Snt22082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

SUARA NTB

Rp. 50.000 Rp. 55.000

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 22 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 139 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bug)

TAMBAK UDANG- Hamparan tambak udang yang dikelola PT. Bumi Harapan Jaya (BHJ) di wilayah Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sudah beroperasi. Saat ini sedang berlangsung penebaran benih dan diprediksi produksi udang per petak mencapai ratusan ton. Berita selengkapnya di halaman 4.

Temuan SPPD Dewan Rp 4,5 Miliar

Inspektorat Diminta Lebih Banyak Bekerja daripada Bicara Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB sebagai pengawas internal diminta untuk mengutamakan upaya pengembalian keuangan negara terkait temuan perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD NTB senilai Rp 4,5 miliar. Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) diminta untuk lebih diefektifkan melakukan penagihan terhadap temuan-temuan yang diindikasikan merugikan keuangan negara/daerah.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Kamis (21/8) kemarin. ‘’Saya ingin Inspektorat leb-

jalanan dinas tersebut apakah terjadi kelebihan biaya perjalanan dinas atau hal lainnya, Inspektorat diminta lebih mengutamakan pengembalian dari pada membawa hal tersebut ke proses hukum. Sejauh ini, lanjut Amin, ia melihat ada iktikad baik dari sejumlah anggota DPRD NTB untuk melakukan pengembalian. ‘’Pengalaman saya, kalau ada kelebihan perjalanan dinas atau yang menimbulkan tagihan pasti akan dikembalikan.

Yang saya tekankan pengembalian keuangan negara itu lebih substantif dan utamakan

ih banyak bekerja dari pada bicara. Efektifkan tugas pokok dan fungsinya. Temuan yang sudah valid silakan dilakukan upayaupaya pengembalian (keuangan negara),’’ katanya.

Dikatakan, temuan per-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian 1234567890123456789012345678901212 Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan pemer1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 iksaan terhadap sembilan Satuan Kerja Perangkat 1234567890123456789012345678901212 Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB terkait dengan 1234567890123456789012345678901212 pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 1234567890123456789012345678901212 periode Januari sampai Agustus.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901212

Sisi Lain Sidang Sengketa Pilpres

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H.Zaini Arony menyatakan, mengacu pada UU No.6 tahun 2014 yang telah diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2013 yakni tentang Desa, seluruh kepala desa akan mendapat satu tugas besar.

Bukan hanya soal keuangan yang besar mengalir ke desa, tapi juga tugas dan tanggung jawab turut menjadi beban besar.

Bersambung ke hal 5

H. Zaini Arony

KO M E N TTAA R Utang Dividen Rp 140 Miliar UTANG dividen perusahaan Group Bakrie yang belum disetor ke PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sejak dua tahun terakhir mencapai 14 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 140 miliar.

Dalam mengakuisisi 24 persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), PT DMB yang mewakili tiga pemda, membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) bersama anak perusahaan group Bakrie, PT. Multicapital.

Bersambung ke hal 5

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, telah memutuskan nasib bangsa pada sengketa Pilpres yang melibatkan pasangan Prabowo – Hatta dengan KPU pusat. Besarnya beban yang dihadapi Hamdan, tak membuat orang tuanya, Muhammad Hasan dan Siti Zaenab panik. Mereka terlihat tenang, sembari tetap mendoakan untuk keselamatan anak ke lima dari sembilan bersaudara itu.

SUASANA di rumah orang tua Hamdan Zoelva di RT 11 RW 04, Kelurahan Nae , Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Kamis (21/9) tidak ada aktivitas menonjol.

Demikian juga dengan penjagaan. Suara NTB yang mendatangi rumah itu sekitar pukul 13.00 Wita, tak ada terlihat aparat yang berjaga.

Menurut Faturrahman, adik Hamdan, empat polisi yang berjaga masih is-

tirahat. ‘’Penjagaan ada, cuma masih istirahat,’’ kata Faturrahman. Bahkan tidak hanya aparat yang berjaga, warga sekitar pun ikut merasa menjadi bagian dari keluarga Hamdan Zoelva dan ikut menjaga rumah dua lantai tersebut.

Sementara Muhammad Hasan yang menerima Suara NTB di depan rumahnya, mengaku tidak terbersit rasa khawatir. Ia percaya, anaknya

(Suara NTB/dok)

akan membuat keputusan adil, sesuai hati nurani dan telah melalui proses berdoa kepada Allah SWT. ‘’Saya tidak khawatir. Yang khawatir kan orang lain.

Bersambung ke hal 5

Kapolsek Ambalawi Diduga Jadi Target Khusus Bima (Suara NTB) Tewasnya Iptu. Abdul Salam setelah ditembak orang tak dikenal, disinyalir tidak lepas dari tugasnya sebagai perwira pertama Polri di Mapolres Bima Kota. Korban memang menjadi target khusus untuk dieksekusi.

Menurut Kapolda NTB, Brigjen Pol. Moechgiyarto, SH.M.Hum, sedang diselidiki, apakah penembakan itu memang ada kaitan dengan kapasitas korban sebagai perwira polisi yang tahu informasi tentang kelompok tertentu.

Apalagi jabatan sebelumnya, korban cukup lama menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur)

Andi Hadianto

(Suara NTB/ars)

Cegah Tindak Korupsi

Itjen Kemendagri Periksa Sembilan SKPD Pemprov NTB

Didoakan Orang Tua, Rumah Ketua MK di Bima Dijaga Warga

pada Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota.

Menurut Kapolda, ia memang belum tahu persis soal kaitannya dengan kapasitas korban, tapi akan tetap diselidiki. ‘’Saya memang belum tahu persis. Tapi soal ini, masih terus didalami tim lidik,’’ kata Kapolda NTB menjawab Suara NTB via ponsel, Kamis (21/8) siang kemarin.

Di luar jabatan Reskrim, almarhum pernah menjabat sebagai Kasi Propam dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

TO K O H

daripada upaya hukum lain.

Diefektifkan upaya pengembaliannya, karena ini pengawasan internal,’’ harapnya.

Amin menambahkan, Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang ada di Pemprov NTB untuk diefektifkan perannya melakukan penagihan sesuai dengan hasil rekomendasi lembaga pemeriksa baik Inspektorat maupun BPK RI. Ia kembali menekankan Inspektorat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Walikota akan Resmikan Sejumlah Proyek Pusatkan Kemeriahan di Kelurahan KEMERIAHAN menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke – 21, lebih fokus atau dipusatkan ke masing – masing kelurahan. Pasalnya, masyarakat harus terlibat serta merasakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Lombannya, lebih kita arahkan ke kelurahan,” ungkap Camat Sekarbela, Hariadi saat dikonfirmasi di halaman Kantor Walikota Mataram, Rabu (20/8).

(Suara NTB/dok) Dari tujuh kelurahan di KeHariadi camatan Sekarbela sambungnya, mengadakan lomba antara lain lomba tilawatiil qur’an, pawai, samrah, serakalan, pagai ta’aruf. Lomba tersebut, disesuaikan dengan salah satu visi Kota Mataram yakni ‘Berbudaya’. Langkah tersebut menurut Hariadi, sebagai upaya membangkitkan serta melestarikan kembali budaya – budaya tradisional di tengah masyarakat.

Karena dia melihat, tradisi serakalan, samrah dan lain sebagainya, sudah jarang terlihat di tengah masyarakat, apalagi lomba – lomba keagamaan dan lain sebagainya. “Kita sesuai dengan visi Kota Mataram,” katanya. Disisi lain, ada lomba yang memang sering dilakukan setiap tahunnya, yakni lomba voly antar kader kelurahan, sepakbola, pawai dan gerak jalan. Khusus gerak jalan sendiri sambungnya, melibatkan kurang lebih 3.000 orang.

Hariadi mengakui, seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat dilibatkan dalam setiap agenda lomba tersebut. “Kita juga dibantu oleh mahasiswa KKN dari UGM,” sebutnya. Terlepas dari itu, Hariadi menyampaikan, sebenarnya makna HUT Kota Mataram dan HUT RI, bagaimana masyarakat harus merasakan serta mengingat perjuangan para pahlawan untuk membangun bangsa.

Konteksnya dengan Pemkot Mataram, program pembangunan dengan perbaikan infrastruktur dan pelayanan, sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat harus mendukung program baik yang sudah dan akan dilaksanakan Pemkot Mataram. “Makna juang yang tidak ada habisnya,” ujarnya.

Dengan kedua momen tersebut, dia berpesan kepada masyarakat khususnya generasi muda, agar tidak henti – hentinya berjuang serta saling mendukung guna memperbaiki nusa dan bangsa. (cem)

Program Berbasis Masyarakat ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., punya cara tersendiri untuk merepresentasikan aspirasi konstituen yang telah menghantarkannya duduk di parlemen.

Termotivasi keinginan untuk lebih dekat dengan masyarakat, anggota Fraksi Partai Golkar ini rela menanggalkan pekerjaannya sebagai salah seorang karyawan perusahaan yang cukup terkemuka di Kota Mataram dan ikut pencalegan. ‘’Sebelum saya jadi caleg, saya (Suara NTB/fit) bekerja di perusahaan swasta, sehAbdul Malik ingga kurang dekat dengan masyarakat,’’ akunya. Melalui media sebagai anggota DPRD Kota Mataram, Abdul Malik bertekad menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. ‘’Karena, tanpa dukungan masyarakat, saya tidak akan bisa sampai ke gedung Dewan,’’ tuturnya. Ke depan, ada beberapa program berbasis masyarakat yang akan diperjuangankannya selama menjadi anggota Dewan, khususnya untuk daerah pemilihan Cakranegara dan Kota Mataram pada umumnya.

Program itu antara lain masalah sanitasi lingkungan dan kebersihan. ‘’Saya lihat wilayah Seganteng perlu pembenahan soal sanitasi lingkungan,’’ cetusnya. Sementara itu untuk masalah kebersihan, pihaknya akan bekerjasama dengan Bank Sampah Kota Mataram. keberadaan Bank Sampah dinilai cukup efektif membantu Pemkot Mataram dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok milik Pemkot Mataram.

Meskipun pada bagian lain, Abdul Malik tidak menampik masih adanya aktivitas buang sampah sembarangan dan membakar sampah yang dilakukan oknum masyarakat. Padahal, membuang sampah di sungai maupun membakar sampah adalah dua kegiatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Mataram tentang kebersihan. Namun demikian, dirinya tidak mau serta merta menyalahkan masyarakat.

Abdul Malik menganggap, masih adanya aktivitas buang sampah sembarang maupun membakar sampah, lebih dikarenakan kurang pahamnya masyarakat terkait aturan tersebut. Untuk itu, ia berinisiatif akan membuat kelompok-kelompok masyarakat peduli kebersihan. ‘’Kita akan menginventarisir mana titik-titik yang pas untuk dibuatkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah,’’ ujarnya.

Abdul Malik berjanji akan membuatkan tabungan bank sampah bagi masyarakat. Bahkan, ia sudah berkoordinasi dengan pengelola bank Sampah Mataram. Selanjutnya, kata Abdul Malik, dirinya akan menjelaskan kepada masyarakat manfaat pengelolaan sampah seperti ini. Dengan cara ini ia yakin, dapat membantu program Pemkot Mataram dalam hal menjaga kebersihan Kota Mataram. ‘’Kalau lingkungan bersih, maka bersihlah masyarakat,’’ tandasnya. (fit)

Momen HUT Kota Mataram Jangan Jadi Panggung Politik Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bakal meresmikan sejumlah proyek di Mataram bertepatan dengan momentum HUT Kota Mataram ke 21 tanggal 31 Agustus mendatang. Demikian dikatakan Walikota Mataram menjawab Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram. Disisi lain, sejumlah pihak mengharapkan momen HUT Kota Mataram jangan dijadikan panggung politik. ‘’Ada empat proyek yang akan diresmikan,’’ sebutnya.

Diantara proyek yang akan diresmikan Walikota nanti adalah beberapa kantor yang telah rampung pembangunannya dan telah dimanfaatkan. Seperti Kantor Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Selain meresmikan empat kantor baru, Pemkot Mataram, lanjutnya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan dalam rangka menyam-

but HUT Kota Mataram.

Bahkan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Mataram, sudah dimulai dengan menggelar lomba masak serba ikan di halaman Kantor Walikota Mataram yang pesertanya merupakan utusan dari masing-masing SKPD lingkup Kota Mataram. Kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kota Mataram sebisa mungkin melibatkan masyarakat. Terkait itu,

Pemkot Mataram juga sedang mempersiapkan pesta rakyat. ‘’Supaya masyarakat juga merasakan kemeriahan momentum HUT Kota Mataram,’’ demikian Walikota.

Pihaknya, lanjut Ahyar tengah mempersiapkan laporan keberhasilan pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat pada momentum HUT Kota Mataram nanti. ‘’Pasti ada, ini sedang kita siapkan,’’ cetusnya. Walikota menyatakan,

progres keberhasilan pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat apa adanya dan tidak dibuat-buat.

Tidak hanya capaian tapi juga PR-PR yang belum terlaksana. Ahyar membantah akan menyampaikan capaian keberhasilan pembangunan lebih banyak dibanding HUT Kota Mataram sebelumnya. ‘’Kan setiap saat saya sampaikan itu, termasuk di DPRD,’’ imbuhnya. Menurut Walikota, laporan kepada masyarakat sangat penting artinya. Supaya, masyarakat mengetahui sejauh mana capaian pembangunan selama ini.

Ahyar menyebutkan salah satu PR yang belum diselesaikannya adalah pembangunan

jalan lingkungan dan masalah kemiskinan. Selama ini penanganan jalan lingkungan dan persoalan kemiskinan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengingatkan, capaian-capaian pembangunan yang rencananya akan disampaikan Walikota pada momen HUT Kota Mataram, jangan menjadi jualan politik. Hal ini mengingat HUT Kota Mataram ini merupakan kali terakhir sebelum pelaksanaan Pilkada. ‘’Silahkan sampaikan, tapi yang perlu diingat, keberhasilan itu bukan semata-mata kerja satu pihak. Ada peran Dewan dan masyarakat juga di sana,’’ terangnya. (fit)

Pembebasan Lahan ’’By Pass’’ BIL II Rampung Mataram (Suara NTB) – Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan by pass BIL yang menghubungkan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, sejauh ini telah rampung. Rampungnnya lahan itu, dibuktikan sudah adanya kesepakatan masyarakat yang terkena dampak atas pelebaran jalan tersebut.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmuddin Tura dikonfirmasi di Pelabuhan Ampenan, Kamis (21/8).

Dikatakan, secara umum pembebasan lahan yang ditunggu oleh masyarakat adalah nilai atas lahan yang terkena dampak. Tetapi, tahapan tersebut sudah dalam tahap pembayaran oleh Pemerintah Kota Mataram. “Sudah clear semuanya, tinggal pembayaran saja,” aku Mahmuddin.

Disebutkan, jalan dibuat tersebut dengan panjang 700 meter dan lebar 40 meter khusus yang masuk ke areal Kota Mataram. Kendati demikian, untuk

sawah, kebun dan lain sebagainya, perhitungan atas nilai lahan tersebut akan dihitung atau kalkulasi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau dinas teknis lainnya. “Pokoknya, tanah sawah, kebun dan lainnya sebagainya masing – masing dinas yang akan menentukan harganya,” terangnya.

Terkait anggaran atau harga tanah yang dibayarkan kepada masing – masing warga, dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Karena, persoalan penganggaran dan nilai anggaran menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Mataram. PU sambungnya, hanya mengawasi secara teknis terkait pembebasan lahan tersebut.

“Nah, itu urusan BPKAD dan BPN,” akunya. Menurut Mahmuddin, setelah rampungnya jalan tersebut, tentunya akan berdampak dan berpeluang sebagai akses ekonomi dan memberikan nilai positif kepada Pemkot Mataram. (cem)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung program Kota Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) 2018 pada saat sosialisasi KLA di Aula Lantai 3 Kantor Walikota Mataram, Kamis (21/8) pagi.

Tidak Mudah Wujudkan Kota Layak Anak Mataram (Suara NTB) Beberapa bulan lalu, Pemkot Mataram telah mencanangkan program menuju Kota Layak Anak (KLA) di eks Pelabuhan Ampenan. Untuk mewujudkan sebuah kota menjadi KLA menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak mudah. Karena Pemkot Mataram harus memenuhi beberapa cluster sebagai tolak ukur sebuah kota layak disematkan predikat KLA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, ada beberapa cluster yang harus dipenuhi yaitu terpenuhinya kebebasan dan hak sipil anak, hak pada lingkungan dan keluarga, pendidikan dan kesehatan.

“Kalau semua cluster ini dijadikan sebagai tolak ukur, tidak mudah menjadikan sebuah kota itu betul-betul sebagai kota layak anak. Tidak mudah,” ujarnya, Kamis (21/ 8) usai menghadiri sosialiasi KLA. Jika di sebuah kota masih ada anak jalanan (anjal), prostitusi remaja, drop out pelajar, minimnya arena bermain untuk anak dan remaja sebagai ruang berkreasi, kota tersebut belum bisa dikata-

Sikapi Putusan MK

Camat dan Lurah Diminta Pantau Kondisi Wilayah Mataram (Suara NTB)Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (21/8) kemarin, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Camat dan Lurah untuk memantau kondisi wilayahnya masing-masing. Walaupun memang menurutnya di Kota Mataram sejauh ini tidak ditemukan aktivitas masyarakat yang mengarah pada mobilisasi massa untuk menolak hasil putusan MK.Mohan mengatakan proses di MK sudah berlangsung secara konstitusional dari setiap tahapan dalam sengketa tersebut. Untuk itu ia berpesan masyarakat jangan bereaksi terlalu berlebihan menyikapi keputusan MK tersebut. “Sepenuhnya kita serahkan ke lembaga hukum,” ujarnya, Kamis (21/8).

Keputusan MK menurutnya adalah keputusan yang adil secara hukum. Sehingga harus ada kesadaran kolektif bagi

masyarakat untuk menerima hasilnya. “Kita terima hasilnya bersama-sama,” ujarnya.

Menjaga kondusifitas daerah pascaputusan MK juga merupakan tanggung jawab aparat keamanan. Sehingga pihaknya tak terlalu khawatir apa yang terjadi di Jakarta tak akan berpengaruh sampai di daerah, khususnya Kota Mataram. “Semoga tidak berimbas ke daerah dan kita harap tidak akan terjadi ap-apa,” ujarnya.

Terkait hasil Pilpres, beberapa waktu lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga berpesan kepada masyarakat Kota Mataram untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ia berharap masyarakat bisa menerima hasilnya dengan baik.

Proses demokrasi ditambahkan Walikota telah berjalan dengan baik dan hasilnya telah ditetapkan. Untuk itu masyarakat harus menerima hasilnya dan tetap menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. (yan)

kan layak anak.

Namun ia tetap optimis Kota Mataram bisa menyandang predikat KLA pada tahun 2018 nanti. Untuk itu perlu ada ikhtiar bersama dari semua pihak untuk mewujudkan ini. Walaupun sejauh ini upaya Pemkot Mataram belum bisa melingkupi semua aspek, tapi ada upaya ke arah sana.

Wakil Walikota menegaskan menjadi sebuah kota yang layak anak bukan untuk mengejar prestige, tapi memang sebagai bentuk perhatian Pemkot Mataram terhadap anak-anak yang ada di kota ini. “Dalam setiap proses perkembangannya, mereka (anak-anak) harus dilindungi,” ujarnya.

Mohan juga meminta kepada pihak terkait untuk melaksanakan program sesuai dengan cluster tersebut. “Pelaksanaan dari cluster-cluster itulah yang saat ini kita inginkan untuk dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam menentukan setiap kebijakannya,” ujarnya.

Ia meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram harus mendukung dengan menggagas pembentukan jalur khusus anak dan anak berkebutuhan

khusus. Sehingga anak-anak bisa merasa aman dan nyaman pada saat beraktivitas terutama saat berangkat dan pulang sekolah serta saat berada di terminal. Begitu juga bidang pendidikan dan sosial, Dinas Dikpora (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) diminta harus mampu menyusun program untuk menekan angka putus sekolah dan pembinaan anak jalanan.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, Sutrisno mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk penguatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta stakeholder lainnya, guna mendukung program percepatan pembangunan mendukung KLA 2018. Selain itu tambahnya, bagaimana membangun insiatif seluruh elemet yang memiliki kepentingan dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dalam strategis pembangunan anak yang terintegratif dan berkelanjutan.

Diketahui, sosialisasi tersebut dilanjutkan dengan agenda diskusi yang menghadirkan Bappeda Kota Mataram, Perwakilan UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. (yan/cem)

Dispenda Naikkan Target Pendapatan dari Pajak Dinas Kebersihan akan Ujicoba Alat Penghancur Sampah getkan Rp 7,5 miliar, pajak restoran Rp 7,5 miliar, PBB ditargetkan Rp 12,5 miliar, dan BPHTB sebesar Rp 15 miliar. Setelah APBD Perubahan 2014 disahkan belum lama ini, target pajak hotel naik menjadi Rp 9,5 miliar, pajak restoran juga menjadi Rp 9,5 miliar, PBB menjadi Rp 18 miliar, dan BPHTB naik menjadi Rp 22 miliar.

Realisasi pendapatan seiring dengan dinaikkannya target capaian menjadi berubah.

Jika merujuk pada target sesuai APBD Murni 2014, real-

isasi capaian untuk pajak hotel sebesar 74 persen namun setelah target dinaikkan menjadi 58 persen saat ini. Untuk pajak restoran sesuai target APBD Murni capaiannya mencapai 77 persen, tapi setelah target dinaikkan menjadi Rp 9,5 miliar capaian saat ini di kisaran angka 61 persen.

Sedangkan dari PBB, sebelum target dinaikkan capaiannya sebesar 40 persen, tapi setelah target naik menjadi Rp 18 miliar, capaian masih di kisaran 24 persen.

“Begitu juga untuk BPHTB, target di APBD Perubahan menjadi Rp 22 miliar. Tadinya capaiannya 76 persen sekarang turun menjadi 52,4 persen,” jelasnya. Perubahan target ini disebutkan Syakirin adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Terkait rendahnya capaian untuk PBB, ia mengatakan karena kebiasaan masyarakat yang memilih menunggu tanggal jatuh tempo untuk membayar pajak yaitu tanggal 27 September. Tapi terkadang masyarakat juga menunggu pelaksanaan gebyar PBB yang akan dilaksan-

akan tanggal 25 Agustus sampai 27 September. Syakirin menambahkan belakangan ini sudah mulai terlihat semakin banyak masyarakat yang datang untuk membayar PBB. “Mendekati gebyar ini masyarakat sudah banyak yang melakukan pembayaran. Mulai kelihatan sejak awal Agustus,” ujarnya.

Dengan adanya gebyar PBB pada tanggal 25 Agustus mendatang ia optimis target PBB bisa tercapai. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Camat dan Lurah serta juru pungut di tingkat kelurahan.

Untuk mengantisipasi membludaknya para wajib pajak pada saat dibukanya gebyar PBB, pihaknya menyiapkan empat loket pembayaran, disamping membuat loket tambahan. Walaupun pembukaan gebyar PBB dilakukan di Pendopo Walikota Mataram, masyarakat bisa tetap membayar di Kantor Dispenda Kota Mataram.

Selain itu, pembayaran juga bisa melalui seluruh cabang Bank NTB yang ada di Kota Mataram. (yan)

Mataram (Suara NTB) Sebelum alat penghancur sampah atau incenerator yang dibeli Pemkot Mataram difungsikan, Dinas Kebersihan Kota Mataram akan melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap alat tersebut. Uji coba perlu dilakukan menurut Kepala Dinas Kebersihan, Ir. Dedi Supriadi untuk mengetahui sejauhmana efektivitas alat tersebut untuk menghancurkan sampah yang ada di transfer depo.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dalam APBD Perubahan 2014, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram menaikkan target pendapatan dari sektor pajak. Ada beberapa jenis pajak yang target capaiannya dinaikkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan pada APBD Murni 2014, pajak hotel ditar-

Dedi Supriadi

“Kita mau uji coba dulu.

Sekarang masih tunggu jadwal dari Pak Wakil (Walikota) kapan akan dilakukan uji coba itu. Setelah oke semua baru kita akan angkut alatnya ke lokasi,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (20/8).

Dedi mengatakan untuk operator yang akan mengoperasikan alat tersebut tidak perlu dilatih karena alat tersebut menurutnya cukup gampang dioperasikan dan tidak memerlukan kemampuan khusus.

Melatih operator bisa sambil jalan setelah alat ditempatkan di transfer depo Lawata.

“Tidak perlu ada pelatihan khusus. Yang penting dia bisa menghidupkan alatnya,” ujarnya. Mengenai jumlah operator yang dibutuhkan tergantung dari volume sampah

yang bisa dihancurkan alat tersebut.

