Snt21112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 214 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 21 NOVEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/her)

Pengemban Pengamal Pancasila

PROYEK JERANJANG - Proyek PLTU Jeranjang unit I dan II yang pembangunannya belum beres, mengakibatkan pasokan listrik untuk Sistem Lombok terganggu.

Kapolda Tegaskan akan Selidiki Proyek PLTU Jeranjang Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH menegaskan, akan mengusut proyek PLTU Jeranjang meskipun tidak ada permintaan dari Gubernur NTB. Sebab hal itu katanya, menyangkut hajat hidup masyarakat.

Namun demikian, pihaknya tetap berpegang teguh pada tahapan penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi. Untuk tahap awal, Polda akan mulai melakukan penyelidikan.

“Kalau sudah ada permintaan begitu ya kita cek lagi. Kita lidik dulu. Kasuskasus korupsi paling lama dan paling banyak waktunya itu di tahap lidik. Sehingga nanti pas naik (penyidikan) harus

TO K O H

melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek tersebut meskipun tidak ada permintaan dari gubernur.

“Kalau ada kecenderungan mengarah ke sana (tindak pi-

Kasus PLTS Sumbawa

BPKP Minta Polisi Matangkan Penyidikan

Kerukunan yang Terpelihara KONFLIK yang terjadi di NTB tidak ada yang berkaitan dengan keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H.Syahdan Ilyas, yang dikonfirmasi Jumat (20/11). Menurutnya, situasi di NTB kondusif terkait dengan kerukunan umat beragama.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

H.Syahdan Ilyas (Suara NTB/dok)

Kejahatan Seksual Tinggi

Arist Merdeka Sirait

jadi, jangan sampai ndak jadi,” tegas Kapolda NTB, saat ditemui usai salat Jumat di Masjid Baitussalam Polda NTB, Jumat (20/11).

Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap

KETUA Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyebutkan, kejahatan seksual terhadap anak di NTB cukup tinggi. Bahkan saat ini ia menyebutkan sekolah tidak aman lagi untuk anak-anak Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Dibidiknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Labangka,Kabupaten Sumbawa oleh Polres setempat, sudah didengar oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Polres disarankan mematangkan penyelidikan hingga penyidikan. Sehingga auditor tinggal menghitung kerugian negara. ‘’Secara informal kami sudah berbicara dengan Poles Sumbawa soal penanganan (kasus) PLTS ini. Kami siap untuk audit,” kata Kepala BPKP NTB Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM melalui Korwas Investigasi Ngatno, SE, Jumat (20/11).

Informasi awal didapatnya, proyek itu berasal

dari pemerintah pusat, senilai Rp 13,8 miliar, dengan kapasitas 1 MW. Kontraktor pelaksana, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berasal dari pusat. Lanjut Ngatno, sedianya proyek itu akan diserahkan ke pemerintah daerah setempat untuk dikelola sehingga mampu menambah energi listrik di Kecamatan Labangka. ‘’Tapi tidak bisa difungsikan,’’ katanya.

Ngatno berharap di tingkat penyelidikan nanti kepolisian mampu mematangkan penanganan perkara itu, bahkan sampai naik ke penyidikan jika memang memenuhi syarat. Sebab dengan begitu, pihaknya tinggal melakukan audit kerugian negara.

Bersambung ke hal 11

dana korupsi) walaupun tidak ada permintaan dari Pak Gub ya akan tetap kita cek,” tegas Kapolda. Hal itu sebagai wujud langkah Polda NTB memberikan atensi khusus mengenai fasilitas negara yang memiliki dampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam upaya awal pen-

gusutan, kata Kapolda, pihaknya akan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Gubernur NTB guna memperoleh informasi yang lebih jelas. “Belum ada agenda khusus ketemu membicarakan itu. Lagipula, kita kan sering ketemu dengan Pak Gub, Bersambung ke hal 11

Krisis Listrik NTB Belum Ada Solusi KRISIS listrik di NTB sudah sangat parah. Dalam satu minggu, pemadaman bisa terjadi hingga beberapa kali dengan rentang waktu cukup lama.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi krisis listrik, salah satunya dengan melayangkan surat kepada Presiden.

Selain itu, sebelumnya,

Komisi IV DPRD NTB pernah manggil pihak PLN untuk memberikan penjelasan terkait dengan krisis listrik yang dialami oleh NTB. Namun rupanya upaya yang dilakukan oleh wakil rakyat di udayana tersebut, juga sepertinya belum menghasilkan tuah jalan keluar dari krisis listrik.

Berdasarkan keterangan PLN Wilayah NTB yang disampaikan pada Komisi IV, Bersambung ke hal 11

Kurtubi (Suara NTB/ist)

Kasasi Ditolak

Pemprov Bakal Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ’’Kebun Kopi’’

”

Jadi dugaan kita bahwa dokumendokumen yang mereka gunakan adalah aspal.

Dan kita akan segera ajukan untuk proses PK

(Suara NTB/ynt)

H. Iswandi Ibrahim

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA nomor 3004 K/PDT/2012 terkait kasasi kasus sengketa lahan ‘’kebun kopi’’ yang dijadikan kompleks perumahan DPRD NTB. Pemprov merasa memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan tanah seluas 70 are tersebut. ‘’Kita ndak bisa melarang orang untuk mendaftarkan eksekusinya. Tapi kan kita punya hak untuk melakukan proses peninjauan. Kita akan tempuh Peninjauan Kembali. Karena kita merasa punya cukup bukti bahwa dokumen-dokumen yang mereka gunakan untuk melakukan klaim itu adalah garis,” Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2 BECEK - Kondisi Pasar Mandalika saat musim hujan kerap dikeluhkan pengunjung karena becek.

Konsep ”Taman Surga” SELURUH warga atau rumah tangga di Kelurahan Taman Sari diharapkan dapat menanam berbagai jenis tanaman seperti sayur, buah, bunga, maupun jenis tanaman obatobatan di setiap pekarangan yang dimilikinya. Selain bisa dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga, pemanfaatan pekarangan juga bisa memberi nilai ekonomis bagi warga setempat. Lurah Taman Sari, Arief Satriawan menyampaikan pihaknya memiliki konsep baru untuk pengembangan wilayahnya. Dengan konsep baru ini yaitu dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan pihaknya ingin menjadikan Taman Sari menjadi ‘taman surga’.

Program pemanfaatan pekarangan ini akan dimulai tahun depan. Tapi tahun ini sedang mulai diuji coba di satu lingkungan. “Kita coba di Lingkungan Gatep Indah, di rumah kepala lingkungan,” cetusnya kepada Suara NTB. Setelah itu mulai tahun depan pihaknya akan melakukan sosialisasi ke semua lingkungan agar semua warga memanfaatkan pekarangannya untuk menanam berbagai jenis tanaman. Rencana penambahan anggaran untuk kelurahan menjadi Rp 250 juta per tahun juga akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan konsep baru ini. Pihaknya sangat setuju dengan penambahan anggaran tersebut karena dapat mempercepat akselerasi pembangunan di tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya penanganan kebersihan.

Dengan anggaran tersebut ia juga bisa menambah anggaran untuk pengelolaan kebersihan di wilayahnya serta untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan menuju Taman Sari taman surga. “Dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan dengan slogan “Kemandirian Pangan Berawal dari Pekarangan” dimana akan terfokus untuk penanaman produk hortikultura, tanaman obat, buah, dan sayur,” jelasnya.

Konsep taman surga ini disampaikan Arief terinspirasi dari sejarah atau makna nama Taman Sari. “Inspirasinya dari sejarah nama taman, yang dulunya Taman Kapitan dan lainnya dinamakan demikian karena banyak tanaman kembang kol,” katanya.

Dalam melaksanakan program ini, ia mengatakan pihaknya juga akan mendapatkan bantuan dari dinas terkait untuk pengadaan bibit tanaman.

Ia memimpikan nanti di setiap pekarangan rumah warganya terlihat asri dengan berbagai tanaman seperi bunga, buah, sayur, maupun tanaman obatobatan. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 pasar tradisional di Kota Mataram sudah over kapasitas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan serapan retribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto menyampaikan, 18 pasar tradisional di Kota Mataram sudah kelebihan pedangan, sehingga pedagang berjualan di ping-

gir jalan dan areal parkir.

Seperti halnya di Kebon Roek, pihaknya kewalahan mengatur pedagang agar berjualan di lantai dua. Pedagang menolak dengan alasan tidak ada pembeli. “Di Kebon Roek kan disiapkan di atas, tapi mereka ndak mau,” kata Uun ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11).

Sementara di pasar lainnya seperti, Pagesangan, Mandalika, Cemara dan lain sebagainya merupakan pedagang musiman. Artinya, mereka berjualan ketika ada panen

melimpah. Disamping itu, mereka nomaden atau tidak tetap. Pihaknya, sudah menyiapkan los kecil berukuran 2 x 2 meter tapi tidak ditempati.

“Kendalanya pedagang susah diatur. Untuk itu, perlu ketegasan dari kepala pasar mengatur pedagang,” ujarnya.

Terkait retribusi terhadap PAD lanjutnya, diakui belum melampui target atau baru 80 persen dari target sekitar Rp 3 miliar. Namun demikian, terus dilakukan uji petik menghitung

Terlibat Kampanye Paslon, Anggota PPS Dipecat

Arief Satriawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Netralitas penyelenggara pemilu pada pemilihan kepala daerah masih menjadi pertanyaan. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, menemukan salah satu anggota panitia pemungutan suara (PPS) di salah satu kelurahan di Kecamatan Cakranegara terlibat aktif dalam memfasilitasi kampanye salah satu pasangan calon.

PU Masih Tertutup KOMISI III DPRD Kota Mataram menyambut positif dilaksanakannya perbaikan jalan lingkungan. Hanya saja, Dinas PU Kota Mataram sebagai SKPD teknis terkesan jalan sendiri dan tidak melibatkan Komisi III yang merupakan mitra kerjanya. Kondisi ini dikeluhkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat.

Berbicara kepada Suara NTB di ruang kerjanya Jumat (20/ 11), Ismul menyampaikan, perbaikan jalan lingkungan tetap menjadi perhatian Komisi III. ‘’Terhadap pelaksanaannya terlebih kaitannya dengan evaluasi pelaksanaan yang laporan terakhir dari eksekutif dalam hal ini PU, memang telah mencapai 70 persen,’’ terangnya.

Sehingga masih ada beberapa sisa kegiatan yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Meskipun perbaikan jalan lingkungan telah berjalan, namun kata Ismul, Komisi III tetap memandang perlu mendapatkan data-data jalan lingkungan.

Karena ini terkait dengan pembahasan RAPBD 2016. ‘’Terkait berapa yang sudah dilaksanakan, dimana, itu pertanyaannya. Sehingga kita di dalam rapat kerja nanti akan membandingkan data yang disampaikan Dinas PU dengan data yang belum diperbaiki untuk bisa dianggarkan dalam 2016,’’ terangnya. Karenanya, Komisi III tetap menekankan kepada Dinas PU agar secepatnya menyerahkan data jalan lingkungan.

Bahkan Ismul mengaku tidak mengetahui pasti apakah jalan lingkungan yang ada di dapilnya mendapat jatah perbaikan jalan atau tidak. ‘’Karena memang PU tidak menyerahkan data itu,’’ keluhnya. Padahal, menurut pengamatan anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, masih banyak ruas jalan rusak yang justru tidak tersentuh perbaikan. ‘’Itu nanti akan menjadi pertanyaan kami. Apa persyaratan sehingga lingkungan itu diproses perbaikannya atau tidak,’’ imbuhnya. Capaian perbaikan jalan lingkungan yang diklaim Dinas PU, menurut Ismul baru sebatas estimasi. ‘’Makanya kita ingin dapat data itu, baru kita cross check ke lapangan,’’ demikian Ismul.

Data perbaikan jalan lingkungan 2015 akan menjadi barometer untuk tahun angagran 2016. ‘’kami tidak akan mau membahas anggaran perbaikan jalan lingkungan 2016, kalau tidak diberikan data 2015,’’ ancamnya. Politisi PKS ini melihat Dinas PU Kota Mataram masih tertutup terkait perbaikan jalan lingkungan. Meskipun sumber anggaran perbaikan jalan itu dari dana alokasi khusus, namun objek perbaikan ada di Kota Mataram.

Sehingga kalau ada keluhan masyarakat mengenai jalan lingkungan, kerap disampaikan kepada Dewan. (fit)

(Suara NTB/dok)

Srino Mahyaruddin Panwaslu merekomendasikan agar PPS tersebut agar dipecat. Demikian disampaikan, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin, Jumat (20/11).

Dikatakan Srino, tidak boleh penyelenggara pemilu memfasilitasi dan ikut mengkampanyekan pasangan calon. Sebagai penyelenggara pemilu menurutnya, harus netral dan tidak condong pada salah satu pasangan calon.

“Kalau pasif dan sekedar mendengarkan visi misi tidak masalah,” terangnya.

Srino tidak menyebutkan identitas anggota PPS dan pasangan calon mana keberpihakan PPS tersebut. Dia telah merekomendasikan KPU selaku penyelenggara meninjau salah satu anggotanya tersebut. Hal ini telah melanggar aturan secara adminsitratif. “Kami rekomendasikan supaya ini ditinjau lagi,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi membenarkan bahwa Panwaslu telah merekomendasikan temuan keterlibatan anggota

PPS di wilayah Cakra pada kampanye salah satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram.

Rekomendasi itu kemudian dikonfrontir dan diklarifikasi. Yang bersangkutan mengakui sehingga diberikan tindakan tegas. “Iya, kita pecat dan ganti,” kata Sopian.

Dijelaskan, anggota PPS ini telah melanggar undang undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Apabila tidak dipecat dikhawatirkan terkena sanksi pidana. “Kalau ndak dipecat, dia bisa dipenjara,” terangnya.

Sopian enggan menyebutkan identitas dan kepada siapa yang bersangkutan ikut menjadi tim sukses paslon.

“Buk Paizah yang bagian hukum kalau soal itu,” kilahnya seraya mengingatkan kepada PPS maupun PPK, agar memperhatikan ketentuan sebagai penyelenggara pemilu. (cem)

Telusuri Dugaan Penjualan Aset

Pemkot Libatkan Tim Terpadu

(Suara NTB/fit)

Ismul Hidayat

Mataram (Suara NTB) Tim khusus yang dibentuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, hingga kini masih kesulitan menemukan data pengalihan aset oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi. Padahal, tim khusus berulangkali turun, tapi manajemen Mataram Mall dan pemilik toko enggan menyerahkan dokumen dibutuhkan berbagai alasan. Agar mempermudah pemetaan persoalan aset tersebut, Pemkot Mataram akan melibatkan tim terpadu. Demikian disampaikan, Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra di ruang kerjanya kemarin.

Dugaan pengalihan aset milik Kota Mataram seluas 3 hektar lebih oleh PT. Pasicif Cilinaya Fantasi ini, telah bergulir sejak tahun 2007 lalu.

Pengalihan ini tidak diketahui oleh pihak pertama yakni Pemkot Mataram selaku pemilik lahan. Padahal, dalam perjanjian kontrak atau penyempurnaan Perjanjian tanggal 11 Juli 2002 sesuai Perjanjian Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pasifik

Cilinaya Fantasi nomor 16/ KPTS/2002 dan nomor 792/ VII/2002 ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan perjanjian berlangsung selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2026 dan diberikan kesempatan selama 20 tahun untuk melanjutkan kembali.

Pemindahtanganan oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi selaku pemegang HGB (hak guna bangunan) tidak memegang rekomendasi dari Walikota, sehingga diindikasikan tidak mentaati PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah dalam Pasal 34 ayat 7.

Yance menambahkan, tim terpadu ini terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum dan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Secara terpadu nantinya, akan dicek data dipegang oleh Mataram Mall selaku pihak kedua dan data yang dimiliki Pemkot Mataram selaku pemilik lahan. Pihaknya tidak ingin tim terpadu kembali diremehkan, karena mereka turun berdasarkan aturan. “Begitu su-

rat tugas ditandatangani Buk Wali, tim terpadu ini akan turun. Supaya pengusaha ini tidak meremehkan pemerintah,” tegasnya.

Permintaan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., agar aparat penegak hukum (kepolisian atau kejaksaan) ikut turun apabila manajemen Mataram Mall tetap tidak kooperatif, Yance mengatakan itu kewenangan dari pimpinan. Pihaknya melaksanakan tugas sesuai tupoksi. “Itu kan kebijakan Buk Wali,” terangnya.

BPKAD lanjutnya, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan persoalan aset di Kota Mataram.

Seperti diketahui, dalam kontraknya seluruh bangun yang masuk di wilayah Mataram Mall masuk di royalti dibayarkan tiap tahun sebesar Rp 150 juta. Namun, belasan ruko sejak tahun 2007 dilepas. Artinya, ruko - ruko tersebut di luar royalti. Hampir 8 tahun belum pernah membayar HGB ke pemerintah, sehingga potensi PAD hilang begitu saja. (cem)

jumlah pedagang dan retribusinya. Sisa waktu satu bulan lebih ini, akan dimaksimalkan dengan menggenjot petugas pungut menarik retribusi pedagang.

“Pokoknya terakhir sekitar Rp 2 miliar. Mudah - mudahan dua bulan terakhir ini bisa terpenuhi,” harapnya.

Kaitannya dengan kondisi pasar tradisional saat ini, perlu dilakukan revitalisasi. Tapi tidak dijadikan pasar tingkat, karena dikhawatirkan akan sia - sia. Yang sudah direvitalisasi

Pasar Mandalika dan Dasan Agung. Secara bertahap menyusul pasar - pasar lainnya.

Lalu bagaimana dengan drainase dan persoalan sampah dikeluhkan? Revitalisasi sejumlah pasar sudah disiapkan drainase dan kontainer. Terkadang drainase tersumbat oleh sampah. Hal yang sama terjadi, pemerintah sudah menyiapkan kontainer tapi tidak dimanfaatkan. Disamping itu, pengangkutan oleh Dinas Kebersihan belum maksimal. (cem)

Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Rampung

APBDP 2015 Siap Dieksekusi Mataram (Suara NTB) – APBDP Kota Mataram 2015, siap dieksekusi. Ini menyusul turunnya hasil evaluasi Gubernur NTB terhadap APBDP 2015. Setelah diajukan ke Banggar Rabu (18/11) siang, Kamis (19/11) sore Banggar DPRD bersama TAPD langsung melakukan pembahasan. Dengan selesainya pembahasan hasil evaluasi itu, maka APBDP 2015 siap digunakan.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (20/11) mengungkapkan, pihaknya telah mengikuti apa yang menjadi evaluasi Gubernur. Antara lain, adanya pengalihan anggaran dari BPJS kesehatan untuk perawatan warga miskin di kelas III. ‘’Itu masih kekurangan dana sekitar Rp 1,8 miliar,’’ sebutnya. Setelah ditambah menjadi Rp 2,5 miliar.

Untuk itu, ada beberapa mata anggaran yang dialihkan untuk menutupi kekurangan itu. ‘’Prinsipnya tidak ada masalah,’’ tandasnya. Adapun pos anggaran yang dikurangi untuk menutupi kekurangan anggaran kesehatan bagi warga miskin, antara lain efisiensi perjalanan dinas. Selain itu juga efisiensi dari honor-honor pegawai.

Sementara itu, lanjut Wiska, Ketua TAPD Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said,

MM., memastikan anggaran yang tercantum dalam APBDP Kota Mataram 2015 dapat dieksekusi. ‘’Yang berkaitan dengan fisik, tidak ada yang ditenderkan. Lebih pada pembelian barang yang bersifat penunjukkan langsung,’’ terang politisi PDI Perjuangan ini.

Bahkan, Ketua TAPD menjamin bahwa program yang dianggarkan di APBDP dipastikan bisa terealisasi. Dalam kesempatan itu, Wiska mengingatkan kepada pimpinan Dewan untuk memparipurnakan hasil pembahasan terhadap evaluasi Gubernur. Karena berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 pasal 52 ayat 4 mengamanahkan bahwa hasil keputusan pimpinan DPRD disampaikan pada paripurna selanjutnya. ‘’Supaya jangan ada angka yang berubah lagi, terutama dalam hal pendapatan dan belanja,’’ tegas Wiska. Setelah rampungnya pembahasan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBDP 2015, Dewan berharap, eksekutif segera mengajukan nota keuangan.

Karena waktu yang tersisa semakin mepet. ‘’Karena ini kan batasnya sampai tanggal 30 November,’’ imbuhnya.

Kalau sampai tanggal 30 November 2015 tidak ditetapkan, maka sanksinya eksekutif dan legislative tidak akan menerima gaji selama enam bulan. (fit)

Kekerasan Anak di NTB Masuk 10 Besar Nasional Mataram (Suara NTB) Kota Mataram dipercaya sebagai tuan rumah Kongres Anak Indonesia ke-14 yang akan dilaksanakan pada 2016 mendatang. Kota Mataram dipercaya sebagai tuan rumah karena telah banyak membuat program perlindungan untuk anak-anak. Demikian disampaikan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, Jumat (20/11).

