dinas PKP ujar Mazhuriadi dapat mensinkronkan programnya agar kompos yang dihasilkan para komunitas tersebut dapat digunakan untuk program lembaganya yang memang mengharuskan menggunakan pupuk kompos atau organik.

Untuk secara total mengalihkan penggunaan pupuk dari pupuk kimia ke pupuk organik, Mazhuriadi mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Koordinasi tersebut berkaitan dengan bagaimana komposisi perbandingan penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia. Disamping itu akan dikaji juga bagaimana kandungan hara dan hasil pertanian dengan menggunakan komposisi pupuk organik dan kimia. “Kalau para petani sudah tahu kelebihan menggunakan pupuk kompos, saya kira para petani kita akan beralih menggunakan pupuk kompos,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada para petani agar mereka bisa beralih menggunakan pupuk kompos.

Disamping itu Dinas PKP lanjutnya akan melakukan percobaan menanam beberapa jenis tanaman hortikultura secara organik mulai denganpenggunaanpupukhinggapestisidaorganik.Hasilnyanantiakan diekpose ke masyarakat sehingga dapat menginspirasi masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura secara organik. (yan)

Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mataram Cukup Meresahkan Mataram (Suara NTB) Kepala BNN Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib menilai, penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram sudah cukup meresahkan dan terjadi di semua kalangan. Hal itu berdasarkan temuan pihaknya sepanjang tahun 2011-2013. Hal ini ujarnya harus menjadi perhatian bersama untuk diwaspadai.

Hal itu disampaikan Abdul Latif Nadjib disela acara Pendekatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Selasa (19/11).

“Untuk itu hari ini kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di enam wilayah kecamatan di Kota Mataram. Ini dilakukan untuk kita menyamakan persepsi artin-

ya masukan-masukan yang konkret terhadap langkah apa yang harus kita lakukan,” terangnya mengenai kegiatan P4GN. Bagi para pelajar yang diketahui sebagai pengguna narkoba, sekolah diminta untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada siswa yang bersangkutan dengan mengeluarkannya dari sekolah atau drop out. Hal itu dinilai dapat mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Sebaiknya

sekolah disarankan untuk melakukan pembinaan intensif agar pelajar yang bersangkutan berhenti menggunakan narkoba.

“Tidak ada bandar narkoba di sekolah, tidak ada pemakai narkoba di sekolah, mereka hanya korban. Inilah yang kita harus jaga.

Kalau ada yang kena narkoba siswa sekolah, kami rekomendasikan itu tidak boleh dikeluarkan.

Tetapi direhabilitasi,” terangnya.

Jika pihak sekolah mengeluarkan pelajar bersangkutan dari sekolah, maka dikhawatirkan akan berdampak sosial lebih besar. Dimana yang bersangkutan bisa kena depresi dan lainnya. Hal ini menurut Nadjib harus dihindari. “Untuk itu mereka perlu direhabilitasi, perlu dipulihkan,” imbuhnya.

Nadjib mengatakan pihaknya telah melakukan tes urine hampir di semua sekolah yang ada di Kota Mataram. Tes urine dilakukan dalam rangka sosialisasi, advokasi dan pemetaan.

Hasilnya kemudian telah diserahkan ke pihak sekolah untuk dilakukan pemetaan. Dari hasil tes urine tersebut, BNN Kota Mataram menemukan memang ada pelajar yang positif narkoba. Terkait jumlah, Nadjib enggan menjawab. Bahkan ditemukan ada siswa setingkat SMP membawa ganja dan sabu ke sekolah.

Selain melakukan tes urine di sekolah-sekolah di Kota Mataram, BNN Kota Mataram juga melakukan hal yang sama di instansi pemerintahan lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ma-

”

Tidak ada bandar narkoba di sekolah, tidak ada pemakai narkoba di sekolah, mereka hanya korban.

Abdul Latif Nadjib taram. “Sudah hampir 90 persen instansi pemerintahan sudah kita masuki dalam rangka tes urine, sosialisasi dan advokasi.

Kalau sidak kewenangannya pemerintah, dalam hal ini walikota. Kalau di militer kewenangannya komandan, tapi kami siap memback-up,” terangnya. (yan)

Pemerintah Siap Layani E-KTP untuk Warga Ahmadiyah 150 Kader Ikut Pelatihan Daur Ulang Sampah Olah Sampah Jadi Barang Ekonomis

Mataram (Suara NTB)Sampah kerap menjadi masalah di daerah-daerah perkotaan termasuk Kota Mataram.

Untuk itu sampah juga perlu diolah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mataram memberikan pelatihan kepada 150 kader dari 50 kelurahan yang ada di kota Mataram terkait daur ulang sampah, Selasa (19/11).

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Mataram, IGA Yuliani, SE mengatakan pelatihan daur ulang sampah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. “Sampah yang dulunya menjadi momok bagi masyarakat kini bisa menjadi sahabat baik bagi warga, bahkan mampu memberikan nilai lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya. Disamping itu, ia mengharapkan para perempuan di Kota Mataram bisa berkreasi bagaimana memanfaatkan sampah ini sehingga bisa menjadi bekal untuk mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyampaikan program gerakan menuju LingkunganDenganSampahNihil (Lisan) yang telah dilakukan berupa barter sampah dengan beras miskin (raskin), sodaqoh sampah, sertapenanganansampahsekolah, merupakan salah satu program yangmurahdanramahlingkungan yang harus diimbangi dengan sos-

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Ibu-ibu dari 50 kelurahan di Kota Mataram mengikuti pelatihan daur ulang sampah yang dilaksanakan GOW Kota Mataram di aula Kantor Walikota Mataram, Selasa (19/11). ialisasi, pelatihan dan bantuan sarana.IamengharapkanpokjaLisan harus secara terus menerus memberikan informasi terhadap manfaat sampah yang dapat mendatangkan tambahan pendapatan jika dikelola dengan tepat. “Sampah menjadi masalah karena tidak dikelola dengan tepat, sebaliknya sampah menjadi berkah jika dikelola dengan tepat,” ujarnya.

Setelah masyarakat mampu melakukan berbagai kegiatan daur ulang sampah, pokja-pokja yang ada harus diharapkan mampu menjadi wadah penyediaan bahan baku. Disamping itu pemerintah lanjutnya harus memberikan motivasi dalam bidang pemasaran terhadap produk daur ulang sampah. “Agar produsen mampu memenuhi pesanan dan pemasaran hasil produksi sampah ini jelas,” katanya.

Saleh mengatakan, dasar program Lisan ini sangat penting diterapkan di Kota Mataram, hal itu disebabkan karena tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah jika menggunakan sistem Kumpul Angkut Buang (KAB). “Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Kota Mataram menyebutkan, volume sampah tahun 2013 ini mencapai 1.281 meter kubik per hari atau sekitar 400 ton per hari, yang dapat diangkut sekitar 71 persen atau 909 meter kubik dengan anggaran perhari Rp 61.357.500, sebulan menjadi Rp1,8 milar lebih dan setahun mencapai Rp 22 miliar lebih,” terangnya. Dengan demikian pola KAB ini dinilai sangat mahal, sehingga program Lisan harus menjadi prioritas dalam upaya pemberdayaan masyarakat mandiri. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Kepastian masalah penyelesaian KTP Electronic (E-KTP) bagi warga Ahmadiyah di NTB sudah terjawab. Pemerintah daerah siap melakukan perekaman E-KTP bagi warga Ahmadiyah yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Lombok.

Kepastian pemerintah daerah melakukan perekaman E-KTP terhadap warga Ahmadiyah tersebut disepakati dalam pertemuan antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Timur dan Kota Mataram yang digelar di Ruang Rapat Sekda NTB, Selasa (19/11). Dalam rapat yang dipimpin Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, ini dicapai kesepakatan, jika pemerintah daerah segera memasukkan warga Ahmadiyah yang sudah cukup umur dalam database untuk diproses perekaman E-KTPnya.

Warga Ahmadiyah yang selama ini berada di penampungan, yakni di Asrama Transito Mataram, RSUD Praya dikatagorikan dalam penduduk rentan (penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam maupun korban sosial). Untuk itu, mereka pantas mendapatkan pelayanan dari aparatur pemerintah, khususnya identitas kependudukan.

KepalaDinasSosialKependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB Drs. Bachrudin, MPd, padakesempatantersebutmenjelaskan, belum dilayaninya perekaman E-KTP bagi warga Ahmadiyah di NTB, karena data kependudukannya belum masuk database F1 01.

Jika sudah masuk dalam data ini, makapemerintahsiapmemberikan

pelayanan identitas kependudukan kepada setiap warga negara.

Terkait status warga Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito Mataram, Bachruddin, menilai sebagai pengungsi dan masuk dalam katagori penduduk rentan. Mereka cenderung tidak menetap di satu tempat, sehingga dalam menerbitkan E-KTP masuk dalam katagori penduduk rentan. Artinya, ketika mereka kembali pulang ke rumah atau ke tempat lain tidak membutuhkan surat pindah atau kependudukan lainnya. Berbeda halnya, dengan penduduk permanen (menetap di satu tempat), ketika harus pindah ke tempat lain, harus memiliki surat pindah.

SekdaNTBH.MuhammadNur mengingatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan status kependudukan.Artinya,apapunagama dan asal dari warga negara tidak boleh ada diskriminasi. Namun, dengan adanya penyelesaian soal E-KTP bagi warga Ahmadiyah yangselamainibelumtuntas,sekda mengingatkanagarpelayanantetap menjadi prioritas utama.

Meski demikian, ujarnya, dalam memberikan pelayanan EKTP pada warga Ahmadiyah tidak dilakukan berkelompok untuk menghindari gejolak di lapangan.

Termasuk, petugas di lapangan saat memberikan pencerahan tidak menyinggung perasaan.

Wakil Bupati Lombok Tengah Drs. H. L. Normal Suzana, menegaskan, Pemkab Loteng sudah berupaya mengatasi masalah EKTP bagi warga Ahmadiyah yang tinggaldieksRSUDPraya.Pihaknya sudah memasukkan 17 wajib E-KTP dalam database dan dalam proses penyelesaian. (ham)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Butuh Waktu ADANYA tunggakan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Lombok Barat (Lobar) yang menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) mendapat perhatian serius Sekda Lobar H. Moh. Uzair. Menurutnya, prosedur pembayaran klaim ini memerlukan waktu, sehingga pembayaran klaim sedikit terlambat.

Sekda beranggapan terlambatnya pembayaran (Suara NTB/dok) klaim di bagian penguruH. Moh. Uzair san atau verifikasi klaim di instansi terkait. Untuk membahas hal ini, pihaknya akan duduk bersama dengan semua instansi terkait, termasuk memanggil Dinas Kesehatan Lobar selaku leading sector terkait. ‘’Saya akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan, karena pelayanan maksimal harus tetap diberikan kepada pasien,” tegas Sekda Lobar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/11).

Menurutnya, permasalahan yang kerap terjadi di RSUD Tripat Gerung adalah masalah administrasi. Banyak ditemukan pasien masuk dengan status pasien umum namun setelah mengetahui penyakit yang diidapnya lalu di tengah jalan merubah menjadi pasien jamkesmasda. Hal ini yang menyebabkan pengurusan administrasi menjadi ribet.

Selain ribet, ujarnya, masalah administrasi menyebabkan membengkaknya tagihan atau klaim, sehingga harus benar-benar selektif dalam memberikan status Jamkesda. “Tapi sekarang ini ukuran pasien Jamkesda atau pasien miskin itu belum kita ketahui secara detail,” ujarnya sembari menyatakan, penyebabnya rata-rata masyarakat dapat dengan mudah memperoleh surat keterangan miskin.

Dalam hal ini, pihaknya mengupayakan tahun 2014 masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas Pusat dan Provinsi NTB akan dibuatkan kartu Jamkesda Lobar, sehingga jumlahnya terkontrol.

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat Drg. Ni Made Ambaryati berharap tunggakan ini segera dibayarkan. Ambar mengatakan timnya telah melakukan verifikasi klaim dan sudah diserahkan ke tim verifikasi independen di Dikes, namun sampai lebih tiga bulan belum juga terbayarkan. (her)

Dikembalikan Dewan

Eksekutif Usul Ulang Dokumen KUA PPAS Selong (Suara NTB) Pengembalian dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Lombok Timur (Lotim) oleh DPRD ditanggapi positif kalangan eksekutif. Usulan ulang dokumen KUA PPAS ini akan diajukan kembali ke meja para wakil rakyat tersebut.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) yang juga Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H. Rohman Farly di media di Selong, Selasa (19/11). “Kalau selesai, besok akan kita kembalikan,” ucapnya.

Diketahui, batas waktu penetapan APBD untuk tahun anggaran 2014 sudah mepet, karena bersamaan dengan dokumen KUA PPAS, eksekutif ini akan mengajukan juga draf RAPBD tahun 2014 mendatang. “Kita ingin kejar November berakhir ini, karena berdasarkan ketentuan UU satu bulan sebelum tahun anggaran harus sudah clear,” ucapnya.

Guna memanfaatkan waktu dengan sebagi-baiknya, dokumen usulan ulang KUA PPAS dan RAPBD aan akan jadi satu usulan langsung. Harapannya, dewan segera bahas dan menetapkannya sebelum memasuki tahun anggaran.

Pembahasan dokumen awal penganggaran KUA PPAS itu diakui cukup alot antara eksekutif dengan legislatif, karena DPRD merupakan lembaga politik. ‘’Antara eksekutif dan legislatif juga sama-sama membawa aspirasi. Persoalan alotnya pembahasan dianggap hal biasa,’’ ujarnya.

Rohman Farly menambahkan, panjangnya proses pembahasan KUA PPAS di Dewan bukan karena masa transisi era kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Ia menuturkan, di era pertama Bupati Lotim H. Ali BD ini juga dulu pernah terjadi hal serupa, termasuk aksi walk out kalangan eksekutif.

Adanya aksi walk out TAPD saat rapat dengan dewan beberapa waktu lalu katanya menjadi bagian dari pembelajaran bersama. Hak waIk out, katanya, tidak saja dari dewan, tapi eksekutif pun memiliki hak. KUA PPAS, lanjutnya masih sebatas rencana detailnya akan dibahas pada RAPBD mendatang.

Keputusan eksekutif tidak mau merubah ini juga karena Pemda sendiri bekerja sesuai visi. “Kita akan tetap menggunakan usulan awal. Nanti kan detail di RAPBD. Jika kemungkinan buruk masih juga belum ada kesepahaman bisa berlanjut membahas RAPBD,” imbuhnya. (rus)

Indikator MDGs Rendah

Bupati Loteng Janji Benahi Fasilitas Kesehatan Praya (Suara NTB) Angka indikator Millenium Development Goals (MDGs) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., masih rendah. Hal ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang meski diselesaikan oleh pemerintah daerah, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Untuk itu, ke depan pemerintah daerah berkomitmen dan berjanji akan terus membenahi dan melengkapi fasilitas penunjang kesehatan serta fasilitas pendukung lainnya.

Demikian ditegaskan Bupati Loteng, H.M Suhaili FT, menyikapi hasil release Bappenas terkait capaian MDGs Loteng, saat ditemui di RSUD Praya, Selasa (19/11). “Indikator-indikator kesehatan utamanya, ke depan akan terus kita pacu. Sehingga taraf kesehatan masyarakat bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.

Ia mengakui, ketersedian fasilitas penunjang kesehatan sejauh ini masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Loteng.

Persoalan tersebut, katanya, menjadi tantangan tersendiri bagi daerah ke depan, sehingga dukungan dari semua pihaknya sangat diharapkan. Terutama ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan bisa semakin baik dan memadai.

Meski demikian, katanya, pemerintah daerah tidak akan mampu hanya sendirian memikul beban yang ada. Namun membutuhkan pihak lain dan semua pihak.

Selain itu, lanjutnya, persoalan ketersediaan fasilitas penunjang perilaku masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri. Sejauh ini cukup berpengaruh dalam capaian target pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bukan hanya persoalan fasilitas, perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri juga akan terus diperkuat.

Sebelumnya dari hasil evaluasi P3BM Bappenas, angka indikator MDGs Loteng rendah, karena baru sekitar 29,82 persen. Salah satu faktor penyebabnya yakni masih rendahnya capaian indek pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan serta bayi baru lahir. Termasuk masih rendahnya indeks pembangunan bidang pendidikan. (kir)

CARI RUMPUT Hujan di Pulau Lombok masih belum merata. Masih banyak wilayah di Pulau Lombok yang belum memasuki musim hujan. Seperti Lombok bagian selatan, masih dihadapkan dengan kekeringan dan berpengaruh terhadap pakan ternak. Kondisi ini memaksa peternak dari beberapa desa di Lombok Tengah mencari rumput di kawasan Kuripan Lombok Barat.

(Suara NTB/ham)

Buntut Meninggalnya Maharani

Izin Penanganan Operasi Dokter AB Dicabut

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bereaksi keras atas meninggalnya pasien Jamkesmasda yang biaya operasinya dipungut oleh oknum dokter AB di Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung. Langkah tegas pun diambil dengan menurunkan tim Inspektorat untuk mendalami perihal pelayanan di rumah sakit itu, khususnya masalah meninggalnya Maharani. Kemungkinan, oknum dokter AB akan dicabut hak fungsionalnya, termasuk akan dipindah.

Tidak saja sanksi dari Pemda, pihak Rumah Sakit Patut Patuh Patju juga menjatuhkan sanksi jauh setelah kejadian itu. Pihak Rumah Sakit mencabut sementara izin penanganan operasi oknum dokter terkait hingga ada keputusan resmi terkait statusnya dari instansi kesehatan. “Dokter bersangkutan (AB) bisa saja dicopot hak fungsionalnya oleh Pemda.

Selain pihak rumah sakit telah menjatuhkan sanksi,” un-

gkap Sekda Lobar, M. Uzair, Selasa (19/11).

Dijelaskan, masalah ini akan dilihat secara keseluruhan dari mulai masuk hingga perawatan pasien, termasuk rekaman secara medisnya seperti apa. Tentunya, kalau ada pelanggaran dari sisi medis harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemda dalam hal ini, katanya, siap menekan pihak rumah sakit, agar menindak tegas oknum itu. Namun jelasnya perlu pros-

es pengkajian bersama, antara pihak kepegawaian Pemda dengan para medis yang berkompeten dalam hal ini.

Perlunya duduk bersama, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan ketika ada masalah menyalahkan pihak rumah sakit semata.

Pemda katanya, punya kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai aturan kepegawaian, karena oknum itu tercatat sebagai PNS di Lobar.

Minimal sanksinya, bisa saja

dicopot hak fungsionalnya. Hak itu katanya bisa dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran. Menyangkut pembayaran tunggakan gaji, pihaknya membantah. Semua tunjangan, termasuk tunjangan profesi sudah dibayar terkecuali jasa pelayanan yang belum dibayar. “Tapi ini hampir seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat ini Tim Unspektorat akan turun untuk memeriksa prosedur dan protap di RS apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak.

Setelah. Tim turun, pihaknya akan memanggil oknum dokter sesuai hasil pemeriksaan secara administrasi kepegawaian.

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat Hj. Drg. Ni Made

Ambaryati menegaskan pihaknya sudah menjatuhi sanksi bagi dokter AB tidak boleh melakukan tindakan operasi sebelum kasus ini selesai.

Catatan pihaknya, track record dokter ini terbilang buruk, pernah juga tersangkut pemalakan. Sebelumnya, sudah dijatuhkan hukuman oleh bupati sesuai jenjang sanksi. ‘’Terkait penentuan kesalahannya tergantung majelis kode etik kedokteran,’’ terangnya.

Sebelumnya, Maharani pasien Jamkesmasda Lobar meninggal di RSUP NTB. Sebelumnya, korban dirawat di Rumah Sakit Tripat Gerung.

Orang tua pasien, Kaharudin dipungut biaya Rp 3,5 juta untuk biaya operasi, padahal yang bersangkutan dikatagorikan warga tak mampu. (her)

Tertinggi di NTB, Tingkat Kelayakan Pengumuman Tes CPNS KLU Tunggu Pusat Hidup Masyarakat Lotim Selong (Suara NTB) Tingkat kelayakan hidup masyarakat Lombok Timur (Lotim) yang diukur dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) tercatat tertinggi di NTB. Data tahun 2012 lalu, UMK Lotim berada pada rating terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota yang sudah membuat UMK se-NTB, yakni Rp 1.150 juta/bulan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim, Sudirman, S.Sos kepada Suara NTB di Selong, Selasa (19/11), menyebutkan, tahun 2013 ini sudah direncanakan UMK Lotim ini meningkat menjadi Rp 1.212 juta/bulan. Angka ini berada di atas rata-rata provinsi yang diketahui Rp 1,210 juta/bulan.

Di Kabupaten Bima UMKnya tahun 2012 diketahui Rp 1.026 juta, Kota Bima Rp 1,050 juta, Sumbawa Rp 1 juta, Mataram Rp 1,043 juta dan Dompu Rp 1,050 juta.

Kabupaten lain belum diketahui, karena penetapan UMK

(Suara NTB/rus)

Sudirman

ini diakui cukup sulit.

Ketetapan UMK yang dihitung berdasarkan tingkat kelayakan hidup seorang bujang di Kabupaten Lotim ini telah ditetapkan Lotim bersama dengan Dewan Pengupahan. Nilainya dibandingkan provinsi, katanya, harus lebih besar karena amanah undang-undang.

Dijelaskan, hitungan tingkat hidup layak di Lotim

itu ditetapkan berdasarkan hitungan kebutuhan seseorang sehari-hari. Kadis Sosnakertrans meyakini, nilai yang sudah ditetapkan sebagai standar gaji dari perusahaan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang bujang dan tidak bicara bagi yang sudah menikah dan punya anak.

Diakuinya, dari 600 perusahaan yang ada di Lotim ini sebagian besar belum melaksanakan UMK ini. Harapannya, UMK yang ditetapkan pemerintah sebagai wujud melindungi tenaga kerja ini bisa dijadikan pedoman oleh perusahaan.

Meski telah ditetapkan bersama dengan Dewan Pengupahan, penerapan UMK tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan di semua perusahaan. Pasalnya, dikhawatirkan justru akan berdampak lebih buruk, yakni terjadi PHK massal, karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar gaji pegawainya. (rus)

Susun Pendataan Aset

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum berani memastikan pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemda KLU. Informasi awal yang menyebutkan jadwal pengumuman hasil tes dilakukan minggu pertama Desember pun masih rancu.

“Kita tidak berani memastikan kapan hasil tes diumumkan, karena semuanya tergantung pusat. Berkas LJK (Lembar Jawaban Komputer) saat ini sudah ada di meja Kemenpan RB dan diperiksa oleh Tim Panselnas,” ujar Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, Selasa (19/11).

Dijelaskannya berkas LJK KLU dikumpulkan bersamaan dengan hasil tes dari provinsi dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Oleh panitia di masing-masing daerah, berkas itu telah dikumpulkan terpusat di Polda NTB. Selanjutnya pihak Polda NTB yang mengantar berkas itu ke Kementerian.

Sejak diperiksa hingga saat ini, ungkpanya, belum ada informasi mengenai penyelesaian

pemeriksaan LJK dan hasilnya. Mengingat di Panselnas, pemeriksaan CPNS mendahulukan pelamar di tingkat kementerian, setelah selesai baru dilakukan pemeriksaan terhadap pelamar di daerah.

