Snt22072015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 112 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 22 JULI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemberantasan Korupsi Jangan Setengah Hati Martono

MENGEVALUASI penegakan hukum dari rangkaian pergantian pejabat, baik itu di Polda NTB maupun Kejati NTB, para pegiat antikorupsi terus berharap dua lembaga penegak hukum

itu menerima masukan dari masyarakat. Karena sulit dipungkiri, atensi pimpinan yang kurang, akan memicu lemahnya penanganan perkara, kemudian berujung pada kualitas kasus yang ditangani.

Pertama kalinya berkomentar di media, Kajati NTB yang baru, Martono,

SH menyampaikan komitmennya menyelesaikan tunggakan kasus yang ditinggalkan pejabat sebelumnya. Demikian juga degan kasus- kasus baru.

Bersambung ke hal 15

Umar Septono

Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi yang telah dilakukan Ombudsman NTB akhir tahun lalu, menemukan indikasi kuat sejumlah kawasan hutan pinggir pantai di Lombok menjadi incaran mafia tanah.

Para mafia tanah ini biasanya memanfaatkan masyarakat lokal untuk menguasai lahan yang potensial untuk pengembangan usaha pariwisata melalui pengurusan sertifikat hak milik atas nama warga. ‘’Dari kepala desa memang ada banyak itu, karena ini daerah wisata. Namun kita tak terlalu jauh masuk memastikan itu. Yang kami masuk itu misalnya mengenai penerbitan sertifikat di kawasan hutan lindung itu,” kata Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Arya Wiguna, SH dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Jadi Sumber Masalah SELAIN ledakan petasan, kembang api juga bisa memicu masalah. Sejumlah gangguan Kamtibmas ada yang dipicu kembang api yang juga meledak seperti petasan. Kapolres Mataram AKBP. Bambang Sumitro, SH, SIK akan mengevaluasi penggunaan kembang api yang berlebihan.

Kapolres mencontohkan, peristiwa yang berujung penganiayaan seorang warga di Lingkungan Jeruk Manis Cakranegara saat malam takbiran, Bersambung Bambang Sumitro ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Belum Terima Hasil Anjab

H. Muh. Suruji

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menyebut Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD Pemprov NTB baru mencapai 9,2 persen. Di NTB, baru Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah menuntaskan Anjab dan ABK 100 persen. Menyikapi persoalan ini, BKD dan Diklat NTB mengaku belum menerima hasil evaluasi Anjab dan ABK yang sudah dikirim ke Kemen PAN RB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

RAMAI - Salah satu objek wisata pantai di Lombok Tengah bagian selatan dipadati wisatawan pada musim libur lebaran. Kawasan pantai ini merupakan salah satu dari sejumlah objek wisata di Lombok yang banyak diburu investor pariwisata karena prospeknya cerah.

Tak Ada SOP, Baru Dua Kandidat Golkar Pemprov Diminta yang Terjamin Beri Sanksi Pihak RSUP NTB

Mataram (Suara NTB) Dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini, dua kepengurusan Partai Golkar tampaknya baru sepaham untuk mengusung bakal calon yang sama di dua daerah, yaitu di Kota Mataram dan Lombok Tengah.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Korwil DPP Partai Golkar untuk NTB, Chris Parangan, SE yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin. “Yang bisa kita pastikan ini, dari tujuh kabupaten/kota itu, yang baru masuk, cuma dua yang sama. Kalau calon yang sama itu Ahyar Abduh di Kota Mataram dan Suhaili di Lombok Tengah. Yang lain belum jelas,” ujar Chris Parangan.

Seperti diketahui, KPU RI baru saja menerbitkan Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 yang mengubah ketentuan di Peratuan KPU nomor 9 tahun 2015. Dalam peraturan nomor 9 tahun 2015, parpol yang memiliki dua kepe-

ngurusan yang berbeda harus terlebih dulu melakukan islah dan membentuk kepengurusan yang sama atau menunggu terbitnya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyidangkan sengketa mereka.

Kini, lewat peraturan yang baru, KPU RI memberikan peluang bagi parpol seperti Golkar dan PPP untuk bisa mengajukan calon yang sama meski diajukan oleh dua kepengurusan yang berbeda. Ketentuan baru itu dituangkan dalam pasal 36 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari dua kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk satu Pasangan Calon yang sama.”

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan hilangnya bayi di ruang perawatan RSUP NTB menjadi atensi lembaga pemantau pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan NTB. Hasil konfirmasi yang dilakukan kepada petugas di RSUP NTB, kasus dugaan hilangnya bayi yang dilahirkan Anisa (20) lantaran, tak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) di sana. Sehingga, Ombudsman akan merekomendasikan kepada Pemprov NTB, supaya memberikan sanksi berat kepada pihak RSUP sebagai pihak yang paling bertanggung

jawab terhadap kasus tersebut.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan ini.

Agar nantinya bisa dijatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Sehingga ini nantinya menjadi acuan pemprov dalam memberikan sanksi,” kata Asisten Bidang Penindakan Ombudsman Perwakilan NTB, M. Rasyid Rido, SH di Mataram, Selasa (21/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Polisi Periksa Ibu Bayi

Ada Indikasi Adopsi Ilegal

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Anisa saat diperiksa penyidik Polsek Mataram, Selasa pagi kemarin.

Mataram (Suara NTB) Polisi langsung mengusut kasus dugaan hilangnya bayi di RSUP NTB. Anisa (20), dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Mataram, Selasa (21/7) kemarin. Ada indikasi, hilangnya bayi Anisa, modus adopsi ilegal.

“Ibunya bayi itu sudah diperiksa tadi pagi. Polsek Mataram sedang usut, bagaimana bisa bayi itu diambil orang lain,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja. Dari kronologi yang diperolehnya, disimpulkan bahwa, saat bayi itu hilang tanggal 17 Juli lalu ternyata diambil seorang ibu bernama Wayan. Alasannya, sudah ada kesepakatan antara Wayan dengan Anisa untuk mengadopsi bayi itu. Wayan lah yang kemudian menebus bayi itu dari

ruang NICU RSUP NTB, setelah membayar biaya persalinan sebesar Rp 9 juta.

“Tapi saat penebusan itu, Anisa tidak bisa dihubungi oleh Wayan. Sehingga Wayan datang begitu saja ke rumah sakit untuk mengambil bayi itu. Sehingga wajar ketika Anisa datang ke rumah sakit Senin (20/7) kemarin, bayinya tidak ada,” kata Suteja.

Tapi meski sudah ada kesepakatan antara Wayan dengan ibu bayi tersebut, kepolisian tetap melakukan penyelidikan.

Anisa diperiksa pagi kemarin, termasuk Wayan, terkait kesepakatan yang mereka buat, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk menebus bayi. Menurut Kasubag Humas, sedang ditelusuri indikasi human trafficking atau adopsi ilegal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Setelah Hari Raya Idul Fitri ini, ada harapan besar kepada penegak hukum agar spirit kinerjanya lebih maksimal. Menangani perkara korupsi tidak setengah hati, karena hanya mengejar target kuantitas tanpa mempedulikan kualitas, dilihat dari aspek kerugian negara maupun aktor yang terlibat. Harapan itu sekarang tidak hanya dibebankan penuh kepada Kejaksaan Tinggi NTB, tapi juga Polda NTB.

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Bangun Pembangkit Listrik Antisipasi Keamanan PEMKOT Mataram tiap tahun menyelenggarakan event pasca Hari Raya Idul Fitri yakni Lebaran Topat. Ada dua titik yang menjadi lokasi penyelenggaraan yakni di Pantai Loang Baloq dan Makam Bintaro. Dipastikan animo masyarakat akan membludak sehingga persoalan keamanan menjadi hal penting. Kelurahan Bintaro yang ketempatan wilayah, akan mengkomunikasikan dengan aparat/ petugas keamanan untuk memastikan tidak terjadi (Suara NTB/dok) gesekan.

HL.Mukhsin Lurah Bintaro, HL. Mukhsin Selasa (21/7) mengatakan, prinsipnya penyelenggaraan Lebaran Topat merupakan gawe Pemkot Mataram. Hanya saja, pihaknya memfasilitasi karena event itu masuk di wilayahnya.

Hal perlu diantisipasi persoalan keamanan karena dipastikan kunjungan masyarakat akan membludak. “Tiap tahun kan pasti ramai, makanya yang kami antisipasi itu masalah keamanan,” kata Mukhsin.

Pihaknya sudah berkoordinasi dan mengkomunikasikan persoalan keamanan tersebut dengan Polsek Ampenan dan Polres Mataram agar memback up penyelenggaraan itu. Disamping itu, dia telah memaksimalkan petugas linmas serta petugas keamanan dibentuk oleh masyarakat. “Nanti kan ada pemuda - pemuda di sana ikut membantu,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Mukhsin, rangkaian Lebaran Topat nantinya diantaranya agenda sunatan, ngurisan serta puncak acara makan ketupat bersama. Untuk hiburan, dipusatkan di Eks Pelabuhan Ampenan sebab pengunjung tidak hanya warga Kota Mataram, tetapi seluruh penjuru di Pulau Lombok.

“Ada yang dari Lotim, KLU, Loteng sampai Lobar,” sebutnya.

Agenda tahunan ini diharapkan, tidak terjadi gesekan antara pengunjung sehingga kegiatan bisa berjalan aman. (cem)

Mataram Diminta Siapkan Ribuan Ton Sampah Mataram (Suara NTB) Investor dari luar daerah tertarik untuk membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan produksi sampah yang dihasilkan masyarakat di Pulau Lombok. Investor ini telah menghubungi Dinas Kebersihan Kota Mataram dan meminta disiapkan ribuan ton sampah setiap harinya. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Berata.

“Investornya meminta informasi kesiapan kita untuk memberikan seribu ton sampah,” cetusnya. Namun Kota Mataram disebutkan Berata tak bisa memenuhi permintaan tersebut dan kuota sampah yang bisa dipenuhi Kota Mataram hanya sekitar 300 ton dan hal itu juga masih terbatas karena kurangnya

armada pengangkut.

Tidak hanya Kota Mataram, investor yang berasal dari PT Surya Biomas tersebut juga telah menghubungi beberapa kabupaten lainnya.

Dengan ribuan ton sampah, listrik yang dihasilkan mencapai 16 megawatt (MW). Selain di Lombok, investor ini juga akan membangun pembangkit

listrik di Malang dengan kebutuhan sampah mencapai 500 ton per hari.

Jika rencana investor dengan nilai investasi mencapai Rp 1,2 triliun ini bisa direalisasikan, Berata mengatakan produksi sampah di Kota Mataram tak lagi menjadi persoalan. Penanganan sampah di kota sedang atau kota kecil

KEBERSIHAN nampaknya masih menjadi PR Pemkot Mataram. Pasalnya, sampai saat inipun masalah sampah menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram. Salah satunya adalah Fraksi Partai Gerinda. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan, masalah kebersihan ini mutlak harus diperhatikan.

Sebab, kebersihan ini berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. ‘’Sehingga, masalah sampah ini memang harus dituntaskan,’’ pintanya. Apalagi, kecenderungan penanganan sampah di Kota Mataram, belum tuntas. Di sejumlah titik di Kota Mataram masih terlihat pemandangan tumpukan sampah.

Terjadinya penumpukan sampah ini disinyalir akibat tidak adanya jadwal yang jelas mengenai pengangkutannya. ‘’Kalau ada jadwal pengangkatannya, kami dari Fraksi Gerindra berpendapat, kalau bisa pengangkutan sampah itu dua kali sehari,’’ ujar Mirdiati. Misalnya pagi dan sore hari. Sebab, kalau sampah tidak diangkut setiap hari akibatnya sampah itu akan terjadi pembusukkan sehingga menimbulkan bau yang menyengat.

Ia mencontohkan sampah yang ada di Pasar Pagesangan yang terkesan kerap berantakan. Mirdiati meminta Pemkot Mataram lebih memperhatikan penanganan sampah di tempat tersebut dan juga tempat-tempat lainnya. Untuk mewujudkan wajah Kota Mataram yang nyaman, penanganan sampah harusnya menjadi prioritas utama. ‘’Sebetulnya Kota Mataram ini indah, tapi dengan adanya sampah, menjadi kumuh,’’ sesalnya.

Mirdiati menegaskan kebersihan itu mestinya menjadi gaya hidup semua kalangan. Jangan sampai, lanjutnya, kebersihan hanya terlihat di tempat-tempat tertentu saja. Jalan-jalan yang sering dilalui wisatawan justru harus menjadi perhatian Pemkot Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini berharap sampah bisa cepat ditangani seperti Pemkot Mataram mengurus reklame. ‘’Kalau reklame itu kan sehari saja sudah bisa terpasang. Mestinya penanganan sampah juga seperti itu,’’ pintanya. Mirdiati mendorong Pemkot Mataram rutin menganggarkan penanganan sampah dengan nominal yang ideal sesuai volume sampah per hari. Bila perlu, kata dia, anggaran itu program selain penanganan sampah bisa ditunda dulu. ‘’Yang lain bias nomor dua, kebersihan ini nomor satu,’’ tandasnya. (*) Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)

tambahan penduduk menjadi salah satu faktor terus meningkatnya produksi sampah di Mataram.

Kota Mataram juga belum bisa memenuhi standar nasional terkait pelayanan pengangkutan sampah. Cakupan layanan persampahan yang merupakan standar nasional harus 70 persen sampah yang terangkut ke TPA. Sementara Kota Mataram baru mencapai 64,59 persen. Banyaknya volume sampah yang belum bisa terangkut ke TPA karena keterbatasan armada yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Mataram. (ynt)

Hilangkan Citra Negatif Pasar Beras

Camat Lakukan Pendekatan kepada Pemilik Rumah

(Suara NTB/cem)

Harus Jadi Prioritas

sejauh ini masih menggunakan teknologi tepat guna, sementara untuk kota metro atau kota besar membutuhkan penanganan dengan sentuhan teknologi modern seperti pemanfaatan sampah sebagai bahan baku pembangkit listrik ini.

Untuk diketahui, tren produksi sampah di Mataram setiap tahunnya mengalami peningkatan. pada tahun 2014, volume sampah yang dihasilkan sebesar 1.350 meter kubik per hari. Tahun 2015, meningkat menjadi 1.396 meter kubik per hari atau naik 46 meter kubik. Per-

TIDAK TERANGKUT - Dinas Kebersihan memaksimalkan pengangkutan sampah, meski tidak seluruhnya tidak terangkut seperti di Jalan Bung Karno.

Pascalebaran

Volume Sampah Meningkat 10 Persen Mataram (Suara NTB) Pascalebaran tumpukan sampah menjadi pemandangan biasa yang terlihat di Kota Mataram, terlebih dengan meningkatnya aktifitas masyarakat baik menjelang maupun lebaran. Imbasnya, H + 1 lebaran volume sampah meningkat 10 persen.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar dikonfirmasi via ponsel Senin (20/7) membenarkan, terjadi penumpukan sampah di tiap TPS di Kota Mataram bahkan terus terjadi tiap tahun. Kondisi ini akibat petugas kebersihan ikut merayakan Idul Fitri. “Ini kan momennya satu tahun sekali, iya kita berikan waktu libur

dan maklumi saja.” katanya.

Upacara keagamaan yang bersamaan dengan Hari Raya Galungan dan Idul Fitri kata Muzahar, berdampak pada bertambahnya volume sampah menjadi 10 persen dari hari biasanya. Padahal jika hari normal, produksi sampah sekitar 1.360 kubik perhari. Tetapi saat lebaran menjadi 1.496 kubik. “Berdasarkan laporan di lapangan ada penambahan sekitar 10 persen,” sebutnya.

Sementara untuk pengangkutan, pihaknya hanya mampu mengangkut sekitar 65 persen atau sekitar 884 kubik perhari. Sementara sisanya, 476 tidak bisa terangkut karena terkendala kendaraan operasional. “Kita

masih terkendala sarana prasarana,” keluhnya.

Ditambahkan, H+2 lebaran pihaknya kembali mengoptimalkan petugas sampah untuk melakukan pengangkutan di semua TPS di Kota Mataram, sehingga kini tidak ada lagi tumpukan sampah di jalan.

“Alhamdulillah, sejak Hari Minggu sampai hari ini pekerjaan mulai normal,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, titik–titik menjadi tumpukan sampah setiap harinya yakni TPS di Jalan Panji Tilar, Bung Karno, Panca Usaha, Catur Warga dan wilayah Sekarbela telah diangkut oleh petugas.

Hanya saja, sampah tersebut tidak terangkut secara maksimal. (cem)

Banyak Peternakan Unggas Belum Penuhi Standar Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mencatat ada puluhan peternakan unggas yang ada di Kota Mataram. Tapi dari puluhan tersebut, masih banyak yang belum memenuhi standar.

Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan baru sekitar satu sampai dua peternakan unggas yang telah memenuhi standar.

Dari puluhan peternak tersebut, produksinya setiap hari mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Peternakan unggas yang telah memenuhi standar ini disebutkan Mutawalli khusus peternak besar yang memiliki ribuan unggas, salah satunya peternakan yang ada di Bertais, Kecamatan Sandubaya.

Karena belum memenuhi

standar tersebut, banyak pengusaha restoran khususnya restoran cepat saji yang memasok unggas khususnya ayam dari daerah luar, salah satunya dari Bali. Setiap bulannya, 25 ton daging ayam masuk dari Bali ke Mataram untuk memenuhi kebutuhan restoran cepat saji.

Ke depan Mutawalli mengatakan ingin mengurangi pasokan ayam yang datang dari luar daerah tersebut. “Lama-lama kita ingin kurangi,” ujarnya. Mutawalli menyebutkan dipilihnya daging ayam dari luar daerah oleh restoran cepat saji karena mereka melihat dari higienitas RPU (Rumah Pemotongan Unggas) dan juga keberlanjutan atau kemampuan RPU tersebut untuk secara terus menerus memenuhi kebutuhan restoran.

Peternak di Mataram disebut-

kan Mutawalli belum mampu memenuhi permintaan restoran cepat saji yang mencapai beberapa ton setiap harinya. Ke depan pihaknya juga ingin agar daging ayam produksi para peternak lokal bisa diakomodir oleh restoran cepat saji dan untuk itu pihaknya merencanakan akan mempertemukan para peternak dengan manajemen restoran cepat saji.

Selain mengambil langsung dari peternak, restoran cepat saji juga bisa mengambil hasil produk lokal melalui supermarket yang ada di Mataram. Karena beberapa supermarket di Mataram telah mengakomodir hasil produksi para peternak maupun petani lokal. “Kita harap restoran cepat saji tak perlu lagi ambil dari Bali, tapi bisa mengambil dari supermarket kita di sini. Begitu juga hotel-hotel,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pasar beras yang berada di wilayah Kelurahan Cakranegara Barat selama ini memiliki citra negatif karena dugaan praktik transaksi prostitusi yang dilakukan di tempat tersebut sejak lama. Untuk mengubah citra negatif kawasan pasar yang juga dikenal dengan Pasar Panglima tersebut, Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi melakukan pendekatan dengan pemilik rumah yang rumahnya diduga dijadikan tempat kegiatan prostitusi.

Beberapa warga yang menyewakan rumahnya tersebut disampaikan Salman ingin berhenti menyewakan kamar, tapi mereka juga butuh pekerjaan sebagai mata pencaharian.

“Pada dasarnya mereka mau berhenti menyewakan kamarnya dengan ketentuan harus ada lapangan pekerjaan apakah sebagai juru parkir atau satpam,” jelasnya kepada Suara NTB. Ada sekitar dua rumah yang disewakan yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi.

Komunikasi terus dilakukan dengan pemilik rumah. Selain itu pihak kelurahan juga disebutkan secara intensif melakukan pengawasan. Ia mengatakan jika tidak ada lagi warga yang menyewakan kamarnya untuk praktik tersebut, maka otomatis tidak tidak akan ada

lagi kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Beras. “Sebenarnya satu rumah sudah berhenti (disewakan) dan satu rumah lagi yang masih dan sedang kita upayakan cari pekerjaan untuk pemiliknya dan pemiliknya setuju untuk tidak lagi menyewakan rumahnya,” terangnya.

Di sekitar kawasan tersebut akan dipasang juga penerangan jalan umum (PJU) agar tak lagi remang-remang. “Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertamanan supaya secara kontinyu dipasang lampu,” ujarnya. Salman mengungkapkan sebenarnya kawasan tersebut telah berulang kali dipasangkan lampu, tapi kerap dirusak dan dimatikan dengan sengaja oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Solusinya kita mau pasang lagi dan ada rekan kita yang akan menjaga di sana untuk mengontrol kawasan itu,” ujarnya.

Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira mengatakan sejak beberapa waktu lalu pihaknya mulai rutin turun ke kawasan Pasar Panglima dalam rangka mengawasi aktivitas malam di tempat tersebut. Sejak pihaknya rutin mengawasi, ia mengakui aktivitas malam di kawasan tersebut sudah tidak ada lagi. Untuk itulah koordinasi terus ditingkatkan pihaknya bersama Babinsa dan Babinkamtibmas. (ynt)

Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Dikebut Mataram (Suara NTB) Pembangunan gedung rawat inap rumah sakit umum (RSUD) Kota Mataram mulai dikebut.

Pengerjaan proyek senilai Rp 20,8 miliar lebih itu dikerjakan oleh PT. Damai Indah Utama sejak Mei lalu dan ditargetkan tuntas dikerjakan awal November mendatang.

Pantauan Suara NTB, proyek puluhan miliar itu pagi hingga malam hari dikerjakan oleh kontraktor. Pasalnya, pengerjaan ditargetkan berakhir hingga 180 hari. Dari progres pembangunan masih sekitar 20 hingga 30 persen.

Dikonfirmasi via ponsel, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra membenarkan proyek gedung RSUD Kota Mataram sedang dikebut oleh kontraktor. Proyek dengan nomor kontrak 445/1375/ RSUD/V/2015 ditargetkan rampung November mendatang.

