Snt22012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 22 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 264 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ula)

JEBOL - Kondisi Bendungan Raba Baka di Dompu. Kini mega proyek multi years bernilai Rp 316 miliar itu dibidik Kejati NTB.

Kejaksaan Bidik Mega Proyek Bendungan Raba Baka Mataram (Suara NTB) Mega proyek Bendungan Raba Baka di Kabupaten Dompu yang sempat bermasalah progres pembangunannya, kini jadi bahan penyelidikan Kejaksaan Tinggi NTB. Sejumlah saksi dimintai keterangan.

Informasi diperoleh Suara NTB, sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, termasuk Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I. ‘’Ada delapan saksi diperiksa, mulai Jumat pekan lalu,’’

TO K O H

kata sumber Suara NTB di Kejati NTB. Dua di antara pejabat BWS yang diklarifikasi adalah Kepala Satker Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I, Abdul Hafiz dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), I Ketut Karihartha.

Sasaran bidikan Kejaksaan, karena proyek multi

pengerjaannya meski diduga belum ada izin dari Kementerian Kehutanan. ‘’Belum ada izin pemanfaatan hutan, makanya diusut,’’ kata sumber tadi, seraya menambahkan bahwa terkait proyek ini, diduga telah dilakukan pembayaran sebesar 20 persen.

Abdul Hafiz yang dikonfirmasi terkait pemanggilan dan klarifikasi itu, belum bisa memberi komentar. ‘’Saya masih rapat di Jogja. Tks,’’ jawabnya singkat via SMS. Proyek ini diketahui men-

years senilai Rp 316 miliar itu dikerjakan di atas lahan yang diduga izinnya belum dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Sebab areal itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Sejak dikerjakan tahun 2013 lalu, proyek yang disebut dengan Raba Baka Kompleks (RBK) ini, tetap berlanjut

Penjaringan Sekda NTB

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan, Bulog jangan main-main terkait dengan keputusan Perum Bulog Divre NTB yang ngotot akan mendatangkan beras dari Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, jika Bulog maksimal dalam menyerap gabah petani maka cadangan beras di daerah ini akan aman. ‘’Kalau melihat dari keseluruhan yang ada. Saya akan mengecek dan meminta supaya Bulog tidak main-main. Jadi penyerapannya dikurangi atau tidak dimaksimalkan supaya ada permainan-permainan seperti ini (mendatangkan beras dari luar daerah),” kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Kamis (21/1) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R KPK Belum Bersikap HINGGA saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga bersikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar, dalam kasus Bupati Lombok Barat non aktif, Dr.H. Zaini Arony. Sementara jika mengacu pada batas waktu sejak putusan itu dikeluarkan, maka perkara ini dinyatakan incraht.

Juru Bicara KPK Yuyuk Indriati, dihubungi Suara NTB Kamis (21/1) kemarin mengakui, sejauh ini belum ada putusan pimpinan lembaga antirasuah itu. Akan menerima atau mengajukan kasasi.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Kantongi Kepala SKPD Tak Berintegritas

Kerja Pansel Mencari yang Terbaik DPRD NTB meminta panitia seleksi (Pansel) agar dalam melakukan penjaringan calon Sekda NTB sesuai dengan aturan perundang-undangan. Para pimpinan Dewan tidak menginginkan adanya upaya jegal menjegal dalam pengisian jabatan Sekda NTB. “Kan itu sudah ada petunjuk panselnya. Kalau misalnya Pansel melakukan pembatasan, kita hormati pembatasan itu kalau ada

dasarnya. Tetapi kalau tidak ada dasarnya, jangan dilakukan, karena itu merupakan pengebirian terhadap hak-hak masyarakat,’’ ujar Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, pada Suara NTB, Kamis (21/1) kemarin.

Bersambung ke hal 15

TGH. Mahalli Fikri

Pemprov Turunkan Tim Periksa Kapal Diduga Pengangkut Limbah Newmont Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku telah menurunkan tim untuk memeriksa muatan dari kapal diduga pengangkut limbah atau barang sisa PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Kapal diduga pengangkut limbah Newmont yang bernama MV Red Rock Voyage 1602 sudah diamankan pihak TNI Angkatan Laut (AL) di Kupang, NTT. “Saya sudah mengirim BLHP (Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian), Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Perhubungan untuk memeriksa isi dari kontainer itu, baik limbah B3 dan yang lain. Sudah kita kirim

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mengecek itu,” kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Kamis (21/1) siang kemarin.

Dijelaskan, kapal MV Red Rock Voyage 1602 diduga mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Pelabuhan Benete Sumbawa Barat tanpa sepengetahuan dan disetujui oleh Penjabat Bupati Sumbawa Barat. Padahal, kapal itu mengangkut limbah B3, ada juga scrap.

“Kan kita tidak tahu itu, limbah itu gimana prosesnya, pengangkutannya, berapa banyaknya. Penanggungjawabnya seperti apa, yang dibawa berapa, yang ditinggalkan berapa?

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Bulog Jangan Main-main

jadi bahan penyelidikan baru Kejaksaan, yang sebenarnya sudah diusut sejak akhir 2015 lalu dan menjadi atensi langsung Kajati NTB, Martono, SH, MH. Kajati menunjuk Made Sutapa, SH sebagai ketua tim penyelidikan kasus ini.

Bahkan Sutapa sendiri menurut informasi sudah meminta keterangan para saksi tadi.

Hanya saja, saat dikonfirmasi, Sutapa mengaku akan mengecek kepastian pihaknya mengusut proyek itu.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan sepenuhnya evaluasi terhadap 12 Kepala SKPD Pemprov NTB kepada Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dibentuk dan saat ini sedang bekerja. Gubernur tak menampik dari hasil evaluasi itu akan ada Kepala SKPD yang bakal diganti.

Orang nomor satu di NTB ini mengaku telah mengantongi nama pimpinan SKPD yang tak berintegritas, yang juga akan menjadi pertimbangan dalam melakukan mutasi pejabat. Hal tersebut ditegaskan gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (21/1) siang kemarin.

Gubernur menghargai adanya desakan dari para anggota DPRD NTB supaya mengganti pimpinan SKPD. Menurutnya, hal tersebut bagus karena Dewan mempunyai fungsi pengawasan terhadap ek-

sekutif. ‘’Itu (Dewan) berhak penuh menyampaikan penilaian terhadap kinerja SKPD. Namun perlu diingat bahwa tim evaluasi kinerja itu melihat secara komprehensif,’’ terang Zainul majdi.

Dijelaskan, tim evaluasi kinerja pimpinan tinggi pratama yang sedang melaksanakan tugasnya mengevaluasi kinerja 12 SKPD lingkup Pemprov NTB itu mulai dari capaian indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD. Termasuk juga penilaian dari gubernur sendiri sebagai pimpinan daerah. ‘’Dari capaian indikator kinerja seperti apa? Termasuk juga penilaian dari saya seperti apa. Sejauh mana integritas dari para pejabat. Kalau misalnya terlalu banyak komplain masyarakat terhadap suatu instansi dalam hal pelayanan publik. Misalnya dipersulit pelayanan kepada masyarakat.

Bersambung ke hal 15

Simpang Siur

Rencana Pembebasan Lahan Sisa di Kawasan ’’Techno Park’’

Yuyuk Indriati (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Rencana pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan kawasan techno park, di Desa Lelede, Lombok Barat masih simpang siur. Pemerintah daerah dan pemilik lahan hingga kini belum ada komunikasi. ‘’Sampai sekarang belum ada pemerintah datang. Yang ada cuma makelar yang banyak disuruh. Kenapa harus pakai makelar kalau mau prosesnya cepat,’’ tanya Harli, anak seorang pemilik lahan di kawasan techno park yang belum dibebaskan.

Menurutnya, orang tuanya memiliki sertifikat untuk tanah di kawasan techno park seluas 23 are. Hingga kini, lahan itu masih digarap orang tuanya dan ditanamai beberapa jenis komoditas tanaman pan-

gan. Jika pemerintah daerah serius membebaskan lahan milik keluarganya, menurutnya harus jelas dari pemerintah langsung. Berapa nilai pembelian yang ditawarkan, tanpa harus melalui perantara. ‘’Kalau itu untuk kepentingan umum. Lahan ini siap dijual, tidak ada masalah. Tapi bagaimana bisa bicara, yang datang cuma makelar-makelar,” ujar Harli dihubungi Suara NTB di Lelede, Kamis (21/1) kemarin.

Jika pemerintah juga tak melakukan pembebasan lahan, baginya tidak masalah.

Permintaannya, ke depan keberadaan kawasan techno park tidak membuat akses pemilik lahan menjadi buntu menuju lahan milik mereka.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Gerbang techno park di Desa Lelede, Lombok Barat.

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penerapan Ganti Rugi

Jukir Nilai Rentan Disalahgunakan DARI 19 penderita demam berdarah dengue (DBD) di sembilan kelurahan yang dirilis oleh Dinas Kesehatan. Tiga diantaranya adalah warga di Kelurahan Pagutan Barat.

Lurah Pagutan Barat Cahya Samudra via ponselnya, Kamis (21/1) membenarkan data disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Sebab, berdasarkan data diterima dari Puskesmas ditemukan tiga warga di lingkungan Asak terkena DBD. Penanganan kasus (Suara NTB/dok) ini selanjutnya diserCahya Samudra ahkan ke rumah sakit, agar ketiga warga itu mendapatkan perawatan intensif.

Menurutnya, penyebab DBD ini hampir sama kasusnya di semua kelurahan. Yakni, masalah sampah serta kurangnya kesadaran pola hidup bersih dari masyarakat.

“Kalau kita pikir kasusnya sama saja seperti dikelurahan lain,” ujarnya.

Faktor cuaca sering berubah - ubah disinyalir menjadi penyebab. Sebab, nyamuk berkembang biak saat hujan. Hal itu kata Yaya sapaan akrabnya, perlu diantisipasi oleh masyarakat. Kelurahan melakukan gotong royong agar tidak ada penyebaran DBD. Selain faktor cuaca, kondisi drainase serta sampah bisa jadi pemicu. Artinya, masyarakat mulai menanamkan kesadaran dengan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan. “Sampah yang di saluran itu kan jadi mampet. Air nggak bisa jalan dan ini diwaspadai,” terangnya.

Agar tidak terjadi penyebaran secara meluas, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Rencananya, Sabtu (23/1) Dinas Kesehatan akan melakukan fogging. Sementara untuk abate sendiri, kader sudah membagikan ke masyarakat.

Karena penanganan kasus DBD tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Dia berharap peran aktif dari masyarakat. (cem)

Beri Pembinaan TERTANGKAPNYA delapan perempuan diduga PSK di sekitar Terminal Mandalika, Kecamatan sandubaya beberapa hari lalu mengundang keprihatinan. Keprihatinan terhadap persoalan ini juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd. Harusnya ada langkah-langkah strategis yang diambil guna mengatasi persoalan ini. ‘’Diberi pelatihan dan juga dibina. Kita menginginkan paling tidak sesuai dengan visi Kota Mataram maju, religious dan berbudaya,’’ terang Kartini menjawab Suara NTB, Kamis (21/1). Ia tidak menyangkal bahwa Pemkot Mataram sudah berupaya semaksimal mungkin. Tetapi kalau indikasi bahwa perempuan yang tertangkap diduga PSK tersebut, merupakan eks PSK Pasar Panglima, itu sangat disayangkan.

Itu menandakan bahwa persoalan tidak selesai sampai penutupan Pasar Panglima saja. Apalagi kalau eks pelakunya justru eksodus ke kawasan lain. Sebagai anggota Dewan dari dapil Sandubaya, Kartini, mengaku sangat menyayangkan hal itu. Kesannya, penutupan Pasar Panglima, tidak mengurangi oknum penyedia layanan seks komersial, melainkan hanya ‘’memindahkan’’ masalahnya ke kawasan lain.

Kartini meminta kepada Pemkot Mataram melalui SKPD terkait seperti Disosnakertrans Kota Mataram agar mencari formulasi baru untuk membina perempuan-perempuan yang diduga PSK itu. Pembinaan ini diharapkan menjadi solusi supaya mereka tidak lagi menggeluti profesi sebagai penjaja seks.

Dikatakan Kartini, persoalan yang dihadapi para penjaja seks, bisa jadi sangat komplek. Terutama menyangkut masalah ekonomi. ‘’Mereka sudah dibina. Tapi setelah dikembalikan ke keluarganya mereka balik lagi menjadi seperti itu. Ya mungkin saja karena memang karena persoalan ekonomi,’’ pungkas politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.

Pembinaan kepada eks PSK, menurut Kartini harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya tidak sekadar pembinaan saat tertangkap saja. Pemkot Mataram harus tanggap, misalnya memberikan bantuan modal usaha supaya mereka tidak kembali menjadi PSK. ‘’Kalau mereka tidak punya modal kan percuma pelatihan yang mereka dapatkan karena tidak ada tindaklanjut,’’ katanya.

Kartini menyayangkan upaya penertiban PSK selama ini hanya menyasar perempuan terduga PSK itu saja.

Sementara pria hidung belang yang notabene pengguna jasa PSK itu, tidak tersentuh. Karenanya, ia mendukung wacana Kasat Pol PP yang bakal menangkap PSK berikut pengguna jasa PSK. (fit)

banyak kalau begitu, bisa yang bermain tukang parkirnya.

Misalnya saya bisa saja sengaja berbuat jahat dan bilang motor ini hilang dan saya laporkan ke polisi. Kan saya dapat uang (ganti rugi) bekerja sama dengan pemilik kendaraan,” jelas salah satu jukir Gusti Made yang bertugas di pertokoan Jalan AA Gde Ngurah kepada Suara NTB. Gusti juga menyatakan kekhawatirannya kesempatan itu juga bisa dimanfaatkan oknum pemilik kendaraan yang sengaja menghilangkan kendaraannya yang diparkir dan menuntut ganti rugi. “Dan misalnya yang punya motor sengaja hilangin, kunci sengaja ditinggal dan nanti bisa saja dia suruh temannya ambil.

Dapat dia setengah (uang ganti rugi). Kita yang dibebankan dan dirugikan, bayar parkir seribu rupiah dan gantinya berjuta-juta,” cetusnya.

Untuk itulah menurutnya aturan ini perlu dikaji dulu dan dibuat aturan yang lebih terperinci sehingga tak dimanfaatkan oknum tertentu yang ingin mendapat keuntungan.

Pendapat yang sama juga disampaikan jukir lainnya, Bagus Sanjaya. Ia mengatakan sebaiknya ganti rugi itu jangan

(Suara NTB/ynt)

JUKIR - Gusti Made, salah satu jukir di pertokoan Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara menerima pembayaran parkir dari pemilik kendaraan. diterapkan. “Itu membebankan tukang parkirnya. Tidak sesuai ongkos parkir sama ganti ruginya,” cetusnya.

Bagus mengatakan jukir hanya melaksanakan tiga tu-

2.100 PJU Ilegal di Mataram Terancam Diputus Mataram (Suara NTB) Data perusahaan listrik negara (PLN) mendeteksi sebanyak 2.100 penerangan jalan umum di Kota Mataram illegal. PJU illegal ini terancam diputus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HM. Kemal Islam mengatakan, pendataan dilakukan oleh PLN terhadap pemasangan PJU ditemukan 2.100 illegal. Senin (25/1) nantinya, akan dirapatkan dengan PLN terkait solusi apa yang dilakukan. “Database PLN 2012, PJU ilegal sebanyak 2.100,” sebut Kemal dikonfirmasi Kamis (21/1).

Pengakuan PLN kata Kemal, Badan Usaha Milik Negara itu mengalami kerugian sampai Rp 1,5 miliar tiap bulannya. Namun demikian, pihaknya akan mengecek apakah data tersebut di Kota Mataram saja ataukah se - Pulau Lombok.

Daya standar PJU 20 - 25 watt.

Misalnya, lampu terpasang di rumah yakni 250 - 500 watt

PLN mencari solusi terbaik.

Sehingga tidak merugikan masyarakat dan PLN. Namun demikian, dia meminta Camat dan Lurah untuk membantu mengawasi.

Artinya, apabila ada masyarakat memasang atau mengambil aliran listrik tidak sesuai ketentuan diminta untuk ditegur. “Camat dan Lurah kami minta ikut membantulah,” pintanya.

Di tahun 2016 ini, Pemkot Mataram mengupayakan mengganti PJU yang memiliki daya tinggi dengan lampu hemat energi. Disamping itu, akan mengusahakan peng(Suara NTB/cem) gunaan meterisasi di tiap HM. Kemal Islam PJU di Kota Mataram.

Disisi lain, di tahun 2016 maka dilakukan penindakan akan mengusahakan menggunakan meterisasi. Listrik pemutusan sambungan.

Pihaknya kata Kemal, akan meterisasi ini dianggap lebih mengkomunikasikan dengan efisien. (cem)

Diusut Polisi

Pemkot akan Siapkan Data Mataram (Suara NTB) Pernyataan Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto mengatakan pihaknya membidik dugaan penjualan aset Pemkot Mataram oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi disambut baik oleh Pemkot Mataram.

Untuk mempermudah penyelidikan, Pemkot Mataram akan menyiapkan data yang diperlukan oleh penyidik. “Kalau memang itu diusut, nanti kita siapkan data,” jawab Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani. M.Si., i ruang kerjanya, Kamis (21/1).

Seperti diketahui, dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram itu terjadi sejak tahun 1997 atau Kota Mataram masih menjadi Kotamadya. Akta jual beli diterbitkan melalui pencatatan notaris dengan nomor 121/42/Ck/ 1997 dan pemilik hak atas bangunan itu atas nama Ester Harlianti dengan nomor register pencatatan di BPN nomor 23.07.73.05.3.00346.

Sertifikat tanah kala itu ditandatangani oleh Ir. H. Sabarudin saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram.

Proses transaksi pembayaran atas nama Ester Harlianti ini, diketahui melalui PT. Bank Mandiri yang berkedudukan di Jakarta ke Bank Mandiri Cabang Mataram.

Sertifikat kedua dengan nomor register 23.07.73.05.3.00352 juga muncul atas nama PT. Mataram Inwindo Coorporation. Bukti jual beli dalam sertifikat tersebut melalui notaris dengan nomor 136/ 47/Ck/1997. Transaksi pembayaran bangunan ini melalui Bank Antar Daerah. Sementara lahan Eks Mataram Musik sebelumnya masuk menjadi bagian HGB dikuasai PT. PCF diduga diperjualbelikan ke Etser Mangare dengan bukti notaris nomor 341/241/Okt/1998.

Dengan bukti transaksi melalui BCA di Jakarta di transfer ke BCA Cabang Mataram.

gas yaitu menjaga, mengamankan, dan merapikan kendaraan. Ia mengaku selama jadi jukir hanya sekali ada pemilik kendaraan yang kehilangan helm, tapi ia tidak mau

mengganti karena itu merupakan keteledoran pemilik kendaraan. Bagus telah menjadi jukir sejak 2013 dan dalam sepekan ia bisa mengantongi sampai Rp 500 ribu. (ynt)

Tahun Ini, Pajak Parkir RSUD NTB Mulai Ditarik Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemkot Mataram mulai menarik pajak parkir dari lahan parkir yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB di Dasan Cermen. Pemkot Mataram melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) telah menjalin komunikasi terkait hal ini. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB, Kamis (21/1).

Dari hasil komunikasi dengan pihak RSUD NTB, Syakirin mengatakan pihak RSUD akan menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga. Saat ini sedang dilakukan berbagai persiapan di lahan parkir termasuk juga rencana pemasangan sistem perparkiran di pintu masuk dan pintu keluar RSUD NTB. Karena sistem belum terpasang maka belum bisa dilakukan penarikan. “Untuk sementara masih dilakukan persiapan dan belum ada sistem (terpasang). Sampai hari kemarin (Rabu), pengakuan Kabag Humas RSUD NTB belum ada penarikan (tarif parkir) sama sekali,” jelasnya.

Dalam rangka tahapan persiapan ini, Syakirin mengatakan pihaknya bersama pihak RSUD NTB ingin memantapkan kerjasama baik penentuan model dan sistem penarikan

Perjanjian antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF dimulai sejak tahun 1996 dan luas tanah dikerjasamakan 39.900 m2. Kembali dilakukan penyempurnaan perjanjian di tahun 2002 dengan luas tanah dalam perjanjian itu menjadi 34.397 m2 dan berkurang seluas 5.503 m2.

Penyempurnaan perjanjian pada tanggal 11 Juli tahun 2002 ini sesuai perjanjian Pemkot Mataram dengan PT. PCF nomor 16/KPTS/2002 dan nomor 792/VII/2002 ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2.

Dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun a t a u berak h i r tahun 2026. (cem)

pajak parkir. Setelah proses administrasi rampung termasuk pemasangan sistem perparkiran atau pemantauan kendaraan yang masuk dan keluar, diharapkan akhir Januari ini pajak parkir mulai ditarik.

Pihak ketiga yang akan mengelola parkir di RSUP NTB ini ditentukan oleh pihak RSUD NTB. “Pihak rumah sakit yang menentukan pihak ketiganya. Terpenting kami tahu dengan siapa mereka menjalin kerjasama, sehingga kami bisa tahu siapa nanti yang akan menyetorkan pajaknya,” jelasnya.

Selain RSUD NTB, akan ada beberapa titik parkir baru yang akan dikelola Dispenda Kota Mataram. Belum lama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika) Kota Mataram dan Dishubkominfo sedang menyusun data titik mana saja yang akan dikelola menjadi retribusi parkir oleh Dishubkominfo dan titik mana saja yang akan diserahkan ke Dispenda untuk dikelola menjadi pajak parkir.

“Data awal yang kami sampaikan kepada Perhubungan berdasarkan data yang kami miliki dari target pajak parkir ada sekitar 200 titik. Itu yang akan kami maksimalkan. Sedang titik yang lainnya dikerjakan dengan Dishubkominfo,” jelasnya. Untuk parkir di Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang juga cukup potensial, Syakirin mengatakan telah mulai masuk ke kas daerah sejak tahun lalu. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Tiga Warga Terjangkit DBD

Mataram (Suara NTB) Kendaraan yang hilang di lahan parkir akan diberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan. Ganti rugi ini ditanggung bersama oleh pengelola parkir dan juru parkir (parkir).

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir khususnya pada salah satu bab dalam Perda tersebut yaitu Bab VI mengenai ganti rugi. Pada Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan diparkir menjadi tanggung jawab bersama antara orang atau badan yang mengelola tempat parkir atau petugas (jukir) dengan pemilik kendaraan bermotor. Sementara pada Pasal 13 ayat (2) diterangkan tanggung jawab oleh orang atau badan yang mengelola tempat parkir atau jukir berupa ganti rugi paling banyak sebesar 50 persen dari nilai jual kendaraan yang hilang.

Terkait aturan baru ini, para jukir merasa khawatir hal itu akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Selain itu para jukir juga merasa terbebani dengan aturan baru ini.

“Sebenarnya permainan

(Suara NTB/fit)

Nelayan Mataram Terkendala Tempat Penambatan Perahu Mataram (Suara NTB) Ribuan nelayan di Kota Mataram terkendala tempat menambatkan perahu pada saat memasuki musim angin barat. Apalagi jumlah nelayan di Kota Mataram cukup banyak, yaitu mencapai 1.600 orang. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Kelautan dan Perikanan Di-

nas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Emir A. Rumair kepada Suara NTB, Kamis (21/1).

Para nelayan ini sangat membutuhkan tempat untuk memarkir perahunya pada saat musim angin barat dimana para nelayan libur melaut.

Biasanya para nelayan Kota Mataram menambatkan

perahunya di wilayah Batu Layar maupun Senggigi, Lombok Barat (Lobar). Namun disampaikan Emir, hal itu kerap memunculkan persoalan karena biasanya pihak hotel yang berhadapan dengan laut tak mengizinkan nelayan memarkir perahu di sekitar hotel. “Tapi itu jadi masalah juga. Karena Senggigi adalah

daerah wisata, kehadiran banyak sampah ini dinilai mengganggu,” jelasnya.

Persoalan ini menurutnya harus dipikirkan secara bersama-sama dan harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya khususnya dengan pemerintah Lobar bagaimana solusinya. “Ini masalah dari tahun ke tahun

tapi belum menemukan solusi yang terbaik,” ujarnya.

Pada akhir tahun kemarin, dimana saat itu musim angin, pihak hotel meminta jangan sampai nelayan menaikkan perahu ke wilayah depan hotel. “Karena areal itu dipakai untuk areal perayaan tahun baru,” imbuh Emir.

Terkait kondisi cuaca saat

ini, Emir mengatakan cukup aman dan belum ada larangan melaut untuk para nelayan. Informasi cuaca dari BMKG dan pernyataan dari BPBD juga dijadikan sebagai acuan sebelum mengeluarkan imbauan untuk para nelayan.

