Snt20122013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 20 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 238 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Geledah Kejari Praya dan BPN Loteng Praya (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), Kamis (19/12) kemarin.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen tambahan, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Kajari Praya (non aktif) Subri, SH.MH. Selain Kantor Kejari Praya, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Loteng.

C.01.08.13

(Suara NTB/kir)

Tim penyidik KPK yang beranggotakan 11 orang datang di Kantor Kejari Praya, sekitar pukul 11.30 Wita. Menggunakan dua kendaraan jenis Toyota Kijang abuabu DR 1060 AN dan metalik DR 1825 CZ. Pantauan Suara NTB di Kantor Kejari Praya, begitu turun dari kendaraan tim penyidik langsung masuk ke Kantor Kejari Praya. Wartawan yang meminta konfirmasi, tak satupun anggota tim penyidik yang mau memberikan keterangan. Sekitar satu jam setelah melakukan penggeledahan, salah satu anggota tim penyidik sempat keluar untuk mengambil sejumlah arsip pendukung untuk kemudian masuk kembali ke Kantor Kejari Praya. Tidak lama berselang, (Suara NTB/ars) dua anggota tim penyidik KPK kembali keluar dengan membawa berkas yang sebelum- GELEDAH - Salah seorang tim KPK keluar membawa koper berisi dokumen sertifikat tanah Selong Belanak setelah nya sudah diamankan.

Fokus penggeledahan, ruang kerja Ka- melakukan penggeledahan di Kantor BPN Loteng. jari Praya serta ruang Pidsus. Sejumlah tim penyidik tampak hilir mudik dari dua ruangan tersebut. Terkait penggeledahan tersebut, para pejabat dan staf Kejari Praya tetap seperti hari sebelumnya tidak memberikan keterangan apapun.

Bersambung ke hal 5 KOPER - Anggota tim penyidik KPK keluar dari Kantor Kejari Praya sambil membawa sebuah koper berisi dokumen.

TO K O H Tidak Anti-Kritik WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengapresiasi kehadiran Harian Suara NTB di Kota Mataram. Bahkan ia memuji pemberitaan Suara NTB yang dinilai khas. Hal itu diungkapkan Mohan saat menerima kunjungan silaturahmi Penanggung Jawab Harian Suara NTB sekaligus Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino dan tim Redaksi di ruang kerjanya, Kamis (19/ 12) kemarin.

H. Mohan Roliskana Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Sejak beberapa hari terkahir, KPK rajin turun ke NTB. Hal tersebut membuahkan hasil dengan tertangkapnya Kajari Praya Lombok Tengah (Loteng) non aktif, Subri, SH, MH dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hari lalu. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang diminta tanggapannya terkait dengan kedatangan KPK ke daerah ini menyambut baik.

Menurut Gubernur, semakin sering KPK turun ke daerah ini justru dampaknya akan semakin baik. ’’Saya sudah bilang, semakin sering KPK datang ke NTB, semakin bagus,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi usai penyerahan DIPA 2014 di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Kamis (19/12) siang kemarin.

Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Agung RI memperluas jangkauan investigasinya ke Hotel Holiday Inn, Rabu (18/12). Di Hotel di kawasan Malimbu, Senggigi, Lombok Barat (Lobar) itu, tim melakukan rekonstruksi lokasi penangkapan Kajari non aktif Subri, SH,MH, di kamar 206.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, tim beranggotakan empat orang penyidik meluncur dari Mataram ke kawasan Senggigi sekitar pukul 10.30 Wita. Mereka langsung mendatangi man-

agemen hotel untuk menanyakan daftar booking kamar untuk tanggal 14 Desember 2013.

Pihak hotel kemudian mencari daftar check in tanggal itu. ‘’Di daftar itu tercantum nama Andin,’’ sebut sumber. Setelah diselidiki, ternyata nama Andi adalah pemilik Travel asal Jakarta, yang diminta untuk memesan kamar untuk Lusita Ani Razak (LAR).

Lebih jauh ditelusuri, kamar yang di booking nomor 206, kelas VIP, yang berdekatan dengan view pantai, dilengkapi kolam renang.

Bersambung ke hal 5

Bersambung ke hal 5

Tumbuhkan Motivasi Baca Masyarakat

CINDERA MATA - Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi, memberi cindera mata kepada Andy F. Noya, didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya, Perpusnas, Woro Titiharyati, dan Kepala Perpusataan dan Arsip Daerah (Pusda) Provinsi NTB, Mokhlis, pada talk show kemarin.

C.03.08.13

Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pusda) Provinsi NTB tak hentihentinya berkreasi melakukan ajakan motivasi dan meningkatkan minat baca masyarakat di Bumi Gora.

Setelah September lalu, digelar talk show dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional, Hj. Sri Sularsih dan artis kondang Desy Ratnasari. Kamis (19/12) kemarin, Duta Baca Indonesia sekaligus presenter “Kick Andy”, Andi F. Noya dihadirkan untuk memberi support.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), talk show kali ini dilaksanakan di pelataran Gelanggang Pemuda Mataram.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Drainase Tidak Berfungsi HUJANlebatyangmengguyur di Lingkungan Karang Pule, RT 05 mengakibatkan beberapa rumah tergenang banjir. Diduga disebabkan oleh tidak berfungsinya drainase di lingkungan tersebut.

Lurah Karang Pule, Taufiqqurahman dikonfirmasi, Kamis (19/12) menjelaskan, di Lingkungan Karang Pule RT 05, setiap tahun merupakan langganan banjir. Tergenangnya rumah warga diduga karena aliran air di drainase tidak berfungsi. “Memang dari dulu tidak berfungsi,” terangnya.

(Suara NTB/cem) Dikatakan Taufik, sebelumnTaufiqqurahman ya tidak diketahui bahwa ada rumah warga yang tergenang akibat hujan. Pasalnya, setiap terjadi banjir atau rumah warga yang tergantung ketua RT atau lingkungan bahkan warga langsung menghubunginya. “Biasanya ada saja warga atau kepala lingkungan yang menghubungi saya langsung,” katanya.

Menurutnya, penumpukkan sampah serta penyempitan Sungai Pesongoran dan Sungai Unus, menjadi penyebab utama rawannya banjir. Pihaknya terkendala membersihkan atau bahkan melakukan pengerukan sungai karena tidak adanya tenaga teknis. Ditambahkan Taufiq, pertemuan air di Sungai Pesongoran dan Sungai Unus, menjadikan badan sungai menyempit.

Menyinggung apakah pihaknya pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau Dinas Kebersihan Ia mengatakan beberapa kali melakukan koordinasi dan bahkan mengemukakan masalahnya di Pemkot Mataram, namun belum ada respon dari PU. “Sudah beberapa kali, tapi begini sudah” keluhnya.

Rentannya terjadi banjir pada musim penghujan saat ini, membuat Taufiq mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di areal sungai. Khusus kepada Dinas PU Kota Mataram, agar segera melakukan pengerukan atau normalisasi saluran, agar masyarakat lebih nyaman dan tidak khawatir kebanjiran. (cem)

Tidak Wajar KETUAFraksiPKSDPRDKota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., menyayangkan masih rendahnya capaianlimaSKPDlingkupPemkot Mataram. Ia menilai penyebab rendahnya capaian di suatu SKPD terutama karena faktor SDM (Sumber Daya Manusia). ‘’Komitmen melaksanakan tugas dan amanahyang diemban, masih lemah,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Kamis (19/12) kemarin.

Tauhid melihat, SKPDSKPD, terlebih yang capaiannya masih rendah, kurang tanggap dengan administrasi dan (Suara NTB/dok) aturan-aturan yang ada. Selain Ahmad Tauhid itu, sambungnya, komunikasi dan evaluasi yang dilakukan kepala daerah, dianggap masih lemah.

Kendala-kendala yang dihadapi sejumlah SKPD sebetulnya bisa diantisipasi kalau saja ada komunikasi yang intensif.

Karenanya, ia menyarankan supaya kepala daerah mengadendakan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap capaian semua SKPD. Bahkan bila perlu, evaluasi itu harus dilakukan setiap saat. Seperti diketahui, ada lima SKPD dengan capaian terendah yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar 39,30 persen, RSUD Kota Mataram 55,45 persen, Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram 58,29 persen, Bagian Humas Setda Kota Mataram 53,09 persen dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar 60 persen. Terkait Dinas PU yang capaiannya paling rendah, Rudi menyebutkan karena proyek pembangunan jalan yang dibiayai PIP belum dilaksanakan. Pinjaman Pemkot Mataram ke PIP untuk pembangunan jalan sebesar Rp 60 miliar belum terealisasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini menilai capaian itu tidak wajar mengingat tahun anggaran 2013 yang hampir habis. Paling tidak, lanjutnya, serapan anggaran pada triwulan keempat bisa mencapai 75 persen.

Dalam ini, kata Tauhid dibutuhkan ketegasan kepala daerah.

Bagi SKPD-SKPD yang capaiannya masih rendah, perlu diberikan sanksi. Namun begitu, sanksi yang diberikan hendaklah melihat penyebab tidak berjalannya program SKPD terkait kinerjanya secara profesional dan proporsional. ‘’Kita harapkan ada ketegasan kepada SKPD yang bermasalah karenanya kepala daerah harus mengevaluasi apa penyebabnya,’’ tandasnya. (fit)

Sosialisasi KTR Tak Mudah Mataram (Suara NTB) Mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dicanangkan Kota Mataram diakui tidak mudah. Sosialisasi ke masyarakat khususnya para perokok terkait hal itu perlu waktu dan kesabaran serta perjuangan panjang. Hal itu disampaikan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh pada saat sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di rumah tangga dan tempat kerja, Kamis (19/12).

Kepada para ibu yang hadir dalam sosialisasi itu, Suryani mengingatkan untuk mempertebal urat syarat dan kesabaran dalam mensosialisasikan KTR. Terkait KTR ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah membuat tiga ruang merokok di dua instansi pemerintah. Dua di sekitar Kantor Walikota Mataram dan satu ruang merokok di Kantor DPRD Kota Mataram.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) telah disahkan beberapa bulan lalu, namun diperkirakan bisa berlaku efektif mulai tahun depan.

Sosialisasi PHBS dilaksanakan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau MoU antara Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan DWP Pusat. Tiga kabupaten/kota ditunjuk sebagai lokasi uji coba PHBS di tempat kerja dan rumah tangga yaitu Kota Mataram, Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa.

Diharapkan dengan sosialisasi ini terwujud PHBS di rumah tangga dan tempat kerja dalam lingkungan DWP. Disamping itu diharapkan pemahaman dan dukungan terhadap pelaksanaan PHBS di lingkungan rumah tangga dan tempat kerja semakin meningkat. Sementara itu, Ketua DWP Kota Mataram, Hj. Baiq Ernawati Makmur Said mengatakan pentingnya keberadaan ruang laktasi atau pojok ASI di tempat-tempat umum. Nantinya pojok ASI juga harus disediakan di tempat kerja dilengkapi dengan lemari pendingin sebagai tempat menyimpan ASI. (yan)

(Suara NTB/ist)

PASANG STIKER - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP)KotaMataram,Hj.SuryaniAhyarAbduhmemasangstiker “Dilarang Merokok” di salah satu ruangan. Pemkot Mataram telahmenetapkanPerdaNomor4tahun2013tentangKawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dimana masyarakat dilarang merokok di tempat-tempat tertentu khususnya di sarana publik.

(SUara NTB/cem)

SILATURAHMI - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menerima kunjungan silaturahmi Penanggung Jawab Harian Suara NTB sekaligus Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino, Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani dan wartawan Tokoh Nanik, di ruang kerjanya, Kamis (19/12).

Belum Jelas, Pemanfaatan Eks Bandara Selaparang Mataram (Suara NTB) Pemanfaatan eks Bandara Selaparang yang rencananya akan digunakan sebagai sekolah penerbangan (flying school) sampai saat ini belum ada kejelasan. Untuk itu pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan melihat kelanjutannya dalam jangka waktu enam bulan hingga sampai satu tahun ke depan.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM mengatakan pihaknya tidak bisa lebih jauh melakukan intervensi karena itu adalah kewenangan PT Angkasa Pura. Namun pihaknya akan melihat perkembanga-

nnya sampai beberapa bulan kedepan, jika eks bandara belum juga dimanfaatkan.”Nanti kalau memang sudah lewat waktunya kita akan lihat dalam enam bulan atau satu tahun ke depan bagaimana langkah kita

selanjutnya,” terangnya.

Pengoperasian eks bandara Selaparang menjadi sekolah penerbangan diserahkan sepenuhnya kepada PT Angkasa Pura, sehingga dia tidak mengetahui secara pasti ka-

Terusik Masalah Sampah

Pemkot akan Beli Incinerator Mataram (Suara NTB) – Persoalan sampah yang seolah tidak kunjung tuntas di Kota Mataram, membuat Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berinisiatif mencari solusi selain pengadaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Mohan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (19/12) kemarin, tidak menampik jika perilaku masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di sungai, salah satu penyebabnya memang keterbatasan TPS. Sehingga, TPS-TPS yang ada di Mataram terkesan selalu over kapasitas lantaran volume sampah yang masuk ke sana tidak pernah sedikit.

Apalagi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) Kebon Kongok milik Pemkot Mataram, semakin banyak setiap harinya.

Bahkan saat ini, volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok mencapai 1.200 meter kubik.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Mataram tengah mengkaji rencana pembelian incinerator (alat penghancur sampah). Katanya, sudah ada

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Nampak tumpukan sampah di salah satu sungai di Kelurahan Karang Pule. beberapa pihak yang menawarkan incinerator kepada pihaknya. ‘’Ada tawaran incinerator dari teman-teman di Mataram. Ini buatan lokal di Mataram,’’ sebutnya. Harga incinerator ini sekitar Rp 200 juta.

Keunggulan incinerator ini, lanjut Mohan mampu menghancurkan 1.000 Kg sampah organik dan anorganik per jam dengan suhu mencapai 1300 derajat celcius. ‘’Sampah organik akan menjadi air dan

sampah anorganik akan menjadi debu,’’ ujarnya. Selain itu, Pemkot Mataram juga akan menjajaki incinerator buatan lokal lainnya dengan harga yang jauh lebih murah, sekitar Rp 10 juta per unit.

Kalau memang harganya murah, demikian Mohan, Pemkot Mataram bisa melakukan pengadaan dalam jumlah banyak. Alat ini rencananya akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan atau di depo-depo transfer. (fit)

Tidak Representatif

BKD Kota Mataram akan Segera Pindah Kantor Mataram (Suara NTB) Sejak statusnya meningkat dari Bagian menjadi Badan sejak tahun 2008 lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram berkantor di lantai dua Kantor Walikota Mataram. Namun ruangan yang ditempati saat ini dinilai sudah tidak representatif lagi mengingat banyaknya data-data yang harus disimpan sementara ruangan Kantor BKD terbilang tidak terlalu luas. Untuk itu dalam waktu dekat kantor BKD akan segera pindah.

Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan kantor baru instansinya berada di depan BRI Cabang Mataram di Jalan Pejanggik. Sementara ruangan yang ditempati saat ini akan dialihkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan yang akan segera terbentuk.

“Kami akan pindah ke depan BRI. Disana sistemnya kontrak, tapi yang mengatur semuanya itu Bagian Umum,” ujarnya.

Direncanakan kepindahan itu akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Saat ini pihaknya masih harus menyelesaikan kegiatan penutupan pra jabatan, baru kemudian

(Suara NTB/yan)

TIDAK REPRESENTATIF - Suasana Kantor BKD Kota Mataram yang ada di lantai dua Kantor Walikota Mataram tidak representatif.

Tahun depan BKD akan pindah kantor ke depan BRI Mataram dengan sistem kontrak sewa. akan pindah ke kantor baru.

Evi mengatakan naskahnaskah para pegawai dan data lainnya yang jumlahnya cukup banyak dinilai memakan tempat. Sehingga kantor yang sekarang dinilai kurang representatif karena datadata tersebut butuh tempat yang lebih luas untuk penyimpanannya. “Disini kurang representatif karena banyaknya

data-data itu,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, terlihat para staf sudah mulai membereskan berkas-berkas mereka sebelum akan diangkut ke kantor baru. Evi mengatakan setelah nanti pindah ke kantor baru, pelayanan kepada para aparatur bisa lebih maksimal. Selain itu staf-stafnya bisa lebih bekerja dengan nyaman. (yan)

pan pengoperasian eks bandara tersebut dimulai.

“Itu terserah mereka kapan mulai pengopreasiannya.

Yang penting sudah ada rekomendasi dari kita. Terkait izin pemanfaatan dan lainnya, itu urusan PT Angkasa Pura dan Dirjen Perhubungan,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan

PT Angkasa Pura menjanjikan akan mengoperasikan bandara tersebut paling cepat pada pertengahan Bulan Desember ini. PT Angkasa Pura ujarnya telah melakukan proses perizinan, jika perizinan mereka sudah selesai baru eks bandara bisa dimanfaatkan. “Dia tinggal izin saja sudah bisa orang sekolah penerbangan pada akhir 2013 ini, itu janjinya mereka, bukan janji saya,” tandasnya. (yan)

Tunggakan Jamkesmas di RS Provinsi Capai Rp 20,6 Miliar Mataram, (Suara NTB) Tunggakan tagihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada dua rumah sakit milik Pemprov NTB sampai saat ini mencapai Rp 20,6 miliar. Adanya tunggakanpembayarantagihanJamkesmas ini diharapkan tidak menggangupelayanankepadapasienmiskin.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, drg.EkaJunaidiketikadikonfirmasi di sela-sela penyerahan DIPA 2014 di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Kamis (19/12) siang kemarin. Pemerintah pusat dalam haliniKementerianKesehatan(Kemenkes), katanya, belum membayar tagihan Jamkesmas pada dua Rumah Sakit Milik Pemprov NTBtersebut masing-masingsebesar Rp 19 miliar pada RSUP NTB dan Rp 1,6 miliar pada RSJ NTB. “Tunggakan tagihan Jamkesmas itu secara nasional yang belumterbayarkan.ItujumlahnyaRp 1,8 triliun. Kemenkes belum bisa membayarkan kepada rumah sakit di seluruh Indonesia, tetapi tahun 2014 diselesaikan,”ujarnya.

Dijelaskan, tunggakan pembayarantagihanJamkesmas tersebut bukan hanya di kedua rumah sakit milik pemprov NTB tersebut saja, tetapi juga pada RSUD kabu-

paten/kota juga terjadi tunggakan pembayaran. Bahkan, katanya, tunggakan pembayaran tagihan jamkesmas juga terjadi di Puskesmas-puskesmas yang ada di NTB. “Pada anggaran 2014 diselesaikan tunggakan itu termasuk yang di rumah sakit provinsi. Tunggakan itu karena jumlah tagihan yang memebengkak karena tarifnya naik sehingga jumlahnya membengkak sehingga berkurang anggarannya,” terangnya. Eka mengharapkan tunggakan pembayaran kalim Jamkesmas tersebut tidak menghambat pelayanan kepada pasien miskin. Rumah sakit diminta tidak menolak pasien miskin.

Untuk itu, rumah sakit milik pemprov NTB tersebut diminta efisien.

Secara nasional, pemerintah pusat menunggak pembayaran dana Jamkesmas tahun 2013 sebesar Rp 1,8 triliun. Kementerian Kesehatan akanmelunasitunggakankesejumlah rumah sakit paling lama tahun 2014. Sejumlah penyebab tertunggaknya klaim Jamkesmas tersebut menurut Kementerian kesehatan karena tahun ini jumlah peserta Jamkesmas meningkat dan naiknya tariff. Sebelumnya jumlah masyarakatyangmasukdalamdata Jamkesmas sebanyak 76,4 juta jiwa menjadi 86,4 juta jiwa. (nas)

Pohon Beringin Tumbang Timpa Pura Banjar Saren Mataram (Suara NTB) Pohon Beringin di Pura Banjar Saren, Kelurahan Pagesangan sekitar pukul 01.00 dini hari, tumbang. Tumbangnya pohon tersebut, diduga karena telah lapuk. Akibatnya, pohon menimpa tembok pura dan tempat persembahyangan umat Hindu. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Salah seorang pengurus Pura Banjar Saren, Made Artha mengatakan pohon beringin tumbang pukul 01.00 dini hari. Ia mengaku heran dengan tumbangnya pohon tersebut, padahal malam sebelumnya tidak ada angin kencang.

Tapi diduga tumbangnya pohon tersebut, akibat sudah lapuk dan konstruksi tanah yang labil.

Katanya,kejadiantersebutmenimpa Sanggah, kolam dan tembok pura.Selainitu,sempatpohonmenutupi jalan raya, tapi atas inisiatif wargabergotongroyongmemindahkan pohon ke pinggir jalan. Artha menyebutkan akibat rusaknya beberapa fasilitas pura, ditaksirkan kerugian mencapai Rp 50 juta.

Kepala Seksi Taman dan Jalur, Novian Rosmana mengatakan tumbangnyapohonberingindiPuraBanjar Saren, baru diketahui setelah pihaknya mendapatkan laporan dari penguruspura.DitambahkanNovian, pihaknyalangsungmenerjunkantenaga lapangan untuk memotong pohon ranting - ranting, jangan sampai mengganggupenggunajalan.

Menurutnya, tumbangnya pohon tersebut dikarenakan pohon telah lapuk. Melihat kondisi cuaca, tidak ada tanda-tanda angin kencang. Untuk pohon kondisi lapuk sambungnya, pihaknya melakukan penganjalan. Ia menyebutkan di Kota Mataram, ada lima titik rawan. Yakni tiga di sekitar Jalan Sriwijaya dan dua titik di lokasi. Selama Bulan November lanjut Novian, sudah tiga kejadian pohon tumbang. Ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika cuaca tidak baik dan melapor kepada pihaknya, apabila ada tanda-tanda pohon sudah tua. Karena pihaknya, menyiapkan survei analisa teknis yang melihat kondisi pohon. (cem)

(Suara NTB/cem)

TUMBANG - Pohon beringin di Pura Banjar Saren Tumbang.

Nampak petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertamanan membersihkan dan memotong ranting.

Jumat, 20 Desember 2013

SUARA NTB

Halaman 3

Seorang Bocah Tewas Tenggelam di Laut Taliwang (Suara NTB) Seorang bocah bernama Andre (12), warga desa Labuhan Lalar tenggelam di laut dan meninggal saat ia dan temantemannya tengah asyik mandi di pesisir pantai sekitar desanya. Andre sendiri sebenarnya tenggelam pada pada hari Rabu petang lalu, sayangnya jasad bocah tersebut baru berhasil ditemukan pada pagi hari, Kamis (19/12).

Berdasarkan informasi yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, laporan hilangnya bocah kelas 5 SD itu terjadi sekitar pukul 18.00 wita. Seorang warga meminta bantuan kepada BPBD untuk melakukan pencarian terhadap korban. “Kita dapat laporan menjelang magrib kemarin (Rabu,red),” terang kepala sekretariat BPBD KSB Drs. Mukhlis. DM, Kamis (19/12).

Proses pencarian yang dilakukan, langsung sesaat setelah kejadian itu tidak membuahkan hasil. Mukhlis mengatakan, sekitar 25 anggota Tanggap Reaksi Cepat (TRC) yang dikerahkannya dibantu warga setempat tidak bisa menemukan keberadaan Andre meski telah menyusuri seluruh lokasi sekitar kejadian. “Pencarian kita lakukan sampai jam 12 malam tapi tidak ketemu juga,” timpalnya.

Pencarian akhirnya baru menemui titik terang pada hari Kamis pagi. Usai mengikuti gelar apel, anggota TRC dibantu aparat kepolisian dan PMI kembali menyusuri sekitar lokasi kejadian dan pada pukul 08.10 wita, jasad Andre pun akhirnya ditemukan tidak jauh dari titik lokasi kejadian.

“Hanya beberapa meter saja dari lokasi tenggelamnya, jasad Andre kita temukan,” ujar Mukhlis.

Ia memperkirakan, tenggelamnya Andre disebabkan terseret arus air yang deras. Pasalnya lokasi korban mandi bersama rekan-rekannya tersebut berada di dekat mulut sungai yang ada di samping desanya.

“Mungkin air sedang turun jadi arusnya tambah deras.

Nah kebetulan Andre yang tidak menyadari kondisi air itu tiba-tiba terseret dan tidak bisa menyelamatkan diri,” pungkas Mukhlis memperkirakan.