Titi Hidayati mengatakan, dari 11.086 orang yang lulus seleksi adminsitrasi dirinya belum dapat mengingat persis berapa jumlah peserta yang tidak hadir saat tes.

Tetapi pada pelamar Katagori 2 (K2), dari jumlah peserta 432 orang, diketahui 10 orang tidak mengambil nomor tes.

Pada katagori pelamar K2 itu juga ditemukan ada salah satu nama peserta yang ganda, sehingga total pelamar K2 menjadi 431 orangs.

Menyambung keberadaan jumlah Pegawai Pemda KLU, Titi menyebut jumlah sampai dengan bulan Juli sebanyak 2.579 orang. Angka ini berkurang dari awal pembentukan KLU hingga bulan Desember 2012, yaitu 2.616 orang. Penurunan ini terjadi akibat adanya pegawai yang pensiun dan meninggal, serta pegawai yang pindah ke kabupaten lain. (ari)

Pemkab Lotim Libatkan BPKP Meningkat, Penderita Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyusunan data aset-aset daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan aset daerah dan wujud upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset (PPKA) Lotim, Teguh Sutrisman kepada media di Selong, Selasa (19/11). Diakuinya, saat ini telah berlangsung proses pembimbingan kepada staf di PPKA dan SKPD yang mengurus aset dalam rangka aplikasi penyusunan Sistem Informasi Keuangan dan Aset (Simda).

Sejauh ini diakuinya, pengurusan dan penyusunan data barang dan aset Pemkab Lotim dilakukan secara manual, sehingga di masa mendatang pengelolaan aset lebih tertib. Atas dasar inilah, lanjutnya, diperlukan sistem teknologi, komputerisasi aset.

Harapannya, dua tahun ke depan, persoalan pendataan dan penatausahaan aset bisa

lebih baik.

Auditor BPKP, Maidianto di tempat yang sama menjelaskan, kehadiran BPKP di Lotim ini merupakan permintaan dari Pemda. Ia mengatakan, melalui sistem pendataan komputerisasi yang akan diterapkan, ke depan data tidak ada lagi simpang siur.

Penyusunan sistem pendataan aset dengan sentuhan teknologi ini dikatakan menjadi bagian dari dari upaya meraih opini WTP. Di mana, persoalan aset di sebagian besar daerah tidak saja di Lotim, tapi di daerah lain. “Aset ini kan dilaporan keuangan merupakan bagian paling besar, mencapai 70 persen isinya neraca adalah aset tetap,” ucapnya.

Menurutnya, jika penyajian datanya tidak bagus, maka jelas akan berujung pelaporan yang kurang bagus. Pencatatan soal aset ini berada di laporan keuangan sendiri.

Saat ini Lotim baru memulai proses pendataan, belum bicara soal penatausahaan aset ke depan. Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap keberadaan aset sudah semestinya diawali dengan catatan data yang

ISPA dan Diare

(Suara NTB/rus)

H. Teguh Sutrisman

nyata. “Kan harus ada rinciannya sebelum bicara keberadaan fisik di lapangan. Ia kita mulai dulu dari data aset.

Ini proses awal sebelum penatausahaan,” terangnya.

Pemkab Lotim meminta BPKP, karena lembaga ini memiliki fungsi sebagai auditor pemerintah. Langkah ini dilakukan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses akuntabiltas publik.

Terhadap aset-aset yang dianggap sudah tidak layak fisik di lapangan, ada kemungkinsan bisa dihapus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (rus)

Praya (Suara NTB) Jumlah penderita Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta diare selama bulan November di Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng telah menetapkan beberapa wilayah sebagai daerah merah kedua penyakit tersebut. Alasannya, angka kenaikan jumlah penderita ISPA dan diare di daerah-daerah tersebut mengalami lonjakan cukup tajam.

“Angka sebenarnya jumlah penderita ISPA dan diare yang ada masih didata. Tapi memang dilihat dari tren yang ada, memang terjadi lonjakan cukup tajam. Terutama di beberapa wilayah, seperti wilayah kerja Puskesmas Sengkol dengan kenaikan di atas 10 persen dari bulan sebelumnya,” jelas Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi. Sp.A., kepada wartawan di Praya, Selasa (19/11).

Ia mengakui, faktor cuaca menjadi faktor utama pemicu naiknya jumlah penderita ISPA,

terutama lagi diare. Kondisi tersebut makin diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat Loteng akan arti hidup bersih. Di mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham betul tentang tata cara mengolah makanan yang bersih, sehingga masyarakat dengan cukup mudah terserang diare.

Pihaknya pun sudah menenjunkan tim survai ke wilayahwilayah yang angka kenaikan penderita diare dan ISPA paling tinggi. Tujuannya mengetahui secara detail penyebab melonjaknya jumlah penderita diare dan ISPA tersebut. “Hasil dari tim survai inilah yang nantinya dijadikan dasar bagi kami untuk bertindak,” jelasnya.

Tapi sejauh ini pihak Dikes Loteng sendiri sudah melakukan upaya-upaya antisipasi.

Misalnya dengan menyalurkan obat-obatan berupa kaporit kepada masyarakat. terutama lagi di daerah-daerah yang banyak masyarakatnya masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (kir)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

PN Raba Bima Kekurangan Hakim Kota Bima (Suara NTB) Selama bulan Januari hingga pertengahan Bulan November 2012, tercatat sebanyak 445 kasus pidana ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi oleh perkara penganiayaan dan pencemaran nama baik.

Sementara jumlah kasus yang masuk ini tak sebanding dengan jumlah hakim yang ada, yakni sebanyak lima orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN. Humas PN Raba Bima, Fatchu Rochman yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/11) menyebutkan, perkara yang masuk ke Pengadilan tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 445 kasus sementara tahun sebelumnya hampir 400 kasus. Dari 445 kasus ini, yang paling banyak mendominasi yakni perkara penganiayaan dan pencemaran nama baik.

Menurut Fatchu, peningkatan perkara penganiayaan dan penghinaan ini disebabkan kurang berperannya pihak terkait termasuk aparat desa. Seharusnya, kasus penganiayaan terlebih kasus penghinaan bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa atau kelurahan. “Tapi kalau sudah tiga kali masih juga melakukan, jalur hukum memang sudah tidak bisa dipungkiri,” terangnya.

Tanpa menyebutkan prosentase maupun jumlah, perkara yang naik yakni narkoba. Sekilas selama ini di beberapa media, pengungkapan kasus narkoba memang intensif dilakukan oleh aparat Kepolisian. “Kalau untuk kasus pembunuhan dan minuman keras minim,” katanya. Untuk tahun ini, jumlahnya hanya dua atau tiga kasus saja. Salah satu kasus pembunuhan yang ditangani yakni pembunuhan H. Pasa yang dituduh sebagai dukun santet. Sementara jika dibandingkan tahun sebelumnya, persidangan didominasi oleh kasus pembunuhan.

Sementara itu, meski kasus yang ditangani tergolong banyak, PN saat ini mengalami kekurangan hakim. Jumlah hakim yang ada saat ini sebanyak lima orang ditambah Ketua dan Wakil Ketua PN. Baru-baru ini sudah ada tambahan dari Pengadilan Sumbawa namun belum mulai bertugas.

Seharusnya, lanjutnya, untuk PN tipe 1 B seperti ini jumlah hakim sekitar 12 hakim.

Kekurangan hakim ini tentu saja memberi dampak tersendiri bagi proses peradilan. Di mana, pihaknya harus menyiasati dengan membagi rata jumlah kasus yang ditangani. Tak ayal, lantaran banyaknya kasus tersebut persidangan bisa berlangsung sampai pukul 17 Wita. “Kebetulan bulan-bulan ini banyak perkara yang dilimpahkan, termasuk perkara pengerusakan PO Bima Permai,” pungkasnya. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA Bandar Togel Tak Ditangkap

Warga Demo ke Mapolres Bima Kota Kota Bima (Suara NTB) Puluhan warga Kelurahan Mande Kecamatan Asakota Kota Bima, Selasa (19/11), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota. Puluhan warga yang juga terdiri dari ibu-ibu dan remaja ini menuntut bandar togel yang ada di Kota Bima ditangkap. Selain itu, warga juga meminta Kapolres untuk mengganti anggota Buser (Buru Sergap) Sat Reskrim yang dinilai melakukan tebang pilih dalam penangkapan.

Puluhan warga yang tergabung dalam Front Masyarakat Menggugat, Aliansi Poros Muda Bima, dan Karang Taruna Muda Bhakti Kelurahan Mande menggelar aksi sekitar pukul 10.00 Wita.

Meski guyuran hujan membasahi, namun tak menghentikan langkah para warga ini untuk menyuarakan aspirasinya. Judi togel yang marak serta tindakan tebang pilih yang dilakukan oleh aparat Buser yang hanya menangkap

penjual kecil, sementara bandar besar dibiarkan begitu saja.

Koordinator Lapangan, Amirudin S.sos yang dikonfirmasi menuturkan aksi ini bermula dari tindakan aparat yang menangkap para penjual kecil beberapa hari lalu, yakni M. Yamin dan Baitul Hamdi. Warga pun protes, pasalnya masih banyak bandar yang belum tersentuh. Selama ini aparat Buser hanya menangkap penjual eceran.

Setelah penangkapan ini, pihaknya pun melakukan hearing dengan Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, SH. Dalam hearing tersebut, katanya, Kapolres pun terlihat kaget mendengar masih banyak bandar besar yang belum tersentuh. “Kapolres baru tahu kalau banyak bandar yang belum ditangkap,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya pun kemudian menggelar aksi dan membawa beberapa poin

(Suara NTB/dok)

BLK – Kompleks bangunan BLK Poto Tano yang masih menunggu kebijakan pemerintah pusat guna kelanjutan pembangunannya.

tuntutan. Antara lain, meminta Kapolres Bima Kota untuk melakukan pembenahan kinerja sekaligus merevisi keanggotaan buser di wilayah hukum Polres Bima Kota. Karena dinilai tak mampu menangkap bandar (otak) dari perjudian togel. “Karena bandar yang masih berkeliaran, perjudian togel sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat kota,” katanya.

Kedua, pihaknya meminta Kapolres untuk segera menangkap bandar togel. Sebab, dalam BAP terhadap M. Yamin dan Baitul Hamdi sudah jelas menyebutkan identitas para bandar dimaksud. Pihaknya khawatir jika terus dibiarkan, bandar togel ini akan membentuk kroni-kroni yang lebih banyak di tengah masyarakat. Pi-

haknya mengancam jika tuntutan tersebut tak diindahkan, pihaknya yang berasal dari tiga elemen tersebut akan melakukan aksi lagi dan mengawal apa yang menjadi tuntutan dimaksud. Ditambahkannya, pendemo juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima juga mendukung upaya Kepolisian ini, jika tidak pihaknya akan melakukan penyegelan atas kantor dimaksud.

Sementara itu, mendengar tuntutan pendemo, Kabag Ops AKP Abdi M keluar dan memberikan tanggapan. Di hadapan massa, Abdi menuturkan akan mendukung tuntutan para pendemo. “Tidak saja togel yang akan diberantas, tapi semuanya, sabung ayam, miras serta narkoba,” ujarnya singkat. (use)

Sumbawa akan Bangun Pasar Ternak di Bangkong Sumbawa Besar (Suara NTB) Bangkong kini mulai disiapkan sebagai wilayah industri peternakan di Sumbawa. Selain telah membangun Rumah Potong Hewan (RPH), kini dibangun pasar hewan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Selasa (19/11), kegiatan peternakan akan diarahkan ke wilayah Bangkong desa Karang Dima kecamatan Labuan Badas. Dengan telah mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, seperti holding ground, RPH dan menyusul pembangunan pasar ternak.

“Hampir seluruh kegiatan menyangkut dengan peternakan, dilakukan di Bangkong sampai daerah sekitar sepertinya telah disiapkan sebagai wilayah industri peternakan di Sumbawa,” terangnya.

Untuk holding ground dan RPH, sudah mulai berjalan.

Sementara bagi pasar hewan, ditargetkan beropeasi pada 2014 mendatang. Mengingat masih ada beberapa infrastruktur pendukung yang belum dibangun. Seperti, kantor pos

Bupati KSB Bantah Sejumlah Proyek Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Bupati Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM membantah sejumlah proyek fisik mangkrak di daerahnya. Proyek-proyek itu sebenarnya telah selesai dikerjakan. Hanya saja hingga kini belum dapat dimanfaatkan karena pembangunannya belum rampung sepenuhnya disebabkan keterbatasan anggaran.

Ia mencontohkan proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di kecamatan Poto Tano. Dengan tegas ia membantah, jika bangunan tersebut dianggap mangkrak dan yang paling bertanggung jawab atas bangunan itu adalah Pemda KSB. Menurutnya, proyek tersebut murni milik pemerintah pusat. Karenanya seluruh tahapan pun berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah pusat. “Sejauh ini belum ada pelimpahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertans) atas bangunan itu kepada daerah,” tandas bupati, Selasa (19/11).

Ia mensinyalir, terhentinya pembangunan BLK di kecamatan Poto Tano tersebut dikarenakan terjadinya pergantian kabinet khususnya di Kemenakertrans. Perubahan tampuk kebijakan di Kemenakertrans itu pun membuat sejumlah program kementerian, termasuk proyek pembangunan BLK terhenti. “Ini yang kita lihat. Tapi untuk bisa kita manfaatkan, kita berencana akan melanjutkan pembangunannya menggunakan APBD KSB,” kata bupati.

Tak hanya proyek fisik BLK Poto Tano, Kyai Zul juga memberikan klarifikasi terhadap proyek pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang hingga kini belum ada kejelasan kapan fasilitas kesehatan tersebut akan rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Untuk yang satu ini bupati berdalih, bahwa anggaran yang disediakan sebesar Rp 62 miliar sebelumnya direncanakan untuk membangun RSUD di lokasi wilayah Serangin. Hanya saja rencana tersebut berubah karena seiring hasil kajian, lokasi awal rawan terhadap banjir sehingga harus dipindahkan. “Jadi ada perubahan tidak hanya lokasi, tetapi juga srtruktur bangunan dan dana yang sudah kita siapkan (Rp 62 miliar,red) sekarang sudah semua terserap di bangunan sekarang. Jadi tidak mangkrak pembangunannya,” tegasnya.

Proyek pembangunan bendungan Bintang Bano, bupati juga tidak luput melakukan klarifikasi. Kyai Zul mengklaim, proses pembangunan bendungan tersebut sejauh ini terus berproses. Bahkan untuk menjamin keberlanjutannya Pemda KSB telah mendapatkan komitmen pemerintah pusat untuk membiayai kelanjutan pembangunan Bintang Bano yang diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 1,5 triliun itu. “Bukti fisik pembangunan Bintang Bano yang kita danai dari APBD bisa dilihat di lokasi. Seperti pembangunan saluran pengelak, kita bisa lihat di sana. Jadi tidak ada proyek pembangunan fisik seperti yang dibilang selama ini mangkrak,” pungkasnya. (bug)

Halaman 4

(Suara NTB/dok)

RSUD – Bangunan RSUD Taliwang, KSB yang masih menunggu biaya untuk kelanjutan pembangunannya.

Kelanjutan Pembangunan RSUD Taliwang

PIP Tolak Pinjaman KSB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya harus segera mengubah konsep pinjaman yang diajukannya ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasalnya meski, PIP secara teknis telah menyetujui usulan pinjaman tersebut, termasuk dari sisi kelengkapan administrasi dan dokumentasinya telah terpenuhi. Namun PIP memberikan sinyal kepada Pemda KSB, tidak akan melanjutkan pembangunan fisik RSUD bagian barat yang saat ini telah menyerap anggaran APBD senilai Rp 62

miliar itu.

“Kita tangkap sinyal seperti itu. PIP tidak mau melanjutkan yang sudah ada. Tapi mau membangun dari awal.

Makanya MoU pinjamannya sampai sekarang belum ada.

Dan untuk antisipasi, kita harus segera mengubah konsep pinjaman kita ke PIP,” terang bupati kepada wartawan, Selasa (19/11).

Bupati mengatakan, perubahan konsep pinjaman yang akan dilakukan Pemda KSB itu nantinya tidak hanya mengganti objek bangunan semata. Tetapi juga nilai pinjamannya. Jika pada konsep pertama Pemda KSB mengajukan permohonan pinjaman senilai Rp 101 miliar, maka

pada perubahannya KSB hanya akan mengajukan sebesar Rp 60 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan sepenuhnya dialokasikan untuk membangun gedung bagian timur RSUD yang hingga kini belum sedikit pun tersentuh kegiatan pembangunan.

Sementara untuk bangunan bagian barat yang telah menelan dana senilai Rp 62 miliar. Bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini mengungkapkan, akan dianggarkan melalui APBD 2014 dengan angka sebesar Rp 40 miliar. “Ada atau tidak ada pinjaman dari PIP, pembangunan RSUD tetap dilanjutkan dengan menggunakan anggaran sendiri (APBD),” timpalnya. (bug)

Pengelola Pasar Desa Dilatih Manajemen Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama ini, program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Yang menyebabkan usaha pemberdayaan menjadi kurang efektif. Makanya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD), memberikan pelatihan manajemen bagi pengurus pasar desa. Dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Kepala BPMPD Sumbawa, H. Yahya Adam, B.A, Selasa (19/11) menyatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pasar desa. Agar pengelolaan pasar desa sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkontribusi bagi masyarakat dan dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah desa. Mengingat, program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sampai saat ini masih dih-

adapkan pada berbagai persoalan yang menyebabkan usaha pemberdayaan menjadi kurang efektif. Serta manfaatnya yang masih belum maksimal dirasakan masyarakat pedesaan.

Antara lain, pertama, belum sinerginya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan SKPD, kecamatan dan desa.

Untuk mengembangkan pola pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Kedua, belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan desa dalam mendukung akselerasi, program dan kegiatan. Ketiga, masih lemahnya koordinasi dan pengawalan terhadap pelaksanaan peraturan yang diterbitkan, baik Perda atupun Perdes. “Terakhir, belum satunya kerangka berfikir antara pemerintah dan masyarakat di pedesaan,” ujar H. Yahya.

Untuk itu, dibutuhkan formulasi dan kolaborasi kebijakan yang mencakup pola koordinasi dan fasilitasi, pembi-

naan dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi. “Makanya, pelatihan bagi pengelola pasar desa ini, sangat strategis dan relevan dengan situasi yang berkembang saat ini.

Dibutuhkan keseriusan kita bersama sebagai salah satu target dan sasaran dalam pencapaian tujuan pembangunan,” terang H. Yahya.

Untuk singkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program pengembangan usaha ekonomi masyarakat, khususnya melalui pasar desa, diharapkan kepada pengelola bersama pemerintah kecamatan dan desa agar melakukan sejumlah upaya dan langkah.

Yakni, penguatan regulasi yang terkait dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yang mencakup pengelolan pasar desa. Kemudian, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta membangun jejaring dengan berbagai pihak.

Terutama dengan pemerintah kecamatan masing-masing. (arn)

petugas, loket, kandang los untuk ternak, sumber air minum, timbangan ternak, pagar keliling dan lainnya. “Yang sudah ada, dua unit los bantuan pusat, dengan naik turun loading. Dari daerah kemarin sudah dibangun pagar depan, sekarang lewat APBDP akan dibangun pagar tengah supaya aman,” terangnya.

Selain itu, lanjut Syaf, sebelum pasar hewan dioperasikan, akan dibuatkan regulasi, melalui Peraturan Daerah.

Bersama Komisi II DPRD Sumbawa sudah melakukan kunjungan ke Semarang, melihat lebih dekat seperti apa pelaksanaan pasar hewan di sana. ‘’Kita juga sudah magang, survei dan studi banding di pulau Lombok. Diharapkan 2014 pasar ternak bisa dioperasikan,’’ tandasnya.

Setelah beroperasi nanti, wilayah itu diyakini bakal memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, menumbuhkan kesempatan dan lapangan kerja baru. Sebab, berbagai macam transaksi bisa dilakukan di pasar tersebut. Mulai dari menjual ternak, tali hingga makanan dan minuman. (arn)

Wabup KSB Siap Masuk Bursa Pilkada 2015 Taliwang (Suara NTB) Meski masih cukup lama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2015 mendatang, tetapi tiba-tiba terasa dekat. Hal ini terjadi karena secara mengejutkan Wakil Bupati (Wabup) KSB Drs. H. Mala Rahman membuka keran suksesi pertarungan merebut kursi tampuk pimpinan daerah tersebut dengan menyatakan siap bertarung di Pilkada KSB sebagai Calon Bupati (Cabup).

Kejutan itu dilontarkan pada acara progress report ke8 yang digelar Senin (18/11).

Wabup yang diserahi tugas membacakan progress pengawasan pemerintah itu, di akhir pidatonya, di hadapan ribuan warga yang hadir, menyatakan siap maju sebagai salah satu kompetitor di bursa Pilkada KSB 2015 mendatang.

Mala Rahman nampaknya sudah memperhitungkan keinginannya maju dalam Pilkada 2015. Terbukti Wabup dua periode ini sudah menyiapkan calon pendampingnya yang dalam kesempatan kemarin disebutkan, bahwa nama calon wakil bupati (Cawabup)nya tersebut berinisial M. Tidak sampai di situ, Wabup juga telah mempersiapkan kendaran politik yang akan digunakan untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

Mala Rahman yang notabene menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan Partai Golkar (PG) KSB ini menyebutkan, jika partai berlambang pohon beringin itu siap mendukungnya. “Kalau soal partai sudah tidak ada masalah,” terang Wabup kepada wartawan.

Pernyataan Wabup mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada KSB 2015 mendatang itu, tentu banyak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Terlebih sejauh ini Mala Rahman masih berstatus sebagai Wabup KSB aktif. Andi Laweng, SH sekretaris koalisi Adha (koalisi Parpol pendukung Zulkifli Muhadli – Mala Rahman di Pilkada KSB 2010) misalnya menyatakan, bahwa pernyataan sikap

Wabup tersebut sah-sah saja.

Menurutnya dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, kesempatan orang dalam politik sama dalam hak dipilih dan dipilih. “Saya secara pribadi mengapresiasi keinginan Wabup itu,” timpalnya kepada media ini, Selasa (19/ 11).

Laweng mengatakan, tidak salah jika Wabup mendeklarasikan diri terkait kesiapannya bertarung di Pilkada KSB 2015 mendatang. Ia pun mendorong agar seluruh figur yang saat ini berniat untuk masuk di bursa Pilkada untuk secepatnya mencuatkan diri ke permukaan. “Pasti ada banyak lagi (yang ingin maju).

Jadi saya sarankan keluar sejak sekarang,” katanya.

Hanya saja politisi asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini, nampaknya memberikan sedikit catatan khusus bagi Wabup. Sebagai bagian dari pemerintah saat ini, Laweng mengharapkan, agar Wabup tetap konsen di sisa akhir jabatannya sekarang ini. Pasalnya meski sisa waktu tinggal terhitung setahun (hingga 2015), tetapi masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntas direalisasikan oleh pemerintah sekarang ini. “Setiap pekerjaan yang bisa diselesaikan saat ini akan menjadi tolok ukur bagi dia (Wabup) untuk dipilih kembali oleh masyarakat. Jadi kalau memang niat fokus selesaikan tugas yang sekarang ini,” pintanya.

