Snt21122013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 21 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 239 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LAHAN SENGKETA - Inilah lahan yang menjadi sengketa antara Along dengan Bambang W.Suharto. Sengketa ini, berujung penangkapan terhadap Kajari Praya non Aktif Subri dan LAR terkait suap. Bahkan KPK kini sedang membidik tersangka lain yang diduga terlibat.

C.01.08.13

Kapolres Loteng Dipanggil KPK Mataram (Suara NTB) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan penyelidikan dalam kasus suap melibatkan Kajari Praya non aktif, Subri, SH,MH. Setelah memastikan memanggil hakim dan jaksa, jajaran Kepolisian juga akan dipanggil untuk didengar keterangannya. Senin (23/12) mendatang, menjadi agenda pemeriksaan Kapolres Loteng AKBP Supriyadi, SIK dan jajarannya. Tidak hanya Kapolres, KPK juga memanggil Kasat Reskrim Iptu Deny Setiawan berikut dua penyidik pembantu. Mereka dipastikan dipanggil kaitan dengan penyidikan kasus Along alias Sugiharta, soal laporan pengusaha dan politisi Hanura, Bambang W. Soeharto. Kepada Suara NTB, Jumat (20/12) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Moechgiyarto, SH, M.Hum membenarkan pemanggilan bawahannya itu oleh KPK. Surat panggilan itu diketahuinya sejak Rabu (18/12) lalu. “ Benar ada

Panggilan itu. Bahkan surat panggilan sudah disampaikan ke yang bersangkutan (Kapolres Loteng, red),” jawab Kapolda,saat dikonfirmasi usai menggelar video conference dengan Kapolri, Jumat (20/12) petang kemarin. Soal panggilan KPK itu, bagi Kapolda wajib dihormati sebagai proses penegakan hukum yang menyasar jajaran di internalnya. Menurutnya, pemeriksaan Kapolres itu tidak jadi masalah, Bersambung ke hal 5

Moechgiyarto (Suara NTB/dok)

KPK Sita Dokumen Objek Hakim yang Dicekal Sengketa Tanah di BPN NTB Didesak Agar Langgar Mekanisme Penyelidikan SETELAH sehari sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan, Jumat (20/12) kemarin, giliran Komisi Kejaksaan RI yang mendatangani kantor Kejari Praya. Bersambung ke hal 5

Helius Hosen (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, Hasmi Hanafie, SH, MM mengungkapkan KPK telah datang ke BPN NTB untuk meminta dokumen-dokumen objek sengketa tanah terkait kasus yang menyeret Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH yang tertangkap tangan menerima suap beberapa hari lalu. Semua dokumen yang menjadi objek sengketa tanah diserahkan kepada penyidik KPK. “Kemarin (Kamis, Red) dari pihak KPK sudah datang meminta dokumen itu. Jadi kita selaku institusi pelayanan yang menyimpan dokumen itu, karena ini permintaan KPK sudah kita serahkan,” ungkapnya dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Satker vertikl di Mataram, Jumat (20/12) siang kemarin. Bersambung ke hal 5

Dinonaktifkan Mataram (Suara NTB) Setelah para pegiat antikorupsi, giliran akademisi angkat bicara. Masih terkait kasus suap Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH. Khusus terhadap Ketua PN Praya, H. Sumedi dan dua majelis hakim yang masuk daftar cekal KPK, didesak agar dinonaktifkan. Desakan itu disampaikan akademisi, Syamsul Hidayat, SH, MH kepada Mahkamah

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi memimpin Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB bersama pimpinan instansi vertikal dalam menciptakan dan menjaga kamtrantibmas, Jumat (20/12). Berbagai persoalan termasuk sengketa lahan di Loteng dibahasdalam rakor tersebut.

2014, Tak Ada Toleransi bagi Penunggak Raskin

M. Hasim

Mataram (Suara NTB) Divisi Regional (Divre) Bulog NTB sudah mengalokasikan jumlah penerima beras untuk warga miskin (raskin) tahun 2014 dalam waktu dekat. Belum ada perubahan dari jumlah penerima tahun 2013 ini. Sesuai dengan yang diusulkan pemerintah daerah. Raskin yang disalurkan secara reguler itu sesuai pagu yang ditetapkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Kesra untuk NTB yakni seb a n y a k 84.881.880 Kg untuk 471.556 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang disalurkan melalui 916 titik distribusi

atau 916 desa pada 116 kecamatan yang menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB. “Tidak ada perubahan, jumlah penerimanya sama. Besaran yang diterima juga sama. Saya ndak tahu apa harusnya berkurang atau bertambah. Tapi yang diminta segitu Bulog akan alokasikan sejumlah itu,” terang Kepala Devre Perum Bulog Wilayah NTB, Ir. M. Hasim di ruangannya, Jumat (20/12) kemarin. Aturan pendistribusian tahun mendatang lebih tegas dari sebelumnya. Bahwa daerah yang masih memiliki tunggakan tak ada toleransi lagi. Untuk tahun 2013 memang diakui masih diberikan toleransi. kebijakan.Sehingga ditetapkan persyaratan penyaluran Raskin di Januari 2014 mendatang ini menurutnya diharuskan lunas untuk bulan-bulan sebelumnya. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/bul)

C.03.08.13

TO K O H

Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Maksud desakannya, agar Sumedi dalam posisinya sebagai hakim dalam kasus pemalsuan dokumen tanah dengan terdakawa Along, lebih konsentrasi dalam mengurus perkara tersebut bersama dua hakim anggota, Anak Agung Putra Wiratjaya, SH dan Dewi Santini, SH.MH. Bersambung ke hal 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.