Snt22092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 164 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kebakaran Rinjani Meluas Selong (Suara NTB) Kebakaran kawasan hutan padang savana Gunung Rinjani makin meluas.

Titik api masih menyala sampai Senin (21/9) kemarin di wilayah Kanji. Hingga saat ini diidentifikasi luas kawasan yang terbakar mencapai 170 hektar (ha).

Hal itu diungkapkan, Ketua Wilker II Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), H. Ramsjah. Petugas Pemadam Kebakaran diakui cukup kewalahan mendatangi titik api.

Penyebab utama terjadinya

kebakaran belum diketahui.

Kesimpulan sementara penyebab kebakaran karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oknum pemburu liar di kawasan hutan.

Laporan tim TNGR, api

yang bermula dari kawasan Pusuk Sembalun ini terus meluas menuju Kanji dan diprediksi akan merembet ke Propok. Itulah yang luasannya mencapai 150 ha.

Bersambung ke hal 15

Akibat Puntung Rokok (Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Terlihat bekas kebakaran di Kawasan Pusuk Sembalun.

Kasus Dermaga Labuhan Haji

MA Perberat Hukuman Gafar Ismail Mataram (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman jauh lebih berat dari putusan pengadilan, dalam kasus korupsi Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur. Salah seorang terdakwa, Lalu Gafar Ismail, divonis lima tahun penjara atas kasasi yang diajukan Januari 2015 lalu. Dua terdakwa lainnya, Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan Manajemen Konsultan (MK) Ir. Muhammad Zuhri masih menunggu putusan MA. Informasi turunnya putusan itu

TO K O H

disampaikan pihak Pengadilan Negeri Mataram. “Sudah kami terima, pekan kemarin, petikan putusannya ada di meja saya,” kata Humas PN Mataram, Husnul Khotimah, SH,MH melalui Panitera Subari, SH kepada Suara NTB, Senin (21/9).

Isi petikan putusan itu, bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim MA lima tahun penjara, jauh lebih berat dari putusan Pengadilan Tinggi Mataram, dengan hukuman ketika itu tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Bersambung ke hal 15

DINAS Kehutanan (Dishut) NTB memastikan kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di wilayah Pusuk Sembalun seluas 170 hektar akibat puntung rokok. Awalnya, seluas 50 hektar yang terbakar namun meluas hingga 100 hektar. Selain persoalan kebakaran hutan, seluas 300 hektar kawasan hutan TNGR juga saat ini sedang dirambah oleh masyarakat di Pesugulan Lombok Timur (Lotim).

“Kebakaran itu sekitar 100 hektar. Itu

sudah padam. Di sana itu ada pos, sekarang harus aktif. Begitu ada kebakaran harus dipadamkan. Itu kan kebakarannya baru sekali ini. Ini alang-alang, itu memang ada puntung rokok penyebabnya,” kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Senin (21/9).

Persoalan kedua, kata Andi, perambahan hutan kawasan TNGR seluas 300 hektar di Pesugulan Desa Bebidas Lotim.

Bersambung ke hal 15

Banyak Gagal, Proyek yang Diinisiasi LSM Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, tak sedikit proyekproyek yang diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini gagal alias tak berhasil. Gagalnya proyek-proyek tersebut karena tidak adanya keberlanjutan program. Artinya begitu proyek selesai maka sudah tak ada lagi keberlanjutan dari proyek tersebut.

“Proyek yang dilaksanakan dengan inisiasi dari luar pemda, itu sudah banyak di NTB. Bahkan mungkin dulu biang-biangnya LSM salah satu pertama kerja di NTB. Jadi NTB ini terkenal dengan lahan kering dengan daerah sangat TGH.M.Zainul Majdi

tinggi angka kemiskinannya. Maka LSM- LSM pertama di republik ini bekerja pertama di NTB. Ada yang sukses tapi banyak juga yang gagal.

Kenapa gagal? Karena tak adanya keberlanjutan dari proyek itu,” kata gubernur saat membuka rapat koordinasi proyek kemakmuran hijau dalam upaya pengentasan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (21/9) siang.

Untuk memastikan keberlanjutan suatu proyek, katanya maka perlu pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam arti mampu mendorong dan menumbuhkan semangat membangun pada masyarakat itu sendiri. Pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar masyarakat itu ikut-ikutan.

Bersambung ke hal 15

BELUM RAMPUNG - Pembangunan proyek by pass BIL Patung Sapi (Lombok Barat) -Kota Mataram, belum rampung. Proyek yang sangat dinantikan masyarakat, sekarang dalam tahap pembangunan /duplikasi Jembatan Banyumulek 1,2 dan 3. Proyek dengan anggaran dari APBN ini dananya mencapai Rp 82 miliar lebih.

Tidak Boleh Miskin BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengatakan, umat Islam tidak boleh miskin. Kemiskinan yang melanda saat ini tidak bisa diperangi secara individu. Akan tetapi harus dilakukan dengan sebuah gerakan. Gerakan yang dimaksudkan adalah membayar zakat.

Bersambung ke hal 15 H. Moch Ali Bin Dachlan

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Terjerat Ijon SALAH satu cluster masyarakat miskin di NTB adalah masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Data dari Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, sekitar 40 persen atau 300 ribu orang masyarakat sekitar hutan dalam kondisi miskin.

Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang hidup dalam kemiskinan disebabkan mereka banyak yang terjerat sistem ijon.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Rencana Pengerukan Pasir Laut

Gubernur Serahkan pada Kajian Amdal dan Studi Kelayakan

Andi Pramaria (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dirinya telah menerima izin penanaman modal salah satu investor yang akan mengeruk pasir laut di Lombok Timur (Lotim). Namun, diterima atau tidaknya rencana pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa Bali itu tergantung hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan (Feasibility Study/FS).

“Sampai sekarang, yang saya terima izin penanaman modal supaya terdaftar perusahaan itu. Selanjutnya nanti kita lihat. Kalau ada sesuatu investasi, kegiatan usaha yang diinginkan, kita lihat kesesuaiannya,” kata gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (21/9) siang kemarin.

Gubernur mengatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan peluang dibolehkan atau tidaknya pengerukan pasir laut tersebut. Namun, hal itu ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dikatakan, tidak ada pemeirntah daerah yang boleh melarang suatu perusahaan yang legal untuk mendaftarkan investasi.

“Jadi, (perusahaan itu) sudah terdaftar di sini tapi mau apa? Itu yang sedang ditelaah oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kita,”ucapnya.

Orang nomor satu di NTB ini mengungkapkan, sebelum ada permohonan investasi pengerukan pasir laut. Dulu pernah ada perusahaan (investor) yang mengajukan permintaan

pengerukan pasir daratan. Ia menegaskan, pengerukan pasir daratan tidak boleh dilakukan pada pantai di NTB. ‘’Nah sekarang saya dengar, walaupun saya belum mendapatkan laporan resmi permintaan izin untuk pengerukan pasir tengah laut. Nah itu yang akan tunduk pada semua peraturan yang ada,”imbuhnya.

Peraturan yang dimaksud, yakni apakah rencana pengerukan pasir laut itu berkesesuaian dengan wilayah pertambangan. Apakah dari sisi lingkungan tidak merusak ekosistem laut atau tidak. Apakah rencana pengerukan pasir laut itu tidak merusak terumbu karang atau biota laut lainnya.

“Itu menurut saya ada kajian Amdal, FS dan segala macam. Dan

itu masih jauh, kita nggak tahu apakah iya apa nggak. Apa hanya wacana, kemudian pembicaraan tapi yang resmi yang detail belum ke sana. Merusak apa tidak, itu akan tunduk pada Amdal. Bukan hanya Amdal tapi semua persyaratan yang lain,” tegasnya.

Setelah gagal mendapatkan perizinan untuk melakukan pengerukan pasir laut di wilayah Lotim karena faktor kewenangan pemerintah kabupaten, PT. Dinamika Atria Jaya mengajukan permohonan perizinan ke pemerintah provinsi. PT. Dinamika Atria Jaya bekerjasama dengan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dalam menyediakan material untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengelolaan Limbah Medik

Hari Ini Pengajuan KUA PPAS Bantuan Produsen Tahu KELURAHAN Abian Tubuh Baru merupakan salah satu sentra produksi tahu dan tempe di Kota Mataram. Bahkan warga Abian Tubuh Baru lebih dulu memproduksi tahu dibandingkan warga Kekalik Jaya. Lurah Abian Tubuh Baru, Agus Komaryanto menyebutkan jumlah produsen tahu di wilayahnya lebih dari 100 orang. Usaha tahu terbesar dan paling banyak berada di Lingkungan Karang Pelambek, disusul Lingkungan Karang Pande, Karang Parwa, dan Karang (Suara NTB/ynt) Bata Selatan.

Agus Komaryanto “Beberapa lingkungan itu banyak warganya yang fokus pada usaha tahu. Di lingkunganlingkungan lain lebih ke usaha jajanan, berbagai jenis kue, dan kacang-kacangan,” terang Agus di kantornya, Senin (21/9).

Belum lama ini sebanyak 20 produsen tahu di Abian Tubuh Baru diberikan pelatihan. Agus mengatakan pelatihan ini merupakan program dari Kementerian Tenaga Kerja yang dilaksanakan Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi) Kota Mataram. “Ada warga yang dibantu untuk pengembangan usaha sebanyak 20 orang yang dibagi dalam empat kelompok.

Semuanya dari pengusaha tahu,” ujarnya.

Para produsen tahu ini juga diberikan bantuan peralatan produksi. Selain diberikan bantuan alat, mereka juga diberikan pelatihan dan pembekalan. Diharapkan dengan program ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tahu di Abian Tubuh Baru. Di samping itu, para pengusaha juga diharapkan dapat terus mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan produsen tahu dari kelurahan lain.

Agus mengatakan tahu Abian Tubuh sudah cukup terkenal.

Warganya sejak lama telah memproduksi tahu dan dilakukan secara turun temurun. Bahkan tahu Abian Tubuh kerap dijadikan oleh-oleh.