Sebenarnya Mala Rahman bukan orang pertama yang mendeklarasikan diri siap maju di Pilkada 2015 mendatang. Sebelumnya sudah ada tiga nama yang berani menyatakan diri, yakni Kusumayadi yang saat ini masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda KSB, Andi Azisi Amin dan ketiga Hatta Zein yang keduanya adalah tokoh KSB yang sekarang ini berada di Jakarta. Namun melihat dari sisi dukungan Mala Rahman adalah figur yang cenderung paling siap, karena setidaknya Mala Rahman telah berani mengungkapkan calon Wabupnya dan Parpol yang siap mendukungnya. (bug)

RAGAM 293.268 DPT di NTB Kejari Dompu Diberi Waktu Hingga Akhir Desember

Halaman 5

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

Belum Punya NIK

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB menegaskan, permasalahan 293.268 daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) segera tuntas. Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Disosdukcapil NTB dan kabupaten/kota telah turun melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. ‘’Bahkan, tanggal 26 November ini, hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam administrasi kependudukan (adminduk) di Kemendagri. Setelah itu, nanti akan ada proses pemberian NIK di Kemendagri,’’ ungkap Kepala Disosdukcapil NTB Drs. Bachrudin, MPd, kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Selasa (19/11).

Menurutnya, banyak DPT yang tidak memiliki NIK, karena tidak berada di tempat saat pemutakhiran data di tahun 2011 lalu. Atas kondisi ini, pihaknya membantah tim tidak melakukan pendataan di lapangan. Bachruddin mencontohkan, sebagian besar DPT yang tidak memiliki NIK adalah eks TKI/TKW yang pulang setelah pemutakhiran dilakukan. ‘’Kalau ke Malaysia saat pemutakhiran data tidak mungkinlah dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, sampai ujung gunung pun tetap kami cari,’’ terangnya.

Diakuinya, dari data yang ada di pihaknya, jumlah DPT di NTB yang belum punya NIK sebagian besar di Lombok Timur yang mencapai 123.289, Kota Mataram 14.306, Lombok Barat 63.811, Lombok Tengah 53.875 dan Kabupaten Bima 37.987.

Bachruddin menegaskan, jika DPT bermasalah ada di luar DP4 yang sudah diserahkan pemerintah ke KPU. Selain itu, saat verifikasi di lapangan oleh KPU dilakukan manual, sehingga ketika dimasukkan dalam aplikasi terjadi error dan tidak terbaca dan muncul NIK nol. Menurutnya, hal tersebut disebabkan perbedaan Operating System antara KPU dan pemerintah. ‘’Termasuk ada beberapa orang yang sudah meninggal dan pindah yang tidak dilaporkan,’’ ungkapnya. (ham)

Puluhan Warga Korban Gempa Tuntut Kejelasan Pemda KLU Dari Hal. 1 Warga setempat klaimnya, bahkan memvonis tim validasi Pemda KLU, buta, karena tidak bisa membedakan mana rusak berat, mana pula rusak ringan. Hal ini dipicu, beberapa KK di Orong Nagasari tidak terdata, atau terdata tetapi tidak masuk katagori yang seharusnya.

Hal senada juga diakui oleh tiga kadus lain. Mereka lantas mendesak pemerintah untuk bersikap transparan. Apabila data validasi dinyatakan final, mereka meminta agar data itu disampaikan ke dusun. Sehingga jelas, warga yang tidak terdata agar disikapi selanjutnya oleh Pemda KLU. Sekda KLU, H. Suardi, SH., yang menemui warga memaklumi kekhawatiran warga.

Mengingat masuknya musim penghujan menjadi petaka bagi warga yang tidak memiliki rumah karena rusak. Suardi menjelaskan, perubahan data hasil validasi Pemda KLU adalah hasil verifikasi tim bentukan Pemda KLU. Data awal yang dihimpun oleh BPBD melibatkan kadus, se-

banyak 8 ribu lebih, menyusut menjadi 3.699 unit setelah melalui evaluasi mengacu dari berbagai kriteria kerusakan. ‘’Data awal adalah data darurat, semua laporan tertampung di situ. Data itu kemudian diverifikasi sehingga menghasilkan 3.699 unit,’’ ujarnya.

Sekda menjawab permintaan warga, mengambil keputusan saat itu juga bahwa warga yang tidak masuk dalam data dilaporkan melalui dusun dan desa. Untuk selanjutnya, data ini akan ditangani lebih lanjut oleh Pemda KLU. Hanya saja, ia juga mempermaklumkan bahwa pola penanganan korban gempa telah disepakati.

Untuk warga katagori rusak berat dan sedang akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemda KLU hanya akan menanggulangi rusak ringan bersama Pemprov NTB, dengan sharing anggaran masing-masing Rp 4 miliar dan Rp 6 miliar. (ari)

Masyarakat Jangan ’’Tergosok’’ Dari Hal. 1 menjadi kian tidak berpikir jernih dalam melihat berbagai fenomena sosial keagamaan di Indonesia.

Khusus dalam konteks Ahmadiyah, Suryadarma Ali meminta masyarakat agar tidak ‘’tergosok’’ dengan paham kebebasan absolut yang dapat membuat hilangnya cara berpikir yang sehat. “Selama ini yang membuat keruh kondisi masyarakat kita dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah kan karena mereka berhasil ‘’digosok-gosok’’ oleh paham kebebasan absolut tersebut” terangnya. Menurutnya, paham kebebasan absolut tersebut tidak cocok untuk dikembangkan di Indonesia.

Lebih lanjut Suryadarma Ali mengungkapkan bahwa segala aturan yang dibuat oleh negara dibentuk untuk membatasi kebebasan yang dimilik oleh manusia. Sehingga pada dasarnya tidak ada kebebasan absolut, hanya Tuhanlah yang mempunyai kebebasan absolut. ‘’Jika ada sebagian masyarakat tidak mau mengikuti aturan yang telah

dibuat oleh pemerintah berarti masyarakat tersebut bukan bagian dari pemerintah,’’ katanya.

Menag menerangkan, untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak. Tetapi harus ada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk melakukan dialog sebagai cara-cara penyelesaian masalah. Nah, dalam konteks tersebut, pemerintah telah berupaya untuk mengajak warga Ahmadiyah untuk berdialog guna mencari persoalan jalan keluar. Namun demikian, selama ini meski sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, namun sejauh ini tidak ada itikad baik dari Ahmadiyah menyambut tawaran dari pemerintah. ‘’Itu yang membuat penyelesaiannya menjadi lama, nggak bisa niat baiknya hanya datang dari pemerintah namun harus dari kedua belah pihak juga.’’ (dys)

17 Item Aset Lobar, Terjual Hanya Rp 23 Miliar Lebih Dari Hal. 1 sehingga nilai aset yang terjual hanya Rp 23 miliar lebih,’’ jelas Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH, Selasa (19/11).

Berdasarkan data risalah lelang yang sudah dikantonginya, lelang dimulai Tanggal 20 September 2011. Hasil lelang, mencapai Rp 23.415.000.000. setelah dipotong administrasi, mencapai Rp 22.244.150.000.

Ini juga sudah termasuk PPH mencapai Rp 1.170.750.000. nilai lelang ini dianggap tidak wajar untuk ukuran tanah bangunan 17 item (lihat tabel) yang ada di Kota Mataram. Sedang dikaji pihaknya, metoda apa yang digunakan tim appraisal Pemkab Lobar untuk menentukan limit harga yang dianggap rendah tersebut. ‘’Apakah mereka pakai patokan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atau harga setempat (harga kekinian, red),’’ kata Mawardi.

Yang juga dianggap tidak wa-

jar adalah peserta lelang yang hanya dua pengusaha. Sebanyak 17 item aset yang dilelang pun ternyata dijadikan satu paket. “Siapa yang punya ide untuk menjadikan lelang ini satu paket, ini kami telusuri.

Ada rencana Sekda juga kami panggil untuk dimintai keterangan,” terang Mawardi.

Sebagaimana diketahui, pihak Pemkab Lobar mengeluarkan kebijakan untuk menjual 28 aset yang ada di Kota Mataram. Setelah harganya ditaksir, kemudian diajukan ke KPKNL, hanya 17 item yang dianggap memenuhi syarat lelang. Sebanyak 11 item lainnya dikembalikan ke daerah. Sekda Lobar, Drs.H.Muhammad Uzair membenarkan 17 dari total 28 item aset yang sudah dilelang itu. Dua diantaranya tanah dan bangunan di Mayura seluas 18 are dijual hanya Rp 170 juta dan lapangan tenis dan komplek bangunan lain di Jalan R Suprapto hanya dijual Rp 1,9 miliar. (ars)

Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu diberi waktu hingga akhir Desember 2013 untuk menelaah tiga kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan sejak 2005. Hasil supervisi tim Kejagung dan Kejati, penyidik telah diberi arahan dan solusi. Bila kasusnya tidak layak dilimpahkan akan dihentikan supaya ada kepastian hukum bagi orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan (Kajati) Tinggi NTB, Sugeng Pudjiyanto, SH, MH kepada wartawan di sela-sela melakukan kunjungan ke Kejari Dompu, Selasa (19/11) kemarin, mengatakan, dibukanya tiga kasus dugaan korupsi yang ditanga-

ni Kejari Dompu sejak 2005 lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah ditetapkan.

Sehingga tim Kejagung dan Kejati NTB telah melakukan supervisi dan meminta penyidik (Kejari Dompu) untuk memenuhi petunjuk yang diberikan. “Sudah dilakukan supervisi dan ada solusinya (petunjuk bagi penyidik). Setelah itu, kita evaluasi lagi.

Apakah cukup bukti atau tidak,” katanya.

Bila tidak cukup bukti, ditegaskan Sugeng, penyidikan kasusnya akan dihentikan untuk mendapatkan kepastian hukum kasusnya dan para tersangka. Kepastian hukum ini merupakan bentuk keadilan dan agar tidak menggantung-

kan nasib seseorang. ‘’Kita lihat dulu, ini perkara layak kita limpahkan atau tidak.

Kalau tidak, kita hentikan supaya ada kepastian. Karena keadilan itu, ada kepastian.

Jangan menggantungkan nasib seseorang,” tegasnya.

Penyidik, lanjut Sugeng, diberi waktu untuk memperkuat sangkaanhingga akhir Desember 2013. Sangkaan terhadap tiga kasus dugaan korupsi tahun 2005 yang menjadikan Chandra Dinata (mantan Kabag Umum Setda Dompu) untuk kasus pemadam kebakaran dan pengadaan sepeda motor jhincheng, serta Ir H Moh Syaiful, MSI (mantan Kadis Perkebunan Dompu) untuk kasus pungutan retribusi hasil perkebunan

Hidupkan Sektor Usaha, Serap Tenaga Kerja Kurangi Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat (Lobar), angka kemiskinan termasuk cukup rendah. Terhitung semenjak Kepala Desa Senteluk, Mukril Hakim menjabat tersisa sekitar 40 persen angka kemiskinan. Namun mampu diturunkan hingga tersisa 510 persen sampai saat ini.

Penurunan kemiskinan ini tak terlepas dari berbagai program yang digelontorkannya. Termasuk mengghidupkan sektor usaha kecil menengah. ‘’Hasilnya kemiskinan mampu kita tekan,’’ ungkap Kades Senteluk, Mukril Hakim, Selasa (19/11).

Ia menyebutkan program desa juga berupaya menyentuh nelayan dan petani, karena sebagian besar penduduk setempat adalah nelayan dan petani.

Untuk program petani, di samping digalakkan di sektor pertanian juga sektor peternakan.

Saat musim tanam tiba, pihak desa berupaya mengantisipasi kerugian petani. Petani yang awalnya lebih banyak menaman padi mulai beralih ke palawija dan hortikultura.

Hal ini dimaksudkan su-

(Suara NTB/her)

Mukril Hakim paya petani tidak ketergantungan pada beras. “Ada yang tanam ubi, jagung,”ujarnya Pihaknya juga menggalakkan sektor perekonomian, terutama di sektor mikro, seperti pembuatan paving block dan batako. Usaha ini mulai menarik minat masyarakat setempat, di mana hampir ratarata warga membuka usaha pembuatan paving block dan batako. Bahan bangunan ini mulai dilirik oleh pihak hotel dan kafe serta tempat hiburan untuk membangun. “Bahkan pembangunan Metzo Cafe itu paving block dan batakonya

dipesan dari warga setempat,”ujarnya. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengusaha terhadap warga.

Di lain sisi sektor wisata juga makin banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini terbilang banyak mengurangi angka pengangguran, karena setiap ada pembangunan hotel, pasti mengambil tenaga kerja dari warga sekitar. Lebih-lebih di desa setempat dibangun Hotel Royal Kamuela yang membutuhkan tenaga kerja hampir 600 orang lebih.

Pihaknya meminta agar perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai skill warga. Misalnya satpam, tukang kebun dan cleaning service. “Yang penting pemberdayaan masyarakat lokal,’’ katanya. Cara seperti ini, ujarnya berdampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran.

Jumlah penduduk di Desa Senteluk sekitar 4.672 dengan 1.400 KK lebih. Rata-rata mata pencaharian petani dan nelayan sekitar 56 persen, selebihnya buruh dan PNS. Di Desa Senteluk sendiri terdapat lima dusun. (her)

Pegawai Lingkup Setda KLU Absen Sidik Jari Tanjung (Suara NTB) Kedisiplinan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih rendah. Bukan berarti rendahnya tingkat kedisiplinan itu tanpa perbaikan. Tahun depan misalnya, pegawai di lingkup Setda KLU harus melalui absensi sidik jari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, kepada wartawan Selasa (19/11) mengakui, Pemda KLU telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan disiplin aparatur.

Tahun 2014 mendatang, PNS di lingkup Setda KLU harus melakukan absensi sidik jari.

“Untuk tahap awal, absen sidik jari terbatas untuk PNS lingkup Sekretariat Daerah dulu. Setidaknya ini sebagai contoh, baru disusul oleh SKPD,” ungkap Titi.

Mantan Camat Tanjung ini mengatakan, kebijakan pemberlakuan absen sidik jari di lingkup Setda KLU sebagai cerminan bagi kedisiplinan aparatur yang lain. Ia cukup terbuka, menyayangkan tingkat displin aparatur Pemda KLU justru lebih tinggi di kalangan PNS KLU yang berasal dari luar KLU. Sement-

(Suara NTB/ari)

Hj. Titi Hidayati ara PNS yang notabene putra – putri daerah KLU sendiri, justru tingkat disiplinnya masih rendah.

Untuk menjadikan kedisiplinan sebagai sebuah kebiasaan, menurutnya butuh proses.

Dari pantauan BKD sendiri, sejauh ini mulai tampak peningkatan kedisiplinan di jajaran PNS. Kepulangan aparatur kadang melebihi jam kantor sore hari yakni pukul 15.00 wita. Hanya saja, yang masih harus digenjot adalah disiplin untuk masuk kantor pada pagi hari.

“Mereka yang dari Mat-

aram datangnya agak cepat.

Yang kadang lamban justru teman-teman yang dari KLU sendiri. Sebagai warga KLU dan merasa daerah ini milik kita, seharusnya malu sama orang luar,” kata Titi.

BKD ke depan akunya akan lebih banyak bekerjasama dengan Satpol PP KLU, Dinas Perhubungan KLU, Inspektorat KLU dan beberapa SKPD lain untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan razia bagi PNS yang biasa dilakukan di awal tahun atau akhir tahun.

Titi menambahkan, BKD tidak mungkin mengawasi seluruh PNS di lingkup Pemda KLU. Bagi PNS di kalangan SKPD, ia menekankan tingkat kedisiplinannya sangat tergantung dari Pimpinan SKPD bersangkutan. Apabila pimpinan menerapkan disiplin ketat dan memberi contoh, akan sangat positif bagi bawahannya.

“Untuk pegawai lingkup SKPD belum direncanakan untuk absen untuk sidik jari, karena adanya program yang memerlukan prioritas anggaran. Kita harapkan, displin di tingkat pimpinan akan merangsang disiplin bawahan,” tutupnya. (ari)

Pimpinan Dewan Dukung Arahan Gubernur Dari Hal. 1 agar tidak membuat kesepakatan yang ganjil dengan pihak DPRD NTB. ‘’Ya, kita dukung. Dan memang selama ini pembahasan berjalan baik,” tandas Suryadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/11) kemarin.

Menurut Suryadi, dalam pembahasan anggaran, usulan dari pihak eksekutif biasanya dibahas dan disempurnakan oleh DPRD NTB. ‘’Ada yang ditambah secara proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan,” ujarnya. Suryadi juga menjelaskan pihaknya optimis bisa menuntaskan pembahasan APBD NTB 2014 tepat waktu, sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013 ini.

Soal banyaknya anggota DPRD NTB yang mulai terpecah konsentrasinya untuk mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2014, Suryadi menegaskan hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab, sejauh ini, para anggota DPRD NTB masih bisa menjaga keikutsertaannya dalam rapat – rapat pengambilan keputusan.

Suryadi mengakui, dalam

sejumlah rapat yang bersifat ringan atau tidak untuk mengambil keputusan yang bersifat penting, memang tingkat kehadiran para anggota DPRD NTB cukup rendah.

Namun, untuk rapat – rapat yang bersifat pengambilan keputusan, para anggota DPRD NTB masih menunjukkan komitmennya.

“Kalau dalam pengambilan keputusan, temen – temen komit,” ujar politisi PKS ini.

Berdasarkan penjelasan Mori Hanafi, SE, M.Comm dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB, semula draf rancangan APBD 2014 sudah harus diserahkan ke DPRD NTB pada tanggal 19 November mendatang. “Tapi pihak eksekutif nggak siap,” ujar Mori.

Karena itu, penyerahan rancangan APBD 2014 molor hingga tanggal 21 atau 22 November mendatang. Ditambah dengan proses pembahasan di internal Badan Anggaran DPRD NTB yang memakan waktu sekitar satu pekan, maka kemungkinan rapat paripurna perdana pembahasan APBD 2014 baru akan dimulai pada 26 November 2014.

Sebelumnya, Gubernur mengingatkan bahwa jika ada pejabat yang melakukan penyimpangan, pejabat bersangkutan harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tidak hanya itu, gubernur juga meminta pimpinan SKPD tetap mempedomani edaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan APBD 2014. ‘’Kita sekarang masuk siklus APBD 2014. Saya minta dipedomani edaran yang diterima dari TAPD. Jangan buat kesepakatan yang aneh-aneh dengan DPR (maksudnya DPRD). Itu tidak boleh. Saya minta untuk didata betul mana deviasi dari kita dan dari hasil DPR. Jadi kalau ada SKPD dengan deviasi tinggi dari apa yang sudah kita plot, saya akan memberikan sanksi pada pimpinan SKPD bersangkutan,’’ tegas Gubernur saat memberikan sambutan pada penandatanganan Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (18/11). (aan)

masih harus dikumpulkan beberapa alat bukti. “Untuk memperkuat sangkaan itu, kitaharus mengumpulkan beberapa alat bukti, supaya di Pengadilan berhasil dengan baik. Karena penyidikan dalam ketentuan KUHAP seperti itu,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh Pemda Dompu dengan tersangka mantan Kabag Umum Setda Dompu, selama iniKejaksaan sulit mendapatkan perhitungan kerugian negaranya. BPKP menuntut pembanding, karena mobil pemadam kebakaran merupakan hasil rakitan. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor Jincheng yang hingga

saat ini belum bias dihitung kerugian negaranya. Apalagi produk motor Cina ini sudah tidak ada perusahaan pemasarannya di Indonesia sejak kasus ini diselidiki Kejaksaan.

Untuk kasus dugaan korupsi penarikan retribusi hasil perkebunan ini berawal dari dihapusnya beberapa Perda yang dianggap menghalangi tumbuhnya investasi di daerah oleh Kementerian Keuangan.

Namun Perda yang menjadi dasar penarikan retribusi belum ditarik Dewan dan masih menjadi acuan Pemda. Ir H Moh Syaiful selaku Kepala Dinas Perkebunan diduga memperkaya diri lantaran mendapat bagian persentase penarikan retribusi yang diatur dalam Perda penarikan retribusi. (ula)

Indonesia Evaluasi Hubungan dengan Australia Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Indonesia menegaskan tidak menganggap remeh isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia seperti diberitakan sejumlah media dan akan terus memastikan untuk mengevaluasi hubungan kedua belah pihak bila tidak segera diselesaikan.

“Ini terus terang sesuatu yang tidak bisa dikecilkan atau diremehkan dampaknya. Kita telah panggil pulang Dubes kita di Canberra (Australia) untuk konsultasi, kita akan evaluasi hari demi hari,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).

Ia menegaskan, Indonesia akan terus memastikan langkah-langkah selanjutnya untuk diambil, bila pihak Austaralia tidak segera menyelesaikan masalah tersebut. Indonesia juga tengah mengevaluasi untuk terus menurunkan derajat kerjasama antar kedua negara.

“Kita terus mendowngrade

(menunrunkan derajat) hubungan Australia dengan kita, biar nanti pihak mereka sendiri (Asutralia) yang ambil keputusan. Intinya, sekali lagi, ini bukan kita yang bawa masalah ini, melainkan pihak Australia, sehingga pihak Australia yang harus cari jalan penyelesaian ini dengan baik,” katanya.

Marty menegaskan, penyadapan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hubungan antar negera. Selain merusak hubungan bilateral, tindakan tersebut juga melanggar hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu, menurut dia, Australia harus bertanggungjawab terkait hal itu.

“Fokus kita adalah sadap penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, sesuatu yang melanggar HAM, hak privat seorang individu, melanggar, menciderai, merusak hubungan bilateral Indonesia - Australia, dan yang bertanggungjawab hanya satu, yaitu Australia,” katanya. (ant/Bali Post)

Menteri PDT Kunjungi Redaksi Suara NTB Dari Hal. 1 Dari sekitar Rp 8 triliun pada awal masa jabatannya di 2009, kini DAK untuk seluruh daerah tertinggal sudah mencapai Rp 16,8 triliun.

“Jadi ini sekarang semua daerah tertinggal kebagian berkahnya,” ujar sosok menteri kelahiran 1 Agustus 1972 ini.

Agus Talino, di awal diskusi juga menegaskan bahwa setiap orang memang harus membuat sejarah dalam kehidupannya. Menteri yang mendengar pernyataan itu mengaku sependapat.

Di akhir pembicaraan, Agus juga berharap agar kunjungan ini bisa membawa berkah bagi kedua belah pihak. “Semoga bisa membawa berkah untuk Pak Menteri, berkah juga untuk Suara NTB, jadi berkah untuk semua,” harapnya yang langsung diamini oleh Helmy dan rekan – rekannya.