Saat ini belum memasuki angin musim barat. “Baru permukaan sepertinya. Bulan

depan tahun baru China dan biasanya berdasarkan pengalaman laut agak bergolak,” jelasnya. Angin musim barat biasanya mulai berlaku dari Oktober-Maret. “Tapi sekarang angin agak tenang,” ujarnya. Namun dengan kondisi saat ini, cuaca tak bisa diprediksi dan bisa berubah setiap saat. (ynt)

SUARA NTB

Jumat, 22 Januari 2016

Sambutan Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi Mataram (Suara NTB) Ketua dan Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB akhirnya dilantik dan dikukuhkan, Kamis (21/1) kemarin. Tokoh NTB yang juga Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi berharap besar, pengurus saat ini adalah pemikir dan pendobrak demi kemajuan bangsa, khususnya daerah.

Sesuai agenda, prosesi pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya. Selain Gubernur NTB, hadir Wakil Walikota Mataram terpilih, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, sejumlah tokoh politik, tokoh masyarakat, termasuk H.Lalu Mesir Suryadi yang pernah menjadi Ketua KNPI NTB, juga H.Lalu Mudjitahid.

Dari pengurus pusat, hadir Ketua DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus bersama Sekjen Sirajudin Abdul Wahab. Hadir juga Ketua DPD II KNPI Kabupaten dan Kota di NTB. Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, perwakilan BEM dan mahasiswa. Total 243 pengurus yang dilantik, kemarin.

Pada sambutannya, Ketua DPD KNPI NTB, Hamdan Kasim menyerukan bagaimana pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa. Sejak sebelum era kemerdekaan, pemuda menurutnya telah menjadi elemen penting perjuangan. Di NTB, pemuda juga menjadi warna penting. Sebab dari statistik jumlah penduduk NTB sebanyak 4,6 juta, ada 1,4 juta diantaranya adalah pemuda. ‘’Kita pemuda ini ke depan akan sangat menentukan warna NTB dan Indonesia. Jika ingin melihat NTB 10 tahun ke depan maka lihat lah pemudanya saat ini,’’ kata Hamdan.

Sambutan Ketua DPP KNPI Muhammad Rifai Darus

Halaman Halaman14 3

Sambutan Ketua DPD KNPI NTB Hamdan Kasim

Pengurus DPD I KNPI periode 2015 – 2018 yang dilantik dan dikukuhkan DPP Hamdan Kasim juga mengapresiasi kepedulian Gubernur NTB terhadap pemuda, karena pernah mencatatkan diri sebagai sosok atau figur gubernur termuda. ‘’Saya ingin ucapkan kepada semua pemuda dan khusus kepada Pak Gubernur, ke depan akan banyak hal yang akan kita lakukan dalam menjalankan program dan memajukan daerah ini,’’ janjinya.

Sementara Ketua DPP KNPI

Muhammad Rafai Darus mengaku bakal membuat keseimbangan kinerja organisasi dari pusat ke daerah, dalam bentuk distribusi program. “Semua program nasional ke depan akan ke daerah,” janjinya.

Disebutkan, DPP KNPI saat ini sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 15 kementerian, salah satunya agenda besar poros maritim di

Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi menanda tangani SK pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD KNPI NTB Periode 2015 – 2018

Bangka. “Ini momentum bagi kita pemuda, tidak hanya sebagai jargon, tapi yang terpenting adalah aktualisasi kinerja,” tegasnya.

KNPI menurutnya mendidik pemuda agar tidak terlena sebagai pemimpin, tidak mabuk kekuasaan, tapi sebaliknya. ‘’Jangan bangga sebagai Ketua KNPI ketika digunakan untuk menghujat, untuk kepentingan pribadi. Tapi jadikan KNPI NTB

yang pengurusnya hampir sampai 300 orang ini sebagai ‘’perahu’’ besar yang membawa ke kemajuan. Di Indonesia, ada 650.000 pengurus untuk membawa bangsa ini semakin hebat,” ajaknya.

Selebihnya penekanan dia, agar pengurus menyusun data base dan mengidentifikasi seluruh potensi pemuda. Terakhir dia mengutip harapannya kepada masyarakat

dan pemerintah setelah mempercayakan kepengurusan KNPI NTB bekerja. ‘’Jika dia sudah keluarkan keringat untuk menulis visi dan misi, maka berikanlah dia kesempatan untuk berkeringat untuk jalankan visi misinya,’’ tutup dia.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengutip Firman Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana Islam juga mengatur pemuda. “Dalam AlQuran, kata pemuda delapan kali disebut. Ada tiga konteks untuk digali nilai-nilai baik di dalamnya,” kata Gubernur.

Pertama menurutnya, pemuda jika ingin berhasil dalam berjuang, tumbuhkan semangat kebersamaan. Kedua, ada semangat seorang (Nabi) Ibrahim yang tidak suka dengan kebatilan. Sifat ini menurut Gubernur harus selalu ada pada pemuda, dikhususkan kepada KNPI. ‘’Karena pemuda adalah pendobrak, bukan hanya dengan wacana, tapi tindakan nyata, jika ingin disebut berhasil,’’ tegasnya.

Ke tiga, sambungnya, pemuda dalam kisah ashabul kahfi. Sebagaimana riwayat Nabi Musa yang digambarkan pemuda selalu hadir dengan siap mengembangkan diri.

Beberapa petikan kalimat bijak disampaikannya, seperti, “Pemuda NTB sebaik- baik perwaris di masa mendatang”, kemudian “Jangan harap apresiasi orang lain, jika tidak mampu mengapresiasi diri sendiri dengan kerja baik”.

Diakhir kalimatnya, gubernur berdoa semoga dari KNPI akan lahir pemimpin yang dinamis, generasi yang hadirkan tantangan untuk perubahan dan kreativitas. “Dan satu hal lagi, tidak boleh ada dualisme,’’ pesannya menutup pidatonya. (ars/*)

Serahterima jabatan dan penyerahan pataka KNPI dari Ketua DPP Muhammad Rifai Darus kepada Ketua DPD KNPI NTB Hamdan Kasim

Pembacaan SK Pelantikan Ketua DPD KNPI NTB Hamdan Kasim, Sekertaris Andi Nasrudin dan Bendahara Wijaya Dewantara

Foto bersama pejabat dan tokoh NTB bersama pengurus DPD KNPI NTB

Dari kiri, Wakil Walikota Mataram terpilih, H. Mohan Roliskana, Ketua DPD KNPI NTB Hamdan Kasim, Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi, Ketua DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, Sekjen DPP KNPI Sirajudin.

Undangan yang memenuhi Ballroom Hotel Rombok Raya dalam pelantikan pengurus KNPI NTB

Ketua DPD II KNPI yang hadir di pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD I KNPI

Pejabat pusat dan daerah yang hadir di pelantikan DPD KNPI NTB

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

Limbah B3 Ancam Lotim LIMBAH Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengancam Lombok Timur (Lotim).

Pasalnya, sampai saat ini penanganan terhadap limbah-limbah berbahaya itu belum ada sistem pengelolaannya. Hal ini tidak ditampik Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lombok Timur (Lotim).

Hal ini terungkap dalam Diskusi Tematik tentang Limbah B3 yang digelar BLHPM Lotim di Selong, Kamis (21/1). Kepala BLHPM Lotim (Suara NTB/rus) R. Mulyanto Tejokusumo, R. Mulyanto Tejokusumo mengaku, semua penghasil lombah berbahaya ini dituntut untuk bisa mengelola. Hal ini, katanya, merupakan amanah undang-undang.

Mulyanto Tejo menyatakan tidak ingin ada korban baru mengambil tindakan. Ia pun sengaja mengundang pihak perusahaan yang bisa mengelola limbah berbahaya tersebut. “Limbah B3 ini harus dikelola, tidak bisa tidak. Kalau tidak segera ambil langkah kita salah,” akunya.

Paling disoroti adalah limbah yang berasal dari rumah sakit atau layanan-layanan kesehatan. Selama ini penanganan limbah di rumah sakit dan puskesmas dinilai masih sangat buruk. Bahkan sebagian puskesmas justru belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Catatan BLHPM, dari 29 puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Lotim hanya 12 yang sudah ajukan IPAL. Terhadap yang sudah punya pun masih dipertanyakan sistem penanganan limbahnya.

Dalam hal ini, pihak penghasil limbah jika tidak melakukan pengelolaan dengan baik akan terancam berurusan dengan aparat hukum. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang penanganan limbah B3, penghasil limbah yang tidak mengelola limbah bisa dipenjara 1-3 tahun dan denda hingga Rp 3 miliar.

Aparat kepolisian, lanjutnya saat ini sudah banyak mengincar para penghasil limbah yang tidak menaati aturan lingkungan. Ancaman hukuman itu menyebut tidak saja penjara, tapi tambahannya adalah terkena denda besar.

Praktisi pengelola limbah B3, Ivan Putu yang dihadirkan oleh BLHPM dalam pertemuan ini menjelaskan, limbah B3 ini sifatnya sangat berbahaya. Jika sudah mencemari lingkungan maka akan menimbulkan beragam penyakit berbahaya bagi masyarakat sekitar. Karenanya, limbah itu harus bisa dikelola dengan baik. Satusatunya cara yang dilakukan adalah dengan cara pemusnahan.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. Asrul Sani yang dikonfirmasi secara terpisah tidak menampik fakta sebagian besar puskesmas belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Termasuk limbah B3. Menyadari hal itu, Kepala Dikes Lotim ini menyatakan akan melakukan perbaikan ke depan.

“2016 kita akan perbaiki,” janjinya.

Sementar itu Kepala Puskesmas Korleko, drg. Agung yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, sistem penanganan limbah yang dilakukannya selama ini masih sangat sederhana.

Pihaknya segera berkoordinasi bagaimana sistem penanganan lebih lanjut. (rus)

Disayangkan, Hotel Tak Sediakan Alat Pemadam Kebakaran Tanjung (Suara NTB) Peristiwa kebakaran yang terjadi di Gili T Resort, Rabu (20/1) lalu, menjadi catatan sendiri pihak pemerintah. Pasalnya, dalam situasi itu manajemen hotel diketahui tak memiliki alat pemadam kebakaran (tabung standar). Untuk itulah, Dinas Pariwisata mengimbau agar seluruh pengelola tempat pariwisata menyiapkan alat dimaksud.

“Kami akan tindak semua pengusaha hotel yang tidak menyediakan Alat Pemadam Api Ringan. Karena hotel maupun restoran harus dilengkapi dengan standar pengamanan kebakaran,” tegas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Muhadi, Kamis (21/1).

Muhadi menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terkait standar pengamanan yang dimiliki hotel termasuk dalam menyediakan peralatan pemadam kebakaran.

Jika tidak, pemda akan memberikan sanksi. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap pengusaha jasa perhotelan.

Melihat situasi 3 Gili yang tak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran milik BPBD, maka tentunya manajemen hotel harus memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan dari berbagai sisi, termasuk bahaya kebakaran. Menurut dia, jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran di 3 Gili agar bisa diantisipasi sebelum membesar. Apalagi sebagian besar hotel berbahan kayu yang mudah terbakar.

Idealnya, kata dia, selain ketersediaan alat pemadam berupa tabung, keberadaannya juga harus dicek, apakah berfungsi atau tidak. Terbukti, pada saat kebakaran kemarin, tabung pemadam yang dimiliki oleh hotel semuanya tidak berfungsi. Sehingga masyarakat sempat khawatir akan terjadinya rembetan api ke bangunan yang lainnya.

Menurut Muhadi, untuk bisa segera mengantisipasi apabila ada musibah kebakaran terjadi di tiga gili, pihaknya bersama dusun dan pengusaha di tiga gili berencana membeli mesin penyedot air yang ditempatkan di beberapa titik yang bisa mengambil stok air dari kolam-kolam renang yang ada di beberapa hotel. Ini untuk jaga-jaga, karena kalau menghadapi kebakaran yang sudah membesar tidak mungkin bisa diatasi menggunakan alat pemadam kebakaran standar.

“Untuk mendirikan posko pemadam kebakaran dan sarana mobil damkar tentu perlu pembicaraan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder, karena 3 Gili tidak boleh ada kendaraan,” demikian Kadis Pariwisata. (ari)

Polres Lotim Kembali Lakukan Penyegaran Selong (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Timur (Lotim) kembali melakukan penyegaran terhadap delapan Kapolsek. Tindakan penggeseran atau mutasi dalam institusi Polri tersebut merupakan suatu hal yang biasa, langkah itu juga merupakan salah satu tahapan untuk meningkatkan jenjang karir dari aparat kepolisian itu sendiri.

Demikian disampaikan Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi, Kamis (21/1). Menurutnya, penggeseran atau mutasi delapan Polsek itu setelah Polda NTB mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) untuk dilakukan proses mutasi terhadap delapan Polsek yang bertugas di wilayah hukum Polres Lotim, proses mutasi ini sebagai ajang promosi jabatan dan peningkatan jenjang karir.

Adapun, sebut mantan Kapolsek Sembalun ini, beberapa kapolsek yang digeser di antaranya, Kapolsek Suralaga, Kapolsek Selong, Kapolsek Sakra Timur, Kapolsek Sukamulia, Kapolsek Wanasaba, Kapolsek Pringgabaya dan Kapolsek Sambelia.

Pada mutasi ini, Kapolsek Suralaga Aipda Syamsuri digantikan Ipda Purnama Hadi, Kapolsek Wanasaba Aiptu Mahsun digantikan Iptu Wayan Darmawan, Kapolsek Selong Iptu Zainuddin Basri digantikan Iptu Lalu Pancawarsa Selain itu, Kapolsek Sakra Timur Aiptu Lalu Kusmayadi digantikan Ipda Lalu Mahrum, Kapolsek Pringgabaya Kompol Eko Mulyadi digantikan Kompol Sutarman yang merupakan Kabag Ren Polres Lotim. Sementara Kompol Eko Mulyadi dipindahkan ke SPN Belanting.

Sementara, Kapolsek Suela yang sebelumnya dijabat Iptu Selamet Riadi posisinya digantikan Iptu Nyoman Dawak dan Kapolsek Sambelia Iptu Ahyar Askopi digantikan mantan Wakapolsek Pringgabaya Iptu AA, Mataram. Sementara Kapolsek Sukamulia AKP Lalu Irman digantikan Iptu. Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Binmas Polres Lotim. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Evaluasi Perizinan, BKPRD Lamban Beri Rekomendasi Tanjung (Suara NTB) Selama 2015, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menelurkan total 420 jenis izin, dalam bentuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Minol), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO (izin gangguan). Dari izin yang beretribusi tersebut, terkumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,834 miliar. Hanya saja, tidak sedikit keluhan terkait izin yang diterima menyusul lambannya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melengkapi izin yang diterima pengusaha.

Hal tersebut mengemuka pada rapat monitoring dan evaluasi perizinan, Kamis (21/1). Di samping hal itu, sejumlah isu strategis lain yang dibahas menyangkut, tidak sebandingnya pemasukan dari kepengurusan izin minol terhadap dampak besar peredaran minol tersebut di masyarakat.

“Kita ketahui bersama, minol ini memiliki dampak yang

besar, tetapi sebagian besar tempat usaha memberi retribusi sedikit walaupun jumlah yang dibayarkan itu sesuai dengan aturan. Kita ingin pemerintah mengkaji lagi besaran retribusi ini,” ungkap Kepala KPPT, H.M. Sumadi, SH. Ia mengakui, para pengusaha sejatinya sudah sangat diuntungkan oleh pelayanan perizinan yang banyak tidak

dipungut biaya. Dari beberapa jenis izin di KPPT, beberapa izin lebih banyak yanag digratiskan seperti Izin lokasi.

Padahal, dalam survei lapangan izin dimaksud, tim perizinan juga harus mengeluarkan biaya. Namun mengacu pada aturan yang ada, izin yang digratiskan tidak boleh ditarik.

Kabag Hukum, Setda KLU, Rade Eka Asmarahadi mene-

gaskan, keperluan biaya untuk survei tim dalam menilai izinizin nonretribusi bisa diusulkan melalui APBD. Setiap tahunnya, Tim Perizinan agar memperkirakan besaran biaya yang diperlukan tanpa harus memungut dan menyalahi aturan.

“Kami di bagian Hukum justru tidak pernah menerima arsip perizinan, yang seharusnya arsip ini kami simpan.

Kekhawatiran kita, beberapa dasar hukum yang tidak berlaku tetapi masih digunakan untuk melanjutkan proses kegiatan usaha. Jika ini terjadi, tentu fatal,” ungkap Eka. Eka juga mengingatkan lintas SKPD di perizinan, agar mengawasi jalannya aktivitas usaha di lapangan. Hal ini, un-

tuk memastikan agar pengusaha melakukan aktivitas sesuai izin yang diterima.

“Karena masih ada indikasi pengusaha yang tidak konsisten, di IPPT atas nama A, tapi di HO berubah jadi B. Kita harus tegas, jangan ada perubahan,” sambungnya.

Sementara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Drs. Rusdianto, mengingatkan seluruh stakeholder yang ada di KLU, bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) makin diperketat. Tidak hanya kegiatan berskala besar, program pemerintah termasuk cetak sawah juga harus memiliki dokumen dimaksud. (ari)

Siswa SMK Harus Diajarkan Berdasarkan Pengalaman

(Suara NTB/rus)

LIMBUNGAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat berada di Dusun Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela, Rabu (20/1) sore lalu.

Bupati Minta Dusun Limbungan Dijaga Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan Rabu (20/1) sore lalu mengunjungi Dusun Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela. Salah satu dusun yang terlihat masih khas dengan rumah adat asli Suku Sasak ini pada tahun 2016 ini rencana akan ditata. Pemerintah Kabupaten Lotim mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar.

Bupati meminta masyarakat tidak boleh merusak tatanan yang sudah ada. Mulai dari bentuk rumah hingga penataan lingkungan harus disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat adat Limbungan.

Adat istiadat yang sudah turun temurun di Limbungan, kata bupati harus dipertahankan. Limbungan selain khas dengan rumah adat dan adat istiadatnya, ternyata juga memiliki catatan sejarah perjuangan yang sangat patriotik di era penjajahan kolonial Belanda.

Menurut bupati, tahun 1907 silam dikenal dengan istilah perang bukit. Perang ini konon menjadi perang perlawanan warga Sasak yang menolak pemerasan kompeni.

Bahkan, perang perlawanan warga Limbungan ini paling bersejarah dibandingkan perang di Sisik dan Selong.

Pengakuan terhadap kedahsyatan perlawanan warga Limbungan itu kata Bupati diakui sendiri oleh Belanda. Pejuang Limbungan cukup banyak yang meninggal hingga 60 orang, bahkan, dari kalangan tentara Belanda juga ada yang tewas.

“Perang warga Limbungan ini adalah perang sebenarnya, ada namanya Amaq Mirasih, tokoh pejuang yang dibunuh. Ada 60 orang mati dan ada 4 orang Belanda,” urainya.

Dusun Limbungan ini pun sempat dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Posisi perkampungan Limbungan dulunya tidak di tempat yang sekarang. Melainkan berada di atas dekat hutan.

Sebagai satu-satunya daerah cagar budaya yang kental dengan adat istiadatnya ia menginginkan penataan kawasan Limbungan lebih baik.

Tanpa menghilangkan norma dan keaslian dari perkampungan Limbungan.

Alokasi anggaran Rp 2,5 miliar untuk penataan kawasan ini diminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa dilakukan perencanaan dengan matang. Limbungan katanya merupakan desa budaya dan bisa menjadi desa yang dapat memancing wisatawan untuk banyak berkunjung.

Selaku masyarakat adat, warga Limbungan dinilai Bupati mempertahankan kearifan lokal dalam kegiatan budidaya pertanian. Terlihat waktu berkunjung Rabu lalu, para petani sudah cukup mahir bercocok tanam. Sentuhan program penataan yang dibuat pemerintah, lanjutnya, tidak boleh merusak tatanan yang sudah ada.

Fakta sejarah ini diakui Amaq Darwasih, salah satu sesepuh dari Dusun Limbungan yang bertemu bupati. Amaq

Darwasih mengaku, nenek moyangnya seorang pejuang yang melawan penjajah.

Tidak jauh dari Dusun Limbungan ini ternyata ada sejumlah situs-situs perninggalan sejarah berupa makam. Amaq Darwasih menyebut antara lain namanya Makam Gunung Bentar. Dinamakan Gunung Bentar ini karena lokasi makam ini tempat dimulainya membentarkan adat istiadat yang ada di Limbungan.

Ada lagi makam lain seperti Batu Maliq. Lokasi ini disebut sebagai tempat ngayu-ayu masyarakat adat Limbungan.

Ada juga namanya makam Pepadang, Ruju, Knengel. Semua nama-nama itu, kata Amaq Darwasih hanya dalam cerita turun temurun terdengar oleh warga Limbungan. Siapa yang ada dalam makam itu sama sekali tidak ia ketahui.

Dalam hal ini, masyarakat adat Limbungan berusaha mempertahankan apa yang telah diwariskan nenek moyang leluhur. Mulai dari menjaga bentuk rumah, tinggi rumah, dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tetap coba dipertahankan.

Meski di tengah modernisasi, sejumlah warga lain yang tidak betah ada yang memilih mendirikan rumah secara permanen.

Bagi Amaq Darwasih bersama warga adat lainnya, adat istiadat ini menjadi harga yang harus dijunjung tinggi.

Meski cukup berat, karena saat ini bahan-bahan baku untuk pembuatan rumah adat mulai semakin langka. (rus)

Selong Tidak Boleh Kumuh Selong (Suara NTB) Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim) mulai mengintensifkan penertiban terhadap pedagang-pedagang liar yang berada di jalan-jalan raya. Kamis (21/1), sejumlah pedagang liar ditertibkan paksa. Tindakan penertiban ini dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh di Kota Selong.

Kepala KKTK Lotim, Mulki kepada Suara NTB mengatakan tindakannya dengan membawa serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini untuk mengamankan Peratuan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Kota.

Sebagai ibukota kabupaten, ujarnya, Kota Selong ke depan harus bisa tertata dengan baik.

Apalagi ada keinginan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan ke depan bisa menjadi kota idaman atau kota masa depan yang tampil asri dan bersih.

Penertiban terhadap pedagang tidak saja dilakukan di seputaran Selong. Melainkan seluruh wilayah kabupaten Lotim.

Kepada warga diingatkan agar

(Suara NTB/rus)

PENERTIBAN - Penertiban yang dilakukan KKTK bersama Satpol PP terhadap pedagang liar di Kota Selong, Kamis (11/1). tidak menggunakan badan jalan untuk aktivitas berjualan. “Hari ini ada enam titik yang akan kita selesaikan,” sebutnya. Kondisi Selong diakui selama ini sangat semrawut. KKTK merencanakan membuat blue print yang berisi konsep penataan Kota Selong sebagai kota idaman.

Kepala Seksi Operasi Penetiban (Opstib) Satpol PP Lotim, Lalu Ahmad Purwandi mengutarakan, pihaknya mendukung upaya KKTK untuk

melakukan penataan terhadap kota Selong. Masalah pedagang yang menggunakan badan jalan sudah jelas dilarang.

Ditegaskannya trotoar itu berfungsi untuk para pejalan kaki. Bukan hak untuk para pedagang kaki lima. Seluruh pedagang yang sudah ditertibkan itu diarahkan menempati tempat yang telah disediakan pemerintah daerah, yakni lapak-lapak yang dibangun di wilayah taman Selong. (rus)

Selong (Suara NTB) Pengalaman merupakan sumber pengetahuan dan keterampilan yang bersifat mendidik dan terintegrasi dalam tujuan pendidikan. Selain itu, pengalaman mampu memberikan tambahan wawasan bagi peserta didik, sehingga menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan baru terhadap siswa terutama yang duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). ‘’Oleh sebab itu, dalam pemberian pembelajaran terhadap siswa SMK itu tidak sepatutnya hanya seorang guru berpatokan terhadap isi buku,’’ ujar Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Ali Bin Dachlan di SMKN 2 Selong, Kamis (21/1).

Bupati mengatakan, SMK merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan akademis sekaligus memiliki keahlian khusus sesuai dengan program keahliannya masing-masing.

Untuk melatih keterampilan siswa SMK sesuai dengan bidang keahliannya itu, siswa SMK harus belajar sesuai pengalaman dan tidak harus ber-

patokan terhadap isi buku.

Sebagai lembaga pendidikan yang lebih fokus pada melatih keterampilan siswa harus mampu mensinkronkan antara teori yang diberikan terhadap siswa dengan praktik yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan siswa. Sehingga, setelah lulus para siswa SMK akan menjadi orang yang siap pakai dan diterima di perusahaan-perusahaan swasta yang ada. “Kalau jurusan Tata Niaga harus diajarkan bagaimana cara berdagang, otomotif bisa langsung bekerja di bengkel setelah lulus,”ujar bupati.

Sementara, Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, sependapat dengan Bupati Lotim yang mengatakan siswa SMK diharapkan setelah tamat dapat terserap langsung di dunia kerja. Hal itu itu dikarenakan siswa SMK dididik berdasarkan keterampilan sesuai jurusan yang benar-benar menjadi pilihannya berdasarkan bakat yang melekat pada siswa itu sendiri.