Dalam Kongres Anak tersebut, Arist menyampaikan akan didiskusikan berbagai persoalan dan kasus-kasus kejahatan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak dari NTB. “Akan berkumpul 400 anakanak dari seluruh Indonesia untuk membahas pendapat anak tentang kejahatan-kejahatan terhadap anak yang sangat luar biasa ini,” terangnya.

Arist hadir di Mataram dalam rangka mengisi kegiatan Refleksi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan tersebut. “Saya memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk berefleksi,” ujarnya.

Dipilihnya Kota Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres Anak Indonesia juga dinilai strategis untuk terus mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak.

Apalagi kasus kekerasan ter-

hadap anak di NTB cukup tinggi dan masuk urutan 10 besar secara nasional.

Pada saat pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) pada Agustus lalu, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta kepada Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak agar kongres anak Indonesia tahun 2016 dilaksanakan di Kota Mataram.

Terkait hal itu, Selly juga meminta kepada Sekda Kota Mataram untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan rencana tersebut.

Hal ini juga berkaitan dengan program menjadikan Kota Mataram menjadi Kota Layak Anak (KLA). Selly juga mengatakan Pemkot Mataram akan membangun gedung perlindungan anak. Nantinya gedung ini akan dimanfaatkan untuk menampung anak-anak korban kekerasan maupun anak-anak yang berurusan dengan hukum.

Di samping itu gedung ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung perempuan korban kekerasan.

Untuk pembangunan gedung ini, Selly mengatakan pihaknya akan menyiapkan lahan sekitar tiga are. Sehingga jika ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, anak-anak terlantar, dan putus sekolah bisa ditampung di gedung tersebut.

Pembangunan ini disampaikan Selly akan segera dilaksanakan karena daerah perkotaan seperti Mataram ini memiliki persoalan yang sama dengan kotakota lainnya. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

NTB Krisis Regenerasi Pelaku Usaha Industri Mataram (Suara NTB) Tongkat estafet regenerasi pelaku usaha yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah tak berjalan mulus. Program pembinaan yang dilakukan pemda dinilai masih tumpang-tindih. Itu menjadi pertanyaan besar dalam hal kesiapan menghadapi persaingan pasar.

Demikian pandangan Manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Provinsi NTB, Ir. Bing Gianto, Jumat (20/11). Indikator yang paling jelas dilihatnya, tidak ada progres perkembangan produk yang ditelurkan oleh pelaku usaha home industry misalnya. Baik yang dalam bentuk makanan olahan maupun minuman. Demikian juga yang berkaitan dengan berbagai jenis industri kerajinan.

Padahal, sumber bahan baku tersedia sedemikian kaya.

Kreativitas para pelaku usaha dinilainya bahkan tidak ada yang begitu menonjol dan menggebrak pasar di tataran nasional. Dan terkesan produk yang berkembang dari dulu

hingga sekarang relatif tak ada perkembangan yang signifikan.

Padahal keran pasar Asean telah terbuka lebar.

“Hanya beberapa di antaranya yang oke, bisa dihitung jari dari sekian besar potensi yang kita miliki,” ujar pelaku industri kayu gambol jati ini di Mataram. Barometer lain yang dikemukakan, fasilitasfasilitas pemasaran produk ke beberapa daerah lainnya di Indonesia cukup tersedia.

KPD Jawa Timur di Mataram, misalnya, justru tak banyak yang memanfaatkannya. Jika pun ada, produk yang ditawarkan masih jauh dari ketentuan standar pasar.

Persoalan yang mendasar dilihatnya, tak ada regenerasi

para pelaku usaha di dalam daerah. Bahkan binaan UMKM di masing-masing SKPD juga tak berjalan optimal. Kenapa demikian? Sejauh yang dilihatnya, pemerintah daerah memberikan pelatihan hanya kepada mereka pelaku usaha muka-muka lama. Demikian juga dalam hal pemberian bantuan dan pembinaan, cenderung minim sekali wajah-wajah baru.

“Saya melihat SKPD jalan sendiri-sendiri, akibatnya mereka yang diberikan bantuan dan pembinaan hanya ituitu saja. Lihat saja ketika ada pelatihan ataupun pameran.

Sepertinya pemerintah daerah tidak mau repot, cenderung mau membina yang sudah

jadi, tinggal comot yang sudah ada,” katanya.

Mestinya alur pembinaan harus jelas. Dinas Pertanian menyiapkan bahan baku, Dinas Koperasi memberikan pelatihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengolahan, hingga pemasaran termasuk mendukung standar produk. Jika proses pembinaannya berantai seperti yang diutarakannya, dan lebih dominan diutamakan mereka yang belum memiliki keterampilan, diyakini menumbuhkan semangat wirausaha bukan menjadi hal berat.

Bing Gianto memberi masukan, agar masing-masing SKPD lebih selektif melakukan pembinaan, atau memberikan bantuan kepada pelaku usaha, baik industri kecil, maupun menengah. NTB memiliki tantangan yang cukup besar untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya dari luar daerah dan luar negeri.

(Suara NTB/bul)

Bing Gianto “Lakukan regenerasi pelaku usaha kita, jangan yang dibina itu-itu saja orangnya. Pelaku usaha kita jangan dimanjakan terus, perlu koordinasi yang lebih baik antar-SKPD,” demikian Bing Gianto. (bul)

Halaman 3

Tak Selesaikan Masalah YAYASAN Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB tak mendukung sepenuhnya jika persoalan krisis listrik di NTB diserahkan sepenuhnya pada proses audit yang rencananya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dinilai tak akan menyelesaikan persoalan.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH melontarkan pendapat itu karena kejenuhan konsumen melakukan berbagai macam protes atas pelayanan PLN, karena dampak tidak tuntasnya persoalan listrik di NTB karena mesin pembangkit di PLTU Jeranjang yang saat ini tetap bermasalah.

“Persoalan listrik ini sudah lama, bukan saat ini saja.

Kalau Kejaksaan mau audit, dari dulu saja. Kenapa pas gubernur baru ngomong sekali saja, baru Kejaksaan mau audit, ini ada apa,” demikian dikatakan H. Moh. Saleh kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (20/11).

Dia menganggap audit PLN tak akan mengubah keadaan devisit listrik di NTB saat ini. Kendati demikian, jika Kejaksaan ingin serius, iapun tetap mendorong agar auditnya benar-benar dikawal sampai tuntas.

Justru yang paling penting menurutnya, pemerintah daerah mengalah saja dengan mendukung perbaikan pembangkit yang dilakukan oleh PLN, atau mendorong agar PLN menggantikan mesin baru di PLTU Jeranjang jika memungkinkan.

Pemerintah daerah, dari provinsi hingga kabupaten/kota diharapkannya justru mendukung langkah cepat PLN merealisasikan 500 Megawatt (MW). Yang salah satunya Lombok Peaker berkapasitas 150 Mw yang proses penggunaan lahannya di Bagek Polak, Ampenan masih bermasalah.

“Sudahlah, mengalah saja, dukung saja PLN ini membangun pembangkit. Dan dikawal agar proyeknya tidak lagi bermasalah seperti yang ada sekarang. Kalau persoalannya pembebasan lahan, bantu segera tuntaskan persoalan lahan tersebut. Krisis listrik tidak bisa terjawab kalau kita terus-terusan seperti ini,” ujarnya.

“Gubernur perintahkan audit, Kejaksaan bergerak, itu terlalu jauh dan kesannya ngeribon. PLN ini mau-maunya sajalah sekarang,” sarannya. Ia juga memberikan penekanan kepada PLN agar tidak melupakan kewajibannya memberikan kompensasi kepada konsumen. Sebab, dari laporan dan yang dilihatnya di lapangan, akibat pemadaman listrik yang demikian parah, aktivitas ekonomi terganggu. Bahkan, banyak di antaranya perabot rumah tangga pelanggan yang mengalami kerusakan.

“PLN harus tanggung jawab juga itu, dalam aturan undang-undang sudah tertuang. Kompensasi kepada pelanggan harus jelas,” demikian H. Moh. Saleh. (bul)

H. Moh. Saleh (Suara NTB/bul)

(Ant/Bali Post)

KOMODITI EKSPOR - Pemda harus betul-betul memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM karena pada umumnya bahan baku UMKM bersumber dari lokal, menyerap tenaga kerja lokal. Perhiasan mutiara salah satu komoditi ekspor unggulan NTB, yang dikelola oleh UMKM di pusat perdagangan mutiara di Sekarbela, Mataram.

OJK Diminta Periksa Koperasi Simpan Pinjam

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Hj. Aprillah

H. Supran

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi NTB menyurati Otoritas Jasa Keuangan

JUMAT, 20/11/15

(OJK), menyusul adanya indikasi koperasi-koperasi yang beroperasi di luar ketentuan UU Koperasi. OJK diharapkan melakukan pemeriksaan, sekaligus memberi pintu bagi pihak otoritas melakukan audit, terkait operasional koperasi yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada non anggota.

“Saya bukan melempar tanggung jawab. Koperasi itu seperti anak kami, jadi kalau anak kami ada yang nakal, wajar saya konsultasi ke prsikolog, OJK adalah psikolog itu,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM saat menerima hearing tim Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)

Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB, terkait adanya koperasi operasionalnya dinilai melanggar ketentuan.

Kepala dinas tidak memungkiri adanya koperasi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada non anggota.

Padahal, dalam UndangUndang koperasi, jelas diterangkan bahwa koperasi prinsipnya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Jelas juga dicantumkan, masyarakat non anggota yang dilayani, adalah yang berpotensi menjadi anggota koperasi maksimal setelah tiga bulan diberikan pelayanan. Tetapi dalam praktiknya di lapangan, hasil pengawasan tim ditemukan beberapa koperasi justru tidak mengindahkan Undang-Undang koperasi.

“Ada indikasinya koperasi menyalurkan kredit kepada non anggota, dan setelah kami panggil memang diakui. Wajar jika pimpinan Bank Indonesia Provinsi NTB sebelumnya (Bambang Himawan) menilai koperasi menjalankan praktik rentenir,” ujarnya.

Salah satu contoh telah mengemuka, adanya koperasi yang dilaporkan non anggota karena menyalurkan kredit dengan bunga dan denda berlipat-lipat. Konsultasi dengan pihak OJK, harapannya koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada non anggota bisa ditindaklanjuti. “Jangan sampai ada bank di atas bank,” tambah H. Supran menyindir praktik-praktik yang dilakukan koperasi-koperasi tertentu.

Sejauh ini, ada lima koperasi besar telah disurati.

Yang diminta, agar koperasi tersebut menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Bahkan tegas H. Supran sampaikan, jika koperasi-koperasi tersebut tak mengindahkan surat peringatan yang telah

dua kali dilayangkan, apapun bentuk dukungan pemerintah tak akan direkomendasikan. Termasuk rekomendasi pemberian bantuan dana bergulir lunak yang disiapkan oleh Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB), di bawah Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan RI. Tidak hanya kepada OJK Provinsi NTB, H. Supran bahkan meminta agar Dekopinwil dan BPKH melakukan pengawasan terhadap koperasi, tanpa ketinggalan keterlibatan dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota.

“Kita masih menunggu apa jawaban dari OJK. Jika memang ada celah OJK masuk, silakan di bagian yang kira-kira bisa menjadi kewenangannya. Dan semua pihak memang harus melakukan pengawasan, jika ada temuan operasional koperasi yang dicurigai, laporkan,” demikian H. Supran.

Terpisah, Kepala Bagian Pengawasan Bank, OJK Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Hj. Aprillah, HS., membenarkan OJK telah menerima surat dan koordinasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Isinya agar OJK diharapkan melakukan pengawasan kepada koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana di luar anggota.

Hj. Aprillah tegas menyampaikan, sejauh ini OJK belum bisa terlibat langsung.

Sebab, dalam UU nomor 25 tahun 1992 jelas diterangkan, bahwa koperasi diawasi langsung oleh Dinas Koperasi. Sesuai UU perbankan tahun 1992, bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat wajib hukumnya memperoleh persetujuan dari pimpinan Bank Indonesia. Kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya, misalnya tentang UU koperasi.

“OJK tetap tidak bisa masuk, tapi sifatnya komunikasi tetap kita koordinasi baik,” demikian Hj. Aprillah. (bul)

Hari Ini, Mentor Bisnis dan Wirausahawan Transfer Ilmu Mataram (Suara NTB) Komunitas Tangan Diatas (TDA) Mataram hari mulai ini menggelar event spektakuler, pesta wirausaha akbar. Para mentor bisnis dan wirausahawan lokal maupun nasional akan berbagi ilmu. Beberapa di antaraya, Iwel Sastra, Fauzi Rachmanto, Wahyu Liz, Mustofa Romdloni (Presiden TDA), Wisnu Dewobroto, Rendi Saputra, Rawi Wahyudiono, Ade Wahyudi, Ricky Hartono, Anas Amrullah yang selama ini telah banyak merasakan asam garamnya berkecimpung di dunia bisnis, akan berbagi tips-tips memulai dan menjalankan bisnis sukses.

Pesta wirausaha digelar selama dua hari, Sabtu –Minggu 21-22 November, bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur NTB. Ajang ini menurut Ketua Komunitas TDA Mataram, Bambang Parmadi, sekaligus menjadi wadah berkumpulnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), calon pengusaha dan siapa saja yang mau “move on” untuk menjadi sang pemberi (tangan diatas).

Di event tahunan TDA ini, masyarakat memiliki antusias dapat ikut dan belajar banyak bagaimana memulai bisnis, bagaimana melejitkan bisnis, dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) awal tahun 2016 mendatang.

Pesta wirausaha yang dikemas melalui seminar bisnis ini mendukung dan mengembangkan bagaimana orang-orang kreatif mampu menjadi tuan di daerah sendiri, tentunya selain dibangunnya wadah agar mereka yang kreatif bisa membangun jaringan bisnis yang jauh lebih luas. “Melalui kegiatan ini, kita sama-sama berharap gerakan ini dapat menyiapkan generasi-generasi kita menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun tingkat Asia, agar kita tidak menjadi penonton saja saat peluang persaingan terbuka,” kata Ketua Komunitas TDA Mataram, Bambang Parmadi.

Tema seminar “Grow Local Go Global”, bagaimana menumbuhkan semangat masyarakat pelaku usaha bagaimana bisa naik kelas dan siap bersaing sebagai penekanannya. Pemahaman siap bersaing tersebut, tidak mesti para wirausaha ini berorientasi ekspor.

Tetapi harus mengejar peluang pasar sebesar 40 persen lebih pasar Asia itu terdapat di Indonesia. TDA, lanjut Bambang terus ikut mendorong dan berkontribusi agar SDM lokal tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam persaingan Asean.

Para peserta akan dibimbing secara mendetail, dengan adanya workshop yang lebih teknis ditujukan kepada mereka yang notabene sudah dan akan memulai suatu bisnis. Berbeda dengan seminar-seminar lainnya, Bambang juga menyebutkan dilaksanakan beberapa kegiatan sekaligus, lomba penyanyi jalanan, lomba stand up comedy, dangdut Sasak, dance dan beberapa penampilan menghibur dari Mustafa “DEBU” “Ada bazar aneka kuliner, industri kreatif dan aneka kreatif member TDA. Kegiatannya akan memberi banyak inspirasi,” demikian BamBambang Parmadi bang. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Polemik Pembangunan Kantor Bupati

Ali BD: Kehadiran Polisi Dinilai Bantu Pengawasan Pelaksanaan Proyek

RAPBD 2016 Segera Diajukan

Kawin Lari, Sebabkan Tingginya DO Siswa di KLU Tanjung (Suara NTB) Pihak sekolah masih mengeluhkan tingginya angka Drop Out (putus sekolah) kalangan pelajar, karena kasus kawin lari yang menimpa anak didik. Bahkan, awig-awig berupa denda yang disepakati sekolah bersama komite sekolah pun kerap tumpul.

Di SMAN 1 Bayan misalnya. Dalam beberapa tahun terakhir angka putus sekolah akibat kawin lari mengalami peningkatan. Pada tahun ajaran 2014/2015, jumlah siswa yang dibawa lari oleh pacarnya untuk naik ke meja KUA lebih dari 10 orang. “Pernah pada tahun 2010, angka DO, karena kawin lari sebanyak 25 anak. Tahun kemarin berkurang menjadi belasan anak,” kata Kepala SMAN 1 Bayan, Bambang Siswanto, SPd, Jumat (20/11).

Ia mengakui, di antara belasan anak yang kawin lari, mayoritas merupakan “korban” sekaligus objek yang dibawa kabur oleh pacar-pacarnya. Pihak sekolah sudah berupaya untuk menekan angka putus sekolah dengan menerapkan denda perkawinan bagi para pelajar.

“Ada awig-awig yang kita buat berupa denda sebesar Rp 2 juta, tetapi tidak memiliki dampak. Ada yang bayar, ada juga yang tidak. Yang tidak bayar juga tidak kita paksakan untuk ditagih, tergantung kesadaran mereka,” terang Bambang.

Bambang mengakui, selain denda pihaknya juga memberikan penyuluhan kepada siswa/siswi terkait bahaya nikah dini, bekerjasama dengan Puskesmas dan Dikes KLU. Namun tetap saja, upaya tersebut belum mempan untuk menihilkan DO kawin lari.

Pihak sekolah juga berharap, agar angka putus sekolah akibat kawin lari ini segera disikapi Pemda Kabupaten Lombok Utara. Setidaknya, Pemda segera menerbitkan peraturan daerah nikah dini untuk mengendalikan angka kawin lari hingga menyebabkan siswa tidak memiliki kesempatan memperoleh ijazah atau meraih masa depan yang lebih baik.

“Siswa yang DO karena alasan biaya tidak ada, kalaupun ada yang tidak mampu biaya, kita sikapi, mereka kita bebaskan dari biaya,” imbuhnya.

Bambang mengakui, spesifik di SMA Bayan, siswa perempuan yang dibawa kabur oleh pacarnya kerap terjadi saat momen libur panjang, seperti libur lebaran atau libur semesteran. Vakum dari aktivitas sekolah, setidaknya dijadikan kesempatan bagi para pasangan kawin lari untuk membuat komitmen membangun rumah tangga lebih dini. (ari)

DPPKKP KLU Wacanakan Bangun Sentra Peternakan Rakyat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pertanian Peternakan Kelautan Perikanan Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, berencana membentuk sentra peternakan rakyat. Di areal tersebut, sejumlah ternak seperti sapi, kambing dan unggas akan dibudidayakan secara massif.

Kepala DPPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kabid Peternakan, Adi Wibawa, SPt, Jumat (20/11) mengutarakan sentra peternakan rakyat sudah direncanakan untuk dimulai pada tahun 2016 mendatang. Tahapan ke arah itu, pihaknya telah bekerjasama dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

“Lokasinya belum kita tentukan, karena ini masih rencana. Perlu kajian lebih lanjut oleh tim dari Unram,” ungkap Adi Wibawa.

Ia menjelaskan, terdapat syarat-syarat tertentu dalam menentukan lokasi sentra peternakan rakyat. Secara geografis, di antara 5 kecamatan yang ada, kecamatan yang memungkinkan untuk dijadikan sentra yakni Kayangan dan Gangga. Kecamatan yang ditunjuk nantinya akan difokuskan sebagai sentra produksi ternak berbasis partisipatif masyarakat.

Sebelumnya di KLU, data populasi ternak sampai 31 Desember 2014 tercatat sebanyak 84.613 ekor, dengan rincian ternak betina sebanyak 56.665 ekor dan ternak jantan sebanyak 27.948 ekor. Menurut wilayah, populasi terbanyak berada di Kecamatan Bayan, Kayangan, Tanjung, Gangga dan terendah di Kecamatan Pemenang.

Di KLU, budidaya ternak sapi dilakukan melalui kelompok kandang kolektif oleh masyarakat. Awal berdiri Lombok Utara tahun 2008 lalu, jumlah kelompok sejumlah 50 kelompok. Perkembangan kelompok sangat signifikan, di mana jumlah kelompok meningkat menjadi 525 kelompok per 31 Agusutus 2015.

Sementara itu, untuk lokasi pemotongan ternak, KLU baru memiliki 1 RPH di Tanjung, dan 2 TPH Bayan dan Kayangan.

Dari tempat pemotongan itu, jumlah pemotongan per hari ratarata antara 6 sampai 7 ekor. Sedangkan pemotongan betina yang tidak produktif per bulannya rata-rata 5 ekor. (ari)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mempersilakan aparat kepolisian melakukan pengusutan terhadap pelaksanaan pembangunan Kantor Bupati Lotim. Begitu juga, terhadap pelaksanaan pembangunan sejumlah proyek yang sedang dikerjakan di Lotim.

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Kepada wartawan di Selong, Jumat (20/11), bupati menilai, kehadiran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan akan membantu pelaksanaan proyek di Lotim. Dalam hal ini, pihaknya tidak akan menghalang-halangi aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap

sejumlah pembangunan proyek, termasuk Kantor Bupati Lotim yang ditargetkan selesai April 2016 mendatang.