Rencananya dalam APBD Murni 2015 juga akan dianggarkan untuk perakitan incenerator yang bisa mobile. Dengan alat ini diharapkan volume sampah yang diangkut ke TPA bisa berkurang. Menurut Dedi, jika alat ini cukup efektif, penambahan harus diadakan.

Jika nanti telah diketahui kemampuan alat ini cukup bagus dalam mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, masing-masing transfer depo harus memiliki alat ini. “Kalau alat ini betul-betul bermanfaat, di semua transfer depo akan kita taruh alat ini. Sehingga sampah yang diangkut ke TPA berkurang,” ujarnya.

Diperkirakan alat ini bisa menghancurkan satu kontainer sampah setiap jam. Satu kontainer sampah berisi 8 meter kubik. Namun belum diketahui juga berapa liter bahan bakar jenis solar yang dapat dihabiskan oleh alat ini. “Berapa yang dihabiskan solar tunggu hasil uji coba,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Revisi Perda Desa PEMKAB Lombok Tengah (Loteng ) pada tahun ini bakal melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2012, tentang pemerintah desa. Menyusul mulai diberlakukannya Undang-undang desa yang baru oleh pemerintah daerah.

Demikian diungkapkan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/8). Menurutnya, revisi atas perda desa tersebut mau tidak mau harus dilakukan.

Pasalnya, banyak isi perda yang harus disesuaikan dengan isi UU desa yang baru. “Karena peraturan di atasnya berubah, maka aturan di bawahnya yakni perda juga ikut berubah,” sebutnya.

Amin mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap isi perda yang akan direvisi untuk memastikan apakah akan menggunakan perubahan atau membuat perda baru sebagai pengganti perda desa yang sudah ada.

“Kalau isi perda lebih banyak yang akan direvisi atau disesuaikan dari pada yang tidak direvisi, maka akan dibuat perda baru sebagai pengganti perda lama. Tetapi kalau yang direvisi nantinya, tidak terlalu banyak, maka Pemkab Loteng akan menggunakan perda perubahan,’’ terangnya.

Terkait UU Desa yang baru, lanjut Amin, sudah mulai diterapkan oleh Pemkab Loteng dalam beberapa kasus yang berkait dengan proses pejabat kades beberapa waktu lalu. Itu artinya, Pemkab Loteng sudah siap sepenuhnya melaksanakan undangundang baru tersebut.

Hanya saja, pihaknya menilai UU Desa tersebut masih perlu diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) selain Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada. Keberadaan Permendagri tersebut, dipandang perlu untuk mengakomodir beberapa aturan di dalam undang-undang yang memang butuh penjelasan dan penjabaran lebih lanjut.

Amin mencontohkan, dalam hal penunjukan dan pengangkatan Sekdes dalam Undang-Undang Desa tersebut dibolehkan sekdes tidak mesti berstatus PNS. Sementara di Loteng, hampir semua sekdes-nya sudah menyandang status PNS. Artinya, kades bisa menunjukkan sekdes lain yang tidak berstatus PNS. Selain itu, keberadaan organisasi-organisasi sosial di tengah masyarakat juga perlu diperjelas tugas dan fungsinya. Termasuk perannya dalam mendukung pemerintahan desa. Jangan sampai, organisasi-organisasi sosial masyarakat di desa justru terkesan sebagai oposisi di desa. “Kita tahu sendiri sekarang, sedikit-sedikit main lapor. Jadi keberadaan organisasi sosial masyarakat juga perlu diatur secara lebih jelas,” tandasnya. (kir) H. L. Moh. Amin (Suara NTB/dok)

Lobar dan KLU

Dominasi Bangunan Salahi Tata Ruang Mataram (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendominasi terjadinya pelanggaran tata ruang. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya bangunan hotel dan lainnya tidak sesuai dengan peruntukan.

Demikian diungkapkan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB Hanan Istiqlal saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (20/8) lalu.

Dicontohkan, bangunan di daerah Senggigi, yakni hotel yang dibangun di atas bukit tidak dibenarkan secara aturan.

Karena, fungsi bukit tersebut sebagai konservasi hutan dan dilindungi oleh undang–undang. “Coba lihat, bukit di bagian Senggigi sudah dibangun hotel,” ujarnya mencontohkan.

Sementara di daerah KLU, yakni tiga Gili, baik itu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno banyak bangunan–bangunan liar yang tidak seharusnya dibangun secara permanen.

Dijelaskan, merujuk Undang–Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang–Undang Nomor 27 tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau.

Termasuk Undang–Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah jelas melanggar aturan dengan alih fungsi lahan. Belum lagi tambahnya, PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.

Hanan menegaskan, Lobar sudah memiliki Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 11 tahun 2011.

Artinya, masing–masing Pemkab harus merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan. “Pedomannya sudah jelas,” tegasnya.

Sementara alih fungsi hutan, aturan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup, sudah jelas regulasi yang harus ditaati.

Terkait sanksinya, ujarnya, dalam Undang–Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dalam pasal 71 memberikan sanksi pidana dengan kurungan pidana dan denda. Kendati demikian, Hanan mempertanyakan ketegasan perda yang dibuat masing–masing daerah.

Menyikapi pelanggaran ini, pihaknya mengumpulkan data dan akan mencari sumber persoalan. Menurutnya, jika pelanggaran itu berasal dari pemerintah akan dipraperadilankan. ‘’Tetapi, kalau murni dibangun masyarakat, kami akan merobohkan bangunan–bangunan liar di sepanjang pantai di daerah wisata bersama tim,’’ tandasnya. (cem)

Segera Dilakukan Pergantian Kepsek di Lotim Selong (Suara NTB) Sinyalemen pergantian atau mutasi kepala sekolah (kepsek) di lingkup Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menguat. Pergantian para pimpinan tertinggi di tingkat satuan pendidikan tak lagi sekadar wacana, melainkan tinggal menunggu waktu.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. H. Yanis Maladi kepada Suara NTB di Selong, Kamis (21/8), menegaskan, mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dibuat Badan Kepe(Suara NTB/dok) gawaian dan Diklat (BKD) H. Yanis Maladi dan Dikpora.

Sementara BKD, ujarnya, karena institusi kepegawaian di lingkup daerah ini yang paling memahami rekam jejak guru PNS. Saat ini, katanya, BKD sedang menggodok namanama yang akan mengisi jabatan kepsek tersebut. ‘’Proses mutasi dilakukan karena sudah banyak yang memasuki masa pensiun,’’ terangnya .

Diakuinya, keinginan mutasi para kepsek ini sudah lama dilakukan. Pelaksanaannya, katanya tergantung kebijakan kepala daerah dengan melihat dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010, tentang pengangkatan kepala sekolah. “Siapa yang ketentuan itu melanggar bisa PTUN-kan,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Lotim, M. Zaini menyampaikan, di lingkup pendidikan dasar, SD dan SMP sederjat sudah ada sejumlah kepsek yang sudah memasuki masa akhir tugas. Dihitung, dari 704 SD se Lotim, sekitar 50-an kepsek yang memangku jabatan kepsek dua periode, yakni dua kali empat tahun. Sedangkan SMP dicatat sebanyak delapan orang.

Pengangkatan kepsek, katanya melihat aspek-aspek, seperti prestasi dan syarat administratif lainnya. (rus)

(Suara NTB/her)

ARAHAN - Kapolda NTB Moechgiyarto saat memberikan arahan di hadapan Bupati Lobar H. Zaini Arony dan jajarannya di Kantor Bupati Lobar, Kamis (21/8).

Rawan Timbulkan Kriminal

Pemkab Lobar Mesti Serius Garap Kemiskinan dan Pengangguran Giri Menang (Suara NTB) Timbulnya letupan kasus kriminal dipicu oleh sejumlah masalah berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, persoalan ini harus digarap oleh pemerintah. Karena jika persoalan ini mampu digarap, maka letupan itu bisa sedikit ditekan.

Demikian saran disampaikan, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Moechgiyarto dihadapan Bupati Lombok Barat (Lobar) bersama wakil bupati, jajaran SKPD, anggota DPRD, camat dan kepala desa pada rapat pimpinan khusus (rapimsus) di Kantor Bupati Lobar, Kamis (21/8).

Menurutnya, pemerintah dengan aparat kepolisian

perlu bersinergi dalam menekan kriminalitas. Pemda kaitannya dengan penanganan kemiskinan dan pengangguran. “Masalah kemiskinan dan pengangguran ini masalah bersama yang harus digarap. Kalau dua hal ini digarap, maka bisa menekan letupan criminal, jika tidak digarap maka tentu letupan tidak bisa ditekan,” ujarnya

menggambarkan.

Diakuinya, upaya meningkatkan keamanan masyarakat melalui penekanan angka kriminalitas sebagai upaya mendukung pembangunan daerah Lobar.

Sementara mengenai kamtibmas, ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum serta terbinanya ke-

Informasi K2 Masih Membingungkan Selong (Suara NTB) Kabar mengenai waktu pengumuman dari hasil seleksi CPNS dari jalur Katagori 2 (K2) sampai saat ini masih membingungkan. Kepastian waktu soal hasil seleksi CPNS jalur khusus ini masih di tangan pemerintah pusat.

“Belum ada kabarnya,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Lombok Timur Muhammad Ali saat dikonfirmasi, Rabu (20/8) lalu. Menurutnya, sebanyak 669 honorer K2 yang sebelumnya dinyatakan lulus, namun harus melalui proses verifikasi ulang, karena ada sejumlah persoalan ini belum dikabarkan adanya informasi dari hasil

akhir proses verifikasi. ‘’Semua berkas sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Saat penyerahan berkas, Semua pihak terkait dilibatkan. Termasuk dari Forum K2 juga turut ikut,’’ klaimnya.

Diakuinya, dari informasi yang diperoleh, bulan September mendatang akan ada pengumuman hasil seleksi CPNS K2 ini. Lambatnya proses penuntasan pemberkasan ini kata Muhammad Ali dikarenakan sejumlah daerah belum sepenuhnya mengirimkan berkas, sehingga pihak BKN menunggu semua data terkumpul di pusat baru diumumkan.

“Kita juga bingung. Sekarang ini juga semua digabunggabungkan. Praja IPDN dan CPNS digabung, bagaimana susahnya besok kita kerjakan di tengah keterbatasan tenaga kita,” keluhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya masih dihadapkan dengan mengenai nasib honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus. Atas kondisi ini, pihaknya masih menunggu informasi dari pusat apakah akan menjadi pegawai PPPK atau ada hal lain. ‘’Tampaknya, pengaruh keterlambatan ini ada kaitannya dengan pilpres. Mudahan presiden baru lebih baik kebijakannya,” harapnya. (rus)

Petani Garam di Lobar Butuh Perhatian Pemerintah Giri Menang (Suara NTB) asanya para petani garam membuat garam denPetani garam di sejumlah daerah di Lombok gan cara membuat petakan–petakan untuk penBarat (Lobar) merugi. Selain dampak iklim juga guapan. minim perhatian dari pemerintah daerah. Para Untuk mendapatkan hasil garam yang baik petani garam ini bertahan dengan kondisi dengan kristal yang besar, sebaiknya petani seadanya, menjalankan usaha dengan modal garam langsung menguapkan air laut yang diminim dan peralatan yang juga sederhana. alirkan pada petakan–petakan untuk mengHal ini dialami Inaq Sanaah di Cemara, hasilkan kadar kekentalan yang tinggi. “Tapi Lembar Selatan. Menurutnya, kondisi yang biasanya untuk petani tradisional mereka dialami dalam waktu terakhir sungguh sulit. menggunakan insting saja, sangat jarang sekali Patani garam banyak yang mati suri, lantaran petani tradisional menggunakan alat karena terkendala modal. Ia mengaku, modal untuk tidak ada alat,” ujarnya. produksi garam mencapai ratusan ribu rupiKepala Dusun Cemara Solikin, menyatakan, ah, mencakup biaya membeli kayu bakar Rp sebagian warga menjadi petani garam, selain 85-Rp 100 ribu, selain itu ada ongkos angkut. nelayan dan menjadi pedagang. Menurutnya, Biaya produksi yang biasa dikeluarkan leb- kondisi petani garam perlu perhatian, karena ih tinggi dibandingkan harga jualnya, sehing- sejauh ini menurun. “Di sini banyak petani gaga tak sebanding. “Satu kuintal ukuran kecil ram, tapi sekarang mulai sedikit demi sedikit dihargai hanya Rp 50 - 60 ribu, sedangkan bi- berkurang,”ujarnya. aya tinggi,” ujarnya.

Ia berharap Pemda segera menangani perSementara, setiap kali produksi ia hanya mam- soalan dihadapi petani garam, karena usaha pu menghasilkan satu kuintal. Karena, dalam ini sangat menjanjikan bagi petani dan warga menjalankan usahanya ia hanya sendiri, terk- setempat. (her) adang dibantu anaknya. Ia sendiri bertahan, karena tak ada pilihan lain, sebab ia tidak sekolah. Suaminya pekerja serabutan yang penghasilannya tidak tetap, sedangkan ia harus menghidupi tiga anaknya.

Dijelaskan, proses pembuatan garam secara tradisional ada dua jenis yaitu memanaskan dengan sinar matahari di tambak–tambak garam dan dengan cara direbus (garam rebus). Untuk proses (Suara NTB/her) pembuatan garam dengan penguapan PANASKAN GARAM - Inaq Sanaah, seorang petani garam di sinar matahari bi- Cemara sedang memanaskan garam pada tungku pemanas.

tentraman. Terbinanya ketentaram ini, diwujudkan dengan mampunya pengembangan potensi masyarakat, menanggulangi berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di berbagai wilayah. “Itu wujud esensi dari pada kamtibmas,’’ terangnya.

Salah satu tugas Polri menurut Kapolda adalah memelihara terjaminnya keamanan, ketertiban tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman. “Keempat hal pokok inilah yang harus diimplementasikan oleh Polri,” tambahnya.

Upaya polisi melalui pen-

ingkatan razia di semua daerah, ujarnya, mampu menekan aksi kriminal yang akan terjadi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan dan menghidupkan lagi kesadaran siskamling, karena dengan ini benteng keamanan di daerah setempat.

Bupati Lobar H. zaini Arony menambahkan, semua usulan dari Polda NTB akan didukung penuh. Ia mengimbau aparat desa, camat agar melaksanakan imbauan Kapolda NTB. “Kami siap mendukung program polda NTB kaitan dengan kamtibmas,” ujarnya. (her)

Calon Investor Lirik Investasi Air Bersih ke Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Kondisi suplai air bersih ke kawasan 3 Gili yang belum sepenuhnya terpenuhi, mengundang minat sejumlah calon investor untuk bekerjasama.

Salah satu perusahaan yakni PT. Berjaya Lombok Tirta (BLT). Kamis (21/8), Manajemen PT. BLT turun langsung menemui Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), guna mempresentasikan minat kerjasama yang potensial dibangun melalui PDAM KLU. Dirut PT. BLT, Drs. Barat Iriansyah, usai menemui Pemda KLU mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kerjasama untuk mensuplai air bersih ke kawasan 3 Gili. PT. BLT lebih mungkin membangun komitmen bersama Pemda melalui PDAM KLU selaku PD yang menangani air bersih.

“Begitu permohonan diterima, akan kami lanjutkan dengan studi kelayakan bisnis, termasuk di dalamnya membahas jangka waktu investasi dan lainnya,” ungkap Barat.

Dalam investasi itu lanjut dia, BLT akan menawarkan kerjasama kontrak yang ke depannya - apabila selesai, dapat disambung kembali. Karena dengan pengalaman yang dimiliki, BLT setidaknya siap menyuplai air bersih mencapai 10.000 liter atau 900 kubik per hari.

Direktur PDAM KLU, H. Suhaili, ST, mengakui adanya pertemuan dengan BLT membahas rencana investasi air bersih. Ia mengakui, untuk air bersih 3 Gili, kebutuhan air per hari tidak kurang dari 40.000 liter per detik.

“Saat ini baru Gili Air yang dapat dipenuhi oleh PDAM, itu pun suplainya masih terbatas sekitar 1.600 kubik per hari.

Volume air sebanyak itu, baru melayani sekitar 3.000 jiwa dan 92 hotel,” kata Suhaili.

Suhaili melanjutkan, untuk dua Gili lain, yakni Meno dan Trawangan, masih belum mampu dijangkau. Sehingga peluang calon investor untuk bekerjasama sangat terbuka, mengingat sarana perpipaan belum tersambung ke Meno dan Trawangan.

Untuk 3 Gili, kata dia, volume kebutuhan air bersih mencapai 40.000 liter per detik. Dengan kemampuan suplai Gili Air 1.600 kubik, maka dipastikan kekurangan air bersih yang masih harus dipenuhi lebih dari 25.000 liter per detik.

“Kami sangat terbuka jika ada investor yang mau masuk.

Pemda melalui PDAM akan menyiapkan mata air, dan investor nanti bagiannya pada sistem perpipaan yang menuju 3 Gili. Problem kita masih pada masalah perpipaan, kalau sumber mata air, cukup banyak di KLU ini,” pungkasnya. (ari)

Minim, Anggaran Pembangunan Sarana Pendidikan Dasar di Lotim Selong (Suara NTB) Anggaran pembangunan sarana pendidikan dasar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai masih minim. Hal ini dilihat dari perbandingan jumlah kebutuhan pembangunan, seperti rehabilitasi ruang belajar dan pembangunan ruang kelas baru yang sangat besar.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Dikdas Dikpora Lotim, M. Zaini. Menjawab media di Selong, Kamis (21/8). Ia menyebut jumlah Sekolah Dasar (SD) di Lotim sebanyak 704 unit.

Sementara yang dapat anggaran fisik rehab hanya 40 ruangan dan RKB sebanyak 60 unit serta Perpustakaan 20 unit.

Disebut, total DAK SD tahun 2014 ini Rp 18 miliar. Dari jumlah itu, untuk peningkatan mutu sebesar Rp 6 miliar. Diakuinya, sebagian besar alokasi dana pendidikan di Lotim untuk fisik. Na-

mun, jumlah untuk fisik yang terbilang lebih besar ini tidak memiliki pengaruh besar jika melihat kebutuhan. “Permasalahan sekarang, sulit memenuhi kebutuhan satuan pendidikan karena terbatas anggaran fisik ini,” imbuhnya. Menurut Zaini, anggaran mutu dinilai paling banyak menyedot anggaran, seperti Kurikulum 2013 dan pengadaan alat peraga.

Karena itu, ke depan diupayakan anggaran untuk mmenuntaskan penanganan pembangunan sarana pendidikan dengan peningkatan anggaran yang lebih besar. “Kita sudah punya strategi agar dari DAK bisa lebih besar. Kabupaten harus respons betul program pusat untuk pancing anggaran pusat,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, Zaini mengaku, realisasi DAK tahun 2014 ini mengalami keterlambatan dari jadwal dan menunggu SK dari Bupati. “Insya Allah September mulai,” janjinya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Tambak di Poto Tano Mulai Dioperasikan Taliwang (Suara NTB) Upaya PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) menghidupkan kembali tambak udang Poto Tano secara bertahap mulai terlihat. Hal tersebut dibuktikan mulai bulan Agustus ini, seluruh petak tambak di Blok A sepenuhnya dioperasikan.

Jumlah petak tambak yang dioperasikan di Blok A tersebut totalnya sebanyak 76 petak. Di mana pada tahap awal sebelumnya, PT BHJ hanya mampu memulai mengoperasikan tambak udang Poto Tano dengan 19 petak dan empat di antaranya sebagai tandon (penampung air). “Kalau sekarang semua petak di Blok A digunakan. Rinciannya 72 untuk kolam pemeliharaan dan empat petak tetap untuk tandon airnya,” jelas kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ir. H Abbas kepada wartawan, Kamis (21/8).

Saat ini PT BHJ tengah mulai melakukan penebaran benih di Blok A. Abbas menyebutkan, potensi

produksi udang di tambak Poto Tano sangat menjanjikan. Setidaknya dilihat dari hasil produksi sebelumnya, di mana dari 15 petak yang dimanfaatkan dapat menghasilkan hingga 112 ton udang vaname. “Hitungan mereka (BHJ) rata-rata produksi per petak sebanyak 8 ton. Kalau ikut itu, artinya dari 72 petak yang sekarang sedang ditaburi benih, musim panen berikutnya produksinya bisa sampai 576 ton,” urainya.

Tak hanya mengaktifkan seluruh petak kolam di Blok A. PT BHJ di waktu bersamaan sekarang ini ternyata mulai melakukan ekspansi ke petak tambak Blok B. Di blok B ini puluhan petak mulai dibersihkan oleh PT BHJ dengan mengerahkan sejumlah alat berat sebelum digunakan sebagai kolam penangkaran. “Untuk blok B ini mereka juga sudah lapor. Mereka bilang sekarang sudah mulai membersihkan petak tambak di blok itu,” ungkap Abbas.

Meski sudah mulai melakukan pembersihan, Abbas mengaku, pi-

haknya belum mengetahui berapa jumlah petak yang akan diaktifkan PT BHJ di Blok B tersebut. Pasalnya PT BHJ belum memberikan laporan rinci secara resmi sesuai dengan rencana ekspansinya itu.

“Yang jelas sekarang di lapangan mereka sedang bekerja mempersiapkan petak di Blok B. Untuk jumlah petaknya berapa, apa semua atau bertahap mereka belum laporkan ke kami resminya,” ujar Abbas.

Untuk diketahui jumlah petak tambak Poto Tano terbagi dalam empat blok. Selama setahun beroperasi PT BHJ baru berhasil mengoperasikan satu blok saja. Artinya masih terhadap tiga blok lagi dan ratusan petak tambak yang harus diupayakan untuk diaktifkan agar operasional tambak udang Poto Tano dapat benar-benar dikatakan normal beroperasi. “Memang pekerjaan berat. Tapi saya kira perusahaan sudah mulai menunjukkan niat baiknya untuk menghidupkan kembali tambak yang sempat lama mangkrak itu,” imbuh Abbas. (bug)

Anggota Dewan Jangan Sampai Jadi Eksekutor

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Drs. H Manimbang Kaharyadi menyatakan, dalam bekerja anggota Dewan jangan sampai menjadi eksekutor.

Manimbang Kahariyadi

Penegasan itu disampaikan mantan ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode pertama ini menanggapi, terkait dana alokasi dana aspirasi kepada anggota Dewan yang disalurkan melalui kegiatan dinas/instansi pemerintah.

“Kalau menurut saya jangan jadi eksekutor, tetaplah on the track (sesuai jalur) dengan tiga tugas lembaga. Yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan,” tandas Manimbang, Kamis (21/8).

Menurutnya, anggota Dewan dalam kegiatan pembangunan bertugas menjadi pembuat kebijakan. Bersama pemerintah bertugas membuat kebijakan dan aturan terhadap kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. “Artinya kalau sudah diketok sebuah anggaran, Dewan tidak bisa utakutik lagi. Biarkan pemerintah yang punya fungsi eksekutor yang mengeksekusinya dan Dewan bertugas melakukan pengawasan,” tegasnya.

Ketua Dewan direktur

Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Puskapi) ini selanjutnya memaparkan, jika seorang anggota Dewan mencampur adukkan fungsinya sebagai pengawas dan di sisi lain turut sebagai eksekutor, maka akan terjadi kekacauan fungsi lembaga. Terlebih dari tugas fungsi pengawasan anggota Dewan bersangkutan dipastikan tidak akan efektif menjalankan tugasnya tersebut.

“Dan kalau itu terjadi saya bisa pastikan situasi itulah yang menyebabkan terdegradasinya kualitas pengawasan lembaga.

Karena tidak mungkin efektif pengawasan kalau yang bekerja dan yang mengawasi adalah orang yang sama,” kata Manimbang.

Selanjutnya ia menyampaikan pengawasan yang ekeftif itu dalam praktiknya cukup mudah diterapkan. Di mana stiap pihak yang terlibat saling mengapresiasi fungsi masing-masing. Dan yang lebih penting lagi khusus bagi seorang anggota Dewan, harus mampu menghargai dirinya dalam melakukan pengawasan dengan tetap menjaga integritas dirinya guna menjamin kualitas pengawasannya. (bug)

(Suara NTB/arn)

UPACARA PEMECATAN - Kapolres Sumbawa saat memimpin upacara pemecatan atau PTDH terhadap seorang oknum anggota Polres Sumbawa, Kamis (21/8).

Desersi, Oknum Polisi di Sumbawa Dipecat Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Mapolres Sumbawa, menandai pemecatan seorang oknum Polri, Brigadir. I Gusti Lanang, meski oknum bersangkutan tidak hadir dalam upacara dimaksud.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman yang memimpin upacara diikuti semua personel Polres Sumbawa.