Para produsen membutuhkan pipa paralon dengan diameter yang lebih besar untuk saluran pembuangan limbah produksi.

Sebagian produsen tahu telah memakai pipa paralon diameter besar, tapi masih banyak produsen tahu yang belum memasang pipa paralon besar. Dampaknya adalah saluran mampet karena kapasitas pipa yang kecil. Pihaknya pun telah mengusulkan bantuan melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) dan juga melalui program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK). Sebagian sudah direalisasikan. (ynt)

SKPD Diminta ”Review” Program Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, Selasa (22/9) hari ini akan mengusulkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Dewan. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta “review” seluruh program. Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.

APBDP kata Alwan, sedang dilakukan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Adanya catatan dari Penjabat Walikota supaya tidak ada program fisik dikerjakan, maka seluruh SKPD diminta mereview program.

“Saat rapim Buk Wali berikan catatan, di APBDP tidak boleh ada proyek fisik,” kata Alwan meniru komentar orang nomor satu di Kota Mataram itu.

Ia menjelaskan, tidak ada proyek fisik masuk pada APBDP. Hanya tunjangan kesejahteraan daerah (TKD) dan anggaran pemeliharaan saja.

Memang diakui, proyek fisik mendesak yakni pengerjaan jalan menuju ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan senilai Rp 4 miliar. Tetapi, tidak mungkin dikerjakan karena festival hortikultura digelar 10 Oktober mendatang.

Dari anggaran itu kemudian disiasati untuk penimbunan tanah uruk, sehingga Dinas Pekerjaan Umum mengalihkan anggaran itu. Pengalihan anggaran kata Alwan, sesuai nomenklatur dan dipastikan tidak melanggar hukum. “Dialihkan bukan ke program lain, tapi yang jelas tidak mungkin mengerjakan jalan

masuk RTH karena waktunya sudah mepet,” pungkasnya seraya menambahkan penimbunan itu untuk pembangunan lapak disiapkan saat festival digelar.

Sebelumnya, program sejumlah SKPD mandek lantaran APBD Kota Mataram dipersoalkan oleh tiga fraksi yakni PDIP, Demokrat dan Gerindra. Dewan tidak ingin melanjutkan pembahasan APBDP, sebelum dugaan APBD ganda yang dilaporkan politisi PDIP dan juga Anggota DPR RI, Rachmat Hidayat diselesai dilakukan supervisi. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan limbah medik di Kota Mataram oleh beberapa fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun Puskesmas menggunakan alat insenerator. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tidak memberi izin untuk penggunaan insenerator karena dengan mengolah limbah medik menggunakan insenerator persoalan limbah tidak bisa tuntas begitu saja. Karena setelah diolah dengan insenerator masih meninggalkan abu bekas pembakaran. “Insenerator tidak selesaikan persoalan secara tuntas karena ada abunya,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh.

Saleh menerangkan, abu atau disebut fly ice sisa pembakaran tersebut masih mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Abu ini kemudian harus dimusnahkan oleh PPLI (Pusat Pemusnahan Limbah B3). “Sebenarnya kami tidak merekomendasikan penggunaan insenerator karena biayanya sangat mahal,” ujarnya.

Sebagai solusi penanganan limbah medik, BLH Kota Mataram berencana menggunakan jasa pengumpul dimana dengan alat transporter limbah medik akan dibawa ke perusahaan pemusnah limbah medik di Surabaya. Dengan sistem seperti ini, Saleh mengatakan persoalan limbah medik akan selesai.

“Limbah medik ini tidak diproses di Kota Mataram, tapi dibawa ke luar daerah,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

M. Saleh Perusahaan pemusnah limbah ini dipastikan telah memiliki izin pengolahan dan pengelolaan limbah dari instansi yang berwenang. Rencananya bulan depan perusahaan ini akan mulai mengolah limbah medik dari Kota Mataram. “Semua limbah medik diangkut oleh transporter ke pengolah di Jawa,” ujarnya.

Untuk memastikan bahwa limbah medik yang dibawa dari Mataram telah diolah, akan disertakan dengan manifes sebagai bukti. Ia mengatakan transporter dan perusahaan pengolah ini juga memiliki lapisan izin yang banyak sehingga bisa dipercaya.

Kendaraan pengangkut atau transporter ini juga khusus dan memiliki tanda, sedangkan sopirnya telah disertifikasi. “Dengan cara itu kita bisa selesaikan limbah medik sehingga kita tidak berhadapan lagi dengan abunya karena mengandung limbah B3,” ujarnya. (ynt)

Warga Dirikan Bangunan di Bantaran Sungai Jangkok

Bantuan Harus Dikembalikan ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta mengaku terusik atas masalah bantuan alat pengering padi yang diduga salah sasaran. ‘’Saya mendapat pengaduan dari masyarakat yang merupakan kelompok tapi,’’ katanya kepada Suara NTB di kantornya.

Kelompok tani yang ada di Kota Mataram, termasuk yang telah mengadu kepada pihaknya, bahwa mereka men(Suara NTB/fit) gajukan proposal, sudah pasti Sang Ketut Deresta ingin mendapatkan bantuan tersebut. Yang disayangkan, ketika bantuan itu turun, peruntukkannya justru di Lombok Barat. Atas kondisi ini, kata Deresta, semestinya Kepala Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, tetap bertahan bahwa bantuan itu untuk Kota Mataram.

Menurut politisi Hanura ini, meskipun lahan pertanian di Kota Mataram sudah menyusut tetapi masih ada warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sehingga, menjadi sangat penting ketika bantuan itu ada. Untuk itu, bantuan alat pengering padi itu diusulkan oleh sejumlah kelompok tani di Kota Mataram. ‘’Setelah itu malah kelompok lain yang dapat dan peruntukkannya malah tidak di Kota Mataram,’’ ujarnya kecewa. Deresta menuntut adanya tindakan konkret dari Kepala Dinas PKP Kota Mataram untuk mengklarifikasi bantuan tersebut. Terlebih dengan adanya penolakan dari kelompok tani yang mengajukan proposal. ‘’Mereka menolak memberi tanda tangan karena memang mereka tidak menerima bantuan itu,’’ imbuhnya.

Deresta berharap tindakan nyata Kepala Dinas PKP Kota Mataram bagaimana supaya bantuan mesin itu dikembalikan kepada kelompok tani yang ada di Kota Mataram. Sudah ada pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB bahwa ketika bantuan itu tidak sesuai peruntukkan dapat dikembalikan.

Sekarang, lanjut Deresta, mestinya Kepala Dinas PKP Kota Mataram menuntut kepada Dinas Pertanian Provinsi NTB. Ia membantah bahwa ‘’nyasarnya’’ bantuan yang sedianya untuk kelompok tani di Kota Mataram kepada kelompok tani yang ada di Lombok Barat akibat lemahnya pengawalan atas bantuan yang telah diusulkan itu. ‘’Katanya sih tempat yang belum tersedia untuk mesin itu. Tapi kenyataannya sudah ada tempat yang disediakan oleh kelompok itu. Tidak mungkin juga mereka akan mengajukan permintaan bantuan mesin kalau tempatnya belum ada,’’ tandasnya. (fit)

Kementerian LH Tak Beri Izin Penggunaan Insenerator

(Suara NTB/cem)

DIKERJAKAN - Gedung rawat inap RSUD Kota Mataram masih dikerjakan. Proyek ini ditargetkan tuntas awal November 2015.

Terancam Molor, Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pembangunan gedung rawat inap rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, terancam molor. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Damai Indah Utama dengan nomor kontrak 445/1375/RSUD/V/ 2015, dijadwalkan rampung awal November mendatang.

Kenyataan, di lapangan progres fisik baru mencapai 50 persen.

Pembangunan gedung berlantai lima dihajatkan untuk penambahan ruang rawat inap itu, dikerjakan melalui APBD 2015. Nilai kontrak Rp 20.843.400.000 dengan waktu pengerjaan selama 180 hari.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra, M.Kes menjelaskan,

progres pembangunan fisik gedung rumah sakit telah mencapai 50 - 60 persen. Secara fisik tidak ada masalah karena kontraktor terlihat berusaha menuntaskan pekerjaan sesuai jadwal. Namun diakui, paling besar berpengaruh medical elektrical.

“Kalau fisiknya Insya Allah tidak ada masalah. Paling besar itu ME (Medical Elektric). Kalau itu sudah terpasang, Insya Allah on progress bisa mencapai 90 persen,” terangnya. dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD ini, mengaku tidak khawatir bahkan proyek tidak akan molor sesuai jadwal. Jika partikel listrik masuk, penembokan dan lain sebagainya mengikuti dan tidak akan membutuhkan waktu

lama. “Saya rasa kalau sekadar nembok tidak lama. Kan mereka kerja dari pagi sampai pukul 03.00 dini hari,” pungkasnya Ditargetkan, pertanggal 1 November seluruh pekerjaan tuntas dan hanya mempersiapkan alat - alat medis dan lain sebagai.

Ia menjelaskan, gedung baru itu rencananya disiapkan 45 kamar rawat inap untuk pasien kelas tiga, sehingga genap 100 kamar. Dengan total kamar itu RSUD sudah memenuhi standar rumah sakit tipe B. Akibat kekurangan kamar akunya, terpaksa harus menolak pasien karena overload (kelebihan pasien).

“Mau ditaruh dimana, terpaksa kita tolak karena tidak ada kamar,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Beberapa warga yang tinggal di bantaran Sungai Jangkok di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan mendirikan bangunan di bantaran sungai, khususnya di Lingkungan Sintung. Bangunan-bangunan ini membuat kawasan bantaran sungai terkesan kumuh dan tidak teratur. Mendirikan bangunan di bantaran sungai ini menurut Kepala Lingkungan Sintung, Imam Jafar sebenarnya dilarang, tapi masih saja ada warganya yang mendirikan bangunan.

Imam mengatakan ada sekitar lima unit bangunan di bantaran kali yang semuanya merupakan bangunan dari bambu atau bedek. Ia mengatakan bangunan tersebut bukan rumah yang ditinggali warga, tapi kebanyakan merupakan bangunan yang dijadikan dapur dan beranda atau tempat bersantai warga.