Proyek gedung yang rencananya khususkan untuk pasien kelas tiga dan VIP, dimaksudkan un-

tuk menambah ruang penginapan yang selama ini kekurangan.

Jumlah kamar saat ini sebutnya, sekitar 180 kamar dan ada penambahan 45 kamar. “Target saya Insya Allah ada sekitar 350 kamar,” imbuhnya.

Alasan penambahan ruang rawat inap akunya, selama ini kondisi pasien overload. Terkadang, pihaknya malu menolak masyarakat terutama tidak mampu, sehingga manajemen mengusulkan ke Pemkot Mataram untuk penambahan ruang rawat inap.

Disisi lain lanjut dr. Jack, jumlah pasien terutama pasien non PBI terus bertambah. “Kalau saya perhatikan selain pasien rawat inap kelas III, pasien non PBI ini juga mengambil hak mereka,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran molornya pembangunan, ia menyampaikan terus melakukan monitoring dan mengevaluasi setiap progres pembangunan tiap bulannya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kembangkan Batik Sasambo

Tak Ada Perang Tarif KETUA Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Patra menyebutkan tidak ada kenaikan tarif hotel yang signifikan, berkenaan dengan libur Lebaran tahun ini.

Dikarenakan, semakin menjamurnya jumlah hotel di kawasan wisata maupun di dalam kota.

“Tidak ada perang tarif, tidak ada kenaikan tarif secara dadakan juga, tarifnya masih normal,” katanya dihubungi di Mataram, Selasa (21/7).

Lanang Patra menyebutkan, libur Lebaran seperti (Suara NTB/dok) sudah menjadi tradisi, terI Gusti Lanang Patra jadi peningkatan jumlah tamu hotel. Tetapi peningkatan tersebut menurutnya hampir tidak terasa. Lantaran, peningkatan jumlah kunjungan tersebut dibarengi dengan peningkatan jumlah kamar hotel.

Di NTB, saat ini data sementara jumlah hotel dari kelas melati hingga hotel bintang sebanyak 800-an. Masing-masing hotel ini mungkin karena melihat potensi wisata yang berkembang, pengusahanya makin memperbanyak jumlah kamar hotelnya.

“Kadang-kadang jumlah tamu tidak sebanding dengan jumlah kamar hotel. Memang ada peningkatan jumlah tamu, tapi kamar hotelnya makin banyak. Jadi tidak bisa menaikkan tarif hotel semaunya,” ujarnya.

Memberlakukan kanaikan tarif hotel saat libur Lebaran ini kerap dilakukan, terutama di luar daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan tarif hotel meroket di daerah-daerah tertentu. Tetapi di NTB, baginya tidak bisa demikian.

Peningkatan jumlah tamu hotel pada Lebaran tahun ini lebih banyak didominasi wisatwan dari Jawa. Untuk hotel di dalam kota, jumlah okupansi hotel mencapai 60 persen.

Dipandang relatif stabil dari keadaan sebelumnya. Liburan seperti ini disebutkan biasanya didominasi hotel-hotel di kawasan wisata.

“Misalnya Senggigi, Kuta Lombok Tengah dan tiga gili di KLU. Resor yang paling banyak tamunya. Bisa di atas 70 persen,” demikian Lanang Patra. (bul)

Pemda Dinilai Setengah Hati

Mataram (Suara NTB) Para perajin batik Sasambo menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah, ketika kerajinan khas NTB itu mulai dikembangkan. Namun belakangan gaung batik itu nampaknya kian redup. Pemda dinilai setengah hati membantu perajin mengembangkan produk ini.

“Sepertinya pemerintah belum terlalu agresif mendukung kearifan lokal. Perajin sangat mengharapkan pasar lokal untuk mengenalkan batik Sasambo ini. Siapa lagi yang kami harapkan untuk memperkenalkan produk lokal,” ujar Usman Jayadi, salah satu perajin Sasambo dari Pringgasela, Lombok Timur, Selasa (21/7).

Jika pemerintah daerah sendiri tidak terlalu tertarik untuk mempromosikan sendi-

ri kerajinan yang berkembang di NTB, baginya tidak menutup kemungkinan perajin juga pesimis mengembangkan batik Sasambo ini.

Kurang pasar, Usman Jayadi juga mengakuinya. Bahkan hal sama juga dirasakan beberapa perajin Sasambo lainnya, termasuk di Lombok Tengah. Sebelumnya, pemerintah berencana akan mendukung kerajinan khas lokal, baik Sasambo maupun tenun, dengan kebijakan setiap lembaga

formal akan menggunakan kerajinan khas NTB ini pada waktu-waktu tertentu.

Tetapi yang demikian itu tidak berlanjut. Harapannya, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut, setidaknya Sasambo dapat dikenal di dalam daerah sendiri. “Sasambo tidak begitu banyak dikenal, karena masyarakat tidak diajak menggunakan kearifan lokal,” demikian Usman Jayadi.

Meksi demikian, bukan lan-

bagai souvenir. Ini persoalannya, kalau di dalam daerah sendiri Sasambo tidak dikenal, bagaimana dengan di luar daerah, apalagi luar negeri,” ujar Usman Jayadi dihubungi Suara NTB di Mataram.

Perajinpun masih harus memutar strategi pemasaran untuk mempertahankan kearifan lokal yang digagas baru beberapa tahun ini. salah satunya dengan memanfaatkan para TKI untuk memperkenalkan Sasambo terutama di Malaysia.

“Saya sendiri juga bekerjasama dengan para tekong TKI. Siapa TKI yang berangkat, Sasambo dibuat sebagai oleh-oleh untuk toke di distrik di sana,” demikian diungkapkan. (bul)

Idul Fitri, Telkomsel Catat Peningkatan Trafik Layanan

(Suara NTB/ars)

BUAH BERKHASIAT - Seorang ibu merapikan buah semangka yang dijajakan di pinggir Jalan Lingkar Selatan, Mataram. Buah yang memiliki sedikitnya 25 khasiat bagi kesehatan tubuh ini, banyak dihasilkan petani dari Gerung Lombok Barat, Tanak Awu Lombok Tengah dan Sembalun Lombok Timur. Hasil panen banyak dijual di Kota Mataram.

Satu Operator Seluler Dinilai Rugikan Konsumen Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB akan mendatangi kantor salah satu operator telepon seluler yang beroperasi di daerah ini.

Persoalannya, pola bisnis yang diterapkan dinilai melenceng dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Kami akan surati, dan kami akan ketemu langsung dengan pimpinan operator seluler si biru. Karena konsumen sudah banyak yang mengeluh,” ungkap Ketua YPK Provinsi NTB, Moh. Saleh di Mataram, Selasa (21/7).

Jadwal hearing YPK ke salah satu operator telepon seluler ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Menyusul aktivitas masyarakat sudah mulai normal pasca Lebaran. Harapannya, konsumen tidak dirugikan secara berkelanjutan.

Kerugian pelanggan operator seluler dimaksud dinilai dilakukan hanya sepihak oleh operator tersebut. Misalnya, kenaikan tarif paket nelpon dan SMS yang secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Sosialisasi kenaikan tarif ini menurutnya menjadi ketentuan utama, karena sudah tertera dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dengan kerugian konsumen tersebut, mestinya ada kompensasi dari pihak perusahaan provider. Kerugian-kerugian konsumen tersebut dipaparkan.

HILANG

21

tas perajin pasrah. Sebab pada dasarnya, Sasambo sendiri sudah diterima oleh sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Tetapi tentu permintaannya tidak begitu besar dan hanya tempo-tempo.

Usman Jayadi sendiri menyiasati kondisi ini, dengan memaksimalkan hubungan pasar di luar pemerintahan.

Salah satunya bekerjasama dengan beberapa guide yang ada di Tetebatu. Beberapa wisatawan dari Kanada, Belanda, Australia, Jerman dan Prancis telah memberikan sumbangsih pasar batik Sasambo ke mancanegara.

“Permintaan mereka masih belum begitu banyak. Dan Sasambo masih dijadikan se-

Hilang BPKB R2 Honda DR3368AR Noka/Nosin : MH1HBD164K042093 / HABDE-1041780.

An. KPRI KARYA DRAJA Kantor Gubernur NTB. Hlg Dsktr Mataram. N BPKB F-3785806-0 Hilang BPKB R2 Honda DR4761BS Noka/Nosin : MH1JF7118AK029118 / JF71E-1029057. An. I Wayan Rasna, SH. Hlg Dsktr Depan Toko Jembatan Baru Dasan Agung Kota Mataram Hilang BPKB R2 Honda DR5869AN Noka/Nosin : MH1HBC133K020231 / HABLE-1019804. An. KPN Kantor Gubernur NTB. No BPKB : 4550967. Hlg Dsktr Matara Hilang BPKB R2 Honda DR5870AN Noka/Nosin : MH1HABK143K020576 / HABLE-1020200. An. KPN Kantor Gubernur NTB. Hilang Dsktr Mataram. BPKB No. 45509401-0 Hilang BPKB R2 Honda DR4640BI Noka / Nosin : MH1JF21188K093835 / JC21E-0093660. No NPKB : F378580G-0. An. Nofitri Agustin. Hilang Dsktr Gerung Menuju Mataram

Misalnya untuk pengisian paket yang tadinya Rp 30.000, jika pengguna mengisi pulsa Rp 35.000, maka dengan sendirinya sisa Rp 5.000 tersebut akan hilang tanpa ada kejelasan.

Begitu pun soal banyaknya keluhan konsumen tentang pulsa yang tiba-tiba hilang, padahal pengisian pulsa dilakukan hanya hitungan jam. Sementara pulsa tersebut hanya digunakan untuk beberapa kali SMS. Banyak temuan menurutnya terkait hal ini. Dan kenaikan tarif sepihak oleh provider ini cukup banyak dikeluhkan konsumen yang notabene pelanggan.

“Bisa dibayangkan berapa jumlah penggunanya di NTB yang dirugikan, jika itu orang miskin dan tidak tahu apa-apa? Kalau dikalim pelanggannya di atas 90 persen di NTB, hitung sudah berapa kerugian konsumen kita di NTB,” ungkap dosen di Fakultas Hukum Unram ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pada periode H-1 hingga H+1 Idul Fitri yang lalu, Telkomsel mencatat peningkatan trafik layanan komunikasi yang signifikan di berbagai lokasi yang menjadi pusat keramaian di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Puncak peningkatan trafik layanan data atau payload terjadi pada H+1 Lebaran yang mencapai 23,32 persen menjadi 79,09 terabyte dibandingkan payload 64,14 terabyte pada hari normal. Angka tersebut melonjak 211,26 persen dibandingkan periode Lebaran tahun 2014.

Kenaikan payload tertinggi dibandingkan hari normal terjadi di area pelabuhan dengan 184 persen, disusul lokasi wisata pantai (175 persen), lalu pasar oleh-oleh (53 persen). Sementara itu, wilayah dengan volume payload tertinggi berturut-turut bandara dengan 841 gigabyte, lokasi wisata bahari (465 gigabyte), dan alun-alun kota (451 gigabyte).

Walaupun tidak sesignifikan payload, kenaikan trafik juga terjadi untuk layanan suara. Pada hari H Lebaran trafik komunikasi suara meningkat 4,64 persen menjadi 1,35 juta erlang dari 1,29 juta erlang pada hari normal. Dibandingkan periode Lebaran tahun lalu, terjadi peningkatan 23,85 persen.

Sementara itu, sama seperti beberapa tahun belakangan, trafik SMS pada periode Lebaran tahun ini cenderung menurun dibandingkan hari normal. Puncak trafik SMS terjadi pada hari H Lebaran dengan 36,8 juta SMS atau menurun tipis 2,14 persen dibandingkan 37,6 juta SMS

pada hari normal. Apabila dibandingkan dengan Lebaran tahun 2014, trafik SMS menurun 20,69 persen.

“Meningkatnya penggunaan layanan data pada periode Lebaran menunjukkan bahwa pelanggan semakin mengadopsi layanan data sebagai pilihan utama untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat saat Lebaran. Tren ini akan terus berlanjut hingga H+7 Lebaran mengingat wilayah Bali - Nusra merupakan destinasi wisata utama di Indonesia, di mana turis lokal dan mancanegara akan mengunggah foto liburannya bersama keluarga dan kerabat ke media sosial,” ungkap GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali – Nusra, Danny Agus Triawan, kemarin.

Dari sisi kualitas layanan, selama periode Lebaran kali ini tingkat kesuksesan layanan suara rata-rata lebih dari 98 persen, sementara tingkat kesuksesan layanan data rata-rata di atas 99 persen.

“Secara umum kebutuhan komunikasi pelanggan Telkomsel di wilayah Bali - Nusra pada periode Lebaran ini terlayani dengan baik serta tanpa kendala berarti berkat persiapan dan pemantauan yang ketat terhadap jaringan Telkomsel. Kami tetap menyiagakan seluruh elemen jaringan hingga H+7 Lebaran, termasuk mengoperasikan tujuh unitcompact mobile BTS atau Combat di Pelabuhan Gilimanuk, Pantai Kuta, Pantai Padang-padang, Pantai Medewi, dan Tanjung Benoa untuk menjaga kenyamanan pelanggan menggunakan layanan Telkomsel,” kata Danny. (bul)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lakukan Kajian Pemasangan Pipa Bawah Laut

Respons Usulan Lotim PEMERINTAH pusat sudah merespons usulan Pemkab Lombok Timur (Lotim) terkait usulan pembangunan kantor imigrasi di wilayah Kabupaten Lotim. Hal ini mengacu dari jawaban atas surat Pemkab Lotim dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor W21.IMI.UM.01.0.6925. tertanggal 11 Juni lalu.

Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPN) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, Muhammad Supriyadi, menjelaskan, pemerintah (Suara NTB/rus) pusat sudah mempertimMuhammad Supriyadi bangkan permohonan Pendirian Unit Layanan Paspor (ULP) di Lotim.

Dijelaskannya, dalam surat dari Kemenkum HAM itu termaktub persetujuan untuk pendirian kantor dengan sejumlah pertimbangan, yakni aspek keimigrasian, aspek kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Sebelumnya, Lotim sudah beberapa kali melayangkan surat ke Kemenkum HAM yang ditandatangani Wakil Bupati H. Haerul Warisin. Pertama Surat dengan tertanggal 16 Okt 2013, menyusul surat tertanggal 13 Maret 2015 tentang penyedian kantor sementara, terakhir surat tertanggal tanggal 25 Februari 2015.

Supriyadi menuturkan, kesiapan lahan sudah dijawab lampirkan sertifikat tanah. Selain itu, ujarnya, menurut informasi dari Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB pembangunan kantor rencana mulai direalisasikan pada Agustus atau September 2015 mendatang.

Ada beberapa alternatif aset sawah yang dipersiapkan Lotim sebagai lokasi kantor. Antara lain, aset tanah milik Pemkab Lotim ada di jalan Pejanggik Rakam Selong dengan luas 9,165 meter persegi dan 20 are akan jadi persiapan kantor.

Alternatif kedua tanah di Labuan Haji seluas 25 are.

Pada bagian lain, alasan Lotim mengusulkan pelayanan keimigrasian di Lotim, karena merupakan daerah terbanyak mengirimkan TKI ke luar negeri. Catatan terakhir ribuan TKI asal Lotim ini ternyata terbanyak dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. TKI asal Lotim tersebar di seluruh negara tujuan TKI dan didominasi ke Malaysia. (rus)

Atasi Sampah, Petugas Dinas Kebersihan Kerja Keras Selong (Suara NTB) – Tumpukan sampah di sejumlah lokasi di Lombok Timur (Lotim) beberapa hari setelah Lebaran banyak terlihat. Kondisi ini membuat Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim harus kerja ekstra keras, sehingga masalah sampah bisa teratasi. Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim, H. Ridatul Yasa, menyebut, persoalan sampah setelah Lebaran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Pasca lebaran, volume sampah memang jauh mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain sampah masyarakat yang meningkat karena kebutuhannya bertambah pada saat itu, petugas juga dua hari tidak keluar. Sehingga, sejak hari Minggu kemarin petugas langsung kita terjunkan untuk mengangkut sampah masyarakat yang kian mengalami peningkatan,” jelasnya pada Suara NTB via ponselnya, Selasa (21/7).

Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah yang semakin bertambah, petugas dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim harus kerja keras. Pasalnya, untuk saat ini petugas kebersihan dengan menggerahkan sembilan mobil pengangkut sampah yang dimiliki itu dibagi dalam dua shift.

Untuk pagi hari, satu mobil mengangkut sampah dua kali dan untuk sore hari juga dua hari. Sementara, untuk kendaraan roda tiga yang masuk ke dalam gang-gang perumah warga ditugaskan untuk mengangkut sampah sebanyak enam kali dalam sehari. “Itu dilakukan selama tiga hari terakhir ini pascalebaran,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

ANGKUT SAMPAH - Petugas dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim saat mengangkut sampah di Jalan Muhajirin Pancor Selong, Selasa (21/7). Usai Lebaran, volume sampah di beberapa lokasi meningkat.

Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Masih Mahal Selong (Suara NTB) – Kegiatan jual beli di Pasar Umum Paokmotong Masbagik Lombok Timur (Lotim) berangsur-angsur kembali berjalan normal. Namun, hingga saat ini harga sejumlah bahan pokok masih cenderung tinggi. Misalnya di Pasar Umum Paokmotong, sejumlah pedagang rata-rata masih menjual cabai merah dengan harga Rp 30 ribu sampai Rp 32 ribu per kilogramnya.

“Kalau harga normalnya Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu per kilogramnya,” ujar Rusdiana salah seorang pedagang di Pasar Umum Paokmotong, Selasa (21/7).

Dijelaskannya, naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok setiap tahun terjadi, terlebih memasuki bulan Ramadhan maupun setelahnya. Hal itu disebabkan kurangnya pasokan cabai untuk masyarakat Lombok dari luar daerah, seperti Jawa, Bali dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

“Kalau hanya mengandalkan cabai dari Lombok saja, pasti akan mahal dan langka. Karena saat ini belum saatnya musim panen, contohnya seperti yang terjadi sekarang ini,”ujarnya.

Sementara, kebutuhan pokok lainnya yang belum berada pada harga level normal terjadi pada, gula pasir yang saat ini masih berada pada harga Rp 12.000 per kilogramnya dari harga normalnya Rp 10.000 per kilogramnya. Sedangkan, untuk beras juga masih tetap bertahan di level tinggi yakni Rp 8.500 per kilograma dari harga normal Rp 7.000 dengan jenis beras berkualitas super.

Namun, di tengah menaiknya harga sejumlah kebutuhan pokok itu, harga tomat justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pasalnya, untuk saat ini masyarakat atau konsumen bisa mendapatkan tomat yang begitu banyak dengan harga Rp 15.000 atau Rp 20.000 sekeranjang (40 kilogram). (yon)

Banggar DPRD Pertanyakan Sumber Anggaran PDAM Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai ada kejanggalan terhadap sumber anggaran PDAM KLU. Khususnya pada alokasi dana yang tidak diketahui nilainya, untuk melakukan kajian pemasangan pipa bawah laut jalur Sire – Meno dan Sire – Trawangan.

Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, mengatakan kinerja keuangan PDAM secara menyeluruh harus diaudit. Selama ini, PDAM tidak pernah terbuka terhadap pelaksanaan audit, menyangkut lembaga auditor yang ditunjuk, serta hasil audit keuangan setiap tahunnya. Menjadi kejanggalan lain, informasi yang diperolehnya, PDAM bahkan harus dijembatani oleh Inspektorat terkait pelaporan dan pemeriksaan neraca perusahaan saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

“Kami mempertanyakan dari mana anggaran yang digunakan oleh PDAM untuk membiayai kajian dengan Unram. Tahun ini saja, dana penyertaan modal PDAM telah ditolak oleh Banggar. Kalaupun dananya dari profit, perhitungannya pun sudah jelas, dan tidak pernah ada kejelasan mata anggaran untuk kajian dimaksud,” kata Ardianto, Selasa (21/7).

Ketua Komisi I DPRD KLU ini menjelaskan, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bappeda. Di setiap tahun anggaran, mencantumkan kajian yang sedianya dib-

iayai karena dibutuhkan oleh daerah. Dalam hal kajian PDAM ini, menurut dia, Dewan Pengawas PDAM seharusnya lebih jeli dalam mencermati arus kas keluar dan kas masuk.

Logika anggaran PDAM ini senada dengan dalih PDAM terkait permintaan anggaran penyertaan modal untuk pemasangan jaringan tersier ke rumah-rumah penduduk.

Padahal calon pelanggan harus mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp 1,1 juta untuk membayar meter dan instalasi PDAM dimaksud.

“Kami juga akan mendesak

Bupati untuk mengevaluasi kinerja keuangan PDAM, jika tidak ada kejelasan, maka dengan terpaksa kami akan meminta BPK RI Perwakilan NTB untuk turun langsung ke PDAM,” cetus Ardianto.

Dengan adanya kajian itu pula, pertanyaan Banggar selanjutnya mengarah pada hasil kajian. Siapa yang bertanggungjawab atas hasil kajian itu umpama hasil kajian itu tidak digunakan. Sebab jika hasil kajian itu ternyata harus mangkrak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

“Hasil kajian itu belum tentu digunakan apalagi disetujui oleh pemegang saham.

Jangan lupa, calon investor yang berniat investasi air bersih di 3 Gili, informasinya mengeluarkan dana lebih dari setengah miliar untuk

mengkaji, kalau dana sebanyak ini juga digunakan PDAM, maka tentu ini jadi masalah besar,” cetusnya lagi.

Sebelumnya, Direktur PDAM, Suhaily, ST, menjelaskan kepada awak media maupun di hadapan Dewan saat rapat di gedung DPRD, bahwa pihaknya saat ini tengah bekerjasama dengan Unram terkait kajian pemasangan instalasi dari Sire ke 2 Gili (Meno dan Trawangan). Hasil kajian ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan pemasangan perpipaan. Suhaily bahkan siap mengajukan pinjaman Rp 10 miliar ke Bank NTB untuk menindaklanjuti kajian tersebut. Itu pun dengan catatan, jika Dewan Pengawas dan Pemegang Saham menyetujuinya. (ari)

Tak Dapat DBH-CHT

Petani Tembakau Rajang Tetap Menanam Selong (Suara NTB) Petani tembakau rajang merasa telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan sistem pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk para petani tembakau. Meski demikian, para petani tetap setiap memantapkan pilihan menanam tembakau rajang dibandingkan tembakau virginia Lombok.