Upacara pemecatan itu dilaksanakan untuk menunjukkan organisasinya berkoimtmen terhadap aturan. Sekaligus peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran.

Sebab apapun bentuknya tetap akan diproses. “Upacara ini agar masyarakat juga tahu segala perbuatan yang bersangkutan pasca pemecatan, bersifat pribadi. Segala macam sepak terjang yang bersangkutan sudah tidak ada sangkut pautnya den-

gan institusi kepolisian,” tandasnya.

Diketahui pemecatan terhadap I Gusti Lanang ini karena melakukan desersi, bolos sudah hampir setahun sehingga dinilai tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Pencarian sudah dilakukan dan beberapa kali dinyatakan DPO, namun hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Saat sidang kode etik yang tanpa dihadiri Lanang, diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan PTDH. Pengusulan pemecatan berdasarkan pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni

sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (PTDH Anggota Polri) dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Meliputi, meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Kemudian pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Sebelumnya, pada tahun ini juga, dua anggota Polres Sumbawa lainnya, Iwan Sumantri dan Muhammad Akbar secara resmi telah dipecat dari Polri. (arn)

Seorang Pemilik Kafe Ditetapkan sebagai Tersangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari dua orang pemilik kafe di Sampar Maras yang diamankan Polres Sumbawa, satu orang, FL ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu lagi lainnya, NG, masih dalam pendalaman kasus.

Terkait dugaan keterlibatan kepemilikan narkoba jenis sabu.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Narkoba, AKP. Purbo Wahono, Kamis (21/8) menyebutkan, Polres pun telah melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Namun sejauh ini, Polres baru menetapkan FL sebagai tersangka. “FL tersangka dan dia sudah mengakui itu (sabu) adalah miliknya. Sedangkan isterinya FL, IH yang ikut diamankan waktu itu, tidak terbukti terlibat dan hanya berstatus saksi,” terangnya.

Sementara untuk kasus NG masih dilakukan pendalaman. Posisi barang yang diduga sebagai sabu-sabu itu ditemukan cukup jauh dari lokasi NG. Meski NG terlihat bolak balik di sekitar lokasi penemuan, belum ada orang yang mengaku melihat NG membuang barang tersebut di lokasi itu.

Sebagaimana diberitakan Suara NTB sebelumnya, dua pemilik kafe di Sampar Maras berserta satu orang perempuan diamankan oleh tim Serse Narkoba Polres Sumbawa saat dilakukan penyisiran Senin dini hari lalu. Hasil pemeriksaan di TKP, ditemukan satu poket sabu seberat 0,50 gram di gantungan gunci sepeda motornya yang tertutup. Dari hasil itu, akhirnya disita satu poket sabu dan satu unit sepeda motor Honda CB EA

3867 AG yang dimiliki oleh FL dan istrinya. “Kedua orang yang diduga itu diamankan di Polres dan dilakukan pemeriksaan,” terang Kapolres.

Dari hasil pemeriksaan, FL mengakui perbuatannya. Namun istrinya IH itu tidak mengetahui karena tidak diberitahukan oleh suaminya. Istrinya yang dibonceng bekerja di Kafe Bidadari sempat kaget, ketika terbukti suaminya membawa narkoba. FL dijerat pasal 112 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 jo pasal 115 ayat 1 jo pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 tahun 2009 tentang narkotika. “Terhadap kedua tersangka masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Dengan keterangan NG, masih dilakukan pengembangan lebih lanjut. Hasil test urine, dari tiga orang yang diamankan, dua orang positif dan satu negatif. (arn)

Diaktifkan, Forum Lalu Lintas di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pertemuan Polres Sumbawa bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi lainnya, Kamis (21/8), disepakati mengaktifkan kembali Forum Lalu Lintas. Sekaligus mengaktifkan kembali Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Jalan RA Kartini hingga Jalan Hasanuddin.

Usai pertemuan, Kasat Lantas Polres Sumbawa, Iptu Edy Sudarma K menjelaskan, pertemuan ini membahas kembali Forum Lalu Lintas sebagai wadah penyampaian pendapat, masukan dan saran di Kabupaten Sumbawa. Yang bertujuan menciptakan tertib dalam berlalu lintas di Sumbawa. Kemudian, mengaktifan kembali kawasan KTL, jalan RA Kartini sampai Hasanuddin. Ini ruang kita untuk koordinasi. Seperti apa situasinya KTL, sudah kita tinjau. Dimana kekurangannya kita minta masukan dan saran dari tokoh masyarakat, juru parkir dan lainnya untuk kita lakukan langkah berikut,” terangnya.

Menurut Edy, untuk mengefektifkan KTL, tidak hanya menjadi kerja Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan semata. Tetapi harus ada dukungan dari semua pihak. Makanya, melalui Forum Lalu Lintas

(Suara NTB/arn)

Edy Sudarma K

inilah, ada koordinasi dengan semua instansi lainnya. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Jasa Raharja dan Sat Pol PP terkait penertiban penggunaan trotoar yang tidak pada tempatnya. Termasuk keterlibatan tukang parkir.

Sedangkan lokasi KTL sejak tahun 1995 sampai sekarang yang tidak berubah, akan ditertibkan terlebih dahulu. Standar KTL itu sendiri, adanya rambu petunjuk larangan, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada tempatnya dan

kesadaran masyaraktnya tinggi. Dengan adanya rambu tersebut, masyarakat seharusnya tidak melakukan pelanggaran. Namun dari hasil pemantauan KTL, masih banyak rambu petunjuk atau larangan yang dilanggar masyarakat, seperti parkir yang tidak tertib. Makanya, KTL akan ini disosialisasikan kembali. Kalau masyarakat masih melanggar maka akan ditindak tegas. Kabid Hubungan Darat Dishub Sumbawa, Syamsu Manawari, menambahkan, upaya menghidupkan kembali Forum Lalu Lintas yang sudah dibentuk 2011 lalu sekaligus mengaktifkan KTL. Dengan mengundang sejumlah elemen termasuk Pol PP dan juru parkir. Sat Pol PP mempunyai tugas mengamankan Perda.

Termausk mengamankan trotoar dari pedagang. Belum lagi, masyarakat yang kerap menumpuk bahan material di pinggir jalan. Kalau KTL bisa terlaksana dengan baik ada kemungkinan nantinya bisa dikembangkan ke Jalan Garuda dan Diponegoro. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, maka tidak akan bisa terlaksana. “Khusus yang ada di jalur KTL, Kalau maunya kita sosialisasi dulu, satu minggu action langsung,” tandanya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

RAGAM

Utang Dividen Rp 140 Miliar

Terkait Dugaan Pemalsuan Ijazah

Dari Hal. 1 ‘’Total piutangnya yang belum disetor ke PT DMB sekitar 14 juta dolar Amerika (sekitar Rp 140 miliar),’’ kata Direktur Utama PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM dikonfirmasi disela-sela kegiatan bazar dan pasar murah yang digelar pemprov NTB serangkaian HUT RI ke 69 di samping Islamic Center NTB, Kamis (21/8) siang kemarin.

Ia merincikan, utang dividen Group Bakrie itu sejak 2012 lalu. Dimana dividen tahun 2012 dari PT. MDB yang belum disetor ke PT. DMB sebesar 6,5 juta dolar Amerika ( setara Rp 65 miliar). Kemudian PT. Multicapital belum menyerahkan kewajibannya ke PT. DMB sebesar 8 juta dolar Amerika (setara Rp 80 miliar).

Ia pun membantah bahwa perusahaan group Bakrie itu telah membayar lebih dividen. ‘’Harus dibedakan mana kewajiban MDB dan mana kewajiban Multicapital. Kalau kita sudah bisa membedakan itu, darimana kelebihan bayar.

MDB itu dapat keuntungan dari Newmont. Multicapital adalah pemegang saham. Di dalam perjanjian bahwa Multicapital itu akan menanggung paling sedikit 4 juta dolar Amerika (setara Rp 40 miliar) per tahun kalau MDB tidak bisa membagikan dividen,’’ terangnya.

Dijelaskan, dua tahun sejak 2012 dan 2013 jumlah

tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan PT. Multicapital sebesar 8 juta dolar Amerika. Sementara PT. MDB belum menyetor sisa dividen sebesar 6,5 juta dolar Amerika. ‘’Itu kita tagih terus.

Sudah pernah kita somasi.

Tetapi perlu dipahami kondisi Newmont sekarang seperti ini. Mereka sudah berinvestasi MDB untuk beli saham Newmont tidak kurang dari Rp 8,6 triliun.

Beli saham yang 24 persen itu nilainya Rp 8,6 triliun.

Tetapi keuntungan yang diperoleh MDB baru sekitar Rp 2 triliun lebih. Artinya, memang belum untung.

Ditambah lagi sekarang situasi Newmont yang seperti ini,’’ imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, PT. MDB tetap berkomitmen untuk melunasi dividen yang belum disetor tersebut. Bahkan, akibat keterlambatan pembayaran dividen itu, mereka siap untuk membayar bunganya. Berdasarkan arbitrase, Newmont wajib mendivestasi saham tambang di Batu Hijau secara bertahap hingga 51 persen. Saat ini komposisi pemilikan saham Newmont dikuasai oleh induk Newmont sebesar 49 persen, Pemda NTB lewat MDB sebanyak 24 persen, PT Pukuafu sekitar 17,8 persen , dan Masbaga sebanyak 2,2 persen. (nas)

Didoakan Orang Tua, Rumah Ketua MK di Bima Dijaga Warga Dari Hal. 1 Kalau saya Alhamdulillah, yakin anak saya baik baik saja dan membuat keputusan adil,’’ kata Hasan. Ia tetap mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Doa keselamatan bagi diri Hamdan dan hakim yang tergabung dalam putusan tersebut. ‘’Doa saya juga untuk seluruh bangsa dan negara ini agar tetap aman, tidak ada masalah,’’ terangnya.

Kalau pun ada penjagaan sampai dengan jelang hingga pascaputusan itu, bukan atas permintaannya dan keluarga lain. Tapi para personel yang datang, atas perintah atasannya, sehingga ia tidak bisa melarang. ‘’Sebenarnya rumah saya tidak perlu dijaga. Tapi karena ini tugas mereka (polisi, red), ya saya persilakan saja,’’ jawabnya.

Sementara itu, informasinya, sejumlah warga berjagajaga di sekitar kediaman Ket-

ua MK Hamdan Zoelva di kampung tersebut. Penjagaan berlangsung malam hari. Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Nae, A Gani Arsyad menjelaskan, pengamanan ini sudah dilakukan sejak dua minggu lalu oleh warga.

Bahkan, tadi malam dijaga sampai pagi. ‘’Jadi wajar kami jaga, karena kami adalah tetangga Pak Hamdan,’’ kata A Gani. Seusai pertemuan dengan kepolisian, A Gani menjelaskan kepada warga agar menjaga halhal yang tidak diinginkan dan harus waspada.

Selain pengamanan oleh warga, ada delapan polisi dan satu truk Dalmas yang selalu berpatroli di kediaman Hamdan Zoelva. ‘’Selain kami, ada juga pasukan pengamanan dari Polresta Bima turun mengamankan rumah itu. Tapi semementara ini aman-aman saja,’’ ujarnya. (ars)

Wakil Ketua DPRD Lobar Penuhi Panggilan Polda NTB Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) yang baru definitif, H. Nursaid membantah tudingan jika dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar ke KPU saat pileg lalu. Ia mengklaim kalau, pihak kampus telah didatangi Polda NTB terkait masalah ini.

Selain itu, dirinya mengaku telah dipanggil Polda NTB dan memenuhi panggilan Jumat (15/8) lalu. Politisi Gerindra ini menyatakan, Polda NTB mendatangi kampusnya untuk melakukan BAP terhadap rektor dan pihak berwenang di sana.

Terkait nomor ijazah yang do-

Tim Itjen Kemendagri itu sebanyak 13 orang yang akan melaksanakan pemeriksaan selama 15 hari ke depan. ‘’Ini tugas Itjen Kemendagri secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Pengawasan internal Itjen Kemendahgri ini punya fungsi sebagai konsultan. Ini salah satu kita turun ke NTB ini melakukan pembinaan-pembinaan,” kata Inspektur Wilayah IV Itjen Kemendagri, Drs. Sugiyono, M.Si usai menemui Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (21/8) kemarin.

Sembilan SKPD yang akan diperiksa itu antara lain Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Umum, Biro Keuangan dan yang lainnya termasuk Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Provinsi NTB. “Kalau yang belum lurus nanti kita luruskan, kayak gitu. Contohnya ada suatu kegiatan yang belum ada outputnya. Bukan hanya pembanguan, tetapi juga administrasinya. Setiap kegiatan harus ada outputnya, hasilnya. Itu harus ada, apalagi pembangunan fisik harus ada itu, jelas itu,”teraangnya.

Dengan adanya pemeriksaan rutin ini diharapkan ada deteksi dini terhadap suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di daerah sehingga bisa terhindarkan dari persoalan hukum. Dikatakan. Pihaknya akan berada di NTB selama 15 hari untuk melaksanakan pemeriksaan itu.

Pada hari terakhir, pihaknya akan melaporkan hasil temuan-temuan itu kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk ditindaklanjuti SKPD bersangkutan.

“Kita akan potret bagaim-

ana pelaksanaan pembangunan dari Bulan Januari sampai Agustus ini. Kalau ada permasalahan segera kita rapikan. Yang diperiksa ini dana yang bersumber dari APBD provinsi, pemeriksaan rutin,”imbuhnya.

Sugiyono menyebutkan NTB merupakan daerah yang berada di bawah pengawasan Inspektur Wilayah IV Itjen Kemendagri. Beberapa provinsi yang masuk wilayah pengwasan itu adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua.

“Jadi setiap tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu Menteri dalam negeri sebagai koordinator pengawasan mengkoordinir bagaimana penyelenggaran pemerintahana daerah. Pemerintah daerah itu, selain APBD juga APBN. Untuk dana APBN itu tentunya Itjen kementerian/lembaga yang turun melakukan pemeriksaan sesuai kewenangnnya,” tambahnya.

Ditanya apakah pemeriksaan yang dilakukan itu tak akan tumpang tindih, Sugiyono menjelaskan tak akan terjadi tumpang tindih pemeriksaan. Pasalnya, pemeriksaan yang dilakukan sudah dijadwalkan dan merupakan program tahunan. ”Pemeriksaannya tak tumpang tindih karena sudagh diprogramkan. Itjen itu masuk kapan, jelas tak ada tumpang tindih. Obyeknya juga sudah jelas ditentukan.

Tujuannya pemeriksaan ini supaya menghindari tumpang tindih pemeriksaan. Kita bekerja sesuai PP 38 sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Itjen Kemendagri tersebut. Ia menilai pengawasan dam pemeriksaan yang dilakukan tersebut untuk pembenahan-pembenahan agar pelaksanaan program/kegiatan terus menerus lebih baik. (nas)

bel, hal ini sudah djawab pihak kampus ke pihak polda. Dari hasil keterangan kampus ke Polda, jika ia kuliah di kampus tersebut.

Diakuinya, saat mendaftar ke KPU ia melampirkan ijazah S1. Namun saat itu, ia ada di luar daerah, sehingga sekretarisnya yang membawa berkas ijazah miliknya dari SD sampai S1 ke KPU. Sementara saat itu, KPU tidak memasukkan, karena syaratnya kurang, ijazah kurang dua lembar. Lantas ia sempat keberatan, karena gelar S1 tidak muncul pada surat suara. “Saya konfirmasi ke KPU katanya tidak penuhi syarat (kurang lagi dua lembar),’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

H. Nursaid

Kehalalan Produk Makanan

NU Desak Pemkot Mataram Berikan Rasa Aman Mataram (Suara NTB) Keragu – raguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, terhadap kehalalan produk makanan di Kota Mataram, langsung direspons oleh kalangan Nahdatul Ulama (NU). NU mendesak serta mewajibkan kepada Pemkot Mataram, untuk memberikan rasa aman dan nyaman di setiap produk makanan yang beredar di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan, Ketua NU Kota Mataram, Fairuz Abadi dikonfirmasi, Kamis (21/8).

Dikatakan, Pemerintah Kota Mataram harus lebih dini mengambil langkah – langkah dengan apa yang ditemukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap produk makanan ujarnya, adalah hal pokok dan harus ada di setiap toko maupun restoran. ‘’Bukan harus lagi, wajib ada di setiap toko. Bila perlu terpampang di depan toko baner- besar kalau

produk makanannya halal,’’ katanya.

Bentuk langkah dimaksud Fairuz, bisa saja dengan melakukan koordinasi dengan elemen birokrasi seperti dinas terkait.

Dan, bahkan memperkuat undang – undang dengan membuat Peraturan Walikota (Perwal).

“Undang – undangnya sudah ada, tinggal bagaimana ditindaklanjuti, apakah dengan Perwal itu terserah pemerintah,” terangnya.

Ketua NU memperhatikan salah satu visi misi Kota Mataram, yakni religius. Menurutnya, Kota Mataram yang sehat tidak terlepas dari konteks religius tersebut. Artinya, kesehatan atau kehalalan produk makanan menjadi hal pokok diperhatikan pemerintah. Pasalnya, MUI tidak memiliki kewenangan terhadap penindakan dengan hasil temuannya. “Mataram sehat itu, iya dari takla religius. Pemerintah yang punya kewenangan, harus bertindak

cepat,’’ ujarnya.

Fairuz tidak menampik banyaknya program prioritas yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Mataram. Kendati demikian, dia tetap meminta harus ada jaminan terhadap produk tersebut.

Apakah efektif langkah BPOM, Disperindag dan elemen pemerintah lainnya yang melakukan inspeksi pada momen hari raya? Langkah tersebut menurutnya, belum efektif mengingat rentang waktu yang jauh. Pemerintah sambungnya, harus mengawal hal tersebut baik dengan cara mendidik serta mengarahkan masyarakat dengan membeli produk yang memang dijamin kehalalannya.

Terkait pentingnya kehalalan produk makan tersebut, dia berharap, pemerintah dan masyarakat untuk saling mengingatkan dan melakukan sesuai kewenangan terhadap jaminan rasa aman produk makanan. (cem)

Saatnya Menatap Lima Tahun Mendatang Mataram (Suara NTB) – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasan-

Itjen Kemendagri Periksa Sembilan SKPD Pemprov NTB Dari Hal. 1

Halaman 5

gan Prabowo – Hatta bisa disebut sebagai titik akhir dari proses Pemilu Presiden 2014.

Kini, masyarakat NTB tinggal menatap perjalanan bangsa ini lima tahun mendatang sembari terus melakukan konsolidasi demokrasi dan berjuang menjawab berbagai persoalan bangsa.

Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/8) kemarin.

Zainul menegaskan, saluran penyelesaian konstitusional terhadap perselisihan pemilu di tingkat yang paling tinggi adalah MK. “Dan kita bisa mencermati bahwa proses-proses persidangan begitu terbuka, transparan dan bisa diakses.

Sampai pada puncaknya ada keputusan dari MK seperti yang kita ikuti bersama,” ujarnya.

Zainul Aidi

Meski merupakan politisi yang pada Pilpres 2014 lalu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta, namun Zainul Aidi menegaskan saat ini tidak tepat untuk menyatakan tidak puas atau ekspresi lainnya terhadap keputusan MK itu. Sebab, pahit manisnya keputusan itu memang menjadi bagian dari proses demokrasi yang kita jalani.

“Saya melihat satu sisi inilah proses demokrasi kita.

Penegakan hukum, sehingga dari sisi politis memang tidak bisa memuaskan kedua kubu.

Dari kubu Prabowo – Hatta di NTB bagian dari itu, kita memang merasakan, tapi kita juga harus menghargai yang diputuskan oleh MK,” tandasnya.

Zainul mengajak saat ini lebih baik agar semua pihak menatap perjalanan bangsa Indonesia ke depan. “Karena tidak ada lagi saluran konstitusional yang bisa dilakukan.

Apapun keputusannya lebih baik kita menatap persoalanpersoalan bangsa ini ke depan.” (aan)

Lombok Diguncang Gempa Ringan Mataram (Suara NTB) Wilayah Pulau Lombok, diguncang gempa ringan 4,3 skala Richter, Kamis (21/8) malam, pada pukul 18.22 WITA. Informasi dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika (BMG) Selapang, Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah,

menyebutkan pusat gempa berada 8,26 lintang selatan, 116,13 bujur timur atau 26 kilometer barat laut Kabupaten Lombok Barat, pada kedalaman 11 kilometer.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan mengenai kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Gempa juga

dirasakan warga Kota Mataram, ketika sedang melaksanakan ibadah shalat Maghrib.

“Saya merasakan getaran, tapi tidak terlalu besar dan hanya berlangsung beberapa detik saja,” kata Zuhriatul Asyriani, warga Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. (ant/Bali Post)

Inspektorat Diminta Lebih Banyak Bekerja daripada Bicara Dari Hal. 1 Kemudian, sejumlah anggota DPRD NTB yang belum mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas diminta untuk mengembalikan. ‘’Saya melihat batas-batas yang ditoleransi. Saya melihat banyak yang sudah diselesaikan

ketimbang yang masih tersisa.

Dan masih ada harapan untuk diselesaikan. Belum ada kita berpikir untuk melakukan upaya-upaya hukum,’’ tegasnya.

Ditambahkan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal harus bekerja dengan baik. Setiap pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan supaya leb-

ih diarahkan untuk upaya-upaya preventif, sehingga tak terjadi penyimpangan. ‘’Paradigma pengawasan itu sekarang preventif, agar tidak terjadi sesuatu yg merugikan negara. Jika terjadi kerugian negara akibat ketidaksengajaan, ada mekanisme penyelesaian yang dilakukan,’’ tandasnya. (nas)

Kapolsek Ambalawi Diduga Jadi Target Khusus Dari Hal. 1 Pernah juga menjadi Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (KSPK).

Kapolda sementara ini hanya bisa mengatakan bahwa segala kemungkinan itu tetap dilakukan pendalaman oleh tim penyelidik yang dibentuk, melibatkan Densus 88 Mabes Polri. Ia hanya bisa membe-

narkan, korban memang tewas karena ditembak dan hingga kini pelakunya masih diburu. ‘’Semua masih dalam proses penyelidikan,’’ jawabnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai upaya dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku penembakan. Langkah terbaru yang dilakukan aparat kepolisian di Bima, dengan gencar razia se-

tiap hari di beberapa titik. Kabarnya razia itu intensif dilakukan karena polisi sudah mengantongi identitas pelaku.

Selain razia, tim Densus 88 yang masih berada di Bima, mengidentifikasi pelaku dengan SOP mereka sendiri. Sebelumnya tim Labfor Bali dan Gegana Polda NTB juga turun untuk mengidentifikasi petunjuk di TKP. (ars)

Tersangka Kasus Alkes Bima Terlacak Sedang Sakit Mataram (Suara NTB) Pencarian terhadap tersangka kasus Alkes Dikes Kota Bima belum terhenti.

Setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, tersangka Usman terlacak sedang sakit di Jakarta.

Ditemui di ruangannya, Kamis (21/8), Kajari Bima Eko Prayitno, SH, MH mengatakan, beberapa waktu lalu sudah mengutus tim ke BKD. Hasil koordinasi, mereka ditunjukkan surat keterangan sakit dari tersangka Usman oleh pihak BKD. ‘’ Isi surat itu, asli tentang keterangan sakit dari tersangka,” kata Kajari didampingi Kasi Intel Lalu Muhammad Rasyidi, SH. Sayangnya setelah diteliti, isi surat tidak jelas. Baik menyangkut alamat persis, maupun keterangan sakit yang detail. ‘’Di surat itu, tidak data lengkap. Ini yang masih kami telusuri,’’ terang Eko. Koordinasi intens masih akan terus berlangsung dengan BKD Kota Bima, untuk mengupdate terus perkembangan informasi tentang Usman di Jakarta. Jika sudah ada informasi detail, tim Pidsus yang menyidik kasus ini, akan diutus ke Jakarta untuk menemui tersangka. Jika memang dalam keadaan sakit, maka

akan dipertimbangkan waktu yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun jika kondisinya memungkinkan untuk diperiksa, maka akan dimintai keterangan. ‘’Saya akan siapkan tim untuk dikirim ke Jakarta,’’ tegasnya.

Hanya saja, Kajari belum juga menentukan waktu, sampai kapan kasus ini akan selesai sejak diusut tahun 2013 lalu. Apalagi tersangka dengan mudah kabur ke Jakarta dan hingga kini belum bisa dijemput penyidik. Apakah ada upaya paksa? Belum ada jawaban tegas dari pihak Kejari Bima, meski sebelumnya sudah tiga kali panggilan tidak diindahkan tersangka. Terlebih kondisi tersangka yang sedang sakit, menambah pertimbangan kemanusiaan Kejaksaan.