Dengan demikian, ia mengimbau kepada semua SMK baik negeri maupun swasta untuk terus mengasah keterampilan siswa. (yon)

(Suara NTB/rus)

LIHAT PRODUKSI - Wabup Lotim H. Haerul Warisin saat melihat hasil produksi yang diciptakan Kelompok Tani Ternak Geger Girang Anjani, Kamis (21/1).

Wabup Mengaku Sedih

Lotim Terancam Kekurangan Pangan Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengaku sedih dengan kondisi Lotim. Sekarang ini sebagian besar sawah di Lotim belum ditanami, karena terkendala ketersediaan air yang masih sangat terbatas. Dirinya khawatir Lotim terancam kekurangan pangan.

Berbicara dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian di Anjani Kamis (21/1), wabup mengaku, jumlah areal sawah di Lotim mencapai 46 ribu hektar.

Tahun 2015 lalu di bulan yang sama, Januari ini sudah berhasil ditanam 20.870 ha. ‘’Tahun 2016 ini, tidak sampai demikian. Angka realisasi tanam terbilang masih rendah bahkan kurang dari 50 persen,’’ akunya.

Tahun 2015, Lotim sukses dengan dua penghargaan sekaligus dari presiden, yakni sukses dalam program Upaya Khusus Swasembada Padi, jagung dan Kedelai (Pajale) dan penghargaan Adhikarya Nusantara, karena surplus pangan beras hingga 170 ribu ton.

“Mampukah ini kita kejar lagi tahun ini?” tanyanya.

Diakuinya, saat bertemu Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan secara khusus telah

meminta dirinya segera mencari solusi mengatasi persoalan ancaman kekurangan pangan beras tersebut. Bila perlu, mobil-mobil pengangkut air milik pemerintah daerah diperintahkan untuk digunakan menyiram tanaman padi yang sedang disemaikan petani, sehingga tidak sampai gagal tanan.

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan produksi adalah menggunakan teknologi. Salah satunya teknologi Marolis yang diciptakan oleh Kelompok Tani Ternak Geger Girang yang ada di Dusun Anjani.

Areal yang sempit harapnya bisa meningkatkan produksi tinggi. Di tengah musim panas saat ini, ancaman serangan hama juga menjadi bagian terpenting yang menjadi perhatian.

Hama penyakit perlu diantisipasi.

“Kita harus berjaga-jaga semua,” katanya.

Disampaikan, varietas yang ditanam petani saat ini ada beragam bentuk dan nama. Ada varietas ciliwung, ciherang, IR 64 dan beberapa jenis lainnya. Sentuhan teknologi yang coba dihadirkan sejumlah praktisi dan ilmuan diharapkan bisa menghasilkan produksi yang sesuai harapan. (rus)

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Asuransikan Lahan Petani LAHAN pertanian milik petani di Lombok Barat (Lobar) bakal diasuransikan mulai tahun 2016 ini. Petani yang mengalami gagal panen khususnya tanaman padi akan diganti rugi melalui asuransi tersebut. Pemberlakuan asuransi merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan perusahaan asuransi. Program ini sudah disosialisasikan mulai tahun 2015 lalu.

“Mulai tahun ini, lahan pertanian petani diasuransikan, sehingga petani tidak perlu (Suara NTB/dok) khawatir jika mengalami gagal H. Chaerul Bahtiar panen. Sebab kalau gagal panen akan diganti kerugiannya dengan klaim di asuransi,” terang Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, H. Chaerul Bahtiar, Kamis (21/1).

Program ini diluncurkan, karena melihat kondisi alam dan iklim yang kian tidak menentu, sehingga petani rawan merugi akibat gagal panen. Untuk itu, lahan pertanian milik petani diasuransikan, jika mengalami gagal panen, maka diganti oleh pihak asuransi. Sejak tahun 2015 lalu beberapa poktan sudah direkrut masuk asuransi.

Model asuransi ini, terangnya, lahan usaha pertanian milik petani diasuransikan per hektar dibayar per sekali musim tanam.

Pola penarikan pembayaran asuransi dari petani, petuas asuransi akan langsung ke petani bersama kantor cabang dinas di kecamatan. Pembayarannya dilakukan kolektif oleh poktan, karena petani menjaminkan lahan. ‘’Sehingga jika mengalami gagal panen bisa diklaim ke asuransi. Sekarang kami lagi sosialisasi,” imbuhnya.

Dijelaskan, semua poktan di Lobar bakal disasar asuransi. Dari 1.654 poktan yang ada, semua poktan yang menanam padi akan dimasukkan dalam asuransi. Pihaknya berupaya memasukkan poktan secara bertahap, mulai dari Kecamatan Gerung, Lembar, Narmada. Sedangkan kalau kegiatan sosialisasi, pihaknya sudah menyasar 10 kecamatan.

Mengenai kriteria gagal panen yang bisa diklaim dari asuransi, yakni petani yang gagal disebabkan puso, penyakit tanaman dan faktor alam. Untuk tahap pertamai ini, pihaknya menargetkan supaya bisa menyasar lebih banyak kelompok. Menurutnya, asuransi ini penting supaya petani aman. Sebab dengan adanya asuransi ini petani terlindung dari kegagalan, karena kalau petani gagal, maka diganti oleh asuransi. Apakah tidak memberatkan petani dengan premi? Menurutnya premi yang ditarik dari petani tidak akan memberatkan petani, karena jumlahnya sangat kecil. (her)

(Suara NTB/kir)

SAMPAH - Tampak tumpukan sampah berserakan di salah satu sudut di Kota Praya. Pemkab Loteng saat ini mempercepat penggodokan pembentukan Dinas Kebersihan guna mengoptimalkan penanganan sampah di Kota Praya khususnya dan Loteng pada umumnya.

Atasi Sampah, Dinas Kebersihan Mutlak Ada Praya (Suara NTB) Keberadaan Dinas Kebersihan atau instansi yang khusus menangani persoalan sampah mutlak harus dimiliki Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Pasalnya, dengan kondisi saat ini di mana urusan sampah hanya ditangani sekelas UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, penanganan sampah jelas tidak akan bisa maksimal.Demikian disampaikan Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, di

ruang kerjanya, Rabu (20/1).

Untuk itu, pihaknya saat ini tengah berupaya maksimal mempercepat pembentukan dinas khusus yang menangani persoalan sampah.

“Draf rencana pembentukan dinas khusus persampahan tersebut sedang kita godok dan kita percepat. Supaya diharapkan tahun ini juga bisa selesai. Sehingga bisa segera dibahas bersama dengan Dewan,” janjinya.

Menurutnya, keberadaan dinas khusus yang menangani

sampah diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam upaya membantu menyelesaikan persoalan sampah yang cukup pelik di Loteng.

Belum lagi, dengan perkembangan sektor pariwisata wisata yang cukup pesat dengan dimulai pengembangan kawasan Mandalika Resort, maka penanganan sampah harus benarbenar serius dilakukan.

Ia menjelaskan, untuk jangka pendek khusus terkait sampah di Kota Praya, Pemkab Loteng sudah mengeluar-

Kekurangan Rp 48 Miliar

Pembangunan Gedung DPRD Tuntaskan Kasus Bedah Desa Molor hingga Tahun 2020

Praya (Suara NTB) Target penyelesaian pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah terancam molor hingga tahun 2020 mendatang. Mengingat, masih besarnya kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan gedung baru ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, saat dikonfirmasi Suara NTB, mengaku, untuk menuntaskan pembangunan gedung baru dibutuhkan anggaran sekitar Rp 48 miliar lagi. Sementara tahun ini Pemkab Loteng hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 15 miliar. Anggaran tersebut hanya untuk membiayai pembangunan tahap III. “Jadi kalau kita bicara target penyelesaian tahun 2017 mendatang, dengan pola penganggaran yang ada sekarang, agak sulit rasanya bisa dicapai. Bisa-bisa, dengan pola penganggaran seperti itu gedung baru tersebut baru akan selesai tahun 2020 mendatang,” ujarnya.

Kecuali pola penggarannya diubah ke pola tahun jamak. Di mana proses kontrak proyek hanya dilakukan satu kali, sehingga tidak perlu lagi mengulang proses tender setiap tahunnya yang justru bisa menyita waktu. “Kalau dengan pola anggaran tahun jamak, rekanan yang ditunjuk hanya sekali. Dan, rekanan tersebut akan bekerja sampai proyek selesai,” terangnya. Pemerintah daerah kemudian tinggal menganggarkan dana setiap tahunnya.

Rasyidi mengatakan, pada awal pembangunan gedung baru pola anggaran direncanakan menggunakan pola tahun jamak.

Tapi karena ada proses pergantian kepala daerah, pola anggaran diputuskan tidak diambil, karena khawatir, ada perubahan kebijakan oleh kepala daerah yang baru nanti.

“Tapi dari komunikasi terakhir dengan Dewan, setelah anggaran tahun 2016 ini, untuk penganggaran selanjutnya akan menggunakan pola anggaran tahun jamak. Tinggal sekarang bagaimana komitmen kedua belah pihak, baik pemerintah daerah maupun Dewan untuk menyiapkan anggaran pembangunan gedung baru tersebut sampai tuntas,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, menegaskan, pihaknya tetap konsisten mendukung penyelesaian pembangunan gedung baru dengan menyiapkan anggaran setiap tahunnya. “Bagaimanapun gedung baru ini harus selesai. Masalah anggaran, kita akan tetap siapkan,” janjinya.

Terkait pola penganggaran, Dewan Loteng kata Ziadi tidak masalah menggunakan pola anggaran tahun jamak. Jika memang pola tersebut dinilai jauh lebih efektif untuk bisa mempercepat penyelesaian pembangunan gedung baru. Karena sesuai target, akhir tahun 2017 mendatang gedung baru sudah tuntas.

Dan, awal tahun 2018 sudah bisa digunakan secara efektif. (kir)

Jalani Sidang Kode Etik, Satu Anggota Polri Dicopot Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim), Kamis (21/1) kembali melakukan sidang kode etik terhadap salah satu oknum anggota polisi berpangkat Brigadir dengan inisial HRS. Sidang kode etik dilakukan lantaran oknum anggota polisi tidak pernah masuk kantor selama setahun lebih hingga sekarang. Dengan persoalan seperti ini, aparat Polres Lotim melakukan Sidang Kode Etik yang dipimpin langsung Wakapolres Lotim, Kompol. Gede Harimbawa dengan menhadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi.

Menurut Wakapolres, sebelum dilakukannya sidang kode etik itu, aparat Polres Lotim sudah mencari tahu keberadaan anggota Polres Lotim berinisial HRS yang keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Petugas juga sudah mendatangi pihak keluarga, namun anggota tersebut tetap tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. “Anggota sudah mencari tahu keberadaan anggota yang tidak pernah masuk sampai dilakukannya sidang ini. Namun, tetap saja tidak masuk tanpa alasan yang jelas,”ungkapnya.

Adapun, katanya, dasar dilakukannya sidang kode etik lantaran anggota Polri yang bersangkutan melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2014 tentang rekomendasi PTD dan Pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 4 ayat 1 tentang pemberhentian anggota polisi yang melanggar kode etik. “Anggota itu sudah positif diberhentikan,”tegasnya.

Seiring keterangan yang diberikan oleh pihak keluarga dan sejumlah saksi yang dihadirkan pada proses sidang kode etik, pihak dari komisi sidang memutuskan supaya anggota inisial HRS yang sudah tidak masuk kantor selama satu tahun lebih diputuskan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Harimbawa menegaskan, anggota Polri yang tidak masuk selama 30 hari saja sudah sudah salah, apalagi tidak masuk lebih dari 30 hari dan tidak ada pemberitahuan seperti tindakan yang dilakukan oleh anggota yang menjalani sidang kode etik sudah pasti diproses sesuai aturan dna ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak memandang siapa anggota itu, kalau melanggar kode etik harus ditindak tegas dalam penegakan aturan.

Sanksinya sudah tahu kan, yang keputusannya itu bisa sampai pemecatan dari keanggotaan Polri,”tegasnya. (yon)

Polisi dan Jaksa Segera Bertemu

Praya (Suara NTB) Peliknya proses penyelesaian sisa berkas kasus dugaan korupsi program Bedah Desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, disikapi Polres Loteng dengan meminta ekspose bersama dengan pihak Kejari Praya. Semua berkas yang dibutuhkan untuk keperluan ekspose bersama sedang dilengkapi penyidik Polres Loteng.

“Berkas-berkas yang dibutuhkan sedang kita lengkapi.

Begitu lengkap, langsung akan kita minta ekpose bersama dengan pihak Kejari Praya,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.MH., melalui Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, Kamis (21/1).

Ia menjelaskan, dalam ekspose bersama itu nantinya penyidik dari Polres Loteng akan bertemu langsung dalam satu meja dengan jaksa dari Kejari Praya guna membahas kendala dan persoalan-persoalan terkait pemenuhan berkas kasus dugaan korupsi bedah desa. Termasuk, mencari solusi dan jalan keluar terkait persoalan yang menghadang.

Dengan begitu, diharapkan apa yang menjadi kekurangan dan kendala dalam proses penuntasan berkas kasus bedah desa itu nantinya bisa terjawab.

Penyidik Polres Loteng bisa menentukan langkah dan kebijakan sesuai dengan petunjuk yang

diberikan jaksa, sehingga diharapkan berkas kasus dugaan korupsi bedah desa bisa segera dinyatakan tuntas. “Harus segera ada kejelasan terkait kasus ini. Karena ini juga menyangkut perasaan orang yang menjadi tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, tidak manusiawi juga kalau status orang sebagai tersangka terus digantung begitu lama tanpa ada kejelasan yang pasti, karena kasus tersebut sudah begitu lama. “Bayangkan sudah satu tahun lebih, orang-orang ini ditetapkan sebagai tersangka.

Jadi harus segera ada kejelasan,” imbuh Ery. Dalam arti, jika berkasnya dinyatakan tidak lengkap maka pihak jaksa juga harus tegas, nyatakan tidak lengkap, sehingga ada kepastian hukum terhadap para tersangka. Begitu pula kalau sudah dinyatakan lengkap, segera dinyatakan lengkap. Tidak kemudian mengantung seperti sekarang ini.

“Yang terjadi sekarang,

berkasnya terus-terusan bolak-balik. Padahal pihak kepolisian sudah melengkapi semua berkas yang diminta oleh pihak jaksa,” tandasnya.

Disinggung rencana waktu ekspose bersama, Ery mengaku belum bisa memastikan. Yang jelas, pihaknya sampai sejauh ini masih melengkapi berkas yang dibutuhkan. Setelah semua lengkap, baru akan diajukan jadwal ekspose bersama. “Intinya, kita akan melakukan semua upaya untuk bisa menuntaskan berkas kasus ini,” ujarnya.

Dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut, masih ada tiga berkas yang masih belum dinyatakan tuntas. Termasuk berkas dengan tersangka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,04 miliar.

Yakni mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is. Ditambah berkas dengan tersangka PPK proyek milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tersebut. (kir)

Diduga Memeras Lewat Medsos

Oknum Warga Diciduk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang warga asal Desa Semparu Lombok Tengah (Loteng) diamankan aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). Pelaku diduga memeras menggunakan media sosial (medsos) facebook. Pelaku pun kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Kamis (21/1), menyebutkan, pelaku yang sampai saat ini masih dirahasiakan identitasnya oleh aparat kepolisian ini diamankan awal pekan lalu setelah salah seorang korban melapor ke Polres Loteng. “Memang sudah ada yang kita amankan.

Dan, kasus ini masih terus dikembangkan,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H. Modus penipuan yang dilakukan pelaku, yakni dengan membuat akun facebook palsu dengan nama salah satu artis KDI asal Loteng. Kepada sejumlah teman akun perempuannya, pelaku menjanjikan uang sebesar Rp 2,5 juta. Asalnya, teman akun perempuannya mau mengirim foto bugilnya kepada pelaku.

Lantaran tergiur, salah seorang korban lantas mengirim foto bugilnya kepada pelaku. Setelah foto diterima, bukannya mem-

(Suara NTB/kir)

Nurodin berikan uang seperti yang dijanjikan, pelaku malah balik mengancam korban akan menyebarkan foto-foto bugil korban ke internet. Jika tidak menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 juta.

Untuk meyakinkan korban supaya bersedia menyerahkan uang sebesar itu, pelaku membuat akun facebook lain dengan nama perempuan. Dan, berpura-pura pernah menjadi korban.

Agar kedoknya tidak terbongkar, pelaku juga membuat satu akun facebook lainnya lagi dan mengaku sebagai paman pelaku.

Oleh akun yang mengaku paman pelaku itulah korban kemudian diajak bertemu langsung. Di sana, sang paman palsu mengaku siap membantu korban.

Asalkan, korban mau menuruti permintaan paman palsu pelaku.

“Berdasar informasi dari korban itulah, kita kemudian bergerak.

Dan, berhasil mengamankan satu pelaku,” sebut Nurodin.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini guna mencari korban-korban lainnya. Karena diperkirakan korban bukan hanya satu orang, tapi lebih. “Kasusnya sampai saat ini masih terus kita kembangkan. Untuk mencari tahu korban lainnya,” akunya.

Nurodin pun berharap, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja. Untuk berhati-hati menggunakan medsos, seperti facebook dan medsos lainnya.

Dan, jangan sekali-sekali memuat komentar yang berbaur unsur SARA maupun ungkapanungkapan yang menyinggung pihak tertentu. Apalagi memuat foto-foto atau gambar yang mengandung unsur pornografi.

Tidak kalah penting, peran orang tua sangat diharapkan.

Dalam mengawasi aktivitas anak-anaknya. Ketika mengakses medsos berbagai macam jenis sekarang ini. Terutama facebook yang sudah begitu akrab dengan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. (kir)

kan sejumlah kebijakan. Misalnya, dengan menambah petugas kebersihan dan merubah waktu kerja dari pagi hari menjadi malam hari.

Hasilnya pun sudah mulai terlihat. Di mana Kota Praya sekarang ini sudah mulai rapi dan tampak bersih dari sampah. “Tapi persoalan sampah kan bukan hanya persoalan Kota Praya saja. Hampir semua daerah di Loteng, mengalami hal serupa,” ujar Ibnu.

Lebih lanjut Ibnu menambahkan, pengodokan pembentu-

kan dinas khusus yang menangani persoalan sampah bersamaan dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Loteng. Semua persyaratan untuk keperluan pembentukan BNN Loteng juga sedang dilengkapi. “Jadi selain dinas khusus kebersihan, kita juga tengah fokus mempersiapkan pembentukan BNN Loteng. Sebagai salah upaya menekan dan mengantisipasi peredaran narkoba di Loteng,” tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini. (kir)

Terima Salinan Putusan

Bupati Definitif Segera Diusulkan ke Dewan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) sudah memperoleh salinan surat putusan inkracht perkara Dr. H. Zaini Arony, MPd, dari Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar Bali. Surat itu diperoleh Kamis (21/1) pagi oleh Kabag Hukum, Bagus Dwipayana yang diutus ke Denpasar untuk mengambil surat putusan.

Menurut Sekda Lobar H. M. Taufiq, surat putusan menjadi dasar ke DPRD untuk mengusulkan H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai Bupati Lobar definitif. Setelah dibahas di DPRD, selanjutnya DPRD mengusulkan ke provinsi. Setelah itu diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihak Pemda, lanjutnya, akan membuatkan pengantar untuk penyerahan ke DPRD. Surat itu akan diserahkan paling lambat Jumat ini ke DPRD. Setelah itu, DPRD yang akan membahasnya.

Mengenai pemberhentian Zaini Arony, Taufiq mengaku, surat pemberhentian sebelumnya dari Kemendagri bisa dilengkapi dengan surat putusan inkracht tersebut. Sebab setelah surat putusan keluar, maka otomatis Zaini Arony berhenti permanen. Ditanya terkait berapa lama proses

(Suara NTB/dok)

H. M. Taufiq pengusulan bupati definitif, Taufiq menyebut tergantung dari kemendagri. Yang jelas katanya, proses dan mekanisme dilalui sesuai ketentuan.

Dalam hal ini pemda akan pro aktif sepanjang sesuai kewenangan yang dimiliki.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana menyatakan, pihaknya telah menerima salinan surat putusan inkracht Kamis pagi dari PT Tipikor Denpasar. Setelah menerima surat itu, pihaknya langsung membawanya pulang ke Lobar. Pihaknya melapor ke atasan bahwa surat tersebut sudah diperoleh. (her)

Batasi Perjalanan Dinas

Sekda Akui Banyak Kepala SKPD Bepergian yang Tak Jelas Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq menegaskan, perjalanan dinas pejabat di lingkup Pemda Lobar baik eselon II, III dan IV akan dibatasi. Pihaknya sudah membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani Plt Bupati tanggal 4 Januari lalu. Perbup ini dibuat dengan tujuan untuk efisiensi dan kontrol internal SKPD. Pasalnya, selama tahun 2015 lalu banyak pejabat khususnya kepala dinas jor-joran keluar daerah tanpa mempertimbangkan tingkat urgensinya.

“Karena itu mulai tahun ini, kami batasi perjalanan dinas.

Maksudnya bukan melarang, tapi untuk efisiensi dan kontrol ke internal SKPD. Sebab selama ini memang sejumlah kepala SKPD berangkat keluar daerah tanpa mempertimbangkan urgensinya,” kritiknya, Kamis (21/1).

Ia menekankan kepada SKPD, agar lebih selektif untuk memenuhi undangan ke luar daerah. Jika tidak terlalu penting disarankan agar tidak keluar daerah. Sebaliknya jika penting bagi daerah, maka SKPD harus berangkat. Namun tentunya dilihat kembali siapa-siapa saja di SKPD itu yang bisa memenuhi undangan. Untuk memenuhi undangan keluar daerah harus dipilah mana bagian dinas dan bidangnya yang bisa

didelegasikan berangkat. ‘’Mana undangan yang perlu kadis berangkat dan mana undangan yang bisa didelegasikan ke bawahannya. Jangan kadisnya saja yang ingin berangkat, ini yang kita batasi,” tegasnya.

Menurutnya, jika semua keluar daerah, terutama kadis sering keluar, maka imbasnya pada evaluasi pekerjaan di internal SKPD. Banyak pekerjaan tidak akan tuntas, karena ditinggal keluar daerah. Diakuinya, hal ini terjadi pada tahun lalu. Karena itulah, ia membuat aturan supaya perjalanan dinas lebih selektif tahun ini. Menurutnya, kebijakan ini bukan berarti melarang pejabat ke luar daerah, namun untuk efisiensi dan kontrol internal.

Lebih jauh dikatakan, perjalanan dinas ke luar daerah tidak perlu terlalu lama. Bahkan, menurutnya jika urusannya tidak terlalu banyak bisa selesai dua hari. Kecuali katanya ada panggilan dua kementerian, tidak bisa selesai 2 hari, maka harus diupayakan selesai secepatnya. Ditegaskan, baru-baru ini, ada salah seorang kepala dinas mengajukan berangkat ke luar daerah selama tiga hari, namun ia mencoret. Ia menambahkan, terkait hal ini juga akan masuk evaluasi dalam mutasi yang direncanakan dalam waktu dekat. (her)

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

JM Berharap AUYS Sukses di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, berharap kegiatan ASEAN (AUYS) bisa sukses. Mengingat kegiatan ini bukan hanya untuk mahasiswa tetapi menyangkut kepentingan daerah ini. Untuk itu, Pemkab diharapkan bisa memberikan pelayanan secara maksimal.

“Kita harapkan bisa sukses. Kita harus berikan pelayanan terbaik, agar ketika nanti mereka pulang ke negara masing masing bisa bicara tentang Sumbawa. Kalau sudah berikan pelayanan dan keramahtamahan yang baik, maka mereka akan selalu teringat tentang Sumbawa. Dan itu yang menjadi sesuatu yang paling penting. Saya ingat dulu Ketua Ikatan Sepeda itu orang Malaysia. Dia bilang apa yang diingat di Sumbawa, ternyata mente. Di sini yang paling enak, hanya kalah kemasan, dan diborong satu mobil boks,” terang JM, mantan Bupati Sumbawa yang baru saja berakhir masa jabatannya ini kepada Suara NTB disela sela acara perpisahannya di Wisma Daerah.

Tentunya lanjut JM, banyak manfaat yang dapat diambil Pemkab dari kegiatan ini. Memperkenalkan sekaligus menjual potensi daerah ini. Seperti potensi pariwisata, perikanan, peternakan dan lainnya. Serta menjadi kebanggaan dan semangat tersendiri bagi pemuda pelajar dan mahasiswa di Sumbawa, dengan kedatangan mahasiswa dari berbagai negara di ASEAN. “Hebat Sumbawa, mahasiswamahasiswa ASEAN datang ke sini. Ada apa? Orang-orang di luar akan bertanya, apalagi yang di sini. Oleh karena itu sosialisasi promosinya juga menjadi penting tempat mereka pergi mungkin ke Poto (kampung tenun) atau tempat menarik lainnya. Itu yang harus disiapkan sebenarnya, bukan hanya di tempat-tempat formal,” cetusnya.

