Snt21082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 137 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 21 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dana Rp 1,8 Triliun untuk KEK Mandalika Tak Masuk RAPBN 2016 GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mempertanyakan tidak dialokasikannya anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam RAPBN 2016. Padahal, Presiden Jokowi telah berjanji dihadapan masyarakat NTB pada April lalu, bahwa akan menggelontorkan dana Rp 1,8 triliun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur kawasan

yang telah terbengkalai puluhan tahun itu.

“Makanya saya mau buat surat hari ini (kemarin). Menanyakan kepada Presiden , kan itu komitmen beliau kepada seluruh rakyat NTB. Dan itu sudah didengar oleh seluruh rakyat NTB,” kata Zainul Majdi dikonfirmasi di Mataram usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

TERANCAM MANDEK - Realisasi pembangunan infrastruktur dasar kawasan KEK Mandalika Resort terancam mandek. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 1,8 triliun yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tak masuk dalam RAPBN 2016. Tampak suasana di luar areal Mandalika Resort yang sudah mulai berkembang.

Gubernur Minta ITDC Kembalikan Lahan Mandalika Resort ’’

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi, sudah gerah dengan ketidakpastian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort di Kute, Lombok Tengah (Loteng). Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menggarap proyek itupun diminta angkat kaki dan mengembalikan aset lahan kepada pemerintah daerah.

“Kalau ITDC tidak sanggup membangun, angkat ‘’handuk putih’’ dan bilang tidak sanggup lagi kepada pemerintah pusat. Lahan di Mandalika Resort balikin ke Pemda, kita 100 persen siap membangun,” kata gubernur di Mataram, Kamis (20/8) kemarin.

Gubernur menyayangkan ketidakpastian progres pembangunan kawasan eksotis seluas 1.135 hektar yang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dikuasai oleh BUMN di bidang pariwisata itu.

Gubernur membeberkan, sebelumnya HPL

dipegang langsung oleh Pemda. Namun pemerintah pusat mengambil alih rencana pembangunan kawasan itu, sehingga HPL Pemda berpindah tangan dipegang oleh ITDC. Dengan demikian, semua rencana pengembangan kawasan dan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui ITDC. “Jika ITDC tidak sanggup menyelesaikan persoalan lahan di Mandalika Resort, kembalikan dong ke Pemda.

Bersambung ke hal 15

Kalau ITDC tidak sanggup membangun, angkat ‘’handuk putih’’ dan bilang tidak sanggup lagi kepada pemerintah pusat.

Lahan di Mandalika Resort balikin ke Pemda, kita 100 persen siap membangun.

TGH. M.Zainul Majdi

(Suara NTB/dok)

Kasus Terminal Haji BIL

Empat Tersangka Ditahan Jaksa, Satu Dilarikan ke UGD

TO K O H Toleransi Sudah Kelewatan TOLERANSI yang diberikan pemerintah daerah kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan kawasan Mandalika Resort Kuta Lombok Tengah (Loteng) dinilai sudah kelewatan. Untuk itu, kalangan DPRD NTB meminta BUMN yang bergerak dalam pengembangan sektor pariwisata itu angkat kaki dari daerah ini.

“Wacana ITDC angkat kaki ini bukan baru tetapi dari dulu. Karena itu, yang sekarang ini semoga bukan basa-basi, kita harus sama-sama lagi . Kayaknya toleransi-toleransi yang diberikan pemerintah daerah terhadap ITDC ini sudah bisa dibilang kelewatan. Karena kalau DPRD NTB, dari dulu sudah terus menerus meminta, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

DILIMPAHKAN - Tersangka Terminal Haji BIL yang digiring ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk pelimpahan tahap dua.

Mataram (Suara NTB) Keluar dari sel tahanan Polda NTB, para tersangka kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL), digiring ke Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (20/8). Penyerahan untuk proses pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Di Kejaksaan, salah seorang tersangka BRT (45) pingsan dan dilarikan ke UGD Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD). Satu tersangka lainnya status tahanan kota.

Pantauan Suara NTB, dari Polda NTB, para tersangka dibawa sekitar pukul 10.00 Wita, ke Gedung Kejati NTB. Yang berbeda, kali ini tersangkanya lengkap enam orang, karena sebelumnya salah satu tersangka, H.YA sakit.

“Sekarang enam tersangka, lengkap,” kata Kanit I Subdit III Tipikor Kompol Arief

Yuswanto yang memimpin pengiriman tahanan itu.

Pelimpahan tahap dua itu setelah semua berkas memenuhi syarat, termasuk kelengkapan jumlah tersangka.

Namun dalam pemanggilan kemarin H. YA (60) satu tersangka yang sempat absen.

H.YA, Direktur PT. Serba Karya Abadi hadir, dan ikut digiring ke Kejaksaan oleh tim penyidik Pidsus. Lima tersangka lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NZ (53), Konsultan Pengawas PT.GAC, AH bersama tersangka RY. Satu tersangka lagi koordinator pengawasan proyek, BRT (47). Saat proses digiring ke Kejaksaan, para tersangka menurut Arief dalam keadaan sehat, termasuk H.YA yang sempat dikabarkan sakit sehingga urung ditahan sebelumnya.

Bersambung ke hal 15

Izin Prinsip Penyedotan Pasir Laut Lotim Gugur Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan, SH kepada investor yang akan melakukan penyedotan atau pengerukan pasir laut Lotim otomatis gugur dengan ditariknya kewenangan perizinan untuk wilayah 0 - 12 mil ke provinsi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru-baru ini telah mengeluarkan surat edaran mengenai kewenangan perizinan tersebut. ‘’Ndak akan berlaku itu (izin prinsip yang dikeluarkan kabupaten). Pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan. Sudah ada surat dari Kementerian LHK bahwa 0-12 mil itu adalah kewenangan provinsi, itu sudah jelas.

Bersambung ke hal 15

SAHAJA Menang di Sengketa Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mataram, mengabulkan permohonan atau memenangkan pasangan SAHAJA (H. Salman - Drs. Jana Hamdiana) dalam gugatan sengketa Pilkada Kota Mataram melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, sebelum musyawarah Pilkada berlangsung pukul 17.00 Wita, pemohon yakni calon Walikota Mataram H. Salman, SH yang mengenakan baju kuning dan calon Wakil Walikota Mataram, Drs. Jana Hamdiana

mengenakan hem berwarna putih didampingi kuasa hukumnya Beni Bakary SH dan Rino Rinaldi SH. Mereka tiba 15 menit sebelum musyawarah dimulai. Sementara pihak termohon atau KPU Kota Mataram diwakili oleh kuasa hukumnya D.A. Malik, SH. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin pertimbangan Panwaslu mengabulkan gugatan SAHAJA, pertama KPU dalam menilai dokumen persyaratan pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana)

bertentangan dengan peraturan perundang - undangan. Kedua, Golkar yang mengusung pasangan AMAN dinyatakan tidak sah karena salah satu persyaratan dari Golkar kubu Agung Laksono bahwa rekomendasinya hanya berupa faksimile dan tidak ada tanda tangan dan stempel basah.

Musyarawah sengketa Pilkada yang berlangsung sekitar 2 jam 15 menit dan putusan dibacakan oleh Pimpinan Musyawarah, Dewi Asma Wardani, SH berisi mengabulkan pemohonan sebagian dari pemohon.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

BACA PUTUSAN - Pimpinan Musyawarah sengketa Pilkada Kota Mataram, Dewi Asma Wardani, SH didampingi Anggota Sidang Musyawarah, Srino Mahyaruddin dan Ruslan saat membaca putusan.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

Halaman 2

BUMN dan BUMD Diminta Beri Perhatian terhadap Program Pembangunan Mataram (Suara NTB) BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Mataram diminta memberi perhatian terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Mataram. Peran BUMN, BUMD, dan swasta ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si sangat penting dan harus dilibatkan karena jika tidak berperan maka pembangunan tidak bisa berjalan maksimal.

Hal ini disampaikan Selly usai bertemu dengan pimpinan BUMN, BUMD, dan pihak swasta, Kamis (20/8) di aula Pendopo Walikota Mat-

aram. “Kalau tidak ada peran mereka, tidak bisa jalan pembangunan Kota Mataram. Dan itu yang saya minta dimana peran swasta yang harus dom-

inan. Kalau mengandalkan dari APBD, APBD kita kecil dan bisa nggak jalan semua (program),” jelasnya.

Selly mengatakan tidak

tahu apakah selama ini peran BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta telah maksimal di Kota Mataram karena ia baru sepekan menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram. Untuk itulah ia ingin mengaktifkan peran mereka dalam membantu pembangunan di Kota Mataram.

Melalui dana tanggung jawab sosial (CSR/Corporate Social Responsibility), Selly

meminta BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta ikut terlibat dalam pembangunan Kota Mataram yang diintegrasikan dengan program-program yang telah dirancang Pemkot Mataram seperti revitalisasi pasar, bantuan kredit lunak untuk para pelaku UMKM, persoalan kebersihan, dan lainnya. Bentuk CSR yang harus diberikan kepada masyarakat adalah berupa

program, bukan dana.

“Paling tidak kita minta perhatian mereka melalui CSR dan terlibat dalam program kebersihan, revitalisasi (pasar), itu utamanya. Dengan PLN kita juga komunikasikan keluhan masyarakat bagaimana biar tidak byarpet,” jelasnya. Keluhan masyarakat tersebut menurutnya harus segera disampaikan sehingga cepat ditindaklanjuti. “Itu gunanya perte-

muan pagi ini biar langsung ditindaklanjuti. Tidak mengendap lama dan merugikan masyarakat,” sambungnya.

Agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih program yang didanai CSR, maka harus ada koordinasi intensif, khususnya dengan Bappeda Kota Mataram.

“Pertemuan ini bukan pertama dan terakhir. Akan ada konsep-konsep (pertemuan) berikutnya,” ujarnya. (ynt)

Perlu Kajian Serius

(Suara NTB/ynt)

GEBRAKAN Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, merelokasi Pasar Panglima Cakra Barat untuk dijadikan kawasan perkantoran, diapresiasi berbagai pihak termasuk pihak kecamatan. Namun demikian, kata Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, pemerintah harus melakukan kajian serius sehingga kesan (image) buruk Pasar Panglima dikenal sebagai Pasar Beras hilang. “Saya kira bagus, tapi perlu kajian mendalam saja,” kata Salman ditemui Kamis (20/8).

Sebetulnya ujarnya, sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebagian menerima dan menolak. Warga yang menolak ini, dengan alasan Pasar Panglima sebagai tempat berjualan burung. Kalaupun imagenya sebagai Pasar Beras, bukan berarti lokasi itu tempat prostitusi, tetapi dijadikan tempat transaksi. “Disana tempatnya transaksi, setelah itu mereka keluar,” terangnya.

Keinginan menghilangkan kesan ini sudah menjadi impiannya. Yang sulit memang, dua orang warga yang menyiapkan ruangan sebagai tempat prostitusi belum mau berhenti sebelum dicarikan pekerjaan. Dan ini dinilai sangat berat dan butuh pendekatan serta komunikasi yang baik. “Mereka siap tidak menyewakan lagi, asalkan dua orang itu diberikan pekerjaan,” sebutnya.

Penolakan para pedagang dinilai wajar. Artinya, mereka harus dikembalikan berjualan ke Pasar Mandalika. Ini dinilai pedagang akan menghilangkan sumber pendapatan mereka akibat pelanggan hilang. Dan pedagang harus menyesuaikan diri di lokasi barunya.

Kalaupun ini terealisasi sebagai perkantoran, diharapkan Pasar Panglima itu dijadikan sebagai Kantor UPTD Pendidikan dan Kantor UPTD Pendidikan lama dimanfaatkan sebagai Kantor Lurah Karang Taliwang sejauh ini masih sewa. Sebab, Pemkot tidak perlu mengeluarkan uang tiap tahunnya. (cem)

PANTAU RTH PAGUTAN - PenjabatWalikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si bersama Kepala Dinas Pertanian NTB, Ir.H. Husnul Fauzi, MM bersama pimpinan SKPD Pemkot Mataram, camat, lurah, dan pihak terkait lainnya memantau kesiapan RTH Pagutan sebagai lokasi pelaksanaan Pekan Florikultura Nasional, Kamis (20/8) siang.

Selly Ingin Jadikan RTH Pagutan Taman Hiburan Rakyat

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si ingin menjadikan ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan sebagai taman hiburan rakyat sehingga bisa memberikan dampak ekonomis terhadap warga sekitar. Hal ini disampaikan Selly usai berkunjung ke RTH Pagutan dalam rangka melihat persiapan taman tersebut sebagai lokasi pelaksanaan Pekan Florikultura Nasional pada Bulan Oktober mendatang.

“Kalau bisa ini nantinya jadi pusat PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kita berdayakan masyarakat lokal dengan memusatkan PKL (Pedagang

Kaki Lima) di sini. Ini juga bisa kita jadikan taman hiburan rakyat dengan melibatkan masyarakat,” jelasnya.

Selly berharap RTH ini bisa segera dihibahkan pemerintah pusat ke Kota Mataram sehingga pihaknya bisa mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut sebagai salah satu pusat pariwisata.

Setelah dihibahkan pemerintah pusat, RTH ini bisa dikelola lintas dinas baik itu Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, maupun Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram. “Yang penting dihibahkan saja dulu, diserahkan ke Kota Mat-

aram. Kalau bisa tanggal 10 Oktober itu ada serah terima dan kita bisa langsung kelola,” jelasnya.

Taman seluas 8,20 hektar ini telah memiliki berbagai fasilitas seperti toilet. Tapi sayangnya jaringan air belum masuk ke kawasan ini. Selly pun meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera membangun jaringan air di kawasan ini. “Kita masih terkendala jaringan air. Tapi akan kita siapkan jangan sampai kekurangan air,” ujarnya.

Selly sangat mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang memilih Kota Mataram sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Kepercayaan pe-

merintah pusat ini menurutnya sangat luar biasa sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Menurutnya RTH Pagutan telah siap menjadi lokasi pelaksanaan event berskala nasional.

Bahkan rencananya akan diundang juga perwakilan dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura.

“Persiapan-persiapannya kita tinggal melengkapi saja. Nanti juga akan ada karpet bunga yang sedang dipersiapkan mulai sekarang. September akan kita pantau lagi kesiapannya,” jelas Selly.

Jalan masuk ke lokasi RTH Pagutan ada tiga alternatif dan ketiga ruas jalan tersebut akan dipadatkan. (ynt)

Proyek Jalan RTH Pagutan Penjabat Walikota akan Koordinasi Terancam Mandek

Terkait Izin Mobil Sampah

Harus Ikut Aturan

dengan Plt Bupati Lobar

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan akan segera membahas persoalan jalan menuju TPA Kebon Kongok yang dilalui armada sampah milik Pemkot Mataram dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Ia akan segera berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Menurut Selly, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan tidak perlu ada ancaman. “Semua bisa dikomunikasikan. Di zaman sekarang nggak ada ancam-mengancam dan semua bisa dikomunikasikan. Ada Bupati di situ dan nanti saya akan bicarakan dengan Bupati,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura mengatakan beberapa waktu lalu sempat ter-

jadi demonstrasi terkait persoalan tersebut. Ia mengatakan demonstrasi ini terjadi akibat banyaknya ruas jalan lingkungan di kawasan tersebut yang rusak berat. Untuk membahas persoalan ini, pihaknya telah bertemu bersama warga dan Balai Jalan Nasional (BJN) di Kantor Bupati Lobar. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Satker BJN menyanggupi untuk perbaikan jalan sehingga masyarakat memberikan toleransi waktu. “Sehingga diberilah kelonggaran waktu sampai jalur BIL 2 (Mataram-Patung Sapi) selesai dan itu ditunggu masyarakat,” jelasnya.

Proyek pembangunan jalan Mataram-BIL atau Patung Sapi di Lombok Barat telah rampung dikerjakan. Dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki dalam waktu dekat, maka kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram tak bisa lagi melintas. Mah-

muddin mengatakan pihaknya masih menunggu realisasi terkait komitmen BJN memperbaiki jalan rusak di sekitar Banyumulek tersebut.

Salah satu kendalanya disampaikan Mahmuddin adalah pergantian Kepala Satker BJN. Tapi pihaknya sudah menyampaikan kepada staf Kepala Satker BJN yang baru mengenai persoalan ini. “Dan kata stafnya persoalan ini sudah disampaikan ke atasannya bahwa ada kesepakatan dengan warga untuk perbaikan jalan,” ujarnya.

Jalan yang dituntut warga Banyumulek untuk diperbaiki kondisinya rusak parah sepanjang 2 kilometer. Rencananya jalan tersebut akan diaspal namun kendalanya warga setempat menuntut jalan yang harus diperbaiki sepanjang 5 kilometer. Kota Mataram disampaikan Mahmuddin sangat membutuhkan jalur tersebut karena merupakan akses satu-satunya menuju TPA Kebon Kongok. (ynt)

Inflasi Kota Mataram 0,47 Persen (Suara NTB/fit)

RENCANA kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Selly Andayani, MSi., yang akan memberlakukan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH. ‘’Inikan kebijakan dari Penjabat Walikota. Sepanjang ini untuk meningkatkan kegiatan dari PNS, kita akan dukung,’’ tuturnya menjawab Suara NTB di kantornya, Kamis (20/8).

TKD diyakini dapat menjadi pemacu semangat. ‘’Kita berharap teman-teman PNS ini dia tahu tugas dan fungsinya melayani masyarakat yang tentunya diatur dengan ketentuanketentuan yang ada,’’ terang Muhtar. Misalnya, kalau sudah jam kerja, PNS harus hadir di kantor masing-masing pada jam yang telah ditentukan.

Politisi Gerindra ini menyatakan dukungannya kepada Penjabat Walikota atas rencana pemberlakuan TKD bagi PNS lingkup Pemkot Mataram. Dengan adanya TKD nantinya, kesejahteraan bagi PNS bisa lebih terjamin. Pemberlakuan TKD ini menurutnya cukup baik untuk memacu semangat para PNS. ‘’Ya memang harus. Ini risiko teman-teman sebagai PNS,’’ cetusnya.

Apabila sudah menyandang status sebagai PNS, tentu harus mengikuti aturan tersebut. ‘’Jangan neko-neko lagi,’’ imbuhnya. Artinya, kalau sudah di kantor PNS harus bekerja yang baik. Jangan sampai ada PNS yang keluyuran saat jam kerja. Kecuali ada perintah dari atasan untuk melaksanakan tugas di luar kantor.

Muhtar mendukung rencana itu karena memang hajatnya untuk bagaimana PNS dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Ia tidak menampik masih banyak oknum PNS saat jam kerja justru masih bermalas-malasan. ‘’Kerjanya main game, main catur baca Koran. Ini ke depan wawasan temanteman PNS bisa bertambah,’’ ujarnya.

Muhtar mengajak para PNS Kota Mataram untuk melihat secara objektif rencana kebijakan pemberlakuan lima hari kerja, absensi sidik jari dan juga TKD. Bahwa kebijakan itu semata-mata untuk memperbaiki kinerja para PNS. Daerah lainpun, lanjutnya, sudah banyak yang menerapkan rencana kebijakan Penjabat Walikota Mataram ini. Menurutnya, alasan yang disampaikan Penjabat walikota terkait rencana lima hari kerja, absensi sidik jari serta TKD, cukup logis. ‘’Sudah saatnya kita di Mataram ini berbenah,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran menyebabkan inflasi di Kota Mataram mencapai 0,47 persen. Inflasi di ibukota Provinsi NTB ini disebut jauh menurun dibandingkan Inflasi yang terjadi di NTB sebesar 0,68 persen dan Bima 1,52 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang dalam siaran pers yang diterima menjelaskan, inflasi Kota Mataram Bulan Juli dapat terkendali yaitu berasa pada tingkat 0,47 persen dimana posisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Bima mencapai 1,52 persen dan NTB 0,68 persen.

Kenaikan inflasi ini disebabkan, karena adanya

kenaikan harga yang ditunjukan oleh naiknya indeks enam kelompok yakni, bahan makanan sebesar 1,12 persen, makanan jadi seperti rokok, minuman dan tembakau 0,36 persen, kelompok sandang 0,82 persen, kesehatan 0,63 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,04 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,90 persen. “Di Bulan Juli ada kenaikan 6 kelompok kebutuhan,” kata Martawang.

Disebutkan, sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah angkutan udara, beras, daging ayam ras, jeruk, apel, cabai rawit, ayam bakar, baju muslim, daging sapi dan kakap merah.

Namun diproyeksikan, inflasi Kota Mataram pada Bulan

Agustus berada pada rentang deflasi 0,4 persen sampai inflasi 0,1 persen. Proyeksi ini diakibatkan kenaikan harga cabai rawit sebesar Rp 35 persen dan telur ayam 6 persen. “Isunya nasional kenaikan harga daging sapi tidak berpengaruh di Kota Mataram,” terangnya.

Yang perlu dilakukan lanjutnya, yakni pelaksanaan pemantauan harga untuk komoditas penyumbangan inflasi serta memastikan stok pasokan pangan.

Antisipasi lainnya, mempersiapkan kerjasama dengan daerah lain jika kebutuhan stok kebutuhan pangan berkurang. Paling penting menurutnya, adalah menjamin distribusi kebutuhan bisa tercapai. Disamping itu, diupayakan segera melakukan revitalisasi Pasar Mandalika sebagai stabilisator harga komoditas. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kisruh pembahasan APBD Perubahan, yang saat ini masih dalam proses supervise oleh BPKP NTB, berimplikasi terhadap sejumlah program. Termasuk proyek pembangunan jalan masuk ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan terancam mandek. Padahal, pembangunan jalan dengan nilai proyek Rp 4 miliar itu dipersiapkan sebagai akses masuk peserta festival Hortikultura nasional Oktober mendatang.

Seperti diketahui, paket jalan hotmix itu telah ditender dan rencananya akan dikerjakan oleh PT. Sinarbali Bina Karya, dengan nilai tender Rp 3.228.591.000 dari pagu anggaran Rp 7.519.105.000. Namun demikian, kontraktor belum bisa mengerjakan karena dasar untuk pengerjaan yakni APBD P belum disahkan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H.

Mahmuddin Tura mengaku, pengerjaan jalan masuk RTH Pagutan terkendala karena APBD P belum diketok. Padahal, sejak 12 Agustus lalu proses tender dan pemenangnya sudah ada dan tinggal dieksekusi pengerjaan saja.

Dikhawatirkan, proyek fisik yang sudah masuk tahap perencanaan dan dilaporkan itu tidak berjalan maksimal. Mengingat festival hortikultura tingkat nasional 10 Oktober mendatang.

Tapi pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan Penjabat Walikota Mataram dan diusahakan APBD diketok dan pelaksanaan dapat berjalan.

Ada dua opsi sebut Mahmuddin Tura, kalau misalnya APBD P terlambat diketok sehingga kemungkinan proyek tidak bisa dikerjakan, pihaknya mengkonsultasikan ke Pemerintah Provinsi NTB, agar menggunakan jalan alternatif yakni jalan lingkungan sebelah barat heler. Sedangkan, jika diketok dengan sisa waktu yang sempit, maka kontraktor ditekan mengerjakan 24 jam. “Mau tidak mau kontraktor harus bekerja 24 jam. H - 2 atau tanggal 8 Oktober harus sudah selesai,” terangnya.

Jika terkesan dikebut, lalu bagaimana dengan kualitas proyek? Ia memastikan, kualitas proyek tetap dipantau dan dinilai pengerjaan jalan tidak memakan waktu lama. Yang hanya berat dikerjakan yakni pengerukan sehingga perlu dilakukan pengawasan. (cem)

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kopi NTB Mulai Diekspor ke Bulgaria Menunggu Suplai dari NTB PEMERINTAH Jawa Timur secara terbuka memberi ruang kepada pelaku usaha di Provinsi NTB untuk memperkuat suplai kekurangan sekian banyak kebutuhan pabrik yang ada di Jawa Timur. Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Mataram-pun diharapkan akan benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Ir. Ani Muliandari, MM usai kegiatan temu bisnis di Mataram, Kamis (20/8) kemarin menegaskan komitmennya untuk memberdayakan pengusaha dan komoditas lokal.

“Kalau masih bisa komoditas lokal memenuhi, kenapa mesti impor,” terang Ani. Ia menegaskan Jawa Timur dengan 38,5 juta penduduknya, sudah dijejali dengan pabrik. Baik dalam bentuk industri rumahan, menengah dan pabrik dengan industry skala besar.

Beberapa pabrik besar diantaranya, pabrik pakan ternak dengan bahan baku jagung. Kebutuhan pabrik yang sedemikian banyak mengharuskan bahan bakunya didatangkan dari luar negeri. Olah karenanya, bahan baku yang tersedia di NTB diminta disuplai ke Jawa Timur.

“Silakan, manfaatkan kantor perwakilan dagang kami yang ada di Mataram. Apapun jenis komoditasnya bisa dipasarkan ke pengusaha Jawa Timur. Asalkan kualitas barang harus dijaga,” ujarnya.

Jawa Timur sendiri, dengan lahan yang tersedia, serta alih teknologi yang dilakukan sebenarnya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tetapi di luar musim, komoditas yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku.

NTB dan beberapa daerah potensial lainnya di Indonesia, diharapkan menjadi mitra yang baik untuk memenuhi kekurangan-kekurangan kebutuhan tersebut. Pemerintah telah menjembatani kerjasama dengan para pengusaha di daerah ini. Hal ini telah disepakati melalui MoU yang diteken oleh kepala daerah d idua provinsi ini beberapa tahun lalu.