Terkait rencana ekspose kasus ini di Kejati NTB, belum dipikirkan pihaknya. Termasuk mengembangkan kasus ini ke tersangka lain, terutama memeriksa pihak – pihak terkait seperti rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Kami ambil dulu tersangkanya. Kalau sudah dapat, baru kami kembangkan ke pihak – pihak lain. Jadi intinya tersangka dulu kami dapatkan,” pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/ula)

Wakil Bupati Dompu, H .Syamsuddi H Yasin, MM didampingi petugas pelelangan negara dari KPKNL Kota Mataram dan Kepala Dinas PPKAD Dompu saat mensosialisasikan pelelangan wisma Dompu di ruang rapat Bupati, Kamis (21/8) kemarin.

Penjualan Wisma Dompu Telah Disetujui Dewan Dompu (Suara NTB) Wisma Dompu yang ada di Kota Mataram akan dijual pemda dengan nilai tawaran terendah Rp.7,279 miliar. Penjualan aset atas persetujuan Dewan sejak 2013, namun baru ditindaklanjuti setelah diterbitkan sertifikat kepemilikan yang hilang. Penjualan aset ini tidak sampai merugikan daerah karena dilakukan melalui prosedur.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si pada acara sosialisasi penjualan wisma Dompu di ruang rapat Bupati, Kamis (21/8) mengungkapkan, wisma Dompu yang ada di Kota Mataram ini dibeli pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu tahun 2007 seharga Rp.808 juta. Karena tidak memberikan pemasukan bagi daerah dan justru hanya membebani keuangan daerah, Dewan meminta untuk dihapus dan dilelang.

“Sekda selaku pemilik aset, mengajukan penghapusan aset ke Dewan. Dewan melalui rekomendasinya bukan Oktober 2013 (No.900/1060/ 170 tertanggal 28 Oktober 2013) menyetujui penghapusan aset,” jelasnya.

Proses pelelangan wisma Dompu ini tidak langsung dilakukan tahun 2013 karena sertifikat kepemilikan lahannya ada tersimpan fotokopian, sehingga diterbitkan kembali dan baru terbit 2014 ini. Muhibuddin meyakinkan, pelelangan wisma Dom-

pu tidak akan merugikan daerah. Wisma yang dibeli tahun 2007 seharga Rp.808 juta ini, diproses melalui prosedur dan kajian tim apresal atas nilai tanah dan bangunan dengan harga limit Rp.7,279 miliar. “Wima Dompu ini jelas atas nama pemerintah daerah dan dihapus melalui prosedur secara terbuka,” terangnya.

Ir H Moh Syaiful, M.Si, staf ahli Bupati, H Moh Syaiun HAZ, SH, MSI kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Dompu, serta Muhammad, ST, MSI Asisten 3 Setda Dompu mengingatkan agar pelelangan Wisma Dompu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga semua tahapan prosedur harus dilengkapi dan diproses secara terbuka. Pengumuman pun dilakukan seluas-luasnya untuk mendapatkan peminat yang luas.

Sukriadin, perwakilan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram mengatakan, proses pelelangan wisma Dompu yang ada di jalan Pendidikan No 54 Dasan Agung Kota Mataram tinggal dilengkapi surat keterangan tanah (SKT) dari BPN Mataram. Karena persyaratan lain sudah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 93 tahun 2010 sebagaimana diubah No 106 tahun 2013. “Ketika sudah ada SKT, kita akan langsung memprosesnya, karena persyaratan lain sudah lengkap,” katanya. (ula)

Cegah Tindak Korupsi Dari Hal. 1 Bupati sendiri tidak ingin, adanya sinyalemen yang merebak selama ini tentang kasus penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. ‘’Tentu semua ini perlu dijaga, kita ingin semuanya bisa berjalan dengan aturan. Itulah kesempatan rapimsus kali ini dengan pokok bahasan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih,’’ tegas bupati saat rapat dalam gelaran Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) yang dihadiri Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Moechgiyarto, Kejati NTB dan pihak BPK RI Perwakilan NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lobar, Kamis (21/8).

Dikatakan, mungkin kesalahan itu sering dilakukan karena ada niat, tapi juga tentu dengan adanya ketidakpahaman. Karena itu pada rapim tersebut, ia mengimbau seluruh peserta, terdiri dari kepala desa, camat, kepala SKPD dan anggota DPRD Lobar untuk mencermati itu. Hal ini lah yang dijadikan materi, terkait tugas yang berkaitan dengan tugas pihak kepolisian.

Rapimsus kali ini lanjut bupati, beda dengan rapim sebelumnya. Karena rapin ini diisi dengan sosialisasi dari kapolda dalam rangka penguatan fungsi dan peran pemda dalam rangka implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. (her)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

Halaman 6

”Komedi Omong Kosong” Tekan Penyalahgunaan Anggaran BANYAKNYA pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran di daerah mengindikasikan rawannya terjadinya penyelewengan di lapangan. Meski ada Inspektorat di pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagai auditor internal dianggap masih belum cukup dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Belum lagi adanya BPK dan BPKP di daerah masih dianggap kurang dalam melakukan audit penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pada saat sekarang ini sejumlah media massa di NTB, termasuk Suara NTB gencar memberitakan mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang melibatkan anggota DPRD NTB sejak tahun 2009 hingga 2013 senilai Rp 4,5 miliar. Temuan ini masih dalam proses penyelesaian oleh Inspektorat NTB dan berpeluang dilanjutkan ke aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Kini, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melakukan pemeriksaan terhadap sembilan SKPD lingkup Pemprov NTB terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 periode Januari hingga Agustus. Turunnya tim ini, tentunya, menuntut kepada seluruh SKPD, baik daerah maupun vertikal tidak boleh main-main dalam menggunakan anggaran.

Kuasa pengguna anggaran harus menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Jika tidak, mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang siap menanti untuk mempertanggungjawabkan uang negara yang diselewengkan. Inspektur Wilayah IV Itjen Kemendagri Drs. Sugiyono, MSi, usai bertemu Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, di Mataram, Kamis (21/8), menegaskan, jika pemeriksaan yang dilakukan ini sebagai deteksi dini terhadap suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di daerah agar bisa terhindar dari persoalan hukum.

Namun, sebagai bagian dari penduduk NTB, kita masih melihat bagaimana aparatur di daerah, baik di provinsi dan kabupaten/kota yang masih terus bermasalah dalam penggunaan anggaran.

Seolah-olah banyaknya auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tidak mempan. Selalu ada celah dari oknum-oknum di pemerintah daerah yang mempermainkan anggaran, sehingga menjadi temuan.

Semestinya dengan begitu banyaknya auditor atau lembaga pemeriksa keuangan yang ikut membantu terhadap penggunaan anggaran di daerah tidak ada lagi pejabat yang masuk penjara atau bermasalah dengan hukum. Namun, kalau kita melihat di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pejabat di provinsi, kabupaten/kota yang terjerat hukum, karena mereka dianggap menyelewengkan anggaran negara dan daerah. Pemberitaan di media elektronik dan media cetak serta online, selalu dihiasi berita-berita oknum pejabat terlibat korupsi.

Sekarang ini, dengan adanya pemeriksaan internal yang dilakukan Itjen Kemendagri terhadap proses penggunaan anggaran di daerah, khususnya di lingkup Pemprov NTB tidak ada lagi pejabat yang tersandung masalah hukum atau penyalahgunaan anggaran. Apalagi, pemeriksaan yang dilakukan Itjen Kemendagri ini dilakukan setelah SKPD bersangkutan diaudit oleh Inspektorat Provinsi maupun hasil koordinasi dengan BPK dan BPKP. Paling tidak ada kesadaran dari seluruh kuasa pengguna anggaran agar lebih serius dalam menggunakan anggaran dan tidak mempermainkannya.

Selain itu, kita berharap pemeriksaan yang dilakukan Itjen Kemendagri tidak tumpang tindih dengan lembaga pemeriksa yang lain. Jangan sampai, hasil audit berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, Itjen Kemendagri memperbolehkan penggunaan salah satu metode, sementara audit dari lembaga lain mempermasalahkan.

Untuk itu, sistem pemeriksaan harus sejalan satu dengan lain dan sesuai kewenangan, sehingga mampu menghasilkan penggunaan anggaran di seluruh SKPD seperti diharapkan dan tidak ada penyelewengan. Semoga ! (*)

EORANG anggota DPRD NTB dari partai Islam gusar lantaran sejumlah pertanyaan fraksinya tak mendapat jawaban dari eksekutif dalam sidang paripurna belum lama berselang.

Ia pun meradang. Kata-kata kasar ia semprotkan kepada wakil gubernur dan jajarannya yang hadir dalam sidang. Sontak peristiwa itu ramai menjadi perhatian publik. Reaksi yang muncul umumnya nyaris seragam: mengecam perilaku sang politisi yang dinilai kelewatan. Mengabaikan norma kepatutan dan kesopanan. Sekali lagi publik mempertanyakan tingkat kedewasaan para politisi yang mewakili suara mereka di parlemen Udayana.

Kesal boleh saja, tetapi bersikap emosional tentu saja bukan sikap politisi yang kritis. Bersikap kritis dan menjadi wakil rakyat yang vocal tentu saja tak jadi soal.

Bahkan tanpa sikap kritis seseorang sebaiknya undur diri dari kursi dewan. Tetapi sikap kritis tak identik dengan suara lantang, tangan mengepal, apalagi ucapan kasar. Sikap kritis itu lebih pada kecakapan memahami persoalan, pemihakan pada kepentingan bersama (baca: rakyat) dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan bersama tadi dengan sepenuh hati sembari menekan pamrih pribadi atau kepentingan memperkaya diri.

Tak banyak memang kita temukan wakil rakyat yang konsisten sikap kritisnya. Wakil rakyat yang kata dan perilaku politiknya berada dalam satu getaran yang sama. Lebih mudah mencari wakil rakyat yang terkesan “vocal” di permukaan dan kerap tampil menjadi headline berita koran, tetapi “diam-diam” doyan juga patgulipat main “proyek” di belakang layar. Wakil rakyat jenis begini pedas mulutnya, panjang akalnya dan tega nian hatinya melukai aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Pudarnya Kehormatan Diri Bisa jadi mereka tahu kalau publik tahu tingkah laku mereka yang bikin malu. Namun rupanya mereka masa bodoh saja dan

Oleh :

Farid Tolomundu (Politisi Partai Demokrat NTB)

berlindung dengan dalih bahwa biaya politik di negeri ini teramat mahal, karenanya ikut bermain rupa-rupa proyek menjadi wajar.

Wakil rakyat jenis begini jelas meremehkan rakyat yang mereka wakili. Rakyat dianggapnya seperti patung batu yang diam membisu tuli. Atau bak bocah yang kalau lagi ngambek cukup diberi mainan untuk membuatnya tenang lagi.

Soal sikap kritis yang direfleksikan dengan bahasa yang kasar, hanya satu contoh kecil. Soal pengelolaan uang, kabarnya bisa lebih gawat lagi. Kita pasti tidak lupa, dan sebaiknya jangan lupa, kalau 10 tahun silam, sekitar awal 2005 DPRD NTB pernah diguncang satu skandal “mega” korupsi. Tak kurang Rp 25 miliar uang rakyat raib tanpa pertanggungjawaban yang pasti. Belasan politisi Udayana terseret hingga ke bui. Majalah Tempo menyatakan dalam laporannya, itulah korupsi anggota Dewan di daerah yang tercatat terbesar nilainya di awal era reformasi. Dan rupanya praktik lupa diri kolektif masih juga terulang lagi. Kini media kembali memberitakan perilaku wakil rakyat yang bermain-main dengan dana rakyat. Tak kurang Rp 4,5 miliar dana perjalanan dinas diduga tak bisa dipertanggungjawabkan oleh anggota DPRD NTB yang masih berkuasa saat ini (SUARA NTB, 20/8) Alhasil, potret wakil rakyat kita, apa boleh buat memang masih tampak buram. Kinerja yang rendah dan kelakuan yang acapkali aneh-aneh sering terdengar di telinga publik.

Padahal di era reformasi, dewan sering disebut lembaga super body. Sebutan yang merujuk kepada besarnya pengaruh kuasa yang dikelola para politisi. Dewan bukan lagi lembaga tukang stempel kebijakan penguasa.

Bukan pula lembaga yang anggotanya identik dengan 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam, Duit). Hampir setiap anggota dewan saat ini tidak ingin disebut “yes man”. Mereka beramai-ramai ingin disebut kritis dan vocal.

Tetapi justru di tengah eforia itu, institusi dewan dipandang sinis

publik. Entah sudah berapa kali jajak pendapat digelar, tetap saja dewan publik memberikan penilaian negatif dan minor.

Apa gerangan yang salah?

Mengapa di saat begitu besarnya mengenggam kuasa, justru citra merosot begitu tajam? Bisa jadi benar yang Bung Hatta pernah ingatkan hampir 50 tahun silam dalam risalah tipisnya yang dirujuk banyak orang hingga kini.

Dalam risalah berjudul Demokrasi Kita, Bung Hatta menegaskan demokrasi hanya bisa tegak dan memberikan sebesar-besarnya kemaslahatan bagi kehidupan bersama, jika para politisi yang menjadi aktor utama demokrasi menjaga teguh etika dan kehormatan dirinya. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi arena bagi para petualangpetualang politik dan ekonomi.

Mereka inilah yang menumbuhsuburkan korupsi dan demoralisasi di tengah masyarakat.

Teladan Laku dan Kerja Para politisi yang terpilih mewakili rakyat, duduk di gedung dewan, disebut dengan pangilan “anggota dewan yang terhomat, sepatutnya merupakan individuindividu yang terus-menerus mampu mengkritisi dirinya sendiri. Melakukan koreksi diri secara jujur dan terbuka: Sudahkah saya benar-benar menjadi wakil rakyat yang sepenuhnya memposisikan rakyat sebagai tuan di negerinya sendiri? Atau jangan-jangan selama ini saya baru sekadar mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk memperkaya kantong sendiri? Menjadikan rakyat komoditas politik yang hanya hadir tiap kali kampanye pemilihan digelar?

Refleksi diri semacam ini tak boleh tidak mesti rajin dilakukan.

Lantaran di satu sisi teramat besarnya goda dan privilese yang diterima dan di sisi lainnya anggota dewan juga manusia biasa. Itulah cara agar para politisi di parlemen punya kontrol diri, tetap membumi dan tidak tiba-tiba merasa dunia sudah jadi miliknya sendiri. Semakin banyak wakil rakyat yang mampu menjaga teguh kehormatan

dirinya, niscaya akan ikut mendorong dewan menjadi institusi politik yang disegani.

Citra buruk yang selama ini melekat kuat pada wakil rakyat dan institusi dewan, tidak bisa mencair hanya dengan menebar retorika.

Melainkan mesti melalui teladan laku dan kerja yang baik. Tuntutan zaman menghendaki dewan memiliki integritas dan harga diri.

Tanpa itu, alih-alih memberikan konstribusi terhadap pembangunan demokrasi, malah bisa jadi dewan akan membusukkan demokrasi dari dalam dirinya sendiri.

Dewan yang diisi para politisi yang tak mampu menjaga kehormatan diri, bahkan cenderung ‘melacurkan diri”, hanya akan menjadi panggung politik “komedi omong kosong”. Kyai Haji Agus Salim, pada 1918 pernah dengan tajam menyebut Vokstrad, parlemen bentukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda kala itu sebagai “komedi omong kosong’’.

Parlemen yang di isi para politisi yang tingkat kecakapannya hanya bermain komedi. Dan lakonnya cuap-cuap omong kosong tanpa subtansi. Kalau itu yang terjadi, kasihan rakyat, hanya tinggal bisa gigit jari. Wallahu’alam Bi’shawab.

Lobar dan KLU, dominasi bangunan salahi tata ruang Harus dituntaskan sebelum jadi permasalahan pelik.

*** Minim perhatian, petani garam di Lobar merugi Petani garam butuh bantuan pemerintah

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

Halaman 7

Polytron Hydra, Dispenser Pintar Masa Kini Penerbangan ke Hongkong dari BIL KETUA Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) NTB, Johan Olii menegaskan maskapai penerbangan Cathay Pacific akan segera mengisi rute BIL-Hongkong. Menyusul beberapa maskapai internasional lainnya dari beberapa negara potensi penyumbang wisatawan dunia.

“Yang paling dekat sekarang akan masuk BIL, Cathay Pacific, sebelum akhir tahun ini,” katanya usai pengukuhan Astindo NTB masa bhakti 2014-2016 di (Suara NTB/bul) Mataram, Kamis (21/8).

Johan Olii Presiden Direktur Jatatur ini mengatakan menyusul beberapa negara lainnya, di antaranya Korea akan ada penerbangan langsung dari BIL. Dalam hal ini, Astindo mengupayakan terus berkomunikasi dengan bagaimana maskapai penerbangan internasional akan tertarik membuka jalur penerbangannya dari, dan ke daerah ini. Kekuatan utama dengan ditetapkannya Mandalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan dimasukkannya NTB sebagai pintu gerbang pariwisata dalam program Master Plant Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dengan demikian, diyakini tingkat kunjungan ke NTB melalui BIL akan terus bertambah, dari sebanyak 5.245 seat per hari dari semua maskapai. Untuk mampu menampung kapasitas lalu lalang pesawat masuk di BIL, menurutnya Astindo sudah ada komunikasi dengan PT. AP, agar BUMN tersebut dapat melaksanakan programnya untuk memperpanjang landasan pacu pesawat di BIL, yang saat ini masih 2.750 meter menjadi 3.000 meter.

Kemudian mendorong bagaimana PT. AP juga memperluas landasan parkir pesawat agar mampu menampung lebih banyak lagi pesawat-pesawat berbadan lebar yang mengisi rute penerbangan internasional nantinya. Meski hal ini mungkin masih berat direalisasikan oleh PT. AP, yang terpenting menurut Johan, bagaimana semua stakeholders di daerah ini dapat mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan itu.

Jika progresnya masih membutuhkan waktu yang panjang, Astindo NTB lebih mendorong pemerintah daerah untuk memfungsikan keberadaan eks Bandara Selaparang di Mataram, agar dioperasikan lagi sebagai bandara penampung pesawat baling-baling. “Kami lebih melihat potensi Bandara Selaparang dimanfaatkan lagi untuk menampung pesawat baling-baling.

Sehingga pesawat yang bukan baling-baling atau pesawat besar bisa lebih banyak ditampung di BIL,” tambahnya.

Pemerintah daerah menurutnya harus lebih mempertimbangkan usulan alternatif tersebut. Apalagi dalam waktu dekat ini juga, ada beberapa maskapai penerbangan yang akan mengisi rute BIL-Malang dan BIL Bandung, untuk penerbangan domestik. Demikian halnya dengan efektifnya kembali rute BIL-Sumbawa oleh beberapa maskapai penerbangan baru, pasca ditingggalkan oleh Merpati Airlines dan Wings.

“Kami hanya bisa mendorong dan memberi masukan, selanjutnya pemerintah yang memberi keputusan. Karena perkembangan pariwisata ke depan di NTB sangat prospektif,” demikian Johan Olii. Sebelumnya, hadir pada kegiatan pengukuhan kemarin, Asisten III Setda NTB, L. Gita Ariyadi, M. Si, DPP Astindo, Handoni Hasihollan, asosiasiasosiasi kepariwisataan, perwakilan dari maskapai, serta travel agen yang menjadi anggota Astindo. (bul)

(Suara NTB/bul)

PPI SEPI – Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhan Lombok, Lombok Timur, tampak sepi dari aktivitas nelayan. Baik di pelabuhan PPI maupun di kolam labuh sekitar Kayangan, jumlah kapal nelayan yang parkir dari tahun ke tahun makin berkurang. Akibatnya, produksi ikan untuk NTB pun menurun, sebab banyak ikan produksi nelayan NTB dikirim langsung ke luar daerah tanpa didata. Berkurangnya kuota BBM subsidi untuk nelayan dalam beberapa pekan terakhir ini juga turut menambah sepinya aktivitas di PPI Labuhan Lombok ini.

Petani Diminta Laporkan Pedagang Pupuk Nakal Mataram (Suara NTB) Petani diminta melaporkan secara rinci tentang para pengecer dan pedagang pupuk nakal yang terindikasi menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebab telah disiapkan sanksi secara hukum maupun sanksi pemutusan kerjasama.

MenurutSalesSupervisorPupuk Petrokimia untuk wilayah NTB, AnangAgusRiyanto,pihaknyatidak akantinggaldiamjikaadapermainan pedagang atau pengecer yang berujung pada petani menjadi korban. “Sebab kalau kami tidak berikan sanksi, kita yang akan disanksi Deptan kalau ada temuan-temuan langsung,”katanyaAnangdihubungi di Mataram, Kamis (21/8).

Petrokimia bersama Pupuk Kaltim dan Dinas Pertanian menurut Anang masih melakukan pengawasan di lapangan. Tidak lupa dengan melibatkan pihak Kepolisian, bahkan sedang dilakukan evaluasi kinerja pedagang dan pengecer pupuk. Atas sanksi ini, menurutnya, produsen tidak mainmain jika ada ditemukan pedagang nakal. Apalagi sanksi ini sudah diberikan kepada PPI dan Puskud di wilayah Lombok Barat yang sudah dicabut izinnya.

“Saya sendiri yang akan memberikannya sanksi, asalkan petani memberikan data rinci siapa saja yang menjual pupuk di atas HET, Karena untuk pupuk subsidi tidak boleh dipermainkan harganya,” demikian Anang. Masih menurut Anang Agus Riyanto, pada intensitas pengawasan yang

dilakukan hingga sekarang, belum menemukan lagi pihak-pihak yang mempermainkan harga. Dua kemungkinan pelanggaran yang ada di lapangan, yakni memperpinjamkan jatah petani kepada petani lainnya. Ini masih dalam kategori pelanggaran ringan, dan akan dilakukan pembinaan.

Pelanggaran yang paling berat adalah, menjual di atas HET seperti yang dirincikannya, dalam hal ini tidak ada toleransi lagi bagi yang ditemukan melanggar ketentuan tersebut. Dari hasil pengawasan tim juga, sejauh ini belum ditemukan pelanggaran menjual di atas HET tersebut, namun diyakini pelanggaran itu pasti ada.

“Di semua daerah sebenarnya pelanggaran itu ada. Setelah kita lakukan pengawasan malah tidak ada, muncul lagi di tempat lain, kita datangi lagi, tidak ada,” kata Anang. Atas kondisi ini, ia menegaskan kerjasama dari para petani untuk melaporkan secara rinci, dimana pupuk dibeli, serta berapa harga beli petani di pedagang atau pengecernya langsung.

Karena kecenderungan selama ini laporan petani dinilai masih setengah-setengah, petani membeli dengan harga di atas HET itu,

(Suara NTB/bul)

Anang Agus Riyanto

tidak terlepas dari lokasi pupuk tersebut diterima oleh petani. Misalnya petani menerima pupuknya di sawah, tentu menurut Anang ada kenaikan harga sejauh jarak angkut, namun terhitung sekaligusdenganhargapupuk.Itumenurutnya di luar HET dan bukan merupakan pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang di lapangan untuk saat ini bisa diminimalisir, sebab ketersediaan stok pupuk cukup aman di NTB. Dengan adanya penambahan kuota dari pemerintah pusat. Meski belum terbit SK Gubernur untuk jatah masing-masing kabupaten/kota, tetapi menurut Anang pupuk tersebut sudah didistribusikan sebagiannya, guna memenuhi kebutuhan sementara petani. (bul)

HARAPAN banyak wanita untuk bisa mengisi ulang atau mengangkat air galon sendiri ke atas dispenser rasanya akan terwujud. Harus mengangkat galon yang berisi air penuh dengan berat 19 liter akan terasa ringan.

Berat tidak akan dirasakan lagi.

Namun berbeda jika kita masih menggunakan perabot konvesional. Hal tersebut tentunya sangat menyiksa, salah satu cara adalah mengangkat galon tersebut bersama dengan dua orang agar dapat terangkat dan air tidak tumpah tercecer.

Belum lama ini perusahaan lokal yang telah berdiri sejak 39 tahun, PT Hartono Istana Teknologi dengan produknya yang bernama Polytron merilis Hydra Water Dispenser PWC 777 ke pasaran. Hydra PWC 777 sangat mudah mengisi ulang airnya, hanya dengan tiga langkah mudah dijamin siapun bisa melakukannya, yaitu: buka pintunya, tarik raknya dan letakkan galonnya, maka air minum yang sejuk ataupun membuat kopi panas bisa segera dinikmati.