Peserta AUYS bisa melihat cara pengolahan permen susu dan susu kuda liar di Penyaring Moyo Utara. Masyarakat setempat mesti pula disiapkan agar dapat memberikan sambutan yang hangat. Ada pula karapan kerbau, pacuan kuda joki cilik dan lainnya. “Kunjungan lapangan itu yang penting,” tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Polisi Usut Dugaan Penyimpangan Dana Tanggap Darurat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian melakukan klarifikasi terhadap Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rauf, S.Sos, dan bendahara pengeluaran Didi Rahmansyah, S.Ap, Kamis (21/1). Hal ini menyusul adanya informasi dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana tanggap darurat pencarian pesawat Latih Liberti XL2 yang jatuh pada 2014 lalu.

Pantauan Suara NTB, dua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini dimintai keterangan di ruangan unit tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Sumbawa secara bergantian. Mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita. Saat diwawancara terkait klarifikasi, bendahara pengeluaran BPBD, Didi Rahmansyah mengarahkan wartawan untuk langsung memintai keterangan ke pihak kepolisian.

Informasinya, dana tanggap darurat tersebut diajukan BPBD Kabupaten Sumbawa ke BNPB Pusat 2014 lalu.

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 234 juta. Hal ini guna melakukan pencarian atas pesawat latih Liberti XL2 yang jatuh di wilayah perairan Pulau Moyo. Dana tersebut dikucurkan pemerintah pusat untuk kepentingan dimaksud.

Namun dari informasi yang diterima kepolisian, dalam penggunaan dana tersebut

diduga terjadi penyimpangan.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo kepada Suara NTB, Rabu (21/1) menyebutkan, keduanya dimintai keterangan masih sebagai saksi. Menurutnya, klarifikasi dilakukan mengingat adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dimaksud. “Kami masih tahap pengumpulan data (puldata) untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan tersebut,” imbuhnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

KETERANGAN – Pegawai BPBD saat dimintai keterangan penyidik Tipikor Polres Sumbawa, Kamis (21/1).

Ibu Rumah Tangga Dilatih Padamkan Api Pencetus Kebakaran Taliwang (Suara NTB) Ibu-ibu rumah tangga di desa Sekongkang Atas kini tak khawatir jika ada api berpotensi menyebabkan kebarakan di dapur mereka. Kamis (21/1), mereka mendapatkan pelatihan tentang tata cara penanggulangan kebakaran yang disebabkan dari aktivitas di dapur oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Dalam pelatihan kali ini, Fire Emergecy Service (FES) PT NNT tak hanya mengajarkan seputar tata cara penanganan api yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dapur. Para ibu-ibu rumah tangga juga diberi pengetahuan soal kondisi kompor gas yang baik dan cara perawatannya.

Selama kegiatan berlangsung, para ibu-ibu rumah tangga mengikutinya dengan antusisas. Menurut mereka pengetahuan ini penting, karena sebagai ibu rumah tangga kondisi paling berbahaya saat di dapur adalah terjadinya kebakaran dari kompor yang digunakan. “Kami senang dapat pelatihan ini.

Apalagi dapat pengetahuan soal bagaimana mengecek kondisi kompor gas yang bagus sehingga kita bisa selalu merasa aman saat di dapur,” jelas salah seorang ibu peserta pelatihan.

General Supervisor (Gensup) FES PT NNT, Wawan mengatakan, agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) tahun 2016. PT NNT sendiri sengaja membuat agenda ini tidak hanya di internal perusahaan, sebagai upaya sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya kebakaran. “Pelatihan ini tujuannya untuk meminimalisir penyebab kebakaran. Dan kenapa ibu-ibu? Karena mereka yang paling banyak beraktivitas di dapur,” terangnya.

“Latihannya sekarang khusus pada kompor gas, karena sekarang banyak rumah tangga yang sudah menggunakan gas tapi mereka tidak mengetahui cara mengantisipasi jika terjadi potensi kebakaran di dapur,” urainya.

Ia berharap dari pelatihan ini, ibu-ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang teknik penanggulangan dini kebakaran jika terjadi di rumah. “Kegiatan penanggulangan kebakaran di lingkar tambang ini kami bekerja sama dengan pemerintah. Tapi dengan pelatihan ini harapan kita, warga minimal bisa mengantisipasi lebih awal dengan begitu kita tidak perlu turun lagi,” harapnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

DISEMAYAMKAN - Setelah dikirab ke 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa sejak 18 Januari yang lalu, Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa telah disemayamkan kembali melalui Upacara Prosesi Penerimaan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa di halaman kantor Bupati Sumbawa, Kamis (21/1). Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dibawa oleh rombongan Pasukan Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa yang diiringi oleh regu Bhineka Tunggal Ika Akper Samawa, Drumband SMPN 1 Sumbawa, Drumband SMPN 2 Sumbawa, dan Drumband SDN Karang Dima. Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa diserahkan dari Camat Sumbawa kepada Koordinator Kirab yang kemudian diserahkan kepada Plt. Bupati Sumbawa Drs. H. Rasyidi untuk kemudian disemayamkan kembali di kantor Bupati Sumbawa.

Tugas Berat Menanti Husni Mo Sumbawa Besar (Suara NTB) Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih, Husni Mo boleh dikatakan menjadi kado istimewa pada HUT Sumbawa Ke-57. Tentu banyak harapan kepada pasangan ini sekaligus “Pekerjaan Rumah” (PR) besar yang dijanjikan dalam janji politik melalui visi dan misi mereka.

Ada hal yang selama ini

kurang disentuh dan bisa menjadi program unggulan bagi pemerintahan baru nantinya.

Rektor Universitas Samawa (UNSA), Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar menyebutkan beberapa contoh yang sifatnya non fisik. Seperti program “magrib mengaji” untuk segera mengkoordinir guru ngaji di setiap kampung dan memberikan mereka insentif yang layak. Kemudian me-

ngembangkan Istana Tua Dalam Loka yang disatukan dengan masjid raya sebagai pusat kajian Islam dan kebudayaan Samawa. Refungsi Wisma Daerah sebagai pusat kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa dan Kesultanan Sumbawa.

Berikutnya pengembangan pasar Seketeng menjadi lantai 3, perpaduan tradisional dan modern. Paling penting

peningkatan status dan kapasitas Perguruan Tinggi yang ada di Sumbawa menuju kota pendidikan di Pulau Sumbawa. Serta program program lainnya yang bersifat baru dan inovatif. “Harus ada yang berbeda dari tahun - tahun sebelumnya. Kalau cuma tugas rutin, ya Sumbawa tidak akan ada perubahan secara signifikan,” pungkas Prof Ude, panggilan akrabnya. (arn)

Newmont Bantah akan Buang Limbah B3 ke Laut Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) membantah pemberitaan yang menyebutkan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang dimuat oleh kapal MV Red Rock Voyage 1602 yang saat ini tengah diamankan di Kupang akan dibuang ke perairan setempat.

Manager SR PT NNT, Syarafuddin Jarot mengatakan, PT NNT tidak membuang limbah apapun dari kapal MV Red Rock sebagaimana pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Sesuai manifest, kata Jarot menjelaskan, Kamis (21/1), limbah yang diangkut oleh kapal MV Red Rock dari pelabuhan khusus (Pelsus) PT NNT di Benete adalah minyak pelumas bekas dan limbah-limbah bekas pakai lainnya. Di mana pengangkutannya telah mendapatkan izin untuk dikirim ke sarana-sarana pendaur ulang limbah berizin milik pihak ketiga yang ada di dalam negeri.

Meski membantah, Jarot menyebutkan, PT NNT tetap mengizinkan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan pemerintah provinisi (Pemprov) NTB. Di mana sejauh ini para pihak tidak mendapati ketidaksesuaian dengan data manifest kapal MV Red Rock.

Untuk diketahui, dari pemberitaan media lokal Kupang yang tersebar di KSB bahwa kapal MV Red Rock yang sebelumnya dicurigai mengangkut limbah scrap (limbah padat) PT NNT secara ilegal itu. Ditengarai akan membuang limbah B3 milik PT NNT di perairan Kupang.

Hal ini ditegaskan pihak otoritas TNI AL di Kupang yang mengaku memperoleh informasi dari Pemrov NTB sehingga diminta untuk megamankan kapal tersebut. (bug)

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kasus K2

Sejumlah Pejabat Dompu Bakal Jadi Tersangka

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan pemalsuan dokumen honorer kategori 2 (K2) yang diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu tahun 2015 telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Seorang pejabat aktif di lingkup Pemkab Dompu bakal dijadikan sebagai tersangka.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (21/1) mengungkapkan, pihaknya telah melakukan gelar kasus K2 yang telah diselidiki pihaknya. Hasil gelar kasus ditemukan cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan dengan seorang calon tersangka. “Tadi kami baru gelar kasusnya. Kita tingkatkan dari tahap penyelidikan ke

tahap penyidikan. Untuk sementara, satu orang akan ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka, lanjut AKP Herman, merupakan pejabat aktif. Sebelumnya ia baru sekali dimintai keterangan oleh penyidik pada tahap penyelidikan dan akan kembali diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan-

nya. “Dia sudah dimintai keterangan, tapi nanti kita akan panggil lagi untuk melengkapi berkasnya,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Herman, pihanya dalam waktu dekat akan memintai keterangan beberapa orang sebagai saksi untuk melengkapi keterangan dan dokumen penyidikan. Sehingga tersangka masih terbuka kemungkinan akan bertambah lebih

(Suara NTB/ula)

Herman dari seorang. “Kita masih akan mintai keterangan beberapa orang lagi,” katanya.

Namun beberapa dokumen

terkait kasus K2 telah didapat penyidik dalam tahap penyelidikan. Dokumen yang belum dimiliki penyidik tinggal SKTJM (surat keterangan tanggunjawab mutlak) yang ditandatangani Bupati ke BKN, tapi penyidik telah memiliki salinan dokumennya.

“Kopiannya sudah ada. Yang aslinya (SKTJM) belum ada,” terangnya.

Kasus honorer K2 ditangani Polres Dompu menjadi perhatian publik sejak awal perekrutannya. Berdasarkan database honorer daerah di Dompu tersisa sekitar 80-an orang yang belum diangkat dari 100-an orang, karena da-

tanya tidak teregister di BKN pusat. Kasus ini terjadi secara nasional sehingga muncul kebijakan baru untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Hasil pendataan oleh BKD tercatat sekitar 700-an orang, kemudian dibuka kembali sehingga teregister lebih dari seorang.

Setelah dilakukan tes tulis, sebanyak 390 orang dinyatakan lulus. Namun mereka ini diminta oleh panitia pusat untuk diverifikasi kembali, sehingga terjaring mereka yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Hasil verifikasi yang diketuai Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si ter-

dapat 134 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Selain karena masa pengabdiannya yang di atas 1 Januari 2005, paling banyak diantara honorer TMS mengabdi pada sekolah swasta dan pengabdiannya terputus – putus.

Belakangan, justru ke-390 orang honorer K2 diuruskan pemberkasannya untuk memperoleh NIP. Hingga saat ini tinggal seorang yang belum keluar persetujuan NIP-nya. Kuat dugaan, hasil verifikasi yang menyatakan 134 orang honorer dinyatakan TMS dicabut kembali di BKN agar bisa lakukan pemberkasan mendapat persetujuan NIP di BKN. (ula)

Kasus PNPM Mandiri

Polres Dompu Masih Tunggu Hasil Audit BPKP Dompu (Suara NTB) BPKP perwakilan NTB dalam waktu dekat akan menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi program PNPM Mandiri kecamatan Kempo. Hasil audit ini akan menjadi dasar bagi penyidik dalam menindaklanjuti kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 450 juta ini.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Kamis (21/1) mengungkapkan, hasil koordinasi pihaknya dengan BPKP perwakilan NTB untuk hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi program PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2010 – 2012 akan diserahkan dalam pekan ini. “Kemarin saya baru pulang dari Mataram.

Mereka menjanjikan akan menyerahkan hasil auditnya pekan ini,” ungkapnya.

Dikatakan Herman, hasil audit tersebut sudah ada dan tinggal ditandatangani. Bahkan sudah diberikan penomeran. Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui hasilnya karena belum diserahkan. “Kita belum tahu hasilnya karena belum diserahkan,” terangnya.

Hasil audit kerugian negara menjadi dasar bagi penyidik dalam penetapan tersangka dan diserahkan ke Kejaksaan.

Balum adanya hasil audit membuat penyidik Polres Dompu ragu menetapkan tersangka terhadap tiga pengurus UPK Kempo tahun 2010 – 2012 yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan penyidik Polres Dompu belum menyampaikan SPDP ke Kejaksaan bahwa kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ini modusnya dengan melakukan pemalsuan kelompok penerima. Namun anggaran pinjamannya tetap dicairkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus. Belakangan, pengembalian dana pinjaman dari kelompok fiktif tersebut macet sehingga kasusnya terungkap. (ula)

Putusan MK Jadi Syarat Tambahan Pengesahan Bupati Terpilih Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mendapat tembusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan hasil Pilkada oleh pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH. Putusan ini menjadi syarat tambahan dalam pengesahan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Penyerahan salinan putusan MK kepada DPRD Dompu ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, H. Irham, SH di ruang kerja Ketua DPRD Dompu, Kamis (21/1). “Salinan putusan ini asli dari MK untuk DPRD,” kata Sekretaris KPU Dompu, H. Irham, SH. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengatakan, dengan adanya putusan MK yang menolak gugatan pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH menunjukkan hasil Pilkada Dompu sudah tidak ada masalah. Sehingga tinggal menunggu pengesahan dan pelantikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris KPU Dompu, H. Irham menambahkan, pihak KPU Dompu tidak perlu mempleno ulang penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih pasca keluarnya putusan MK. Hasil pleno sebelumnya masih tetap berlaku. Terlebih gugatan yang diajukan pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH ke MK telah melewati batas waktu 3 x 24 jam, sehingga ditolak gugatannya. “Hasil pleno sebelumnya yang menetapkan Bupati dan wakil Bupati terpilih masih berlaku dan tidak perlu dilakukan pleno ulang. Apalagi gugatan itu diajukan setelah batas waktu 3 x 24 jam,” ungkapnya.

Kendati demikian, putusan MK ini juga akan disampaikan ke Gubernur NTB untuk menjadi syarat tambahan pengesahan di Mendagri. “Putusan ini juga disampaikan ke pihak terkait yaitu pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih. Sehingga mereka akan sampaikan ke Gubernur untuk menjadi syarat tambahan,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

DISEGEL – Ruang kelas di SDN 2 Maria, kecamatan Wawo, Bima, yang disegel warga agar tidak ditempati untuk kegiatan belajar mengajar karena rusak, ditinjau pemda Bima, Kamis (21/1)

Bangunan SDN 2 Maria Rusak Parah Bima (Suara NTB) Asisten II Setda Kabupaten Bima, Ir. Muzakir dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S.Pd. meninjau gedung SDN 2 Maria, Kecamatan Wawo, Bima, Kamis (21/1). Tiga ruangan kelas sekolah itu rusak parah. “Kita upayakan bangun ulang sekolah ini. Kasihan anakanak belajar terlantar,” ujarnya.

Kata dia, kondisi gedung sekolah tersebut benar-benar rusak. Seperti atap bocor, kayu kap lapuk, plafon ambruk dan tembok sudah mulai retak. “Gedung ini sudah tidak bisa untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Bahaya buat siswa dan guru,” katanya. Ruang kelas sekolah itu pun malah telah disegel oleh warga setempat agar tidak ditempati belajar.

Muzakir mengaku, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan SDN tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016. “Anggaran sudah ada, tinggal direkomendasikan oleh DPRD. Kita juga akan koordinasi dengan Dikpora dan tim teknis,” katanya.

Pemda merespon baik untuk

soal itu, apalagi menyangkut kepentingan dunia pendidikan.

Bahkan SDN setempat pernah mewakili Kabupaten Bima di ajang nasional. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bima, Yasin SPd, berjanji akan siap memperjuangkan nasib sekolah tersebut. Sebab kondisi infrastrukturnya rusak parah. “Saya akan perjuangkan.

Lagipula pembahasan DAK baru dilakukan secara gelondongan. Jadi masih banyak ruang anggaran itu diarahkan ke sekolah ini,” janjinya.

Dia menegaskan, SDN 2 Maria tidak akan direhab namun akan dibangun kembali yang baru. Pasalnya gedung dan temboknya sudah retak. “Percuma kalau hanya bongkar atapnya. Sementara bangunannya rusak parah,” pungkasnya.

Di Rumah Dinas Sementara itu, murid-murid SDN 2 Maria terpaksa belajar di ruangan sempit di ruangan bangunan bekas rumah dinas sekolah setempat. Kondisi itu sejak Desember 2015 lalu Kepala SDN 2 Maria, H.

Hasan Abas mengatakan, gedung kelas 1, 2 dan 3 sudah rusak. “Kami tidak berani tempati ruang kelas 1, 2 dan 3, karena atapnya bocor, plafon ambruk dan temboknya retak,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi gedung sekolah setempat memang sudah tua. Karena gedung itu dibangun pada tahun 1954.

“Bangunan ini tidak pernah direnovasi. Kami takut seketika bisa ambruk,” akunya.

Kata dia, KBM di gedung sementara berjalan lancar.

Siswa aktif menerima pelajaran meski ruangannya sempit. “Kita biasakan anakanak belajar di luar. Semua itu demi keselamatan bersama,” katanya.

Salah seorang murid, Muhamad Yusuf berharap agar pemerintah serius menyikapi persoalan tersebut, yakni memperbaiki gedung sekolah yang rusak, sehingga dia dan rekan rekannya bisa belajar dengan nyaman. “Kami meminta gedung sekolah dibangun. Sebab kami tidak nyaman belajar di ruangan ini karena sempit,” pungkasnya. (uki)

Sebaran Guru di Bima Belum Merata Bima (Suara NTB) Penempatan 25 orang tenaga kontrak pendidik (guru) di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, belum lama ini, menunjukkan jika penyebaran guru di Kabupaten setempat khususnya di daerah terpencil, belum merata. Padahal, kebutuhan guru di daerah terpencil sangat diperlukan.

Hal tersebut diakui Kabid KPMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, H. Asraruddin, SH, menjawab Suara NTB, Kamis (21/1).

Kata dia, Dikpora tengah mengupayakan (Suara NTB/uki)

H. Asraruddin agar sebaran guru terutama di daerah terpencil dan pelosok. Menurut dia, sebanyak 25 orang guru yang ditempatkan di Kecamatan Tambora belum lama ini, merupakan tenaga kontrak. Sebab kerjasama dengan Indonesia Muda Mengajar telah berakhir masa berlakunya. “25 orang guru ini dinamakan tim Bima mengajar.

Mereka dikontrak sesuai jam mengajar,” akunya.

Dia menjelaskan, pihaknya belum bisa menambah guru atau pendidik di daerah terpencil, salah satunya di Tambora. Pasalnya hal tersebut tergantung kebijakan pemerintah pusat. “Pemerintah daerah melalui sekolah mengusulkan kekurangan guru dan mengisi Dapodik. Namun pemerintah pusat yang menentukan,” jelasnya.

Akan tetapi pada tahun 2016 pemerintah pusat berencana akan mengambil kebijakan khusus soal penempatan guru di daerah terpencil itu. Hanya saja, dia tidak menyebutkan jumlah guru yang ditempatkan tersebut.

“Mudah -mudahan kebijakan ini cepat direalisasikan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Disamping itu, pihaknya akan memanggil dan mengumpulkan sekitar 700 kepala sekolah semua jenjang dari SD, SMP sampai SMA se Kabupaten Bima. Hal tersebut untuk mengukur sejauh mana jumlah guru yang tersebar di masing - masing sekolah. (uki)

Tersangka Curanmor Dihakimi Warga Kota Bima (Suara NTB) Tiga orang remaja, inisial F (17), AG (21) dan AW (16) babak belur dan nyaris tewas dihajar massa. Pasalnya, dua orang berstatus Pelajar SMA dan mahasiswa itu kepergok mengambil motor warga yang parkir di masjid Besar di Jalan Tolomundu Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Kamis (21/1) pukul 12.20 wita.

Ratusan massa meluapkan kekesalannya dengan melayangkan pukulan hingga pelaku babak belur. Diduga warga kesal atas sederet kejadian tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang belakangan merajalela di Kota Bima.

Ketiga remaja yang diketahui asal Kecamatan Lambu itu diselamatkan oleh pihak keamanan dan langsung digiring ke kantor Satreskrim Polres Bima Kota.

Salah seorang warga menceritakan, saat itu dua pelaku tengah mengorek motor yang terparkir di halaman masjid. Kebetulan sang pemilik motor tengah menunaikan shalat Dzuhur.

Namun, salah seorang warga melihat tindakan yang mencurigakan tersebut, sontak berteriak maling. Akhirnya para pelaku itu, meninggalkan motor dan melarikan diri menggunakan motor temannya yang sudah menunggu di luar halaman masjid.

Sialnya, warga lain yang mendengar teriakan maling spontan mengejar ketiganya yang sudah berusaha kabur menggunakan motor ke arah barat.

Sepanjang perjalanan, warga yang melihat aksi kejar kejaran itu ikut mengejar pelaku, kemudian ketiga remaja menemui jalan buntu di Kelurahan Bedi. “Di Kelurahan Bedi, ketiga remaja itu mendapat amukan massa,” ucapnya.

Kata dia, beberapa menit kemudian, aparat datang mengevakuasi ketiga remaja itu yang diidentifikasi dua orang pelajar SMA dan satu orang mahasiwaa di salah satu kampus di Kota Bima. “Ketiganya langsung dibawa polisi,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pelaku, inisial F mengatakan, saat hendak mencuri motor warga, dipergoki warga dan berusaha kabur.

F di hadapan dua rekannya mengaku sudah lama beraksi di Kota Bima. Hanya saja, baru pertama kali kepergok warga. “Selama ini hasil dari jual motor ini dipakai untuk kebutuhan sehari - hari,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Kanit Buser, Bripka Guntur mengatakan, belum dapat memberikan keterangan. Dia menyarankan agar menanyakan langsung ke Kasat Reskrim AKP Antonius F Gea, SH, S.Ik. Namun, Kasat Reskrim yang hendak dikonfirmasi, tidak ada di tempat. Belakangan Kanit mengaku bahwa ketiga pelaku awalnya kepergok warga saat hendak mencuri motor di halaman Masjid. “Saat ini kami amankan dulu untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIGELANDANG – Tersangka pelaku curanmor saat digelandang ke mapolres Bima Kota, Kamis (21/1).

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

POLHUKAM Kompas Mataram Mengadu ke DPRD NTB

Halaman 8

Tidak Ditentukan Umur SALAH satu persyaratan yang menjadi perdebatan dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yakni batasan umur.

Dimana usia maksimal calon Sekda 56 tahun. Hal tersebut kemudian diduga oleh banyak pihak, sebagai upaya penjegalan terhadap beberapa calon sekda yang berumur di atas 56 tahun, tetapi dinilai memiliki peluang besar.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Com., melihat batasan umur calon (Suara NTB/dok) sekda tersebut tidak menMori Hanafi garah sebagai upaya penjegalan terhadap calon lain. Justru, itu sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada pejabat yang lebih muda, namun memiliki prestasi dan memenuhi kualifikasi.

“Saya lihat batasan umur itu masih normal. Tidak ada saya lihat indikasi yang bermaksud untuk penjegalan terhadap siapapun.

Jika merujuk pada aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), kan masa jabatan sekda itu lima tahun. Jadi sekda-nya harus yang lebih muda,” kata Mori kepada Suara NTB, Kamis (21/1) kemarin.

Menurut Mori, batasan umur untuk calon sekda tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada alasan untuk memaksakan jabatan sekda harus dijabat oleh orang yang lebih tua. “Saya pikir itukan aturan.

Kita ikuti saja dulu. Kan banyak juga pejabat-pejabat yang masih muda tapi berkualitas,” katanya.

Ditambahkan Mori, jika alasan pengalaman yang dijadikan pertimbangan, sehingga jabatan sekda harus diisi oleh orang yang lebih tua, bukanlah alasan yang logis. Karena pada dasarnya banyak pejabat meskipun masih muda, tapi pengalamannya jauh lebih banyak.

“Kalau bicara pengalaman, belum tentu mereka yang lebih tua yang paling berpengalaman. Banyak juga yang muda tapi pengalamannya jauh lebih kaya. Jadi pengalaman itu, tidak bisa diukur semata-mata oleh faktor umur,” pungkasnya. (ndi)

Cermat Berpendapat di Medsos MUNCULNYA berbagai kasus di (medsos) media sosial diduga terkait terorisme perlu pendalaman lebih lanjut. Mengenai unsur-unsur pidana yang dapat dikenakan ketika dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan undang-undang itu pula diingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku di media sosial.

Kepala Subdirektorat II (Suara NTB/dok) Cyber Crime Direktorat ReDarsono Setyo Adjie serse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK menyebutkan, dalam penanganan setiap kasus mengenai ITE, perlu didalami lebih lanjut mengenai tujuan dan motivasi dari yang bersangkutan. “Butuh pendalaman lebih intensif, tujuannya (posting) apa, motivasinya apa. Sejauh mana dia mengerti dan mengerti tentang apa yang diposting,” terangnya di Mapolda NTB, Rabu (20/1).

