Snt21102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 21 OKTOBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ribuan Pelayat ’’Banjiri’’ Pemakaman Ayahanda Gubernur NTB

(Suara NTB/ist)

DIMAKAMKAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, mengusung jenazah ayahandanya untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Apitaik, Pringgabaya, Lotim, Selasa (20/10) kemarin.

Selong (Suara NTB) Ribuan pelayat dari segala penjuru wilayah di NTB, Selasa (20/10) sore kemarin ‘’membanjiri’’ pemakaman H.M.Djalaluddin, SH.MM. Almarhum yang merupakan ayahanda dari Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi, dimakamkan di Pemakaman Umum Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim).

H.M. Djalaluddin menghembuskan nafas terakhirnya diusianya ke-88 di kediamannya Senin (19/10) lalu sekitar pukul 18.05 Wita. Birokrat andal yang lahir pada tanggal 26 Januari 1927 ini, merupa-

kan sosok yang dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat perjuangan sangat tinggi. Itu terbukti dari semasa hidupnya beliau aktif di banyak organisasi dan beliau sukses memimpin institusi yang dipimpinnya.

Melihat kiprah luar biasa almarhum, membuat masyarakat NTB pada umumnya serta ratusan pejabat lingkup Provinsi NTB dan kabupaten/kota lainnya di NTB merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya.

Ribuan jemaah dari segala penjuru turut serta mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di Pe-

makaman Umum Desa Apitaik. Sebelum di makamkan, ayahanda Gubernur NTB di shalatkan di Masjid Jami Baiturrahman Desa Apitaik.

Ribuan jemaah tampak khusyuk menyolatkan dan memanjatkan doa agar amal ibadah beliau selama di dunia diterima di sisi Allah SWT. Dari riwayat hidupnya yang dibacakan saat pemakaman, bisa dipetik kesimpulan bahwa semasa hidupnya almarhum H.M.Djalaluddin sebagian besar mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Penyimpangan Dana KONI NTB

Mantan Ketua KONI Akui Diperiksa Penegak Hukum Mataram (Suara NTB) Penggunaan dana KONI NTB ditelisik aparat penegak hukum (APH). Langkah ini dilakukan penengak hukum, menyusul adanya laporan masyarakat soal indikasi penyimpangan penggunaan dana hibah dari Pemprov NTB. Sejumlah pihak sudah diklarifikasi APH. Salah satunya mantan Ketua Umum KONI NTB, HMNS.Kasdiono, SH. Kasdiono yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya di Komisi V DPRD NTB, Senin (19/ 10) lalu, membenarkan bila dia pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum. Menurut anggota Komisi V DPRD NTB ini, ia diperiksa (klarifikasi) terkait penggunaan anggaran olahraga (KONI) saat dia menjabat sebagai Ketua Umum KONI NTB

tahun 2009 hingga 2013.

Namun terkait materi dan siapa pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya tersebut, Kasdiono enggan berkomentar. ‘’Jangan dulu dipolemikkan. Itu ada yang tidak suka sama saya. Jadi saya biarkan aja dulu, nanti ada saatnya saya bicara,’’ ujarnya.

Yang jelas tegasnya, dia

tidak pernah melakukan penyelewengan saat menjabat sebagai Ketua Umum KONI NTB tahun 2009 hingga 2013 lalu. Justru Kasdiono mengaku telah banyak mengorbankan uang pribadinya untuk pembinaan olahraga di NTB. Dan perlu dicatat, saat Kasdiono memimpin KONI NTB, telah berhasil mengkatrol prestasi olahraga NTB naik ke posisi 12 besar nasional. Padahal sebelumnya, NTB selalu bercokol di peringkat 25 besar nasional.

Saat Kasdiono memimpin KONI, kontingen PON NTB tahun 2012 berhasil mengharumkan nama NTB dikancah nasional dengan per-

olehan 11 emas, lima perak dan delapan perunggu.

Bersambung ke hal 15

’’

Jangan dulu dipolemikkan.

Itu ada yang tidak suka sama saya. Jadi saya biarkan aja dulu, nanti ada saatnya saya bicara.

HMNS.Kasdiono (Suara NTB/dok)

Krisis Air Bersih di Lotim Meluas

TO K O H Menang di PT TUN

Hendrik Selalau

PENGADILAN Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya memenangkan PT. BTDC (Bali Tourism Development Corporation) yang sekarang berubah menjadi PT.ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) terkait sengketa lahan seluas 50,3 hektar antara PT. ITDC dan warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah, Umar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/use)

KO M E N TTAA R BB Belum Rampung

(Suara NTB/dok)

Made Sutapa

SETELAH perpanjangan masa penahanan untuk tersangka, berkas perkara gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL) belum kunjung rampung. Hingga saat ini berkas masih di Kejari Praya, Lombok Tengah, dalam proses penyempurnaan barang bukti (BB).

Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) Krisis air bersih di Lombok Timur meluas. Akibat kemarau panjang tahun 2015 ini meluas sampai di sembilan kecamatan di Kabupaten Lotim. Sebelumnya krisis air bersih hanya terjadi di tujuh kecamatan yaitu Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Suela dan Sambelia. Dua kecamatan baru, Montong Gading dan Sembalun.

Demikian diungkapkan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Moh. Takdir Ilahi, Selasa (20/10). Katanya, dua kecamatan terakhir, Sembalun dan Montong Gading sebelumnya tidak pernah terjadi kekeringan.

Menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak kemarau akan terjadi sampai bulan Oktober 2015 ini. Namun sampai sejauh ini, belum tampak terlihat ada tandatanda akan turun hujan.

Meskipun sudah turun hujan namun belum tentu sumur-sumur warga langsung terisi air.

Diperkirakan sumur baru terisi setelah hujan turun lama. Karenanya oleh pihak BPBD menargetkan selesai penanganan krisis air bersih sampai bulan Desember mendatang. ‘’Walaupun hujan sebulan belum tentu sumur akan terisi,’’ katanya.

BPBD sendiri sampai saat ini terus melakukan proses distrubusi air bersih ke 198 dusun, 66 Desa di sembilan kecamatan tersebut. Sebanyak 720 tangki dengan ukuran 5.000 liter siap didrop untuk mendistribusikan air langsung ke rumah-rumah warga.

Sampai saat ini, pengiriman air oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah mencapai 230 tangki. “Sampai hari ini masih pelayanan,’’ katanya. Bantuan-bantuan air bersih dari instansi lainnya seperti provinsi, dari perbankan, Kepolisian, dunia usaha, lembaga swadaya, terakhir SMK Kesehatan dan Himpunan Mahasiswa (Himmah) NW cukup membantu mengurangi beban warga yang dilanda krisis air bersih yang cukup lama ini. (rus)

(Suara NTB/aan)

TAMBAK – Foto udara kawasan tambak ikan bandeng dan garam di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Bandeng dan garam menjadi salah satu komoditas andalan di daerah ini. Pemerintah menetapkan Bima sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya karena dinilai memiliki potensi yang besar.

Terancam Dicoret dari Pilkada

Belasan Calon Belum Setor Keputusan Pemberhentian Mataram (Suara NTB) Sebanyak 12 anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota plus empat Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang tampil di Pilkada tujuh kabupaten/ kota di NTB, hingga kemarin belum menyerahkan keputusan pemberhentian mereka

dari jabatannya. Jika belum menyerahkannya hingga Kamis (22/10) besok, mereka dipastikan tidak bisa mengikuti Pilkada.

Ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) nomor 12 tahun 2015 menyebutkan bahwa calon yang berstatus sebagai Anggota DPR,

DPD atau DPRD, Anggota TNI, Polri, dan ASN wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian mereka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pada ayat (2) PKPU tersebut juga diatur kewajiban se-

rupa bagi calon yang berstatus pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika dihitung, tenggat 60 hari untuk para calon itu akan jatuh pada 22 Oktober 2015 besok.

Meski tenggat sudah sangat dekat, hingga kemarin ang-

gota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd menyatakan bahwa belum ada anggota DPRD yang menyerahkan keputusan pemberhentian mereka dari jabatannya.

“Yang dari unsur DPRD belum ada yang diterima KPU,” ujarnya kepada Suara NTB. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Halaman 2

RTLH di Mataram Tersisa 1.743 Unit Tak Ada Sanksi

(Suara NTB/ynt)

MUARA JANGKOK - Pemkot Mataram bersama BWS (Balai Wilayah Sungai) akan melakukan pengerukan di Muara Sungai Jangkok sepanjang 2 kilometer. Sehingga nantinya perahu nelayan bisa parkir di muara ini dan pada saat musim angin barat tidak lagi menambatkan perahu di wilayah Lombok Barat. Seorang nelayan bersama perahunya di Muara Jangkok.

Pengentasan Kemiskinan Diduga Tumpang Tindih Mataram (Suara NTB) Persoalan kemiskinan di Kota Mataram masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Padahal, anggaran tiap tahun dialokasikan Rp 30 miliar. Belum tuntasnya kemiskinan itu diduga lantaran tumpang tindihnya program di SKPD.

(Suara NTB/dok)

BEBERAPA waktu belakangan ini Pemkot Mataram sedang fokus pada upaya peningkatan kebersihan, termasuk kebersihan sungai yang ada di Kota Mataram. Salah satu wilayah yang dilalui aliran Sungai Jangkok adalah Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Salah satu program untuk menjaga kebersihan sungai adalah dengan membentuk KMPS (Kelompok Masyarakat Peduli Sungai).

Untuk menjaga sungai dari aktivitas warga yang membuang sampah ke badan sungai, belum diberlakukan sanksi bagi warga yang ditemukan membuang sampah ke sungai. “Kalau sanksi untuk masyarakat, kita masih toleran,” cetus Lurah Kebon Sari, Muhammad Faisal.

Pihaknya bersama KMPS tetap aktif mengampanyekan kepada warga khususnya yang tinggal di dekat sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Dengan kampanye dan sosialisasi yang terus menerus dilakukan, ia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai semakin tinggi. Selain itu pihaknya juga telah memasang plang di pinggir sungai yang berisi peringatan pelarangan membuang sampah ke sungai.

Di masing-masing di wilayah Kebon Sari, Faisal mengatakan telah juga dibentuk awig-awig yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sungai. “Melalui awig-awig itu kita minta warga untuk menjaga kebersihan sungai dan warga yang kedapatan membuang sampah tidak kita layani di kantor kelurahan,” jelasnya.

Memang diakui mengontrol masyarakat cukup sulit sehingga pihaknya pun meningkatkan peran KMPS. Faisal menyebutkan jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal di pinggir Sungai Jangkok sebanyak 100 KK. Beberapa waktu lalu telah dibangun jalan di pinggir sungai tersebut dan saat ini rumah warga tak lagi membelakangi sungai.

Dengan adanya jalan yang berada di depan rumah warga, Faisal mengatakan warga setempat bisa memanfaatkannya dengan membuka kios dan berjualan sehingga berdampak ekonomis dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Salah satu hal yang menjadi persoalan di kawasan Sungai Jangkok adalah tanaman kangkung yang tidak permanen. Biasanya warga memanfaatkan debit air sungai yang kecil untuk menanam kangkung. Sampahsampah yang datang dari wilayah hulu kerap tersangkut di tanaman kangkung. (ynt)

Kaji Ulang Penanganan RTLH

atau sekitar 46.693 jiwa.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, secara keseluruhan total anggaran didapatkan yakni Rp 2,8 miliar. Dan itu untuk kegiatan tenaga kerja dan hubungan kerja. Sementara, fokus pengentasan kemiskinan hanya Rp 1,7 miliar.

“Pemberdayaan dan kesejahteraan kemiskinan hanya Rp 1,7 miliar kita dapat,” kata Khalik ditemui Selasa (20/10).

Malah anggaran pengentasan kemiskinan lebih banyak didapatkan dari Pemerintah Pusat. Khalik tidak menyebutkan berapa besaran anggaran didapatkan dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, harus ada kejelasan sumber anggaran

November, Kasubbid di BPM Dinonjobkan

(Suara NTB/fit)

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyesalkan pola penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Mataram yang dilakukan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat). Pasalnya, pemberian bantuan itu justru meninggalkan masalah lain. ‘’Artinya penerima manfaat, betul mereka mendapatkan manfaat dari bantuan itu tapi ka nada masalah lain yang muncul. Itu yang sangat kita sayangkan,’’ terang Herman.

Herman menilai, BPM dalam hal ini tidak mengkalkulasikan kebutuhan rumah yang akan diberikan bantuan. Mestinya ada perencanaan yang matang ketika akan mendistribusikan bantuan RTLH kepada penerima manfaat. BPM dalam melakukan intervensi RTLH memberikan bantuan dalam bentuk material. Berupa kusen, semen, seng dan material lainnya.

Hanya saja, untuk ongkos tukang, penerima manfaat harus mencari sendiri. ‘’Sedangkan itu sangat besar,’’ sesalnya.

Menurut politisi Gerindra ini, BPM ke depan dalam menyalurkan bantuan RTLH harus mengkalkulasi kebutuhan rumah yang akan diberikan bantuan. Sehingga, penerima manfaat, tidak lagi memikirkan biaya untuk gaji tukang. ‘’Si penerima manfaat ini memang memerlukan swadaya tapi jangan sampai pada porsi yang besar,’’ ujarnya. Gaji tukang misalnya, sekarang tidak lagi murah. ‘’Sekarang kan gaji tukang tidak ada yang Rp 500 ribu, paling tidak Rp 1,5 juta,’’ imbuhnya. Untuk itu Herman meminta BPM melakukan kalkulasi kebutuhan RTLH. Artinya setiap RTLH tidak harus menerima bantuan dengan nominal yang sama seperti sekarang ini.

Diakui Herman, dalam pemberian bantuan kepada RTLH telah ada standarnya. Tetapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. ‘’Bisa saja antara RTLH yang satu dengan yang lainnya diberikan bantuan yang berbeda,’’ kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini. Jangan sampai penerima manfaat, selain mendapat bantuan, juga mendapat masalah. ‘’Kalau bisa, penerima manfaat, jangan diberatkan dengan hal-hal semacam itu,’’ pintanya. Meskipun swadaya, haruslah pada hal-hal yang bersifat prinsip seperti konstruksi.

Herman menilai, akan lebih baik ongkos tukang juga tercover dalam bantuan RTLH, sehingga penerima manfaat tidak lagi berutang untuk membayar ongkos tukang. ‘’Ini ada yang salah dalam menetapkan dan merencanakan konsep penanganan RTLH. Ini yang perlu dikaji ulang,’’ tandasnya. (fit)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) meliris lima tahun terakhir, kemiskinan di Kota Mataram di tahun 2008 sebanyak 61.173 jiwa atau 16. 13 persen. Mengalami penurunan 0,72 persen di tahun 2009 menjadi 60.637 atau 15,14 persen.

Tahun 2010 menjadi 58.272 atau turun 0,97 persen atau 14,44 persen.

Tahun 2011 angka kemiskikan kembali mengalami penurunan menjadi 53.736 jiwa atau 13,18 persen. Tahun 2012 turun 1,31 persen menjadi 49.633 jiwa. Tahun 2013 turun 1,21 persen atau 46.670.

Namun di tahun 2014, karena kebijakan pencabutan subsidi BBM dan lonjakan harga beras di pasaran, angka kemiskinan di tahun 2014 terjadi peningkatan 0,05 persen

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menegaskan, awal November mendatang Kepala Sub Bidang (Kasubbid) di Badan Pemberdayaan Masyarakat mulai dibebastugaskan dari jabatannya. Pembebastugasan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kedisiplinan oleh tim penegak disiplin Pemkot Mataram.

Diketahui, RL sebelumnya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Kemudian, 14 Februari dimutasi ke BPM. Sejak itu, RL tidak pernah masuk alias absen.

Dewi menambahkan, berdasarkan hasil absensi dari instansi bersangkutan memang melanggar kedisiplinan PNS. Pihaknya menjatuhkan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS. Sanksinya bisa saja penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan hingga sanksi berat diberhentikan. “Tanggal 1 November ini, dia sudah distafkan,” terangnya, Selasa (20/10).

Sebenarnya kata Mantan Kadis Dukcapil ini, pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang.

Jika jabatannya staf maka berwenang menyelesaikan adalah kepala seksi, kepala bidang hingga kepala dinas. Apabila kepala dinas tidak bisa menyelesaikan, maka pimpinan SKPD menyerahkan rekomendasi kemudian ditindaklanjuti oleh tim penegakan disiplin diketua oleh Sekretaris Daerah. “Pemberian sanksinya sebenarnya di dinas dulu, baru ke tim penegak disiplin,” terangnya.

Pihaknya tetap memantau perkembangan bersangkutan. Dalam perjalanannya masih tetap malas, bersangkutan terancam diberhentikan.

“Kalau masih begitu, yah diberhentikan,” tegas Dewi seraya menambahkan berita acara pemeriksaan (BAP) RL telah diserahkan ke Penjabat Walikota Mataram dan ditandatangani.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si geram dengan salah satu aparatur sipil negara (ASN) di BPM tidak masuk hingga dua tahun. Selly pun meminta Sekda Kota Mataram selaku Ketua Penegakan Disiplin di jajaran PNS, memeriksa bersangkutan dan memberikan sanksi dicopot dari jabatannya. (cem)

Pembayaran PBB Lewat ATM Belum Terlaksana Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Kota Mataram (Dispenda) Kota Mataram berencana menerapkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui anjungan tunai mandiri (ATM) bekerja sama dengan Bank NTB. Namun pembayaran dengan sistem ini belum bisa terlaksana hingga saat ini. Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari Bank NTB terkait sistem ini. “Saya menunggu dari Bank NTB. Belum ada konfirmasi lagi. Rencananya dalam pekan ini saya akan konfirmasi lagi ke Bank NTB,” jelasnya, Selasa (20/10).