“Kerjasama kita sudah ada, sarana pendukung terjalinnya hubungan yang kuat masing-masing pengusaha juga sudah kita siapkan,” katanya. ‘’ NTB bahan bakunya melimpah. Nangka karena banyaknya justru dijadikan sebagai pakan ternak. Padahal, kalau di Jawa Timur bisa dibuat produk bernilai jual tinggi, dodol atau keripik misalnya.

Bahan baku dari NTB dialihkan ke Jawa Timur saja,’’ sarannya. (bul)

Ani Muliandari (Suara NTB/bul)

20

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sedang memproses untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk melakukan ekspor langsung kopi ke Bulgaria melalui salah satu eksportir lokal. Dengan diberikannya kewenangan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Ipska) dari Kementerian Perdagangan kepada Disperindag NTB untuk mengeluarkan surat izin khusus ini, diharapkan nilai ekpsor non tambang NTB bisa digenjot.

“Kopi kita ini sebenarnya sudah ada ekspor langsung ke Bulgaria. Cuma masih mengatasnamakan Bali, karena SKA-nya diterbitkan di Bali.

Karena prosesnya dianggap mahal dan panjang, SKA-nya diminta diterbitkan di NTB, walaupun mengirimnya masih tetap lewat Bali,” kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) pada Disperindag Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq. Noviana Indiari, MM di Mataram, Kamis (20/8).

Ekspor perdana kopi jenis Robusta dan Arabika sudah sekitar 200 ton, kemungkinan ekspor selanjutnya minimal

sejumlah tersebut. Ini sesuia dengan ketentuan untuk menerbitkan surat khusus Ekspor Terdaftar Kopi (ETK).

Selain itu, ekpor langsung menggunakan SKA NTB adalah komoditas jagung yang dikirim ke Filipina melalui Pelabuhan Badas di Sumbawa. Tercatat saat ini sebanyak 60.000 ton jagung sudah terjual ke negara tersebut.

Menurut Baiq Noviana ekspor jagung ini masih terus berlangsung.

“Selain tambang banyak komoditas ekspor kita,” ujarnya. Meskipun sebenarnya banyak yang tidak tercatat

secara langsung, dikarenakan SKA komoditas ekpor NTB masih menggunakan nama daerah lain.

NTB memiliki eksportir yang cukup banyak. Hanya saja, terdapat sebanyak 25 eksportir yang sudah menggunakan SKA di daerah. Artinya, setiap pengiriman barang keluar negeri, sudah tercatat atas nama asal barang dari NTB. Tidak hanya jagung yang besar nilai ekspornya, di Kabupaten Lombok Utara juga dikembangkan indukan udang faname yang dikirim ke Cina, India dan Vietnam, seharga 40 dolar Amerika /ekor. Sebe-

lumnya ekspor indukan udang faname ini menggunakan SKA Jakarta sebagai daerah asalnya.

Selain itu, komoditas utama yang diekspor dari NTB adalah serabut dan isi kelapa. Salah satu eksportirnya adalah PT. Kaisun yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Sementara kerajinan lainnya, hanya kerajinan buah kering yang disebut-sebut Baiq Noviana dikirim langsung ke beberapa negara tetangga.

“Ekspor kita tetap jalan,” katanya.

Kendatipun akumulasi ekspor tak sebanding dengan ekspor konsentrat hasil pertambangan. (bul) Baiq Noviana Indiari (Suara NTB/bul)

IKM NTB-Jatim Perkuat Kesiapan Menghadapi MEA Mataram (Suara NTB) Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) NTB dan Jawa Timur Kamis (20/8) kemarin dipertemukan dalam wadah temu bisnis. Secara umum kedua belah pihak menyepakati untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan gempuran pada pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam waktu dekat ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB-Jawa Timur melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) menjembatani masing-masing pengusaha untuk menjalin kemitraan dan komitmen bisnis secara berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Temu bisnis yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB kemarin sekaligus menghasilkan transaksi antara masing-masing pengusaha. Nilai transaksi yang disepakati lebih dari Rp 11 miliar.

Beberapa kesepakatan transaksinya, diantaranya bibit mangga apel yang disuplai oleh pengusaha selama enam bulan ke depan ke Sembalun, dengan nilai Rp 4 miliar. Pasokan sayur mayur untuk swalayan di NTB pada bulan September mendatang senilai Rp 6 miliar, senapan angin modern yang akan didistribusikan ke NTB sebanyak 100 biji senilai Rp 300-an juta. Kemudian bibit kentang sebanyak 10 ton yang akan dikirim ke petani Sem-

balun senilai Rp 140 juta.

Ditambah lagi kesepakatan alat multiguna (pencacah rumput) senilai Rp 600 juta.

Sementara madu juga terjual cukup banyak.

Berbagai produk lokal yang ditawarkan kepada pengusaha Jawa Timur pada kegiatan kemarin. Bahkan Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM secara terbuka mengundang para pengusaha Jawa Timur untuk berinvestasi dalam bentuk membangun pabrik.

Komoditas lokal menurutnya tersedia melimpah. Diantaranya jagung, sapi, dan rumput laut. Termasuk investasi di bidang jasa pariwisata. Komoditas-komoditas tersebut membutuhkan sentuhan teknologi untuk menghasilkan produk-produk jadi yang berkualitas dan siap dipasarkan di tingkat nasional dan internasional.

“Silakan, kami punya sapi, jagung dan rumput laut. Kami undang pengusaha Jawa Timur untuk membangun pabrik di sini untuk mengolah komoditas-komoditas kita dalam bentuk setengah jadi, ataupun jadi,” demikian tawaran H. Husni Fahri.

Seratusan lebih pengusaha, baik pengusaha lokal maupun eksportir hadir langsung kemarin. Didampingi pejabat atau penentu kebijakan di masing-masing daerah kedua provinsi. Sekda NTB, HM. Nur. SH. MH mengharapkan kegiatan tersebut sebagai ajang memperkuat posisi pengusaha dalam negeri untuk membangun kerjasama memaksimalkan pemanfaatan komoditas dalam negeri.

Jatim dan NTB menurutnya memiliki banyak kesamaan, baik dari sisi bisnis mauapun kultural. Oleh karenanya melalui kerjasama pengusaha dari masingmasing daerah diharapkan akan terbentuk jaringan pasar yang lebih kuat di dalam negeri, terutama dalam mengantisipasi persaingan pada MEA mendatang.

“Pengusaha di NTB sepertinya harus banyak belajar kepada pengusaha Jawa Timur.

Kita berharap, pertemuan didampingi langsung oleh perbankan di masing-masing daerah, untuk mendukung kerjasama antarpengusaha,” harap Sekda.(bul)

HILANG TELAH hilang sertifikat tanah atas nama I Wayan Tarka. Sertifikat telah terbagi menjadi beberapa Blok di Perumahan Cahaya Permata. Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram. Nomor sertifikat: D1:05190, D5:05194, D6:05195, D7:05196, D8:05197, E14:05205, F1:05218, F3:05216, F4:05215, F5:05214, dan F6:05123. Bagi yang menemukan, diharapkan menghubungi Manggini atau Menk, No. Hp: 081703382034

(Suara NTB/bul)

PASAR DADAKAN: Menjelang pemberangkatan Calon Jemaah Haji, wilayah di sekitar Asrama Haji NTB mulai dipadati pedagang dadakan. Para pedagang memadati trotoar di sepanjang jalan di depan Asrama Haji dengan menawarkan berbagai jenis produk mulai dari produk olahan pangan hingga sandang.

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Terdaftar (Suara NTB/rus)

KPU Siap Laporkan Akun ”Facebook” Kampanye

Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Fajar Marta, S.Sos, mengingatkan penyelenggara pilkada untuk memantau secara optimal penggunaan media sosial (facebook) sebagai alat kampanye.

Mengingat dalam PKPU 7/2015, telah diatur penggunaan akun facebook sebagai alat kampanye.

Semua Diharap Terakomodir SEBANYAK 204 proposal pencairan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sudah masuk ke Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Lombok Timur (Lotim). Dari jumlah itu tidak saja dari petani tembakau virginia, namun juga petani tembakau rajang. ‘’Diharapkan, semua petani tembakau dapat terakomodir dengan dana Rp 15,5 miliar DBHCHT,’’ ungkap Kepala BP4K Lotim, H. Qudratullah Fauzi di Selong, Kamis (20/8).

Menurutnya, seluruh desa yang memiliki petani tembakau rajang diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal.

Sama halnya seperti petani tembakau Virginia. Ratusan proposal tersebut, lanjutnya, akan diverifikasi oleh tim khusus.

Proposal yang dinilai masih kurang lengkap masih diberikan kesempatan untuk melengkapi. Setelah proses verifikasi selesai, baru kemudian bisa diusulkan pencairannya yang langsung masuk ke rekening masing-masing petani.

Realisasi dari DBHCHT tiap tahun diakui terus mengalami keterlambatan. Hal ini karena prosesnya yang cukup lama dari bawah. Proposal sendiri diterima dari pemerintah desa yang mengusulkan nama-nama petaninya.

DBHCHT yang didistribusikan diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kalangan petani. Di mana petani mengambil langsung uang tersebut di rekening masing-masing. (rus)

“H-1 jadwal kampanye, akun facebook pasangan calon harus sudah terdaftar di KPU. Kalau ada akun untuk kampanye tetapi tidak resmi, maka kita siap melaporkan admin akun bersangkutan ke penegak hukum,” kata Fajar, Kamis (20/8).

Sebagaimana diketahui, jauh sebelum tahapan Pilkada Lombok Utara dimulai, aktoraktor “intelek” yang ada mulai memanfaatkan media sosial facebook untuk menggiring opini terhadap pasangan bakal calon.

Akun yang banyak mendapat respons misalnya, akun “Bangun KLU” dan akun “KLU Bisa”.

Kedua akun ini lebih banyak berisi tanggapan masya-

rakat, penilaian, kritikan hingga opini yang bertujuan untuk mempengaruhi mindset masyarakat terhadap salah satu calon. Bahkan tidak jarang, pengunjung sering memanfaatkan media sosial dimaksud untuk “menyerang” calon, tak terkecuali penyelenggara pilkada (KPU, red).

“Saya tidak menjadi anggota di kedua akun itu, tetapi sering saya pantau melalui akun teman-teman yang menjadi anggota. Akun itu memang kerap menyerang pribadi saya sebagai Ketua KPU, sampai hal-hal pribadi juga disebut,” keluhnya.

Untuk itu pula, Fajar me-

minta agar Panwaslu Lombok Utara lebih berkoordinasi baik dengan KPU maupun pihak kepolisian. Menurutnya, dengan aturan PKPU 7/2015 ini, akun facebook lebih bisa dikontrol. Admin yang membuat akun juga harus terdaftar dengan nama asli, demikian pula anggota-anggota yang tergabung dalam akun tersebut.

“Akun-akun yang ada sejauh ini belum jelas. Bisa saja, akun itu kita laporkan untuk dihapus, apalagi sampai menuding KPU dan Panwas tidak netral. Tetapi sesuai PKPU 7/2015, pengawasan itu merupakan tugas Panwas dan Polisi,” sambungnya.

(Suara NTB/ari)

Fajar Marta Fajar juga menyayangkan, komentar-komentar yang banyak diposting pada kedua akun itu cenderung membangun opini, bahkan mengarah pada fitnah atas kinerja ko-

Hewan Kurban Harus Bebas Penyakit

Desa akan Miliki Tenaga Pendamping ”Ad Hoc” Selong (Suara NTB) Seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan memiliki tenaga pendamping ad hoc. Tenaga pendamping ini akan membantu desa dalam melakukan penyusunan perencanaan, pengawasan pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan. Agustus 2015 ini dikabarkan tenaga pendamping tersebut direkrut oleh pemerintah pusat secara langsung.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H. Syamsuddin Kamis (20/8), menilai keberadaan tenaga pendamping menambah kemudahan kerja dari para kepala desa.

Proses penentuan tenaga pendamping desa itu murni kewenangan pusat. BPMPD Kabupaten bahkan provinsi tidak dilibatkan. Pemerintah daerah hanya disurati terkait rencana tersebut. “Lamarannya secara online, tidak melalui BPMPD,” ucapnya.

Daerah, lanjutnya, hanya menerima manfaat. Di mana satu pendamping rencana akan mendampingi 3 desa. Selain pendamping desa, ada juga pendamping kecamatan dan pendamping kabupaten dengan honor langsung dari pusat. Setelah itu selanjutnya ada kemungkinan untuk diserahkan kewenangan membayar honor kepada pemerintah desa untuk tenaga pendamping desa.

Menurutnya, sistem kerja dari tenaga pendamping ad hoc ini adalah kontrak. Pemerintah pusat membuat kontrak selama satu tahun dan akan dievaluasi setelah itu.

Tugas-tugas pada kepala desa disampaikan akan makin dipermudah dengan banyaknya tenaga lainnya. Selain pendamping ad hoc itu sendiri, di lingkup pemerintah desa sendiri diketahui mengacu pada aturan perundang-undangan harus membentuk tim pengelola kegiatan (TPK). TPK inilah yang bertugas secara teknis melakukan kegiatan-kegiatan di desa.

Hanya saja, khusus kepada TPK di 239 desa se Kabupaten Lotim diakui H. Syamsuddin belum diberikan bimbingan teknis mengenai tugas pokok dan fungsinya. Alasan keterbatasan anggaran membuat kegiatan pelatihan kepada TPK belum bisa dilakukan.

Meski demikian, pihak meyakinkan tugas kerja para pelaksana program di tingkat desa ini berjalan dengan baik. Semua kendala bisa diatasi dengan cara konsultasi dengan pihak BPMPD. “Karena belum ada anggaran, sehingga kita belum melakukan pelatihan resmi,” demikian H. Syamsuddin. (rus)

(Suara NTB/rus)

SALAMAN - Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat menyalami para anggota DPRD Lotim, usai sidang paripurna, Kamis (20/8).

2016, Lotim akan Gelar Pilkades Serentak Selong (Suara NTB) Jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Salah satu yang diatur dalam regulasi tingkat daerah itu adalah rencana digelar pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan serentak.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Haerul Warisin usai sidang paripurna Kamis (20/8), menilai, raperda itu sangat diperlukan karena sudah harus penyesuaian dengan aturan baru. Apalagi UU Nomor 6 2014 tentang Desa sudah berlaku, sehingga jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten pun memandang perlu segera penyesuaian.

Dalam Pasal 31 Ayat 2 UU Nomor 6 2014 itu, ujarnya, Pemda bisa menetapkan Pilkades serentak 3 kali

Penjabat Bupati Minta Isu Mutasi Tidak Dipersepsikan Negatif Tanjung (Suara NTB) Isu mutasi yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejak kehadiran Penjabat Bupati Lombok Utara, Ashari, SH, MH, mulai ditanggapi beragam oleh sejumlah kalangan. Termasuk kalangan DPRD, mutasi dinilai belum diperlukan menyusul situasi politik yang ada. Namun bagi Penjabat Bupati, agar mutasi tidak lantas menjadi polemik hingga dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/8), Penjabat Bupati, Ashari, meminta isu mutasi tidak semakin berkembang dan mengganggu konsentrasi kerja perangkat SKPD. Ia juga menyayangkan adanya opini dan pandangan dari berbagai kalangan yang mengatakan mutasi akan berdampak pada kondusivitas di daerah.

“Mutasi jangan diperspektifkan negatif, karena itu hanya proses penyegaran dengan tujuan mengefektifkan program pembangunan. Jika memang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi, mutasi sah-sah saja dilakukan,” kata Ashari.

Dalam konteks pemerintahan di KLU, ujarnya, muta-

si bisa saja dilakukan dengan alasan untuk mengisi jabatan kosong. Mengingat salah satu jabatan, yakni pada Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas DPPKKP Lombok Utara, terjadi kekosongan jabatan pascamundurnya Kepala Bidang, Edi Suharto. Seiring dengan kondisi politik yang ada, terindikasi sejumlah pejabat terlibat politik praktis yang mana menurut ketentuan ASN, hal tersebut melanggar ketentuan. “Misalkan di KLU ini, kalau diperlukan kenapa tidak dilakukan mutasi,” imbuhnya.

Sayangnya, Ashari yang juga Sekretaris DPRD NTB ini tidak secara tegas menyebut, apakah akan melakukan mutasi atau tidak. Di satu sisi, ia juga berkewajiban menjaga kondusivitas di daerah, sedangkan di sisi lain, ia pun diamanatkan untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, mutasi sah dilakukan oleh penjabat sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan. Atas alasan kekosongan jabatan di tingkat eselon III, maka posisi tersebut mutlak untuk diisi. Demikian

halnya dengan penilaian kinerja yang dilakukan baperjakat atas jalannya pemerintahan menurut periode waktu tertentu, pejabat dengan kinerja rendah berpeluang untuk digeser. Melalui pengkajian itu nantinya, ia akan melihat alasan teknis apakah mutasi dimungkinkan atau tidak.

“Itu sah-sah saja untuk kepentingan lembaga. Saya juga mengerti dan memahami hukum, sehingga tidak mungkin akan melanggar hukum. Ada lembaga baperjakat yang mempunyai tugas menilai apakah (pejabat) layak atau tidak untuk disegarkan,” paparnya.

Menanggapi opini mutasi akan mempengaruhi kondusivitas di tengah nuansa Pilkada KLU, Penjabat Bupati mengatakan, bahwa situasi politik tidak berkorelasi dengan status pejabat sebagai abdi negara. Karena dalam Undang-Undang tegas diatur, bahwa PNS dilarang terlibat berpolitik.

Ashari juga memastikan, mutasi tidak akan sampai pada kekhawatiran terjadinya non job di tingkat pejabat apabila langkah itu harus diambil. “Tanpa ada alasan yang jelas, untuk apa dilakukan (mutasi),” pungkasnya. (ari)

dalam 6 tahun. Untuk Lotim diusulkan mulai dilaksanakan pilkades serentak pada tahun 2016 mendatang.

Pertimbangan penentuan waktu dari pilkades serentak ini juga didasari dengan pertimbangan situasi daerah dan nasional. ‘’Pertimbangan situasi politik dan keamanan secara nasional dipandang penting, karena diinginkan tidak terjadi tabrakan,’’ ujarnya.

Ketua DPRD Lotim, H. Khaerul Rizal menambahkan, Perda Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ini menjadi keharusan dan pihaknya siap untuk membahas. Menurutnya, yang perlu juga disegerakan adalah Perda Pengangkatan Perangkat Desa. Pasalnya, drafnya sudah ada, tapi peraturan menteri (permen) belum turun. “Kalau kepala desa ini, permennya sudah turun,” ucapnya Selain itu, ujarnya, seluruh kepa-

la desa di Lotim harus bisa memahami persoalan hukum. Termasuk harus bisa membedakan mana tindak pidana umum dan tindak pindana khusus, karena hal ini menyangkut soal regulasi pemberhentian dari para kepala desa.

Untuk pidana umum, vonis hukuman 5 tahun baru boleh diberhentikan. Namun jika yang dilanggar adalah pidana khusus, maka berlaku sama dengan pejabat negara lainnya. ‘’Terkena vonis satu bulan sekalipun untuk jenis pidana khusus ini sudah langsung bisa dipecat,’’ ujarnya.

Tiga jenis pidana khusus dimaksudkan adalah, tindak pidana korupsi, narkoba dan teroris yang mengancam ketahanan negara. “Vonis inkrah, maka kades harus diberhentikan,” tegasnya. Untuk itu, kepada para kades diminta tidak main-main. (rus)

Selong (Suara NTB) Hari Raya Idul Adha tahun 2015 segera tiba. Biasanya, menjelang hari raya banyak penjual hewan kurban bermunculan. Terkait hal ini, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim) mengharapkan hewan-hewan yang dijual bebas penyakit, seperti penyakit antraks, ingusan dan cacingan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Distannak Lotim drh. Heru Rachmadi, mengaku, pihaknya sedang mengumpulkan data-data hewan kurban. Nantinya, hewan-hewan kurban tersebut pada H7 dan H-1 sebelum pemotongan akan diperiksa kesehatannya. “Sebelum dipotong harus diperiksa kesehatannya.

Syarat hewan korban selain halal juga harus toyib,” imbuhnya, Rabu (20/8).

Sepekan sebelum disembelih, lanjutnya, apabila ada hewan kurban tidak memenuhi syarat maka harus diganti.

Syarat kurban antara lain umur, tidak kurus, jantan, testis harus kuat, dan tanduk idak boleh patah. Termasuk tidak boleh pincang.

Mengenai penyakit, ujarnya, Lotim selama ini terbilang masih bebas hewan menular. Tapi langkah antisipasi perlu dilakukan terhadap kemungkinan adanya penyakit seperti penyakit antrak, ingusan, borok dan lainnya. ‘’Serta, tidak kalah penting asal usul ternak,’’ ujarnya mengingatkan.

Pihaknya menjamin, secara umum, daginghewanternakLotimamankonsumsi. Saat pemeriksaan kesehatan hewan jugadiperiksaseluruhorgan.Asalkanpedagang dan jagal tidak ada yang nakal. “Kita tidakadadaginggelonggongan,”imbuhnya.

Masyarakat Lotim masih sangat taat aturan terkait jual beli. (rus)

(Suara NTB/rus)

H. Qudratullah Fauzi

misioner KPU. Misalnya, pada pelaksanaan Pilkada mendatang, salah satu anggota akun menggiring opini bahwa survai Pilkada KLU sudah dikuasai pasangan NASA dengan 80 persen suara. Pemilik akun juga dengan gamblang menuding pasangan JADI mengintervensi KPU untuk mengalihkan suara.

Menurut Ketua KPU KLU, opini yang mengarah pada fitnah itu bisa mencemarkan nama baik Komisioner KPU. Setidak-tidaknya, pemilik akun belum dapat membuktikan kebenaran perolehan suara pilkada kedua pasangan calon.

“Mana mungkin KPU bisa menambah atau mengurangi suara, karena pleno perhitungan suara yang kita lakukan tetap mengacu pada lembar C1 Plano. Saksi di tiap TPS, PPS hingga PPK juga ada,” pungkas Fajar. (ari)

Heru Rachmadi

KPU Imbau Pasangan Bakal Calon Cabut Atribut Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengimbau pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara untuk mencabut atribut yang berbau kampanye di berbagai titik yang ada.

Hal ini menyusul KPU akan segera melakukan penetapan pasangan calon pada 24 Agustus mendatang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB, dan diimbau bahwa sebelum 24 Agustus 2015, pasangan bakal calon maupun tim pendukung agar mencabut sendiri atribut yang telah terpasang,” kata Ketua Divisi Sosialisasi KPU Lombok Utara, M. Juraidin, saat berlangsungnya Sosialisasi PKPU Nomor 7 Tahun 2015, Kamis (20/8).

Dalam PKPU yang memuat regulasi mengenai kampanye pasangan bakal

calon, Juraidin memaparkan sejumlah hal, menyangkut kampanye, debat kandidat, iklan calon melalui media massa, hingga etika kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, dan lainnya).

Dalam materi debat, beberapa materi debat mencakup upaya calon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan hingga upaya calon kepala daerah untuk memperkokok persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam debat kandidat, pasangan calon diberikan waktu selama 90 menit untuk memaparkan visi misi sekaligus dialog dengan peserta atau undangan. Pada momen itu pun, tim pemenangan atau pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut ke dalam ruangan.

Lebih lanjut, Juraidin

menyebut sejumlah atribut pasangan calon yang boleh dibuat oleh tim pemenangan, mencakup kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoin, payung dan stiker (paling besar 10 x 5 cm). Sedangkan atribut yang dibuat oleh KPU sendiri meliputi, baliho/billboard/ videotron maksimum 4x7 m dan paling banyak 5 unit di kabupaten, spanduk paling besar 1,5x7 m paling banyak 2 unit tiap desa, dan umbul-umbul, paling besar 5x1,15 m maksimum 20 unit per kecamatan. Selain itu diatur pula alat peraga seperti selebaran (flyer) maksimum 8,25 x 21 cm, brosur (leaflet), pamphlet, poster (maksimum 40x60 cm) yang dibuatkan oleh KPU. “Terkait pemasangan bahan kampanye pasangan calon, dilarang memasang di tempat-tempat ibadah, rumah sakit, kantor dinas, sekolah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, serta tanaman dan pepohonan,” katanya.

Dari tahapan yang diatur

KPU, pasangan calon akan ditetapkan pada 24 Agustus. Setelah itu, pasangan calon akan mengikuti pendaftaran untuk undian nomor urut, pada 25 Agustus. Bagi pasangan calon yang telah mengetahui nomor urutnya, berikutnya tinggal menunggu jadwal kampanye yang disusun KPU. Pada tahap kampanye ini, KPU hanya memberikan masing-masing 1 kali kampanye terbuka, dan sejumlah kampanye tertutup dengan batasan jumlah peserta 1.000 orang.

Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang dilakukan pasangan calon akan diberikan sanksi oleh KPU, dengan tahapan yang telah diatur. Pelanggaran ketentuan kampanye mencakup pelanggaran pada penyebaran bahan kampanye, pelanggaran alat peraga kampanye, dan pemasangan iklan kampanye. (ari)

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

CJH Kloter Pertama Asal Lobar Dilepas Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 310 calon jamaah haji (JCH) pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama dari Lombok Barat (Lobar) dilepas Plt Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, di Aula Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (20/8).

Pelepasan CJH juga dihadiri Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun, Wakil Ketua Multazam, Sekda Lobar, pimpinan SKPD serta tokoh agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lobar Drs. H, Muslim menyatakan CJH asal Lobar berjumlah 343. Sementara yang berangkat pada kloter pertama Kamis kemarin sebanyak 310 orang. Setelah menginap semalam di Asrama Haji Mataram, mereka langsung diberangkatkan ke Bandara Internasional Lombok menuju Madinah Arab Saudi.