Rapi’i petani tembakau rajang asal Pringgabaya kepada Suara NTB, Selasa (21/7), mengaku, sudah lama petani tembakau rajang ini membuat kelompok dan membuat proposal usulan dapat dana DBH CHT, namun belum ada respons dari pemerintah.

Tembakau rajang menjadi salah satu andalan bagi sebagian petani di wilayah Kabupaten Lotim, khususnya bagi petani Lotim bagian utara, meliputi wilayah Kecamatan Suela dan Pringgabaya. Penilaian petani ini, dibandingkan tembakau virginia Lombok, (Suara NTB/rus) menanam tembakau rajang jauh lebih men- JEMUR TEMBAKAU - Petani tembakau rajang di wilayah Kecamatan Suela menjemur tembakau rajang di tanah lapang masuk wilayah Pringgabaya, Selasa (21/7). guntungkan.

Pertama dinilai dari segi harga. Petani tembakau rajang ini mengaku bisa langsung memperoleh uang kas dari penjualan tembakaunya. Berbeda dengan tembakau virginia yang menggunakan sistem grade dalam penjualannya uangnya pun dianggap lebih lambat. Di samping itu biaya budidaya tembakau rajang jauh lebih murah dibandingkan tembakau virginia Lombok.

Hal senada dikemukakan Amaq Lias, petani tembakau asal Suela. Ia menyebut kalau budidaya tembakau virginia Lombok dalam hitungan per hektar butuh dana Rp 40-60 juta . Biaya budidaya yang mahal itu tidak mampu dilakukan petani tembakau rajang. Hitungannya per hektar hanya menelan dana maksimal Rp 15 juta.

Harga jual saat ini pun dinilai cukup baik.

Untuk tembakau daun bawah saja yang sudah dalam bentuk rajangan kering dijual Rp 400-500 ribu per bal. Daun atasnya diprediksi bisa tembus Rp 1-1,2 juta per balnya.

Harga yang berlaku saat ini disyukuri cukup baik, sehingga menggairahkan petani tembakau rajang. Berbeda jauh dengan kenyataan sebelumnya daun bawah sempat dijual dengan harga Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu per bal.

Petani tembakau rajang ini bisa jual mahal terhadap hasil tembakau rajangannya.

Pembeli yang tidak membawa serta uang cash tidak akan diberikan membawa tembakaunya. “Pembeli kan datang membawa uang cash, dan kita tidak akan berikan kalau tidak ada uang,” terangnya.

Prinsip ada uang ada barang berlaku dalam sistem jual beli tembakau rajang ini.

Tak heran bagi sebagian besar petani di wilayah Pringgabaya dan Suela memilih menanam tembakau di penghujung ketersediaan air musim ini.

Dikatakan demikian karena pasca musim tembakau, lahan-lahan pertanian sebagian besar tidak bisa diairi irigasi teknis. Seperti saat ini saja dialaminya, debit air sangat kecil. Pengairan hanya bisa dilakukan sepekan sekali untuk pengairan sawah seluas 210 hektar yang berada di wilayah pengawasannya.

Kepala Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan, Muhrim sebelumnya mengutarakan, tahun 2015 ini dialokasikan dan Rp 17,2 miliar DBH CHT yang diperuntukkan langsung ke petani tembakau. Sebagian besar dana masih diperuntukkan bagi petani tembakau virginia Lombok. Tahun sebelumnya diberikan kepada 13.071 hektar luas tanam dengan 11.435 orang petani. Besaran bantuan masing-masing Rp 1,323 juta per hektar.

Mekanisme pengusulan daftar penerima bersumber dari proposal yang didatangkan di desa. Permohonan disahkan oleh kepala UPP dengan pengetahuan camat. Namun, hingga pertengahan Juli ini belum ada proposal yang masuk.

Dishutbun memberikan tenggat waktu sampai tanggal 25 Juli mendatang pada petani mengajukan proposal. Ia menyarankan, data-data sebelumnya bisa diperbaiki untuk selanjutnya diusulkan kembali. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Halaman 5

BPK Turun Audit

Kredit Macet di Lobar Senilai Rp 20,8 Miliar Sulit Tertagih

Kesulitan Tuntaskan Piutang SETELAH daerah menerima pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pusat, daerah masih merasa belum tenang.

Bagaimana tidak, tunggakan piutang PBB yang diwariskan pemerintah pusat menjadi temuan BPK, karena belum tertagih. Nilai piutang ini sangat besar dan mencapai puluhan miliar.

Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan dan (Suara NTB/dok) Keuangan Daerah (PPKD) H. Mahyudin agak kesulitan mendeteksi pada penunggak pajak yang harus ditagih. ‘’Untuk menuntaskan temuan itu, Dinas PPKD tengah melakukan pemetaan terhadap penunggak pajak,’’ ungkap Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin yang ditemui belum lama ini.

Diakuinya, PBB menjadi persoalan sebab ketika diserahkan ke daerah kondisinya terutang, sehingga yang memiliki beban adalah daerah untuk menyelesaikannya. Menurutnya, penagihan tunggakan pajak ini tidak mudah, karena akumulasinya sejak puluhan tahun silam, sehingga ada penunggak yang nunggak 10-20 tahun.

Selain itu, dalam kurun waktu itu kepemilikan lahan dan bangunan berpindah berkali-kali, akibatnya pihaknya sulit melacak. “Itu tidak mudah, tapi mau tidak mau kami harus selesaikan,”terangnya.

Untuk membereskan temuan itu, BPK, lanjutnya menyarankan agar pemda melakukan pemetaan (mapping) dan pendataan supaya datanya teratur dan matang. Pematangan data ini penting, supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Setelah dilakukan pemetaan, barulah bisa Pemda melakukan langkah-langkah entah itu mengusulkan supaya temuan tunggakan pajak itu dihapus atau apa langkah lainnya.

Pihaknya tidak menginginkan, keputusan yang diambil menjadi persoalan, karena data kurang matang. Saat ini, jelasnya, timnya tengah bekerja melakukan pemetaan terkait penataan, siapa penunggak pajak, di mana lokasinya dan jumlah tunggakannya berapa serta tahun berapa tunggakan tersebut. “Ini harus bisa dilacak,” pungkasnya.

Meski tidak mudah, namun pihaknya harus menuntaskan temuan itu, yakni paling tidak tahun ini, minimal bisa mencapai 90 persen lebih.

Diketahui, piutang PBB ini menjadi salah satu temuan BPK pada Dinas PPKD. PBB ini diserahkan dari KPP Pratama ke Dinas PPKD. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari pusat ke daerah sangat membebani daerah, karena setelah diserahkan ke daerah ternyata ditemukan dana Rp 26 miliar yang menjadi piutang pajak ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Jumlah kredit macet di Lombok Barat (Lobar) sangat tinggi, yakni mencapai Rp 20,8 miliar lebih. Kredit macet ini bersumber dari Kredit Usaha Tani (KUT) yang terakumulasi sejak tahun 1995 hingga 2000. Penunggak paling banyak berasal dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menerima suntikan dana kredit tersebut. ‘’Tingginya kredit macet di Lobar ini menjadi atensi pihak Bank Indonesia, sehingga mengambil alih masalah ini. Selain itu, tim dari BPK juga telah turun melakukan audit terhadap kredit tersebut,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, Joko Wiratno kepada wartawan ditemui di kantornya belum lama ini.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar ini, menjelaskan, penyaluran KUT ini mulai sejak tahun 1990 lalu. Sementara Lobar mendapatkan KUT se-

jak tahun 1995 hingga tahun 2000. Penerima bantuan kredit ini terdiri dari petani dan LSM yang mengusulkan.

Dari data rekapitulasi laporan penyaluran KUT intensifikasi padi dan palawija yang disalurkan melalui KUD tercatat sejak tahun 1995 mencapai Rp 35,1 miliar lebih dari plafon yang disediakan Rp 37,1 miliar lebih yang disalurkan melalui 89 KUD dan LSM. Dari jumlah itu, yang tertagih hanya Rp 16 miliar lebih, sedangkan sisa kredit yang masih macet terakumulasi Rp

20,8 miliar lebih. Secara rinci disebutkan, tunggakan tertinggi tahun 1999 tersisa sekitar Rp 11,3 miliar lebih, tahun 1998 sekitar Rp 6,7 miliar dan tahun 2000 mencapai Rp 2,1 miliar. “Dari penunggak ini, kebanyakan di LSM,’’ jelasnya.

Tunggakan kredit yang tersisa ini sangat sulit ditagih, meski telah terdeteksi penunggaknya. Pihaknya belum bisa menuntaskan, sehingga diambilalih oleh BI. Selain itu, BPK telah turun dalam mengatasi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini.

Di satu sisi, Pemda mengusulkan agar tunggakan kredit diputihkan, karena piutangnya sejak lama. Sebab penyebabnya kemungkinan gagal panen yang dialami petani, sehingga petani tidak bisa mengembalikan kredit.

Bantuan ini, lanjutnya, diperuntukkan bagi petani untuk pengadaan bibit, alat dan sampai panen. Setelah panen, diharapkan petani mengembalikan kredit itu. Jumlah kredit tergantung luas areal pertaniannya. “Kredit itu ada yang dikembalikan per sekali panen atau per bulan,”imbuhnya. Akibat kelompok tani yang masih menunggak kredit ini, maka tidak diprioritaskan mendapatkan bantuan.

Karena itu, ia berharap agar kredit macet ini dituntaskan, karena jika tidak maka

(Suara NTB/dok)

Joko Wiratno

kelompok tani dan koperasi yang menunggak akan tetap masuk daftar hitam, tidak bisa memperoleh penyaluran bantuan. (her)

ARUS BALIK - Penumpang di Pelabuhan Lembar yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Padangbai Bali.

Kebanyakan penumpang menggunakan sepeda motor.

Dewan Dorong Reformasi Birokrasi Total di Loteng Praya (Suara NTB) Kabar adanya dugaan pemerasan yang dialami para tenaga honorer Katagori dua (K2) oleh oknum pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini tengah jadi pembicaraan hangat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terkait persoalan itu, kalangan DPRD Loteng mendorong Pemkab Loteng terbuka dan segera menuntaskan persoalan tersebut secara tuntas.

“Ini persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jangan ditunda-tunda lagi,” ujar anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, SH, kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Tidak hanya itu, Dewan Loteng juga mendorong Pemkab Loteng supaya melakukan reformasi birokrasi secara total.

Mengingat, reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemkab Loteng sejauh ini dipandang masih setengah-setengah dan belum menyentuh pada akar persoalan birokrasi di Loteng.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan birokrasi yang mencuat dan menjadi perhatian publik, terjadi di Loteng.

“Isu pemerasan kepada tenaga honorer K2 ini hanya satu dari sekian rentetan persoalan birokrasi yang terjadi di Loteng. Yang membuktikan kalau birokrasi Loteng masih bobrok. Sehingga harus ada reformasi birokrasi total,” ujar politisi PDI P ini.

DPRD, ujarnya, tidak memandang persoalan tersebut sebagai persoalan di BKD Loteng semata. Tapi lebih luas lagi, sebagai persoalan Loteng secara umum, yakni BKD merupakan bagian dari pemerintah daerah. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di tubuh BKD, tidak lepas dari persoalan Pemkab Loteng.

Dalam arti, tidak mungkin hanya pejabat sekelas Kepala Bagian di BKD, sampai berani melakukan tindakan tersebut tanpa ada perintah atau jaminan dari birokrasi yang lebih tinggi. “Jadi jangan kita menganggap persoalan ini sebagai persoalan BKD Loteng saja. Tapi ini persoalan daerah. Karena bisa jadi melibatkan birokrat yang jauh lebih tinggi di daerah ini,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan pers kepada wartawan pekan kemarin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, mengungkapkan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat di BKD Loteng, terhadap para tenaga honorer K2. Di mana para tenaga honorer oleh pejabat bersangkutan diminta untuk mengeluarkan uang hingga Rp 1 juta.

Uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya pengurusan proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer K2 yang dinyatakan lolos dalam proses pengangkatan honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jika tidak mengeluarkan uang yang diminta, maka NIP honorer K2 bersangkutan, terancam tidak bisa keluar.

Padahal sesuai data yang diperoleh dari BKN Regional Denpasar, dari 760 honorer K2 Loteng yang lolos seleksi CPNS, sudah ada sekitar 680 orang yang NIP-nya sudah keluar. Kemudian ada 31 yang sudah keluar NIP, tapi masih ada perbaikan di server BKN Regional Denpasar. Ditambah 11 orang yang belum dapat NIP, lantaran berkas belum lengkap. Sementara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 33 orang.

Lambannya proses pengumuman terhadap honorer K2 yang sudah memperoleh NIP pun disinyalir oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB, sebagai jalan bagi oknumoknum tertentu untuk mengeruk keuntungan. Pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB pun meminta Pemkab Loteng segera bertindak. Jika tidak pihak Ombudsman bakal menempuh proses hukum. (kir)

(Suara NTB/her)

Dugaan Pemerasan Honorer K2 Mencuat

Giri Menang (Suara NTB) Seperti diprediksi sebelumnya, puncak arus balik di Pelabuhan Lembar terjadi Selasa (21/7). Pada puncak arus balik tersebut, jumlah penumpang melonjak tajam dari H+2 mencapai 4.786 orang.

Selama tiga hari terakhir arus mudik mencapai 12 hingga 13 ribu penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar. Sedangkan jumlah kendaraan mencapai 4

hingga 5 ribu lebih.

Pantauan Suara NTB di Pelabuhan Lembar, Selasa jumlah penumpang sangat padat.

Antrean sempat terjadi di areal parkir pelabuhan, karena tingginya jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga dalam hitungan jam, penyeberangan dilakukan beberapa kali untuk mengurai antrean penumpang yang kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk mensiasati tidak terjadi kemacetan, pihak ASDP mengarahkan penumpang ke bagian selatan pelabuhan. Pihak pelabuhan memasang terop bagi para penumpang yang antre supaya tidak kepanasan. Sedangkan pada pelataran parkir bagian tengah menjadi lokasi parkir kendaraan roda empat ke atas.

Dari catatan ASDP, jumlah penumpang yang menyeberang pada H+3 tersebut

demikian, jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan roda empat juga cukup besar.

Untuk mengantisipasi agar tidak macet, ASDP mengoperasikan 15 kapal dari 28 kapal yang ada. Sedangkan 13 kapal disiapkan jika terjadi kemacetan akibat lonjakan penumpang. Dalam sehari, katanya jumlah trip (penyeberangan) dari Lembar ke Padangbai rata-rata 22 sampai 25 trip. (her)

Dikeluhkan, Pemda Lobar Diduga Loloskan Kenyamanan Kawasan Dua CPNS Bermasalah Wisata di Loteng

Terganjal di BKN

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Katagori 2 (K2) dan melalui jalur umum yang dinyatakan lolos pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah resmi menerima SK dari Pemda Lobar. Namun dari 258 CPNS dari K2 yang seharusnya menerima SK, dua CPNS tidak diberikan SK, lantaran BKN tidak menerbitkan NIP sebagai dasar dibuatkan SK tersebut.

Dua oknum CPNS ini sebelumnya lolos dari verifikasi di tingkat Pemda Lobar. Namun ketika diverifikasi oleh BKN ternyata ditemukan bermasalah. Satu orang diduga tidak berijazah, sedangkan satu lagi bermasalah pada administrasi pengangkatannya sebagai honor, sehingga BKN tidak menerbitkan NIP kedua oknum CPNS ini. “Seharusnya yang diberikan SK 258, tapi yang menerima 256. Dua orang CPNS tidak diberikan, karena bermasalah,” terang Kepala Badan Kepagawaian Daerah

(BKD) Lobar, H. M. Syukron belum lama ini.

Dijelaskan, dua SK CPNS tersebut tidak bisa diterbitkan, karena BKN tidak menerbitkan NIP sebagai dasar pemda membuat SK. BKN tidak menerbitkan NIP CPNS tersebut karena dua oknum tersebut sampai saat ini tidak bisa menunjukkan bukti administrasi terkait ijazah dan pengangkatan honor. ‘’Berkas kedua CPNS ini pun masih di BKN,’’ tambahnya.

Lebih rinci dijelaskan, masing-masing CPNS yang bermasalah tersebut adalah tenaga satpam di salah satu sekolah. Yang bersangkutan bermasalah secara administrasi, karena tidak bisa menunjukkan buku induk di PKBM di mana ia sekolah Paket A dulu.

Pihak BKN meminta foto copy buku induk dimana ia sekolah dulu, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa menunjukkannya. Pihaknya pun meminta bantuan Dina Dikbud untuk mengecek ke sekolahnya langsung, hingga ke-

pala sekolah setempat telah dikonfirmasi, namun berkas yang dicari tidak ada. “Sebenarnya bersangkutan telah lama diminta mengurus berkasnya, namun tidak dilaksanakan, karena diduga terindikasi tidak punya ijazah,” terangnya.

Sedangkan satu oknum CPNS yang satu lagi adalah pegawai teknis pada Dinas Kehutanan. Yang bersangkutan bermasalah terkait pengangkatannya sebagai tenaga honor, karena tidak diangkat oleh daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan. Oknum ini diangkat oleh pihak ketiga yang kebetulan ada proyek dari pusat.

Mengenai lolosnya berkas di daerah, Syukron berdalih, semua berkas CPNS telah dicek sebelum dibawa ke BKN melalui prosedur yang cukup ketat, sehingga saat dicek tidak ada persoalan. Namun setelah dicek oleh BKN ternyata masih ada yang bermasalah. Atas temuan ini, ia menampik jika Pemda dinilai lalai, karena pihaknya telah bekerja sesuai ketentuan. (her)

(Suara NTB/her)

Polres Lobar Tingkatkan Patroli di Tempat Ibadah

Yulianus Yulianto

mencapai 4. 786 orang, kendaraan roda dua sebanyak 1.257 unit, sedangkan roda empat ke atas 397 unit. Jumlah penumpang ini mengalami peningkatan dibandingkan pada H+1 dan H+2 .

Petugas Supervisi ASDP Lembar, I Wayan Sudirtana ditemui di Pelabuhan Lembar, menyebut, kebanyakan penumpang yang menyeberang didominasi berangkat menggunakan sepeda motor. Meski

Giri Menang (Suara NTB) Pascainsiden penyerangan yang menyebabkan kerusakan rumah ibadah di Tolikara Papua, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengimbau kepada segenap jajarannya yang ada di daerah agar melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi adanya gangguan di daerah akibat dari kejadian itu. ‘’Karena itu, mulai tingkat Polsek dan Polres diperintahkan untuk meningkatkan patroli di

tempat-tempat ibadah,’’ ujar Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto belum lama ini.

Kapolres menjelaskan, dampak insiden di Tolikara perlu diantisipasi, karena dikhawatirkan bisa mengundang reaksi di daerah. Untuk itu, pihaknya pun pascakejadian telah memerintahkan, baik polsek dan Babinkamtibmas memberi sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terpengaruh kejadian di Papua tersebut.

Tindakan lainnya, pihaknya terus mengaktifkan kegiatan patroli di tempat ibadah khususnya gereja-gereja yang ada di daerah Lobar. Selain itu, tempat ibadah lain yang ada serta di beberapa lokasi yang tentuya dinilai rawan.

Khusus di wiayah Lobar, jelasnya, jarang bahkan tidak ada gereja. Namun pihaknya tetap melakukan pemantauan, karena Lobar berbatasan dengan Kota Mataram. “Kami siagakan personel,” imbuhnya. (her)

Praya (Suara NTB) Kenyamanan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terutama di kawasan wisata Pantai Kuta Pujut, mulai dikeluhkan para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Akibatnya, lama menginap wisatawan mancanegara pada musim liburan kali ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, L. Sungkul, Selasa (21/7).

Jika pada musim liburan sebelumnya-sebelumnya, terang Sungkul rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara di objek-objek wisata di Loteng, terutama di kawasan Pantai Kuta antara bisa sampai 4 hari bahkan hingga satu minggu.

Namun kini, lama menginap rata-rata hanya sampai 2 hari saja. “Ini terjadi karena wisatawan mancanegara sekarang kurang nyaman kalau menginap di kawasan wisata,” akunya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, salah satunya disebabkan makin maraknya kafekafe liar di kawasan wisata Kuta dan sekitarnya yang rata-rata menyediakan hiburan live music bagi para pengunjungnya di tempat terbuka, sehingga suara musik kerap mengganggu kenyamanan para wisatawan yang sedang istirahat. ‘’Kita banyak mendapat keluhan, wisatawan banyak yang tidak bisa istirahat dengan tenang pada malam hari.

Lantaran terganggu suara musik dari kafe-kafe yang menyediakan hiburan live music,” terangnya.

Padahal banyak wisatawan yang datang ke objek wisata di Loteng memang untuk beristirahat dan tidak murni untuk mencari hiburan.

Wisatawan yang mencari ketenangan inilah yang biasanya lama menginap sampai satu minggu. Berbeda dengan wisatawan yang memang mencari hiburan, paling lama dua hari. Setelah itu pindah lagi ke lokasi lainnya, sehingga yang jadi korban, kemudian para pelaku wisata dan pemilik hotel.

Disinggung turunnya lama menginap wisatawan karena ada faktor keamanan, Sungkul mengaku pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Alasannya, situasi keamanan sebenarnya cukup baik. Kalau pun ada kejadian perampokan yang dialami wisatawan, itu sifatnya hanya kasuistis. Kejadiannya kriminalitas biasanya di jalan, jauh dari dari objek wisata.