Pada awalnya penerapan sistem pembayaran dalam jaringan (daring atau online) ini ditargetkan rampung

bulan ini. Syakirin mengatakan jika tidak bisa terlaksana akhir tahun ini, maka paling telat ditargetkan tahun depan mulai terlaksana.

Sistem pembayaran lewat ATM ini untuk memudahkan warga masyarakat yang memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi. Dengan demikian ada efisiensi waktu bagi warga dan tidak perlu datang ke Kantor Dispenda. “Semakin maju orang semakin sibuk dan butuh pelayanan cepat,” ujarnya.

Selain PBB, sistem pembayaran daring ini juga rencananya akan diterapkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran. “Saya harapkan benar di tahun depan kita mulai juga dengan pembayaran pajak hotel dan restoran. Kita kembangkan sistem dulu dan kalau memungkinkan bisa lewat ATM sehingga tak

perlu ke Kantor Dispenda,” jelasnya. Saat ini pihaknya juga disebutkan Syakirin sedang memperbaiki sistem jaringan, sehingga pada Desember mendatang atau paling telat mulai Januari 2016 mendatang semua sistem sudah terkoneksi dan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM. Manfaat pembayaran melalui ATM ini selain memberikan efisiensi waktu bagi warga, pihaknya juga bisa lebih meningkatkan pengawasan internal karena tidak berhubungan langsung dengan uang tunai. “Kita tidak berhubungan dengan uang langsung. Apa yang kami putuskan langsung dibayar wajib pajak dan bisa kita liat buktinya. Dan lebih baik untuk pengawasan di internal kami di samping kemudahan bagi warga,” terangnya. (ynt)

serta sasaran program pengentasan kemiskinan. Selama ini, program pengentasan kemiskinan terjadi tumpang tindih antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. “Kelompok yang kami bantu, malah dibantu oleh SKPD lainnya. Paling tidak ada sinkronisasi pelaksanaan program,” pintanya.

Dia mengklaim bantuan disalurkan disesuaikan dengan kriteria. Misalnya, warga harus memiliki Jamkesmas, KIS dan lainnya, sehingga tidak salah sasaran.

Ditemui terpisah, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang enggan berkomentar terkait besarnya anggaran pengentasan kemiskinan. Tapi katanya, anggaran Rp 30 miliar tersebar di beberapa SKPD. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rumah tidak layak huni (RTLH) di Mataram, bukannya berkurang tapi justru bertambah. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) mencatat, tahun 2015 sisa RTLH mencapai 1.743 unit dari sebelumnya di tahun 2014 berjumlah 1.200 unit lebih.

Intervensi perbaikan RTLH ini, sumber anggarannya tidak hanya melalui APBD melainkan APBN. Empat SKPD tiap tahun konsen menganggarkan yakni, BPM, PU, Disosnakertrans dan Baznas. Ditambah, PNPM dan BKM Kelurahan serta bantuan pemerintah provinsi. Jumlah bantuan bervariasi, di tahun 2015 BPM mengalokasikan Rp 7 juta per kepala keluarga dari sebelumnya Rp 5 juta, Disosnakertrans Rp 10 juta, PU Rp 25 juta dan Bazda sekitar Rp 5 juta.

Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menjelaskan, perbaikan RTLH sudah berjalan di empat kelurahan yaitu Kelurahan Rembiga, Monjok, Punia dan Banjar. Secara keseluruhan BPM mendapat jatah 86 unit di delapan kelurahan dan dikerjakan secara bertahap.

“Satu kelurahan itu ada yang dapat 10 dan 12 unit,” sebut Syaiful di ruang kerjanya, Selasa (20/10).

Realisasi program itu diakui baru 50 persen, karena eksekusi keuangan masuk pada triwulan keempat. Sehingga ditargetkan akan tuntas pada Desember mendatang.

Pola pendistribusian bantuan tidak dalam bentuk uang, melainkan material sesuai kebutuhan. Ada kenaikan di tahun 2015, dari sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta.

Syaiful tidak memungkiri terjadi peningkatan jumlah tidak layak huni di Mataram.

Hasil pendataan ulang dengan konsep rumah kumuh perkotaan tersisa 1.743 unit, dari sebelumnya 1.200 unit. Penambahan ini disebabkan adanya perubahan spesifikasi rumah didata. Sebelumnya, konsep aladin (atap, lantai dan dinding), saat ini lebih pada rumah sehat. “Ini kan arahnya ke Bappeda. Seharusnya Bappeda di bagian fisik dan pembangunan yang mendata. Kami juga meminta kelurahan membantu mendata,” pungkasnya.

Dia menyadari bantuan Rp 7 juta itu, tidak bisa menyelesaikan satu rumah. Konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dimana, masyarakat ikut berpartisipasi agar pengerjaannya tugas. “Yah kalau uang segitu sampai mana sih. Karena ini konsepnya pemberdayaan, maka diharapkan partisipasi warga,” tuturnya.

Untuk target kapan RTLH ini tuntas, Syaiful belum berani memastikan. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan kondisi rumah warga. Namun, pihaknya berupaya memaksimalkan pengurangan RTHL di Mataram. (cem)

(Suara NTB/dok)

Rabu, 21 Oktober 2015

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tindak Tegas Pelaku ’’Human Trafficking’’ Perlu Penyesuaian Pasar LAHIRNYA Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang tarif hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diyakini hanya untuk penyesuaian pasar. Besaran nilai pajaknya sendiri sama sekali tidak mengalami kenaikan.

Penegasan ini dikemukakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana men(Suara NTB/rus) jawab Suara NTB di ruang L. Dhedi Kusmana kerjanya, Selasa (20/10).

Amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Perda) menyebut besaran pajaknya hanya 20 persen.

Perbup yang sempat menuai protes keras dari sejumlah sopir angkutan material hasil tambang MBLB ini sudah disosialisasikan kepada para penambang. Kepada penambang-penambang resmi tidak ada yang melayangkan protes.

Menurutnya, Perbup mulai diundangkan sejak 31 Agustus 2015 lalu. Kemudian mulai diterapkan sejak 1 Oktober lalu. Jumlah pajak yang ditarik dari tambang di Lotim ini sebenarnya lebih rendah dari amanah Undang-undang yang menyebut batas minimal 25 persen. “Kalau kita hanya 20 persen,” paparnya.

Satu dump truck rata-rata mengangkut 4 kubik. Satu kubik hanya diketahui Rp 60 ribu untuk material pasir. Dikalikan dengan besaran pajak yang harus dikeluarkan jatuhnya hanya Rp 12 ribu. Dikalikan empat kubik baru dikeluarkan Rp 48 ribu.

Sementara itu berdasarkan hasil survai pasar, harganya sudah ada yang tembus Rp 700 ribu dijual. Kondisi ini sangat jauh berbeda dibanding tahun 2011 lalu. Karena itulah diharuskan melakukan penyesuaian. (rus)

Selong (Suara NTB) – Digagalkannya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) oleh BNP2TKI masih ditangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim. Disosnakertrans berkoordinasi dengan aparat kepolisian Polres Lotim melakukan penelusuran terhadap oknum petugas lapangan (PL) yang telah memberangkatkan para 23 calon TKW asal Lotim hingga mengerucut pada dugaan adanya praktik perdagangan manusia (human trafficking.

Kepada Suara NTB, Selasa (20/10), Kepala Bidang Bina Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja (BNPTK) pada Disosnakertrans Lotim, Supriyadi mengaku jika saat ini pihaknya sedang

mendata dan memanggil kembali para TKW yang dipulangkan beberapa waktu lalu. Pemanggilan dilakukan untuk memintai keterangan langsung dari para korban terkait jalur yang dilalui

dalam pemberangkatan. “Berdasarkan dari pengakuan korban, mereka berangkat melalui PL atau tekong,” jelasnya.

Menurutnya, pengiriman TKW dengan cara seperti itu

ih disebabkan faktor administratif, di mana dalam tender sebelumnya, sejumlah kontraktor belum dapat melengkapi dokumen - dokumen yang harus disiapkan. Oleh karena tidak ada kejelasan dari pata kontraktor, sehingga Pemda mengambil kesimpulan untuk menggelar tender ulang.

Menurut Nurjati, pihaknya akan mengoptimalkan masa tender dalam waktu 30 hari ke depan. Mengingat batas waktu efektif untuk metealisasikan anggaran sampai dengan 21 Desember 2015.

Menyinggung realisasi Di-

janjikan akan memberikan kemudahan dalam proses pengirimannya ke Abu Dhabi.

Identitas pelaku yang menjadi dalang pengiriman TKW sudah diketahui pihak Disosnakertrans. Bersama aparat kepolisian siap akan menangkap basah ulah tidak bertanggungjawab dari pelaku.

Kabarnya dalam waktu dekat pelaku akan pemberangkatkan lima orang dengan tujuan yang sama. Oknum pelaku tampaknya lihai melakukan aksinya. (yon/rus)

Investasi di Tiga Gili, PDAM Kaji Sejumlah Opsi

(Suara NTB/rus)

BANTUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 5000 liter dari pemerintah pusat. Keberadaan mobil pemadam ini diharapkan mampu mengatasi kebakaran dengan cepat dan tidak menimbulkan banyak kerugian.

Dinas PU Tamben Tender Ulang Proyek Pengairan Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih untuk mentender ulang sejumlah proyek. Ditargetkan, tender tersebut akan selesai paling lama 30 hari sejak dibuka di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Proyek irigasi di bidang pengairan sedikit tertunda, sehingga ini kita tender ulang,” kata Kepala Dinas PU Tamben, Drs. H. Nurjati, Selasa (20/10).

Ia menerangkan, tertundanya proyek pengairan leb-

sudah melanggar UU No 39 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan.

Namun, apabila ke 23 TKW yang dipulangkan itu tetap ingin berangkat, mereka akan diarahkan untukmenempuh jalur resmi yakni melalui PPTKIS. Sementara Sekretaris Disosnakertrans Lotim Mulki, mengungkapkan, jika korban praktik human trafficking dengan modus pengiriman TKW terlihat tertutup. Mereka tidak mau terbuka kepada petugas, karena diduga berada di bawah tekanan oknum yang telah men-

nas PU yang masuk klasifikasi B karena pencairan di bawah 50 persen, Nurjati memberi klarifikasi. Bahwa kata dia, sampai dengan bulan Oktober ini, realisasi fisik mencapai 60 persen secara keseluruhan, sedangkan realisasi keuangan 46 persen. Dinas PU memiliki pagu anggaran sebesar Rp 102 miliar.

“Anggaran yang agak besar di PU adalah pembayaran tanah untuk jalan lingkar utara yang harus dibebaskan,” imbuhnya.

Untuk menggenjot pencairan dana, saat ini, Dinas PU sedang menggelar sosialisa-

si kepada pemegang sertifikat. Ditargetkan dalan waktu dekat, pembayaran tanah sudah dapat dicairkan.

Untuk diketahui, jalan lingkar utara telah mengantongi dukungan anggaran sebesar 30 miliar usai ditambah pada APBD P 2015, dengan perkiraan anggaran untuk kebutuhan pembebasan seluruhnya sebesar Rp 28 milH. Nurjati iar. (ari)

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Manajemen PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), saat ini sedang mengkaji sejumlah opsi pembiayaan untuk menyuplai air bersih ruas Sire Gili Trawangan dan Sire Gili Meno. Mengacu pada draf hasil kajian PDAM Universitas Mataram (Unram), investasi pipa bawah laut untuk kedua ruas tersebut sebesar Rp 20 miliar.

Direktur PDAM KLU, H. Suhaily, ST., Selasa (20/10) mengatakan penyediaan pipa bawah laut untuk 3 gili sangat mendesak. Sejauh ini baru Gili Air yang terakomodir pipa bawah laut, itu pun tidak cukup karena perkembangan massif jumlah pelanggan tidak sebanding dengan daya suplai air melalui pipa 3 inci yang terpasang.

“Untuk Trawangan dipasangkan pipa 6 inci dan Gili Meno pipa 4 inci. Sementara untuk Gili Air akan kita tambah 3 inci lagi untuk mendukung pipa yang sudah ada,” ujar Suhaily.

Menindaklanjuti hasil kajian Unram tersebut, PDAM berencana mengundang investor untuk membiayai investasi pipa Sire - Gili.

Hanya saja, opsi ini pilihan terakhir apabila alternatif pembiayaan prioritas tidak tercapai. PDAM dalam hal ini akan meminta hibah dari pemerintah pusat melalui BWS untuk dibuatkan jaringan pipa bawah laut.

Jika tidak terwujud, PDAM selanjutnya akan meminta dukungan anggaran dari pemegang saham melalui penyertaan modal.

Andaikata diberikan sejumlah nominal yang diminta kemudian terdapat sebagian kecil kekurangan, maka PDAM akan menambah investasi melalui pinjaman dana di bank.

“Kapan itu terealisasi, sangat tergantung keseriusan Pemda. Kalau Pemda tidak mau membiayai kebutuhan PDAM, maka kita akan carikan pengusaha. PDAM ini kan masih baru, modalnya kecil, sedangkan kalau kita pinjam di swasta, swasta sendiri tidak mau memberi kalau pinjamannya kecil, maunya besar saja, sedangkan kebutuhan kita hanya Rp 20 miliar,” papar Suhaily.

Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Ir. H. Nanang Matalata, MSi, mengisyaratkan kecil kemungkinan PDAM dapat didukung dari dana APBD. Mengingat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD KLU hanya akan membahas anggaran investasi sebesar Rp 28 miliar yang akan dipenuhi selama 5 tahun ke depan.

“Tidak mungkin karena dananya sangat besar, Rp 20 miliar. Lagipula, PDAM kan sudah otonom. Pemda hanya akan memikirkan penyertaan modal sebesar Rp 28 miliar untuk 5 tahun ke depan,” ungkap Nanang. (ari)

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Terapkan KTR LINGKUNGAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya direncanakan bakal segera ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR). Itu artinya, siapapun yang berada di lingkungan RSUD Praya, baik pengunjung maupun karyawan rumah sakit tidak diperkenankan merokok. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda hingga Rp 50 juta atau kurungan selama 6 bulan.

Direktur RSUD Praya, dr.

(Suara NTB/ist) Muzakir Langkir, kepada warMuzakir Langkir tawan, Selasa (20/10), menegaskan, jika kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ini juga. “Kebijakan ini akan kita awali terlebih dahulu kepada karyawan. Baru setelah sosialisasi dirasakan sudah mantap kepada masyarakat, kebijakan tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh,” terangnya.

Ia menjelaskan, pemberlakuan KTR di lingkungan RSUD Praya sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2014, tentang KTR. Di mana fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit hingga puskesmas masuk sebagai KTR. Begitu juga kawasan pendidikan, tempat rekreasi, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Dalam Perda tentang KTR, selain mengatur kawasan mana saja yang masuk KTR, juga mengatur sanksi yang bisa dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar aturan KTR. D imana sanksinya bisa berupa denda berupa uang maupun kurungan.

Selain dilarang merokok, di dalam KTR juga tidak diperbolehkan untuk mempromosikan produk rokok, termasuk memperjualbelikan rokok. Terhadap pihak-pihak yang melakukan itu juga ada sanksi tegasnya. “Jadi yang merokok, mempromosikan sampai memperjualbelikan produk rokok dilarang di dalam KTR. Kalau tetap melanggar, saksi tegas sudah ada,” tandas Muzakir. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Tersangka Bedah Desa Dikenakan Wajib Lapor Praya (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi program Bedah Desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, dipastikan segera rampung. Seluruh catatan dan rekomendasi dari jaksa hampir seluruhnya sudah dipenuhi. Penyidik pun tinggal menyelesaikan beberapa catatan tambahan sebelum berkas kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Segera kita rampungkan,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, kepada Suara NTB, Selasa (20/10).

Hanya saja, ia belum bersedia mengungkapkan kapan

pastinya berkas kasus dirampungkan, karena masih ada beberapa tahapan lagi yang mesti dilalui. Adapun para tersangka, selama berkasnya belum selesai tetap dikena-

kan wajib lapor.

Dalam kasus dugaan korupsi pada proyek senilai Rp 1,8 miliar, penyidik Polres Loteng membagi menjadi tiga berkas.

Masing-masing untuk panitia

pelaksanaan di tingkat desa, kontraktor pengawas dan pelaksana serta panitia pelaksana kabupaten serta Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dengan total tersangka sebanyak 7 orang. Termasuk di antaranya mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is. Rencananya, pelimpahan berkas kasus akan dilakukan secara bertahap sesuai petunjuk yang diberikan pihak jaksa.

Untuk sementara dua berkas

terlebih dahulu akan dilimpahkan. Sisanya satu berkas, baru akan dilimpahkan kemudian.

Sesuai hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp 1,04 miliar. Dalam proyek yang bersumber dari dana bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) waktu itu. (kir)

Sektor Pendidikan Paling Rendah Kontribusi ke IPM

TPTGR ’’Warning’’ Empat SKPD Giri Menang (Suara NTB) – Dari data Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Lombok Barat (Lobar), progres pengembalian kerugian daerah baru mencapai 84 persen lebih.

Terdapat sisa 16 persen atau setara nilainya puluhan juta rupiah kerugian daerah yang belum dikembalikan. ‘’Kerugian daerah ini diduga tersebar di beberapa pegawai dan pejabat di empat SKPD di Pemkab Lobar. TPTGR pun mewarning agar empat SKPD segera mengembalikan kerugian daerah,’’ ungkap Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat pada Suara NTB, belum lama ini.