Pihak keluarga kemudian memakamkan korban. Dengan kejadian tersebut, Muhklis mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di pesisir pantai agar mengawasi seluruh sanak keluarganya saat bermain di dekat pantai. Terlebih pada saat musim sekarang ini dimana kondisi cuaca yang tidak bersahabat. “Musim penghujan seperti sekarang ini di laut juga sangat berbahaya. Dan kita sudah lihat buktinya sekarang dengan kematian Andre itu,” tandasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sembilan Oknum Anggota Polres KSB Positif Narkoba Taliwang (Suara NTB) Hasil tes urine terhadap 30 anggota polisi yang digelar beberapa waktu lalu kerjasama antara Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat, nampaknya dapat menjadi gambaran bahwa betapa peredaran barang narkoba telah menyerang secara massif masyarakat kita.

Buktinya dari 30 anggota Polres KSB yang dites, sebanyak sembilan orang di antaranya dinyatakan positif mengkonsumsi barang haram tersebut.

“Hasil tes urine itu sudah kita limpahkan ke Kapolres, ditembuskan kepada BNK provinsi juga,” terang Plt. BNK KSB, Akhiruddin, S.Km kepada wartawan, Kamis (19/12).

Menurutnya, hasil tes terhadap kesembilan oknum anggota polisi itu sepenuhnya menjadi kewenangan institus-

inya. Walau begitu sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan untuk pemberantasan narkoba di tingkat daerah, BNK KSB tetap memantau kasus itu. “Setidaknya dari hasil itu kita punya gambaran kalau peredaran narkoba di daerah kita ini sudah tidak lagi lihat profesi dan status seseorang,” timpalnya.

Sementara soal kemungkinan ketergantungan kesembilan oknum anggota polisi tersebut, Akhiruddin menyebutkan, pihaknya akan terus turut

membantu pihak Polres KSB. “Kita selalu siap dimintai bantuan, terutama kalau tadi anggota yang positif itu ada yang ingin direhabilitasi,” katanya sambil menyampaikan pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan kapan saja. “Kalau tidak Desember ini, bulan Januari juga bisa kita mulai program rehabilitasinya, tergantung kepolisian butuh atau tidak,” pungkas pria yang akrab disapa Heru ini.

Terhadap seluruh masyarakat, Heru meminta agar ter-

Validasi Data

185 RTSM Kota Bima Tak Penuhi Syarat Kota Bima (Suara NTB) Berdasarkan data yang turun dari pusat, Dinas Sosial telah memvalidasi 2.000 peserta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara data yang turun dari pusat sendiri berjumlah 2.185. Sementara 185 dicoret karena tak memenuhi syarat.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Muhidin, MM dalam rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh lurah dan pendamping serta operator di empat kecamatan se-Kota Bima, Rabu (18/12).

Disebutkan Muhidin, dari data 2.185 yang dikirim, setelah divalidasi oleh masing-masing pendamping di tiap kecamatan dengan hasil data yang memenuhi syarat dan masuk kategori berjumlah 2.000 RTSM. “Untuk sisanya 185 RTSM yang keluar dikarenakan tidak memenuhi syarat atau tidak dinyatakan masuk dalam kategori penerima bantuan,” terangnya.

Lanjutnya, dari 185 RTSM dinyatakan tidak masuk kategori lantaran dari hasil sosialisasi dan validasi para pendamping di lapangan diakibatkan beberapa faktor. Antara lain, karena ada yang telah menjadi tenaga kerja di luar negeri, meninggal dan ada yang pindah ke luar daerah. “Serta ada yang double form,” tuturnya. Oleh karenanya, pihaknya sempat mencoba mengupayakan dengan mengkomunikasikan dengan pihak pusat agar yang sudah keluar bisa digantikan dengan warga lain yang menurut data juga bisa masuk ke kategori PKH. Muhidin juga mengatakan, rakor tingkat kota ini sendiri, dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang program PKH. Agar jangan sampai pada saat dana program ini dikucurkan muncul protes atau pertanyaan oleh Pemerintah Kelurahan dan warga setempat. Dirinya tidak menginginkan ketika pendamping turun di lapangan, pendamping tidak dikenal oleh kepala kelurahan dan kecamatan apalagi warga setempat di mana sesuai dengan daerah dampingan. Sesuai dengan daerah dampingan, katanya, yang mendapat program PKH baru empat kecamatan, antara lain Kecamatan Rasanae Timur, Raba, Mpunda dan Asakota. Sementara Kecamatan Rasanae Barat baru diusulkan tahun ini ke pusat.

Sebagai pelaksana di daerah, dirinya meminta kepada camat dan lurah agar dengan bijak memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika ada polemik di lapangan.

Jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas, camat dan lurah diminta mengarahkan masyarakat untuk bisa datang langsung ke sekretariat UPPKH Kota Bima. Karena pada prinsipnya, data tersebut datang dari pusat, bukan buah tangan lurah, camat dan Dinsos. Akan tetapi yang bisa dijelaskan bahwa data dari BPS pusat tahun 2011. (use)

us menghindari pemakaian berbagai jenis narkoba yang kini semakin mudah didapatkan. Pasalnya ketergantungan terhadap narkoba umumnya hanya berawal dari rasa penasaran dan ingin coba-coba. “Jangan sekali dekati dan kami sebagai institusi pencegah dan pemberantas tak akan berhenti menyuarakan untuk menghindarinya,” pungkasnya. (bug)

Akhiruddin

Banyak Perda Mandul di Sumbawa

Komunitas Peduli AIDS Sambangi FKPD Kota Bima (Suara NTB) Ratusan anggota Komunitas Peduli HIV-AIDS (KPHA) yang terdiri dari dokter, mahasiswa, pelajar menyambangi sejumlah pimpinan FKPD yang ada di Kota Bima, Kamis (19/12). Ratusan komunitas ini menyambangi sejumlah FKPD tersebut sebagai bagian kampanye menekan sekaligus memperingati hari HIV-AIDS. Aksi ini dilakukan dengan melakukan long march ke sejumlah kantor FKPD tersebut dengan membawa spanduk yang bertuliskan bahaya HIV-AIDS sekaligus mengajak untuk berperilaku sehat. FKPD yang disambangi, DPRD Kota Bima, Mapolres Kota Bima, Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima serta Kejaksaan Negeri Raba Bima. Setiap pimpinan FKPD maupun yang mewakili diberikan poster berisi himbauan dan penjelasan tentang HIV-AIDS. Ketua KPHA Kota Bima, dr. Akbar saat dikonfirmasi menyebutkan, berdasarkan data terbaru NTB merupakan salah satu daerah penyumbang angka HIV-AIDS tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mensosialisasikan tentang HIV-AIDS terhadap masyarakat khususnya Bima. Masyarakat kota maupun kabupaten Bima diajak untuk tidak berperilaku beresiko sehingga tak tertular ataupun menularkan HIV-AIDS. Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga menghimbau bahwa masyarakat bisa konsultasi atau memeriksakan dan pengobatan HIV-AIDS secara gratis karena saat ini wadah untuk berkonsultasi sudah ada di Puskesmas atau RSUD Bima.

Sementara itu, KPHA yang meliputi seluruh elemen lapisan masyarakat Kota dan Kabupaten Bima yang berasal dari medis, paramedis, Dikes Kota dan Kabupaten Bima, pergurunan tinggi sengaja dilibatkan. “Mereka telah terlibat dengan tulus untuk kampanye ini,” ujarnya. Semua partisipan bebas memakai almamater atau kostum sesuai instansi atau komunitas masing-masing serta menggunakan pita merah sebagai simbol HIV-AIDS. “Simbol inilah yang memberikan makna ajakan penuntasan HIV-AIDS di Bima yang sudah dibilang meningkat hingga 50%,” pungkasnya. (use)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

WADU PA’A - Wisata ini bernama wadu pa’a yang berarti batu pahat (pahatan batu), di kawasan Pantai Soromandi, Kabupaten Bima. Terdapat dua tempat wadu pa’a orangorang biasa menyebutnya wadu pa’a 1 dan 2 jaraknya pun antara dua tempat tersebut tidak berjauhan tapi orang-orang lebih sering berkunjung ke wadu pa’a 2 karena lebih banyak pahatan batunya ketimbang wadu pa’a 1, Batu yang terdapat di kawasan ini telah dipahat dan pernah digunakan untuk tempat peribadatan orang-orang di masa lampau yang ditandai dengan simbol-simbol seperti pahatan kepala gajah yang berunsur hindu dan budha. Wadu Pa’a sudah pernah diteliti oleh arkeolog dari Belanda.

Diduga Lakukan Pencabulan

’’Counter’’ HP Dirusak Massa Dompu (Suara NTB) Counter HP Shang Li Cell di Mantro Kelurahan Bada Dompu dirusak massa. SL (28) pemilik counter diduga melakukan pencabulan terhadap Ed (14) warga Bali 1 yang mengambil HP. Sebelum diamankan Polisi, SL juga sempat dianiaya keluarga korban.

Kasus dugaan pencabulan terhadap Ed terjadi sekitar pukul 11.30 wita di counter HP milik SL jalan Soedirman Mantro Kelurahan Bada Dompu, Kamis (19/12) kemarin. Ed bersama seorang rekannya hendak mengambil HP yang diperbaiki ayahnya. Namun SL tidak memberinya, tapi justru memeluk korban, mencium dan memegang bagian tubuh kewanitaan korban. Ia juga meminta kepada korban untuk kembali ke counternya Kamis sore sendiri. Akibat kejadian

itu, Ed menangis hingga ke rumahnya.

Mengetahui kejadian ini, orang tua Ed bersama keluarganya yang lain langsung mendatangi SL dan sempat menyarangkan beberapa kali pukulan. Bahkan paman SL yang berusaha membela keponakannya dengan menyerang keluarga Ed juga ikut mendapat pukulan. Kasus ini sempat mendapat perhatian warga sekitar dan berusaha melerainya. Namun keluarga korban bersama warga terus berdatangan dan melempari counter HP hingga bagian depannya rusak. Untuk menghindari amukan massa yang lebih banyak, aparat Polres Dompu yang turun ke tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengevakuasi pelaku ke Polres.

Sang Li kepada wartawan di Polres Dompu, membantah tudingan telah melakukan

pelecehan seksual terhadap Ed ketika hendak mengambil HP. Ed menangis karena HP yang diperbaiki dan dijanjikan rampung Kamis belum diberinya. “Dia menangis karena HP-nya belum saya kasih.

Saya suruh dia ambil nanti sore,” kata Sang Li. Pelaku bahkan sempat emosi ketika ditanya bahwa ia sempat megang bagian depan dan memeluk korban. Tapi bila ada bukti dirinya melakukan pelecehan seksual, ia akan bertanggungjawab. Namun masalahnya, tidak ada saksi.

Karena korban ke counternya seorang diri. “Kalau ada bukti kewanitaannya robek atau apa, tidak masalah. Ini tidak ada. Malah mereka yang pukul saya ada buktinya,” kata Sang Li. Terhadap kasus penganiayaan ini, Sang Li berencana akan melaporkannya ke Polisi. (ula)

SPBU Manggelewa Diduga Jual BBM Bercampur Air Dompu (Suara NTB) Warga Manggelewa melakukan aksi protes atas temuan air dalam tangki sepeda motornya setelah mengisi premium di SPBU Manggelewa. Tudingan warga ini dibantah pihak SPBU, apalagi tabung penampung dan sistem pemompaannya tidak memungkin adanya air. Kalau pun ada air, Perusda Kapoda Rawi menuding ada upaya sabotase dari pihak tertentu.

Direktur utama (Dirut) Perusda Kapoda Rawi Dompu, Nasrun Hanif, MM kepada wartawan di Dompu, Kamis (19/12) membenarkan ada komplain dari beberapa pemilik sepeda motor di Manggelewa soal ada air dalam premium yang diisinya. Untuk mengecek kebenaran informasi, telah dikirim tim.

“Kita sudah kirim tim untuk mengecek kebenaran kandungan air,” kata Nasrun Hanif.

Namun Nasrun Hanif menduga, ada upaya sabotase terhadap SPBU milik Perusda Kapoda Rawi tersebut. Upaya sabotase ini bisa saja dilakukan

oleh pihak tertentu. Tangki SPBU tidak bisa dibuka secara mudah karena menggunakan sistem khusus dan hanya bisa dibuka apabila didorong oleh selang penghantar minyak dari mobil tangki. “Kalau pun ada air, bisa jadi ikut terbawa oleh mobil tangki atau ada pihak tertentu yang ingin menyabotase,” jelasnya.

Selain itu, Nasrun Hanif mencurigai ada pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan dengan menciptakan suasana gaduh. Karena yang komplain rata-rata sepeda motor warga Manggelewa.

“Kita lihat besok, jangan-jangan ada lagi yang ingin dimasukkan menjadi karyawan (SPBU),” terangnya.

Selama ini, lanjut Nasrun Hanif, SPBU milik Perusda ini selalu menjadi sasaran massa di Manggelewa, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan SPBU. Bahkan beberapa pihak yang hendak memasukkan orang untuk menjadi karyawan, sering diawali dengan membuat suasana gaduh.

“Ketika ada masalah di Kampasi Meci, pasti akan berimbas di SPBU. Itu contoh,” katanya.

Jumlah karyawan SPBU Manggelewa saat ini sebanyak 20 orang dan sebagian sesar warga setempat. Keuntungan SPBU selama ini banyak disedot untuk membiayai operasional, khususnya gaji karyawan.

Banyaknya karyawan ini juga yang mengakibatkan Perusda Kapoda Rawi belum bisa memberi keuntungan bagi daerah. Sementara usahanya yang pasti hanya dari SPBU. “Untuk gaji karyawan dalam setahun mencapai Rp 600 juta (gaji karyawan Perusda),” katanya.

Untuk mendapatkan keuntungan lebih, menurut Nasrun Hanif, pemerintah daerah harus mendorong Perusda pada usaha lain yang lebih menguntungkan. “Kalau ada usaha lain yang lebih menguntungkan, kita baru bisa memberikan keuntungan bagi daerah. Tapi usaha SPBU ini bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang,” terangnya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sepanjang tahun 2013, DPRD Sumbawa bersama eksekutif telah menetapkan sembilan Peraturan Daerah (Perda) dari 14 Ranperda yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2013. Namun, terkesan lembaga DPRD Sumbawa hanya mengejar kuantitas Perda. Sementara banyak Perda yang pelaksanaannya mandul di lapangan.

Dataa Baleg menyebutkan, Perda usul prakarsa DPRD Sumbawa 2013, yakni, Perda No. 1 tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda No. 2 tahun 2013 tentang Jalan Kabupaten, Perda No. 3 tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perda No. 4 tahun 2013, tentang Sertifikasi Laik Sehat, Perda No. 6 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kemudian Perda No. 8 tahun 2013, tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samalewa, Perda No. 9 tahun 2013, ten-

tang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, Perda No. 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Perda No. 15 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemkab Sumbawa Kepada Badan Usaha Milik daerah.

Namun, dari sekian banyak Perda yang dihasilkan DPRD Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir, dalam implementasinya banyak bermasalah. Bahkan mandul alias tidak jalan. Seperti Perda tambang rakyat, Perda Tower dan lainnya.

Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah pun mengakui hal itu. Bahkan dicontohkannya, Perda retribusi tower yang sebenarnya sebagai sumber pendapatan besar. Untuk itu, dalam pembahasan Banggar, pendapatan retribusi dari tower langsung dimasukkan ke sumber pendapatan yang cukup signifikan. “Memang banyak yang tidak jalan. Makanya diperlukan juga evaluasi,” tandasnya singkat. (arn)

Minim, Permintaaan Pertamax di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Sejauh ini, permintaan masyarakat akan Pertamax di Sumbawa masih minim. Hal ini tidak lepas dari lemahnya kesadaran masyarakat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dimaksud.

Kepala Pertamina Depo Badas, M. Ali Basah, Kamis (19/ 12) menyebutkan, dari segi kenyamanan, penggunaan pertamax jauh lebih baik daripada premium. Namun sampai saat ini, baru satu SPBU yang melayani pembelian pertamax di Sumbawa, yakni di SPBU di Bukit Tinggi. Kemungkinan ada penambahan pada 2014, yang kini sedang menunggu kelengkapan sarananya.

Upaya menyadarkan masyarakat dalam penggunaan pertamax harus terus dilakukan.

Melalui sosialisasi iklan dan lainnya. Termasuk memasang pamplet bertuliskan, “premium hanya untuk rakyat kecil” di

SPBU. Dalam menggugah kesadaran masyarakat.

Kondisi ini, lanjut Ali, disebabkan beberapa faktor, di antaranya masih lemahnya kesadaran masyarakat terutama pengguna mobil untuk menggunakan BBM non subsidi. Termasuk harganya yang jauh lebih tinggi dari premium. Tetapi kalau pemasarannya sudah gencar, masyarakat akan bisa membedakan nyaman dan tidak nyamannya antara pertamax dan premium. “Mudahan di 2014 ini ada peningkatan permintaan (Pertamax). Karena sudah ada satu pengusaha lagi yang ajukan untuk pembelian pertamax,” harapnya.

Pelayanan pertamax oleh Pertamina Depo Badas di Kabupaten Sumbawa termasuk tiga SPBU lainnya seperti di Kota Bima, Sila, dan Dompu, hanya 5 Kilo Liter (KL) sebulan. Sementara untuk premium dapat mencapai 150 KL per hari. (arn)

FT UTS Raih Rp 1,3 Miliar dari Kompetisi Riset LPDP Mataram (Suara NTB) Kendati baru berdiri, kiprah Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) sudah diperhitungkan di dunia akademik dan riset di negeri ini. Selain Fakultas Bioteknologi yang telah mewakili kompetisi Biotek Internasional, kini Fakultas Teknik (FT) UTS berhasil memperoleh dana bantuan riset sebesar Rp 1,3 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Demikian diungkapkan Rektor UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah kepada Suara NTB, Kamis (19/12). Dana bantuan riset ini, tidak diperoleh dengan mudah . ‘’Tetapi melalui proses yang panjang dan selektif,’’ katanya.

Ini juga tak lepas dari kerja keras staf pengajar Fakultas Teknik UTS, Dr.Nurul Taufikurrahman yang berhasil meyakinkan LPDP sebuah lembaga yang bernaung di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) dan Diknas untuk membantu penelitian yang dilakukana FT UTS. Menurut Zulkieflimansyah, penelitian ini melibatkan dosen dan mahasiswa FT UTS sehingga mereka dari awal sudah memiliki pengalaman dan tisak asing dengan dunia riset dan akademik. Adapun judul penelitian yang dilaku-

(Suara NTB/dok)

H. Zulkieflimansyah

kan FT UTS di bawah komando Dr.Nurul adalah, pengembangan pengolahan teknologi pasir besi menjadi nano partikel black oxide sebagai bahan baku pigmen printer untuk toner dan mesin foto copy.

Rektor UTS berharap, aktivitas risert FT UTS yang didanai LPDP ini mampu menjadi pemicu untuk lebih banyak lagi proposal dari fakultas-fakultas lain di UTS, sehingga UTS mampu menjelma menjadi research university terkemuka di Indonesia dan bisa menjadi daya tarik untuk menarik dosen-dosen terbaik ke UTS. (049)

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 5

KPK Geledah Kejari Praya dan BPN Loteng Dari Hal. 1 Sekitar pukul 13.00 Wita, Kasi Pidsus Kejari Praya, Aprianto Kurniawan, SH, tampak datang ke Kantor Kejari Praya, menggunakan kendaraan operasional Kejati NTB didampingi beberapa pegawai.

Selama penggeledahan, akses di Kantor Kejari Praya benar-benar dibatasi.

Plh. Kajari Praya, I Made Sudarmawan, SH yang dikonfirmasi membenarkan kedatangan tim penyidik KPK tersebut. Namun, ia enggan memberikan komentar banyak terkait kedatangan tim penyidik KPK tersebut.

Termasuk jumlah tim penyidik KPK yang datang. ‘’Ya memang itu tim KPK,’’ujarnya singkat sambil berlalu.

Baru sekitar pukul 17.30 Wita, tim KPK keluar dari ruang kerja Subri. Usai dari Kantor Kejari Praya, tim penyidik KPK kemudian bergerak ke rumah dinas Kajari Praya, di Jalan Gajah Mada Praya.

Sebelumnya, pada Minggu (15/12) penggeledahan sudah dilakukan tim penyidik KPK. Pada penggeledahan pertama tersebut, tim penyidik membawa sejumlah berkas dari ruang kerja Kajari Praya. Penggeledahan dilakukan setelah pada Sabtu (14/12) malam, KPK menangkap Kajari Praya (non aktif) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel dikawasan Senggigi Lombok Barat bersama Lusita Ani Razak (LAR) selaku pemberi suap.

Kepala dan Empat Kasi Diperiksa Selain menggeledah kantor Kejari Praya, tim penyidik yang lain juga menggeledah kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Praya. Tim KPK mencari dokumen-dokumen tanah yang terkait sengketa lahan antara PT. Pantai Aan dengan Sugiharta alias Along yang menjadi pemicu kasus suap yang melibatkan Kajari Praya (non aktif), Subri, SH.MH. Puluhan dokumen terkait status tanah di Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat diamankan. Proses penyitaan di Kantor Jalan M.Ocet Talib nomor 4 ini berlangsung cukup lama, melibatkan enam orang tim KPK. Pengamatan Suara NTB, tim tiba sekitar pukul 13.00 Wita, diterima Kepala BPN Praya Selameto Dwi Martono, SH. Pemeriksaan berlangsung di ruang Kepala BPN. Di ruangan yang sama, empat Kepala Seksi

(Kasi) juga dihadirkan. Diantaranya, Edy Budaya Lutfi, Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan,Bahrun, Kasi Pengukuran, Hattanah, Kasi Pendaftaran dan Lalu Sukirman, Kasi Sengketa.

Secara bergilir para kasi ini keluar dari ruang pemeriksaan. Saat kembali ke ruangan yang sama, mereka membawa bundelan dokumen sertifikat dan dokumen lain tentang status tanah. Sekitar pukul 15.00 Wita, empat anggota tim KPK keluar dari ruangan kepala kantor.

Di punggung mereka masing - masing membawa tas ransel yang berisi dokumen yang dicari. Namun upaya pencarian tim KPK belum berakhir. Dua orang anggota tim masih bertahan di ruangan yang sama. Sekitar pukul 17.30 Wita, seorang anggota tim keluar ruangan mengambil koper, tripod dan kamera. Sampai pukul 18.00 Wita, tim masih melakukan penggeledahan.

Pemeriksaan di BPN Loteng akhirnya selesai sekitar pukul 18.45 Wita, dua anggota KPK yang mengenakan baju preman keluar dari ruang Kepala BPN. Salah seorang diantaranya membawa koper hitam dan tas jinjing.

Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, mereka masuk ke sebuah mobil Toyota Innova warna abu dan meninggalkan Kantor BPN Loteng.

Sementara Selameto Dwi Martono yang dikonfirmasi wartawan, hanya memberi sedikit penjelasan bahwa dokumen yang diambil KPK terkait data tanah di Selong Belanak tersebut. ‘’Mereka cuma minta dokumen terkait tanah, sertifikat juga, yang diambil fotokopi, aslinya masih di kami,’’ kata Selameto.

Diakuinya, data itu diperlukan terkait proses hukum di KPK. Ditanya terkait status tanah di Selong Belanak yang diklaim oleh Bambang W Soeharto dan Along alias Sugiharta. ‘’Ini kan masih proses hukum, jadi biarlah proses hukum itu berjalan dulu, kita ndak tahu (mana yang asli pemilik) biarlah berjalan dulu,’’ kata Martono. Apakah ada kemungkinan KPK datang lagi minta dokumen? Ia tidak tahu persis, namun tetap membantu data apapun yang akan diperlukan penyidik. (kir/ars/cem)

Transaksi Suap Terjadi di Kamar 206 Dari Hal. 1 Di kamar itulah, transaksi penyerahan uang Rp 200 juta lebih dan sebagian dalam bentuk dolar Amerika itu terjadi, dari Subri kepada LAR. Tim yang dipimpin Umar, SH, MH memeriksa detail kamar tersebut, mulai dari meja jamuan, kasur, hingga bagian belakang di kolam renang. Tak lupa, tim juga mendokumentasikan setiap detail ruangan dan fasilitas di dalam kamar.

Selain mengecek detail kamar, penyidik kembali meminta receptionis untuk menunjukkan daftar hunian kamar. ‘’Ternyata, Andi sudah memesan kamar untuk tiga hari. Harga per kamar per malam Rp 800.000 lebih, karena kelasnya VIP,’’ sambung sumber. Kesimpulan tim, Lusita dengan Sub-

ri diperkirakan akan bertemu beberapa kali. Setelah pertemuan pertama untuk transaksi, dipastikan akan ada pertemuan berikutnya. Namun pihak penyidik belum bisa memastikan, apa agenda pertemuan berikutnya itu.