Bahkan, dirinya juga mengusut adanya penyelewengan anggaran dari pelaksanaan sejumlah proyek dan bersumber dari APBD Lotim.

Meski demikian, bupati mempertanyakan kehadiran aparat Polda NTB yang melakukan pengusutan pembangunan Kantor Bupati Lotim. “Bagaimana menemu-

kan ada kerugian karena sedang dalam proses membangun?” tanyanya. ‘’Pertanyaannya juga bagaimana mengukur dan menghitung sesuatu yang belum selesai dikerjakan,’’ tambah Ali BD -panggilan akrabnya.

Namun, adanya pihak-pihak yang menyebut ada dugaan korupsi pada pembangunan Kantor Bupati Lotim yang akan menelan dana sebesar Rp 104 miliar itu tidak dipermasalahkan bupati. “Si-

lakan duga saja,” ucapnya.

Menanggapi kembali kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu di Lotim melakukan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) itu tidak saja dilakukan di Lotim.

Melainkan dilakukan di seluruh Indonesia. Di mana, KPK saat ini juga fokus tidak saja pada penegakan hukum, tapi memberikan penyadaran atau pada aspek pencegahan.

Implementasi dari pelaksanaan penggunaan APBD sesuai dengan saran dan rekomendasi KPK. Seperti kegiatan bantuan sosial memang seharusnya ada proposal baru dana dikeluarkan. Langkah itu pula yang telah dilakukan Lotim. (rus)

(Suara NTB/dok)

NU Lotim Gelar Tabligh Akbar Selong (Suara NTB) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar kegiatan tabligh akbar dan silaturahim ulama NU Minggu (22/11) besok. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Memperkokoh Barisan Ulama NU dalam Menangkal Gerakan Terorisme dan Radikalisme Agama” di Yayasan Ponpes Al-Ijtihad Danger Masbagik.

Ketua PC NU Lotim, H. Imran Fauzi, MM, menjelaskan, kegiatan ini didasari keinginan agar NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ingin berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk menjaga peran itu maka usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah ikut serta melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka membangun kewaspadaan dini tentang ajaran radikalisme ini. ‘’Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dini kepada semua masyarakat dalam menangkal bahaya yang diakibatkan oleh radikalisme bernuansakan agama,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (20/11).

Menurutnya, agama Islam adalah agama yang rahmatalilalamin. Agama yang mampu membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi semua masyarakat. Agama Islam mampu menjadi solusi hidup bagi semua masyarakat.

“Jika hal ini dikaji dengan sebaik-baiknya maka terorisme dan radikalisme dapat teratasi,” katanya.

Ketua panitia kegiatan Alwi mengatakan tujuan lain dari kegiatan ini adalah membangun silaturahim dengan semua kalangan NU di NTB. Harapannya dapat diperkuat silaturahim di kalangan ulama NU. Gerakangerakan radikalisme harus diminimalisir melalui peningkatan peran ulama. Di mana kekuatan ulama dalam memerangi ajaran-ajaran radikalisme sangat penting.

Kegiatan ini akan dihadiri oleh peserta sebanyak 300 orang yang berasal dari semua kalangan meliputi ormas, OKP, LSM, pimpinan ponpes dan dari kalangan birokrasi serta masyarakt yang ada di NTB. Sedangkan bentuk dari kegiatannya adalah pengajian umum yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari akademisi, ulama NU dan birokrat. (rus)

H. Imran Fauzi (Suara NTB/ist)

Izin Lingkungan Masih Disepelekan Selong (Suara NTB) Ketentuan Izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha sejauh ini belum begitu diperhatikan.

Izin lingkungan masih disepelekan. Padahal, aspek lingkungan ini menjadi perihal yang paling disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Menafikan izin lingkungan bisa dijerat tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara.

Penegasan ini dikemukakan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Dampak Kerusakan Lingkungan (PDKL) Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lotim, Maryani. Menjawab Suara NTB di kantornya, Jumat (20/11), Maryani menegaskan, tidak adanya izin lingkungan, pihaknya tidak bisa mengeluarkan izin menjalankan kegiatan usaha.

“Ini adalah syarat utama dapat izin usaha, tidak ada izin lingkungan tidak bisa,” tegasnya.

Mengenai ketentuan pidana itu tertuang dalam Pasal Pasal 109 dan 119 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ada penilaian izin lingkungan ini menjadi aspek paling lama diproses. Menanggapi hal itu, Mariani menegaskan, prinsip cepat atau tidaknya izin itu tergantung dari pemrakarsa atau di pemohon izin. Ketentuan idealnya sebenarnya hanya 14 hari baru bisa keluar. Untuk bisa ke-

luar izin, diperlukan adanya kajian mendalam tentang dampak-dampak lingkungan.

Menurut Maryani, sebenarnya proses keluarnya izin ini sangat cepat. Ketika sudah lengkap dokumen lingkungan dan penanganan lingkungan, maka bupati akan cepat menandatangani izinnya.

Selanjutnya, terhadap masih adanya kegiatan usaha yang tak ada izin lingkungan ini pihak BLHPM Lotim ini akan memperkuat pengawasan. Intensivitas pengawasan ini setidaknya bisa meminimalisir praktikpraktik ilegal. Seperti kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) banyak yang tidak kantongi izin.

“Persoalan lingkungan ini sangat krusial, karena itu kita perlu perkuat pengawasan,” ucapnya. Adanya ketentuan perundang-undangan yang tegas mengatur soal ancaman pidana bagi yang melanggar dan merusak lingkungan ini dimaksudkan agar bisa memberikan efek jera.

Upaya menindak tegas praktek penambangan ilegal yang merusak ingkungan di Lotim ini dirasa cukup dilematis. Pasalnya, ketika izin lingkungan diterapkan kontradiktif dengan kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dengan menjadikan aktivitas perusakan lingkungan sebagai mata pencaharian. (rus)

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan dana pada Kepala BPBD NTB H. Azhar terkait dampak erupsi Gunung Baru Jari di Desa Senaru, Jumat (20/11).

Kucurkan Rp 842 Juta

Komisi VIII Tinjau Posko Penanganan Erupsi Gunung Baru Jari Tanjung (Suara NTB) Rombongan Komisi VIII DPR RI, Jumat (20/11) meninjau posko evakuasi bencana erupsi Gunung Baru Jari Dusun Senaru Kecamatan Bayan. Di salah satu posko yang dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi NTB ini, Komisi VIII DPR RI berkesempatan melihat dari dekat dampak erupsi vulkanik anak Gunung Rinjani tersebut.

Anggota DPR RI, Hj. Erni Maria Astuti,S.Ag.MA, mengakui kedatangan rombongan ke KLU untuk memastikan seberapa parah dampak erupsi serta bentuk penanganan yang dilakukan pemerintah melalui BNPB dan BPBD Provinsi dan Kabupaten. Sebelumnya, melalui anggaran Dana Siap Pakai (DSP), DPR RI telah menyetujui usulan anggaran penanganan bencana se Indonesia. KLU sendiri dalam kejadian ini, memperoleh alokasi Rp 842 juta lebih dari pemerintah pusat.

Kedatangan Komisi VIII secara langsung, kata dia, sekaligus untuk membangun rangkaian koordinasi penanganan dalam melakukan upaya miti-

gasi ke depannya juga. Pasalnya, letusan kecil Gunung Barujari itu cukup berdampak pada banyak hal, seperti transportasi udara, pariwisata hingga perekonomian masyarakat.

“Hasil investigasi Komisi VIII ini nanti akan dibahas bersama dengan komisi yang lainnya untuk melahirkan rekomendasi dengan melibatkan BNPB. Karena, dampak erupsi Gunung Barujari ini berdampak bagi daerah lainnya,” ungkap Erni.

Pihaknya akan memastikan, kendala apa saja yang dihadapi pemda dalam melakukan penanganan. Selanjutnya, poin rangkuman akan dibahas untuk disikapi lebih lanjut.

Sehingga dapat mempermudah kerja BPBD dalam menghadapi kemungkinan erupsi yang lebih besar. “Kita inginkan masyarakat diajak untuk terbiasa menghadapi bencana, tidak panik. Tentu dengan sudah terlatihnya masyarakat nantinya akan lebih mempermudah dalam penanganan mitigasi bencana itu sendiri,” tandasnya Sementara itu, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana BPBD NTB, Agung Pramuja,

mengatakan dana bantuan itu sementara ini dialokasikan untuk posko bantuan serta obat-obatan. Pasalnya, alokasi anggaran cukup besar itu akan diperuntukkan bagi bantuan lainnya. “Khusus untuk penanganan bencana Gunung barujari ini kami persiapkan untuk operasional, pembuatan posko dan persiapan obatobatan,”tandasnya.

Sementara, Asisten l Setda KLU, H. Kholidi Kholil, MM., mengatakan pemerintah daerah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan keselamatan masyarakat. Langkah awal adalah memberikan masker dan membuat pos-pos keselamatan dan juga lokasi penampungan jika sewaktu-waktu bencana terjadi.

Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat juga memahami kondisi keamanan, tidak memaksakan untuk melakukan aktivitas pendakian, sebab hal ini akan sangat berbahaya. Ia pun mengajak agar seluruh komponen masyarakat dapat saling menjaga dan mengingatkan demi keamanan dan keselamatan bersama. (ari)

Konjen AS Prihatin Maraknya Penangkapan Hiu Selong (Suara NTB) Kepala Bagian Ekonomi Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat (AS) Brandon Possin berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (20/11). Brandon bertemu dengan warga di Pancor dan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Menjawab media di Selong, Brandon menjelaskan, dirinya datang ke Lotim, karena ingin lebih jauh mengenal Gumi Selaparang ini. Salah satu fokus perhatian dari Konjen AS ini adalah adanya kasus penangkapan ikan hiu yang masih marak diakukan oleh para nelayan di Tanjung Luar.

Kekhawatiran dari pihak Konjen AS ini, karena beberapa jenis hiu menjadi punah. Ia pun akan mencoba melakukan penelitian dan mencarikan kegiatan ekonomi alternatif bagi nelayan-nelayan

penangkap hiu. ‘’Paling tidak, ada kegiatan budidaya ikan tambak bagi nelayan ikan hiu ini,’’ sarannya.

Diakuinya, tidak semua jenis ikan hiu yang

ditangkap, karena ada beberapa jenis dikhawatirkan punah, seperti hiu dan parimata.

Hiu dan parimata ini diminta bisa tetap lestari di alam Lotim. Di mana, keberadaan hiu ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Jika semua hiu itu ditangkap dan siripnya diperjual belikan, maka ekosistem dan pariwisata akan terganggu. (rus)

(Suara NTB/ist)

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi menegaskan dalam waktu dekat ini pihaknya segera mengajukan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 mendatang.

“Rencana minggu depan kita ajukan,” jawabnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/11).

Belum diajukannya draf Rancangan APBD 2016 di sisa waktu pembahasan sebulan 10 hari ini, katanya, karena rancangan draf harus melalui proses re(Suara NTB/rus) view dari Inspektorat.

Ahmad Dewanto Hadi Proses review sudah berakhir dan semua perbaikan sudah dilengkapi.

Dilakukannya review dari Inspektorat, karena diinginkan hasil perencanaan anggaran pendapatan dan belanja ini lebih detail. Menurut Dedi panggilan akrab Kepala Bappeda yang belum lama menjabat ini, November ini rampung pembahasannya dan Desember mendatang baru dimasukkan ke provinsi untuk dievaluasi.

Sisa waktu yang tersisa ini diyakini bisa menuntaskan semua proses pembahasan di dewan, “Semua sudah lengkap termasuk RKA sudah dirampungkan dari masing-masing SKPD,” ujarnya.

Diketahui beberapa waktu lalu, eksekutif bersama legislatif sudah menuntaskan pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2016 sebagai dasar penyusunan RAPBD 2016.

Dalam draf KUA PPAS ditemukan ada selisih dengan Pagu anggaran definitif yang ditransferkan dari pusat. Yakni pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Selisih ini menunjukkan terjadi penurunan dari asumsi KUA PPAS dengan Pagu definitif tersebut yang besarannya mencapai Rp 25 miliar. Kondisi itu katanya sudah disesuaikan dalam RAPBD 2016 mendatang. (rus)

Brandon Possin

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

Segera Ada Kepastian JAJARAN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu kejelasan perihal siapa penjabat Bupati Loteng yang akan ditunjuk. Pemkab Loteng berharap persoalan ini bisa segera ada kepastian, karena masa bakti pasangan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT, SH - Drs. H.L. Normal Suzana, tinggal sepekan lagi.

“Sampai sekarang kita belum mendapat informasi apapun terkait penjabat Bupati Loteng. Dan, harapan kita segera ada kejelasan. Karena masa bakti kepala daerah yang lama sudah mau selesai,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, kepada Suara NTB, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, pasangan H.M. Suhaili, FT – Drs. H.L.Normal Suzana, akan berakhir masa baktinya tanggal 27 November mendatang. Selama belum ada pasangan kepala daerah yang definitif, maka pemerintah provinsi mengusulkan tiga pejabat di lingkup Pemprov NTB ke Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabat bupati.

Jika sampai batas akhir masa bakti kepala daerah yang lama belum ada penjabat kepala daerah yang ditunjuk, pemerintah provinsi bisa menunjuk pejabat pelaksana harian (Plh). ‘’Dan, biasanya yang ditunjuk sebagai Plh ialah sekretaris daerah setempat,’’ ujarnya.

Disinggung rencana kegiatan perpisahan dengan kepala daerah yang lama, Herdan menegaskan tidak ada acara khusus. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas jalannya pemerintahan selama lima tahun terakhir, nanti akan digelar acara syukuran pada malam akhir masa bakti pasangan H.M. Suhaili, FT – Drs. H.L. Normal Suzana. (kir) L. Herdan (Suara NTB/dok)

Dana Reses DPRD Dipangkas Rp 5,5 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Akibat pemangkasan anggaran belanja daerah tahun 2016 mendatang, berimbas pula pada belanja bagi kalangan DPRD Lobar. Belanja dewan untuk kegiatan reses dan perjalanan dinas (kunker) dipangkas sekitar Rp 5,5 miliar lebih. Karena dipangkas, maka kegiatan reses dan perjalanan di anggota DPRD pun berkurang dibandingkan tahun ini.

Demikian diakui Anggota Banggar DPRD Lobar, Hj. Nur Hidayah kepada wartawan di kantor DPRD Lobar, Jumat (20/11). Politisi Gerindra ini menyebut secara rinci, dana reses yang dipangkas sebesar Rp 2 miliar, dana proyek gedung fraksi Rp 2 miliar dan dana perjalanan dinas Rp 1,5 miliar, sehingga total yang dipangkas Rp 5,5 miliar.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST. Menurutnya, dipotongnya anggaran belanja DPRD secara otomatis berpengaruh terhadap beberapa kegiatan. Kegiatan reses tahun ini sebanyak kali kali kemungkinan berkurang. Begitu pula perjalanan dinas berkurang dari tahun ini. Kendati pengurangan perjalanan dinas, dipastikan tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD. “Yang jelas belanja publik jangan dihapus,”imbuhnya.

Menurutnya, membengkaknya kenaikan belanja tersebut disebabkan kenaikan gaji PNS, seperti tunjangan kesra, gaji ke 13. ‘’Total belanja untuk gaji saja, total 28 miliar,sehingga menyebabkan belanja membengkak,’’ akunya.

Kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat sedikit menyebabkan Pemda mengalami defisit angaran yang sangat besar mencapai Rp 12 miliar. Hal ini menyebabkan, banyak program yang tak mampu dibiayai tahun depan. Untuk menutupi defisit, terpaksa anggaran belanja sejumlah SKPD akan dipangkas. Termasuk belanja untuk reses dan perjalanan dinas DPRD Lobar bakal dipangkas senilai Rp 2 miliar lebih. Disamping anggaran Dewan, tengah disisir anggaran di SKPD lain yang tidak menyentuh ke publik.

Sulhan menjelaskan, awalnya defisit anggaran untuk belanja tahun depan sebesar Rp 41 miliar, namun bisa ditutupi Rp 26 miliar setelah dirasionalisasi pada saat tahapan pembahasan anggaran. “Masih kurang 14 miliar yang akan ditutupi. Itu rencananya dipangkas sebagian dari belanja di DPRD. Belanja reses dan perjalanan dinas akan dipangkas Rp 2 miliar lebih,” kata Sulhan.

Terpisah, Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq menyatakan, defisit anggaran yang tadinya Rp 14 miliar bisa ditutup setelah dilakukan rasionalisasi anggaran di beberapa SKPD. Rasionalisasi anggaran dilakukan, karena pendapatan daerah dari PAD tidak naik signifikan. “Kami rasionalisasi anggaran di SKPD untuk menutupi defisit anggaran, salah satunya pembatalan pembelian mobil dinas kecuali untuk membeli mobil tangki pengangkutan air,”jelasnya. (her)

(Suara NTB/kir)

LOGISTIK - Logistik Pilkada berupa surat suara segera dipersiapkan KPU Loteng sebelum didistribusikan ke semua wilayah di Loteng.

KPU Loteng Pastikan Logistik Pilkada Tepat Waktu Praya (Suara NTB) Seluruh logistik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), 9 Desember mendatang, saat ini sudah siap. Kecuali surat suara yang akan mulai disortir dan dilipat, Sabtu (21/11) hari ini. Kendati demikian, KPU Loteng memastikan kalau seluruh logistik bakal siap pada waktunya.

Demikian ditegaskan Komisioner KPU Loteng, L. Puji Hartono, saat dihubungi Suara NTB, Jumat (20/11). Ia menjelaskan, semua logistik pendukung pemungutan suara sudah selesai disortir dan siap didistribusikan. “Tinggal sekarang kita fokus untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, surat suara yang akan disortir dan lipat cukup banyak, yakni sebanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Loteng sebanyak 763 ribu lebih ditambah 2,5 persen dari total DPT yang ada, sehingga proses sortir dan pelipatan dipercepat.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya saat pelipatan dan pensortiran dilakukan dengan cermat dan hati-hati, sehingga tidak ada TPS yang kekurangan surat suara dan sebagainya.

Untuk proses sortir dan pelipatan surat suara, KPU Loteng bakal melibatkan sekitar 150 petugas, sehingga proses pelipatan dan sortir bisa berlangsung lebih cepat. “Untuk sortir dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai sebelum tanggal 6 Desember mendatang,” sebutnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belanja Aparatur di Lobar Membengkak Rp 925 Miliar Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) resmi mengetok Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 menjadi APBD, Jumat (21/11).

Penetapan APBD Lobar ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Lobar yang dipimpin Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun. Hadir juga Plt. Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, bersama pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Namun, dalam APBD yang diketok ini, belum mencerminkan anggaran yang pro rakyat.

Pasalnya, belanja daerah masih didominasi belanja tidak langsung atau belanja aparatur. Belanja aparatur membengkak Rp 925 miliar, sementara belanja langsung untuk rakyat hanya Rp 600 miliar lebih. Membengkaknya belanja aparatur ini, disebabkan adanya gaji pegawai untuk tunjangan kesra menyedot Rp 28 miliar lebih. Di samping itu ada pengalokasian untuk gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi para pegawai.

Juru Bicara Gabungan Komisi dan Pendapat Fraksi DPRD Lobar Khatib Qazwaini, menyebut, belanja daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 1,5 triliun lebih.

Belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung (aparatur) sebesar Rp 925 miliar, sedangkan belanja langsung (publik) hanya Rp 600 miliar lebih.

Pendapatan daerah sebesar Rp 1,5 triliun lebih ini bersumber dari PAD, dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan pembiayaan. Secara rinci, PAD tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 230 miliar lebih, diperoleh melalui pajak daer-

ah sebesar Rp 99,1 miliar lebih. Retribusi daerah sebesar Rp 30,7 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14,7 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 86,2 miliar lebih.

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, ditargetkan Rp 988,4 miliar lebih diperoleh melalui dana bagi hasil pajak atau hasil bukan pajak sebesar Rp 35,4 miliar lebih, DAU sebesar Rp 784,7 miliar lebih, DAK sebesar Rp 168,2 miliar lebih.

Sedangkan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp 319,2 miliar lebih diperoleh melalui dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya sebesar Rp 53,1 miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi daerah sebesar Rp 253,3 miliar lebih serta pendapatan hibah sebsar Rp 12,8 miliar.

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, dari pendapatan daerah lebih tinggi dari belanja daerah tahun 2016 yang direncanakan mencapai Rp 1,5 triliun lebih. Sehingga terjadi defisit Rp 12 miliar lebih. Belanja yang mendominasi adalah belanja tidak langsung. “Terdapat defisit Rp 12

(Suara NTB/her)

TANDATANGANI - Penandatanganan penetapan RAPBD tahun 2016 menjadi APBD oleh Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Ketua DPRD Hj. Sumiatun bersama unsur pimpinan lainnya, Jumat (20/11). miliar lebih pada APBD 2016,” jelasnya.