Terkait progres pengembalian, ujarnya, terus bergerak tiap pekannya, karena sidang pengembalian kerugian daerah tetap dilaksanakan tiap hari Jumat. Menurutnya, temuan kerugian ini bukan bersifat pidana, namun masih administratif. Pasalnya, seperti kelebihan bayar, kurang dan lebih spek proyek belum tentu menimbulkan kerugian daerah. Jika kurang spek akan diminta kontraktor menambah speknya. Jika kelebihan bayar, maka akan diminta mengembalikan kelebihan bayar ke daerah.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, menjelaskan, tim TPTGR setiap Jumat menggelar sidang terhadap pegawai yang ditemukan melanggar. Selama itu menjadi temuan, jelasnya, meski nilainya ratusan ribu hingga jutaan akan tetap disidang dan diminta dikembalikan. “Kalau tidak dikembalikan, maka oknum terkait bisa berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Menurutnya, kebanyakan yang melakukan dugaan penyimpangan itu adalah oknum PNS (baik level atas maupun bawah).

Dugaan penyimpangan yang dilakukan berupa kelebihan bayar dan pertanggungjawaban kurang jelas, seperti ada oknum pegawai yang menerima bayaran tunjangan anak yang lebih. ‘(her)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

REBUTAN AIR - Warga Dusun Bagek Nunggal Desa Ubung berebut air bersih yang disalurkan Polres Loteng, Selasa (20/10).

Warga Ubung Rebutan Air Bersih Praya (Suara NTB) Ratusan warga Dusun Bagek Nunggal Desa Ubung Kecamatan Jonggat, Selasa (20/10) harus rebutan memperoleh air bersih yang disalurkan Polres Lombok Tengah (Loteng). Proses penyaluran air bersih bagi warga Desa Ubung dipimpin langsung Kasat Sabhara Polres Loteng, bersama aparat desa setempat. Total masyarakat yang memperoleh bantuan mencapai sekitar 200 orang lebih.

Untuk mengangkut air bersih, Polres Loteng memanfaatkan fasilitas mobil water cannon yang dimiliki. Apalagi fa-

silitas itu saja yang bisa digunakan untuk mengangkut air. “Kita punya mobil water cannon, ya itu yang dipakai,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, kepada wartawan, di kantornya.

Proses penyaluran air bersih, jelasnya sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu dan akan terus dilakukan sampai kondisi ketersediaan air bersih di tengah masyarakat terpenuhi. Sasarannya tidak hanya terfokus pada satu daerah saja, tapi diupayakan merata di seluruh wilayah. “Penyaluran air bersih ini kita di-

lakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian jajaran Polres Loteng terhadap persoalan air bersih yang tengah dihadapi masyarakat Loteng saat ini,” ujar Nurodin.

Ia pun mengaku, proses penyaluran air bersih yang dilakukan pihaknya belum optimal.

Mengingat ketersediaan fasilitas pendukung yang masih sangat terbatas. Tapi bukan berarti pihaknya tidak akan melakukan upaya maksimal. “Meski fasilitas minim, kita akan tetap berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat untuk memperoleh air bersih,” pungkasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat (Lobar), Agus Alwi menyatakan, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lobar meningkat 3 level ke peringkat 5. Namun ada empat catatan yang perlu perhatian pemda ke depan dalam upaya meningkatkan IPM. ‘’Khusus di sektor pendidikan, paling rendah kontribusinya mendongkrak IPM, lantaran Pemda dalam hal ini Dikbud tak memliki database terkait angka putus sekolah,’’ terangnya, Selasa (20/10).

Dijelaskan, saat ekspose IPM Lobar di Kantor Bappeda, jika secara nasional perhitungan IPM dengan metode lama disempurnakan mulai sejak tahun 2014. Dengan metode yang baru ini, masih mengacu pada tiga indeks penilaian yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

“Dari tiga indeks ini, pendapatan menyumbang tertinggi pendongkrak IPM dengan 71,54, indeks kesehatan 68.46 dan terendah indeks pendidikan 52,34,”terangnya.

Yang berbeda pada penilaian IPM dengan medote baru ini, hanya pada indikator angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) menggunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dan komoditas penyusun paritas daya beli ditambah menjadi 96 komoditas dari 27 ko-

moditas. Dengan metode penghitungan yang baru ini pun, IPM Lobar pada tahun 2010 pada peringkat 6, lalu merangkak naik ke peringkat 5 pada tahun 2014.

Kepala Bappeda Lobar, H Baehaqi menjelaskan ada beberapa catatan dari BPS yang perlu menjadi koreksi terhadap upaya peningkatan IPM di Lobar. Beberapa di antaranya, angka partisipasi sekolah harus ditingkatkan.

Perlu ada database by name by address yang dimiliki Lobar terkait data anak yang putus sekolah. Hal ini untuk memudahkan mencari anakanak tersebut.

Selain itu BPS menyarankan perlu pemutakhiran data kaitan dengan pendidikan pondok pesantren, karena hal ini termasuk faktor koreksi yang sangat menentukan harapan lama sekolah. Tidak saja di sektor pendidikan, namun di sektor kesehatan juga harus punya data angka kematian ibu dan bayi. “Semua indeks yang berperan dan memiliki multiplayer effect akan disempurnakan,” ujarnya.

Khusus sektor pendidikan, ke depan harus diberi perhatian besar, karena indeks pendidikan memberi pengaruh besar terhadap IPM, khususnya rata-rata lama sekolah dan angka putus sekolah.

Karena itu pihaknya menyarankan kepada Dikbud untuk memiliki database khususnya angka partisipasi sekolah dan harus memiliki data by name by address. (her)

Raih Predikat WTP

Lobar Diganjar ’’Reward’’ Tambahan DAU Giri Menang (Suara NTB) – Keberhasilan Pemkab Lombok Barat (Lobar) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI akan diganjar reward oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Reward yang akan diberikan berupa tambahan Dana Alokasi Khusus (DAU).

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat, mengungkapkan, pemerintah pusat mengundang Pemkab Lobar, khususnya Plt. Bupati menerima penghargaan dari pusat atas keberhasilan memperoleh opini WTP pada LKPD tahun 2014.

Namun, ia belum tahu pasti nilai tambahan DAU yang akan diberikan pusat.

Tambahan DAU ini, jelasnya, akan dialokasikan kepada peningkatan pelayanan publik seper-

ti infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. ‘’Pemberian reward ini, selain sebagai penghargaan kepada daerah yang memperoleh WTP, juga sebagai motivasi bagi pemda untuk pengelolaan keuangan yang baik,’’ terangnya, Selasa (20/10).

Pemda Lobar, katanya, terus berupaya membenahi sistem keuangan daerah melalui penerapan sistem akrual. Melalui sistem ini, lebih menjamin tata kelola keuangan dan arah penggunaan anggaran. Sistem ini juga menjamin arah penggunaan dana dan kualitas pelaksanaan fisik.

“Sistem ini menutup peluang kemungkinan untuk bisa dimainkan anggaran,” ujarnya. Untuk mendukung itu, Pemda juga menerapkan Sistem Informasi Daerah (Simda) di semua SKPD.

Di samping itu, pemda akan menerapkan secara menyeluruh sistem penarikan pajak secara online bekerjasama dengan perbankan. Artinya melalui sistem ini, aparat tidak lagi bersentuhan dengan wajib pajak, sehingga menutup peluang terjadi permainan.

Komitmen pemda membentuk clean government juga terus diupayakan, melalui pengisian jabatan melalui pansel sesuai UU ASN. “Kami akan terus berupaya mempertahankan predikat ini,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, pemda berkomitmen mengawal penggunaan dana desa. Sesuai dengan SK bersama antara Menteri Desa, Menteri Keuangan dengan BPK serta KPK ikut turun melakukan pengawalan. Pengawalan dana desa ini dilakukan melalui penerapan Simda. (her)

Polres Loteng Amankan Belasan Uang Palsu Praya (Suara NTB) Sekitar 16 lembar uang palsu (upal) dengan nominal Rp 100 ribu diamankan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Sebelumnya, upal tersebut diserahkan H. Buhari, warga Desa Puyung Jonggat yang diduga sebagai korban peredaran upal di Loteng. Untuk itu, masyarakat di daerah ini diminta lebih waspada, sehingga tidak ikut jadi korban peredaran upal.

Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, melalui Kaur Bin Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, di ruang kerjanya, Selasa (20/10), mengungkapkan awal mula terungkapnya kasus upal bermula pada tanggal 10 Oktober lalu.

Saat itu, korban H. Buhari hendak menjual ternak miliknya di pasar hewan Batunyala Praya Tengah.

Namun hingga malam hari, ternak milik korban tidak kunjung laku, sehingga korban berniat membawa pulang kembali ternaknya. Begitu sampai di jalan, tiba-tiba korban didekati dua pria tak dikenal yang mengaku mau membeli ternak korban dengan harga Rp 8,5 juta lebih seperti yang ditawarkan oleh korban.

Setelah transaksi selesai, korban langsung pula dengan mengantongi uang hasil penjualan ternaknya tersebut. “Saat itu, korban belum menyadari kalau uang yang di bawahnya tersebut uang palsu,” terang Ery.

Setelah tiga hari, ujarnya, pada tanggal 12 Oktober, korban pergi ke pasar hewan Masbagik untuk membeli ternak. Di sana korban membeli ternak dengan harga Rp 6,5 juta lebih, menggunakan uang hasil penjualan ternak sebelumnya tersebut.

Beberapa hari berselang, korban kembali membeli ternak di pasar Hewan Selagalas.

Saat itulah korban baru sadar kalau uang yang digunakannya ternyata palsu. Setelah ia diberitahukan oleh temannya, kalau ternyata sebagian uang yang dipakainya untuk membeli ternak palsu. Kemudian korban pun kaget dan langsung menarik kembali uang tersebut.

Penasaran, korban lantas berusaha mencari kembali sisa-sisa uang palsu yang mungkin masih tersimpan di rumahnya. “Jadi setelah dicari, total ada 16 lembar uang palsu yang ditemukan,” ujarnya.

Tidak ingin bermasalah dengan hukum, korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian. Atas dasar laporan ini, polisi kini tengah melakukan penyelidikan guna mengungkapkan, dugaan pelaku pengedar uang palsu.

“Dari keterangan korban, pelaku diperkirakan berasal dari luar Loteng. Karena bahasa yang dipakai pelaku saat transaksi bukan bahasa atau dialek dari Loteng,

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Uang palsu yang diamankan Polres Loteng dari salah satu warga Desa Puyung Jonggat, Selasa (20/10). lebih mirip dialek Lombok Timur (Lotim),” tambah Ery. Polres Loteng, lanjutnya saat ini masih terus berupaya mengejar para pelaku. Termasuk uang palsu yang sempat diedarkan oleh korban, juga tengah dilacak keberadaannya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA Anggaran Subsidi Mahasiswa KSB Dipangkas

Halaman 6

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Taliwang (Suara NTB) Anggaran subsidi pendidikan tinggi bagi mahasiswa pada tahun 2015 ini dipastikan mengalami pemangkasan.

Dalam APBD Perubahan yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) turut dirasionalisasi.

“Sumber anggaran subsidi mahasiswa dari hibah dan bansos. Karena keduanya dirasionalisasi (dikurangi) tentu secara otomatis item yang masuk pembiayaan hibah dan bansos juga dipangkas,” ujar anggota Komisi II DPRD KSB, Ahmad Jamaluddin, S.Ag kepada media ini, Selasa (20/10).

Saat membahas anggaran hibah dan bansos bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD), diakui Ahmad, Komisi II secara khusus membahas alokasi anggaran untuk subsidi bagi mahasiswa tersebut. Pasaln-

ya dalam pelaksanaannya sejak program tersebut dijalankan terdapat sejumlah persoalan di dalamnya. Mulai dari adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai tidak adanya data riil mahasiswa calon penerima subisidi tersebut.

Untuk data penerima sendiri, DPRD melalui Komisi I sejak awal terus mempertanyakannya. Namun hingga kini data rinci penerima subsidi sebagai bagian dari program pendidikan gratis daerah itu tak kunjung diserahkan.

“Soal data riil penerima subsidi itu sejak di Komisi I pada periode lalu, sudah disuarakan oleh Dewan. Tapi sampai sekarang saya pindah ke Komisi II, permintaan itu ternyata belum dipenuhi,” sesalnya.

Menurut dia, dalam menjalankan program subsidi bagi mahasiswa ini pemerintah harusnya membuat aturan

BPMPD Selesaikan Konflik Desa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua desa di Sumbawa yang saat ini mengalami konflik pemerintahan tengah diupayakan penyelesaiannya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa. Yakni Desa Lawin, Kecamatan Ropang, konflik antara Kades dan BPD. Serta desa Lenangguar kecamatan Lenangguar.

Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Sumbawa, Ismail, kepada Suara NTB menyatakan, untuk desa Lawin, pihaknya akan mengundang BPD dan Kepala Desa untuk penyatuan persepsi. Dari informasi Camat Ropang, sebenarnya yang terjadi bukan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum BPD seperti yang dilaporkan. Namun waktu itu BPD masih dipimpin sementara oleh anggota tertua dan termuda, karena belum ada kesepakatan dalam penentuan pengurus BPD dimaksud. “Waktu itu, mendesak RAPBDes harus segera ditandatangani. Rapat BPD waktu itupun untuk membicarakan APBDes bukan untuk penentuan pengurus yang belum mencapai kata sepakat. Makanya diambil alih oleh anggota tertua dan anggota termuda dari BPD itu sendiri untuk menjalankan fungsi sementara BPD,” terangnya.

Sedangkan kasus di desa Lenangguar, pasca pemberhentian Kepala Desa setempat, masih ada sekelompok masyarakat yang menghalangi kerja perangkat desa. Yang menginginkan perangkat desa juga ikut diberhentikan. Namun Plt Kades yang sekarang dipegang Sekcam Lenangguar tidak bisa mengambil tindakan tersebut karena menyalahi aturan. “Kita akan turun fasiltasi masalah ini, karena cukup menganggu pelayanan pemerintahan di desa Lenangguar,” tukasnya. (arn)

Sumbawa Giatkan Pelayanan Langsung Perekaman E-KTP Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten Sumbawa, menggiatkan pelayanan langsung ke masyarakat terkait perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Mengingat dari pelayanan sebelumnya yang dilakukan di 24 kecamatan, masyarakat antusias melakukan perekaman, serta beberapa kecamatan meminta untuk menjadwal ulang pelayanan langsung.

“Antusias masyarakat cukup tinggi. Ada beberapa kecamatan juga yang meminta menjadwal ulang pelayanan. Nanti kami akan berupaya untuk menjadwalkan kembali dilihat dari situasi di kabupaten,” imbuh Kadis Dukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulkifli kepada Suara NTB, Selasa (20/10).

Terhadap cakupan perekaman pembuatan KK, akta kelahiran, dan E-KTP pihaknya sudah melakukan turun ke bawah (turba) ke 24 kecamatan dalam waktu dua bulan ini. Selain juga melaksanakan pelayanan rutin kepada masyarakat di kabupaten. Pelayanan langsung ke masyarakat ini, tentunya berkomunikasi dengan pihak kecamatan untuk mengarahkan masyarakat dan menentukan lokasi di desa yang akses dengan jaringan komunikasi online. “Sudah ada schedule yang kami buat, dan itu hampir setiap hari kami lakukan di 24 kecamatan, dengan komunikasi dulu ke camat. Cuma kita selang waktunya, karena juga ada yang mendesak di Kabupaten,” tandas Zulkifli.

Masing-masing kecamatan dijadwalkan satu kali, di mana untuk 24 kecamatan di kabupaten Sumbawa waktunya selama dua bulan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat supaya dapat menghadiri lokasi yang telah ditetapkan bersama untuk perekaman. Selain itu juga dapat membawa persyaratan lengkap sesuai dengan jenis administrasi yang diperlukan.(ind)

yang jelas. Terutama soal calon mahasiswa penerimanya, di mana hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya kira hal paling dasar yakni dibenahi data penerimanya, karena ini pangkal persoalannya. Data mahasiswa itu harus benar-benar faktual sehingga kita mudah melacak aliran anggaran subsidi yang sudah digelontorkan pemerintah,” timpalnya.

Baginya, perlu dilakukan evaluasi terharap program subsidi bagi mahasiswa itu. Sejak diterapkan program ini oleh pemerintah tidak pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilannya. “Minimal misalnya kita tahu sudah berapa jumlah mahasiswa penerima yang lulus. Atau mungkin bisa dilihat sekarang mereka berhasil atau tidak di dunia kerja,” tukas politisi dari Partai Demokrat (PD) ini. (bug)

(Suara NTB/aan)

RUMPUT LAUT KERING – Hamparan rumput laut tengah dijemur di Pantai Wane, Desa Tolotangga, Dusun Wane, Kabupaten Bima. Komoditas ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga setempat. Rumput laut kering biasanya dijual sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik dan lain sebagainya.

Serapan Beras Bulog Sumbawa Tidak Memenuhi Target Sumbawa Besar (Suara NTB) Serapan beras Bulog Sumbawa untuk kuota tambahan baru sekitar 28 persen dari 25.000 ton yang ditargetkan pusat. Jumlah itu jauh dari target, dan harga beli Bulog kalah kompetitif dengan harga pasar.