Jangan Malu Mengaku sebagai Daerah Tertinggal Sebelumnya, Menteri PDT membuka Jambore Pedesaan Expo Pembangunan Pedesaan Sehat 2013 di Lombok Barat (Lobar). Kementeraian PDT memang menaruh perhatian besar terhadap NTB. Maklum daerah ini masih kategori tertinggal bersama beberapa provinsi lain di Indonesia. Di NTB sendiri terdapat delapan kabupaten tertinggal, termasuk Lobar. Belum bangkitnya Lobar dari ketertinggalan sehingga menjadi perhatian Kementerian PDT. Karena itu, Kementerian PDT memilih Lobar sebagai lokasi Jambore Pedesaan Expo Pembangunan Pedesaan Sehat . Hadir dalam acara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi dan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony beserta pejabat eselon II Pemkab setempat.

Bupati Lobar mengapresiasi kepercayaan Kementerian PDT yang memilih Lobar sebagai tuan rumah jambore.

Pada kesempatan itu bupati menyebutkan, lebih dari 40 persen pegawai Lobar tinggal di Kota Mataram. Mataram merupakan pecaha Lobar, namun perkembangannya lebih maju ketimbang Lobar yang saat ini ia pimpin.

Demikian pula KLU, sebagai pecahan dari Lobar juga mulai berbenah sehingga lebih maju dari ‘’kakaknya’’ (Lobar). ‘’Dibanding ‘’kakaknya’’, KLU mulai berbenah,’’ katanya. Kondisi Lobar ini kata Zaini dipahami betul oleh Menteri PDT sehingga mendaptkan kucuran banyak bantuan.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi pada kesem-

patan yang sama menyatakan, NTB menjadi provinsi yang paling banyak diperhaitikan oleh Menteri PDT karena statusnya masih tertinggal. Karena itu ia mengajak seluruh elemen untuk mengentaskan masalah ini. Adalah pekerjaan bersama, berjamaah bersatu padu berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia secara rendah hati, mengakui fakta bahwa NTB masih tertinggal. ‘’Suka tidak suka kita harus akui bahwa NTB masih tertinggal,’’aku Zainul Majdi.

Lantas masalah ini mau diapakan? Menurutnya, tidak perlu malu mengakui status ini kemudian lari dari kenyataan. Karena itu, perlu ikhtiar berlipat ganda di banding daerah lain. Tetapi, kendati masuk daerah tertinggal, sejumlah keberhasilan berhasil diraih NTB. Katanya, NTB memperoleh MDGs Award dari Bappenas. NTB dinilai paling agresif pembangunannya, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan.

Namun di sejumlah indikator utama, NTB mulai start paling bawah. Seperti persentase kemiskinan, sebelum ia menjabat ppersentase kemiskinan NTB sekitar 24 persen. Selama lima tahun, NTB mampu menekannya hingga tujuh persen, sehingga tersisa 18 persen. “Termasuk Lobar paling progresif penurunan kemiskinannya,’’ ujarnya. Namun, diakuinya, penurunan dengan sisa 18 persen masih jauh dari rata-rata nasional sekitar 11 persen.

Menteri PDT, H.Helmy Faishal Zaini mengakui status NTB yang masih tertinggal.

Karena itu, Kementerian PDT katanya, memberi perhatian lebih. ‘’Paling tidak dua kabupaten di NTB perlu kita retas dari ketertinggalan,’’ ungkapnya. Ia mengaku, tugas meretas daerah tertinggal tertuang dalam RPJM dimana 183 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia.

Ia mendapatkan mandat mengentaskan 50 kabupaten.

Tahun depan, paling tidak 69 kabupaten/kota akan dientaskan. ‘’Mudah-mudahan 2 sampai 3 kabupaten di NTB akan diretas dari ketertinggalan,’’ harapnya. Dari SDM diukur IPM. Dalam IPM tiga komponen diukur antara lain pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ekonomi sendiri terkait daya beli dan kemampuan perkapita masyarakat.

Kesehatan sendiri dihitung dari angka kematian ibu (AKI) dan harapan hidup. Ke tiga terkait sarana prasarana fisik daerah, aksesibilitas dan terakhhir mengenai kemampuan fiskal daerah. (aan/her)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

Halaman 6

Festival Teater Modern Pelajar (FTMP) Se-NTB Ke-15

Panggung untuk Pelajar Butuh Pendekatan Khusus MASIH banyak pengguna narkoba khususnya di Kota Mataram yang enggan direhabilitasi. Menurut Kepala BNN Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib, mereka enggan direhabilitasi, alasannya karena merasa malu. Padahal BNN Kota Mataram telah menganggarkan RP 35 juta per orang yang akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk disembuhkan dari ketergantungan narkoba.

Memang, sudah banyak pihak yang datang berkonsultasi ke Kantor BNN Kota Mataram. Telah dijelaskan pula pentingnya rehabilitasi, namun alasan yang disampaikan mereka malu dan tidak enak.

Mereka masih berpendapat bahwa persoalan narkoba bagi masyarakat kebanyakan masih dianggap tabu. Sehingga banyak orang tua dari pengguna maupun pecandu narkoba merasa malu jika anaknya ketahuan sebagai pengguna narkoba.

Menyikapi persoalan ini, perlu ada pendekatan intensif tidak hanya melalui BNN untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya langkah rehabilitasi dilakukan terhadap korban narkoba. Apalagi yang mejadi korban sebagian besar adalah remaja yang nota bene generasi penerus bangsa.

Selain itu, langkah rehabilitasi yang ditawarkan pemerintah tidak memberatkan para korban. Kenapa? karena pihak keluarga korban tidak membutuhkan biaya untuk merehabilitasi anak atau sanak keluarganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang tidak kecil untuk para pecandu.

Karena itu, untuk menggugah kesadaran masyarakat khususnya keluarga korban, dibutuhkan langkah-langkah intensif tidak saja melalui keluarganya. Tetapi juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Memang saat ini di NTB hingga saat ini belum mempunyai panti rehabilitasi pengguna narkoba. Di daerah ini hanya ada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB di Selagalas. Namun yang jelas, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang tidak kecil untuk merehabilitasi pecandu.

Karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat (terutama pengguna narkoba) untuk tidak memanfaatkannya. Apalagi jika melaporkan diri sendiri ke IPWL, pelapor tidak akan diproses hukum. Tapi kalau tertangkap, maka akan diproses secara hukum namun tetap juga mendapatkan proses rehabilitasi. (*)

Banyak yang mengeluhkan dan mengelus dada melihat perilaku pelajar kita.Tingkah pergaulan yang menyimpang dan menabrak norma kesopanan.Tindakan asusila, laku kriminalitas, aksi kebut-kebutan di jalan umum dan berbagai perilaku yang tak jarang sampai pada titik meresahkan.

Apa yang sebenarnya terjadi pada sebagian pelajar kita? Notabene waktu mereka dihabiskan di sekolah, di jam-jam produktif.

Sisanya tak jarang pula harus dilalui di ruang-ruang bimbel yang tak kalah padatnya. Sisanya lagi, setelah dipotong itu, kemana kaum pelajar kita membawa diri?

OBALAH perhatikan di jalan-jalan yang ramai di Kota Mataram ini. Kota yang sedang beranjak menjadi kawah polutan, sebagaimana kotakota lain. Di jam-jam teduh sore hari, sampai malam saat lampulampu merkuri menggantikan silau matahari. Para pelajar kita, bergerombol di pinggir-pinggir jalan, di ruang-ruang publik, melampiaskan gairah usia mereka yang sedang bergejolak. Mereka membuat kelompok-kelompok. Berkerumun membentuk keramaian. Sebagian lain, berpasang-pasangan. Mencari tempat-tempat sedikit gelap untuk memadu kasih. Sebagian yang lain, lebih ekspresif, membuat acara balapan liar. Menunggu malam benar larut, lalu seperti dalam film-film Hollywood, seketika itu juga merasa menjadi penguasa jalanan. Menampilkan hasrat alamiah, hasrat untuk berkuasa itu, dengan keabaian yang fatal pada resiko keselamatan. Bahkan kematian yang mengintai di antara derum gas, bising knalpot dan decit roda tak sanggup menyingkirkan hasrat tersebut. Sebagian yang lain lebih tersembunyi, terlibat dalam sindikat narkoba dan prostitusi.

Apa artinya itu? Usia mereka yang penuh daya hidup, hasrat akan eksistensi dan pengakuan membutuhkan ruang-ruang yang kondusif. Mereka itu yang menyimpan energi besar untuk menjadi kreatif, bukan orang-orang tua yang sudah establish dan tak memiliki lagi kegelisahan. Masalahnya, apakah ruang-ruang itu sudah cukup tersedia? Ada jarak yang tak tampak antara mereka dengan orang tua. Di satu sisi kegelisahan eksistensial yang memang sedang membuncah, berhadapan dengan cara pandang zaman yang telah lewat.

Di sisi lain keluhan yang tanpa so-

Oleh :

Kiki Sulistyo (Penulis Seni Pertunjukan)

lusi sering menjadi bumerang ketika kegelisahan itu tak terwadahkan dengan baik. Pada titik itulah, sebuah ruang, sebuah momentum untuk menampung kedua sisi itu, sekecil apapun, akan sangat penting artinya.

Festival Teater Modern Pelajar (FTMP) Se-NTB ke-15 yang berlangsung sejak tanggal 15-25 November 2013 di Taman Budaya NTB termasuk ke dalam yang penting itu. Teater Putih FKIP Universitas Mataram, sebagai penyelenggara, patut mendapat kredit positif. Selama 15 tahun (sejak 1998) komunitas anak muda ini yang telah intens menyelenggarakan ruang ekspresi bagi para pelajar Se-NTB. Wabil khusus di panggung teater. Kita mafhum, intensitas adalah bagian paling sulit dari suatu proses. Dan pilihan pada panggung teater adalah pilihan yang tak sepenuhnya tanpa resiko.

Terutama jika kita melihat pada suatu kenyataan betapa terpinggirkannya dunia kesenian kita.

Secara kuantitas (mungkin juga kualitas), dari tahun ke tahun FTMP menunjukkan peningkatan yang kentara. Tahun ini saja, ada 30 sekolah yang mengirim sanggarnya untuk ambil bagian. Di antaranya, 9 sanggar, berasal dari Pulau Sumbawa. Artinya, festival ini telah menciptakan suatu tradisi bagi geliat perteateran di NTB, khususnya untuk para pelajar. Secara perlahan, festival ini juga memengaruhi munculnya habitus teater (dan karenanya habitus kreatif) di kalangan pelajar. Paling tidak, setahun sekali sanggar-sanggar teater di sekolah berproduksi dan mempresentasikan hasil proses mereka. Jumlah peserta yang mencapai 30 sanggar, bukan cuma untuk ukuran NTB, untuk ukuran Indonesia sekalipun termasuk luar biasa. Dan itu setidaknya menunjukkan dua hal.

Pertama, betapa antusiasnya para pelajar itu akan hadirnya sebuah ruang, sebuah momentum, untuk menampilkan aktualisasi diri dan kemampuan mereka. Kedua, betapa dunia teater, dunia kesenian, ternyata mendapat respon bagus dari pelajar tersebut. Suatu hal yang bertolak belakang dari sikap-sikap para pemangku jabatan serta asumsi yang berkembang di baliknya, bahwa dunia kesenian tak menarik dan tak disukai oleh kalangan muda.

Dorongan dan Kumparan Tradisi yang tumbuh dari penyelenggaraan FTMP ini dengan sendirinya menimbulkan gaung yang jauh. Lantas menciptakan suatu dorongan kompetitif yang pada

akhirnya memicu terciptanya kumparan-kumparan kreatif di lokus sekolah. Dan itu sangat penting artinya. Ruang-ruang alternatif yang kreatif mutlak menjadi penyeimbang bahkan penangkal dari tindakan-tindakan menyimpang yang menjadi sumber keluhan dan kecemasan. Festival ini bukan sekadar ajang kompetisi, tapi juga momentum untuk bersinergi. Ratusan pelajar yang sebelumnya tak pernah bertemu, dapat saling bertukar cerita, pengalaman dan pengetahuan mereka. Tentu saja dengan begitu banyak hal yang tak bisa didapatkan di sekolah dapat diserap oleh pelajar-pelajar tersebut.

Dalam proses teater, orang secara tak langsung belajar tentang sejumlah pengetahuan. Teater adalah ranah seni yang mencakup hampir semua ilmu. Dalam teater orang belajar manajemen, ilmu sosial, psikologi, sastra, seni rupa, bahkan matematika. Tiga unsur penting dalam penggarapan teater; pikiran (intelektualitas), tubuh dan jiwa merupakan fundamen utama dalam kehidupan. Mengisi terus menerus kualitas ketiganya, secara kongkrit berarti juga membentuk kualitas manusia. Hal ini yang mestinya disadari oleh para peserta, sebagai sebuah masukan, agar tak terjebak melulu dalam persepsi kompetisi dimana kemenangan adalah segalagalanya. Kemenangan, dalam hal ini, bahkan bisa jadi tak terlalu penting lagi bila dibandingkan dengan banyaknya pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari mengikuti festival ini. Kesadaran akan hal ini diperlukan sebagai poin untuk menampilkan kemampuan terbaik. Sebab beban untuk menang, kerap justru menjadi bumerang.

Di luar itu, perlu dicatat dan dilihat bahwa upaya untuk secara intens mengadakan FTMP ini semestinya mendapat perhatian dari dinas yang mengurusi kebudayaan dan pendidikan. Sudah sepatutnya dinas membuka matanya lebar-lebar, sebab ada dana-dana untuk kesenian yang akhirnya terbuang percuma oleh acara-acara seremonial yang tak berarti apa-apa dan tak mempunyai pengaruh sedikitpun bagi perkembangan dunia seni di NTB. Adanya Taman Budaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) mestinya bisa menjadi jembatan kerjasama. FTMP sudah sepatutnya masuk menjadi program tetap Taman Budaya NTB. Sehingga panitia tak perlu susah-susah mencari dana untuk menyewa gedung. Kalau perlu malah turut dibantu pendanaannya. Dengan begitu jumlah

hadiah bagi peserta bisa ditingkatkan. Kualitas penyelenggaraan bisa lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan ekstra seperti workshop dan sebagainya.

Sampai titik ini saya jadi ingat pada dana hibah kesenian dari Kemenparekraf untuk Provinsi NTB yang masih hangat diperbincangkan.

Dana hibah yang diharapkan mampu meningkatkan gairah berkesenian secara ajeg di Provinsi ini hanya dikelola dengan cara yang miskin imajinasi. Sehingga yang ada akhirnya, hanya seremoni-seremoni belaka. Dan sudah pasti tak memberi manfaat signifikan bagi pelaku kesenian, maupun masyarakat.

Apalagi mau meningkatkan gairah berkesenian, itu sama saja dengan kita mendengar omong kosong di siang bolong. Akibatnya dana yang cukup besar itu seperti dibuangbuang saja. Berlalu begitu saja. Sementara upaya-upaya militan dan intens, seperti yang ditunjukkan oleh FTMP, seperti terabaikan ke pinggir. Berusaha di tengah keterbatasan untuk mempertahankan intensitasnya. Dengan kenyataan itu, izinkanlah saya mengakhiri tulisan ini dengan kalimat yang sering dikutip dari Rhoma Irama: Sungguh Terlalu!

Hilang dari data, puluhan warga korban gempa tuntut kejelasan Pemda KLU Pemerintah harus transparan dan objektif

*** Penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram cukup meresahkan Mengancam generasi penerus bangsa

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

Eks TKI Diarahkan Jadi Wirausaha

Pasar Lelang Belum Maksimal TAHUN ini pemerintah menjembatani sebanyak tujuh kali pertemuan antarpengusaha, baik penjual maupun pembeli. Pertemuan itu dikemas dengan kegiatan pasar lelang komoditi agro. Namun jumlah kali pertemuan itu masih dianggap minim, mengingat kegiatan ini belum dilaksanakan tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Paling tidak, disuarakan oleh pengusaha sekaligus pengepul berbagai komoditi strategis di NTB, Wayan Martajuni, bahwa pasar lelang harapannya dapat dilaksanakan minimal 11 kali dalam setahun.

Pelaksanaan pasar lelang, (Suara NTB/bul) terakhir yang dilaksanakan di Wayan Martajuni hotel Lombok Raya, Selasa (19/ 11), menjadi salah satu cara untuk membuka ruang pasar bagi banyak petani dan pengusaha yang minim jaringan, baik nasional maupun internasional.

“Kalau tujuh kali, sangat-sangat minim. Apalagi hanya dilaksanakan di Mataram. Bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya,” katanya usai mengikuti pasar lelang, kemarin.

Dia menganggap efektif kegiatan ini. Karena di situ muara bagi petani dan pengusaha untuk bertransaksi. Apalagi, pengusaha yang datang adalah sebagian besar berkategori menengah ke atas.

Hubungan dan pemasaran adalah kendala yang paling banyak berlaku di kalangan petani, khususnya yang ada di NTB. Sehingga tak mengherankan apabila saat melakukan panen, harga cenderung turun, bahkan anjlok. Akibat dari minimnya koneksi dengan pihak pengusaha lainnya untuk pemasaran.

Terdapat banyak potensi sebenarnya dari hasil alam yang ada di pulau Lombok dan Sumbawa. Hanya saja, banyak di antaranya yang terserap dengan harga yang tidak sesuai.

Jagung misalnya, kemudian kopi, dan berbagai jenis komoditi lainnya yang menjadi kebutuhan pokok beberapa daerah lain.

Untuk itu, dia berharap pemerintah daerah memberi ruang pasar kepada petani dan pengusaha melalui kegiatan pasar lelang.

“Kalau bisa sampai sebelas kali, mungkin kegiatan pasar lelang juga digilir di setiap kabupaten/kota dilaksanakan sebulan sekali,” katanya. Hal ini dapat dilakukan pemerintah sebagai jembatan dalam menyongsong pasar global, guna memperkenalkan produk-produk lokal NTB secara luas.

Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB menginginkan agar dilaksakan pasar lelang secara rutin, dengan jarak waktu yang tak terlalu panjang. Hanya saja, keterbatasan anggaran, baik pusat maupun daerah yang menyebabkan pelaksanaanya disesuaikan.

Melihat data transaksi terakhir pasar lelang kemarin, masingmasing komoditi yang dijual dan dibeli nilanya, untuk beras sebesar Rp 770 juta, biji cokelat Rp 33 juta, biji mete sebesar Rp 562 juta, cengkeh Rp 47,5 juta, dedak dan bekatul terjual senilai Rp 150 juta, gula aren sebesar Rp 45 juta, jahe gajah Rp 650 juta.

Yang lainnya, jeruk senilai Rp 500 juta, kacang tanah Rp 28 juta, kelapa senilai Rp 525 juta, kemiri Rp 520 juta, kopi luwak Rp 500 juta, rumput laut dan singkong senilai Rp 700 juta. Serta susu kuda liar senilai Rp 15 juta. Sehingga total transaksi antarpetani dan pengusaha ini senilai Rp 5. 65 miliar lebih. (bul)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menginginkan para TKI yang akan dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi, agar diberdayakan bergerak sebagai wirausaha.

Dari ribuan TKI tersebut, maka akan berpotensi terhadap penambahan jumlah pengangguran terbuka, sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB sebelumnya.

“Kita akan lakukan kroscek dulu berapa jumlah TKI asal NTB yang harus dipulangkan,” ucap Gubernur usai Musrenbang RPJMD NTB, Selasa (19/11).

Meski banyaknya TKI NTB akan dipulangkan pemerintah, Zainul Majdi menyebut tetap tidak dengan melupakan banyaknya program gerakan kewirausahaan yang sedang digalakkan.

Setidaknya, para mantan TKI ini nantinya ikut berperan aktif di sana dalam penguatan ekonomi daerah.

“Ketika mereka pulang, diharapkan bisa terlibat pada kegiatan ekonomi sehingga tidak menjadi pengangguran,” katanya diplomatis.

Ditempat berbeda, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, SH, MM mengatakan, pihaknya sebagai pilar pengembangan UMKM juga akan ikut berkontribusi dalam mengantisipasi terjadinya pengangguran. Terhadap banyaknya TKI NTB yang akan dipulangkan, baik dari Arab Saudi maupun Malaysia, atau negara-negara lainnya.

Tupoksinya dengan akan difasilitasi dalam bentuk pelatihan, kepada mantan TKI yang dianggap masih produktif. Sementara yang usianya di atas 40 tahunan, agak berat menurutnya.

Dalam hal ini, Supran mengatakan sudah membangun komunikasi dengan Dinas lainnya, Disperindag dan Disnakeswan, selain Disnakertrans sendiri untuk membangun lingkaran kerjasama.

Tentunya berdasarkan tupoksi masing-masing.

Misalnya, Disperindag

berperan menyediakan peralatan kepada UMKM, pihaknya dalam hal ini akan terlibat langsung memberikan pelatihan, bahkan dengan menguatkan bantuan modal melalui koperasi yang ada.

Demikian juga dengan Disnakeswan, yang didalamnya akan terlibat dalam pembudidayaan ternak, ayam atau sejenisnya. Dengan mengutamakan bidang usaha yang masih menggantungkan drop stok kebutuhan dari luar.

“Kami sedang gagas itu, semoga tahun 2014 mendatang sudah bisa dilaksanakan.

Selain memberi pelatihan, jangan lupa dengan usaha yang paling berprospek besar, konveksi, kuliner, atau bahkan beternak ayam petelur, misalnya,” demikian Supran.

Mengingat hal ini tambah Supran adalah menjadi beban semua pihak, tak terkecuali didalamnya seluruh lintas sektoral. (bul)

Halaman 7

Moratorium Belum Tentu Hentikan Arus TKI ke Arab Saudi Mataram (Suara NTB) Moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi diyakini tidak akan menghentikan arus pemberangkatan TKI ke Arab Saudi. Sebab, jalur masuk ke Arab Saudi tidak saja melalui jalur langsung dari Indonesia – Arab Saudi. TKI – TKI tersebut, bisa saja menyusup masuk melalui negara – negara tetangganya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD NTB, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/11). “Sekarang kita moratorium ke Arab Saudi, dia masuk lewat Yordania, lewat Turki, Abu Dhabi. Dari situ dia masuk,” ujar politisi PPP ini.

Moratorium pengiriman TKI memang bisa diberlakukan untuk pengiriman ke Arab Saudi.

Namun, negara – negara tetangganya, yang tidak terkena pemberlakuan moratorium, tetap saja bisa menjadi pintu masuk. “Jadi dari negara yang tidak kita moratorium itu, dari situ mereka masuk. Makanya, kalau mau moratorium, harusnya ada kesepakatan dengan semua pihak,” ujarnya.

Tanpa adanya kesepakatan dengan semua pihak, hambatan pengiriman TKI ke negara tertentu tetap bisa disiasati oleh para calo TKI. “Akhirnya ini jadi permainan para calo,” tandasnya.

Terhadap para TKI yang baru pulang dari Arab Saudi pasca deportasi besar – besaran ini, Hazmi mengutarakan perlunya

(Suara NTB/aan)

TGH. Hazmi Hamzar

semacam kebijakan untuk mereka yang nantinya bisa menjadi pengangguran – pengangguran baru. Ia mencontohkan, di Kalimantan Selatan, warganya yang baru pulang dari Jepang misalnya, diberdayakan dan dimanfaatkan keahliannya di berbagai bidang untuk kebutuhan tenaga kerja setempat.

Di NTB, menurut Hazmi, pola serupa mungkin diadopsi. Meskipun sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), namun Hazmi menilai ada gaya hidup modern yang mereka pelajari di negara – negara kaya seperti Arab Saudi.