“Itu bukan tanah mereka.

Ketika air pasang mereka menaikkan lumpur sehingga menjadi daratan,” cetusnya.

Terkait persoalan ini pihaknya telah menyampaikan ke kelurahan dan kecamatan.

Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki bangunan di

bantaran kali. Jika akan dilakukan penataan untuk daerah pinggir sungai, maka warga siap untuk membongkar bangunan tersebut. “Mereka sanggup membongkar sendiri tanpa meminta ganti rugi kepada pemerintah,” ujarnya.

Agar kawasan sungai tetap bersih, pihaknya pun meminta kepada warga yang memiliki bangunan di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah langsung ke badan sungai.

Lingkungan juga bekerja sama dengan RT setempat dan melakukan koordinasi agar tetap memantau warganya.

Sementara itu, Lurah Banjar, Muzakkir Walad, Senin (21/ 9) menyampaikan pihaknya telah meminta agar bangunan yang ada di bantaran sungai tersebut segera ditertibkan.

Dan menurutnya masyarakat yang memiliki bangunan tidak ada yang keberatan terkait permintaan tersebut.

Muzakkir menambahkan pihaknya juga akan mengkoordinasikan hal ini ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram dan Balai Wilayah Sungai (BWS) apakah bentuk intervensinya terhadap kawasan bantaran sungai khususnya yang masuk wilayah Kelurahan Banjar. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

BANGUNAN - Bangunan di bantaran Sungai Jangkok, Lingkungan Sintung, Kelurahan Banjar, Ampenan.

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Petani Jagung Tak Nikmati Kenaikan Nilai Dolar Mataram (Suara NTB) Sebanyak 90.000 ton jagung yang diproduksi petani di daerah ini telah diboyong ke luar negeri oleh salah satu pengusaha swasta. Sayangnya, penguatan nilai dolar terhadap rupiah saat ini tak dinikmati oleh petani.

“Harga jagungnya dibeli sesuai harga rupiah. Kalaupun jagung kita diekspor, otomatis yang mendapat keuntungan pengusahanya,” kata Kabid Perdagangan Luar Negeri (PLN) Disperindag Provinsi NTB, Dra. Hj. Bq. Noviana Indiari, MM barubaru ini.

Kendati demikian, patut disyukuri jagung-jagung yang diproduksi oleh petani diserap langsung oleh pengusaha.

Dengan demikian harga pembelian masih dipertahankan tidak mengalami anjlok saat panen jagung berlangsung.

Berdasarkan data yang dirilisnya, realisasi ekspor NTB komulatif sejak Januari hingga Juli 2015 tercatat volumen-

ya sebesar 128.053,514 ton.

Terjadi peningkatan sebesar 722,16 persen dari bulan Januari hingga Juli 2014 yang volumenya tercatat sebesar 15.575,294. Demikian juga nilai ekspor sejak Januari hingga Juli 2015 yang tercatat sebesar US$ 834.398.707,960, terjadi peningkatan nilai sebesar 3.201,88 persen dari realisasi ekspor Januari hingga Juli 2014 yang hanya tercatat sebesar US$ 25.270.416,030.

Pemerintah menurutnya terus melakukan upaya untuk menggenjot volume ekspor berbagai komoditas selain jagung di dalam daerah. Hanya saja, beberapa pemasalahan yang dihadapai saat ini di antaranya sebagian besar dokumen

ekspor lebih banyak diurus di daerah lain. Pengembangan usaha IKM yang masih terkendala permodalan.

Selain itu, kualitas dan desain produk yang masih kurang memenuhi selera pasar, pengetahuan pengusaha terhadap produk luar negeri yang juga masih kurang, kemampuan pengusaha mengikuti berbagai event luar negeri yang juga terbatas.

Permasalah lain, perlunya kesadaran bersama untuk menjaga kondusivitas dalam daerah, kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, wawasan bisnis dan tingkat pendidikan pelaku usaha dalam daerah yang masih rendah.

Rendahnya daya saing

produk, ketersediaan bahan baku yang kurang, tingginya suku bunga perbankan yang bisa menjadi beban bagi IKM, akses perbankan terbatas, pemasaran terbatas, dan terbatasnya institusi pemasaran produk di dalam daerah.

Menyikapi itu, berbagai upaya pemecahan masalah dilakukan di antaranya eksportir diimbau menggunakan dokumen ekspor dan L/C nya pada bank devisa yang ada di NTB. Harus dipermudah kredit lunak kepada IKM dengan memanfaatkan Jamkrida.

Peningkatan mutu dan desain produk melalui penyuluhan, meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha, memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk mengikuti even di luar negeri, hingga mengupayakan terbentuknya trading house serta gudang yang representatif untuk produk unggulan. (bul)

(Suara NTB/bul)

GAMBOL JATI - Kerajinan kayu cukup unik gambol jati nuansa tembok besar Cina (great wall) masih dipajang di Sekretariat Dekranasda NTB. Kerajinan yang didesain oleh Bing Gianto ini menjadi satu-satunya barang kerajinan yang paling besar dari sisi ukuran yang dipajang di sana. Seorang petugas Dekranasda NTB sedang membersihkan kerajinan dengan tingkat kerumitan tinggi itu, Senin (21/9).

Soal Royalti ’’Mataram Mall’’

Penjabat Walikota Belum Terima Laporan Harga Hewan Kurban Melonjak MENJELANG perayaan Idul Adha, harga hewan kurban di Kota Mataram melonjak drastis. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, kenaikan harga hewan kurban ini sebagai akibat dari naiknya nilai tukar Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah. Padahal persediaan sapi di Kota Mataram normal dan tidak ada persoalan.

(Suara NTB/dok) H. Mutawalli “Sebenarnya dari stok sapi tetap tapi kenaikan ini mengikuti kenaikan harga Dollar Amerika,” cetusnya. Kenaikan ini juga dipengaruhi faktor psikologis di mana belakangan ini harga beberapa barang naik sehingga harga hewan kurban juga ikut dinaikkan. “Semua harga naik jadi harga hewan kurban juga ikut dinaikkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya di beberapa titik penjualan hewan kurban, harga sapi berkisar antara Rp 11 juta sampai Rp 14 juta per ekor. Jika dibandingkan tahun lalu, kenaikan ini cukup tinggi. Menjelang Idul Adha tahun lalu, harga sapi hanya berkisar Rp 7 juta sampai Rp 8 juta per ekor.

Hal yang sama juga terjadi pada kambing. Saat ini harga kambing berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per ekor.

“Kalau tahun lalu rata-rata Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per ekor,” cetus Mutawalli.

Dengan melambungnya harga hewan kurban, Mutawalli memprediksi jumlah hewan yang akan dikurbankan di Kota Mataram tahun ini menurun. “Mungkin sekarang agak sedikit berkurang karena harga yang cukup mahal. Tapi sebenarnya tidak ada relevansinya ibadah dengan harga hewan kurban yang mahal,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengaku hingga kini belum menerima laporan terkait tindaklanjut penentuan royalti Mataram Mall. “Belum ada laporan,” kata Selly menjawab Suara NTB, Senin (21/9).

Royalti atas aset yang dimiliki Pemkot Mataram berupa lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar digunakan PT. Pasific Cilinaya Fantasi itu, dibahas sejak tahun 2013 lalu.

Kala itu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meminta Pemkot Mataram menginventarisir aset digunakan oleh pihak ketiga. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram periode 2009 - 2014, Nyayu Ernawati meminta Pemkot mengkaji kembali klausul perjanjian serta meminta royalti dinaikkan. Alasan kenaikan itu, karena sudah beberapa tahun

tidak terjadi perubahan meskipun Mataram Mall berkembang.

Penentuan royalti tak tuntas. Tatkala peralihan pengelolaan aset dari Bagian Umum ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebelum diserahkan ke BPKAD, tim appraisal ditunjuk menghitung nilai aset kemudian merekomendasikan royalti bisa dibayarkan Mataram Mall mencapai miliaran. Tapi hasil kajian kembali dilakukan oleh tim akademisi Unram dan merekomendasikan royalti Rp 375 juta - Rp 600 juta per tahun.

Jumlah tawaran Pemkot Mataram itu dinilai memberatkan dan PT. Pasific Cilinaya Fantasi ngotot membayar Rp 180 juta, dengan pertimbangan harus berbagi kue dengan Lombok Epicentrum Mall dan Lombok City Center. Hingga

nota dinas diserahkan ke mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, tapi belum juga dieksekusi.

Penjabat Walikota menambahkan, Manajemen Mataram Mall tidak menjadikan itu sebagai alasan. Jika dihitung LEM baru beroperasi, sehingga dipertanyakan bagaimana tahun - tahun sebelumnya. Jika hasil tim appraisal tidak dijalankan, maka akan dilaporkan ke penegak hukum. “Kalau ndak jalankan rekomendasi tim appraisal, laporkan saja ke penegak hukum,” ancamnya.

Paling tidak kata Selly, royalti Mataram Mall naik 50 100 persen atau dari Rp 150 juta menjadi Rp 250 - 300 juta.

“Paling tidak naik tengah tengahlah,” harapnya seraya menambahkan Pemkot Mataram harus berani memutuskan besaran royalti. (cem)

31 Perusahaan Buka Lowongan Kerja Mataram (Suara NTB) Sebanyak 31 perusahaan sudah konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB untuk membuka lowongan kerja untuk berbagai bidang jasa. Perusahaan-perusahaan itu akan membuka lowongan kerja melalui kegiatan bursa kerja (job fair) yang akan dilaksanakan 2-3 Oktober mendatang. ‘’Job fair’’ akan dilaksanakan di Gelanggang Pemuda di Jalan Pendidikan Mataram. Sebanyak 120 stand menurut Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan akan disiapkan. Masing-masing stand akan diisi oleh setiap perusahaan yang membuka lowongan.