Plt. Kepala Sub Divre Bulog Sumbawa, Mulkan, kepada Suara NTB, Selasa (20/10) menyebutkan, pada awalnya sekitar Januari lalu, Bulog diberikan target 35 ribu ton beras. Kuota ini pun sudah terpenuhi. Namun sekitar pertengahan Juni lalu, ada tambahan target yang dibebankan pusat sebanyak 25.591 ton beras. Untuk kuota tambahan inilah yang tampaknya sulit dpenuhi Bulog.

Mengingat sejauh ini serapannya baru mencapai 28 persen atau 7.271 ton beras.

Hal ini tak lepas dari rendahnya harga beli Bulog bila dibandingkan dengan harga pasar. Untuk Harga Pembelian Pemerintah hanya Rp 7.300/kg, sedangkan pembelian komersial Bulog pada angka Rp 8.250/ kg dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 8.600/kg. Penurunan ini berdasarkan instruksi pusat setelah mempertim-

bangkan laju inflasi.

Namun, penurunan harga yang terjadi, malah tidak bisa bersaing dengan harga pasar.

Akibatnya petani ataupun pengusaha lebih banyak menjual gabah dan berasnya ke luar daerah. Meski terasa sulit untuk memenuhi target, Bulog akan tetap berupaya memenuhinya.

“Itupun kalau ada petani yang mau menjual ke Bulog dengan harga tersebut. Karena harga Bulog sulit bersaing dengan har-

ga pasar,” cetus Mulkan.

Kalaupun tidak terpenuhi, lanjut Mulkan, juga tidak terlalu berpengaruh bagi Sumbawa, karena target awal sudah terpenuhi dan kebutuhan dalam daerah sudah melebihi. Bahkan pada tahun ini, Sumbawa mengirim beras hingga 37 ribu ton ke NTT. Terkait rencana pembelian jagung oleh Bulog, sejauh ini, kata Mulkan belum ada instruksi dari pusat. Kemungkinan masih dikaji di tingkat Kementerian. Sementara pemerintah juga belum menetapkan harga dasar pembelian jagung. (arn)

(Suara NTB/arn)

Mulkan

Sumbawa Gelar Rakor Kawasan Diklat Kemenlu Bantu Investasi di Sumbawa Tanpa Rokok Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan draf Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Selasa (20/10), menyusul adanya instruksi dari Bupati terkait Perda KTR yang rencananya dicanangkan pada 2016 mendatang. Berlangsungdi aula Dikes, kegiatan tersebut dihadiri KUPT Puskesmas sekabupaten Sumbawa.

Kepala Seksi Bidang Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PPTM), Mansyur SKM, M.Si dalam rakor mengatakan tujuan kegiatan ini untuk menjaring masukan dalam rangka pembentukan rancangan Perda mengenai KTR. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang kesehatan Pasal 116 menyebutkan bahwa kewajiban dari Pemerintah daerah untuk memberlakukan adanya kawasan tanpa rokok (KTR). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, kata Mansyur, dari sarana kesehatan yang mengarah kepada KTR masih rendah sekali cakupannya yaitu 0,6 persen.

Sementara Sekretaris Di-

(Suara NTB/ind)

RAKOR - Pelaksanaan Rakor Pembentukan Draf KTR di Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Selasa. nas Kesehatan, Junaidi, Apt. M.Si berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dan serius karena kegiatan ini sangat penting. Ditargetkan pada tahun 2016 Perda tersebut sudah harus ada. “Di Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 sudah menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mewujudkan KTR,” imbuhnya.

Adapun lokasi KTR seperti tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat kerja, tempat umum, atau tempat lain yang membutuhkan. “Penyusunan KTR ini bukan larangan untuk merokok, melainkan merokok di tempat yang telah ditentukan,” tukas Junaidi. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu kegiatan Diklat staf Kementerian Luar Negeri adalah memilih Sumbawa sebagai lokasi kajian dan pemetaan dalam memperkaya bahan promosi bagi upaya diplomasi ekonomi membangun jejaring untuk kepentingan di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi. Selama lima hari mereka akan berada di Sumbawa.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.E, Selasa (20/10) mengatakan, empat orang staf Kemenlu akan menginput langsung data dan kondisi lapangan di Sumbawa. Sebagai salah satu Kabupaten yang dipilih mengingat Sumbawa memiliki banyak potensi dan daya tarik. “Kita berterima kasih Sumbawa sudah dipilih sebagai salah satu daerah yang akan dipromosikan,” ucapnya.

Seperti yang dikatakan Asisten Bidang pemerintahan, lanjut Ansori, pemerintah akan menyediakan kebutuhan data yang bisa dijadikan bahan promosi selama 19-23 Oktober mereka berada di

Sumbawa. Kegiatan ini langsung dipimpin instansi terkait yakni Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) yang mengkoordinir instansi lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

“Mereka dibawa langsung ke lapangan sekaligus mendokumentasikan kebebrapa pusat perdagangan dan pariwisata maupun investasi yang sudah berjalan di Sumbawa,” terangnya.

Untuk perdagangan misalnya, staf dari Kemenlu akan mengunjungi industri kerajinan kain tenun di desa Poto.

Kemudian mengunjungi beberapa objek wisata, event pacuan kuda di Kerato Angin Laut desa Penyaring, dan lokasi lokasi lainnya. Dalam hal ini, Bappeda dan BPMLH akan membantu data dan potensi investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi dengan beragam keberhasilan daerah, Sumbawa cukup dilirik sebagai bagian dari investasi nasional. Namun disisi lain, daerah juga harus menyiapkan kebijakan dan regulasi yang jelas. (arn)

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Mantan Wabup Dompu Kembali Jadi ASN Dompu (Suara NTB) Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM, mantan wakil Bupati Dompu memilih kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah berakhir masa jabatannya 18 Oktober 2015 lalu. Namun posisinya sebagai ASN di Dompu belum ada penempatan. Kondisi ini membuat jajaran pemerintah merasa sungkan karena mantan atasan untuk diatur.

Plh Bupati Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB, Senin (19/10) mengatakan, H. Syamsuddin M. Yasin, MM memilih kembali menjadi birokrasi setelah tidak menjabat wakil Bupati. Ia pun akan ditempatkan sebagai staf di jajaran Pemda Dompu. “Karena beliau dulu berasal dari pegawai Pemda saat maju menjadi wakil Bupati,” katanya.

Namun H. Agus Bukhari mengaku sungkan untuk mengaturnya. Karena H. Syamsuddin merupakan mantan atasannya. Ketika ia ditempatkan sebagai staf, tentu harus jelas instansinya dan hingga saat ini belum ditetapkan tempat tugasnya. “Ini juga yang membuat dilematis,” akunya.

Kendati demikian, H. Syamsuddin kata H. Agus Bukhari, belum berkantor untuk melaporkan diri. Kemungkinan ia masih beristirahat, karena baru sehari setelah tidak menjabat sebagai wakil Bupati. “Mungkin beliau masih istirahat,” kata Sekda Dompu ini.

Saat H. Syamsuddin mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, ia sebagai staf ahli Bupati. Tapi karena pengisian jabatan eselon II harus melalui seleksi oleh panitia seleksi (Pansel), sehingga ia tidak bisa kembali menduduki jab a t a n y a n g sempat ditinggalkann y a .

H. Agus Bukhari (ula) (Suara NTB/ula)

Oknum Kades di Bima Diduga Gelapkan Dana Proyek Bima (Suara NTB) Oknum kepala Desa di salah satu Desa di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Adhar, diduga melakukan penggelapan sejumlah proyek dan bantuan di desa setempat. Hal itu dikeluhkan oleh warga yang diwakili oleh Ketua BPD dan Ketua Pemuda Desa setempat.

Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Nurdin kepada Suara NTB, Senin (19/10) mengatakan, oknum Kades tersebut diduga menjual pupuk urea hasil proposal masyarakat melalui dua kelompok tani. Parahnya lagi, pupuk sebanyak 40 sak itu dijual oleh Kades ke salah satu pedagang di Kecamatan Langgudu. “Kades juga menjual bibit kedelai sebanyak 1 ton bantuan dari Dinas Pertanian,” ucapnya.

Kades juga dituding mengunakan satu unit mesin diesel listrik, bantuan dari PT Bima freedom dan satu unit TV program pembangkit tenaga linstik surya (PLTS) untuk kebutuhan pribadi. ”Seharusnya bantuan itu diserahkan kepada warga,” sebutnya.

Ketua Pemuda Desa setempat, Ahyar juga mengaku bahwa Kades diduga mengerjakan proyek pribadi tanpa sepengetahuan aparatur desa. “Proyek subsidi desa tahun 2013 Rp 26 juta,” sebutnya.

Tidak hanya itu, dana MTQ desa tahun 2014 digunakan oleh oknum Kades sehingga MTQ tingkat desa batal digelar.

Mewakili warga Desa, keduanya menginginkan jika ada proyek ataupun bantuan dari pemerintah. Kades yang bersangkutan semestinya mensosialisasikan ataupun memusyawarahkan dengan aparatur desa dan masyarakat.

“Intinya harus dilakukan secara transparan,” katanya.

Kepala Desa Sarae Ruma, Kecamatan Langgudu, Adhar, membantah tudingan dan menganggap hal itu adalah fitnah dari lawan politiknya. “Itu tidak benar, itu fitnah. Selama ini, saya bekerja sesuai dengan tupoksi,” jelasnya.

Dia mengaku, bantuan TV proyek PLTS masih di rumahnya dan dipakai. Namun dia mempersilakan kepada warga atau pihak yang dirugikan untuk mengambil di rumahnya.

“Kalau wartawan juga tidak percaya, saya sarankan agar datang langsung ke lokasi,” pungkasnya. Dia juga membantah berbagai tuduhan di atas, yang dianggapnya sebagai fitnah belaka. (uki)

(Suara NTB/aan)

KEBAKARAN – Asap mengepul dari lahan perbukitan di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Kekeringan di daerah tersebut mengakibatkan potensi kebakaran lahan meningkat seperti yang terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

30 Anggota Pol PP Bima Dipanggil Kejaksaan Bima (Suara NTB) Untuk menelusuri dugaan korupsi di institusi Satpol PP Kabupaten Bima, sekitar 30 personel Pol PP dipanggil memberikan keterangan oleh Kejari Raba Bima.

Diduga kasus korupsi di tubuah kesatuan merugikan negara sekitar Rp 2 miliar.

Sejak laporan masuk pada bulan Mei lalu dan sudah berjalan lima bulan lebih, namun hingga kini pihak Kejari belum menetapkan status tersangka atau oknum yang terlibat dalam dugaan kasus itu.

“Kita masih terus mendalami, sebelum penetapan status tersangka atau pihak yang terlibat dalam kasus ini,” kata Kasi Pidsus Kajari Kabupaten Bima, Dipo Ikbal SH, kepada Suara NTB, Selasa (20/10).

Dipo mengaku, kasus di Satpol PP tidak hanya pengadaan seragam yang diduga ada penggelapan, namun setelah ditelusuri lebih lanjut dengan melakukan Pulbaket dan Puldata, pihaknya mene-

Video Mesum Diduga Pelajar SMP Beredar di Bima Bima (Suara) Video mesum siswi pelajar SMP beredar di Bima.

Video dengan durasi sekitar enam menit itu, diduga diperankan oleh siswi SMP 1 Kecamatan Bolo, inisial N (13) dengan pasangannya, inisial M (25) yang bekerja sebagai kondektur bus dan diduga anak pemilik kantin sekolah setempat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, video itu beredar sejak tahun 2014 lalu namun baru beredar sejak seminggu terakhir ini.

Akibat adanya video itu, pemeran wanita yang juga diduga masih duduk dibangku kelas III sekolah menengah pertama itu telah dikeluarkan dari SMPN 1 Bolo dan saat ini sedang berada di luar daerah diamankan oleh keluarga.

Sementara pemeran laki - laki diduga merupakan anak pemilik kantin sekolah setempat yang sehari - harinya bekerja sebagai kernet bus. Karena ulahnya itu, kantin milik ibunya digusur dan sudah tidak lagi beroperasi di sekolah itu

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Bolo, Suhaidin, M. Pd kepada Suara NTB, Selasa (20/10) mengaku, belum bisa memberikan keterangan.

Pasalnya pihaknya belum mendapatkan laporan adanya salah satu siswa setempat yang diduga pameran video tersebut.

“Kami belum memberikan keterangan, namun hanya mendapat kabar saja,” elaknya.

Namun, menurutnya jika oknum yang bersangkutan merupakan pelajar di sekolah setempat, pihaknya akan melakukan penindakan yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saat ini kami masih menyikapi dengan melakukan penelusuran,” sambungnya.

Mengenai pemeran laki laki yang diduga anak pemilik kantin sekolah setempat. Suhaidin menegaskan tidak juga mengetahui dengan pasti. “Intinya, kami baru menerima kabar atau isu yang berkembang, sampai saat ini video itu belum saya lihat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Natsir mengaku prihatin adanya vidoe mesum yang diperankan oleh siswa pelajar

SMP itu.

Dia berharap agar institusi penegak hukum dalam hal itu aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan menangkap oknum penyebar video tersebut.

“Saya kira, Polisi harus bertindak,” harapnya.

Duta Partai PAN ini meminta kepada Dikpora untuk menggelar rapat koordinasi seluruh Kepala sekolah se-Kabupaten Bima agar mengevalusi sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah. “Dikpora harus bersikap, saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), HP juga harus disita dan lebih fokus menanamkan nilai keislaman sehingga moral dan akhlak tidak mudah goyah,” tegasnya.

Tidak hanya itu, para orang tua dituntut melakukan pengawasan, pengontrolan pergaulan anak dan tidak membebankan kepada pihak sekolah.

“Intinya harus ada gerakan bersama, dan adanya kasus video ini, saya berharap kejadian yang pertama dan terakhir,” pungkasnya. (uki)

mukan sejumlah kerugian lainnya. Salah satunya kegiatan operasional. “Yang jelas kita tidak fokus satu dugaan saja, namun ada dugan lain yang kita temukan,” tuturnya.

Dipo menjelaskan sejauh ini pihak - pihak yang dipanggil oleh Kejari setempat cukup kooperatif dan jarang tidak hadir meskipun personel Pol PP di luar tugas.

Dipo menjelaskan pihaknya

masih memerlukan tambahan keterangan dari saksi lain, seperti tenaga honorer, atau pejabat terkait di lingkup Sat Pol PP. Namun pihaknya akan mengupayakan selesai hingga bulan Desember mendatang.

Kejari juga akan menghadirkan beberapa saksi ahli sesuai dengan kebutuhan. “Yang jelas kita upayakan secepatnya mengungkap kasus ini,” pungkasnya. (uki)

STIE Bima akan Bantu Mahasiswa Modal Usaha Kota Bima (Suara NTB) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima akan diberikan sejumlah bantuan dana dari kampus untuk mengembangkan bisnis. Tidak hanya itu, kampus STIE juga akan rutin mengadakan bazar keliling menggunakan mobil pengadaan kampus khusus menjual hasil usaha dari mahasiswa setempat.

Ketua program studi (Prodi) Manajemen STIE Bima, Mistar, SE, MM kepada Suara NTB, Selasa (20/10) mengatakan, selain terus dilakukan pembinaan dan mengirim untuk mengikuti pelatihan dari tingkat regional hingga nasional mengenai kewirausahaan, mahasiswa STIE juga akan diberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha yang memang dirintis sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. “Hal ini yang akan terus kita kembangkan secara berkelanjutan,” kata Mistar.

Diakuinya, langkah perta-

ma yang dilakukan oleh kampus tersebut, mengirim dua orang mahaiswa yang memiliki usaha di bidang kuliner, untuk mengikuti pelatihan yang digelar oleh Kementrian UKM bekerja sama dengan Universtas Mataram (Unram) baru - baru ini.

Dengan tujuan, setelah mengikuti pelatihan itu, mahasiswa bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang lain agar fokus berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. “Intinya, setelah mahasiswa keluar dari kampus, mahasiswa dituntut menciptakan lapangan kerja,” sambungnya.

Sementara itu, dalam mempromosikan usaha ataupun hasil kuliner mahasiswa STIE, kampus sendiri akan meyediakan satu unit mobil operasional. “Istilahnya mobil Bazar keliling, fungsinya untuk menjual jajan, kue atau makanan yang dibuat mahasiswa tentu di bawah tanggung jawab STIE,” pungkasnya. (uki)

Pilkada Dompu

Paslon ’’Mulyaku’’Dinyatakan Memenuhi Syarat

(Suara NTB/ula)

H. Mulyadin Dompu (Suara NTB) SK pemberhentian H. Mulyadin, SH, MH sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kurniawan Ahmadi sebagai anggota DPRD Dompu telah disampaikan kepada KPU sejak Sabtu (17/10) lalu. Penyerahan SK pemberhentian yang menjadi salah satu syarat calon menjadikan pasangan dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Dompu.

H. Mulyadin, SH, MH, calon Bupati Dompu kepada Suara NTB, Selasa (20/10) mengaku, telah menyerahkan SK pemberhentiannya sebagai PNS di Lombok Barat kepada KPU Dompu. SK pemberhentian dirinya itu juga

disampaikan bersama SK pemberhentian Kurniawan Ahmadi sebagai anggota DPRD Dompu.

“Kita serahkan bersamaan pada Sabtu (17/10),” katanya.

Berdasarkan PKPU tentang pencalonan, SK pemberhentian sebagai PNS dan anggota Dewan harus dilampirkan kepada KPU paling lambat 60 hari setelah penetapan pasangan calon yaitu 22 Oktober. “Kita serahkan SK-nya sebelum batas waktu,” ungkapnya.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd yang dihubungi terpisah terkait hal ini, mengaku tengah membahasnya dalam rapat pleno.