Selain itu, para TKI tersebut juga tentunya memiliki pengalaman – pengalaman yang cukup untuk bisa dipelajari oleh para calon TKI yang ingin berangkat ke luar negeri. (aan)

(Suara NTB/bul)

MADU ASLI Madu asli yang dikemas dalam takaran tertentu, dan pemasarannya juga tertentu.

Penjualan Madu Palsu Beredar Luas Mataram (Suara NTB) Madu menjadi salah satu komoditi budidaya hasil kehutanan yang dikembangkan di daerah ini. Tingginya permintaan pasar lokal maupun nasional menyebabkan berbagai cara dilakukan para pengusahanya.

Dari tingginya permintaan itu, menyebabkan madu palsu pun mulai beredar luas.

Salah satu langkah untuk menekan itu adalah, harus adanya pasar penjualan khusus untuk menampung madu-madu asli.

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) 3G, Mumbul Sari, Bayan, Lombok Utara Syarifuddin di Mataram, Selasa (19/11), maraknya penjualan madu

palsu mengakibatkan persaingan usaha yang tidak baik.

Demikian ini dianggap akan berdampak pada ketidakpercayaan pasar terhadap kekayaan alam asli NTB. Apalagi, madu sudah menjadi ciri khas yang diunggulkan pemerintah daerah.

“Madu palsu itu banyak beredar, madu yang asli jadinya kalah. Mungkin perlu tempat penampungan penjualan khusus madu-madu asli,” harapnya.

Antara pulau Lombok dan Sumbawa menurutnya menjadi daerah penyumbang madu cukup besar. Meski sifatnya fluktuatif, tetapi banyak pengusaha dari luar yang meminta pasokan dari NTB. “Untuk madu yang asli,

pembudidaya hanya memenuhi seadanya. Padahal banyak sekali yang meminatinya. Kemungkinan itu juga yang menyebabkan banyaknya penjualan madu palsu,” demikian menurut Syarifuddin.

Untuk madu yang asli, biasnya dibanderol dengan harga Rp 100 ribu/botol. Disesuaikan dengan upaya untuk mendapatkan madu tersebut.

Sementara untuk madu yang palsu, kisaran harga jualnya di bawah itu.

Disebutnya semakin maraknya penjual madu palsu, dengan jumlah produksinya dijual cukup banyak sehari.

Sebenarnya hal itu cukup berat, sebab dalam sebulan untuk satu rumahan (satu stup)

lebah yang dibudidayakan, hanya dihasilkan sebanyak satu botol.

Apalagi di musim-musim penghujan seperti ini, produksi biasanya berkurang, hanya maksimal satu gelas/bulan.

Tetapi wajar menurutnya jika besarnya permintaan kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang untuk merebut peluang pasar. Tetapi diharapkan agar keaslian madu yang menjadi kekhasan NTB ini juga dipertahankan. Mungkin dengan adanya rumah penampungan yang bersertifikasi khusus, hal-hal lain bisa ditekan.

Madu ini, seperti diketahui memiliki khasiat obat yang tidak kecil, baik untuk kecan-

tikan dan pengobatan lainnya.

Sehingga peminatnya tidak hanya konsumen sebatas mengkonsumsi, tetapi beberapa di antaranya adalah perusahaan.

Untuk memperbanyak produksi madu asli yang saat ini sedang diincar banyak orang, khususnya dari luar. Perlu dilakukan dengan memperbanyak jumlah stup, atau dengan memperbanyak pembudidaya.

Mendukung itu, harapannya tidak saja menjadi bagian peran dari pemerintah.

Tetapi pihak-pihak lainnya yang menyalurkan dana sosialnya, dapat dialokasinya untuk peningkatan jumlah pembudidaya dan SDM-nya. (bul)

(Suara NTB/bul)

Tetap Upayakan Masuk BIL

Mustiadi

Mataram (Suara NTB) Syarikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group, menyatakan komitmen untuk tetap mengupayakan agar armada Lombok Taksi ikut beroperasi di area Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk melaksanakan keputusan proses tender yang dilakukan PT. Angkasa Pura (AP) 1 beberapa waktu lalu.

Ketua Syarikat Pekerja Unit Pengemudi Lombok Taksi, L. Mustiadi di Mataram, Selasa (19/ 11) secara tegas menyatakan komitmennya untuk ikut mempermudah arus

angkutan umum dari BIL. Oleh 525 orang pengemudi, yang 99 persennya adalah orang lokal juga memiliki hak untuk bersama-sama beroperasi di kawasan strategis di NTB itu.

Apalagi, Lombok Taksi menurutnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi taksi perintis, dengan melayani kebutuhan pelanggan di NTB dari pintu ke pintu. Hal itu menurutnya perlu menjadi pertimbangan yang tak bisa diabaikan.

“Kami juga memiliki peran untuk ikut beroperasi di BIL dan membangun NTB,” katanya.

Mustiadi menyebut tentu menolak segala bentuk diskrimasi terhadap perusahaan.

Sepanjang itu memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan di daerah.

Operasi yang direncanakan dimulai tahun 2014 di BIL ini menurutnya sudah dipersiapkan oleh Blue Bird, dengan

akan dilakukannya peremajaan sebanyak seratus unit lebih hingga bulan Desember ini.

Hal ini dilakukannya untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke NTB, yang di dalamnya tak lepas kebutuhan akan transportasi penunjang. Bahkan, untuk pengemudi di Lombok Taksi sendiri, seperti hajatan sebelumnya bersama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bahwa pengemudi dapat dijadikan sebagai corong wisata bagi daerah. Untuk itulah, idealnya akan dilakukan pelatihan bahasa Inggris kepada seluruh driver-nya.

“Semua sudah kita siapkan, sehingga pada operasional di BIL nantinya tidak ada kendala apapun. Dan dari sebelum-sebelumnya Blue Bird juga cukup siap,” katanya.

Seperti diketahui, bahwa PT. AP sudah melakukan tender terhadap perusahaan taksi yang akan beroperasi melay-

ani pelanggan dari BIL. Karena diperkirakan, di tahun 2014 mendatang akan terjadi lonjakan penumpang ke NTB, dengan kisaran 7.000/hari.

Sekurangnya hampir 100 unit taksi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi itu. Dan Lombok Taksi di dalamnya keluar sebagai pemenang tender.

Namun keputusan tersebut kemudian ditentang beberapa pihak, dan menjegal Lombok Taksi untuk tidak melayani pelanggan dari area BIL. (bul)

SUARA NTB

Rabu, 20 November 2013

Halaman 8

HASIL PENGAWASAN

OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT UNTUK melindungi masyarakat dari penggunaan Obat Tradisional (OT) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran obat tradisional, termasuk kemungkinan dicampurnya Obat Tradisional dengan Bahan Kimia Obat (OT-BKO).

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM di seluruh Indonesia dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2013 ditemukan sebanyak 59 OT-BKO, dimana 57 diantaranya merupakan produk OT tidak terdaftar (ilegal). Untuk itu Badan POM menerbitkan peringatan/public warning sebagaimana terlampir, dengan tujuan agar masyarakat tidak mengkonsumsi OT-BKO karena dapat membahayakan kesehatan.

Bahan Kimia Obat (BKO) yang diidentifikasi dicampur dalam OT pada temuan periode Oktober 2012 - Oktober 2013 didominasi oleh penghilang rasa sakit dan obat rematik seperti parasetamol dan fenilbutason, serta obat penambah stamina/aprosidiaka seperti sildenafil.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan OT-BKO tersebut, dilakukan penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan. Untuk OT yang telah terdaftar dan ditemukan mengandung BKO, maka nomor izin edar dicabut serta diproses secara pro-justitia bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selama dua tahun terakhir sejumlah 44 kasus diajukan ke pengadilan dengan sanksi putusan pengadilan paling tinggi berupa pidana kurungan 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp22.500.000,-.

Dalam penanganan kasus OT-BKO, Badan POM terus melakukan koordinasi lintas sektor, antara lain dengan Pemda Kab/Kota (Dinas Kesehatan/Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan) serta Asosiasi. Selain itu, dilakukan pula pembinaan/advokasi kepada UMKM di sentrasentra produksi jamu, antara lain Banyuwangi dan Sukoharjo.

Ditegaskan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan OT-BKO untuk menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan OT-BKO merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada masyarakat: 1. ditegaskan untuk tidak mengkonsumsi OT-BKO sebagaimana tercantum dalam lampiran peringatan/public warning ini termasuk peringatan/public warning yang sudah diumumkan sebelumnya, karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.

2. agar melaporkan ke Badan POM apabila menduga adanya produksi dan atau peredaran OT secara ilegal kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di Jakarta, nomor telepon: 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id dan ulpk_badanpom@yahoo.co.id atau melalui Layanan Informasi Konsumen di Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia.

Demikian siaran pers ini disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan.

Diduga Anggota Parpol Lolos Seleksi Komisioner KPU NTB

Bidik Kasus ”Big Fish” BASRIL G, SH sudah resmi dimutasi dari Kejari Mataram.

Penggantinya, Hendry Antoro, S.Ag, SH. Pria yang sebelumnya mengabdi di salah satu Kejari di Riau ini mengaku akan berusaha menggarap kasus kakap. Ia mengistilahkan targetnya ini sebagai upaya menyasar kasus “big fish”.

Ditemui di ruangannya, Selasa (19/11) kemarin, Hendry mengaku masih konsolidasi internal.

Beberapa kali pertemuan dengan penyidik Pidsus dan staf lainnya untuk membahas kasus apa saja yang sebelumnya sudah masuk desk (Suara NTB/ars) penyidik, termasuk Hendry Antoro target berikutnya.

“Ini garis kebijakan pimpinan, bahwa kasus-kasus prioritas adalah yang skalanya ‘’big fish’’,” kata Hendry. Ukuran besarnya kasus ini akan dinilai berdasarkan indikator, bahwa kasus korupsi itu merupakan kejahatan besar dengan kerugian negara besar. Kedua, perbuatan itu selalu di ulang-ulang, ketiga, menyangkut hajat hidup orang banyak. “Itu yang kami prioritaskan. Tapi tentu tidak semua bisa kami akomodir.

Laporan atau temuan kami banyak , tapi akan dipilah-pilah mana yang besar,” terangnya.

Selain soal penindakan, yang berusaha dimaksimalkannya adalah recovery kerugian negara. Karena baginya tujuan utama penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara. Ini dianggap menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum, jika uang negara yang diselamatkan jumlahnya besar.

Namun kendala tentu ada. Salah satunya soal geografis, karena wilayah Kejari Mataram adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Namun itu tak akan menjadi kendala berarti bagi pihaknya. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIDUGA MENYIMPANG - Pembangunan proyek PAUD-NI Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal ini diduga menyimpang. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB.

Hasil Uji Lab

Fisik Proyek PAUD – NI Diduga Menyimpang Mataram (Suara NTB) Analisis fisik atas gedung PAUD – NI Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI), kuat indikasi menyimpang. Ahli konstruksi Universitas Mataram (Unram) sudah mengeluarkan hasil uji laboratorium dan menemukan kuat dugaan terjadi penyimpangan fisik dari segi spesifikasi gedung.

Penyimpangan pembangunan ini mempengaruhi spesifikasi gedung, sehingga ditemukan ada kurang fisik. “Jika ada kekurangan fisik, tentu akan berpengaruh pada anggaran yang dikeluarkan,” kata Aspidsus Kejati NTB Suluh Dumadi, SH, MH didampingi Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH, Selasa (19/11).

Disebutkan, berdasarkan hasil uji lab itu, penyimpangan paling mencolok pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam kontrak, seharusnya PT. ABA yang memenangkan tender, mengerjakan pengecoran lantai dua dengan metoda redemik. Namun perusahaan konstruksi milik DW, yang sudah jadi tersangka ini, mengerjakan dengan metoda cor manual. “Cor manual ini memang hasilnya ada. Tapi perubahan metoda ini juga mempengaruhi pada biaya yang dikeluarkan,” terangnya.

Perubahan pola lain, pemasangan keramik, seharusnya dengan model keramik ukir. Namun yang dipasang berupa keramik polos. Ini juga

dipastikan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, sehingga ada selisih pengeluaran anggaran. Apakah bisa ditentukan berapa kerugian negara? Menurut Suluh, masih dihitung berapa nilai kerugian negara, dari total anggaran Rp 2,9 miliar berdasarkan kontrak tahun 2012.

Yang pasti, dari kasus ini sudah dua tersangka ditetapkan, yakni PPK Tahun 2010, HR. Tersangka lainnya DW, rekanan pelaksana. Sebagai informasi, DW saat ini sudah ditahan di Lapas Mataram, sebagai tahanan titipan Kejati NTB. DW diseret juga dalam kasus pembangunan GOR Mini Gunung Sari yang juga ditemukan penyimpangan spesifikasi gedung. (ars)

Mataram (Suara NTB) Salah satu anggota partai politik (parpol) diduga mengikuti seleksi komisioner KPU NTB. Anggota parpol tersebut diduga lolos tahapan seleksi administrasi dan juga saat ini mengikuti seleksi assesment psikologi. Sumber Suara NTB yang enggan dikorankan namanya menyampaikan anggota parpol yang diduga lolos ini adalah perempuan dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Seleksi (Timsel) Komisioner KPU NTB, Prof. Dr. Agil Al Idrus, M.Si mengatakan jika memang nanti ada salah satu peserta yang merupakan anggota parpol, maka pihaknya akan langsung menggugurkan yang bersangkutan. Tapi hal itu harus juga disertai bukti bahwa memang benar yang bersangkutan adalah anggota parpol tertentu.

“Ini kan masih informasi bahwa masih ada orang parpol. Tapi kan harus ada bukti tertulis, sehingga kita bisa nyatakan dia orang parpol atau bukan. Paling tidak SKnya yang membuktikan,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (19/11).

Persyaratan mengikuti seleksi komisioner KPU secara tegas dinyatakan peserta bukan anggota atau terlibat di parpol tertentu. Bahkan ditegaskan pula dalam per-

syaratan itu dalam lima tahun terakhir peserta tidak pernah terlibat dalam kegiatan parpol. “Kalau sudah lima tahun boleh, itu yang ada di aturannya,” ujarnya.

Saat ini Agil mengatakan pihaknya belum bisa memiliki bukti tertulis bahwa salah satu peserta merupakan anggota parpol. Namun dengan adanya informasi seperti ini, hal itu akan ditelusuri bersama Timsel yang lain dan akan dirapatkan. Jika terbukti, maka yang bersangkutan otomatis akan gugur.

“Menggugurkan bukan karena (alasan) subjektif tapi karena ada dasar yang kuat.

Kalau sekarang belum bisa karena di dalam seleksi administrasi kemarin harus menyatakan bukan anggota parpol. Ada formulir yang harus diisi tidak terlibat dalam parpol. Nanti kita crosscheck,’’ tandasnya. (yan)

Banyak Pengguna Narkoba Enggan Direhabilitasi Mataram (Suara NTB) Kepala BNN Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib mengatakan, banyak pengguna narkoba enggan untuk dibawa ke panti rehabilitasi. Alasannya karena masih merasa malu. Padahal BNN Kota Mataram telah menganggarkan RP 35 juta per orang yang akan

dibawa ke panti rehabilitasi.

“Sampai sekarang, sampai berbusa mulut saya, belum ada. Masih banyak yang malumalu. Masih takut, padahal tidak perlu takut. UndangUndang menjamin,” terangnya ditemui Selasa (19/11) kemarin.

Nadjib mengatakan sudah

banyak pihak yang datang berkonsultasi kepadanya dan disampaikan kepada yang bersangkutan pentingnya rehabilitasi, namun alasan yang disampaikan ialah malu dan tidak enak. “Sudah banyak yang datang konsultasi, tapi yang kita kirim sampai ke tempat rehab belum ada,”

ujarnya.

Persoalan narkoba bagi masyarakat kebanyakan ialah masih dianggap tabu. Sehingga banyak orang tua dari pengguna maupun pecandu narkoba juga merasa malu jika anaknya ketahuan sebagai pengguna narkoba. Hal ini menurutnya perlu pendekatan

intensif tidak hanya melalui BNN tapi juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Di NTB hingga saat ini belum mempunyai panti rehabilitasi pengguna narkoba. Di daerah ini hanya ada Institusi

Penerima Wajib Lapor atau IPWL yang ada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB di Selagalas. “Rehab yang dilakukan di RSJ itu baru rehab medis. Belum ada rehab sosialnya,” ujarnya.

Nadjib mengimbau kepada pemakai narkoba yang ingin berhenti menggunakan barang

haram tersebut untuk tidak enggan atau malu jika ingin direhabilitasi atau ke IPWL. Ditegaskan jika melaporkan diri sendiri ke IPWL, pelapor tidak akan diproses hukum.

Tapi kalau tertangkap, maka akan diproses secara hukum namun tetap juga mendapatkan proses rehabilitasi. (yan)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

”Thor” Masih Unggul di AS Los Angeles – Film “Thor: The Dark World” kembali menjadi unggulan di bioskop Amerika Serikat dan Kanada di pekan keduanya.

Film dari Marvel Studios milik Walt Disney Co ini mendapat 38,4 juta dolar dari penjualan tiket pada hari Jumat hingga Minggu (17/11), seperti yang ditulis laman Reuters. Menurut Disney, hingga Minggu lalu, “Thor” telah meraup 480 juta dolar di seluruh dunia.

“Thor: The Dark World” kembali menampilkan Chris Hemsworth sebagai dewa petir yang menyelamatkan tanah kelahirannya dari kekuatan jahat. Tom Hiddleston bereperan sebagai kakak Thor, Loki.

Pekan ini, posisi kedua di bioskop AS dan Kanada diduduki oleh “The Best Man Holiday” yang meraih 30,6 juta dolar. Sekuel dari “The Best Man” (1999) ini meraih lebih besar dari dugaan pengamat film, yang mengira akan meraih 24 juta dolar di biosk-

op AS dan Kanada.

Film ini kembali menghadirkan pemain lama mereka, seperti Taye Diggs, Terrence Howard, dan Morris Chestnut ke dalam sebuah reuni yang menguji pernikahan dan persahabatan. Film ini dibuat dengan biaya 17 juta dolar.

“Tidak ada yang mengira jumlahnya segini,” kata Nikki Rocco, presiden distribusi domestik Universal Pictures, seperti yang dikutip dari Reuters.

Sementara itu, posisi ketiga diraih oleh komedi “Last Vegas” dengan 8,9 juta dolar.

“Last Vegas” menghadirkan actor kawakan Robert De Niro, Morgan freeman, Michael Douglas, dan Kevin Klien sebagai empat sekawan yang mengadakan pesta lajang.

Sejauh ini, film yang keluar pada 1 November ini telah meraih 47 juta dolar. Tempat kelima bioskop AS dan Kanada diisi oleh “Free Birds” (8,3 juta dolar) dan berikutnya adalah “Jackass Presents: Bad Grandpa” (7,7 juta dolar). (ant/balipost)

Film "THOR" (Suara NTB/ist)

Film ’’Soekarno Indonesia Merdeka’’ Diputar di Enam Negara Jakarta (Suara NTB) Sutradara Hanung Bramantyo mengungkapkan film garapannya, Soekarno: Indonesia Merdeka! akan diputar di Vietnam, Filipina, Timor Leste, Belanda dan Jepang secara serentak.

Film yang dibintangi Aryo Bayu, Lukman Sardi dan Maudy Koesnaedy itu, saat ini masih dalam proses scoring musik di Moscow. Dan rencananya diputar pada tanggal 9 Desember mendatang.

“Saat ini masih dalam proses scoring musik. Mudahmudahan dalam waktu dekat sudah selesai dan di putar sesuai rencana,” jelas Hanung saat ditemui di SAE Institute FX Lifestyle X’nter,

Senayan, Jakarta, Jumat (15/ 11), seperti dikutip dari laman Kapanlagi.com.

Suami Zaskia Mecca ini juga menambahkan film yang sama akan diputar di sejumlah festival film internasional, seperti Amsterdam Film Festival dan Tokyo Internasional Film Festival. “Sejauh ini baru ada dua festival, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa festival lainnya,” lanjutnya.

Untuk itu, Hanung berniat untuk membuat film Soekarno dalam versi lain untuk disertakan dalam festival.

“Dalam festival akan lebih didekatkan Soekarno sebagai seseorang manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Bukan sekedar sosok hero seperti yang ada dalam film komersil yang di warnai drama panjang,” katanya.

Tapi sampai sekarang Hanung belum mendapat lampu

Pelapor Kevin Aprilio Dipanggil Polisi Minggu Ini

Kevin Aprilio

(Suara NTB/ist)

Jakarta – Baru-baru ini, musisi Kevin Aprilio dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan hingga miliaran Rupiah oleh seorang ibu bernama Sriyatin.

Terkait kasus dugaan penipuan itu, sosok pelapor yaitu Sriyatin recananya akan dipanggil pada minggu ini. Hal itu pun oleh Kabid Humas Polda, Kombes Pol Rikwanto saat ditemui di kantornya Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (18/11/ 2013).

“Penyidik baru akan panggil pelapor minggu ini akan dipanggil. Kalau nggak salah Kamis atau Jumat,” ujar Rikwanto, dikutip dari detik.com.

Rikwanto mengungkapkan Sriyatin yang merupakan ibu dari penyanyi pendatang baru Helen, melaporkan Kevin karena merasa tertipu.

Kepada polisi, Sri mengaku telah menyerahkan uang kepada Kevin sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembuatan album anaknya.

“Namun usai pembuatan single yang pertama, pelapor tidak bersedia melanjutkan kerjasamanya, dan

terlapor telah menyetujui mengakhiri kerjasamanya dan mengembalikan uang pelapor dikurangi biaya produksi yang telah dikeluarkan terlapor,” jelas Rikwanto.

“Biaya produksi tersebut ditolak pelapor karena tidak rasional berdasarkan perhitungan dari pelapor.

Terlapor hanya mengembalikan dana Rp 1 miliar dari sisa dana yang seharusnya dikembalikan Rp 1,130 milyar,” lanjutnya.

Masih menurut pengakuan Sri, Rikwanto mengatakan kalau pihak Sri sudah melayangkan somasi kepada anak musisi Addie MS itu. Namun, pihak Kevin tidak juga memberikan tanggapan.

“Atas tindakan itu, pelapor merasa telah dirugikan sebesar Rp 1,130 miliar,” ucapnya.

Sementara, beberapa hari lalu, pangacara Kevin, Minola Sebayang mengaku belum mendapat kabar soal kasus ini.

“Kami belum tahu apa-apa soal kasus itu. Belum ada panggilan dan konfirmasi dari polisi juga,” kata Minola. (berbagai sumber)

hijau dari pihak rumah produksi Multivision untuk membuatkan film Soekarno dalam versi untuk festival.

“Makanya saya berharap film ini laku keras jadi saya bisa mengarap versi festivalnya,” pungkasnya seraya tertawa. (berbagai sumber) CUPLIKAN - Salah satu cuplikan film Soekarno, yang disturadarai Hanung Bramantyo

(Suara NTB/ist)

BCL Duet Bareng Julio Iglesias Jakarta (Suara NTB) induan para penggemarnya di Tanah Air dalam Artis Bunga Citra Lestari bangga terpilih konser di Assembly Hall, Jakarta Convention menjadi rekan duet penyanyi kawakan Julio Center, Jakarta pada Selasa (3/12).