“Kalau objek wisatanya sendiri, keamanan sudah cukup bagus. Pengamanan juga dilakukan berlapis. Bukan hanya melibatkan aparat keamanan.

Tapi juga melibatkan pengamana swadaya dari masyarakat,’’ akunya.

Sekarang ini, ujarnya, pihaknya berharap kepada pihak-pihak terkait dengan keberadaan kafe-kafe liar segera bersikap. Atau paling tidak dengan melakukan penertiban, sehingga dalam mengadakan ke hiburan live music tidak lagi di lokasi terbuka, tetapi di ruang tertutup, sehingga semua merasa nyaman.

“Wisatawan yang memang mau mencari ketenangan bisa beristirahat dengan nyenyak.

Yang mau mencari hiburan juga bisa mendapat hiburan. Jadi semua pihaknya sama-sama aman,” ujar Sungkul. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Halaman 6

Proyek Rumah Adat KSB Jenazah TKI asal Sumbawa Dipulangkan dari Brunei

Inspektorat Sebut Tak Ada Kerugian Negara

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satu lagi jenazah TKI asal Sumbawa yang dipulangkan dari luar negeri. Jenazah Maryani, warga desa Baturotok kecamatan Batulante meninggal di tempat kerjanya, Brunei Darussalam.

Kabid Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (21/7) menyebutkan, penyebab kematian almarhumah masih menunggu dokumen resmi dari pemerintah Brunei dan pihak KBRI. Alamarhumah meninggal setelah delapan bulan bekerja di negara tersebut. Berangkat secara resmi dan terdaftar di data Disnakertrans Sumbawa.

Terkait kepulangan jenazah, pihaknya sudah bertemu dengan pihak keluarga. Dalam hal ini pihak keluarga menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Disnakertrans pun langsung berkoordinasi dengan KBRI dan pihak agency yang bersedia menanggung semua biaya pemulangan jenazah. Pemerintah juga akan menanggulangi biaya keberangkatan 20 anggota keluarga almarhumah yang melakukan penjemputan. Termasuk biaya pemakaman jenazah. “Keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita,” terangnya.

Jenazah akan dipulangkan dari Brunei pada Kamis.

Diperkirakan tiba di Sumbawa pada Sabtu mendatang. Segala proses yang menjadi hak almarhumah sebagai TKI di luar negeri juga akan diurus. “Semoga kepulangan jenazah Maryani berjalan lancar,” harapnya. (arn)

KSB Tetap Pantau Pekerja Asing Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tetap memantau keberadaan pekerja asing di daerah. Pemantauan terutama terhadap izin tinggal mereka yang bersifat sementara.

Kepala Disdukcapil KSB, Drs. Alwi, Selasa (21/7) mengatakan, bagi pekerja asing terdapat dua dokumen izin tinggal yang wajib dimilikinya. Pertama surat keterangan izin tinggal sementara (Kitas) dan surat keterangan tempat tinggal (SKTT). “Dua dokumen tersebut wajib dimiliki setiap pekerja asing,” katanya.

Selama ini kata Alwi, setiap pekerja asing yang akan bekerja di KSB setelah memperoleh Kitas dari pihak imigrasi selanjutnya mereka wajib mengurus SKTT. SKTT diterbitkan oleh Disdukcapil yang fungsinya menerangkan alamat pekerja asing selama bekerja di daerah. “Jadi kewenangan kita memantau pekerja asing karena SKTT itu wajib dimiliki oleh mereka,” timpalnya.

Sejauh ini tingkat kepatuhan pekerja asing dalam mengurusi SKTT cukup tinggi. Ini dikarenakan pengurusan SKTT langsung ditangani oleh pihak perusahaan yang mempekerjakannya. Alwi memaparkan, untuk pengurusan SKTT pihaknya memudahkan pekerja asing atau perusahaan yang mempekerjakannya. Setelah memperoleh Kitas, pekerja asing cukup datang ke kantor Disdukcapil dengan melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan SKTT. “Dan untuk perpanjangan SKTT kita tidak memungut biaya sepeser pun,” ungkapnya seraya menambahkan untuk perusahaan, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah yang paling patuh dalam mengurusi izin tingggal pekerja asingnya.

“Perusahaan ini levelnya internasional, jadi mereka sangat patuh dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk soal urusang pekerja asingnya mereka punya kesadaran paling tinggi,” sambung Alwi.

Meski terus melakukan pemantauan, bukan berarti Disdukcapil KSB tidak pernah kecolongan dalam mengawasi pekerja asing di daerah. Pada akhir tahun 2014 lalu, belasan pekerja asing yang bekerja di proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kertasari terpaksa didenda karena telat mengurus perpanjangan SKTT. Para pekerja asal Tiongkok itu pun diharuskan membayar denda kepada daerah sebelum akhirnya dokumen SKTT-nya diperpanjang. “Ke depannya kita sudah antisipasi soal keterlambatan perpanjangan SKTT pekerja asing itu. Kita bekerjasama dengan dinas tenaga kerja untuk mengingatkan perusahaan yang memiliki pekerja asing agar segera mengurus perpanjangan SKTT jika tenggat waktunya sudah hampir habis,” tukasnya. (bug)

Dua Kelompok Bertikai di Sumbawa Segera Didamaikan

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pertikaian antarkelompok pemuda dari desa Pungkit Atas dengan pemuda asal desa Tadede Dalam, wilayah kecamatan Lopok, sampai saat ini masih dalam mediasi kepolisian untuk berdamai. Kedua pihak yang bertetangga kampung ini masih melakukan pertemuan di Polres Sumbawa, yang melibatkan keluarga serta sejumlah tokoh dari desa masing-masing. Hal ini dilakukan, supaya pertikaian tersebut tidak meluas.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo kepada Suara NTB, Selasa (21/7), membenarkan adanya mediasi tersebut. “Sudah dimediasi, dan akan diselesaikan secara kekeluargaan,” imbuhnya.

Informasi yang diserap Suara NTB, kasus pertikaian tersebut dipicu persoalan lama antar individu dari desa yang bertetangga ini. Kemudian pertikaian kembali berlanjut saat kedua belah pihak bertemu di kota Sumbawa Besar saat berkunjung ke sebuah tempat rekreasi pada Sabtu (18/7) lalu. Saat itu Yovi (17) dan rekan-rekannya dari desa Pungkit hendak Pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan pulang mereka dihadang Hermansyah (18) dan rekannya dari desa Tatede Dalam, tepatnya di pinggir jalan tikungan dusun Kanar, Labuan Badas.

Dalam perkelahian tersebut, nampaknya sesuatu tak terduga. Kelompok lain yang tidak diketahui asalnya datang menghampiri kedua kelompok tersebut. Banyaknya massa yang menghampiri, kedua kelompok pemuda itu membubarkan diri.

Namun naas menimpa dua pemuda asal desa Tatede Dalam, Septian dan Hermansyah.

Septian terkena sabetan pisau di bagian pipi dan Hermansyah terkena tebasan parang p a d a bagian pundak.

Tri Prasetyo (ind)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan tidak ada kerugian negara dari sisi anggaran yang ditimbulkan dari mangkraknya pembangunan proyek rumah adat di Taliwang.

Ady Mauluddin

Kepala Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB, Ir. Ady Mauluddin, M.Si, Selasa (21/ 7) mengatakan, pihaknya dapat memastikan hal tersebut, k a r e n a menurutnya, anggaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah untuk pembangunan proyek tahun 2014 itu saat ini sepenuhnya telah dikembalikan ke kas daerah.

“Semua sudah dikembalikan. Jadi kalau dari sisi anggaran tidak ada lagi kerugian dari proyek rumah adat itu,” paparnya.

Ady mengatakan, bukti jika tidak ada lagi kerugian dari sisi anggaran dari proyek rumah adat itu adalah diper-

olehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014.

Diakuinya, proyek rumah adat menjadi salah satu kunci bagaimana KSB akhirnya bisa memperoleh predikat “tanpa cela” itu setelah sebelumnya BPK merekomendasikan agar dilakukan pengembalian atas anggaran yang telah dikucurkan pada proyek rumah adat tersebut.

“Dari rekomendasi BPK itu, makanya ada pengembalian seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proyek rumah adat itu,” cetus Ady tan-

pa merinci pihak mana yang melakukan pengembalian anggaran itu.

Meski memastikan tidak ada kerugian daerah, Ady percaya terhadap penanganan kasus mangkraknya proyek rumah adat oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa saat ini. Menurutnya pihak Kejaksaan pasti melihat ada celah hukum lain yang dilanggar oleh para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut sehingga patut di dalami. “Kan tidak selalu soal kerugian.

Bisa juga soal kebijakan dan lainnya. Nah sepertinya Kejaksaan melihat celah-celah itu,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

PLTU KERTASARI Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski telah tiga tahun berjalan, namun rekanan pelaksana pengerjaan konstruksi PLTU ini belum membayar pajak galian C kepada pemerintah KSB. Pemkab setempat masih sedang dalam tahap komunikasi untuk penagihan pajak dimaksud.

(Suara NTB/ist)

Paket Husni Mo Segera Dideklarasikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan H. Husni Djibril dan H. Mahmud Abdullah (Husni Mo) bakal segera mendeklarasikan diri setelah resmi mengantongi SK dari DPP Demokrat. Rencananya pasangan ini akan mendaftarkan diri ke KPU Sumbawa pada 27 Juli mendatang.

Ketua Tim Pemenangan Husni Mo, Syamsul Fikri M. Si, Selasa (21/7) menyebutkan, SK DPP Partai Demokrat yang ditanda-

tangani Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sektetaris Hinca Panjaitan dengan nomor 33/DPP PD/VII/2015. “Ini SK nya sudah saya pegang,” terangnya.

Rencananya pasangan dengan tagline SAHABAT (samawa hebat dan bermanfaat) ini akan segera dideklarasikan.

Fikri pun optimis pasangan politisi dan birokrat ini akan mampu berbuat banyak bagi Sumbawa kedepan. Membuat Sumbawa menjadi daerah yang lebih bermartabat. (arn)

Pasangan JIWA Belum Kantongi SK Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Jack Morsa dan H. Iwan Rahadi (JIWA) yang digadang - gadang bakal diusung koalisi partai politik, mengakui sampai saat ini belum mengantongi SK dari parpol manapun.

“Saya tidak mau main klaim. Belajar jujur mau menjadi pemimpin. JIWA sampai saat ini belum mengantongi SK. Kita masih terus berusaha mendapatkan SK. Doakan saja

sebelum tutup pendaftaran,” kata Jack Morsa, Selasa (21/7).

Sebelumnya dari wacana yang berkembang JIWA bakal diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS dan PBB. Jack Morsa anggota DPRD dari partai Golkar dan H. Iwan Rahadi anggota DPRD NTB yang juga Ketua DPC Gerindra Sumbawa.

Sementara isu yang berkembang khusus partai Gerindra juga tengah diperebutkan pasangan H. Mokhlis - Baijuri (MUJUR) yang akan berkoalisi dengan PAN. (arn)

Pengamanan Perayaan Lebaran di KSB Lancar Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pengamanan Lebaran yang dilakukan Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui operasi Ketupat Gatarin hingga memasuki H + 4 tahun ini berjalan lancar.

Kapolres KSB melalui Kasubag Humas Ipda Hofni Nepa Bureni, Selasa (21/7) mengatakan, hingga akan berakhirnya kegiatan operasi pada 25 Juli mendatang petugas belum menemukan adanya peristiwa yang berpotensi mengancam kondusivitas daerah. Terutama di malam takbiran yang biasanya rawan karena menjadi kegiatan puncak perayaan. “Kita paling antisipasi saat takbiran. Tapi rupaya semua aman tidak ada peristiwa yang terlalu menonjol,” terangnya kepada media ini.

Dalam pengamanan Lebaran tahun ini, pihak Polres KSB menurunkan personelnya ke sejumlah objek wisata yang kerap dikunjungi masyarakat setelah Lebaran. Hofni menyebutkan, dari pantauan di lapangan tidak ditemukan adanya gangguan yang berarti terhadap warga sejauh ini. “Banyaknya pengunjung biasanya berpotensi adanya keributan di lokasi-lokasi wisa-

ta. Makanya kita tempatkan personel di sana,” timpalnya.

Secara umum jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, Hofni mengklaim, Lebaran sekarang ini adalah yang paling aman. Aparat juga kata dia, pada operasi tahun ini tidak menemukan adanya warga yang bepergian membawa senjata tajam atau bahan berbahaya lainnya.

“Kalau operasi kita selalu periksa warga untuk jaga-jaga mereka membawa senjata tajam. Tapi tahun ini kita tidak menemukan adanya warga yang membawa senjata tajam,” timpalnya.

Meski di sisi keamanan lingkungan terjamin, namun pada pengamanan arus lalu lintas, petugas masih menemukan adanya insiden kecelakaan. Berdasarkan catatan Satlantas Polres KSB selama pengamanan Lebaran hingga H + 4, terjadi satu insiden kecelakaan. Insiden kecelakaan itu terjadi pada hari H - 2 Lebaran di desa Meraran. Hofni menyebutkan, kecelakaan itu melibatkan seorang pengendra sepeda motor bertabrakan dengan sebuah mobil. Dari insiden itu pengendara sepeda motor meningal dunia setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan medis. (bug)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pemda Dituntut Terlibat Selesaikan Konflik Sosial Dompu (Suara NTB) Penanganan konflik sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat Kepolisian, tapi juga menjadi tanggungjawab bersama dengan pemerintah daerah (Pemda). Penanganan konflik antarwarga Dusun Jatimengi dan Jatibaru Desa Tekasire Manggelewa harus menjadi perhatian bersama. Upaya perdamaian kedua kelompok warga juga hingga saat ini belum dilakukan.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada Suara NTB mengatakan, kondisi keamanan di Dusun Jatimengi dan Jatibaru yang terlibat perkelahian sehari sebelum Lebaran Idul Fitri lalu masih relatif aman. Namun upaya perdamaian kedua warga masih menunggu pertemuan tokoh di kedua kampung. “Kita masih menunggu pertemuan kedua tokoh untuk upaya damai, tapi kondisi keamananya hingga saat ini sudah relatif aman,” katanya.

Namun Brury mengajak

(Suara NTB/ula)

Brury Soekotjo

pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam penanganan konflik sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan penanganan konflik sosial, pemerintah daerah seharusnya menjadi terdepan

dalam penyelesaian dan aparat keamanan sebagai pendukung. “Nanti kita akan koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk penyelesaiannya,” ungkapnya.

Perkelahian antarwarga Jatibaru dan Jatimengi Desa Tekasire, Kamis (16/7) lalu dipicu oleh terbakarnya rumah Junaidin dan Abdurrahman warga Dusun Mekar Desa Tekasire. Dari dua rumah warga yang menjadi pembatas kedua Dusun yang bertikai ini ditemukan masing-masing dua botol krating daeng bersumbu. Antar warga Jatibaru dan Jatimengi saling terprovokasi sebagai pelaku, sehingga memicu aksi saling serang kedua warga.

Kasus terbakarnya rumah milik Junaidin saat ini masih

dalam tahap penyelidikan Polres Dompu, karena hanya Junaidin yang melaporkan kasus ini ke Polisi. Sementara saat aksi saling serang warga kedua kampung, langsung dipukul mundur aparat gabungan.

Dari upaya sweeping oleh aparat gabungan di kedua Dusun yang bertikai, berhasil diamankan berupa lima butir peluru tajam dengan kaliber 5,56 MM, 1 pucuk senpi rakitan aktif jenis laras panjang, 10 buah senjata tajam, 10 pucuk senjata kelereng, 8 buah tombak, 1 pucuk senapan angin, 1 buah popor senpi rakitan, 4 botol minuman bir, 2 bilah pisau belati, 1 botol aqua berisi spritus, 1 batang besi, 2 buah petasan ukuran besar, dan 2 buah sarung parang. (ula)

Harga Komoditi di Bima Mulai Turun Kota Bima (Suara NTB) Pasca Idul Fitri 1436 H, tepatnya pada H+4, aktivitas pasar maupun pusat perbelanjaan di Kota Bima kembali normal dipenuhi oleh pedagang maupun pembeli. Pasca perayaan Lebaran juga, harga sejumlah komoditi di pasar mulai turun setelah sempat naik, bahkan harga turunnya hingga lebih dari 50 persen.

Seperti yang terpantau di pasar raya Bima, Selasa (21/ 7), sejumlah komoditi turun setelah sebelumnya mengalami lonjakan. Harga cabai misalnya, dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 100 ribu/kg, harganya kini turun menjadi Rp 40 ribu/kg. Harga cabai tersebut turun bertahap sejak dua hari pasca Lebaran. Saat itu, penurunan diawali dari harga Rp 80 ribu/kg kemudian menjadi Rp 40 ribu/kg.

Meski demikian, para pedagang menampik turunnya harga cabai ini karena Lebaran sudah usai. Pedagang mengaku jika turun dan naiknya harga cabai tergantung dari

(Suara NTB/use)

HARGA TURUN - Seorang pedagang cabai di pasar raya Bima, Selasa (21/7). Harga cabai mengalami penurunan pasca Lebaran Idul Fitri. banyak atau sedikitnya pasokan. “Sekarang pasokannya sedang banyak,” ujar Misa, salah seorang pedagang asal Desa Ncera Kabupaten Bima.

Menurut Misa, meski harganya naik atau turun, setiap harinya pasokan cabai yang dibawa selalu habis.

Komoditi lainnya yang juga terpantau turun yakni telur ayam ras. Dua hari sebelum Lebaran, telur ayam ras sempat naik dengan harga Rp 240 ribu per ikat. Namun dua hari setelah lebaran, harga telur turun sebesar Rp 10 ribu menjadi Rp 230 ribu. Pedagang telur yang ditemui juga mengaku turun dan naiknya harga telur bukan karena lebaran usai melainkan karena pasokan. Saat ini pasokan telur tengah banyak sehingga harganya turun.

Salah seorang pedagang telur, Tati (30), yang ditemui menyebutkan pasokan telur yang dijual di toko kelontong miliknya sudah tiba sejak dua hari sebelum Lebaran. Sehingga stok telur mencukupi untuk satu atau dua minggu kedepan.

Sementara itu, meski sejumlah komoditi turun namun harga ayam di Pasar tersebut masih tinggi. Bertahannya harga ayam tersebut dikarenakan masih dalam suasana Lebaran. Adhar

(21), menyebutkan harga ayam kampung masih tinggi, sama seperti harga sejak 10 hari sebelum Lebaran. Saat itu harga ayam naik antara Rp 30 ribu hingga Rp 30 ribu per ekor, sehingha untuk ayam ukuran kecil dari yang sebelumnya Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu saat ini masih Rp 55 ribu. Untuk ayam ukuran besar dari yang sebelumnya Rp 110 ribu kini Rp 150 ribu.

Adhar mengaku, meski harga tinggi, permintaan ayam kampung tetap tinggi. Biasanya permintaan tetap ada dari rumah-rumah makan. Sehingga untuk sehari, dia dan pedagang lainnya yang berada di tempat pemotongan ayam tersebut bisa menjual minimal 100 ekor.

Sementara untuk pembeli umum tetap ada namun sifatnya musiman.

Berbeda dengan Adhar, Arif H Muhammad (43) menyebutkan tinggi dan rendahnya harga ayam bukan karena lebaran melainkan karena banyak atau sedikitnya stock. “Kalau sedikit harganya naik, kalau banyak, ya harganya turun,” ujar Arif. (use)

Seorang Gadis Diduga Dianiaya Lelaki Hidung Belang Bima (Suara NTB) Seorang gadis di bawah umur, Desti (15), warga asal Majalengka, Jawa Barat, diduga dianiaya seorang lelaki, J, warga Tente di pasar Ina Hami Desa Tente Kecamatan Woha, inisial J. Korban dianiaya diduga lantaran enggan menuruti keinginan lelaki hidung belang tersebut. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh.

Menurut pengakuan korban, kejadian tersebut terjadi Senin (20/7) sekitar pukul 02 00 Wita dini hari kemarin. Dirinya di aniaya oleh pelaku, karena tidak menuruti perintahnya untuk melayani nafsu syahwatnya. Sebelumnya insiden seperti ini pernah terjadi pada dua bulan yang lalu. Namun, korban takut melaporkan kejadian ke polisi, karena pelaku mengancam akan membunuhnya, hingga akhirnya aksi penganiayaan kembali terjadi. Bukan hanya dianiaya, dirinya juga diancam dibunuh oleh menggunakan senjata tajam (sajam). “Pelaku ini mau membunuh saya dan dia mencari senjata tajam di beberapa ruko di pasar Ina Hami.” Diakuinya, sebelum dirinya berhasil direnggut oleh pelaku, sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi mencegah dan melerai perkelahian sengit yang terjadi antara korban dengan pelaku.

Akan tetapi, pada saat dicegah warga, pelaku sempat mengancam warga yang melerainya, pelaku mengancam warga disekitar akan menembaknya menggunakan senjata api rakitan miliknya. Bahkan pelaku, menantang warga agar membawa senjata api serta parang bagi yang hendak menolong korban itu. Desti melaporkan kejadian di Polsek Woha bersama warga setempat. Korban berharap kepada aparat kepolisianagar menangkap pelaku yang menganiayanya. “Kalau tidak ditangkap, saya takut akan dibunuh oleh orang ini,” katanya lirih.

Sementara Kapolsek Woha Iptu Mahfud M. Jafar ketika dikonfirmasi,Selasa (21/7), membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Korban dianiaya oleh oknum J, kejadian penganiayaan itu dilaporkan oleh keluarga korban Siti Nurhalimah, Senin (20/7). “Sampai saat ini korban belum bisa dimintai keterangan oleh pihaknya, karena kondisi yang di deritanya cukup parah, dan masih menunggu kondisi korban membaik baru dimintai keterangan, korban masih dirawat di rumahnya,” terangnya.