Transaksi dunia maya, kata Darsono, dilakukan sejumlah pemeriksaan dan analisa lebih mendalam. Khusus yang berkaitan dengan dugaan terorisme, seperti yang terjadi Selasa (19/1) lalu, yang dilakukan oleh IR, karyawan salah satu hotel berbintang yang diamankan di kawasan Batulayar, Lombok Barat, pihaknya hanya sebatas membackup reserse kriminal umum dalam melakukan pendalaman.

“Cyber Crime membantu apakah transaksi yang dilakukan itu benar-benar dilakukan oleh yang bersangkutan. Dianalisa percakapannya. Tidak serta merta yang memakai atribut teroris di media sosial itu masuk unsur pidana. Itu perlu didalami lagi,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi berulangnya hal tersebut, masyarakat diimbau agar lebih cermat dalam mengekspresikan diri melalui media sosial yang semakin pesat berkembang, dilihat dari ragam aplikasi dan sarananya. Diingatakan agar jangan sampai menimbulkan kesan fitnah, terlibat dalam perjudian online, dan pornografi dalam unggahan penyampaian pendapat berbentuk gambar, teks dan suara. Sebab telah diatur dalam sejumlah pasal di dalam UU ITE tersebut, seperti yang tertera dalam pasal 27, 28, 31, serta 32 dengan ancaman penjara di atas lima tahun. (why)

(Suara NTB/ndi)

MENGADU - Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi saat menerima mahasiswa UMM yang mengadu ke DPRD NTB terkait kemanan di kampus UMM. Mataram (Suara NTB) Proses belajar mengajar kampus Universitas Muhammadiyah

Mataram dihantui kecemasan.

Konsentrasi belajar terganggu oleh perasaan yang was-was ter-

hadap keamanan motor. Hal tersebut dikarenakan belakangan ini, aksi pencurian sepeda motor

Polisi Selidiki Gorengan Diduga Mengandung Zat Berbahaya Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram hingga kini masih menyelidiki gorengan diduga mengandung zat berbahaya. Telah disita satu botol minyak goreng dan sampel gorengan Bandung yang mangkal di depan Polsek Pagutan Jalan Bung Karno, Pagutan, Mataram tersebut. Barang bukti yang disita itu kemudian dikoordinasikan dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram untuk dilakukan uji laboratorium mengenai zat yang terkandung di dalamnya.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, SH, kepada wartawan, Kamis (21/1) menjelaskan, hal itu bermula dari laporan masyarakat yang mengaku adanya perubahan tekstur gorengan yang dikonsumsinya.

“Yang bersangkutan curiga jadi dilaporkan ke Polsek Pagutan.

Langsung ditindaklanjuti dengan mengambil sampel satu botol minyak goreng yang dipakai dan sampel gorengannya,” ujarnya di Mapolres Mataram.

Sejumlah barang bukti yang disita tersebut, kata Suteja,

kini masih dilakukan pengembangan mengenai zat-zat yang terkandung di dalamnya dengan berkordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram.

Sementara, penjualnya sudah dimintai keterangan. “Penjualnya dimintai keterangan di Polsek Pagutan, satu orang, bosnya. Senin (18/1) lalu mulai diperiksa,” ungkapnya.

Mengenai dugaan mengandung plastik atau zat berbahaya lain, pihaknya masih belum bisa memberi keterangan.

Namun akan segera diumum-

kan segera setelah muncul hasil uji laboratorium yang akan diserahkan dalam bentuk surat ke Polres Mataram.

Sebelumnya, Kepala BBPOM Mataram, Drs. I Gede Nyoman Suandi, Apt, MM menyatakan bahwa gorengan yang dijual tersebut diduga mengandung boraks dilihat dari munculnya warna kehijauan ketika dibakar, bukan mengandung plastik seperti dugaan awal. Padahal penggunaan boraks pada makanan dilarang karena berbahaya bagi kesehatan. (why)

Pojok Konseling BNN Diserbu Pelajar Mataram (Suara NTB) Di arena kampanye dan deklarasi HIV- AIDS dan Anti Narkoba Rabu (20/1) lalu di Gelanggang Pemuda Mataram, digelar pameran dan layanan informasi. BNN Provinsi NTB melalui tim Pojok Konseling juga membuka layanan informasi maupun konsultasi bagi para peserta dan pengunjung di kegiatan tersebut.

Event besar itu menghadirkan lebih dari 2.000 peserta dari kalangan remaja dan pelajar di Nusa Tenggara Barat (NTB). “Ini adalah momen yang penting bagi kami untuk hadir dengan layanan informasi maupun konsultasi bagi para remaja pelajar yang ikut kegiatan tersebut,” kata Kabid Anggraeni Ninik Muniharti, SH, MH. Pada kesempatan itu, pihaknya cukup kewalahan melayani para pengunjung di stand pojok konseling. Karena dalam agenda kegiatan, ratusan remaja pelajar tersebut setelah selesai berkampanye dan deklarasi langsung mengunjungi stand – stand layanan yang ada di arena kegiatan tersebut, termasuk pojok konseling BNN NTB. “Mereka sangat antusias untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang bahaya maupun dampak dari

penyalahgunaan narkoba maupun bagaimana cara penanganan bagi yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba,” paparnya.

Pihaknya berharap, dari antusiasme para remaja pelajar dalam memperoleh informasi-informasi tersebut, bisa menjadikan pengetahuan sehingga memiliki kemampuan untuk terhindar dari penyalahgunaann narkoba, maupun bersosialisasi untuk meneruskan informasi kepada

lingkungan masing-masing.

Dari beberapa kelompok pelajar yang didampingi oleh gurunya, jelas Anggraeni, bahkan ada yang ingin menjadi relawan bagi BNN Provinsi NTB. “Kami menyambut baik keinginan mereka dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menajdi relawan bagi BNN Provinsi NTB karena dengan demikian mereka akan menjadi perpanjangan tangan bagi kami BNNP NTB,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/bnn)

KONSELING – Petugas Bidang Pencegahan BNN NTB saat sosialisasi anti narkoba di arena kampanye dan deklarasi HIV- AIDS dan Anti Narkoba Rabu (20/1) lalu.

kembali marak terjadi di UMM. Demikian curhat para mahasiswa UMM yang tergabung dalam Komunitas Muda Pulau Sumbawa (Kompas) Mataram di DPRD NTB, Kamis (21/1) kemarin.

Koordinator Kompas, Ihwan Ompu yang juga mahasiswa UMM ini, mengaku, keluhan mereka tidak mendapat respon dari pihak rektorat. Maka permasalahan tersebut ia adukan ke DPRD NTB. Ia berharap agar DPRD NTB memanggil Rektor UMM, supaya kondisi tersebut tidak dibiarkan berlangsung terus.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE yang menerima perwakilan dari Kompas Mataram mengatakan, bahwa apa yang menjadi keluhan mahasiswa itu akan ia tindaklanjuti. Hadi berjanji secepatnya mengklari-

fikasi persoalan tersebut kepada pihak universitas.

“Kami akan klarifikasi pada lembaga, karena ini baru pernyataan dari satu pihak saja (Mahasiswa). Beri kami waktu untuk memanggil pihak Rektorat melalui Komisi V,” ujar Hadi kepada perwakilan mahasiswa.

Lebih lanjut dikatakan Hadi, bahwa dewan akan memfasilitasi mahasiswa dengan pihak Rektorat untuk membicarakan keamanan di Kampus UMM itu. Tidak saja dengan pihak kampus, tapi juga akan melibatkan pihak kepolisian.

Kapolsek Pajang Kompol Musa, yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan bahwa pada dasarnya persoalan ini seharusnya dibicarakan dalam internal kampus. Karena bagaimanapun hal itu menjadi tanggungjawab kampus untuk menjamin keamanan di sana.(ndi)

Pengakuan Asisten II Setda Lotim

H. Syarif Waliyullah Merasa Dizalimi Gencarnya pemberitaan mengenai diri Asisten II Setda Lombok Timur (Lotim), H. Syarif Waliyullah yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), membuat dia merasa perlu meluruskan. ‘’Saya merasa dizalimi. Tidak satu sen pun saya telah korupsi uang negara,’’ katanya kepada Suara NTB, Kamis (21/1). ‘’Biarlah semua orang menghinakan saya, asalkan Allah tidak menghinakan saya,’’ kata Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) ini. Dia merasa segala tudingan yang diarahkan kepadanya hanyalah satu dari skenario besar untuk menjatuhkan karirnya.

Terhadap sangkaan dirinya pelaku tipikor pada pembangunan tambatan perahu di Gili Kondo, Kecamatan Sambelia, Lotim senilai Rp 446 juta tahun 2012 silam, dia merasa telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim ketika itu, dia mengaku telah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Komunikasi awal yang dibangun dengan konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat penerima hasil (PPH), hingga membayarkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Marie, Pancor. ‘’Saya tidak begitu saja percaya dengan para panitia teknis di lapangan. Tetapi saya juga melihat dengan mata kepala sendiri di lapangan, bahwa pekerjaan pembangunan tambatan perahu tersebut layak dibayarkan,’’ tuturnya.

Tentu saja proyek dibayar melalui proses administrasi yang ketat. Selanjutnya 180 hari kalender ke depan merupakan masa pemeliharaan.

Namun setelah proyek dibayarkan, dan dalam masa pemeliharaan itulah proyek dimaksud mengalami beragam

masalah. ‘’Karena proyek dilaksanakan di pantai, maka gerusan gelombang terus-menerus menghantam proyek dimaksud,’’ lanjutnya.

Tim panitia secara administrasi lalu turun ke lapangan untuk memeriksa konstruksi teknis kerusakan. Bahkan BPK RI pun turun mengaudit. ‘’Saya lalu menyurati rekanan agar memperbaiki kerusakan,’’ katanya seraya menunjukkan surat tersebut. ‘’Tetapi sebagai PPK saya bersurat sampai tiga kali, dan bahkan dua kali teguran keras, namun rekanan tersebut tidak mengindahkan,’’ katanya.

CV Marie, yang direkturnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tipikor Polres Lotim, saat itu membuat surat pernyataan bahwa segala kerusakan akan menjadi tanggung jawabnya. ‘’Jadi, saya telah melaksanakan tupoksi saya sesuai aturan,’’ ujarnya.

Hingga masa pemeliharaan berakhir, ternyata kerusakan tidak diperbaiki. Hantaman gelombang membuat proyek tersebut makin parah. Kini di titik tempat pelaksanaan proyek tersebut sudah hilang tak berbekas sama sekali. Itulah awal dari penyidik turun tangan dalam perkara ini. ‘’Tetapi saya menganggap penetapan tersangka kepada diri saya sebagai musibah,’’ katanya. Musibah itu hanya datang dan diatur oleh Allah.

Musibah itu, bagi Syarif, berbentuk ujian, cobaan dan teguran. ‘’Semakin tinggi derajat seseorang, maka makin tinggi ujiannya,’’ lanjutnya. ‘’Semakin kuat keimanan seseorang, maka makin keras pula cobaannya,’’ lanjutnya. ‘’Saya tidak pernah ada komitmen apa pun dengan rekanan pelaksana proyek. Rekanan tersebut tentu saja dapat dikonfirmasi masalah ini,’’ tandasnya.

Tapi dia berharap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaannya kelak di Pengadilan berlangsung demi keadilan. ‘’Walau pun saya sangat meyakini bahwa keputusan paling adil hanya dari Allah,’’ demikian Syarif Waliyullah. (038)

Korban Guru Ngaji Cabul Kemungkinan Bertambah Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan sodomi guru ngaji AMI kepada santrinya DI yang kini masih diusut Polres Mataram berkembang pada dugaan bertambahnya korban.

Kawan DI yang bersamaan ikut mengaji, RH, diduga juga turut menjadi korban. Hasil visumnya menunjukkan adanya luka memar dan lecet.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, SH, kepada wartawan di Mapolres Mataram, Kamis (21/1) menambahkan, tersangka AMI kerap mengelak pada saat pemeriksaan. Meski demikian, pihaknya dalam mengusut kasus tersebut tetap memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti.

Dalam pemeriksaan tersangka, terungkap bahwa yang bersangkutan sudah lama bercerai dengan istrinya sehingga merasa kesepian.

Untuk mengisi waktu luang tersangka mengaku kerap menghabiskan hari-harinya di Masjid Raya Attaqwa, Mataram. Diduga karena kesepian itulah sehingga ia tega menyodomi santrinya itu dengan dalih menurunkan ilmu Asma dan iming-iming uang.

Ia menambahkan, bukti visum dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara tersebut menjadi petunjuk dalam menetapkan AMI sebagai tersangka, meski dalam pemer-

iksaan berkali-kali disangkal.

“Keterangan tersangka kita anggap nol. Bukti-bukti dan keterangan saksi menjadi acuan kita dalam penyidikan kasus,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Senin (11/1) Polres Mataram mengungkap kasus dugaan tindakan cabul seorang guru ngaji yang dilakukan kepada santrinya di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Tersangka AMI (57), menjanjikan uang senilai Rp 3 miliar kepada DI (13) sebagai ganti jika mau melayani kelakuan bejatnya, Senin (4/1) lalu. Tersangka juga mengimingi transfer lafal-lafalan Asma untuk diturunkan kepada korban.

AMI diduga kembali melakukan aksi bejatnya pada Sabtu (9/1) pekan lalu.

Korban DI, berasal dari Batukliang Utara, Lombok Tengah bersama kawannya, RH (15) sekitar pukul 09.00 Wita, Senin (4/1) menuju rumah terduga pelaku untuk mengaji diantar oleh keluarga korban, Asarudin dan H. M. Bakri. Korban bersama kawannya sudah ditunggu terduga pelaku di rumahnya di salah satu kompleks perumahan di Desa Ranjok Gunung Sari.

Setelah sampai, korban lalu diajak masuk ke salah satu kamar oleh tersangka untuk mendapat perlakuan tidak senonoh. (why)

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

Akumassa Chronicle

Mendekatkan Seniman dengan Masyarakat

Halaman 9

Dewan Kesenian Menunggu Dilantik Gubernur Mataram (Suara NTB) Pengurus Dewan Kesenian NTB masih menunggu dilantik gubernur. Kendati demikian, Dewan Kesenian sudah mulai bekerja. Salah satunya melakukan rapat koordinasi untuk merapatkan barisan seluruh pengurus.

Ketua Dewan Kesenian NTB terpilih, M. Syahrul Qodri, M.A ketika ditemui Suara NTB, Kamis (21/1) di Mataram, mengatakan pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk pengakuan legalitas keberadaan Pengurus Dewan Kesenian NTB. Syahrul mengatakan, struktur kepengurusan dewan kesenian yang disusunnya telah diserahkan ke Biro Hukum Pemprov NTB. “Struktur kepengurusan sudah diserahkan ke Biro Hukum. Kita tinggal menunggu pelantikan dari gubernur saja.

Sejauh ini, dewan kesenian sudah mulai bekerja,” katanya.

Dikatakan, rapat koordinasi pengurus yang dilakukan berjalan rutin. Rapat koordinasi itu dinilainya sebagai bentuk kerja yang dilakukan pengurus dewan kesenian.

Saat ditanya mengenai adanya pengurus yang berencana mengundurkan diri dari struktur kepengurusan, dirinya membantah dan mengatakan struktur kepengurusan dewan kesenian dalam keadaan baik-baik saja.

Ia menjabarkan, dewan kesenian bertanggungjawab memperjuangkan harkat dan martabat kesenian daerah ini. Untuk itu, dari pertemuan dalam rapat koordinasi yang dilaku-

kan, pihaknya mencoba merumuskan strategi untuk mengangkat nilai tawar kesenian, baik pelaku maupun karya seni.

“Kita berusaha menciptakan kesenian maupun seniman memiliki nilai tawar. Dewan Kesenian punya tanggungjawab untuk itu,” tuturnya.

Selama ini, kesenian masih dipandang sebagai sebatas hiburan. Inilah yang menyebabkan seniman selalu dipandang sebelah mata. Padahal melalui karyanya, seniman menawarkan nilai yang amat berharga untuk masyarakat.

“Kesenian berangkat dari nilai. Kalau kesenian hanya dipandang sebagai sebatas hibu-

ran, maka itulah yang menyebabkan seniman selalu dipandang sebelah mata,” ujarnya.

Dosen yang mengajar di bidang seni dan sastra ini menilai, setiap melakukan sesuatu yang baik pasti selalu mendapati tantangan yang berat. Untuk itu, polemik yang ia hadapi selama ini merupakan wujud tantangan tersebut. Ia optimis, dewan kesenian yang dipimpinnya dapat bekerja dengan maksimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat kesenian di daerah ini.

Terpisah, seniman Wing Sentot Irawan yang dimintai pendapatnya mengenai dewan kesenian mengemukakan, sebagai Ketua Dewan Kesenian, Syahrul harus mampu mengidentifikasi riwayat sendiri. Ia juga harus memahami teritori Dewan Kesenian sehingga memahami tugas dirinya se-

bagai sosok pribadi atau menjadi pemimpin.

“Ketua Dewan Kesenian harus mampu memacu semangat, mengelola daya hidup, menghidupkan spirit sehingga kesenian di daerah ini benarbenar tergerak untuk sebuah kemajuan. Tugas pemimpin, membuat orang lain merespons lebih banyak tentang suatu hal. Komentarnya dalam dinding facebook itu menjadi sarana mengidentifikasi diri sendiri,” ujarnya.

Kendati demikian, seniman yang pernah mengembara ke Asia Tenggara ini meyakini bahwa masih banyak yang peduli dengan Dewan Kesenian. Untuk itu, Dewan Kesenian harus mampu mengakomodir masyarakat seni, mulai dari seniman di kampung-kampung maupun seniman urban yang hidup di kota. (met)

KISAH BIDADARI - Tari Bianglala yang ditampilkan para siswi di arena panggung terbuka Taman Budaya beberapa waktu lalu bercerita tentang kisah bidadari.

(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Ada kesan yang terbangun bahwa seniman memiliki jarak dengan masyarakat. Berawal dari sanalah, muncul program Akumassa Chronicle yang menitikberatkan pada karya yang dapat menyentuh masyarakat. “Program Akumassa Chronicle, bagaimana seniman berkarya melihat permasalahan warga. Karya-karya mereka bisa menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Karena selama ini ada semacam jarak antara seniman dan masyarakat,” ujar Manajer Program pasirputih, Muhammad Sibawaihi, Kamis (21/1).

Program Akumassa Chronicle merupakan kerja sama antara Forum Lenteng dengan pasirputih, Lombok Utara. pasirputih adalah lembaga nirlaba egaliter berbasis di Kecamatan Pemenang. Bergerak dalam kajian seni, sosial, dan budaya. Dengan menggunakan medium audiovisual. Program Akumassa Chronicle melibatkan sejumlah seniman. Mereka akan berkarya berdasarkan riset di tengah masyarakat.

Sejumlah seniman yang terlibat dalam program Akumassa Chronicle berasal dari sejumlah latar kesenian. Seperti graffiti, teater, penulis, pantomime, wayang sasak, dan seni rupa.

“Riset yang dilakukan sebenarnya lebih ke pendekatan ke masyarakat, terutama pendekatan terhadap problematika masyarakat. Riset berbasis isu-isu lokal. Membicarakan permasalahan yang timbul di tengah pariwisata. Membangun ruang berproses kreatif di tengah masyarakat,” terang Sibawaihi.

Seniman akan tinggal di selama satu bulan setengah di pasirputih, sejak pertengahan bulan Januari ini. Mereka akan melakukan riset di Kecamatan Pemenang. Karya-karya para seniman bertolak dari pengalaman mereka tinggal di pasirputih. Nantinya beberapa seniman akan melakukan presentasi di Pemenang.

Akumassa Chronicle dikuratori oleh Otty Widasari dan Arief Yudi. Otty Widasari adalah salah satu pendiri Forum Lenteng dan Direktur program akumassa. Sedangkan Arief Yudi, di tahun 2005 mendirikan Jatiwangi Art Factory (JAF).

Sejumlah seniman Lombok yang ikut berpartisipas pada Akumassa Chronicle adalah Asta Tabibuddin, Baiq Ilda Karwayu, Hujjatul Islam, Nash Ja’una, Muhaimi, dan Syamsyul Fajri Nurawat. Sedangkan seniman dari luar daerah, Bujangan Urban, Gelar Soemantri, Ismal Muntaha, Sulung Widya Prasastyo, dan Syarief Rausanzani. “Pertemuan antara kurator dan seniman berlangsung hari ini (21/1) di kantor pasirputih,” ujar Sibawaihi. Sibawaihi bersama Muhammad Ghozali dari pasirputih, dan Manshur Zikri dari Forum Lenteng menjadi fasilitator dalam program ini. (ron)

BUDAYA DAN HIBURAN

Muhammad Sibawaihi

Guruh : Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Sastrawan Jakarta (Suara NTB) Seniman Guruh Soekarnoputra - anak bungsu Bung Karno - berpendapat para sastrawan yang hidup di era kemerdekaan pantas mendapat gelar pahlawan nasional. “Daya kekuatan pena dari para sastrawan juga memegang peran bagi kemerdekaan Indonesia,” kata Guruh, yang biasa disapa Mas Roeh, usai pertunjukan memperingati setahun Sitor Situmorang meninggal, Rabu (20/1) malam.

Bagi Guruh, yang pantas menyandang gelar pahlawan nasional bukan hanya pejuang yang melawan penjajah dengan peperangan fisik. Berdasarkan penelusuran, tokoh sastra yang bergelar pahlawan nasional antara lain adalah M Yamin, Amir Hamzah, dan Abdul Muis. Sitor Situmorang, begitu juga dengan Chairil Anwar, menurut dia layak bergelar pahlawan nasional karena jasanya terhadap kebudayaan nasional. “Juga pujangga besar Indonesia,” kata Guruh ketika disinggung tentang Sitor.

Guruh mengagumi kebesaran jiwa dan kreativitas Sitor Situmorang, yang dikenalnya sebagai seorang nasionalis. Ia mengenal sang penulis sejak ia remaja dan pernah berkolaborasi dengan Sitor. “Saya bikin musik, Pak Sitor liriknya,” kata dia, sang pendiri Swara Mahardhika dari rumah orangtuanya, di bilangan Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu.

Ia berharap dengan peringatan setahun kepergian Sitor, generasi muda mengenal dan meneruskan semangatnya terutama dalam hal membela kebudayaan. (ant/ bali post)

Sitor Situmorang (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/met)

Lakon

”Amplop Hitam” dari Seorang TKI Mataram (Suara NTB) Stigma merantau ke Malaysia (jadi TKI) demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga seakan telah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Lakon “Amplop Hitam” yang dibintangi oleh seorang TKI, lahir sebagai satir untuk situasi tersebut.

Lakon atau seni pertunjukan dengan naskah yang ditulis oleh Galih Mulyadi-Alumni UKMF Teater Putih-tersebut disutradarai oleh L. M Ziadi Putra. Pentas drama yang dibintangi 11 orang ini dibintangi oleh M. Zakaria. Ia memerankan tokoh utama bernama Mustofa. Drama dua babak ini dipentaskan oleh Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dalam rangka memenuhi ujian praktikum mata kuliah Teori Drama dan Teater.

Lakon ini dipentaskan pada, Kamis (21/1) malam di Gelanggang Pemuda dan Olahraga.

“Mustofa ini kisahnya dulu dia adalah pemuda yang sangat miskin. Ia menjadi penggembala kerbau dan kambing. Ia memendam rasa terhadap perempuan yang terus diidamkannya,” jelas sutradara pementasan usai menggelar gladi resik, Kamis pagi.

Saking besar hasrat untuk mendapati perempuan idamannya, lanjut sutradara ini, Mustofa memutuskan untuk pergi merantau ke Malaysia. Mustofa ternyata berambisi mengumpulkan kekayaan demi memenuhi hasrat hatinya. Ia ingin meminang Sulastri, tokoh yang diperankan oleh Lotifatul Hasani.

Untuk berangkat ke Malaysia, mustofa harus rela menjual kambing dan kerbau gembalaannya. Uang hasil penjualannya dimanfaatkan sebagai ongkos untuk terbang ke negeri

(Suara NTB/met)

GLADI RESIK - Mustofa (dua dari kiri) saat berakting dalam gladi resik sebelum melakukan pementasan. rantauan. Cerita ini, persis terbangun seperti gejala yang terjadi di NTB. Penduduk pribumi, bahkan rela menjual tanah atau bahkan sampai berhutang untuk dijadikan ongkos pergi merantau dan bekerja.

“Setelah sekian tahun merantau, mustofa akhirnya pulang kampung. Dan benar, ia menjadi kaya - raya. Dia menjadi tuan tanah dan saudagar bawang dan segalanya. Tetapi tetap, dia tidak mampu meraih hati Sulastri,” katanya.

Menurut sutradara, pola pikir masyarakat NTB dari zaman dahulu hingga sekarang masih relatif sama. Seseorang tidak mungkin terangkat menjadi kaya sebelum “membuang” diri ke negeri rantauan. Padahal, belum tentu hal tersebut mengandung kebenaran yang sepenuhnya.