Santo Kadarusman selaku PublicRelations&MarketingEvent Manager, “Polytron mendengar kebutuhan konsumen akan air minum yang sehat dan hygienis, maka dari itu pada kesempatan ini Kami memperkenalkan Hydra Water Dispenser Bottom Gallon dengan konstruksi dan desain yang elegan, dan pastinya mudah untuk mendapatkan air, karena Hydra adalah satu-satunya Dispenser buatan lokal yang galonnya berada di bawah”.

Santo Kadarusman juga mengatakan, “Hydra adalah dispenser terbaru keluaran Polytron dimana Hydra sangat mudah untuk mengisi ulang airnya, tidak perlu mengangkat galonnya dan airpun tidak ada yang tertumpah sehingga lantai rumah Anda akan selalu tetap kering dan bersih.”

Hydra PWC 777 merupakan dispenser Bottom Gallon yang memiliki fitur keluaran air panas, dingin dan normal. Dengan desain premium, modern, dan warna putih yang menawan sangat cocok disandingkan dengan segala jenis interior dirumah. Hydra Perfectly Fit For Your Interior yang merupakan produk High End keluaran Polytron. Untuk konsumsi listriknya terhitung hemat

NTB Kembangkan Kawasan ’’Hortipark’’ Mataram (Suara NTB) Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, khususnya pada jenis komoditi pertanian Hortikultura (sayur dan buah), pemerintah daerah mengembangkan terobosan baru Hortipark.

Hortipark menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Husni Fahri, MM adalah kawasan pertanian untuk hortikultura yang diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi sentra percontohan, dan sentra produksi.

Tak hanya itu, bahkan Hortipark dapat dijadikan sebagai kawasan wisata kedepannya.

Husni Fahri mengatakan, untuk saat ini Hortipark hanya ada di kawasan Batu Keliang, Lom-

bok Tengah, dengan luas area yang dikembangkan 300 hektar.

“Hortipark ini menjadi rencana dengan teman-teman di kabupaten, dan sekarang sudah terealisasi. Provinsi mendukung dari sisi kebijakan, termasuk anggaran,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (21/8).

Saat ini kawasan Hortipark pada fase penanaman semua jenis komoditi sayuran dan buah-buhan. Dan dalam beberapa waktu kedepan, kawasan Hortipark sudah dapat menghasilkan, baik dari sisi produksi maupun potensi pemasukan dari pengunjung (wisatawan).

Husni Fahri menyebut, sayur dan buah-buahan yang ditanam adalah berbagai jenis dan turunannya, termasuk di dalamnya

adalah tanaman untuk obat.

Pengelolaan kawasan Hortipark dilakukan secara intensif, dengan menerapkan paket-paket teknologi maju yang direkomendasikan serta didukung oleh kelengkapan sarana produksi.

Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kebun diarahkan melalui pembentukan dan pengembangan kelompok tani yang sekaligus diharapkan sebagai ujung tombak pengembangan bagi kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri.

Husni Fahri mengatakan, Hortipark ini keberadaannya dimaksudkan untuk terwujudnya kebun hortikultura dalam satu kawasan di bawah satu manajemen yang profesional, meningkatkan sistem manajemen hortikultura.

Terwujudnya ketersediaan produk hortikultura daerah secara berkelanjutan, aman serta terjangkau oleh masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya terkendali dan teknologi berwawasan lingkungan. Pen-

ingkatan mutu produksi dan produktivitas produk hortikultura, Peningkatan sarana, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura serta kemitraannya.

Dengan banyaknya manfaat pengembangan kawasan Hortipark ini, ia berharap beberapa kabupaten/kota lainnya dapat mengembangkan program yang sama, setelah Lombok Tengah, direncanakan kawasan Hortipark juga akan ada di Kabupaten Lombok Utara, lokasinya di kawasan jalur utama pendakian.

Demikian juga direncanakan akan diprogramkan di Kabupaten Lombok Timur, salah satunya dengan memanfaatkan kawasan Sembalun, setidaknya dapat dimanfaatkan 50 hektar lahan.

“Ini yang kita juga dorong,

agar semua kabupaten/kota dapat membangun kawasan Hortipark,” tambahnya. Tentu karena selain dapat menyediakan kebutuhan tanaman sayur dan buah-buahan untuk dalam daerah. Namun dapat dikembangkan hasilnya untuk ekspor. (bul)

21

LOWONGAN DCR BOAT DRIVER RESERVATION MARKETING & TNG SERABUTAN AKAN DITEMPATKAN DI LOMBOK BARAT EMAIL: INFO@BALIBOUNTYCRUISES.COM/ 0361726666/FAX. 0361726688

DIJUAL

DIJUAL

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

yaitu 98 watt untuk air yang sejuk dan dingin, dan 450 watt untuk keluaran air panas.

Walaupun galon yang ada pada Hydra berada di bagian bawah, namun tidak perlu khawatir akan kebersihannya. Karena selang air yang menghubungkan antara galon dan dispenser telah dibuat sedemikian rupa dengan teknologi canggih sehingga air minum Anda tetap terjaga hygiene dan kebersihannya.

Hydra Water Dispenser adalah pilihan pintar dan terbaik untuk keluarga Anda, Hydra… Smart and Healthy Water Dispenser.

Hydra dilengkapi dengan teknologi Integrated Warning System dimana tanda alarm akan berbunyi pada kondisi Hydra yang tidak sempurna, misal pintu yang tidak tertutup rapat, air dalam galon yang telah habis atau disfungsi yang terjadi pada pompa air.

Teknologi Proactive Water Tank System yang ada pada Hydra menjadikan perabot rumah tangga ini super canggih karena teknologinya mampu mendeteksi keadaan tangki air sehingga tangki air tidak akan pernah kosong dari air. Yang lebih menakjubkan adalah, Anda tidak perlu khawatir disaat aliran listrik dirumah sedang padam karena tangki yang menampung 6 liter air ini dapat memenuhi kebutuhan air minum Anda sekeluarga selama 18 jam. Kebutuhan air minum terpenuhi.

Dari segi pengamanan, Hydra juga dilengkapi dengan Teknologi Protective System yang aman bagi anak-anak yaitu teknologi kunci pengaman air panas yang selalu kembali ke posisi default setelah digunakan. Dipasarkan dengan harga Rp.1,9 jutaan Hydra sangat cocok disandingkan di dalam ruangan Anda.

Keberhasilan penjualan Polytron di lini Home Appliances sangat gemilang tahun ini. Hal tersebut ditanggapi oleh Santo. Beliau mengatakan, “Saat ini Polytron makin maju karena adanya produk Home Appliances, dimana permintaan konsumen akan kulkas, mesin cuci dan dispenser Polytron semakin tinggi tiap tahunnya, kenaikan rata-rata pertahun adalah 10% akan permintaan tersebut, sehingga akhir tahun ini perusahaan mematok kenaikan sales harus mendekati 15%”, tutup Santo. (adv)

POLHUKAM

Kasus Hutan Kedaro Dilaporkan ke BPK Pusat

Pilkada Kota Mataram

PPP akan Merapat ke AMAN

Mataram (Suara NTB) Kasus lahan Hutan Desa Kedaro, Sekotong Lombok Barat, sudah di ekspose ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Hasil ekspose, langsung disampaikan ke BPK pusat.

Kasi Pidsus Kejari Mataram Hendry Andoro, S,Ag SH, MH seizin Kejari Mataram mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan pihak BPK RI Perwakilan NTB. “Pihak BPK mengkonfirmasi ke kami, hasil ekspose itu sudah disampaikan ke BPK pusat,” terang Hendry kepada Suara NTB, Kamis (21/8) kemarin.

Penyampaian ke BPK pusat itu merupakan SOP internal BPK, selanjutnya pihaknya tidak bisa terlibat langsung, selain menunggu perkembangan. Namun dengan perkembangan itu, Hendry mengaku optimis, hasil ekspose itu akan ditindaklanjuti oleh BPK ke tahap berikutnya untuk audit investigasi dalam rangka menemukan angka kerugian negara. “Kami optimis, proses ini akan lancar,” terangnya.

Karena sebelumnya dalam proses ekspose, ia bersama tim sudah menyerahkan dokumen yang menjadi bahan untuk dikaji auditor. Mulai dari dokumen sertifikat tanah atas 10 hektare area hutan Kedaro di Desa Kedaro. Dokumen pemeriksaan terhadap tersangka Hj.IM, serta saksi saksi lainnya, termasuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap mantan Bupati Lobar, H. Mahrip. (ars)

(Suara NTB/kir)

PBB Tidak akan Dukung Maiq-Meres Jilid II Praya (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) memastikan tidak akan mendukung kembali pasangan H.M. Suhaili, FT - Drs. H.L. Normal Suzana, pada gelaran Pilkada Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 mendatang.

Kendati pada agenda politik yang sama tahun 2010 lalu, PBB menjadi salah satu partai politik pengusung pasangan dengan jargon Maiq-Meres tersebut. Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PBB H.L. Arif Rahman Hakim Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., kepada Suara NTB, Kamis (21/8) kemarin.

Ditemui dikantornya, Arif mengaku kalau PBB pada Pilkada Loteng 2015 mendatang lebih memilih untuk mengusung kader sendiri. Guna bersaing memperebutkan kursi nomor satu atau nomor dua di Loteng, pada agenda politik lima tahunan tersebut.

Ketimbang mendukung kembali pasangan Maiq-Meres jilid II. “Yang jelas kita akan usung calon kepala daerah sendiri.

Apakah itu jadi calon bupati atau calon wakil bupati,” tegasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, PBB Loteng sejauh ini sudah mulai membangun komunikasi politik dengan semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Loteng. Maupun dengan parpol yang tidak memiliki kursi.

Dan, respon dari parpol yang ada diakuinya cukup bagus. “Jadi komunikasi politik yang kita bangun sudah cukup lama dengan semua parpol. Tidak dengan beberapa parpol saja,” tegasnya.

Mengingat, untuk bisa mengusung pasangan cabup dan cawabup sendiri, PBB tidak bisa. Karena perolehan kursi tidak mencukupi persyaratan yang ada. yakni minimal 8 kursi. Sementara PBB hanya memperoleh 3 kursi.

Sehingga mau tidak mau harus melakukan koaliasi dengan parpol lain yang memiliki kursi. Supaya bisa memenuhi persyaratan minimal mengajukan satu pasangan cabup-cawabup pada pilkada Loteng 2015 mendatang. “Masalah koalisi, kita terbuka dengan partai manapun,” timpal anggota DPRD Loteng ini.

Disinggung kader yang akan diusung, mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng periode 2009-2014 tersebut, mengaku belum bisa memastikan. Hanya saja, calon kader yang akan diusung sudah ada. Tinggal dimatangkan saja. Sembari menunggu kepastian mitra koalisi yang ada.

Ditanya apakah kader tersebut, Ketua DPC PBB Loteng atau dari pengurus partai, Arif enggan memberikan jawaban. “Yang jelas kader partai. Apakah itu pengurus atau tidak,” timpalnya.

Pada Pilkada Loteng tahun 2010 lalu, PBB menjadi bagian dari koalisi besar yang dibangun PDI Perjuangan, PKS dan beberapa partai politik lainnya, untuk mengusung pasangan MaiqMeres. Pasangan itu pun berhasil unggul mengalahkan 9 pasangan cabup-cawabup lainnya. Termasuk dua pasangan incumbent.

Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan, Suhaimi, juga menegaskan kalau PDI Perjuangan akan mengusung calon sendiri pada pilkada Loteng tahun depan. Komunikasi politik dengan parpol yang ada juga sudah dilakukan. Pun demikian, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Karena memang PDI Perjuangan hingga kini belum mengambil keputusan.

Sementara itu, pada Pilkada Loteng 2015 mendatang, Pasangan Maiq-Meres sudah bisa dipastikan bakal diusung oleh Partai Golkar. Yang saat ini masih dipimpin H.M. Suhaili, FT., sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Loteng. “Partai Golkar tidak akan menggelar konvensi, karena sudah memastikan akan mengusung Ketua DPD II sebagai cabup,” sebut Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan,S.Pd., beberapa waktu lalu. (kir)

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Menjelang suksesi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram tahun 2015, sejumlah partai politik mulai melirik figur yang pas untuk diusung menjadi calon walikota dan wakil walikota periode 2015 – 2020.

Kabarnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengusung paket AMAN pada suksesi mendatang.

Ketua DPC PPP Kota Mataram, Husni Thamrin mengakui, secara kelembagaan pihaknya masih menjajal atau mencari figur – figur yang pas untuk diusung menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mataram lima tahun ke depan. Akan tetapi, terlepas dari itu, PPP tidak memungki-

(Suara NTB/met)

DIAMANKAN - Tersangka pelaku curanmor saat diamankan di Polsek Ampenan.

Gara-gara Bola Adil, Paman Curi Motor Keponakan Mataram (Suara NTB) Diduga gara-gara doyan berjudi, Fr (35) warga Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, nekat mencuri sepeda motor keponakannya sendiri. Sang paman tega mencuri sepeda motor keponakannya demi mendapatkan uang untuk bermain judi Bola Adil (Boladil).

Hal itu terungkap setelah Fr tertangkap oleh tim opsnal jajaran Polsek Ampenan, Kamis (21/8). Fr tertangkap dikediamannya usai menggadaikan sepeda motor yang dicurinya Rabu sekitar pukul 03.00 dini hari. Saat ditanya, ia mengaku kepepet dan membutuhkan uang untuk bermain judi.

“Saya kepepet, motor itu sudah saya gadai ke orang lain seharga 1,3 juta,” katanya. Namun ketika ditanya terkait peruntukan uang itu, dengan terang– terangan ia menjawab untuk bermain boladil. “Uangnya sudah habis, sudah saya pakai main boladil dan saya kalah,” akunya saat digelandang ke Mapolsek Ampenan.

Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto ketika ditanya mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan kehilangan, Rabu (20/8). Ia langsung membentuk tim dan akhirnya mendapatkan posisi keberadaan sepeda motor tersebut. Pihaknya langsung menyergap dan menangkap pelaku sekitar pukul 23.00 Wita.

“Jadi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh korban bahwa peristiwa kehilangan terjadi sekitar pukul 03.00 Dini hari. Sementara ia melapor ke kami sekitar pukul 09.00 pagi.

Kita lansung melakukan penyelidikan serta kita dapatkan pelakunya,” tegasnya.

Sementara itu, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.

Pelaku yang baru saja ditangkap akan diperiksa serta dimintai keterangannya. “kita akan coba mendalami dan mengembangan kasus ini, siapa tahu dia ini memiliki keterlibatan dengan gembong pencurian sepeda motor yang ada. Saat ini, pelakunya akan ditahan di Mapolres Mataram,” tandasnya. (met)

Unsur Pimpinan DPRD Lobar Didefinitifkan Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat menetapkan unsur pimpinan yang menjabat lima tahun ke depan.

Dua pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lobar yakni Ketua Sementara, Hj. Sumiatun dan H. Mahrup menetapkan 4 unsur pimpinan definitif DPRD Lobar periode 2014-2019 melalui sidang paripurna.

Keempat unsur pimpinan difinitif yang ditetapkan tersebut berasal dari partai politik (parpol) pemenang pemilu 9 April lalu diantaranya adalah pemenang pertama dengan 6 anggota yakni partai Golkar yang mengambil jatah kursi ketua DPRD Lobar yang dijabat oleh Hj. Sumiatun.

Wakil ketua I diduduki oleh Partai Nasional Demokrat (nasdem) yang merupakan parpol pemenang kedua dengan lima anggota dan mengutus Multazam sebagai unsur pimpinan. Pada posisi wakil ketua II diduduki oleh parpol pemenang pemilu ke-3 yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan lima anggota dan mengutus H. M. Nursaid untuk menduduki kursi unsur pimpinan dan pemenang pemilu ke-4 diarih oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dengan lima anggota mengutus Sulhan Muchlis.ST untuk menduduki kursi unsur pimpinan dewan Lobar.

“Penetapan empat pimpinan ini sesuai dengan usulan dari masing-masing parpol pemenang pemilu yang bersurat ke sekretariat dewan (sekwan),” kata sekretaris dewan (sekwan) Lobar H. Lalu Saswadi kepada wartawan saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Setelah penetapan ini lanjutnya, pihaknya akan segera bersurat ke Gubernur NTB melalui Bupati Lobar untuk penerbitan SK pelantikan sehingga para unsur pimpinan ini dapat mengambil hak dan kewajibannya sebagai unsur pimpinan DPRD Lobar sesuai undang-undang yang berlaku.

Sesuai jadwal pelantikan unsur pimpinan akan dilaksanakan pada 3 September mendatang sehingga permohonan SK pelantikan harus segera diurus. Agenda selanjutnya dewan membentuk pansus penyusunan tata tertib (tatib). Menurut informasi, ketua pansus ini H Wahid Syahril dari fraksi PKS. (her)

ri akan mengusung pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (Paket AMAN) pada pesta demokrasi di Kota Mataram. “Kita akan merapat ke AMAN, kalau memang tidak ada dari partai,” ungkap Husni dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (21/8).

Alasan mendukung paket AMAN jilid II sambungnya, karena memang pasangan H. Ahyar dan H. Mohan yang sampai sekarang menjabat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mataram saat ini, dinilai masih kuat. Selain itu, pasangan tersebut memiliki basis – basis di tataran bawah di tengah masyarakat. “Kalau kita lihat, mereka masih kuat,” akunya.

Kendati demikian, kalau-

pun seandainya paket AMAN retak atau tidak maju secara bersamaan pada suksesi mendatang. Anggota DPRD Kota Mataram dari PPP yang terpilih kembali ini, tidak menampik akan mengusung figur – figur lainnya atau bahkan akan mengusung kader PPP. “Kalau mereka pisah, sudah lain ceritanya,” ujarnya.

Husni mengatakan, ada kemungkinan koalisi merah putih RI dari partai – partai besar di Indonesia, juga akan merapat ke paket AMAN jilid II. Namun, dia juga tidak memungkiri bahwa partai lainnya juga sedang menjajal figur atau kader lainnya untuk maju di Pilkada Kota Mataram. “Kita lihat saja nanti,” ujarnya. (cem)

Pascaputusan MK

Parpol Diimbau Jaga Kondusivitas

Selong (Suara NTB) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), seluruh Pimpinan Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah dikirimkan surat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri). Dalam surat Nomor 045.2/80/KBPDN 2014 tertanggal 20 Agustus itu, atas nama Pemkab Lotim seluruh Parpol diimbau turut menjaga dan penciptaan kondisi damai pascaputusan MK. Hal ini disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Lalu Taufikurrahman. Menguptip kembali ikrar pemilu damai yang digelar beberapa waktu lalu, semua elemen pelaksana pesta demokrasi di Lotim sudah siap berjanji menjaga stabilitas keamanan daerah. Kepala Bakesbangpoldagri Lotim ini pun meyakini Gumi Selaparang ini akan kondusif saat maupun pascapengumuman putusan hasil sidang sengketa Pilpres di Jakarta.

“Semua pihak menerima.

Apapun keputusannya, tercermin dari ikrar pemilu damai itu,” ucapnya meyakinkan.

Keputusan MK lanjutnya tidak berimbas seperti di luar Lombok. Antisipasi jika ada kemungkinan terburuk pun sudah di persiapkan bersama aparat keamanan terkait.

Secara terpisah, Ketua DPD II Partai Golkar Lotim, Daeng

Paelori menyatakan, apapun keputusan MK pihaknya sudah siap menerima. Koalisi merah putih di daerah katanya masih tetap solid. Tetap utuh karena memang kebijakan masing-masing.

Keputusan di MK, harapannya bisa mengedepankan rasa keadilan berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Jika tidak, bisa memungkinkan akan ditempuh jalur hukum lain, seperti PTUN. “Tidak menutup kemungkinan itu,” katanya.

Prinsip di daerah tetap akan menjaga keamanan politik.

Partai juga tidak ada koordinasi untuk menggerakkan massa dalam menyikapi hasil keputusan MK. (rus)

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

Lalu Taufikurrahman

Masyarakat Arus Bawah Jagokan Alwi Dampingi Najmul Akhyar Tanjung (Suara NTB) Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih relatif lama, namun sejumlah aspirasi bermunculan menyangkut bakal paket yang diidolakan masyarakat.

Salah satu nama yang disebut-sebut masyarakat arus bawah, adalah H. Alwi. Yang bersangkutan lebih difavoritkan masyarakat untuk mendampingi Dr. H. Najmul Akhyar, MH., pada paket bakal calon Cabup-Cawabup 2015 mendatang.

Kepada Suara NTB, sejumlah pendukung Najmul menyuarakan aspirasi berbeda terkait Calon Wakil Bupati selaku pendamping Pendopo 2 di Pilkada mendatang. Jika sejauh ini beredar informasi bahwa Najmul lebih difavoritkan untuk sepaket dengan Syarifudin (NaSa), kini nama Alwi justru muncul sebagai bahan diskusi masyarakat.

“Kami, masyarakat arus bawah terutama di Kecamatan Kayangan lebih menginginkan supaya Pak Najmul berpasangan dengan H. Alwi.

Alasannya karena sosok Alwi kami nilai lebih memiliki ke-

mampuan birokrasi dan menjalankan roda pemerintahan,” ungkap Kadus Lokok Rangan, Dzakwan, Kamis (21/8).

Dzakwan mengakui, dalam pertemuan dengan Najmul beberapa malam lalu di Kayangan, ia telah bersuara menyikapi bakal Paket NaSa yang digadang-gadang akan menjadi pesaing Djohan - Mariadi (JaDi). Hanya saja, ia menilai kemungkinan “menjual”nya paket Najmul Alwi lebih berpeluang menarik atensi masyarakat dari pada bakal paket NaSa. Syarifudin yang notabene Ketua DPC Gerindra KLU sebagai bakal tandem Najmul, sebut Dzakwan, dinilai masyarakat khususnya di Kecamatan Kayangan, masih figur muda dan labil.

Berbeda dengan sosok Alwi yang sudah lama duduk di birokrasi. Pensiunan PNS sejak zaman Lobar ini telah dikenal masyarakat sejak memegang fungsi pelayanan publik di sejumlah Kantor Camat, SKPD Lobar, maupun SKPD KLU. “Saya sudah berkeliling ke sejumlah tokoh masyarakat baik di Sidutan, Rebakong,

Pendua, Lokok Rangan, sampai Sesait dan dusun lainnya, sebagian besar tokoh di sini menginginkan paket Najmul - Alwi. Saya sendiri sangsi, kalau Najmul berpasangan dengan Syarif akan mampu menyaingi Djohan - Mariadi, di Kecamatan Kayangan,” ujarnya.

Menurut Dzakwan, apabila Najmul tidak sepaket dengan Alwi, maka ia memprediksi ancaman sebagian besar pendukung Najmul Alwi akan membelot memilih Djohan - Mariadi. Untuk itulah, dalam pertemuan dengan Najmul belum lama itu, ia meminta Najmul mempertimbangkan kembali bakal Cawabup yang ditunjuknya.

“Kalau persoalan kendaraan politik yang menjadi alasan Pak Najmul, saya pikir itu masih bisa dikomunikasikan. Karena pertarungan Pilkada bukan soal pertarungan Parpol, tetapi bagaimana memperoleh dukungan riil dari masyarakat. Harapan kami Pak Najmul akan memilih Pak Alwi sebagai pendamping, agar dipertimbangkan oleh Parpol-parpol pendukung lain,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Bulan Citra Budaya 2014

Kota Mataram akan Tampilkan Tradisi ”Praja Besunat” Mataram (Suara NTB) Kota Mataram ditunjuk Pemprov NTB untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Bulan Citra Budaya (BCB) tahun ini. Dalam agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB itu, Kota Mataram akan menampilkan tradisi “Praja Besunat”. BCB akan berlangsung dari tanggal 23-26 Agustus.

Kepala Disbudpar Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM mengatakan tradisi Praja Besunat yang akan ditampilkan akan menonjolkan unsur religius. Tradisi ini akan ditampilkan dalam agenda pawai yang akan dihadiri oleh perwakilan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB. Nadjib mengatakan prosesi sunatan tersebut akan benar-benar terjadi. Bukan hanya artifisial, tapi akan ada anak yang akan disunat dalam prosesi tersebut. “Kita sedang mencari orang yang akan disunat nanti. Selain ada ritual unsur religinya, juga akan ada unsur budayanya,” terangnya.

Sedangkan dalam pagelaran seni yang merupakan

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Latif Nadjib

salah satu item kegiatan dalam BCB, Kota Mataram akan menampilkan Cupak Gurantang. Dipilihnya seni Cupak Gurantang ini karena banyak mengandung pesan moral di dalamnya, sekaligus sebagai salah satu upaya memperkenalkan cerita kearifan lokal kepada masyarakat.

Pementasan Cupak Gurantang akan ditampilkan oleh seniman Kota Mataram.