Beberapa di antaranya perusahaan yang sudah konfirmasi tersebut masing-masing dari beberapa hotel besar di Kota Mataram, perbankan,

rumah sakit, perusahaan otomotif, hingga toko-toko modern. Sejumlah perusahaan yang sudah oke tersebut diperkirakan masih bertambah. Disnakertrans sendiri mengundang sebanyak 60 perusahaan untuk terlibat di kegiatan yang rutin dilaksanakan guna menekan angka pengangguran ini.

“Kita tunggu dulu, sepertinya masih ada beberapa perusahaan lagi yang akan mengkonfirmasi mereka ikut job fair,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (21/9).

Estimasi tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai di atas 2.000-an. Akan dilaksanakannya kembali job fair ini, menurut kepala dinas sebagai gerakan terus menerus yang dilakukan untuk menyelamatkan angkatan kerja di Provinsi NTB. (bul)

Astra Motor NTB Pasarkan Pelumas AHM Oil MPX 3 Mataram (Suara NTB) September ini, , PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan pelumas terbaru untuk sepeda motor Honda, AHM Oil MPX 3, guna memenuhi kebutuhan pelumas dengan tingkat kekentalan tinggi.

Melalui main dealer Astra Motor Mataram, AHM Oil MPX 3 dipasarkan ke seluruh jaringan suku cadang Honda genuine parts dan ke68 AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) sebagai bengkel resmi Honda yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Penambahan varian baru ini semakin memberikan ragam pilihan pelumas kepada konsumen untuk merawat dan mendukung performa sepeda motor Honda.

AHM Oil MPX 3 hadir sebagai salah satu alternatif pelumas mesin sepeda motor bagi konsumen yang menginginkan oli dengan tingkat kekentalan tinggi atau high viscosity 20W – 40. Kehadiran AHM Oil MPX 3 menjadi alternatif dari produk pelumas unggulan rekomendasi AHM yang sebelumnya telah menemani konsumen Honda di segmen bebek dan sport, yaitu AHM Oil MPX 1 dan AHM Oil SPX 1 dengan tingkat kekentalan terbaiknya 10W-30.

Selain itu, untuk tipe skutik, AHM menyediakan pelumas AHM oil MPX 2 dan AHM Oil SPX 2 dengan tingkat kekentalan 10W-30. Dengan pilihan yang lebih beragam ini, jajaran AHM Oil dapat semakin mendukung kinerja motor Honda yang diluncurkan sejak Honda hadir pertama kali di Indonesia.

Direktur Marketing AHM, Margono Tanuwijaya mengatakan AHM

(Suara NTB/ist)

GANTI OLI – Seorang mekanik Astra Honda sedang melayani penggantian oli sepeda motor konsumen dengan oli varian baru. berkomitmen menemani masyarakat dalam menjaga performa dan merawat seluruh varian produk sepeda motor Honda melalui AHM Oil dengan performa terbaik yang dihasilkannya. Menemani performa tinggi yang dihasilkan AHM Oil MPX 1 dan SPX 1 dengan tingkat kekentalan terbaiknya 10W-30 , AHM Oil MPX 3 yang diluncurkan ini diharapkan dapat menjawab permintaan konsumen terhadap kebutuhan oli dengan tingkat kekentalan tinggi atau high viscocity 20W-40 sebagai pelumas alternatif untuk perawatan produk sepeda motor Honda tipe bebek dan sport yang telah

diproduksi Honda di Indonesia sejak pertama hadir di negeri ini.

“AHM Oil MPX 3 ini merupakan salah satu bentuk semangat Satu Hati kami untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap oli dengan tingkat kekentalan tinggi atau high viscosity.

Kami mempersembahkan jajaran produk AHM Oil untuk menemani dan memberikan pilihan perawatan sepeda motor Honda yang maksimal bagi sekitar 50 juta konsumen Indonesia yang telah memilih sepeda motor Honda selama ini,” ungkap Margono.

AHM Oil MPX 3 dikembangkan khusus oleh AHM dengan teknologi terbaik AHM Oil, Engine Protection Technology, yang mampu memberi-

kan keuntungan maksimal terhadap mesin sepeda motor Honda serta ramah lingkungan dengan beragam teknologi yang terdapat di kandungannya, yaitu Honda Smartfim, Honda Visco Improver, Honda Anti Oxidant, dan Honda Cleansing Agent yang berfungsi membersihkan dan melarutkan kerak pada celah mesin dan didukung teknologi Honda Smart Film, AHM Oil MPX 3 mampu memberikan proteksi maksimal di permukaan logam pada mesin serta menjaga kestabilan gesekan antara komponen di dalam mesin sehingga kinerja mesin akan mejadi optimal dan hemat konsumsi bahan bakar. Honda Anti Oxidant, mampu memproteksi permukaan logam mesin dari korosi yang disebabkan oleh proses oksidasi sehingga dapat memperpanjang umur komponen mesin dan meminimalkan biaya perawatan suku cadang mesin sepeda motor.

Honda Visco Improver, meningkatkan kestabilan dan ketahanan pelumas terhadap perubahan temperatur. Teknologi tersebut memberikan kemudahan untuk menghidupkan sepeda motor di saat mesin dalam kondisi dingin dan mencegah penguapan pada suhu tinggi.

Dengan kehadiran AHM Oil MPX 3 ini sangat cocok diaplikasi pada motor Honda type bebek dan sport produksi tahun sebelum tahun 2009.

AHM Oil MPX 3 dipasarkan dengan 2 pilihan yaitu kemasan 800 ml dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Nusa Tenggara Barat yakni Rp31.000,- dan kemasan 1 liter dengan HET Rp.35.000. (bul)

Serunya Launching Hilo Belgian Chocolate di Outlet SERUNYA HiLo menyapa konsumen yang berada di mataram dengan melakukan launching produk baru di outlet Ruby. Launching produk tersebut dilakukan dalam rangka mengenalkan kemasan baru untuk Produk Hilo rasa Belgian chocolate.HiLo Belgian Chocolate adalah susu mineral alami, tinggi kalsium, lengkap dengan glucosamine dan chondroitineserta 74 mineral organic dari alga merah untuk gerak lebihgesit.

Dengan keluarnya Hilo rasa Belgian chocolate konsumen hilo diharapkan dapat merasakan enaknya rasa chocolate belgia pada susu hilo.Adapun acara ini masih dilakukan di outlet – outlet lain yang menjual hilo rasa Belgian coklat. Diharapkan konsumen hilo dapat merasakan enaknya rasa coklat belgia melalui kegiatan – kegiatan Hilo selanjutnya.

Konsume nmenikmati Hilo Belgian chocolate di outlet Ruby, Sabtu (19/9)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Belum Miliki Regulasi BERBICARA mengenai potensi Lombok Timur (Lotim) di sektor pariwisata dan budaya tidak bisa dihitung. Mulai dari kesenian tradisional gendang beleq, rebo bontong, peresean, pegunungan, pantai dan keragaman lainnya. Akan tetapi, mengembangkan semua itu, Kabupaten Lotim masih belum memiliki regulasi terkait dengan pengembangan budaya dan pariwisata Lotim yang begitu melimpah.

“Kalau berbicara terkait objek wisata, Lotim tidak kalah saing, Akan tetapi kita belum memiliki regulasi tentang pengembangan budaya dan pariwisata. Untuk tahun 2015, kita masih menyusun regulasi pengembangan itu,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, Khairil Anwar Mahdi, SPd, Senin (21/9).

Dikatakannya, pengembangan objek wisata akan dilakukan di wilayah Lotim bagian utara, tengah dan selatan. Sehingga roda perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan daerah kabupaten Lotim terus mengalami peningkatan.

Untuk itulah, regulasi pengembangan budaya dan pariwisata sangat dibutuhkan, karena selama ini pariwisata Lotim belum menjadi prioritas. “Tahun ini kita harus lebih perhatikan dan kembangkan pariwisata kita, supaya ke depannya bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

Seiring dengan disusunnya regulasi pengembangan objek wisata Lotim, diakuinya, pihaknya sedang menjalin koordinasi dengan tiga pilar pengembang objek wisata yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Pasalnya, untuk menjadi daerah yang maju di sektor pariwisata, Lotim membutuhkan banyak hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena, di tengah sumber daya alam (SDA) memang diyakini cukup melimpah. Pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan maksimal, serta dilakukan secara berkesinambungan.

“Masyarakat harus memilki kesadaran untuk ikut bertanggung jawab untuk melestarikan semua potensi yang dimiliki. Kalau pariwisata maju, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaatnya,” pungkasnya. (yon)

MATERIAL - Pembangunan di tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara terus menggeliat. Investor yang akan membangun harus membawa material menggunakan boat atau kapal khusus. Seperti terlihat dalam gambar, material milik PT. Fantasi Unggul Nusantara saat ditumpuk di Dusun Mentigi untuk diangkut ke Gili Trawangan.

Membandel, Satpol PP Lotim Tertibkan Paksa PKL (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ari)

PAW Mariadi Diproses Tanjung (Suara NTB) Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Wakil Ketua I DPRD KLU, Mariadi, SAg, masih berlangsung. Sejak diproses oleh Partai Golkar – partai asal Calon Wakil Bupati KLU yang berpasangan dengan H. Djohan Sjamsu, SH., itu, berkas pengunduran dirinya kini sudah ada di meja Pemda KLU. Sejak ditetapkan sebagai paket calon bupati dan calon wakil bupati oleh KPU pada 24 Agustus lalu, Wakil Ketua DPRD KLU itu diharuskan mundur dari jabatannya. Selama 60 hari sejak tanggal itu, proses PAW yang bersangkutan harus sudah dikantongi KPU KLU. Hal yang sama juga berlaku untuk calon wabup lain, Sarifudin, SH, yang duduk sebagai anggota DPRD NTB. Jika tidak mundur, maka keduanya diharuskan untuk membayar denda ke KPU sebesar Rp 10 miliar.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KLU, Kartadi Haris, SH, kepada wartawan, Senin (21/9), mengakui telah memparaf surat pengunduran diri Mariadi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti. “Baru saja saya memparaf surat itu, dan diajukan ke Ibu Ketua DPRD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Ibu Ketua, selanjutnya akan dikirim ke Bupati KLU untuk proses lebih lanjut,” kata Kartady singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Pemerintahan Setda KLU, Irnadi Kusuma, mengakui pula, pihaknya telah menerima surat pemberhentian dan PAW atas nama calon Wabup KLU, Mariadi, S.Ag. “Kebetulan baru kita terima, baru saja.