Kajari Mataram melalui Kasi Intel, Mawardi, SH yang diketahui ikut bersama rombongan, enggan berkomentar terkait kegiatan apa saja yang dilakukan tim selama di hotel tersebut. Mawardi hanya membenarkan dirinya mendampingi tim sesuai permintaan atasan, untuk identifikasi lokasi penangkapan Subri dan pengusaha LAR. ‘’Saya cuma diminta menemani mereka turun ke hotel, selebihnya saya tidak tahu,’’ jawabnya singkat. (ars)

Gubernur : Semakin Bagus KPK Turun ke NTB Dari Hal. 1 Menurutnya, jika KPK rajin turun ke NTB maka orang-orang yang berniat tidak baik akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan KKN. ’’Artinya yang punya niat tidak baik, bisa mengurungkan niatnya. Mudah-mudahan kita semakin hati-hati dan semakin ingat bahwa jangan melakukan hal-hal seperti itu,’’ tandasnya.

Pada acara semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di NTB, akhir Oktober lalu, Gubernur berharap KPK rajin turun ke NTB dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Selain itu, kedatangan KPK ke daerah diharapkan bisa mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah yang diberikan rakyat dengan baik.

Menurutnya, pemerintah

daerah sebagai salah satu entitas pemerintahan, tidak bisa mengawasi dirinya sendiri tetapi membutuhkan pengawasan dari luar. Untuk itu jalinan kerjasama dengan institusi-institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemeirntahan yang baik.

Ia meyakini, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satu hal yang membangun kepercayaan masyarakat apabila masyarakat melihat pemerintahan yang amanah.

Amanah yang diberikan tersebut dilaksanakan dengan baik, cermat dan hatihati sesuai dengan peraturan yang berlaku. (nas)

Tidak Anti-Kritik Dari Hal. 1 Mohan menilai cara penyajian berita di Suara NTB cukup khas.

Tidak saja berita yang variatif tapi juga mampu memberikan perspektif berbeda. ‘’Ini yang membuat saya harus membaca Suara NTB,’’ ujarnya. Apalagi sejak Suara NTB beredar pagi, bagi Mohan membaca Suara NTB merupakan sebuah keharusan.

Mohan memaknai positif hadirnya Suara NTB dalam membantu pemerintah mensosialisasikan program-program yang menjadi kebijakan Pemkot Mataram. Dalam menjalankan

pemerintahan, sambungnya, pihaknya tidak anti kritik.

Berbagai kritik menurut dia, merupakan bagian dari hal yang harus diterima pemerintah tentunya dalam rangka perbaikan terus menerus.

Meskipun ada berita-berita tertentu yang terkadang ‘’mengusik’’pemerintah,namun ia cukup bisa memahami bahwa demikianlah realita di lapangan. Yang pasti bagi Mohan bahwa masukan itu sangat penting. Pemerintah butuh dikritik dan diberi masukan yang tentu tujuannya demi kemajuan Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ Humas Setda NTB)

DIPA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menyerahkan DIPA 2014 kepada para para kepala daerah dan satler di NTB , kemarin.

Penyerahan DIPA 2014

Gubernur Kecewa Empat Bupati Tak Hadir Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 kepada pimpinan Satker vertikal dan Bupati/Walikota se- NTB pada Kamis (19/12) kemarin. Gubernur mengungkapkan rasa kecewanya dengan ketidakhadiran empat Bupati dalam penyerahan DIPA tersebut.

Empat Bupati yang berhalangan hadir masing-masing, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr.KH.Zulkifli Muhadli, Bupati Lombok Timur, H.M.Ali Bin Dachlan, Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT dan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H.Djohan Sjamsu. ’’Kalau berbicara sibuk, kita semua sibuk. Karena masingmasing punya tugas. Tapi tidak untuk acara-acara penting seperti ini,’’ harapnya, seraya meminta kepada para Wakil Bupati yang hadir untuk menyampaikan hal tersebut kepada para Bupati yang tidak hadir kemarin.

Sementara jumlah DIPA di NTB tahun 2014 sebesar Rp 18,035 triliun. Gubernur mengingatkan pimpinan Satker vertikal dan Bupati/Walikota un-

tuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari penyalahgunaan dan kebocoran anggaran.

“Anggaran itu harus digunakan untuk mencapai targettarget tujuan pembangunan,. Jadi, tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh ada inefisiensi apalagi penyelewengan,”ujarnya Dikatakan, hal tersebut merupakan hal yang ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat penyerahan DIPA 2014 kepada seluruh Gubernur di Jakarta 10 Desember lalu. Selain itu, penggunaan anggaran diminta tepat waktu.

Pasalnya, menurut Gubernur, tidak ada artinya ada anggaran jika kemudian anggaran tersebut tidak dipakai.

Kemudian, lanjutnya, kepala daerah baik di tingkat provin-

si maupun kabupaten/kota harus memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip good governance atau sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik. “Tidak boleh ada penyelewengan ataupun penyimpangan sekecil apapun,”tegasnya.

Zainul Majdi menyebutkan, jumlah DIPA yang masuk ke NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun sebelumnya, DIPA 2013 sebesar Rp 15,7 triliun.

Sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi Rp 18,035 triliun.

Dikatakan, alokasi anggaran tersebut harus benar-benar dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dalam tahun 2014 sebagaimana yang telah termak-

Warga Karang Pule Keluhkan Bau Sampah Mataram (Suara NTB) Banjir dan tumpukkan sampah sudah menjadi hal lumrah dirasakan oleh masyarakat di Lingkungan Karang Pule RT 05, Kota Mataram. Pasalnya, setiap musim penghujan sudah pasti sampah menumpuk di hilir Sungai Pesongoran dan Sungai Unus. Parahnya lagi, sampah yang menumpuk mengeluarkan bau tidak sedap.

Salah seorang warga Karang Pule, Wayan Sandra ketika dikonfirmasi di kediamannya, Kamis (19/12) menuturkan rumahnya yang persis berada di pinggir sungaiselalu teredam saat musim hujan.Wayan menduga, banjir terjadi diduga karena adanya pendangkalan dan penyempitan sungai.

Dikatakan Wayan, apabila terjadi hujan lebat, praktis air sungai langsung meluap. Yang disesalkan tumpukan sampah membuat air tidak mengalir dan sampah mengeluarkan bau tidak sedap.

Ditambahkannya, PU dulu hanya membuat sebagian tanggul dan beberapa bagian belum dibuatkan jeronjong.

Semestinya, menghindari tumpukan sampah dan penyempitan sungai.

Hal senada dikatakan Komang Subrata. Sudah beberapa tahun lalu lingkungannya terendam banjir.

Naiknya air lanjutnya, akibat drainase yang tidak berfungsi.

Subrata menambahkan, kondisi sangat parah terjadi sebelum dibuatkan tanggul penghubung Sungai Pesongoran dan Sungai Unus. Katanya, air bisa setinggi pinggul orang dewasa.

Meskipun demikian,tetap saja air meluap walaupun sudah ada tanggul.

Sementara itu, Lurah Karang Pule, Taufiqqurahman mengatakan tumpukan sampah di Sungai Perenyok menjadi dilema baginya. Ia menambahkan, tidak memiliki alat dan tenaga teknis untuk mengangkut sampah dan melakukan normalisasi. ‘’Kita ndak punya tenaga teknis dan alat berat,’’ katanya.

Pantauan Suara NTB , sungai nyaris dipenuhi tumpukan sampah. Belum lagi, aliran sungai yang menghubungkan Sungai Pesongoran dengan Sungai Unus, terjadi penyempitan dan bahkan sampah menumpuk. Parahnya lagi, air tersumbat, beberapa titik terlihat pohonpohon pisang yang tumbuh subur. (cem)

tub dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Intinya, bagaimana memacu kegiatan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

“Dalam pelaksanaan anggaran 2014 ini, kita bersam-asam agar lebih berhati-hati. Menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari kebocoran apalagi penyalahgunaan anggaran. Saya mengajak, mari tahun 2014 ini kita saling menjaga. Artinya, progam-program yang kita laksanakan itu kita pastikan perencanaannya itu sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan,”imbuhnya.

Dalam penggunaan anggaran yang baik, kata Zainul Majdi tidak ada salahnya kepala daerah seperti Bupati/Walikota untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dan pengawas keuangan seperti BPK dan BPKPsesuai dengan batas-batas kewenangan dan tupoksi. Sehingga, Bupati/Walikota dalam mengambil kebijakan dalam

pelaksanaan anggaran tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dari Rp 18,035 triliun DIPA yang diterima NTB tahun 2014 tersebut dirincikan, sebesar Rp 6,592 triliun untuk Satker vertikal Kementerian Lembaga.

Kemudian SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 198,110 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan Rp 494,999 miliar dan SKPD dalam rangka tugas bersama sebesar Rp 295,040 triliun.

Selanjutnya, transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 1,823 triliun dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sebesar Rp 8,632 triliun. Dirincikan, dana transfer untuk 10 kabupaten/kota di NTB masingmasing Kota Mataram Rp769 miliar lebih, Lobar Rp 926 miliar, Loteng Rp 1,2 triliun lebih, Lotim Rp 1,4 triliun dan KLU Rp 444 miliar. Kemudian Sumbawa Barat Rp 515 miliar lebih , Sumbawa Rp 992 miliar , Dompu Rp 689 miliar , Bima Rp 1,5 trilun , Kota Bima Rp 550 miliar. (nas)

Warga Keluhkan Aktivitas Pembangunan PLTU Taliwang (Suara NTB) Warga desa Kertasari beberapa waktu terakhir ini mengaku mulai mengeluhkan aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di sektir desa mereka.

Andi Laweng, SH tokoh masyarakat desa Kertasarimenyebutkan,keluhanwargaterutama karena aktivitas pembangunan PLTU mulai merusak ruas jalan menuju desa. Di mana setiap harinya kendaraan roda empat kapasitas besar hilir mudik, membuat kondisi jalanan hancur dan becek saat hujan turun. “Yang jelas, jalan ke desa kami bisa dibilang rusak. Dan penyebabnya aktivitas pembangunan di PLTU itu,” tegasnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/12).

Tak hanya membuat rusak ruas jalan, Laweng juga menyebutkan, kendaraan besar yang menyokong pembangunan PLTU juga kerap menyulitkan warga karena parkir di badan jalan. Akibatnya warga yang akan melintas terkadang mendapat kesulitan. “Apalagi kalau habis hujan, jalan

jadi licin sekali karena becek. Bahkan kalau pagi hari saat anak sekolah melintas biasa jatuh dan menyebabkan mereka tidak sampai ke sekolahnya,” katanya.

Terhadap kondisi itu ia meminta kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku empunya proyek dan kontraktor pelaksana untuk memperhatikan kondisi jalan tersebut. Dengan cara tidak menggunakan kendaraan besar yang tidak sesuai dengan kemampuan jalan satu-satunya menuju desa Kertasari dari arah kota Taliwang itu. “Kalau jalan itu benar-benar rusak, maka akses kami menuju kota benar-benar tertutup,” tandasnya.

Selain mempersoalkan kerusakan jalan, Laweng yang juga tercatat sebagai anggota DPRD KSB ini juga mempertanyakan terkait keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek PLTU tersebut. Menurutnya, hingga kini meski proyek tersebut telah berjalan hampir 60 persen tapi, Pemda KSB belum menerbitkan IMB-nya. (bug)

Pusda dan Arsip NTB Hadirkan Presenter “Kick Andy” Andy F Noya Dari Hal. 1 Hadir pada kesempatan ini, Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya, Perpusnas, Woro Titiharyati, MA dan jajaran, Budayawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bambang Himawan, Jajaran Dikpora Provinsi NTB dan Kota Mataram, dosen, guru-guru, istri-istri polisi, TNI AL, TNI AU dan TNI AD, mahasiswa, serta siswa-siswa sekolah di Kota Mataram. Selain, sahabat Duta Baca, sekaligus penulis buku Ahmad Fuadi.

Talk show ini berjalan cukup sukses dan mampu menyedot perhatian para tamu undangan dan peserta yang hadir.

Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, MA, menyambut baik kegiatan tersebut, yang merupakan inisiatif Pusda NTB, berkolaborasi dengan Perpusataan Nasional dalam menumbuhkan minat baca di NTB, melalui kegiatan talk show mulai intens dilaksanakan.

“Saya atas nama Gubernur NTB, menyambut baik kegiatan seperti ini. Silahkan diperbanyak kegiatan seperti ini di NTB, bila perlu pendanaan juga tetap dibantu,’’ katanya, seraya me-

nambahkan, menumbuhkan minat baca adalah upaya untuk memajukan peradaban.

Gubernur mengapresiasi talk show yang menghadirkan Andy F Noya adalah serangkaian HUT NTB ke-55. Dengan hadirnya para tokoh-tokoh popear nasional di NTB, memotivasi minat baca, maka hal ini dianggapnya sebagai bagian dari membangun generasi NTB ke depan. Sebab dengan banyaknya kegiatan membaca diyakini akan ikut membentuk karakter anak bangsa.

Gubernur menyatakan prihatin atas minat baca anak-anak khususnya, yang lebih mengutamakan bacaan-bacaan yang tidak mendidik, daripada bacaan bacaan yang semestinya menjadi konsumsi utama. Ditambah lagi dengan tidak sebandingnya kuantitas bahan bacaan yang ditulis oleh para penulis terkenal negeri ini.Oleh karenanya, menjadi peran orang tua dan Perpusatakaan untuk mengarahkan bacaan masyarakat dalam mengonsumsi bahan bacaaannya.

“Saya harapkan Pusda dapat berkoordinasi dengan kabupaten/ kota untuk tetap mengawasi dan menyajikan bacaan kepada masyarakat,” pesannya. Sebab, perkembangan ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan ba-

caan, akan lebih terarah jika diawasi dalam kerangka membangun NTB yang berkualitas secara berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya, Perpusnas, Woro Titiharyati, MA mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan membaca, karena melalui membaca tidak terhitung banyaknya ilmu dan informasi yang di peroleh.

Bahkan dengan membaca masyarakat dapat mengetahui serta menguasai ilmu pengetahuan dan informasi di dunia.

“Saya menyadari untuk mengajak masyarakat agar mau membaca dan membudayakan kegemaran membaca serta mengajak masyarakat datang ke perpustakaan bukanlah suatu hal yangmudah.Apalagidenganadanya perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat memungkinkan masyarakat mendapat informasi secara mudah, cepat dan instan,” katanya.

Oleh karena itu, dalam menciptakan budaya dan kebiasaan membaca membutuhkan kerjasama semua pihak secara sinergis dan terintegrasi. Melalui talk show menurutnya dapat menjadi ajakan penumbuhan minat baca bagi masyarakat.

Kepala Perpusataan dan Arsip Daerah (Pusda) Provinsi NTB, Ir. Mokhlis, M. Si menyebutkan bahwa upaya yang sedang dilakukan adalah terus mengangkat citra perpustakaan dan Arsip ke perhatian publik. Salah satunya melalui kegiatan talk show dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang inspiratif.

Perpusatakaan menurutnya sangat menunjang kesuksesan dalam segal hal. Melihat dari tingginya jumlah pengunjung yang sudah sampai 80.000 sebulan, khusus di Pusda NTB. Internet, sebagai penunjang referensi menurutnya menjadi bagian dari prioritas utama dalam pelayanannya. Hanya saja saat ini, kapasitas bandwidthnya masih sangat terbatas. Sehingga di tahun 2014 mendatang harapannya bisa dituntaskan, melalui dukungan kebijakan pemerintah secara kolektif.

Meningkatkan minat baca masyarakat terus didorong dan yang terlibat langsung dalam upaya ini adalah istri Gubernur NTB, Hj.Erica Zainul Majdi.

Hj.Erica bahkan ikut berperan aktif mengembangkan desa membaca, salah satunya di Desa Perigi, Lombok Timur. Arahnya ke desa, mencerminkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan tidak

terbatas di pusat kota provinsi, tetapi sudah menjangkau pelosok, melibatkan komunitas baca NTB di dalamnya. ‘’Desember ini kami juga akan naik di Batu Rotok, dan Tepal, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memberikan bantuan buku untuk meningkatkan minat baca, sekaligus menggalakkan magrib mengaji,’’ katanya.

Secara umum, di NTB sudah 75 persen yang bisa dijangkau dalam setiap kegiatannya. Dengan support pemerintah daerah, khususnya Gubernur dalam menumbuhkan dan mengembangkan 600 Ponpes dan 5.200 rumah ibadah diharapkan akan terus digalakkan kedepannya.

Upaya lainnya, Pusda NTB sudah membangun kerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, dalam bentuk penyediaan kalender.

Yang didalamnya memuat pesan ajakan untuk membaca, selain sosialisasi tentang keaslian uang.

“Kami juga sedang menggalakkan kerjasama dengan BUMN dan BUMD, termasuk toko-toko buku untuk mensupport kegiatan Pusda dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dan yang utama adalah, sedang direncanakan untuk mencari duta baca NTB,” demikian Mokhlis. (bul/*)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 6

Sawung Jabo Bicara Daya Hidup Oleh :

Koordinasi Harus Ditingkatkan KAMIS (19/12) kemarin, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi membagikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 pada seluruh satuan kerja, baik vertikal dan daerah. DIPA yang diserahkan tersebut sudah tercantum Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang menjadi komponen terbesar di dalam poin membentuk APBD Kabupaten/Kota dan instansi vertikal lainnya.

Tidak hanya itu, dibagikannya DIPA tersebut merupakan langkah awal bagi jajaran penggelola keuangan di daerah ini agar bagaimana mengelola dengan baik anggaran yang dimiliki. Banyak masyarakat miskin dan selama ini termarginalkan masih belum dapat perhatian. Paling tidak dengan alokasi anggaran Rp 15 triliun lebih uang negara yang beredar di NTB harus lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kita tentu tidak menginginkan triliunan uang negara yang beredar tersebut hanya untuk memperkaya oknumoknum tertentu di birokrasi dan instansi lainnya.

Penggunaan anggaran ini semuanya tergantung dari kepala daerah dan pimpinan instansi di lapangan. Namun, kepala daerah seperti bupati/walikota dalam mengelola anggaran tidak boleh terlalu ego, khususnya ketika menerima DIPA dari gubernur.

Pemerintah kabupaten/kota harus menyadari jika komponen APBD sebagian besar bersumber dari pemerintah provinsi dan pusat. Sementara komponen APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah belum mencapai 20 persen.

Tidak salah, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam arahannya saat penyerahan DIPA 2014 di Graha Bhakti Praja, Kamis kemarin, menyentil bupati yang tidak hadir saat penyerahan DIPA. Sebagai daerah yang masih bergantung pada dana dari provinsi dan pusat, semestinya bupati mau meluangkan waktu menerima DIPA secara langsung dari gubernur. Bukan malahan, tidak hadir dan menyerahkan pada wakil bupati untuk menerima.

Meski demikian, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur tidak mau mengikuti pola yang diterapkan Pemprov Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bupati/walikota yang tidak hadir saat penerimaan DIPA diusulkan ke pemerintah pusat untuk ditunda penyerahannya ke daerah bersangkutan.

Di sinilah pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri, karena pengawasan penggunaan anggaran dari pihak yang ditunjuk cukup ketat.

Tidak hanya itu, gubernur juga tidak boleh lemah dengan kondisi yang ada. Sekali-sekali gubernur harus bertindak tegas, misalnya menahan DIPA pada daerah yang kepala daerahnya tidak datang waktu penyerahan DIPA.. (*)

USISI Sawung Jabo bersama kelompok “Sirkus Barock” memukau penonton, waktu tampil di Arena Terbuka Taman Budaya NTB, Sabtu (30/10) lalu. Ini hiburan paling menarik perhatian publik di Mataram, yang berlangsung di Taman Budaya sepanjang tahun 2013.

Tapi sebenarnya yang memikat dari pemilik nama asli Mochamad Johansyah dari daerah Ampel, Surabaya itu, bukan semata-mata pertunjukannya yang dikenal sarat nuansa teatrikal.

Sikap hidupnya sebagai seniman bisa menjadi pelajaran.

“Waktu sedang bermain musik, sebenarnya kami sedang menjalani keyakinan dan jalan hidup yang kami pilih,” kata Jabo sehari sebelumnya, Jum’at (28/10), di hadapan wartawan dan seniman Mataram. Waktu itu hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, M Nasir, dan Kepala Taman Budaya NTB, Endah Setiorini.

Di antara banyak pilihan seorang dalam hidup, menjadi seniman adalah pilihan yang harus dijalani penuh kesungguhan. Kalau seseorang sudah memilih menjadi seniman, maka ia harus ‘melakoni’ pilihan hidupnya itu, termasuk menanggung konsekwensi sebagai seniman. Menurut Jabo, seorang seniman harus mengolah dirinya agar menghasilkan karya-karya berharga yang bisa mengispirasi kehidupan. Sebab, “apalah arti kesenian bila tidak ada hubungan dengan kenyataan hidup sehari-hari,” katanya.

Ucapan itu mengingatkan kita dengan apa yang sering diungkapkan mendiang WS Rendra, penyair dan dramawan besar, salah satu kekayaan budaya berharga yang pernah dimiliki Indonesia. Tentu hal itu tak mengherankan, karena Jabo pada tahun 1976 pernah belajar di Bengkel Teater-nya Rendra. Jabo pernah bergabung dengan kelompok musik yang pernah terkenal di Yogyakarta tahun 1970-an, yaitu “Kelompok Kampungan” bersama Bram Makahekum, yang juga sempat menjadi murid Rendra. Sebelum akhrnya Jabo mendirikan “Sirkus Barock” tahun 1977.

Daya Hidup Kehadiran Sawung Jabo bersama kelompok Sirkus Barock-nya yang pentas bersama sekitar 22 kelompok musik kreatif dari seluruh NTB, memang diharapkan bisa menginspirasi para seniman NTB, khususnya di Mataram. Bukan hanya atraksi pergelaran musiknya, tapi juga sikap dan disiplin hidupnya dalam berkesenian.

Potensi kesenian di NTB sangat beragam dan kaya. Demikian juga banyak seniman-seniman berbakat.

Tapi sangat disayangkan, seperti diungkapkan Kepala Taman Budaya NTB, Endah Setiorini, tak ada seniman dari NTB yang berpartisipasi misalnya dalam acara seperti “Performing Art” di Jakarta. Padahal materi kesenian yang bagus tersedia, sen-

Kongso Sukoco

(Penulis adalah Ketua Dewan Kesenian NTB) iman-seniman berbakat tidak sedikit, namun karya-karya kreatif yang dihasilkan sangat terbatas.

Melihat potensi seni yang besar itu tak berlebihan kalau Endah Setiorini – yang juga dikenal sebagai pencipta tari lulusan ISI jurusan komposisi tari – memiliki obsesi mengenalkan kesenian NTB dalam forum internasional.

Hasrat Kepala Taman Budaya itu memang harus didukung. Salah satu cara mendukungya yaitu dengan kesungguhan seniman-seniman NTB dalam berproses. Seperti umumnya seniman-seniman di daerah, para seniman di NTB sering lengah, banyak tergoda hal-hal lain di luar kerja kesenian. Ibaratnya, baru mulai latihan kalau mau mendapat “tanggapan”. “Istilahnya, tidak total,” kata perupa Zaeni Muhammad. Obsesi Kepala Taman Budaya itu bisa menjadi dorongan seniman NTB agar total dalam berkarya.

Waktu pertama kali masuk ke Taman Budaya NTB, Jabo mengaku kagum luasnya area Taman Budaya.

Tentu banyak yang bisa dilakukan seniman NTB, khususnya seniman di Mataram, mengingat fasilitas yang tersedia sudah memadai. Meskipun kemudian ia mengatakan, “apalah artinya fasilitas yang baik bila pengolahan diri senimannya kurang baik.”

Pengolahan diri yang baik akan membangkitkan daya hidup, yang memberikan dorogan kuat pada seniman agar terus berkarya dalam situasi sulit sekali pun. Keterbatasan yang sering dikeluhkan sebagai hambatan dalam berkarya, harus diolah menjadi kekuatan. “Seandainya saya memberi workshop, saya tidak mengajarkan bagaimana bermain musik atau berteater. Tapi saya akan mengajak mengolah keterbatasan menjadi kekuatan yang tak terbatas,” katanya.

Daya hidup membuat seniman menolak menyerah pada keadaan.

Sebagaimana seniman mencipta untuk mewujudkan “realitas” baru, demikian juga daya hidup akan mendorong seniman menciptakan iklim kreatif yang sehat. Sebab tantangan besar yang dihadapi seniman adalah mengatasi hambatan-hambatan yang membuatya berhenti berkarya.