Defisit ini bersumber dari pembiayaan daerah, pada tahun 2016 terbagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 15,8 miliar lebih yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2015 sebesar Rp 15,6 miliar lebih, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 229 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 28 miliar. Sehingga jika dihitung pembiayaan tersebut, terdapat defisit Rp 12,1 miliar lebih.

Namun defisit ini ditutup dari

Plt Bupati Belum Puas Serapan Anggaran Sejumlah SKPD Giri Menang (Suara NTB) Realisasi anggaran belanja secara komulatif di semua SKPD di Lombok Barat (Lobar) baru mencapai di atas 60 persen pada bulan Oktober. Pencapaian ini dinilai masih rendah, sebab anggaran tahun ini menyisakan kurang dua bulan. Masih rendahnya realisasi keuangan tersebut, menyebabkan Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, belum puas.

Karena itu, ia terus menggenjot kinerja jajarannya untuk mengejar progres keuangan hingga tahun bisa mencapai 90 persen lebih. “Realisasi keuangan SKPD sudah mencapai di atas 60 persen (bulan Oktober), itu perlu digeber agar sampai akhir tahun bisa dicapai di atas 90 persen,” harapnya, Kamis (19/11) lalu.

Ia menampik jika realisasi keuangan SKPD di bawah 50 persen. Namun diakui, beberapa SKPD memiliki realisasi rendah bersifat kasuistis. Be-

berapa SKPD yang belum memuaskan, contohnya kehutanan.

Program penanaman pohon pada dinas terkait belum bisa dilaksanakan, sebab perlu menunggu musim hujan. Hal ini, menurutnya, sifatnya kasuistis, karena pelaksanaan program menyesuaikan dengan musim.

Selain itu, ada anggaran Rp 2,6 miliar pada Dikes untuk subsidi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, karena anggaran ini sifatnya klaim dari masyarakat, sehingga realisasinya dipengaruhi oleh klaim tersebut.

Fauzan memperkirakan, realisasi keuangan di SKPD akan melonjak pada bulan November ini. Sebab semua proyek fisik dikerjakan telah selesai pembayaran. Pihaknya akan mengadakan evaluasi akhir tahun ini untuk memastikan semua pengerjaan proyek. Ia menekankan, dirinya tidak semata mengukur kinerja SKPD dari sisi serapan anggaran. Namun lebih menekankan, pada kualitas

program bisa dilaksanakan 100 persen atau tidak. “Kalau program 100 bisa dilaksanakan dengan anggaran tidak banyak habis itu namanya bagus. Jadi ada penghematan,”imbuhnya.

Ditanya terkait adanya saran DPRD untuk melanjutkan temuan ke Aparat Penegak Hukum, Fauzan masih belum melakukan hal tersebut.

Sebab ia akan menjadikan temuan ini catatan hitam bagi kontraktor terkait. Pihaknya telah meminta ULP untuk memberi catatan khusus terhadap kontraktor terkait Sebelumnya Wakil Ketua DPRD, Sulhan Mukhlis mengkritisi lambannya SKPD mengeksekusi anggaran belanja publik. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya ketakutan dari SKPD dalam mengeksekusi. Selain itu,SKPD justru bingung mau mengeksekusi anggarannya. Pasalnya, SKPD bingung terkait program yang dibuat sendiri. (her)

Ratusan Warga Tamping Kekeq Terancam Digusur Praya (Suara NTB) Ratusan warga Tamping Kekeq Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam digusur.

Alasannya, lahan yang didiaminya berada di dalam kawasan hutan lindung. Padahal lahan tersebut sudah didiami warga sejak puluhan tahun yang lalu. Dan, sudah menjadi sumber penghasilan warga.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat ada sekitar 85 kepala keluarga yang mendiami perkampungan ini dengan total penduduk mencapai sekitar 200 jiwa mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua.

Perkampungan itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Anehnya, lahan yang didiami sebelumnya tidak masuk dalam

kawasan hutan lindung. Baru sekitar tahun 1980-an, pemerintah pusat menetapkan perkampungan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. “Dulu lahan tersebut belum tercatat sebagai kawasan hutan lindung. Baru sekitar tahun 1980-an area perkampungan masuk dalam kawasan hutan lindung,” aku Kepala Desa Aik Berik, Muslehudin.

Saking lamanya warga mendiami kawasan tersebut, sebagian besar pohon yang ada di kawasan hutan merupakan hasil kerja keras warga setempat.

“Jadi hampir sebagian besar pohon jati yang ada di kawasan hutan tersebut, dulunya warga yang menanam. Dan, diperlihara sampai besar seperti sekarang ini,” lanjutnya.

Dikonfirmasi prihal rencana penggusuran ini, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, Ir. Pan Ra-

hayu Samsor, usai bertemu dengan perwakilan warga dan Konsorsium LSM Loteng di Kantor Bupati Loteng, Jumat (20/11) membantah akan ada upaya penggusuran. Mereka akan direlokasi ke tempat yang lain.

Pasalnya, sesuai perintah undang-undang, kawasan hutan harus bersih dari aktivitas warga dan tidak boleh ditinggali. Terkait rencana relokasi, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi.

Dari hasil komunikasi, ada empat opsi yang dipilih. Namun kemungkinan besar hanya ada satu opsi yang berpotensi dipilih, yakni warga akan ditransmigrasikan, baik itu transmigrasi lokal maupun antara daerah antar provinsi. “Kalau untuk transmigrasi lokal agak sulit. Kemungkinan transmigrasi antara daerah dan antar provinsi,” terangnya. (kir)

pembiayaan netto, sehingga anggaran menjadi seimbang.

Dalam hal ini, gabungan fraksi DPRD Lobar memberikan catatan terhadap eksekutif dalam pelaksanaan APBD tahun depan. Beberapa catatan tersebut, pemda diharapkan transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran,.

Pemda konsisten dalam melaksanaan program yang ada di dalam APBD. Di samping itu, pihak dewan memberi catatan khusus terhadap penyelesaian persoalan aset yang lamban.

Menurut dewan, belum ada langkah ekesekutif dalam hal

ini kantor aset menyelesaikan persoalan aset yang ada.

Sementara itu, Plt Bupati, H. Fauzan Khalid, menyatakan, setelah APBD tahun 2016 ditetapkan, dirinya meminta jajaran SKPD segera mempersiapkan rencana umum pengadaan, persiapan tender, surat keputusan yang diperlukan seperti SK PPK, Pejabat Pengadaan dan lain-lain. “Ini harus tuntas di akhir tahun 2015 ini, supaya tidak ada program atau kegiatan yang terlambat tahun 2016 sehingga penyerapan anggaran bisa optimal,” ujarnya mengingatkan. (her)

Diduga Hasil Curian, Satlantas Amankan Sepeda Motor Giri Menang (Suara NTB) Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Barat (Lobar) mengamankan kendaraan sepeda motor Honda Revo yang diduga hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) Rabu (18/ 11). Kendaraan ini diamankan saat anggota Satlantas menggelar kegiatan rawan pagi di jalur depan Mapolres Lobar. Barang bukti berupa kendaraan tersebut pun diserahkan ke Mapolsek Cakra.

“Kami berhasil amankan kendaraan Honda Revo hasil curian. Diamankan saat kegiatan rawan pagi Rabu lalu,” kata Kasatlantas Polres Lobar, Iptu Agustiyadi Abustam di ruang kerjanya, Jumat (20/11).

Dijelaskan, kendaraan tersebut dikendarai seorang pria yang melintas dari jalur Lembar menuju Gerung sekitar pukul 7.00 Wita. Saat itu, ada dua anggota Satlantas Polres Lobar, yakni Bripka L. Khaerul Hadi mengadakan kegiatan rawan pagi di depan Mapolres Lobar. Ketika melintas di depan Mapolres, pengendaraan kendaraan tanpa plat polisi distop oleh anggota Satlantas, karena tidak penggunakan kelengkapan helm.

Anggota lalu memeriksa kelengkapan kendaraan. Ketika diperiksa anggota, pengendara tersebut tidak bisa menunjuk-

kan kelengkapan kendaraannya, seperti SIM dan STNK. “Lalu pengendara pulang dengan alasan mau ambil STNK, tapi tidak balik-balik sampai dua hari,” jelasnya.

Identitas pengendara tidak diketahui, sebab anggota belum sempat menginterogasi lebih jauh. Saat memeriksa pengendara,jelasnya, anggota tidak ada kecurigaan kendaraan itu hasil curian. Setelah dua hari pengendara belum kembali ke kantor, pihaknya mulai curiga terhadap kendaraan tersebut. Lalu pihaknya berkoordinasi dengan pihak Polsek Cakra. Dari hasil pengecekan di Polsek Cakra, ternyata ditemukan kendaraan tersebut hasil curian.

Informasi dari pihak polsek Cakra jelasnya, bahwa kejadian pencurian kendaraan tersebut pada hari Rabu (12/ 10) 2011 lalu. TKPnya di Pasar Baru Mandalika, Kelurahan Bertais.Korban yang memiliki kendaraan tersebut M. Samsudin seorang buruh asal Dusun Sembung Tengah, Desa Sembung Narmada. Pihak dari Reskrim Polsek Cakra datang mengambil kendaraan tersebut sebagai barang bukti. Penyerahan barang bukti itu disertai berita acara penyerahan oleh Kasatlantas ke petugas Reskrim Cakra di Mapolres Lobar. (her)

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Kendaraan sepeda motor merek Honda Revo yang diamankan Satlantas Polres Lobar diduga hasil curian dengan TKP di wilayah Mataram.

PT TUN Surabaya Terima Gugatan Pasangan JADI Praya (Suara NTB) Gugatan yang dilayangkan pasangan H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto (JADI) terhadap SK KPU Lombok Tengah (Loteng) tentang penetapan pasangan H. M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri, sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng, akhirnya diterima PT TUN Surabaya. Setelah seluruh berkas persyaratan gugatan dinyatakan lengkap. Pihak PT TUN Surabaya sudah menetapkan majelis hakim yang bakal menyidangkan gugatan tersebut, mulai hari Senin (23/11) minggu depan.

Juru bicara pasangan JADI yang juga Ketua Formapi

NTB, Ihsan Ramdhani, yang dikonfirmasi Jumat (20/11), menjelaskan, setelah sidang persiapan yang digelar Kamis (19/11), pihak penggugat diminta melengkapi dan memperbaiki materi gugatan oleh majelis hakim PT TUN Surabaya.

Dan, pada sidang lanjutan yang digelar Jumat pagi, pihak penggugat sudah menyerahkan perbaikan dan kelengkapan materi gugatan tersebut.

“Jadi tadi pagi (Jumat kemarin,red) hasil perbaikan dan kelengkapan berkas gugatan sudah diserahkan dalam sidang lanjutan di PT TUN Surabaya,” sebutnya. Dengan penyerahan perbaikan materi gugatan

tersebut, maka sidang kemudian akan dilanjutkan pada Senin besok dengan agenda penyampaian jawaban KPU Loteng selaku tergugat atas materi gugatan pihak penggugat.

Ia menjelaskan, proses persidangan atas gugatan oleh PT TUN Surabaya bakal digelar secara marathon, yakni selama satu minggu. Alasannya, pekan depan harus sudah ada putusan atau vonis atas gugatan yang dilayangkan pasangan JADI. “Mulai Senin besok, Selasa, Rabu hingga hari Kamis mendatang, agendanya sidang gugatan. Karena pada Senin (30/11) mendatang, sudah harus ada putusan,” tegasnya.

Dalam materi gugatan yang dilayangkan pasangan JADI, salah satunya meminta majelis hakim PT TUN Surabaya menunda pelaksanaan SK KPU Loteng Nomor 52 tahun 2015 sampai ada vonis hukum. Dengan begitu, jika gugatan tersebut dikabulkan maka pasangan H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, tidak bisa ikut terlibat dalam agenda politik yang terkait pelaksanaan Pilkada Loteng, karena SK penetapannya ditunda.

Sebelumnya diberitakan Pasangan JADI secara resmi telah melayangkan gugatan ke PT TUN Surabaya. Terhadap SK KPU Loteng No. 52 tahun 2015. Prihal penetapan pasan-

gan H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng. Gugatan sendiri dilayangkan, lantaran proses penetapan SK tersebut diduga tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Pasalnya ada tahapan yang tidak dijalankan, yakni KPU Loteng tidak melakukan verifikasi atas berkas persyaratan yang diajukan oleh calon kepala daerah bersangkutan. Tidak hanya itu, diduga juga calon kepala daerah telah melakukan pembohongan dengan memberikan keterangan yang tidak benar dalam daftar riwayat hidupnya, khususnya terkait status istri keduanya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

Suara Suara KTC KTC SUARA KTC

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Peringatan Harlah KSB Ke-12 Berlangsung Khidmat

(Suara NTB/bug)

INSPEKTUR UPACARA - Pj. Bupati KSB, H. Abdul Hakim bertindak sebagai inspektur upacara.

Taliwang (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke-12 yang ditandai dengan upacara syukur, Jumat (20/11), berlangsung khidmat.

Seperti biasanya upacara yang dilaksanakan di lapangan gedung Graha Fitrah kantor Bupati KSB itu dihadiri sejumlah tamu undangan. Hadir di antarnya para pejabat lingkup Pemda KSB, perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di NTB serta sejumlah petinggi perusahaan yang beroperasi di KSB.

Dan satu yang menarik kehadiran mantan bupati KSB dua periode, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM yang kini duduk sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut.

Penjabat (Pj) bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan, di usia KSB yang ke-12 dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, waktu 12 tahun sebagai perjalanan daerah dalam membangun untuk seluruh bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.

Kasus Pembunuhan Mertua

Polisi Tahan Tersangka Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, polisi mendapatkan perkembangan dari kasus penganiayaan terhadap Nurtina (45), yang dilakukan menantunya EGA (39) hingga meninggal dunia waktu lalu . Polisi menetapkan tersangka baru, yakni AS, anak dari EGA, dan ditahan sejak Selasa (17/11).

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo kepada wartawan, Jumat (20/11) membenarkan adanya penahanan tersebut.

(Suara NTB/ind) Menurutnya, AS ditahan lanTri Prasetiyo taran pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti dari sejumlah saksi yang melihat bahwa ia turut serta dalam melakukan penganiayaan yang menyebabkan Nurtina (nenek tirinya) meninggal dunia. Dalam hal ini, AS juga termasuk dalam kategori pelaku utama bersama ibunya EGA. “Jadi memang benar sudah kita tahan karena kita sudah mengantongi alat bukti dan keterangan saksi-saksi,” imbuhnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 55 turut serta, dan Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Kasat Reskrim mengakui, untuk sementara ini belum ada perkembangan lain selain penetapan tersangka baru yakni AS. Pihaknya akan terus melakukan pendalaman guna mengungkap kasus tersebut.

Sebelumnya, suami almarhumah Nurtina, Umar Hasan Alamudy memastikan penganiayaan tersebut ada keterlibatan pihak lain yang dikenalnya. Nama-nama para yang diduga pelaku sudah dibeberkan kepada polisi. Hal ini juga sempat disebutkan oleh istrinya yang sempat sadar ketika dirawat di rumah sakit, dan didengarkan oleh dua orang lainnya termasuk iparnya yang pada saat itu ikut menjenguk.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di KM 3 depan SPBU atas Sumbawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 dinihari.

Berawal dari cekcok mulut antara EGA (39) dan mertua tirinya Nurtina (45). Tak terima dengan perkataan Nurtina, EGA pun menganiaya Nurtina dengan memukulnya menggunakan kursi lipat. Korban sempat kritis dan dilarikan ke RSUD Sumbawa.

Berselang dua hari, Nurtina pun menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (15/9). Dalam kasus penganiayaan ini, polisi sudah menangkap EGA sebagai pelaku. Saat ini polisi terus mengusut kasus ini, mengingat ada dugaan keterlibatan orang lain selain EGA. Termasuk salah satunya menghadirkan suami korban, Umar Hasan Alamudy untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (ind)

Sumbawa Masuk 12 Besar Nominasi Nasional Apresiasi Pendidikan Islam

Dan kedua usia tersebut sebagai tonggak awal mendefinisikan kembali pembangunan dan makna kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Mudah-mudahan dua hal ini, kita sebagai masyarakat bisa memahaminya dalam bentuk kesyukuran,” paparnya.

Sebagai pejabat yang dipercaya semenatara memimpin KSB, Hakim mengaku, di masa transisi ini pihaknya mengambil tanggung jawab tersebut sangat sulit bahkan menjadi tantangan dalam hidupnya. KSB baginya memiliki potensi besar

untuk memenuhi sembilan kebutuhan dasar yang menjadi ruh pembangunan daerah bermotokan Pariri Lema Bariri ini.

Ia menyampaikan, salah satu yang menjadi fokusnya dalam menjalankan tugas kepemimpinan sementara ini yakni penekanan pada sektor pertanian. Sebab pertanian sebagai simbol utama dan menjadi tulang punggung daerah dalam memakmurkan masyarakatnya. “Bukan karena saya memahami soal pertanian.

Tapi saya menyadari bahwa pertanian dan pangan menjadi simbol bangsa yang berdaulat. Per-

(Suara NTB/bug)

BANTUAN - Penyerahan bantuan oleh Pj Bupati KSB kepada kepada petani tanian dan persoalan pangan menjadi titik sentral dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain memastikan upaya penyejahteraan masyarakat berjalan, selanjutnya ia mengatakan, dirinya juga bertanggung jawab semenatra mengatur aparatur di daerah. karena itu ia pun mendorong agar tugas dan fungsi aparatur serta penanaman disiplin harus tetap berjalan. “Kebijakan yang matang takkan bisa terimplementasi dengan baik di masyarakat, tanpa kompetensi dan disiplin aparatur yang baik.

Dengan prinsip kerja keras dan disiplin yang terpatri, maka akan terwujud kemitraan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat,” timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pada peringatah Harlah kali ini dalam rangka menanamkan semangat kecintaan kepada daerah, seluruh elemen masyarakat diundang dalam kegiatan upacara. Mulai dari aparatur daerah, siswa SD hingga SMA , serta perguruan tinggi. Cara ini kata dia, selanjutnya bisa dijadikan salah satu upaya mendorong generasi

Indikasi Pelanggaran Tipilu Mulai Terjadi di KSB Taliwang (Suara NTB) Persaingan antar Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin memanas. Intrik tersebut bahkan diduga mulai mengarah kepada tindak pidana pemilu (tipilu).

Kondisi ini setidaknya terlihat dari sejumlah laporan yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dalam dua pekan terakhir.

Di mana aksi-aksi saling saing antar Paslon sudah mengarah pada tindakan pidana Pilkada.

“Kami melihat intensitas persaingannya semakin panas sehingga kecenderungan aksi mereka mengarah pada tindakan pidan Pilkada,” terang ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, SKom kepada media ini, Jumat (20/11).

Ia mengatakan, saat ini ada dua laporan masuk ke pihaknya yang indikasinya sebagai tidakan pindana Pilkada. Pertama pengrusakan bahan kampanye milik Paslon nomor urut 2 Muhammad Nur Yasin – Masra Jayadi (Nurmas) oleh

Paslon lainnya di kecamatan Seteluk dan dugaan kasus politik uang yang dilakukan oleh salah satu tim Paslon di kecamatan Taliwang. “Kedua kasus ini masuk kategori pidana Pilkada. Makanya kami menilai tindakan pendukung atau mungkin Paslon mulai semakin berani,” ujarnya.

Untuk kasus pengrusakan bahan kampanye di kecamatan Seteluk, berdasarkan laporan yang diterima Panwaslu KSB. Bahan kampanye pasangan Nurmas berupa poster berisi visi misi diduga dirusak oleh salah satu pendukung Paslon lainnya dengan cara menutupinya. Atas laporan tersebut Panwaslu pun sudah melakukan turun lapangan mengecek bukti-bukti dan meminta keterangan saksi-saki yang diaju-

kan pihak pelapor. “Sementara ini masih kita dalami. Walaupun melihat perkembangannya, laporan ini masih dibilang lemah karena para saksi pun belum berani memastikannya. Tapi tetap kami dalami,” papar Unang.

Terkait kasus dugaan politik uang, Unang menyampaikan, hal tersebut dilaporkan terjadi di salah satu desa di kecamatan Taliwang. Di mana salah satu tim Paslon membagikan sejumlah uang kepada warga yang oleh warga diyakini sebagai cara untuk mengarahkan dukungan mereka. “Untuk kasus ini juga masih kita dalami dan kami butuh waktu,” timpalnya.

Menurut dia, terkait dugaan politik uang ini pihaknya akan segera menyampaikannya ke

pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ia menjelaskan, praktik politik uang di Pilkada kini sudah masuk dalam kategori tindak pidana umum sehingga penanganannya diberikan batas waktu yang lebih lama.

“Kalau memag ada buktinya, kami akan langsung serahkan ke aparat (polisi),” janjinya.