Iglesias dalam konsernya di Jakarta, SelaKonser ini merupakan konser sa (3/12) mendatang. kedua bagi Iglesias di Indonesia, “Buat saya ini kesempatan besar, he’s setelah konser pertamanya a living legend,” kata perempuan yang napada 1996 silam. manya kerap disingkat dengan BCL ini Konser tersebut merupakan saat jumpa pers di Jakarta, Senin. bagian dari rangkaian tur konsDia bercerita bahwa penawaran untuk er dunia Iglesias yang dinamai menjadi pasangan duet tersebut berasal First World Tour. Dalam konserndari manajemennya. Ketika itu bukan hanya ini, Iglesias tidak tampil sendiya BCL yang menjadi kandidat. Ada beberri, melainkan juga menggandeng penapa artis lain juga yang menjadi kandidat. yanyi dan pencipta lagu asal AmeriSetelah mengirimkan profil perjalanan karir ka, James Ingram sebagai BCL ke pihak manajemen Iglesias, akhirnbintang tamu spesial. ya beberapa waktu kemudian, mana(ant/balipost) jemen Igles i a s menyetujui Iglesias untuk berduet bersama pelantun lagu Cinta Sejati itu.

Dalam konser tersebut, nantinya BCL akan menyanyikan sebuah lagu duet bersama Iglesias. Saat ditanya awak media terkait lagu duet yang akan dibawakannya, pihaknya masih merahasiakan. “Jangan dulu kali ya, biar surprise. Pokoknya dari beberapa lagu duetnya Julio, nah salah satunya bakal saya nyanyiin,” kata Unge, sapaan akrab perempuan ini.

Bunga Citra Lestari Julio Iglesias akan memuaskan ker(ant/bali post)

4 Kontroversi Ratna Sari Dewi Soekarno yang Menggegerkan Jakarta Ratna Sari Dewi merupakan salah satu istri Presiden Soekarno yang penuh dengan kontroversi. Awalnya, perempuan asal Jepang dengan nama asli Naoko Nemoto itu sengaja dikenalkan dengan Bung Karno oleh sebuah perusahaan Jepang bernama Tonichi, untuk mendapat proyek di Indonesia pada 1958-1960-an.

Dikutip dari artikel ‘Politik dan Aspek Budaya Kompensasi Perang Jepang ke Indonesia’ karya Yoshimi Miyake, proyek-proyek tersebut berasal dari uang pampasan perang alias ganti rugi pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, Bung Karno rupanya jatuh hati kepada Ratna Sari Dewi.

Singkat cerita, perempuan Jepang itu lantas dinikahi dan menjadi istri kelima Bung Karno. Hubungan emosional antara Ratna Sari Dewi dengan Soekarno rupanya semakin menguntungkan perusahaan asal Jepang.

Melalui Ratna Sari Dewi, sejumlah perusahaan mendapat sejumlah mega proyek.

Selain dikenal sebagai pelobi perusahaan Jepang untuk mendapatkan proyek-proyek besar di Indonesia, Ratna Sari Dewi juga penuh dengan kontroversi lainnya.

Berikut kontroversi yang mengemuka soal Dewi Soekarno seperti dirangkum merdeka.com : 1. Berpose topless di buku Madame De Syuga Ratna Sari Dewi pernah membuat geger publik Indonesia atas penampilannya di sebuah buku foto berjudul ‘Madame De Syuga’. Buku itu berisi paduan karya seni, body painting dan keindahan lekuk tubuhnya dalam kondisi setengah bugil (topless).

Dalam buku itu, perempuan asli Jepang itu berfoto setengah telanjang dan menampilkan buah dadanya dalam sejumlah pose. Bahkan dalam salah satu pose, Ratna Sari Dewi tampil dengan dada dipenuhi tato.

Buku itu diterbitkan di negara asalnya pada 1998, tapi dilarang diedarkan di Indonesia. Akibat foto syur

tersebut, banyak warga Indonesia yang geram terhadap Dewi. Sebab, istri kelima Bung Karno itu dinilai telah mencemarkan nama baik sang proklamator dengan foto topless-nya.

Namun, Ratna Saru Dewi hanya menanggapi enteng kritikan publik Tanah Air. Dia berdalih buku yang diluncurkannya itu hanyalah hasil karya seni yang menunjukkan bahwa perempuan dengan usia hampir setengah abad masih memiliki tubuh yang indah.

2. Sebut Soekarno dibunuh secara perlahan dengan obat-obatan Selain foto topless, Ratna Sari Dewi juga pernah membuat pernyataan yang cukup kontroversial soal kematian Soekarno . Perempuan Jepang itu menyebut Bung Karno meninggal karena dibunuh secara perlahan-lahan dengan menggunakan obat-obatan hingga overdosis. Pernyataan itu langsung mendapat bantahan dari istri Bung Karno yang lain dan dokter yang merawat sang proklamator.

Tak hanya itu, Ratna Sari Dewi juga menyatakan kematian Bung Karno tidak wajar dan sengaja diatur penguasa Orde Baru, agar pelaksanaan Pemilu 1971 secara politik tidak terkendala. Sebab, saat itu ada dua matahari kembar yakni Soekarno dan Soeharto yang baru saja berkuasa.

Dewi juga menyatakan, sebelum Bung Karno meninggal, rezim Soeharto sengaja mengisolasi dan mengucilkan Soekarno di Wisma Yaso. Hal itu dilakukan agar Bung Karno stres. Setelah itu ada alasan untuk membawa Bung Karno ke rumah sakit.

3. Dewi pukul wajah Osmena dengan gelas anggur Ratna Sari Dewi pernah terlibat dalam perkelahian di sebuah pesta di Aspen, Colorado, Amerika Serikat, pada 1992. Saat itu Dewi memukul wajah anak mantan Presiden Filipina Minnie Osmena dengan gelas anggur.

Akibatnya, wajah perempuan itu harus mendapat per-

awatan medis dengan 37 jahitan. Sementara, janda Soekarno itu harus meringkuk di penjara California selama 37 hari.

Dewi menertawakan Osmena karena ingin mencalonkan diri menjadi wakil presiden Filipina. Singkat cerita, kondisi semakin panas yang berujung pada pemukulan wajah Osmena oleh Dewi dengan menggunakan gelas anggur.

4. Dewi percaya CIA bermain dalam proses kejatuhan Soekarno Usai Perang Dunia II, konstalasi politik internasional tertumpu pada dua blok, yakni barat yang diwakili Amerika Serikat dan blok timur yang diwakili Uni Soviet. Perbedaan isme yang dimiliki dua negara adi daya itu membuat keduanya berebut pengaruh terhadap negara-negara lain di dunia.

Posisi Indonesia yang sangat ‘cantik’, strategis dan kekayaan alam yang dimiliki menjadi nilai lebih di mata AS dan Soviet saat itu. AS sangat khawatir jika Indonesia menjadi negara komunis dan berkoloni dengan Soviet. Jika hal itu terjadi, maka AS akan semakin sulit di kawasan Asia Tenggara.

Berbagai cara pun dilakukan AS untuk mempengaruhi, mengamankan dan mengendalikan Indonesia. Namun, Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno tak mau dikendalikan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh AS untuk melengserkan Soekarno .

Ratna Sari Dewi pernah mengungkapkan sejumlah item dokumen yang mengindikasikan kejatuhan Bung Karno atas campur tangan badan intelijen AS (CIA). Dokumen tersebut berupa folio 10 lembar.

Dalam wawancaranya dengan Japan Times terbitan 2008, Dewi menyatakan AS sangat membenci Bung Karno karena tidak mau dikendalikan. Bahkan, menurutnya, CIA pernah mencoba Bung Karno sebanyak lima kali.

“Amerika Serikat dan Uni Soviet mendominasi dunia sekitar tahun 1960-an melalui perang habis-habisan, em-

bargo dagang atau operasi rahasia. AS butuh Indonesia, yang merupakan negara ketiga terkaya sumber daya alam. Tapi Sukarno baru saja mencapai kemerdekaan dari Belanda dan tidak mau dikendalikan. AS meminta agar Sukarno memungkinkan mereka untuk memiliki pangkalan militer di Indonesia untuk mengontrol Pasifik, tapi dia menolak, sementara Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Filipina, Singapura, Australia dan Selandia Baru semua menerima pangkalan militer AS. Oleh karena itu Pentagon membenci Sukarno, dan CIA mencoba membunuh dia lima kali,” kata Dewi. (berbagai sumber)

Ratna Sari Dewi Soekarno (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Anggaran Habis

Sukses di Tengah Kekurangan

(Suara NTB/dys)

TERLAHIR dalam keluarga yang terbelakang dari segi pendidikan maupun ekonomi di Lekong Pituk, tanggal 4 Februari 1991 silam tidak membuat Riadussolihin patah arang. Semangat menuntut ilmu yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil menjadi spirit dalam setiap langkah yang ia tempuh ketika menuntut ilmu, tak terkecuali saat kuliah.

“Orang tua saya memang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, namun tidak lantas membuat mereka tidak berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Beliau sangat ingin melihat anak-anaknya semua mengenyam pendidikan” kenang Rido panggilan akrabnya kepada Suara NTB, belum lama ini.

Rido menceritakan, sejak kecil orang tua mempunyai cita-cita dan motivasi agar anak-anaknya kelak bisa menjadi cendekiawan, dalam arti pintar dan cerdas untuk memperjuangkan agama, karena modal hidup baginya ialah harus memahami berbagai hal dalam persoalan agama. Untuk memahami agama, lanjutnya, setiap orang harus juga menguasai alat untuk memahami agama, yaitu Bahasa Arab.

Kesadaran akan pentingnya menguasai bahasa Arab membuat Rido kecil belajar di salah satu Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) di dekat sekolahnya. “Waktu itu, akses informasi sangat kurang, hal itulah yang menyebabkan orang tua saya tidak memasukkan saya ke pesantren. Sehingga praktis saya harus belajar di TPQ sambil belajar sendiri di rumah (otodidak),’’ terang Rido.

Sejak itulah, kecintaan Rido terhadap mata pelajaran Bahasa Arab tumbuh, sehingga selepas mengenyam masa SMA, Rido kemudian memilih untuk melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dan memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya sendiri, benar-benar membuat kemampuan berbahasa Arab Rido cukup diperhitungkan dan tercatat sebagai salah satu mahasiswa berprestasi dalam Bahasa Arab.

Tidak heran, Rido pada tahun 2012 terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Setahun kemudian terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram yang kini berganti nama menjadi Fakultas Keguruan, Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK). “Mempelajari Bahasa Arab berarti turut menjaga agama, saya ingin meneruskan khazanah keilmuan dan melanjutkan peradaban Islam melalui Bahasa Arab,” terangnya.

Tidak hanya itu, berkat kemampuan berbahasa arabnya, Rido pada tahun 2011 silam pernah mendapat juara II Kategori Debat Bahasa Arab Antarperguruan Tinggi se-Indonesia di UNESA Semarang.

Selain itu, mahasiswa yang memiliki hobi membaca, menulis dan berdiskusi ini mengaku pernah menjadi juara III LKTI Se-IAIN pada tahun 2012, dan pada awal tahun 2013 pernah mengikuti LKTI tingkat nasional yang diadakan di Banten pada katagori riset kajian isi kandungan Qur’an, serta pada akhir Oktober silam terpilih dalam student camp ke Malaysia yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank (IDB).

Dirinya berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa mempelajari berbagai bahasa bangsa-bangsa besar, seperti halnya Bahasa Arab. ‘’Karena selain Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar agama juga pada era sekarang ini bahasa dijadikan sebagai bahasa pergaulan dunia,’’ Riadussolihin tandasnya. (dys)

Dosen Tetap Non-PNS Dapat Pembekalan Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak 407 calon dosen tetap non-PNS akan ditempatkan di 62 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 64 perguruan tinggi swasta (PTS). Mereka adalah lulusan program Beasiswa Unggulan 2011 yang menempuh studi S1 dan S2, baik di dalam maupun luar negeri. Upaya sistemik ini ditempuh untuk mengatasi kekurangan jumlah dosen di Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Djoko Santoso mengatakan, saat ini Indonesia kekurangan dosen, jumlah dosen tetap belum mencapai 160 ribu, sementara jumlah mahasiswa 5,4 juta orang. “Kita harus memenuhi dosen-dosen terutama dosen berkualitas. Adik-adik kita ini memperoleh pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi (PT) berakreditasi A, setelah lulus diharapkan menjadi motor-motor baru di PT dimana ia di tempatkan,” katanya usai memberikan pembekalan calon dosen tetap non-PNS di Hotel Batavia, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Djoko menjelaskan, undang-undang mengamanatkan pada 2015 dosen di PT minimal sudah menyandang gelar master.

Dia menyebutkan, saat ini proporsi dosen lulusan S1 34 persen, S2 separuhnya, dan S3 hanya 11 persen. “Oleh karena itu, kita membuat program khusus ini untuk memenuhi jumlah dosen,” tambahnya.

Menurut Permendikbud No.84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan PTS, dosen tetap non-PNS atau dosen tetap yayasan memiliki hak dan kewajiban, seperti memperoleh penghasilan yang layak, jaminan hari tua dan kesehatan, promosi dan penghargaan, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kebebasan akademik dan sebagainya layaknya dosen.

Untuk mendapatkan hak-hak itu, dosen tetap dengan kategori ini harus bekerja penuh 40 jam per minggu atau sedikitnya melaksanakan tridarma setara 12 SKS tiap semesternya.

Lebih spesifik, Permendikbud ini menyatakan, dosen tetap non-PNS seperti lulusan Beasiswa Unggulan ini mendapatkan gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial, dan masalah tambahan.

Jika mencapai puncak jabatan akademik tertinggi maka mendapatkan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan. “Kalau jenjangnya naik sampai guru besar dia akan memperoleh tunjangan kehormatan guru besar,” kata Djoko menjelaskan.

Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Supriadi Rustad mengatakan, selama ini pemerintah telah menempuh afirmasi di Bidang PT, seperti penegerian PT, pembukaan PT baru termasuk akademi komunitas, dan pemberian pemberian mandat program studi.

Upaya ini, kata dia, harus segera diikuti oleh langkah penyiapan pendidik dosen yang merupakan bagian utama pendidikan tinggi. “Untuk pertama kali, sejak 2011 telah diluncurkan beasiswa calon dosen berupa studi lanjut S2 dan S3 dalam dan luar negeri. Sebanyak 10 persen peserta mengikuti studi di Amerika Serikat, Inggris dan Australia “ katanya.

Supriadi menyebutkan, penerima beasiswa pada pada 2011 sebanyak 1.200 orang, tahun 2012 sebanyak 2.300 orang, dan pada 2013 sebanyak 3.600 orang. Sampai saat ini total beasiswa untuk calon dosen tidak kurang dari 7 ribu orang.

Pada akhir bulan ini dipersiapkan penempatan peserta lain yang belum tergabung. Kepada peserta, selama enam bulan diberikan gaji oleh Ditjen Dikti. “Nominalnya lebih kompetitif dibandingkan gaji PNS baru,” kata Supriadi Pada bulan ke 7 mereka akan diangkat menjadi dosen tetap non-PNS dan mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) seperti dimiliki dosen tetap lainnya. Setelah satu tahun mereka dapat mengajukan jabatan fungsional sebagai asisten ahli. (ant/bali post)

Dana Sertifikasi Guru Agama Nunggak Lima Bulan

Giri Menang (Suara NTB) Pembayaran sertifikasi guru khusus Pendidikan Agama Islam (PAI) di Lombok Barat (Lobar) bermasalah. Selama lima bulan dana sertifikasi belum dibayar alias nunggak. Akibatnya, ratusan guru PAI yang bernaung di bawah Kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Lobar mengeluhkan nasibnya, karena tunjangan sertifikasi tahun 2013 hanya dibayarkan tujuh bulan. Tunggakan itu karena dana pada instansi terkait untuk pembayaran sertifikasi guru sudah habis.

Hal ini rupanya terus akan terjadi setiap tahun jika tidak kebijakan penambahan anggaran dari APBN. “Karena anggarannya tidak cukup untuk membayar sampai bulan Desember” jelas Kepala Seksi (kasi) Pendidikan Agama Islam dan Pen-

didikan Keagamaan Islam di Kantor Kemenag Lobar H Muksin saat dikonfirmasi, Selasa (19/11) kemarin.

Muksin mengungkapkan nggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi guru PAI di Lobar hanya mampu sampai tujuh bulan, yakni

Januari-Juli. Sementara lima bulan sisanya pada tahun 2013 akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, yakni tahun 2014. Kondisi ini memaksa pihaknya berutang untuk lima bulan dan itu biasa terjadi meskipun sudah dilaporkan ke Kanwil dan pu-

sat. Namun, karena anggaran terbatas sehingga belum bisa ditanggulangi.

Jumlah guru PAI yang berstatus PNS penerima tunjangan sertifikasi di Kemenag Lobar tahun 2013 sebanyak 313 orang. Sementara non PNS 3 orang, sehingga berjumah 316 orang. Ke 316 orang guru-guru PAI yang menerima tunjangan sertifikasi tahun 2013 ini adalah guru-guru yang Nomor Registrasi Guru (NRG) diterima tahun 2012, sedangkan tahun 2014 jumlahnya akan bertambah sebanyak 64 orang karena NRG nya baru

keluar tahun 2013 ini.

Dasar hukum tata cara pembayaran tunjangan sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor. “Jika NRG guru keluar tahun 2013 maka mulai dibayarkan tahun 2014, oleh sebab itu kita punya tambahan 64 Guru PAI yang akan dibayarkan tunjangan sertifikasi tahun 2014,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

BUKA - Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan) dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat memukul gendang beleq sebagai tanda pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke 13 di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat, Senin (18/11) malam.

Syarat TOEFL Dianggap sebagai Peluntur Eksistensi Bahasa Nasional Mataram (Suara NTB) Salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap pelestarian bahasa nasional adalah kewajiban penyertaan skor hasil tes TOEFL sebagai syarat administrasi pada bursa kerja, masuk pascasarjana dan lainnya. Padahal kebijakan seperti itu berimplikasi terhadap hilangnya eksistensi penggunaan bahasa nasional di tengah-tengah masyarakat.

Kewajiban masyarakat untuk menyertakan skor hasil tes TOEFL sebagai salah satu syarat masuk dan sebagai bukti prestasi akademik mendapat perhatian Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Barat, Komarudin. Kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, kebijakan seperti itu sebagai kebijakan yang dapat menghilangkan popularitas penggunaan bahasa nasional di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu berakibat pada hilangnya eksistensi penggunaan bahasa nasional. Padahal, ungkapnya, bahasa nasional merupakan bahasa yang mempunyai landasan dan dasar filosofi yang mendalam berasal dari UUD, dan semangat Sumpah Pemuda 1928 silam. Namun anehnya, sebagian masyarakat

kita justru tidak terlalu peduli dengan penggunaan bahasa nasional dalam kehidpan mereka sehari-hari. “Masyarakat kita sekarang lebih bangga kalau mereka menggunakan bahasa asing dalam kehidupan mereka sehari,” sindirnya.

Kondisi ini, ungkapnya, cukup mengkhawatirkan.

Apalagi jika melihat semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 silam, masyarakat Indonesia secara umum telah menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. “Orang dari daerah mana saja ketika mereka bertemu menggunakan bahasa Indonesia, itu sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia mampu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Komarudin juga mengkritisi menjamurnya lembaga kursus-lembaga kursus bahasa asing turut memperkeruh kondisi kebahasaan. Adanya tren yang sekarang ini berlaku di tengahtengah masyarakat, memaksa para orang tua juga ikut-ikutan dan merasa bangga untuk mengkursuskan anak-anak mereka pada lembaga kursus bahasa asing. Anehnya, anak yang tidak bisa berbahasa Inggris dianggap sebagai anak

yang tidak modern. “Itulah kondisi masyarakat kita sekarang ini, cukup memprihatinkan,” terangnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi terhadap upaya proteksi penggunaan bahasa nasional demi terpeliharanya bahasa nasional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, akunya, adalah seperti pada soal tenaga kerja. Biasanya kalau warga Indonesia mau bekerja ke luar negeri, mereka terkadang harus menyertakan hasil tes TOEFL bahasa asing bersangkutan sebagai syarat masuk kerja. ‘’Kenapa tidak pemerintah memberlakukan kebijakan seperti itu di Indonesia bagi para pekerja asing. Misalnya bagi mereka warga asing yang hendak bekerja di Indonesia, maka syarat utamanya ialah harus menyertakan tes hasil kemampuan berbahasa Indonesia sebagai syarat utama bekerja di dalam negeri,’’ sarannya.

Begitu juga pada saat penerimaan tes CPNS, masuk perguruan tinggi pascasarjana juga harus menyertakan tes hasil kemampuan bahasa Indonesia dan masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memproteksi bahasa nasional. (dys)

Puluhan Mahasiswa Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa berasal dari Forum Mahasiswa Bidik Misi terdiri dari jurusan Akhwalus Saksiyah (AS), Muamalah, dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Selasa (19/ 11) pagi mengikuti training marketing strategi. Pelatihan dilaksanakan mengingat kebutuhan mahasiswa yang semakin tinggi akan pengetahuan kewirausahaan sebagai bekal mereka sebelum mereka akhirnya terjun berwirausaha.

Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi, Muhammad Arif Budiman ditemui Suara NTB di sela-sela kegiatan, menjelaskan, pelatihan kewirausahaan sangat penting diikuti mahasiswa

agar mereka mendapatkan pengetahuan yang komprehensif sebagai bekal ketika mereka nantinya berkeinginan untuk terjun ke dalam dunia usaha.

Berwirausaha, terangnya, merupakan kebutuhan setiap orang pada era sekarang ini, dan mahasiswa harus diarahkan untuk berwirausaha agar mereka bisa hidup mandiri menjalani hidup mereka pada saat kuliah. Dicontohkannya, mahasiswa yang setiap saat mempunyai berbagai kebutuhan hidup baik untuk makan, minum dan kebutuhan-kebutuhan perkuliahan, seperti untuk membeli buku, pensil, kebutuhan foto copy dan lain sebagainya. ‘’Jika itu semua dibebankan kepada

orang tua tentu akan sangat memberatkan bagi mereka. Oleh karena itu, mahasiswa harus mulai berpikir mandiri untuk menutupi berbagai kebutuhan yang hampir setiap saat muncul dan menuntut untuk terus dipenuhi,’’ terangnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan melatih diri untuk berwirausaha sejak dini ketika menjadi mahasiswa.

Diakuinya, jika pelatihan ini dilaksanakan agar ada generasi muda yang mandiri dan mampu berdiri sendiri di atas kemampuan yang mereka peroleh selama menjalani perkuliahan tidak hanya secara teori, namun juga praktik. (dys)

Jadi Bandar Togel, Oknum Kepala Sekolah Tidak Pantas Jadi Panutan KEPALA sekolah yang menjadi bandar toto gelap (togel) merupakan musibah bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Adanya oknum yang berbuat seperti ini harus mendapat hukuman berat dan dipecat dari statusnya sebagai PNS. Apalagi seorang pendidik adalah sosok yang menjadi panutan. Seperti apa pendapat para pelajar terhadap kepala sekolah yang menjadi bandar togel.