Selain itu, CJH asal Lobar akan pulang tanggal 29 September mendatang. ‘’Sedangkan sisanya 33 orang bersama Kota Mataram pada kloter terakhir nanti,” katanya.

Menurutnya, jamaah yang berkesempaan berangkat kloter pertama sangat beruntung, karena suasana di Mekkah

tidak terlalu ramai dan masih dalam keadaan sepi. Akan tetapi ia berpesan agar jamaah tetap harus saling berhati-hati dan saling jaga.

Pihaknya pula telah menyiapkan pemandu di masing-masing rombongan. ‘’Jamaah yang berangkat tahun ini usia yang paling muda 29 tahun dan tertua 90 tahun,’’ ujarnya.

Sementara Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, mengimbau kepada semua CJH agar bersatu dalam proses pelaksanaan haji mulai dari pemberangkatan hingga pulang nanti. Persatuan ini penting, karena sering kali jamaah saling bertengkar gara-gara hal sepele, seperti kehilangan sandal. Selain itu, jamaah yang lebih muda mendahulukan jamaah yang lebih tua dalam menaik bus dan pelayanan.

Ia juga berpesan sesampai dilokasi supaya menjadi haji yang mabrur diharapkan untuk memperbanyak ibadah, baik berupa zikir dan salat serta ucapan-ucapan yang mengandung ibadah. “Jamaah juga jangan sampai lepas dan menghilangkan identitas yang telah diberikan,”ujarnya mengingatkan. (her)

(Suara NTB/her)

PELEPASAN - Suasana pelepasan CJH asal Lobar di Aula Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (20/8).

Tidak Beraktivitas

Pemda Lobar Ancam Cabut IUP PT. ILLB

Sulhan Muchlis

(Suara NTB/dok)

Dukung Langkah Pemda KALANGAN DPRD Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar untuk tidak memperpanjang kontrak pembuangan sampah dengan Kota Mataram di TPA Kebon Kongok.

“Kami dukung langkah pemda tak memperpanjang kontrak pembuangan sampah di TPA Kebon Kongok dengan Kota Mataram, karena banyak akibat yang diperoleh masyarakat,” tegas Wakil ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis, ST, Kamis (20/8).

Terkait masa kerjasama, Sulhan mengatakan bahwa kerjasama atau kontrak tersebut akan berakhir pada akhir 2016 mendatang. Ia mendukung rencana Pemda Lobar menolak perpanjangan kontrak. Termasuk menyarankan Pemkot Mataram mencari lahan sendiri membuang sampah miliknya.

Diakuinya, TPA Kebon Kongok sudah overload (melebihi kapasitas). Bagaimana tidak, TPA Kebon Kongok diisi sampah dari dua kabupaten, yakni Lobar dan Mataram. Sementara yang menerima dampaknya secara langsung adalah Lobar.

Selain itu, banyak akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut. Bahkan yang terbaru adalah aksi protes yang dilayangkan masyarakat sekitar akibat kerusakan jalan yang sering dilintasi mobil pengangkut sampah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H.L. Winengan meminta agar pihak Pemkot Mataram segera melakukan koordinasi terkait kerja sama TPA Kebon Kongok tersebut. Dia berharap pembahasan terkait TPA itu tidak berlarut-larut. (her)

Kejari Praya Minta Honorer K2 Terbuka Praya (Suara NTB) Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya sampai saat ini masih terus mendalami dugaan pemerasan terhadap tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Setelah itu segera dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Feri Mupahir, SH, MH, melalui Kasi Pidsus, A.A Raka Putra Dharmana, Kamis (20/8).

Saat ini, ungkapnya, pihaknya masih mengumpulkan bahan-bahan pendukung. Setelah seluruh bahan pendukung dirasa lengkap, Kejari Praya akan dilakukan pemanggilan. “Jadi kasusnya terus kita matangkan,” tegasnya.

Ia pun berharap, ketika proses pemanggilan nanti para tenaga honorer K2 yang menjadi korban dugaan pemerasan bisa terbuka dengan mengungkap seluruh fakta yang ada tanpa ada yang disembunyikan. Adanya keterbukaan itulah, kasus tersebut bisa terungkap. “Mohon keterbukaan dari masing-masing honorer K2. Supaya jelas posisi kasusnya,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin tenaga honorer yang mengaku diperas berupaya menutup-nutupi kasus itu, agar kasusnya jelas. Disinggung rencana pemanggilan, Raka menjelaskan saat ini dalam proses persiapan jadwal. Selain itu, pihaknya juga terus menginventarisir pihak-pihak yang akan dipanggil, sehingga proses pemanggilan bisa berjalan lancar sesuai target yang ada. “Siapa yang akan kita panggil, masih diinventarisir,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak Kejari Praya sudah meminta bahan pendukung ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Sebagai bahan awal dalam menyelidiki kasus yang diduga melibatkan oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng. Beberapa bukti pendukung termasuk video rekaman penyerahan uang dari para tenaga honorer K2 Loteng tersebut pun sudah dikantongi pihak Kejari Praya.

“Data dan bahan awal sudah kita pegang. Tinggal akan kita lanjuti dengan penyelidikan yang lebih mendalam lagi,” imbuh Raka. Karena tentunya Kejari Praya tidak bertindak kalau hanya mengandalkan data awal saja. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILLB) akan berakhir tanggal 6 Januari tahun 2016 mendatang. Jika pada tenggat waktu itu, pihak perusahaan tidak beraktivitas dan memperpanjang izin, maka Pemkab Lobar akan mencabut IUP perusahaan asal Kanada itu.

“Izin PT Indotan berakhir tanggal 6 Januari. Pemda tinggal menunggu batas waktu itu, kalau tidak beraktivitas sampai tenggat waktu itu, maka tinggal kita cabut izinnya,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Kamis (20/8).

Diakuinya, PT Indotan telah lama tidak beraktivitas alias vakum. Terhitung sejak 2013 lalu perusahaan ini tidak beraktivitas. Ia sendiri tidak tahu penyebabnya. Bahkan adanya ekspansi PT Indotan Sumbawa yang diinformasikan membeli 25 persen saham PT ILBB belum ada tindaklanjutnya. Aktivitas perusahaan itu tetap saja macet.

Posisi pemda menunggu batas waktu izin PT Indotan berakhir, jika pada tenggat

waktu tidak ada aktivitas dan perpanjangan izin dari pihak perusahaan terkait maka akan dicabut izinnya. “Tinggal menunggu batas waktu izin itu berakhir,” ujarnya.

Jika IUP itu dicabut, maka pemda bisa melelangnya lagi ke investor lain untuk memberi pemasukan ke daerah.

Karena jangan sampai akibat tak dimanfaatkan, justru lahan itu terbengkalai, sehingga merugikan daerah.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar, Budi Darmajaya membenarkan jika izin PT Indotan akan berakhir awal tahun 2016. Setelah izin itu habis maka bisa dicabut oleh pemda, jika tak beraktivitas dan memperpanjang izinnya. “Ya memang akan berakhir awal

tahun 2016,” ujarnya.

Sejak 2013 lalu, ungkapnya, PT Indotan berhenti beroperasi sementara waktu, karena diduga mengalami masalah finansial. Akibatnya, perusahaan ini mengalami kekurangan dana, sehingga tidak sanggup membiayai proses tahapan eksplorasi selanjutnya.

Saat ini, perusahaan bersangkutan masih mencari partner kerja yang bisa mendukung finansial untuk melanjutkan tahapan eksplorasi. Berhentinya operasi PT ILLB menyebabkan 200 tenaga kerja bekerja harus berhenti dan dirumahkan. Dikatakan, sejak beberapa bulan tahun 2013 lalu perusahaan ini dinyatakan telah berhenti beroperasi sementara, karena terkendala finansial. (her)

Soroti Kinerja Kepala SKPD

Plt Bupati Diminta Berikan Sanksi Tegas Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi kinerja jajaran SKPD di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan rapat pembahasan APBD-P, banyak kepala SKPD yang tidak pernah hadir. Alasan kepala SKPD sering kali karena agenda tugas keluar daerah. ‘’Hal ini menjadi kendala selama pembahasan anggaran. Pasalnya, dalam pembahasan anggaran itu kehadiran para pimpinan SKPD sangat penting,’’ keluh anggota Komisi II DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri saat sidang paripurna penyampaian terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan 2015, Kamis (20/8).

Menurutnya, dalam setiap pembahasan anggaran yang dilakukan jajaran legislatif dengan eksekutif sering menemui kendala. “Kendala tersebut disebabkan karena kalangan pejabat di eksekutif sering bepergian ke luar daerah ketika masa pembahasan anggaran dilakukan. Kami minta Pak Plt Bupati tegas memberi sanksi,” ujarnya.

Ia meminta kepada Plt. Bupati H. Fauzan Khalid lebih tegas kepada jajarannya terkait agenda kunjungan keluar daerah. Karena pembahasan itu penting, ia meminta kepada Plt Bupati agar memerintahkan kalangan pejabat untuk tidak keluar daerah ketika pembahasan anggaran. Menurutnya, kelakuan pihak eksekutif tersebut cukup menganggu agenda pembahasan anggaran.

Berbeda dengan Ahmad Zaenuri, Wakil Ketua DPRD Lobar, M. Nursaid meminta jajaran dewan lebih disiplin.

“Anggota dewan juga harus disiplin dalam setiap pembahasan, termasuk juga disiplin waktu,” ujarnya mengingatkan.

Nursaid melihat tidak elok jika pihak dewan hanya memprotes eksekutif, sementara kalangan dewan masih minim rasa disiplinnya.

Menanggapi hal itu, Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid langsung memerintahkan jajarannya untuk tidak keluar daerah ketika pembahasan anggaran. Fauzan meminta kepada jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan legislatif dalam hal penyusunan jadwal pembahasan. Hal ini agar agenda pembahasan anggaran tidak terganggu. (her)

(Suara NTB/her)

PECAH BATU EMAS - Inilah para penambang di Sekotong sedang memecah batu emas yang diperoleh dari hasil menambang di beberapa lokasi. Pemkab Lobar dituntut tegas dalam menindak penambang liar, sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban dan merusak lingkungan.

Plt Bupati Keluhkan Lambannya Perizinan Tambang di Provinsi Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengeluhkan lambannya proses perizinan tambang di provinsi.

Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir ini saja, tercatat 15 pengajuan izin dari para penambang galian C di Lobar yang belum diproses oleh provinsi. Sementara pajak dari para penambang sudah diambil.

Hal ini menjadi persoalan di daerah, karena pemda tidak bisa melarang para penambang beraktivitas lantaran mereka sudah bayar pajak.

“Ada 15 penambang dan pengusaha tambang yang difasilitasi supaya izinnya terbit di provinsi, tapi sampai sekarang

Dikeluhkan, Aktivitas Penambangan Galian C di Dekat Sekolah Giri Menang (Suara NTB) – Para guru dan murid yang ada di SMKN 2 Gerung mengeluhkan adanya aktivitas pertambangan galian C di sekitar sekolah itu. Pasalnya aktivitas pemecahan batu hasil galian C mengganggu ketenangan proses belajar para guru dan murid.

Adanya kondisi ini menuntut pihak sekolah agar Dinas Pertambangan dan Energi Lombok Barat (Lobar) turun ke lokasi. ‘’Dinas terkait harus meninjau

ulang izin galian C tersebut, karena sangat mengganggu,’’ ungkap, Ketua Komite SMKN 2 Gerung, H. L. Muhammad Ismail, Kamis (20/8).

Adanya pekerja yang memecah batu di sekitar sekolah, ungkapnya, menimbulkan suara yang mengganggu para guru dan siswa.

Tidak itu saja, dari aktivitas itu timbul debu yang masuk ke ruangan sekolah, sehingga mengganggu. ‘’Dampak dari getaran aktivitas pembangunan itu juga menyebabkan gedung SMK itu retakretak,’’ ungkapnya.

Untuk itu, Komite Sekolah bersama pihak sekolah meminta Dinas Pertambangan dan Energi supaya tegas mencabuti izin pertambangan, karena sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Menurut salah seorang anggota DPRD Lobar ini, seharusnya sebelum mengeluarkan izin, SKPD terkait harus turun ke lapangan untuk melihat lokasi layak atau tidak diberikan izin.

Hal senada disampaikan Kepala SMKN 2 Gerung, Ir. H. Syaeful Bahri. Diakuinya, keberadaan perusahaan penam-

bang itu mengganggu ketenangan para guru dan murid. “Kami sudah melayangkan surat ke pihak desa meminta agar aktivitas penambangan dihentikan, namun belum ada tanggapan,” keluhnya.

Surat yang dilayangkan itu menyangkut aktivitas perusahaan di sebelah selatan itu agar dihentikan selama proses pembelajaran. Karena dengan adanya aktivitas itu menimbulkan polusi udara dan menimbulkan kebisingan. (her)

belum diapa-apain. Sementara pajak dari penambang sudah masuk (diambil),” keluhnya, Kamis (20/8).

Ia menegaskan, terkait semua urusan tambang sudah diserahkan ke provinsi sesuai surat dari Kementerian Energi dan SDM tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Semua pemegang IUP pertambangan, mineral dan batu bara, jelasnya, akan menjadi wewenang provinsi dalam hal ini gubernur.

Atas dasar itulah katanya Pemda Lobar tidak berani menerbitkan izin, sehingga pihaknya hanya sebatas memfasilitasi pengurusan izin penambang ke provinsi.

Namun, semenjak diajukan beberapa bulan lalu hingga sekarang tidak ada respons.

Padahal hal ini penting untuk mengontrol aktivitas para penambang.

Diakuinya, para penambang itu mengurus izin ke provinsi dan melengkapi semua persyaratan termasuk membayar pajaknya ke pihak provinsi dan kabupaten. “Mereka sudah bayar, namun belum ada keluar izin itu,” imbuhnya.

Dalam hal ini, dirinya merasa tidak enak dengan kondisi ini, karena Pemkab Lobar telah mengambil pajak dari penambang namun tidak terbitkan izin. Kondisi ini juga menyebabkan pemerintah kesulitan melalukan kontrol. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Program PMPTK Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Diknas Sumbawa Gelar Pemantapan PKG Jenjang SMP Tahun 2015 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas Sumbawa) menggelar workshop pemantapan Penilaian Kinerja Guru (PKG) jenjang SMP tahun 2015, Kamis (20/8) kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Cirebon Sumbawa ini dibuka Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman S.Pd. Dalam kegiatan Pemantapan yang baru tahun ini dilakukan, diikuti Wakasek Kurikulum dan Kordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap sekolah.

Menurut Kasi PMPTKI SMP, Bidang PMPTK Dinas Diknas Sumbawa, Sutan Syahril, S.Sos, penilaian PKG ini sudah sering dilakukan. Namun whorkshop untuk pemantapannya untuk tahun ini, baru dilakukan. Kenapa pemantapan ?

Karena sudah setiap tahun penilaian PKG dilaksanakan, hingga 2014. “Itu sasaarannya kepala sekolah dan Wakasek Kurikulum. Tapi tahun ini yang kami panggil adalah Wakasek Kurikulum dan Kordinator PKB,”terangnya.

Pada setiap sekolah, lanjut Sutan, ada kordinator PKB, yang tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan program berkelanjutan. Hasil dari Penilaian Kinerja Guru (PKG) ini akan dipakai untuk bermacam-macam kebutuhan, salah satunya penertiban SK tunjangan mulai 2016 mendatang. Termasuk nantinya berdampak ke pangkat guru dan lainnya. “Kegiatan ini ada dua tahapan. Yakni, di bulan Januari-Februari PK Formatif namanya, isinya evaluasi diri apa kekurangannya guru itu.

Setelah itu pada bulan Maret sampai September minggu kedua itu adalah kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Ada kegiatan apa yang sekiranya pada saat di Formatif itu ada kekurangannya, akan di-

(Suara NTB/arn)

FOTO BERSAMA – Para pengurus APJATI berfoto bersama Husni-Mo usai penyerahan dukungan tim Relawan APJATI, Kamis (20/8) kemarin.

APJATI Sumbawa Siap Menangkan Husni-Mo di Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap dukungannya memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, H.M. Husni Djibril B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo). Dalam kegiatan Halal Bihalal dan Silaturrahim APJATI bersama SAHABAT Husni-Mo lainnya di Hotel Sernu, Kamis (20/8) kemarin.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan langsung Ketua APJATI, Ridha Husain, APJATI Sumbawa siap bekerja dengan ikhlas dan seluruh kekuatan baik secara fisik, moral dan finansial untuk memenangkan pasangan SAHABAT kita, Husni-Mo, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2016-2021. DPC APJATI Sumbawa juga siap untuk berdampingan bersama SAHABAT Husni-Mo dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Hebat dan Bermartabat. Setelah pernyataan sikap, Pasangan calon Husni-Mo langsung mengukuhkan Tim Relawan APJATI dari pengurus DPC APJATI untuk pemenangan Husni-Mo. Diketuai Ridha Husain, Wakil Ketua A. Aziz Sekretaris Dedi Harianto, Bendahara, Rikawati dan pengurus lainnya.

Ketua DPC APJATI Sumbawa, Ridha Husain, dalam sambutannya menegaskan, keputusan mendukung pasangan ini tidak lahir begitu saja. Tetapi melalui kesepakatan dalam musyawarah bersama seluruh pengurus dan anggota APJATI Sumbawa. Tentu setelah mempelajari sosok figur Husni-Mo, mulai dari hitungan politis hingga hitungan moral dan dianggap Husni Mo sebagai pilihan paling tepat. Terlebih lagi selama 10 tahun periode pemerintahan terakhir, dianggap telah menutup mata terhadap keberadaan dan upaya yang dilakukan APJATI yang semestinya menjadi mitra pemerintah daerah.

Sebagai perusahaan legal yang diakui pemerintah, kontribusi APJATI khususnya di Kabupaten Sumbawa sungguh besar. Pada masa pra penempatan TKI, sekitar Rp 3 Juta yang dikeluarkan setiap calon TKI. Untuk asuransi, biaya pelatihan, medis, tranportasi lokal. Sementara setiap bulannya ada sekitar 1000 TKI yang diberangkatkan dari Sumbawa. Artinya, ada sekitar Rp 20 Miliar setiap bulannya yang diupayakan APJATI. Namun, uang itu semuanya tidak ada di Sumbawa dan beredar di luar. Kenapa? Karena Pemkab menutup mata tidak mau mendengarkan APJATI yang sudah mengusulkan agar di Sumbawa dibangun klinik pemeriksaan TKI dan mengoptimalkan BLK, sehingga calon TKI tidak perlu lagi pelatihan dan medical di luar Sumbawa.

“Kenapa di Loteng dan di Mataram bisa ada klinik medical TKI. Kenapa di Sumbawa tidak bisa. Kenapa harus masuk BLK di Jakarta, padahal kita punya BLK,” tandas Ridha, seraya menambahkan, uang yang masuk ke Sumbawa lebih besar lagi dari masa penempatan TKI. Perharinya sekitar Rp 1 Miliar, jadi kalau sebulan sekitar Rp 20 Miliar. Total yang dihasilkan TKI dalam setahun bisa mencapai setengah trilyun.

Ridha juga menyoroti kendala pengurusan TKI di dinas terkait di Sumbawa, mulai dari Disnakertrans, Dukcapil dan Imigrasi. Akibat dipersulit, tak jarang kemudian ada segelinter yang mengambil jalan pintas dalam pemberangkatan TKI. Untuk itu, kepada Husni-Mo nantinya APJATI berharap bisa mempermudah pelayanan pengurusan TKI, terutama di Dukcapil, dengan mengembalikan pelayanan ke kantor kecamatan. Serta membangun fasilitas yang dibutuhkan TKI di daerah ini.

Calon Bupati, Husni Djibril, mengapresiasi harapan dan keinginan APJATI. Menurutnya, ada kelalaian pemerintah daerah saat ini, yang tidak bisa dilaksanakan. Termasuk soal ktirik APJATI yang mengurus TKI. Selama menjadi legislator, Husni juga kerap mendengar keluhan soal TKI ini. “Apa yang menjadi kebutuhan APJATI juga menjadi kebutuhan kita,” tandasnya.

Bahkan, menurut Husni nilai kontribusi APJATI dari uang yang dihasilkan TKI sekitar Rp 600 Miliar setiap tahunnya tidaklah seberapa. Bila dibandingkan dengan besarnya devisa yang dibawa oleh TKI Sumbawa, akan jauh lebih besar.

Termasuk dampaknya bagi perekonomian daerah ini.

“Justru yang paling penting betapa luar biasa devisa yang dihasilkan, berapa triliun yang dibawa TKI itu. Untuk itu, Insya Allah kalian (APJATI) adalah mitra kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan Husni-Mo, Syamsul Fikri yang juga pensehat APJATI Sumbawa. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Pasangan calon perseorangan Kusmayadi – Khairuddin Karim (K2) menyatakan telah melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berikut seluruh jajaran di bawahnya terkait proses dan hasil verifikasi dukungan yang diajukan pihaknya.

“Kami sudah lapor polisi dan hari ini tim kami sedang dalam perjalanan ke Bawaslu provinsi dan menembuskan laporan kami ke Polda NTB,” jelas calon bupati pasangan K2, Kusmayadi saat dicegat wartawan kala meninggalkan lokasi acara pleno KPU KSB, Kamis (20/8) kemarin.

Ia menjelaskan, selama verifikasi faktual yang dilakukan KPU melalui jajaran di bawahnya banyak sekali prosedur yang tidak dijalankan. Terutama yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 dan 12 (perbaikan, red) yang tercantum pada pasal 23 dan 24.

“Kami sudah telaah dengan seksama. Kami melihat kami sangat-sangat dirugikan karena kedua pasal itu tidak djialankan oleh KPU dan jajarannya saat melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan kami,” tandasnya.

Pelanggaran yang dilakukan KPU tersebut, bahkan kata Kusmayadi berunjung pada tindak pidana murni. Karena itu, laporannya juga disampaikan ke pihak kepolisian. “Kami menemukan ada dugaan kuat pemalsuan berkas dokumen oleh petugas PPS. Makanya kami laporkan ke polisi juga,” cetusnya.

Ketua KPU KSB Khairuddin, SE menanggapi permintaan dan protes pasangan K2. “Kami sangat paham apa yang menjadi keberatan pihak K2. Tapi kami tidak bisa melakukan penundaan. Kami tetap akan menjalankan pleno hari ini baik disetujui atau tidak oleh pasangan calon,” tegasnya.

Sementara itu jika mengacu pada hasil rekapitulasi dukungan perbaikan yang dilakukan KPU, kemarin. Hampir dapat dipastikan pasangan K2 tidak bisa mencapai syarat minimal dukungan untuk dapat lolos sebagai salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada KSB. Sebab jika ditotal dengan hasil rekapitulasi dukungan tahap awal yang hanya sebesar 5.796, maka total dukungan yang berhasil dukumpulkan oleh pasangan K2 hanya sebanyak 11.685 dukungan. Atau masih kekurangan sebanyak 1.537 dukungan dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU sebesar 13.222 dukungan.

Ketua KPYU KSB Khairuddin, SE yang dikonfirmasi mengenai, total syarat dukungan pasangan K2 itu enggan berkomentar. Ia hanya meminta agar seluruh pihak menunggu hasil pengumuman lengkap KPU pada 24 Agustus mendatang. “Saya belum berani pastikan. Yang jelas penetapan calon itu nanti tanggal 24 Agustus,” imbuhnya singkat. (bug)

Kadis Diknas memberikan arahan didampingi Kabid PMPTK dan Sutan Syahril

Peserta whorksop pemantapan PKG sudah mulai di pakai. Selama ini mereka memasukkan sendiri nilainya, dan kita tidak pernah melihat bukti fisiknya. Jadi bisa saja nilai itu tidak sesuai dengan kinerja. Karena nilainya mulai 0-4. Dia kirim ke pusat. Sekarang pusat meminta,”jelasnya.

Kadi Diknas Sumbawa, Sudirman

menjelaskan, pemantapan PKG ini untuk penyamaan persepsi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Seorang guru, harus mampu menjadi orang yang profesioanl dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Salah satunya menjadi orang profesional melaului PKGitu sendiri. (arn/*)

PNS KSB Panik Dengar Isu Mutasi Taliwang (Suara NTB) Dalam dua hari terakhir sejumlah kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) panik. Mereka mengaku mendengar isu jika penjabat bupati akan segera mengelar mutasi pegawai.

Banyak hal yang menyebabkan para pegawai panik dengan rencana mutasi tersebut. Namun yang paling santer terdengar, kegiatan rotasi pegawai itu banyak dikait-kaitkan dengan upaya menyingkirkan para PNS yang selama ini telah terlihat baik terang-terangan maupun tidak mendukung salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada KSB 9 Desember mendatang.

Sontak para pegawai yang

merasa telah menjatuhkan pilihannya merasa was-was.

Bahkan informasinya, telah ada daftar calon pegawai yang akan didepak dari jabatannya saat ini. “Kami dengar isu mutasi itu. Dan info yang saya dapatkan, saya juga masuk dalam daftar yang akan dimutasi,” jelas seorang pegawai kepada media ini.

Kabag Humas Protokoler Pemda KSB Najamuddin Amy, S.Sos yang dikonfirmasi terpisah, mengaku turut men-

dengar isu tersebut. Namun ia menegaskan, bagi para pegawai agar tidak terlalu memikirkannya dan tetap fokus pada pekerjaannya demi kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Saya juga dengar itu. Tapi buat apa dipikirkan,” katanya, Kamis (20/8) kemarin.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi seorang pegawai untuk takut pada proses mutasi.Sebab dalam kepegawaian, hal tersebut merupa-

kan sesuatu yang lumrah dalam pasti akan dijalani oleh setiap pegawai. “Kenapa harus takut atau panik? Kan mutasi itu hal biasa saja. Dan jangan kaitkan dengan apapun kegiatan mutasi itu di luar dari persoalan kepegawaian,” tegasnya.