Dipilihnya Kota Mataram sebagai lokasi penyelenggaraan BCB disebutkan Nadjib sekaligus untuk memeriah-

kan HUT Kota Mataram yang akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus mendatang.

Kegiatan BCB dibuka dengan parade yang akan diikuti 10 kabupaten/kota se-NTB. Dalam parade budaya nanti, Pemkot Mataram akan mengerahkan para pelajar dari beberapa sekolah yang terdekat sebagai penggembira. Disamping itu SKPD terkait dan masyarakat umum juga akan dilibatkan. Jumlah penggembira sekitar 150 orang yang akan disiapkan pihaknya.

“Start-nya dari Lapangan Umum Mataram sampai di perempatan Karang Jangkong,” ujarnya. Sedangkan untuk pagelaran seni yang diselenggarakan pada malam harinya akan berlangsung di Lapangan Umum Mataram.

Sebagai tuan rumah, Nadjib berharap kegiatan ini bisa berlangsung meriah dan sukses. Disamping itu banyak masyarakat ikut menyaksikan parade maupun pagelaran budaya. “Diharapkan juga kegiatan ini mempunyai dampak positif bagi perekonomian masyarakat kita,” tandasnya. (yan)

Jejak ” Jenderal Van Ham”

Diangkat dalam Tari Tradisional Mataram (Suara NTB) Salah satu bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada masa penjajahan yakni hadirnya salah satu tokoh yang bernama Jenderal Van Ham di pulau Lombok.

Jejak hidup jenderal tersebut didokumentasikan dalam bentuk sebuah tari tradisional yang dirancang oleh pendiri sanggar tari Dharma Putra Tohpati, Ida Bagus Kediri.

Dikatakan, salah satu seni tari yang berjudul “Tarian Jenderal Van Ham” yang sering dipentaskan oleh sanggar tari tersebut diangkat dari latar belakang sebuah cerita tentang keberadaan salah satu pimpinan pasukan Belanda yang ada di Pulau Lombok. Dalam satu adegan tarian tersebut juga di sampaikan tentang peristiwa terbunuhnya jenderal tersebut saat adanya pertempuran.

“Jenderal Van Ham itu merupakan salah satu pimpinan pasukan Belanda yang

datang untuk menjajah Indonesia, khususnya di Pulau Lombok. Nah kemudian cerita tentang kisahnya coba kami tuangkan dalam sebuah tarian yang saat ini kami namakan tarian Jenderal Van Ham. Dari ceritanya bahwa Jenderal tersebut meninggal dalam pertempuran antara rakyat Indonesia dengan pasukannya. Konon juga ceritanya Jenderal Van Ham meninggal di tangan I Gusti Anak Agung Ayu Prabe,” jelasnya.

Tari yang dibentuk berdasarkan situs bersejarah itu kini masih eksis dipentaskan oleh sejumlah pemuda yang menggeluti seni tari dan bergabung dalam sanggar yang didirikan oleh Ida Bagus Kediri itu. Tak jarang, tarian itu kerap mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Gerak – gerik tubuh para penari juga tidak pernah luput dari simpati para penonton yang menyaksikan pementasannya.

Adapun menurut kepercayaan Agama Hindu, setiap kali tarian itu akan dipentaskan, terlebih dahulu para penari harus meminta izin serta menyajikan persembahan berupa sesajen. Lebih – lebih Jenderal tersebut telah memiliki monumen sebagai replika atas dirinya. Saat ini menumen tersebut dijadikan sebagai tugu selamat datang di kawasan Simpang Lima Karang Jangkong.

“Kalau menurut kepercayaan kami, setiap tarian itu akan dipentaskan maka setidaknya para penari harus meminta izin terlebih dahulu kepada Jenderal tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melakukan sembahyangan di sekitar monumennya.

Tarian tersebut sudah dipentaskan hingga ke luar daerah, dan ternyata tarian tersebut mendapatkan apresiasi yang lebih dari sejumlah kalangan,” tuturnya. (met)

Jackie Chan Malu Atas Kelakuan Anaknya Jakarta (Suara NTB) Jackie Chan mengatakan bahwa dia sangat malu dan merasa nama baik keluarganya tercemar atas kelakuan anaknya Jaycee (31 tahun) yang tertangkap atas dugaan kepemilikan ganja di Tiongkok.

Jaycee terjerat dalam kasus obat-obatan terlarang

Jackie Chan

setelah polisi menemukan sekitar 3,5 ons ganja di rumahnya di Beijing.

Jackie Chan kemudian menulis surat yang ditujukkan kepada masyarakat yang pada intinya mengatakan bahwa dia gagal sebagai seorang ayah.

“Ketika pertama kali saya mendengar berita tersebut,

saya benar-benar marah,” tulis Jackie Chan dalam sebuah surat yang diposting di situs resminya seperti yang dikutip TMZ. “Sebagai public figure, saya merasa sangat malu; sebagai ayahnya, saya sangat sedih dan kecewa. Tapi orang yang merasa paling sedih adalah ibunya.”

“Saya berharap generasi muda kita akan belajar dari kesalahan Jaycee dan berada jauh dari penyalahgunaan narkoba.”

“Saya ingin mengambil kesempatan ini dan mengatakan kepada Jaycee: Kamu telah melakukan sesuatu yang salah dan kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Saya ayahmu dan saya akan selalu bersamamu. Kita akan menghadapi jalan yang ada didepan kita bersama-sama.”

“Saya juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena sebagai ayahnya, saya tidak mengajarinya dengan baik.”

“Oleh karena itu, atas nama Jaycee dan saya sendiri, saya menyampaikan permintaan maaf kami yang terdalam kepada semua orang atas dampak negatif kepada masyarakat. Terima kasih,” demikian seperti dikutip dari laman TMZ. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

KEAMANAN - Dua pedagang kaos Lombok tengah melintas di pantai Kute, Lombok Tengah. Keamanan dan kebersihan kawasan Pantai Kuta menjadi masalah cukup serius, sedang pengelola hotel di kawasan ini terkesan mengabaikannya.

Bina Keamanan Kawasan Wisata

Peran Pengelola Hotel Masih Minim

Praya (Suara NTB) Upaya pemerintah daerah mulai dari kabupaten hingga tingkat desa untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan wisata, utamanya Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan diakui sudah cukup maksimal.

Sayangnya, upaya tersebut tidak dibarengi dengan upaya yang sama dari para pelaku wisata, khususnya para pengelola hotel di kawasan Pantai Kuta.

Di mana peran para pemilik hotel dan penginapan, dinilai masih minim. Sehingga upaya menjaga stabilitas keamanan belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. “Kita sudah berupaya maksimal menjaga stabilitas keamanan. Tapi nyatanya, daya dukung dari para pemilik hotel sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan,” sebut Kepala Desa Kuta, L. Badarudin, Kamis (21/8).

Padahal kata Kades Kute, menjaga keamanan kawasan wisata merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.

Bukan hanya pemerintah daerah saja. Tetapi, para pelaku wisatan juga sangat diharapkan. “Bagaimana kita bisa menciptakan stabilitas keamanan, kalau para pelaku wisata justru terkesan diam dan tidak mau peduli dengan keamanan wilayah,” katanya.

Contoh paling sederhana, ketika pemerintah desa mengundang para pemilik atau pimpinan hotel untuk membahas berbagai persoalan di kawasan wisata, jarang sekali mau hadir. Apakah itu pertemuan terkait pembahasan keamaanan dan persoalan lainnya. Kalaupun ada yang hadir, paling hanya bawahan atau karyawan saja yang dikirim.

Sehingga apa yang menjadi keputusan dan simpulan dalam pertemuan yang dilakukan, jarang sekali bisa dilaksanakan oleh pemilik hotel. Karena hasil pertemuan jarang sampai ke tingkat pimpinan. “Kalau yang hadir hanya karyawan hotel, paling hanya sekadar informasi saja yang sampai ke pimpinan. Sementara untuk keputusannya jarang bisa dilaksanakan,” imbuh Badarudin.

Akibatnya, terkesan di dalam kawasan wisata pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa hanya jalan sendiri.

Pelaku wisata juga jalan sendiri. Padahal, untuk bisa menciptakan stabilitas keamanan yang baik, semua pihaknya harus bisa bersinergi. “Jadi jangankan mau terlibat dalam rapat atau pertemuan membahas persoalan di kawasan wisata, hanya diminta dukungan saja sangat sulit,” tegasnya.

Walaupun pihaknya tidak begitu mengharapkan dukungan yang besar. Tapi paling tidak, ada bentuk keterlibatannya. Kalaupun tidak bisa ikut urun rembuk pemikiran.

Dalam upaya mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Guna menyikapi persoalan tersebut, pihaknya berencana akan membuat awig-awig desa khusus kawasan wisata.

Yang bersifat mengikat semua pihak yang ada di dalam kawasan wisata. Dengan adanya awig-awig itu nantinya, diharapkanya semua pihaknya bisa ikut memberikan andil.

Untuk bagaimana kedepan, kawasan wisata bisa lebih maju dan berkembang.

Ia menjelaskan, pada era Kades Kuta sebelumnya, pernah ada rencana untuk membuat Peratusan Desa (Perdes) yang mengatur peran dan keterlibatan para pihak didalam kawasana wisata. Namun Perdes tersebut mental di tingkat kabupaten. Lantaran dinilai bertentangan dengan aturan yanga ada di atasnya. “Selain membuat awig-awig desa, kita juga akan coba menyusun Perdes lagi. Dan, harapkan kita usulan ini bisa disetujui oleh Pemkab Loteng,” pungkas Badarudin. (kir)

Desainer Indonesia Peragakan Batik di Den Haag Jakarta (Suara NTB) Desainer Indonesia, Denny Wirawan dan Tuty Cholid, menampilkan peragaan busana batik dan tenunan dalam resepsi diplomatik yang diselenggarakan KBRI Belanda dalam rangka peringatan HUT RI ke-69.

Acara yang berlangsung di The Kurzaal, Steigenberger Kurhaus Hotel, Den Haah, Rabu malam, Tuty Cholid menampilkan ragam koleksi busana batik dan jumputan.

Sementara Denny Wirawan akan menampilkan 12 rancangan bertema Tenun Sumba dalam koleksi jaket, coat dan bolero.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perhelatan BNI The Pride of the Indonesian Heritage, merupakan program CCR (Corporate Community Responsibility) untuk mendukung industri kreatif mitra binaan Kampoeng BNI melalui diaspora yang berada di Belanda dan sekitarnya (Swiss, Belgia, Jerman dan lainnya).

“Saya begitu jatuh hati dengan Tenun sumba dan saat ini sedang membina pengrajinnya

di sana. Mereka adalah para pengrajin Sumba Mitra Binaan BNI,” ujar Denny Wirawan.

Lebih jauh Denny menjelaskan, kerajinan kain Tenun Sumba adalah karya kain warisan nenek moyang yang memiliki nilai filosofi tinggi.

“Kain ini dipakai dalam berbagai upacara adat, kelahiran, kematian dan pasola (balap kuda). Persiapan yang dilakukan membutuhkan waktu 2 bulan dengan konsep siap pakai, deluxe, wearable serta mix & match,” ujar dia.

Koleksi yang dipamerkan menampilkan koleksi modern etnik yang biasa dikenakan dari day-wear sampai evening-wear.

Agar tidak terlalu tradisional, dirancang dalam model mantel, jaket dalam satu outfit, misalnya mantel dikombinasikan dengan sarung. Busana ini dapat dipakai terpisah.

Penutup, Denny Wirawan menampilkan gaun malam untuk pesta dilengkapi perhiasan payet serta batu-batu.

Sedangkan Tuty Cholid mengatakan, dirinya menyajikan busana kreasi batik dan jumputan.

(Ant/Bali Post)

BATIK JUMPUTAN - Anak-anak di Yogyakarta sedang khusyuk mendengar bagaimana teknik membuat batik jumputan. Para desainer batik jumputan kini sedang berpameran di belanda.

“Butuh waktu persiapan 6 bulan. Motif batik dengan bunga-bunga kecil diyakini bisa lebih masuk untuk pasar Eropa yang lebih menyukai motif simpel dan minimalis,” ujar dia.

Warna-warna lembut seperti emas, kuning muda, dengan balutan jumputan dalam bentuk stola memberikan kesan

anggun. Selain itu juga ada warna alam, biru laut, hijau tosca, serta merah bata yang membalut dalam bentuk kardigan, jaket panjang dan celana. Konsepnya dirancang untuk siap pakai.

“Pride of the Indonesian Heritage” diselenggarakan di aula kantor KBRI beralamat di Tobias Asserlaan 8, 2517 KC Den Haag, Belanda.

Sedangkan acara untuk umum adalah Pameran Produk Fashion dan Handicraft Kampoeng BNI yang berlangsung dari tanggal 21—22 Agustus 2014 yang menampilkan masing-masing 3 busana koleksi dari Denny Wirawan dan Tuty Cholid.

Masyarakat umum juga dapat melihat beragam produk mitra binaan Kampoeng BNI seperti kerajinan kain tenun dan batik, seni pahat kayu dan logam untuk dekorasi rumah, resor/hotel dan perkantoran, perhiasan perak dan kreasi seni modern serta produk kerajinan kulit untuk fesyen dan gaya hidup.

Sementara acara lainnya adalah Resepsi Diplomatik, Forum Diaspora dan Pertemuan Bisnis yang diselenggarakan untuk kalangan terbatas. Dalam kesempatan baik ini, BNI juga akan meluncurkan website www.kampoengbniglobal.com untuk kepentingan perdagangan internasional (Ant/Bali Post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

Ubah ’’Mindset’’ Kepsek LAPORAN terkait adanya sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang masih menerapkan manajemen tukang sate dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan hanya isapan jempol semata. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengaku tidak menutup mata atas persoalan tersebut.

“Memang kita masih temukan ada sekolah yang men(Suara NTB/dok) erapkan manajemen (tukang H. Sumum sate) seperti itu sampai saat ini,” aku Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Loteng, H. Sumum, pada Suara NTB, Kamis (21/8).

Sumum mengakui, masih adanya sekolah yang kepala sekolahnya (kepsek) mengelola sendiri dana BOS, bukan tanpa sebab. Rendahnya pemahaman kepsek akan pola manajemen dana BOS yang baik, menjadi salah satu penyebabnya. Hal itu dikarenakan mindset (pola pikir) kepsek itu sendiri.

Menurutnya, banyak kepsek yang masih menganggap dirinya paling mampu mengelola dana BOS. Sementara guru dan bendahara belum. Termasuk tingkat kepercayaan kepsek pada bawahannya yang masih rendah. “Jadi untuk bisa meminimalisir manajemen tukang sate dalam pengelolaan dana BOS di sekolahsekolah, maka mindset kepala sekolah harus diubah,” jelasnya.

Hal tersebut, lanjut Sumum sebenarnya sudah dilakukan oleh Dikpora Loteng sejak lama melalui pemberian pelatihan dan pendidikan bagi bendahara sekolah serta pengelola dana BOS. Termasuk bagi kepsek. ‘’Hanya saja, hasilnya sejauh ini belum maksimal. Terbukti, dengan adanya temuan dan laporan tersebut,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menyerah. Secara bertahap para kepsek terus diberi pembinaan dan pelatihan mengenai cara mengelola dana BOS yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Termasuk di dalamnya keterlibatan bendahara dan unsur pendidik lainnya, sehingga pengelolaan dana BOS bisa lebih transparan.

“Kalau dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah, jadi kesannya tidak transparan. Di sinilah kemudian pentingnya pelibatan bendahara atau tenaga pendidik lainnya dalam mengelola dana BOS,” terangnya seraya menambahkan, tahun ini pihaknya juga sudah menyiapkan pelatihan khusus bagi kepala sekolah. (kir)

Halaman 10

Lagi, Video Mesum Oknum Siswa SMA Beredar di Bima Bima (Suara NTB) Video mesum yang diduga dilakukan oleh oknum siswa dan siswi salah satu SMAN di Kabupaten Bima beredar luas di kalangan masyarakat. Dalam video tersebut, oknum siswa dan siswi melakukan adegan layaknya suami istri. Beredarnya video mesum ini pun menandakan pendidikan moral maupun akhlak dari sekolah maupun orang tua belum mampu membendung tindak kenakalan remaja dan pergaulan bebas.

Isu adanya video mesum tersebut sudah lama beredar di kalangan sekolah maupun desa tempat tinggal oknum pelaku. Pemerannya masingmasing berinisial NW (17) remaja asal Kecamatan Belo dan IS (17) asal Kecamatan Woha. Dalam video tersebut keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Diduga video tersebut dibuat di rumah IS di Kecama-

tan Woha. Hanya saja, video yang dibuat dalam empat versi dengan durasi berbedabeda tersebut baru ramai menjadi pembicaraan publik setelah beredar luas di kalangan masyarakat. Diduga video tersebut sengaja disebarkan oleh IS, karena sakit hati.

Ceritanya sekitar dua minggu lalu, IS melihat NW berboncengan dengan lakilaki lain. Oknum IS pun cem-

buru dan merasa sakit hati, sehingga memanggil rekan-rekan NW untuk mengambil video tersebut. Tanpa memikirkan dampaknya, oknum siswa ini pun menyerahkan empat potongan video dimaksud. Alhasil, video beredar di kalangan masyarakat luas dan menjadi pembahasan warga, bahkan kini sudah menjadi buah bibir kalangan luas.

Salah seorang guru yang eng-

gan disebutkan namanya menyayangkan adanya video yang dibuat oleh oknum siswa dan siswi tersebut. Pasalnya, di kampungnya NW dikenal warga sebagai remaja dari keluarga terpandang. “Kalaupun ‘pacaran’, seharusnya jangan sampai didokumentasikan seperti ini,” ujar guru SMP yang enggan disebutkan namanya tersebut. Yang dia dan warga lain sesalkan adalah sikap orang tuanya NW. Di mana orang tua NW terkesan cuek seperti tak terjadi apa-apa.

Namun berdasarkan informasi yang didapat, pasca video tersebut beredar NW kemudian dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah di luar Bima. Sementara hingga ini video tersebut masih menjadi

bahan perbincangan. Beredarnya video ini menandakan jika pendidikan moral dan akhlak dari sekolah maupun orang tua belum mampu membendung pergaulan bebas dan kenakalan remaja di Bima.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretaris Dikpora Kabupaten Bima Drs. Abdul Muis, Kamis (21/8), mengakui telah mengetahui informasi tersebut dari media. Dalam hal ini, pihaknya akan memberikan sanksi kepada dua oknum siswa dan siswi yang ada dalam adegan tidak senonoh itu.

Di sisi lain, pihak sekolah tetap berupaya memberikan pendidikan akhlak dan moral pada siswa. Pendidikan ini dtetap dilakukan di tiap-tiap kelas serta melalui imtaq. (use)

LUAR RUANGAN Penerapan Kurikulum 2013 diklaim mempermudah siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Seperti yang dilakukan di SMPN 10 Mataram ini, siswa mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia di luar ruangan.

Diduga Ada Pungli

Mahasiswa FT Unram Tuntut Penjelasan Rektor Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik (FT) Unram mendatangi Rektorat Unram, Kamis (21/8).

Mereka menuntut Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, menjelaskan perihal adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan terkait dengan tingginya sejumlah pembayaran pada uang SPP. Termasuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Orang Tua Mahasiswa (IOMA), pembayaran Ospek dan lainnya.

Namun hingga siang, tidak ada satupun perwakilan rektor yang menemui para pendemo yang dikawal belasan Satpam kampus.

Salah satu pendemo dalam orasinya mengaku, Unram bukan lagi kampus dengan status negeri tapi sudah seperti yayasan yang berhak melakukan pungutan terhadap mahasiswa tanpa ada penjelasan.

Sementara itu, Koordinator aksi Imam mempertanyakan sejumlah kebijakan rektor terkait dengan pembayaran uang Ospek bagi semua mahasiswa baru. Diakui Imam, sejak Ospek pada tahun ini diambilalih oleh pihak rektorat, mahasiswa harus membayar uang sebesar Rp 400 ribu. Padahal tahun lalu saat dipegang mahasiswa, setiap mahasiswa baru hanya membayar Rp 50 ribu saja.

Selain persoalan tersebut, mahasiswa pendemo juga mempertanyakan kenaikan uang SPI bagi mahasiswa Fakultas Teknik yang mencapai lima kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, mahasiswa hanya diminta membayar SPI sebesar Rp 1.500.000. Tapi tahun ini, mahasiswa dibebankan membayar Rp 7.500.000.

“Sedangkan jika dilihat dari realitanya, bahwa selama ini pembayaran SPI belum menunjukkan hasil. Bahkan gedung yang diharapkan dari pembayaran uang SPI sampai sekarang belum terlihat fisiknya,” protesnya.

Menanggapi protes tersebut, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Drs. H. Nasarudin, M.Kes, menjelaskan khusus untuk pelaksanaan Ospek, tahun ini ada perbedaan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini, Ospek dilaksanakan dengan tujuan tidak hanya memperkenalkan sistem perkuliahan dan akademik bagi mahasiswa, tapi juga membentuk akhlak dan budi pekerti mahasiswa baru. Salah satunya adalah dengan cara mendatangkan tim ESQ dari pusat dan Denpasar pada setiap pelaksanaan Ospek.

“Selama Ospek kita datangkan ESQ sebanyak tiga kali, baik untuk Ospek pada jalur SNMPTN, SBMPTN dan mandiri.

ESQ untuk ubah sikap dan perilaku mahasiswa agar selama empat tahun masa studi bisa terlahir menjadi pribadi yang mampu merubah dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

ESQ kita bayar sekitar Rp 1,5 miliar. Oleh karena tidak ada dalam anggaran, kita minta di mahasiswa,” jelasnya.

Disinggung perihal tidak adanya pemberitahuan terhadap mahasiswa untuk membayar Ospek sebelumnya, Nasarudin mengaku pihaknya belum ada pembicaraan soal hal tersebut. “Tidak ada pemberitahuan karena sebelumnya tidak ada pembicaraan soal itu. Karena ESQ itu wajib diikuti mahasiswa. Bagi mahasiswa penerima bidikmisi, nanti akan dikembalikan uangnya kalau sudah final menjadi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, sekarang masih dalam tahap verifikasi,” janjinya. (dys)

20 SD/MI di KLU Peroleh Akreditasi (Suara NTB/dys)

Buku Kurikulum 2013

Mempermudah Guru dalam Mengajar Mataram (Suara NTB) Keberadaan buku mata pelajaran berbasis kurikulum 2013 disambut positif para guru. Pasalnya, dengan buku tersebut, para guru jadi lebih mudah mengajar. Tidak hanya itu, proses pembelajaran pun menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala SMPN 10 Mataram Drs. Jufni Amri, M.Pd, mengklaim keberadaan buku kurikulum 2013 yang telah dibagi ke sekolah semakin mempermudah para guru dalam proses belajar-mengajar ke siswa. Adanya buku tersebut, guru tidak harus mengajar di dalam kelas, tapi bisa juga mengajar di luar kelas. Diakuinya, buku kurikulum 2013 memberikan peluang terhadap guru semua mata pelajaran untuk mengajar fleksibel sesuai dengan

tema di setiap babnya.

Jufni mencontohkan, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema lingkungan hidup misalnya, seorang guru dapat saja mengajar di luar kelas, baik di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Karena dalam tema lingkungan hidup tersebut, buku kurikulum 2013 mengharuskan guru dan siswa kreatif, seperti membuat puisi, mendiskripsikan sudut lingkungan yang ada di sekolah atau lokasi belajarnya masing-masing.

“Soal keindahan alam misalnya, siswa diminta membuat puisi sesuai dengan sudut keindahan sekolah seperti pohon, bunga, kolam atau sudut lain yang terdapat di sekolah bersangkutan. Setelah itu, siswa diminta buatkan laporan diskripsi atas puisi tersebut. Jadi buku kurikulum 2013 ini mengharuskan seorang

guru membangun kontekstual.

Sehingga selalu terintegrasi dan sangat saintek dengan materi lainnya. materi IPA, IPS maupun agama masuk semua atau terintegrasi,” ujarnya.

Selain itu, buku kurikulum 2013 lebih mudah dan fun.

Dalam satu tema pada satu bab sudah masuk banyak materi pelajaran dan tidak kering dengan materi. Tujuannya menjadikan siswa paham dengan materi tersebut dari beragam perspektif, baik agama dan sosialnya.

“Alhamdulillah, semua buku sudah datang. setiap materi mempermudah para guru. kalau ada guru yang tidak paham dan masih merasa bingung, berarti mereka tidak belajar. Sekarang ini, guru mau atau tidak untuk laksanakan petunjuk kurikulum 2013 dengan baik. karena semua materi sudah dikasih baik yang soft file maupun hard copy,” paparnya. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 20 sekolah tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Provinsi NTB. Dalam proses memperoleh akreditasi itu, Tim assessor BAN tengah berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut.“Untuk tahun 2014 ini ada 20 sekolah (SD/MI) yang akan diakreditasi,” ucap salah satu Tim Assessor BAN pada Dinas Dikpora NTB, Akhmad Ahyar di Bayan, Kamis (21/8).