Banyak seniman yang mengeluhkan minimnya fasilitas, terbatasnya perhatian pemerintah, atau tidak kondusifnya iklim di luar dirinya yang membuatnya macet dan berhenti berkarya. Kalau sudah buntu dan tak mampu berkarya, seniman tidak hanya akan menjadi “benalu” orang lain tapi juga bagi dirinya sendiri. Kalau sudah demikian, yang kemudian terjadi seniman akan meng-”kriminalisasi” pihak lain sebagai penyebab dirinya miskin dan tersia-sia.

Mungkin Sawug Jabo salah satu di antara sangat sedikit musisi Indonesia, dengan kesungguhan, totalitas serta daya hidupnya, terus berkarya

dan membuka paradigma berkesenian. Jabo pernah kuliah musik klasik di Akademi Musik Indonesia AMI dan ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) di Yogyakarta. Bersama Sirkus Barock” mengeluarkan tujuh album, antara lain Anak Setan (1975), Fatamorgana (1994), Jula Juli Anak Negeri (2001), Tur ke Sydney & Melbourne (1995 & 1996), dan album “Musik dari Seberang Laut” yang dimasukkan dalam album kompilasi “Worldmusic” di Australia dengan judul “World Without Borders” (1997).

Tahun 1979 menikah dengan Suzan Piper, warga negara Australia, kemudian hijrah ke Australia memperdalam kemampuan musiknya. Jabo pulang ke Indonesia akhir tahun 1980-an, di Jakarta mendirikan kelompok “Swami” tetap dengan personel “Sirkus Barock”, ditambah musisi Iwan Fals dan Naniel (almarhum) menghasilkan album Swami I (1989) dengan hits “Bento” dan “Bongkar”. Setelah Jockie Suryoprayogo bergabung dengan Swami, merilis album Swami II (1991) dengan hits “Hio”, “Kuda Lumping” dan “Nyanyian Jiwa”. Setahun sebelum album Swami II dirilis, sebagian dari anggota kelompok Swami bergabung dengan Setiawan Djodi dan W.S. Rendra dan membentuk proyek musik Kantata. Mereka pentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan tajuk “Kantata Takwa”, tanggal 23 Juni 1990. Kantata juga berpentas di kota Solo dan Surabaya dengan nama pentas yang sama. Konser Kantata mencatat rekor jumlah penonton saat diadakan di Jakarta. Setelah tahuntahun pentas Kantata tersebut, Jabo mendirikan proyek musik “Dalbo” dan merilis album Dalbo (1993) dan album Anak Wayang dimana dia berduet dengan Iwan Fals, serta merilis album solonya, “Badut” (1992).

Selama di Australia Jabo juga mempersiapkan pementasan teater Sawung Galing bersama sutradara Australia Don Mamoune, yang juga sempat dipentaskan di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Pada tahun 1998, kembali dari Australia, mendirikan “Goro-Goro”, bersama sejumlah musisi muda Yogyakarta dan merilis album “Goro-Goro”, album yang terinspirasi gonjang-ganjingnya situasi Indonesia di era reformasi saat itu. Kembali lagi ke Australia membentuk “Geng Gong” bersama Ron Reeves, Kim Sanders, dan Reza Achman, melakukan tur di tahun 2000 dan 2003.

Dia juga menggagas kelompok Teater Gerak Oyot Suket (akar rumput) yang pentas keliling Jawa, antara lain di kota Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung.

Hanya dengan kesungguhan “melakoni” hidup sebagai seniman, menurut Jabo, akan lahir karya berkualitas.

Kadang-kadang dalam proses melakoni itu seniman harus menderita. Mugkin

itu, antara lain, yang dimaksud konsekwensi yang harus ditanggung ketika seseorang menentukan pilihan hidupya menjadi seniman. Seniman harus terus menerus mengasah kemampuan seninya.

Seperti sedang menjalani ibadah, seorang seniman harus selalu kusyu’, sesuatu yang dibutuhkan dalam berkarya. Atau dengan kata lain, bahwa seniman yang ingin memberi yang berharga bagi kehidupan melalui karya-karyanya, seniman tidak boleh meleng, tidak boleh lengah, tidak boleh asal-asalan agar karyakaryanya tak merosot mutunya. Jabo sendiri yang mengaku juga membuat lagu yang bertema cinta atau asmara, tapi tetap mengajar dirinya agar tak berkompromi soal mutu. Lirik-lirik lagu Jabo biasanya sederhana tapi karakter musiknya megah.

Soal mutu itu juga ada hubungannya dengan apa yang disebut sebagai “pasar” kesenian. Pasar itu akan datang kalau kesenian itu berkualitas, seperti diungkapkan Ary Juliant. Ketika Jabo ditanya soal pergelaran musik kreatif dalam konteks “ekonomi kreatif” Jabo mengaku tidak paham. Tapi yang jelas, katanya, “seniman tetap bisa hidup (lahir batin) kalau benar-benar kreatif.”

Esensi berkesenian adalah berkarya dan mencipta, menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi kenyataan kreatif yang berguna bagi banyak orang. “Selamat bergerak sampai jantung berhenti berdetak,” kata Jabo. Pesan itu penting bagi seniman di Mataram agar selalu berkarya sampai akhir hayat dikandung badan. (*)

Gubernur ingatkan Pemda harus hatihati terbitkan izin Tutup peluang terjadinya penyimpangan

***** Belum jelas, pemanfaatan eks Bandara Selaparang Sumber PAD yang ditelantarkan

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Gubernur Ingatkan Bupati/Walikota

Transaksi Tembus Rp 2 Miliar GELARAN Pasar Lelang Forward (PLF) yang dilaksanakan hanya sehari di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pekan pertama Desember lalu mampu menarik transaksi yang cukup besar. Nilai rupiah perdagangan spot yang dilakukan dari 13 transaksi mencapai angka Rp 2,35 miliar.

Kepala Bidang Perdagangan pada Diseprindagkop dan UMKM KLU, Drs. I Komang Karta, Kamis (19/12) mengatakan antusiasme pelaku usaha lokal mengikuti transaksi cukup tinggi. Tidak kurang dari (Suara NTB/dok) 50 orang pelaku usaha selaku I Komang Karta penjual menawarkan beragam komoditi kepada sejumlah pengusaha asal Bali dan Jawa Timur yang hadir.

Digambarkannya, dari Rp 2,35 miliar itu didominasi oleh dua kali penjualan sebanyak 75 ton jambu mete dengan nilai transaksi sebesar Rp 780 juta. Pada komoditi kelapa terjadi tiga kali transaksi dengan nilai transaksi keseluruhan mencapai Rp 470 juta.

Komoditi Coklat (20 ton) dan jagung (100 ton) juga menyumbang penjualan dengan nilai masing-masing Rp 480 juta dan Rp 330 juta. Gula merah atau gula aren juga turut mencatatkan dua kali transaksi besar masing-masing Rp 140 juta (10 ton) dan Rp 9,75 juta untuk 650 kg. Komoditi lainnya mencatatkan transaksi pada kisaran di bawah Rp 100 juta seperti pada Kemiri, Madu, Kapuk, dan Daun Sirih. Akumulasi dari 13 transaksi dengan nilai Rp 2,35 miliar itu hanya datang dari sembilan komoditi saja.

“Yang hadir di pasar lelang ini rata-rata pengusaha lepas, artinya yang belum memiliki ikatan kontrak dengan pengusaha luar daerah. Karena bagi mereka yang sudah mapan, tidak mau ikut pasar lelang karena mereka ada keterikatan untuk menyediakan barang,” jelas Komang Karta.

Melihat track record nilai transaksi dalam kurun dua tahun terakhir yang cukup tinggi, program pasar lelang ini diharapkan ditingkatkan, minimal dipertahankan. Disperindag sendiri kata Komang, belum mengusulkan untuk menambah pelaksanaan pasar lelang. Mengingat volume pelaksanaan pasar lelang di Provinsi juga mencukupi. Sejak digelar mulai April 2013 oleh Provinsi, total ada 8 kali PLF (Mei -Desember) yang dilaksanakan. Pelaksanaan tiap bulan di Provinsi itu juga turut diikuti oleh Pelaku Usaha KLU. “Pengusaha dari KLU minimal mengikuti, ada transaksi tetapi nilainya tidak bisa setara dengan volume dan nilai transaksi jika dilakukan di KLU sendiri,” sambungnya.

Komang menambahkan, kegiatan Pasar Lelang Forward sangat penting dalam membantu para pelaku usaha dan masyarakat petani untuk meningkatkan akses pasar. Di PLF, petani dan pelaku usaha dapat bertatap muka dengan Pembeli sehingga memutus mata rantai penjualan. Sehingga ke depan, tidak lagi terjadi permasalahan di masyarakat terkait sulitnya memperoleh peluang pasar komoditi agro unggulan yang dihasilkan petani. (ari)

Kadin Kritik Penarikan Retribusi UMKM Mataram (Suara NTB)Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB menentang kebijakan tentang penarikan pajak sebesar satu persen dari omset kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu dinilai kontraproduktif dengan program pemerintah daerah dalam menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) di provinsi ini.

“NPWP akan memberatkan bagi wirausaha, apalagi yang (Suara NTB/bul) baru mulai merintis usahanya.

H. Barry Djadid Ini tidak sejalan dengan program pemerintah daerah kita,” sebut Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. H. Barry Djadid di kantornya, Kamis (19/12).

Diibaratkannya, berkembangnya UMKM di Provinsi NTB bak anak kecil yang baru lahir. Sehingga menjadi hal yang tidak mungkin untuk disuapi dengan makanan yang tidak sesuai, selain susu.

Sementara, adanya kebijakan yang memberlakukan NPWP kepada UMKM, dianggap sebagai makanan orang dewasa yang disuapi ke bayi tersebut. “Bagaimana tidak kolpas anak kecil kalau diberikan makanan orang dewasa,” sebutnya. Aturan pemerintah pusat ini, menurutnya tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. Sebab, masing-masing daerah di Indonesia ini, memiliki tingkat perekonomian dan kemampuan masyarakatnya bervariasi.

Upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan seratus ribu WUB, upaya Kadin mencetak WUB dan upaya HIPMI, serta beberapa stake holders lainnya dalam program yang sama, baginya nosens akan terwujud, jika di satu sisi ada pengenaan pajak sejak dini.

“Membayar pajak memang kewajiban warga negara yang baik, tapi bagaimana wirausaha bisa berkembang kalau dipangkas modal dan keuntungannya dengan aturan UMKM kena pajak,” tambahnya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewenangan menyampaikan, bahkan bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk merevisi atau mengecualikan aturan UMKM kena pajak yang dimaksudkannya itu.

Barry Djadid menambahkan, aturan pembebanan pajak sebesar 1 persen dari nilai omset ini menurutnya akan memangkas perkembangan, bahkan keberadaan para UMKM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang terbit per 12 Juni dan berlaku per 1 Juli 2013. (bul)

Harus Hati-hati Terbitkan Izin Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada Bupati/Walikota untuk menata proses pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Pasalnya, di seluruh Indonesia banyak terjadi konflik horizontal dan vertikal di tengah-tengah masyarakat karena pemberian izin pemanfaatan SDA yang tidak memperhatikan segala aspek.

“Saya dengan kesadaran penuh, berharap perizinan untuk SDA itu di kabupaten/kota agar lebih hati-hati, lebih komprehensif dalam mengeluarkan izin. Sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya pada penyerahan DIPA 2014 kepada Satker vertikal dan

Bupati/Walikota se-NTB di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, Kamis (19/12).

Dikatakan, perlunya menata proses perizinan pemanfaatan SDA di kabupaten/kota.

“Ini menjadi perhatian karena di seluruh Indonesia banyak terjadi konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat

karena pemberian izin pemanfaatan SDA yang tidak benarbenar memperhatikan aspeknya,” tambahnya.

Zainul Majdi menjelaskan dalam penyerahan DIPA 2014 kepada seluruh Gubernur seIndonesia tanggal 10 Desember 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memin-

ta seluruh kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota supaya sungguh-sungguh melaksanakan langkah perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Dalam menarik investasi maka harus ada upaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, katanya, dalam proses-proses perizinan harus diberikan kemudahan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, harus ada harmonisa-

si aturan. Di mana, aturan yang ada di daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di pusat. “Ini perlu dilaksanakan agar seluruh hirarki UU yang ada betul-betul sinkron. Tidak boleh ada aturan yang pesannya ke kanan, tetapi turunannya, pesannya ke kiri,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan nilai investasi yang masuk ke NTB sampai semester pertama 2013 sebesar Rp 1,698 triliun. Nilai investasi diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun 2013, mencapai Rp 1,9 trilun. (nas)

REI Belum Sejalan dengan Pemda

(Suara NTB/rus)

TANDA TANGAN - Bupati Ali Bin Dachlan disaksikan Ketua DPRD Lotim Edwin Hadiwijaya dan Wakil Ketua Daeng Paelori menandatangani Raperda APBD, Kamis (19/12).

Terbelit Utang

APBD Lotim 2014 Belum Sehat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 masih belum sehat. Hal itu karena Lotim sampai saat ini masih terbelit hutang jatuh tempo yang harus dibayar. Nilainya tembus Rp 116 miliar.

“Untuk APBD kita tahun 2014, masih ada masalah, yakni besarnya hutang jatuh tempo yang menumpuk,” ungkap Bupati kepada media seusai rapat penetapan APBD Lotim sebesar Rp 1,64 triliun di gedung DPRD Lotim, Kamis (19/ 12). Menurutnya, keuangan Lotim baru bisa betul-betul sehat tahun 2015 mendatang.

Ia tegaskan, persoalan hutang itu harus diselesaikan.

Melihat keterbatasan keuangan daerah, Bupati ini menyatakan akan menyelesaikan secara bertahap. “Persoalan hutang ini satu hal yang harus diatasi,” paparnya. Di antara hutang jatuh tempo tersebut,

hutang pemkab Lotim pada Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp 34 miliar. Di mana, ada keharusan membayar bunganya saja tiap tahun Rp 2 miliar.

Strategi menuntaskan persoalan hutang itu, Pemkab Lotim katanya akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditekadkan, PAD akan coba diraup melebihi target yang telah ditetapkan.

Diyakini, hutang jatuh tempo ini bisa akan diatasi.

Melalui pendekatan manajemen dan profesionalisme target semua bisa diatasi. Pasalnya, belum tercapainya target perolehan PAD sebelumnya karena kurangnya kerja keras dan sentuhan manajemen kerja kurang bagus. Ke depan, ditekankan profesionalisme dalam menata organisasi.

Sebelumnya, dalam draf Raperda APBD ini terungkap dalam laporan Panitian Khusus (Pansus) I yang dibacakan Ihnan Aminuddin pada sidang paripurna kemarin. Total pendapatan daerah mencapai Rp 1,64 triliun. Bersumber dari PAD yang ditarget sebesar Rp 119 miliar, Dana Perimbanagn Rp 1,27 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 245 miliar.

Belanja dihitung sebanyak Rp 1,648 triliun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1,142 triliun. Komponen belanja terbesar ini ada pada belanja pegawai sebesar Rp 969 miliar, belanja bunga Rp 2,6 miliar, bantuan sosial sebesar Rp 62 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 80 miliar. Adapun belanja tidak langsung diplot hanya Rp 506 miliar. (rus)

Mataram (Suara NTB) Kebijakan baru yang ditelurkan pemerintah adalah, mengharuskan pengembang untuk membangun perumahan berimbang. Di mana di dalamnya, setiap pembangunan perumahan mewah, diimbangi dengan membangun perumahan sosial untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kedua tujuan ini belum ada titik temu, antara pemerintah dengan pengembang. Sebab, lebih banyak pengembang tetap memilih membangun perumahan komersil dibanding perumahan sosial. Akibat belum adanya dukungan pemerintah daerah di dalamnya, Gubernur, Bupati dan Walikota di dalamnya, tidak memberikan kemudahan khusus kepada para pengembang, dalam hal perizinan.

“Pengembang tentu akan lebih memilih membangun perumahan yang komersil dibanding sosial. Sebab pemerintah daerah sendiri memberlakukan kebijakan untuk perizinannya sama saja, tidak ada pengecualian,” terang Ketua DPD REI Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma`ruf, SH didampingi Bendahara REI NTB, H. Ahmad Rusni, SE, MM di Mataram, Kamis (19/12).

Dengan akan adanya sanksi kepada pengembang yang tidak membangun perumahan berimbang, Ma‘ruf mengutif lagi UUD 45 pasal 28 ayat h. yang isinya menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal yang layak dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Maknanya secara secara konstitusional menurut Ma‘ruf, pemerintah sudah diberi mandat untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan.

Khususnya bagi MBR. Penyedia perumahan di Indonesia, lebih banyak didominasi oleh swasta. Dan ini kualifikas-

inya adalah swasta menengah dan kecil. Oleh karenanya, jika pemerintah tidak proaktif, sejalan dengan REI, maka akan sulit untuk melaksanakan pembangunan perumahan layak huni secara merata.

Jika merujuk pada beberapa negara tetangga lainnya, Singapura dan Malaysia, disebutkan bahwa peran pemerintah dalam pengadaan rumah sosial bagi MBR sangat besar.

Bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi NTB, di mana pengembanglah yang dituntut menyediakan perumahan dan segala fasilitasnya.

Oleh karenanya REI sebagai organisasi yang bergerak di perumahan sebenarnya tidak berkeberatan membangun MBR yang sifatya sosial.

Namun tetap dituntut peran pemerintah di dalamnya.

Setidaknya dengan mempermudah atau membebaskan perizinan, penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ini pengusaha saja yang ditekan melalui peraturan, sementara pemerintah sendiri yang sudah dimandatkan Undang-undang, justru tidak proaktif. Tidak akan sejalan jadinya,” demikian Ma’ruf.

Sementara Bendahara REI NTB, H. Ahmad Rusni, SE, MM juga menegaskan, pengembang tidak bisa jalan sendiri dalam melaksanakan amanat Undangundang. Sebab, di dalamnya pemerintah daerah memiliki porsi dalam Undang-undang tersebut, guna merealisasikan pembangunan perumahan sosial.

Data yang ada, secara nasional terdapat kekurangan sebanyak 15 juta lebih unit perumahan di tahun 2014. NTB termasuk sebanyak 13.000 unit, untuk idealnya pemerataan pembangunan. (bul)

(Suara NTB/bul)

H. Ahmad Rusni (kiri) dan Miftahuddin Ma‘ruf

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 8

Pengadilan Tinggi NTB Sesalkan Pencekalan Hakim

JPU Konsultasi ke Kejagung

Sidang Kelan Ditunda Hingga Januari Praya (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.L. Kelan, S.Pd., dipastikan bakal lebih lama lagi mendekam dalam penjara sebagai tahanan Pengadilan Negeri (PN) Praya, terkait kasus pembunuhan Sudirman warga Desa Langko awal tahun 2013 kemarin. Pasalnya, jadwal persidangan politisi asal Partai Golkar ini ditunda sampai awal tahun 2014 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Praya, Wahyudiono, S.H., Kamis (19/12) kemarin.

Sebelumnya, proses persidangan Kelan sedianya digelar pada minggu-minggu ini juga. Dengan agenda pembacaan tuntutan. Akan tetapi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta penundaan proses sidang sampai Bulan Januari 2014 mendatang. “Untuk sidang Kelan ditunda sampai tanggal 2 Januari 2014 mendatang,” ungkapnya.

Dikatakannya, penundan dilakukan bukan karena materi tuntutan yang belum siap. Tetapi karena ada persoalan teknis. Dimana pihak JPU merasa perlu untuk melakukan pematangan materi tuntutan dengan berkonsultasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terlebih dahulu.

“Kita akan konsultasi dengan Kejagung dulu terkait materi tuntutan. Supaya benar-benar matang,” jelasnya. Ia mengakui, pihaknya merasa perlu melakukan konsultasi dengan pihak Kejagung mengingat status terdakwa H.L. Kelan sebagai tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Loteng.

Terlebih statusnya sebagai Ketua Komisi I DPRD Loteng.

Disinggung terdakwa yang lain, Wahyudiono menegaskan proses tetap sesuai jadwal. Bahkan beberapa terdakwa sudah divonis. Dan, beberapa orang lagi diantaranya juga akan segera menjalani proses sidang vonis. “Kalau untuk terdakwa yang lain sudah hampir selesai. Bahkan ada yang sudah vonis,” timpalnya.

Salah satu terdakwa yang sudah divonis yakni pelaku utama atas nama Said, dengan vonis selama 17 tahun. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU selama 16 tahun.

Selain itu, terdakwa Muksin cs juga sudah divonis selama 12 tahun. (kir)

Mataram (Suara NTB) Pihak Pengadilan Tinggi (PT) NTB menanggapi status cekal terhadap sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Mereka menyesalkan keputusan pencekalan tersebut. Dengan alasan, tanpa pencekalan pun, hakim PN Praya akan tetap kooperatif.

“Kalau sekadar untuk menjadi saksi dalam kasus ini, kenapa harus dicekal?,” protes Kasi Humas PT NTB, H.A Fadhol Taman, SH,M.Hum, saat ditemui wartawan di ruangannya, Kamis kemarin.

Pernyataannya ini kaitan dengan status cekal terhadap ketua PN Praya, H. Sumedi serta dua hakim setempat.

Dia secara institusi sangat menyesalkan keputusan KPK tersebut. Pertama, dijelaskannya, karena pihak KPK tak berkoordinasi sedikitpun terkait pencekakan itu. Surat langsung disampaikan kepada PN Praya. Kedua, menurutnya, kaitan ketua PN dengan

kasus ini dipastikannya hanya sebatas bertindak sebagai hakim, atau majelis yang menyidangkan perkara dugaan pemalsuan dokumen oleh Along, yang dilaporkan oleh Bambang W. Suharto.

“Kalau dia dicekal karena ada indikasi awal bahwa dia memainkan kasus ini, wajar cekal itu dikeluarkan. Tapi kalau melihat proses ini, sepertinya dia hanya sebagai saksi, kenapa harus dicekal?,” protesnya.

Setelah surat cekal itu diumumkan oleh KPK, pihaknya langsung mengklarifikasi ke PN Praya. Fadhol yang juga kapasitasnya sebagai pengawas hakim di seluruh PN di

NTB, langsung melakukan klarifikasi. Dari klarifikasi itu, dipastikannya semua prosedur sudah dilalui majelis hakim. “Mulai dari jadwal sidang yang tetap dipatuhi, tidak ada penundaan atau pembatalan sidang, semua terlaksana sesuai jadwal,” tuturnya. Dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 9 Januari 2014 nanti, sidang masuk agenda putusan, ini menandakan perkara tesebut jalan terus meski ada persoalan.

Klarifikasi pun masuk pada materi perkara, pihaknya menanyakan alasan perkara itu berlanjut, sementara opini masyarakat mestinya perkara itu masuk

ranah perdata. Kenapa dalam putusan sela perkara itu tidak dihentikan? Dipastikannya, perkara itu berlanjut ke tahapan pemeriksaan saksi karena pihak terlapor tidak mengajukan eksepsi. Bahkan terlapor menggunakan perkara itu sebagai materi gugatan perdata. “Sehingga perkara ini lanjut ke tahap pemeriksaan saksi,” sebutnya.

Bahkan hakim Sumedai, tidak pernah bertemu dengan para pihak yang terlibat sengketa. “Memang pernah saat awal sidang, pengacara Along datang ke ketua PN, meminta penangguhan, tapi tidak dikabulkan. Dan itu pertemuan sekali aja, setelah itu ketua PN melarang siapapun berperkara menemuinya,” tegasnya.

Soal track record, ia juga sangat yakin Sumedi hakim yang baik dan penuh integritas. Tapi dengan status ceka ini, kesan buruk sudah mele-

kat kepada Sumedi dan dua hakim anggota lainnya. Nama baiknya tercoreng.

Namun karena tindakan cekal ini dilakukan KPK, sementara ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sembari menunggu proses pemeriksaan selesai.

Selain kecewa secara institusi, pihaknya juga menyampaikan kepada KPK agar status cekal itu segera dicabut jika memang keterlibatan Sumedi pada kasus itu tidak terbukti melanggar hukum.

Dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 30 Desember nanti, Sumedi akan diperiksa KPK. Jika dalam pemeriksaan itu hasilnya clear, diharapkan agar status cekal segera dicabut demi pemulihan nama baik Sumedi Cs. Atas protes ini, juru bicara KPK Johan Budi, SP belum memberikan jawaban hingga berita ini tulis petang kemarin. (ars)

Terkait Sengketa Pilkada Lebak

Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 20 Desember 2013.