Unang mengharapkan, kepada masing-masing Paslon dan tim pemenangannya agar tidak melakukan praktik-praktik melanggar ketentuan Pilkada dan hukum. Sebab bagaimana pun tindakan tersebut hanya akan merugikan Paslonnya sendiri. “Kalau terbukti kan sangat jelas sanksinya. Paslonnya bisa dianulir pencalonannya sehingga tidak bisa ikut pertarungan di 9 Desember nanti,” tandasnya.

Selain itu, tindakan-tindakan tersebut hanya akan melukai keadilan dan memberikan pembelajaran tidak baik kepada masyarakat dalam berdemokrasi. “Pilkada ini salah

(Suara NTB/bug)

Unang Silatang satu ajang praktik dan pembelajaran langsung kepada masyarakat terhadap demokrasi yang kita terapkan di negara ini. Jadi bayangkan saja kalau diciderai dan dicemari dengan tindakan pelanggaran hukum, maka pasti masyarakat tidak akan pernah dewasa berdemokrasi,” pungkasnya. (bug)

Polisi Periksa Anggota Selektor Bansos Sapi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Sumbawa terus melakukan pengumpulan data terkait laporan dugaan penyimpangan Bansos Sapi yang dilaporkan LSM beberapa waktu lalu. Sedikitnya tujuh orang anggota tim selektor pengadaan Bansos ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa diperiksa, Jumat (20/11).

Mereka terdiri dari ketua tim Ir. H. Ismail, Sekretaris Ir. Darsono Saleh, dan anggotanya, Ir. Zulkifli Lubis, Muhammad Tajudi S.Pt, Agus Purnama, S.Pt, dan Edi Darmansyah.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Mereka dimintai klarifikasi terkait proses seleksi Bansos ternak sapi. Dimana tugas dari tim ini memeriksa fisik sapi yang diadakan oleh rekanan sesuai atau tidaknya spesifikasinya dengan yang ada di kontrak. Di antaranya dengan mengecek ternak mulai dari tinggi badan, gigi, umur dan sebagainya. Termasuk juga dalam memberikan vaksin terhadap ternak yang

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Tim Selektor saat dimintai keterangan oleh penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa terkait kasus bansos sapi, Jumat (20/11). akan diberikan kepada kelompok ternak. Setelah proses pemeriksaan selesai dan ternak kemudian didistribusikan kepada kelompok yang tercantum namanya di SK Bupati berdasarkan usulan dari Dewan.

Kemudian dalam serah terima ternak dibuatkan berita acara penyerahan. Hanya saja tim selektor tidak ikut dalam dis-

tribusinya. Adapun yang bertandatangan dalam penerimaan ternak di antaranya rekanan, ketua kelompok, UPT Kecamatan, termasuk anggota kelompok penerima. “Tim selektor tidak ikut dalam distribusinya. Karena hanya periksa saja, yang ikut membawa kepada kelompok penerima adalah rekanan didampingi petugas

dari Dinas Peternakan Kabupaten dan di sana UPT Kecamatan juga sudah menunggu untuk mengecek jumlahnya cocok atau tidak,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihaknya juga memintai keterangan rekanan dari FA. Fadjar Utama, Indra Abdul Majid, SE, Kamis (19/ 11). Dari rekanan menjelaskan sudah menjalankan tugas se-

suai prosedur. Total pengadaan ternak 1.490 ekor dengan nilai Rp 7.213.402.000. Itupun secara estafet. Misalkan rekanan sudah mendapatkan 70 sampai 100 di penampungan, akan dicek, maka nantinya dari Dinas yang mengatur ke mana tujuan akan didistribusikan ternak tersebut.

Seperti diberitakan, Aliansi LSM Menggugat (ALIM) melapor ke polisi dalam bentuk pengaduan soal Bantuan Sosial (Bansos) sapi bagi masyarakat Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Rabu (4/11) lalu. Disinyalir terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bansos dimaksud.

Dalam waktu dekat akan dimintai keterangan anggota kelompok ternak ‘’Saling Beme’’ Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Menurutnya, keterangan dari masyarakat tersebut dirasa penting, sebab dalam laporannya diduga terjadi pungutan dalam pengadaan bansos sapi di wilayah setempat, yakni Rp 2 juta per ekor.

“Artinya kita ingin melihat prosedur awalnya seperti apa, pengajuan bansos itu bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, hingga pelaporannya bagaimana,” tukasnya. (ind)

Inspektorat Fokus Periksa Dana Desa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dan program desa. Baik itu dari ADD, maupun dari dana lainnya. Dengan menurunkan sejumlah tim ke lapangan.

Kepala Inspektorat Sumbawa, A. Rahim,

S.Sos, kepada Suara NTB, Jumat (20/11) menyebutkan, pemeriksaan masih berlangsung pada semua desa. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan dokumen, kini mengecek secara fisik program apa saja yang sudah terealisasi di desa. Agar ada pertanggung jawaban yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang sudah diatur dalam APBDes.

“Sebelumnya sudah kita periksa dokumen terkait administrasi desa,” terangnya.

Apalagi sebelumnya, lanjut A. Rahim, ada beberapa laporan juga yang masuk ke Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.

Seperti laporan dari desa Sebeok kecamatan Orong Telu. Hal ini membuktikan masih adanya indikasi pelanggaran. Sehingga tim

perlu turun ke lapangan mengecek semuanya.

Outputnya nanti minimal ada perbaikan administrasi dalam penyelenggaraan pemeriksaan desa. “Semua tim sudah turun, kini dalam proses penyelesaian,” pungkasnya. (arn) A. Rahim

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Agama RI menetapkan Kabupaten Sumbawa masuk dalam 12 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang masuk nominasi nasional untuk memperoleh penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam. Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.E, Jumat (20/11), Bupati sebelumnya menerima kunjungan tim Verifikasi dari Kementerian Agama RI. Bupati yang didampingi sejumlah pejabat juga beraudiensi dengan Tim Verifikasi Kementerian Agama yang dipimpin oleh Abdullah Kholis.

Abdullah Kholis menjelaskan, Apresiasi Pendidikan Islam merupakan penghargaan tertinggi di bidang pendidikan Islam dari Kemenag RI. Bupati menjelaskan secara umum, selama ini Pemkab telah banyak berupaya untuk mengembangkan dunia pendidikan Islam di Kabupaten Sumbawa baik formal maupun non formal antara lain dengan pembangunan sarana pendukung pendidikan Islam, mendorong peningkatan kinerja penyuluh agama Islam, memperkuat keberadaan dan fungsi TPQ/TPA, Madrasah, Pondok Pesantren dan lembaga-lembaga non formal lainnya yang terkait dengan pengembangan pendidikan Islam.

Peningkatan fungsi masjid sebagai wahana diskusi keagamaan juga terus didorong sehingga berdampak positif pada kehidupan sosial. Selain itu sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh organisasi keagamaan di Sumbawa seperti SMA Muhammadiyah, SMK Al Ma’arif dan lainnya diberikan ruang yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun kegiatan sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan seremonial seperti Pemilihan Dai Kecil, Festival Anak Sholeh, Pawai Takbiran dinilai sebagai bagian dari upaya mengembangankan pendidikan Islam yang lebih dinamis di luar kurikuler sekolah. Namun yang paling penting Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa semangat untuk selalu mengembangkan Pendidikan Islam baik formal maupun non formal di kabupaten Sumbawa akan terus dilakukan dan ditingkatkan.

Untuk itu Bupati juga berharap kepada Kementerian Agama agar regulasi-regulasi yang menghambat pengembangan pendidikan Islam untuk ditinjau ulang, sehingga program-program pemberian bantuan, beasiswa dan sebagainya tidak mengalami hambatan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. (arn)

(Suara NTB/bug)

UNDANGAN - Jajaran tamu undangan dan salah satu di antaranya mantan Bupati KSB, KH. Zulkifli Muhadli.

muda untuk mensyukuri apa yang telah dapat dinikmatinya dengan terbentuknya KSB. “Waktu 12 tahun memang masih belum terlalu lama, tapi semangat dari terbentuknya KSB sudah mulai dirasakan.

Kita ingin memalui moment seperti ini sekaligus sebagai pesan pada seluruh generasi Sumbawa Barat agar terus mengingat spirit perjuangan, semangat berkorban dan suasana heroik terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat 12 tahun yang lalu,” imbuhnya.

Dalam rangkaian upacara tersebut, Pj. Bupati tak lupa memberikan bantuan kepada petani. Bantuan tersebut berupa hand tractor masing-masing satu unit kepada kelompok Tani Batu Nganga II Desa Tepas Speakat kecamatan Brang Rea dan Kelpompok Tani Daeng Manabung, desa Beru kecamatan Jereweh.

Usai menyerahkan bantuan, Pj bupati selanjutnya bersama seluruh pimpinan SKPD menjamu para tetamu di kantor Graha Fitrah. Suasana terasa syahdu karena kehadiran mantan bupati KSB Zulkifli Muhadli, seakan menjadi nostalgia bupati pertama KSB itu di lingkungan KTC pusat perkantoran Pemda KSB. (bug/*)

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pilkada

Tokoh Luar Diminta Tidak Intimidasi Warga Dompu Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menilai mobilisasi tokoh luar daerah untuk menkampanyekan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tertentu sebagai bentuk intimidasi. Ia mengingatkan agar memberikan kesempatan bagi putra daerah untuk mengurus daerahnya.

“Tadi malam saya sampai menginap di Manggelewa. Saya mendengar akan ada mobilisasi tokoh luar daerah untuk mempengaruhi masyarakat Dompu. Karena ada calon yang berasal dari luar (bukan asli Dompu). Saya menilai ini sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat Dompu.

Kami mengingatkan, jangan ikut campur urusan daerah kami. Biarkan kami mengurus daerah ini dengan cara kami sendiri,” tegas Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos pada rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, H. Muh.Amin di pendopo Bupati, Jumat (20/11).

Bila ini dibiarkan, kata Yuliadin yang juga ketua tim suk-

ses salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ini, bukan tidak mungkin Dompu yang kondusif akan berubah dengan ada campur tangan pihak lain terhadap Pilkada Dompu. Karena ia mengingatkan melalui Wagub untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon beserta tim suksesnya bersaing secara sportif. “Kalau dia pengurus partai, saya rasa tidak jadi masalah (ikut berkampanye). Tapi mereka ini bukan orang partai, tapi dari ormas,” kata Yuliadin kepada wartawan usai rapat digelar.

Pada awal pembicaraannya, Yuliadin mengingatkan, kondusivitas daerah masih terjaga, tapi

(Suara NTB/ula)

RAKOR - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin didampingi Pj Bupati Dompu, M. Agus Patria, pada rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak di pendopo Bupati, Jumat (20/11).

Tidak Ikut Tes

TPLD di Bima Diluluskan Bima (Suara NTB) Sebanyak 56 orang tenaga pendamping lokal desa (TPLD) Kabupaten Bima belum lama ini dinyatakan lulus. Namun dua orang di antaranya diduga diluluskan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak mengikuti tes.

Kepala Badan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, kepada Suara NTB, Jumat (20/11) membenarkan adanya itu. Kata dia, hal itu berdasarkan pengaduan dari sejumlah peserta yang keberatan telah meluluskan dua orang TPLD yang tidak mengikuti tes. “Isi laporannya, peserta keberatan diluluskannya dua orang, padahal dari awal tidak lolos bahkan tidak mengikuti tes,” ucapnya.

Kata dia, selain menerima pengaduan tersebut, pihaknya juga menerima laporan, yakni ada sejumlah peserta yang memiliki nama yang sama, namun saat diumumkan kelulusan tidak dijelaskan secara pasti identitas yang bersangkutan sehingga menuai permasalahan. “Saat tes kemarin ada tiga peserta yang bernama Ilham, namun hanya satu orang dinyatakan lulus. Pada saat pengumuman tidak disebutkan secara detail,” jelasnya.

Menanggapi atas laporan itu, BPMPD setempat sudah bersurat kepada KementerianDPDTTRIdiJakartaagar memberikan klarifikasi terkait hal itu.

“Yang jelas jelas sudah kita sikapi dengan melayangkan surat secara resmi.

Mudah – mudahan dengan cepat disikapi agar masalah ini tidak berlarut,” tuturnya.

Untuk itu, Wahab berharap agar peserta TPLD kemarin tidak menyalahkan pihaknya.

Mengingat secara teknis yang soal rekrutmen TPLD ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian DPDTT RI. “Jujur saja, kita tidak memiliki kewenangan sama sekali, saat tes kemarin kita hanya menyediakan fasiliAbdul Wahab tas tempat saja,” tegasnya. (uki) (Suara NTB/uki)

sudah mulai muncul riak – riak kecil di lapangan dan bisa diantisipasi. Karenanya, ia minta agar tim sukses dan pasangan calon Bupati beserta wakil Bupati untuk menjaga pelaksanaan Pilkada damai. “Sebenarnya, situasi ini tergantung sungguh dari pasangan calon dan tim suksesnya. Ketika pasangan calon dan timnya mengarahkan pada tindakan provokasi, maka situasinya akan ikut terbawa arus. Saya mengajak kepada kita semua, baik tim sukses maupun pasangan calon untuk menjaga Pilkada damai,” ajaknya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin pada kesempatan yang sama menegaskan, jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik dan akan diisi oleh orang politik. Sebagai orang politik, kepala daerah berhak mengkampanyekan pasangan calon yang diusung partainya. Karena menjadi pimpinan daerah, maka harus bisa menempatkan diri. “Sejauh ini, kami bersama Gubernur selalu menjaga itu,” tegasnya.

Sebagai kader partai dan wakil Gubernur, Amin mengaku, dari tujuh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak di NTB dirinya tidak akan menjadi juru kampanye pada salah satu pasangan calon pun. Itu dilakukan untuk menjaga diri sebagai pimpinan daerah, walaupun dirinya memiliki hak untuk menkampanyekan pasangan calon tertentu, tapi tidak diman-

faatkannya. “Tapi kalau ada tokoh nasional atau pengurus partai tingkat Provinsi yang datang berkampanye, agar diterima.

Karena itu merupakan haknya,” katanya.

Ia pun mencontohkan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik yang akan berakhir masa jabatannya 17 Januari 2016. Ia mengajukan cuti untuk mengkampanyekan pasangan calon yang diusung partainya. “Itu tidak masalah, karena itu haknya,” ungkapAmin.

Amin pun mengingatkan, dirinya memiliki pengalaman sebagai calon wakil Bupati dan calon Bupati Sumbawa yang gagal. Pada saat yang bersamaan menjadi pimpinan Dewan dan dirinya didemo hampir 1,5 tahun meminta ditunda pelantikan Bupati terpilih karena masih ada gugatan di pengadilan. Tapi akhirnya Bupati terpilih dilantik walaupun dilakukan PK dan putusan PK hingga saat ini belum ada. Padahal Bupatinya sudah dua kali menjabat yaitu Drs H Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

“Jadi, sebagai pimpinan daerah kita juga harus bisa menempatkan diri,” ingatnya.

Terkait kemungkinan TGB. Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA menjadi juru kampanye pada kampanye akbar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusung partai Demokrat di Dompu, Muh Amin mengatakan, tidak diketahuinya. Tapi sepengetahuannya, TGB selaku Gubernur belum mengajukan cuti untuk ikut kampanye pasangan calon kepala daerah. “Setahu saya, belum ajukan cuti kampanye,” katanya. (ula)

(Suara NTB/uki)

JUDI TOGEL – Seorang tersangka penjudi togel menunjukkan daftar rekapan nomor togel dan barang bukti lainnya yang diamankan polisi di Bima, Jumat (20/11).

Polisi Ringkus Penjudi Togel Panwaslu Ingatkan Desk Pilkada Harus Netral Dompu (Suara NTB) Panwaslu mengingatkan Desk Pilkada yang dibentuk Pemda agar bersikap netral. Ada indikasi, beberapa anggota Desk Pilkada memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

Bupati pun diminta untuk menyampaikan nama anggota Desk Pilkada agar bisa dikenali.

Anggota Panwaslu Kabupaten Dompu, Jaelani, SE pada rapat koordinasi (Rakor) bersama wakil Gubernur NTB terkait persiapan Pilkada Dompu, Jumat (20/11) mengungkapkan, peran Desk Pilkada yang dibentuk Pemda cukup membantu Panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Ia pun memberikan apresiasi atas kinerja Desk Pilkada selama ini. “Tapi ada ASN yang menggunakan atribut Desk Pilkada, tapi yang dia hadiri hanya pasangan calon tertentu saja. Sementara saat pasangan calon lain kampanye, ia tidak pernah

hadir. Jangan – jangan dia anggota Desk Pilkada abal – abal,” katanya.

Jaelani pun meminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan nama anggota Desk Pilkada kepada pihaknya, sehingga bisa dikenali saat bertugas di lapangan. Karena sering ditemukan ada yang menggunakan atribut Desk Pilkada, tapi sering dibolak balik. “Kita minta agar nama – nama anggota Desk Pilkada disampaikan kepada kita, biar kita kenal saat di lapangan,” ungkapnya.

Pj Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, sesuai amanah yang disampaikan Wakil Gubernur terhadap dirinya saat dilantik sebagai Penjabat Bupati bahwa tugas utamanya menjaga netralitas ASN dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. “Keputusan ini berlaku sejak saya menjadi Bupati.

Yang sebelum saya, itu menjadi tugas pejabat sebelumnya,” terangnya. (ula)

Bima (Suara NTB) Unit buru sergap (Buser) Polres Bima meringkus seorang penjudi togel, M (55). Dia disergap di kediamannya di Desa Ngali Kecamatan Belo, Kamis (19/11).

Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti (BB), sejumlah uang kertas senilai Rp 544

ribu dan kertas rekapan.

Kapolres melalui Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bima, Ipda I Made Dimas W, S,Ik kepada Suara NTB, Jumat (20/ 11) membenarkan, pihaknya telah meringkus pelaku penjudi togel. Bahkan kata dia, pelaku telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus ini. “Sudah diamankan,

pelaku juga merupakan target operasi (TO) kita dari dulu,” ucapnya.

Kata dia, saat ini BB sudah diamankan. Pelaku sejak ditangkap, langsung ditahan.

“Saat ini sedang kami proses sesuai pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 25 juta,” terangnya. (uki)

Polisi Periksa Pelaku Pengancaman terhadap Wartawan Kota Bima (Suara NTB) Pemilik toko UD. Satria Perdana, A., Jumat (20/11), diperiksa penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota. Tersangka diduga telah melakukan pengancaman pembunuhan terhadap wartawan media online Bima, Ady Supriadin saat melakukan peliputan beberapa waktu lalu.

Kapolres Bima Kota melalui KBO Sat Reskrim, Ipda Masdidin, Jumat (20/11) mengungkapkan, kedua terlapor tersebut dimintai keterangannya terkait kasus pengancaman pembunuhan wartawan beberapa waktu lalu. “Menindaklanjuti laporan dan proses hu-

kum kasus ini, sudah kami mintai keterangan dari kedua terlapor,” ungkapnya Dalam kasus ini lanjutnya, pihaknya juga akan memanggil saksi tambahan yang saat itu berada di TKP. “Insya Allah pekan ini ada dua saksi yang akan kami periksa lagi,” katanya.

Masdidin mengaku sementara ini pihaknya masih lidik.

“Nanti pengembangan kasusnya akan kita arahkan ke Undang-Undang Pers. Makanya, kita periksa dulu saksi tambahan dan menggelar kasus ini terlebih dahulu,” jelasn y a . (uki) Masdidin (Suara NTB/uki)

Dua Kadis di Bima akan Dievaluasi Bima (Suara NTB) Selain Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Ir. M. Tayeb yang diminta dievaluasi kinerjanya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Drs. Andi Sirajuddin M,Ap juga menjadi sorotan untuk dievaluasi kinerjanya lantaran dinilai tidak bisa mengemban amanah tersebut.

Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd menyampaikan hal itu pada pandangan

eksekutif pada lanjutan sidang paripurna Dewan dalam pembahasan RAPBD tahun 2016, Jumat (20/11).

Bachrudin mengatakan sesuai usulan sejumlah fraksi yang mengusulkan untuk mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian dan Disdukcapil, pemerintah akan menyikapi dengan serius. “Soal usulan dari fraksi PAN dan Restorasi tentang evaluasi kinerja dua kepala SKPD ini akan kita sikapi dengan serius,” ucapnya.

Dijelaskannya, usulan Dewan tersebut, menyusul adanya indikasi atau perbuatan yang dilakukan oleh ked-

ua pimpinan SKPD yang dinilai mencoreng pemerintah dan hal itu terlihat berdasarkan laporan masyarakat dan aduan dari sejumlah pihak.

Kata dia, antara eksekutif dan legislatif harus bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Artinya tidak ada miskomunikasi antara kedua lembaga tersebut. Bahkan, jika dipanggil oleh Dewan, kepala SKPD harus menindaklanjuti. “Yang jelas akan kami sikapi sesuai dengan permintaan dari fraksi ini, tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,’’ tegasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SIDANG PARIPURNA – Penjabat Bupati Bima, Bachrudin berjanji di hadapan sidang paripurna DPRD, Jumat (20/11), untuk mengevaluasi dua Kepala Dinas yang tidak kooperatif dengan Dewan.