Berdasarkan laporan keluarga, pelaku bersama rekannya hendak memperkosa korban. Namun, akibat menolak nafsu bejatnya, korban langsung menganiaya hingga mengalami luka memar di sekujur tubuh. Beruntug kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, pasalnya, warga setempat cepat mengamankan. Dikatakannya, Hingga saat ini pelaku belum diamankan, karena saksi dan alat bukti belum terpenuhi untuk melalukan penahanan terhadap pelaku. (uki)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Seorang Warga Ditangkap Diduga Curi Barang Elektronik

Diduga Jual Raskin

Kades Selebung Dipolisikan Warga

Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Pelowok Desa Kediri, HF dibekuk Satreskrim Polsek Kediri, Selasa (21/6) kemarin. Pelaku diduga nekat mencuri peralatan elektronik berupa notebook milik korban Fauzan warga Dusun Karang Bedil Desa Kediri. Pelaku ditangkap polisi tak lama setelah aksinya tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita kemarin. “Pencuri notebook insial HF ditangkap, sesaat setelah mencuri,” terang Sidik.

Dijelaskan, pencurian itu terjadi sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Korban Fauzan. Saat itu, korban tengah tertidur, lalu terbangun karena mendengar suara berisik. Setelah itu, korban bersama istrinya Alahiyah melibat korban telah menggondol notebook tersebut.

Karena barangnya dicuri, korban pun meneriaki maling.

Pelaku yang saat itu terkejut sempat menoleh lalu dikenali oleh korban. Korban pun mencari pelaku di rumahnya. Korban meminta keponakan korban Canda Wirawan untuk mengecek ke rumah korban. “Ternyata ditemukan barang bukti berupa notebook,” ujarnya.

Notebook tersebut ditemukan disimpan di kamar pelaku.

Selanjutnya, korban pun melapor ke Polsek Kediri untuk menindaklanjuti kejadian pencurian tersebut. Tak lama, polisi pun menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan.

Kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Kediri. Rencananya tersangka akan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut. (her)

Praya (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Selebung Batukliang Lombok Tengah (Loteng) kini harus bersiap berurusan dengan aparat penegak hukum. Yang bersangkutan dipolisikan oleh warganya sendiri. Kades diduga telah menjual jatah beras miskin (raskin) bagi warganya ke salah satu pengusaha beras desa setempat, secara diam-diam.

Pemasangan Atribut Kampanye

KPU Tunggu Regulasi dari Dinas Pertamanan Mataram (Suara NTB) – KPU Kota Mataram hingga kini masih menunggu regulasi atau aturan dari Dinas Pertamanan, terkait penetapan zonasi atau lokasi–lokasi pemasangan atribut kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada pemilihan Desember mendatang.

Dikonfirmasi via ponsel, Selasa (21/7) Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi mengaku masih berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan terkait titik–titik pemasangan atribut kampanye. Sesuai PKPU, paling banyak masing–masing calon memasang 5 baliho, 20 umbul–umbul di tiap kecamatan. “Kita masih menunggu aturan teknis dari SKPD teknis,” kata Sopian.

Sesuai jadwal, lanjutnya, calon Walikota/Wakil Walikota Mataram mulai melakukan kampanye tanggal 27 Agustus mendatang. Sementara, pemasangan atribut dilakukan setelah penetapan pasangan urut. Sopian tidak menyinggung pamflet atau baliho pasangan calon yang sudah mulai mencuri star, karena hal itu menjadi tugas teknis dari Dinas Pertamanan Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HM. Kemal Islam belum lama ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembersihan terhadap baliho ataupun pamflet yang dipasang di titik pohon maupun tembok. “Kita sudah melakukan pembersihan,” tuturnya.

Terhadap baliho pasangan calon baik itu sang petahana maupun pasangan Ridho di beberapa titik, Kemal berdalih masih fokus menertibkan di pusat Kota. Ia mengaku tidak ada kekhawatiran ataupun rasa takut untuk mencabut poster calon. Bahkan, calon Walikota masih menjabat tidak mempersoalkan itu. “Kenapa kita harus takut, pak wali saja kan wellcome,” ujarnya seraya menambahkan untuk zonasi atau titik – titik pemasangan atribut, pihaknya akan merapatkan dengan KPU. “Kita akan rapatkan dengan KPU,” imbuhnya.

Pantauan Suara NTB, baliho kedua pasangan calon terpasang di beberapa titik seperti di Perempatan Pasar Pagutan, Karang Genteng, Dasan Agung, Rembiga, Tanjung Karang serta beberapa titik lainnya. Dinas Pertamanan hingga kini belum melakukan penertiban. (cem)

(Suara NTB/ars)

TUNJUKKAN JENAZAH - Kapolsek Lingsar Ipda Seala menunjukkan jenazah Satpam yang ditemukan tewas di sekitar Perumahan Permata Kota.

Satpam Perumahan Ditemukan Tewas Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas Cakranegara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki, Selasa (21/7) pagi kemarin. Dari hasil identifikasi, mayat itu diketahui identitasnya bernama Sahman (40), yang sehari–hari bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di Perumahan Permata Kota. Polisi masih mengusut kasus ini, kaitan dengan motif kejahatan tertentu.

Mayat pertama kali ditemukan Ahyar, seorang warga yang berangkat ke sawah sekitar pukul 09.30 Wita. Sebelum tiba di sawah, Ahyar mencari buah jambu di belakang Perumahan Permata Kota tersebut. Saat memungut Jambu, Ahyar melihat kain putih mengapung di genangan air tidak jauh dari posisinya.

Saat mendekati gundukan

kain putih itu, ternyata punggung manusia. Betapa terkejutnya Ahyar, tubuh yang sudah terbujur kaku itu adalah Sahman, keluarganya sendiri.

Sesaat kemudian warga lain datang berkerumun di sekitar mayat, sebagian menghubungi polisi. Kasus kematian Sahman ini kini diusut Polsek Lingsar, yang kemudian berkoordinasi dengan tim Identifiksi Polres Mataram untuk olah TKP. Sahman meninggal pada pukul 06.00 Wita. “Korban kami perkirakan sudah meninggal lebih dari 3 jam, sebelum ditemukan,” kata Kapolsek Lingsar Iptu Seala Syah Alam di TKP. Dari keterangan saksi, korban pulang dari berjaga di BTN Permata Kota pada pukul 05.00 pagi. Korban pulang melalui tembok belakang perumahan tersebut, atau sekitar dua meter dari lokasi

penemuan jasadnya.

Dan dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya indikasi tindak kejahatan yang mengarah pada pembunuhan.

Dari fisik mayat, tidak ada bekas sayatan beda tajam, luka lebam akibat dipukul atau pun diracun. Sehingga sementara ini belum bisa dipastikan mengarah pada pembunuhan. “Selain itu juga dari pemeriksaan awal tidak ada tanda-tanda tindak kejahatan,” tegas Seala. Berdasarkan keterangan tim Identifikasi, Sahman diduga meninggal karena penyakit Diabetes. “Dan dari keterangan pihak keluarga Sahman memiliki riwayat penyakit Diabetes,” tambahanya.

Hanya saja pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Keinginan untuk melakukan otopsi urung. Sebab pihak keluarga tidak meninginkan jasad diotopsi. (ars)

Informasi yang diperoleh Suara NTB dari salah seorang warga menyebutkan, aksi kepala desa tersebut baru diketahui beberapa hari yang lalu.

Setelah warga curiga, jatah raskin untuk Bulan Juli dan Agustus tidak kunjung dibagikan kepada warga penerima.

Padahal desa-desa yang lain, sudah menerima jatah raskin untuk bulan yang sama.

Setelah ditelusuri, ternyata diperoleh kabar kalau ternyata jatah raskin sudah disalurkan oleh pihak Bulog sekitar sepekan sebelum lebaran. Tapi jatah raskin tersebut langsung dijual ke salah satu pengusaha beras. Sehingga warga tidak menerima jatah raskin tersebut.

“Jatah raskin ternyata tidak dibagikan ke warga. Tetapi malah dijual oleh Kades,” sebut Jayusman, warga setempat.

Kendati demikian, ia mengaku tidak tahu jatah raskin yang diduga dijual tersebut jatah untuk Bulan Juni atau Bulan Juli. Namun yang jelas, raskin tersebut disalurkan sekitar akhir bulan Juni. Atas kejadian itu, pihaknya sudah melaporkan ke Polsek Batukliang.

Supaya bisa ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Pasalnya, atas aksi tersebut warga Desa Selebung, khususnya para penerima jatah raskin kini resah. Lantaran raskin yang seharusnya sudah bisa dinikmati, justru tidak jelas arahnya. Anehnya, penjualan jatah raskin tersebut tidak jelas dasarnya. Warga penerima raskin pun tidak pernah diberi-

tahukan akan hal tersebut.

“Warga tidak pernah diberikan informasi kalau jatah raskin akan dijual. Apalagi dimintai persetujuan,” terangnya.

Sehingga wajar jika kemudian warga merasa dirugikan. Karena apa yang menjadi haknya justru diduga diselewengkan.

Terlebih arah penggunaan hasil penjualan raskin tersebut juga tidak jelas.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Batukliang, IPTU Yunus Lobar, membenarkan kalau sudah ada perwakilan warga Desa Selebung yang mendatangi Polsek Batukliang.

Tetapi belum membuat laporan resmi. Baru meminta pandangan serta saran terkait persoalan tersebut. langkah seperti apa yang akan dilakukan.

“Semula warga memang mau membuat laporan polisi.

Tapi kita minta untuk di cross check dulu ke Kadesnya, apakah benar sudah dijual atau bagaimana jatah raskin tersebut,” terangnya. Karena bisa jadi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan warga.

Sehingga Kades berani menjual jatah raskin tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya dalam hal ini tidak pernah berniat menghalang-halangi warga untuk membuat laporan. Tetapi persoalan tersebut sebaiknya di clear-kan dulu.

Supaya tidak sampai berdampak buruk bagi desa. Kalaupun memang benar ada indikasi pelanggaran hukum, pihak kepolisian siap menerima laporan warga. (kir)

Tes Kesehatan Calon Walikota/Wakil Walikota akan Dilakukan Maraton Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram di-

tunjuk oleh KPU, untuk melaksanakan tes kesehatan calon Walikota dan Wakil

Walikota Mataram 29 Desember mendatang. Pemeriksaan dilakukan 11 dokter spesialis itu direncanakan maraton.

Direktur RSUD dr.HL. Herman Maha Putra mengungkapkan, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPU sementara waktu ada dua pasangan calon Walikota akan mengikuti tes kesehatan yakni pasangan H. Ahyar Abduh dan H.Mohan Roliskana serta H. Rosyadi Sayuti dan HMNS. Kasdiono. “Sesuai jadwal pemeriksaannya sekitar tanggal 29 Juli,” sebut dr.Jack via ponsel Selasa (21/7).

Secara teknis disampaikan, pemeriksaan kedua pasangan calon itu akan dilakukan secara maraton dengan 11 dokter spesialis. Diantaranya, spesialis jantung, paru – paru, THT, mata dan kejiwaan. Khusus dokter kejiwaan, pihaknya melibatkan dokter dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB. Untuk memastikan kesiapan persiapan pemeriksaan nantinya, tanggal 25 Juli mendatang pihaknya kembali menggelar rapat dengan KPU. Selanjutnya, ruang pemeriksaan akan diseterilkan. “pe-

(Suara NTB/dok)

dr. HL. Herman Maha Putra meriksaan kita lakukan sekitar delapan jam,” sebutnya.

Lebih jauh dikatakan dr Jack, prinsipnya pemeriksaan kesehatan sama seperti pasien biasanya. Hanya saja, karena pemeriksaan judulnya kepala daerah sehingga pihaknya akan mengatur antara pasangan calon tidak bertemu. Ini dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan independen tenaga medis.

Disamping itu, menjaga kemungkinan – kemungkinan

terjadi karena tidak menutup kemungkinan pasangan calon akan membawa massa dalam jumlah yang besar.

Untuk hasil pemeriksaan, akan diserahkan langsung ke KPU setelah melakukan rapat pleno tertutup. Hasil pemeriksaan hanya bisa diketahui dan diumumkan ke publik oleh KPU. Rumah sakit tidak ingin menyimpan dokumen rahasia negara karena dikhawatirkan terjadi kebocoran. (cem)

Rumah Pengusaha Disatroni Rampok Praya (Suara NTB) Kawanan rampok kembali beraksi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng). Korbannya H. Mustakim (50) pengusaha asal Desa Jago Kecamatan Praya. Selain harus kehilangan uang, korban pun mengalami luka parah di kepalanya.

Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Para pelaku diperkirakan sebanyak 7 orang,” ungkap Kapolsek Praya, Iptu Made Kartana, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin. Dari keterangan korban, kejadian berlangsung Selasa dini hari, sekitar pukul 02.00 wita. Waktu itu, korban tengah tidur di kamarnya.

Tiba-tiba korban terbangun karena mendengar suara pintu rumah didobrak. Naas, ketika hendak mengecek apa yang terjadi, dua orang tak dikenal langsung menyerang korban. Karena dalam kondisi masih mengantuk, korban pun tak kuasa memberikan perlawanan.

Dengan membabi buta, para pelaku menyerang korban menggunakan benda tumpul. Tidak lama, korban pun roboh. Dengan kepala mengeluarkan darah. Mengetahui kejadian itu, istri dan anak korban langsung berteriak minta tolong.

Sadar situasi sudah tidak mendukung para pelaku kemudian kabur. Namun sebelumnya itu, para pelaku sempat mengambil uang Rp 500 ribu dan sejumlah box rokok yang ada di dalam kios korban. “Memang tidak banyak barang berharga yang berhasil dibawa para pelaku. Hanya uang dan beberapa box rokok,” ujar Kartana.

Mendengar teriakan para korban, warga kemudian datang beberapa saat kemudian.

Dan, langsung melarikan korban ke rumah sakit, untuk memperoleh perawatan.

Saat ini, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Adapun para pelaku masih terus diidentifikasi. Pihaknya menduga, kalau pelaku sudah lama menjadi sasaran per-

ampokan. Lantaran pelaku termasuk orang kaya di desa setempat dan, memiliki banyak usaha.

“Para pelaku kini masih kita selidiki,” tandas Kartana seraya mengakui, sebelum kejadian sekitar pukul 01.00 malam, anggotanya sempat melakukan patroli di Desa Jago. Sehingga pihaknya menduga, para pelaku sebelumnya sempat membututi aparat kepolisian. Untuk kemudian menjalankan aksinya setelah aparat pergi.

Kedepan pihaknya bakal lebih mengintensifkan kegiatan patroli. Terutama di daerah-daerah yang selama ini dinilai sebagai kawasan rawan aksi kriminalitas.

Bila perlu jumlah personil yang melakukan patroli juga akan ditambah. Demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kendati demikian, masyarakat juga bisa lebih pro aktif. Dengan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan. Minimal di wilayahnya masingmasing. (kir)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Asyiknya Melihat Kawanan Monyet di Lemor Selong (Suara NTB) Melompat satu pohon ke pohon satunya. Demikian aksi kawanan monyet yang berada di kawasan wisata Lemor Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sesekali monyet-monyet ini mengusik tumpukan sampah mencari sisa-sisa makanan.

Melihat monyet mendekat, anak-anak pedagang asongan di kawasan obyek wisata Lemor tanpa ada rasa iba melempar begitu saja ke arah monyet. Dengan cekatan, hewan kecil yang lincah ini mudah berkelit sambil berlari dan melompat menjauh.

Pengakuan pedagang, sikap anak-anaknya itu karena acap kali saat lengah monyet ini mencuri barang dagangannya. Lapar, mungkin kesan itulah yang membuat mamalia berbulu lebat ini terpaksa mencuri makanan sang pedagang.

Aksi girang kawanan monyet ini tampak saat pengunjung melemparinya dengan kacang. Meski sempat menjauh, para monyet ini langsung menyerbu mendekati makanan. Melihat caranya mengupas kacang, monyet tampak begitu piawai.

Sofy, salah seorang pengunjung obyek wisata Lemor asal Labuhan Haji mengaku senang melihat aksi monyet-monyet tersebut. Sekantong kacang kering yang belum sempat dimakan semuanya dihadiahkan untuk para monyet.

Keberadaan monyet memang menjadi salah satu ketertarikan tersendiri di obyek wisata alam Lemor. Selain menyuguhkan kesejukan alam, gemercik mata air menambah suasana ketenangan bagi pengunjung yang ingin melepas penat.

Kawasan Wisata Lemor diketahui merupakan daerah yang masuk kebun raya yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Lalu Zainal Abidin pernah mengemukakan akan mempersiapkan tenaga khusus yang mengelola kawasan tersebut.

Kebun Raya Lemor akan menjadi satu-satunya kebun raya di wilayah Pulau Lombok. Keaslian ekosistem Rinjani menjadi nilai tersendiri bagi kawasan ini. Disebut ekosistem kawasan sunda kecil. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikabarkan tengah melakukan penelitian untuk pengembangan kawasan ini.

Hanya saja, obyek wisata alam ini terlihat kurang terawat dengan baik. Kondisi mata air yang mengalir dari celah-celah batuan. Kejernihan air terusik dengan sampah yang terbuang sembarangan oleh pengunjung. Kolam renang tempat mandi pengunjung pun kurang terawat. Kamar ganti sudah rusak.

Belum tersentuhnya Lemor ini tidak ditampik oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Lotim H. Khaeril Anwar Mahdi. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin, ia mengatakan ia sudah merencanakan untuk penataan kawasan wisata Lemor.

“Insya Allah, kami akan konsultasikan ke pusat, untuk mengalihkan dana yang ke Pusuk Sembalun, sesuai rencana pejabat yang saya ganti untuk pembenahan Lemor tahun ini,” demikian ungkap Mahdi.

Meski hanya menjual kolam yang tak terurus dan monyet yang bergelantungan di pohon, namun pengunjung kawasan ini cukup ramai. Retribusi parkir sepeda motor diberlakukan Rp 3.000/motor.

Retribusi masuk Rp 5.000/orang untuk dewasa dan Rp 3.000/orang untuk anak-anak. Harapan para pengunjung kawasan ini bisa tertata dengan baik dan tidak sekadar mengambil retribusi. (rus)

(Suara NTB/rus)

MONYET LEMOR – Beberapa ekor monyet yang menjadi salah satu daya tarik kawasan wisata Lemor, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Omzet Penjualan di Pasar Seni Sulit Mencapai Target Mataram (Suara NTB) Penjualan barang di Pasar Seni Sayang-Sayang akhir-akhir ini dinyatakan sulit mencapai target. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka kunjungan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

Penurunan angka kunjungan ke pasar seni tersebut juga disusul dengan rendahnya daya beli wisatawan. Kondisi ini memunculkan stigma keresahan para perajin yang selama ini menggantungkan nasibnya dari hasil penjualan pernak-pernik kreativitas mereka.

“Akhir-akhir ini jumlah kunjungan wisatawan ke sini kelihatannya menipis. Omzet penjualan kita disini bahkan sulit mencapai target,” tutur Eldy Huzyan salah satu perajin dan pedagang pernak-pernik olahan tangan di Pasar Seni SayangSayang, Selasa (21/7).

Perajin yang akrab disapa dengan panggilan Pak Mong, mengatakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini jauh berbeda dengan keadaan di tahun-tahun awal. Meski dalam keadaan menurun, menurutnya daya beli

wisatawan domestik lebih tinggi jika dibandingkan dengan daya beli wisatawan asing.

“Kondisi yang kita alami sekarang ini benar-benar jauh berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Kalau dulu, selain kunjungan yang padat, daya beli wisatawan juga tinggi,” tuturnya.

Ketika pasar seni tersebut acap diserbu para wisatawan serta omzet penjualan selalu melampaui target, para perajin dan pedagang barang olahan tangan di tempat itu kerap mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian wisatawan. Tak jarang, mereka mengundang senimanseniman untuk melakukan atraksi dan berkesenian di lingkungan pasar seni. Sayangnya, kenyataan masa lalu itu semakin meredup seiring surutnya pendapatan ekonomi para pelaku usaha setempat sehingga hanya menjadi

kenangan.

“Iya, kalau di masa-masa kita masih jaya, kita sering mengundang para seniman untuk tampil di sini. Setiap pagelaran paling tidak dari pelaku-pelaku usaha disini urunan mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,5 Juta sebagai imbalan para seniman yang beratraksi,” bebernya.

Mereka berharap, jika ada anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan pasar seni tersebut, pemerintah setidaknya memberikan porsi yang lebih terhadap penyelenggaraan event-event berbau seni. Tujuannya untuk memikat perhatian dan menggaet minat kunjungan wisatawan.

“Kalau memang ada anggaran, kami lebih sepakat untuk diperbanyak dialokasikan pada pengadaan event atau kegiatan yang nantinya dapat mengundang minat pengunjung agar datang

(Suara NTB/met)

PERAJIN - Salah satu perajin dan pedagang pernak-pernik di Pasar Seni Sayang-Sayang ketika membereskan hasil kreativitasnya. kemari. Bagi kami itu lebih mengena ketimbang dilakukan renovasi fisik seperti yang dilakukan belakangan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Dari pihak pemerintah pusat khususnya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi dan Disbudpar Kota, Pasar Seni Sayang-Sayang diguyur anggaran sebesar Rp 500 juta.

Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk rehbil-

itasi dan pengadaan toilet berstandar internasional.

Kendati demikian, belum dapat dipastikan terkait kapan rencana tersebut hendak direalisasikan. Saat ini, keberadaan WC umum yang berdiri di kawasan pasar seni tersebut benar-benar membutuhkan perhatian. Atap yang bocor dari gedung WC yang berdiri hampir lebih dari 15 tahun itu dinyatakan belum pernah direnovasi sama sekali. (met)

Pesona Burung Camar di Bekas Pelabuhan Ampenan Mataram (Suara NTB) Selain dikenal karena keunikan bangunan kuno yang khas serta nilai historis yang tinggi, Kota Tua Ampenan menyimpan pesona burung-burung camar di sekitar pantai tersebut. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi nilai tambah untuk keindahannya.