Dan sekarang langsung kita proses untuk diajukan lagi ke Pak Gubernur,” kata Irnadi.

Dikatakannya, eksekutif Pemda KLU tidak akan memperlambat proses PAW untuk ditandatangani oleh Bupati KLU atau pejabat yang mewakili. Namun verifikasi atas proses pemberhentian dan PAW itu, diyakininya akan kelar setidaknya dalam dua hari. Sejak diverifikasi, maka Selasa (hari ini), sudah selesai dan langsung akan dikirim ke Pemprov NTB. “Besok mungkin sudah selesai dan langsung kita kirim ke provinsi. Oleh karena Pak Mariadi adalah anggota DPRD KLU, maka surat pemberhentiannya harus ditandatangani oleh Pak Gubernur,” sambungnya.

Sebagai catatan, Mariadi tercatat telah 20 tahun meniti karir sebagai anggota DPRD KLU, baik di Lombok Barat maupun Lombok Utara. Lima tahun pertama di legislatif KLU, Mariadi duduk sebagai Ketua DPRD KLU. Periode kedua ini, ia menduduki posisi Wakil Ketua I DPRD KLU. Sebagai pemimpin di DPRD, yang bersangkutan dikenal mampu mengayomi 25 anggota periode pertama, maupun 30 orang anggota legislatif periode 2. “Sering kali tensi di DPRD itu naik, tetapi berhasil diredam oleh Pak Mariadi,” demikian kesan Zarkasi, S.Ag. M.Si., belum lama ini.

Berhentinya Mariadi di pucuk pimpinan DPRD KLU, maka untuk selanjutnya, yang kedudukan Wakil Ketua I DPRD berikutnya akan diambilalih oleh Djekat Demung, yang kini masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD KLU. Mariadi yang berasal dari Dapil Bayan, maka calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak di bawah Mariadi, yaitu Raden Nyakradi, sudah siap untuk dilantik pada momen PAW mendatang. (ari)

Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) melakukan penertiban paksa terhadap sejumlah lapak pedagang kreatif lapangan (PKL) di seputaran Kota Selong, Senin (21/9). Masing-masing tiga lapak di pinggir jalan wilayah Kelurahan Pancor dan lima lapak di pinggir jalan depan gedung Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong.

Kepala Seksi Operasi dan Penertiban Satpol PP Lotim, Lalu Abdullah Purwadi yang dikonfirmasi mengatakan, penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP, karena para pedagang ini membandel. Sudah lama diperingatkan agar agar kawasan tempatnya berdagang steril dari aktivitas jualan selama waktu jam kerja.

Prinsipnya, kata Lalu Purwadi pemerintah sama sekali tidak melarang warga berdagang. Akan tetapi, lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan diharapkan bisa dindahkan. Seperti PKL yang ada di Kelurahan Pancor, pedagang diperbolehkan berjualan tapi setelah sore hari. Selesai berjualan, lapak yang dibangun menggunakan kayu bambu itu diminta untuk dibuka. Akan tetapi saat pagi pun masih

saja bambu berdiri, sehingga sangat mengganggu lalu lintas jalan.

Demikian juga yang berada di kawasan depan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Dr. R. Soedjono.

Para pedagang sebenarnya sudah dipersiapkan lokasi sementara di samping kanan antara gedung rumah sakit dengan gedung Kantor Bupati Lotim yang sedang dalam proses pembangunan.

Akan tetapi, para pedagang tetap saja bersikeras menjajakan barang-barangnya di depan rumah sakit.

Aktivitas berjualan di sembarang tempat juga dianggap bagian dari melanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban dan Ketentraman, sehingga aparat Satpol PP memberikan tindakan tegas. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERTIBKAN - Satpol PP melakukan penertiban sejumlah lapak PKL di depan RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Senin (21/9). Penertiban ini dilakukan, karena PKL membandel.

Tempati Lahan Investor

Hewan Kurban Mahal

Pemda KLU Siap Relokasi 256 PKL Tanjung (Suara NTB) Membangun usaha apalagi sudah eksis dan menjadi langganan konsumen, betapa susah. Lebih tidak mengenakkan lagi, di saat sedang eksis, keberadaan lahan menjadi persoalan karena bukan milik pribadi melainkan milik orang lain (investor).

Hal inilah yang kini sedang dialami 40 pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Sejak membuka lapak 5 tahun lalu, PKL itu kini siap digusur oleh investor – pemilik lahan, dengan alasan lokasi akan dibangun.

Salah satu pedagang ikan bakar, Zainurahma, Senin (21/ 9), mengakui kebingungan mencari alternatif lokasi, jika nantinya akan digusur oleh investor. Ia maupun kawankawan se profesi yang mangkal di lokasi itu menyadari, lahan itu milik investor.

Kendati demikian, pihaknya berupaya bernegosiasi dengan investor agar penggusuran ditunda sementara waktu sampai mereka memperoleh alternatif lokasi baru yang disiapkan pemerintah.

“Kami dengar adanya rencana penggusuran oleh inves-

tor, karena lahan ini memang miliknya. Tetapi, karena lapak ini satu-satunya cara kami menghidupi keluarga, kami akan berusaha agar penggusuran bisa ditunda,” katanya.

Ia mengakui, semua PKL ikan bakar yang ada di Dusun Nipah berjumlah 40 orang. Semua PKL di sini, baru –baru menikmati pelanggan setelah sekian lama membangun citra PKL ikan dan merk dagang.

Oleh karena itu, sangat disayangkan, lokasi PKL yang sudah dikenal baik oleh pengunjung harus dipindah, apalagi di posisi yang tidak strategis.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, melalui Kabid Perdagangan, Denda Dewi, mengakui mendengar adanya rencana pemanfaatan lahan seluas 11 hektar itu oleh investor pemilik. Mengantisipasi itu, pihaknya pun telah mengajukan anggaran sebesar Rp 500 juta melalui APBD murni 2016 untuk membuat lapak relokasi bagi PKL ikan di Dusun Nipah.

“Anggaran yang kita siapkan Rp 500 juta untuk membuat lapak bagi PKL yang sewaktu-waktu direlokasi.

Tetapi timbul lagi persoalan lain, sampai kini kita belum menemukan lahan yang pas hingga kini belum menemukan lahan tempat membangun lapak relokasi,” ujar Denda.

Menurut Denda, relokasi bagi PKL ikan Dusun Nipah masih harus dibicarakan lebih lanjut dengana DPRD. Mengingat persoalannya cukup kompleks. Tidak hanya menyangkut pembangunan lapak baru, tetapi lebih kepada persoalan lahan. Untuk diketahui, lahan yang ada di areal obyek wisata KLU sulit untuk dijangkau dengan dana dari APBD. Lagi pula, hak milik lahan di sekitar lokasi kebanyakan sudah berpindah hak milik ke investor, sehingga sangat mustahil bagi investor untuk mau melepas sebagian lahannya.

“Sebenarnya, wacana relokasi tidak hanya mengarah pada PKL ikan di Nipah saja, tetapi juga PKL lain se Lombok Utara yang saat tercatat 256 PKL akan direlokasi semua. Caranya, mereka direlokasi ke titiktitik yang berdekatan namun strategis, sehingga perekonomian bisa tumbuh secara merata di tiap kecamatan,” demikian Denda. (ari)

RPJMD Kedua, Dikes Fokus pada Peningkatan Kualitas Kesehatan Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencanangkan 5 program prioritas untuk dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJDM) 2016 – 2020. Kelima target itu antara lain, 8 puskesmas yang ada berstatus terakreditasi, 5 kecamatan berstatus kecamatan sehat, posyandu berkualitas, KLU bebas KLB dan bencana, serta meningkatkan partisipasi gerakan sayang ibu dan anak.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., kepada wartawan, di sela-sela rapat kerja kesehatan daerah (rakerkesda), Senin (21/9), mengatakan tujuan RPJMD kedua mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan.

Sasaran lebih dulu adalah

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat penyelenggara lembaga kesehatan (puskesmas).

“Sampai dengan tahun 2020, 8 puskesmas di 5 kecamatan yang ada harus sudah terakreditasi, kemudian pada tahun 2020 pula, SDM puskesmas sudah berubah perilaku dengan membentuk 5 kecamatan menjadi kecamatan sehat,” ungkap Benny.

Sementara di tataran posyandu, sambungnya, kualitas yang dituju adalah meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. Indikatornya tidak lagi diukur dari jumlah angka kunjungan ibu hamil, bayi dan balita ke posyandu (karena sudah tercapai), melainkan n/ day. Indikator ini mensyaratkan berat badan anak setiap

posyandu harus naik.

Menurut Benny, indikator n/day ini sebagai salah satu cara mendorong agar ibu, keluarga dan masyarakat bersama-sama menghindari dan mencegah terjadinya gizi buruk pada anak. Tentunya Pemda dalam hal ini Dikes KLU, juga akan menstimulasi n/day, ini sehingga stakeholder tergerak untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas di Lombok Utara.

“Untuk Kecamatan Sehat, tentu indikatornya desanya harus sehat. Mulai tahun ini, kita akan mengarah untuk menciptakan 1 kecamatan sehat, dan sampai tahun 2020 setiap tahunnya, satu kecamatan sehat bertambah. Melalui cara ini, semua desa tentu akan berlomba-lomba menjadi desa

ODF,” papar Benny.

Momentum Rakerkesda kali ini diakui Kepala Dikes KLU, sedikit berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Di mana, pihaknya didatangi oleh sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, seperti dari Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan dan WHO. Selain itu, hadir pula akademisi dari Universitas Airlangga dan Universitas Mataram.

Diakuinya, keberadaan narasumber ini akan memberi andil dalam menyusun konsep pembangunan bidang kesehatan di Lombok Utara. “Mereka mau membantu. Analisa mereka, pada tahun 2011 sampai 2015, kita sudah bagus.