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA NTB

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA NTB

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

SUARA NTB

Halaman 11

Krisis Listrik NTB Belum Ada Solusi Dari Hal. 1 bahwa sebenarnya krisis listrik di NTB akan bisa diatasi jika PLTU Jeranjang sudah dapat beroperasi. Namun nyatanya, PLTU Jeranjang yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat NTB tersebut, sampai saat ini belum bisa dioprasikan. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak lepas dari berbagai persoalan yang melilit pada pengerjaan proyek tersebut.

Pengerjaan proyek PLTU Jeranjang itu kemudian menjadi aneh. Karena sejak dikerjakan dari tahun 2011, sampai akhir 2015 ini, juga belum

tuntas. PT. Barata sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut mengaku, pengerjaan PLTU Jeranjang menjadi terhambat karena terkendala lahan dan kekurangan anggaran.

Terkait dengan krisis listrik di NTB yang juga belum ada titik terang jalan keluarnya. Juga mengundang perhatian para wakil rakyat dapil NTB di Senayan. Anggota Komisi VII, DPR RI, Dr Kurtubi, yang ditemui di Mataram, Jumat (20/11) mengaku malu dengan masyarakat NTB, karena krisis listrik yang terjadi di NTB belum ada jalan keluarnya.

“Terus terang saya malu sebagai anggota DPR. Di saat masyarakat sedang mengalami krisis listrik seperti ini, justru tidak bisa memberikan solusi.

Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan juga teman-teman di Komisi VII,” ujarnya.

Kurtubi, anggota DPR RI asal NTB ini berjanji, persoalan listrik di NTB yang belum bisa selesai, akan terus ia perjuangkan. Ia mengaku akan terus mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengakhiri krisis listrik di NTB. ‘’Hal tersebut akan saya perjuangkan, akan tetap kita dukung pembangunan listrik di NTB,’’ ujarnya. (ndi)

Kapolda Tegaskan akan Selidiki Proyek PLTU Jeranjang Dari Hal. 1 tiap hari juga ketemu, sering ngobrol. Nanti akan kita tanyakan mengenai maksud itu (permintaan pengusutan),” jelas Kapolda.

Kapolda menjelaskan koordinasi dengan Gubernur NTB itu dilakukan saat agenda pertemuan dalam forum-forum yang rutin diselenggarakan di daerah. Sehingga tidak harus bersurat secara resmi

agar dalam menindaklanjuti permintaan gubernur bisa dilakukan dengan segera.

Masalah yang kerap muncul pada mesin-mesin di PLTU Jeranjang yang selama ini diduga menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik di Pulau Lombok juga telah menjadi atensi Kejaksaan Tinggi NTB. Sebelumnya, Kamis (19/11) Kajati NTB, Martono, SH menyatakan bahwa pihaknya membidik proyek

yang dimulai pada tahun 2011 tersebut dengan melakukan langkah awal berupa telaah informasi dan data.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku kecewa dengan belum beresnya pembangunan PLTU Jeranjang unit I dan II. Hal itu membuat orang nomor satu di NTB ini meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terhadap proyek tersebut. (why)

BPKP Minta Polisi Matangkan Penyidikan Dari Hal. 1 Namun jika kasus ini hanya diperkuat sampai ke penyelidikan dan belum menemukan alat bukti cukup untuk menetapkan tersangka, pada dasarnya juga bisa dilakukan audit oleh pihaknya. Hanya saja metodenya adalah audit investigasi, yang mengarah ke kerugian negara. ‘’Jadi agak panjang prosesnya, karena ini audit investigasi. Sebaiknya, matangkan sampai ke penyidikan, kami tinggal hitung kerugian negara,’’ ujarnya memastikan. Sebab dengan begitu, ada efektifitas proses audit sehingga perkara ini lebih cepat rampung sampai ke tahap penuntutan.

Sebelumnya,Polisi mengindikasikan proyek PLTS menggunakan solar cell di Kecamatan Labangka, Sumbawa Besar itu diduga salah spesifikasi. Indikasi ini setelah sejumlah saksi penting diperiksa penyidik atas proyek 1 MW itu senilai Rp 31,8 miliar.

Sehingga Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK untuk memastikan indikasi kerugian negara, timnya butuh ahli lain, seperti ahli mesin dan auditor BPKP. Atas dasar itu, akan ditelusuri nilai kerugian negaranya.

Pintu masuk penyelidikan kasus ini, disebut Kapolres, pada indikasi mangkraknya proyek. Pemicunya, Pemerintah Daerah Sumbawa tidak mau

menerima dan memanfaatkan proyek itu, meski sudah selesai dikerjakan 2012 lalu, dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sejumlah saksi diperiksa sebelumnya salah satunya, Kepala Dinas PU Sumbawa, Ir A Rahim. Saat proyek itu turun, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumbawa.

Berlanjut pada pemeriksaan kontraktor pelaksana. Juga dua pegawai Distamben Sumbawa dan tiga orang perwakilan dari Perusda Sumbawa. Kontraktor pelaksana yakni Direktur PT AS, Abdul Kholik juga sudah diperiksa Senin lalu. (ars)

Kerukunan yang Terpelihara Dari Hal. 1 Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi setidaknya ada 60 orang warga NTB yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Selain itu, berdasarkan berita harian terbitan nasional, Selasa (17/11), Setara Institute meluncurkan indeks toleransi di 94 kota di Indonesia. Kota Mataram masuk ke dalam 10 kota dengan toleransi terbawah.

Pengukurannya berdasarkan empat variabel, yaitu regulasi pemerintah berupa Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Perda diskriminatif, tindakan pemerintah berupa pernyataaan dan respons atas peristiwa, regulasi sosial atau peristiwa, serta demografi aga-

ma berupa komposisi penduduk berdasarkan agama.

“Dari FKUB sudah melakukan antisipasi. FKUB sudah melakukan dialog lintas agama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan majelis masing-masing agama,” ujar Syahdan Ilyas.

Ia mengakui masih ada aliran radikal di NTB. Namun, pihaknya sudah mengantisipasi perkembangan paham itu.

Melalui komunikasi ke setiap tokoh agama.

“Kami bersama Kementerian Agama, majelis-majelis agama, dan pihak terkait sudah memberikan pencerahan ke semua agama perihal paham radikal ini. Bahwa semua tidak ada yang mengajarkan kekerasan,” terangya.

Ia mengimbau kepada selu-

ruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan agama.

Karena kerukunan agama menjadi syarat dalam pembangunan nasional. Dan juga bagi pembangunan daerah, termasuk di NTB. “Salah satu syarat percepatan pembangunan di NTB melalui kerukunan umat beragama.

Kerukunan harus dipelihara.

Kami berusaha menjaga kerukunan ini melalui komunikasi dengan tokoh lintas agama, melalui berbagai kegiatan. Hasilnya, kerukunan di NTB sudah terpelihara,” ujar Syahdan Ilyas.

Terkait dengan antisipasi lebih jauh masalah paham radikal.

Ia menuturkan, FKUB sudah mengantisipasinya melalui kerja sama dengan, Polda, Forum SKPD, termasuk dengan majelis masing-masing agama. (ron)

Kejahatan Seksual Tinggi Dari Hal. 1 karena banyak kejahatan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh oknum guru.

Demikian disampaikan Arist saat menghadiri Refleksi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Jumat (20/11) di Pendopo Walikota Mataram. ‘’Saya bisa memastikan bahwa di NTB sekolah tidak aman bagi anak, ini sebagai sebuah indikator bahwa di NTB kejahatan seksual (terhadap anak) cukup tinggi,’’ cetusnya.

Hal ini disampaikan Arist setelah mendengar laporan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bahwa dari 338 kasus yang ditangani selama beberapa tahun terakhir, 45 persen merupakan kasus kek-

erasan seksual. ‘’Kita bisa bayangkan. Tadi disebutkan 45 persen kejahatan seksual. Ada sekitar 18-28 persen terjadi di lingkungan sekolah.

Selebihnya adalah 38 persen di lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah dan sekolah seharusnya tempat aman, ini menjadi tidak aman lagi,” jelasnya.

Arist menyayangkan bahwa guru yang seharusnya menjadi garda terdepan anak mendapat perlindungan di lingkungan sekolah justru sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah beberapa waktu terakhir, ia mengatakan lokus tindak kejahatan terhadap anak sudah berpindah.

Sebelumnya banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap

anak dilakukan di lingkungan rumah oleh orang-orang terdekat. ‘’Tapi fenomena di NTB, lingkungan sekolah paling banyak sekarang yang melakukan tindak pidana seksual. Saya bisa pastikan itu ternyata berkembang di NTB,’’ ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia menyarankan kepada pemerintah yang ada di NTB untuk aktif mengampanyekan sekolah yang ramah anak. Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota di NTB. Gubernur NTB menurutnya harus mendesak semua Kepala Dinas Pendidikan di NTB untuk membuat program sekolah ramah anak. Selain itu pelaku kejahatan terhadap anak juga harus disanksi tegas. (ynt)

Pemprov Bakal Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ‘’Kebun Kopi’’ Dari Hal. 1 kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi Ibrahim dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/11) siang kemarin.

Dikatakan, Pemprov NTB punya bukti yang cukup kuat terkait kepemilikan aset tersebut. Ia menilai dokumen-dokumen yang diklaim oleh ahli waris (diduga) aspal (asli tapi palsu). ‘’Jadi dugaan kita bahwa dokumen-dokumen yang mereka gunakan adalah aspal.

Dan kita akan segera ajukan untuk proses PK,’’ imbuhnya.

Iswandi menambahkan, Pemprov NTB memiliki buktibukti yang kuat mengenai kepemilikan aset tersebut. Namun dalam peradilan rupanya kurang mendapatkan perhatian. Sehingga dalam PK inilah akan diperkuat kembali bukti-bukti kepemilikan tersebut. “Kita akan buktikan bahwa mereka itu adalah menggunakan dokumen-dokumen yang diduga aspal,”tambahnya.

Karena merasa memiliki bukti-bukti yang kuat atas kepe-

milikan aset tersebut, lanjut Iswandi, sehingga membuat pemprov tak memenuhi apa yang menjadi keinginan ahli waris yang meminta pemprov membayar atau mengganti rugi.

Iswandi menegaskan, Pemprov NTB akan melakukan hal tersebut. “Kita akan mempertahankan, pemerintah provinsi akan mempertahankan, dengan berbagai upaya supaya aset itu tetap menjadi milik pemerintah provinsi,”pungkasnya.

Surat permintaan eksekusi disampaikan ahli waris dari I Gusti Made Mambal (alm), ke Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (18/11) lalu. Permohonan eksekusi berdasarkan putusan gugatan perdata, nomor 77/pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 10 Januari 2012, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat ahli waris I Gusti Made Mambal sebagai pemilik sah atas lahan yang dikenal area “kebun kopi” itu.

Sengketa lahan yang selama ini tak banyak diketahui publik itu, berawal dari terbitnya sertifikat hak pakai nomor

31 atasnama Pemprov NTB atas tanah seluas 70 are di belakang Kantor Imigrasi Mataram itu. Klaim itu kemudian digugat oleh ahli waris almarhum, I Gusti Ayu Putu Wati dan Lalu Unggah.

Setelah menang pengadilan tingkat pertama, pihak Pemprov NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Namun putusan banding nomor 47/PDT/2012/PT. MTR menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemprov kemudian mengajukan kasasi. Pun nasibnya sama. Kasasi ditolak oleh MA melalui putusan nomor 3004 K/PDT/2012.

Selama setahun itu ahli waris mencoba negosasi dengan Pemprov NTB agar menyelesaikan dengan proses damai, dengan membayar lahan per are Rp 175 juta.

Negosasi mentok, sampai akhirnya dilayangkan somasi, juga tak digubris. Pihaknya kini tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan untuk melakukan eksekusi atas lahan dimaksud. (nas)

POLHUKAM

Sabtu, 21 November 2015

Seorang Suami Tewas Gantung Diri Selong (Suara NTB) – seorang kepala keluarga (KK) di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Sabrun Hadi (32) mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tindakan nekat itu diambil korban lantaran diduga kecewa setelah mengajak istrinya Husaini (28) pulang ke rumah namun ditolak oleh sang istri .

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (20/11), korban pertama kali ditemukan oleh keponakannya Fitria (18). Saat itu, sekitar pukul 14.00 Wita, Fitria tengah masuk ke rumah korban. Fitria sontak terkejut melihat korban yang tergantung dan sudah tidak bernyawa. Fitria langsung lari keluar rumah untuk mencari pertolongan masyarakat sekitar dan masyarakatpun langsung menurunkan mayat korban dengan melepaskan ikatan tali yang menjerat leher korban.

Kepala Desa Sukamulia Induk, Angkasah menjelaskan, informasi yang beredar di masyarakat bahwa sebelum aksi gantung diri yang dilakukan korban, katanya, korban sebelumnya datang ke rumah istrinya di Desa Kerongkong Kecamatan Sukamulia untuk mengajak sang istri pulang bersama salah satu anaknya yang masih kecil, akan tetapi ajakan itu ditolak oleh sang istri. Selain itu, katanya, sebelum terjadi kasus tersebut, beberapa hari korban juga terlihat seperti orang yang memiliki masalah karena terlihat ketakutan.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Sukamulia, Iptu Irman membenarkan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat dengan inisial SH. Aksi bunuh diri terjadi Kamis (19/11) sekitar pukul 14.00 Wita di rumahnya di Desa Sukamulia Induk Kecamatan Sukamulia. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi tersebut langsung melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP). Namun, pihak keluarga mengikhlaskan dan tidak menginginkan dilakukannya visum, outopsi serta penanganan lebih lanjut oleh kepolisian karena pihak keluarga mengganggap kejadian tersebut merupakan musibah. (yon)

Halaman 12

Warga Perancis Tewas Saat Menyelam Mataram (Suara NTB) Warga kebangsaan Perancis, Romain Didier Pierre meninggal dunia diduga tenggelam saat menyelam di perairan sekitar Pulau Gili Trawangan, Pemenang, KLU, Jumat (20/11) pagi pukul 08.30 Wita. Saat ini jenazahnya sedang berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Kabag Humas RS Bhayangkara Mataram, AKP I Wayan Redana, SH, membenarkan penanganan jenazah korban di RS tersebut. Setelah dimandikan, jenazah akan disimpan di dalam lemari pendingin sembari menunggu pemulangan jenazah.

“Belum bisa langsung dipulangkan. Kita komunikasikan dulu dengan pihak keluarga dan pihak Kedubes Perancis di Jakarta mengenai prosedur dan mekanismenya.

Itu tidak bisa satu atau dua hari. Sementara di sini dulu,” ujarnya.

Sementara rekan-rekan dan keluarga korban yang lahir pada 26 April 1987 itu masih terlihat shock saat menunggu di halaman rumah sakit, ditemani pemandu wisata dan personel Polsek Pemenang.

Peristiwa itu bermula saat korban bersama tiga orang rekannya ditemani guide, Ricardo melakukan penyelaman pada kedalaman 19 meter. Kemudian, para penyelam bersama guide bergerak naik ke titik aman pada kedalaman 5 meter.

Korban lalu naik lagi menuju permukaan bersama guide.

Namun pada kedalaman 2 meter, badan korban lemas sehingga ditarik ke permukaan untuk dinaikkan ke atas perahu. Di atas perahu, rekan karib korban, Ruben, sempat memberikan pertolongan.

Warga yang beralamat di Du Var, Prefektur Toulon, di sebelah tenggara Perancis itu pun dilarikan ke Puskesmas Pemenang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun nyawanya sudah tak tertolong. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. (why)

(Suara NTB/why)

DIMANDIKAN - Jenazah Romain Didier Pierre saat dimandikan di Rumah Sakit Bhayangkara, Jumat (20/11).

Razia Pondokan

Motor Bodong dan Sajam Ditemukan Mataram (Suara NTB) Rumah pondokan atau rumah kos yang ada di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan dirazia Kamis (19/11) malam. Dalam razia tersebut, tim yang tergabung dari pihak kelurahan, kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmaspol, kepala lingkungan, dan RT tersebut berhasil mengamankan sepeda motor yang diduga bodong dan senjata tajam (sajam). Demikian disampaikan Lurah Banjar, Muzakkir Walad kepada Suara NTB, Jumat (20/11).

Muzakkir menyampaikan barang bukti berupa sepeda motor bodong dan senjata tajam tersebut dibawa ke Polsek Ampenan.

“Barang bukti sudah di Polsek, tadi malam langsung kita berikan pengarahan di kantor dan mereka (pemilik sepeda motor dan senjata tajam) membuat surat pernyataan,” cetusnya.

Razia rumah pondokan

tersebut langsung dikoordinir oleh Muzakkir. Razia rumah pondokan ini dilakukan di dua lingkungan yaitu Sintung dan Banjar. Selain menemukan sepeda motor bodong dan senjata tajam, pihaknya juga menemukan penghuni pondokan yang tidak memiliki identitas khususnya KTP. Ia mengatakan ada juga yang memiliki KTP tapi masih dalam bentuk manual, bukan KTP elektronik.

Ia menyampaikan tujuan dilakukan razia ini adalah untuk menertibkan para penghuni kos khususnya terkait dengan kepemilikan identitas diri seperti KTP elektronik. Hal ini juga sebagai bentuk upaya meminimalisir tindak kejahatan yang merambah dan menggunakan modus sebagai penghuni kos. Selain itu juga razia ini bertujuan untuk menekan peredaran narkoba, sajam dan lainnya. “Kegiatan razia ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah,” jelasnya.

Muzakkir menyampaikan razia ini baru pertama kali dilaksanakan di wilayahnya. Rencananya mulai tahun depan akan dijadikan agenda reguler dan dilaksanakan setiap bulan. Diharapkan dengan razia secara reguler ini masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Banjar bisa lebih tertib administrasi khususnya berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Ketertiban rumah pondokan ini

Residivis Begal Dibekuk Saat Kencan Mataram (Suara NTB) Nursa alias Cah alias Adin, residivis pelaku begal kendaraan bermotor serta jambret dan curas dibekuk polisi saat berkencan di rumah kekasihnya di Dusun Bagu Dasan, Desa Bagu, kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Ia digerebek tim gabungan Polsek Cakranegara bersama Polres Mataram sekitar pukul 17.30 Wita saat hujan deras mengguyur, Kamis (19/11).

Berulang kali polisi berusaha melakukan penangkapan dalam tujuh kali operasi penggerebekan tetapi pelaku selalu berhasil kabur. Namun tidak pada sore Kamis lalu, pelaku yang juga spesialis potong gembok ini berhasil dilumpuhkan dan digelandang ke Mapolres Mataram.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK melalui Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja didampingi Kanit Reskrim Polsek Mataram, Iptu I Gusti Lanang Ma-

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR.

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

juga telah diatur Pemkot Mataram melalui Perwal Nomor 06 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan. Selain mewajibkan rumah kos untuk memiliki izin, ada beberapa aturan lainnya yang termuat dalam aturan tersebut yaitu setiap pondokan harus dimiliki rumah kos seperti memiliki penjaga atau induk semang, tak boleh campur kos laki-laki dan perempuan, dan beberapa aturan lainnya. (ynt)

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

hardika, SH, mengungkapkan bahwa pelaku adalah residivis yang masuk dalam DPO di tiga Polres, yaitu Polres Mataram, Polres Loteng, dan Polres Lotim.

“Buron sejak Juli 2015,” ungkap Suteja, Jumat (20/11).

Dalam upaya-upaya penangkapan sebelumnya, polisi berhasil menjaring barang bukti diantaranya senjata api air softgun, empat senjata tajam berupa parang, satu senjata tumpul berupa linggis, satu kunci T, satu alat congkel, satu alat potong gembok, sepeda motor Suzuki Satria FU, dua telepon genggam, tiga dompet, dan satu penutup wajah warna hitam.

Sejumlah alat bukti tersebut untuk sementara diamankan di Mapolsek Cakaranegara.

Pembobol rumah dan toko tersebut, kata Suteja, sudah melancarkan aksinya di 30 tempat berbeda yang sebagian besar di wilayah hukum Polres Mataram, salah satu kasus terkini yaitu yang terjadi di jalan Yudhistira, Selagalas, Mataram. “Sedang dikembangkan ke tempat lain, mengenai TKP tempat kawanannya sering melancarkan aksinya,” ujarnya.

Pelaku curas asal Dusun Jabon Darek, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 21 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Halaman 14

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

Kepemimpinan PASI NTB

Mataram (Suara NTB) Penunjukan Wakil Ketua I PASI NTB, H. Suhaimi, SH menggantikan Ketua Umum PASI NTB, H. Imhal yang mengundurkan diri atas desakan sejumlah pengurus PASI kabupaten/kota tidak diterima serta merta oleh H. Suhaimi SH. Ia rencananya akan melakukan konsolidasi dengan pengurus cabor lebih dahulu sebelum mengamini putusan rapat PASI NTB tersebut.