Sepintas, kehadiran camarcamar itu mengingatkan kita akan burung-burung merpati di Piazza San Marco, di Venezia, Italia. Meski tentu saja tak sebanding dengan kesohoran burung-burung merpati di Piazza San Marco, burung-burung camar di eks PelabuhanAmpenan sebenarnya mampu membangunkan daya tarik wisatawan. Burung yang lebih banyak mencari makan di permukaan perairan ini biasanya akan hinggap saat pagi hingga siang di bekas-bekas tiang pelabuhan peninggalan belanda itu.

Burung seolah menjadi teman untuk para pemancing ikan

di tepi laut kawasan setempat.

Sesekali, burung-burung yang nampaknya sedang menikmati hangat pancaran sinar matahari itu akan terbang sambil menghentak-hentakkan kakinya di permukaan air laut. Gaya terbang seperti itu, nampaknya merupakan salah satu atraksi sang burung pemakan ikan ini untuk menangkap mangsanya.

Hari Wahyudi (25), Salah satu fotografer yang berkali-kali datang mengamati satwa itu untuk dijadikan target pemotretannya mengaku terpesona dengan keberadaan burung laut di tepi pantai tersebut. Menurutnya, sangat jarang ada pantai yang didatangi atau bahkan sampai dihinggapi burung-burung yang banyak menghabiskan waktunya di tengah lautan tersebut.

“Saya kagum dengan keberadaan burung-burung ini. kita bersyukur satwa yang tergolong langka ini masih lestari dan masih dapat kita nikmati men-

(Suara NTB/met)

CAMAR-Burung camar yang hinggap di tiang-tiang penyangga bekas pelabuhan di Pantai Ampenan. jadi penghias pandangan terutama bagi wisatawan yang memang sengaja ke pantai untuk melepas kepenatan,” bebernya.

Penuturan warga sekitar, burung-burung yang tidak jinak namun cukup bersahabat dengan manusia ini biasanya mendatangi kawasan pantai ampenan saat

kondisi kemarau seperti sekarang ini. Burung-burung tersebut biasanya hanya dapat disaksikan saat pagi sampai siang hari, selebihnya burung-burung itu akan kembali terbang dan pergi ke habitat asalnya.

“Biasanya memang kalau pagi saat musim kemarau begini ban-

yak burung-burung. Nanti kalau sudah siang ya terbang dan pergi dari sini, kadang banyak pengunjung yang datang memotret tapi burungnya tetap disitu, malah enggak takut,” tutur Suyati salah satu pedagang yang sehari-hari berjualan di kawasan pesisir pantai tersebut. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Halaman 10

SMPN 2 Mataram Pererat Silaturahmi Antara Guru dan Siswa Mataram (Suara NTB) Usai libur panjang lebaran, aktivitas belajar mengajar di sekolah segera dimulai. Seperti biasa, kegiatan halal bihalal menjadi pembuka saat awal masuk sekolah. Di SMPN 2 Mataram, tradisi halal bihalal merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Tujuannya mempererat hubungan emosional antara seluruh warga sekolah, baik guru, siswa dan elemen lainnya di SMPN 2 Mataram.

Kepala SMPN 2 Mataram, Dr. H. Muhammad Zulkifli, M.Pd, menerangkan kegiatan halal bihalal rutin digelar setiap tahun. Halal bihalal dilaksanakan untuk mengisi hari

pertama masuk sekolah. Begitupun tahun ini, pihak sekolah tengah mempersiapkan agenda halal bihalal. “Biasanya nanti saat hari pertama masuk sekolah sebelum siswa aktif,” ujarnya.

Selain disebabkan keutamaan mempererat silaturahim, momentum bulan Syawal menjadi pertimbangan pihaknya menggelar halal bihalal yang digelar pada saat hari pertama masuk sekolah.

Pihaknya berharap melalui

kegiatan halal bihalal, Zulkifli berharap setiap orang dapat memupuk semangat dan memperkuat silaturahmi antarwarga sekolah, baik guru dengan guru maupun dengan murid.

Selain itu, ia berharap agar momen tersebut dijadikan sebagai ajang memperkuat silaturahmi, merajut kebersamaan dan yang terpenting mempersiapkan diri memasuki masa belajar dengan suasana yang baru pula. (dys)

HALAL BIHALAL - Suasana halal bihalal di SMPN 2 Mataram yang digelar usai libur Lebaran tahun 2014 lalu.

Tahun ini, halal bihalal akan kembali digelar dengan tujuan meningkatkan hubungan lebih baik antara guru dan siswa.

(Suara NTB/dok)

Diduga Bawa Tabungan Siswa

Dikbud Lobar Siapkan Sanksi bagi Oknum Guru

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), H. Ilham, SPd, MPd, telah memanggil oknum guru yang diduga membawa uang tabungan murid SDN 1 Dasan Geres. Oknum guru ini telah membuat pernyataan di atas kertas bermaterai dan sanggup mengembalikan uang tabungan siswa dalam jangka waktu 10 hari. ‘’Jika tidak bisa ditepati, maka oknum guru ini siap dipolisikan,’’ tegas Ilham pada Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya, untuk mengantisipasi persoalan ini pihaknya sejak awal menjabat telah road show ke kecamatan untuk bertemu dengan pihak sekolah.

Dalam pertemuan itu, ia menekankan khusus kepada pihak sekolah khususnya bendahara untuk mengamankan tabungan murid. Ia bahkan me-warning kepala sekolah memantau dan memonitor tabungan murid.

“Sudah saya ingatkan semua kepala sekolah agar memperha-

Ukir Nama Lotim SEBANYAK tiga siswa asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang mewakili NTB berhasil melaju dalam lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional yang akan digelar di Palembang Sumatera Selatan Agustus mendatang. Ketiga siswa itu berasal dari tingkat SD untuk lomba pantomim, dan dua diantaranya berasal dari SMA untuk mata lomba Menyanyi Solo dan Lom(Suara NTB/yon) ba Cipta Puisi.

Hasanudin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Hasanudin, S.Pd, mengaku bangga atas prestasi yang ditunjukkan siswa asal Lotim. Pasalnya, selain sejumlah siswa asal Lotim berhasil mendaftarkan namanya dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang akan diberangkatkan tanggal 2 Agustus 2015 mendatang ke Makassar. Tiga siswa Lotim juga akan mengikuti ajang bergengsi di tingkat nasional, yakni ajang FLS2N di Palembang.

“Ini patut kita berbangga, sejumlah siswa kita melaju ke tingkat nasional, nanti pada tanggal 2 Agustus mendatang siswa kita akan berangkat untuk mengikuti O2SN di Makassar, setelah itu disusul pada akhir Agustus oleh siswa dari ajang FLS2N yang diselenggarakan di Palembang,” ungkapnya pada Suara NTB, Selasa (21/7).

Untuk menggapai apa yang sama-sama diharapkan, saat ini sejumlah atlet yang berhasil melaju ke tingkat nasional terus melakukan pemusatan latihan yang dilakukan langsung guru pembina di masing-masing sekolah. “Memang saat ini siswa sudah menjadi tanggung jawab pihak provinsi, namun kita dari kabupaten juga tidak bisa tinggal diam. Kita tetap melakukan pemantauan, dan memberikan motivasi kepada para siswa/atlet yang berhasil melaju ke tingkat nasional itu,” jelasnya.

Baginya, sebuah motivasi dan dukungan merupakan sesuatu yang sangat berguna dalam menumbuhkan semangat para siswa. Dengan demikian, ia berharap kepada para atlet Lotim yang berhasil mewakili Lotim ke tingkat nasional supaya tidka pernah mengenal rasa jenuh dan bosan dalam berlatih serta tetap menjaga kesehatan fisiknya. (yon)

tikan masalah ini,” tegasnya.

Dijelaskan, dari 300 lebih sekolah yang ada hanya beberapa sekolah yang mengalami masalah terkait tabungan, salah satunya SDN 1 Dasan Geres. “Persoalan tabungan anak murid di SDN 1 Dasan Geres sudah diselesaikan, kami

panggil kepala sekolah dan guru bersangkutan, dibuat pernyataan siap mengembalikan jika tidak dipenuhi oknum guru siap dipolisikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan dalam pertemuan itu, terungkap uang tabungan itu dipakai oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Menurut pengakuan oknum meminjamkan uang itu ke rekannya.

Sebagai solusi, lalu dibuatkan pernyataan kesepakatan oknum guru siap mengembalikan uang tabungan tersebut dalam jangka waktu 10 hari.

Jika tidak ditepati maka oknum siap dilaporkan ke polisi.

Menurutnya, jumlah tabungan anak-anak di SDN 1 Dasan Geres sebesar Rp 303 juta. Dari jumlah ini, yang belum dikembalikan Rp 145 juta lebih sedangkan sebagian sudah dikembalikan.

Terkait sanksi dari Dinas Dikbud, Ilham menegaskan pasti akan diberikan oleh dinas, karena atas kesalahan oknum.

Namun sanksi itu akan diberlakukan setelah persoalan pengembalian uang tabungan itu diselesaikan oleh oknum. (her)

PAUD PHIP Buka Bimbel Mataram (Suara NTB) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Hati Islamic Preschool (PHIP) Mataram, mulai mengembangkan sayapnya. Setelah sukses menarik minat masyarakat Kota Mataram dengan lembaga PAUD yang memiliki nuansa khas perpaduan dunia modern yang islami, PAUD yang terletak di keluarahan Jempong itu kini membuka bimbingan belajar.

Ditemui Suara NTB belum lama ini, Kepala PAUD PHIP Mataram, Elly, mengaku bimbingan belajar (bimbel) yang dibuka diperuntukkan bagi semua jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA sederajat. “Bimbel ini untuk semua tingkatan pendidikan dari SD sampai SMA,” ujarnya berpromosi.

Adapun mata pelajaran yang dibuka di antaranya yaitu Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan IPS. Selain memberikan pelayanan yang baik, bim-

bel juga didukung oleh staf pengajar yang berpengalaman.

Tentu dari itu semua akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi masyarakat yang berminat masuk dan mengikuti bimbingan belajar.

Elly mengaku ide membuka bimbel pertama kali muncul, karena melihat antusiasme masyarakat khususnya di Kota Mataram dalam mempersiapkan putra-putrinya menghadapi ujian nasional (UN) yang dige-

lar tiap tahun. Melihat peluang tersebut, Elly memutar otak dan berinisiatif untuk membuka bimbel bagi mereka yang membutuhkan. “Tiap tahun banyak orang tua bingung menghadapi UN, banyak yang masuk bimbel, kita buka saja sekarang,” ujar Elly menjelaskan.

Bagi yang berminat, waktu belajar dipilih sore hari mengingat paginya, lokasi belajar digunakan oleh PAUD PHIP setiap hari. (dys)

Dikbud akan Bangun PAUD Percontohan di Tiap Kecamatan DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) akan membangun PAUD percontohan di masing-masing kecamatan secara bertahap. Tahun ini telah dan akan membangun tiga PAUD percontohan di tiga kecamatan, seperti Sekotong dan Gerung serta Labuapi. Untuk anggaran pembangunan PAUD ini, menghabiskan dana Rp 1,5 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, SPd, MPd, belum lama ini. Dikatakan, pembangunan gedung PAUD ini untuk memenuhi pelayanan pendidikan bagi anak usia dini yang dinilainya masih kurang di Lobar. karena itulah, ia berkomitmen meningkatkan pelayanan bagi pendidikan usia dini melalui pembangunan gedung PAUD tersebut.

PAUD di Sekotong dibangun di Dusun Empol dengan anggaran Rp 500 juta. Sedangkan di Gerung akan dibangun di sekitar Bundaran Giri Menang.

PAUD ini akan dibangun sebagus mungkin, karena lokasinya dekat jalur BIL. Sementara itu, PAUD di Labuapi dibangun dengan dana sekitar Rp 500 juta. ‘’Ke depan PAUD ini didorong sebagai lembaga percontohan yang akan dibangun setiap kecamatan,’’ harapnya.

Kepala Bidang PAUDNI

pada Dinas Dikbud Lobar, Hj. Emi Iriawani, menambahkan PAUD Model ini mulai dibahas dan direncanakan pada tahun 2013 bersama Bupati Lobar non aktif Dr. H. Zaini Arony, MPd, di mana proses anggaran pembangunan secara utuh berasal dari APBD secara penuh. “Setelah diputuskan, pada tahun 2014 lalu mulai membangun PAUD Model pertama di Kecamatan Labuapi yang terletak di Desa Perampuan. PAUD itu dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti mushala, ruang belajar, alat permainan dan fasilitas lainnya,” katanya.

PAUD Model didirikan ini memiliki fasilitas lengkap, sehingga menjadi andalan. Terkait sistem pembelajaran tidak ada bedanya dengan PAUD yang lainnya. Pembangunan PAUD Model ini akan ada di setiap kecamatan per tahun. Sementara, untuk tahun 2015 ini sudah dianggarkan per lembaga sebesar Rp 1 miliar dan pembangunan tahun ini ada tiga yang akan terletak di Kecamatan Sekotong, Batu Layar, dan Gerung. Namun, anggaran yang pasti sudah ada sebesar Rp 500 juta dan saat ini sedang diproses di Unit Layanan Pembangunan (ULP). Dan pembangunan PAUD ini berada di atas tanah pemda yang berada di setiap kecamatan.(her/*)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Pele Tinggalkan Rumah Sakit Setelah Operasi

Hadi Akhirnya Resmi Dipanggil Pelatda

Sao Paulo Legenda sepak bola asal Brasil, Pele (74), meninggalkan rumah sakit di Sao Paulo pada Senin (20/7) setelah dirinya berhasil menjalani operasi pada tulang belakangnya.

“Perawatan Pele selesai hari ini. Dia meninggalkan rumah sakit pukul 4 sore,” ujar salah satu staf Rumah Sakit Albert Einstein tempat Pele dirawat, seperti dilaporkan AFP. Foto tidak bertanggal yang disediakan pihak rumah sakit menunjukkan Pele yang mengenakan pakaian bepergian tersenyum sambil menggandeng lengan (Suara NTB/ist) pasangannya, Marcia Aoki.

Pele Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Pele telah menjalani operasi dekompresi akar saraf punggungnya pada 14 Juli lalu, dan telah pulih dengan memuaskan.

Sebelumnya, Pele menderita kompresi atau tekanan pada dua tulang punggung yang membuat kakinya kehilangan kekuatan, terutama kaki kanan.

Satu-satunya pesepakbola yang pernah memenangkan tiga kali Piala Dunia itu dikabarkan akan menjalani operasi atas penyakit tersebut tahun lalu, namun kondisi kesehatan memaksanya menunda operasi hingga tahun ini.

Dijuluki “O Rei” (Sang Raja), Pele telah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit yang sama sejak 2012. Pada Mei, ikon olahraga dunia itu dirawat selama empat hari setelah menjalani operasi pembesaran prostat.

November lalu, ia menjalani operasi batu ginjal yang berujung dengan infeksi hingga mengharuskannya dirawat intensif selama beberapa hari.

Satu-satunya ginjal yang dimilikinya berhenti bekerja dan harus ditangani dengan cuci darah. Sementara satu ginjal lainnya telah diangkat menyusul cedera tulang rusuk yang pernah dideritanya saat masih aktif bermain.

Dia juga pernah menjalani operasi tulang paha pada November 2012. Pria yang memiliki nama asli Edson Arantes do Nascimento itu diberi gelar “Athlete of the Century” oleh Komite Olimpiade Internasional pada 1999 dan dikenal secara luas sebagai pesepakbola terhebat sepanjang masa.

Lahir pada 23 Oktober 1940, Pele memenangkan Piala Dunia pertamanya pada 1958 di Swedia dan turut ambil bagian dalam timnas Brazil saat mereka memenangkan kejuaraan yang sama pada 1962 dan 1970. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu cukup lama, Hadi Gunawan akhirnya resmi dipanggil masuk Pelatda Sentralisasi KONI NTB. Atlet cabang olahraga beladiri kempo ini menggantikan rekannya Dwi Putri Kisnasari yang didegradasi dari ajang Pelatda Sentralisasi KONI NTB 5 Juni lalu.

Hadi Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini mengatakan pemanggilan dirinya mengikuti Pelatda Sentralisasi baru berjalan beberapa hari atau belum genap sebulan. Dia mulai menghuni Asrama Pelatda Sentral-

isasi sekitar tanggal 11 Juli lalu.

Atlet yang sukses meraih dua medali emas di Porprov NTB 2014 ini telah dipromosikan sebagai atlet unggulan NTB atas prestasinya yang diraih lewat ajang seleksi yang digelar Pelatih

itu dari pelatda. Informasi lain Dwi Putri Kisnasari sengaja keluar dari pelatda karena ingin fokus kuliah dan kerja.

Namun demikian informasi yang berkembang itu tidak sampai mengganggu hubungan atlet dan pelatih.

Dalam hal ini hubungan pelatih Pelatda dan Dwi Putri Kisnasari tetap berjalan baik. Dan sampai saat ini Dwi mengaku tetap fokus latihan meskipun dicoret dari Pelatda. (fan)

Van Gaal Puji Penampilan Rooney San Jose Manajer Manchester United Louis van Gaal memuji kepemimpinan Wayne Rooney dengan menempatkan kapten Red Devils itu di posisi favoritnya sebagai penyerang tengah.

Rooney diberi ban kapten oleh Van Gaal pada Agustus tahun lalu, saat dirinya menjalani musim pertamanya di Old Trafford. Sejak saat itu, penampilan striker Inggris itu memberikan kesan abadi bagi Van Gaal.

“Saya tidak bisa berharap lebih baik lagi,” ujar Van Gaal, Senin, saat sesi latihan MU untuk menghadapi pertandingan kedua mereka melawan San Jose Earthquakes dalam rangkaian tur mereka di AS. “Saya rasa dia adalah kapten yang hebat, melebihi ekspektasi saya. Dia sangat dihormati diantara para pemain dan itu merupakan hal yang penting karena saya bisa saja memilih siapa kaptennya, tapi pada akhirnya para pemain lah yang akan menentu-

kan,” katanya.

Rooney sempat menjalani musim sulit di MU saat dirinya ditempatkan di berbagai posisi sebagai gelandang, gelandang sayap, atau penyerang lubang. Namun saat ini Van Gaal berencana mengabulkan keinginan Rooney sebagai penyerang tengah.

“Ini karena saya mendengarkan kalian (media). Saya rasa kalian punya pengetahuan yang lebih banyak daripada saya, maka sekarang Rooney ada di posisi kapten,” canda Van Gaal kepada media saat ditanya tentang keputusannya mempercayakan posisi kapten pada Rooney.

Target Rooney Rooney yang memimpin tim dengan format 4-2-3-1 selama 45 menit pertama melawan Club Amerika di Seattle, Jumat (17/7), menikmati kesempatan menjalani perannya sebagai striker. “Itu adalah posisi terbaik saya. Seperti selalu saya katakan, strikerlah yang selalu punya kesempatan

Henderson akan Berkembang Sebagai Kapten Liverpool London Jordan Henderson akan menjadi pemain yang lebih baik lagi pada musim ini meski mendapat tambahan tanggung jawab sebagai kapten Liverpool, menurut pelatih klub Brendan Rodgers.

Pemain internasional Inggris Henderson menghadapi tugas berat untuk mengambil alih ban kapten serta menjadi figur kunci di lapangan tengah dari pahlawan Anfield Steven Gerrard, yang telah pindah ke LA Galaxy.

Namun Rodgers mengatakan kepada stasiun televisi klub LFCTV pada Senin, bahwa sang pemain akan berkembang. “Ketika saya mencermati bahwa Stevie akan pergi saya memencari seseorang yang akan menjadi duta yang hebat bagi Liverpool di dalam dan di luar lapangan,” tuturnya.

“Anda memiliki tanggung jawab besar dengan basis di seluruh dunia.”

“Jordan merupakan sosok yang saya pikirkan dan ketika saya melihatnya tumbuh dan berkembang sebagai wakil kapten, saya merasa yakin ia dapat menjadi kapten.”

“Saya katakan kepadanya untuk melakukan dengan caranya dan dengan ide-idenya, dan saya pikir ia akan memiliki tahun luar biasa dan benar-benar berkembang dengan menjadi kapten tim.”

Saat ini sedang mengadakan tur di Australia, di mana mereka menang 2-0 atas Adelaide United pada Senin, Liverpool akan memulai perjalanan mereka di Liga Utama Inggris dengan menghadapi tuan rumah Stoke City pada 9 Agustus.

Mereka kemudian menghadapi Arsenal, Manchester United, tetangganya Everton, Chelsea, dan Manchester City pada lima pertandingan tandang berikutnya, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TUR - Para pemain Barcelona berpose di atas pesawat yang mengantarkan mereka dalam tur ke Amerika Serikat. Namun, perjalanan jauh ini dikeluhkan sang manajer, Luis Enrique.

Enrique Keluhkan Perjalanan Jauh Barcelona

Jordan Henderson

(Suara NTB/ist)

Los Angeles Pelatih Barcelona Luis Enrique lebih memilih timnya tidak perlu menjalani tur-tur jarak jauh sebelum musim reguler, namun ia memahami bahwa hal itu penting untuk strategi pemasaran klub.

Luis Enrique dan timnya, yang tidak diperkuat sejumlah pemain yang bermain di Piala Amerika seperti Lionel Messi dan Neymar, tiba di Los Angeles pada Minggu dan akan memainkan pertandingan pembukaan mereka di International Champions Cup melawan tim AS Los Angeles Galaxy di Pasadena pada Selasa.

“Sejujurnya, saya memilih untuk tidak bepergian dalam tur demi tur,” kata Luis Enrique pada konferensi pers di hotel tim.

“Menyenangkan untuk bisa datang kemari, namun terdapat beberapa aspek yang tidak membuat nyaman, contohnya jet lag,” tambah mantan gelandang Barca dan Spanyol itu.

“Tetapi klub memiliki komitmen-komitmen dan kompetisi ini menarik. Anda dapat melakukan hal yang sama di Eropa, namun kami harus menerimanya.”