“Sekarang kita tengah memplenokannya,” katanya singkat karena sedang rapat.

Dari empat paslon Bupati dan wakil Bupati peserta Pilkada di Kabupaten Dompu, terdapat tiga orang paslon yang terkena ketentuan harus mundur dari profesinya saat ini yaitu H. Mulyadin (calon Bupati) dan Arifuddin, SH sebagai PNS, dan Kurniawan Ahmadi (calon wakil Bupati) sebagai anggota Dewan. Arifuddin, SH telah menyampaikan SK pengunduran dirinya lebih awal karena prosesnya hanya cukup di pemerintah Provinsi. (ula)

SUARA NTB

Rabu, 21 Oktober 2015

Halaman 8

TGH. Nasrullah Maksum sedang membaca talkin dan mendoakan almarhum H.M. Djalaluddin, SH, MM di Pemakaman Keluarga Apitaik, Masjid Baiturrahman, Lombok Timur. Almarhum dimakamkan pada Selasa sore , 20 Oktober 2015 pukul 15.15 WITA dengan diantarkan ratusan masyarakat NTB

Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi memberikan sambutan pada acara Shalat Jenazah H.M. Djalaluddin, SH, MM di Masjid At-Taqwa, Selasa, 20 Oktober 2015. Ratusan warga masyarakat memadati Areal Masjid untuk ikut memberikan penghormatan terakhir bagi TGH. Djalaluddin

Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi memanggul keranda jenazah Almarhum H.M. Djalaluddin, SH, MM bersama warga masyarakat NTB dari Masjid Baiturrahman, tempat di mana Almarhum kembali disholatkan, ke Pemakaman Keluarga Apitaik yang berada satu kompleks dengan masjid tersebut.

Pemakaman dilakukan pada Selasa sore, 20 Oktober 2015, pukul.15.15 WITA

Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta warga NTB membacakan doa bagi almarhum H.M. Djalaluddin, SH, MM di Pemakaman Keluarga Apitaik, Lombok Timur pada Selasa Sore, 20 Oktober 2015

Jamaah Shalat Jenazah Masjid At-Taqwa memberikan ucapan ikut berbela sungkawa kepada Dr. TGH. M Zainul Majdi atas meninggalnya ayahanda beliau yang tercinta H. M. Djalaluddin, SH, MM seusai sholat jenazah yang diadakan pada Selasa, 20 Oktober 2015

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sebagai perwakilan keluarga, memberikan sambutan pada Prosesi Pemakaman Almarhum H.M. Djalaluddin, SH, MM, Sang Ayahanda di Pemakaman Keluarga Apitaik Masjid Baiturrahman, Lombok Timur, Selasa, 20 Oktober 2015.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, memberikan sambutan pada Prosesi Pemakaman Almarhum H.M. Djalaluddin, SH, MM, ayahanda Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Pemakaman Keluarga Apitaik Masjid Baiturrahman, Lombok Timur, Selasa, 20 Oktober 2015.

Insiden Ambruknya Jembatan BIL, DPRD NTB Desak Segera Diinvestigasi Mataram (Suara NTB) Insiden ambruknya bangunan jembatan proyek jalur BIL II Gerung-Mataram yang menyebabkan jatuhnya empat korban, dua diantaranya mengalami putus tangan, mengundang perhatian kalangan DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Mori Hanafi, SE. M. Com mendesak untuk segera dilakukan investigasi.

“Saya belum mendapatkan laporan detailnya seperti apa, tapi jika memang itu benar maka saya rasa harus segera

dilakukan ivestigasi. Jangan dibiarkan begitu saja, sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat,’’ ujarnya.

Menurut Mori, pihak kepolisian atau kejaksaan diharapkan untuk segera turun melakukan investigasi terkait penyebab insiden ambruknya jembatan jalur BIL II tersebut.

Dengan begitu, kata Mori maka masyarakat akan tau apa penyebabnya, sehingga ke depan ada evaluasi.

“Saya rasa kepolisian atau kejaksaan harus segera turun

untuk lakukan investigasi, agar masyarakat tahu penyebabnya.

Sehingga ke depan mungkin ada evaluasi. Untung kan jalan itu belum ramai dilewati. Nah bagaimana nanti setelah ramai baru dia ambruk, kan akan semakin parah,’’ ujarnya.

Namun Mori berharap, agar investigasi dilakukan dengan cara taransparan, dan terbuka, agar masyarakat percaya.

“Investigasinya harus terbuka, transparan,” ujarnya.

Selain itu, Mori juga akan melakukan evaluasi terhadap

proses tender proyek jalur BIL II itu yang dimenangkan oleh, PT. Waskita Karya. “Jika memang masyarakat mempertanyakan kenapa selalu PT. Waskita Karya yang selalu menjadi pemenang tender, nanti kita evaluasi,’’ terangnya.

Namun Mori tetap yakin, bahwa sejauh sepengetahuannya dalam proses tender sudah melawati prosedur dan teknis yang sah, dan berdasarkan aturan. “Itu kebetulan saja dia (PT. Waskita Karya) yang menang,’’ ujarnya. (ndi)

Dishutbuntan KSB Dapat Bantuan Tiga Unit Traktor Program Upsus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah pusat terus menggelontorkan bantuan ke daerah untuk mensukseskan program Upaya Khusus (Upsus) pertanian tanaman padi, jagung dan kedelai (Pajale).

Bantuan terbaru yang diterima pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berupa tiga unit traktor, yakni alat bajak khusus lahan kering.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB Ir. IGB Sumbawanto, M.Si mengatakan, ketiga unit traktor bantuan tersebut sudah diterima dan telah ditempatkan di kecamatan masing-masing. Diantaranya di kecamatan Seteluk, Jereweh dan Sekongkang.

“Alatnya sudah ada di kecamatan,” katanya saat ditemui

wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/10) kemarin.

Bantuan traktor untuk lahan kering itu, baru sebagian dari rencana yang diajukan Dishutbuntan KSB ke pusat.

Sumbawanto menjelaskan, di KSB terdapat sebanyak 4 kecamatan yang masuk dalam kategori pertanian lahan kering. Dari keempat kecamatan itu, pihaknya menargetkan dalam rangka mensukseskan program Upsus diperlukan masing-masing 2 unit traktor di tiap kecamatan untuk mengolah lahan kering yang ada.

“Pertanian lahan kering kita ada di kecamatan Poto Tano, Seteluk, Jereweh dan Sekongkang. Nah target kita untuk tiap kecamatan ada 2 unit traktor. Sekarang sudah ada tiga, jadi masih kurang 5

unit lagi. Dan ini sudah kita sampaikan ke pusat,” ujar Sumbawanto.

Penempatan unit traktor itu di kecamatan, oleh Dishutbuntan ditempatkan di kantor Koramil setempat. Menurut Sumbawanto, pemanfaatan traktor tersebut oleh petani bisa secara bebas dengan pihak TNI sebagai tenaga operatornya. Penempatan di kantor Koramil sendiri sengaja oleh Dishutbuntan untuk mengatur pemakaian oleh petani agar lebih tertib. “Kan di Upsus ini TNI jadi pendamping. Nah soal penggunaan peralatannya kita juga minta bantuan TNI untuk mengaturnya supaya seluruh petani bisa memanfaatkannya,” timpalnya.

Untuk bantuan Alat Mesin

Pertanian (Alsintan) pada program Upsus ini, Pemda KSB bukan hanya menerima tiga unit traktor saja. Berdasarkan data Dishutbuntan, sejak program untuk tujuan kemandirian pangan itu bergulir terhitung sudah banyak alsintan yang telah digelontorkan oleh pusat. Diantaranya 36 unit handtraktor dan 30 unit pompa air.

Sumbawanto menyebutkan, dalam waktu dekat pusat akan menurunkan alat combine harvester – yakni alat panen padi mobile yang hasilnya langsung dalam bentuk bulir padi. “Alat ini akan segera turun. Kalau tidak salah untuk yang kapasitas kecil sebanyak 20 unit sementara yang sedang 3 unit,” pungkasnya.(bug)

Calon Pendamping Bupati Lobar Definitif

Sejumlah Figur Mulai Bermunculan Giri Menang (Suara NTB) – Meski kasus Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr. H. Zaini Arony, MPd, belum inkrah, sejumlah kalangan tetap menginginkan agar Lobar memiliki calon wakil bupati.

Seperti sebelumnya kalangan dewan menginginkan agar Zaini Arony mundur terhormat agar Lobar memiliki wabup.

Terkait calon wabup telah banyak bermunculan. Sebut saja, Ketua DPRD Lobar Hj.

Sumiatun, putra bupati non aktif, Nauvar Farinduan, politisi PDIP dan anggota DPRD NTB dari Partai Hanura H. Suharto. Satu lagi orang yang ingin mencalonkan diri, yakni salah seorang pengacara senior H. Kaharudin, SH, MH. Bahkan, yang bersangkutan sudah mendekati parpol pengusung.

Ketua Tim Pemenangan H. Kaharudin, Dedi didampingi Sekretaris Majid, menegaskan, jika H. Kaharudin ingin

ambil bagian dalam pencalonan Wabup Lobar, karena ingin memperbaiki Llobar ke depan. Dengan modal sebagai pengacara, sedikit banyak ia tahu persoalan di Lobar, baik itu menyangkut kondisi hukum, pembangunan dan aset.

“Kami sudah siap 70 persen, kami sudah dekati parpol pengusung,” katanya.

Tim dari Kaharudin telah membangun komunikasi dengan beberapa parpol pengusung. Re-

spons dari parpol pengusung sangat terbuka dan menerima sosok H. Kaharudin. Apalagi bersangkutan dengan juga dengan sejumlah politisi Giri Menang.

Ketika ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Plt. Bupati Lobar Fauzan Khalid, Dedi mengaku belum menggalang komunikasi. Namun menurut rencana dalam waktu dekat ini, H. Kaharudin bersama tim akan bersilaturahmi ke Plt. Bupati. (her)

Sengketa Parpol

Kubu Ical dan Djan Faridz Menang, KPU Menunggu Mataram (Suara NTB) Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan PPP tampaknya segera berakhir menyusul jatuhnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyidangkan perkara sengketa kepengurusan dua parpol tersebut, Selasa (20/10) kemarin.

Seperti diberitakan sejumlah media nasional, MA telah menjatuhkan keputusan memenangkan kubu Aburizal Bakrie selaku pemohon dalam sengketa kepengurusan di partai beringin. Secara tidak langsung, keputusan ini menempatkan kubu Agung Laksono dalam status sebagai kubu yang tidak sah di kepengurusan Golkar.

Terkait ini kubu Agung Laksono menyatakan belum menentukan sikap. “Kami belum bersikap. Sementara kami akan mengumpulkan data-data resmi terlebih dahulu,” kata Agung seperti dikutip dari detik.com.

Sementara itu, keputusan yang dijatuhkan MA dalam sengketa kepengurusan PPP memenangkan kubu Djan

Faridz atas kubu Romahurmuziy. Sejumlah politisi PPP kubu Djan pun sudah mulai menyuarakan akan merangkul kubu Romahurmuziy (Romi) pasca keputusan ini.

Dalam pernyataan sikapnya, PPP Romi menegaskan hingga kemarin belum dapat memberikan tanggapan hukum sampai diterimanya salinan putusan tersebut. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa apapun hasil Putusan Kasasi MA, secara hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar keabsahan kepengurusan yang menyebut dirinya sebagai Muktamar VIII PPP di Jakarta tahun 2014.

Apapun sikap dan kelanjutan sengketa dualisme Golkar dan PPP ini, yang jelas kepu-

tusan MA setidaknya akan mulai membawa efek berantai ke kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di NTB. Terkait ini, Anggota KPU NTB, Suhardi Soud, SE, menegaskan pihaknya masih bersikap menunggu dan akan terlebih dulu melihat isi putusan tersebut.

“Saya kira apapun putusan MA terhadap perselisihan partai itu nanti pasti akan disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, nantinya keputusan Menkumham baru dia (menyampaikan) ke KPU untuk pengesahan kepartaiannya.

Karena bagaimanapun urusan partai harus didaftarkan ke Kemenkumham. Jadi KPU ya posisinya menunggu saja.” (aan)

Rabu, 21 Oktober 2015

SUARA NTB

Halaman 9

Kerjasama Bappeda Lobar dengan Harian Suara NTB Kebijakan Pembangunan ’’On The Right Track’’

IPM Lobar Merangkak ke Peringkat 5 Se-NTB Giri Menang (Suara NTB) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Barat (Lobar) yang tadinya berkutat pada papan bawah di level Provinsi NTB, kini melejit ke papan atas. Berdasarkan data yang diekspose Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, IPM Lobar naik tiga peringkat ke peringkat 5 se- kabupaten/kota di NTB. Kenaikan IPM Lobar ini bahkan tertinggi dibandingkan daerah lain di NTB, karena naik tiga level dari sebelumnya peringkat 8.

Keberhasilan menaikkan IPM ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan Pemda Lobar selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai saat ini sudah on the right track atau berada pada jalan yang benar. Sehingga kebijakan ini memberikan dampak terhadap peningkatan IPM Lobar. Hal ini berkat upaya Pemda untuk membangun daerah di segala bidang selama lima tahun terakhir ini.

Kepala BPS Lobar, Ir. Agus Alwi menyatakan, dari data BPS yang dihimpun melalui metode baru (penyempurnaan metode) IPM Lobar naik tiga peringkat dari posisi 8 ke peringkat 5. “ IPM Lobar naik ke peringkat 5, naik tiga peirngkat dari peringkat 8,”terang Agus Alwi usai ekspose IPM Lobar di Kantor Bappeda. Ekpose ini dihadiri Kepala Bappeda, Dr. H Baehaqi, sejumlah kepala SKPD terkait dan para Kabid.

Dijelaskan, secara nasional perhitungan IPM dengan metode lama disempurnakan mulai sejak tahun 2014.

Dengan metode yang baru ini, masih mengacu pada tiga indeks penilaian yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Dari tiga indeks ini, pendapatan menyumbang tertinggi pendongkrak IPM dengan 71,54, indeks kesehatan 68.46 dan terendah indeks pendidikan 52,34.

Yang berbeda pada penilaian IPM dengan medote baru ini, hanya pada indikator angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) menggunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dan komoditas penyusun paritas daya beli ditambah menjadi 96 komoditas dari 27 komoditas. Dengan metode penghitungan yang baru ini pun, IPM Lobar pada tahun 2010 pada peringkat 6, lalu merangkak naik ke peringkat 5 pada tahun 2014.

Agus mengaku, pertanyaan sering masuk terkait keberhasilan peningkatan IPM Lobar. Apa iya IPM Lobar meningkat begitu tajam? Menurutnya, hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, posisi Lobar berdekatan dengan Kota Mataram. Disebutkan ada sekitar 16 ribu rumah tangga murni datang ke Lobar yang menghuni beberapa lokasi BTN di Lobar.

Menurutnya, penghuni BTN ini dari sisi kondisi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan jauh lebih bagus.

Selain itu, dari semua desa di Lobar yang berjumlah 119 desa hanya 12 desa yang tak dilalui akses jalan provinsi. Seperti daerah Kuripan dan Sekotong yang awalH. Baehaqi (Suara NTB/her)

nya dianggap terbelakang namun dilalui akses jalan provinsi.

Akses jalan ini memiliki daya ungkit terhadap peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan serta pendidikan sehingga wajar IPM Lobar naik. Khusus di Sekotong, dari sisi pengeluaran dengan adanya tambang emas di daerah itu sudah merubah pola konsumsi masyarakat Sekotong lebih maju lagi, bahkan mendekat pola kehidupan kota.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Baehaqi menyatakan kaitan dengan keberhasilan peningkatan IPM ini menunjukkan kinerja Pemda sejak tahun 2009 sampai saat ini. “Dengan kata lain apa yang dilakukan oleh Pemda selama ini sudah on the righ treck, dalam meletakkan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan on the right track ini telah memberikan dampak terhadap peningkatan IPM,’’ kata Kepala Bappeda.

Kebijakan pembangunan yang on the righ track, tertuama program di tingkat hulu terbukti memberikan hasil yang dapat memberi daya ungkit terhadap tiga indeks yakni indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Ketiga indeks ini jelasnya telah mengoreksi indeks IPM Lobar dari peringkat 8 (dengan metode penghitungan sebelumnya) menjadi peringkat ke 5 (dengan metode baru).

Lalu apa saja kebijakan itu? Dijelaskan lebih jauh oleh Baehaqi, Pemda Lobar melalui SKPD terkait menekankan arah kebijakan pembangunan pada infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Mengapa fokus pada pembangunan infrastrktur jalan? Menurutnya, jalan ini memiliki multiplier effect yang luas. Bisa dibuktikan katanya, dari data BPS hanya 12 desa di Lobar yang belum dilalui jalan provinsi. ‘’Jalan ini kan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, orang bisa sekolah lebih mudah dan memudahkan akses kesehatan. Sehingga dengan akses jalan ini memberi multiplier effect yang besar, tidak saja ke pendapatan namun ke sektor pendidikan dan kesehatan,’’ terangnya.

Dijelaskan lebih lanjut, ada beberapa catatan dari BPS yang perlu menjadi koreksi terhadap upaya peningkatan IPM di Lobar. Beberapa diantaranya, angka partisipasi sekolah harus ditingkatkan. Perlu ada data base by name by address yang dimiliki Lobar terkait data anak yang putus sekolah. Hal ini untik memudahkan mencari anakanak tersebut. Selain itu BPS menyarankan perlu pemutakhiran data kaitan dengan pendidikan Ponpses, karena hal ini termasuk faktor koreksi yang sangat menentukan harapan lama sekolah. Tidak saja di sektor pendidikan namun di sektor kesehatan juga harus punya data angka kematian ibu dan bayi. “Semua indeks yang berperan dan memiliki multiplier effect akan disempurnakan,’’ujarnya.