“Benar, yang bersangkutan diperiksa besok sebagai tersangka sengketa Pilkada Lebak,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, lewat pesan singkat, Kamis.

Panggilan KPK terhadap Ratu Atut merupakan pemeriksaan yang pertama kali baginya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2013. Sebelumnya Ratu Atut telah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait dua kasus yang menjeratnya.

Penyidik KPK juga telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jl. Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari hingga pukul 06.00 WIB pada 17 Desember 2013.

KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi, Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia diduga bersama-sama atau turut serta dengan adiknya Tubagus Chaeri wardana alias Wawan melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sebelumnya, Wawan dan Akil sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 2 Oktober 2013.

Wawan yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan.

Ia diduga memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp 1 miliar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah menjadi tersangka. (ant/bali post)

(Suara NTB/her)

Hari Ini KPK Periksa Gubernur Banten

Siswa SMP 2 Gerung Belum Ditemukan Giri Menang (Suara NTB) Hingga hari kedua pencarian siswa SMPN 2 Gerung, I Ketut Swartana yang hanyut terbawa arus di Sungai Cemara belum membuahkan hasil.

Tim Basarnas beberapa kali menyisir lokasi disepanjang sungai, namun meski tim Basarnas dibantu pihak BPBD belum juga menemukan korban. Mulai sejak pukul 07.00, tim Basarnas NTB dibantu Ditpolair Polda NTB, anggota Polres Lombok Barat dan Polsek Gerung melakukan pencarian. Basarnas menerjunkan anggotanya untuk menyisir di aliran sungai menggunakan satu perahu karet sedangkan anggota kepolisian menyisir di pinggir sungai. Namun belum ada tanda-tanda korban ditemukan. “Tim mencari berulang-ulang dari lokasi awal korban hanyut hingga ke muara pantai Induk Desa Kebon Ayu,” papar anggota

Tujuh Bakal Capres Bersaing di Konvensi Rakyat

an tidak ditemukan juga maka akan kami tambah waktu pencarian apabila ada permintaan dari keluarga korban. Selain itu, Lanang juga mengimbau masyarakat yang tinggal di pinggir aliran sungai jika menemukan tandatanda korban untuk segera memberikan informasi kepada petugas, baik Basarnas maupun kepolisian.

Diberitakan sebelumnya, siswa SMP 2 Gerung, I Ketut Swarsana (13) asal Dusun Alas Malang, Desa Tempos, Kecamatan Gerung hanyut terbawa arus sungai di kali Cemara, Dusun Aik Ampat Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Rabu (18/12). Putra Made Wendra ini terseret arus ketika korban mandi di sungai bersama rekan-rekannya seusai mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan sekolah setelah menempuh ujian semester. (her)

Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Pedanda Badung (Suara NTB) – Polisi mengamankan pria pelaku pembunuhan pedanda di Desa Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/12) malam, berikut barang bukti berupa pisau.

Pelaku berinisial IBGR (25) berbuat nekat dengan menusuk ayah kandungnya, Ida Pedanda Putu Kemenuh (58), dan ibunya, Ida Pedanda

Istri Rai Kemenuh (54), yang dikenal sebagai pemuka agama Hindu.

Nyawa Pedanda Putu Kemenuh tak bisa diselamatkan dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah tinggal sementara korban di Dusun Batulumbung, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Sementara itu, istri kor-

ban, Istri Rai Kemenuh, mengalami luka tusukan pada bagian dada kiri akibat peristiwa yang terjadi pada pukul 19.30 Wita itu.

Pelaku langsung ditahan di Mapolsek Mengwi, sedangkan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Badung masih menyelidiki motif pembunuhan anak terhadap kedua orang tuanya itu. (ant/bali post)

Kasus KPU Kota Mataram

Pemkot Tunggu Peningkatan Status Hukum Mataram (Suara NTB) Pascapenahanan mantan Bendahara KPU Kota Mataram, Msn oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, hingga kini Pemkot Mataram belum bersikap. Msn adalah PNS di lingkup Pemkot Mataram.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan pihaknya akan menentukan sikap setelah ada kepastian hukum tetap terhadap Msn yang kini berstatus tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus terkait dana hibah Rp 5,7 miliar Pilkada Kota Mataram 2010 lalu.

“Itu ada aturannya. Sekarang yang bersangkutan kan baru ditahan. Kalau sudah terdakwa baru akan kita proses,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (19/ 12). Makmur mengatakan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai tersangka.

Sehingga pihaknya akan menunggu proses hukum selanjutnya. Sebelum ada keputusan hukum tetap terhadap yang bersangkutan, pihaknya tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah. “Sekarang kan masih disangkakan. Nanti kalau sudah terdakwa, baru akan kami putuskan sesuai aturan,” tandasnya singkat.

Berdasarkan Undang-Un-

dang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena, melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih dan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (yan)

Bangun Karakter Bangsa

(Suara NTB/rus)

Jakarta (Suara NTB) – Tujuh bakal calon Presiden alternatif akan bersaing dalam debat publik Konvensi Rakyat, kata Ketua Komite Konvensi Rakyat Salahuddin Wahid.

“Kami akan bawa mereka untuk berdiskusi dan berdebat di beberapa kota, sekitar enam kota di Indonesia, dengan tema-tema nasional, kemudian akan disurvei siapa yang tertinggi popularitas dan elektabilitasnya,” kata Salahuddin yang akrab disapa Gus Solah kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Tujuh figur tersebut adalah Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Pengusaha Ricky Sutanto yang juga pemilik Blossom Group, Aktivis Tony Ardie yang juga Mantan Ketua Umum PB HMI, Rektor Islamic University of Europe Belanda Sofjan Saury Siregar, dan tokoh diaspora yang pernah menjadi Ketua Kajian Balitbang Kekaryaan Partai Golkar Anni Iwasaki.

Berdasarkan undang-undang, calon Presiden harus diajukan oleh partai politik namun Gus Solah mengaku ingin memfasilitasi jalan untuk menghadirkan calon pemimpin alternatif kepada masyarakat.

Dalam tahap awal, sebanyak tujuh kandidat difokuskan untuk melakukan diskusi dan debat publik yang dimulai pada 5 Januari 2014 untuk meraih popularitas dan elektabilitas terlebih dahulu Mengenai sumber dana penyelenggaraan konvensi, Gus Solah enggan memaparkan lebih spesifik.

“Ya tidak usah dijelaskan dananya, tapi ada kok dananya, namun jika ada donatur yang ingin membantu juga kami persilakan,” ujarnya. (ant/ bali post)

rescur Basarnas NTB Gusti Lanang pada wartawan disela-sela pencarian Kamis (19/ 12) kemarin.

Tim Basarnas katanya sempat mendapatkan informasi dari warga bahwa ada yang melihat sosok tubuh manusia mengapung di sungai Dodokan tepatnya di bawah jembatan Gantung Kecamatan Lembar. Berdasarkan laporan warga tersebut tim Basarnas dan kepolisian kembali menyisir daerah tersebut namun hingga berita ini diturunkan korban belum juga ditemukan.

Menurutnya, pencarian korban terkendala arus sungai yang deras dan ada kemungkinan tubuh korban masih tenggelam di dasar sungai.

Ia menjelaskan, tim akan terus melakukan pencarian hingga tujuh hari ke depan.

Tidak menutup kemungkinan jika sudah tujuh hari pencari-

PENCARIAN - Tim Basarnas NTB dibantu Ditpolair Polda NTB terus melakukan pencarian terhadap siswa SMP 2 Gerung, I Ketut Swarsana (13) yang hilang terseret arus.

WAKIL Asisten Teritorial Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Wayan Mendra menyampaikan perkembangan lingkungan global dan regional dewasa ini menyebabkan munculnya beragam bentuk ancaman terhadap keutuhan negara. Mulai dari ancaman cyber dan bentuk ancaman lainnya.

Hal ini disampaikan Wayan Mendra di depan ratusan siswa dalam acara komunikasi sosial di Lombok Timur (Lotim), Kamis (19/12) kemarin. Mengingat realitas yang terjadi dewasa ini, diperlukan sikap mental bangsa yang kuat. Karakter bangsa yang sejauh ini mulai sedikit luntur harus dibangun sehingga bisa memproteksi dari segala bentuk ancaman tersebut.

Wayan Mendra mengatakan, membangun karakter bangsa sangat diperlukan guna memperkuat ketahanan wilayah. Bangsa indonesia, katanya, memiliki posisi yang strategis di seluruh dunia. Berada pada posisi silang dunia. Dibandingkan Eropa dan Wayan Mendra negara-negara di dunia lainnya, Indonesia jauh lebih besar. Indonesia memiliki

kekayaan alam yang melimpah ruah. Hanya saja, dari aspek kesejahteraan masih belum menyamai negara-negara maju di Eropa itu. Hal ini karena persoalan sumberdaya manusia (SDM) bangsa indonesia yang perlu diasah.

Negara dengan jumlah pulau terbanyak dunia, 17.506 pulau ini perlu dijaga. Semua anak-anak bangsa bertanggungjawab.

Ditambahkan, kekayaan alam indonesia berlimpah ruah ini membutuhkan kemampuan dahsyat untuk mengelolanya. Negara dengan 1.128 suku, 746 bahasa daerah dan dengan 242 juta jiwa jumlah penduduk ini memiliki kekuatan yang cukup besar.

“Kekuatan bangsa itu teletak pada kemampuan menyatukan perbedaan itu,” ucapnya.

TNI, lanjutnya saat ini tidak lagi seperti ABRI yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa. Dalam melaksanakan sistem keamanan rakyat semesta, seluruh komponen berfungsi di dalamnya. “Dalam menghadapi ancaman militer, TNI yang turun, tapi di luar ancaman militer itu semua pihak turut ambil bagian. TNI memang sebagai penanggungjawab utama dibantu oleh semua komponen,” paparnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 9

Dampak Penangkapan Kajari Praya Selong ”Free Wi Fi” SEMUA tempat-tempat strategis yang ramai dikunjungi warga di Lombok Timur (Lotim) di Selong saat ini sudah ada layanan free wi fi.

Layanan internet gratis melalui hot spot itu sengaja dipersiapkan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Lotim guna memudahkan masyarakat Lotim mengakses informasi dengan cepat.

“Saat ini kan sebagian besar sudah memiliki hp yang bisa mengakses wi fi,” ucap Kepala Kantor Arpusda Lotim, H. Ridatul Yassa di Selong, Kamis (19/12).

Menurutnya, tempat-tempat yang sudah dipasang (Suara NTB/rus) hospot gratis ada di Taman H. Ridatul Yasa Rinjani Selong, Taman Tugu Selong, Lapangan Nasional Selong dan pantai Labuhan Haji.

“Kita tidak pakai password, ini kita berikan benar-benar gratis kepada masyarakat,” ucapnya.

Hanya saja tetap diingatkan kepada seluruh pengguna layanan hot spot gratis ini tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mudah mengakses informasi dengan cepat. Terutama tempat-tempat keramaian dan tempat rekreasi. ‘’Membaca sambil rekreasi,’’ ujarnya.

Di masa mendatang, ujarnya, besaran band width yang dipasang, 2 MB. Khusus di kantor perpusatakaan rencana akan ditingkatkan menjadi 7 MB, karena mengingat pengunjung sering membludak. “Sekarang baru 4 MB,” ucapnya. (rus)

Lahan Kawasan Wisata Bakal Ditertibkan Praya (Suara NTB) Kasus penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya (non aktif), Subri, S.H.M.H., terkait suap dalam kasus sengketa lahan di kawasan wisata Desa Selong Belanak Praya Barat, dijadikan pelajaran berharga oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Dalam hal ini, Pemkab Loteng segera melakukan penertiban dan penataan lahan-lahan di kawasan wisata. Tidak menutup kemungkinan, masih ada persoalan-persoalan lainnya yang belum tuntas.

“Kasus ini (sengketa lahan, red) akan menjadi titik awal bagi kita, pemerintah daerah untuk mulai melakukan penataan lahan di kawasan wisata,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L.Putrie, kepada Suara NTB, Kamis (19/12).

Dirinya tidak menampik kalau masih banyak persoalan yang terjadi di kawasan wisata.

Menurutnya, banyak lahan-lahan yang disinyalir tumpang tindih status kepemilikannnya, sehingga menimbulkan sengketa, baik antara perusahaan dengan masyarakat ataupun peru-

sahaan dengan perusahaan.

Adapun terhadap perusahaan yang memiliki lahan di kawasan wisata, pihaknya mendesak supaya segera membangun dan tidak hanya berjanji tanpa ada kejelasan pasti. “Kami minta investor pemilik lahan segera membangun. Jika tidak mau la-

hannya ditertibkan,” ujar Putrie.

Ia mengakui, ada aturan yang mengatur terkait penguasaan lahan, khususnya lahan di kawasan pariwisata. Di mana kalau lahan-lahan tersebut tetap dibiarkan dalam waktu yang lama tanpa digarap sedikitpun, maka status lahan tersebut bisa dikategorikan sebagai lahan terlantar. Dan, pemerintah berhak mengambil alih lahan-lahan tersebut.

Disinggung terkait sengketa lahan yang terjadi, pemerintah daerah kata Putrie pada prinsipnya siap ikut memfasilitas penyelesaiannya secara kekeluargaan. Tapi jika memang se-

cara kekeluargaan tidak bisa selesai, pemerintah daerah mempersilahkan menempuh jalur hukum.

Terkait tuntutan supaya pemerintah daerah mencabut izinizin perusahaan yang menelantarkan lahan, ia mengaku itu bisa saja dilakukan. Tapi tentunya ada mekanisme dan aturan yang mesti dijalankan.

Tidak bisa serta merta begitu saja mencabut izin perusahaan bersangkutan. “Tetapi kalau memang secara aturan yang perusahaan yang melanggar, maka bisa saja izinnya dicabut,” tegasnya. (kir)

Pemprov Diminta Lebih Maksimal Perbaiki Akses Jalan di KLU Tanjung (Suara NTB) Usia NTB yang menyentuh 55 tahun turut mengundang harapan agar Pemprov NTB turut memperhatikan kabupaten yang baru mekar Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dibekali anggaran besar, Pemprov NTB dinilai belum maksimal dalam membangun dan memelihara infrastruktur khususnya jalan serta intervensi anggaran menyangkut kawasan strategis pariwisata (3 Gili).

“Provinsi kami nilai belum maksimal, sebagian besar akses jalan dengan status jalan provinsi di KLU justru dikerjakan oleh kabupaten. Contoh, ruas jalan provinsi di wilayah Pemenang - Tanjung, Pemda KLU terlibat membangun daerah milik jalan (damija) seperti pembuatan paving trotoar dan drainasenya,” ujar anggota DPRD KLU Ardianto, Kamis (19/12).

Kendati sebagian besar jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi kondisinya katagori mantap, tetapi usulan KLU agar ruas jalan itu diperlebar diharapkan cepat direspons. Pasalnya jalur transportasi jalan yang ada saat ini adalah peninggalan lama, yang notabene sempit. Kondisi ini berbanding terbalik dengan volume kendaraan yang meningkat sangat pesat semenjak KLU definitif tahun 2008 lalu.

Usulan lain Pemda (eksekutif dan legislatif) KLU agar ruas jalan jalur Pusuk diperlebar, menurut Ardianto, sedapat mungkin menjadi prioritas Pemprov NTB. Hal ini senada dengan pelebaran jalur kawasan pariwisata Malimbu ke Utara yang mengarah ke KLU. “Jalur Pusuk yang menjadi kewenangan Pemprov sampai saat ini belum dipelihara dengan optimal. Sebagian ruas jalan ternyata hanya ditambal sulam. Usulan pelebaran jalan Pusuk sampai saat ini pun belum direspon Pemprov,” ucapnya sembari mengharapkan adanya kebijakan lebih cepat dari Pemprov NTB. Sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata, dinilai Ardianto, dapat ditopang dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan. Pariwisata 3 Gili misalnya, keberadaannya belum tertangani dengan baik. Pemda KLU hingga kini masih kewalahan memperbaiki sarana jalan lingkar Trawangan.

Sebelum PT. WAH masuk ke Trawangan, persoalan yang dihadapi Pemda KLU terbilang kecil. Namun begitu WAH masuk, dampak yang muncul justru di luar dugaan. Bahkan tidak hanya menyangkut WAH, Pemprov juga diminta terlibat untuk mengurus masalah sampah di kawasan wisata strategis itu.

“Jangan sampai proyek provinsi di KLU berlaku seperti drainase yang menuju kali Sokong (Tanjung), karena kualitasnya buruk, tidak sampai 1 tahun drainasenya sudah rusak,” tandas Ardianto. (ari)

Pemekaran 16 Desa di Loteng Ditargetkan Selesai Pilpres Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan sebanyak 16 desa bakal dimekarkan. Namun proses pemekaran dipastikan tidak akan bisa terlaksana dalam tahun ini juga. Pasalnya, pemerintah daerah sudah menetapkan pemekaran desa baru akan dilaksanakan usai Pemilihan Presiden (Pilpres) pertengahan tahun 2014 mendatang.

Demikian diungkapkan Asisten I Setda Loteng, H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, Rabu (18/12). Ia mengatakan, awalnya rencana pemekaran 16 desa di Loteng bakal dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tetapi rencana tersebut akhirnya mundur, karena beberapa faktor. Salah satunya, faktor kesiapan regulasi berupa peraturan daerah (perda) sebagai payung hukumnya.

Selain itu, situasi politik juga menjadi alasan mundurnya rencana pelaksanaan pemekaran desa di Loteng. Mengingat pada tahun 2013 hingga 2014 merupakan tahun politik.

Di mana ada beberapa agenda politik yang digelar. Misalnya, pemilihan kepala desa (pilkades) di Loteng serta agenda besar pemilihan anggota legilatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Jadi untuk pemekaran kemungkinan baru akan digelar setelah Pilpres,” ujar Amin.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah daerah segera menyiapkan regulasi pemekaran desa dengan segera mengajukan draf Rancangan Perda Pemekaran Desa ke DPRD. Untuk selanjutnya bisa dibahas dan disahkan. Draf Ranperda Pemekaran Desa itu sendiri baru akan diajukan awal tahun 2014 mendatang.

“Awal tahun depan draf Ranperda Pemekaran Desa akan kita ajukan. Baru setelah itu pemekaran bisa dilaksanakan,” tambahnya. Dengan adanya pemekaran desa tersebut, maka jumlah desa dan kelurahan yang ada di Loteng semakin bertambah banyak dari yang ada saat ini sebanyak 139 desa dan kelurahan.

Semakin bertambahnya jumlah desa-desa di Loteng tidak menutup kemungkinan akan pemekaran kecamatan. Namun untuk mewujudkan rencana tersebut tentunya masih butuh proses panjang. “Dengan adanya pemekaran desa ini diharapkan bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” timpal Amin. (kir)

(Suara NTB/her)

LEWAT - Tampak sebuah kendaraan roda empat melewati bagian jalan yang longsor dengan hati-hati. Pemerintah dituntut segera memperbaiki jalan tersebut.

Jalur Grepek Belum Ditangani Giri Menang (Suara NTB) Jalur Grepek yang masih longsor beberapa hari lalu belum diperbaiki. Dikhawatirkan, jalur ini akan semakin longsor, jika tak segera ditangani. Sementara, arus transportasi dari Sekotong-Lembar dan sebaliknya Lembar-Sekotong masih terganggu. Kendaraan yang melalui jalur ini terpaksa dialihkan sementara ke jalur bawah, khususnya kendaraan berat.

Fajarudin mengaku, kondisi jalan masih longsor dan belum ada perbaikan. Pihaknya mengharapkan jalur tersebut segera diperbaiki agar tidak semakin parah. Karena jalur ini bany-

ak dilalui para pengendara. Daerah perbukitan ini menjadi salah satu daerah yang rawan longsor.

Hal ini dipicu maraknya perambahan yang terjadi di daerah sekitar akses jalur tersebut. Pembalakan liar ini semakin mengurangi pohon yang berfungsi sebagai resapan air, sehingga ketika hujan turun tidak ada resapan air akibatnya musibah longsor pun hampir tiap tahun terjadi.

Diakui pengendara kendaraan lain saat melintasi jalur itu banyak warga yang menebang kayu di sekitarnya.

Warga yang menebang pohon, katan-

Warga Tuntut Pemda Kembalikan Lahan Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga Kebon Bawak Desa Sesela, Kamis (19/12) melakukan hearing ke kantor DPRD Lombok Barat (Lobar).

Warga menuntut tanah wakaf yang dijadikan tanah pecatu turun temurun di dusun itu dikembalikan oleh Pemda. Pemda dinilai mencaplok dan mengklaim tanah wakaf seluas 77 are itu, akibatnya warga merasa keberatan, sehingga mengadukan masalah ini ke DPRD. Perwakilan warga, Ahmad Khairi dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, kronologi terkait lahan itu dari dokumen silsilah yang dipegangnya semenjak tahun 1911 adalah milik Kampung Kebon Bawak.

Awalnya kepala dusun sekaligus merangkap penghulu atas nama Amaq Yan. Selanjutnya, tanah ini kemudian dikelola keturunan H. Saleh yang selanjutnya sebagai penerusnya.

Namun belakangan lahan itu diklaim Pemda, lantas akan menewakannya ke Pihak ketiga. “Dasar pemda mengklaim tanah itu adalah hasil rekapan cerita yang diperoleh kecamatan dari warga. Itu kan sangat tidak sahih,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, awalnya lahan itu sudah dua kali ditukar guling oleh Pemda, namun tak ada penggantinya. Bahkan, sampai saat ini, akibat tukar guling dari luas awal 77 are, semakin menyusut hingga 45 are.

Pengganti tukar guling pun sampai saat ini belum ada. Lantas, Pemda ingin mengklaim tanah yang nyata-nyata berdasarkan bukti silsilah merupakan pecatu dusun setempat.

Atas dasar itulah, warga

menuntut agar lahan itu dikeluarkan dari catatan aset daerah, karena asal usul bukti kepemilikan Pemda tidak jelas hanya keterangan dan cerita staf Kecamatan Gunungsari. Selain itu, administrasi tukar guling atau penukaran lahan itu supaya segera diperjelas agar tidak dipermasalahkan di kemudian hari. Ia menambahkan, pihaknya hanya memegang bukti silsilah kepemilihan lahan, sementara bukti tukar guling berada di pihak kecamatan dan desa.

Sementara itu Staf Kecamatan, Nengah Parisade menyatakan, pencatatan aset Pemda dilalukan dengan turun ke lapangan dan dari informasi dari warga. Ia mengaku kalau lahan 77 are itu masuk aset Pemda adalah dari keterangan dan cerita warga dusun setempat. Ia turun terakhir tiga tahun lalu, untuk menginventarisir ulang aset tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Zulkarnaen menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi warga untuk menyelesaikan masalah ini. Pihaknya akan turun ke lapangan lokasi tanah tersebut. Namun melihat kronologi terkait lahan ini, pihaknya tentu akan berupaya meminta pemerintah mengeluarkan objek lahan itu dari aset pemda.

Anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Helmi menambahkan, berdasarkan keterangan warga dan Pemda sendiri berbeda sesuai versi masing-amsing. Versi pemda, asal muasal tanah pecatu ketika Lobar masih menyatu dengan Kota. Tanah itu menjadi pecatu Dasan Agung.

Namun saat terjadi pemekaran maka tanah itu diserahkan ke Lobar. (her)

(Suara NTB/her)

HEARING - Warga Kebon Bawak saat hearing ke DPRD Lobar terkait dicaploknya lahan wakaf oleh Pemda.

ya, pagi dan sore hari. Biasanya, pohon yang mereka tebang itu dijual dengan hitungan meteran. Biasanya, kayukayu itu digunakan untuk membakar batu bata di sekitar daerah itu.

Hal senada disampaikan Sahrudin.

Menurutnya, jalur ini paling ramai dilalui warga dari Sekotong ke Lembar dan Gerung. Sebaliknya, warga yang mau menuju Sekotong lebih memilih jalur ini. Alasannya, selain dekat juga jalurnya lumayan lebih bagus ketimbang jalur bawah. Karena kondisi jalan yang mulai rusak di beberapa bagian rentan longsor, ia berharap agar pemer-

intah daerah segera memperbaiki.

Menurutnya, jalur ini hampir tiap tahun longsor. Sebelumnya di jalur tidak jauh dari lokasi longsor ini pernah mengalami hal serupa dan lebih parah dari sekarang ini.