Terkait kewenangan penjabat bupati melakukan rotasi pegawai. Najamuddin menyatakan, hal tersebut diperbolehkan. Seorang penjabat bupati dapat melakukan mutasi untuk tujuan-tujuan kepegawaian dan dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Tapi ada syaratnya. Mutasi yang dilakukan oleh penjabat

bupati itu harus atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” urainya.

Ia pun meyakini, jika dilaksanakan mutasi pegawai saat ini, pertimbangannya tetap sesuai dengan koridor aturan kepegawaian dan kebutuhan organisasi perangkat kerja daerah (OPD) yang ada. “Misalnya sekarang Kasi Linmas di Satpol-PP sedang lowong karena pejabatnya dipercaya menjadi sekretaris Panwaslu. Nah posisi itu harus segera diisi karena fungsinya ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada untuk tenaga keamanan. Itu harus diisi segera dan caranya hanya dengan menggelar mutasi,” imbuhnya. (bug)

Paket JIWA Tempati Posko Baru ”Rumah Rakyat”

(Suara NTB/ind)

K2 Laporkan KPU KSB ke Bawaslu dan Polisi

lanjutkan dalam Diklat berkelanjutan,” terangnya.

Setelah itu mulai Oktober, November dan Desember itu adalah kegiatan PKG sumatif, yang diantisipasi melalui kegiatan ini. Mengingat Sumatif adalah nilai akhir. Bagi guru-guru yang nilainya masuk dalam kategori tidak baik, maka salah satu dampaknya adalah, bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi, maka mulai 2016 nanti, tidak akan menerima lagi tunjangan profesi dimaksud. Apalagi berdasarkan evaluasi di PK guru ini, ternyata guru tidak memiliki bukti fisik.

“Misalkan pada saat akhir tahun, langsung saja nilainya sekian. Nah maka mulai ini kita memaksimalkan temanteman yang kordinator PKB ini untuk melaksanakan tugas ini. Artinya jangan sampai tidak melaksanakan tugas tapi ada nilai. Oleh karena itu sekarang ini kami fokus kepada administrasinya. Apa yang telah dilaksanakan sejak Maret, September, itu kan ada kegiatan di situ. Misalkan di Januari itu kelemahan di A, September itu dia harus melakukan kegiatan. Kami hanya memfasilitasi antara guru-guru kita dengan struktur,”tukasnya.

Makanya kegiatan kali ini berupa pemantapan. Mengingat PKG sudah berjalan selama ini. Evaluasi dilakukan, untuk melihat sejauhmana tugas PK selama ini. Pada 2015 masih sosialisasi, sehingga nanti 2016 hasil evaluasi PKG mulai digunakan. “Mau tidak mau, suka tidak suka 2016 ini harus jalan. Bagi yang nilainya jelek dampaknya pada guru itu, pangkatnya, tunjangan sertifikasinya. Artinya tanggungjawab kami di dinas itu sudah selesai.

Tinggal dia (guru) melaksanakan tanggung jawab itu. Kaerena ini sudah lama, dari 2010 sudah diperkenalkan. 2015

DIAMANKAN - L 300 yang memuat pupuk saat diamankan di Polres Sumbawa.

Polisi Amankan 30 Sak Pupuk

Diduga Penyalurannya Menyimpang Sumbawa Besar (Suara NTB) Lantaran diduga penyalurannya menyimpang, polisi mengamankan sekitar 30 sak pupuk bersubsidi, Kamis (20/8) sekitar pukul 01.00 Wita. Pupuk yang dimuat di atas mobil pick up dengan Nomor Polisi DR 9874 AC ini, diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lape, Sumbawa Besar. Setelah itu kemudian pupuk beserta mobil tersebut diamankan ke Polres Sumbawa.

Informasi yang diserap Suara NTB, pupuk-pupuk ini diketahui berasal dari Desa Senampar di Kecamatan Moyo Utara dan hendak dibawakan ke Desa Brangkolong Kecamatan Plampang. Namun Polisi mencegat pembawa pupuk tersebut di wilayah Kecamatan Lape.

Pemilik pupuk, Sardin yang ditemui Suara NTB di Polres Sumbawa, mengaku membawa pupuk tersebut dari Desa Senampar Kecamatan Moyo Utara dan hendak di bawa ke

desa Brangkolong dengan alasan untuk memupuk jagungnya. Menurutnya pupuk tersebut dibeli dari ketua gapoktan Desa Senampar yang disetujui oleh anggota masing-masing anggota kelompok. Harga pupuk persaknya dibayar seharga Rp 95 ribu.

“Saya secara sah pupuk ini kepada kelompok. Nanti bagaimana penjelasan dari polisi, saya siap menghadirkan anggota-anggota kelompok yang menyetujui pembelian pupuk tersebut,” terangnya.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim IPTU Tri Prasetiyo membenarkan adanya pengamanan pupuk bersubsidi tersebut. Pihaknya melakukan pengamanan berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada dugaan pendistribusian penyelewengan pendistribusian pupuk. kemudian pihaknya mengikuti kendaraan tersebut, dan mencegatnya sebelum sampai tujuan.

“Pupuk ini kemarin kenapa kita amankan, karena sudah

bergeser dari kecamatan yang seharusnya tempat pendistribusian ke kecamatan lain,” imbuhnya.

Ia menuturkan, awalnya ada permohonan dari kelompok tani melalui pengecer dan pengecekannya melalui sepengetahuan dinas. Kemudian setelah itu diajukan ke produsen, dan produsen mengajukan ke pabrik kimia maupun Pupuk Kaltim. Setelah pengajuan disetujui, barulah didistribusikan sesuai urutan. Data tersebut sudah ada di Pemda, dan pihaknya akan meminta data tersebut ke pihak Pemda guna mengecek proses pendistribusian pupuk.

“Kami akan mengecek apakah memang peruntukan pupuk ini untuk kecamatan tujuan, atau kecamatan asal.

Ketika nanti peruntukannya kecamatan asal, tapi karena kita amankan dia melanggar, nanti kita akan kaji apakah itu pelanggaran pidana atau bukan. Untuk sementara kita amankan,” tukas Tri. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Jack Morsa- H. Irwan Rahadi (JIWA) menempati Posko baru di wilayah kelurahan Seketeng, Kamis (20/8) kemarin. Posko baru yang dihibahkan salah satu simpatisan itu, diresmikan sebagai rumah rakyat. Dalam kesempatan tersebut, pasangan JIWA menggelar syukuran dengan sejumlah tim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian sore harinya Paket JIWA melaksanakan doa bersama dengan anak-anak yatim piatu.

“Menjelang penetapan pasangan Calon 24 Agustus mendatang, kami tentu menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk menampung atau menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat seluruh kabupaten Sumbawa. Maka rumah ini kami resmikan sebagai rumah rakyat,” imbuh Jack Morsa kepada wartawan.

Kegiatan yang disebutnya “Tama Bale” ini, sebagai persiapan Fasilitas menjelang peperangan dalam memenangkan Pemilukada pada 9 Desember mendatang. Dengan berupaya bagaimana meyakinkan masyarakat Sumbawa untuk mendukung paket JIWA secara Legitimate.

Dalam kesempatan ini Jack Morsa menyampaikan ucapan terima kasih terhadap para media dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar, yang telah menyambut baik pihaknya. “Tolong kami dikritik, kalau ada aktifitas kami yang mencolok. Kami masuk ke rumah posko ini tidak membawa masyarakat secara besar-besaran, kami hanya membaca doa. Kami minta kepada tokoh masyarakat, toko agama untuk mendoakan kami agar perjalanan Pilkada ini mulus, sukses,” ujarnya.

Setelah penetapan Pasangan calon pada 24 Agustus mendatang, pihaknya akan turun ke tengah-tengah masyarakat untuk kemudian mensosialisasikan Paket JIWA dengan menyampaikan Visi dan Misi. Bukan berarti harus menjelekkan pasangan lain. Namun memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus rahmat bagi paket JIWA. Menang ataupun kalah, JIWA sudah berupaya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Sebab menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam politik, sehingga tidak perlu melakukan tindakan anarkis dan saling menjelekkan satu sama lain.

Jack Morsa juga mengimbau kepada pendukungnya di seluruh kabupaten Sumbawa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Patuh dan taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Baik oleh KPU, Mendagri dan undangundang yang lebih tinggi. “Kita selaku calon pemimpin, harus patuh kepada aturan tersebut,” tukas Jack Morsa. (arn/* )

(Suara NTB/arn)

POSKO BARU - Jack Morsa foto bersama Ketua DPD Golkar Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah dan barisan pendukungnya di posko yang baru.

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

Baliho Mantan Bupati Marak

Pemda Diminta Menertibkan Secara Sukarela Bima (Suara NTB) Baliho atau atribut mantan Bupati Bima Drs. H. Syafrudin, M.Nur M.Pd.,M.M, masih marak terlihat di sejumlah tempat umum seperti instansi dan sekolah. Untuk itu Panitia Pengawasan (panwaslu) Kabupaten Bima sebagai pengawas telah mengeluarkan surat ke Pemda setempat, agar atribut tersebut ditertibkan secara sukarela sebelum penetapan calon.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdulah SH, kepada Suara NTB Kamis (20/8) menjelaskan, menindakanjut persoalan baliho masih marak di UPT, Sekolah dan sejumlah tempat publik di Kabupaten Bima. pihaknya telah mengeluarkan surat kepada Pemerintah Daerah agar menginstruksikan kepada jajarannya salahsatunya Dinas Dikpora untuk menertibkan baliho secara sukarela.

“Kami sudah melayangkan surat sejak tanggal 14 Agustus kemarin, hanya saja sampai saat ini, baliho tersebut masih marak,” katanya.

Menurutnya, sejumlah UPT dan Sekolah di Kecamatan Woha salahsatunya yang masih membiarkan baliho mantan Bupati Bima terpajang. “Walaupun kami sudah melayangkan surat ke Pemda agar memerintahkan beberapa SKPD untuk menertibkan baliho ini. Namun, surat tersebut diabaikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Abdullah menegaskan, panwas bukan lembaga eksekutor.

Karena itu pihaknya hanya akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan main. Kalaupun penertiban belum dilakukan, lanjut dia, maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar merekomendasikan ke pemerintah.

“Kami tetap menghimbau kepada penjabat bupati bima agar semua aparatur sipil negara di Kabupaten Bima agar tidak coba-coba masuk ranah politik, baik menghadiri maupun terlibat aktif memasang baliho dan sejenisnya,” terangnya.

Abdullah mengingatkan pada tanggal 27 Agustus mendatang, Pilkada akan memasuki masa tahapan kampanye.

Sehingga saat masa kampanye tidak ada lagi baliho, spanduk, stiker, pamflet berkeliaran kecuai yang diatur KPUD di tempat yang disepakati. “Kami akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Kesbangpolinmas dan Pol PP untuk menurunkan sendiri baliho dan sejenisnya tiga hari sebelum masa kampanye,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Pasangan Perseorangan Penuhi Syarat Dukungan Pilkada Bima Bima (Suara NTB) KPU Kabupaten Bima menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima di aula kantor setempat Kamis (20/8).

Dihadiri oleh ketua PPK di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima, Panwaslu, pasangan bakal calon perseorangan Abdul Khaer, SH, MH dengan Drs. Abdul Hamid, M.Si, serta tim penghubung pasangan calon.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing membacakan jumlah dukungan yang diterima dari KPU Kabupaten Bima, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat.

Pembacaan dukungan tersebut, Kecamatan Lambu dan Sape menerima dukungan paling besar yang diserahkan oleh pasangan calon sebagai per-

baikan pada verifikasi administrasi dan faktual pertama.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.Ip. M.MSip menjelaskan, pasangan bakal calon perseorangan Abdul Khaer, SH, MH, dengan Drs. Abdul hamid, M.Si sebelumnya telah menyerahkan syarat dukungan. Dukungan itu telah diverifikasi secara administrasi dan faktual tahap pertama sehingga diperoleh dukungan memenuhi syarat (MMS) sebanyak 34.605 jiwa.

“KPU menemukan tingkat error sebanyak 7.349 jiwa, untuk memenuhi syarat 7,5 persen atau sebanyak 38,964 duku-

ngan, pasangan harus menggantikan sejumlah dua kali lipat untuk diperbaiki,” jelasnya.

Lebih Lanjut Sila mengatakan, semua pasangan bakal calon diberikan waktu untuk masa perbaikan syarat pencalonan.

Terutama, pasangan perseorangan wajib memperbaiki atau mengumpulkan kurang lebih 15,290 jiwa tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bima.

Pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan kedua, KPUD menemukan kegandaan sebanyak 198 jiwa, selanjutnya dukungan diberikan PPK dan PPS agar dilakukan

Dewan Janji Fasilitasi Pemilik Lahan dan Pemda

(Suara NTB/ula)

verifikasi administrasi dan faktual.

“Kekurangan sebanyak 7.349 orang telah digantikan dengan dua kali lipat dengan total disetor pasangan calon ke KPU sebanyak 15290 jiwa,” sebutnya.

Setelah itu, pihaknya telah mendapatkan hasil verifikasi faktual ke dua yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.422 dukungan memenuhi syarat calon. Pihaknya telah mengakumulasi hasil verifikasi faktual pertama dan kedua.

Dukungan perseorangan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 44.027 dukungan, sementara syarat minimal harus dipenuhi sebanyak 34.954 dukungan atau 7,5 persen.

“Pasangan KH ini sudah memenuhi syarat pencalonan dan dinyatakan lolos, tinggal syarat calon yang belum dipenu-

hi pasangan calon,” terangnya.

KPU akan menetapkan pasangan calon pada tanggl 24 Agustus nanti. Walaupun sudah memenuhi syarat pencalonan, namun, masih ada syarat calon yang harus dipenuhi oleh pasangan calon.

“Usaha pasangan perseorangan telah selesai untuk syarat minimal,” katanya.

Tambah Sila, untuk menetapkan pasangan calon pada 24 Agustus nanti, KPU akan melakukan rapat pleno tertutup untuk memutuskan pasangan calon yang akan lolos. “Saya sampaikan terima kasih kepada PPK dan PPS, Paslon, dan Panwaslu telah sama-sama bekerja sama untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat dukungan perseorangan,” pungkasnya. (uki)

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Penipuan Umroh

Kasus TPA Bara

Dompu (Suara NTB) Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bara masih ditutup warga. DPRD Dompu berencana memfasilitasi pemilik lahan dan pemerintah daerah (Pemda) agar TPA Bara kembali berfungsi. Rencana ini diapresiasi warga, karena selama ini terkesan lepas tangan.

Ketua Komisi III DPRD Dompu, Nasaruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (20/8) kemarin, mengaku mendapat informasi terkait penutupan TPA Bara oleh ahli waris pemilik tanah. Akibatnya, sampah rumah tangga dalam kota tidak terangkut dan kota menjadi kotor oleh sampah.

“Penutupan TPA mestinya tidak dilakukan, apalagi proses hukumnya masih berlangsung,” katanya.

Ditutupnya TPA Bara, menurut Nasaruddin, menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah daerah (Pemda). Sehingga perlu difasilitasi dan dimediasi, agar ada titik temu dalam penyelesaian masalahnya.

“Kalau tidak ada saling percaya para pihak, maka solsinya harus dikomunikasikan dan difasilitasi. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena tidak menyelesaikan masalah.

Justru akan menimbulkan masalah baru,” terangnya.

Nasaruddin mengaku, akan berkomunikasi dengan ahli waris pemilik tanah untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait lahan TPA Bara serta keinginannya. Kemudian akan dikomunikasi dengan pemerintah daerah. Setelah informasi kedua pihak didapat baru dipertemukan untuk mendapatkan kesepakatan.

“Karena terkait pembebasan lahan dan urusan komisi 1, kita akan sampaikan pada pimpinan dan bicarakan lintas komisi,” jelas Nasaruddin.

M. Guntur, ahli waris lahan TPA Bara saat dihubungi terpisah, mengatakan, masih menutup akses masuk ke TPA Bara.

Penutupan itu terpaksa dilakukan karena tidak adanya komunikasi yang baik dari pemerintah daerah. Bahkan terkesan saling lempar tanggungjawab. “Sebelum putusan banding, mereka minta agar (TPA) dibuka dan akan langsung dibayarkan saat putusan banding keluar. Kenyataannya, setelah putusan banding keluar, justru mereka ajukan kasasi. Ketika pejabat yang berjanji dimintai komitmennya, justru menolak bertanggungjawab,” cerita Guntur.

Ia pun mengatakan, selama ini pihaknya cukup bersabar terkait persoalan lahan di TPA Bara. “Kita sebenarnya tidak ingin macammacam, kalau saja mereka (Pemda) mau berkomitmen untuk menyelesaikan dan dikomunikasikan dengan baik,” Nasaruddin katanya. (ula)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

TERKESAN MANGKRAK - Pagar keliling yang dibangun di RPH Balibunga Kandai Dua tahun 2015, sementara akses jalannya belum terlihat pembangunannya. RPH inipun terkesan mangkrak karena belum juga dioperasionalkan sejak dibangun. (Insert) Drs. H. Gaziamansyuri, MAP.

Setelah Vakum, RPH Kandai Dua Ditargetkan Beroperasi 2016 Dompu (Suara NTB) Bangunan rumah potong hewan (RPH) berstandar nasional Kandai Dua yang dibangun sejak 2012 lalu hingga saat ini belum dimanfaatkan. Proyek Dinas Peternakan Provinsi NTB ini terkesan mangkrak, apalagi akses jalan menuju RPH belum ada. Namun pemerintah daerah (Pemda) Dompu menargetkan operasionalnya pada 2016 setelah semua fasilitas pendukungnya dibangun 2015.

Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Drs H Gaziamansyuri, MAP kepada Suara NTB di ruang kerjanya, mengatakan, beberapa fasilitas pendukung RPH akan dibangun tahun 2015 seperti septic tank, kandang persiapan, rumah penjaga, tower air dan instalasinya, akses jalan dan pemagaran keliling.

“Fasilitas ini harus ada sebagai salah satu syarat pengoperasionalan RPH. Tahun ini kita akan bangun melalui dana APBD Dompu,” ungkap Gaziamansyuri.

Namun dari beberapa fasilitas yang akan dibangun, baru pagar yang tengah dikerjakan kontraktor. Sementara beberapa fasilitas lainnya akan segera dimulai pengerjaannya. “Untuk akses jalan belum dikerjakan karena masih terkendala lahan. Semula pemilik tanah sudah menyetujui pembukaan jalan dari jalan Negara, tapi ketika hendak dikerjakan justru berubah lagi.

Kini tengah dikomunikasikan kembali,” ungkapnya.

Dengan dilengkapinya beberapa fasilitas RPH, Gaziamansyuri mengatakan, tahun 2016 direncakan mulai berop-

erasi. Sehingga RPH Simpasai tidak akan difungsikan sebagai RPH karena persoalan pembuangan limbahnya. “Mulai 2016 direncanakan mulai dioperasikan,” katanya.

Keberadaan RPH bertaraf nasional di Balibunga Kandai Dua ini sempat mangkrak.

Apalagi pembangunannya terkesan tidak melalui proses perencanaan yang baik, karena beberapa fasilitas pendukung RPH belum dibangun.

Namun beberapa peralatan RPH untuk dipasang pada bangunan RPH justru sudah adakan, sehingga tidak bisa dipasang karena alasan keamanan dan belum beroperasinya RPH. Pembangunan RPH inipun melebihi batas waktu, sehingga tahun 2013 tidak dianggarkan kelanjutan proyeknya. (ula)

Dukung Swasembada Pangan

100 Hektar Sawah akan Dicetak Bima (Suara NTB) Mendukung swasembada pangan dan stok pangan tetap aman di Kabupaten Bima, Dinas Pertanian Kabupaten setempat pada bulan September mendatang akan mencetak sekitar 100 hektar sawah baru. Pencetakan itu tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Bima. ‘’Insya Allah Bulan September depan pengerjaan akan

dimulai. Kita sudah siapkan semuanya. Tinggal melakukan pengerjaan fisik,’’ ucap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima Ir. M. Tayeb kepada Suara NTB, Kamis, (20/8).

Tayeb mengatakan, percetakan sawah akan tersebar delapan kecamatan. Yakni, Kecamatan Tambora, Sanggar, Madapangga, Woha, Monta, Parado, Wera dan Soromandi. ‘’100 hektar itu akan

tersebar di kecamatan ini,’’ terangnya.

Dia mengaku, proses pengerjaan proyek dari APBN sebesar Rp 16 Miliar lebih itu bersifat swakelola. Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menggandeng TNI AD yang akan mencetak sawah tersebut. ‘’Untuk pencetakan sawah sebesar itu kami akan menggandeng korps zeni TNI AD. Pelaksanaan program itu menggunakan mekanisme swakelola,’’ terangnya.

Tayeb menjelaskan, jika pengerjaan dimulai September 2015. Maka tiga bulan kedepan pengerjaam sawah tersebut selesai. ‘’Rencana kita pencetakan sawah ini selesai tepat di waktu tanam. Sehingga musim hujan turun petani bisa langsung bekerja,’’ katanya.

Di sisi lain kata Tayeb, pecetakan sawah baru itu akan menambah luas baku lahan tani di Kabupaten Bima. Jika sebelumnya luas lahan sekitar 35.684 hektar. ‘’Maka sekarang akan ditambah 100 hektar lagi,’’ ujarnya.

Tayeb berharap, adanya sawah baru tersebut bisa meningkatkan produksi tani. Sehingga kekurangan stok pangan tidak terjadi lagi. Selain itu, kata dia, tahun 2016 rencananya akan ada pencetakan sawah baru sekitar 300 hektar. ‘’Sekarang kami minta seluruh kepala desa untuk melaporkan lahan. Minimal ada aliran air yang bisa dicek sawah,’’ pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Laporan dugaan penipuan umroh oleh Perusahaan Jasa Tour dan Travel PT. JRH masih dalam penyelidikan aparat Polres Bima Kota.

Hingga kemarin belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra saat dikonfirmasi, Kamis (20/8) siang menyebutkan kasus dugaan penipuan ini masih dalam penyelidikan pihaknya. Rencanannya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan pihak yang bertanggungjawab sebagai tersangka. “Nanti akan kita gelar,” ujar Yerry ditemui di ruang kerjanya.

Sementara itu terkait kasus ini, terlapor yang diduga mengambil uang dimaksud telah bertemu dengan pelapor, ST, warga Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Ditanyai mengenai keinginan terlapor untuk mengembalikan uang para korban? Yerry menyebutkan itu bukan ranah Kepolisian melainkan kesepakatan di luar proses hukum. Dia menganggap rencana pengembalian uang dimaksud tidak mengganggu proses hukum yang tengah dilakukan pihaknya.

“Kalau ada yang begitu-begitu sah-sah saja, Tapi proses

hukum tetap berjalan,” tutur Yerry. Selanjutnya, kasus dimaksud baru bisa dihentikan apabila pelapor mencabut laporannya. Sementara hingga kemarin, penyelidikan terhadap dugaan penipuan ini masih terus berlanjut.

Salah satu korban dalam dugaan penipuan tersebut adalah ST dan juga dua orang tuanya warga Tolotando, Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota. Akibat tak jadi diberangkatkan, ST dan dua orang tua mengalami kerugian sebesar Rp 78 juta. Uang dimaksud diserahkan pada Mei 2014. Awalnya tidak ada yang mencurigakan lantaran pihak tour dan travel menyerahkan perlengkapan umroh seperti mukenah, sajadah, koper serta perlengkapan lainnya.

Namun belakangan muncul kecurigaan, pasalnya pihaknya tak kunjung diberangkatkan. Pihak tour dan travel hanya memberikan janji namun hingga kini tidak pernah merealisasikan pemberangkatan dirinya dan kedua orang tuanya. Lantaran tak jadi diberangkatkan, dia pun meminta kepada pengurus berinisial SY untuk mengembalikan uang. Namun saat didesak, SY tak kunjung mengembalikan uang yang disetor. Bukan hanya dia dan orang tuanya, lanjut ST, masih ada sekitar 40 orang lainnya yang juga mendaftar. (use)

Aktivitas Penambangan Emas Liar Masih Berlanjut Bima (Suara NTB) Meski sudah dilarang, aktifitas penambangan liar di Kecamatan Sape Kabupaten Bima hingga kini masih berlanjut. Lantaran masih terus berlanjut, aparat Polres Bima Kota akan membentuk tim untuk melakukan pembubaran.

Aktifitas pertambangan tersebut terus berlanjut.

Bahkan jumlah penambang kini mencapai ribuan.

Sementara alat gelondongan yang digunakan juga semakin banyak. Namun aktifitas penambangan ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan, bahkan akan membahayakan nyawa penduduk akibat zat kimia yang dibuang melalui sungai dan penambang sendiri jika terjadi longsor.

Sebelumnya, aparat kepolisian sendiri sudah memberikan himbauan kepada para penambang agar menghentikan aktifitas penambangan. Namun hingga kini aktifitas penambangan masih terus berlanjut. Para penambang tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Lombok, NTT dan Bima sendiri.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra yang dikonfirmasi Kamis (20/8) pagi, menyebutkan terkait masih berlanjutnya aktifitas pertambangan dimaksud pihaknya akan melakukan tindakan represif.