Khusus sektor pendidikan, ke depan harus diberi perhatian besar, karena bagaimana pun indeks pendidikan memberi pengaruh besar terhadap IPM. Khususnya ratarata lama sekolah dan angka putus sekolah. Karena itu, pihaknya menyarankan kepada Dikbud untuk memiliki data base khususnya angka partisipasi sekolah dan harus memiliki data by name by address.

Lalu apa upaya Pemda? Menurutnya, pembenahan di sektor yang mempengaruhi indeks IPM tersebut Pemda akan kembali ke kitab induk perencanaan yakni RPJMD. Di dalam RPJMD sudah dirumuskan indikator yang harus dicapai tiap tahun mulai dari tahun 2014-2019. Bappeda akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua SKPD, mulai dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan kabupaten sampai penyusunan RKPD dan KUAPPAS hingga APBD. “Semuanya harus tersambung dan sinkron sehingga mendukung arahan di dalam RPJMD sehingga muaranya pada penilaian hasil pembangunan yakni IPM,’’ tutupnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi (tengah) bersama Kepala BPS Lobar (kiri) saat ekspose IPM Lobar.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Kepala Bappeda H. Baehaqi mendengar ekspose IPM Kepala PPKD Mahyudin (kacamata) dan Kadis DKP H. Lobar dari Kepala BPS. Subandi (pakaian hitam) ikut mengikuti ekspose IPM.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Sekretaris Bappeda Rusditah mendengarkan ekspose dari BPS terkait IPM Lobar.

Kepala BPS Lobar Agus Alwi saat memaparkan IPM Lobar.

(Suara NTB/her)

SD 6 Buwun Mas Sekotong salah satu sekolah terpencil.

(Suara NTB/her)

IPM Lobar di NTB.

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Harus Diprioritaskan Jalan ke Sekolah Terpencil Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) diingatkan supaya memprioritaskan jalan menuju sekolah-sekolah yang kondisi rusak di daerah terpencil. Pasalnya, akibat jalan rusak guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut banyak mengeluh, sehingga berimbas terhadap proses belajar-mengajar.

Kerusakan akses jalan yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, seperti SDN 3 Batu Mekar Kecamatan Lingsar, SDN 6 Buwun Mas, SDN 2 Buwun Mas dan SMPN 4 Luang Batu Kecamatan Sekotong serta di daerah lainnya.

Kepala SDN 6 Buwun Mas, Yasin mengakui mengalami kesulitan menuju lokasi sekolah dikarenakan jalan yang rusak parah dengan jarak tempuh jauh sampai puluhan kilo meter.

Apalagi para guru di sekolah itu banyak dari luar desa yang jarak rumahnya sangat jauh. Bahkan, ada guru yang berasal dari Lombok Tengah. ‘’Kadang guru yang dari Lombok Tengah lebih memilih tidak pulang dan hanya pulang pada hari libur saja. Guru di sekolah sebanyak 5 PNS dan 5 non-PNS dan dia juga memiliki kelas filial di lokasi jauh berdekatan dengan hutan,’’ terangnya beberapa waktu lalu.

Salah satu guru mengaku, untuk tempat tidur dirinya harus memilih ruang guru. Apalagi, dirinya tidak ada rumah guru di sekolah tersebut. “Kalau mau pulang rumah saya di Loteng, lebih baik tidur di sini (ruangan guru,red) karena tidak ada rumah guru,” jelasnya.

Hal serupa dialami, para pengajar di SDN 3 Batu Mekar Kecamatan Lingsar mengeluh jalan rusak parah. Akibat jalan rusak, banyak kendaraan guru rusak lantaran jatuh. Sekolah yang berada di tengah hutan ini berada dari jarak jalan bagus sekitar 4 kilometer. Ruas jalan ini sekitar 4 kilometer lebih ini, sangat mengkhawatirkan kondisi guru hendak pergi-pulang mengajar. Belum lama ini, kendaraan matic kepala sekolah rusak lantaran terbentur batu.

Murid di sekolah ini sebanyak 93 orang dengan ruang kelas belajar lima kelas. Selain itu, fasilitas perpustakaan belum dimiliki. Meski, sekolah berada di tengah hutan, kondisi fisik lumayan bagus. Sedangkan, guru di sekolah ini sebanyak 12 orang terdiri dari 6 PNS dan 6 orang tunjangan. “Kami harap bisa diperbaiki jalan,” harapnya.

Jalan rusak, dikatakan bukan halangan untuk proses belajar-mengajar terhambat. Di sekolah ini tetap masuk sesuai jadwal dan jam pulangnya. Apalagi, musim hujan pasti kendaraan motor banyak terpeleset. Tapi, informasi diperolehnya, jalan ini akan segera diperbaiki pada tahun 2016 mendatang sepanjang 1,5 kilometer. Jadinya, sisa jalan rusak masih banyak. “Kalau bisa diusahakan semuanya,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

SEKOLAH TERPENCIL - Inilah kondisi SDN 6 Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Guru yang mengajar di sekolah ini mengharapkan Dinas PU segera memperbaiki jalan menuju sekolah ini, karena rusak parah.

PENDIDIKAN

Halaman 10

Unram Koreksi Konten Pemberitaan UKM Media Mataram (Suara NTB) Kontrol terhadap gerakan kemahasiswaan semakin ketat dilakukan pihak Universitas Mataram (Unram). Kini, Unram akan mengoreksi konten pemberitaan Unit Kegiatan Mahasiswaan (UKM) Media, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan semangat pemberitaan pers mahasiswa.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Dr. H. Muhammad Natsir, SH, MH, mengaku konten pemberitaan yang dimuat oleh UKM Media sudah jauh melenceng dari semangat awal pendirian UKM Media yang merupakan lembaga pers di tingkat mahasiswa.

“UKM Media dikoreksi supaya dia lebih fokus untuk menjadi tempat memuat berita dan data sekaligus promosi kegiatan dunia kemahasiswaan kita,” terangnya beberapa waktu lalu.

Sebagai lembaga pers kemahasiswaan, ujarnya, UKM Me-

dia harus lebih fokus memberitakan keberhasilan-keberhasilan kampus, bukan malah menyudutkan kampus dan lebih terkesan sebagai media seperti korankoran pada umumnya.

Natsir menganggap, konten pemberitaan UKM Media harus mengarah pada pember-

PPM-MDC NTB Gelar Pelatihan Pendidikan Inklusif di Madrasah Mataram (Suara NTB) Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) Madrasah Development Center (MDC) NTB menggelar pelatihan inklusif bagi pengelola madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Pratama Mataram sejak 16 hingga 19 Oktober 2015 ini.

Pada pelatihan ini hadir dari perwakilan Kemitraan Pendidikan Inklusif Australia-Indonesia (KPAI) Erni Agustini,Kepala Bidang Penma pada Kanwil Kementerian Agama NTB H. Jalalussayuti, MPd. Selain itu, sejumlah peserta dari beberapa madrasah yang ada di Lombok Barat.

Tim Leader PPM-MDC Dr. Edy Herianto, M.Ed, menjelaskan, pelatihan inklusif ini merupakan kerjasama Kemitraan Pendidikan Australia – Indonesia dengan PPM-MDC NTB. Hal ini sebagai langkah memberikan pendidikan yang layak bagi semua, dengan harapan semua instansi lain bersamasama untuk mewujudkan pendidikan inklusif di madrasah.

Sementara Perwakilan KPAI Jakarta Erni Agustini, mengatakan bahwa pendidikan inklusif di madrasah merupakan barang baru di

(Suara NTB/ist)

PENJELASAN - Peserta pelatihan pendidikan inklusif saat berkunjung ke SLB Pembina Mataram. Di sekolah ini, mereka mendapatkan penjelasan mengenai pola pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. madrasah. Atas dasar itulah, ujarnya, tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pelatihan ini adalah penguatan konsep madrasah tentang pendidikan yang inklusif. ‘’Sehingga kami mengundang perwakilan dari yayasan, komite, orang tua wali, kepala madrasah, guru, KKM Pengawas, KKM dan LSM dari perwakilan 4 madrasah target MI NW Lingsar, MI NW Tanak Beak, MTs Al-Fathiyah, MTs Darul Anshor,’’ terangnya.

Pada bagian lain, Kabid Penma Kanwil Kemenag NTB H. Jalalussayuti, berterima kasih kepada KPAI yang telah

memilih NTB sebagai sasaran program. Apalagi, ujarnya, kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk membekali madrasah dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang belajar di madrasah. ‘’Dan kami dari Kemenag sangat mendukung,’’ ujarnya.

Usai mengikuti pelatihan, peserta berkunjung ke SDN 20 Mataram sebagai sekolah inklusif di NTB. Setelah itu berkunjung ke SLB Pembina Mataram untuk mengimbangi informasi peserta pelatihan agar lebih komprehensif dalam mendapatkan materi. Termasuk seperti apa fakta di lapangan. (ham)

itaan positif soal Unram, karena memang dari awal keberadaannya dihajatkan untuk hal tersebut.

“Kalau kemarin itu lebih pada berorientasi pada berpikir koran. Padahal ini koran mahasiswa, padahal harusnya memuat aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Dia harus lebih menjadi media promosi kegiatan mahasiswa Unram,” ujarnya menjelaskan.

Tidak hanya itu, meski salah satu fungsi media adalah sebagai alat kontrol, akan

tetapi mereka jangan lupa bahwa UKM Media berada di bawah Unram yang mempunyai visi misi, sehingga harapannya agar dapat menjadi wadah promosi bagi Unram bukan malah menjelek-jelekkan citra Unram di luar.

“Visi misi Unram jadi lembaga perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi, walau begitu Unram tidak berarti akan memberedel UKM Media, melainkan akan dibina dan dibentuk dengan pola pembinaan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (dys)

SMKN 3 Mataram Klaim sebagai Sekolah Ramah Anak Mataram (Suara NTB) SMKN 3 Mataram mengklaim telah mempraktikkan diri sebagai sekolah ramah anak. Hal itu terbukti dari sejumlah kebijakan yang diterapkan sekolah seperti menyambut siswa setiap pagi dan patroli lalu lintas.

“Kalau sekolah ramah anak sudah kita budayakan dengan menyambut mereka setiap pagi dengan kita bersalaman, jadi menyambut anak-anak itu dengan mengucapkan salam. Apakah asalamu’alaikum ataukah selamat pagi ditunggu di gerbang setiap hari,” terang Kepala SMK Negeri 3 Mataram, H. Umar, S.Sos, MM, pada Suara NTB belum lama ini.

Setiap pagi para guru diberikan jadwal menyambut siswa agar antreannya tidak terlalu panjang. “Kita gilir guru-guru agar tidak terlalu panjang antriannya, biar tidak terlalu lama bergilir setiap hari, terus itu ditepuk pundaknya,” jelasnya.

Selain itu, Umar mengklaim jika sekolah yang ia pimpin saat ini telah terbebas dari tindakan

kekerasan saat proses belajar mengajar berlangsung. Salah satunya dengan mendatangkan penceramah-penceramah dari luar dan termasuk membentuk mentor yang berasal dari kakakkakak tingkatnya untuk mendekati adik tingkatnya dengan menggunakan pendekatan berbasis hubungan emosional.

Selain itu, pihak sekolah juga telah bekerjasama dengan Polres Mataram agar lebih mendekatkan diri dengan para siswa yakni dengan cara mengadakan pelatihan Polisi siswa dan melatih siswa dalam bentuk patroli keamanan siswa. Tidak hanya itu, aspek penting dari indikator sekolah ramah anak ialah menjamin keselamatan siswa saat datang maupun pulang sekolah yaitu dengan cara melatih sebanyak 38 siswa menjadi petugas patroli keamanan sekolah. Mereka bertugas mengatur lalu lintas saat masuk dan keluar sekolah “Polisi siswa ini ialah ada diambil dari anggota Pramuka, Paskibraka, dan PMI. Intinya siap dan kita sudah ready (jadi sekolah ramah anak)”, klaimnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Tipis, Peluang Petenis Putri NTB Lolos PON Mataram (Suara NTB) Ofisial Tim Pra-PON Tenis Putri NTB, Eroflan Kamil mengatakan peluang tim tenis beregu putri NTB meraih tiket PON sangat tipis. Sebab, lawan yang dihadapi di PraPON Tenis di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), 19-26 Oktober sangat berpengalaman. Belum lagi kuota tim yang bisa lolos di babak selanjutnya hanya diberikan untuk satu tim saja. Sementara tim yang bertanding di Pool C sebanyak empat tim, yakni NTB, DIY, Lampung dan Banten. Semua lawan sangat sulit dikalahkan karena beberapa provinsi diperkuat beberapa atlet nasional.

“Saya rasa peluang NTB untuk lolos PON sangat sulit, karena hanya satu tim yang bisa lolos ke babak selanjutnya.

Sementara pemain yang akan menjadi lawan tim NTB banyak yang sudah masuk peringkat nasional. dan sangat mustahil dikalahkan,” ucap Eroflan Kamil yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (20/10) kemarin.

Dikatakan Eroflan, Pra-PON tenis diikuti 20 provinsi.

Hasil technical meeting, pertandingan dibagi lima Pool yakni Pool A, B, C, D dan E. Tim beregu NTB yang diperkuat Thalia Eroflan, Safira, Sasmita, Banuwati dan Desia Alpina berada di Pool C, satu pool dengan tim DIY, Banten, Lampung dan Kalbar.

Di hari pertama pertandingan, Senin (19/10) lalu tim tenis beregu putri NTB tampil meyakinkan. Mereka mengalahkan tim Kalimantan Barat (Kalbar) 2-1. Namun dipertandingan hari kedua di lapangan yang sama, Selasa (20/10) kemarin, tim NTB kalah 0-3 atas lampung.

Kekalahan NTB atas Lampung itu membuat kontingen NTB pesimis, karena memang tim yang lolos ke babak selanjutnya akan diambil satu tim saja. Sementara yang bermain di Pool C diikuti empat tim, dan tim NTB masih akan berhadapan dengan DIY dan Banten di laga penyisihan esok.

“Kalau sudah kalah sekali sulit untuk lolos, karena untuk bisa lolos kita harus bisa mengalahkan semua tim,” ucapnya.

Menurut Eroflan tim beregu putri NTB sulit bisa memenangkan pertandingan babak selanjutnya, pasalnya tim DIY dan Banten yang akan dihadapi di hari ketiga dan keempatnya sangat kuat. Karena sejumlah pemain DIY dan Banten diperkuat atlet yang pernah meraih juara nasional, sementara pemain beregu NTB diperkuat pemain lokal usia 16 tahun yang minim pengalaman.

Meski kalah pengalaman, namun tim putri NTB akan tetap bertanding. Dan Eroflan berharap tim putri NTB bisa bermain apik. Serta mudah-mudahan Dewi keberuntungan akan berpihak pada tim NTB. (fan)

Tim Futsal NTB Gagal ke PON Mataram (Suara NTB) Kerja keras Pengprov Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB untuk meloloskan tim futsal NTB di PON Jabar 2016 belum berbuah hasil. Pengurus futsal NTB harus mengubur dalam-dalam impian meloloskan atlet ke PON 2016 lantaran tim Pra-PON futsal NTB gagal meraih tiket PON di Pra-PON Futsal Grup IV di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 16-18 Oktober lalu.

“Tim Futsal NTB kalah, ndak lolos PON,” ucap Ketua Asosiasi Futsal BFD NTB, Arianto Prametu yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (20/10) kemarin.

Menurut informasi dari Sekum Asprov NTB, Agus Sukmayadi, tim futsal NTB hanya mampu bertahan di peringkat

tiga besar dalam kualifikasi PON futsal yang berlangsung selama tiga hari di GOR ITS Surabaya, Jatim itu. Meski sempat mengalahkan tim Jateng di laga kedua, namun tim futsal NTB gagal lolos PON. Pasalnya hanya dua tim yang lolos ke PON, yakni tim Jatim yang keluar sebagai juara dan

tim Kalsel di peringkat dua.

Kekalahan tim futsal NTB di event itu sebenarnya sudah terlihat di pertandingan hari pertama. Tim Futsal NTB yang diasuh oleh pelatih Bonsu Hasibuan itu langsung menelan kekalahan 1-2 atas Kalimantan Selatan (Kalsel).

Selanjutnya di pertandingan

kedua tim Futsal NTB berhasil bangkit dari keterpurukan, mereka mengalahkan tim Jateng dengan skor kemenangan 6-4, sementara tim Kalsel yang bermain di hari yang sama kalah 2-4 dari Jatim.

Hasil Pra-PON pada hari kedua sempat membuat posisi tim NTB naik ke peringkat dua klasemen grup. Namun sayang NTB harus terdepak lagi di posisi ketiga, setelah dikalahkan oleh tim Jatim dengan skor 3-8 di laga penentu. Sementara tim Kalsel yang berhadapan dengan Jateng unggul 5-3 di laga penentu.

Hasilnya, Pra-PON Grup IV

akhirnya dimenangkan oleh Jatim. Tim tuan rumah Jatim meraih kemenangan penuh (tiga kali menang) serta menduduki peringkat satu di klasemen grup IV dengan mengantongi 9 poin.