Setelah menghadapi LA Galaxy, juara Spanyol dan Eropa itu akan bertemu tim-tim Liga Utama Inggris yakni Manchester United di Santa Clara pada Sabtu, dan Chelsea di Landover pada 28 Juli. Mereka akan kembali ke Eropa untuk bermain melawan klub Italia Fiorentina di Florence pada 2 Agustus.

Luis Enrique, yang membawa Barca menjuarai Liga Champions, Liga Spanyol, dan Piala Raja pada musim debutnya, membela keputusan Barca yang mengizinkan Messi dan Neymar absen pada tur, meski terdapat tekanan dari pihak sponsor.

“Para pemain memerlukan liburan dan kami tidak akan mengubah hal itu untuk komitmen-komitmen seperti tur,” ucapnya.

“Semua orang ingin menyaksikan para pemain papan atas namun mereka perlu beristirahat, yang merupakan hal vital.”

“Merupakan hal normal bahwa mereka ingin melihat lebih dekat Messi, (Javier) Mascherano, Neymar, (Dani) Alves, (Claudio) Bravo... namun istirahat memerlukan prioritas.”

Pertandingan resmi pertama Barca di musim 2015/2016 adalah Piala Super Eropa melawan juara Liga Europa dan rivalnya di Liga Spanyol Sevilla pada 11 Agustus.

Mereka kemudian akan memainkan dua pertandingan melawan Athletic Bilbao untuk Piala Super Spanyol, sebelum mulai mencoba meraih gelar Liga Spanyol keenam dalam delapan tahun dengan melawan klub Basque itu pada akhir pekan 22/23 Agustus. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Pelatda Kempo NTB, Agus Suharian sejak 1 Juli lalu.

“Alhamdullilah saya dipanggil lagi mengikuti Pelatda Sentralisasi,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pihak panitia Pelatda Kempo melaksanakan seleksi atlet awal Juli

lalu. Seleksi atlet daerah itu diikuti empat atlet terbaik dari kabupaten/kota seNTB. Hasilnya Hadi Gunawan keluar sebagai yang terbaik. Atas prestasi itu Hadi dipanggil menggantikan rekannya Dwi Putri Kisnasari.

Belum diketahui alasan pelatih mencoret atlet Putri asal Loteng itu, namun informasi yang berkembang Putri mengalami penurunan prestasi sehingga pihak pelatih mencoret atlet

(Suara NTB/ist)

TANDA TANGAN - Wayne Rooney memberikan tanda tangan untuk para penggemarnya di sela tur Manchester United ke Amerika Serikat. masuk ke kotak lawan,” ujar Rooney pada media Inggris.

Menempati posisi striker, menurutnya, merupakan kesepakatan terbaik antara dirinya dengan manajer Van Gaal. Ia berharap di pertandingan-pertandingan berikutnya dapat memanfaatkan ke-

percayaan yang Van Gaal berikan dengan mencetak banyak gol bagi timnya.

“Saya yakin bisa mencetak 20 gol atau lebih bagi tim ini.

Jika saya bermain terus selama musim ini, saya bisa mendapatkan gol yang saya targetkan,” tuturnya.

Setelah MU bertanding dengan San Jose pada Selasa waktu setempat, mereka akan melawan Barcelona pada Sabtu (25/7), dan menyelesaikan agenda tur AS mereka dalam laga terakhir melawan Paris Saint Germain di Chicago, demikian AFP. (ant/bali post)

Rabu, 22 Juli 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 22 Juli 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB

Rabu, 22 Juli 2015

HUT KLU Ke – 7

Miliki Makna Khusus, Cerminkan Semangat Pembangunan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 7 Kabupaten Lombok Utara (KLU), 21 Juli 2015, terasa begitu berbeda. Selain masih dalam suasana Idul Fitri, HUT ini adalah hari jadi ke -5 yang diperingati Bupati dan Wakil Bupati – H. Djohan Sjamsu, SH, - dan Dr. H. Najmul Akhyar, MH., selaku kepala daerah. Keduanya pun bersiap pamit, sebelum digantikan oleh Penjabat Bupati pada 2 Agustus mendatang.

BAGI Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, momentum peringatan HUT ke-7 KLU ini memiliki makna khusus. Bagi dirinya dan Wabup KLU, tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir dari 5 tahun periode pengabdiannya selaku kepala daerah. Bagi Pemda KLU sendiri, tahun 2015 merupakan penuntasanpelaksanaanrencanapembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Sedangkan makna khusus yang lain, bahwa tahun ini merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat KLU untuk memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan pada 9 Desember mendatang.

“Kami bersyukur, bahwa selama perjalanan kami menahkodai Kabupaten Lombok Utara, Alhamdulillah dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah secara umum telah berada pada jalur yang tepat. Meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang menuntut perhatian kita bersama untuk diselesaikan, namun patut kita syukuri adanya keberhasilan pembangunan yang telah kita capai untuk daerah yang kita cintai ini,” ucap Djohan Sjamsu, Selasa (21/7).

HUT KLU sejatinya jatuh pada Selasa (21/7). Namun karena masih dalam suasana cuti bersama, bupati mengajak masyarakat KLU untuk bersama-sama memperingatinya, Rabu (22/7), hari ini. Seperti biasa, HUT diperingati dengan apel paripurna di Lapangan Umum Supersemar Tanjung. Diharapkan, Gubernur NTB,

wakil gubernur, serta seluruh kepala daerah yang diundang bersedia hadir pada kesempatan kali ini.

Lebih lanjut Djohan Sjamsu mengatakan, dari ikhtiar yang dilakukan bersama masyarakat, KLU pelan, namun pasti mulai bisa berdiri tegak.

Setidaknya bisa dikatakan sejajar dengan kabupaten/kota lain di NTB. Misalnya saja, KLU sudah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini patut disyukuri, karena tentu usia KLU masih belum apa-apa dibandingkan daerah lain.

Periode 5 tahun terakhir, peningkatan nilai PDRB sebesar 10 persen mengindikasikan ekonomi tumbuh positif. Di sektor pendapatan daerah, proporsi PAD meningkat dari 6,12 % di tahun 2010 menjadi 12,59 % di tahun 2014. Untuk angka kemiskinan sendiri sampai dengan saat ini tercatat sebesar 34,63 %.

Menurun jika dibanding pada awal berdirinya KLU, sebesar 43,14 %. Begitupun dengan IPM Lombok Utara yang mengalami peningkatan mencapai 61,9 poin, meningkat dari 58,4 poin pada tahun 2009. Hal yang sama juga terjadi di sektor-sektor lain, seperti pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan air bersih dan pelayanan kesehatan.

Prestasi ini menurut bupati, diakui oleh intitusi yang lebih tinggi dalam bentuk penghargaan yang diterima KLU, seperti peringkat ke-2 untuk daerah otonomi baru (DOB) dan peringkat ke-11 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia pada indeks tata kelola pemerintahan versi IndonesiaGovernanceIndex(IGI), yang merupakan LSM kemitraan Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasar-

kan hasil tersebut, klu berada di atas rata-rata nasional dan dinilai sebagai daerah otonomi baru yang “berhasil”.

Atas prestasi itu, KLU memperoleh; Anugrah Pangripta Nusantara dari Kementerian PPN, Paramadana Madya Koperasi (Kementerian Kopersi dan UMKM RI, penghargaan Energi Prabawa (Kementerian ESDM RI), PKH Award (Kementerian Sosial RI), Pemerintahdaerahterbaikdalamhalpemenuhan realisasi iuran 3% tercepat dan tepat jumlah dari BPJS Kesehatan RegionalXI.Anugerahpusatinidiikutioleh sejumlah penghargaan lain dari Pemprov NTB dalam kurun 5 tahun KLU di bawah Djohan _ Najmul.

“Semua gambaran keberhasilan ini, bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata, tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Tanpa adanya sinergi di antara kita, harapan percepatan pembangunan tidak akan pernah terwujud seperti yang diharapkan,” kata Bupati rendah hati.

Untuk itu pula, tambahnya, ia mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat yang telah bekerja sama, bahu-membahu dengan pemerintah daerah, menyatukan langkah seiring sejalan-selangkah seayun, membangun daerah yang kita cintai ini dengan kebersamaan. Semoga kebersamaan yang telah terjalin ini, dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Kabupaten Lombok Utara yang maju dan beradab. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERIMA PENGHARGAAN - Bupati KLU H. Djohan Sjamsu saat menerima penghargaan dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersama bupati/walikota se-NTB beberapa waktu lalu.

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2015

Pemberantasan Korupsi Jangan Setengah Hati Dari Hal. 1 ‘’Penanganan perkara (korupsi) ke depan, setiap bulan akan dilakukan evaluasi dengan Aspidsus,’’ kata mantan Wakajati Jawa Timur ini, beberapa waktu lalu.

Selain kasus yang lidik, sidik dan penuntutan, dia memberi prioritas agak berbeda, dengan memaksimalkan upaya eksekusi terhadap perkara yang sudah inkracht. Selain eksekusi badan atas terpidana, juga eksekusi atas kerugian negara, dengan target pemulihan kerugian negara bisa tercapai. ‘’Agar ada percepatan penanganan perkara, terutama eksekusi. Jadi kewenangan telah ada yang diberikan, akan kami pergunakan sebaikbaiknya,” terang dia. (Suara NTB, 27 – 6 – 2015).

Sedangkan Kapolda NTB Brigjen. Pol. Drs. Umar Septono, M.Si menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, siapapun terlibat. Pernyataan itu kemudian diperkuat Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Prasetijo Utomo yang diwawancarai Suara NTB pekan lalu, meyakinkan tidak akan setengah setengah menangani kasus korupsi. ‘’Tidak ada istilah kami untuk setengah hati mengusut kasus korupsi. Mana kala itu ada bukti, kami akan usut,’’ tegasnya. Terkait kerugian negara, sekali lagi ditegaskannya, kasus korupsi tidak melihat besar kecilnya nilai, tapi ada perbuatan pidana.

Dalam catatan Bidang Hukum dan Peradilan, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, aktor yang dijerat pada sejumlah kasus korupsi belum menyentuh ke level pejabat lebih tinggi, meski pun dalam beberapa kasus keterlibatan sekelas kepala dinas terlihat indikasinya.

Selain bicara aktor, Somasi juga mencatat besarnya kerugian negara hanya di atas kertas. Tapi ketika sampai ke tahap penuntutan yang menjadi tanggung jawab penuh Kejaksaan, justru tidak sesuai ekspektasi. ‘’Hasil capaian Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi di NTB dari 2011-2014, masih jauh dari harapan masyarakat. Sebagian besar tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi masih didominasi oleh hukuman dalam kategori ringan antara 0,1 sampai 4 tahun penjara, yang pada gilirannya tidak dapat diharapkan mampu menjerakan koruptor. Sehingga, dari 2011-2014 terjadi peningkatan jumlah kasus korup-

si dan kerugian negara yang signifikan di NTB,’’ sebut Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan, Azis Fauzi, SH kepada Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin.

Dia mencatat, dari 53 perkara korupsi dengan 108 orang terdakwa yang berhasil terpantau, hanya 47 perkara yang ditemukan kerugian negaranya. Total kerugian sebesar Rp. 29.906.603.578. Akan tetapi dari temuannya, sangat disayangkan menurut Azis, kerugian negara yang ditimbulkan 47 perkara tersebut tidak diimbangi dengan uang pengganti yang proporsional. “Ini karena penjatuhan tuntutan untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan masih rendah,” kata Azis.

Tercatat dari 108 orang terdakwa, hanya 54 orang terdakwa yang di tuntut JPU untuk membayar, sementara 54 terdakwa sisanya tidak dikenakan untuk membayar uang pengganti kerugian negara.

Bahkan, dari 108 orang terdakwa, hanya 41 orang terdakwa yang berhasil dibuktikan oleh JPU untuk diputus membayar uang pengganti dengan total Rp 11.598.971.139,36. Ini artinya hanya 37,96 persen terdakwa yang dituntut membayar ganti rugi, sisanya 67 orang terdakwa atau 62,04 persen tidak dapat dibuktikan oleh JPU, sehingga tidak diputus pengadilan untuk membayar uang pengganti,” papar Azis.

Dari upaya pemulihan kerugian negara ini menurut dia, terlihat bagaimana jajaran di lembaga ini masih setengah hati. Sebab terlihat juga bagaimana penjatuhan denda dimaksud tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Sedangkan Polda NTB, Azis menyoroti dari segi kualitas pada pelibatan aktornya. Paling diingatnya adalah perkara kasus SPPD fiktif KSB yang jumlah tersangkanya 14 orang, dua diantaranya di SP3. Sementara kerugian negara hanya mencapai Rp 100 juta lebih. Jika dibagi berdasarkan wilayah, maka aktor korupsi yang paling banyak ditindak oleh Polda NTB adalah dari Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga pihaknya berharap, penanganan kasus kedepan tidak semata-mata soal kuantitas yang diburu. Tapi perlu juga mempertimbangkan ekspektasi publik yang menginginkan para aktor kakap juga dijeret. (ars)

Belum Terima Hasil Anjab Dari Hal. 1 Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, mengenai Anjab dan ABK sepenuhnya disiapkan oleh Biro Organisasi. Kemungkinan Biro Organisasi sudah menyelesaikan Anjab dan ABK secara fisik sudah mencapai 100 persen. Namun menurut Kemen PANRB belum 100 persen.

“Yang dimaksud Biro Organisasi mungkin fisiknya sudah 100 persen tetapi menurut Kementerian PAN RB, hasil evaluasinya banyak yang belum sesuai misalnya,’’ katanya.

Jika hasil evaluasi Anjab dan ABK itu belum disampaikan ke Pemprov, maka tak akan bisa dilakukan perbaikan.

“Kalau ndak diturunkan mana kita bisa perbaiki. Kalau Pak Kepala Biro sudah bilang 100 persen, artinya fisiknya sudah 100 persen. Artinya fisiknya sudah 100 persen dikirim, diserahkan ke sana (Kemen PAN RB),”terangnya.

Suruji mengatakan, bukan saja Pemprov NTB yang belum tuntas Anjab dan ABK, namun juga kementerian/lembaga masih banyak yang belum tuntas. “Tapi yang pasti, Anjab dan ABK itu semua kementerian juga belum

semua,” tandasnya.

Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi bernomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya Anjab dan ABK dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, baru Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah menuntaskan Anjab dan ABK sampai 100 persen. Sementara kabupaten/ kota lainnya masih di bawah itu bahkan ada yang masih nol persen. Seperti Lombok Barat dan Kabupaten Bima, Anjab dan ABK masih nol persen. Kemudian, Lombok Tengah 1,2 persen, Lombok Timur 85,9 persen, Kabupaten Sumbawa 97 persen, Dompu 0,1 persen, Lombok Utara 48,4 persen, Kota Mataram 0,1 persen dan Kota Bima Anjab dan ABK baru mencapai 0,1 persen. (nas)

Baru Dua Kandidat Golkar yang Terjamin Dari Hal. 1 Selain itu juga diatur perlunya persetujuan kepengurusan parpol di tingkat pusat serta keharusan dua kepengurusan parpol yang sama itu untuk tergabung dalam koalisi parpol yang sama pula. Jika dua kepengurusan parpol yang sama itu mengajukan calon yang berbeda, atau tergabung dalam koalisi yang berbeda, maka KPU tidak bisa menerima pencalonan dari parpol tersebut.

“Makanya kalau mengacu pada keputusan KPU itu, dari tujuh kabupaten/kota, baru dua yang jelas. Suhaili dan Ahyar,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi,

menerangkan bahwa pihaknya optimis Golkar akan tetap dapat mengajukan calon di Pilkada 2015.

“Kesepakatan di antara kubu ARB dan Agung Laksono, kita mengajukan calon bersama. Itu sudah disepakati di Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, DPD Partai Golkar NTB juga akan menuturi perintah DPP soal siapa bakal pasangan calon yang didukung bersama itu. “Kalau DPP bilang A, semua kita akan mengikuti. Nanti rembuknya di tingkat DPP. Untuk seluruh calon di tujuh kabupaten/kota begitu. Sama juga dengan parpol lain.

Jadi tidak ada masalah kita,” pungkasnya. (aan)

Halaman 15

Sampah di Pasar Raya Tim Satpol PP, BKD dan Inspektorat Kota Bima Menumpuk Masuk Kerja PNS Usai Lebaran

Bakal Sisir Seluruh SKPD

Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja usai libur lebaran 1346 H, seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB akan dilakukan penyisiran oleh tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, BKD dan Inspektorat. Penyisiran ini dilakukan untuk menjraing PNS yang menambah libur. Jika ada PNS yang tak masuk kerja tanpa keterangan, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang jelas ada sidak itu besok (hari ini). Tiap SKPD nanti ada petugas dari Satpol PP, BKD dan Inspektorat akan turun seperti tahun sebelumn-

ya,” terang Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) siang kemarin.

Ia mengatakan, tak ada alasan bagi PNS lingkup Pemprov NTB untuk menambah libur. Pasalnya, mereka sudah diberikan waktu libur sebanyak enam hari. Dimana, tiga hari cuti bersama, dua hari libur Idul Fitri dan satu hari libur biasa./libur hari Minggu. “Kecuali, bagi yang mengambil cuti tertentu,” ujarnya.

Fathul mengatakan, ketentuan cuti bagi PNS masingmasing SKPD sudah jelas.

Sesuai ketentuan, pegawai yang boleh cuti dalam suatu SKPD tak boleh lebih dari lima persen dari jumlah pegawai di SKPD tersebut. Artinya, jika dalam suatu SKPD jumlah pegawai sebanyak 50 orang, maka yang boleh cuti hanya tiga orang. ‘’Silakan diatur, mana yang paling prioritas diberikan izin cuti. Tapi kalau kita hitung liburan Idul Fitri ini sudah cukup, enam hari itu waktu yang cukup. Tiga hari cuti bersama, dua hari libur Idul Fitri.

Sehingga tak ada alasan menambah libur,”pungkasnya. (nas)

Pilkada Loteng

Tiga Bakal Calon Perseorangan Perbaiki Dukungan Mataram (Suara NTB) Tiga pasang bakal calon perseorangan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan syarat dukungan untuk pencalonan mereka. Ketiga pasang bakal calon itu wajib menyerahkan kekurangan syarat dukungan sebanyak dua kali lipat dari kekurangan dukungan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Loteng, Sansuri, S.Pt, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin menyebutkan, pihaknya telah melakukan proses rekapitulasi syarat dukungan terhadap tiga pasangan calon perseorangan di Loteng. Dari hasil rekapitulasi, ditemukan kekurangan yang harus dilengkapi dan diserahkan hingga 4 Agustus 2015.

“Untuk penyerahan yang pertama ini, berapapun jumlahnya dia akan lengkapi pada masa

perbaikan. Dia harus menyerahkan dua kali lipat dari jumlah kekurangan yang ditemukan pada hasil rekapitulasi yang pertama,” ujarnya. Namun, Sansuri menegaskan belum dapat menyebutkan data jumlah kekurangan yang harus dilengkapi masing-masing pasangan.

Setelah kekurangan syarat dukungan itu diserahkan, pihaknya kembali akan melakukan proses verifikasi terhadap berkas-berkas itu. Verifikasi dilakukan guna mengetahui apakah berkas dukungan yang diserahkan bisa mencukupi kekurangan yang ditemukan sebelumnya.

“Kita lihat apakah akan memenuhi batas minimal atau tidak untuk lulus sebagai syarat pencalonan. Kemudian, nanti ada verifikasi lagi untuk syarat calon.

Itu kolektif. Tapi syarat pencalonannya lulus dulu baru diverifikasi syarat calon,” ujarnya.

Seperti diketahui, tiga pasangan calon telah diproses syarat pencalonannya oleh KPU Loteng.

Ketiga pasangan calon itu adalah pasangan H. Lalu Wiratmaja, SH - Ns. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep (JADI), pasangan H. Suharto - Hj. Lale Widare (Lailatul Qadar) dan pasangan Drs. Kurniawan Arman, MM - Drs. H. Mahdan Arkam (KURMA).

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU RI, rangkaian proses penelitian atas perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan ditetapkan sejak 4 Agustus hingga 21 Agustus 2015. Sementara itu, penelitian untuk perbaikan syarat calon dilakukan mulai tanggal 8 hingga 14 Agustus 2015. Pada 24 Agustus akan dilakukan penetapan pasangan calon yang bisa berlaga di Pilkada dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut pasangan calon keesokan harinya. (aan)

Diduga Mafia Tanah Kuasai Lahan Potensial untuk Pariwisata Dari Hal. 1 Ia mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman ke lapangan bahwa memang ada indikasi orang luar atau orang asing ingin menguasai lahan hutan pinggir pantai yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata. Seperti kawasan Hutan Sekaroh, ada dugaan beberapa sertifikat yang diterbitkan atas nama warga.

Padahal sesuai aturan, tak boleh ada sertifikat hak milik pada kawasan hutan lindung seperti Hutan Sekaroh.

Hasil investigasi yang dilakukan pada tahun 2014 lalu itu menelurkan beberapa rekomendasi kepada BPN maupun Pemda Lotim. Sebagai upaya pencegahan, pada waktu itu BPN diminta tak lagi menerbitkan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh.

Data Dinas Kehutanan Lotim pada waktu itu menyebutkan, sedikitnya ada tujuh sertifikat atas nama warga yang diterbitkan BPN. Pemda Lotim melalui bupati setempat sudah bersurat ke BPN meminta agar sertifikat yang telah diterbitkan dicabut.

“Pemkab Lotim mengetahui adanya penerbitan sertifikat di kawasan itu karena ada beberapa bangunan yang dibangun di tempat tersebut. Sehingga dilakukan penertiban oleh pemda pada waktu itu. Karena ada bangunan liar di sekitar wilayah Pantai Pink yang memiliki sertifikat,” tandasnya.

Sementara itu ketika ditanya pendapat Ombudsman mengenai dibidiknya penerbitan sertifikat hak milik di kawasan Hutan Sekaroh oleh Bareskrim Mabes Polri, pihaknya mendukung jika ada unsur pidana di dalamnya.