Sebab sebelumnya kepolisian telah mengambil tindakan represif dengan memberikan himbauan.

Bahkan himbauan dari pihaknya sudah dilakukan dua kali.

“Kita sudah kasih dua kali peringatan. Pertama kita kasih peringatan sekitar awal Juni 2015, bahkan awal-awal sampai ada truk yang jatuh,” terang Yerry.

Selanjutnya, guna menghentikan aktifitas tambang dimaksud pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan pembubaran paksa. Namun sebelumnya pihaknya akan membuat laporan model a, artinya laporan tersebut Polisi sendiri yang membuat. Penutupan ini akan berkoordinasi dengan Kepala (Kades) setempat dan tokoh masyarakat. Karena untuk mencapai lokasi pihaknya harus menempuh jarak dengan berjalan kaki selama empat jam.

Ditambahkannya, rencana penutupan tambang ini dilakukan karena melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Pasalnya efek negatif yang diakibatkan aktifitas pertambangan liar ini cukup berbahaya, mulai dari bahaya limbah merkuri yang dibuang melalui sunga hingga kerusakan lingkungan.

“Efeknya banyak, mulai dari pencemaran lingkungan, kedua membahayakan penambang sendiri karna masih menggunakan alat tradisional dan ketiga bisa mengakibatkan kerusakan alam (longsor),” sebut Yerry.(use)

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

PHRI Loteng Siapkan Dua Pos Pengamanan Praya (Suara NTB) Maraknya aksi kriminalitas di kawasan wisata Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan, terutama yang menimpa wisatawan asing mengundang keprihatinan sejumlah kalangan di daerah ini. Tidak terkeculi pelaku wisata yang tergabungdalamPHRILoteng.Sebagai bentuk dukungan kepada aparat keamanan dalam membantu pengamanan kawasanwisata,PHRILotengpun kinitengahmenyiapkanduapos pengamanan sekaligus.

Kedua pos pengamanan tersebut nantinya akan dihiba(Suara NTB/kir) hkan ke aparat kepolisian.

L. Fathurahman Sekaligusdenganbangunandan tanahnya. “Bulan ini proses pembangunan dua pos pengamanan tersebut akan kita mulai. Dan, diharapkan bulan depan sudah selesai. Sehinggabisasegeradimanfaatkan,”sebutKetuaPHRILoteng,L.Fathurahmn, Kamis (20/8) kemarin. Pembangunan dua pos pengamanan tersebut, merupakan inisiatif dari PHRI Loteng. Karena prihatin atas persoalan keamanan di kawasan wisata. Dimana banyak kasus kriminalitas yang terjadi. Dan, tidak jarang menimpa wisatawan asing.

“Dengan adanya dua pos pengamanan ini, kita berharap bisa mendukung upaya aparat keamanan dalam menekan dan meminimalisir aksi kejahatan di kawasan wisata pada khususnya dan Loteng pada umumnya,” tandasnya. Ia mengatakan, selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata para pelaku wisata sangat berkepentingan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan di kawasan wisata. Karena bagaimanapun juga, para pelaku wisatalah yang bakal merasakan dampak langsung dari persoalan keamanan kawasan wisata.

“Ketika isu keamanan mencuat, itu bakal berpengaruh pada angka kunjungan wisata. Ketika kunjungan wisata turun, jelas kita yang paling merasakan dampaknya,” timpal Fathurahman. Sehingga bagaimanapun juga, PHRI Loteng dalam hal ini akan berupaya keras mendukung dan membantu aparat keamanan. Untuk menciptakan stabilitas keamanan di daerah wisata. Dua pos pengaman itu akan dibangun di wilayah Songgong Pujut dan Tebetaq Praya Barat. “Target kita, dua pos pengamanan ini selesai dalam satu bulan. Begitu selesai, langsung akan diserahkan pemanfaatanya kepada aparat keamanan,” pungkas owner PT. Mitra Alam Loteng ini. (kir)

Pilkada Loteng

Verifikasi Dukungan Calon Independen Tuntas Praya (Suara NTB) Tahapan verifikasi dan validasi dukungan tambahan calon independen pada Pilkada Lombok Tengah (Loteng), telah selesai dilakukan. Hasilnya pun sudah direkap di tingkat kecamatan oleh PPK. Tinggal menunggu proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Proses verifikasi syarat dukungan tambahan calon independen sudah selesai kita lakukan,” terang Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Kamis (20/8).

Setelah proses rekapitulasi selesai dilakukan tingkat kecamatan, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Loteng. “Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten, direncanakan Jumat besok (hari ini, red),” sebut Ari. Sebelumnya Ari menjelaskan, kepastian syarat sah dukungan tambahan tersebut menjadi penentu bagi pasangan calon indepeden. Untuk bisa dinyatakan lolos sebagai pasangan calon kepala daerah atau tidak. Jika memenuhi syarat dukungan tambahan, maka pasangan calon indepeden tersebut bisa ikut serta dalam Pilkada Loteng Bulan Desember mendatang.

Jika tidak memenuhi syarat dukungan tambahan, maka pasangan calon independen bersangkutan dinyatanya gugur.

Kendati dalam proses verifikasi tahap awal sudah dinyatakan lolos. KPU Loteng dalam hal ini hanya bertugas melakukan rekapitulasi saja. Karena untuk proses verifikasi sepenuhnya ada ditangan PPS di tingkat desa. Sehingga tidak ada peluang bagi KPU Loteng untuk memainkan jumlah syarat dukungan pasangan calon kepala daerah tertentu. Supaya pasangan calon tertentu bisa lolos dalam proses verifikasi ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari tiga pasangan calon independen yang menyerahkan syarat dukungan tambahan, satu pasangan calon yakni pasangan Drs. Kurniawan Armin – Drs. Mahdan Arkam (Kurma) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lantaran berkas dukungan tambahanya tidak mencukupi persyaratan yang ditentukan.

Berkasnya pun tidak ikut diverifikasi. Sehingga bisa dipastikan gagal lolos sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng. Sementara dua pasangan calon independen lainnya masing-masing H.L. Wiratmaja – H. Badrun (JADI) dan pasangan H. Suharto – Hj. Lale Widare, S.H., (Lailatul Qadar) ikut diverifikasi. Tapi bagaimana hasilnya masih harus menunggu hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. (kir)

(Suara NTB/kir)

KOTAK SUARA - KPU Loteng menyiapkan sekitar 1.500 kotak suara. Sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Ditambah 12 kotak suara tambahan untuk dimasing-masing kecamatan. Sehingga berjumlah total 1.512 kotak suara. Kotak-kotak suara berbahan aluminium itu pun sudah dipersiapkan oleh KPU Loteng dan dipastikan siap pada waktunya. Tampak tumpukan kotak suara tersimpan rapi di gudang penyimpangan milik KPU Loteng.

POLHUKAM

Halaman 8

Tahanan Kabur Akhirnya Ditangkap Mataram (Suara NTB) Pelarian Taufiqurahman alias Opik (22) berakhir.

Dalam 2x24 jam, petugas menangkap dia di rumah keluarganya di Jalan Pariwisata, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kamis (20/8) siang. Opik digiring ke Kejari Matram selanjutnya dibawa kembali ke Lapas Mataram. Sementara petugas penjaga tahanan yang kecolongan tetap diproses untuk dimintai keterangan.

Penangkapan dilakukan tim intelijen Kejari Mataram, intelijen Kejati NTB, melibatkan tim Buser Ditresnarkoba Polda NTB. Opik ditangkap beberapa saat setelah makan, sekitar pukul 13.30 Wita.

Assisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati NTB, Bambang Surya, SH, MH menjelaskan, Opik adalah terdakwa dalam kasus narkotika golongan satu jenis Hasis. Perkaranya diawali dengan penangkapan oleh Ditresnarkoba Polda NTB, dengan barang bukti 13,53 hasis, Minggu tanggal 8 Maret 2015 lalu. “Sebelum kabur, dia akan disidang untuk ketiga kalinya, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi,” kata Aspidum, didadampingi Asdatun Hendrik Selalau, SH, MH, Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH. Terdakwa langsung diserahkan ke Kasi Pidum Kejari Mataram, Jaya Kusuma, SH. Sementara Opik didampingi orang tuanya Muhammad Sahdi.

Setelah ditangkap, terdakwa rencananya akan dilanjutkan persidangannya seperti biasa.

Apakah tuntutan akan diperberat karena sempat kabur?

Menurut Aspidum, akan tergantung jaksa penuntut umum (JPU).

Asdatun menambahkan, petugas piket pengawal tahanan, tetap akan diklarifikasi terkait kasus itu. Mereka adalah Sahri, SH, Gidion, SH, Layar, SH dan Riyan, SH. “Kita akan klarifikasi

untuk mendapat informasi detail, mengapa sampai akhirnya tahanan bisa kabur,” terangnya. Soal SOP, mulai dari pemakaian rompi, dimasukkan ke sel sementara PN Mataram, sebenarnya sudah dijalankan. Tapi ketika ada peristiwa ini, akan menjadi bahan evaluasinya.

Sementara Jaksa yang membawa terdakwa ke persidangan, Sahdi, SH menyebut terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, pasal 114, pasal 112, pasal 127, subsider pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Mengaku Disiksa Muhammad Sahdi, orang tua Taufiqurahman mendampingi anaknya sejak ditangkap hingga dibawa ke Kejari Mataram. “Saya tidak ingin anak saya diapa-apain, tolong. Anak saya masih kecil,” kata Sahdi.

Dia mengakui anaknya memang pemakai dan pecandu narkoba. Bahkan sekolahnya terpaksa berhenti hingga SMP dan tidak tamat kelas III karena menjadi pemakai narkoba. Dia juga bercerita, anaknya sudah menghabiskan biaya besar untuk membeli narkoba. “Sudah lima motor dijual,” akunya.

Sejak mendengar anaknya kabur dari tahanan. Dia pun mengaku berusaha membantu mencari ke rumah keluarganya.

“Akhirnya siang tadi saya dikontak adik saya di Monjok,

(Suara NTB/ars)

DIGIRING - Tersangka Taufiqurahman alias Opik (22), digiring petugas intelijen Kejari Mataram ke ruang pemeriksaan Pidum. nah meminta uang kepada katanya Opik ada di sana. Saya ndak ngerti saya,” keluhnya.

Sementara Taufiqurah- saudaranya Rp 4 juta, diduga bilang, biarkan dia makan dulu, saya segera menyusul,” bebern- man sembari menangis men- untuk membeli narkoba. ya. Namun sebelum ia sampai, gaku tidak betah di Lapas Suatu ketika, oknum polisi sudah ada petugas jaksa dan Mataram. Itulah yang mem- datang menghardiknya.

Buser Polda NTB menangkap buat dia kabur. “Pokoknya “Anaknya belum kasi barang anaknya. Tapi ia tetap pasrah saya mau pindah, ke (lapas) ke saya, mana kembalikan dan membiarkan anaknya Dompu, atau mana saja,” ke- uang saya?,” kata Sahdi, meluhnya. Sahdi, mencerita- nirukan kata oknum Polisi. Ia diproses hukum.

Dia bercerita, sebenarnya kan, anaknya sering di pukuli justru bingung, mengapa sudah ada keinginan agar sesama tahanan di Lapas anaknya yang di tahanan anaknya direhabilitasi. Beber- Mataram. Bahkan anaknya masih berurusan dengan apa kali bahkan sudah men- pun sempat diungsikan ke sel narkoba dan lagipula aparat gajukan permintaan rehabili- tikus. “Itu yang buat dia trau- sebagai pembelinya. Dia bertasi ke BNN Kota dan BNN ma, sampai akhirnya kabur,” harap Kejaksaan bisa memProvinsi. Tapi selalu ditolak. kilahnya, sembari berharap bantu agar Opik keluar dari “Saya sebenarnya anak ini anaknya dipindah. Anaknya pengaruh narkoba, apalagi inberubah, tapi usaha untuk re- juga masih dibawah pengaruh timidasi dari para bandar habilitasi tidak berhasil juga, Bandar narkoba. Bahkan per- lainnya. (ars)

Pemkab Lotim Stop Aktivitas Jemaah As-Sunnah Selong (Suara NTB) – Menyikapi konflik yang kembali terjadi antara masyarakat Pringgasela Kecamatan Pringgasela dengan Jemaah As-Sunnah, Rabu malam (19/8). Pemkab Lombok Timur (Lotim), Kamis (20/ 8) menyetop segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh kelompok As-Sunnah cabang Pringgasela. Baik aktifitas pembangunan fisik maupun pendidikan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pasalnya, pembangunan mushala serta yayasan yang didirikan oleh As-Sunnah cabang Pringgasela belum mengantongi izin dari pemerintah setempat. Terlebih, keberadaan jemaah As-

Sunnah tersebut hingga saat ini belum diterima keberadaannya oleh masyarakat.

Alasan distopnya sementara segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh jemaah As-Sunnah itu untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Desa Pringgasela. Ini berdasarkan keputusan dari pertemuan tim terpadu penanganan konflik di Bakesbangpoldagri Kabupaten Lotim. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua FKUB, Ketua FKDM, Ketua MUI dan Muspika Kecamatan Pringgasela. Demikian dibacakan keputusan bersama oleh Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lotim, Sudirman di

(Suara NTB/yon)

STOP - Pemkab Lombok Timur saat melakukan penyetopan terhadap segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh jamaah As-Sunnah Pringgasela di mushala yang dibangunnya.

Desa Pringgasela. Seraya mengatakan, sayangnya rapat yang dilakukan itu tidak di-

Peredaran Miras

Gubernur Minta Satpol PP Bertindak Tegas Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi khawatir dengan maraknya peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di masyarakat.

Banyaknya warga yang jatuh korban, termasuk anak di bawah umur akibat minum miras oplosan menuntut semua pihak, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan tindakan tegas terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

“Mari kita bersihkan daerah kita ini dari minuman beralkohol yang ilegal tersebut. Dan itu juga bergantung pada badan hukum yang berwenang,” ungkap gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pol PP diintegrasikan dengan Koordinasi Pencegahan Pekat Khusus Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di NTB, Kamis (20/8).

Hadir pada rakor itu, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi, Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi, dan Kepala Satpol PP kabupaten/kota se-NTB. Gubernur menilai, peredaran miras memerlukan tindakan tegas dari aparat terkait, sehingga peredarannya bisa diminimalisir.

Apalagi terhadap generasi muda harapan bangsa.

Selain itu, gubernur memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan rakor, karena penguatan SDM Satpol PP sangat penting dalam membangun kinerja

(Suara NTB/ist)

BUKA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat membuka rakor Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP di salah satu hotel berbintang di Mataram, Kamis (20/8). pemerintah daerah. Apalagi berkaitan dengan optimalisasi dari kualitas kerja Satpol PP, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Pol PP tidak akan terlihat kinerjanya kecuali didukung penuh oleh seluruh instansi atau unsur-unsur lain yang sama-sama bertugas di provinsi yang kita cintai ini,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ujarnya, Satpol PP harus memiliki perencanaan kerja yang sistematis dan bertahap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin pelaksanaan pemerintahan agar dapat terus berjalan dan terlaksana dengan baik. Gubernur juga berharap agar rakor seperti ini dapat terus diselenggarakan guna membangun kualitas sumber daya Pol PP dalam melaksanakan fungsinya.

Sementara Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, menegaskan, jika pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah memiliki payung hukum yang jelas. Gubernur

NTB, telah menerbitkan surat edaran ke bupati/walikota se-NTB agar mempersempit ruang gerak peredaran dengan pengawasan dan pengendalian secara intens. ‘’Kecuali yang diatur sesuai Permendag Nomor 4/PDN/PER/4/2015,’’ terangnya pada Suara NTB, Kamis (20/8).

Selain itu, lanjutnya, daerah diharapkan membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, polisi, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tidak hanya itu, tim terpadu harus melibatkan Badan Perizinan Terpadu, FKUB, MUI dan KPID agar sinergis dalam mengambil peranan.

Hal lain yang mesti diperhatikan, ujarnya, seluruh instansi harus saling berkoordinasi di lapangan.

Termasuk, meningkatkan operasi pengawasan dan penertiban di daerah bersama tim lainnya. (ham)

hadiri oleh pihak As-Sunnah.

Sementara, penyetopan aktifitas jemaah As-Sunnah ca-

bang Pringgasela dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Lotim, Kompol. M. Hutagalung itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan dari pihak manapun. Dikatakannya, keputusan yang telah disepakati itu harus tetap dijaga bersama. “Penutupan ini berdasarkan kesepakatan kita bersama, sehingga segala bentuk keputusan itu harus kita jaga,” tegasnya siang kemarin.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pascadistopnya segala bentuk aktifitas di lokasi pembangunan mushala As-Sunnah itu, sejumlah petugas baik dari unsur kepolisian, TNI dan Satpol PP disiagakan. (yon)

Dianiaya Massa, Seorang Warga Dirawat di RS Selong Selong (Suara NTB) – Konflik yang terjadi antara Jemaah As-Sunnah dengan masyarakat Pringgasela nampaknya masih berlanjut. Sekitar pukul 08.00 Wita, sekelompok masyarakat Pringgasela kembali mendatangi lokasi pembangunan Musala AsSunnah yang sekaligus dijadikan sebagai Yayasan As-Sunnah Lombok Cabang Pringgasela. Sempat terjadi ketegangan di lokasi tersebut. Akibat insiden itu, salah seorang anggota kelompok jemaah AsSunnah terkapar di Rumah Sakit Dr. Soedjono Selong karena mengalami beberapa jahitan di bagian kepalanya akibat dipukul kayu dan batu.

Ditemui di salah satu ruangan di Rumah Sakit Selong, Kamis (20/8), Arsan Asma (39) salah seorang Jemaah As-Sunnah cabang Pirnggasela mengaku dianiaya sekelompok masyarakat. Saat itu, ia bersama rekan-rekannya sedang mengaji di musala atau yayasan yang hingga kini belum bisa diterima oleh masyarakat sekitar. “Kami lagi mengaji di sana, tiba-tiba datang masya-

rakat banyak, lalu saya dipegang dan dibawa di tempat keramaian itu lalu saya dipukul menggunakan batu,” bebernya yang saat itu ditemani sang istri Sukmawati Handayani.

Sementara, Kapolsek Pringgasela, Iptu Junaedi membenarkan konflik yang kembali pecah antara masyarakat Pringgasela dengan Jemaah As-Sunnah itu dengan menyerbu musala jemaah AsSunnah yang letaknya di tengah sawah. Alasan masyarakat kembali datang ke lokasi tersebut karena masyarakat setempat tidak terima dengan adanya aktivitas di lokasi tersebut termasuk dengan dilanjutkannya pembangunan musala itu. Pasalnya, keinginan masyarakat sekitar adalah bagaimana jamaah Assunnah memanfaatkan sarana yang sudah ada seperti musala maupun masjid tanpa harus mengelompokkan dirinya. “Sejak awal pembangunan musala itu pada awal 2015 lalu, masyarakat sudah tidak menerima. Namun pembangunan tetap saja dilakukan,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERBARING - Salah seorang anggota jemaah As-Sunnah, Arsan Asma (39) terbaring di RS Selong setelah diduga dianiaya masyarakat Pringgasela.

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tenun Fashion Fantasi, Pintu Gerbang Ruang Kreativitas Mataram (Suara NTB)Tenun fashion fantasi yang dikreasikan oleh koreografer L. Suryadi Mulawarman sebagai hiasan Lombok-Sumbawa Carnival dan serangkaian pembukaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) cukup memikat perhatian.

Suraydi mengaku sengaja mengkreasi kain tenun khas NTB dalam sebuah karya seni rupa. Karya seni rupa yang bercorak bahan tenun tersebut kemudian diperagakan oleh sejumlah model muda dan berbakat di daerah ini. Hasil kreatifitas yang diciptakan koreografer tersebut ada yang bermotif biota laut, tumbuhan, hewan dan replika mahluk hidup lainnya.

“Sebenarnya ini hanya sebuah gebrakan untuk membuka ruang kreativitas bagi anak-anak muda. Harapannya, ini dapat menjadi semacam insiprasi bagi mereka dalam berimajinasi serta menunjukkan hasil kreativitasnya,” ujar Suryadi kepada Suara NTB, Rabu (19/8).

Tidak terlalu sulit baginya untuk mengkurasi hasil kreativitas yang sederhana itu. ia hanya ingin menciptakan sesuatu yang berbeda untuk menambah nilai inovatif (pengembangan) yang mampu memikat perhatian khalayak.

“Ini digarapnya cuman dua minggu. Tetapi hasilnya bisa disaksikan sendiri. Kami hanya ingin menciptakan sesuatu hal yang berbeda sehingga ada hal baru yang menjadi pemikat perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan produk khas daerah, terutama kain tenun. “Kita berharap, anak-anak muda kedepannya turut mengekpresikan imajinasi mereka melalui hasil karya dan kreativitasnya. Kalau ini, sebenarnya hanya sekadar contoh saja bagi mereka supaya kaum-kaum muda ini terpikat berkreativitas,” tandasnya. (met) TENUN FANTASI - Salah satu model peraga busana tenun fantasi karya koreografer L. Suryadi Mulawarman.

Penataan Destinasi Harus Lebih Besar dari Promosi Wisata

(Suara NTB/met)

KEAMANAN PARIWISATA - Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono (tengah) menyambut baik aspirasi pelaku pariwisata mengenai keamanan kawasan pariwisata yang selama ini masih mencemaskan.

Keamanan Aset Pokok Industri Pariwisata Mataram (Suara NTB) keamanan serta kenyamanan di tiap-tiap kawasan pariwisata dipandang sebagai aset pokok yang harus dipertahankan.

Menurut Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, soal keamanan pariwisata adalah problem yang harus ditangani secara serius. Kasus-kasus yang melibatkan wisatawan sebagai korban kekerasan di daerah ini harus segera ditindak.

Ia mengaku masih berhutang sepuluh Laporan Polisi (LP) yang belum terungkap mengenai kasus yang melibatkan wisatawan sebagai korban tindak kriminal.

“Soal keamanan pariwisata merupakan sesuatu hal yang serius. Kasus-kasus yang melibatkan turis kita sebagai korban aksi kejahatan harus segera ditindak,” tegasnya, Kamis (20/8) kemarin.

Kelihatannya, Kapolda NTB yang baru ini tampak gigih untuk andil dalam pengembangan industri pariwisata.

Khususnya dalam peran sebagai petugas yang akan menjaga keamanan di tiap-tiap daerah. Ia ingin menyerap aspirasi seluruh pelaku pariwisata di daerah ini mengenai apa yang menjadi keluhan serta kebutuhan tentang keamanan yang belum terpenuhi.

“Saya pribadi ingin menyerap masukan dari pelaku-pelaku pariwisata untuk kemudian kita bentuk strategi pengamanan di kawasan-kawasan pariwisata,” bebernya ketika menghadiri undangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB untuk membahas soal keamanan. “Wisata tanpa keamanan itu tidak mungkin bisa berjalan,” bebernya.

Sementara itu, kalangan pelaku pariwisata menyampaikan agar aparat keamanan selalu mengedepankan upaya pencegahan (preventif). Polisi diminta menyentuh kawasan-kawasan yang dinilai rawan terjadi tindak kejahatan. Paling tidak, meski tidak dipantau selam 24 jam, polisi harus rutin melaksanakan patroli untuk mencegah kelancaran aksi-aksi kejahatan.

“Lebih dari 30 tahun, persoalan keamanan di daerah kita terus hanya menjadi perbincangan. Maka, yang paling substansial untuk dilakukan polri saat ini adalah menegakkan tindakan preventif atau pencegahan. Paling tidak, aparat keamanan yang bertugas dikawasan-kawasan yang rawan harus rajin melakukan patrol,” ujar Akram Wirahadi mewakili Asita NTB. Berbeda dengan penyampaian dari Dr. Basuki yang konsen mengkaji soal konflik dan keamanan lingkungan masyarakat. Menurutnya, masalah keamanan dan tindak kejahatan tersebut merupakan permasalahan yang mobile (bergerak). Solusi yang paling tepat untuk dilakukan saat ini adalah bergerak menyadarkan pelaku dengan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Merumuskan sebab atau faktor yang memotivasi pelaku melakukan tidak kejahatan, lalu kemudian mereka secara perlahan diberi pemahaman serta penyadaran.

“Persoalan keamanan ini adalah persoalan yang mobile, hari ini kita serang di sebelah timur, makin munculnya justru di sisi barat. Begitu seterusnya. Maka, saya menawarkan untuk kita lakukan pendekatan yang komprehensif terhadap pelaku, kita identifikasi penyebab mereka bertindak merugikan orang lain,” tandasnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Industri pariwisata merupakan bagian dari bisnis kepercayaan. Karenanya, penataan destinasi wisata seharusnya lebih besar ketimbang dana promosi pariwisata NTB. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H. L. Mohammad Faozal, S.Sos, M.Si, Kamis (20/8).

“Biaya berpromosi kita memang jauh lebih besar dengan nilai investasi destinasi kita saat ini. Seharusnya, yang lebih besar itu justru biaya untuk penataan,” tuturnya.

Penataan destinasi wisata meliputi bagian upaya pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pendukung sebagai fasilitas di kawasan pariwisata. Kendati demikian, tidak dipungkirinya bahwa kegiatan berpromosi juga bagian yang penting dalam pengembangan industri kepariwisataan.

“Promosi itu penting, kare-

Permintaan Khusus Ariana Grande Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Ariana Grande punya beberapa permintaan khusus kepada promotor konser saat manggung di Jakarta, Rabu (26/ 8), salah satunya makanan dan minuman pendukung gaya hidup sehatnya.

“Menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman Ariana cukup sulit. Ada beberapa brand makanan dan minuman yang dia minta spesifik tapi kita tidak punya di Indonesia, timku sampai harus cari ke Singapura,” kata Febrina Sibuea, promotor dari Dyandra Promosindo saat dihubungi Antaranews di Jakarta, Kamis kemarin.

Febrina mengatakan timnya cukup kesulitan menemukan katering yang sanggup memenuhi permintaan khusus pelantun lagu “Problem” itu. “Rata-rata permintaannya healthy food dan cari katering yang menyanggupi permintaan makanannya juga susah,” katanya.

Selain minta disediakan makanan vegetarian, penyanyi 22 tahun kelahiran Florida, Amerika Serikat, itu juga meminta promotor menyiapkan satu ruangan khusus serba hitam. “Sejauh ini, kalau permintaan soal panggung dan lain-lain masih bisa dihandle, lighting dan sound juga,” kata Febrina.

Selain itu aktris pemeran Cat Valentine di serial televisi Nickelodeon “Victorious” tersebut hanya minta diinapkan di hotel berbintang lima. “Permintaannya standar artis luar negeri saja, minta tinggal di hotel bintang lima,” kata Febri.

Persiapan Konser Febrina mengatakan saat ini penyelenggara masih sibuk mempersiapkan konser “The Honeymoon Tour” Ariana Grande. “Saat ini kita sedang sibuk meeting technical production. Sudah dapat flight schedule untuk arrival di Jakarta dan sekarang sibuk urus kargo,” katanya.

“Kargo akan tiba Minggu malam, jadi koordinasi dengn bea cukai dan lain-lain harus kilat nih,” tambah Febri. Ariana Grande akan menggelar konser “The Honeymoon Tour” di hall B3 dan C3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 26 Agustus 2015. Dia akan membawa 45 kru untuk konser dua jam itu.

“Konser akan sama persis seperti di negaranegara sebelumnya. Dia akan membawakan hits album-album sebelumnya.” (ant/bali post)

Pertemuan Sastrawan

Upaya Melanjutkan Geliat Sastra di NTB Mataram (Suara NTB) Dunia sastra NTB tengah memperlihatkan geliat yang cukup menggembirakan. Di satu sisi, perkembangan ini bisa saja menjadi ajeg, namun juga bisa hanya euforia sesaat.

Untuk memastikan keberlanjutannya, diperlukan upaya pembinaan generasi penulis sastra baru – khususnya di kalangan pelajar.

Demikian benang merah pendapat dua narasumber, Riyanto Rabbah dan Kiki Sulistyo yang dihadirkan dalam Kegiatan Pertemuan Sastrawan Daerah di NTB yang digelar Kantor Bahasa Provinsi NTB, Rabu (19/8) kemarin.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

Dr. Syarifudin, M.Hum. Riyanto menilai, kegiatankegiatan sastra yang melibatkan pelajar kerap digelar oleh pemerintah. Namun, kegiatan semacam ini tidak berkesinambungan. Menurutnya, dari ajang tersebut seringkali lahir karya sastra pelajar yang bagus. “Tapi karena tidak pernah dibukukan, hilang.. Dulu beberapa kali pemerintah menyelenggarakan lomba, muncul nama-nama (penulis) baru tapi setelah itu menghilang,” ujarnya.

Karena itulah ia menegaskan pemerintah harus menggelar ajang perlombaan yang konsisten guna memastikan para pelajar memiliki penyaluran minat dalam menulis karya sastra.

na kalau kita hanya sebatas melakukan penataan destinasi, maka kemungkinan besar tidak akan ada kunjungan wisatawan. Kemudian, jika kita hanya fokus berpromosi, wisatawan lalu berbondongbondong mendatangi kita sementara fasilitas belum siap, mereka tentu akan kecewa.

Sebab, pariwisata ini adalah bisnis trust (kepercayaan),” ujarnya.

Faozal sempat menyinggung soal biaya mempromosikan pariwisata melalui kunjungan-kunjungan keluar negeri. Menurutnya, daripada

Terkait persoalan ini, Kiki dalam pemaparan makalahnya menjelaskan bahwa saat ini masyarakat NTB telah memperoleh ruang yang mempertemukan karya-karya sastra (berupa cerpen dan puisi) dengan hadirnya rubrik Jendela Sastra di Harian Suara NTB. Menurutnya, kehadiran halaman sastra di surat kabar cukup berhasil menghidupkan atmosfir sastra di daerah ini.

Selain rubrik sastra di surat kabar, Kiki juga menganggap penting digelarnya sayembara-sayembara sastra, asalkan ia dilakukan secara ajeg.

Dengan tersedianya ruang, Kiki meyakini saat ini tiba saatnya mengalihkan perhatian pada upaya melahirkan genera-

anggaran tersebut habis digunakan sebagai ongkos pergi berpromosi, lebih baik uang negara itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur didaerah-daerah tertinggal.

“Coba kita lihat berapa cost anggaran yang harus kita keluarkan untuk berpromosi ke luar negeri. Bahkan satu orang saja SPJ-nya bisa mencapai Rp 54 Juta. Dalam satu keberangkatan aktivitas berpromosi ke luar Negeri kita keluarkan anggaran minimal sampai Rp 250 Juta,” tuturnya.

“Coba yang Rp 250 Juta itu kita pakai bangun pelabuhan

H. L. Mohammad Faozal di Moyo sana, saya yakin itu akan lebih efektif,” imbuhnya.

Dirinya lantas mengumpulkan seluruh kepala desa

NTB-Sumatera, Harus Ada Penerbangan Langsung

Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan angka kunjungan wisatawan di NTB dinilai meningkat secara signifikan.

Hal tersebut memikat minat para pelaku pariwisata di Sumatera Utara untuk bekerjasama dengan sejumlah pelaku pariwisata di daerah ini. Dari dua daerah ini - NTB dan Sumatera - harusnya sudah ada penerbangan langsung demi memperkuat pengembangan industri pariwisata untuk ke depannya.

Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dari daerah masingmasing, para pelaku pariwisata ini menyelenggarakan table t o p meeting di Lombok, Kamis (20/8).

Penyelenggaraan kegiaAriana Grande t a n

si penulis baru. Upaya ini dapat ditempuh dengan menjadikan sekolah sebagai salah satu sasaran utama. Caranya, dengan membuka ekstrakurikuler sastra yang otonom.

Problemnya, selama ini kehadiran sastra di sekolah maupun di perguruan tinggi seringkali hanya diselipkan saja di unit ekstrakurikuler yang memiliki persinggungan dengan sastra – semisal majalah dinding atau mading. Di sejumlah unit kegiatan mahasiswa, sastra juga tidak ditempatkan sebagai sebuah aktifitas yang mandiri.

Kiki memandang, kelak jika ekstrakurikuler sastra sudah berhasil digiatkan di kalangan pelajar, diperlukan langkah berikutnya yaitu menggelar festival sastra pelajar secara rutin setiap tahunnya. Festival ini – yang dirangkai dari pelatihan, sayembara hingga penerbitan karya sastra pelajar – diyakini dapat menjadi muara yang menampung keluaran dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

”

Biaya berpromosi kita memang jauh lebih besar dengan nilai investasi destinasi kita saat ini. Seharusnya, yang lebih besar itu justru biaya untuk penataan.

yang memiliki titik-titik kawasan destinasi wisata untuk mengikuti rapat bersamanya.

Ia ingin mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di pelosok mengenai pembenahan infrastruktur destinasi yang ada. Sebab, menurutnya para kades beserta kelompok sadar wisata di tiap-tiap desalah yang akan lebih paham mengenai persoalan serta kebutuhan pada kawasan masing-masing.

“Saya sengaja mengundang seluruh kades di 10 Kabupaten/Kota datang ke Mataram untuk menyampaikan segala kelemahan dan persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan yang patut dibenahi.

Sebab, mereka-mereka inilah yang lebih paham dengan kebutuhan wilayahnya masingmasing,” tandasnya. (met)

Tak hanya melahirkan penulis, ekstrakurikuler sastra di sekolah menurutnya juga bisa secara langsung mengasah kemampuan guru pembimbing untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk penulisan maupun perkembangan sastra saat ini.

“Dengan begitu, saya percaya, keluhan tentang minimnya penulis dari Lombok dapat terjawab, sekaligus membangun secara pelahan suatu ‘masyarakat pembaca sastra’ sebagai efek dari persentuhan dengan sastra di sekolah.”

Selain masukan tersebut, Kiki juga sependapat jika aneka kegiatan sastra yang disponsori pemerintah sebaiknya dipercayakan kepada Kantor Bahasa. Sebab menurutnya Taman Budaya biasanya lebih berorientasi pada aktifitas seni yang berorientasi pertunjukan.

Menurutnya, Kantor Bahasa dapat menjadi penyelenggara utama dari Festival Sastra Pelajar setiap tahunnya. Dengan menggandeng Dikpora, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra di Univer-

tersebut untuk menciptakan sinergi dan kerjasama antar pelaku pariwisata dari dua daerah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB H. L. Mohammad Faozal S.Sos.,M.Si, Bersama Kadisbudpar Sumatera Utara bersepakat untuk bergerak mendorong pembukaan rute penerbangan langsung khususnya dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) di NTB. Bersama asosiasi pelaku pariwisata yakni Asita, mereka akan mencoba meyakinkan perusahaan-perusahaan maskapai/penerbangan menggunakan pangsa pasar pariwisata yang cukup potensial.

“Kita ingin meyakinkan maskapai agar segera membuka rute direct flight (Penerbangan Langsung) dari arah Sumatera Menuju BIL. Kita sudah punya banyak akses direct flight yang diantaranya dari Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar,” tuturnya.

Kadisbudpar Sumatera Utara melalui Kabid Pemasaran sebagai wakilnya mengatakan, rute penerbangan langsung dari Sumatera menuju NTB itu penting. Tetapi, saat ini yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan perusahaan-peru-

sahaan jasa penerbangan tentang prospek yang dapat dihasilkan jika dibukanya penerbangan langsung.

“Kita awali dulu melalui kerjasama antara pelaku pariwisata, khususnya perhotelan dan jasa angkutan yakni tour dan travel. Karena ini kan, bisnis.

Kita yakin para pengusaha jasa penerbangan pasti akan mengikuti irama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (Asita), Solahuddin Nasution, SE.,MSP menyampaikan, upaya yang dilakukan saat ini merupakan kiat awal untuk mengembangkan industri pariwisata untuk dua daerah ini. menurutnya, pembangunan pariwisata membutuhkan kekompakan serta semangat kerjasama yang bagus demi lancarnya bisnis dan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, dengan berkembangnya usaha bidang jasa ini, ia berharap tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami pengembangan.

Hal ini akan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Ia juga sangat yakin bahwa industri pariwisata merupakan asset yang berdampak meluas serta berkelanjutan bagi masyarakat. (met)

(Suara NTB/aan)

PERTEMUAN SASTRAWAN - Riyanto Rabbah (kiri) dan Kiki Sulistyo (kanan) serta moderator Balok Safarudin, dalam Pertemuan Sastrawan NTB, yang digelar Kantor Bahasa Provinsi NTB, Rabu (19/8). sitas/Sekolah Tinggi dan para praktisi sastra.

Sementara Riyanto dalam makalahnya memberikan sejumlah rekomendasi langkah yang perlu ditempuh pemerintah selain menggelar perlombaan sastra secara ajeg.

Menurutnya, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan sastrawan di luar daerah, membantu lembaga sastra, merekam jejak karya sastrawan NTB dan membangun kerjasama dengan media lokal. (aan)

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Minimalisir Alumni Jadi Penganggur

SMK Harus Terintegrasi dengan Dunia Usaha Mataram (Suara NTB) Kepala SMK Negeri 3 Mataram, H. Umar, S.Sos, MM, menilai keberadaan SMK sebagai lembaga pendidikan pencetak lulusan siap kerja harus mampu mengintegrasikan diri dengan dunia usaha dan dunia kerja. Jika tidak, keberadaan SMK hanya akan menambah angka pengangguran di tengah masyarakat sejalan dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

Menurut Umar, sejatinya lulusan SMK tidak ada yang menganggur, semua terserap ke dalam dunia usaha dan dunia kerja. Akan tetapi, lulusan SMK bisa saja tidak terserap ke dalam dunia kerja. Jika pengelola SMK tidak dapat mengintegrasikan diri dengan dunia kerja dan dunia usaha.

Hal penting yang harus juga diingat, kata Umar, yaitu SMK harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengelola SMK dapat merancang sistem pengajaran yang sejalan dengan perubahan dan kebutuhan di tengah masyarakat yang setiap saat bisa saja berubah.

“Pengajarannya harus disesuaikan dengan kurikulum yang didasari kebutuhan masyarakat dan pasar. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, lulusannya pasti terserap 100 persen,” terang Umar.

Umar mencontohkan, keberadaan teknologi pada sepeda motor setiap saat bisa berubah. Melihat kondisi tersebut, pengelola SMK harus mengikuti perubahan dunia yang serba cepat tersebut. Caranya yaitu dengan menggandeng dunia usaha dan dunia kerja dalam hal penyusunan perubahan kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar. Hal itu, karena mereka responsif dengan seg-

ala bentuk perubahan teknologi.

“Gandeng dunia usaha dan dunia kerja untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan perubahan teknologi, kadangkadang mereka sendiri yang latihan, karena antusias,” ujarnya.

Dijelaskan Umar, di SMKN 3 Mataram, pihaknya telah lama membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja seperti kerjasama Astra Internasional. Begitupun dalam hal penyusunan perubahan kurikulum selalu melibatkan stakeholders agar sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan ialah perlunya analisis terhadap

standar kelulusan siswa yang diinginkan pihak SMK. Baru setelah ada analisis tersebut, pihak SMK menyediakan berbagai fasilitas pendukung berdasarkan standar kelulusan yang ingin diwujudkan terhadap siswa.

Menurutnya, sekolah harus mampu menerjemahkan standar kelulusan termasuk pemenuhan alat dan sarana prasarana. Mereka harus dengan dunia usaha, kurikulumnya bisa berubah setiap saat sesuai dengan kondisi pasar.

Tidak mungkin mengajari anak teknologi yang sudah tidak digunakan oleh pasar.

Meski demikian, kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja terhadap lulusan SMK saat ini masih sangat tinggi.

Bahkan pihaknya belum mampu mencukupi permintaan dunia kerja dan dunia usaha, terutama untuk lulusan pada Jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM). (dys)

Rajin Membaca Buku PULUHAN siswa anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) dari SMA sederajat di Kota Mataram mengikuti Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Kamis (20/8).

Salah satu alumni HMI, Drs. H. Lalu Mudjitahid, saat memberikan sambutan mengingatkan kepada para siswa agar senantiasa rajin membaca buku.

Menurut Mudjitahid, mambaca buku akan memberi dampak luas terhadap perkembangan wawasan dalam diri seseorang.

Selain itu, membaca buku juga bagian dari usaha untuk menempa diri agar menjadi pribadi yang berkualitas sebelum akhirnya menjadi pemimpin dalam skala yang lebih luas. “Sehingga dengan demikian, membaca buku

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Mudjitahid adalah keharusan bagi setiap siswa. Ini akan menjadi modal kepemimpinan di masa depan,” ujarnya mengingatkan.

Ia pun berharap agar para siswa peserta LKS dapat fokus menerima materi selama mengikuti pelatihan dan dapat mengamalkan segala ilmu yang diberikan di sekolah masing-masing.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Beny Siagusman menyebut saat ini terjadi krisis kepemimpinan di semua lini, tak terkecuali dengan munculnya fenomena calon tunggal di sejumlah daerah termasuk Kota Mataram.

Fenomena calon tunggal ujarnya adalah bukti nyata sedang terjadi krisis stok figur-figur pemimpin yang bisa diorbit ke tengah masyarakat. Ia pun berharap melalui kegiatan LKS ini dapat mencetak calon-calon pemimpin masa depan dan dapat berkontribusi bagi bangsa. (dys)

Lomba Menggambar

Media Membangun Kepedulian Anak-anak pada Kawasan Wisata Mataram (Suara NTB) Kawasan tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) telah menjadi destinasi wisata dunia.

Namun keindahan pulau tersebut terancam, karena persoalan sampah yang ada di kawasan tersebut, khususnya Gili Trawangan. Untuk membangun kesadaran anak-anak terhadap kelestarian lingkungan tiga gili, khususnya Trawangan, Wildlife Conservation Society (WCS) dan Kelompok Masyarakat Gili Ecotrust mengadakan lomba menggambar dengan tema “Gili Trawangan 2030” beberapa waktu lalu.

Koordinator Program WCS untuk kawasan Lombok-Sumbawa, Arya Dharma menyampaikan lomba ini bertujuan memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengimajinasikan kondisi Gili Trawangan beberapa tahun ke depan. Dengan imajinasi yang mereka tuangkan dalam bentuk gambar diharapkan dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran betapa pentingnya menjaga Gili Trawangan sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. “Ini salah satu upaya kami dalam memberikan pendidikan lingkungan sejak dini,” cetusnya.

Lomba ini diikuti 50 siswa dengan dua katagori; SD dan SMP yang berlangsung di SDN 2 Gili Indah dan SMP Satu Atap (Satap). Arya menambahkan kegiatan ini

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Salah satu peserta lomba menggambar dengan tema “GiliTrawangan 2030” menunjukkan hasil karyanya. merupakan salah satu upaya pendidikan lingkungan dalam bentuk kampanye lingkungan melalui media gambar.

“Diharapkan tumbuh kesadaran sejak dini untuk menjaga kelestarian Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan) dalam upaya pengelolaan secara berkelanjutan ini,” jelasnya.

Dalam upaya untuk menanggulangi masalah sam-

pah ini, Arya menyampaikan perlu adanya usaha dalam bentuk kemitraan semua pihak baik pemerintah, swasta maupun pengusaha. Hal ini penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di tiga gili.

Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Gili Ecotrust, Delphine Robbe menyampaikan tingkat kunjungan wisatawan di Gili Trawangan paling tinggi dibandingkan dua gili lainnya, yakni Gili Meno dan Gili Air. Konsekuensinya saat ini kawasan tersebut memiliki produksi sampah yang cukup tinggi. Volume sampah yang dihasilkan mencapai enam ton setiap hari. Persoalannya, lahan untuk menampung sampah saat ini telah melebihi kapasitas. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menanggulangi persoalan sampah tersebut. (ynt)

(Suara NTB/ham)

HARUS DIPERHATIKAN - Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK) menjadi salah satu syarat anak-anak masuk sekolah dasar. Sayangnya, banyak PAUD atau TK yang masih belum diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.

Padahal, lembaga pendidikan ini memiliki peranan besar dalam membentuk karakter anak di awal masa pendidikannya.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap semangat mendiang pelatih Arema, Suharno, dalam memajukan persepakbolaan nasional menjadi teladan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam sepak bola di Tanah Air. “Semoga semangatnya selalu dilanggengkan. Saya yakin semangat dan motivasi coach Suharno betul-betul dirasa oleh sepak bola Indonesia,” katanya di sela pengukuhan pengurus Asosiasi Street Soccer Indonesia di Jakarta, Kamis (20/8).

Suharno, yang sebelumnya penah melatih pemain Persiwa Wamena, meninggal dunia di Puskesmas Pakisaji Malang, Rabu (19/8), setelah memimpin latihan pemain Arema guna menghadapi Piala Presiden. Jenazah pelatih yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, 55 tahun yang lalu itu akan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

Sebelum meninggal dunia, Suharno pernah membahas masalah sepak bola nasional dengan pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan. Isi perbincangan itu sampai ke Menpora. “Saya juga berharap wasiat Coach Suharno melalui Whatsapp menjelang datang ke Komnas HAM dapat saya wujudkan, untuk perbaikan ke depannya,” katanya.

Sejak Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI, kegiatan persepakbolaan nasional menurun drastis. Federasi sepak bola Indonesia pun harus mendapatkan sanksi dari FIFA sehingga tidak bisa bersaing di kancah internasional.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan, sehingga bahkan ada beberapa unsur yang mengadu ke Komnas HAM. Imam Nahrawi berjanji akan segera memperbaiki sistem persepakbolaan nasional. Pemerintah melalui Tim Transisi menggelar turnamen Piala Kemerdekaan yang pesertanya dari Divisi Utama selama PSSI dibekukan.

Selain itu ada promotor Mahaka yang menggelar Piala Presiden, yang pesertanya mayoritas klub Indonesia Super League (ISL), termasuk anak asuh Suharno, Arema. (ant/bali post)

Rooney Ingin Segera Akhiri Paceklik Gol Manchester Kapten Manchester United (MU) Wayne Rooney melontarkan satu janji pamungkas yakni ingin mengakhiri masa paceklik mencetak gol. Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa skuat Iblis Merah mengawali musim kompetisi ini dengan berjalan lamban.

Rooney dan kawan-kawan melalui dua pekan perdana Premier League 2015/16 dengan hasil gemilang. Setelah mengalahkan Tottenham (10), tim asuhan pelatih Louis Van Gaal itu mengalahkan Aston Villa (1-0). Hanya saja kedua gol itu bukan lahir dari atraksi menawan para striker MU. Kedua gol MU justru dicetak berkat aksi bunuh diri dari Kyle Waker (Tottenham) dan upaya Adnan Januzaj.

Berkaca dari hasil itu Rooney melontarkan janji untuk mencetak gol lantaran ia belum melesakkan satu gol dalam sembilan laga, atau dalam 667 menit dan lebih dari 11 jam, sebagaimana dikutip dari laman sport 360.

Dalam laga melawan Club Brugge di leg pertama babak play0ff Liga Chammpions, Rooney masuk menggantikan Marouane Fellaini. MU menang 3-1 atas Brugge.

“Saya sama sekali tidak berada di bawah tekanan.

Saya senantiasa berupaya turun bertanding dengan sebaik mungkin...Saya paham bahwa saya harus mencetak gol. Saya tahu peran yang saya mainkan. Ini hanya soal waktu, hanya saja saya berharap dapat mencetak gol sesegera mungkin,” katanya.

Ketika ditanya soal penampilannya yang buruk ketika melawan Aston Villa pada Jumat pekan lalu, Rooney menjawab, “Tentu saja saya menyadari bahwa bahwa saya tidak tampil baik ketika melawan A s t o n Villa.

P e nampilan s a y a masih di bawah

Mataram (Suara NTB) Program KONI N T B dalam mewujud-

kualitas yang semestinya.” (ant/bali post)

Manchester City Rekrut Nicolas Otamendi (Suara NTB/ist)

BERDOA - Istri dan Putra almarhum Pelatih Arema Cronus Suharno berdoa di pusara di Desa Bendosewu, Blitar, Jawa Timur, Kamis (20/8).

Libur Liga Spanyol akan Dibatasi Madrid Libur musim dingin tradisional Liga Spanyol sepanjang dua pekan akan dikurangi pada musim ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan jadwal menjelang Piala Eropa tahun depan.

Hanya sepekan silam liga mengumumkan perubahanperubahan signifikan terhadap kalender untuk mengakomodasi partisipasi Barcelona di Piala Dunia Klub, yang termasuk putaran pertandingan terakhir pertandingan-pertandingan liga dimundurkan selama sepekan, lapor AFP. Keputusan itu dikritik oleh pelatih timnas Spanyol Vicente del Bosque, sebab hal itu berarti Liga Spanyol akan selesai pada 22 Mei, di mana timnya akan mulai mempertahankan gelar Eropa pada 10 Juni di Prancis.

Bagaimanapun, kesepakatan antara persatuan pemain (AFE), liga, dan federasi berarti jadwal putaran penuh sekarang akan berlangsung pada 30 Desember, di mana akhir pekan terakhir di musim ini kembali pada tanggal tradisional yakni 15 Mei. Final Piala Raja juga digeser kembali ke jadwal aslinya yakni 21 Mei. “Tawaran dari AFE untuk bermain selama libur Natal, biasanya merupakan periode liburan untuk sepak bola profesional memberikan pengoptimalan terhadap kalender,” demikan bunyi pernyataan dewan olahraga Spanyol.

“Hal itu membuat aktivitas-aktivitas di divisi teratas dapat selesai sepekan lebih awal dan oleh karena itu membuat Vicente del Bosque dapat melakukan persiapan yang lebih baik untuk timnas Spanyol untuk Piala Eropa 2016.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LA LIGA – Libur musim dingin sepanjang dua pekan dari para pemain La Liga akan dikurangi pada musim ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan jadwal menjelang Piala Eropa tahun depan.

KONI NTB Harus Perkuat Sinergisitas

Manchester Manchester City telah menyelesaikan pembelian bek tengah Nicolas Otamendi dari Valencia dengan nilai transfer di kisaran •45 juta. Demikian dilansir, goal.com, kemarin.

Meski sebelumnya pemain internasional Argentina itu sempat dikait-kaitkan dengan Manchester United, pada akhirnya City yang sukses menyegel servisnya. Otamendi telah menandatangani kontrak lima tahun di Etihad Stadium.

“Saya di sini untuk memberikan kemampuan terbaik saya, untuk berjuang dari laga ke laga dan mendorong City ke puncak tertinggi selama mungkin, dan saya berharap kami akan mampu memenangi beberapa piala dan titel [liga],” kata Otamendi di laman resmi klub barunya.

“Itulah yang terpenting.

Berada di sini, di dalam klub yang tampak sangat mengagumkan dari luar, adalah sebuah impian.”

(Suara NTB/ist)

GABUNG CITY – Bek tengah Nicolas Otamendi resmi bergabung dengan Manchester City, dengan nilai transfer di kisaran 45 juta euro.

Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, kelahiran 12 February 1988 adalah pemain sepak bola asal Argentina yang bermain untuk tim La Liga Valencia.