Pra-PON Taekwondo

Irwan Berhasil Sabet Medali Perak Mataram (Suara NTB) Atlet beladiri taekwondo NTB, Irwan Wahyudi Saputra berhasil menyabet tiket ke PON XIX tahun 2016. Tak hanya meraih tiket PON, namun atlet taekwondo asal Kabupaten Sumbawa itu juga menyabet medali perak di kelas U-74 Kilogram (Kg) putra di final Pra-PON yang berlangsung di Jakarta, Kamis (19/11).

Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, L. Wirahman, yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (20/11) kemarin mengatakan keberhasilan atlet cabang olahraga taekwondo menyumbangkan medali perak di Pra-PON merupakan sebuah kejutan besar.

Pasalnya, untuk pertama kalinya atlet NTB meraih medali perak di level Pra-PON. Sebagaimana diketahui sebelumnya, TI NTB memprediksikan Misnah Ningsih dan Ewa Rizwani berpeluang lolos PON, namun raihan medali NTB justru diraih Irwan yang memang tidak diandalkan.

“Ini luar biasa, karena pertamakalinya atlet taekwondo NTB berhasil meraih medali perak di Pra-PON,” ucap Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram) itu.

Dijelaskan Wirahman, dari 11 atlet yang dikirim pengurus cabor di Pra-PON, Irwan menjadi satu-satunya wakil NTB yang lolos babak final. Atlet yang mengenyam pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur (Jatim) itu meraih peringkat dua setelah dikalahkan atlet asal Kaltim, Alfred Blegur yang merupakan juara SEA Games 2015.

Irwan telah mencatat sejarah baru bagi prestasi cabor taekwondo NTB di Pra-PON, meski persiapan Irwan menghadapi Pra-PON nyaris tak terpantau pengurus cabor.

Setelah menetapkan 11 nama atlet yang diberangkatkan di Pra-PON, Irwan berhasil menunjukan prestasi di kancah nasional. “Sebenarnya Irwan juga andalan kita, dulu saat kejurda Porprov 2014 Irwan juara satu. Namun dia itu Mahasiswa Brawijaya Malang. Jadi latihannya di Malang, dan tidak dalam program latihan Pengprov TI NTB,” jelasnya.

Di luar dugaan atlet asal Sumbawa itu berhasil meraih medali perak. Prestasi tersebut memang bukanlah prestasi tertinggi di Pra-PON, namun demikian TI NTB patut berbangga karena NTB berhasil meraih tiket PON dengan prestasi yang membanggakan. (fan)

Kejuaraan Menembak ”Mataram Berolahraga” Digelar Hari Ini Mataram (Suara NTB) Pengcab Perbakin Kota Mataram akan menggelar kejuaraan menembak di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Sabtu (21/11) hari. Kejuaraan bertema “Mataram Berolahraga” itu akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, pukul 08.00 pagi hari ini.

Ketua Panitia Pertandingan, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (20/11) kemarin mengatakan kejuaraan menembak Mataram berolahraga merupakan rangkaian program KONI Kota Mataram dalam menggairahkan pembinaan olahraga di Kota Mataram. Dimana pada bulan Novomber ini KONI Kota Mataram telah menginstruksikan semua cabor binaan KONI Kota Mataram untuk menggelar kejuaraan. Lewat kejuaraan tersebut diharapkan akan lahir atlet muda yang dapat dipersiapkan mewakili NTB di level nasional.

“Kejuaraan ini merupakan program KONI Kota Mataram, sebab pada bulan November ini KONI Kota Mataram meminta semua cabor untuk menggelar kejuaraan, tujuannya untuk pembinaan atlet cabor di Kota Mataram,” ucapnya.

Dikatakannya, cabang olahraga menembak sendiri menggelar kejuaraan menembak dengan melibatkan semua pihak seKota Mataram.

Pertandingan akan dibuka dua kategori yakni pelajar dan umum. Untuk kategori pelajar diikuti peserta Sekolah Dasar (SD) hingga SMP. Selanjutnya kategori umum diikuti peserta dari pelajar SMA, Mahasiswa hingga anggota TNI/Polri dan karyawan instansi lainnya.

“Untuk kategori pelajar menggunakan senapan angin pompa. Sementara untuk kategori umum mempertandingkan kelas air pistol, air rifle dan pistol beregu putra/putri berstandar nasional,” jelas Andik.

Para peserta tidak dipungut biaya, bahkan pihak panitia sudah menyiapkan senapan dan pistol standar pertandingan nasional. Masing-masing peserta diberi kesempatan untuk latihan bersama. “Latihan bersama dan technical meeting hari ini (Jumat (20/11) kemarinred) dan kejuaraan akan dimulai besok,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis jumlah peserta yang mendaftar sudah mencapai 50 peserta, pihak panitia menargetkan kejuaraan itu diikuti lebih dari 60 peserta. Bagi peserta yang juara satu, dua dan tiga akan mendapatkan hadiah piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan. (fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN BERSAMA - Salah seorang atlet cilik siswa Sekolah Dasar (SD) 2 Cakranegara, M. Deapama Mirza Marefa ikut latihan bersama di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Jumat (20/11) kemarin.

Organisasi PASI NTB di Ruang Rapat Asisten Setda NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11) lalu. Rapat yang dipimpin Sekum PASI NTB, A. Hadi Bohari itu menindaklanjuti pengunduran diri Ketua Umum PASI NTB, H. Imhal.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran pengurus PASI NTB menyepakati Pergantian Antara Waktu (PAW) setelah menerima surat resmi pengunduran diri Imhal dari PASI NTB. Dalam hal ini

“Saya tak bisa menerima serta-merta begitu saja hasil rapat PASI NTB. Saya akan melakukan konsolidasi ke dalam dulu, sebab kita harus tahu keinginan masing-masing Pengcab PASI seperti apa. Kalau sudah didukung oleh semua Pencab baru akan ada langkahlangkah dari saya,” ucap Suhaimi kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (19/11) lalu.

PASI NTB belum lama ini melakukan Rapat Konsolidasi

PASI menyepakati Wakil Ketua I PASI NTB, H. Suhaimi SH untuk meneruskan jabatan Ketua Umum PASI NTB hingga periodesasi kepengurusan cabor atletik berakhir tahun 2017. Namun, keputusan PASI NTB itu masih dipertimbangkan oleh Suhaimi.

Suhaimi mengaku belum berani menerima posisi itu sebelum mendapat dukungan atau rekomendasi dari pengurus PASI kabupaten/kota di NTB. Hal ini dilakukan agar

H. Suhaimi

(Suara NTB/ist)

PENGHORMATAN – Para pemain Prancis dan Inggris melakukan penghormatan dengan satu menit kesunyian sebelum digelarnya laga persahabatan di Wembley untuk para korban tragedi teror di Paris.

Lagu Kebangsaan Prancis Sebelum Laga di Inggris London Lagu kebangsaan Prancis akan dikumandangkan sebelum digelar laga pekan ke-13 Premier League (Liga Inggris) sebagai bentuk penghormatan atas para korban teror Paris pada Jumat (13/11).

Seluruh hadirin juga diwajibkan mengheningkan cipta selama satu menit sementara para pemain akan mengenakan ban lengan warna hitam untuk mengenang dan (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

POSE BERSAMA - Usai penyerahan medali di Pra-PON Taekwondo, Kamis (19/11) lalu, Irwan Wahyudi Saputra berpose bersama Ketua Umum Pengprov TI NTB, L. Wirahman.

kepengurusan PASI NTB kedepan berjalan lebih baik tanpa mendapat perlawanan dari pengurus cabor kabupaten/ kota. Dalam hal ini Suhaimi tak ingin ada pengurus PASI kabupaten/kota yang protes ketika dia menerima amanah tersebut. Untuk itu menurutnya, pihak PASI NTB perlu melakukan konsolidasi dengan PASI kabupaten/kota dulu.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Umum PASI Lobar, H. Muhdar sebelumnya menginginkan PASI NTB menggelar Musdalub pasca mundurnya H. Imhal dariketuaumumPASINTB, pasalnya ada beberapa figur yang siap mencalonkan diri, yakni Anang Zulkarnain (Kabag Umum DPRD NTB) dan Suhaimi. (fan)

tengah dengan posisi badan tegap.

“Semuanya itu ingin menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungan yang terjalin antara Premier League dengan Prancis. Mengumandangkan La Marseillaise sebagai wujud solidaritas dan penghormatan,” kata ketua eksekutif Premier League Richard Scudamore.

‘Kami semua merasa prihatin dan sedih atas peristiwa duka yang terjadi di Paris Jumat pekan lalu. Faktanya, mereka menyerang orang-orang yang sedang menikmati hari-harinya dengan kebe-

basan di bar, menonton konser atau menyaksikan pertandingan sepak bola.”

Klub-klub sepak bola Premier League juga akan dikawal oleh satuan kepolisian sebagai wujud dari “kesadaran penuh untuk melakukan pengawasan ekstra ketat” sebagai langkah antisipasi menyusul serangan Paris.

Manajer Arsenal Arsene Wenger yang berada di Paris pada Jumat malam itu, terkejut dengan peristiwa serangan tersebut. “Saya benarbenar terkejut dibandingkan takut.” (ant/bali post)

Barcelona Ekstra Waspada Lawan Madrid

Madrid Gelandang Barcelona Ivan Rakitic mengatakan timnya ekstra waspada dengan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun ketika melawan Real Madrid dalam laga El Clasico ke-263 yang akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Minggu dini hari WIB. Rakitic mengetahui bahwa kesalahan akan berbuah fatal bagi Barcelona yang kini telah unggul tiga poin dari Real Madrid, sebagaimana dikutip dari laman FourFour Two. Ia juga mengatakan, Barcelona bertekad sekuat tenaga mengalahkan Real Madrid sebagai upaya untuk terus memimpin klasemen La Liga musim kompetisi 2015/16. “Pertandingan ini tidak sama nilainya dengan pertandingan lainnya,” katanya.

“Ada begitu banyak pemain istimewa yang siap tampil dalam pertandingan nanti. Dengan begitu anda patut bersiap menyaksikan momen istimewa juga,” katanya juga.

Di kubu Madrid, sang penyerang andalan, Gareth Bale, menyatakan siap tempur melawan Barcelona pada laga El Clasico menyusul kondisi fisiknya yang telah pulih setelah cedera.

“Saya melewatkan terlalu banyak laga akibat cedera dan tidak bermain sebanyak yang semestinya. Namun sekarang telah membaik, bugar dan siap tempur”, kata Gareth Bale kepada media olahraga Spanyol AS, Kamis.

“Ini adalah salah satu laga terbesar musim ini Ivan Rakitic

memberi penghormatan kepada 129 orang yang terbunuh di ibukota Prancis itu.

Keputusan dari Premier League diputuskan setelah para pendukung Inggris dan Prancis bersatu menyanyikan La Marseillaise ketika skuad Three Lions menang 2-0 di Wembley Stadium pada Selasa pekan lalu, sebagaimana dikutip dari laman Eurosport co.uk.

Lagu kebangsaan Prancis akan dikumandangkan setelah dilakukan pelemparan koin sementara para pemain dari kedua tim yang bertanding akan berdiri di lingkaran

sebagai tim terbesar di Spanyol dengan persaingan yang sangat besar. Selama saya di Real Madrid, selalu ada pergumulan antara kedua klub untuk memenangkan La Liga, Liga Champions dan piala lainnya,” papar Bale.

Bale juga menyatakan gaya bermainnya yang mampu berlari cepat dari sisi sayap akan membantu Real Madrid memenangi banyak pertandingan.

“Kecepatan dan gerakan

saya membuat bek lawan takut dan saya merasa ini adalah bonus bagi tim,” kata Bale kemudian menyatakan golnya ke gawang Barcelona pada Piala Raja Spanyol tahun lalu merupakan favoritnya.

Mantan pesepakbola Tottenham Hotspur ini pun yakin skuat Real Madrid sedang dalam kondisi yang baik sehingga akan memberikan permainan terbaik untuk laga El

Clasico.

“Sampai sekarang kami berada dalam kinerja baik dengan hanya kalah satu laga, namun masih perlu ditingkatkan,” katanya.

“Mereka akan bermain dengan cara mereka pada umumnya seperti yang kami lakukan. Saya berharap mereka tidak mencetak gol dan Real Madrid jadi pemenangnya,” ujar Bale. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

Suhaimi Ingin Konsolidasi

PENDIDIKAN

Halaman 15

Rendah, Minat Baca Siswa MAN 1 Mataram

Perkemahan Wirakarya Nasional SEBANYAK 2.000 peserta dari Penegak dan Pandega dari seluruh Indonesia dijadwalkan menghadiri kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional yang dimulai tanggal 25 November mendatang.

Ketua Gerakan Pramuka Kwarda NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengatakan jika jumlah tersebut mengalami penurunan dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya yakni sebanyak 35.000 orang.

Menurunnya prediksi jumlah peserta Perkemahan Wirakarya Nasional, diakibatkan dampak erupsi Gunung Baru Jari, sehingga tidak jadi datang. Perkemahan Wirakarya Nasional ini merupakan ajang bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega untuk melakukan bakti sosial dan bakti masyarakat, seperti membantu masyarakat membuat jalan, memperbaiki irigasi, memperbaiki rumah tidak layak huni, rehab masjid, memberaihkan masjid, pembangunan masyarakat bersama pemuda setempat.

“Intinya mereka bergaul bekerjasama masyarakat, berkarya menginspirasi membangun negeri sesuai dengan tema Perkemahan Wirakarya Nasional tahun ini,” terang Rosiady yang juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini belum lama ini.

Menurutnya, Perkemahan Wirakarya Nasional akan dipusatkan di lima sub camp, yakni Desa Kotaraja, Lotim, Desa Wajegeseng Lombok Tengah, Karang Sidemen dan Gunung Jae Lombok Barat, Gili Air dan Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara.

Selain itu, yang lebih istimewa dari kegiatan ini yaitu akan dilakukan pemecahan rekor Muri pengibaran bendera Pramuka di bawah air laut. “Kita akan memcahkan rekor Muri pengebaran bendera Pramuka di bawah laut. Untuk bendera Pramuka ini untuk pertama kalinya, sebelumnya yang pernah ada pengibaran bendera merah putih”.

Bendera Pramuka berukuran 16 X 22,5 meter tersebut nantinya akan dikibarkan bekerjasama dengan Danlanal Mataram. “Sudah terdaftar di rekor Muri, sudah dikonfrmasi,” jelas Rosiady. (dys) H. Rosiady Sayuti

SMAN 1 Selong Matangkan Persiapan UN ’’Online’’ Selong (Suara NTB) SMAN 1 Selong terus mempersiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan sistem online antara bulan Maret atau April 2016 mendatang. Saat ini, pihak dari SMAN 1 Selong membenahi segala kekurangan-kekurangan untuk bisa memenuhi standar kelayakan untuk mengikuti UN online menggunakan sistem Computer Based Test (CBT).

Kepada Suara NTB, Jumat (20/11), Kepala SMAN 1 Selong, Abdurrahim, SPd, mengungkapkan jika SMAN 1 Selong terus melakukan pembenahan terhadap persiapan mengikuti UN online pada tahun 2016 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi sarana dan prasarana, seperti komputer sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan UN online berbasis CBT. Minimal, katanya, dalam pelaksanaan UN online itu satu komputer harus dihadapkan pada satu siswa dengan tiga ruangan.

“Sekarang ini kita terus melakukan persiapan dalam rangka UN online itu terutama dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana. Sementara, saat ini keberadaan komputer kita masih sepertiga dari jumlah siswa kelas 12,” ungkapnya.

Disebutkannya, jumlah komputer yang saat ini dimiliki SMAN 1 Selong sebanyak 59 komputer. Kondisi tersebut, katanya, masih jauh dari jumlah siswa yang akan mengikuti UN pada tahun 2016 yang berjumlah 265 siswa. Walaupun demikian, ia mengaku akan terus berupaya agar kekurangan komputer yang dimiliki SMAN 1 Selong terus ditambah dalam rangka menggapai target untuk mengikuti pelaksanaan UN online itu. “Saat ini masih dalam persiapan. Dan persiapan-persiapan itu akan terus kita laporkan,” katanya.

Berdasarkan Dapodikmen Kemendikbud, kata Abdurrahim, SMAN 1 Selong merupakan salah satu induk klaster yang diundang untuk mengikuti persiapan UN online berbasis CBT itu. Sehingga, ia sangat optimis untuk membawa SMAN 1 Selong dapat mengikuti UN online tahun 2016 mengingat SMAN 1 Selong merupakan sekolah yang menjadi barometer dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Lotim. “Jika dilihat dari Dapodikmen, SMAN 1 Selong menjadi salah satu sekolah barometer pendidikan di Lotim. Sehingga, target kita dapat mengikuti UN online itu,” ungkapnya.

Abdurrahim (yon) (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) Membaca merupakan aktivitas yang sangat sederhana. Meski sederhana, peminatnya masih sangat minim. Bahkan di sejumlah sekolah, antusiasme siswa berkunjung ke perpustakaan juga rendah.

(Suara NTB/ynt)

TUNJUKKAN - Kasi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Hj. Yunida Bondan (kanan) dan pustakawan, Hj. Nurhayati (kiri) menunjukkan salah satu buku yang ditulis dalam huruf Braille.

Akomodir Pengunjung Tuna Netra

Perpustakaan Kota Mataram Siapkan Buku Huruf ”Braille” Mataram (Suara NTB) Untuk mengakomodir pengunjung perpustakaan dari kalangan tuna netra, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram menyiapkan beberapa jenis buku, termasuk novel dalam huruf Braille.

Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Hj. Yunida Bondan, menjelaskan, saat ini pihaknya memiliki koleksi sekitar 100 buku dengan huruf Braille.

Salah satunya novel fenomenal Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy.

Ia mengatakan Perpustakaan Kota Mataram merupakan satu-satunya perpustakaan pemerintah di NTB yang memiliki koleksi buku huruf Braille. “Kita punya koleksi buku Braille. Satu-satunya

perpustakaan yang punya buku Braille, bahkan Perpustakaan Provinsi NTB juga tidak punya,” klaimnya saat ditemui Suara NTB di kantornya, Kamis (19/11) lalu.

Yunida mengatakan pengadaan buku huruf Braille ini mulai direncanakan sejak pencanangan Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA) di eks Pelabuhan Ampenan sekitar akhir 2013 lalu. Sebagian koleksi buku huruf Braille juga ditempatkan di taman baca yang ada di Taman Sangkareang. “Separuh kami tempatkan di taman baca Sangkareang dan sebagian di sini. Seluruh NTB hanya kita yang punya,” jelasnya.

Ke depan pihaknya berencana menambah koleksi buku Braille. Buku Braille ini dipesan dari luar daerah dan untuk tahun depan disiapkan

sekitar Rp 10 juta untuk penambahan beberapa judul buku dengan huruf Braille.

Yunida mengatakan harga buku Braille jauh lebih mahal dengan buku cetak biasa. Bahkan satu buku jika ditulis menggunakan huruf Braille bisa menjadi sangat tebal.

Beberapa hari lalu, Yunida mengatakan pihaknya baru saja melaksanakan sosialisasi dan pelatihan huruf Braille kepada para pustakawan dan pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Pelatih huruf Braille didatangkan dari Balai Penerbitan Braille Indonesia “Abiyoso”, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ia mengatakan lembaga ini berada di bawah Kementerian Sosial RI. “Peserta sosialisasi ini sekitar 20 orang dan kami hadirkan juga siswa siswi SLB,” ujarnya. (ynt)

Kepada Suara NTB, belum lama ini Kepala MAN 1 Mataram, H. Muhammad Mohan, mengaku minat membaca siswa-siswi MAN 1 Mataram masih rendah. Hal itu diakibatkan oleh arus globalisasi modern yang perlahan mulai menggusur kegiatan membaca siswa.

“Secara umum, minat baca siswa MAN 1 Mataram masih agak rendah, penyebabnya banyak yakni anak lebih senang bermain game dan HP. Kalau yang berbau hiburan mereka lebih senang,” tutur Mohan.

Untuk itu ia menyebut perlu ada suatu kebijakan guna merubah kebiasaan siswa tersebut yakni mulai dari membaca baru kemudian dilanjutkan dengan menulis.

Selain itu, Mohan menyambut baik adanya wacana membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai yang mulai diwacanakan Dikpora.

Hanya saja, sebelum mem-

Penggunaan Dana Aspirasi Rp 9 Miliar ke Sekolah Tepat Waktu Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengklaim penggunaan dana aspirasi senilai Rp 9 miliar ke sekolah-sekolah dapat terealisasi tepat waktu hingga akhir tahun 2015.

“Sudah cukup banyak ya RKB-RKB yang direalisasikan, saya lupa totalnya. Tapi semuanya sudah dalam proses, ada yang sudah selesai ada yang dalam proses. Penyelesaian fisik kan istilahnya ada proses konstruksi, ada penawaran di ULP ada yang sedang proses di ULP, bisa selesai sampai Desember,” terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Dikatakan Rosiady, lambannya realisasi dana aspirasi tersebut lantaran pihak Dikpora harus ekstra hatihati dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah.