Dirinya bersama sejumlah rekan, tergabung pada Tim IV bertugas memverifikasi beberapa SD/MI, antara lain, MI Sidutan (Kayangan), SD Desa Mumbulsari, MI Maraqitta’limat (Desa Anyar), MI Miftahussuar Desa Loloan, serta MI MT. Mandala, Desa Bayan. Di antara sekolah itu, hanya MI Sidutan yang terletak di Kecamatan Kayangan, sedangkan lainnya, berada di Kecamatan Bayan.

Akhmad Ahyar yang juga Pengawas Pendidikan Kemenag KLU menjelaskan, sekolah akan melalui sejumlah penilaian.

Dalam pelaksanaan akreditasi, hampir seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan, menjadi bahan penilaian. Dari hasil penilaian, sekolah nantinya akan diperingkatkan untuk ditempatkan pada klasifikasi akreditasi yaitu, akreditasi A, akreditasi B atau akreditasi C. “Apabila sekolah tidak lulus dalam akreditasi, maka sekolah yang bersangkutan tidak diperbolehkan menyelenggarakan ujian sendiri. Kepala sekolahnya juga tidak diberikan wewenang menandatangani ijazah,” jelasnya.

Ia menambahkan, penilaian akreditasi mencakup 8 standar pendidikan yang memuat 150 item, mencakup kurikulum pendidikan, KTSP, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan atau lainnya. Standar ini dikenal dengan istilah standar ISIS dan standar proses termasuk standar kelulusan. “Setelah dinilai, hasilnya baru diumumkan kemudian ke sekolah masing-masing,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala MI MT Desa Anyar, Sabran mengaku, pada akreditasi sekarang ini berbeda dengan lima tahun yang lalu. Tahun lalu, kata dia, assessor cukup bertanya saja kepada pihak sekolah. Namun penilaian metode baru ini, assessor terlihat menginginkan kepastian pola penyelenggaraan pendidikan dengan bukti nyata di lapangan. “Jadi benar-benar semuanya harus dipersiapkan. Harapan kami, MI MT Anyar ini bisa memperoleh akreditasi baik,” harapnya. (ari)

Tingkatkan Pendidikan Keagamaan di Cemara

Dambakan TPA, Belajar Mengaji di Bangunan Posyandu Siang itu, angin udara di Pantai Cemara Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) bertiup dengan lembut. Meski sinar matahari menyengat, udara pantai yang sejuk mampu menetralisir panas tersebut. Ditambah, banyaknya pepohonan yang ada di sekitar daerah itu.

DI sebuah bangunan Posyandu berukuran 3 x 3 meter di pinggir jalan setapak tak beraspal menuju lokasi wisata Pantai Cemara Indah, tampak anak-anak usia sekitar 510 tahun sedang belajar mengaji dipandu seorang perempuan muda menggunakan mukena berwarna putih.

Dari kejauhan, terdengar suara mereka melafalkan bacaan Al-Quran. Ada yang membaca huruf per huruf, ada juga yang membaca terbata-bata serta ada juga membaca dengan lancar.

Ibarat peribahasa, tak ada rotan akar pun jadi. Inilah

yang dilakukan warga di Pantai Cemara dalam memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya.

Meski tidak ada taman pendidikan Al Qur’an atau mushalla, mereka memanfaatkan bangunan posyandu yang juga dipergunakan sebagai pos kamling.

Ina, salah seorang pengajar, menuturkan, bagi anakanak di manapun tempat mereka yang penting belajar mengaji. Semangat mereka yang sangat tinggi, sehingga tak sempat memikirkan tempat dan waktu mereka belajar.”Semangat mereka tinggi sekali untuk belajar,”akunya.

Kelompok anak-anak mengaji ini mulai sejak belasan tahun silam, awalnya ketika itu tempat belajar mengaji pindah-pindah dari rumah warga satu ke rumah warga lain. Namun semenjak beberapa tahun terakhir tempat mengaji dipindah ke rumah kepala dusun.

Seiring waktu, keinginan anak-anak yang belajar mengaji semakin tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya

(Suara NTB/her)

MENGAJI - Anak-anak pantai di Cemara Lembar Lombok Barat belajar mengaji di bangunan posyandu. Terkadang bangunan ini juga dipergunakan sebagai pos kamling. anak-anak yang masuk belajar ke kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan pengajar kewalahan menyediakan tempat, sehingga terpaksa sebagian duduk di emperan rumah.

Terpisah,Kepala Dusun Cemara, Solikin mengaku anak-anak yang belajar mengaji sudah dilakukan 16 tahun silam. Saat itu baru mulai beberapa anak-anak, namun ter-

us bertambah menjadi sekitar 60 anak. Akibatnya, mereka kewalahan menampung anak-anak, karena tempat yang sempit.

Untungnya, kata dia, sejak dua tahun lalu ada bantuan dari PNPM yang mendirikan posyandu. Bangunan ini pun dmanfaatkan untuk tempat mengaji.

Dalam hal ini, pihaknya

mendambakan TPA, karena tidak selamanya bangunan posyandu digunakan sebagai tempat mengaji.

Ia menambahkan, jangan sampai semangat anakanak ini tidak direspons pemerintah. Ia berharap pemerintah membangunkan tempat mengaji, karena jumlah peserta akan bertambah seiring waktu. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

Jakarta (Suara NTB) Klub Italia Inter Milan menyikat klub asal Islandia Stjarnan 3-0 pada leg pertama babak play-off Liga Europa, yang digelar di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, pada Rabu waktu setempat, atau Kamis dini hari WIB. Walau mendominasi jalannya pertandingan, gol pertama Inter Milan baru dicapai pada menit ke-41 yang dihasilkan oleh M. Icardi. Sedangkan gol kedua diciptakan setelah tiga menit babak kedua berjalan oleh Dodo.

Satu menit jelang waktu normal pertandingan atau menit 89, Inter Milan kebali berhasil menjebol gawang Stjarnan yang dijaga oleh Ingvar Jónsson.

Pada pertandingan ini, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia Erick Thohir ini mendominasi jalannya pertandingan.

Menurut catatan Score Mobile, selama 90 menit pertandingan, penguasaan bola Inter Milan mencapai 65 persen sementara Stjarnan hanya 35 persen. Inter Milan juga memborbadir gawang lawannya dengan 18 tendangan dimana delapan tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan Stjarnan hanya enam tendangan dengan dua tendangan ke arah gawang. (ant/bali post)

Swansea Datangkan Federico Fernandez Inggris Swansea City memastikan telah mendatangkan bek Argentina Federico Fernandez dengan kontrak empat tahun dari Napoli dengan nilai transfer yang tak diketahui.

Kesepakatan itu selesai setelah Fernandez (25) lolos uji kesehatan, Senin (18/8). Dia akan memakai nomer 33 dan akan bersaing dengan kapten Ashley Williams, Jordi Amat, dan Kyle Bartley untuk tempat di jantung pertahanan Swansea.

Dia berharap bisa tampil dengan skuat pada laga Sabtu nan(Suara NTB/ist) ti di kandang melaFederico Fernandez wan Burnley. Bicara pekan lalu, pelatih Swansea Garry Monk menyanjung Fernandez. “Dia (Fernandez) dalam umur yang bagus dan akan cocok dengan Swansea City. Kami ingin pemain yang menambah kualitas skuat, dan dia orangnya.”

Fernandez membantu Napoli menjuarai Coppa Italia musim lalu, mereka juga finis di posisi tiga Serie A dan tampil empat kali di Piala Dunia Brasil bersama Argentina.

Dia memulai karirnya di Estudiantes sebelum bergabung dengan Napoli pada Juli 2011 dan pernah dipinjamkan ke klub Spanyol, Getafe, demikian skysports.com. (ant/bali post)

Skuad Chelsea yang dinilai sudah komplit ini tak lepas dari transfer-transfer cerdas dari pelatih dan kepala eksekutif klub Ron Gourlay musim panas ini.

Misalnya, sebelum Piala Dunia dimulai, Chelsea telah mendatangkan Cesc Fabregas.

Setelah itu, Diego Costa bergabung, kedua pemain ini dinilai memperkuat tim di daerah lemah The Blues musim lalu.

Rekan Costa di Atletico Madrid Filipe Luis tidak menunggu waktu lama untuk bergabung dengannya di Stamford Bridge. Itu berarti ketiga pemain itu telah menikmati laga pramusim ini London barat -periode vital untuk pelatih menyatukan skuatnya, khususnya setelah kembali dari Piala Dunia.

Pada laga pertama Liga Inggris, Mourinho melihat skuatnya membenamkan Burnley 3-1 di Turf Moor, Senin, (18/8). Oscar, Andre Schurrle, dan Eden Hazard dipasang sebagai gelandang serang bagi Chelsea, dengan Willian di bangku cadangan, sementara Ramires dilarang bermain.

Menurut Garry Hayes, melawan Burnley, skuat Mourinho seolah ingin menunjukkan kepada rival mereka betapa sulitnya menggulingkan Chelsea musim ini.

Pada pertandingan itu Chelsea memeragakan bermain dengan intensitas tinggi ditengah riuhnya suporter Burnley.

Hayes juga mengatakan hanya Manchester City yang bisa menyaingi Chelsea dalam masalah kedalaman skuat. Meski dinilai sudah lengkap Chelsea masih mengincar pemain Sporting Lisbon William Carvalho, dan bek Mehdi Benatia, demikian bleacherreport.com. (ant/bali post)

SUDAH LENGKAP - Mehdi Benatia disebut – sebut menjadi salah satu bek incaran Chelsea. Namun, Mourinho menegaskan skuadnya telah cukup lengkap.

Dzeko Perpanjang Kontrak di City Manchester Penyerang Manchester City Edin Dzeko pada Rabu (Kamis WIB) menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang akan membuat dirinya tetap membela klub juara Liga Utama Inggris itu setidaknya sampai 2018.

Kontrak pemain internasional Bosnia itu saat ini hanya menyisakan ikatan kerja selama 10 bulan, dan determinasi pelatih Manuel Pellegrini untuk mempertahankan sang penyerang terjustifikasi dengan penampilannya saat City mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 pada Minggu.

“Saya benar-benar bahagia berada di City ini merupakan rumah kedua bagi saya maka ini merupakan keputusan mudah untuk bertahan dalam jangka panjang,” kata Dzeko kepada situs resmi City.

“Saya tahu sejak awal ketika saya memulai di sini bahwa saya ingin bertahan untuk kurun waktu yang lama - saya tidak dapat melihat tempat yang lebih baik selain di sini,” ujarnya.

Pellegrini memberi pujian untuk pemain 28 tahun ini - yang didatangkan City dari klub Jerman VfL Wolfsburg pada 2011 - setelah peran krusialnya di St James Park pada akhir pekan.

Dzeko mengkreasikan gol pembuka untuk David Silva dan gol kedua menjelang pertandingan usai, yang dibukukan oleh salah satu rivalnya untuk memperebutkan satu tempat di lini depan City, pemain pengganti Sergio Aguero.

“Tidak aneh bagi saya untuk melihatnya bermain seperti itu karena ia menyelesaikan musim lalu dengan sangat baik. Ia telah berkembang.

Ia merupakan pemain tim,” kata Pellegrini.

“Saya sangat gembira untuknya. Itulah mengapa ia memperbarui kontraknya di sini - ia memiliki tugas yang sangat penting di tim kami,” demikian Edin Dzeko AFP melaporkan. (ant/bali post)

Thomas Muller

Muller Tidak Silau dengan Uang Muenchen Penyerang Bayern Muenchen, Thomas Muller menegaskan tak akan pindah ke Manchester United musim panas ini, walau diming-imingi kenaikan gaji. Ia benar-benar tidak silau dengan kemilau onggokan uang.

Mueller mengaku telah ditawari kenaikan gaji oleh United jika bersedia meninggalkan juara Bundesliga itu. Walaupun begitu, pemain tim na-

sional Jerman itu mengaku tidak pernah terbesit pikiran untuk meninggalkan Bayern meski mendapat tawaran yang menguntungkan.

“Tentu saja, saya sadar bisa mendapatkan banyak uang dari transfer,” kata Muller ketika ditanya tentang tawaran MU. “Yang bisa saya katakan, FC Bayern adalah klub saya,” tambahnya lagi seperti dilansir di laman talkSport. (ant/bali post)

Hari Ini KONI NTB Gelar Rapat Anggota Mataram (Suara NTB) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), KONI NTB akan menggelar Rapat Anggota dan Acara Halal Bihalal di Hotel Lombok Plaza Mataram, 22-23 Agustus . Rapat tersebut membahas program kerja KONI NTB dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga NTB di kancah nasional hingga Internasional.

Wakil Sekretaris KONI NTB, Eroflan Kamil yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (21/8) kemarin mengatakan rapat itu diikuti pengurus KONI kabupaten/ kota se NTB dan pengur u s provinsi cabor

(Suara NTB/ist)

Inter Milan Sikat Stjarnan 3-0

Inggris Jendela transfer musim panas menyisakan bagian terbaik di dua minggu terakhir sebelum benar-benar ditutup. Para pelatih masih mencari pemain bertalenta untuk menambah skuadnya, tetapi skuat Jose Mourinho tak perlu mencari lagi karena dinilai sudah lengkap.

(Suara NTB/ist)

Manchester Louis Van Gaal tidak ingin berlama-lama berkutat dengan krisis pemain belakang yang melanda Manchester United (MU). Ia sigap bertindak dengan mendatangkan bek asal Argentina menyusul cedera yang membekap Jonny Evans dan Luke Shaw.

Faustino Marcos Alberto Rojo, atau Marcos Rojo resmi dikontrak Manchester United selama empat musim. Van Gaal merespons rekrutan anyarnya seharga 16 juta pound (atau sekitar Rp 312 milyar.

Bek berusia 24 tahun itu datang ke kubu “The Red Devils” sehari setelah Wayne Rooney dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Swansea City dalam ajang Liga Inggris (Premier League) musim kompetisi 2014/15.

Dalam wawancara dengan MUTV, pemain kelahiran La Plata, Argentina itu bertekad memberi segala sesuatu yang terbaik bagi bagi Manchester United. Ia direkrut dari Sporting Lisbon. Selama ini ia menempati posisi sebagai bek kiri atau bek tengah.

Van Gaal disebut-sebut bakal menurunkan Rojo dalam laga melawan Sunderland pada Minggu (24/8). Ketika ia menjawab pertanyaan soal kesan-kesannya datang dan membela Manchester United, bek yang membawa “Tim Tango” ke final Piala Dunia 2014 itu menyatakan gembira karena dapat bergabung bersama dengan salah satu klub terbesar di dunia.

“Ini merupakan langkah besar dalam kariers saya di sepak bola, apalagi dapat membela salah satu klub terbesar di dunia,” katanya.

Rojo mengaku tahu mengenai sejarah dan pemainpemain Manchester United. “Saya selalu mengikuti Premier League dan Manchester United, karena tim ini demikian besar dan meraih prestasi gemilang.

Juan Sebastian Veron pernah bermain di United dan menjadi pemain besar. Saya selalu mengikuti perkembangan dia selama berada di klub.”

Rojo merasa tidak percaya setelah mendengar bahwa Van Gaal memanggil dia untuk bergabung bersama United. “Kami pernah melawan tim yang ia (Van Gaal) tangani di ajang Piala Dunia. Saya senang dan bersemangat merespons kepercayaan yang ia berikan.”

Ia juga membulatkan tekad untuk berkembang sebagai pemain terbaik selama membela United dengan bekerja keras, dan ingin meraih trofi. “Saya berharap dapat cepat beradaptasi bersama tim,” kata Rojo menegaskan sebagaimana dikutip dari laman Manchester United. (ant/bali post)

Skuad Jose Mourinho Dinilai Sudah Lengkap

(Suara NTB/ist)

Rojo Siap Beri Segalanya Bagi MU

se NTB. Masing-masing cabor diwakili maksimal dua orang. Sebagaimana diketahui bahwa anggota KONI NTB terdiri dari 10 KONI kabupaten/ kota di NTB ditambah 44 pengurus cabang olahraga tingkat provinsi.

“Kita sudah bersurat ke seluruh anggota KONI NTB untuk ikut dalam rapat kerja KONI NTB, karena rapat ini akan membahas soal kesiapan pengurus cabor dan KONI kabupaten/kota serta KONI provinsi dalam meningkatkan prestasi olahraga di level nasional khususnya meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016,” ucap Eroflan.

Lanjutnya, rapat kerja KONI NTB itu juga akan dirangkaikan dengan acara halal bihalal yang digelar Pukul 16.00 wita di tempat yang sama, hari Jumat (22/8). Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat komisi-komisi yang akan berakhir, Sabtu (23/8) besok.

Untuk diketahui pihak KONI NTB bersama pemerintah provinsi (Pemprov) NTB siap meraih target 15 emas di PON 2016. Target itu dicanangkan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutan di acara Pelantikan Pengurus KONI NTB, September 2013. Target tersebut dinilai Gubernur NTB cukup wajar, setelah melihat capaian prestasi kontingen NTB di PON XVIII di Riau 2012, yakni mampu meraih prestasi melampaui target 10 medali emas, yakni 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu.

Target Gubernur NTB itu diapresiasi oleh pengurus KONI. Dalam hal ini Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH bersama jajarannya siap merealisasikan target 15 medali emas tersebut. Lewat Rapat Kerja nanti pihak KONI NTB akan menanyakan kesiapan sejumlah pengurus KONI kabupaten/kota dan provinsi serta pengurus cabor NTB merealisaikan target 15 emas itu.

Untuk diketahui pihak KONI NTB memetakan delapan cabor unggulan dan potensial yang dinilai memiliki peluang meraih medali emas emas di PON/2016, yakni atletik, pecak silat, tarung derajat, voli pantai, kempo, balap sepada BMX, tinju dan menembak. (fan)

Nanang Sumbang Emas Pertama NTB Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB berasil mempersembahkan satu emas dan dua perak di hari pertama Kejurnas Atletik di Jawa Timur (Jatim), Kamis (21/8) kemarin. Medali emas satu-satunya itu dipersembahkan atlet pendatang baru, Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra. Dua medali perak diraih atlet senior, Fadlin dan Ridwan.

Pelatih Atletik NTB, Akrin yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, mengatakan Nanang Fahmi mencatat tolakan terjauh yakni 13, 96 meter, mengalahkan atlet dari provinsi Jabar dan Jatim yang menempati peringat kedua dan ketiga. Sementara pelari senior NTB, Fadlin dan Ridwan yang sebelumnya diprediksi dapat memberikan kontribusi medali emas hanya mampu mempersembahkan masing-masing satu perak.

“Atlet kita baru menyumbang satu emas, dan dua perak. Medali emas disumbang oleh Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra dan dua perak disumbang oleh Ridwan dan Fadlin,” ucapnya.

Bagi NTB, perolehan medali emas lewat Nanang Fahmi sangat mengejutkan.

Pasalnya, medali emas itu merupakan yang pertama kalinya diraih sepanjang

tampil di kejuaraan atletik senior level nasional. Itu artinya atlet Lobar itu telah menunjukan bahwa nomor tolak peluru putra bakal menjadi unggulan NTB dalam menambah pundi-pundi medali emas di PON Jabar 2016.

Sayangnya keberhasilan atlet muda NTB ini tidak diikuti oleh atlet senior NTB, Fadlin dan Ridwan. Kedua atlet yang selalu sukses

menyumbahkan medali emas di level PON dan SEA Games ini hanya mampu mempersembahkan masing-masing satu medali perak.

Ridwan yang turun di nomor 5.000 meter dikalahkan oleh atlet Jawa Barat (Jabar), Agus Prayoga, selanjutnya, Fadlin dikalahkan oleh Yudi Dwi Nugroho dari Jawa Timur (Jatim).

Meski beberapa atlet senior NTB gagal menyumbang-

kan medali emas namun kontingen NTB tak lantas kecewa. Pasalnya, meski gagal menyumbang medali emas kedua atlet senior NTB berhasil menembus limit ke SEA Games Singapore 2015.

Itu artinya dengan sisa waktu dua tahun di Pelatnas atlet NTB masih bisa meningkatkan limit waktunya.

Sementara soal peluang medali, kontingen NTB yang diperkuat 10 atlet itu diyaki-

ni masih memiliki peluang untuk menambah perolehan medali emas. Pasalnya, masih ada atlet-atlet terbaik NTB yang akan turun. Diantaranya pelari tercepat nasional Iswandi masih akan mengikuti partai final nomor 100 meter putra, Minggu (24/ 8), begitu juga Arif Rahman dll yang akan turun di final nomor 400 meter putra juga punya peluang menambah medali. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 22 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 22 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14 (Suara NTB/ars)

Dalam beberapa tahun terakhir, lahan pertanian dan taman kota di Kota Mataram tampaknya kian terpinggirkan. Pelan tapi pasti, pembangunan areal perumahan dan bangunan – bangunan permanen mulai merubah wajah Kota Mataram. Sejumlah kalangan menyuarakan perlunya untuk tetap menjaga ruang hijau di kota ini.

EKTOR pertanian memang tidak lagi bisa menjadi andalan bagi perekonomian Kota Mataram. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Bahkan, mantan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram H Mazhuriyadi beberapa waktu lalu pernah menyebutkan, lahan pertanian di wilayahnya terancam habis oleh pesatnya pembangunan gedung perkantoran dan perumahan.

“Sebagai daerah perkotaan tidak bisa dipungkiri alih fungsi lahan akan terus terjadi. Rata-rata alih fungsi lahan pertanian di Kota Mataram mencapai 25 hektare (ha) setiap tahun,” katanya usai mengikuti peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang digelar di Mataram, tahun lalu.

Ia menyebutkan, lahan sawah di Kota Mataram yang masih tersisa saat itu hanya tinggal 2.400 ha. Sebagian besar lahan sawah itu berada di bagian selatan dan utara Kota Mataram atau dekat perbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat.

“Kalau terus terjadi peningkatan angka alih

fungsi lahan, maka tidak menutup kemungkinan sawah di Kota Mataram akan habis dalam waktu yang relatif singkat,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta kepada Wali Kota Mataram untuk mengeluarkan kebijakan tentang sawah abadi agar ibu kota Provinsi NTB tetap mampu memberikan kontribusi terhadap produksi pangan. Menurut dia, usulan tersebut selalu disampaikan pada saat pertemuan yang membahas masalah pertanian dan pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan anggota DPRD Kota Mataram.

Sebagai sebuah ibukota provinsi, tingkat alihfungsi lahan di Kota Mataram memang sulit dibendung, bahkan kerap kali dianggap sebagai sebuah fenomena wajar bagi sebuah kota. Sayangnya, pertumbuhan bangunan yang terlalu tinggi dikhawatirkan bisa membuat Kota Mataram menjadi daerah yang kekurangan kawasan hijau dan pada gilirannya, akan melahirkan iklim perkotaan yang polutif dan tidak ramah lingkungan.

Faktanya, dari tahun ke tahun, peningkatan areal perumahan dan kawasan taman dan areal pertanian memang tidak sebandaing. Sebagai contoh, data tahun 2008 yang dikutip Suara NTB dari

Taman Malomba, salah satu taman kota yang dibuat oleh Pemkot Mataram

BPS menunjukkan, penggunaan lahan untuk perumahan mencapai 2.309 hektar, naik menjadi 2.316 hektar pada 2010 dan 2.352 hektar pada 2012.

Sementara itu, pertambahan luas penggunaan lahan untuk taman kota nyaris stagnan, bahkan menyusut dari 6,1 hektar pada 2008 menjadi 6,07 hektar pada 2012. Areal pertanian yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memberikan nuansa hijau di wajah Kota Mataram juga mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Dari total 2.885 hektar pada 2008, luas areal lahan yang digunakan untuk pertanian menyusut menjadi 2.819.

Fenomena terdegradasinya lahan pertanian dan taman di Kota Mataram ini tampaknya mulai dirasakan oleh banyak kalangan. Karenanya, sejumlah regulasi mulai diterapkan.

Belum lama ini, Pemprov NTB telah mulai menyiapkan sanksi administrasi maupun pidana bagi para pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan secara sepihak.

Perda tersebut ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi NTB, yang digelar di Mataram, 18 Februari 2012.

Perda tersebut memuat sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan

pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, pembongkaran, penyitaan terhadap barang dan alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

Hanya saja, paksaan pemerintah itu dapat dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dapat berdampak lebih luas jika tidak dihentikan, dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan. “Namun, sanksi administrasi tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan pidana,” ujarnya.