“Yang lebih menarik adalah, pesan tentang betapa cinta itu tidak bisa dibeli dengan materi. Ini sesuatu yang belum disadari sehingga banyak pemuda terjebak berorientasi mencari kekayaan demi mendapatkan pendamping hidup,” tandasnya.

Terpisah, aktor yang membintangi pentas seni peran itu, Mu-

hammad Zakaria berpendapat serupa dengan Ziadi. Secara psikologis, dirinya memang tidak memiliki kaitan dengan karakter seorang TKI yang diperankan. Tetapi, ia mampu merasakan sesuatu yang membuatnya harus menjiwai tokoh yang diperankannya.

“Demi cinta, tokoh yang saya perankan ini berambisi menjadi orang kaya. Dan karakternya ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian saya. Saya tidak memiliki referensi yang cukup tentang karakter sang TKI. Tetapi, saya dapat merasakan karena di kampung saya, setidaknya 20 persen penduduknya menjadi TKI,” tutur mahasiswa yang berasal dari Dusun Kelabuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ini.

Untuk menjiwai karakter yang diperankannya, butuh kontemplasi panjang demi merumuskan agar karakternya benarbenar sebagai Mustofa di atas panggung. Proses kontemplasi dilakukan Zakaria sejak tiga sampai empat bulan terakhir.

Baginya, memasuki karakter Mustofa adalah tantangan berat yang harus dipecahkannya dalam jangka waktu yang relatif singkat. (met)

Teater Putih ”Goes to Batavia” Mataram (Suara NTB) Teater Putih akan bersilaturahim ke Teater Koma, Teater Populer dan Teater Tanah Air, 23-28 Januari mendatang. Perjalanan studi seni dan budaya yang dikemas dalam “Teater Putih Goes to Batavia” diharapkan menjadi langkah pembelajaran tentang manajemen pengelolaan sanggar teater.

Sanggar teater yang ajeg menyelenggarakan festival selama belasan kali ini akan mengkaji paradigma terbaru sebagai perkembangan dunia seni pertunjukan. “Dari sisi manajemen, kita ingin belajar dari sistem tata kelola yang dilakukan teman-teman di Teater Koma. Kalau dari sisi kualitas pementasan, saya rasa kita ini tidak jauh berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan yang berlangsung di luar sana,” ujar Murahim, M.Pd, Dosen Pendidikan di Jurusan Bahasa dan Seni yang juga menjabat sebagai Pembina UKMF Teater Putih, Kamis (21/1).

Selain bertandang ke Teater Koma yang dipimpin oleh Nano Riantiarno, para pelaku seni dari sanggar tersebut juga akan bersilaturahim dengan Slamet Raharjo di Teater Populer. Selain itu, pengelola kesenian di kampus ini juga akan mampir di sanggar Teater Tanah Air yang dipimpin oleh Jose Rizal Manua.

“Teman-teman juga akan banyak belajar di Museum Fatahillah di Kota Tua. Selanjutnya juga akan ke Taman Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Dewan Kesenian Jakarta. Kita akan banyak berdiskusi dengan mereka, terutama seniman yang ada di Divisi Teater,” katanya.

Pertemuan yang akan berlangsung di Batavia itu difasilitasi oleh Adi Pranajaya. Salah satu alumni yang mendirikan Teater Putih. Dikatakan Murahim, pertemuan dalam rangka studi ilmu seni budaya, utamanya seni pertunjukan di Jakarta itu tidak lepas dari campur tangan Adi Pranajaya.

“Tujuan akhir dari agenda ini, tidak lain untuk memantapkan pemahaman teman-teman tentang seperti apa manajemen pementasan teater di Jakarta. Terutama mengenai festival-festival teater yang berlangsung di sana,” jelasnya.

Dikatakan Murahim, setiap penyelenggaraan festival di Jakarta, pelaku-pelaku kesenian yang justru menjadi bulan-bulan para sponsor yang ingin memasang iklan, lebih-lebih Teater Koma. “Di Jakarta itu, Teater Koma baru sekadar berencana mau menyelenggarakan pentas saja sudah mulai diburu oleh sponsor. Iklim seperti ini yang belum terbangun di tempat kita,” tandasnya.

Geliat seni pertunjukan di NTB dinilainya mampu menawarkan kualitas yang unggul. Hanya saja, lemahnya pengelolaan sehingga memberdayakan setiap pementasan yang diselenggarakan adalah kelemahan yang belum berhasil dipecahkan. Hal inilah yang menggerakkan para pelaku kesenian di lingkaran kampus ini termotivasi melakukan kajian tentang hal tersebut. Lebih-lebih, setelah bertolak dari Jakarta, pelaku seni yang membidangi teater ini akan menyelenggaran workshop. Penyelenggaraan workshop dihajatkan sebagai wadah untuk mentransformasi demi membagi ilmu pengetahuan. (met)

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kasus Pembangunan Gedung SDN 7 Terara Awasi Jajanan Anak Sekolah DINAS Kesehatan (Dikes) kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat ini akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah kantin maupun pedagang yang berada di lingkungan sekolah. ‘’Tindakan itu akan dilakukan mengetahui dewasa ini maraknya makanan yang mengandung zat berbahaya yang sangat berbahaya terhadap pengkonsumsinya,’’ ungkap Kepala Dikes Lotim, drs. Asrul Sani, belum lama ini.

(Suara NTB/dok) Maraknya jajanan anak Asrul Sani sekolah yang mengandung bahan berbahaya serta mengandung bahan kimia yang bisa mengancam kesehatan pengkonsumsinya itu tentunya menjadi keprihatinan dan tanggung jawab semua pihak untuk mengawasinya. Akan tetapi, kata Asrul Sani, Dikes selaku SKPD yang membidangi kesehatan dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk mendeteksi keberadaan makananmakanan yang mengandung zat-zat kimia tersebut. “Yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan melakukan sidak,” ungkapnya.

Dalam proses sidak yang akan dilakukan itu, katanya, Dikes Lotim akan membuat tim dan melibatkan petugas puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan, terutama yang menjadi tempat dilakukannya sidak pada saat itu. Dengan begitu, pengawasan ke depannya terhadap jajanan sekolah akan tetap dilakukan oleh puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya masingmasing. “Kita akan libatkan puskesmas-puskesmas sesuai wilayah kerjanya di mana sidak itu dilakukan pada saat itu juga,”sebutnya.

Diketahui, jajanan yang sering dijual di sekolah-sekolah cenderung menggunakan pewarna, aroma, penyedap, dan pemanis maupun bahan-bahan pengawet lainnya yang bisa mengganggu kesehatan pengkonsumsinya. Untuk itu, ia berharap kepada pihak sekolah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap siswa harus mengawasi jajanan-jajanan yang berada di lingkungan sekolah. Pasalnya, persoalan kesehatan merupakan persoalan keamanan dan harus diawasi bersama.

“Sidak makanan ke sekolah-sekolah memang rutinitas dilakukan, namun khusus untuk tahun 2016 ini sama sekali belum kita laksanakan. Sehingga, dalam waktu dekat ini kita akan terjun ke lapangan untuk mengawasi jajanan-jajanan siswa,” pungkasnya. (yon)

Agar Tumbuh Berkarakter

Santri Jadikan Ulama Figur Panutan Mataram (Suara NTB) Minimnya figur panutan ditengarai menjadi sebab munculnya perilaku tidak baik generasi saat ini. Tak hanya minim figur di lingkungan keluarga, tapi juga terhadap lingkungan sekitar, termasuk juga di lembaga pendidikan seperti sekolah.

Untuk menumbuhkan sikap hormat dan berkarakter, Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Umariyah, Loteng punya cara tersendiri dalam menyikapi persoalan ini, yakni dengan menjadikan ulama sebagai figur panutan yang senantiasa dihormati para santri.

Sarananya ialah dengan menjadikan momentum haul memperingati wafatnya para ulama.

Pimpinan Ponpes Al-Umariyah Loteng, TGH. Hulaimi Umar menerangkan peringatan haul dijadikan sebagai sarana mengenang sejarah perjuangan para waliyullah dalam menjalankan misi kemanusiaan. ‘’Dengan begitu setidaknya para santri dapat mengikuti jejak hayat para ulama yang penuh dengan tauladan,’’ terangnya, Kamis (21/1).

Dalam hal ini, ujarnya, para santri dan santriwati harus terus diingatkan mengenai perjuangan para ulama penyebar Islam. Karena berkat mereka lah, Islam bisa dilihat sampai dengan hari ini. Begitupun terhadap lembaga pendidikan Islam seperti pesantren bisa terus eksis berkat kerja terampil para alim ulama terdahulu.

Salah satu haul ulama yang diperingati tiap tahun ialah haul atas wafatnya Sayyidina Syeikh Abdul Qodir Jaelani yang merupakan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam.

Selain itu, haul digelar untuk mengingat jasa para ulama pejuang Islam dalam menyebarkan ajaran dan syi’ar Islam.

Sejauh ini, ponpes yang terletak di Desa Montong Razak, Batunyala, Lombok Tengah ini mengelola tiga lembaga pendidikan sekaligus. Di antaranya yaitu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), MTS dan MA. Hulaimi Umar mengaku ketiganya memiliki ratusan santri dan santriwati. Tentu keberadaan mereka ke depan akan melanjutkan perjuangan para ulama pejuang Islam. (dys)

Kepala Dikpora Tepis Anggapan Proyek Dipihakketigakan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mahsin, S.Pd, MM, menepis anggapan jika proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara dipihakketigakan. Pembangunan gedung sekolah itu, dilakukan secara swakelola murni yang pelaksanaannya dilakukan langsung oleh pihak panitia pembangunan. Bahkan, katanya, pembangunan gedung sekolah tidak ada masalah dan saat ini dalam tahap penyelesaian.

“Itu dilaksanakan secara swakelola murni dan tidak dipihakketigakan. Namun ketika ada jeda itu karena kesulitan tukang, karena pada saat itu khusus untuk DAK fisik di kabupaten secara bersamaan.

Pembangunannya saat in sudah berjalan normal dan tinggal finalisasi, bulan ini target selesai,”janjinya, Kamis, (21/1).

Selain itu, ia selaku Kepala Dinas Dikpora Lotim mengaku sudah terjun langsung ke lapangan untuk memantau per-

anak. Termasuk kebijakankebijakan pemerintah harus adil, pro gender, tetap memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak.

Diakuinya, sebagai elemen masyarakat pihaknya rutin menyuarakan isu-isu anti kekerasan perempuan dan anak dengan rutin menggelar diskusi. Menurutnya, diskusi merupakan cara paling efektif untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan dan anak. “Karena perempuan dan anak ini adalah faktor yang jarang sekali diperhatikan, padahal mereka sangat menentukan,” terangnya, Kamis (21/1).

Selain itu, diskusi juga sebagai bentuk dukungan ter-

pembangunan gedung SDN 7 Terara yang dilaksanakan pada bulan September 2015 lalu yang hingga kini pembangunannya masih berjalan. Padahal, dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) serta dalam kontrak pengerjaannya, pembangunan gedung sekolah senilai Rp 762 juta itu harus rampung pada 31 Desember 2015 lalu.

Menurut bupati, tindakan mencatut nama seseorang untuk meraup keuntungan itu san-

(Suara NTB/yon)

Mahsin gat-sangat tidak diperbolehkan dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, oknum yang melakukan pencatutan nama harus ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hu-

SMKN 2 Selong Dilengkapi ’’Business Center’’ Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Selong Lombok Timur (Lotim) menerima program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) berbentuk penerapan kurikulum ritel dan laboratorium ritel (business center).

Bantuan program yakni Alfamart Class, telah diresmikan secara langsung Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lotim, Mahsin, SPd, MM, Kamis (21/1).

Dalam sambutannya, bupati merespons positif kerja sama SMKN 2 Selong dengan Alfamart, karena merupakan terobosan baru di dunia pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Jadi, inilah yang membedakan SMK dengan SMA. Dengan adanya program Alfamart Class dan dimilikinya Business Center sendiri, maka SMKN 2 Selong ini punya nilai lebih tersendiri,” katanya.

Ia juga menyoroti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia yang tak lama lagi. Menurutnya, program sosial seperti yang dilakukan Alfamart merupakan program yang sangat bagus guna mempersiapkan sumber daya-sumber daya manusia yang andal dan siap bersaing di pasar global. Oleh karenanya, ia berharap kegiatan sosial seperti di atas tersebut dapat diikuti perusahaanperusahaan lain yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

“Ini yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang ada di Lombok Timur, saya lihat Alfamart tidak hanya mencari untung di sini tapi juga banyak melakukan kegiatan sosial. Saya masih ingat beberapa waktu lalu Alfama-

Perempuan dan Anak Harus Terbebas dari Perlakuan Diskriminatif Mataram (Suara NTB) Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tema aktual yang terus mendapat atensi tidak hanya dari pemerintah tapi secara luas oleh masyarakat. Berbagai cara pun dilakukan masyarakat dalam mengkampanyekan sikap anti diskriminasi terhadap perempuan dan anak seperti diskusi dan menggelar kampanye damai di arena car free day seperti dilakukan Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (Akapela) NTB. Fungsionaris Akapela NTB, Kamarudin, S.Pd., menerangkan sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan dan

kembangan dalam pelaksanaan yang menurut informasi terkesan molor itu. “Mungkin, asumsi masyarakat jika proyek itu dipihakketigakan karena Kanit Dikpora terlibat di dalamnya. Padahal, posisi Kanit Dikpora di sana itu selaku Plt. Kepala SDN 7 Terara. Kami punya data yang kuat kalau itu swakelola murni,” bantahnya.

Sementara, Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan mengaku terkejut mendengar namanya dicatut dalam proyek

kum (APH). Atas informasi itu, Ali BD-sapaan akrabnya meminta kepada Kepala Dinas Dikpora Lotim untuk mengecek kebenaran informasi itu.

“Siapa yang mencatut nama saya, itu tidak boleh ya. Silakan Pak Kadis Dikpora telusuri kebenaran informasi itu,” ujarnya di hadapan wartawan.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi II DPRD Lotim juga sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan dan mencari informasi seputar perjalanan proyek hingga pembangunannya tidak sesuai target awal.

Selain itu, Inspektorat Lotim segera melakukan audit khusus terhadap pembangunan gedung sekolah itu jika dalam minggu ini pembangunannya tidak bisa dirampungkan. (yon)

hadap kaum perempuan dan anak yang kerap menjadi korban berbagai aksi kekerasan. Hal ini penting dilakukan mengingat di tengah-tengah masyarakat kerap terjadi ketimpangan yang berakibat pada munculnya tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Upaya-upaya untuk meminimalisir berbagai potensi kekerasan melibatkan perempuan dan anak penting dilakukan semua pihak, tak terkecuali elemen pemuda. Caranya pun harus dilakukan dengan cara yang beragam, bisa melalui seminar, workshop, focus group discussion (FGD), ataupun pernyataan sikap lainnya.

Sehingga dengan demikian akan lahir generasi emas NTB yang memiliki kualitas. (dys)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar Akapela NTB mengenai anti diskriminasi pada perempuan dan anak beberapa waktu lalu.

rt juga melakukan pelatihan manajemen ritel bagi pedagang kecil,” lanjutnya.

Sementara Government Relations Manager Alfamart Faturrahman, menyatakan tujuan dari program tersebut adalah untuk membekali ilmu manajemen ritel para siswa-siswi SMKN 2 khususnya dari jurusan pemasaran.

Program Alfamart Class memberikan pilihan lain bagi siswa-siswi SMKN 2 Selong.

Selain itu, setelah lulus, alumni diberikan kemudahan untuk dapat langsung bekerja di Alfamart tanpa proses tes atau bagi yang ingin berdagang sendiri atau membantu warung orang tuanya. Sebab para siswa telah memiliki dasar-dasar dan memahami ilmu bagaimana mengelola bisnis ritel.

Di sisi lain, Kepala SMKN 2 Selong Hasbi Ahmad, mengaku, selama ini Jurusan Pemasaran di SMKN 2 Selong ini adalah jurusan yang sepi peminat. Alasannya, mereka

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Kepala SMKN 2 Selong Hasbi Ahmad (paling kiri) bersama Government Relations Manager Alfamart Faturahman menandatangani nota kesepahaman mengenai program Alfamart Class di Selong, Kamis (21/1). belum melihat prospek masa depan dari jurusan ini. ‘’Kami berharap setelah diluncurkan-

nya program Alfamart Class ini siswa-siswi lebih tertarik lagi dengan pemasaran apala-

gi lulusan dari program ini bisa langsung bekerja di Alfamart,” ujarnya. (bul)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 23 Januari 2016 20:45 Norwich City vs Liverpool @beIn Sport 3 23.00 Manchester United vs Southampton @Indosiar 23.00 Crystal Palace vs Tottenham Hotspur @beIn Sport 1 23:00 Leicester City vs Stoke City @beIn Sport 2 Minggu, 24 Januari 2016 01.30 West Ham United vs Manchester City @beIn Sport 1, 3 21:30 Everton vs Swansea City @beIn Sport 3 24:00 Arsenal vs Chelsea @SCTV La Liga Spanyol Sabtu, 23 Januari 2016 23:00 Malaga vs Barcelona @Festival Orange TV Minggu, 24 Januari 2016 23.00 Atletico Madrid vs Sevilla @Festival Orange TV Senin, 25 Januari 2016 01:15 Deportivo la Coruna vs Valencia @Festival Orange TV 03:30 Real Betis vs Real Madrid @RCTI Serie A Italia Minggu, 24 Januari 2016 22:00 Inter Milan vs Carpi @Quad Sports Orange TV 22:00 Sampdoria vs Napoli @beIn Sport 1 Senin, 25 Januari 2016 03:45 Juventus vs Roma @Quad Sports Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 HADAPI INTER - Para pemain Juventus sukses men12345678901234567890123456789012 embus babak semifinal Coppa Italia dan akan berhada12345678901234567890123456789012 pan dengan Inter Milan, setelah menyingkirkan Lazio 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan skor 1-0 pada perempatfinal.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Juve akan Hadapi Inter 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di Semifinal Piala Italia 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Roma 12345678901234567890123456789012 Juara bertahan Juventus akan berhadapan dengan Inter 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Milan untuk memperebutkan satu tempat di final Piala 12345678901234567890123456789012 Italia, setelah menyingkirkan Lazio dengan skor 1-0 pada 12345678901234567890123456789012 perempatfinal yang berlangsung pada Rabu di mana teknolo12345678901234567890123456789012 gi garis gawang menjadi penentu gol semata wayang.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dengan bekal sepuluh kemenangan beruntun di Liga 12345678901234567890123456789012 Italia, Juventus mengemas gol satu-satunya pada 12345678901234567890123456789012 pertandingan ini pada menit ke-66 di Stadio Olimpico, 12345678901234567890123456789012 lapor AFP. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pemain internasional Swiss Stephan Lichtsteiner, 12345678901234567890123456789012 mantan bintang Lazio, berada di posisi yang tepat dan 12345678901234567890123456789012 waktu yang tepat untuk menggulirkan bola melewati 12345678901234567890123456789012 garis gawang setelah gebrakan Simone Zaza mengenai 12345678901234567890123456789012 mistar gawang.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kiper Lazio asal Albania Etrir Berisha berpikir ia 12345678901234567890123456789012 telah menghadang sambaran jarak dekat Lichtsteiner, 12345678901234567890123456789012 namun teknologi garis gawang memperlihatkan bahwa 12345678901234567890123456789012 bola telah melintasi garis gawang.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Itu akan menjadi semifinal yang indah, Anda harus 12345678901234567890123456789012 menghadapi klub-klub terbesar untuk mencapai akhir, 12345678901234567890123456789012 namun saat ini kami fokus pada pertemuan dengan Roma 12345678901234567890123456789012 di liga pada akhir pekan ini,” kata pelatih Juve Massi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliano Allegri.

12345678901234567890123456789012 Pada Selasa, Inter menang 2-0 atas Napoli pada 12345678901234567890123456789012 pertandingan yang dibayang-bayangi pertikaian antara 12345678901234567890123456789012 pelatih Roberto Mancini dan Maurizio Sarri.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mancini menuding sejawatnya di Napoli Sarri sebagai 12345678901234567890123456789012 seorang yang “rasis,” dan mengklaim rivalnya itu menye12345678901234567890123456789012 butnya sebagai “gay.”

12345678901234567890123456789012 Mancini dan Sarri berselisih di tepi lapangan setelah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Adem Ljajic menyelesaikan pertandingan perempat fi12345678901234567890123456789012 nal di Stadion San Paolo di Naples pada fase akhir, un12345678901234567890123456789012 tuk menambahi gol pembukaan Stevan Jovetic.

12345678901234567890123456789012 “Maurizio Sarri merupakan orang rasis dan orang sep12345678901234567890123456789012 erti dia tidak memiliki tempat di sepak bola,” kata Manci12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ni kepada RAI TV setelah pertandingan. “Ia menggunakan 12345678901234567890123456789012 kata-kata rasis. Ia mulai melecehkan saya dan kemudian 12345678901234567890123456789012 berteriak kepada saya, menyebut saya seorang gay.”

12345678901234567890123456789012 Mancini berkata bahwa Sarri menggunakan kata12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kata “frocio” dan “finocchio,” kedua kata itu dalam ba12345678901234567890123456789012 hasa Italia mengandung makna “gay.” Sarri menepikan 12345678901234567890123456789012 perseteruan itu dan menyebutnya sebagai bagian dari 12345678901234567890123456789012 pertandingan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Saya pernah melihat dan mendengar yang lebih 12345678901234567890123456789012 buruk di atas lapangan,” ucapnya. “Saya berharap 12345678901234567890123456789012 setelah suasana mendingin, Mancini juga akan men12345678901234567890123456789012 gubah sudut pandangnya.”

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Dalam kata-kata saya, tidak ada bentuk diskrimi12345678901234567890123456789012 nasi, saya tidak menentang homoseksual. Saya telah 12345678901234567890123456789012 meminta maaf kepada Mancini, bagi saya semuanya 12345678901234567890123456789012 baik-baik saja.” Pertandingan semifinal lainnya akan 12345678901234567890123456789012 mempertemukan tim divisi ketiga Alessandria dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 AC Milan. (ant/bali post) 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

SERIUS - Aktivitas Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet atletik tetap berjalan, meskipun sebagian besar atlet ada yang menjalani Pelatnas di Jakarta. Tampak pelari gawang putri atletik NTB, Rohani sedang serius menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1).

Menembak Tetap Pertanyakan ”Fit and Proper Test” Pelatih Mataram (Suara NTB) Kegiatan fit and proper test pelatih yang digelar tim Satuan Tugas (Satgas) Panitia Pelatda Rinjani di Mataram, 26-27 Desember 2015 lalu masih menuai protes. Pasalnya, hingga, Kamis (21/1) kemarin pelatih dan cabor menembak masih mempertanyakan kegiatan fit and proper test tersebut.

Meski mendapat penolakan dari pelatih namun hal itu tak merubah keputusan Panitia Pelatda. Pihak Satgas Pelatda tetap pada prinsipnya yakni pelatih yang diusulkan cabor mengikuti Pelatda harus melewati fit and proper test, karena hasil fit and proper test itu nantinya akan menjadi acuan Satgas untuk menentukan posisi pelatih.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, pelatih yang menolak mengikuti fit and proper test itu adalah pelatih dari cabang olahraga menembak, Andik Budi Hariono.

Andik yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (21/1) kemarin menegaskan akan menolak mengikuti fit and proper test meski pun Satgas Pelatda akan mengeluarkan sanksi untuk dirinya.

Alasan dia menolak mengikuti fit and proper test karena pihak yang melakukan fit and proper test tidak memiliki legalitas untuk melakukan assesmen. Menurutnya orang yang melakukan assesmen harus memiliki legalitas

assesor.

“Saya tidak akan ikuti fit and proper test, karena mereka (Satgas Pelatda ) tidak berkompeten melakukan assesmen. Orang yang berkompeten melakukan asissmen itu adalah asesor, bukan mereka yang tak memiliki legalitas asesor,” jelas Andik.

Ketua Panitia Pelatda Rinjani 2016, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini membenarkan bahwa dari 20 cabor yang lolos PON, terdapat pelatih dari cabor menembak, Andik Budi Hariono yang belum melakukan fit and proper test. Andy yang juga menjabat ketua umum KONI NTB itu mengakui bahwa pihaknya telah bersurat ke Pengprov Perbakin NTB terkait kegiatan fit and proper test, namun demikian Andik tetap menolak mengikuti fit and proper test dan sikap Andik itu sangat disayangkan oleh panitia Pelatda.

Menurut Direktur PT. DMB NTB itu, fit and proper test tidak harus melibatkan Asesor karena fit and proper test

yang dilaksankan pihaknya untuk kepentingan Pelatda.