Sementara posisi runer up diraih oleh Kalsel dengan 6 poin, disusul NTB diposisi ketiga dengan mengoleksi 3 poin dan Jateng diperingkat paling bawah karena mengalami kekalahan berturut-turut tiga kali. Tim Jatim dan Kalsel berhasil lolos ke PON karena hanya dua tim yang berhak mendapat tiket PON. Sementara NTB dan Jateng harus gigit jari. (fan)

PSG vs Real Madrid

Perang di Lini Tengah Paris Penguasaan lini tengah dipastikan akan menjadi kunci kemenangan dalam laga Paris Saint Germain (PSG) melawan Real Madrid di grup A Liga Champions, Kamis (22/10) dini hari nanti.

“Melawan Madrid selalu jadi kehormatan. Kami mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin. Salah satu kunci melawan tim terbaik dunia adalah lini tengah, dan depan yang bisa membuat perbedaan. Mereka punya banyak pemain bagus yang bisa membunuh Anda kapan saja,” ujar penyerang PSG, Edinson Cavani, yang dikutip

dari Goal Indonesia.

Menurutnya, selain penguasaan lini tengah, fokus penuh juga sangat dibutuhkan saat mereka meladeni para galacticos dari Spanyol tersebut. “Saya kira Anda harus fokus selama 90 menit untuk melawan mereka. Namun saya kira PSG adalah tim yang hebat, dan saya yakin kami bisa bermain bagus melawan mereka,” tandas pemain asal Uruguay tersebut.

Sejumlah problem tengah menghantui kubu Madrid.

Penyerang andalan mereka, Gareth Bale tidak akan turun karena cidera. Sementara penyerang lainnya, Kar i m Benzema sed a n g berjuang u n t u k bugar saat bertandang ke Paris.

Benzema menyatakan kalau dirinya ingin melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya untuk bisa tampil di pertandingan lawan PSG, meski ia mengakui itu bakal sulit.

“Saya melakukan segala se-

suatu dalam kekuatan saya untuk kembali lebih cepat,” ujar Benzema kepada Le Journal du Dimanche dan dilansir Goal Indonesia.

“Sulit bisa bermain pada Rabu di Paris, tapi saya akan bekerja keras untuk mewujudkannya, meski saya tidak ingin memaksa segala sesuatunya.” Benzema mencetak tujuh gol dari delapan pertandingan untuk Real Madrid pada musim ini.

L a g a melawan Madrid juga akan menghadirkan nuansa romentisme pribadi bagi Angel Di Maria. Penyerang sayap asal Argentina ini punya banyak kenangan manis bersama tim ibukota Spanyol itu. Ia pun berjanji tidak akan melakukan perayaan seandainya ia mencetak gol ke gawang mantan klubnya tersebut.

“Jika

saya mencetak gol, saya tidak akan merayakannya karena, jauh di lubuk hati saya, saya tidak akan melupakan apa yang sudah saya jalani di Real,” ujarnya kepada stasiun TV Prancis, Canal +. (ant/bali post)

Zlatan Ibrahimovich Cristiano Ronaldo

(Suara NTB/ist)

EKONOMI DAN BISNIS

Rabu, 21 Oktober 2015

Halaman 12

Perizinan di Kecamatan akan Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan pengawasan ketat terhadap pungutan liar (Pungli) yang terjadi pada proses penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kepala Diskop dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM mengungkapkan hal itu di hadapan para camat se-Lombok, Selasa (20/10).

Harapannya, jika izin-izin usaha di tingkat kecamatan dipermudah, maka akan mempermudah bagi pelaku usaha mikro kecil untuk mengakses kredit di perbankan.

“Kalau saja ada yang kita ketahui menarik pungutan ter-

hadap penerbitan IUMK, kecamatannya akan kita laporkan ke bupati atau walikotanya,” tegas Supran.

Sosialisasi di Mataram ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Koperasi dan IKM, dan Kemendagri. Pemberian izin usaha ini pada prinsipnya didadasarkan pada UU 20 tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 98 2014 tentang perizinan untuk UMKM, Permendagri 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian IUMK. Nota kesepahaman tiga menteri, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa harus diterbitkannya IUMK ini di antaranya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan.

Mendapat pendampingan untuk pengembangan usaha

dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses kredit bank, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah dan lembaga lainnya.

“Jika di bank, mereka yang sudah ada IUMK ini akan dimasukkan dalam database nanti sama bank, ketika akan diberikan kredit, tinggal mengecek kebenarannya di database tersebut. Tapi catatannya, mereka yang mendapat kredit tentu dipandang layak,” demikian H. Supran.

Jumlah UMKM di NTB saat ini sebanyak 644.828 UMKM dengan rincian, usaha mikro sebanyak 578.763 pelaku usaha, usaha kecil sebanyak 62.702 pelaku usaha, usaha menengah sebanyak 2.949 pelaku usaha dan usaha besar sebanyak 414 pelaku usaha.

Beberapa persoalan yang dihadapi UMKM saat ini di antaranya manajemen usaha yang masih tradisional, akses

permodalan yang terbatas, bentuk usaha yang tidak bankable, dan utamanya belum memiliki izin usaha legal.

Persoalan yang dikemukakan itu selama ini menjadi persoalan yang paling mendasar di pelaku usaha mikro kecil. Percepatan pemberian IUMKM menurutnya menjadi salah satu upaya untuk mendorong pencapaian realisasi pelaksanaan IUMK di provinsi ini.

Didelegasikannya wewenang penerbitan izin usaha di kecamatan ini tiada lain untuk memperpendek alur pemberian IUMK, kaitannya dengan mempercepat peningkatan kapasitas UMKM dalam menghadapi MEA tahun

2015 ini.

“Kita harapkan sampai November ini semua pelaku usaha sudah memiliki IUMK. Untuk itu kedepannya camat dan pemerintahan di desa dapat melakukan pemberdayaan dan pembinaan UMKM,” demikian H. Supran. (bul)

H. Supran

(Suara NTB/bul)

HILANG

Bisnis Telematika Menggiurkan BISNIS telematika memiliki peluang pasar cukup besar di era mendatang. Sayangnya, di NTB tak banyak kreator-kreator bermunculan.

Padahal, menurut Kasubdit Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Direktorat IKM Wilayah III Ditjen IKM Kementerian Perindustrian RI, Mayu Swastha, bisnis telematika ini paling menjanjikan. Mereka yang menjadi pemenang adalah mereka yang menguasai dunia melalui teknologi.

Persaingan di Asia Tenggara telah sedemikian ketatnya.

Bahkan akan terbentuk negara sebagai raja-raja kecil bagi yang sudah mempersiapkan diri di bidang teknologi. “Dengan menguasai telematika, bisa membuat game, animasi dan berbagai jenisnya. Ini bisnis besar yang bisa dikembangkan,” terangnya.

Untuk pertama kali pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis Teknologi dilakukan di NTB. Sebanyak 20 peserta dilatih, berasal dari lulusan SMK dan perguruan

tinggi yang memiliki dasar keilmuan di telematika.

Pelatihan yang dilaksanakan kemarin, tindak lanjutnya akan dilakukan temu bisnis dengan mempertemukan para kreator untuk mengembangan pengetahuan, jaringan dan pasar. “Harapan kita mereka yang mendapatkan pelatihan ini menjadi kreator-kreator wirausaha baru,” katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Industri Kecil (PIK) Disperindag Provinsi NTB, H. Setya Budi menegaskan masih langkanya para kreator di NTB. Mungkin saja persoalan lantaran masih minimnya sekolahsekolah yang menyediakan jurusan di bidang keahlian telematika.

“Padahal banyak model game yang bisa dibuat dan bisa dijual. Tapi belum ada yang kita ketemukan terjun langsung di bidang keahlian ini. Mungkin saja karena belum ada sekolah yang total mencipatakan para ilmuan-ilmuan telematika,” ujarnya.

Ia menganggap bahwa ilmu telematika menjadi sangat strategis di masa mendatang. Sebab, seluruh aktivitas manusia bahkan sudah dikendalikan dan terpenuhi hanya lewat internet (android). (bul)

Mayu Swasta (Suara NTB/bul)

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

RUPA-RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

HILANG STNK R2 HONDA DR5338DG NOKA/NOSIN: MH1HB21174K282657/ HB21E-1282984 AN. SRI RAHAYU,SH HILANG DISEKITAR JL. GUNUNG PENGSONG MENUJU PAGESANGAN

SUARA NTB

Rabu, 21 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

Rabu, 21 Oktober 2015

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM BKD Periksa Dua ASN Dukcapil

SUARA NTB Rabu, 21 Oktober 2015

Mataram akan Bentuk Kota Kembar dengan Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram dan juga sebagai salah satu langkah membangun promosi di tingkat nasional, Kota Mataram akan membentuk kota kembar (twin city) dengan Kota Yogyakarta. Apalagi kedua daerah ini memiliki kesamaan dimana di Yogyakarta juga terkenal dengan sebutan Mataram dan memiliki kawasan yang dinamakan Jalan Mataram, berdekatan dengan kawasan Malioboro.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs.H. Abdul Latif Nadjib, MM menyampaikan dalam waktu dekat Kota Mataram akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Yogyakarta terkait pembentukan kota kembar ini. “Kita akan membuat MoU antara Mataram Lombok dan Mataram Yogya,” cetusnya kepada Suara NTB, Selasa (20/10).

Penandatanganan nota kesepahaman ini akan dilaksanakan di Yogyakarta pada pertengahan November mendatang. Sebelumnya telah terjalin pertemuan antara Pemkot Mataram dengan Pemkot Yogyakarta di Mataram sebulan lalu. “Dari pembicaraan awal sudah ada kesepakatan dan November akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Pemkot Mataram juga akan membawa rombongan kesenian dan para pelaku wisata ke Yogyakarta sekaligus melakukan promosi agar Kota Mataram semakin dikenal luas.

Dalam kesempatan tersebut, Latif mengatakan pihaknya juga akan mengajak Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram, AHM (Asosiasi Hotel Mataram), kelompok kesenian, majelis kebudayaan, dan pelaku wisata lainnya. “Sekaligus kita akan promosi pariwisata di Jalan Malioboro,” ujarnya.

Mengenai tingkat kunjungan wisatawan di Kota Mataram, Latif mengatakan selama ini hanya didominasi wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara hanya menjadikan Mataram sebagai daerah transit. Untuk itulah dengan terjalinnya kota kembar ini akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Kota Mataram ingin berkontribusi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, apalagi NTB menargetkan angka 3 juta kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun mendatang.

“Direct flight dari Lombok ke Yogyakarta juga menjadi salah satu alasan kita sehingga orang lebih gampang ke Lombok dan ke Yogyakarta. Wisata di Mataram juga mirip dengan Yogyakarta seperti kuliner, oleh-oleh, wisata religi, dan situs-situs bersejarah,” terangnya. (ynt)

Mantan Ketua KONI Akui Diperiksa Penegak Hukum Dari Hal. 1 Perolehan medali ini, melampaui target NTB yang hanya menargetkan 10 emas.

Dengan adanya laporan dugaan penyimpangan anggaran KONI ini, sepertinya pengorbanan Kasdiono untuk olahraga NTB seakan-akan diabaikan. Bahkan yang memprihatinkan lagi katanya, dia harus diperiksa terkait penggunaan anggaran KONI NTB saat dia menjabat dulu.

Ditambahkan, sebelum mengakhiri tugasnya memegang amanah sebagai Ketua Umum KONI NTB, pihak KONI NTB kata Kasdiono sudah melakukan audit internal dan audit eksternal. Hal itu sudah disampaikan oleh Kasdiono dalam laporan pertanggungjawabannya saat ia mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum KONI NTB. Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, penegak hukum memeriksa Ketua Umum KONI NTB ser-

ta sejumlah pihak (pengurus KONI) terkait penggunaan dana hibah KONI NTB dari Pemprov NTB tahun 2014 sebesar Rp 10,5 miliar. Penggunaan dana hibah ini menurut laporan masyarakat ke penegak hukum, diduga menyimpang. Selain persoalan dana hibah Rp 10,5 miliar, masyarakat juga melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana untuk pembangunan Padepokan Silat yang dibangun tahun 2013 , menelan anggaran sekitar Rp 11 miliar.

Terkait adanya laporan masyarakat ini, Kasi Humas dan Penkum Kejati NTB, I Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon seluler, Selasa (20/10) kemarin mengaku, belum menerima informasi terkait pemeriksaan itu. ‘’Saya belum dapat informasi itu. Nanti saya akan cek,’’ katanya singkat.

(049/fan)

Mataram (Suara NTB) Tertangkapnya dua aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, diduga mesum di salah satu kamar hotel berbintang di Mataram, bisa dijadikan pelajaran bagi ASN lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (21/10) hari ini, akan memeriksa keduanya.

BKD telah mengantongi hasil pemeriksaan aparat kepolisian.

butkan sanksi apa dijatuhkan kepada bersangkutan. Sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS, bisa dibebastugaskan, ditunda kenaikan pangkat atau diberhentikan.

Namun demikian, sanksi sepenuhnya akan diserahkan ke Penjabat Walikota Mataram selaku pembina kedisiplinan PNS. “Sanksi tergantung Bu Wali. Kami hanya menyerahkan hasil BAP saja,” tuturnya.

Ia membantah telah ada lobi

Dan ditindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan. Dari hasil BAP nantinya kata Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi MardianaAriany akan diketahui apakah masuk pelanggaran berat atau tidak. “Senin (19/ 10) kami sudah ambil hasil pemeriksaan di Polsek. Dan besok (hari ini, red) keduanya kita BAP,” kata Dewi, Selasa (20/10).

Pemeriksaan rencananya digelar di Kantor BKD di Jalan Pejanggik. Dewi enggan menye-

Yan Marli membeberkan, saat ini terdapat 19 calon harus menyerahkan keputusan pemberhentian mereka.

Dari 19 calon, lima diantaranya berstatus anggota DPRD Provinsi NTB, tujuh berstatus anggota DPRD Kabupaten/ Kota, enam calon berstatus ASN dan satu calon berstatus pejabat BUMD. Menurut Yan Marli, dari sekian banyak pejabat, hingga kemarin baru beberapa pejabat yang sudah mengantongi SK pemberhentian. Mereka adalah Zainul Aidi, SP yang berstatus pejabat BUMD, M. Nur Yasin yang merupakan pensiunan ASN dan satu ASN atas nama Abdul Khaer.

Selebihnya, menurut Yan Marli, belum mengantongi keputusan pemberhentian, termasuk 12 calon dari kalangan DPRD. Menurut Yan Marli, ketentuan mengatur bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian tersebut akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat alias TMS. Persoalannya, jika syarat keputusan pemberhentian tidak diserahkan hingga tenggat berakhir, sejumlah daerah yang Pilkadanya hanya diikuti dua pasangan calon seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) dikhawatirkan akan mengalami penundaan.

Di KLU, terdapat dua anggota DPRD atas nama Mariadi dan Sarifudin yang masingmasing mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati KLU. Jika keduanya, atau salah satu diantara mereka gagal memperoleh keputusan pemberhentian, maka dampaknya bisa cukup fatal.

Pasalnya, menurut Yan

Marli, keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut calon tunggal di Pilkada tidak mengatur tentang calon tunggal yang lahir dari proses yang seperti ini.

“Makanya saya bilang itu statusnya lain, bisa jadi akan ada penundaan Pilkada. Kalau keputusan MK itu kan pada calon tunggal.

Ketika hanya satu. Ini kan tidak. Hanya mengikat pada kasus itu, tidak mengikat pada terjadinya calon tunggal akibat pencoretan,” ujarnya.

Dilihat dari asal parpolnya, Partai Gerindra memiliki paling banyak kader berstatus anggota DPRD yang harus berhenti. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE, menyebutkan, tiga orang kadernya berstatus Anggota DPRD NTB yaitu Sarifudin (KLU), Fathul Bahri (Loteng) dan Irwan Rahadi (Sumbawa).

Sementara yang berstatus anggota DPRD kabupaten adalah Iwan Panjidinata di KSB. Willgo menegaskan, proses pemberhentian mereka di internal Partai Gerindra telah final.

“Sudah selesai proses pemberhentiannya melalui surat keputusan DPP Partai Gerindra yang ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen H. Ahmad Muzani, minggu lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini proses pemberhentian tiga anggota DPRD NTB tengah diproses di Kementerian Dalam Negeri. Sementara satu anggota DPRD KSB tengah diproses untuk menghasilkan keputusan pemberhentian dari Gubernur NTB. (aan)

kan pemeriksaan. “Ndak ada, mereka mau datang ke rumah saya tolak,” kilahnya.

Sesuai pernyataan sebelumnya, pihaknya mengancam akan menghentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.

Pantauan Suara NTB, WYN dan NN diketahui mulai tidak berdinas. Kabarnya, bersangkutan sudah mengambil cuti. Pekerjaannya sebagai kepala seksi diambil alih oleh Kepala Bidang di Dukcapil. (cem)

33,6 Persen Masyarakat NTB Tidak Punya Jamban Mataram (Suara NTB) – Program Pemprov NTB tentang Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) belum maksimal. Program yang ditandai denggan dikeluarkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 tahun 2013 itu masih belum terlihat hasilnya. Dari 4.648.385 jiwa penduduk NTB, 33,6 persen diantaranya masih belum memiliki jamban. Baik jamban pribadi maupun umum. Padahal ketidaktersediaan jamban itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Terutama bagi bayi dan anak-anak yang sangat rentan terkena penyakit.

Melihat kondisi ini Unicef menaruh perhatian serius terhadap Provinsi NTB. Sebab NTB merupakan salah satu dari 11 daerah yang masih memiliki penduduk dengan fenomena Buang Air Besar Sembarangan (BABS) cukup tinggi. Bukan hanya lingkup daerah saja, namun pada tingkat nasional Indonesia merupakan negara dengan penduduk BABS kedua terbesar di dunia setelah India.