Seperti diketahui, penerbitan sertikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh, Lotim menjadi atensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. BPN Lotim diminta mencabut sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan bagi beberapa warga di wilayah hutan lindung tersebut.

Jika BPN tak mencabut atau melakukan peninjauan terhadap 17 sertifikat yang sudah diterbitkan atas nama warga setempat maka tim

Bareskrim Polri akan menyidik kasus tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) diberi tenggat waktu menyelesaikan itu sampai akhir Juli ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB. Andi mengatakan, pihaknya bersama BPN pusat, BPN Provinsi NTB, BPN Lotim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membicarakan persoalan diterbitkannya sertifikat di kawasan hutan lindung tersebut.

“Antara lain kesepakatannya itu sertifikat itu harus dicabut. Kalau tidak, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dinas Kehutanan dan Mabes Polri akan turun untuk menyidik kasus itu,” ujarnya. Andi menyebutkan di kawasan hutan lindung Sekaroh, BPN Lotim telah menerbitkan sebanyak 17 sertifikat hak milik. Padahal di kawasan hutan tak boleh ada penerbitan sertifikat atas nama perorangan. (nas)

Kota Bima (Suara NTB) Meski terus mendapat masukan, namun kondisi Pasar Raya Kota Bima masih terlihat kumuh lantaran di sejumlah titik terdapat tumpukan sampah yang berbau. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh para pedagang.

Sampah yang menumpuk tersebut terlihat di ruas jalan di pinggir lapak para pedagang.

Tumpukan sampah setinggi perut orang dewasa. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah ini juga mengeluarkan bau menyengat sehingga mengganggu para pedagang maupun pengunjung pasar.

Salah seorang pedagang, Tati (30) yang ditemui, Selasa (21/7) menyebutkan tumpukan sampah tersebut sudah ada sejak lima hari lalu. Baunya, kata Tati, cukup mengganggu karena tiap hari dia dan pedagang lainnya harus menghirup udara dimaksud.

Tidak hanya itu, tumpukan sampah ini juga dikhawatirkan menimbulkan penyakit.

Dia sendiri mengaku tak tahu alasan petugas kebersihan belum mengangkut sampah-

sampah dimaksud. Sebab, saat ini sampah pasar merupakan tanggungjawab petugas yang baru. Kalaupun dibersihkan, sampah yang diangkut hanya separuh, sementara sisanya dibiarkan begitu saja.

Berbeda saat dikelola oleh petugas sebelumnya, kondisi lingkungan pasar selalu bersih karena sampah-sampah rutin diangkut. “Padahal kita selalu mengeluarkan iuran untuk sampah,” tutur Tati.

Dikatakan, adanya sampah seperti ini baru dilihatnya di pasar ini saja. Sebelumnya, pasar-pasar di tempat lainnya selalu terjaga kebersihannya.

Sehingga dia pun berharap agar pengelola selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Menurut wanita asal Riau ini, tumpukan sampah ini bukan berasal dari pedagang setempat saja. Melainkan sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari bekas kursi dan kulit kambing yang dibuang. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat yang masih kurang. (use)

Ansor dan Banser Diminta Tidak Terprovokasi dengan Konflik Jakarta (Suara NTB) Ketua Lajnah Taklif wan Nasyr (LTN) PBNU, Khatibul Umam Wiranu menghimbau kepada Ansor dan Banser untuk tidak terprovokasi dengan konflik yang terjadi akhirakhir ini, termasuk insiden di Tolikara, Papua.

“Dalam mensikapi insiden, kerusuhan, maupun konflik yang berdimensi suku, agama dan ras (SARA), Ansor dan Banser tidak boleh terprovokasi oleh situasi dan harus dapat melakukan tindakan yang terukur didasari sikap tasammuh (toleran), tawazun (moderat), serta i’tidal (bertindak secara adil),” kata Umam di Jakarta, Selasa (21/7).

Terkait insiden Tolikara yang terjadi hari Jumat (17/7), dirinya mengimbau kepada

pemimpin Ansor dan Banser untuk tetap memegang prinsip dasar pendirian Ansor dan Banser yakni menjadi pengawal ulama, bangsa, dan negara.

“Sebab Islam ahlussunah waljamaah telah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Muslim bersikap terhadap sesama manusia (ukhuwah basyariyah), terhadap sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah), dan terhadap sesama warga bangsa (ukhuwah wathoniyah),” kata anggota Komisi VIII DPR RI itu.

“Kedepan Ansor dan Banser harus menjaga tempat-tempat ibadah umat Islam, disamping tempat ibadah selain Islam pada saat-saat diperlukan,” kata politisi Partai Demokrat itu. (ant/Bali Post)

Jadi Sumber Masalah Dari Hal. 1 Kamis (16/7) lalu, juga dipicu ledakan kembang api. Sulit juga dibedakan, apakah sumber ledakan itu dari petasan atau kembang api.

Menurut Kapolres, yang dilarang beredar adalah petasan.

Sehingga ketika ada warga yang menggunakan akan ditindak, apalagi penjual dan distributor. Izin hanya diberikan pada penggunaan kembang api.

Tapi belakangan, kembang api ini pun sering menjadi masalah, karena sifatnya yang meledak sebagaimana petasan. “Makanya ke depan saya akan evaluasi, sebab sumber permasalahan kebanyakan dari kembang api ini,” kata Kapolres.

Diakuinya, kembang api ini ada izin dari Mabes Polri, sehingga untuk mengambil tindakan langsung di lapangan dengan penyitaan, tidak bisa dilakukan. Tapi kenyataan di

lapangan, khususnya di Mataram dalam beberapa catatannya, tidak bisa dipungkiri jadi kekhawatiran menimbulkan gangguan keamanan. ‘’Makanya saya akan coba usulkan ke pimpinan (Polri) agar penggunaan kembang api ini ditinjau kembali,’’ tegasnya.

Dalam suasana Ramadhan yang sebenarnya membutuhkan kekhusyukan umat muslim menjalankan ibadah puasa, justru deru ledakan kembang api mendominasi dan dianggap sangat mengganggu. Belum lagi tradisi perayaan tahun baru yang dipastikan akan diramaikan dengan petasan. Kembali muncul kekhawatirannya kembang api disalahgunakan.

Menurut rencana, akan ada pengawasan ketat atas penggunaan dan penjualan kembang api. “Sebab jangan sampai muncul konflik baru.

Ini yang kita antisipasi,” kata Kapolres. (ars)

Tak Ada SOP, Pemprov Diminta Beri Sanksi Pihak RSUP NTB Dari Hal. 1 Ia mengatakan nantinyapemprov yang akan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada petugas RSUP. Jika melihat kasus yang terjadi, tak ada SOP yang jelas, maka ini termasuk persoalan yang serius.

Rido mengatakan, hasil konfirmasi yang diperoleh dari Kabid Keperawatan RSUP NTB, Sri Sartika dan Kasi Pelayanan Medis, Nyoman Wijaya dan beberapa perawat yang bertugas saat bayi tersebut dinyatakan hilang diperoleh beberapa keterangan. Diantaranya, mengenai SOP di ruang perawatan bayi tersebut tak ada. Selain itu, pada tempat tersebut juga tak ada CCTV yang memantau pergerakan orang yang keluar masuk.

“Pihak rumah sakit tak menerapkan standar pelayanan yang patut dalam pengam-

bilan bayi. Dengan membiarkan ibu (orang tua) pergi tanpa ada pihak yang menjaminkan atau ketika si bayi tersebut ditinggalkan sendiri dan dijadikan jaminan ini menjadi masalah,’’ ujarnya.

Kemudian, kata Rido, alasan pihak RSUP yang mengatakan belum optimal menerapkan standar pelayanan karena masih menggunakan gedung lama, seakan-akan rumah sakit lama diposisikan dalam kondisi darurat. Semestinya, dalam kondisi apapun, pihak rumah sakit tak mengurangi standar pelayanan dalam menjamin keamanan dari layanan kesehatan yang diberikan.

“Entah itu alasan kebakaran, post major, apapun itu mestinya tidak menjadi alasan untuk tidak menerapkan SOP yang berlaku di sana. Itu yang jadi catatan kami juga,”terangnya.

Rido juga menjelaskan kronologis dugaan hilangnya bayi tersebut akibat terjadinya mal administrasi yang dilakukan RSUP NTB. Hasil klarifikasi yang diperoleh dari pihak RSUP, bahwa bayi tersebut lahir pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 16.00 Wita dengan berat 3.500 gram berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, pada tanggal 16 Juli 2015, ibu bayi tersebut, Anisa (20) meninggalkan RSUP NTB dengan alasan mencari biaya persalinan yang totalnya mencapai Rp 9 juta.

Sehari berikutnya, pada tanggal 17 Juli 2015, ketika Anisa akan membayar biaya persalinan, ternyata bayinya sudah tak ada di tempat. Pihak RSUP mengatakan, bayi tersebut sudah diambil neneknya dengan membayar uang jaminan sebesar Rp 3 juta. Ombudsman kemudian menanyakan kepada pihak RSUP, SOP pengambilan bayi

ri rumah sakit milik Pemprov NTB itu. Namun ternyata, tak ada SOP di sana. “Tentang syarat-syaratnya apa saja, apakah butuh surat kuasa atau tidak ternyata itu belum ada SOP nya. Sehingga ini cukup rentan terjadi kejadian serupa,”ujarnya.

Dari keterangan tersebut, kemudian Ombudsman mengklarifikasi ke beberapa pihak. Salah satunya di kediaman Anisa di Dusun Wadon Desa Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat. Selain itu juga dilakukan klarifikasi kepada Kepala Dusun Wadon. Kepala Dusun Wadon mengaku pada tanggal 15 Juli 2015 pernah dihubungi oleh Camat Gunung Sari yang mengabarkan bahwa pasien dalam hal ini Anisa dan bayinya meminta pulang dari rumah sakit.

Namun, Anisa tak memiliki uang untuk menebus biaya persalinan. Dengan alasan itulah

Anisa keluar dari rumah sakit untuk mencari uang untuk menebus biaya persalinan sekitar Rp 9 juta. Tak sampai disitu, Ombudsman juga melakukan klarifikasi kepada orang tua Anisa. Orang tuanya sendiri mengaku selama satu tahun Anisa tak pernah berhubungan dengan keluarga. Sehingga, kata Rido, dengan keterangan ini menggugurkan alasan pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa bayi tersebut diambil neneknya.

Dikonfirmasi terpisah mengenai persoalan ini, Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, M.PPM belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirim ke nomor pribadinya belum dibalas. Begitu juga Humas RSUP NTB, Solikhin, SKM, yang dihubungi lewat ponselnya tak menanggapi.

Beberapa kali nomor pribadinya dihubungi namun tak diangkat. (nas)

Ada Indikasi Adopsi Ilegal Dari Hal. 1 Dari segi hukum, jika pun ada upaya melakukan adopsi, mestinya menurut Suteja harus melalui proses penetapan di pengadilan. Tapi dari hasil pemeriksaan kemarin, ternyata administrasi belum bisa diurus. “Ini dokumennya belum diurus, bayi sudah diambil, ini yang sedang kita usut pelanggaran pidanannya,” tegas Suteja. Kini kasus tersebut sedang diusut Polsek Mataram dan belum menetapkan tersangka. Dia memban-

tah kabar bahwa bayi itu sudah dibawa ke Klungkung, Bali. “Sekarang bayi itu sudah bersama ibunya, bahkan ada ibu Wayan juga disitu,” tutup Suteja.

Kawal Proses Hukum LPA dan Ombudsman NTB sudah turun tangan mengusut raibnya bayi itu. Meski bayi sudah ditemukan, termasuk yang mengambilnya, tapi dua lembaga ini tetap melihat dari sudut pandang persoalan pelayanan dan administrasi.

Ombudsman melihat SOP pi-

hak RSUP NTB yang tidak jelas terkait pengambilan bayi setelah persalinan dan perawatan. Apakah menjadi hak tunggal orang tua bayi atau bisa oleh keluarga terdekat, belum jelas standarnya.

Sementara LPA NTB menduga ini bukan kasus pertama di RSUP NTB. Tahun 2013 lalu, LPA menemukan ada indikasi kasus dengan modus serupa. “Modusnya sama, diduga ada proses adopsi ilegal,’’ kata Joko Dumadi dari LPA NTB, Selasa kemarin.

Dua kasus yang ditemukan

dua tahun lalu itu, seorang mahasiswi yang melahirkan tanpa suami sah, juga tidak bisa membayar biaya persalinan kemudian meninggalkan bayinya. Joko mengindikasikan ada keterlibatan oknum petugas medis dalam kasus ini, sehingga prosesnya sulit terlacak. “Kami pun ketika menelusuri, dilarang sama sekali masuk ke NICU, sama sekali tidak bisa,” tegas Joko.

Dari penelusurannya itu kemudian terungkap, bayi itu diserahkan ke orang lain untuk diadopsi, modus yang se-

rupa terjadi lagi di rumah sakit milik Pemprov NTB tersebut.

Kesimpulan sementara pihaknya, ada dugaan adopsi ilegal karena tanpa melalui proses pengurusan surat dan dokumen yang sah sesuai putusan Pengadilan Negeri.

Untuk itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut kasus ini. Jika memang ditemukan unsur pidana, harus diproses hukum. Pihaknya bersama Ombudsman mengawal kasus ini pada ranah pidananya. (ars)

Rabu, 22 Juli 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

KUNJUNGAN MENSOS DI PAPUA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menggendong balita di tenda pengungsian korban peristiwa penyerangan sekelompok massa beberapa waktu yang lalu di Distrik Karubaka, Tolikara, Papua, Selasa (21/7). Mensos memberi bantuan sebesar Rp221.262.400 kepada korban penyerangan serta bantuan sebesar Rp15.000.000 untuk korban meninggal dunia.

Mensos : Stok Beras di Tolikara Menipis Tolikara (Suara NTB) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan stok beras di Kabupaten Tolikara, Papua, menipis sehingga perlu ditambah lagi untuk memastikan logistik masyarakat dan pengungsi kerusuhan di daerah itu terpenuhi.

“Stoknya sudah menipis,” kata Mensos dalam kunjungan kerjanya di Tolikara Provinsi Papua, Selasa (21/7).

Mensos berada di Tolikara untuk melihat langsung kondisi pengungsi korban kerusuhan pada Jumat (17/ 7) dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Mensos juga sempat melihat langsung gudang Dolog kabupaten tersebut dan melihat kondisi beras yang terlihat kekuningan, patah dan berdebu.

“Ini tidak layak, dalam persepsi beras raskin pemerintah adalah be-

ras berkualitas medium,” kata Mensos saat melihat kondisi beras yang langsung digenggam dengan tangannya tersebut.

Menurut Wakil Bupati Tolikara Amos Yikwa, beras itu juga tidak makan oleh warga tapi diberikan untuk makan ternak babi mereka.

Menurut dia, beras itu rusak karena kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga stok beras baru bisa didistribusikan tiga bulan sekali.

Gudang Dolog Kabupaten Tolikara saat ini memiliki beras se-

banyak 202 ton yang dikirim dari Wamena.

Menurut Mensos, kondisi gudang Dolog tersebut juga tidak akan cukup untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Pastikan untuk raskin aman, pastikan untuk CBP, untuk pengungsi tidak boleh kurang berasnya,” tegas Mensos.

Raskin merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan subsidi dengan Kemensos menjadi juru bayar.

CBP 100 ton boleh dipakai dengan surat dari bupati, 200 ton oleh gubernur selebihnya oleh Kemensos, di luar itu raskin juga harus aman.(ant/Bali Post)

Jayapura (Suara NTB) Polisi mendalami empat kasus terkait insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi bertepatan Idul Fitri 1436 Hijriyah pada Jumat pagi (17/7), kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Pol. Patrige.

“Jadi, dalam insiden di Karubaga itu penyidik Polda Papua memilah dalam empat kasus,” ujarnya di Jayapura, Papua, Selasa (21/7).

Keempat kasus itu, menurut dia, terkait dugaan penghasutan, penyerangan, pembakaran dan penyalahgunaan senjata api oleh aparat keamanan yang bertugas saat peristiwa itu terjadi.

“Hingga kini kami telah memeriksa sekitar 30-an saksi, 22 dari masyarakat dan sembilan saksi dari aparat kepolisian,” katanya.

Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merauke, Papua, itu mengemukakan bahwa pada Selasa (22/7) pagi penyidik Polda Papua akan kembali memeriksa lima orang saksi terkait insiden di Tolikara dalam kasus dalam empat kasus yang telah dipilah itu.

“Polisi terus bekerja, harapannya semua pihak bisa menahan diri untuk memberikan kami ruang agar penyidikan dan penyelidikan bisa berjalan lancar,” katanya menambahkan.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay secara terpisah menilai, tanggapan pada persoalan intoleran di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, membuktikan semua pihak simpati dan perhatian pada kehidupan beragama di Papua.

“Peristiwa Tolikara memunculkan banyak reaksi dan tanggapan

dari seantero Nusantara. Itu semua membuktikan simpati dan perhatian, karena itu saya berharap perhatian itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki dan mendorong perdamaian,” katanya.

Berbagai tanggapan yang banyak beredar lewat pemberitaan atau pun media sosial, menurut Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur Kota Jayapura itu, patut dihargai karena menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap kehidupan umat beragama di Tanah Papua.

Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, pihaknya mengharapkan kepada sesama anak bangsa di seluruh Nusantara agar mendoakan keselamatan dan perdamaian bagi semua penduduk di Kabupaten Tolikara dan di seluruh Tanah Papua. (ant/Bali Post)

Agung Laksono: Polda Papua Dalami Empat Kasus Dukung Jokowi-JK Bukan Menjilat Insiden Tolikara

Tanjungpinang (Suara NTB)Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan sikap partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bukan upaya menjilat, melainkan doktrin partai untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Partai Golkar mendukung pemerintah. Itu posisi yang jelas dan tegas, dari pada sebagai penyeimbang,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya seKepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Selasa (21/ 7).

Dia

Agung Laksono (ant/Bali Post)

mengatakan, dalam catatan sejarah perpolitikan di Indonesia, Golkar tidak pernah menjadi oposisi pemerintah, karena itu sekarang pun mendukung pemerintahan.

Golkar tidak akan menjadi oposisi pemerintah atau pun penyeimbang pemerintah, dan Agung menegaskan, dukungan terhadap pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Program pemerintah, dinilainya, tidak akan berjalan dengan baik bila mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia pun menyatakan, Golkar berupaya mengambil peran dalam menjaga negara agar selalu kondusif sehingga program pembangunan dapat terlaksana secara maksimal.

“Namun, bukan berarti tidak bisa mengkritik. Kritik yang diberikan bersifat membangun, bukan sebagai upaya menggulingkan,” ujarnya.

Sikap Golkar yang dipimpinnya itu, menurut Agungm bukan untuk kepentingan partai semata, melainkan bangsa dan negara, serta partainya tidak meminta apapun dari JokowiJK meski mendukung pemerintahannya.

Agung mencontohkan, saat heboh pergantian menteri, maka Golkar tidak meminta agar kadernya masuk Kabinet Kerja.

Namun demikian, ia menambahkan, bila diminta oleh Jokowi-JK, maka Golkar bersedia merekomendasikan kader potensial untuk duduk sebagai menteri.

“Sikap Golkar itu tulus dan ikhlas, tidak ada keinginan yang terselubung,” demikian Agung Laksono. (ant/Bali Post)

Gunung Gamalama Masih Semburkan Abu Vulkanik Ternate (Suara NTB) Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara, hingga Selasa Pagi, masih menyemburkan abu vulkanik, namun status gunung itu tetap waspada.

“Memang sekitar pukul 08.15 WIT masih terjadi semburan abu vulkanik yang mengarah ke barat laut,” kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama, Darno Lamane, di Ternate, Selasa (21/7).

Selain itu, semburan abu vulkanik setinggi 300 meter dari kawah gunung itu, masih tetap mengarah ke sekitar empat kelurahan di wilayah Kecamatan Pulau Ternate Dia mengatakan, pihaknya mencatat gempa hembusan menerus dengan amplitude 0,5-1,5 mm dengan terjadi delapan kali gempa hembusan disertai satu gempa vulkanik setempat dalam amplitudo 17 mm, sp 0,83 detik dengan lama gempa berkisar 6,47 detik,” katanya.

Menurut dia, pihaknya juga mencatat Gunung Gamalama telah terjadi gempa tektonik dengan lima kali

gempa dengan lama 27.00-87.00 detik dengan lama kegempaan 170.69 detik.

Selain itu, hembusan asap putih tebal sampai kelabu tebal dengan tekanan lemah di atas puncak Gunung Api Gamalama lebih condong ke arah utara sampai ke barat laut, sehingga diprediksi tidak sampai di wilayah Kota Ternate serta di sekitar kawasan Bandara Sultan Baabullah.

Hal tersebut sesuai dengan release Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Ternate yang memprediksi pusat Kota Ternate, dalam beberapa hari ke depan aman dari abu vulkanik erupsi Gunung Gamalama, karena arah angin menuju ke barat laut.

Pusat Kota Ternate berada di sebelah timur Gunung Gamalama, jadi abu vulkanik Gunung Gamalama tidak akan jatuh di pusat Kota Ternate, karena arah angin bertiup ke barat laut hingga ke arah timur selatan laut.

Sementara itu, aktivitas penerbangan dari dan ke Bandara Baabullah Ternate tidak terpengaruh dengan adanya semburan abu vulkanik yang terjadi pada Selasa Pagi ini.

Kepala Unit Pelaksana Penyelenggara Bandar Udara Sultan Baabullah Ternate Rasburhany membenarkan kalau aktivitas di Bandara Baabullah Ternate tetap berjalan normal, meskipun pada Selasa Pagi ini, masih terjadi semburan abu vulkanik dari kawah Gunung Gamalama. (ant/Bali Post)

Gunung Gamalama semburkan abu vulkanik.

(ant/Bali Post)