Sementara itu, DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Lobar telah memasang rambu-rambu peringatan supaya kendaraan tidak melalui jalur tersebut. Kendaraan berat alihkan sementara ke jalur bawah, sedangkan kendaraan roda dua ataupun empat masih bisa melewati jalur atas, namun tetap berhati-hati. (her)

Sebagian Sungai dan Kali Belum Bernama Tanjung (Suara NTB) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kartadi Haris, SH, mengklaim terdapat sebagian sungai dan kali mati yang ada di KLU belum memiliki nama. Hal ini dapat dimaklumi karena pada data nama ruparupa bumi yang ada di KLU, notabene masih data lama yang berasal dari Pemkab Lombok Barat.

“Data nama rupa-rupa bumi yang ada masih dari Lombok Barat, sehingga masih banyak desa yang tidak terakomodir yang pada akhirnya banyak nama sungai ataupun kali mati yang belum terdaftar,” ujar Kartadi pada Konsultasi Khusus tentang pembulatan nama rupa rupa bumi, unsur alam, belum lama ini.

Di hadapan camat dan kepala desa, Kartadi Haris menunjuk beberapa sungai dan kali mati yang belum tercatat misalnya, Lokoq Greneng atau Sungai Greneng yang merupakan batas Desa Sambik Elen dan Desa Loloan, Desa Bayan dan Karang Bajo yang dipisahkan Lokok Reak atau Lokoq Muntur, serta Lokoq Koangan yang merupakan batas wilayah antara Desa Anyar dan Desa Sukadana. ‘’Semua sungai itu berada di wilayah Kecamatan Bayan dan belum terdapat di data nama rupa-rupa bumi,’’ terangnya.

Kartadi menganjurkan agar dalam pembuatan peta rupa-rupa bumi, nama sungai-sungai

dan kali mati yang membatasi wilayah antardesa dan antarkecamatan itu dicantumkan. Lebih bijak lagi, menurut dia, apabila penamaannya dilakukan menurut sebutan lokal setempat.

“Semua sungai dan kali mati harus miliki nama dengan bahasa lokal setempat untuk memudahkan penyebutannya, karena masih banyak sungai dan kali mati yang tidak jelas namanya,” ungkapnya.

Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, MM., pada kesempatan serupa turut menyampaikan eksistensi nama setiap benda pada peta rupa rupa bumi dan unsur alam sangat penting. Minimal nama benda yang ada dapat menjadikan setiap pembacanya melihat, mengenal dan mengenang nama yang mungkin memiliki makna sejarah.

Artinya nama benda pada satu tempat (misal, batas wilayah) tidak hanya mempertegas status sebuah batas wilayah di Lombok Utara.

“Kali mati dalam bahasa tradisional disebut koloh. Setidaknya nama dan data ini bisa dibahas dan disepakati bersama unsur terkait, sebab ke depannya bisa kita ingat dan kita gunakan sampai anak cucu kita ke depannya,” ujar Kholidi.

Hasil konsultasi khusus yang dibicarakan bersama unsur camat dan desa ini, dikatakan Kholidi, akan digunakan sebagai data base penyusunan dan perbaikan nama rupa-rupa bumi yang diajukan ke Pemprov NTB. (ari)

Pimpinan DPRD Ganti Kendaraan Dinas Seharga Rp 1,5 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Kehormatan DPRD Lombok Barat (Lobar), L Hermayadi mengaku secara objektif tingkat kehadiran anggota DPRD masih minim. Hal ini pun menjadi masalah akut yang belum bisa selesai. Hal inipun sering dikritik masyarakat, baik melalui media masa dan keluhan secara langsung.

“Secara objektif memang tingkat kehadiran Dewan masih minim, tapi setiap kali pembahasan di Dewan tak tertunda (tak mengganggu),” ungkapnya, Kamis (19/12). BK, katanya, belum menegur para anggota Dewan, namun sebatas memberi catatan kepada mereka.

Masalah kehadiran, katanya, masih menjadi problem yang perlu diupayakan ke depan.

Apalagi masalah ini menjadi sorotan masyarakat. Upaya untuk memperbaiki kinerja dan tingkat kehadiran ini, pihaknya sudah menyurati parpol agar memperingati perwakilannya untuk meningkatkan kinerja.

Namun, tingkat kehadiran Dewan ini tidak sampai mempen-

garuhi pembahasan di Dewan, baik perda dan raperda. ‘’Karena ketika pembahasan, para anggota Dewan hadir cukup memenuhi syarat,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said berencana melakukan pengadaan mobil dinas sebanyak empat unit. Masing-masing untuk Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua Dewan. “Karena satu kendaraan di dua wakil ketua sudah penuhi syarat diganti satu. Karena usianya sudah lebih lima tahun,” ujarnya.

Syarat kendaraan dinas bisa dilelang, katanya, berusia di atas lima tahun. Tiga kendaraan untuk unsur pimpinan, sedangkan satu unit lagi untuk kendaraan operasional. Biaya pengadaan kendaraan dinas ini mencapai Rp 1,5 miliar lebih, menurutnya penentuan harga sesuai harga standar dealer. Terkait kritikan BK Dewan, ia mengaku menjadi bahan evaluasi ke depan. “Mudahan ke depan Dewan lebih baik dalam hal tugas-tugas, ditingkatkan termasuk kehadiran,” ujarnya.

(Suara NTB/her)

H. Umar Said

Namun menurutnya, Dewan cukup berhasil dengan beberapa perda dibuat dan pengetokan APBD tepat waktu. Termasuk Perda inisiatif. Perda tahun ini yang bisa diselesaikan sebanyak 12 perda. Perda tahun 2014 ditarget,bisa dituntaskan lebih banyak. (her)

PERNIK

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 10

Lika – Liku Penggemar Batu Mulia

Dari Rp 1 Juta, Beberapa Kali Pindahtangan Bisa Tembus Rp 625 Juta Mengoleksi batu mulia adalah hobi yang unik. Harga sebuah batu mulia bisa tiba – tiba meroket bila sudah bertemu ‘’jodohnya’’. Sejumlah kolektor berduit, tak segan menebus sebuah batu mulia dengan nilai yang fantastis, meski batu itu awalnya hanya bernilai beberapa juta rupiah.

Mutiara, Mata kucing, Pirus, Safir, Zamrud, Ruby, Opal, Spinel, Bloodstone, Tashmarine hingga Quattro.

Namun, menurut Sahnun, yang banyak dikenal di NTB adalah batu Blue Safir (biru), Zamrud (hijau) dan Mirah Delima (merah).

Menurut Sahnun, mirah delima biasanya dicirikan dengan warna merahnya yang terkadang juga diselingi warna keputihan. Mirah delima biasanya berasal dri dua tempat, yaitu Burma dan Sri Lanka.

“Ada yang dari Afrika juga, dari luar,” ujarnya. Mirah yang bagus, biasanya adalah mirah yang dipasok dari Burma.

Seperti namanya, Blue Safir punya ciri khas warna biru yang menarik.

“Ada yang biru dongker, biru langit atau biro bentoel,” jelas Sahnun.

Berkebalikan dengan mirah, blue safir yang dipasok dari Burma justru kurang bagus kualitasnya. “Yang baik itu dari Sri Lanka,” ujarnya.

Sementara zamrud biasanya ditandai dengan warna hijaunya.

Saat ini, menurutnya, zamrud yang memiliki warna hijau senada dengan lampu traffic light sedang menjadi tren di kalangan penyuka batu mulia.

Tak Dijual Meski akan Dibarter Rumah dan Mobil

“Tapi kadang warnanya juga bisa hijau tua atau hijau muda,” imbuhnya.

Selain tiga jenis batu itu, berlian juga cukup diminati oleh para penghobi batu mulia di NTB. “Dulu, zaman Pak Serinata masih banyak yang hobi sama batu mulia.

Sekarang yang berani mahal – mahal itu ya hanya pengusaha – pengusaha saja,” ujarnya.

Sahnun menuturkan, dulunya, ia hanya seorang penjual jam keliling.

Ia beralih menjadi penjual batu mulia setelah berkenalan dengan seorang pemasok (bos) dari Sri Lanka di sebuah hotel. Dari sanalah, hobi dan perkenalannya dengan dunia batu mulia dimulai.

Oleh bos asal Sri Lanka itu, ia ditawari menjual cincin batu permata berjenis blue safir, mirah delima dan zamrud. Namun, ia tidak dilepas begitu saja. Oleh pemasok tersebut, ia dibekali semacam buku petunjuk untuk mempelajari serat batu. Dengan mempelajari serat batu, orang bisa mengetahui aura yang tersimpan dalam sebuah batu.

“Kita bisa tahu. Lihat auranya itu, kita tahu asli atau tidaknya. Itu kelihatan dari cahaya di dalam batu

PARA penyuka batu mulia tak tanggung tanggung menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk menebus batu mulia yang mereka sukai. Namun, jika belum berjodoh, sebuah batu yang dihargai mahal pun belum tentu bisa diperoleh. Transaksi batu mulia tidak selalu harus menggunakan uang. Bisa saja, sebuah batu yang berharga ditukar dengan tanah, kendaraan atau aset lainnya yang berharga.

Ardany Zulfiqar, salah seorang kolektor batu mulia di Lombok Timur, mengaku hobi batu mulia yang ia jalani ini adalah hobi yang diturunkan sejak almarhum ayahnya.

“Dulu kalau orang punya batu bagus, pasti datang ke rumah. Ada dari Lotim, kemudian dari Mataram, bahkan dari Kalimantan, Bali juga,” kenangnya. Dari interaksinya dengan rekan – rekan almarhum ayahnya itulah ia mulai menyimpan ketertarikan ter-

itu. Kalau masakan (sintetis), tidak ada auranya. Cahayanya ndak ada,” jelasnya.

Setelah malang melintang sejak tahun 1980-an, kini Sahnun sudah sangat mahir mengenai sebuah batu mulia. Sekali melihat batu mulia yang dipakai orang, ia sudah bisa menaksir kualitas, bahkan harga yang cocok untuk sebuah batu tersebut. Track recordnya pun bertambah panjang dengan kesuksesannya menjual batu mulia senilai ratusan juta rupiah. “Saya pernah jual (batu mulia) sampai Rp 220 juta. Kalau yang Rp 90 juta atau Rp 75 juta sering sih,” ujarnya.

Menurutnya, batu – batu mulia yang ia pasarkan diperoleh dari bosnya. Rute masuknya batu – batu mulia ke NTB, menurutnya juga melalui berbagai macam jalur, mulai dari yang masuk melalui jalur resmi hingga jalur – jalur ilegal atau penyelundupan. Batu – batu mulia itu, biasanya diambil dari pegunungan atau lokasi – lokasi tambang khusus. Dari tempat penambangan, batu mulia itu kemudian diolah, lalu didistribusikan hingga sampai ke tangan kolektor batu. (aan)

hadap batu mulia.

Sepeninggal ayahnya pun, ia masih menyimpan sejumlah batu mulia yang berkualitas baik. Bahkan, menurutnya, batu mulia koleksinya suatu hari pernah ditawar untuk ditukar dengan mobil dan tanah. “Tapi karena itu peninggalan keluarga, saya ndak jual,” ujar penyuka batu mulia yang berprofesi sebagai politisi di DPRD NTB ini.

Ardany mengungkapkan, hobi mengoleksi batu mulia terbilang hobi yang unik.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada standar baku untuk menakar harga sebuah batu mulia. “Karena ini kan tergantung selera. Ada yang merasa suka batu itu sehingga dia berani bayar mahal.

Tidak seperti berlian. Kalau berlian kan harganya per karat,” ujarnya.

Bisa saja, sebuah batu menjadi berhar-

ga karena sejumlah kriteria. Misalnya, karena ada batu yang menampakkan keindahannya secara fisik. Keindahan itu bisa dilihat dari warna yang dipancarkan oleh batu itu. Kriteria berikutnya, batu mulia bisa menjadi berharga karena langka. “Artinya ada batu yang tidak semua orang punya. Misalnya, batu mirah delima yang dari Birma. Safir Sailon (Sri Lanka). Itu kan batu – batu yang kualitaslah,” ujarnya.

Faktor lain yang membuat sebuah batu menjadi berharga juga karena keunikan yang dimiliki batu itu. “Biasanya kalau yang unik ini ada di batu – batu seperti pirus atau akik. Karena dia unik, punya urat – urat seperti gambar – gambar,” imbuhnya.

Dulunya, sebelum menjabat Anggota DPRD NTB, ujar Ardhany, ia terbilang getol menekuni hobi batu mulia ini. Untuk

Dari Rusia hingga Afrika Selatan

si pasoan kontribu ia terng n e d ra a g Ne dun terbesar di p kan berlian Rusia. Hal ini cuku , h ya la n a d m a lu e b yata n karena se g mengejutka e g a ra A fr ik a m e m a n s n ta h ra la te t m ju ka e g s pati perin m a e si n u e R m . lu ulia sela uksi batu m n dalam prod kaya akan minyak da re ya m n a g h n k a a ru e tid n, negara b si gas. Namu ternyata berkontribu a pa g ri a d n e rs ah ini ju e kitar 22 p memasok se n dunia. ia rl e b sokan

2. Botswana

Botswana m gan kontribus enjadi negara deni lah Rusia. Sep terbesar kedua setear rusahaan tam uh kepemilikan pebang berlian te di negara ini rbesar di Industri pertam kuasai oleh negara. ba ng an di negara in berkontribusi i te pendapatan ne rhadap 40 persen ga ra te rsebut. Pasokan batu mulia capai 20 pers dari negara ini menen dari total pr dunia. oduksi

3. Kongo

Penduduk Kongo adalah termasuk penduduk yang paling miskin di dunia. Namun, Tuhan menganugerahi negara ini dengan sumberdaya alam yang luar biasa, khususnya berlian. Meski luas wilayahnya tak begitu besar, namun, negara ini sanggup memasok 19 persen dari total pasokan berlian dunia. Ketergantungan negara ini terhadap pertambangan, seringkali menjadi faktor pemicu konflik.

3 2 5

batu mulia yang ia taksir, ia tak ragu – ragu untuk merogoh kocek puluhan juta.

“Sekarang agak berkurang, ndak seperti dulu lagi,” ujarnya.

Rekan Ardani, Rizali Hadi, S.Pd lain lagi.

Rizali lebih menggemari berlian dan mengaku kesenangannya terhadap berlian antara lain karena faktor kesenangan terhadap warna yang dipancarkan batu tersebut. “Terus besar kecilnya batu itu, ukurannya juga berpengaruh,” tandas Rizali.

Menurutnya, di antara batu – batu mulia yang ada, berlianlah yang memiliki kekerasan tertinggi. Kelas dan tipe berlian ditentukan pula oleh warna dan ukuran.

Sumbernya, serta proses pengerjaan berlian juga menentukan kualitas sebuah berlian.

“Misalnya, berbeda berlian yang polos dengan yang sudah di cutting. Dibentuk, dipotong – potong,” pungkasnya. (aan)

Peta sebaran negaranegara pemasok berlian terbesar

1

Sejumlah negara menjadi penyumbang terbesar dari komoditas batu mulia – khususnya berlian yang diperdagangkan di seluruh dunia. Beberapa diantaranya merupakan negara kaya, sementara sebagian lainnya, adalah negara – negara miskin. Berikut lima besar negara pemasok berlian seperti dikutip dari therichest.com.

1. Rusia

MENGGOSOK Sahnun (49) tengah menggosok batu mulia miliknya dengan kain lap.

(Suara NTB/aan)

SAHNUN (49), masih ingat kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu, ia sedang menjajakan koleksi batu mulia miliknya kepada penumpang di atas kapal penyeberangan. Di atas kapal itulah, ia bertemu seorang pemilik batu mulia yang membuatnya tertarik. “Batu itu barangnya bagus.

Harganya satu juta,” kenang Sahnun. Merasa tertarik dengan batu itu, Sahnun pun sepakat menukarkan batu miliknya dengan tambahan uang tunai Rp 1 juta. Sang pemilik tak keberatan dan berpindahtanganlah batu tersebut.

Tak berselang lama setelah itu, Sahnun kembali menjual batu itu dengan harga Rp 3 juta. “Setelah saya jual, lari (berpindahtangan) ke Dasan Agung, terus dijual Rp 5 juta,” ujar Sanun. Dari satu tangan ke tangan yang lain, Sahnun terus memantau pergerakan batu itu dan baru – baru ini ia mengetahui batu itu ternyata telah dihargai sebesar Rp 625 juta.

Mengapa sebuah batu yang sama bisa mengalami eskalasi harga yang demikian fantastis? Sahnun mengaku tidak ada yang berubah dalam batu itu sendiri. Menurutnya, perubahan harga sebuah batu sangat ditentukan oleh ketertarikan pembeli atau pemakainya. Sebuah batu yang sama, bisa memiliki nilai yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Dengan kata lain, jika telah menemukan ‘’tuannya’’ sebuah batu yang awalnya dihargai murah, bisa dibeli dengan sangat mahal.

“Kalau batunya ya tetap batu, tapi ketertarikan orang itu,” ujarnya.

Dikutip dari Wikipedia, batu mulia terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari Akik, Akuamarin, Ametis, Biduri laut, Batu biduri Bulan, Batu Cempaka, Berlian, Batu delima, Giok, Intan, Kuarsa,

4

4. Australia g ang palin negara y n adalah tu a s h la ia Sa berl enyimpan n Konbanyak m erkebalikan denga satu h B . la a lia s a i tr d s Au nja berkat ra ini me go, nega ling kaya di dunia kspor e a negara p spornya. Industri k perk u industri e erentang dari prod rti wol mereka m peternakan sepe rtame n tanian da g hingga produk p ustraA in i. g a rg d e en dan ineral dan ri total bangan m ok sekitar 13% da s lia mema asar dunia. p berlian di

1. Rusia 2. Botswana 3. Kongo 4. Australia 5. Afrika Selatan

5. Afrika Selatan

Negara ini m ra yang palin enjadi salah satu negag dunia berkat pe banyak dikunjungi di ya yang sang sona alam dan faunanat alam yang dim khas. Pemandangan sangat memik iliki Afrika Selatan juga at narik wisataw sehingga banyak memenjadi salah an. Produksi berlian sa ini. Bahkan, sa tu andalan di negara sar di dunia di lah satu berlian terbete tan. Sebagian mukan di Afrika Selaekonomi nega besar pendapatan dan ra pada produksi ini sangat bergantung berlian merek a.

Halaman 11

Adu Cepat ’’Sprint’’

Atlet Lari Tantang Pemain Bola

(ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013 MENANG - Ekpresi kegembiraan pesepakbola timnas Indonesia seusai mengalahkan Malaysia pada babak semifinal sepakbola SEA Games ke-27 di Zeyar Thiri Sport Stadium, Naypyidaw, Myanmar, Kamis (19/12).

Berlin Juara lari sprint 100 meter asal Jerman Julian Reus menantang pemain sayap Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang berlomba lari untuk membuktikan apakah bintang sepak bola itu lebih cepat dari Usain Bolt.

Aubameyang, yang telah membukukan sembilan gol di Liga Jerman (Bundesliga) pada musim saat ini, mencatat waktu 3.7 detik dalam latihan lari sepanjang 30 meter, yang diyakini bahwa ia lebih cepat dari Bolt, yang mencatat waktu 3.78 detik untuk jarak sama yang ditempuhnya saat mencatat rekor dunia 100m dengan waktu 9.58 detik pada 2009.

Sabtu lalu, pemain internasional asal Gabon Aubameyang mengatakan kepada acara televisi Jerman Sportstudio bahwa dirinya lebih cepat dari Bolt. Juara lari Jerman Julian Reus kemudian mengajukan tantangan dan ingin berlomba dengannya.

“Ini adalah mitos yang terang-terangan bahwa lebih cepat dari Usain Bolt,” kata Reus, 25, yang memiliki catatan waktu terbaik 10.08 detik, sementara Aubameyang belum menerima tantangan itu.

“Apa yang diklaim Aubameyang di televisi itu benar-benar mengganggu saya. Saya ingin mengembalikan kehormatan atletik,” ujarnya. (ant/bali post)

Atlet NTB Sumbang Lima Medali di SEA Games Mataram (Suara NTB) Tujuh atlet NTB yang mewakili tim Indonesia di SEA Games Myanmar 2013 belum ada yang berhasil memberikan kontribusi medali emas. Hingga, Kamis (19/12) kemarin, atlet NTB telah menyumbangkan lima medali, yakni 4 medali perak dan 1 perunggu di ajang yang diikuti sejumlah atlet terbaik di tingkat Asia Tenggara tersebut.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, kepada Suara NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (19/12), menjelaskan, empat medali perak itu diraih Mariati di cabang olahraga pencak silat, selanjutnya atlet atletik NTB, Iswandi meraih medali perak di nomor 100 meter, Andrian di nomor 400 meter gawang dan nomor estafet 4x100 meter lewat Iswandi, Safwaturahman, Fadlin, Sudirman Hadil dan kawan-kawan. Sementara satu medali perunggu disumbangkan oleh Ridwan di nomor 5.000 meter.

Menurutnya, meski atlet NTB belum meraih medali emas, namun perolehan medali NTB di ajang tingkat Asia Tenggara itu membuktikan atlet NTB masih akan mendominasi juara di kancah nasional. Sebab keterwakilan NTB di ajang tingkat Asia Tenggara itu sebagai tolak ukur NTB dalam mematok target medali di PON XIX di Jabar 2016.

Bagi atlet yang menyumbang medali di event tersebut dinilai KONI NTB memiliki peluang untuk menorehkan medali emas di kancah nasional. Sebab prestasi yang diukir atlet NTB di SEA Games 2013 merupakan prestasi tertinggi di level nasional, sehingga sejumlah atlet peraih medali itu harus dikawal oleh cabor untuk dipersiapkan menghadapi PON XIX 2016.

Pihak KONI NTB tidak mematok target medali emas untuk atletnya. Pasalnya, pihak KONI NTB telah mengetahui kekuatan atlet di tingkat Asia tenggara. ‘’Persaingan di SEA Games cukup ketat, karena memang beberapa negara diperkuat oleh sejumlah atlet naturalisasi. Misalkan, nomor atletik 400 meter gawang atlet NTB Andrian dikalahkan oleh atlet naturalisasi dari Afrika mewakili Thailand,’’ ujarnya. (fan)

Persipura Tambah Dua Pemain Baru Jayapura (Suara NTB) Dua pemain baru asal Papua segera bergabung bersama skuad Mutiara Hitam menghadapi musim 2013/2014, Ketua umum Persipura Benhur Tommy Mano di Jayapura, Kamis (19/12), menjelaskan, Perekrutan dua pemain tersebut merupakan bagian dari komitmen Persipura untuk mengumpulkan pemain-pemain asal klub Papua yang memiliki ketrampilan mumpuni.

“Isak Wanggai bisa berperan di beberapa posisi, bisa di pertahanan belakang dan tengah. Arey Sibi bisa di gelandang dan berposisi sebagai striker,” katanya.

Benhur Tommy Mano yang juga Wali Kota Jayapura itu menyatakan tim Merah-Hitam telah merekrut paling tidak lima pemain asal Papua plus satu pemain asing yang cukup lama bermain di Persiwa Wamena.

“Sudah ada lima pemain asal Papua, diantaranya Dominggus Fakdawer, Titus Bonay, Andri Ibo, Isak Wanggai dan Arey Sibi. Pemain asingnya adalah Edy Bokaay Foday,” katanya.

Ketika disinggung apakah Persipura akan kembali merekrut pemain baru lainnya atau pun pemain asing, apalagi di lini belakang telah ditinggalkan Otvavio Dutra, dan tidak diperpanjangnya kontrak Ricardo Salampessy, ia menyatakan hal itu perlu dikoordinasikan dengan jajaran pelatih.

“Yang pastinya bursa pembelian pemain belum ditutup dan juga perekrutan pemain pasti akan menunggu permintaan pelatih, apakah masih menambah pemain lagi,” katanya. (ant/bali post)

Madrid dan Barcelona Diperiksa Komisi Eropa Madrid Selain Real Madrid dan Barcelona, ada lima klub lain yang juga diperiksa, karena penggunaan dana publik.

Real Madrid dan Barcelona menjadi dua di antara tujuh klub Spanyol yang diselidiki Komisi Eropa terkait pendanaan publik. Lima klub lain yang diselidiki Komisi Eropa antara lain Valencia, Athletic Bilbao, Osasuna, Elche dan klub divisi Segunda Hercules.

Ketujuh klub itu diselidiki Komisi Eropa mengenai kemungkinan negara memberikan bantuan ke klub tersebut, mengingat hal ini bertentangan dengan regulasi Uni Eropa.

“Komisi Eropa telah membuka penyelidikan mendalam untuk memverifikasi apakah adanya bantuan diberikan dari publik dalam hal ini kepada sejumlah klub sepakbola Spanyol karena terkait dengan regulasi bantuan negara UE,” demikian pernyataan perwakilan Uni Eropa sebagaimana dikutip dari laman goal.com, Kamis (19/12).