Narasumber juga ingin melihat rakerkesda tiap tahun, sebagai pembelajaran,” imbuhnya.

Sebagai daerah termuda di NTB, perkembangan pelayanan kesehatan turut diamati oleh WHO. Tahun ini, WHO akan terlibat untuk memfokuskan target dan capaian kualitas pelayanan kesehatan di KLU guna terciptanya generasi sehat dan cerdas.

“Tentu kita tidak bisa ngomong kualitas layanan tanpa kualitas SDM. Upaya peningkatan SDM tidak berhenti kita lakukan di dua periode RPJMD ini. Dulu kita sekolahkan bidan, perawat, dan membantu mensubsidi anak KLU yang sekolah di kedokteran. Periode dua ini, kita akan sekolahkan lagi putra-putri KLU ke S1 Kesehatan dan S2 Kesehatan untuk memperkuat manajemen SDM di layanan kesehatan yang ada,” pungkas Benny. (ari)

Sudah Jadi Mekanisme Pasar Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Framadi Anugrah Kartika tidak menampik mahalnya hewan kurban saat setiap musim kurban.

Termasuk pada musim kurban tahun 2015 ini. Diakui, mahalnya hewan kurban ini sebenarnya sudah menjadi mekanisme pasar.

“Tampaknya memang seperti itu, karena mekanisme pasar,” jawabnya pada Suara NTB, Senin (21/9).

Menurutnya, setelah selesai musim kurban, harga kembali normal. Pihak Dinas ESDM dan Perindag ini menyatakan belum ada yang melakukan pengawasan terhadap harga jual hewan-hewan kurban itu.

Pengawasan harga, katanya, yang baru dimonitor hanya fluktuasi harga sembilan bahan pokok (sembako). Termasuk di dalamnya harga daging. “Kita belum sampai ke sana (awasi harga hewan, red),” ucapnya.

Di Kabupaten Lotim, harga hewan-hewan kurban itu tidak dibanderol dengan harga yang mahal. Pasalnya, populasi ternak kambing dan sapi di Lotim dikatakan tidak ada masalah. Menurutnya, fenom-

ena lonjakan harga, karena adanya psikologi pasar. “Saya melihat fenomena ini setiap tahun terjadi, karena adanya psikologis pasar,” paparnya.

Persoalan harga hewan ternak ini sempat menjadi pertanyaan dari Bupati Ali BD. Semestinya, harga jual hewan kurban ini normal tidak melonjak tajam. Seperti harga kambing, harga yang sejatinya dibeli Rp 630 ribu, oleh pedagang dijual dengan harga Rp 1,5-2 juta.

Ditambahkan Framadi, tidak menutup kemungkinan saat momentum idul kurban setiap tahunnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan besar. Di balik kegiatan rutinitas kegiatan ibadah sekali dalam setahun ini, diharapkan pada pedagang menjual hewan-hewan kurbannya dengan cara wajar.

Amaq Er, salah seorang pedagang hewan kurban di Lotim tidak menampik lonjakan harga hewan kurban pada musim kurban ini.

Rata-rata kenaikan harganya mencapai 50-100 persen dari harga normalnya. Pedagang ini mengikuti permainan harga yang terjadi. Karena menjadi kesempatan dan peluang untuk bisa mencari keuntungan besar sekali dalam setahun. (rus)

(Suara NTB/rus)

HEWAN KURBAN - Salah seorang pedagang hewan kurban di wilayah Selong sedang memeriksa kambing yang dijualnya.

Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan mempertanyakan mahalnya harga hewan kurban setiap jelang Hari Raya Idul Adha.

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

Kebakaran Hutan Mareje Diduga Disengaja SISA KEBAKARAN Inilah kawasan Hutan Mareje di Kecamatan Lembar yang terbakar. Pihak Dishut Lobar mensinyalir, kebakaran hutan disebabkan ada unsur kesengajaan.

SUARA PULAU LOMBOK Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kehutanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar) mencatat beberapa kejadian kebakaran selama beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah titik hutan yang mengalami kebakaran (hot spot) tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Sekotong, Lembar dan Gerung dengan luas total hampir 100 hektar.

Kebakaran terparah terjadi di hutan lindung yang berlokasi disekitar perbatasan Lombok Barat dengan Lom-

bok Tengah di Mareje, Kecamatan Lembar. Luas lahan yang terbakar di hutan ini sekitar 70 hektar. Penyebab kebakaran hutan diduga sengaja dirambah oleh warga luar Lobar yang tinggal di sekitar lokasi itu. Kasus perambahan hutan ini pun tengah ditangani Dishut.

Pelaksana Harian Kadis Kehutanan Lobar, H. L. Supratman, menjelaskan, dari beberapa kawasan hutan yang terbakar sudah berhasil dipadamkan pihaknya. Diakuinya, dari laporan KUPT Gerung perambahan hutan ini terjadi Rabu (9/9) lalu di hutan Bunut Plawar Desa Mareje

Timur Kecamatan Lembar.

Hutan lindung ini diduga dirambah oleh warga luar yang tinggal di daerah itu.

Setelah mendapatkan laporan, pihaknya pun langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan. Setiba di lokasi, pihaknya melakukan pemadaman api.

Pemadaman dilakukan tim hingga sore hari, dibantu oleh masyarakat sekitar. Sedangkan tim lainnya, mencari para pelaku, namun tidak berhasil ditemukan.

Untuk mengungkap dugaan perambahan ini, pihaknya bekerjasama dengan petugas Lang-Lang dan KUPT. Selain

Halaman 5 itu, pihaknya berkoordinasi dengan Polsek Lembar. Selain kebakaran di daerah Mareje, kebakaran juga terjadi di daerah Dusun Lendang Guar Desa Kedaro. Luas hutan yang terbakar sekitar 5 are lebih.

Kejadian kebakaran ini diketahui setelah adanya informasi dari pusat. Dari pihak pusat mengkonfirmasi ke Dishut provinsi, lalu dari Dishut Provinsi menginformasikan ke Dishut Lobar. Berdasarkan data dari satelit Tera/Aqua (Nasa) terdeteksi adanya titik panas (api) di kawasan hutan produksi terbatas di Sekotong. Persisnya, di koordinat X=038649 dan Y =

9031635. “Saat itu langsung kami cek ke lokasi, ternyata ,memang benar terjadi kebakaran. Tim pun langsung memadamkan dibantu masyarakat sekitar,” terangnya.

Akibat kebakaran itu, sejumlah pohon mete dan pohon keras lainnya terbakar. Sejauh ini penyebab kebakaran sendiri masih diselidiki, namun dugaan sementara dipicu musim panas dan ilalang yang kering. Selain di lokasi ini, kebakaran juga terjadi di Gunung Sasak. Luas hutan yang terbakar di kawasan ini mencapai 25 are. “Ada juga di Rincung, Gerung namun laporan belum masuk,” terangnya. (her)

(Suara NTB/ist)

Masih Diinventarisir PERMINTAAN pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup tinggi. Di mana hingga tahun 2015 ini, sudah ada puluhan desa yang mengajukan permohonan untuk dimekarkan ke Pemkab Loteng.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Ir. L. Haris Munandar, Senin (21/ 9), mengaku, desa yang akan dimekarkan masih diinventarisir, pihaknya.

Apalagi, tidak semua desa (Suara NTB/kir) yang mengajukan bakal L. Haris Munandar dimekarkan begitu saja. ‘’Ada mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi bagi desa yang akan dimekarkan. Tidak hanya itu, bagi desa calon pemekaran juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan,’’ ujarnya.

Melihat banyaknya desa yang mengajukan pemekaran, pihaknya melihat tidak semua bisa disetujui. Namun, jika semuanya memenuhi persyaratan, tidak menutup kemungkinan semua desa yang minta dimekarkan bisa disetujui. “Sangat tergantung dari kemampun desa itu sendiri. Dalam memenuhi persyaratan yang ada,” sebutnya.

Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pemekaran, adalah kesiapan lokasi kantor desa bagi calon desa yang baru, tapal batas antara desa induk dengan desa baru sudah harus selesai. Termasuk beberapa persyaratan administrasi lainya. “Yang paling penting juga ialah dukungan dari desa induk serta kesanggupan masyarakat calon desa baru untuk dimekarkan,” tambahnya.

Untuk mekanisme pemekaran desa juga berbeda dengan sebelumnya. Di mana dengan adanya aturan yang baru, desa pemekaran tidak langsung menjadi desa defintif. Tetapi harus menjadi desa persiapan terlebih dahulu.

Paling lama 3 tahun. Jika sudah dinilai siap, baru kemudian diusulkan ke pemerintah pusat melalui provinsi, untuk memperoleh nomor registrasi desa.

Selama masa menjadi desa persiapan itulah, desa yang mempersiapkan diri menjadi desa definitif. Kalau ternyata tidak mampu, maka mau tidak mau harus kembali ke desa induk.

“Di sinilah bedanya dengan pola yang sebelumnya. Desa pemekaran harus lulus uji selama berstatus desa persiapan dulu. baru bisa ditetapkan sebagai desa definitif,” terangnya.

Desa persiapan itu nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Begitu sudah menjadi desa definitif, baru diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). “Jadi prosesnya cukup panjang,” ujarnya.

Sebelumnya pada tahun 2011 lalu, Pemkab Loteng sudah mengeluarkan keputusan terkait pemekaran sebanyak 12 desa.

Namun keputusan tersebut hingga kini belum bisa dilaksanakan, karena terbentur aturan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat. Kini dengan telah dicabutnya moratorium tersebut, pemekaran desa sudah bisa dilaksanakan kembali.

“Desa-desa yang sebelumnya sudah disetujui untuk dimekarkan, saat ini diverifikasi kembali. Bersama desa-desa yang lain.