Dalam hal ini pihaknya berhak menguji kemampuan pelatih-pelatih yang akan melatih 123 atlet yang akan mengikuti Pelatda persiapan PON XIX di Jabar 2016. Dalam hal ini pihaknya ingin melihat sejauhmana pemahaman pelatih yang diusulkan oleh cabor terkait ilmu kepelatihan. Bagi pelatih yang kurang pemahaman dalam hal melatih akan dibantu dan didampingi oleh tim Satgas selama Pelatda berlangsung.

“Fit and proper test yang kita lakukan bukan untuk meluluskan atau tidak meluluskan pelatih. Namun sebatas melihat sejauh mana kualitas pelatih yang akan melatih atlet di Pelatda Rinjani, sehingga pelatih yang menangani atlet benar-benar memiliki kesepahaman tentang kepelatihan, bagi pelatih yang kurang paham akan tetap didampingi,” jelasnya.

Ketua Tim Satgas Pelatda, Wibowo Budi Santoso yang dimintai tanggapan soal penolakan fit and proper test yang di-

lakukan oleh pelatih mengaku belum ingin menanggapi.

Dalam hal ini pihaknya belum mengambil sikap tegas terkait sikap penolakan pelatih menembak itu. Sejauh ini ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pengprov Perbakin NTB terkait penolakan pelatih menembak itu.

“Kita akan bersurat secara resmi kepengurus Perbakin NTB, setalah itu baru ada langkah-langkah lebih lanjut,”terangnya.

Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta, yang dimintai tanggapan terkait soal pelatih menambak yang menolak mengikuti fit and proper test tidak menyalahkan sikap pelatihnya. Justru dia menanyakan kemampuan Satgas Pelatda untuk melakukan fit and proper test.

“KONI memang punya kewenangan melakukan fit and proper test, tapi apakah orang yang melakukan fit and proper test itu punya kemampuan, sebab setahu saya orang yang melakukan assesmen itu adalah asesor, apakah pengurus KONI NTB punya kewenangan nggak untuk itu,” tanyanya.

Menurut Brata, seharusnya KONI NTB tak lagi meragukan kemampuan pelatih, karena

pelatih yang diajukan cabor mengikuti Pelatda sudah memiliki kompetensi, karena mereka sudah membuktikan hal itu. “Buktinya di PON remaja atlet kita bisa menyumbangkan satu medali emas dan perunggu di PON Remaja tahun 2014,” terangnya.

Keputusan KONI melakukan fit and proper test dinilai Brata merupakan blunder karena waktunya tidak tepat.

Selain itu tak semua pelatih mau melakukan fit and proper test. Apalagi pihak KONI NTB tak melibatkan pihak yang berkompeten untuk hal itu.

“Kalau pelatih kami tidak berkompeten, silahkan saja KONI menunjuk pelatih lain.

Tapi tanggungjawabnya nanti KONI. Saya sebenarnya tidak mau blunder. Harusnya kita fokus Pelatda, bukan mempersoalkan fit and proper test. Karena target kita dari cabor adalah bagaimana meraih medali emas di PON,” jelasnya.

Diakuinya pihak Perbakin NTB akan melibatkan pelatih SEA Games, Glenn yang menangani atlet menembak selama Pelatda. Ia pun mempertanyakan, bila fit and proper test harus dilakukan apakah pelatih SEA Games, Glenn harus mengikuti fit and proper test? (fan)

Dua Ganda Campuran Tembus Perempat Final Malaysia (Suara NTB/fan)

ATLET JATIM - Sejumlah atlet pencak silat asal Jatim menjalani latihan daya tahan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1).

(Suara NTB/fan)

ATLET JATIM - Sejumlah atlet pencak silat asal Jatim menjalani latihan daya tahan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1).

Pesilat Jatim Latihan di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 atlet PON asal Jatim menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1). Kegiatan latiahan itu dalam rangka menghadapi PON Jawa Barat (Jabar), 9 September 2016.

Pelatih Pencak Silat Jatim, Kariyono yang dikonfirmasi di lokasi latihan mengatakan kedatangan mereka ke NTB sudah sejak 28 Desember 2015. Mereka memilih menjalani latihan di NTB karena daerah NTB sebagai salah satu daerah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional hingga level dunia. Keberhasilan atlet NTB di level dunia diharapkan bisa ditiru oleh atlet Jatim.

Alasan lain pesilat Jatim memilih latihan di NTB kata

Kariyono karena hubungan pengurus silat Jatim dengan pelatih/pengurus silat NTB sudah terjalin baik. Lewat hubungan yang baik itu pihak pengurus silat Jatim akan saling kerjasama dalam berbagi ilmu kepelatihan.

“Kita sudah menjalin kerjasama yang baik dengan pelatih silat NTB, lewat hubungan baik ini kita saling membantu dan saling melengkapi dalam hal kegiatan kepelatihan,” ucapnya.

Dijelaskannya, dengan kegiatan latihan bersama tersebut masing-masing pengurus cabor ataupun pelaku olahraga tetap saling menghargai meskipun beda cabor dan baru saling kenal. Namun olahraga harus tetap mampu menjadikan alat untuk mempersatukan semua orang. Lewat olahraga diharapkan mampu saling membantu meskipun berbeda daerah.

Diakuinya, selama latihan di NTB mereka mengaku telah banyak terbantu. Khususnya dalam hal latihan mereka bisa saling memberikan masukan dengan sejumlah atlet/pelatih cabor NTB yang mengikuti Pelatda di GOR 17 Desember Turide Mataram. Kerjasama atlet/pelatih di NTB sangat membantu kegiatan latihan mereka di NTB. Diharapkannya, hasil latihan selama di NTB dapat menambah kualitas atlet mereka dalam rangka persiapan mengikuti PON jabar 2016.

Rencananya mereka akan mengakhiri latihan di NTB, 28 Januari mendatang. (fan)

Jakarta (Suara NTB) Dua pasangan ganda campuran Indonesia sukses menembus putaran perempat final turnamen Malaysia Masters 2016 yang digelar di Stadion SPICE Penang, Malaysia.

“Mereka bukan pemain ganda campuran. Tapi, kemampuan individu mereka memang bagus,” kata Shella Devi Aulia di Malaysia, seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam situs resmi mereka, Kamis kemarin.

Shella, bersama Hafiz Faisal, sukses melangkah ke putaran perempat final turnamen grand prix gold itu setelah mengalahkan sesama ganda

campuran Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Della Destiara Haris 21-17, 21-19.

“Kami berusaha untuk tidak merasa terbebani saat melawan Kevin/Della. Kami juga tetap menjaga konsentarasi dan komunikasi yang bagus sejak awal permainan,” kata Shella.

Hafiz/Shella masih menunggu calon lawan putaran perempat final dari pertandingan putaran kedua antara Irfan Fadhilah/Weni Anggraini dengan pasangan Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying.

“Kami belum banyak tahu permainan kedua pasangan itu. Kami akan menonton pertandingan mereka malam

ini,” kata Shella.

Selain Hafiz/Shella, pasangan campuran Indonesia yang berhasil melangkah ke putaran perempat final turnamen berhadiah total 120 ribu dolar AS itu adalah Ronald Alexander/ Melati Daeva Oktavianti.

Ronald/Melati mengalahkan pasangan Rusia Evgenij Dremin/Evgenia Dimova dalam pertandingan selama 38 menit dengan skor 21-12, 12-21, dan 21-11.

Pada putaran perempat final, Ronald/Melati akan menghadapi pasangan Hong Kong Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah yang telah mengalahkan ganda campuran Korea Selatan Kim Gi Jung/Shin Seung Chan. (ant/bali post)

Atlet Tarung Derajat Perkuat Fisik dan Otot Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 atlet tarung derajat NTB terus intens menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Rinjani di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1). Latihan itu dalam rangka penguatan fisik dan otot atlet guna menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

Pelatih tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholish didampingi rekannya, Abdul Khair diwawancara Suara NTB disela latihan mengatakan kegiatan latihan atlet tarung derajat sudah dimulai sejak 3 Januari lalu. Hingga saat ini mereka masih latihan persiapan umum untuk penguatan fisik dan otot atlet.

“Saat ini anak-anak kita fokuskan latihan kekuatan fisik dan kekuatan otot. Kalau fisik dan otot sudah mantap baru program latihan akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Menurut Dedy, latihan tahap persiapan umum merupakan tahap awal latihan atlet dalam rangka penguatan fisik atlet. Tujuan latihan secara fisik sendiri untuk menambah kelenturan, daya tah-

(Suara NTB/fan)

LATIHAN FISIK - Tampak atlet tarung derajat tengah menjalani latihan fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (20/1). an dan aerobik yang lebih tinggi. Kemudian pembentukan kecepatan gerak sehingga akan melahirkan kekuatan fisik yang lebih besar.

Setelah fisik atlet terbentuk barulah atlet akan memantapkan latihan teknik yang tujuannya membangun kemampuan gerak serta keterampilan skill yang sempurna. Intinya latihan persiapan umum tujuannya membentuk persiapan dasar fisik dan

teknik atlet. “Setelah latihan persiapan umum baru akan masuk dipersiapan khusus,” jelasnya.

Menurut Dedi, untuk tahapan itu akan dibentuk otot-otot atlet sehingga bila otot sudah terbentuk para atlet akan mudah melahap program lanjutan. “Intinya kita latih dulu kelenturan, daya tahan aerobik, pembentukan kecepatan gerak dan daya tahan,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 22 Januari 2016

Halaman 12

Ombudsman Kritisi Politik Anggaran Sektor Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Beberapa pengamat pernah mengatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat tergantung dari layanan kesehatan di daerahnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa meskipun layanan kesehatan sudah membaik namun kesehatan masyarakat masih biasa saja. Sektor kesehatan menjadi salah satu dari lima kasus paling banyak yang diadukan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Permasalahnnya terletak pada politik anggaran bidang kesehatan yang dianggap masih kurang maksimal. ‘’Banyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang tidak melaksanakan operasional sesuai dengan undangundang. Itu akibat dari politik

anggaran dari pemerintah yang masih kurang maksimal.

Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten harus bisa merubah mindset politik ang-

garannya. Sektor kesehatan harus diberikan anggaran yang lebih besar,’’ kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH, MH

kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (21/1).

Salah satu hal yang menjadi perhatian Ombudsman terkait dengan target dan pemikiran dari Pemda yang menjadikan rumah sakit sebagai lahan untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya. Jika Pemda masih berpikir ke arah bisnis seperti ini, maka persoalan kesehatan tidak akan pernah selesai. Dan derajat kesehatan masyarakat mentok sampai di situ saja tanpa ada peningkatan. ‘’Berpikir bahwa rumah sakit sebagai sumber PAD itu boleh, sangat boleh. Namun jika itu dijadikan sebagai lahan bisnis, maka dapat dipastikan perbaikan pelayanan akan terabaikan.

Meskipun saat ini saya lihat beberapa rumah sakit tengah melakukan perbaikan pelayanan,’’ imbuhnya.

Adhar Hakim mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan fakta bahwa semakin banyak fasilitas kesehatan

maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengadukan buruknya pelayanan beberapa rumah sakit. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh anggaran Pemda untuk menunjang fasilitas kesehatan masih dianggap kurang.

Pemda harus berani memberikan anggaran yang lebih, mengingat sektor kesehatan merupakan salah satu indikator penentu rendah atau tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Catatan Ombudsman terhadap beberapa rumah sakit yaitu masih banyaknya rumah sakit yang operasionalnya tidak menggunakan SOP. Selain itu juga pelaksanaanya masih belum sesuai ketentuan undangundang dan tidak sesuai tata kelola rumah sakit. Terlihat dari beberapa rumah sakit yang tidak memiliki insenerator dan pengolahan limbah bahan berbahaya beracun. ‘’Belum lagi dokter-dokter yang di poli yang jam 11.00 pun

Adhar Hakim (Suara NTB/ist)

belum datang. Katanya sedang visiting (kunjungan pasien rawat inap, red), tapi saya cek juga tidak ada. Kalau begini bagaimana bisa membuat derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat,” tandasnya.

Sehingga perlu adanya perbaikan tata kelola dalam

bidang kesehatan. Sebab kesehatan merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan semua pihak. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan, tidak hanya di rumah sakit swasta namun juga di rumah sakit pemerintah. (lin)

Status Gunung Rinjani Diturunkan Mataram (Suara NTB) Status Gunung Rinjani yang sebelumnya level II atau waspada, diturunkan menjadi level I atau normal. Status itu mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari pukul 17.00 Wita.

Sebelumnya, pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 13.00 Wita tingkat aktivitas Gunung Rinjani dinaikkan dari level I (Normal) menjadi Level II (Waspada). Hal ini didasari atas peningkatan aktivitas berupa erupsi abu.

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Lombok Timur, H. Ramsjah, SH., yang dikonfirmasi pada Kamis (21/1), mengatakan berdasarkan rekomendasi dari Badan Geologi, status Gunung Rinjani diturunkan.

LOWONGAN DICARI MARKETING DAN KASIR ARTSHOP DI BYPASS BIL HUB P.DICKY 083856535180 SECEPATNYA

“Alasannya karena erupsi Gunung Baru Jari sudah tidak ada. Rekomendasi dari Badan Geologi, pengunjung diperbolehkan kalau ke danau dan puncak gunung Rinjani. Tetapi tidak boleh beraktivitas di Gunung Baru Jari,” ujar Ramsjah.

Berdasarkan surat dari Badan Geologi dengan nomor 152/45/BGL.V/2016. Dari hasil evaluasi, tingkat kegempaan Gunung Rinjani sudah menurun kembali ke kondisi normalnya. Dan secara visual, aktivitas permukaan Gunung Rinjani sudah menurun.

Ditandai oleh tidak teramatinya aktivitas letusan maupun aliran lava dari kerucut Gunung Baru Jari. Sementara pemantauan dengan penginderaan jauh juga sudah tidak mendeteksi adanya titik apai (hotspot) dari Gunung Baru Jari.

Berdasarkan hasil analisis data visual dan instrumental, serta mempertimbangkan po-

tensi ancaman bahayanya, maka mulai tanggal 19 Januari 2016 tingkat aktivitas Gunung Rinjani diturunkan dari level II (Waspada) menjadi level I (Normal).

Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat dan pengunjung Gunung Rinjani tidak diperbolehkan beraktivitas atau berkemah di tubuh Gunung Barujari. Selain itu, masyarkat juga diminta untuk tidak terpancing pada isu-

isu tentang erupsi Gunung Rinjani yang tidak jelas sumbernya.

Pihak dari Badan Geologi akan terus memantau dan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait. Pihak Taman Nasional Gunung Rinjani juga akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Barujari. “Kami akan terus pantau, dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Ramsjah. (ron)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 22 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 14

Sumbawa akan Suntik Modal Bank NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa bakal merevisi Perda tentang penyertaan modal. Terkait tambahan penyertaan modal untuk Bank NTB yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami, Kamis (21/ 1), terkait penyertaan modal kepada Bank NTB yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016 sebesar Rp 5,4 miliar. Meski se-

benarnya ada kesepakatan atau MoU Pemda Kabupaten/Kota se NTB terakhir untuk penyertaan modal pada 2015 lalu. Untuk bisa masuk ke Buku 2 dengan modal inti Rp 1 miliar.

Namun Sumbawa tidak menganggarkannya pada 2015 lalu, karena kendala keuangan.

Untuk itulah Pemkab menganggarkannya di tahun 2016.

Namun, untuk pencairannya berbenturan dengan Perda penyertaan modal Kabupaten

Sumbawa. Dalam salah satu pasal di Perda itu disebutkan, penyertaan modal dilakukan sampai 2015. Maka untuk itu, Perda harus direvisi sesuai dengan agenda DPRD terkait pembahasan Perda yang dilakukan akhir Maret sampai awal bulan April. “Kita berkomiten setelah melakukan konsultasi, maka pencairan bisa dilakukan setelah revisi Perda penyertaan modal,” terang Politisi Hanura Sumbawa ini. (arn)

Mataram (Suara NTB) Anggota Pokja Pengendalian, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Ridha Hakim meminta kepada pihak pemerintah daerah dan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI)/PT. Dinamika agar profesional.

Proses dan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rencana penambangan pasir di perairan Lombok Timur dan Lombok Barat harus dipublikasikan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi proses Amdal dan hasilnya. Sebab masyarakatlah yang akan merasakan dampak lingkungannya langsung. “Hasil Kajian terkait ren-

cana pengerukan pasir kita harus dibuka ke publik, terlebih kepada masyarakat yang lingkungannya tak jauh dari tempat pengerukan pasir. Publik berhak mendapatkan infor-

masi seluas-luasnya,” terang Ridha Hakim ditemui di Mataram, Kamis (21/1).

Ridha Hakim yang juga Koordinator World Wide Fund (WWF) Nusa Tenggara me-

nilai, tidak ada keuntungan besar yang didapatkan oleh masyarakat terhadap rencana pengerukan pasir untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Baik manfaat lingkungan, maupun manfaat secara ekonomi. Terlebih nilai pasir yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sangat kecil.

Ia mempertanyakan, mengapa pemerintah daerah harus mengorbankan pasir lautnya untuk mendapat PAD. Di tengah begitu banyaknya sektor-sektor lain yang bisa dimanfaatkan.

Namun tidak masalah, karena pemerintah daerah sendiri telah memberikan rekomendasi.

Namun yang perlu diingat, pemerintah daerah dan perusahaan penambangnya harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai level. “Boleh dong masyarakat memberikan masukan dan pendapat. Kalau sekiranya dokumennya tidak dipublis, masyarakat berhak menuntut dokumen itu. Semuanya harus transparan.

Seperti diketahui, PT. TWBI melalui PT. Dinamika

akan melakukan penambangan pasir untuk proyek reklamasi Teluk Benoa. Penambangan pasir yang menuai banyak pro kontra ini akan dilakukan di dua lokasi yaitu di Lombok Timur dan Lombok Barat. Sekitar 70 juta kubik pasir akan diambil di wilayah Lombok Timur dan 10 juta kubik di wilayah Lombok Barat.

Entah sejauh mana tahapannya saat ini, itulah yang diharapkan oleh Ridha Hakim untuk diinformasikan kepada masyarakat. (bul)

Ridha Hakim

Bahas Royalti BIL PEMPROV NTB dan PT. Angkasa Pura I, Kamis (21/1) membahas soal royalti yang wajib disetorkan oleh PT. AP I, selaku pengelola Bandara Internasional Lombok (BIL).

Sejak perjanjian kerjasama antara masing-masing pihak tahun 2009 lalu, PT. Angkasa Pura I belum memberikan sepeserpun royalti kepada pemerintah daerah.

Seperti diketahui, aset-aset tersebut mencakup areal apron (parkir pesawat) seluas 48.195 meter persegi, areal parkir taksi seluas 13.859 meter persegi. Selanjutnya, areal pelayanan jalan (service road) seluas 6.897 meter persegi dan areal pendaratan heli seluas 450 meter persegi.

“Selama ini kan PT. AP I belum pernah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Ini yang kita tuntut kepada PT. AP I selaku pengelola bandara,” papar Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM usai menggelar pertemuan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, GM PT. AP I BIL, I Gusti Ngurah Ardhita, PT. AP I pusat, Adi Nugroho. Dari Pemprov NTB, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Ketua Komisi III, Johan Rosihan, Rumaksi, Ruslan Turmuzi.

Lainnya, Asisten III Setda NTB, H. L. Syafi‘i, Kepala Biro Kerjasama, L. Dirjaharta, selain Biro Perekonomian.

Pertemuan tersebut membahas kesepakatan besaran royalti yang harus disetorkan oleh PT. Angkasa Pura I. Dari Pemprov NTB, selaku pemilik aset meminta royalti dihitung sejak tahun 2010. Selanjutnya yang diusulkan, akan dibahas kembali oleh manajemen PT. AP I di Jakarta.

“Kita akan melakukan pertemuan kembali di Jakarta.

Untuk memastikan kesepakatan setelah usulan masingmasing pihak. Kita harapkan tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata H. Manggaukan Raba kepada Suara NTB. Para pihak selanjutnya akan menentukan tim independen yang akan menghitung berapa nilai aset saat ini, dan berapa nilai royalti yang harus disetorkan oleh PT. AP I. “Kita hitung-hitung dulu, harapan kita jika secepatnya kesepakatan tuntas, secepatnya kontribusinya bisa masuk ke pemerintah daerah,” demikian H. Manggaukang. (bul)

(Suara NTB/bul)

Kamis, 21/1/2016

(Suara NTB/bul)

TANGKAP LOBSTER - Lobster tidak diperkenankan ditangkap menggunakan potasium karena selain menggerus populasinya, juga merusak biota laut.

Penangkapan lobster diperbolehkan secara tradisional. Di foto, salah satu lobster jenis lobster yang ditangkap menggunakan potasium, dan tersangkanya diamankan petugas keamanan khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, baru-baru ini.

Nasabah Bank Muamalat Mengaku Trauma Mataram (Suara NTB) Kejadian pembobolan deposito nasabah oleh oknum pegawai Bank Muamalat cabang Mataram menyisakan trauma para korban. Mereka meminta, bank syariah pertama di Indonesia ini memperbaiki SOP-nya.

Zainuri, salah satu dari 23 pemilik rekening nasabah Bank Muamalat yang menjadi korban penggelapan dana

nasabah oleh oknum inisial DN, menyarankan dalam segala bentuk proses transaksi bank dengan nasabah harus benar-benat teliti. Sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu, meskipun yang berulah adalah oknum.

Sebelumnya, untuk proses setor dan penarikan dana, biasanya nasabah berhubungan langsung dengan petugas tertentu. Kedepan diharapkannya, tidak lagi transaksi semacam itu diberlakukan. “Trauma jelas, manusiawi. Sebelumnya kami ragu dengan Bank Muamalat hingga ada niat baik pihak bank untuk mengganti dana kami yang hilang,” ujarnya.

Korban lain yang tak ingin

disebutkan namanya juga menyatakan sangat trauma atas kejadikan tersebut. Ia memiliki senilai Rp 1,75 miliar dana yang dibawa raib oleh oknum pegawai Bank Muamalat cabang Mataram.

Jika masih menggunakan pola lama, ia menyebut bukan tidak mungkin dananya akan ditarik. “Kalau polanya di Bank Muamalat menggunakan pola baru, tidak masalah. Saya masih bertahan menjadi nasabah di sana,” akunya.

Sebelumnya diketahui oknum pegawi Bank Muamalat menggondol senilai Rp 8 miliaran. Kamis (21/1) kemarin, menajamen Bank Muamalat secara resmi

mengembalikan dana nasabah, disaksikan langsung oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Total Bank Muamalat mengganti sebesar Rp 9,1 miliar, termasuk di dalamnya dana bagi hasil kepada nasabah.

Pimpinan Bank Muamalat Cabang Mataram, Imhardi menjamin dana nasabah dikembalikan sepenuhnya.

Beserta dana bagi hasilnya.

Terhadap oknum DN, sejauh ini telah dilaporkan ke Polda NTB dengan harapan segera diproses dan diganti dana kompensasi yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat.

Oknum DN dalam catatannya memiliki track record yang

tidak begitu bagus. Sehingga manajemen, sebelum adanya persoalan ini telah memecat oknum tersebut. Sampai pemecatan diketahui, ada dana nasabah yang digelapkan.

“Kita sama-sama menjadi korban, Bank Muamalat menjadi korban, nasabah juga menjadi korban,” ungkapnya.

Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri memberikan jaminan, tidak sepeserpun dana nasabah yang hilang tidak digantikan.

Termasuk dana bagi hasil.

“Tidak serupiahpun yang tidak dikembalikan, saya menjamin itu. Saya tidak rekomendasikan pengembalian pinjaman secara tunai, karena akan beresiko,” demikian keterangannya. (bul)

Produksi Kakao Turun Drastis Mataram (Suara NTB) Petani mengeluhkan serangan penyakit kakao yang belakangan telah berdampak pada penurunan secara drastis angka produksi hingga 50 persen.

Menurut H. Hartim, Ketua kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Santong, Lombok Utara, baik kakao dalam kawasan maupun yang di luar kawasan, rata-rata telah terserang penyakit busuk buah dan penggerek batang.

Akibatnya, produksi per hektar yang sebelumnya mampu mencapai 2 ton biji kering, telah berkurang menjadi 50 persen, itupun jika petani pekebunnya beruntung.

Umur pohon kakao, atau yang biasa disebut cokelat oleh masyarakat, telah memasuki

14 tahun. Sehingga wajar rentan terserang berbagai macam penyakit.

H. Hartim menyebut hanya penyuluh kehutanan yang bergerak, sementara penyuluh perkebunan sebelumnya nyaris tak melakukan pendampingan sama sekali. “Biasanya panen kakao sekali seminggu, sekarang sekali sebulan kalau beruntung. Akibat penyakit busuk buah dan penggerek batang ini,” ungkap H. Hartim ditemui di Mataram, Kamis (21/1).

Terdapat ratusan hektar baik dalam dan luar kawasan yang mengalami kondisi serupa. Dampaknya telah banyak merugikan petani. Petani pekebun bahkan telah berencana akan melakukan penggantian dengan sistem kultur jaringan.