Komisi Eropa mengaku prihatin dengan pendanaan yang secara signifikan bisa menguntungkan klub tersebut dan tidak adil bagi klub lain mengingat selaim tujuh klub tersebut, tak ada yang mendapatkan bantuan.

Bantuan yang dimaksud di antaranya dipermudah dan diringankan dalam urusan pembayaran pajak, penggunaan properti dan subsidi dari pemerintah lokal terhadap klubklub tersebut. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Indonesia melaju ke final cabang sepak bola SEA Games 2013 setelah menekuk Malaysia 4-3 lewat drama adu penalti. Gol kemenangan skuad Garuda Muda dilesakkan oleh pemain asal Papua Ferinando Pahabol.

Laga semifinal antara timnas Indonesia U-23 melawan Malaysia yang digelar pada Kamis, harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 11 hingga digelar babak tambahan waktu 2x15 menit.

Pahabol dengan tembakan keras kaki kirinya mampu mengecoh kiper Malaysia, Izham Tarmizi yang bergerak ke arah kanan, sementara bola mengarah ke sisi kiri.

Sebelum digelar perpanjangan waktu 2x15 menit, di babak kedua Malaysia mampu menyamakan kedudukan

lewat tembakan keras menghunjam yang dilepaskan oleh Thamil Arassu di menit ke 85 yang membuat kedudukan sama kuat 1-1.

Terus ditekan oleh barisan depan Harimau Muda lewat serangan bertubi-tubi di babak kedua, gawang Kurnia Meiga akhirnya jebol.

Indonesia mampu unggul 10 di babak pertama lewat gol yang dicetak Bayu Gatra pada menit 30.

Gol berawal dari pergerakan eksplosif dari Fandi Eko Utomo di lini pertahanan Malaysia. Dengan dribel yang

mumpuni, Fandi melewati satu pemain bertahan Malaysia kemudian dengan secepat kilat mengumpan ke Bayu Gatra. Dengan tendangan kaki kanan yang melesat, Bayu Gatra mengelabui penjaga gawang Malaysia, Izham Tharmizi.

Ketika melakoni babak tambahan, pertahanan Indonesia mendapat tekanan tiada henti. Berkat kesigapan barisan pertahanan Indonesia yang dikawal Manahati Lestusen dan Syafrudin, Malaysia gagal menambah pundi golnya. (ant/bali post)

Susunan Pemain: Indonesia: Kurnia Meiga, Manahati Lestusen, Syaifuddin, Diego Michiels, Alfin Tuasalamony, Egi Melgiansyah (Nelson Alom 46), Rizky Pellu (Andik Vermansah 77), Ramdani Lestaluhu, Bayu Gatra, Fandi Eko Utomo, Yandi Sofyan Pelatih: Rahmad Darmawan Malaysia: Izham Tarmizi, Zubir Azmi, Fadhli Shas, Shahrul Saad, Azrif Nasrulhaq, Nasir Basharuddin (Nazmi Faiz bin Mansor 46), Nazirul Naim Che Hashim (Rozaimi bin Abdul Rahman 46), D Saarvindran (Izzaq Faris 84), Irfan Fazail, Hazwan Bakri, Thamil Arasu Ambumamee Pelatih: Datuk Ong Kim Swee.

Porprov Harus Mampu Lahirkan Atlet Berprestasi Mataram (Suara NTB) KONI NTB menegaskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 merupakan perwujudan target 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Untuk itu pihak KONI NTB berharap lewat Porprov NTB tersebut akan lahir atlet-atlet yang mampu berprestasi di kancah nasional hingga internasional.

Untuk menjaring atlet yang berprestasi, pihak KONI NTB akan memberlakukan peraturan khusus sebagai persyaratan cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Porprov 2014 mendatang. Dalam hal ini KONI NTB menegaskan cabor yang dipertandingkan di Porprov 2014 mendatang

harus memiliki minimal lima pengurus cabang di kabupaten/ kota di NTB. “Kita sepakati bahwa cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB 2014 harus memiliki minimal lima pengcab di kabupaten/kota di NTB,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, dalam rapat Koordinasi KONI NTB di Mataram, Kamis (19/12). Hadir dalam rapat tersebut Wakil I Ketua KONI NTB, Andy Hadianto, Wakil Ketua III L. Imam Maliki, Sekretaris KONI NTB, H. Suhaimi, SH dan sejumlah pengurus inti KONI lainnya.

Peraturan tersebut sebenarnya sudah diterapkan di Porprov NTB sebelumnya. Tujuannya agar di pertandingan

masing-masing cabor akan terwakili minimal lima atlet dari kabupaten/kota di setiap nomor pertandingan. ‘’Karena kalau hanya di ikuti ikuti beberapa kabupaten, maka jumlah atlet yang ambil bagian di masing-masing nomor pertandingan tidak akan terisi semua,’’ ujarnya.

Tak hanya membahas aturan pertandingan cabor, pihak KONI NTB juga membahas soal aturan mutasi atlet dan tuan rumah Porprov NTB. Terkait tuan rumah Porprov, belum diputuskan, namun berdasarkan informasi berkembang bahwa tuan rumah Porprov harus mampu mempersiapkan fasilitas dan sarana olahraga yang dipertandingkan di Porprov NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Tampak Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono (satu dari kiri) didampingi Wakil Ketua I Andy Hadianto dan Wakil Ketua III, Drs. H. L. Imam Maliki (tengah) memimpin rapat KONI NTB di Lesehan Dende Sayang-Sayang Mataram, Kamis (19/12).

Bale Siap Diturunkan Lawan Valencia H. Suhaimi dan KH. Zulkifli Muhadli Calonkan Diri Musprov PSSI NTB

Mataram (Suara NTB) Masa bhakti kepengurusan PSSI NTB telah berakhir. Pihak Pengprov PSSI NTB akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) PSSI NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Jumat (20/12) hari ini.

Agenda Musprov PSSI NTB adalah pemilihan Ketua Pengprov PSSI NTB dan penetapan statuta asosiasi PSSI NTB. Sekretaris Umum Pengprov PSSI NTB, H. Suhaimi, SH, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (19/ 12), menjelaskan, terdapat dua nama figur yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua PSSI NTB periode 2013-2017, yakni H. Suhaimi dan KH Zulkifli Muhadli .

Dikatakan Suhaimi, dua nama calon ketua ini akan dilemparkan dalam peserta Musprov PSSI NTB dan nantinya akan dipilih. Sementara jumlah peserta yang berhak memberikan hak suara dalam Musprov tersebut sebanyak 19 orang yang mewakili sejumlah Pengurus Cabang PSSI di kabupaten/ kota serta PSSI Provinsi.

Suhaimi yang juga Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB ini mengharapkan kepada calon ketua yang diusulkan memiliki pengalaman memimpin organisasi PSSI NTB. Hal itu menjadi salah satu persyaratan yang diberlakukan dalam anggaran dasar (AD) dan ang-

garan rumah tangga (RT) PSSI NTB. Pembukaan pendaftaran untuk calon ketua PSSI NTB pun dibuka sejak, Senin (2/12) dan telah ditutup dua minggu sebelum acara Musprov PSSI NTB digelar. Pihak PSSI NTB sengaja harus menetapkan batas waktu pendaftaran karena nama-nama calon ketua yang diusung oleh peserta Musprov akan dikirim ke PSSI Pusat lebih dahulu.

Namun, hingga kemarin terdapat dua figur yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI NTB, yakni KH.Zulkifli Muhadli yang juga Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan H. Suhaimi, SH. (fan)

Madrid Real Madrid berkata bahwa Gareth Bale mungkin sudah dapat bermain di markas Valencia pada Minggu, setelah hasil pemindaian MRI memperlihatkan ia tidak mengalami hal serius selain otot betis yang terkena radang.

“Telah dikonfirmasi bahwa ia hanya mengalami radang pada otot betis kiri sebagai hasil dari benturan yang ia dapatkan dari rekan setimnya saat berlatih kemarin,” demikian pernyataan klub setelah dilakukan pemindaian, lapor AFP. “Partisipasinya pada pertandingan Minggu melawan Valencia belum dicoret,” kata Real

Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti mengharapkan Bale bugar untuk pertandingan Minggu, meski menyimpan sang pemain pada pertandingan putaran ke empat Piala Raja yang dimainkan Real melawan klub strata ketiga Olimpic Xativa pada Rabu malam.

Real juga tidak akan diperkuat Cristiano Ronaldo yang diskors pada pertandingan piala domestik ini dan Los Blancos masih harus bekerja keras untuk mengunci tempat mereka di babak 16 besar, setelah ditahan imbang 0-0 pada pertandingan pertama. (ant/ bali post)

Derby Milan Terlarang Buat Fans Inter

(Suara NTB/ist)

PENDUKUNG - Laga derby Milan akhir pekan ini membuat pendukung Inter Milan tidak bisa mendukung tim kesayangannya.

Mereka terpaksa menyaksikan pemain idolanya di luar stadion.

Milan FC Internazionale akan menjalani laga melawan AC Milan tanpa pendukung mereka akhir pekan ini.

Liga Serie A menjatuhkan sanksi kepada FC Internazionale untuk menggelar dua laga kandang tanpa didampingi fans mereka khusus untuk tribun Utara.

Sanksi tersebut mulai berlaku untuk laga melawan AC Milan dan Chievo. Itu berarti fans Inter hanya akan menyaksikan laga dari luar stadion.

Gara-garanya adalah ejekan yang dilakukan fans Inter saat timnya kalah 4-2 dari Napoli di Naples akhir minggu lalu.

Pernyataan dari Liga Serie A juga menyebutkan Inter harus membayar denda sebesar 50,000 euro atas ejekan mereka yang ditujukan kepada pendukung Napoli.

Pendukung Curva Nord Inter sebelumnya juga sudah dikenai sanksi saat melakukan aksi yang sama kala menghadapi tuan rumah Torino pada 20 Oktober. (ant/bali post)

Gareth Bale (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 12

EKSPEDISI 450.000

ADVERTISING

MEUBEL

800.000

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

C.01.08.13

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK

SUARA NTB

Jumat, 20 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

Halaman 14

Dari HUT NTB di Dompu

NTB di Usia Ke-55 Semakin Berpacu Gapai Kemajuan Mataram (Suara NTB) – NTB genap berusia 55 tahun, usia yang bisa dikatakan cukup berumur. Di usia ini, banyak kemajuan yang dicapai tentu pula ada yang belum bisa dicapai.

Momentum HUT kali ini, NTB diharapkan semakin berpacu mengapai kemajuan.

Puncak pelaksanaan HUT kali ini dipusatkan di Dompu. Seperti biasa, setiap tahun perayaan HUT NTB tak lepas dari peran serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan jajaran lainnya. Tahap awal perayaan HUT NTB mesti dilakukan kirab, suatu prosesi dan rangkaian per-

jalanan dari satu kesatuan pataka berupa lambang-lambang NTB sesuai formasi tertentu melewati seluruh wilayah Provinsi NTB. Ini bermakna mengingatkan generasi saat ini mengenai napak tilas perjuangan para pendahulu dalam mewujudkan sebuah daerah otonom bernama NTB. ‘’Sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan, namun telah berhasil diwujudkan dan diikrarkan pada tanggal 14 Agustus 1958 hingga berusia 55 tahun. Ini sebagai sebuah daerah otonom yang didiami 3 etnis besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo serta etnis anak bangsa Indonesia lainnya, semua menyatu

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, H. M Amin didampingi Kasat Pol PP NTB, Ibnu Salim sebelum ucapara penyerahan pataka di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

dalam satu entitas bernama warga dan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ulas Kasat Pol PP NTB, Ibnu Salim, SH, MSi. Oleh karena itu, kirab pataka NTB dari tahun ke tahun, tentu bukanlah sebuah rutinitas tanpa makna, melainkan membawa pesan moral dan simbolik untuk secara terus menerus mengingatkan warga masyarakat dan anak bangsa akan cita-cita para pejuang dan pendiri, menjaga persatuan dan kesatuan serta memperkuat silaturrahim dan kebersamaan, karena dengan modal inilah cita-cita yang telah terikrarkan dapat diwujudkan.

Kini di usia ke 55 tahun warga

NTB semakin terpacu dan bersemangat mencapai kemajuan melalui kontribusi nyata kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah mengubah performa NTB semakin diperhitungkan secara regional, nasional bahkan internasional. Dan kini akan terus bekerja keras sejalan dengan tema peringatan HUT NTB ke-55 tahun 2013 yaitu Membangun NTB Menuju Kesejahteraan Dan Kemakmuran. ‘’Inilah yang pada gilirannya diharapkan bermuara bagi terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera,’’ harapnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, dan pejabat lainnya saat menghadiri puncak HUT NTB ke 55 di Dompu.

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyerahkan pataka Lambang NTB kepada Wabup Dompu H. Syamsuddin untuk kemudian dikirab keliling Dompu selaku tuan rumah HUT NTB ke 55.

(Suara NTB/ist)

Kasatpol PP NTB, Ibnu Salim saat pengarahan kepada anggota Pol PP sesaat upacara penyerahan kembali pataka lambang NTB.

(Suara NTB/ist)

Pose bersama Kasat Pol PP bersama anggota dan TNI usai upacara penyerahan kembali Pataka NTB.

(Suara NTB/ist)

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB saat hadir pada acara peringatan HUT NTB ke-55 di Dompu.

(Suara NTB/ist)

Anggota Pol PP NTB menjadi Komandan Upacara pada penyerahan Pataka Lambang NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB

(Suara NTB/ist)

Penyerahan kembali pataka lambang NTB oleh Wabup Dompu kepada Wagub NTB H. Muh. Amin di Kantor Bupati Dompu.

Dari Seminar Pendidikan

Cintai Matematika BANYAK hal yang melatarbelakangi seseorang menyukai mata pelajaran tertentu. Salah satunya melalui metode pengajaran. Begitu pula terhadap mata pelajaran matematika. Selama ini banyak orang mengaku sulit mempelajari matematika, bukan disebabkan materinya yang terbilang sulit. Namun disebabkan metodologi mempelajari dan mengajarkan matematika yang selama ini terbilang konvensional. Tidak jarang lewat pengajaran yang konvensional tersebut matematika kerap salah diartikan sebagai mata pelajaran yang menyeramkan.

Namun hal itu tidak berlaku bagi Raehan Fadilah.

Siswi kelas IX MTsN 1Mataram ini mengaku mencintai matematika disebabkan oleh faktor guru yang mengajarkan. “Guru yang mengajarkan sangat menyenangkan dan menggembirakan. Hal itu yang membuatnya terlihat menjadi sangat mudah untuk dipelajari,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Berkat kecintaan pada mata pelajaran matematika tersebut, Raehan pernah meraih prestasi sebagai juara I pada Olimpiade Matematika dan juara I lomba cerdas cermat pada kejuaraan forum MGMP kota Mataram pada 2012 silam. Tidak hanya itu, Raehan juga pernah tercatat pernah meraih perunggu pada olimpiade KSM di Bandung pada tahun 2012.

Kecintaannya terhadap mata p e l a j a r a n matematika, siswi kelahiran Ampenan 21 April 1999 tersebut memiliki citacita menjadi seorang matematikawan.

“Pokoknya cita-cita saya semua yang berkaitan dengan matematika,’’ ujarnya. (dys)

Raehan Fadilah

Ketua KNPI NTB Minta UN Dihapus Mataram (Suara NTB) Masih terpusatnya pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat membuat sejumlah kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah sering menemui kebuntuan. Hal itu mengingat, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat seperti Ujian Nasional (UN) bisa dilaksanakan di tingkat daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB Sulhan Mukhlis, ST dalam seminar pendidikan yang digelar KNPI NTB bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kamis (19/12).

Menurutnya, masih adanya pola pengelolaan pendidikan yang terkonsentrasi dilakukan pemerintah pusat membuat daerah selama ini belum mampu mengembangkan pendidikan secara utuh. Padahal dari segi aturan pengelolaan pendidikan sudah diberikan otonomi kepada masing-masing daerah.

Kondisi demikian menyiratkan konsep desentralisasi yang diterapkan selama ini masih

terkesan setengah hati.

Dirinya mencontohkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional yang masih amburadul, baik dari segi konsep maupun praktik. Dari segi konsep, pelaksanaan ujian nasional tidak tepat.

Pasalnya, dilaksanakan secara merata di masing-masing daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan yang dilakukan secara merata tersebut adalah adanya ketimpangan dari setiap sekolah untuk melaksanakan UN tersebut. Padahal antara satu sekolah dengan sekolah lainnya di setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Atas kondisi itu, ujarnya, sangat tidak tepat jika UN yang selama ini diterapkan masih

dipertahankan pada tahun 2014 mendatang. “Terutama perbedaan infrastruktur di masing-masing daerah yang sangat berbeda. Sehingga tidak memungkinkan diterapkannya UN dengan konsep yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah,’’ ujarnya.

Selain itu, dari sisi praktik pelaksanaan UN selama ini terdapat banyak kekeliruan dan amburadul. Dari berbagai sisi teknis pelaksanaan UN tidak mencerminkan adanya proses pembelajaran yang baik kepada siswa. Hal itu mengingat pada saat penyebaran lembar ujian ke setiap sekolah yang prosesnya mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Anggota DPRD Lombok Barat ini menyebut pelaksanaan UN penuh dengan rekayasa dan murni proyek. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menghapus pelaksanaan UN. Namun jika pemerintah masih tetap mempertahankan keberadaan UN, harusnya konsep besar UN harus dirubah. Paling tidak, UN bisa dipetakan oleh pemerintah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing sekolah untuk menjalankan UN sesuai dengan kondisi infrastruktur sekolah. Adanya pemetaan potensi masing-masing sekolah tersebut bisa diterapkan pelaksanaan UN dengan metodologi yang berbeda-beda di tiap sekolahnya. “Hal itu sejalan dengan hasil dari yudisial review yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang membatalkan pelaksanaan UN jika kondisi infrastruktur sekolah masih buruk,” ujarnya.

Selain itu, Sulhan manambahkan pelaksanaan UN mencerminkan bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap sekolah-sekolah. “Sekolah selama ini sering menjadi korban dari kebijakan pemerintah dengan berbagai target yang sering dibebankan kepada mereka. sehingga sekarang ini ada anggapan bahwa UN menjadi musuh bersama common enemy bagi kepala sekolah dan para siswa,” ujarnya.

Sementara itu, TGH. Khudari Ibrahim, yang menjadi narasumber pada kesempatan tersebut mengklaim tidak mungkin menghapus pelaksanaan UN. Menurutnya, jika UN dihapus belum ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Namun yang perlu dilakukan, lanjutnya, perbaikan dari segi prosedur pelaksanaan UN dan perbaikan infrastruktur kepada sekolah-sekolah. (dys)

Tingkatkan Kualitas Lulusan

SMKN 1 Gerung Jalin Kerjasama dengan Perusahaan Giri Menang (Suara NTB) Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 1 Gerung Nengah Tianggo, menjelaskan, SMK harus mampu menjalin kemitraan dengan pihak luar dan berbagai stakeholders dalam rangka memenuhi amanat undang-undang tersebut. ‘’Atas alasan itulah sekolahsekolah kejuruan tersebut harus mampu menjadikan para lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang profesional dan siap diterima untuk bekerja sesuai dengan jurusan yang dikembangkan di sekolahsekolah kejuruan,’’ terangnya, Kamis (19/12).

Sadar akan kewajiban menjalin kemitraan tersebut, ujarnya, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas para siswa.

Terlebih SMKN 1 Gerung sebagai salah satu sekolah kejuruan ternama di Lombok Barat.

Diakuinya, pihaknya telah men-

jalin kemitraan dengan sejumlah pihak seperti perusahaan motor dan perusahaan bordir. Kerjasama dengan beberapa perusahaan, ungkapnya, disesuaikan dengan kondisi jurusan SMKN 1 Gerung yang kini mempunyai sejumlah jurusan seperti perhotelan, teknik tata busana, teknik komputer jaringan, teknik sepeda motor. “Beberapa memorandum of understanding yang kita lakukan dengan sejumlah perusahaan disesuaikan dengan jumlah jurusan yang kami punya,” akunya.

Tidak hanya itu, kerjasama juga menjadi salah satu cara pihak sekolah untuk menyerap tenaga kerja bagi para siswa setelah mereka lulus. Hal itu karena biasanya pihak perusahaan yang menjalin kemitraan dengan pihak sekolah mempunyai kesepakatan untuk mengambil tenaga kerja dari lulusan sekolah. “Berbagai serapan tenaga kerja pada berbagai perusahaan mitra selama ini berasal dari para siswa setelah mereka lulus,” ujarnya.

Banyaknya serapan tenaga kerja yang berasal dari siswa lulusan SMK 1 Gerung yang kini tersebar di sejumlah perusahaan, masyarakat kini semakin banyak yang meminati SMK. Tidak heran dari tahun ke tahun para siswa baru banyak yang masuk setiap tahunnya. (dys)

(Suara NTB/ham)

GELAR LOMBA - Sebelum pembagian rapor usai semester yang direncanakan Sabtu besok, sekolah menggelar sejumlah kegiatan atau perlombaan antarsiswa. Seperti di SDN 5 Lembuak Narmada, menggelar lomba memasukkan paku dalam botol dan kegiatan lainnya.

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mendagri akan Kirim Tim Temui Atut Jakarta (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan akan mengirim tim untuk bertemu dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (20/12), guna membahas solusi pelantikan Wali Kota Tangerang dan jalannya kepemimpinan.

“Saya besok pagi rencana akan mengirimkan tim ke sana yang dipimpin staf ahli bidang politik dan pemerintahan. Akan ada pembicaraan di Banten besok, Insya Allah,” katanya di Kantor Preisden di Jakarta, Kamis.

Gamawan mengatakan langkah itu menanggapi tertundanya pelantikan Wali Kota Tangerang terpilih Arief R Wismansyah dan wakilnya Sachrudin yang hingga kini belum jelas.

Ratu Atut Chosiyah kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap dalam Pilkada Lebak dan pengadaan alat-alat kesehatan.

Sedianya Gubernur Atut melantik Wali Kota Tangerang terpilih Arief R Wismansyah dan wakilnya Sachrudin pada 15 Desember lalu. Namun pelantikan tersebut kemudian ditunda.

“Mudah-mudahan dengan turunnya tim besok itu, kita dapat masukan yang jelas. Kemudian termasuk juga bagaimana soal pelantikan Wali Kota Tangerang,” kata Gamawan.

Gamawan menambahkan, sesuai undang-undang, kepala daerah baru akan dinonaktifkan bila telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK. Untuk itu, Gubernur Atut tetap masih dapat memimpin.

“UU mengatakan bahwa kepala daerah dinonaktifkan apabila ditetapkan sebagai terdakwa, sekarangkan baru tersangka,” katanya.

Ia menambahkan, pada hakekatnya, Ratu Atut masih dapat melakukan pelantikan. “Boleh melantik tapi apa beliau berkenan sekarang,” katanya.

Gamawan menambahkan, bila Gubernur Atut tidak berkenan melantik, dapat mengembalikan mandat pelantikan kepada Presiden. “Dan Presiden akan menunjuk siapa yang akan melantik.

Apakah saya selaku Mendagri atau Wakil Gubernur,” kata Gamawan.

Gamawan Fauzi (ant/bali post)

Pengesahan APBD 2014, Gubernur Banten Absen Serang (Suara NTB) – Sejumlah agenda penting di Provinsi Banten, nampaknya mulai amburadul pasca-penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh KPK. Setelah batal melantik Walikota Tangerang, Rabu (18/12), Atut absen dalam rapat paripurna pengesahan APBD Banten 2014 dan sejumlah agenda lainnya pada paripurna DPRD Banten di Se(ant/bali post) rang, Kamis (19/12) kemarin.

Rano Karno Paripurna DPRD Banten dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Rano Karno serta sejumlah Kepala SKPD Provinsi Banten.

Rano Karno mengakui dirinya ditugaskan oleh Gubernur Banten untuk menghadiri rapat paripurna tersebut karena Gubernur tidak bisa hadir dengan alasan sakit.

“Beliau menugaskan saya untuk hadir di sini, karena sedang sakit,” kata Rano Karno.

Ia mengatakan, saat ini gubernur Banten dalam kondisi sakit dan sedang berada di rumah. Namun demikian, Rano mengaku tidak mengetahui di rumah mana keberadaan gubernur.

“Beliau ada di rumah, tapi saya tidak tahu di rumah mana,” katanya.