Untuk melihat kesiapan desa itu sendiri,” tambah Haris. (kir)

Pesawat Rusak

Penerbangan Lion Air Tujuan Jakarta Tertunda Praya (Suara NTB) Sebuah pesawat Lion Air dengan Jakarta, Senin (21/9) mengalami kerusakan mesin hingga menyebabkan pesawat nyaris gagal terbang. Beruntung kerusakan bisa segera ditangani, sehingga ratusan penumpang bisa diterbangkan ke daerah tujuan, meski terlambat dari jadwal yang ada.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan pesawat dengan nomor penerbangan JT 657 berada di stand nomor 5 apron Bandara Internasinal Lombok (BIL). Sekitar pukul 12.54 Wita pesawat kemudian bergerak menuju taxi way untuk persiapan take off. Namun, tiba-tiba mesin pesawat mengalami gangguan.

Sekitar 15 menit pesawat berhenti di taxi way appron.

Baru kemudian bisa bergerak kembali. Pesawat lantas meminta kepada petugas AMC untuk kembali ke apron BIL untuk melakukan perbaikan. Akibatnya, pesawat Batik Air yang hendak landing harus berputar-putar terlebih dahulu hingga 20 menit, karena jalur taxi way tidak bisa dilalui, karena ada pesawat Lion Air. Begitu sampai di apron teknisi Lion Air langsung melakukan perbaikan. “Perbaikan berlangsung cukup singkat. Sehingga pesawat akhirnya bisa kembali diterbangkan,” ungkap General Affair and Comunication Section Head PT. AP I BIL, Gede Sandi Asmadi.

Sesuai informasi yang diperoleh dari pihak Lion Air, katanya, kerusakan terjadi pada brake pesawat. Di mana brake pesawat terlalu panas, sehingga harus didinginkan kembali. “Untungnya kerusakan tidak terlalu parah. Sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan secara keseluruhan,” ujarnya. (kir)

BPN Temukan Sejumlah Sertifikat Ganda di Kawasan Wisata Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya sejumlah lahan yang memiliki sertifikat ganda di kawasan wisata Sekotong. Sertifikat ganda ini ditemukan dari hasil pengaduan masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan dan penelitian, pihak BPN menemukan ada sertifikat ganda tersebut.

“Sudah ada ditemukan sertifikat ganda itu, ada di kawasan wisata Sekotong,” terang Kepala BPN Lobar H. Lukman saat menemui warga Sekotong yang mengadu lahannya diklaim oleh oknum di BPN Lobar, Senin (21/9).

Dijelaskan, untuk menentukan apakah sertifikat itu ganda atau tidak harus dibuktikan. Ketika ada pengaduan dari masyarakat, pihaknya berupaya meneliti kebenaran dari pengaduan serfikat ganda tersebut. Diakui dari hasil penelitiannya, ditemukan beberapa sertifikat ganda yang terbit pada satu bidang tanah.

Ia menampik jika ada sertifikat yang ganda sampai 3 sampai 4 sertifikat dalam

satu lahan. Sejauh ini, jelasnya, tidak ditemukan satu bidang tanah memiliki sertifikat ganda hingga 4 sertifikat.

“Sejauh ini dari hasil penelusuran kami, belum ada sertifikat ganda sampai 4 sertifikat,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ganda ini, tindakan pertama yang dilakukan yakni tindakan preventif. Pihaknya melakukan mediasi antara pemegang sertifikat pertama dan kedua. ‘’Kalau bisa damai maka diselesaikan, sehingga sertifikat ganda tersebut dihapuskan.

Akan tetapi jika tidak bisa selesai secara mediasi, maka harus diselesaikan di lembaga peradilan,’’ terangnya.

Upaya berikutnya, pihak BPN melengkapi infrastruktur seperti peta. Peta ini untuk menentukan apakah suatu lahan sudah bersertifikat atau belum. Sebelum pihaknya menerbitkan sertifikat pada lahan tertentu, maka harus diketahui apakah lokasi itu sudah terbit sertifikat atau belum.

“Kalau diketahui sudah terbit sertifikat, maka ditolak pemohonan pihak kedua yang mau buat sertifikat pada lahan itu,” tegasnya.

Tindakan lain unuk mengantisipasi sertifkat ganda, pihaknya sedang melakukan entry semua dokumen sertifikat dalam Komputerisasi Kantor Pertahanan (KKP). Jika semua data masuk maka kemungki-

Dugaan Pungli

Warga Dasan Tereng Datangi Kantor Dukcapil Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Perwakilan warga dari Desa Dasan Tereng, Narmada Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lobar. Kedatangan mereka untuk memprotes terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di bawah. Mereka juga mengeluhkan lambannya proses pembuatan KTP. Dari pengakuan mereka, jumlah pungli untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK) hingga akta kelahiran bervariasi. “Dipungut Mulai dari Rp 50 ribu hingga ratusan ribu,”

aku warga saat mengadu di Disdukcapil, Senin (21/9).

Ia mengungkapkan, uang tersebut ditarik oknum kepala dusun hingga tingkat yang lebih atas. Pungutan itu dilakukan dengan dalih untuk mempercepat proses pembuatan KTP. Uang itu diserahkan ketika menyerahkan berkas kelengkapan pembuatan KTP. “Kalau kita bayar, itu dijanjikan bisa selesai dalam tiga hari,” akunya.

Hal senada disampaikan seorang warga dari Kuripan.

Ditemui saat mengurus Kartu Keluarga, dirinya mengaku dimintai uang sebesarRp 10

ribu. Petugas yang meminta berdalih uang tersebut untuk administrasi.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Lobar, H.M. Syukron, menegaskan, tidak ada pembayaran untuk pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Menurutnya, di dalam perda dan UU tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Itu gratis,” katanya.

Terkait adanya pungutan, pihaknya akan menindaklanjutinya. Oknum yang bermain memungut pungli, akan ditindak tegas jika itu oknum pegawai di Dukcapil. (her)

Loteng Susun Regulasi Pengelolaan Dana Desa Praya (Suara NTB) Bertambahnya besarnya alokasi anggaran bagi desadesa, dengan keluarnya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat mendatangkan dilema tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Besarnya dana yang masuk dan dikelola oleh desa menghadirkan banyak persoalan,” aku Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, saat menerima hearing Konsorsium LSM Loteng di gedung DPRD Loteng, Senin (21/9).

Diakuinya, adanya anggaran ke desa di satu sisi, bisa menjadi hal yang positif. Di mana pembangunan didesa diharapkan bisa lebih cepat lagi dengan sokongan anggaran yang semakin besar. Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru menghadirkan kekhawatiran akan banyak kepala desa, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang harus berhadapan dengan persoalan hukum.

Untuk itu, guna meminimalisir munculnya persoalanpersoalan dalam pengelolaan anggaran desa, Pemkab Loteng telah membuat aturan main berupa peraturan daerah yang salah satunya mengatur tentang pedoman dan mekanisme pengelolaan dana desa.

Salah satunya dengan menyiapkan regulasi terkait pengelolaan dana desa tersebut berupa Perda Desa yang bisa dijadikan pedoman bagi desa-desa dalam mengelola anggaran desa yang diterima. Harapannya arah penggunaan dana desa tidak menyimpang dari kaidah dan aturan yang ada. “Draf perda-nya sudah kita ajukan ke Dewan. Dan, diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa dibahas dan disahkan,” terangnya.

Amin menjelaskan, dalam Perda desa yang baru tidak hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa.

Tetapi mengatur beberapa aspek lain yang terkait dengan pemerintah desa, seperti pe-

mekaran desa, pengangkatan dan pemberhentian aparat desa sampai BPD. Termasuk di antaranya pengelolaan dana desa. “Jadi tidak mengatur satu aspek saja. Tetapi beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan pemerintah desa,” ujarnya.

Hanya saja, aku Amin, proses penyusunan perda desa tersebut bukan tanpa masalah.

Mengingat ada beberapa regulasi dari pemerintah pusat yang sampai saat ini belum keluar, sehingga membuat Pemkab Loteng berpikir keras menyusun konsep perda itu sendiri.

Demi kesempurnaan perda, mantan Kepala Bappeda Loteng ini pun berharap tetap ada masukan, ide, kritik maupun saran dari semua unsur di daerah ini, terutama kalangan LSM, sehingga keberadaan Perda Desa yang baru tersebut bisa benar-benar menjadi pedoman bagi desa dalam mengelola dana desa yang cukup besar. (kir)

(Suara NTB/her)

TERIMA - Kepala BPN Lobar H. Lukman menerima warga Sekotong yang mengadu persoalan dugaan lahan yang disertifikat ganda, Senin (21/9). nan untuk sertifikat ganda bisa ditiadakan. Diakuinya, saat ini masih ada dokumen sertifikat lama yang belum dimasukkan dalam data KKP,

sehingga tidak bisa terbaca dalam dokumen. “Sekarang upaya kami untuk melakukan entry data yang terbit sebelum tahun 2013,” ujarnya. (her)

Puluhan Hektar Lahan di Kawasan Wisata Terindikasi Telantar Giri Menang (suara NTB) – Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, terdapat puluhan hektar lahan di kawasan Wisata di Lombok Barat terindikasi tElantar. Lahan ini terindikasi telantar, lantaran tak digarap oleh investor yang mengantongi izin pengelolaan lahan. Ironisnya, lahan terindikasi telantar itu kebanyakan berada di kawasan wisata Senggigi dan Sekotong.

Kepala BPN Lobar, H. Lukman, mengaku, lahan itu disebut terindikasi telantar, karena semenjak perolehan haknya sampai sekarang belum ada kegiatan pembangunan. ‘’Misalnya, pada lahan yang sudah keluar HGB untuk bangun perhotelan. Selama belum ada kegiatan pembangunan, maka lahan itu termasuk terindikasi telantar,’’ ujarnya, Senin (21/9).

Menurut datanya, puluhan hektar lahan telantar itu hampir semua di lahan pariwisata. Lahan yang paling banyak telantar di Senggigi dan Batulayar. Lahan terindikasi telantar ini rata-rata dikelola oleh investor. Akan tetapi investor ini tidak serius menggarapnya, sehingga lahan itupun terbengkalai menjadi lahan terindikasi telantar.

Dijelaskan lebih jauh, lahan itu masuk katagori terindikasi telantar, jika dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut tidak dimanfaatkan. Lahan terindikasi telantar ini bisa saja diusulkan menjadi lahan telantar, namun dalam melalui beberapa proses.