Tidak ada pilihan bagi masyarakat dalam kawasan untuk mengembangkan komoditas lainnya. Hasil kakao menjadi bagian tumpuan ekonomi masyarakat. Saat ini harga biji kakao yang telah dikeringkan mulai membaik Rp 30.000/Kg. Dalam kondisi harga yang tidak baik, petani pekebun hanya mampu menjual sampai Rp 28.000/Kg. “Harganya cukup bagus, tapi itu tadi, produksinya yang terus merosot,” terangnya. Oleh karenanya diminta pendampingan dimaksimalkan, agar tingkat produksi mampu dipertahankan. (bul)

H. Hartim

(Suara NTB/bul)

Kajian Amdal Penambangan Pasir Diminta Dipublikasikan

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 22 Januari 2016

Kejaksaan Bidik Mega Proyek Bendungan Raba Baka Dari Hal. 1 “Saya cek dulu ya,” jawabnya singkat saat dihubungi via ponsel.

Proyek RBK ini diketahui digarap sejak Kepala BWS dijabat Ir. Marsono,MM.MT. Terdiri dari dua item pekerjaan, yakni Bendungan Tanju dan Bendungan Mila, tujuannya untuk peningkatan intensitas tanam daerah irigasi Raba Baka seluas 1.689 hektar. Pengembangan Daerah Irigasi Raba Baka Kompleks seluas 2.250 hektar, penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Dompu sebesar 0,154 m3/det.

Humas BWS Nusa Tenggara I, Hanan yang dikonfirmasi terkait penyelidikan proyek ini, menyerahkan sepenuhnya ke Kejaksaan. “Penegak hukum tetap harus kita hargai, apapun proses yang dilakukan,” katanya dikonfirmasi Kamis (21/1) sore kemarin.

Tapi pada dasarnya, versi pi-

haknya, proyek itu sudah tidak ada masalah. Karena memang sangat dibutuhkan masyarakat, maka tetap dilanjutkan meski dalam proses penyelidikan lembaga Adhyaksa itu.

Dia sedikit menjelaskan, mega proyek di atas lahan 400 hektar itu untuk dua kontrak, yaitu Bendungan Tinju dan Bendungan Mila. “Progress pengerjaan dua item ini sudah sesuai dengan kontrak,” jelasnya.

Memang diakuinya sempat ada masalah, yakni terkait izin pemanfaatan hutan dari Kementerian Kehutanan. Ini yang kemudian sempat membuat proyek multi years tersebut tertunda, sejak dimulai 2013 lalu. ‘’Tapi izin pemanfaatan hutan sudah ke luar dari Kementerian Kehutanan Oktober 2014. Jadi tidak ada masalah. Makanya kami lanjutkan pekerjaannya,” tegasnya. (ars)

Bulog Jangan Main-main Dari Hal. 1 Sebenranya, jika Bulog di daerah ini memaksmilakna target serapan gabah dari petani tak ada persoalan mengenai cadangan atau stok pangan Bulog. Orang nomor satu di NTB ini mengungkapkan dirinya sering mengingatkan pimpinan Bulog ketika beraudiensi supaya memaksimalkan serapan gabah petani sampai 100 persen.

Pasalnya, kata gubernur, jika serapan gabah Bulog tidak mencapai 100 persen maka pasti ada ekses terkait dengan cadangan beras. Selama ini, katanya, serapan gabah Bulog tak pernah mencapai 100 persen. Padahal, gabah yang tersedia di petani melimpah ketika musim panen.

Gubernur mengungkapkan hasil temuan dari Danrem 162/WB melalui aparat yang ada di bawah bahwa Bulog NTB tidak bisa mengambil atau membeli gabah petani lantaran harganya lebih mahal. Namun justru, katanya, gabah tersebut dibeli oleh Bulog luar daerah. “Ini kan indikasi yang tidak baik,’’ cetus gubernur.

Bahkan, rencana Bulog yang mendatangkan beras impor akhir Desember lalu dinilai sebagai perencanaan yang betulbetul gegabah. Artinya, Bulog tidak memperhitungkan kondisi psikologis dari petani di NTB yang saat itu dalam musim panen. Rencana impor beras itu kata gubernur bahkan ditolak mentah-mentah oleh Pemprov NTB. “Yang untung siapa? Bulog

itu kan alat negara, kerja untuk rakyat. Jadi jangan sampai ada pemburu rente.

Apalagi mencari-cari fee dari beras impor. Kan itu yang merusak kita selama ini. Kan Presiden juga sering menyampaikan soal ini,” tandasnya.

Disinggung mengenai apakah ada izin dari pemprov untuk Bulog NTB mendatangkan beras dari Jatim, gubernur mengatakan pihaknya tak pernah diberitahu. Sehingga tidak mungkin ada izin dari Pemprov soal rencana mendatangkan beras 7.000 ton dari Jatim tersebut.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, dalam waktu dekat Bulog akan mendatangkan beras dari Jatim sebanyak 7.000 ton. Rencananya, kapal pengangkut beras itu akan sandar di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Menurut Kasi Humas Perum Bulog Wilayah NTB, Marlinda, didatangkannya beras komersil tersebut dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga dan kekurangan stok di daerah.

Dikatakan, beras komersil yang didatangkan dari Bulog Jatim dimaksud, merupakan bagian dari program pemerataan stok beras secara nasional dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di masingmasing daerah. Pengadaan beras dari Jatim pada 2016 merupakan yang ketiga kalinya. (nas)

Halaman 15

Persiapan Pengamanan HPN Dimantapkan

Mataram (Suara NTB) Berbagai persiapan terus dilakukan pihak panitia daerah dan pusat dalam menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB. Termasuk di jajaran pengamanan juga meningkatkan koordinasi.

Seperti yang dilakukan jajaran Polda NTB, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar rapat koordinasi pengamanan di Ruang Rapat Biro Operasi Polda NTB dipimpin langsung Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, Rabu (21/1).

Rapat koordinasi ini dihadiri Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, Kapolres Lombok Tengah AKBP Nurodin, perwakilan TNI serta Satpol PP, termasuk pihak Panitia Daerah Bidang Keamanan.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono, dalam arahannya meminta seluruh jajarannya yang melakukan pengamanan pelaksanaan HPN 2016 tetap berkoordinasi dengan mengikuti setiap perubahan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan panitia. Apalagi, acara yang bisa berubah dari yang sudah ditetapkan sementara. “Saya berharap tetap melakukan koordinasi, sehingga setiap tahapan pelaksanaan HPN dapat dilakukan pengamanan sesuai dengan prose-

dur,” ujarnya mengingatkan.

Kapolda mengaku, penyelenggaraan HPN sangat penting sebagai salah satu kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan sejumlah objek wisata andalan kepada para peserta HPN maupun tamu undangan dari luar negeri. “Ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk masyarakat dan pemerintah daerah serta kita sebagai aparat keamanan dan seluruh rekan-rekan wartawan di daerah ini dapat menjadi tuan rumah yang baik, memberikan kesan yang positif bagi para peserta dan tamu undangan dari luar negeri,” harapnya.

Sementara Kepala Biro Operasi Polda NTB, Kombes Pol.

Dua Puskesmas Belum Rampung

Kadikes : Jadi Tanggung Jawab Kontraktor Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan dua Puskesmas Dasan Cermen dan Cakranegara merupakan proyek anggaran 2015, hingga kini belum tuntas. Data dihimpun Suara NTB, khusus proyek Puskesmas Cakranegara pada akhir kontrak pada Desember lalu pekerjaan masih 80 persen. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Pembangunan Nusantara dengan nomor kontrak 045/448.d/Um/ VIII/2015 dengan nilai kontrak Rp 2.749.171.000.

Sedangkan, proyek Dasan Cermen dengan pagu anggaran Rp 1,9 miliar lebih dikerjakan oleh CV. Sinar Agung dengan nilai kontrak Rp 1.657.739.000,00. Pengerjaannya hampir bersamaan dengan pengerjaan Puskesmas Cakranegara dan progres fisik hingga akhir kontrak sekitar 80 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Mataram dr.

H. Usman Hadi menjelaskan,

laporan diterima dari PPO pada akhir kontrak kedua proyek fisik puskesmas itu baru mencapai 80 persen. Sisa pekerjaan 20 persen dilanjutkan dengan memberikan waktu 50 hari kepada kontraktor.

“Dengan catatan kontraktor dikenakan denda,” kata Usman dikonfirmasi Suara NTB di Mataram.

Diterangkan, Puskesmas Dasan Cermen dikerjakan dua tahap pada tahun 2015 dan 2016. Sumber anggaran Puskesmas Dasan Cermen dari dana kompensasi Pemprov NTB. Pihaknya kembali menganggarkan di APBD 2016. Sedangkan, Puskesmas Cakranegara sumber anggaran APBD dan diharapkan bisa segera tuntas. “Masyarakat banyak membutuhkan. Harapannya bisa selesai secepatnya,” harapnya.

Usman tidak mengetahui pasti apa penyebab keterlambatan proyek tersebut. Tapi digambarkan, bisa saja faktor

cuaca, kekurangan material dan lain sebagainya. Penambahan waktu pengerjaan diharapkan tahun ini bisa dimanfaatkan. Untuk denda, sesuai Perpres 54 tahun 2010, kontraktor didenda satu per seribu dikali nilai proyek dan sisa pekerjaan.

Diketahui sebelumnya, pengerjaan proyek itu jadi sorotan Dewan dan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Selly bahkan meminta kontraktor yang terlambat menuntaskan hingga akhir kontrak diminta di blacklist.

Semua proyek di Mataram bersumber dari APBD murni.

Artinya, tidak boleh menyalahkan keterlambatan pengesahan APBD Perubahan.

Pantauan Suara NTB, proyek Puskesmas Cakranegara dibangun dua gedung.

Material terlihat masih menumpuk di depan dan di samping. Di bagian belakang terlihat pekerja sedang beristirahat. (cem)

KPK Belum Bersikap Dari Hal. 1 “Saya belum bisa konfirmasi terkait ini. Karena masih menunggu putusan pimpinan,” kata Yuyuk. Karena itu, dia sepenuhnya masih menunggu sikap pimpinan KPK, baru bisa menyampaikan ke media.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, amar putusan PT Tipikor diterima dengan nomor PT 13/PID.Sus-TPK/ 2015/PT. DPS Tanggal 14 Desember 2015. Dalam putusan itu dijelaskan, Zaini Arony dihukum tujuh tahun penjara, beban membayar denda Rp 500 juta subsidair dua bulan penjara. Ini sesuai dengan tuntutan KPK sebelumnya di PN Tipikor Denpasar. Hukuman ini lebih tinggi dari putusan PN Tipikor Denpasar yang menghukum ketua DPD Golkar NTB ini empat tahun dan denda 300 juta.

Sementara menurut kubu Zaini Arony, hampir dipasti-

kan kasus ini sudah dinyatakan incraht, karena pihaknya sudah menyatakan menerima. Selain itu, sampai saat ini KPK juga belum menyatakan sikap.

“Sesuai ketentuan batas waktu (14 hari) menyatakan kasasi sudah lewat.

Sampai dengan batas waktu itu, belum ada sikap dari KPK. Sementara kami juga menerima. Ini artinya, secara de facto kasus ini sudah incraht,” kata Zihnul Musfi, anggota tim kuasa hukum Zaini Arony.

Tapi bukan berarti celah upaya hukum lantas tertutup dengan keputusan pihaknya itu. Karena dari segi hukum, masih ada kesempatan mengajukan upaya luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK).

Langkah ini diakui menjadi bahan kajian keluarga dan tim kuasa hukum yang dipimpin Taqdir Mahdi, baik yang ada di Mataram maupun Jakarta . (ars)

Gubernur Kantongi Kepala SKPD Tak Berintegritas Dari Hal. 1 Bahkan kalau ada indikasi masyarakat dimintain uang.

Ada permainan-permainan itu juga jadi masukan,’’ kata gubernur.

Ditanya apakah ada laporan yang diterima ada oknum kepala SKPD yang terindikasi meminta uang dari masyarakat atau mempersulit dalam pemberian pelayanan publik? Gubernur mengakui bahwa ada pejabat yang demikian. ‘’Ada, ada. Saya tak bisa sebutkan SKPD nya tapi itu ada. Dan tentu itu bagian yang kita cermati. Karena tidak cukup menjadi kepala SKPD itu pintar wawancara, tulis visinya, cerdas akademik.

(Tetapi) Dia juga harus punya integritas, tidak suka mempermainkan rakyat,’’tegasnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, 12 SKPD yang dievaluasi adalah Biro Umum, Biro Administrasi Kesra,

Dishubkominfo, Disosdukcapil, Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Sekretariat Bakorluh, BP3AKB, Badan Perpusatakaan dan Arsip dan Sekretraist Dewan Pengurus Korpri.

Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama yang dibentuk gubernur adalah independen. Anggota tim tersebut semuanya berasal dari akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Mataram, IKIP Mataram dan IAIN Mataram. Tim tersebut diketuai oleh Prof.

Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno.

Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof H Toho Cholik Mutohir MA, PhD dan lainnya. (nas)

(Suara NTB/dok)

Umar Septono Halim Pagara meminta kepada seluruh Kapolres yang wilayahnya menjadi tempat

penyelenggaran kegiatan HPN merespons cepat dengan memberikan pengamanan berbagai event yang digelar dalam penyelenggaraan HPN. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan hadir. Khusus untuk pengamanan presiden, pihaknya akan berkoordinasi dengan Paspampres dan Jajaran TNI di daerah ini. Guna memantapkan persiapan, pihak pengamanan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan pihak panitia daerah dan pusat terkait lokasi pelaksanaan. (r)

Ketua PKB NTB Segera Berganti Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKB NTB, H. Najamudin Mustafa menegaskan dirinya tidak akan tampil dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB NTB yang akan digelar April 2015 mendatang. Ia menegaskan saat ini sudah banyak kandidat yang bermunculan untuk menggantikan dirinya sebagai pucuk pimpinan PKB NTB. Hal itu disampaikan Najamudin Mustafa kepada Suara NTB, Rabu (20/1).

Menurutnya, saat ini, kepengurusan PKB NTB sudah memasuki akhir masa jabatannya dan pihaknya tinggal mempersiapkan penyelenggaraan Muswil untuk memilih kepengurusan baru periode berikutnya. Najamudin menegaskan, setelah lima tahun menjabat, ia merasa sudah saatnya PKB berganti kepengurusan tidak lagi dipimpin oleh dirinya.

Najamudin sendiri menegaskan sikapnya untuk tidak tampil kembali dilatarbelakangi keinginan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan di PKB. Menurutnya, adanya regenerasi yang berkelanjutan merupakan salah satu ciri sebuah organisasi yang sehat dan bisa diharapkan. Sebelumnya, Najamudin juga telah memilih untuk tidak tampil di Pemilu 2014 meski saat itu ia menjabat Ketua

DPW PKB NTB sekaligus anggota DPRD NTB aktif dari PKB. “Dulu orang ingin terus jadi anggota dewan, kita tidak. Sekarang juga orang mau terus memimpin partai kita tidak. Yang seperti itu harus ditradisikan di PKB,” tandasnya.

Najamudin menyebutkan, sejumlah nama sudah muncul dalam bursa calon Ketua DPW PKB NTB. Salah satunya adalah Lalu Pelita Putra yang merupakan anggota DPRD NTB. Selain Pelita, Najamudin juga menyebutkan sejumlah kader lain pun sangat berpeluang untuk tampil memimpin PKB. Ia menilai, sebagai partai modern, PKB harus terus menerus melakukan perbaikan dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan berikutnya. Ia sendiri menegaskan selama kepemimpinannya telah banyak pencapaian yang diraih, misalnya meningkatkan perolehan suara PKB. Saat ini, PKB telah memiliki fraksi tersendiri dengan lima anggota, yaitu H. L. Pelita Putra, SH, TGH. Khudari Ibrahim, Lc, Makmun, S.Pd, HJ. Nurlaela Chaerunisa, SE, TGH. L. G. M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc; MA. Dulunya, para anggota DPRD NTB dari PKB bahkan harus bergabung dengan fraksi lain untuk membentuk fraksi tersendiri. (aan)

(Suara NTB/cem)

BELUM TUNTAS - Proyek Puskesmas Cakranegara hingga kini belum tuntas.

Kerja Pansel Mencari yang Terbaik Dari Hal. 1 Mahali meminta pada pansel agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perannya.

Sehingga dengan begitu, diharapkan akan bisa mendapatkan Sekda yang berkualitas untuk NTB. Karena jabatan Sekda tersebut tidak kalah pentingnya dengah jabatan gubernur dan wakil gubernur. ‘’Berusahalah bekerja dengan

sebaik-baiknya untuk mendapatkan Sekda yang terbaik untuk NTB. Karena jabatan sekda itu sangat setrategis, karena ia adalah pengelola adaminsitrasi tertinggi. Jabatan gubernur itu strategis, wagub juga strategis, tapi sekda juga tidak kalah strategisnya,’’ kata Mahali.

Menurut Mahali, jabatan Sekda itu ia iabaratkan sebagai seorang derigen yang memimpin sebuah group vocal (paduan suara). Dikatakan-

nya, tinggi dan rendahnya nada musik dan lagu dari sebuah group vocal itu, sangat ditentukan oleh gerakan tangan dari seorang dirigen. ‘’Kalau diibaratkan orang nyanyi bareng, Sekda itu adalah derigennya. Nah, tinggi dan rendahnya kinerja birokrasi itu akan sangat ditentukan oleh ‘’dirigen’’nya, dalam hal ini Sekda. Sehingga kita minta agar kalau aturan batasan umur itu tidak

ada, tolong supaya pansel arif dan bijaksana. Jangan sampai mengganjal hak-hak orang lain. Itu pendapat saya sebagai masyarakat NTB sekaligus sebagai pimpinan Dewan,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Coom pada Suara NTB juga mengatakan bahwa, batasan umur calon sekda tersebut tidak mengarah sebagai upaya penjegalan terhadap ca-

lon lain. Karena batasan umur itu sudah sesui dengan peraturan perudang-undangan.

“Saya lihat batasan umur itu masih normal, tidak ada saya lihat indikasi yang bermaksud untuk penjegalan terhadap siapapun. Jika merujuk pada aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), kan masa jabatan Sekda itu lima tahun. Jadi Sekdanya harus yang lebih muda,” kata Mori, pada Suara NTB, Kamis (21/1) kemarin. (ndi)

Pemprov Turunkan Tim Periksa Kapal Diduga Pengangkut Limbah Newmont Dari Hal. 1 Itu kan B3 ini berbahaya. Bukan hanya bahaya untuk manusia tetapi juga lingkungan. Jadi tolong semua perusahaan, jangan macammacam dengan isu lingkungan.

Harus kita jaga NTB ini,”ujarnya.

Zainul Majdi meminta semua perusahaan di NTB bukan hanya Newmont supaya memenuhi semua aturan-aturan termasuk pengangkutan limbah B3. Menurutnya, ini prosesnya harus transparan dan

akuntabel. ‘’Berapa ton yang ada, ditaruh di mana, prosesnya kayak apa dan itu harus disampaikan kepada otoritas daerah. Paling tidak kepada kabupaten tempat perusahaan itu bekerja,’’ katanya.

Gubernur tak mau menduga ada kapal yang mengangkut limbah dan scrap ilegal.

Namun fakta yang di lapangan, ada kapal yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut yang kemudian diminta untuk sandar di Kupang. Tim yang dikrim gubernur ini melakukan pengecekan terhadap

muatan kapal MV Red Rock Voyage bersama tim dari Pemkab Sumbawa Barat.

Tim yang diberangkatkan Pemkab Sumbawa Barat itu beranggotakan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Diperindagkop) dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum.

Tugas tim nantinya hanya untuk melakukan pengecekan barang-barang muatan MV Red Rock. Terutama muatan

yang diketahui diangkut dari Pelabuhan Benete. Selama ini informasi seputar penjualan scrap PTNNT tidak begitu detail yang diterima Pemda KSB. Meski seluruh hasil penjualan limbah padat PTNNT itu diserahkan sepenuhnya kepada daerah, hanya saja proses awal mulai tender hingga pengapalan tidak pernah diinformasikan kepada pemda secara rinci.

Terpisah, manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui, Manager Tanggung Jawab Sosial, Syarafud-

din Jarot menyatakan, sesuai sesuai manifest, limbah yang diangkut oleh Kapal MV Red Rock adalah pelumas bekas dan limbah-limbah bekas pakai lainnya yang telah mendapat izin untuk dikirim ke sarana-sarana pendaur-ulang limbah berizin milik pihak ke tiga di dalam negeri.

PTNNT juga mengizinkan penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB yang hingga saat ini tidak mendapati ketidaksesuaian dengan manifest. (nas/bul)

Rencana Pembebasan Lahan Sisa di Kawasan ’’Techno Park’’ Dari Hal. 1 Menurut Harli, secara kebetulan lahan-lahan keluarganya itu ada berada di dalam kawasan tersebut (techno park).

Kades, Lelede, Supardi juga menyebutkan, pemerintah hanya melakukan sosialisasi sekali terkait rencana pembangunan kawasan techno park. Setelah itu, tidak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang ini. Pemerintah

desa mengharapkan komunikasi yang baik dengan pemilik lahan dengan Pemprov NTB. Sehingga tidak memicu persoalan di kemudian hari. ‘’Pemilik lahan sebenarnya menunggu, tapi sampai sekarang tidak ada komunikasi. Seperti apa prosesnya di techno park. Berapa harga yang ditawarkan kepada masyarakat, juga belum ada sampai saat ini,’’ ujarnya.

Sementara Kepala Urusan

Pemerintahan Desa Lelede, Ahmad Mahrup juga mengatakan, pemerintah hanya melakukan sosialisasi sekali.

Setelah itu, tidak ada komunikasi kembali. Diketahuinya pembangunan techno park memang ada di wilayah hukum Desa Lelede.

Namun terdapat sekitar 10 orang yang masih memiliki lahan di dalam kawasan. Diantaranya ada masyarakat Desa Lelede, ada juga pemilik

lahan lainnya yang tinggal di Mataram. Terdapat dua hektar yang lahannya masih belum dibebaskan. Jika tak dibebaskan, diharapkan akses masuk pemilik lahan, irigasi tidak terganggu. Pemerintahan di desa meminta secepatnya lahan-lahan yang masih menjadi milik warga itu diclear-kan.

Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provin-

si NTB, Ir.Hj. Budi Septiani mengatakan masih menunggu hasil dari BPKAD dan BPN terkait lahan kawasan techno park. Masih harus diperjelas status lahan yang diklaim masyarakat, sebab Pemprov NTB selaku pemilik aset juga memiliki sertifikat utuh di lahan seluas 32 hektar itu. ‘’Sabar ya, semua dalam proses. Kalau sudah oke, baru kita duduk bersama,’’ katanya singkat. (bul)

Jumat, 22 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kalah Sengketa Informasi

BPPD Gugat Putusan KI NTB ke PN Mataram Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram atas putusan Komisi Informasi (KI) NTB yang memenangkan pemohon informasi dalam hal ini Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk pada 29 Oktober 2015 lalu.

Dalam kasus sengketa informasi antara BPPD sebagai termohon dan Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk sebagai pemohon, badan publik BPPD NTB dinyatakan kalah.

Informasi mengenai BPPD menggugat putusan KI ke PN Mataram itu dibenarkan Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH. Imam mengatakan pada Kamis (21/1) pihaknya sebagai pemohon sudah mendapat surat pemberitahuan untuk menghadiri sidang di PN Mataram.

“Karena pihak sana yang meminta permohonan, kalau diundang iya kita hadapi. Kita tetap berpegang pada putusan KI bahwa yang telah dilakukan KI benar sebagaimana tata cara persidangan,” kata Imam Sofian dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Menurut Imam, sebagai badan publik, BPPD mempunyai kewajiban memberikan informasi yang diminta

masyarakat. Pasalnya, hal itu telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga pihaknya meyakini putusan KI NTB sudah benar yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam kasus sengketa informasi tersebut.

Imam menambahkan, BPPD punya hak untuk melakukan keberatan atau gugatan atas putusan KI tersebut. Menyikapi gugatan BPPD ke PN Mataram itu, pihaknya mengaku siap mengikuti persidangan.

Imam yakin, gugatan BPPD itu pada akhirnya akan mental alias menguatkan putusan KI sebelumnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KI NTB demisioner, Ir. Drs. Muhammad Syauqi, MM membenarkan BPPD menggugat putusan KI NTB ke PN Mataram. Dikatakan, BPPD melayangkan gugatan ke PN Mataram lantaran tak puas atau tak terima dengan putusan KI yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam sengketa informasi dengan Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk.

“Kemudian atas dasar pengajuan BPPD kemarin, Panitera PN Mataram mengajukan surat ke KI NTB untuk melengkapi bahan-bahan, dokumen-dokumen itu untuk diperiksa penga-

dilan. Atas dasar permintaan itu KI sudah menyampaikan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan untuk perkara itu,”ujarnya.

Syauqi mengatakan KI telah memutuskan sengekta informa-

si antara BPPD dengan Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yakni berdasarkan UU KIP dan Perki No 1 tahun 2013. “KI on the track saja, tak ada yang melenceng dari itu,”ucapnya. (nas)