Harus Dipecat

OKNUM kepala sekolah yang menjadi bandar togel tidak boleh ditoleransi. Mereka harus dipecat dari PNS. Adanya oknum pendidik seperti ini tidak layak jadi contoh bagi siswa.

Imam Hidayat (SMPN 2 Keruak Lombok Timur)

Hukuman Harus Berat

PEMERINTAH harus tepat dalam menempatkan seorang pejabat di posisinya. Termasuk di posisi kepala sekolah, karena mereka merupakan panutan bagi semua siswa. Dalam hal ini, hukuman guru yang menjadi bandar togel atau lainnya harus lebih berat.

Siswadi (MA Furqan Lombok Tengah)

Ibu Negara Usulkan Ayahanda PAUD Jakarta (Suara NTB) – Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bunda PAUD Indonesia Tahun 2013 di Istana Negara, Selasa (19/11). Dalam acara tersebut, ia juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada Bunda PAUD berprestasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Ani Yudhoyono berharap semoga penghargaan yang diberikan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus bekerja dengan ikhlas demi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Ibu Negara berharap, pengukuhan dirinya sebagai Bunda PAUD Indonesia pada 12 Desember 2011 lalu bisa menjadi motivasi bagi kepala daerah dan pendampingnya untuk lebih aktif lagi mendorong kemajuan PAUD di daerahnya masing-masing.

Hingga November 2013 tercatat ada 31 Bunda PAUD di

tingkat provinsi dan 309 Bunda PAUD di tingkat kabupaten/kota, namum masih ada tiga provinsi yang belum memiliki Bunda PAUD, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Menurutnya, salah satu faktor kekosongan Bunda PAUD kemungkinan karena tidak semua kepala daerah itu laki-laki.

Karena itu, ia mengusulkan ada Ayahanda PAUD untuk daerah yang kepala daerahnya perempuan. “Jadi ada Bunda dan Ayahanda PAUD,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, Gerakan PAUDisasi yang dicanangkan dalam Rembuknas Pendidikan pada 13 Maret 2013 lalu merupakan rangkaian dari pencanangan pendidikan karakter untuk anak Indonesia, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 2011. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

Lawan Italia

Ameobi Cetak Gol Brilian

(Suara NTB/ist)

LOMPAT - Pemain Italia Mario Balotelli melompat ketika dua pemain Nigeria berusaha merebut bola dalam pertandingan persahabatan di London Inggris.

Pertina NTB Berlakukan Batas Usia Atlet di Porprov NTB 2014 11). Menurutnya, penetapan batasan usia atlet itu belum diputuskan dalam rapat internal pengurus Pertina NTB. Namun, pihaknya menginginkan ada pemberlakuan batas usia untuk pertandingan cabang olahraga tinju. Tujuannya agar Porprov NTB 2014 betul-betul menjaring atlet muda berprestasi yang dapat disiapkan mengikuti Pra-PON hingga PON mendatang.

Pihak Pertina NTB kata Haryoto harus berani mengambil langkah tersebut agar atletatlet yang mengikuti Porprov NTB bertul-betul atlet muda

yang dapat dipersiapkan mengikuti PON. Dalam hal ini, bila diberlakukan batas usia di Porprov NTB 2014 sudah tentu masing-masing Pengcab Pertina kabupaten/kota akan membina atlet-atlet muda untuk persiapan mengikuti Porprov NTB. Ditanya soal batas usia maksimal atlet yang dapat mengikuti Porprov mendatang , Haryoto belum bisa memutuskan sendiri. Pasalnya, hal itu harus diputuskan dalam rapat kerja internal pengurus Pertina NTB. Namun, secara pribadi meng-

inginkan usia atlet tinju yang dapat mengikuti Porprov itu maksimal 30 tahun.” Saya sendiri menginginkan maksimal usia atlet mengikuti Porprov itu 30 tahun karena kalau di atas 30 tahun tentu terlalu tua, apalagi pelaksanaan PON tinggal tiga tahun lagi”ucapnya.

Menurutnya, usia maksimal atlet yang mengikuti event nasional itu tak boleh lebih di atas 33 tahun, karena usia tersebut sangat mustahil bisa tampil maksimal di ajang pesta puncak nasional. (fan)

PASI NTB Harus Dipimpin Figur yang ’’Gila’’ Olahraga Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, mengingatkan, cabang olahraga (cabor) atletik merupakan salah satu cabor unggulan NTB yang sukses menyumbangkan medali emas terbanyak untuk NTB di PON XVIII Riau 2012 lalu, yakni 7 emas, 5 perak dan 3 perunggu.

Dalam hal ini, Pengprov PASI harus dipimpin oleh fugur yang gila olahraga serta peduli dengan atlet. “ Figur ketua cabor itu tentu harus yang lebih peduli pada atlet dan yang pasti gila olahraga,” ujar Kasdiono saat dimintai tanggapannya tentang kriteria fig-

ur calon ketua yang akan memimpin Pengprov PASI NTB di masa mendatang, Selasa (19/11).

Figur calon ketua gila olahraga yang dimaksud pengusaha PJTKI NTB ini adalah orang yang betul-betul peduli dan mau bekerja keras dalam memajukan prestasi olahraga atletik. Alasannya, atletik merupakan cabang olahraga unggulan dan dipredikasikan akan menjadi lumbung perolehan emas NTB terbanyak di PON 2016 mendatang.

Baginya, atletik merupakan cabor potensial NTB

yang sangat diperhitungkan di kancah nasional. Pasalnya dari berbagai kejuaraan level nasional, cabor atletik selalu menyumbangkan medali emas terbanyak dibanding cabor unggulan lainnya. Hal ini telah ditunjukan atlet NTB di PON XVIII Riau 2012 lalu.

Di mana kontingen atletik NTB berhasil meraih juara umum kedua dalam perolehan medali emas terbanyak di pertandingan cabor atletik.

Guna mempertahankan prestasi yang sudah diraih itu, figur yang akan memimpin PASI NTB kedepan harus memiliki semangat dan komitmen meningkatkan prestasi .”Bila pada PON sebelumnya atletik bisa menyumbang 7

(ant/bali post)

Mantan Petenis Nomor Satu Inggris Pensiun

Elena Baltacha

London Mantan pemain tenis nomor satu Inggris Elena Baltacha mengumumkan mengundurkan Senin setelah berjuang keras mengatasi beberapa penyakit yang dideritanya.

Baltacha dalam karirnya pernah menempati urutan 49 dunia pada 2010 dan memenangi 11 partai tunggal putri. Namun warga Skotlandia itu, - ayahnya adalah kebangsaan Ukraina yang bermain untuk Ipswich dan St Johnstone -, mengalami masalah dengan penyakitnya selama beberapa tahun, sehingga memutuskan mundur setelah mengalami masa frustrasi pada musim 2013.

Pemain berusia 30 tahun itu pernah menikmati kemenangannya atas pemain peringkat 10 besar dunia, Li Na dan Francesca Schiavone, sedangkan penampilan terbaiknya pada turnamen Grand Slam terjadi ketika maju ke putaran tiga besar Australia Terbuka 2005 dan 2010 serta Wimbledon 2002. “Saya kira merupakan waktu yang tepat bagi saya untuk mengundurkan diri,” kata Baltacha, “Saya merasa tubuh saya seperti nyeri dalam 16 tahun ini sehingga saya harus mundur,” tambahnya.

Baltacha kini tetap merencanakan mendedikasikan hidupnya pada tenis dengan menjadi pelatih dan membangun akademi tenis yang didirikannya pada 2012 bersama pelatihnya Nino Severino.

Kapten Piala Fed Inggris Judy Muri dan ibu juara Wimbledon Andy Murray, menyatakan hormat mereka kepada Baltacha, dengan mengatakan, Bally merupakan duta hebat tenis wanita Inggris selama 12 tahun. ‘’Semangatnya tidak ada yang menandingi,” pujinya. (ant/bali post)

emas, maka pengurus PASI NTB ke depan harus bisa meningkatkan perolehan medali emas di PON / 2016,” harapnya.

Menanggapi soal figur yang telah disiapkan PASI NTB dari kalangan birokrasi, Kasdiono tak ingin mempersoalkan hal itu.

Selaku pimpinan KONI NTB dia akan bersikap netral serta tak ingin mempengaruhi pengurus untuk memilih figur tertentu.

Menurutnya, siapapun nama-nama figur calon yang berkembang menjelang musprov harus didukung dan diserahkan ke masing-masing peserta untuk memilih. (fan)

umpan bagus kepada Giuseppe Rossi, yang dengan tangkas menendang ke gawang lawan.

Pelatih Nigeria Stephen Keshi melakukan tujuh kali pergantian pemain pada timnya, yang maju ke Piala Dunia setelah mengalahkan Ethiopia.

Nigeria menyamakan kedudukan pada menit ke-35 setelah umpan panjang dari Ameobi disambut Bright Dike dan bola melaju melewati penjaga gawang Salvatore Sirigu.

Kedua gol itu dicetak dua pemain yang lahir terpaut satu hari, yaitu pada 1 dan 2 Februari 1987 di Amerika Serikat.

Rossi lahir di New Jersey dari orang kebangsaan Italia dan Dike lahir di Oklaho-

ma dari orang tua kebangsaan Nigeria.

Gol ketika terjadi juga secara amat brilian. Moses memberi umpan pada Francis Benjamin dan yang terakhir ini melayangkan bola kepada Ameobi, yang dengan sigap melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya.

Italia menyamakan kedudukan setelah turun minum, ketika Emanuele Giaccherini mendapat bola setelah melewati beberapa pemain lawan dan dengan kuat menendang ke gawang melewati Ejide.

Italia baru menang satu kali dari 12 laga pesahabatan mereka dan imbang dalam empat laga terakhir. (ant/bali post)

Aguero Menangkan Argentina London Striker Sergio Aguero mencetak dua gol dan sekaligus memberi kemenangan Argentina 20 atas Bosnia dalam pertandingan persahabatan di stadion bisbol Busch di St Louis, Missouri pada Senin waktu setempat.

Aguero yang mengenakan kostum bernomor punggung 10 dalam absennya kapten Lionel Messi yang sedang cedera, nyaris mencetak hatrik, namun bola hasil tembakannya melambung di atas mistar gawang pada menit ke-75.

Argentina yang bermain imbang tanpa gol melawan Ekuador di New Jersey, Jumat, mengakhiri tur AS mereka dengan rekor tak terkalahkan ketika pelatih Alejandro Sabella mencoba susunan pemain baru dan sekaligus menguji kekuatan lini pertahanan mereka.

Sementara Bosnia yang akan tampil untuk pertama kali di

Piala Dunia 2014 di Brazil, seharusnya bisa unggul lebih dulu lewat tembakan dari striker Vedad Ibisevic dan Edin Dzeko, namun upaya mereka gagal karena bola melebar ke sisi gawang.

Sementara Argentina menikmati penguasaan bola dengan pemain tengah Angel Di Maria menciptakan serangkaian peluang gol.

Sundulan Di Maria memasuki area kotak penalti ketika Aguero menyambut bola itu menjadi gol pertama bagi timnya, setelah mampu melewati dua pemain belakang lawan lima menit menjelang bubaran babak pertama. “Ini penting bisa mengakhiri tahun dengan permainan bagus seperti ini dan kami tidak kemasukan gol di pertandingan lainnya,” kata Aguero seperti dikutip Reuters. Striker itu menambahkan gol kedua bagi Argentina pada menit ke-66 di babak kedua. (ant/bali post) REBUT BOLA Marcos Rojo dari Argentina (atas) berebut bola dengan Miralem Pjanic dari BosniaHerzegovina dalam pertandingan persahabatan di Busch Stadium Missouri. Pada pertandingan ini, Argentina menang 2-0.

Messi Sulit Raih Ballon d’Or Barcelona Langkah Lionel Messi untuk memenangi Ballon d’Or bisa terhalang karena tahun ini ia kerap menderita cedera. Demikian disampaikan rekan setimnya di Barcelona, Xavi Hernandez.

Sebelumnya Messi telah memenangkan empat gelar pemain terbaik dunia, Ballon d’Or, terakhir dengan jumlah suara pemilih yang besar daripada pesaingnya, sementara pemungutan suara untuk tahun ini jarak antar pesaing diprediksi bisa lebih dekat.

Pemain sayap Bayern Muenchen, Franck Ribery menjadi salah satu favorit memperoleh Ballon d’Or setelah memenangi Liga Champions musim lalu, meskipun perjuangan Perancis terseokseok di kualifikasi Piala Dunia 2014 bisa memberikan efek yang merugikan.

Cristiano Ronaldo membuat gebrakan yang agak telat dengan rajin mencetak gol untuk Real Madrid dan Portugal.

Xavi, salah satu dari 23 orang kandidat peraih Ballon d’Or, mengatakan kepada Sport dilan-

Lionel Messi sir dari ESPN bahwa tidak ada keraguan Messi tetaplah pemain terbaik di dunia.

Ia menyadari bahwa penyerang Argentina tersebut saat ini absen karena cedera untuk kelima kalinya selama enam bulan terakhir dan tidak menjadi yang terbaik di tahun ini. “(Messi) telah memenangkan empat kali berturut-turut, mungkin mereka yang memilih akan berpikir tentang hal itu.

Mungkin dia layak mendapatkan yang lain. Jika kita meli-

(Suara NTB/ist)

hat siapa pemain terbaik di dunia, itu adalah Messi, tidak diragukan lagi,” kata pengatur lini tengah Barcelona ini.

“Sekarang jika kita berbicara tentang pemain terbaik tahun 2013, maka akan ada perdebatan. Memenangkan empat berturut-turut dapat membahayakan dia ketika datang ke pemungutan suara,” kata Xavi dilansir dari ESPN (18/11).

Jupp Heynckes, mantan juru taktik Bayern Muenchen menjadi favorit Pelatih FIFA of the

Year, karena membawa tim Bundesliga tersebut memenangkan treble, jauh meninggalkan saingannya seperti Sir Alex Ferguson, Juergen Klopp, Antonio Conte, Rafael Benitez dan Luiz Felipe Scolari.

Vicente Del Bosque, pelatih Spanyol yang merupakan kandidat dan pemenang di tahun 2012 mengatakan kepada radio COPE bahwa ia memberikan suaranya kepada Jupp Heynckes, Benitez dan Scolari karena ketiganya berhasil meraih trofi di musim lalu.

“Saya memilih Heynckes, untuk Rafa Benitez karena ia adalah orang Spanyol dan juara Liga Europa dan Scolari juga memenangi Piala Konfederasi,” kata Del Bosque.

Del Bosque mengatakan ia telah memilih dua pemain Spanyol dalam daftar 23 pemain yakni Xavi dan Andres Iniesta, tapi ia tidak mengungkapkan pemain lainnya yang ia pilih. “Saya memilih untuk dua pemain Spanyol dan untuk pilihan ketiga saya samarkan namanya,” kata Del Bosque. (ant/bali post)

Rossi Dorong Erick Beli Messi

Valentino Rossi

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB akan memberlakukan batas usia bagi peserta yang akan mengikuti pertandingan cabang olahraga (cabor) tinju di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 mendatang.

Dalam hal ini, Pengcab Pertina kabupaten/kota diharapkan menyiapkan atlet-atlet muda mengikuti ajang empat tahunan KONI NTB itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ, kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Mataram, Selasa (19/

London Italia dan Nigeria bermain imbang 2-2 pada laga mendebarkan termasuk lahirnya gol mengesankan dari kaki Shola Ameobi pada pertandingan pesahabatan yang diadakan di kandang Fulham, Craven Cottage, Senin malam.

Menurut laporam Reuters, Italia mendominasi permainan tetapi lawan mereka, juara Afrika, yang mengikuti jejak lawan mereka ke Piala Dunia tahun depan, memperagakan permainan apik serta bertahan dengan keras.

Pemain Italia asuhan Cesare Prandelli memiliki delapan peluang namun gol baru terjadi pada menit ke-12 ketika Mario Balotelli memberi

Milan Mantan juara dunia motoGP Valentino Rossi adalah fans fanatik Inter Milan. Rossi mendorong pemilik baru Inter Milan Erick Thohir membeli pemain Barcelona Lionel Messi agar bisa bergabung di Inter Milan.

“Saya tahu Erick adalah fans saya. Saya akan mencoba berbicara dengan dia secepatnya. Mungkin saya akan mencoba untuk membujuk dia membeli Messi,” ungkapnya menanggapi komentar pemilik Inter Milan Erick Thohir perihal upaya memboyong pe-

main andalan Barcelona, Lionel Messi, seperti dikutip di Gazztta della Sport.

Baginya sangat aneh tidak melihat Moratti. Namun, pihaknya berharap Thohir menyukai Inter dan melakukan sesuatu dengan benar. “Untuk meyakinkan Thohir guna membeli Messi? Jika anda menginginkannya, saya akan mencoba dan membujuk dia (Messi), tetapi tidak akan mudah,” canda Rossi ketika memberikan komentar kepada Erick Thohir tentang kemungkinan membeli Messi. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 20 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 08121944827,Wendy 0812961 65840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Rabu, 20 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

PENGABDIAN

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

Halaman 14

Kisah Para ”Pahlawan” Medis asal Sumbawa

Selamatkan Kelahiran Bayi Kritis di Tengah Bencana Longsor Para pahlawan dalam konotasi kekinian, bisa disematkan kepada mereka yang dengan gigih dan dedikasinya mengabdi kepada masyarakat. Di banyak bidang, para “pahlawan” modern ini berusaha melanjutkan perjuangan pahlawan kita zaman dulu, demi mengisi kemerdekaan, sebagaimana dilakukan Drg. Made Wirya Sastra dan Bidan Nilawan asal Sumbawa.

KEDUANYA baru saja dianugerahi penghargaan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Selasa (12/11) lalu karena dedikasi dan keteladanan mereka.

Mengenakan safari PNS, Dokter Made – sapaan Made Wirya Sastra – mengaku baru kali ini merasakan rapi sebenarnya sebagai pegawai negeri.

Maklum Selasa pagi itu ia barusaja menerima menerima langsung penghargaan dari Gubernur dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional di Kantor Dinas Kesehatan NTB. “Kalau hari hari di tempat kerja, saya terpaksa pakai pakaian bebas, karena medan yang saya tempuh berat,” tutur Made kepada Suara NTB

di Mataram.

Tercatat sudah 16 tahun masa pengabdiannya di Sumbawa, dengan pertama kali ditempatkan di Puskesmas Pembantu di Pustu Tepal, Kecamatan Batulante. Sebuah tempat dengan atmosfer jauh 180 derajat dibandingkan kondisi perkotaan yang serba lengkap fasilitas. Di Tepal, ia harus bekerja dengan fasilitas seadanya.

Handphone samasekali tak berfungsi, akibat tidak ada sinyal. Sepeda motor juga tak berfungsi. Kondisi infrastruktur jalan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.

Karena kinerjanya dipandang cakap, Made pun dipromosikan dan menduduki posisi sebagai dokter spesialis gigi di Puskesmas Batulante. Tapi ia gelisah, tidak betah di kantor. Made kemudian memilih blusukan ke enam desa yang menjadi wilayah puskesmas itu ; Desa Batu Klungkung, Desa Batu Dulang, Desa Epal, Desa Kangkam Kulip, Desa Batu Rotok dan Bao Desa.

Dari enam desa itu, hanya Batu Kelungkung dan Batu Dulang yang aman dilalui sepeda motor. Empat desa lainnya, sangat terisolir, karena harus melalui jalan terjal berbatu dan berlumpur jika hujan. Sepeda motor dinas trail terkadang tak mampu tembus, hingga terpaksa harus berjalan kaki.

Dokter Made bersama tim medis menjadwalkan, setiap bulan harus turun ke semua desa itu untuk memberikan vaksin gratis.

“Vaksin harus diberikan secepatnya, sebab jika lewat sebulan, akan kedaluarsa,” sebut Made.

Tantangan beratnya, tidak hanya menempuh jarak dari PIAGAM - Drg. Made Wirya Sastra menunjukkan desa ke desa, napiagam penghargaan sebagai dokter terbaik II mun ketika sudah dari Gubernur NTB .

sampai ke sebuah desa, ia harus turun ke dusun dusun. “Jarak tempuhnya empat sampai enam jam setiap dusun , dan harus jalan kaki, ndak bisa pakai motor,” kenang Made.

Keadaan desa yang terbelakang dari segi teknologi dan fasilitas itu, membuat Made berpikir, langkah tepat adalah membentuk Satgas Tim Gerak Cepat (TGC). Idenya inilah yang membuatnya diberikan penghargaan juara II dokter teladan tingkat Provinsi NTB. Bahkan sempat mendapat juara pertama tingkat nasional.

Satgas itu dipimpinnya langsung, di SK – kan oleh Kepala Puskesmas. Di dalam Satgas ada dokter senior, bidan dan kader kesehatan. Setiap hari, Satgas harus standby menerima informasi dari kader di pustu enam desa tersebut.

“Ketika ada warga (pasien) yang mengalami sakit berat, kader segera mencari sinyal telepon, menghubungi saya.

Bersama tim, saya kemudian turun ke dusun itu untuk memberi pertolongan,” tuturnya. Pasien yang sakit berat itu, diberi pertolongan medis awal. Jika memang tidak mampu ditangani Satgas, pasien dibawa ke Rumah Sakit Daerah, apapun kondisinya, didampingi hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hingga kini, Satgas itu masih berfungsi dan terus dibinanya.

Sebuah pengalaman heroik yang paling berkesan baginya, ketika bencana longsor 29 titik di Desa Tepal Tahun 2012 lalu. Tak ada akses jalan untuk kendaraan apapun, karena pohon - pohon bertumbangan. Desa terisolasi.

Tapi ia bertekad harus sampai ke lokasi dengan jalan kaki.

Seolah belum cukup, di tengah bencana itu, seorang ibu melahirkan. Bayi mengalami “Asfisika Berat” atau keadaan dimana bayi tidak bernafas setelah dilahirkan. Berbagai upaya, menggunakan cara manual dan alat medis, termasuk berusaha memberi resusitasi atau nafas bantuan. Di tengah kepanikan dan kepasrahan warga, tiba tiba bayi sesengukan, pertanda ia masih hidup. Seperti gemuruh teriakan supporter yang merayakan gol di menit – menit akhir, warga berteriak dan menangis, tak menyangka bayi itu akan selamat.

“Sampai sekarang, saya masih kenang itu. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ungkap pria yang kini usianya menginjak 35 tahun ini.

Dan, dedikasi itu akan tetap dijalankannya, tanpa pernah berpikir soal materi atau prestise dari pemerintah. (ars)

(Suara NTB/arn)

Tantangan melalui jalur terjal Dokter Made bersama tim medis Puskesmas Batulante

(Suara NTB/ars)

”Do The Best”

(Suara NTB/arn)

Dokter Made bersama Kepala UPT Puskesmas Batulante, M. Wahyuddin tengah mendorong motor di jalan menanjak dan terjal

Dokter Made setia dengan kendaraannya, Trail Kawasaki

IGA rangkaian kalimat yang berarti, lakukan yang terbaik. Itulah yang berusaha dipegang teguh Drg. Made Wirya Sastra. Lahir di Dumai, 26 April 1978, ditempatkan di Sumbawa Besar mungkin bukan jadi bagian dari perjalanan hidup yang terpikirkan. Apalagi mendapati kenyataan di tempatkan pada kawasan pelosok.