Karena itu, para pihak yang hendak mengalihfungsikan lahan pertanian harus menyediakan lahan pengganti dan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, serta sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Menanggapi maraknya alih fungsi lahan di Kota Mataram ini, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan(Takowasbang) mengklaim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan kepala Dinas Tata Kota danPengawasanBangunanKota Mataram, Drs. Djunaedi dikonfirmasi di kantornya, Kamis (21/8).

Menurutnya, alih fungsi lahan sendiri sudah mengacu pada rencana detail tata ruang.

Pemkot sendiri akan merancang perda tersebut dan bahkan sudah ada Peraturan Walikota (Perwal). Dicontohkan, Eks Bandara Selaparang sebelumnya menjadi daerah penerbangan dan tidak beroperasi kembali, secara otomatis beralih fungsi menjadi kawasan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Tidak hanya itu, tidak menutup kemungkinan RTH di Kota Mataram mengalami hal yang sama.

“Bandara Selaparang tidak dipakai, sekarang bisa dialih fungsikan,” terangnya.

Artinya tegas mantan Inspektur Inspektorat ini, segala bentuk peralihan tersebut harus sesuai dengan ketetapan atau aturan yang sudah ada. “Boleh, tapi harus sesuai dengan aturan, tidak boleh kontraktif dengan aturan sebelumnya,” pungkasnya.

Terkait beberapa lahan abadi yang sudah ditetapkan.

Menurutnya, hal tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat, karena sudah menjadi ketentuan yang harus dijaga.

Saat ini ujarnya, pihaknya mengintensifkan pengawasan terhadap bangunan – bangunan yang dinilai melanggar atau mengambil areal yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Sepertinya, membangun rumah atau toko yang masuk ke sempadan sungan dan bada jalan.

Kalaupun ditemukan melanggar, pihaknya akan memberikan saksi baik lisan hingga pembongkaran paksa.

“Ketahuan melanggar, kita bongkar,” tegasnya. Djunaedi kembali menegaskan, alih fungsi lahan di Kota Mataram, sudah jelas peruntukannya dan dibolehkan, namun harus mengacu aturan dan tidak kontraktif dengan aturan sebelumnya.

Target 30 Persen RTH Sementara itu, kabar gembira disampaikan Pemerintah Kota Mataram terkait upaya pemenuhan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibukota Provinsi NTB ini. Pemkot Mataram menegaskan akan memegang teguh komitmen mereka guna memenuhi capaian 30 persen lahan yang diperuntukkan sebagai RTH. Komitmen untuk memenuhi capaian 30 persen lahan RTH di Kota Mataram itu disampaikan langsung oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh saat menyampaikan Sambutan pada kegiatan Kick Off Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2014 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kamis (20/3).

Ahyar menegaskan Kota Mataram mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan itu memang berimbas pada penggunaan lahan untuk kepentingan investasi.

Secara tidak langsung itu juga mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian akibat pesatnya pembangunan fisik. Hal ini diakui Ahyar sebagai resiko dan tantangan yang memang harus dihadapi pihaknya.

Ahyar menambahkan, target 30 persen RTH adalah amanat undang – undang. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya tidak hanya akan mengejar kuantitas semata.

Lebih dari itu, pihaknya juga akan memperhatikan kualitas RTH dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, Pemkot Mataram akan terus membuka lahan baru yang untuk RTH disamping terus meningkatkan kualitas RTH yang memang sudah dibuat. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah RTH

(Suara NTB/fit)

H. Lalu Junaidi berupa taman kota memang terus dibangun seperti Taman Loang Baloq, Taman Malomba, Taman Selagalas dan sejumlah taman lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI, DR. Dadang Rukmana juga menyampaikan apresiasi atas upaya Pemkot Mataram memenuhi ketersediaan RTH. KotaMataramsendiri ditunjuk sebagai tuan rumah Kick Off P2KH 2014 Kelompok A dan B Wilayah Timur, berkat keberhasilandalampemenuhan RTH serta adanya komitmen yang kuat. Atas dasar hal tersebut Kementerian PU juga memasukkan Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang ditunjuk sebagai wilayah Ecodistrict yang beberapa waktu lalu telah diundang ke Jakarta untuk memberikan pemaparan terkait dengan konsep Ecodistrict.

Lebih lanjut dikatakan Dadang, perubahan iklim yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian terhadap ekosistem yang merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Permasalahan yang timbul di perkotaan saat ini sebagian besar didominasi oleh permasalahan sampah, pemukiman kumuh, macet serta banjir. Permasalahan tersebut jika tidak diatasi dengan segera akan memunculkan permasalahan baru yang akan memperpanjang kerumitan masalah yang akan dihadapi Pemerintah Daerah. Kegiatan Kick Off yang dirancang sepanjang tahun 2014 ini diharapkan mampu memberi stimulus baru bagi pengembangan perkotaan yang berbasis pembangunan berkelanjutan, papar Dadang. (aan/cem)

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

(ant/Bali Post)

PENGAMANAN SIDANG MK - Petugas kepolisian membubarkan massa pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang berusaha menerobos pagar kawat berduri dan barikade polisi untuk menuju Gedung MK di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jakarta, Kamis (21/8). Polda Metro Jaya menerjunkan 3.500 personel yang dibagi dalam empat ring untuk pengamanan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Seorang petugas keamanan menolong seorang pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang cedera saat berorasi di silang Monas. Aksi massa pendukung Prabowo-Hatta yang semula berorasi berakhir rusuh (kiri).

Gas Air Mata Ditembakkan, Demonstran Bubar Jakarta (Suara NTB) Sejumlah demonstran pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kocar-kacir berlarian menyelamatkan diri setelah polisi menembakkan peluru-peluru gas air mata, di Jakarta, Kamis.

Salah satu titik pusat konsentrasi massa demonstran itu adalah Patung Arjuna Wijaya alias Patung Kuda, di perempatan Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat (dimana Gedung Mahkamah Konstitusi berada) dan Jalan Medan

Merdeka Selatan-Jalan Budi Kemuliaan.

Para demonstran yang kocarkacir itu sebagian di antara mereka berlarian ke ke arah Jalan Budi Kemuliaan. Banyak di antara mereka yang tidak tahan efek langsung menghirup hawa gas air mata yang membuat mata sangat perih dan sesak nafas.

“Polisi kok langsung tembakkan gas air mata, padahal kami tidak anarkis,” ujar seorang demonstran, Raka. Dia menilai pihak kepolisian tidak adil kare-

na langsung menembakkan gas air mata.

“Seharusnya kalau akan menghalau mundur, jangan langsung tembakkan gas air mata.

Kami aksi damai kok. Reaksi polisi berlebihan,” kata Raka, yang mengaku berasal dari Pancoran, Jakarta Selatan itu.

Pengunjuk rasa lainnya, Julius, juga kesal dengan langkah polisi itu. Julius langsung berlari ke arah Tanah Abang lewat Jalan Budi Kemuliaan dan sekitarnya, sesaat setelah gas air mata ditembakkan. (ant/Bali Post)

Putusan Sengketa Pilpres 4.392 Halaman, Dibacakan 300 Halaman Jakarta (Suara NTB) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) mencapai 4.392 halaman.

“Putusan ini cukup tebal, 4.392 halaman, namun yang akan dibacakan sekitar 300 halaman,” kata Hamdan saat membuka sidang pembacaan putusan Sengketa Pilpres di MK Jakarta, Kamis (21/8).

Hamdan juga meminta maaf terkait mundurnya jad-

wal sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres karena masalah teknis. “Kami minta maaf karena terlambatnya jalannya sidang karena masalah teknis, penggadaan putusan,” ungkap Hamdan.

Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini baru dimulai pukul 14.30 WIB atau mundur 30 menit dari jadwal semula dijadwalkan 14.00 WIB. Dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa huku-

mnya, sedangkan dari pihak KPU hampir semua ketua dan anggota komisioner hadir.

Sementara dari pihak terkait juga hanya dihadiri oleh para tim kuasa hukumnya.

Permohonan sengketa Pilpres ini diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Prabowo-Hatta mengajukan gugatan atas dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pilpres 2014. (ant/Bali Post)

MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta Jakarta (Suara NTB) Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan kubu calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap hasil Pemilu Presiden 2014. Putusan akhir ini dibacakan langsung oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva sekitar ukul 20.44 WIB. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hamdan Zoelv di Gedung MK, Kamis (21/8) malam ini. Sidang perkara gugatan hasil Pilpres ini sudah dimulai pukul 14.30 WIB. Hamdan mengatakan surat keputusan ini ditandatangani oleh seluruh dari sembilan hakim konstitusi.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi Merah Putih di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, untuk melakukan rapat terkait putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2014.

“Semua petinggi partai koalisi Merah Putih ada di lantai 26 (Hotel Grand Hyatt), mereka se-

dang rapat. Di antaranya Pak Prabowo, Pak Hatta, Pak Aburizal Bakrie, Pak Akbar Tandjung, Pak Anis Matta, dan Pak Hary Tanoesoedibjo,” kata juru bicara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Andre Rosiade, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis malam.

Diapresiasi Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi para pihak yang tetap menahan diri terkait pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di MK sehingga situasi tetap kondusif, kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

“Jadi Presiden apresiasi semuanya bisa menahan diri meski sempat ada kejadian di pa-

tung kuda tadi sore,” katanya kepada wartawan di Binagraha, Jakarta, Kamis malam.

Dalam demonstrasi menyambut keputusan MK, kericuhan sempat terjadi di Bundaran Patung Kuda, di depan Monas antara demonstran dan aparat kepolisian.

Polda Metro Jaya menyebutkan terdapat delapan korban terluka akibat aksi unjuk rasa tersebut. Namun demonstrasi berjalan dengan lancar dan kemudian membubarkan diri sekitar pukul 18.15 WIB. Presiden mengharapkan situasi tersebut tetap terjaga pada hari-hari mendatang.

“Pada akhirnya diharapkan juga bahwa kondisi yang terus kondusif untuk keamanan dan

ketertiban dapat dijaga dan dipertahankan,” katanya.

Selain itu, Julian mengatakan, di sela-sela memantau keputusan MK, Presiden juga membahas sejumlah agenda terkait kunjungan Presiden ke Papua, Timor Leste, dan Bali yang akan dimulai Jumat, 22 Agustus 2014 dan kembali ke Jakarta pada 29 Agustus 2014.

Saat membahas agenda tersebut, sejumlah pejabat hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Sementara itu, Julian dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, Presiden tidak akan memberikan keterangan kepada pers pada Kamis malam ini terkait putusan sengketa pemilihan preisden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. “Saya pastikan tidak ada rencana presiden memberikan pernyataan (malam ini),” katanya. (ant/Bali Post)

DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU Dogiyai Jakarta (Suara NTB) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat ketua dan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Papua, karena pelanggaran kode etik dengan mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu setempat pada masa Pilpres 2014.

Anggota Majelis Hakim DKPP Saut Hamonangan Sirait di Jakarta, Kamis, mengatakan Bawaslu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi yakni KPU Dogiyai tidak menggunakan Formulir DB-1 untuk Pilpres.

“Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-1 untuk Pileg bukan Form DB-1 Pilpres,” kata Saut saat membaca-

kan Putusan DKPP Nomor 256/ DKPP-PKE-III/2014.

Sanksi pemberhentian tetap itu diberikan kepada Ketua KPU Dogiyai Didimus Dogomo dan empat komisioner lain yaitu Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palfianus Kegou.

Terkait pemecatan tersebut, Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi ke Dogiyai.

“Ini otoritas KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti itu, tapi nanti tentu kami akan menulis surat kepada KPU Papua bahwa ada Putusan DKPP yang memberhentikan seluruh KPU Dogiyai dan meminta mereka untuk menindaklanjutinya,” kata Hadar usai persidangan DKPP di Jakarta.

Dia menjelaskan penggantian jabatan ketua dan anggota KPU di daerah umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan kembali kandidat calon pada saat uji kepatutan dan kelayakan terdahulu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis, membacakan 13 putusan dari 16 perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota lembaga penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pilpres 2014, kata Ketua Jimly Asshiddiqie di Jakarta.

“DKPP ini ada 16 perkara, semula dari 16 perkara itu akan diintegrasikan, namun ternyata tidak mudah mengintegrasikan menjadi satu putusan. Sehingga total jumlah putusan yang akan kami bacakan ada 13 Putusan,” kata Jimly saat membuka Sidang Putusan DKPP di Gedung Kementerian Agama di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (ant/Bali Post)

Presiden Ikuti Putusan MK dari Istana Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengikuti melalui televisi sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan presiden di Istana Negara, Kamis Siang.

“Presiden sedang mengikuti langsung melalui TV dan kita tunggu hasil akhir putusan MK. Presiden mengikuti dari Istana,” kata Juru Bicara Presiden julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu kepada wartawan di Binagraha, Jakarta, Kamis (21/8).

Menurut Julian, Presiden juga mencermati dan memantau kondisi di lapangan

DIJUAL

menyambut putusan MK tersebut. MK sedianya akan membacakan putusan sengketa hasil pemilihan presiden pada pukul 14.00 WIB. “Imbauan Presiden agar aksi unjuk rasa dilakukan dengan tertib karena presiden melihat ini adalah hak warga negara melakukan unjuk rasa. Yang diinginkan tidak merusak dan meganggu ketertiban,” katanya.

Julian menambahkan, rencana Presiden untuk terbang ke Papua melaksanakan kunjungan kerja ke Papua yang tertunda, sedianya akan dilaksanakan besok pagi. (ant/Bali Post)

Suasana persidangan di MK.

(Suara NTB/ist)

Ketua KPU Dapat Dua Peringatan DKPP Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mendapat dua peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan selama tahapan Pilpres 2014.

Peringatan pertama diberikan kepada Husni karena tidak menghadiri rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan melimpahkan kuasanya sebagai Ketua KPU RI pada saat itu kepada anggota KPU Hadar Nafis Gumay.

“Teradu I (Husni) dalam pokok aduan Pelaksana Tugas terbukti kurang berhati-hati dalam menetapkan skala prioritas terkait tugasnya, selaku Ketua KPU RI. Oleh karenanya, DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Husni Kamil Manik selaku Ketua KPU RI sepanjang menyangkut ketidakhadiran dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” kata Anggota Majelis Hakim DKPP Valina Singka Subekti di Jakarta, Kamis, saat membacakan Putusan Nomor 248/

DKPP-PKE-III/2014.

Peringatan kedua diberikan kepada Husni, kali ini bersama dengan seluruh Komisioner KPU RI, menyangkut instruksi pembukaan kotak suara kepada KPU daerah setelah penetapan hasil rekapitulasi, namun sebelum ada perintah dari Mahkamah Konstitusi.

“Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, Teradu I, II, III, IV, V, VI dan VII terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang,” tambah Valina.

Para teradu tersebut selain Husni Kamil Manik juga Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sigit Pamungkas.

“Oleh karena itu, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada para teradu sejak dibacakannya putusan ini dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu RI untuk mengawasi terhadap pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis, membacakan 13 putusan dari 16 perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota lembaga penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pilpres 2014, kata Ketua Jimly Asshiddiqie di Jakarta.

“DKPP ini ada 16 perkara, semula dari 16 perkara itu akan diintegrasikan, namun ternyata tidak mudah mengintegrasikan menjadi satu putusan. Sehingga total jumlah putusan yang akan kami ba-

RUPA-RUPA

ADVERTISING

(ant/Bali Post)

Husni Kamil Manik

cakan ada 13 Putusan,” kata Jimly saat membuka Sidang Putusan DKPP di Gedung Kementerian Agama di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (ant/Bali Post)

BAKERY LOWONGAN

SUARA NTB Jumat, 22 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

AS Gagal Selamatkan Sandera di Suriah Washington Amerika Serikat (AS) belum lama ini berusaha menyelamatkan sejumlah warga Amerika yang menjadi sandera di Suriah oleh Negara Islam Irak dan Levant (Islamic State of Iraq and Levant/ISIL). Ttermasuk wartawan yang dibunuh James Foley, tapi misi itu gagal.

Sekretaris Pers Pentagon Jhon Kirby, menyebut, operasi tersebut melibatkan anasir darat dan udara dan dipusatkan pada satu jaringan khusus penyandera di dalam ISIL. Namun misi rahasia musim panas tahun ini di Suriah tak berhasil, karena sandera tak ada di sasaran.

Berita itu beredar sehari setelah rekaman video yang disiarkan oleh ISIL pada Selasa (19/8) memperlihatkan pemenggalan wartawan Amerika, James Foley, oleh

kelompok Negara Islam (IS).

“Sebagaimana telah berulangkali kami katakan, Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen pada keselamatan dan kesejahteraan warganya, terutama mereka yang menderita dalam penangkapan,” kata Kirby.

Dalam kasus ini, AS menempatkan unit terbaik militer dengan bahaya dalam upaya membawa pulang warga negaranya.

Ia juga menegaskan Pemerintah AS akan menggunakan

kekuatan diplomatik, intelijen dan militernya secara penuh untuk membawa pulang warganya setiap kali mereka mampu.

“Amerika Serikat tidak akan mentolerir penculikan warganya, dan akan bekerja tak kenal lelah untuk mengamankan warga negara dan menangkap penyandera mereka,” katanya.

Presiden AS Barack Obama mengutuk pasukan ISIL yang diduga berada di belakang pemenggalan James Foley, dan

mencap kelompok tersebut “kanker” serta menyeru umat Muslim di seluruh dunia “agar menolak cap teror penuh kebenciannya”.

Pada bagian lain, pesawat AS menghantam kelompok Negara Islam (Islamic State/ IS) dalam 14 serangan udara dekat bendungan terbesar Irak dalam 24 jam terakhir.

Sejak Selasa, pesawat-pesawat tak berawak Amerika Serikat dan jet-jet tempur menghancurkan atau merusak enam Humvee IS, tiga lokasi untuk perangkat peledak rakitan, satu tabung mortir dan dua truk bersenjata, kata Komando Pusat Amerika Serikat.

Serangan-serangan udara terbaru itu adalah yang ke 84

dilakukan sejak 8 Agustus.

Dari jumlah tersebut, 51 dilakukan untuk mendukung pasukan Irak dekat Bendungan Mosul, yang sekarang di bawah kendali pasukan keamanan Irak dan Kurdi.

Komando menyatakan serangan-serangan terakhir dilakukan untuk “memperluas” daerah yang dikendalikan Irak dan Kurdi.

“Serangan-serangan ini dilakukan berdasarkan kewenangan untuk mendukung keamanan pasukan Irak dan operasi kekuatan pertahanan Kurdi, serta untuk melindungi infrastruktur yang kritis, personel dan fasilitas Amerika Serikat, selain mendukung upaya kemanusiaan,” katanya menambahkan. (ant/bali post)

Partai Sosialis Brasil Tunjuk Calon Presiden Baru

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Pasukan Bela Diri Jepang dan polisi mengevakukasi mayat korban tanah longsor yang melanda perumahan di Asaminami Hiroshima, Jepang Barat, Rabu (20/8). Longsor yang terjadi di Jepang ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan menyebabkan lebih dari 36 warga tewas.

Brasilia Partai Sosialis Brasil menunjuk pegiat lingkungan populer Marina Silva sebagai calon presiden (capres) pada Rabu (20/8) untuk menggantikan Eduardo Campos, yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat pekan lalu.

Kematian Campos telah secara radikal mengguncang lanskap pemilihan umum menjelang pemungutan suara Oktober, yang mungkin memasangkan bekas wakil presidennya Campos, Silva, untuk menggeser petahana Dilma Rousseff dalam pemilihan menurut jajak pendapat terbaru. “Saya akan memberikan yang terbaik yang saya miliki,” kata Silva (56), mantan Menteri Lingkungan Hidup, setelah pengumuman itu.

“Usulan-usulan kami (menyerukan) untuk lebih adil, makmur secara ekonomi dan berkeadilan sosial, politik yang demokratis serta lingkungan berkelanjutan bagi Brasil,” katanya.

Ketua Umum Partai Sosialis Brasil Roberto Amaral

mengatakan para pemimpin partai telah memilih Silva dengan suara bulat untuk menggantikan mendiang pasangannya dalam pemilihan umum. “Kami sangat besar untuk memiliki dia sebagai pengganti,” katanya seperti dikutip kantor berita AFP. Sementara anggota parlemen dari partai sosialis, Beto Albuquerque, dipilih sebagai calon wakil presiden yang baru dari partai.

Pada Senin, perusahaan jajak pendapat Datafolha menempatkan Silva di posisi kedua menjelang pemungutan suara putaran pertama 5 Oktober, dengan dukungan 21 persen dibanding 36 persen untuk Rousseff dan 20 persen untuk Aecio Neves dari Partai Sosial Demokrat.

Sebelum kematian Campos, prospek pemilu berjalan stabil selama berbulan-bulan, dengan jajak pendapat yang memberi Rousseff sekitar 36 persen suara, Neves 20 persen dan Campos delapan persen. (ant/bali post)

Panglima Militer Ditunjuk sebagai Perdana Menteri Thailand Bangkok Majelis nasional bentukan junta Thailand, Kamis, memilih pemimpin kudeta Jenderal Prayut Chan-O-Cha sebagai perdana menteri.

Prayut, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta tak berdarah 22 Mei, didukung 191 dari 197 anggota majelis, dengan tiga abstain dan tiga pemilih absen.

Tidak ada anggota majelis yang menentang pemilihan panglima militer itu, yang merupakan calon tunggal untuk jabatan tersebut, demikian menurut laporan AFP. Pengangkatannya harus disetujui oleh Raja Bhumibol Adulyadej meski dukungan kerajaan dipandang sebagai formalitas.

Langkah sang jenderal untuk melepaskan baju seragamnya dan mengambil alih jabatan perdana menteri dilihat sebagai upaya untuk

(ant/bali post)

Prayut Chan-O-Cha

memperkokoh kendali militer terhadap politik bangsa yang bergolak itu.

Junta telah mengesampingkan mengadakan pemilihan umum baru sebelum sekitar Oktober 2015, meskipun terdapat imbauan-imbauan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk kembali ke demokrasi.

Prayut, yang akan pensiun

sebagai panglima militer pada September, dipandang sebagai penentang buronan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta sebelumnya pada tahun 2006 yang memicu krisis politik di Thailand.

Thaksin, kakak Yingluck, melarikan diri dari Thailand pada tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara, karena tuduhan korupsi.

Para penguasa militer mengatakan mereka ingin reformasi Thailand untuk mengakhiri tahun kekacauan politik dan kekerasan jalanan, tetapi para pengulas melihat pengambilalihan kekuasaan sebagai upaya untuk menghapus pengaruh Thaksin.

Junta telah bersumpah untuk tetap di tempat secara paralel dengan masa depan pemerintah, yang akan mencalonkan Prayut sebagai perdana menteri. (ant/bali post)

Pemimpin Militer Hamas Selamat dalam Serangan Israel Kota Gaza – Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, pada Rabu, mengkonfirmasi Komandan Umumnya Mohamed Deif masih hidup dan tidak tewas dalam serangan udara Selasa malam terhadap satu rumah di bagian utara Kota Gaza.

Abu Obeida, Juru Bicara kelompok itu, mengatakan kepada Stasiun Televisi Al-Aqsha —milik Hamas, “Pemimpin Abu Khaled (Deif) tidak cedera dan para pemimpin musuh gagal membidik dia.”

Pada Selasa malam, satu jet tempur Israel menembakkan empat rudal ke satu bangunan berlantai tiga di bagian utara Jalur Gaza, dan menewaskan empat orang, ter-

masuk istri Deif, Widad, serta putranya, Ali. Abu Obeida menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata enam hari yang berakhir pada tengah malam, demikian laporan Xinhua. Israel dan Palestina mengadakan pembicaraan tak langsung di Ibu Kota Mesir, Kairo, yang difasilitasi oleh Mesir, selama delapan hari tanpa mencapai kemajuan besar.

Sementara itu, Abu Obeida memperingatkan perusahaan penerbangan internasional agar tidak mendarat di Tel Aviv dari pukul 06.00 waktu setempat (10.00 WIB) pada Kamis.

Kelompok tersebut juga meminta warga permukiman di pinggiran Jalur Gaza di Israel

Selatan agar pulang dan tetap berada di dalam tempat perlindungan bawah tanah sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, kampanye militer Israel di Gaza mungkin akan diperpanjang dan ia menuduh Hamas, penguasa wilayah itu menggunakan “kebiadaban” terhadap warga sipil seperti yang dilakukan pejuang Negara Islam di Irak.

Netanyahu mengatakan, bagaimanapun, bahwa ia melihat “cakrawala diplomasi baru” ke depan bagi Israel di wilayah tersebut, mengacu pada kemungkinan diplomasi dengan Palestina ke depan setelah perang usai. (ant/bali post)