Dalam karir profesionalnya ia bermain terutama untuk Vélez Sársfield dan Porto , memenangkan delapan gelar utama dengan kedua termasuk

tiga national championships dan 2011 Europa League.

Di timnas Argentina sejak 2009, Otamendi Dipanggil dan bermain untuk 2010 World Cup. Pada 5 Februari 2014, Otamendi bergabung ke Valencia CF di La Liga seharga •12 miliar, dikontrak 5 tahun tertanggal 1 Juli 2014. (ant/bali post)

kan target 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 mulai mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono. Mantan Ketua Umum KONI NTB itu mengingatkan pengurus KONI NTB agar terus memperkuat sinergisitas dengan semua pihak dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga NTB di PON XIX Jabar 2016.

“Di dalam membangun prestasi tidak boleh lepas dari sinergisitas semua pihak. Pihak perguruan tinggi, pengusaha dan pemerintah harus tetap dilibatkan dalam setiap kegiatan KONI NTB. Terutama hal-hal yang baik sudah ditradisikan oleh KONI NTB sebelumnya harus bisa dilanjutkan oleh pengurus KONI NTB. Bila sinergisitas semua pihak sudah terjalin bagus tentu target 15 emas di PON akan bisa kita dicapai,” ucap H. MNS. Kasdiono kepada Suara NTB di Ruang Ketua Fraksi Demokrat di Mataram, Kamis (20/8) kemarin.

Kasdiono melontarkan pernyataan tersebut dengan maksud memberikan masukan kepada pengurus KONI NTB yang saat ini tengah serius mempersiapkan atlet unggulan mengikuti Pra-PON 2015 hingga PON XIX di Jabar 2016.

Kasdiono yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan KONI NTB berharap target NTB meraih 15 emas di PON dapat diwujudkan. Pemprov NTB juga akan mendukung anggaran peningkatan prestasi olahraga NTB di level nasional.

Dikatakan Kasdiono, untuk mewujudkan terget tersebut KONI NTB harus mengeluarkan semua kemampuan guna mempersiapkan atlet-atlet unggulannya, karena memang target 15 medali emas bukanlah target yang mudah dicapai.

Daerah lain juga terus bergerak untuk meningkatkan prestasi atlet di level nasional.

Menurut Kasdiono, membangun prestasi olahraga di level nasional tidak boleh mengandalkan atlet unggulan saja. Namun KONI NTB juga harus membangun sinergisitas dengan semua pihak, baik pihak perguruan tinggi, pengusaha dan pemerintah harus dilibatkan dalam kegiatan KONI NTB. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan atlet dan persiapan KONI NTB dalam menghadapi PON harus disosialisasikan keseluruh masyarakat, pelaku dan pemerhati olahraga di NTB. “Kalau dulu kita buat diskusi dengan pengurus cabor, mengundang Direktur Pelatnas, Paulus Pasurnai untuk membedah target yang ingin kita capai di PON, dan hasilnya kita bisa meraih lebih dari target 10 emas, yakni 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu,” tuturnya seraya menambahkan bahwa target NTB meraih 15 emas itu tentu harus di sosialisasikan ke semua pihak, sehingga semua pihak dapat memburikan kontribusi dalam membangun prestasi olahraga di NTB. Dalam hal ini Kasdiono menginginkan KONI NTB dari sekarang mengggaungkan target 15 emas ke seluruh kabupaten/kota, sehingga pelaku olahraga dan pemerhati olahraga di NTB memahami tugas KONI NTB dan tentunya ikut mendukung.

Lanjutnya, momentum Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh pada tanggal 9 September nanti bisa dimanfaatkan untuk mebangun sinergisitas dengan semua pihak “Saya ingin mengusulkan pihak KONI NTB membuat sarasehan atau diskusi untuk membedah target 15 emas.

Hal-hal yang baik kita tradisikan sebelumnya saya minta diteruskan, karena dengan silaturahim itu, berkahnya disitu,” tegasnya. (fan)

Djokovic dan Wawrinka Melaju di Cincinnati Cincinnati Unggulan pertama Novak Djokovic sukses pada pertandingan pembukaanya di Western & Southern Open pada Rabu waktu setempat, ketika Stan Wawrinka harus membalikkan keadaan menghadapi petenis Kroasia Borna Coric dan memastikan melaju ke putaran ketiga.

Djokovic menang 7-5, 6-2 melawan petenis Prancis Benoit Paire untuk memastikan tempat di putaran ketiga menghadapi petenis unggulan ke-13 asal Belgia David Goffin, juara Prancis Terbuka Wawrinka harus berjuang keras sebelum menang 3-6, 76(3), 6-3.

“Sungguh dia memainkan permainan tenis yang luar biasa,” kata Wawrinka yang akan menghadapi petenis Kroasia Ivo Karlovic pada putaran se-

lanjutnya.

“Dia masih muda, itu baru permulaan karirnya, dia bakal menjadi pemain hebat,” tambahnya seperti dikutip Reuters.

Pada pertandingan lainnya, unggulan ke-12 asal Prancis Richard Gasquet mengalahkan petenis kualifikasi asal Australia

Thanasi Kokkinakis 7-6 (5), 6-2, dan petenis Afrika Selatan Kevin Anderson mengalahkan petenis AS Jack Sock 6-3, 7-6 (6). (ant/bali post)

(ant/bali post)

Teladani Semangat Pelatih Suharno

Novak Djokovic

David Sitanala Turun di Sentul Sebelum ke Malaysia Jakarta (Suara NTB) Pebalap muda David Sitanala akan mengasah kemampuan di kejuaraan nasional Rotax Max di Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebelum mengikuti seri terakhir Asia Max Challenge 2015 di Sepang International Karting Malaysia pada 18-19 September.

“Saya akan ambil bagian di Sentul. Banyak temen-temen yang meminta untuk bersamasama turun karena sangat penting untuk persiapan menghadapi kejuaraan di Malaysia,” kata David Sitanala di Jakarta, Kamis kemarin.

Di Sentul, pebalap kelahiran Ambon 15 tahun yang lalu itu akan menggunakan bendera tim baru yaitu Wonderful Indo-

nesia Motorsport karena telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata.

“Saya akan turun di kelas Rotax Max Senior 125. Meski baru naik kelas saya akan berusaha semaksimal mungkin.

Apalagi lawan juga hampir sama saat turun di Asia Max Challenge di Malaysia,” katanya.

David Sitanala saat ini masih menempati posisi enam dalam klasemen sementara untuk level Asia dan masih punya peluang untuk masuk tiga besar karena masih ada satu kejuaraan lagi.

“Peluang di Sepang masih terbuka. Saya akan berusaha mengejar target yaitu masuk tiga besar. Yang jelas saya akan berusaha memberikan yang terbaik,” kata pebalap yang sudah menco-

(ant/bali post)

BERSAING - Pebalap Indonesia David Sitanala (121) saat bersaing dengan rekannya Presley Martono (132) saat kejuaraan Gokart Royal Pahang Kart Race 2013 kategori yunior di Sirkuit Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan, Kuantan, Malaysia. wisata dan budaya Indonesia ba turun di Formula BMW itu.

Selain ikut balap, David Si- saat turun di kejuaraan intertanala mendapat tugas khusus nasional serta mengajak para dari Kementerian Pariwasata pebalap asing mengunjungi Inuntuk mengenakan atribut donesia. (ant/bali post)

Jumat, 21 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 21 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

Harus Tetap Ikuti Aturan KELESTARIAN lingkungan dan menjaga berbagai macam habitat yang hidup di sekitarnya merupakan program utama yang harus dilakukan pemerintah, baik pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah atau siapapun mesti memberikan contoh yang baik pada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dianggap merusak alam itu sendiri.

Memang, pemerintah daerah membutuhkan pemasukan berupa pendapatan asli daerah (PAD), sehingga berusaha mengundang investor untuk datang berinvestasi. Dari investasi yang dilakukan akan memberikan pemasukan bagi daerah. Termasuk menciptakan lapangan kerja baru di daerah itu.

Meski demikian, dalam memberikan izin investasi pada investor tidak boleh sembarangan. Pemerintah harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang dari investasi yang dilakukan. Apalagi, investasi yang akan dilakukan tersebut mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat. Termasuk penolakan dari pemerintah setingkat lebih tinggi.

Seperti rencana penyedotan pasir laut di Lombok Timur (Lotim) untuk reklamasi Teluk Benoa Bali hingga saat ini masih jadi polemik dan penolakan. Bagaimana tidak, rencana penyedotan pasir hingga 15 juta meter kubik itu sudah mendapat izin prinsip dari Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, tanggal 31 Januari 2015 lalu. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Lotim H. Raden Mulyanto Tejokusumo izin prinsip yang dikeluarkan hanyalah awal. Pemkab Lotim tinggal menunggu analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), apakah di perairan Lotim itu layak dilakukan penyedotan pasir apa tidak. Di mana, amdal mengenai masalah ini masih dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meski demikian, jika mengacu dari surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, jika 0-12 mil itu adalah kewenangan provinsi, maka izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Lotim otomatis tidak berlaku lagi. Itu artinya, Pemkab Lotim tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan, khususnya berkaitan dengan penyedotan pasir laut yang menimbulkan pro dan kontra, baik di NTB maupun di Bali.

Namun, sepertinya, surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini masih belum sampai ke Kabupaten Lombok Timur, sehingga pemerintah kabupaten setempat mengklaim, masih memiliki kewenangan dalam mengurus perizinan. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus meningkatkan koordinasi satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan mispersepsi di lapangan.

Koordinasi ini penting dilakukan, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai, adanya ego sektoral satu sama lain, menyebabkan polemik masalah perizinan penyedotan pasir di tingkat provinsi dan kabupaten tidak sejalan. Semestinya, pihak BLHP NTB saat menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Timur, sehingga tidak terjadi mispersepsi.

Di sinilah diperlukan kearifan pemerintah daerah dalam berupaya mencari alternatif sumber PAD baru dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten dihajatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam mengeluarkan sebuah kebijakan harus tetap memperhatikan aturan dan dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

DPR Modern Membangun Pusaka Rakyat dan Impian Demokrasi ARANG disadari bahwa amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali adalah peristiwa terpenting di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Dalam masa transisi demokrasi , dimana pendulum kekuasaan bergeser dari executive heavy menuju keseimbangan baru.

Para ahli menyebutnya sebagai “merampas kekuasaan dari presiden dan diberikan kepada rakyat melalui penguatan lembaga legislatif�. Ini bukan legislatif heavy tapi sebuah pergeseran untuk menguatkan lembaga perwakilan rakyat. Penguatan lembaga legislatif tentu tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak dapat dimaknai sebagai upaya memperlemah peran dan posisi pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Tradisi mekanisme checks and balance yang membawa manfaat bagi rakyat dapat terwujud apabila lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kekuatan dan kemampuan yang berimbang. Legislatif yang memiliki peran yang sermakin kuat membutuhkan langkah-langkah reformasi. Amanat reformasi DPR termaktub dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 42 tahun 2015.

Hal ini tidak lain adalah upaya melanjutkan konsekuensi dari amandemen UUD 1945 sejak 15 tahun yang lalu.

Mengatamati model DPR yang diterapkan dari pasca orde baru sampai saat ini bisa dikatakan legislatif kuno, karena tidak ada inovasi atau progress dari manajemen legislatif untuk meningkatkan kualitas manajemen DPR. Jangankan DPRD tingkat II, legislatif pusat pun masih dikategorikan legislatif kuno, karena berbagai indikator seperti akses regulasi yang dihasilkan masih sangat lamban, rekam jejak legislasi parlemen yang susah diketahui, bahkan banyak sekali anggota legislatif yang tidak menguasai teknologi dan sama sekali tidak bisa berbicara.

Ketika penulis berkesempatan berdiskusi langsung dengan para tokoh nasional dan para akademisi seperti Bapak Fahri Hamzah (wakil ketua DPR RI ), Bapak Zulkifli Hassan (ketua MPR RI), Ibu Chusnul Mar’iyah (mantan komisioner KPU RI), Bapak Rizal Djalil (Wakil Ketua BPK RI), Ibu Reni Suwarso (dosen FISIP UI) dan para akademisi se Universitas di Indonesia dalam satu forum di gedung Nusantara IV DPR RI senayan Jakarta, mendapat pengetahuan yang san-

Oleh:

Heri Kurniawansyah HS

( Center for Election and Political Party UNSA ) gat luar biasa tentang demokrasi idaman yang diwujudkan melalui parlemen/DPR modern.

Apa itu DPR modern?

Parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR yang membawa aspirasi publik, DPR yang membuka seluas-luasnya untuk partisipasi publik, DPR yang mudah diakses, terbuka dan transparan, dan DPR yang memanfaatkan teknologi informasi digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan.

Kita bisa melihat bagaimana parlemen Australia yang setiap kegiatan parlemen dalam waktu 5-10 menit bisa diakses oleh publik, sehingga transparasi dan keterbukaan publik sangat nyata. Berberda halnya dengan parlemen di bangsa ini terlebih di DPRD tingkat II, apa yang dilakukan dan produk apa yang dihasilkan pun publik tidak mengetahuinya, itulah yang disebut dengan parlemen atau DPR kuno.

Mengapa DPR harus menjadi modern?

Menjadi DPR modern merupakan jawaban atas tantangan masa depan bangsa dan negara. Sejak reformasi 1998, tuntutan publik akan adanya transparasi, partisipasi dan akuntabilitas tidak terbendung lagi.

Publik yang semakin kritis akibat revolusi dan kemajuan teknologi informasi sertapengaruh globalisasi perlu diantisipasi dengan baik dan responsif oleh legislatif dalam menjalankan fungsinya. Kemenangan sistem politik demokrasi (wave of democracy) menuntut adanya dorongan untuk mengakomodasi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya, dan ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya.

Kapan dan siapa yang harus membangun DPR modern?

Menjadi DPR modern membutuhkan waktu serta proses, dan hal tersebut harus dimulai saat ini.

Maka sejatinya anggota DPR harus berkualitas karena pusat kebijakan apakah kebijakan itu berkualitas atau tidak itu tergantung mereka yang duduk sebagai anggota legislatif, maka mereka lah yang hendak memulai untuk menjadikan DPR sebagai lembaga tinggi negara menjadi DPR modern.

Bagaimana membangun DPR modern?

Ada tiga program yang harus di-

siapkan, yaitu : 1. Kerja yang terkait dengan meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi diantaranya : menyusun agenda setting yang menabug genderangnya sendiri, membangun pusat pemberitaan DPR/parlemen, melakukan media analisis (cetak, TV, online), menjalin hubungan kerjasama dengan insan media melalui kegiatan meet the press, juga meet the DPR dan meet the University scholars. Dukungan perlu ditingkatkan dengan lebih banyak menerima kunjungan publik ke DPR, baik untuk menghadiri sidang-sidang, kunjungan museum, perpustakaan dan lain-lain.

Perlu dipertimbangkan juga untuk lebih mengoptimalkan penggunaan perpustakaan DPR dengan memfokuskan koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan produk parlemen/DPR. Untuk menjangkau penggunaan perpustakaan yang lebih luas, maka fasilitas pendukung terseutnharus ditingkat, misalnya pembangunan infrastruktur, pengembangan koleksi perpustakaan terkait dengan produk DPR, penngkatan sistem digital liblary, pelayanan museum DPR sebagai sarana untuk melakukan edukasi politik agar lebih mengenal DPR termasuk sejarahnya. Pengembangan museum juga harus memiliki koleksi museum yang dapat dijadikan state collective memori (memori kolektif bangsa) dan state collective knowledge (pengetahuan kolektif bangsa ). Peningkatan sistem dengan membangun virtual museum tour yang terintegrasi dengan website DPR. 2. Kerja yang terkait dengan teknologi informasi digital, diantaranya mengoptimalkan pengelolaan webstie yang mudah dikases serta meyediakan informasi terkini dan membuka ruang bagi interaksi virtual antara DPR dengan publik. untuk menjangkau pengguna website yang lebih luas dan menjadikan fasilitas tersebut lebih bermanfaat untuk publik, maka perlu dibangun website dwi bahasa (bilingual). Mengoptimalkan sosial media (twitter, facebook, youtube) dan sosialisasinya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menyelenggarakan kopi darat blogger meeting kenal DPR, website, youtube PSA (filler; short film).

Mengoptimalkan penggunaan portal internal (intranet) DPR sebagai sarana komunikasi dan kordinasi baik antara pimpinan dengan ang-

gota dewan dari semua fraksi, antara pimpinan/anggota dengan sekjen/setjen/sekwan dan juga antara para anggota dewan dari semua fraksi, antara sekjen dan smua staf pendukung.

3. Kerja yang terkait dengan fungsi representasi dewan, diantaranya membangun sistem rekam jejak lembaga (Bill Digest) yang digunakan untuk lebih membuka ruang peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi baik dukungan maupun tuntutan.

Sistem tersebut akan terintegrasi dengan website. Melalui Sistem Bill Digest, publik dapat mengikuti proses pembentukan undangundang. Membangun sistem rekam jejak anggota dewan ( Hansard) yang digunakan untuk menginformasikan opini dan posisi politik anggota dewan terhadap isu-isu tertentu. Sistem ini aka terintegrasi dengan website. Melalui sistem Hansard, publik dapat mengetahui kinerja setiap anggota dewan.

DPR modern yang representatif dan aspiratif tentu akan mampu memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia dan terkhusus DPRD, memperkuat rasa cinta tanah air, memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia dan semakin menghargai perjuangan politik bangsa sejak jaman pergerakan kebangsaan sampai era reformasi saat ini.

Dana Rp 1,8 triliun untuk KEK Mandalika tak masuk RAPBN 2016 Semoga tak janji palsu ***

Gubernur minta ITDC kembalikan lahan Mandalika Resort Pemda siap merealisasikannya ***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 21 Agustus 2015

RAGAM

Gubernur Minta ITDC Kembalikan Lahan Mandalika Resort

DPD Ajak Stakeholders Daerah

Dari Hal. 1 Selama ini kita hanya mendengar saja rencana pembangunan. Saya belum menerima surat resmi dari ITDC,” ujar gubernur dengan nada kecewa.

Gubernur meminta kejelasan pertanggungjawaban ITDC. Gubernur menyinggung soal iming-iming dari Presiden Jokowi yang menjanjikan dukungan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Kuta. ‘’Rp 1,8 triliun tidak terealisir, makanya saya buat surat hari ini (kemarin;red). Kan itu komitmen beliau kepada seluruh rakyat NTB. Dan masyarakat juga mendengarnya langsung,’’ tandasnya.

Kendati demikian, gubernur akan tetap mengejar dukungan anggaran yang telah dijanjikan presiden kepada

masyarakat NTB yang akan direalisasikan melalui ITDC untuk membangun infrastruktur dasar Mandalika Resort.

Ia juga menyinggung soal gagalnya rencana ground breaking hotel yang dipegang langsung oleh manajemen Hotel J.W Marriot.

Bahkan gubernur juga mengatakan belum menerima secara resmi pengunduran waktu rencana ground breaking tersebut.

Terpisah, Pimpro KPML ITDC, Indah Juanita mengatakan sejauh ini belum mendengar langsung secara detail apa dan bagaimana kelanjutan pembangunan Mandalika Resort. ‘’Saya belum ada (tugas) dari pimpinan untuk menjawab wartawan, silahkan saja hubungi Humasnya,’’ saran Indah via telpon. (bul)

Dana Rp 1,8 Triliun untuk KEK Mandalika Tak Masuk RAPBN 2016 Dari Hal. 1 Pol PP diintegrasikan dengan Koordinasi Pencegahan Pekat Khusus Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di NTB, Kamis (20/8) sinag kemarin.

Orang nomor satu di NTB ini menegaskan, janji anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tahun 2016 itu merupakan komitmen Presiden kepada rakyat NTB saat melakukan kunjungan secara langsung di KEK Mandalika, Kuta Lombok Tengah (Loteng) pada April lalu. ‘’Saya akan tanya secara langsung kepada Presdien, saya akan berkirim surat kepada Presiden.

Karena itu komitmen beliau kepada seluruh rakyat NTB,” tegas Zainul Majdi.

Gubernur mengatakan, jika persoalannya pada IndonesiaTourism Development Corporation (ITDC) yang tak sanggup membangun kawasan pariwisata itu maka ia mempersilahkan BUMN yang bergerak dan pengembangan pariwisata itu angkat kaki dari NTB. Jika tak mampu, ITDC diminta melapor ke pemerintah pusat bahwa tak sanggup mengembangkan KEK Mandalika.

Catatan Suara NTB, Presiden Jokowi menjanjikan akan mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun lebih tahun 2016

mendatang untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika, Kuta, Lombok Tengah.

Dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan yang telah lama terbengkalai itu, diharapkan menarik investor menanamkan investasinya.

“Kebutuhan untuk infrastruktur dasar kira-kira Rp 2,1 triliun lebih. Tahun ini (2015) sudah kita berikan Rp 250 miliar, tahun depan Insya Allah akan kita selesaikan dengan Rp 1,8 triliun,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian IPDN Kampus NTB di Praya, Jumat, 10 April 2015.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, saat tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Kamis, 9 April, sore lalu telah mendapatkan pemaparan dari Gubernur NTB mengenai KEK Mandalika. Ia menilai, pemaparan yang disampaikan cukup bagus. Ditambahkan, dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih di kawasan itu maka investasi akan masuk. KEK Mandalika diperkirakan akan menyerap sebanyak 8.000 karyawan secara langsung. (nas)

Toleransi Sudah Kelewatan Dari Hal. 1 sudahlah anda (ITDC) nyerah,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm ketika diminta tanggapannya mengenai tak dialokasikannya dana Rp 1,8 triliun dalam RAPBN 2016 untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar Mandalika Resort, Kamis (20/8) siang kemarin.

Mori mengatakan, ketika ITDC diberikan tenggat waktu untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, mereka selalu mengatakan ada progres. Namun, Dewan melihat progres pembangunan yang terlihat tak signifikan.

“Memang setiap mereka didesak kemudian lantas mereka katakanlah ada yang mereka kerjakan. Tapi yang mereka kerjakan itu tak seberapa. Karena itu, kita akan duduk bareng lagi sama eksekutif menelaah lagi ini,” kata Politisi Gerindra ini.

Pada tahun 2014, kata Mori, ITDC diberikan tenggat waktu mengembangkan Mandalika Resort sampai akhir tahun. Namun, ternyata sampai sekarang belum ada progres yang Nampak sampai sekarang. “Mudah-mudahan kali ini, akhir tahun ini kita sepakati bersama kalau dia tak sanggup ya keluar,’’imbuhnya.

Selain janji mengenai alokasi anggaran Rp 1,8 triliun untuk

menuntaskan pembangunan infrastrutkur dasar Mandalika Resort yang belum jelas, Janji-janji lainnya seperti perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok (BIL) dan menjadikan event Tambora Menyapa Dunia menjadi agenda tahunan juga dinilai belum jelas.

“Ini kan kita juga belum tahu, masuk ndak dalam postur itu walaupun anggarannya itu tak banyak. Kemudian banyak hal, jadi kita belum bisa menilai lebih jauh,”ungkapnya.

Terkait dengan hal ini, Komisi II Bidang Pariwisata DPRD NTB sedang menghadap Menteri Pariwisata di Jakarta. Dewan juga akan mendorong penambahan penerbangan langsung menuju BIL. Pasalnya, saat ini banyak calon penumpang yang kesulitan dapat tiket karena sudah full booking.

“Memang kita sudah dapat penerbangan sekarang empat kali Garuda dan Lion. Tapi kan kita tahu, sekarang full saja. Nah itu juga salah satu diperjuangkan. Memang mengenai dana kawasan Mandalika Resort juga menjadi perhatian. Tetapi kita tunggu saja mereka,”pungkasnya. (nas)

Empat Tersangka Ditahan Jaksa, Satu Dilarikan ke UGD Dari Hal. 1 Tersangka Masuk UGD Informasinya, ketika akan dibawa dari Kejaksaan ke Lapas Mataram, salah satu tersangka BRT pingsan. ‘’Satu tersangka, BRT mengalami shock dan pingsan,” kata Kasi Penuntutan Kejati NTB, Hendry Antoro, SH, MH melalui Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB. Meski sempat pingsan, setelah kondisinya membaik, tersangka tetap dibawa ke Lapas Mataram sekitar pukul 14.00 Wita bersama empat tersangka lainnya.

Namun sampai di Lapas, tersangka BRT tidak langsung dibawa ke blok tahanan Tipikor. Pihak Lapas tidak mau terima karena takut menanggung risiko. “Kami pun tidak mau ambil risiko, akhirnya bawa tersangka ke IGD RSAD, dekat dengan Lapas,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Sampai dengan berita ini ditulis, BRT masih dirawat intensif. ‘’Kami masih tunggu perkembangan kesehatannya, dokter juga belum berani memastikan, karena masih diobservasi.

Kami pun menunggu keputusan dokter,” terang Sutapa.

Masalah lainnya, H.YA pun tidak dilanjutkan penahanannya, karena kondisinya memang sakit. Hasil rekam medic tersangka yang mengalami komplikasi penyakit diterima dari pengacara, menjadi pertimbangan sehingga tidak ditahan. ‘’Tersangka H.YA statusnya tahanan kota. Di penyidik juga tidak ditahan sebelumnya, karena pertimbangan sama (sakit),” lanjut Sutapa.