“Saya mulai menjadi tenaga sukarela di Puskesmas Alas,” ujarnya. Menapaki karir dari bawah, memastikannya semangat harus tetap dipelihara. Sejak awal, prinsip do the best adalah simbol untuk menterjemahkan, bahwa dimana pun, dengan siapapun dia berhadapan di bidang medis ini, tetap lakukan yang terbaik.

Ketika ada tantangan, cobaan berat, do the best menjadi pakemnya. Sehingga setiap yang berat, bisa dilalui dengan dorongan slogan yang disebutnya sebagai spirit itu. Tidak mudah memang, apalagi istri dan dua anaknya ambil bagian dari tantangan berat itu.

“Tapi saya selalu tanamkan kepada diri saya dan keluarga, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/arn)

Dokter Made memberikan pelayanan kesehatan di pustu desa terpencil

19 Tahun Nihil Kematian Ibu PUNCAK kebahagiaan adalah, ketika berhasil menyelamatkan nyawa orang lain, sebagaimana yang dirasakan Nilawan, Amd, Keb, yang berhasil membuat angka kematian ibu di Desa Tetebal Kecamatan Lengguar Sumbawa sama sekali tidak ada selama 19 tahun.

Desa Lengguar, awalnya menjadi sebuah “kuburan” bagi - ibu yang nyawanya tak terselamatkan akibat melahirkan.

Karena praktek perdukunan menjadi langganan

warga untuk membantu persalinan.

Nilawan mengubah total keadaan itu, sehingga dilabeli penghargaan Juara I Bidan Akino (angka kematian ibu nol) oleh Gubernur.

Butuh waktu beberapa tahun merubah ketergantungan warga atau ibu melahirkan memanfaatkan tenaga dukun. Memang, di minggu – minggu pertama pasca diangkat jadi PNS Tahun 2006, ia sempat menangis karena bertugas di desa terisolasi itu. Tapi rasa sesalnya berusaha dipendam dan dirubah dengan tekad, ia harus mengabdi.

Paling pertama dilakukan, merangkul puluhan ibu ibu yang men-

jalankan praktek perdukunan. Berusaha meyakinkan mereka, bahwa perdukunan illegal, praktik yang dilarang negara dan berbahaya bagi pasien. Dimusuhi? Tentu saja, karena Nilawan harus menghilangkan mata pencaharian mereka. Ia pun bersiasat. Para dukun diberi insentif jika mendapat kabar ada ibu yang akan melahirkan. Insentif itu dianggap untuk menutupi penghasilan mereka yang hilang. Cara itu diterima baik, ibu – ibu yang tadinya mendekati dukun, kemudian dukun mengarahkan kepadanya. Jadilah si pasien tertangani dengan protap medis.

Nilawan pun sudah bisa sumringah, ketergantungan kepada

PENGHARGAAN - Bidan Nilawan bersama Penghargaan Juara I Bidan Akino yang diberikan Gubernur NTB. (Suara NTB/ars)

dukun tidak ada lagi. Lulusan D3 Kebidanan, Poltekes Mataram ini pun, kini menikmati pengabdiannya. Meski terkadang pernah harus menunggang kuda ketika menolong ibu melahirkan ke dusun yang terisolasi karena hanya tersedia jalan setapak.

Strategi mencegah kematian ibu melahirkan, dilakukan Nilawan dengan sweeping ke seluruh dusun.

Sampai tidak ada satu pun yang terlewatkan. Sudah 250 lebih ibu hamil didata dan diberi persalinan sehat. Tujuan pendataan, agar mudah dipantau setiap hari, melibatkan kader posyandu. Setiap bulan, ia keliling ke posyandu untuk mengecek kondisi kesehatan ibu hamil. Ibu yang tidak bisa berjalan, didatangi ke rumah.

Itulah yang rutin dilakukannya, sampai akhirnya ia diganjar penghargaan bidan teladan se Kabupaten Sumbawa, yang kemudian mengantarkannya menjadi bidan terbaik tingkat NTB. Setiap jalan terjal dan tantangan seberat apapun, baik bagi Made dan Nilawan adalah proses yang harus dilalui untuk membuktikan pengabdian mereka kepada masyarakat. Tapi tetap ada harapan kepada pemerintah, soal dukungan dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas medis memadai. Karena bagaimana pun juga, bagi mereka, tidak cukup semangat, layanan cepat harus didukung infrastruktur jalan yang bagus, ditambah fasilitas alat alat medis memadai. (ars)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Max Mengaku akan Disuap Direksi TVRI

Wapres Kritik Daerah Tak Anggarkan Investasi Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Boediono mengkritik daerah yang tidak atau sedikit menganggarkan investasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan pendapatan masyarakat wilayahnya masing-masing.

“Ada daerah yang APBDnya sebagian besar untuk biaya gaji pegawai bukan untuk investasi seperti membangun (ant/Bali Post) infrastruktur, saluran irigasi, Boediono membangun pabrik yang bisa bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Boediono saat memberikan pengarahan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSPPM) di Istana Wapres Jakarta, Selasa.

Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar, serta Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.

Menurut Wapres, pimpinan daerah seharusnya menyadari bahwa membangun investasi di daerahnya bisa memberikan manfaat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerahnya, dan bisa memberikan kesejahteraan masyarakatnya.

“Dengan adanya investasi berbagai bidang maka perekonomian akan jalan dan bisa memberikan sumber penghasilan kepada masyarakatnya,” kata Boediono.

Wapres mengingatkan bahwa investasi tidak akan mungkin datang dengan sendiri tapi harus ada daya tarik, sehingga akan ada investor lokal dan asing yang berminat menanamkan modal di daerah. Daya tarik yang dimaksud, katanya lebih lanjut, adalah daya tarik alamiah atau sumber daya alam dan daya tarik yang dibentuk manusia.

Untuk daya tarik alam, Wapres mengatakan bahwa seharusnya dipikirkan untuk bisa dimanfaatkan jangka panjang dan jangan hanya bermanfaat atau digali selama dua tahun selanjutnya ditinggalkan.

Sementara investasi yang diciptakan manusia, menurut Boediono, adalah menciptakan daerahnya menjadi suatu kawasan yang menarik untuk berinvestasi, antara lain dengan membangun infrastruktur yang memadai.

“Saya ambil contoh Singapura. Negara itu sama sekali tidak memiliki kekayaan sumber alam, tapi dengan daya tarik yang dibangun manusia maka Singapura menjadi menarik bagi investor,” ucap Wapres.

Wapres minta agar daerah sudah saatnya memiliki prioritas anggaran bagi investasi yang bisa bermanfaat bagi kemajuan daerahnya masing-masing.

“Beberapa daerah sudah ada yang memiliki prioritas. Jangan diatas kertas bagus memiliki ide-ide tapi saat di lapangan pelaksanaannya tidak ada,” tukas Boediono. (ant/Bali Post)

RUU Kesehatan Jiwa Cegah Koruptor Pura - pura Gila Jakarta (Suara NTB) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehata Jiwa akan mempersulit koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Koruptor yang berpurapura mengalami gangguan jiwa tak bisa lagi berpura-pura karena RUU Kesehatan Jiwa akan dipakai untuk menentukan apakah seorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ada bab dan pasal yang mengatur,” kata (ant/Bali Post) Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Selasa.

RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak gila.

“Nanti akan diberikan sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Dari situ akan diketahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka korupsi yang berpura-pura gila,” ujarnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

USAI PEMERIKSAAN - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjalan keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11) usai pemeriksaan selama tujuh jam dalam penyelidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Ratu Atut Klarifikasi Temuan KPK Jakarta (Suara NTB) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengklarifikasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

“Ada beberapa masalah yang perlu diklarifikasi kepada Atut, hari ini, tentunya diminta klarifikasinya terhadap beberapa temuan oleh karena setiap orang yang diperiksa KPK wajib menyampaikan sesuatu hal yang diketahuinya,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Selasa.

Ratu Atut seusai diperiksa selama sekitar tujuh jam tidak

mengungkapkan materi pemeriksaannya.

“Saya tadi memberikan keterangan, sudah memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan sarana prasarana di pemerintah Provinsi Banten, makasih,” kata Atut singkat.

Abraham mengakui ada sejumlah laporan mengenai Provinsi Banten yang tengah didalami KPK. “Ada beberapa laporan dan temuan KPK sendiri di provinsi Banten yang memerlukan klarifikasi, pendalaman lebih jauh karena itu untuk pendalaman itu diperlukan untuk memeriksa Atut,” ungkap Abraham.

Abraham juga tidak menutup kemungkinan bahwa Atut sebagai terperiksa dapat menjadi tersangka.

“Tidak menutup kemungkinan orang yang diperiksa KPK, kalau ternyata dari hasil pemeriksaan berkelanjutan terus dan ditemukan dua alat bukti yang cukup signifikan, cukup kuat, tidak menutup kemungkinan seseorang itu berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka, tapi ini masih terlalu prematur untuk kita simpulkan karena masih terlalu awal,” tambah Abraham.

Atut sebelumnya juga pernah diperiksa di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di

Mahkamah Konstitusi (MK).

KPK pernah meminta keterangan sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan Banten.

Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp30 miliar.

Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar.

Selain penyelidikan alkes Banten, saat ini KPK sedang menyidik dugaan korupsi pen-

gadaan alkes di Tangerang Selatan yang masuk dalam provinsi Banten dengan tersangka adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Wawan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 sejak 11 November 2013 dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke1 KUHP. (ant/Bali Post)

DPR Puji Protes Pemerintah ke Australia Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengapresiasi protes pemerintah terhadap kasus penyadapan oleh Australia dengan menarik pulang duta besar Indonesia dari Australia.

“Kali ini saya mengapresiasi tinggi pemerintah kita yang telah bersikap tegas dan keras untuk menarik dubes kita di Australia,” kata Priyo di Gedung Nusantara III DPR di Jakarta, Selasa.

Priyo menilai tindakan tegas pemerintah itu telah mewakili keinginan protes seluruh rakyat Indonesia terhadap intelijen dan pemerintah Australia yang telah menyadap Indonesia.

“Tindakan ini isinya jelas dan terang-benderang pada Australia bahwa kita semua tidak nyaman dan tidak senang dengan penyadapan yang mereka lakukan,” ujarnya.

“Bahkan parlemen marah dengan perlakuan intelijen Australia yang menyadap pembicaraan para pejabat negara melalui telepon,” lanjutnya.

Priyo meminta maaf kepada pemerintah karena sempat menganggap pemerintah lembek dalam menindaklanjuti kasus penyadapan tersebut.

“Saya minta maaf karena sempat mengkritik pemerintah, dan khususnya Menlu, bertindak lembek. Hari ini saya gembira ada tindakan tegas,” katanya.

Dia sendiri menilai tindakan

Australia dan Amerika itu tidak terhormat dan dapat mencederai hubungan bilateral.

“Apapun motifnya, penyadapan ini tidak bisa dibenarkan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat terbuka. Seharusnya bila mereka butuh informasi kan tidak perlu mencari tahu dengan perbuatan tidak terpuji seperti ini,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai penyadapan yang dilakukan intelijen Australia kepala Kepala Negara Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara tidak dapat dibenarkan.

“Penyadapan itu jelas mencederai hubungan bilateral kedua negara,” kata Hatta di gedung parlemen Jakarta, Selasa.

Hatta yang mengaku terkejut atas tindakan Australia itu meminta penjelasan Australia karena tindakan itu juga disebutnya melukai rakyat Indonesia.

Hatta mengaku menunggu penjelasan dari Australia dan apa pun penjelasan dari Australia, Indonesia harus bersikap tegas dan proporsional.

“Penyadapan ini terjadi di jantung pemerintahan Indonesia, penyadapan terhadap Presiden dan pembantu-pembantu terdekatnya,” kata Hatta.

Penjelasan dari Australia juga diperlukan untuk menghindari spekulasi-spekulasi liar yang beredar di masyarakat. “Meskipun mereka membantah, kita tetap harus dengar penjelasan dari pihak Australia,” tegas Hatta.

Pelajar Diminta Tenang Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia mengimbau para pelajar untuk tetap tenang menyikapi pemanggilan pulang Duta Besar RI menyangkut pemberitaan penyadapan oleh pemerintah Australia.

“Kami menghimbau supaya rekan-rekan pelajar di Australia tetap menjalankan aktivitas belajar seperti biasa dan kita hormati sepenuhya langkah-langkah diplomasi bilateral yang tengah dilakukan oleh kedua negara,” ujar Ketua Umum PPIA Pusat Pan Mohamad Faiz dalam laman resmi PPI Australia, Selasa.

Sebagai respon atas kegiatan penyadapan yang diduga dilakukan Pemerintah Australia terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi negara, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa memanggil pulang Duta Besar RI di Canber-

Kapolri : Penembakan Depan KPK Aksi Terorisme Jakarta (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol Sutarman memastikan penembakan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang menewaskan anggota Provost Aipda (Anumerta) Sukardi, Selasa (10/9) malam, itu merupakan aksi terorisme.

“Ya, itu terorisme,” katanya setelah melakukan silaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta, Selasa.

Meski demikian, jenderal bintang empat itu mengatakan pihaknya masih memburu eksekutor dalam aksi terorisme yang berlatarbelakang rasa dendam yang terjadi di Ciputat, Pondok Aren dan Pamulang itu.

Namun, ia memastikan aksi terorisme yang melukai dan menewaskan anggota kepolisian lain selain Sukardi itu juga dilakukan oleh kelompok terorisme Mujahidin Barat yang terafiliasi dengan Kelompok Abu Roban.

“Yang kemarin ini kelompok Barat, yang menembakmenembak kemarin sudah enam orang saya tahan. Teta-

pi eksekutornya sampai sekarang masih dalam pengejaran kita,” katanya.

Enam orang yang ditangkap diduga terlibat dalam proses perakitan senjata, pengiriman hingga menyediakan kendaraan.

Sepanjang Juli hingga September lalu, sebanyak empat polisi tewas dan satu polisi lainnya terluka karena ditembak oleh orang tidak dikenal.

Pada 27 Juli lalu, anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat Aipda Patah Saktiyono, selamat dari penembakan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara pada 7 Agustus, Aiptu Dwiyatno ditembak oleh orang tak dikenal di Ciput a t , Tangerang Selatan, Banten.

Selang sepekan, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana tewas ditembak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Terakhir, pada 10 September lalu, Aipda (anumerta) Sukardi tewas ditembak orang tak dikenal ketika tengah mengawal enam truk di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (ant/Bali Post)

Sutarman

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB)Saat rapat kerja dengan mantan direksi TVRI di ruang Komisi I DPR RI, hari ini, anggota Komisi I Max Sopacua mengaku akan disuap direksi TVRI menjelang Idul Fitri lalu.

Max bercerita, sebelum Idul Fitri lalu, dia ditelpon General Manager TVRI Rajab.

“Rajab telepon saya dan bilang ada bingkisan dari teman-teman dari direksi TVRI untuk Pak Max. Tapi (ant/Bali Post) saya tolak,” tutur Max Sopacua Max.Lalu, dua hari setelah Idul Fitri, dia kembali ditelepon Kolonel Gledek, pengelola siaran TNI yang ditayangkan di TVRI. “Lalu ada telepon dari Kolonel Gledek dan menyatakan hal yang sama bahwa ada bingkisan dari teman-teman direksi TVRI, Tapi tetap menolaknya. Lalu Rajab, Kolonel Gledek dan John Anwar datang ke rumah saya untuk meminta maaf,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Saat mereka datang ke rumah guna meminta maaf, Max marah dan menyatakan upaya penyuapan itu sangat tidak sesuai dengan upaya TVRI mengembalikan citranya sebagai televisi milik rakyat yang dibiayai APBN. “Apa kalian mau menghancurkan TVRI dan saya sebagai mantan TVRI di Komisi I DPR RI. Kalau saya menerimanya, maka laknatlah saya dan keluarga saya,” tutur Max. Untuk itu dia meminta Komisi I memanggil Rajab, Kol Gledek, John Anwar dan beberapa direksi TVRI seperti Herman Ago untuk dihadirkan sebagai saksi.

Mendengar penjelasan Max, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Sekretariat Komisi I DPR RI untuk menghadirkan nama-nama yang disebutkan Max. “Segera hari ini hadirkan mereka yang disebut oleh Pak Max. Hari ini harus selesai,” kata politisi PDIP itu.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Tri Tamtomo menyatakan, bila memang Kol Gledek anggota TNI, maka Kepala Staf Angkatan Darat mesti dihadirkan hari ini juga di Komisi I. “Kita minta TNI AD agar menyuruh Kol Gledek hadir di komisi I hari ini juga,” kata Tri Tantomo. (ant/Bali Post)

Priyo Budi Santoso ra untuk melakukan konsultasi Senin 18 November 2013.

Menyikapi keputusan tersebut dan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Pusat (PPIA), PPIA Pusat menghimbau seluruh pelajar Indonesia di Australia tetap tenang dan proporsional dalam menyikapi hal ini serta menghormati langkah-langkah diplomasi oleh kedua negara.

Faiz mengungkapkan Senin malam lalu PPIA Pusat telah bertemu langsung dengan Duta Besar RI untuk Austra-

(ant/Bali Post)

lia Nadjib Riphat Kesoema dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Ronny Rachman Noor terkait kelangsungan proses dan aktivitas belajar para pelajar Indonesia di Australia.

Perwakilan RI di Australia telah memastikan tetap memberikan dukungan penuh terhadap proses dan aktivitas belajar para pelajar Indonesia di Australia.

“Mereka bahkan juga siap dihubungi kapan saja apabila ada kendala atau hambatan yang dialami oleh pelajar Indonesia di Australia,” kata Faiz. (ant/Bali Post)

KPK akan Periksa Pengusaha Sengman Tjahaja Jakarta (Suara NTB)Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan pengusaha Sengman Tjahaja sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian untuk tersangka direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka MEL (Maria Elizabeth Liman),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa.

Anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim dalam sidang Ahmad Fathanah pada 29 Agustus 2013 menyatakan bahwa Sengman adalah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Partai Keadilan Sejahtera.

“Sengman setahu saya, dia utusan Pak Presiden kalau datang ke PKS, presiden kita Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Ridwan dalam sidang 29 Agustus 2013.

Dalam sidang yang sama diputar rekaman percakapan Fathanah dan Ridwan yang terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013.

Rekaman itu mengungkapkan bahwa Fathanah menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra.

Sengman adalah pengusaha properti dari Palembang yaitu pengembang kompleks terpadu Mal Palembang Square, namun ia belum dipanggil dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Merkel Kembali Minta Jawaban AS Soal Penyadapan Berlin Kanselir Jerman Angela Merkel pada Senin kembali meminta jawaban Amerika Serikat terkait tuduhan serius soal penyadapan, termasuk komunikasi di ponselnya.

Merkel yang berbicara di hadapan Parlemen Jerman mengatakan bahwa aksi penyadapan tersebut merupakan ujian bagi hubungan lintas Atlantik dan potensi kesepakatan perdagangan bebas AS-Jerman, lapor AFP. “Tak diragukan lagi bahwa hubungan lintas Atlantik dan negosiasi kesepakatan perdagangan bebas tengah diuji di tengah tuduhan pengumpulan jutaan data yang dilakukan AS,” kata Merkel kepada anggota parlemen.

“Tuduhan itu sangat serius, mereka harus menjelaskannya dan lebih penting lagi adalah bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan di masa depan,” tegasnya.

Merkel yang berbicara tentang kemitraan Uni Eropa dengan sejumlah negara Eropa Timur tidak secara langsung menyebut pengintaian terhadap ponselnya.

Tetapi dia menegaskan bahwa hubungan dengan AS merupakan yang terpenting bagi Jerman dan Eropa.

Para anggota parlemen Jerman meminta sebuah sesi debat parlemen khusus terkait pengungkapan skandal penyadapan yang meregangkan hubungan diplomatik dengan AS. Merkel tidak dijadwalkan hadir dalam debat tersebut tetapi dipastikan dirinya akan berhadapan dengan pertanyaan dari anggota parlemen oposisi, yang mengecam respon pemerintah terkait bukti bahwa Kanselir Jer-

man itu telah menjadi target pen- percaya. yadapan sejak 2002.

Warga Jerman berang karena Mendagri Jerman, Hans-Peter Dinas Keamanan Nasional AS Friedrich mengatakan pemerin- yang diyakini telah mengumpultah tengah mempelajari kemu- kan data komunikasi email, pangngkinan untuk menginterogasi gilan telepon, dan catatan pencarSnowden sebaga pembocro skan- ian internet serta sejumlah data dal penyadapan AS itu di Rusia. lainnya dilakukan di tanah air Namun Berlin sebelumnya te- mereka sendiri. (ant/bali post) lah menolak permohonan suaka mantan kontraktor intelijen AS itu dengan alasan bahwa pemohon harus berada di negara tersebut.

Setelah temuan bukti tentang penyadapan atas ponsel Merkel, kepala intelijen Jerman bertolak ke Washington guna berbicara dengan sejumlah pejabat AS, termasuk soal kesepakatan untuk tidak saling memata-matai yang ditandatangani kedua negara.

Sebuah jejak pendapat pada awal bulan menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat Jerman terhadap AS memudar dengan 61 persen warga mengatakan bahwa Washington adalah mitra yang tidak dapat diAngela Merkel (ant/bali post)

Nelson Mandela tak Bisa Bicara Cape Town Tokoh dunia yang juga mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, masih terbaring sakit dan tak dapat berbicara, sebagaimana dinyatakan mantan istrinya,Winnie Madikizela-Mandela.

Mandela, menurut Winnie, dalam satu pemberitaan setempat, Minggu, menggunakan ekspresi wajah untuk berkomunikasi dan menerima perawatan medis intensif di rumah, kata Menurut dia, Mandela (95) tak menggunakan alat untuk mendukung hidupnya tetapi dia tak lagi berbicara karena ada semua selang di mulutnya untuk membersihkan (cairan dari) paru-parunya.

“Dia sebenarnya tak dapat mengucapkan apa-apa”, kata mantan istrinya itu, kepada harian The Sunday Independent.

“Ia berkomunikasi dengan ekspresi wajah. Tapi para dokter telah memberitahu kami mereka berharap dapat memulihkan suaranya.”

Mandela diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada 1 September dan pulang ke rumahnya di ping-

giran Houghton, Johannesburg, setelah hampir tiga bulan dirawat karena infeksi paru-paru.

Madikizela-Mandela menyatakan mantan suaminya tak menggunakan alat untuk menyangga hidupnya.

“Mandela di bawah pengawasan 22 dokter dan sementara pneumonianya telah sembuh paru-parunya masih sensitif,” kata dia.

Dikatakan dia, mantan presiden itu masih sangat sensitif dan dia harus steril. “Kamar tidurnya di sana (di Houghton) seperti ruang ICU.” Mandela, yang menghabiskan waktunya selama 27 tahun dalam penjara apartheid sebelum menjadi pemimpin kulit hitam pertama Afrika Selatan, telah mengalami beberapa gangguan kesehatan.

Perawatannya di rumah sakit beberapa waktu lalu termasuk paling lama sejak ia bebas dari penjara 1990. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)