Terkait dengan pengesahan APBD Banten untuk Tahun 2014 yang belum ditandatangani gubernur, Rano mengatakan sudah diparaf oleh wakil Gubernur dan tanda-tangan gubernur bisa segera menyusul.

Saat ditanya mengenai kesiapannya untuk menjadi gubernur Banten, Rano Karno tidak menjawab secara tegas.

Namun demikian, dirinya akan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kalau mekanismenya menyatakan harus siap, ya siap.

Saya akan mengikuti mekanisme saja,” kata Rano Karno.

Rano mengatakan, ia mengaku akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Sebab, saat ini gubernur statusnya tersangka, sehingga perlu dikedepankan azas praduga tidak bersalah.

Pimpinan DPRD Banten berharap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah segera menandatangani pengesahan APBD Banten 2014, karena waktunya hanya beberpa hari lagi sebelum dilaksanakan pada awal 2014.

“Kami sudah meminta Wakil Gubernur untuk menyampaikan kepada Gubernur, segera menandatangani Raperda APBD Banten 2014, karena ini menyangkut dengan anggaran,” kata Eli Mulyadi. (ant/bali post)

Hendak Melarikan Diri, Tahanan Tewas Terjatuh Jakarta (Suara NTB) – Seorang tahanan kasus narkoba, AN tewas diduga terjatuh saat berusaha melarikan diri di Lantai 4 Gedung Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 04.00 Wib. “Dugaannya dia mau kabur,” kata Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Polisi Aswin saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Aswin mengaku berada di luar kota sehingga belum mendapatkan data yang lengkap terkait tersangka kasus narkoba tewas itu.

Berdasarkan informasi, petugas menangkap AN karena memiliki satu paket narkoba jenis shabu.

AN yang menggunakan sandal dan kemeja motif kotak tewas di tempat kejadian setelah terhempas ke lantai bawah.

Petugas Polres Metro Jakarta Selatan membawa jasad AN ke Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur guna menjalani visum. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BLSM - Warga menunjukkan KPS dan uang saat pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap dua di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Realisasi BLSM Tahap II 97,21 Persen Jakarta (Suara NTB) – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, realisasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk tahap dua tidak mencapai 100 persen.

“Ada masyarakat yang belum mencairkan dan ada juga yang retur tapi namanya dari musyawarah desa belum masuk juga,” kata Mensos di

Jakarta, Kamis.

Mensos mengatakan, hingga batas akhir BLSM tahap kedua pada 15 Desember 2013 yang terealisasi hanya 97,21 persen atau menjangkau 15.097.799 rumah tangga sasaran.

Sementara yang belum terealisasi sebanyak 2,79 persen atau 433.098 rumah tangga sasaran, tambah Mensos.

Pemerintah mengalokasi-

kan anggaran BLSM tahap kedua Rp4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia.

Selain ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum mencairkan BLSM, ada masyarakat di wilayah Papua yang menginginkan penyaluran BLSM lewat bupati.

“Ini tidak bisa, karena penyalurannya harus lewat PT Pos,” ujar Mensos seraya menambahkan, anggaran BLSM yang tidak terealisasi akan dikembalikan ke kas negara.

BLSM merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga miskin akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

BLSM disalurkan melalui

dua tahap, tahap pertama pada Juli 2013 dan tahap kedua pada September lalu yang berakhir pada 15 Desember 2013.

Kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 150.000 per rumah tangga sasaran per bulan selama empat bulan. Warga penerima BLSM harus memiliki KPS untuk mencairkan BLSM di kantor Pos. (ant/bali post)

Demokrat Persilahkan KPK Panggil Ibas Jakarta (Suara NTB) – Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyatakan, partainya tak akan menghalangi dan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas untuk dimintai klarifikasi atas pengakuan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup, Yulianis.

“Kami tak akan lindungi kalau Ibas bila dipanggil oleh KPK, tak siapapun itu,” kata Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, Partai Demokrat tak akan mengintervensi KPK seperti yang dilakukan oleh partai lain.

“Beda dengan partai lain, sedikit saja diintervensi. Misalnya Gubernur Riau yang sudah menjadi tersangka, masih saja mengendalikan pemerintahan. Sekarang, Gubernur Banten, masih belum berhenti. Kalau Demokrat, seper-

ti Andi Malaranggeng, begitu jadi tersangka, langsung mengundurkan diri,” katanya.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengatakan, uang senilai 200.000 dolar Amerika Serikat (AS) yang diberikan

bekas bosnya, Muhammad Nazaruddin kepada Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berasal dari proyek bermasalah.

“Semua uang Permai itu uang bermasalah, karena itu proyek yang sedang disidik oleh penegak hukum. Semuanya disidik lho,” kata Yulianis saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Dalam catatan Yulianis, terdapat nama Edhie Baskoro Yudhoyono terkait dengan dana kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung, Jawa

Barat, pada 2010 yang diberikan pada bulan April menjelang acara berlangsung.

“Di catatan saya ada nama Ibas, terkait dengan dana kongres. Jadi, bukan hambalang karena di Permai itu tidak ada proyek Hambalang,” katanya.

Ia mengungkapkan, uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai yang langsung diserahkan oleh Nazaruddin.

“Saya yang memberikan uangnya kepada Pak Nazar,” ujar Yulianis. (ant/bali post)

Vonis Djoko Susilo Jadi Kado Fraksi PPP Pastikan Tolak Perppu MK bagi Korban Koruptor Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan vonis hukuman 18 tahun penjara terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Djoko Susilo bisa menjadi kado bagi para korban koruptor pada penghujung tahun 2013.

“Hukuman itu bisa jadi kado buat para korban koruptor di ujung tahun 2013 pasca hari Anti-Korupsi, bukankah selama ini dampak kejahatan korupsi tidak pernah menyentuh mereka yang jadi korban korupsi?” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan hukuman 10 tahun lebih berat terhadap Djoko juga merupakan indikasi kuat bahwa pengadilan sudah semakin tegas dan tidak bisa dipermainkan oleh para koruptor.

“Semoga putusan itu akan

mengalami proses mainstreaming sehingga menjadi kebijakan umum dari suatu institusi penegakan hukum yang masih dipercaya sebagai pencari keadilan,” tambah Bambang.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada Rabu (18/12) memutuskan Irjen Pol Djoko Susilo terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersamasama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Djoko juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 32 miliar subsidair lima tahun penjara.

Selanjutnya pengadilan tinggi juga menghukum Djoko dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pengadilan Tinggi juga memerintahkan penyitaan harta Djoko berupa rumah seluas

377 meter persegi berikut bangunan yang terletak di jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Tanjung Barat serta dua unit mobil Toyota Avanza untuk negara Putusan itu meluluskan seluruh tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yang meminta Djoko dihukum 18 tahun dan dikenai denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, kewajiban membayar uang pengganti Rp 32 miliar subsider 5 tahun kurungan serta pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pengadilan tingkat pertama pada 3 September 2013 lalu hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan tanpa kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap Djoko. (ant/bali post)

Kejagung Tahan Dua Tersangka Korupsi PLTGU Belawan Jakarta (Suara NTB) – Kejaksaan Agung menahan kembali dua tersangka dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan “Life Time Extention (LTE) Gas Turbine 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan.

Kedua tersangka itu yakni Rodi Cahyawan (Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara) dan Muhammad Ali (Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumbagut.

“Penahanan terhadap kedua Tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-31/F.2/ Fd.1/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk Tersangka Ir. Rodi Cahyawan dan Surat Perintah Nomor: Print-32/F.2/Fd.1/ 12/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk Tersangka Muham-

mad Ali selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI terhitung dari tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 06 Januari 2014,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan Chris Leo Manggala (Mantan General Manager KITSBU) dan Supra Dekanto (Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia/Mantan Direktur Utama PT. Nusantara Turbin dan Propolasi) pada hari Selasa 17 Desember 2013.

Kapuspenkum menjelaskan penahanan itu didasarkan kepada pertimbangan alasan subyektif dan obyektif yaitu Pasal yang dipersangkakan memiliki ancaman hukuman di atas 5 Tahun dan dikhawat-

irkan para Tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta mempersulit proses penyidikan.

Ia menjelaskan dugaan korupsi tersebut, antara lain, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW dan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan.

“Kemudian terdapat kemahalan harga dan kontrak yang diaddendum menjadi Rp 554 miliar telah melampaui Harga Perkiraan Sendiri yaitu Rp 527 miliar,” katanya.

Kerugian negara dari tindak korupsi itu, untuk sementara diduga sebesar Euro 2.095.395,08 atau Rp 25.019.331.564. (ant/ bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dipastikan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

Penolakan Perppu MK oleh Fraksi PPP ditegaskan Ketua FPPP, Hazrul Azwar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.

“Halal (menolak) Perppu MK Nomor 1 Tahun 2013,” kata Hazrul.

Penolakan itu, kata Hazrul, dikarenakan mayoritas anggota FPPP menolak Perppu yang banyak menyalahi aturan dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Mayoritas anggota fraksi menolak karena substansinya bertentangan dengan UUD 45, apakah soal rekrutmen, menyangkut pembatasan terhadap parpol (hakim MK dari parpol), substansinya banyak yang menyalahi. Kami tidak menafikkan itu,” ujar Hazrul.

Dalam rapat Komisi III DPR RI kemarin, 4 fraksi (PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura) menolak Perppu MK. 4 fraksilainnya (PD, Golkar, PAN dan PKB) menyetujui Perppu tersebut. fraksi PPP abstain. Dengan komposisi seperti itu, maka Perppu MK dibawa ke Rapat Paripurna hari ini. (ant/bali post)

Masa Tugas Timwas Century Diperpanjang Jakarta (Suara NTB) – Masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI akhirnya diperpanjang hingga 30 September 2014.

Keputusan tersebut merupakan hasil voting dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Dalam voting tersebut ditawarkan dua opsi yakni memperpanjang masa tugas Timwas Century atau menyerahkan tugas Timwas Century kepada Komisi terkait, Komisi III dan Komisi XI DPR. Dari hasil voting, 248 suara memilih masa tugas Timwas Century diperpanjang hingga 30 September 2014, sedangkan 157 suara memilih meneruskan tugas Timwas Century kepada komisi terkait.

Fraksi yang setuju untuk meneruskan masa tugas Timwas Century DPR RI adalah Fraksi Golkar (65 suara), Fraksi PDIP (79 suara), Fraksi PKS (38 suara), Fraksi PAN (24), Fraksi PKB (18 suara), Fraksi

(ant/bali post)

Pramono Anung

Gerindra (15 suara) dan Fraksi Hanura (9 suara).

Sementara Fraksi Partai Demokrat (131 ) dan Fraksi PPP (26 suara) setuju untuk diteruskan ke komisi terkait.

“Dari hasil penghitungan suara, 248 suara setuju masa tugas Timwas Century diperpanjang hingga 30 September 2014. Sedangakan 157 suara setuju agar tugas Timwas Century diserahkan kepada komisi terkait,” kata Pramono Anung. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 20 Desember 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswa Harvard Buat Ancaman Bom demi Hindari Ujian Boston Seorang mahasiswa Universitas Harvard yang dituduh membuat kabar bohong tentang ancaman bom demi menghindari ujian akhir dilepaskan dengan jaminan 100.000 dolar AS oleh hakim federal pada Rabu (18/12).

Para penyidik mengatakan Eldo Kim (20) mengaku membuat ancaman melalui surat elektronik yang memicu evakuasi di kampus.

Kim diadili di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Boston dan jika terbukti bersalah dia bisa dihukum lima tahun penjara, pembebasan dengan pengawasan selama tiga tahun dan denda 250.000 dolar AS.

Kim dibawa ke pengadilan dengan tangan diborgol mengenakan celana olahraga Harvard dan kaus abu-abu.

Dia tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengonfirmasi ke Hakim Judith Dein bahwa ia tahu ia punya hak untuk diam dan mendapatkan pengacara.

Dein melepaskan Kim di bawah pengasuhan kakak perempuan dan seorang paman.

Ia memerintahkan Kim menjauh dari kampus Harvard, kecuali mendapat izin dari pimpinan kampus dan mendapat pengawalan untuk mengambil barang-barang miliknya.

“Ini kewajiban sangat serius. Jika memasuki kawasan (Harvard) Anda harus dikawal,” kata Dein seperti dilansir kantor berita Reuters.

Juru bicara Harvard pada Rabu

menolak berkomentar mengenai apakah Kim masih tetap mahasiswa di universitas itu.

Pada Senin (16/12), Harvard mengevakuasi penghuni empat gedungnya, termasuk fasilitas ruang belajar dan asrama di kampus yang telah berusia berabad-abad di Cambridge, Massachusetts, setelah menerima surat elektronik yang menyatakan bom-bom telah ditempatkan di dua gedung.

Ancaman itu muncul sekitar delapan bulan setelah dua bom meledak di garis akhir lomba lari marathon Boston, menewaskan tiga orang dan

melukai 264 orang.

Seorang agen Biro Investigasi Federal (FBI) melacak Kim pada Minggu malam di asramanya di kampus Harvard.

Agen FBI itu mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa Kim mengakui telah mengirim surat-surat elektronik berisi kabar bohong ke polisi universitas, beberapa administratur dan surat kabar mahasiswa.

Surat itu berisi informasi bahwa bom-bom telah ditempatkan di dua dari empat gedung kampus dengan tambahan pernyataan,”terka dengan tepat...lakukan dengan cepat kare-

na mereka akan segera meledak.”

“Kim menyatakan dia ada di ruang Emerson pukul 9.00 ketika alarm kebakaran berbunyi dan gedung itu dikosongkan,” kata agen FBI itu.

“Menurut Kim, saat mendengar alarm itu dia tahu bahwa rencananya telah berjalan.”

Laporan surat kabar mahasiswa The Harvard Crimson menyebutkan, Kim adalah mahasiswa tingkat dua. Dia warga negara AS keturunan Korea. (ant/bali post) Eldo Kim (ant/bali post)

Korsel Pulangkan Jasad Ratusan Tentara Cina

MAIN BASKET - Korban topan yang selamat bermain basket di kota Tacloban, Filipina tengah, Minggu (15/12). Lewat sebulan setelah topan dahsyat Haiyan menghancurkan Filipina tengah, jenazah masih ditemukan dengan jumlah korban tewas melewati angka 6.000 jiwa, hampir 1.800 orang hilang dan 4 juta warga mengungsi, menurut keterangan lembaga bencana pemerintah.

Seoul Korea Selatan akan memulangkan jasad lebih dari 400 tentara Cina, yang tewas saat Perang Korea 60 tahun lalu, kata pejabat militer pada Kamis.

Presiden Korsel Park Geun-Hye menyampaikan niat baik memulangkan jasad itu saat kunjungannya ke Beijing pada Juni.

Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya akan mengirim pulang 425 jasad tentara Cina yang dikubur di pemakaman milik militer di Paju di selatan perbatasan dengan Korea Utara.

“Kerja menggali kuburan akan dimulai hari ini berdasar kesepakatan yang dicapai antara kedua negara pada awal Desember,” kata jurubicara kementerian kepada AFP. “Bersama dengan jasad para tentara Cina itu, barang peninggalan mereka yang sudah diangkat dan disimpan oleh pihak militer kami akan dikembalikan,” katanya.

Penggalian tersebut akan memakan waktu beberapa bulan, katanya seraya menambahkan bahwa pihak Korsel yang bertanggung jawab atas semua persiapan termasuk membersihkan jasad dan memasukkannya ke dalam peti jenazah.

Kementerian Pertahanan menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai “langkah maju baru” bagi hubungan antara dua seteru dalam

Perang Dingin itu.

Cina berperang bersama Korea Utara dalam konflik tahun 1950-1953 itu. Jumlah korban tewas masih menjadi perdebatan namun Barat memperkirakan korban tewas di pihak Cina mencapai 400 ribu, sementara sumber di Cina menyebutkan angka tewas sekitar 180 ribu.

Lebih dari 700 tentara Korut juga dimakamkan di pemakaman itu. Namun Korea Utara tidak menanggapi tawaran Korea Selatan untuk memulangkan jasad mereka, meski berbagai pertemuan sporadis digelar untuk membahas masalah tersebut.

Pemakaman tersebut didirikan pada 1996 untuk dijadikan tempat peristirahatan terakhir bagi tentara Korea Utara dan Cina yang sebelumnya dimakamkan terpencar di beberapa lokasi kecil.

Beberapa makam diberi nama, namun sebagian besar hanya disebutkan kebangsaannya saja.

Jasad lebih dari dua lusin tentara komando Korea Utara yang tewas dalam serangan berani namun gagal pada 1968 atas istana presiden di Seoul juga dimakamkan di situ.

Di lokasi itu juga dimakamkan agen Korut yang bertanggung jawab atas pengeboman pesawat Korsel pada 1987 dan menewaskan 115 orang. (ant/bali post)

Bom Bunuh Diri Tewaskan Lima Prajurit Pakistan

(ant/bali post)

Korban Tewas Akibat Topan Haiyan di Filipina jadi 6.092 Manila Korban tewas akibat Topan super Haiyan (Yolanda) naik menjadi 6.092 jiwa, kata Dewan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Manajemen (NDRRMC) pada Kamis.

Jumlah korban tewas yakni dari Calabarzon (Provinsi Cavite, Laguna, Batangas, Rizal dan Quezon),3; Mimaropa (Provinsi Mindoro, Marinduque, Romblon dan Palawan), 19; Bicol, 6; Visayas Barat, 250; Visayas Tengah, 74; Visayas Timur, 5.738; Semenanjung Zamboanga, 1; dan Caraga, 1.

NDRRMC juga mengatakan 27.665 orang terluka, sementara 1.779 lainnya masih dinyatakan hilang.

Setidaknya 3.424.593 keluarga atau

16.078.181 orang di 12.139 desa, di 44 provinsi, terkena dampak. Sementara itu 890.895 keluarga atau 4.095.280 orang lainnya mengungsi.

Dari mereka yang mengungsi, 20.949 keluarga atau 101.527 orang masih tinggal di 381 pusat evakuasi.

Kerusakan yang disebabkan oleh Yolanda masih diperkirakan berkisar 36.662 miliar peso, termasuk 18.268 miliar peso di bidang infrastruktur dan 18.354 miliar peso di bidang pertanian.

NDRRMC mengatakan jumlah rumah yang hancur telah mencapai 1.140.332 unit termasuk 550.928 rumah hancur dan 589.404 rusak.

Ia menambahkan bahwa total biaya ban-

tuan pemerintah untuk keluarga yang terkena dampak telah mencapai 1.185 miliar peso.

Departemen Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan (DSWD) telah mengalokasikan 867 juta peso, unit pemerintah daerah (LGU) 116 juta peso, Departemen Kesehatan (DOH) 144 juta peso, dan organisasi lembaga swadaya masyarakat/organisasi pemerintah lainnya 56 juta peso.

Sementara itu, NDRRMC mengatakan 35.463 orang, 1.351 kendaraan, 118 kapal/perahu, 163 pesawat dan 28.361 aset/peralatan lainnya dari lembaga nasional dan lokal telah dikerahkan ke daerah-daerah strategis untuk mempercepat respons dan operasi medis, demikian laporan PNA. (ant/bali post)

Presiden Brazil Enggan Komentari Permintaan Suaka Snowden Brasilia Presiden Brazil Dilma Roussef, Rabu (18/ 12), mengatakan ia “memiliki hak untuk tidak mengomentari” permohonan suaka politik Edward Snowden.

Dalam satu pertemuan dengan wartawan di Istana Presiden di Ibu Kota Brazil, Brasilia, Rousseff mengatakan Snowden belum secara resmi mengajukan permintaan suaka.

“Saya sepenuhnya memiliki hak untuk tidak mengomentari sesuatu yang belum dikirim. Dan terlebih lagi, saya tidak menafsirkan surat, itu bukan pekerjaan saya,” kata Rousseff.

“Tak ada yang

dikirim kepada kami, bagaimana saya bisa memberi komentar?” Rousseff balik bertanya, demikian laporan Xinhua.

Snowden mengirim surat terbuka kepada “rakyat Brazil” pada Selasa (17/12), untuk menyatakan ia akan menyambut suaka permanen di Brazil.

Di dalam suratnya yang disiarkan oleh harian Brazil —Folha de Sao Paulo, Snowden tidak secara langsung meminta suaka.

Namun ia menawarkan diri untuk membantu Brazil menyelidiki besarnya kegiatan mata-mata NSA terhadap negara Amerika Selatan tersebut, dan mengatakan ia memerlukan keamanan dari suaka permanen untuk melakukan itu.

Kementerian Luar Negeri Brazil mengkonfirmasi kementerian tersebut belum menerima permintaan resmi suaka, sehingga tak bisa mengomentari masalah itu.

Sehubungan dengan penerbitan surat tersebut, pendukung Snowden telah menyelenggarakan upaya daring untuk mengumpulkan tanda-tangan guna menekan Rousseff agar menerima permintaan suakanya.

Setelah melarikan diri dari AS dan mendarat di bandar udara Moskow pada Juli, mantan pekerja dinas intelijen AS itu - yang menjadi pembongkar rahasia mengenai kegiatan mata-mata global NSA - diberi suaka sementara oleh Rusia. (ant/bali post) Dilma Roussef

(ant/bali post)

Miranshah, PakistanSedikitnya lima prajurit tewas dan 34 anggota pasukan keamanan cedera ketika seorang penyerang bunuh diri menabrakkan mobilnya yang berisi bom ke sebuah pos pemeriksaan militer di Pakistan baratlaut, Rabu, kata sejumlah pejabat.

Serangan itu berlangsung di daerah Mir Ali di Miranshah, kota utama di kawasan suku Waziristan Utara, yang disebutsebut sebagai sarang Taliban dan militan terkait Al Qaida di perbatasan dengan Afghanistan.

Ansarul Mujahideen, kelompok kurang dikenal yang terkait dengan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

“Itu merupakan pembalasan atas pembunuhan Hakimullah Mehsud oleh pesawat tak berawak AS,” kata Abu Baseer, juru bicara kelompok itu, kepada AFP melalui telefon, dan ia mengancam akan melancarkan serangan lebih lanjut.

“Kami akan melanjutkan serangan-serangan semacam itu pada masa yang akan datang karena pesawat-pesawat tak berawak terus membunuhi orang-orang kami,” tambahnya.

Seorang pejabat keamanan senior mengatakan kepada AFP, “sebuah truk yang berisi bom ditabrakkan ke pos pemeriksaan itu ketika aparat-aparat keamanan sedang sholat isya”.

“Lima prajurit mati syahid,” kata pejabat itu, dengan me-

nambahkan bahwa pos pemeriksaan tersebut hancur dan 34 personel keamanan cedera.

Waziristan Utara adalah salah satu dari tujuh daerah di kawasan suku semi-otonomi Pakistan, dimana Taliban dan militan terkait Al Qaida memiliki pangkalan-pangkalan yang digunakan untuk merencanakan serangan di Afghanistan.

Pakistan dilanda seranganserangan bom bunuh diri dan penembakan yang menewaskan lebih dari 5.200 orang sejak pasukan pemerintah menyerbu sebuah masjid yang menjadi tempat persembunyian militan di Islamabad pada Juli 2007.

Kekerasan sektarian meningkat sejak gerilyawan Sunni memperdalam hubungan dengan militan Al Qaida dan Taliban setelah Pakistan bergabung dalam operasi pimpinan AS untuk menumpas militansi setelah serangan-serangan 11 September 2001 di AS. Pakistan juga mendapat tekanan internasional yang meningkat agar menumpas kelompok militan di wilayah baratlaut dan zona suku di tengah meningkatnya serangan-serangan lintas-batas gerilyawan terhadap pasukan internasional di Afghanistan.

Para pejabat AS mengobarkan perang dengan pesawat tak berawak terhadap para komandan

Taliban dan Al Qaida di kawasan suku baratlaut, dimana militan bersembunyi di daerah pegunungan yang berada di luar kendali langsung pemerintah Pakistan.

PasukanAmerikamenyatakan, daerah perbatasan itu digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.

Islamabad mendesak AS mengakhiri serangan-serangan pesawat tak berawak, sementara Washington menuntut Pakistan mengambil tindakan menentukan untuk menumpas jaringan teror.

Sentimen anti-AS tinggi di Pakistan, dan perang terhadap militansi yang dilakukan AS tidak populer di Pakistan karena persepsi bahwa banyak warga sipil tewas akibat serangan pesawat tak berawak yang ditujukan pada militan di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan dan penduduk merasa bahwa itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Pakistan.

Pesawat-pesawat tak berawak ASmelancarkanpuluhanserangan di kawasan suku Pakistan sejak pasukan komando AS membunuh pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dalam operasi rahasia di kota Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011. (ant/Bali Post)