Namun yang pasti, masih ada waktu 20 hari sembari menunggu kondisi kesehatan keduanya membaik. Jangka waktu itu akan digunakan melengkapi berkas tersangka dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, hanya empat tersangka yang ditahan di Lapas, mereka NZ, AH, RY dan LA. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman empat sampai 20 tahun penjara, denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. (ars)

Halaman 15

Berkas Tersangka Kasus Dana BOS P21

Dorong Pembangunan dari Pinggiran WAKIL Ketua DPD RI Prof. Dr. Farouk Muhammad mengajak pejabat, stakeholders, pengusaha daerah dan pemilik dan pimpinan surat kabar daerah untuk mendorong pembangunan dari pingiran dengan memanfaatkan keberadaan anggota DPD RI sebagai wakil daerah di pusat.

Dengan sinerginya hubungan kerja anggota DPD dan stakeholders daerah diharapkan program-program pemerintah pusat di daerah yang macet dapat didorong melalui mekanisme kerja komite-komite yang ada di DPD RI. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr. Farouk Muhammad di sela-sela melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor redaksi media daerah di Provinsi Bengkulu Rabu (19/8).

Senator yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi NTB ini menjelaskan konsep Nawacita yang didengungdengungkan pemerintahan

Jokowi-JK bukanlah hal yang baru bagi DPD RI. Karena jauh sebelumnya, DPD RI sudah mempunyai konsep pembangunan Indonesia harus dimulai dari daerah pingiran yaitu Percepatan Pembangunan Daerah. Konsep percepatan pembangunan daerah ini sesungguhnya sudah sejak lama diperjuangkan oleh para senator kita.

“Daerah-daerah terlebih dahulu yang dipercepat. Dengan daerah maju, secara keseluruhan Indonesia maju,” kata Farouk.

Farouk Muhammad hadir di Provinsi Bengkulu selain meninjau kantor media lokal juga akan membuka rapat kerja DPD RI dengan stakeholders daerah (perangkat pemda). Bersama Farouk, hadir pula empat Anggota DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu. Mereka adalah Ahmad Kanedi, Eni Khairani. Riri Damayanti dan Mohammad Soleh.

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN – Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, bersama para anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, saat menggelar kegiatan kunjungan ke Bengkulu Rabu (19/8).

Farouk juga mengharapkan dengan keberadan rapat kerja anggota dengan stakeholders daerah akan membuka mekanisme baru dalam penerapan pembangunan di Indonesia. “Karena kami juga punya hak memanggil menteri, kalau ada program daerah yang macet, nanti dalam rapat dengan menteri terkait kita tanya. Kita dorong untuk diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Eni Kairani menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan pembangunan daerah selama ini hanya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan alias Musrenbang. Sejauh ini mekanisme Musrenbang belum menjawab sejumlah hal-hal yang konkret. Misalnya, soal berapa porsi penetapan dana transfer daerah yang adil.

Muhammad Soleh, Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu lainnya, menjelaskan program program yang dibawa daerah saat dipertemukan dengan program pusat tidak pernah nyambung. Karena program pemerintah lebih banyak bersifat top-down. DPD Hadir melalui mekanisme yang lain dengan mengundang para pimpinan stakeholders daerah untuk bersama sama mendorong pembagunan yang berasal dari daerah ke pemerintah pusat.

Saat ini DPD RI melakukan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Setiap empat anggota DPD dari masing masing provinsi diberikan amanat membangun hubungan kerja dengan daerah. Dari sekian banyak provinsi yang sudah menggelar perhelatan rapat kerja daerah antara lain provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Bengkulu, NTT dan Banten. Lalu nantinya akan menyusul Jawa Tengah dan Sulawesi Barat. (aan/*)

Bangkit Sanjaya Divonis Bebas Mataram (Suara NTB) Sidang Putusan Pengadilan Negeri Mataram, akhirnya memvonis bebas, Bangkit Sanjaya, atas dakwaan jaksa penuntut umum, yang mendakwanya melakukan dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah, di Lingkar Selatan Mataram.

Bangkit Sanjaya, warga Jalan Energi Ampenan akhirnya bisa bernapas lega. Sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Bagus Irawan, SH., sebagai ketua majelis didampingi oleh hakim anggota Husnul Khotimah, SH dan A.A Putu NGR Rejendra SH Kamis (20/8) di Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam vonisnya majelis hakim, menyatakan terdakwa Bangkit Sanjaya tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, memutuskan membebaskan terdakwa,” ucap ketua majelis hakim sambil mengetok palunya sebanyak tiga kali.

Selain itu, dalam vonis tersebut, majelis hakim juga memutuskan untuk memulihkan hak-hak dan nama baik terdakwa atas tuduhan peni-

(Suara NTB/ist)

BEBAS - Bangkit Sanjaya saat mendengarkan vonis bebas yang dibacakan majelis hakim PN Mataram kemarin. puan dan penggelapan, serta mengembalikan sejumlah barang bukti kepada terdakwa.

Bangkit Sanjaya sebelumnya didakwa oleh JPU, melakukan dugaan penipuan dan penggelapan atas penjualan tanah seluas 67 are lebih yang terletak di Lingkar Selatan Kota Mataram pada tahun 2012. Dimana terdakwa disebutkan belum melakukan pelunasan sisa pembayaran tanah kepada korban atas nama Haji Suhaili.

Sementara itu sebelum persidangan ditutup, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa maupun penasihat

hukun dan Jaksa Umum atas sikap apa yang akan dilakukan setelah mendengar vonis.

Terkait hal itu,Penasihat Hukum terdakwa, Emil Sian, SH, menyatakan menerima vonis majelis hakim,” apresiasi putusan majelis hakim karena sudah sesuai dengan fakta persidangan,” ucapnya.

Sementara itu, JPU R Nazara, SH, menyatakan, bahwa ia akan pikir-pikir apakah akan melakukan upaya hukum atas vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa,” pikir pikir dulu pak hakim,”ungkapnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram resmi menyatakan berkas perkara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lengkap atau P21.

Tinggal menunggu penyidik Polres Mataram menyerahkan tersangka dan barang bukti, dalam kasus BOS di SDN 1 Ampenan itu.

“Sudah kami putuskan berkasnya lengkap,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, Kamis kemarin. Dalam waktu dekat, penyidik Polres Mataram akan melimpahkan berkas dan tersangka. “Tinggal kita tunggu kapan penyerahannya (tersangka dan barang bukti, red),” kata Herya.

Kasus tersebut diketahui nilai

kerugian negaranya mencapai Rp 400 juta, setelah melalui perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tersangkanya, Kepala Sekolahnya RT, serta bendaharanya TR. Ditanya soal kasus lain, terkait dugaan tindak pidana korupsi BOS untukSDN50Cakranegara,dipastikan Herya berkasnya sudah masuk ke tahap satu. “Sudah ada berkasnya hari ini kami terima,” sambung dia. Tinggal menelaah, apakah sudah lengkap, atau masih ada petunjuk. Dalam kasus ini, sudah ada dua tersangka SU selaku kepala sekolah dan MS bendahara. Dalam kasus ini kerugian negaranya mencapai Rp 295.163.000. (ars)

(Suara NTB/ars)

TUNJUKKAN - Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad menunjukkan berkas untuk kasus dana BOS SDN 50 Cakranegara yang akan ditelaah.

BGI Gelar Seminar Refleksi Hari Kemerdekaan Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-70, Bumi Gora Institute (BGI) NTB kembali menggelar seminar sehari bertajuk “Refleksi Hari Kemerdekaan 1945; Meretas Ancaman Transnasional Crime di NTB”. Seminar akan berlangsung tanggal 22 Agustus 2015, di Gedung PKK Provinsi NTB. Direktur Bumi Gora Institute (BGI) NTB, Samsul Hasan Basri, SH, menilai perkembangan teknologi di era global saat ini berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya ialah munculnya kejahatan transnasional yang meliputi penyelundupan manusia (humantrafficking), peredaran narkoba (drug-trafficking), penyelundupan kayu (illegal logging), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (cyber-crime), terorisme, pencucian uang (money laundering), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional lainnya.

Dikatakan Samsul, secara global, mencuatnya persoalan kejahatan transnasional pada hakikatnya merupakan rentetan dari perkembangan laju globalisasi.

Pada dasarnya tidak ada negara yang aman dari ancaman kejahatan transnasional. Namun kejahatan transnasional akan semakin menemukan lahan subur untuk beroperasi di negara-negara di mana state authority -nya berada dalam keadaan lemah. Selain itu, kondisi geografi juga cukup menentukan.

(Suara NTB/dys)

Samsul Hasan Basri Begitupun dengan NTB yang saat ini sudah menjadi destinasi favorit pariwisata Indonesia. Dimana wisatawan mancanegara dari segala penjuru datang tidak hanya membawa keuntungan secara material terhadap masyarakat, tapi juga membawa budaya baru yang sedikit tidak akan berdampak terhadap pola laku masyarakat sekitar. Akibatnya, pemahaman masyarakat akan bergeser pada nilai-nilai yang selama ini mereka praktikkan.

“Contohnya peredaran narkoba dan human trafficking tampak mulai meningkat di wilayah NTB. Kondisi ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan semakin terbukanya wilayah NTB sebagai salah satu wilayah destinasi pariwisata di Indonesia. Kondisi ini menjadi ancaman nyata tumbuh kembangnya kejahatan lintas negara di wilayah NTB khususnya peredaran narkoba, human trafficking dan terorisme,’’pungkas Samsul. (dys)

Izin Prinsip Penyedotan Pasir Laut Lotim Gugur Dari Hal. 1 Kalau ada izin dari kabupaten itu tak berlaku,” kata Erpan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (20/8) siang kemarin.

Izin prinsip yang dikeluarkan Bupati tersebut dengan nomor 473/ 503/PPT.I/2015 tertanggal 31 Januari 2015 diberikan kepada PT. Dinamika Atria Raya. Lokasinya, radius 12 mil. Rencananya, sebanyak 15 juta pasir laut dari kawasan perairan Lotim ini akan

digunakan untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Erpan mengatakan surat edaran mengenai kewenangan perizinan dari Menteri LHK tersebut keluar baru-baru ini.

Inti dari surat tersebut menegaskan mengenai kewenangan perizinan. “Artinya dengan adanya surat dari Kementerian LH itu maka gugur izin yang dikeluarkan kabupaten. Sudah tak ada lagi kewenangan kabupaten/kota,” tegasnya.

Terkait dengan pembahasan yang dilakukan saat ini, Erpan menjelaskan memang ada permohonan dari investor. Namun, pemerintah provinsi tak merespon surat yang dikirim. Ditegaskan, Pemprov NTB tetap menolak pengambilan adan penyedotan pasir laut untuk reklamasi Telok Benoa, Bali.

Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan merusak dan mengganggu ekosisten laut.

“Kemarin sudah diundang

untuk pembahasan Amdal. Terakhir bahwa itu kewenangan provinsi. Jadi sementara dari Amdalnya itu tak ada surat sedikitpun dari provinsi. Ndak ada apapun. Jadi sampai sekarang belum kita respon,”terangnya.

Jika tak ada surat rekomendasi atau persetujuan Amdal dari provinsi, lanjut Erpan, maka persetujuan apapun yang dikeluarkan nantinya oleh Komisi Penilai Amdal Pusat maka akan cacat hukum. Pasalnya,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat edaran bahwa aktivitas penambangan pada wilayah 0-12 mil merupakan kewenangan provinsi.

Artinya, lanjut Erpan, keputusan Komisi Penilai Amdal Pusat akan mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan Menteri LHK tersebut. “Ya dong. Kalau dia tak mengacu ke kita maka salah dia. Bisa kita gugat,”tandasnya. (nas)

SAHAJA Menang di Sengketa Pilkada Kota Mataram Dari Hal. 1 Kedua, memerintahkan kepada KPU untuk menerima pendaftaran Partai Golkar Kota Mataram dalam mendaftarkan pasangan SAHAJA (H. Salman, SH - Drs. Jana Hamdiana) sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Pilkada 2015, selanjutnya melakukan penelitian dan verifikasi.

Menanggapi hasil keputusan tersebut, calon Walikota Mataram, H. Salman, SH ditemui usai musyawarah sengketa Pilkada, Kamis (20/8) malam mengatakan, menghargai keputusan disampaikan oleh Panwaslu yang sifatnya

sah dan mengikat. “Kami menghargai dan semua pihak harus menghargai,” terangnya.

SAHAJA lanjut Salman, akan melanjutkan proses atau tahapan Pilkada dengan mendaftar kembali. Artinya, KPU berkewajiban menerima dan meneliti serta mengkaji persyaratan pasangan SAHAJA. “Kalaupun ada dokumen belum ada, kami akan lengkapi kembali,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kuasa Hukum KPU Kota Mataram, D.A. Malik, SH mengatakan, menghormati keputusan Panwaslu karena mungkin itu yang terbaik bagi masyarakat Kota Mataram.

Mengenai tindaklanjutnya, ia

menyerahkan sepenuhnya kepada KPU, karena prosesnya akan dilakukan pleno. “Kalau persoalan apa selanjutnya bukan menjadi ranah saya sebagai kuasa hukum. Dan itu serahkan kepada KPU karena akan diplenokan,” terangnya.

Usai persidangan, tim sukses pasangan SAHAJA mengumandangkan takbir dan memeluk calon Walikota, H.Salman, SH dan calon Walikota Mataram, Drs. Jana Hamdiana.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP menegaskan saat ini pada dasarnya KPU Kota Mataram telah selesai melaksanakan

tahapan Pilkada Kota Mataram hingga berakhirnya waktu perpanjangan pendaftaran beberapa waktu lalu. “Dan KPU sudah mengeluarkan SK Penundaan Pilkada. Dan tentu putusan Panwaslu ini ditunggu-tunggu kan,” ujarnya.

Ia menegaskan, putusan Panwaslu ini tidak serta merta bisa dipastikan bahwa Pilkada Kota Mataram akan berjalan di 2015. Sebab putusan ini masih harus dikaji oleh KPU Kota Mataram. “Putusan Panwaslu tentu akan menjadi kajian KPU Kota Mataram. Dibantu KPUProvinsi.Danyangpentingadalah, hasil putusan tadi, beserta kajian-kajiannya akan disampaikankeKPUPusat.Karenaditingkat

kita di Mataram, di Provinsi ini kan sudah tidak ada ruang di peraturan perundang-undangan ini untuk melaksanakan apa tahapan berikutnya. Itu yang akan diminta ke KPU RI,” jelas Aksar.

Menurutnya, ada sejumlah opsi yang dihadapi KPU nantinya. Misalnya, dari tahapan mana Pilkada akan dimulai jika KPU ingin melaksanakan putusan atau rekomendasi tersebut. “Karena ada beberapa poin, terkait diakomdirnya SAHAJA, harus dilakukan verifikasi dan seterusnya. Ini tentu akan menjadi kajian kita.

Yang jelas, apapun keputusan KPU RI nanti akan kita laksanakan,” tegasnya. (cem/aan)

Jumat, 21 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

OC Kaligis Tolak Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Jakarta (Suara NTB) OC Kaligis menolak untuk menghadiri sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Terkait masalah OC Kaligis, hari ini yang bersangkutan tidak datang Yang Mulia, kami sudah mengirim surat panggilan terkait penetapan hari sidang Kamis 20 Agustus 2015 pukul 09.00 WIB yang dikirim pada 14 Agustus 2015. Bahwa terdakwa tidak mau menerima surat panggilan terkait penetapan hari sidang,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ahmad Burhanuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/8).

Namun OC Kaligis menurut jaksa siap hadir.

“Tadi pagi sudah kita jemput ke rutan Guntur, hanya yang bersangkutan mengatakan sakit Yang Mulia. Ketika ia mengatakan sakit namun ia menolak untuk diperiksa dokter KPK. Yang bersangkutan menyampaikan ke dokter bahwa ia ada hipertensi, diabetes militus, itu yang disampaikan,” tambah jaksa Burhan.

“Lalu kapan terdakwa dapat dihadirkan? Konkritnya terdakwa tidak bisa dihadirkan kan?” tanya ketua majelis hakim Sumpeno.

“Kondisi OC Kaligis beberapa kali dilakukan pemeriksaan kesehatan 14 Juli 2015, 15 Juli 2015, dan pada tanggal 24 Juli 2015, dimana dokter KPK yaitu dr Johanes dengan keluhan bahwa tensi agak tinggi tercatat pening, lemas, kesemutan, hipertensi dan saran dari dokter adalah dirujuk ke dokter spesialis syaraf. Atas rujukan ini kemudian Pak OC Kaligis mengirim surat ke KPK tertanggal 24 Juli 2015 yang kami terima 27 Juli yang intinya memohon untuk dilakukan medical check up menyeluruh ke dokter Terawan di RSPAD,” ungkap jaksa Burhanuddin.

Demi menjaga objektivitas, kemudian penyidik mengirim surat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar dilakukann pemeriksaan oleh IDI. “Namun saat dijadwalkan beberapa kali dokternya belum siap karena ada kegiatn akreditasi di RSCM untuk itu terkait masalah dokter Terawan, penyidik memberi kesempatan kunjungan di rutan guntur pada 7 dan 10 Agustus 2015, tapi dokter menyampaikan dokter Terawan belum bisa,” jelas jaksa Burhanuddin.

Atas kondisi itu, hakim pun memutuskan menskors hakim untuk bermusyawarah.

“Majelis akan membuat penetapan terlebih dahulu untuk saudara OC Kaligis oleh penyidik dan sidang akan diskors selama 15 menit,” kata hakim Sumpeno. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SIDANG OC KALIGIS DITUNDA - Artis yang juga anak dari OC Kaligis Velove Vexia menunggu sidang dengan agenda dakwaan untuk OC Kaligis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/8). Hakim Tipikor menunda persidangan tersebut sebab OC Kaligis tidak hadir dikarenakan sakit.

Pimpinan DPR Setuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan setuju dilakukannya revisi terbatas Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, misalnya untuk mengatasi permasalahan adanya calon tunggal di Pilkada serentak.

“Dalam revisi terbatas termasuk perlu diselesaikannya mengenai calon tunggal, ketentuan konstitusi mengharuskan ada cantolan kuat dalam landasan hukum,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (20/8).

Dia menjelaskan revisi itu juga terkait aspek pengamanan dan keamanan pilkada yang harus diperkuat. Ketiga

menurut dia, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada.

“Dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada serentak, bagaimana sengketa dilakukan dalam waktu singkat.

MK pernah konsultasikan ke DPR RI terkait revisi UU MK terhadap penanganan pilkada

serentak,” ujarnya.

Politisi PAN itu menjelaskan karena revisi itu sifatnya tidak bisa berlaku surut ke belakang maka hanya dua opsi untuk mengatasi masalah dalam pilkada.

Dia mengatakan apakah pemerintah menyelesaikannya denggan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau menun-

da pelaksanaan pilkada hingga 2017 di daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

“Apakah diputuskan dengan Perppu dari pemerintah atau ditunda di 2017 khusus empat daerah atau di 80 daerah yang memiliki potensi munculnya calon tunggal,” katanya.

Taufik tidak bisa menegaskan opsi yang paling memungkinkan diambil untuk mengatasi masalah itu, apakah melalui perppu atau ditunda.

Dia menunggu hasil rapat konsultasi antara pemerintah, Komisi II DPR RI, dan penyelenggara pemilu.

“Nanti ada rapat konsultasi antara pemerintah, Komisi II DPR RI, dan KPU RI, terkait bagaimana langkah terakhir dan sikap pihal terkait,” katanya.

Selain itu Taufik mengatakan sudah ada pembicaraan informal dari setiap fraksi di DPR RI terkait calon tunggal yang pada awalnya seluruh parpol tidak menyangka munculnya masalah tersebut.

Dia menegaskan apa yang dilakukan DPR RI tidak ada niat untuk menunda pilkada namun hanya untuk memastikan prosesnya berjalan dengan benar. (ant/Bali Post)

Dua Orang Tewas dalam Baku Tembak di Poso Palu (Suara NTB) Dua orang tewas dalam baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dan polisi di Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (20/8).

Kepolisian baru memberikan keterangan mengenai tewasnya seorang dari kelompok sipil bersenjata yang diduga anggota kelompok teroris pimpinan Santoso.

Jenazah orang yang diduga anggota kelompok Santoso itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk diotopsi.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Pol Idham Aziz mengatakan polisi akan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarganya untuk memastikan identitas korban.

Idham mengatakan selain menembak seorang terduga teroris, polisi juga mengobrakabrik tempat persembunyian kelompok Santoso dan menyita beberapa senjata api ter-

masuk senjata anti tank jenis M60 dan ratusan bom aktif.

Aksi baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi berlangsung sejak 17 Agustus hingga Kamis.

Satu orang perwira polisi dari Brigade Mobil (Brimob) juga dilaporkan tewas tertembak, Kamis (20/8).

Bendera setengah tiang tampak berkibar di Markas Kompi Brimob Kota Poso. Namun belum ada konfirmasi dari kepolisian mengenai tewasnya perwira Polri tersebut.

Idham mengatakan bahwa ada sosok Santoso alias Abu Wardah dalam baku tembak di Gunung Langka pada Rabu siang, namun orang tersebut lolos dari penangkapan.

Dalam baku tembak tersebut sekitar 30 orang anak buah Santoso dilengkapi dengan senjata penghancur tank dan bom. (ant/Bali Post)

Satu Anggota Polri Tertembak di Poso KAPOLRI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, satu personel polisi tertembak saat penangkapan gerombolan bersenjata di Poso.

“Ya masih dibawa turun (dari lokasi kontak senjatared),” kata Kapolri usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (20/8).

Kapolri mengatakan selain anggota Polri, ada pula kelompok yang tewas dalam pengejaran tersebut.

“Jadi ada satu yang meninggal memang di sana (anggota kelompok-red), tertembak, kemudian satu (lagi-red) memang anggota kita tertembak mudah-mudahan bisa tertolong,” kata Kapolri.

Pengejaran, kata Badrodin sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dan pada Rabu (19/8) dilakukan penambahan pasukan.

“Masih di atas (anggota kepolisian-red), tadi malam kita tambah pasukan,” tuturnya.

Kapolri mengatakan pihaknya melakukan pengejaran terhadap kelompok terduga teroris yang dipimpin oleh Santoso.

Sebelumnya, Mabes Polri menambahkan pasukan dari satuan Brimob untuk diterjunkan ke Poso, Sulawe-

si Tengah, pascabakutembak antara polisi dengan kelompok sipil bersenjata yang diduga teroris di daerah itu dalam dua hari terakhir.

Sebanyak 146 pasukan dari Brimob Kelapa Dua Polri tersebut, sudah tiba di Bandara Mutiara Palu, Kamis dengan menggunakan pesawat penumpang reguler.

Setibanya di Kota Palu, pasukan elite Polri tersebut langsung diberangkatkan ke Poso melalui darat.

Mereka diangkut menggunakan enam bus milik Polda Sulawesi Tengah.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Idham Aziz di Kota Palu, mengatakan penambahan pasukan itu untuk memburu kelompok terduga teroris Santoso pascakontak senjata dengan polisi sejak 17 Agustus 2015 di Gunung Langka Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Kontak senjata tersebut menewaskan pihak sipil bersenjata bernama Mado.

Mado tertembak saat penyergapan di Gunung Auma dan Gunung Langka.

IdhamAziz mengatakan kepolisian dari Polda Sulawesi Tengahjugasudahmemblokade pintu masuk dan keluar Poso mengantisipasi keluarnya kelompok Santoso dari wilayah tersebut. (ant/Bali Post)

Jenderal (Pol) Badrodin Haiti

(Suara NTB/ist)

(ant/Bali Post)

PENYERAHAN JENAZAH KORBAN TRIGANA - Kerabat korban menangis di depan peti berisi jenazah korban kecelakaan Trigana Air saat prosesi serah terima di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura, Papua, Kamis (20/8). Polda Papua menyerahkan 4 jenazah korban pesawat Trigana Air yang telah teridentifikasi kepada pihak Trigana Air yang kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Sebagian Jenazah Korban ATR 42 Trigana Air Tidak Utuh Jayapura (Suara NTB) Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Arthur Tampi, mengungkapkan, sebagian jenazah korban pesawat komuter ATR 42-400 Trigana Air Service nomor registrasi PK RYN sudah tidak utuh.

“Kondisi korban saya kira sudah bisa kita pahami bahwa tidak semuanyautuh, ya, ada sebagian jenazah yang memang sudah tidak utuh,” ujarnya, di Jayapura, Kamis (20/8).

Tampi pun menjelaskan, waktu untuk mengidentifikasi korban sangat tergantung pada

kondisi jenazah, sehingga semua pihak diminta untuk bersabar menunggu hasil identifikasi.

“Oleh sebab itu juga proses identifikas ini sangat tergantung pada kondisi yang ada,” ucapnya.

Untuk mengidentifikasi korban, kata dia, tim Identifikasi Korban Bencana (IKB/DVI) terlebih dahulu menggunakan data sekunder yang ada, di antaranya barang atau ciri fisik khusus yang diinformasikan pihak keluarga.

“Kalau sudah tidak bisa maka kami mesti cari lagi. Kalau sidik jari juga sudah gak bisa maka kami cari juga untuk pemerisaan gigi, kalau gigi sudah tidak ada

maka kami uji DNA,” katanya.

Sebelumnya, empat jenazah korban Trigana Air masing-masing Teriden MartinusAragai, Terianus Salawala, Boni Wori-Wori, dan Wendepan Bamulki telah diserahkan kepada pihak keluarga setelah identifikasi diselesaikan oleh Tim IKB/DVI di RS Bhayangkara, Kamis sore.

Hingga kini seluruh jenazah sudah berada di Jayapura, dan 29 diantaranya telah berada di RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi. Setelah empat jenazah teridentifikasi, kini Tim IKB/DVI tengah memeriksa 25 jenazah lain. (ant/Bali Post)