“Kita harus hati-hati dengan program aspirasi atau apapun namanya, kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan. Itu yang membuat kawan-kawan kesannya agak lambat di Dikpora, karena untuk program itu kan ada persyaratan-persyaratan,” kata Rosiady.

Diakui, persyaratan tersebut sangat ketat dan harus dipenuhi setiap sekolah yang ingin mendapatkan bantuan dana aspirasi berdasarkan per-

aturan menteri dalam negeri (Permendagri). “Katakanlah ruang kelas, RKB, pembangunan fasilitas, itu kan ada persyaratan di Permendagri yang kita harus ikuti yakni sekolah mana yang berhak dan tidak berhak.

Nah yang tidak berhak ngak bisa kita penuhi meskipun dia dana aspirasi dewan, oleh karena itu kita ubah ke sekolah yang berhak sesuai dengan persyaratan,” jelasnya.

Menurutnya, prosedur agar sekolah memperoleh bantuan dana aspirasi tersebut yakni sekolah harus mengajukan diri terlebih dahulu baru setelah itu Dikpora melakukan verifikasi data faktual dan administrasi. (dys)

Hari Ini, IAIN Mataram Kembali Wisuda 739 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Sabtu (21/11) ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram kembali mewisuda 739 mahasiswa. Mereka yang diwisuda berasal dari 3 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) berjumlah 453 orang, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) 138 orang, Fakultas Da’wah dan Komunikasi (FDK) 105 orang. Sedang dari program Pascasarjana sebanyak 43 orang.

Dari jumlah 739 mahasiswa tersebut, tersebar di masingmasing jurusan, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) ada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Matematika, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Jurusan PGMI. Sementara Untuk Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI), ada Jurusan Muamalat (MUA), Akhwal Al Syahsiyah (AS) dan Jurusan Ekonomi Islam (EI). Sedangkan Fakultas Da’wah dan Komunikasi (FDK) masing-masing Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag, berpesan sebagai intelektual lulusan perguruan tinggi, tentunya setiap lulusan harus memiliki perbedaaan dalam bertindak. Terutama dalam bersikap maupun bergaul jika dibandingkan dengan mereka yang bukan lulusan perguruan tinggi atau bahkan tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Karena itulah sudah sepantasnya para wisudawan yang telah memiliki kesempatan kuliah dan berhasil lulus dari kuliah untuk senantiasa bersykur.

“Untuk itu saya berpesan,

(Suara NTB/dys)

H. Mutawalli manfaatkanlah dengan baik bekal dan pengalaman yang telah Anda dapat selama kuliah baik pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan maupun pengalaman dalam penelitian dan karya ilmiah,’’ terangnya, Jumat (20/11).

Mutawalli mengharapkan IAIN sebagai almamater, dapat seterusnya melekat dalam kehidupan dan tetap menjaga nama baik tempatnya kuliah. ‘’Ke manapun melangkah tetap membawa nama besar almamater dan menjadi lulusan yang berkarakter dan cerdas,” ujarnya mengingatkan.

Lebih jauh Mutawalli mengaku, IAIN Mataram terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan daya saing IAIN Mataram (termasuk alumninya) secara nasional dan internasional. Salah satu proyek besar akademik bagi alumni IAIN Mataram untuk memenangkan kompetesi di dunia luar adalah transformasi akademik dari IAIN Mataram menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Dengan usaha transformasi menjadi UIN ke depan, lapangan pekerjaan mereka insya Allah menjadi lebih luas. Terlebih

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community 2015, IAIN sebagai lembaga pendidikan pencetak sumber daya manusia yang unggul baik dari segi ilmu pengetahuan maupun skill dituntut untuk responsif dalam mempersiapkan para lulusannya menghadapi MEA 2015.

Sementara itu, Kasubag Kemahasiswaan Drs.Burhanuddin dalam keterangannya menyebut, dari 739 calon wisuda tersebut, yang memperoleh predikat cumlaude, adalah Diana Etika Rahma Utami IPK 3,92 Jurusan Tadris IPA FITK. Sedangkan Pascasarjana yang memperoleh Cumlaude adalah Muhibbin Jurusan PAI dengan IPK 3.77 cumlaude dan Judul Tesis terbaik adalah Indri IPK 3.80 cumlaude dengan judul Tesis : “Filsafat Pendidikan Maulana Syeh TGKH. Zainuddin Abdul Majid tentang kajian epistemology Sistem Pendidikan Islam”.

Wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude tersebut lanjut Burhan akan mendapatkan kenang-kenangan dari Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, MA. berupa Tabanas sebagai tanda penghargaan atas ketekunan dan kecerdasannya dalam menyelesaikan perkuliahan. Penghargaan tersebut diberikan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi di IAIN Mataram.

Di tempat terpisah, ketua panitia wisuda Drs. H. Usman Ebba SB, menjelaskan lokasi wisuda kali ini berbeda dengan wisuda pada semester-semester yang lalu yaitu dilaksanakan di Asrama Haji, bukan di kampus IAIN Mataram. Alasannya, sedang dilakukan pembenahan dan renovasi halaman kampus.

Sedangkan secara teknis, pelaksanaan dan prosesi wisuda tidak ada perubahan. (dys)

buat kebijakan, Mohan berharap agar pemerintah terlebih dahulu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan sekolah seperti koleksi buku dan ruang perpustakaan. “Tinggal teknisnya.saja nanti, apakah di awal pelajaran, pertengahan atau di akhir pelajaran. Intinya membaca 15 menit per hari karena kalau pagi di madrasah itu kan membaca Al Qur’an sebelum mulai belajar,” ujarnya.

Diakui Mohan, pihaknya sejauh ini telah mengembangkan teknik baca modern dan meninggalkan teknik baca konvensional seperti mempermudah akses internet bagi siswa. Lewat kemudahan akses tersebut, diharapkan siswa dapat membaca buku dalam bentuk digital.

“Yang konvensional sudah mulai kita tinggalkan, kalau yang sekarang ini kan kita bisa mobile dan akses internet. Untuk mengakses itu, sekolah sudah sediakan wi fi, mereka sudah bisa mengakses”, jelasnya.

Sementara untuk menjamin siswa benar-benar mengakses buku bacaan melalui internet, Mohan menjelaskan ke depan harus ada alat kontrol yang dapat digunakan untuk mengontrol siswa yakni bisa berupa ada kebijakan lanjutan dari guru misalnya meminta siswa merangkum hasil bacaan yang diakses lewat internet dan menceritakannya kembali. “Jadi tanpa ada alat evaluasi, saya pikir tidak akan berjalan,” kritiknya. (dys) Muhammad Mohan

(Suara NTB/dok)

DAK SMP Dihapus

Dikpora Lotim Siap Jemput Anggaran Lain Selong (Suara NTB) Pada tahun 2016 mendatang, pemerintah pusat berencana meniadakan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMP. Sementara, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) pencairan DAK tersebut tetap dilakukan. Menyikapi persoalan itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku akan lebih lihai menjemput anggaran lainnya dari berbagai program.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pedidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Jumat (20/11).

Kendati demikian, ia mengimbau kepada sekolahsekolah setingkat SMP tetap optimis dan tidak pesimis dalam menjalankan segala program di masing-masing sekolah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Lotim. Pasalnya, walaupun DAK untuk SMP dihapus, pihak dari kementerian terkait tentunya sudah menyiapkan solusinya, apakah tambahan anggaran dilakukan melalui anggaran bantuan sosial (bansos), revitalisasi maupun yang lainnya.

“Ya akan dihapus, tapi kita tetap menunggu kebijakan baru dari pusat. Namun kita di kabupaten/kota akan tetap mengejar anggarananggaran APBN. Kita juga berharap ada kompensasi yang diberikan oleh pusat terhadap penghapusan DAK itu,” jelasnya.

Sejumlah pembangunan fisik yang biasanya dibiayai oleh DAK seperti penambahan RKB, pembangunan gedung perpust a k a a n tetap

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 21 November 2015

bisa dilakukan. Sebab, kondisi sekolah di Lotim masih banyak yang memerlukan fasilitas tersebut. Seiring dengan penghapusan DAK untuk SMP pada tahun 2016 nanti, program perbaikan sarana infrastruktur akan dialihkan sumber pendanaannya. Apakah nanti bersumber dari bansos maupun dana revitalisasi dan dari dana hibah.

“Meskipun DAK berhenti dikucurkan untuk SMP, bukan berarti program perbaikan fasilitas sekolah yang biasanya didanai dari program DAK akan ditiadakan sama sekali.

Akan tetapi, sumber pendanaannya akan dialihkan ke beberapa jenis bantuan lainnya,” terangnya.

Untuk menjemput semua bantuan dari program bantuan ini, dibutuhkan kelihaian Dinas Dikpora di tiap kabupaten/kota melobi ke pemerintah pusat. “Kita harus gesit mencari terobosan di pusat agar bantuan yang lebih besar bisa kita giring ke Lotim. Contohnya, untuk tahun ini Lotim penerima dana bantuan program pendidikan terbesar seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Zaini. (yon)

M. Zaini

Sabtu, 21 November 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekeringan, Seluruh Bendungan di NTB dalam Kondisi Kritis Mataram (Suara NTB) Dampak musim kemarau berkepanjangan yang melanda NTB menyebabkan kondisi seluruh bendungan di daerah dalam keadaan kritis. Debit air sembilan buah bendungan besar di NTB baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa antara 20-30 persen.

Setoran Dividen Seret, Pemprov Bakal Minta Laporan Pertanggungjawaban Dirut DMB Mataram (Suara NTB) Setoran dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) selama beberapa tahun terakhir seret. Dalam APBD 2015, semula ditargetkan setoran dividen sebesar Rp 65 miliar namun hingga akhir November ini belum ada kejelasan dividen tersebut akan disetor ke kas daerah. Sebagai salah satu pemilik saham, Pemprov akan meminta laporan pertanggungjawaban Direktur Utama (Dirut) PT. DMB mengenai perkembangan tunggakan dividen tersebut.

“Yang kita minta adalah agar Dirut DMB Pak Andi Hadianto secara intens melakukan dialog dengan pihak Multicapital. DMB merupakan bagian dari PT. MDB (Multi Daerah Bersaing). Kita minta keseriusan DMB agar dia yang melakukan komunikasi terhadap hal itu dengan pihak MDB,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM ketika dikonfirmasi SuaraNTB, Jumat (20/11) siang kemarin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari Dirut DMB, Andi Hadianto, SH, MM bahwa belum disetorkannya dividen yang menjadi hak tiga Pemda yakni Pemprov NTB, Pemda Sumbawa Barat dan Pemda Sumbawa itu lantaran kondisi Newmont yang masih belum stabil.

Akibatnya berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh PT. MDB. Sehingga berpengaruh juga terhadap dividen yang diperoleh PT. DMB. Dalam mengakuisisi 24 persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), PT DMB yang mewakili tiga Pemda, membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) bersama anak perusahaan Group Bakrie, PT. Multicapital. “Sampai sekarang belum ada apa-apanya dividen ini. Sehingga pemilik saham lainnya termasuk KSB, Sumbawa juga gerah dengan ini. Kita akan minta dulu laporan dari Dirut DMB karena ini akhir tahun. Terutama kami pemilik saham provinsi untuk menjelaskan duduk persoalannya,” kata Manggaukang.

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban itu nantinya akan diketahui kendala-kendala yang dihadapi saat ini.

Sehingga bisa diambil langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menagih utang dividen tersebut. “Makanya kita minta nanti pada tahun buku 2015, apa pertanggungjawabannya. Ketika itu belum tentu ada langkah-langkah berikutnya,”tambahnya.

Sampai tahun 2014 lalu, utang dividen PT. Multicapital yang merupakan perusahaan Group Bakrie yang belum disetor ke PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sejak dua tahun mencapai 14 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp 140 miliar (jika nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000 per dollar Amerika). Utang dividen Group Bakrie itu sejak 2012 lalu. Dimana dividen tahun 2012 dari PT. MDB yang belum disetor ke PT. DMB sebesar 6,5 juta dolar Amerika ( setara Rp 65 miliar). Kemudian PT. Multicapital belum menyerahkan kewajibannya ke PT. DMB sebesar 8 juta dolar Amerika (setara Rp 80 miliar).

Berdasarkan arbitrase, Newmont wajib mendivestasikan saham tambang di Batu Hijau secara bertahap hingga 51 persen. Saat ini komposisi pemilikan saham Newmont dikuasai oleh induk Newmont sebesar 49 persen, Pemda NTB lewat MDB sebanyak 24 persen, PT Pukuafu sekitar 17,8 persen , dan Masbaga sebanyak 2,2 persen. (nas) H.Manggaukang Raba (Suara NTB/dok)

(20/11) kemarin.

Ia menyebutkan, jumlah bendungan skala besar di NTB sebanyak sembilan buah. Dimana tiga buah ada di Pulau Lombok seperti Bendungan Pengge, Bendungan

tak membahayakan bendungan, yang lainnya pada taraf minimal, kritis airnya. Antara 20-30 persen debit airnya,’’ kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP ketika dikonfirmasi, Jumat (Suara NTB/ars)

‘’Sekarang kondisi bendungan kita sudah kritis.

Sekarang itu yang masih bisa kemungkinan Bendungan Sumi dan Pelaparado di Pulau Sumbawa yang masih bisa dialirkan airnya. Artinya

Batujai dan Bendungan Pandanduri. Namun Bendungan Pandanduri yang berada di Kecamatan Sakra Lombok Timur hingga saat ini masih belum beroperasi secara penuh karena masih dalam tahap uji coba dalam memperoleh sertifikasi kelayakan penggunaan. Sementara enam buah bendungan lainnya berada di Pulau Sumbawa.

Meskipun kondisi debit air seluruh bendungan di

NTB cukup kritis, lanjut Ardi, namun hanya sedikit lahan pertanian yang gagal panen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi juga pola tanam yang cukup disiplin tahun ini. “Sehingga sedikit yang gagal panen. Rata-rata bisa panen.

Kekeringan sekrang ratarata kekurangan air bersih untuk cuci, mandi dan air minum,”katanya.

Dikatakan, mayoritas ben-

dungan-bendungan di NTB digunakan untuk air irigasi.

Namun ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk air bersih dan pembangkit listrik seperti PLTA dan PLTMH. Untuk kebutuhan air bersih, debit air bendungan yang bisa diambil hanya sekitar 50 liter per detik. Supaya bisa dimanfaatkan untuk air bersih, maka harus dilengkapi dengan sarana pengolahan air bersih atau water treathment.

Kedepan, kata Ardi, Pemprov NTB berencana membuat Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) regional dengan memanfaatkan air bendungan yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Hal ini untuk mengatasi kekurangan air bersih yang sering terjadi di NTB setiap musim kemarau. “Sedang kita susun itu rencananya terutama untuk Pulau Lombok,” pungkasnya. (nas)

BIL - Salah satu sudut bangunan BIL yang megah. Sampai saat ini masih dilakukan proses negosiasi dengan PT. Angkasa Pura I mengenai kontribusi BIL ke Pemprov NTB.

Proses Negosiasi, Kontribusi Aset BIL Belum Masuk RAPBD 2016 Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB memastikan kontribusi pemanfaatan aset milik Pemprov NTB di Bandara Internasional Lombok (BIL) tak akan masuk dalam RAPBD 2016. Pasalnya, saat ini masih dilakukan proses negosiasi dengan PT.Angkasa Pura I mengenai kontribusi aset BIL tersebut.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi dikonfirmasi di Mataram, kemarin. ‘’Belum masuk dalam RAPBD 2016,” katanya.

Iswandi mengatakan, proses negosiasi menuju perjanjian kerjasama pemanfaatan asset di BIL tersebut sempat terhenti karena

ada keinginan PT. Angkasa Pura I untuk membeli asset tersebut.

Belakangan, Pemprov NTB batal menjual asset tersebut dan melakukan negosiasi untuk dilakukan pembicaraan dengan PT. Angkasa Pura I mengenai kontribusi yang diberikan BUMN tersebut atas pemanfaatan asset Pemprov senilai Rp 114 miliar lebih sesuai dengan hasil appraisal tahun 2013 tersebut.

Menurut Iswandi, investasi pemprov NTB dalam proses percepatan pembangunan BIL bukan hanya dilihat dari sisi profit oriented semata. Mempercepat pembangunan BIL merupakan bagian dari penyediaan fasilitas publik untuk sarana transportasi. Ketika sekarang BIL sudah

beroperasi sejak 2010 lalu, informasi yang diperoleh mereka masih merugi sehingga belum bisa memberikan kontribusi bagi Pemda.

“Bahwa ada MoU (Memorandum of Understanding) yang mengatur BIL harus ada memberikan kontribusi bagi Pemda, nah ini dalam proses pembicaraan. Jadi kita lihat. Jangan dilihat BIL itu hanya memberi manfaat dari sisi seberapa besar uang yang diberikan kepada pemprov. Jadi multiplier effectnya dilihat,”ucapnya.

Iswandi menambahkan multiplier effect yang diperoleh Pemda dengan berdirinya BIL sudah cukup banyak, meskipun dari sisi kontribusi dalam bentuk uang kepada Pemda belum ada. Dengan

adanya BIL, kata Iswandi, pariwisata NTB semakin berkembang.

Kemudian pertumbuhan ekonomi NTB juga meningkat. Menurutnya, hal itu juga bagian dari manfaat yang diperoleh pemda dengan beroperasinya BIL. Aset Pemprov NTB di BIL dalam bentuk investasi sebesar Rp 109 miliar untuk mempercepat pembangunan BIL pada waktu itu. Hasil appraisal, nilai wajar asset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih.

Dengan rincian, apron seluas 48.

195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter per-

segi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal BIL didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh gubernur dengan Dirut PTAngkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura. Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara pemprov dengan PTAngkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas BIL. (nas)

BNPT Minta Presiden Antisipasi Serangan ISIS Jakarta (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh komponen bangsa mengantisipasi kemungkinan serangan kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia.

“Ini penting karena mau tidak mau, Indonesia telah menjadi bagian ISIS dengan masih adanya 364 WNI yang bergabung den-

gan ISIS di Suriah,” kata Juru Bicara BNPT Prof Irfan Idris di Jakarta, Jumat (20/11).

Apalagi, kata dia, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan telah memantau keberadaan kantungkantung ISIS di Indonesia.

“Meski dianggap rendah atau sedikit, tapi kalau ada di manamana, tentu itu akan sangat berbahaya. Mungkin terornya tidak

sebesar Paris, tapi itu bisa menjadi pesan bahwa mereka masih ada dan eksis,” kata dia.

Faktanya jelas seperti kasus Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) dan Investasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho yang gabung ke ISIS, juga dua pemuda Indonesia asal Pekanbaru yang ditangkap di Singapura, serta kasus serupa di Korea Selatan, tutur Irfan.

Irfan mengatakan teror di Paris, Jumat (13/11), yang menewaskan 129 orang tewas dan mencederai ratusan orang lainnya harus menjadi bahan pembelajaran dan antisipasi.

BNPT mensinyalir ISIS mengubah pola teror. Menurut analisis BNPT, serangan teror di Paris merupakan model baru.

“Kalau selama ini mereka melakukan teror dan serangan di

wilayah yang pendukung ISIS banyak seperti Suriah dan Irak, sekarang mereka menghantam wilayah yang pendukung mereka sedikit, tapi memiliki dampak yang sangat luar biasa,” ujar Irfan.

Strategi ini, lanjut Irfan, adalah bagian dari strategi melebarkan sayap karena saat ini kedudukan ISIS di Suriah tengah dibombardir pasukan Rusia, sehingga misi mereka menyebarkan paham ekstrem dan khilafah sekaligus menebar teror menjadi terbatas.

Dari situlah, kata dia, ISIS lantas membalas negara-negara yang ikut membombardir mereka melalui pengikut-pengikutnya di negara-negara tersebut.

“Memang secara jumlah, pengikutnya tidak terlalu banyak di setiap negara, tapi ancaman seperti teror Paris, bisa terjadi di negara-negara lainnya. Target mereka selanjutnya mungkin Italia dan Amerika Serikat,” kata Irfan.

Kalau ISIS terus memainkan strategi itu, kata Irfan, pasti akan terjadi banyak teror dan ledakan bom di banyak negara yang ada simpatisannya, termasuk Indonesia.

Karena itu, lanjutnya, seluruh komponen bangsa Indonesia harus ikut aktif membantu BNPT dan lembaga-lembaga terkait dalam penanggulangan terorisme dengan cara meningkatkan kewaspadaan serta memperketat keamanan di tempat-tempat keramaian.

“Selain itu juga memperketat pengawasan secara massif di lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus dan pondok pesantren, yang notabene dihuni anak muda yang mudah dicekoki paham-paham ekstrem,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT ini. (ant/Bali Post)