Dari jumlah penduduk NTB

ki septik atau tidak menggunakan jamban merupakan perilaku buang air besar yang tidak sehat. Namun hal ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat NTB. Padahal itu dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. BAB di sawah atau di kolam dapat menimbulkan keracunan pada padi karena urea yang panas dari tinja.

Hal ini akan menyebakan padi tidak tumbuh dengan baik dan dapat menimbulkan gagal panen. Sementara BAB di tanah terbuka dapat mengundang serangga seperti lalat, kecoa, kaki seribu dan lain-lain yang dapat menyebarkan penyakit akibat tinja. Pembuangan tinja di tempat terbuka juga dapat menjadi sebab pencemaran udara sekitar dan mengganggu estetika lingkungan. BAB di sungai atau di laut menyebabkan pencemaran lingkungan dan teracuninya biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah itu. BAB di sungai dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja.

Padahal masyarakat NTB

hanya 45,6 persen yang memiliki jamban pribadi di rumahnya.

Sementara 18,2 persen adalah jamban milik bersama. Dan 2,5 persen jamban umum namun juga tidak sedikit yang dalam kondisi kotor. “Di NTB ini masih banyak yang BABS, sekitar sepertiga dari jumlah penduduknya melakukan BABS di sungai maupun tempat-tempat lainnya, sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan air,” ungkap Chief Water, Sanitation, Hygiene Indonesia Aidan Cromin sesaat setelah sosialisasi BASNO, di Mataram, Selasa (20/10) kemarin.

BABS juga sangat berpengaruh terhadap gizi dan angka kematian bayi di NTB. dari 1.000 jumlah kelahiran, kematian bayi NTB mencapai 52 orang. Sementara rata-rata nasional 24 orang.

Artinya jumlah kematian bayi di NTB berada di atas rata-rata nasional. Menurut I Made Sutana selaku Kepala Perwakilan Unicef Wilayah Jawa dan NTB bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah terkait dengan sanitasi dan BABS. Buang Air Besar tidak di tang-

masih banyak menggunakan air sungai untuk keperluan seharihari. Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat BABS di sungai adalah tersebarnya bakteri Escherichia Coli, yang dapat menyebabkan penyakit diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi, kemudian kondisi kesehatan tubuh menurun menyebabkan masuknya penyakit-penyakit lain.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan ini, Pemda dan Unicef telah melakukan sosialisasi bahkan membentuk tim sebagai fasilitator untuk kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan buang air sembarangan. Selain itu sangat perlu pembuatan jamban di setiap rumah. Pemda juga telah memberikan sejumlah bantuan berupa MCK di setiap Kabupaten/Kota.

Namun hal itu tidak berjalan masksimal. Sebab pemeliharaan MCK masih belum tersistem dengan baik. Sehingga MCK yang dibangun menjadi kotor karena tidak ada yang membersihkan.

Terlihat dengan mangkraknya sejumlah MCK di Kota Mataram.

Padahal itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan jumlah masyarakat yang melakukan BABS. Kontaminasi fases terhadap tanah dan air merupakan hal yang umum terjadi. Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari juga sangat dekat dengan tangki septik atau pembuangan toilet. Kondisi ini berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit dan peningkatan risiko kematian anak akibat diare. Selain menyebabkan kematian, diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk, sehingga menghalangi anak-anak untuk dapat mencapai potensi maksimal mereka. Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan dampak yang serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif daerah.

“Sebanyak 45,2 persen balita di NTB menjadi pendek. Sementara angka kematian bayi juga masih tinggi. Selain itu masih banyak persoalan anak yang terjadi akibat dari air dan sanitasi yang tidak bersih akibat dari BABS masyarakat yang tidak punya jamban,” kataAidan Cromin. (lin)

Kasus Penipuan Investor Arab Saudi Disidang Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penipuan yang menimpa investor asal Arab Saudi, Alotaibi Hamad Mofarah (52), mulai memasuki masa persidangan. Hanya saja, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Majelis hakim menolak translater yang mendampingi korban dari kalangan jaksa.

Sidang kasus dugaan penipuan ini digelar Senin (19/10) sekitar pukul 10.00 Wita. Korban yang merupakan wirausaha asal Ryad Arab Saudi didampingi Penasihat Hukum (PH) Umaiyah, SH., MH. Sementara terdakwa, Ibrahim, asal Desa

mun karena tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga korban meminta terdakwa untuk mencarikan lokasi. Apalagi, Ibrahim berprofesi sebagai calo (broker) tanah.

Untuk pembelian lahan seluas 4,6 are tersebut lokasi di Selong Blanak, Ibrahim meminta uang untuk DP sebesar Rp 85 juta. Dugaan penipuan pun mulai terjadi.

Di mana, uang yang ditransfer via rekening BNI tersebut bukannya dibayar untuk pembelian tanah melainkan terdakwa membeli mobil seharga Rp 52 juta.

Selanjutnya, tindak penipuan yang dilakukan terdakwa terus berlanjut, mulai dari biaya pemasangan instalasi listrik hingga pembelian material bangunan.

Senggigi Kecamatan Batu layar didampingi oleh PH Gabriel, SH. Namun begitu mengetahui translater dari kalangan jaksa, majelis pun menunda pelaksanaan sidang karena khawatir keterangan sudah diatur. Mereka menginginkan translater netral dari Universitas Mataram. Rencananya sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dilaksanakan Selasa (20/10) Kasus penipuan terhadap Hamad bermula dari perkenalan korban dengan terdakwa pada tahun 2011 di salah satu musala di Desa Senggigi. Saat itu, Hamad mengungkapkan dia hendak berinvestasi dengan membangun usaha perhotelan syariah. Na-

SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Belasan Calon Belum Setor Keputusan Pemberhentian Dari Hal. 1

- lobian dari yang bersangkutan, agar kasus tersebut dihentikan.

Namun Dewi membenarkan, jika keduanya tertangkap berduaan di kamar hotel di Kelurahan Sapta Marga. “Ndak tahu saya. Ndak pernah ada lobi - lobi ke BKD,” kilahnya.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly, M.Si dikonfirmasi lewat ponselnya juga membantah jika ada komunikasi dengan yang bersangkutan untuk menghenti-

Halaman 15

Tidak berhenti sampai di situ, tindak penipuan juga terjadi saat pengurusan akta perusahaan. Di mana, Ibrahim mengenalkannya dengan seorang berinisial Dam yang disebut sebagai notaris.

Namun seminggu kemudian, Dam mengajak ke sebuah kantor notaris yang ternyata milik orang lain. Di kantor tersebut Dam berlagak sebagai notaris dan mengaku bisa mengurus akta dalam waktu satu bulan.

Namun yang membuat dia keberatan, dalam akta disebutkan jika saham yang tertera adalah 50 milik Hamad dan 50 milik Ibrahim. Saat dia protes, Dam menyebutkan jika hukum di Indonesia kepemilikan saham 50 milik investor dan 50 milik pengusaha lokal. “Padahal semua modal untuk usaha itu dari saya,” terang Hamad. Dua bulan kemudian dokumen pun selesai 4 bulan kemudian.

Saat itu saya protes, saham itu 50 persen, katanya saat itu hukum Indonesia saham itu 50.

Dua bulan kemudian semua dokumen selesai dan pembangunan sudah bisa dimulai. Hanya saja, setelah 4 bulan dokumen yang dijanjikan belum kunjung jadi. Beberapa waktu kemudian, Dam menyebutkan saham tersebut

bisa diambil kembali oleh Hamad. Namun syaratnya, Hamad harus menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar.

Proses membangunan kemudian mulai dilakukan pada Agustus 2011. Hanya saja, belakangan dia menyadari sudah menjadi korban penipuan oleh Ibrahim.

Hal itu diketahuinya ketika, dua bulan berjalan, Ibrahim menolak memberikan laporan keuangan.

Dari hasil audit diketahui terjadi mark up mulai dari pemasangan instalasi listrik hingga pembelian material. Jika dihitung dari total Rp 1,912 miliar yang ditransfer, korban mengalami kerugian mencapai Rp 470 juta. Sementara itu, menyusul kasus ini pihaknya pun melaporkan ke aparat Polda NTB. Setelah ibrahim di penjara, setahun kemudian dia baru mendapat surat yang menyatakan jika saham perusahaan sepenuhnya milik Hamad.

Hanya saja, Hamad sedikit menyesalkan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Di mana, kasus yang dilaporkan Bulan Maret 2012 tersebut baru disidangkan tahun 2015 ini. Dia pun mempertanyakan alasan lambannya penanganan hingga persidangan harus memakan waktu hampir 4 tahun. (use)

Ribuan Pelayat ’’Banjiri’’ Pemakaman Ayahanda Gubernur NTB Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, pada kesempatan pemakaman itu, meminta kepada jemaah agar memaafkan kesalahan-kesalahan serta kekeliruan yang telah diperbuat oleh beliau selama hidupnya. Karena almarhum merupakan manusia biasa yang tidak luput dari sifat, salah, khilaf dan lupa. Di dalam memimpin suatu organisasi dan bergaul dengan masyarakat, banyak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh beliau yang terkadang kurang berkesan di hati masyarakat. Karena itu saya meminta kepada jemaah yang hadir untuk bersama-sama memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. ‘’Di usia ke-88 tentu banyak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh almarhum mulai berada di berbagai organisasi maupun di tempatnya bekerja. Sehingga, kami atas nama keluarga almarhum memohonkan maaf kepada pelungguh semua dan masyarakat NTB pada umumnya, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT,’’kata gubernur.

Sebelum diberangkatkan ke peristirahatan terakhir, jenazah almarhum juga dishalatkan di Masjid Raya Attaqwa, Mataram. Kegiatan diawali dengan

pembacaan Surat Yasin oleh jemaah yang hadir dipimpin oleh Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Muhtar. Kemudian disusul dengan shalat Zuhur berjemaah diimami oleh TGH. Turmuzi Badaruddin..

Prof. Dr. H. Lukman Al Hakim memimpin shalat jenazah yang diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai penjuru Kota Mataram.

Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Mataram ini turut berbela sungkawa seraya mengungkapkan bahwa almarhum adalah guru dan panutannya selama menuntut ilmu. “Beliau adalah orang yang tegas, disiplin, dan penuh wibawa.

Saya tidak berani terlambat dulu waktu jam beliau mengajar di sekolah persiapan IAIN dulu. Beliau guru saya,” kenangnya.

Ia berharap akan lahir generasi-generasi yang meneladani kesungguhan dan kedisiplinan H. M. Djalaluddin dalam berikhtiar dan berbuat untuk kemajuan NTB. “Ketekunan beliau patut dijadikan contoh. Kedisiplinannya terbukti berbuah melalui anak-anaknya yang menjadi pemimpin, salah satunya gubernur kita ini,” ujarnya.

Sekitar pukul 12.30 Wita jenazah kemudian diberangkatkan menuju Desa Apitaik, Pringgabaya,LombokTimur. (yon/why)

membatalkan sertifikat bangunan no 11 tertanggal 18 September 1995. Namun terkait putusan tersebut, pihaknya kemudian mengajukan banding di PT TUN Surabaya yang akhirnya memenangkan PT. LTDC. Dijelaskan Hendrik, kasus ini sendiri bermula ketika Umar mengklaim lahan seluas 50,2 hektar sebagai miliknya dan mengajukan ke BPN un-

tuk membuat sertifikat. Namun saat itu BPN menolak dengan alasan lahan tersebut sudah memiliki sertifikat yakni atas nama PT. LTDC. Atas penolakan itu, Umar menggugat BPN sekaligus menuntut pembatalan sertifikat atas nama PT. LTDC tersebut. ‘’Makannya kami sendiri masuk sebagai Penggugat Intervensi,” ujar Hendrik. (use)

Dari Hal. 1 (Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Siswa siswi MA Qomarul Huda Bagu, foto bersama usai mengikuti Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang untuk Pelajar SMA / SMK Provinsi NTB Tahun 2015 di MA Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah, Selasa 20/10 kemarin, yang diselenggarakan oleh Dinas PU Provinsi NTB.

BB Belum Rampung Dari Hal. 1 Penyempurnaan barang bukti dimaksud, kata Kasi Penuntutan Hendry Antoro, SH, MH melalui juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menyangkut materi dakwaan. Karena banyaknya barang bukti dokumen terkait kasus dugaan korupsi proyek yang rampung tahun 2010 itu, sehingga harus dirunut.

“Kami sudah perpanjang masa penahanan tersangka, untuk 40 hari ke depan. Karena masih ada penyempurnaan barang bukti,” kata Sutapa, Selasa (20/10).

Tapi bukan berarti berkas kasus belum lengkap. Dipastikan Sutapa, penyempurnaan ini dimaksud, untuk memudahkan dalam proses per-

sidangan mendatang.

Memang, diakuinya, ketika berkas dan tersangka dilimpahkan dari Jampidsus Kejaksaan Agung RI, semua sudah dinyatakan lengkap. Sehingga dalam proses pelimpahan tahap dua berlangsung mulus, Kamis 17 September 2015 lalu. Tersangka berinisial NS ditahan sementara di Lapas Mataram, sementara berkas diserahkan ke Kejari Praya untuk disiapkan rencana dakwaan (rendak).

Menurut Sutapa, banyaknya barang bukti dokumen mengharuskan pihak Kejari Praya meneliti lebih detail terkait berkas. Alasannya, demi memudahkan saat berkas itu akan dibawa ke persidangan Tipikor.

“Ini hanya soal bagaimana memudahkan di persidangan

saja. Supaya JPU lebih mudah,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menemukan indikasi tindak pidana pada proyek terminal BIL, yang dikerjakan PT. Slipi Raya Utama.

Nilai proyek sebesar Rp 176.943.679.400, sesuai kontrak PT. Angkasa Pura dengan PT. Slipi Raya Utama, dikerjakan tahun 2007 – 2011. Tim Kejaksaan Agung turun ke lokasi proyek, melibatkan penyidik Pidsus Kejati NTB dan ahli konstruksi Universitas Mataram, mengusut kasus ini tahun 2012 lalu. Tak lama berselang, ditingkatkan ke penyidikan karena penyidik menemukan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 45.191.159.321. (ars)

Menang di PT TUN Dari Hal. 1 PT TUN, memenangkan gugatan tersebut karena menilai majelis hakim PTUN sudah di luar kewenangan karena masuk ke objek sengketa.

Kajati NTB melalui Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdatun) Hendrik Selalau SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Se-

nin (20/9), menyebutkan putusan tersebut diterima pihaknya pada awal Oktober 2015.

Sementara perkara ini sendiri diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN pada 10 September 2015. ‘’ PT TUN menilai, majelis hakim PTUN sudah di luar kewenangannya menangani perkara ini, karena masuk ke objek perkara,” terang

Hendrik. Sementara masalah objek sendiri merupakan ranah Pengadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Sebelumnya saat dipersidangan PTUN, majelis memenangkan BPN selaku penggugat dari pihak Umar. Dalam putusan tertanggal 15 April 2015 tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan dan

Rabu, 21 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anggaran Panwaslu di Tujuh Kabupaten/Kota Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB sudah di depan mata. Namun persoalan kembali muncul menghantui pelaksanaannya. Salah satu yang dinilai berpotensi akan menjadi kendala jalannya pesta demokrasi rakyat tersebut, adalah peliknya persoalan anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Ketua Panwaslu NTB, M. Khuwailid, mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada akan terganggu karena anggaran untuk Panwaslu sampai saat ini belum tuntas. Menurutnya, belum tuntasnya persoalan anggaran untuk Panwaslu akan bepengaruh pada legitimasi hasil Pilkada, jika pengawasan tidak dilakukan se-

cara maksimal. ‘’Kita takutkan, peroalan anggaran yang belum diselesaikan ini akan memengaruhi legitimasi Pilkada. Karena pengawasannya kurang maksimal. Logikanya, bagaimana mau mengawasi secara maksimal, sementara anggaran untuk pengawasan sangat minim,’’ ujarnya.

Khuwailid menjelaskan, di Kabupaten Sumbawa Barat, anggaran Panwaslu mau dikurangi. Padahal sudah ditandatangani dalam anggaran hibah. Begitu juga di Kabupaten Sumbawa, anggaran Panwaslu belum dicairkan. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, anggaran Panwaslu dulu dijanjikan akan ada perubahan, namun setelah penetapan APBDP, anggaran perubahan untuk Panwaslu tidak muncul di Lombok Tengah.

Munurut Ketua Panwaslu NTB ini, pada dasarnya untuk anggaran pengawasan Pilkada serentak bisa mendahului, jika merujuk pada bunyi pasal 18, Permendagri No 14 Tahun 2014. Tapi kata Khuwailid, itu semua kembali lagi pada komitmen masing-masing pemerintah darah dan DPRD masingmasing kabupaten/kota.

Khuwailid sangat menyayangkan persoalan anggaran Panwaslu yang belum selesai.

Padahal pelaksanaan Pilkada sudah di depan mata. “Pilkada kan sudah di depan mata, pengawasan juga sudah mulai jalan, sesuai dengan tahapannya. Nah seharusnya, persoalan anggaran itu sudah di-clear-kan,” ujarnya.

Akan tetapi, terkait persoalan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Tapi yang jelas kata Khuwailid, pihaknya tidak mau pengawasan akan terkendala oleh minimnya anggaran. Ia dan jajarannya di Panwaslu kabupaten/kota tetap akan berupaya melakukan pengawasan yang semaksimal mungkin untuk menjaga pelaksanaan Pilkada yang bersih dan jujur. (ndi)