Mengacu PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Lahan Telantar, ujarnya, sebelum pengusulan lahan menjadi lahan telantar perlu dibentuk panitia C yang diketuai Kepala Kakanwil BPN Provinsi. Anggotanya berasal dari beberapa leading sector terkait di Pemda yang lahannya terindikasi telantar.

Selain itu, anggotanya juga berasal dari sekda dan Kepala BPN di kabupaten/kota.

Panitia C ini akan meneliti dokumen dan penguasaan fisik, jika setelah diteliti terbukti lahan ditelantarkan, maka investor atau badan hukum yang mengelola lahan itu akan diberikan peringatan oleh Kakanwil BPN Provinsi. ‘Investor tersebut diminta untuk segera memanfaatkan lahan itu,” terangnya.

Jika peringatan pertama dalam jangka waktu satu bulan, tidak diindahkan, lalu diberikan peringatan kedua dalan jangka waktu yang sama juga tetap tak dindahkan, maka peringatan ketika akan diusulkan agar lahan itu dikeluarkan dari lahan terindikasi telantar menjadi lahan telantar. Lahan yang telantar itu kemudian dilaporkan pihak Kakanwil BPN Provinsi ke BPN pusat untuk ditetapkan sebagai lahan telantar.

Terkait data lahan terindikasi terlantar di Lobar jelasnya, sudah dilaporkan semuanya ke Kakanwil provinsi dan BPN pusat. Jika nantinya lahan ini dikelola investr secara serius, lalu akan dikeluarkan dari lahan terlantar atau terindikasi terlantar maka akan diusulkan ke pusat agar dikeluarkan dari data base lahan terindikasi terlantar. “Jadi rekapan lahan ini sudah dikirim semuanya ke pusat,”terangnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sumbawa Bebas Penyakit Hewan Sumbawa Besar (Suara NTB) Karantina Badas Sumbawa memastikan dua komoditi yang paling sering ke luar dari Sumbawa, produk pertanian jagung dan produk peternakan sapi bebas penyakit. Yang harus diwaspadai, masuknya komoditi/hewan dari luar, seperti anjing, kucing dan kera yang mengancam menularkan rabies mesti dicegah.

(Suara NTB/ind)

PENYULUHAN - Kasat Narkoba dan Kasat Binmas saat memberikan penyuluhan kepada Kepala desa dan Lurah lingkup kota Sumbawa, di rupatama Polres Sumbawa, Senin (21/9).

Kades di Sumbawa Diberi Penyuluhan Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi dalam menekan peredaran dan peyalahgunaan narkoba. Untuk itu pihak kepolisian memberikan penyuluhan terhadap kepala desa dan Lurah lingkup kota Sumbawa, di ruang rapat utama (Rupatama) Polres Sumbawa, Senin (21/9).

Kepada wartawan usai kegiatan, Kasat Binmas Polres Sumbawa, Iptu Made Wirana mengatakan melalui Forum Group Diskusi (FGD) kepolisian mendukung advokasi bagi lembaga pemerintah dalam menyukseskan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). “Kami turun langsung ke masyarakat. Jadi kami melibatkan Babin Kamtibmas, yang diharapkan bisa bersinergi dengan kepala desa dan Lurah untuk menjalankan bagaimana kita bisa menekan P4GN,” imbuhnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Reserse Narkoba Polres Sumbawa dan Kesbangpoldagri. Dalam hal ini, personel Babinkamtibmas sudah ditempatkan di hampir seluruh desa. Untuk empat kecamatan, seperti kecamatan Sumbawa, Labuan Badas, Alas dan Lape, sudah terpenuhi masingmasing desa satu polisi. Sedangkan di kecamatan lainnya ada yang merangkap, satu polisi membawahi lebih dari satu desa. Mengingat pihaknya memiliki keterbatasan personel. “Namun Babin Kamtibmas kami tetap maksimal di lapangan,” tandas Wirana.

Sementara Kasat Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Totok Suharyanto menambahkan dari hasil pertemuan langsung akan ditindaklanjuti dan terkait usulan desa bebas narkoba akan diwacanakan. Hal ini tentunya memerlukan kerjasama semua pihak. Mengingat hal ini tidak akan berhasil hanya dengan penangkapan yang dilakukan polisi. “Penangkapan yang dilakukan tidak membuat pengguna maupun pengedar narkoba sadar.

Meski ada program rehabilitasi dari BNN. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak,” cetusnya.

Sedangkan Kepala Badan Kesbangpoldagri Sumbawa, Drs. Arif, M.Si mendukung penuh P4GN. Pihaknya menyampaikan apresiasi sekaligus bangga terhadap kegiatan ini. Dimana dengan kegiatan ini, mencerminkan kesungguhan Polres Sumbawa dalam mendukung program pemerintah terkait pemberantasan narkoba. “ Kami harap pemakai dan pengedar narkoba bisa sadar.

Karena masih ada waktu untuk kembali tanpa dihukum. Nanti bisa difasilitasi baik oleh Kasat Binmas, Kasat Narkoba, dan BNK,” tukasnya. (ind)

Alat Berat Bantuan Pusat Belum Dimanfaatkan Taliwang (Suara NTB) Bantuan peralatan berat berupa satu unit buldozer dari Kementerian PUPR untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih belum bisa dimanfaatkan.

Penyebabnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak menyiapkan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat itu. “Kita tidak bisa gunakan tahun ini, karena tidak ada biaya operasionalnya,” jelas Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, Muhammad Fauzi kepada media ini, Senin (21/9).

Anggaran operasional pembelian BBM untuk buldozer itu memang belum pernah diajukan pihak BLH KSB. Fauzi mengungkapkan, pihaknya sengaja tidak mengajukan anggarannya di APBD Perubahan. Pasalnya untuk keseluruhan anggaran bidang kebersihan saja dilakukan pemangkasan. “Anggaran belanja BLH itu sebagian besar untuk BBM operasional truk angkutan. Itu saja mau ditambah tidak bisa, malah dipangkas juga,” sesalnya.

Meski tak terlalu besar, Fauzi mengatakan, pemangkasan anggaran operasional kendaraan pengangkut itu akan mengganggu kinerja bidang kebersihan. Terutama dalam proses memobilisasi sampah dari pemukiman menuju TPA. “Kita akan melakukan penghematan hingga akhir tahun, karena anggaran BBM yang kita rencanakan tidak sama yang direalisasikan,” timpalnya.

Dalam sekali beroperasi, alat berat yang nantinya akan digunakan untuk memadatkan sampah di dalam TPA Batu Putih itu membutuhkan jumlah BBM sebanyak 100 liter.

“Kita tidak perkirakan nilai karena harga bisa berubah. Tapi untuk sekali kerja, saya perkirakan alat itu butuh 100 liter dengan asumsi sehari bekerja,” urainya. (bug)

Retribusi Ratusan Tower di Sumbawa Belum Ditarik

didalamnya juga berisi sosialisasi dan penyuluhan soal ancaman penyakit dari hewan yang menular ke manusia, seperti rabies dan flu burung untuk unggas, yang mesti diwaspadai.

Sejauh ini dipastikan Sumbawa bebas dari penyakit tersebut. Termasuk sapi yang keluar daerah telah melalui seleksi karantina. Komoditi yang ke luar dari Sumbawa sudah mendapatkan sertifikasi, agar daerah tujuan menerima hasil yang sehat. Yang

mesti diwaspadai masuknya komoditi dan hewan dari luar.

Belum lama ini, sapi untuk pembibitan masuk dari Pulau Lombok. “Kita lakukan tindakan di karantina, untuk memastikan semuanya sehat,” terang Iswan.

Saat ini yang paling dicegah hewan seperti anjing, kucing dan kera yang mengancam menularkan rabies. Mengingat Sumbawa saat ini bebas Iswan Haryanto

(Suara NTB/arn)

TERLEPAS – Terpal yang digunakan untuk menutup atap gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di kompleks Komuter Telu Center (KTC) Taliwang, kerap terlepas diterjang angin. Gedung megah tersebut beberapa tahun belakangan ini harus ditutup dengan bantuan terpal, sehingga air hujan tidak menggenang di atap gedung. Maklum, gedung ini masih bocor kalau hujan turun di sana, entah karena kesalahan konstruksi atau sebab lain.

(Suara NTB/bug)

DPRD Sumbawa Tetapkan APBD Perubahan 2015 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menetapkan rancangan perubahan APBD 2015 menjadi Perda.

Setelah melalui pembahasan yang berjalan cukup alot dan dinamis. Meksi demikian, Komisi dalam laporannya tetap memberikan sejumlah catatan bagi eksekutif untuk perbaikan kedepannya.

Di Sumbawa Besar, sidang paripurna yang dipimpin

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Arahman Alamudy, M.Si, mengetuk palu sidang penetapan APBD Perubahan 2015. Sesuai SK DPRD Yang dibacakan Sekwan, Drs. Abdul Gani Nasby, menyetujui Raperda Perubahan APBD 2015, menjadi Perda. Dari nilai APBD semula sekitar Rp 1,341 triliun lebih bertambah Rp 127 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 1.468 triliun lebih.

Arahman Alamudy berharap APBDP ini bisa segera dilaksanakan. Catatan dari setiap komisi hendaknya diperhatikan oleh eksekutif untuk perbaikan kinerja. Termasuk soal anggaran aspirasi melalui anggota DPRD yang belum terakomdir dalam APBDP tahun ini diprioritaskan pada APBD murni 2016 mendatang.

Dalam pendapat akhirnya, Wabup, Drs. H. Arasy Muh-

Festival Moyo Tahun Ini Dinilai Lebih Semarak Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik secara resmi menutup event nasional, Festival Moyo, Minggu (20/9), di lapangan Karato. Dengan menyebut, kegiatan tahun ini lebih semarak bila dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama dari jumlah peserta di berbaagai ajang.

“Ini terlihat dari peserta yang ikut memeriahkan kegiatan di berbagai ajang. Termasuk kegiatan aero sport Paralayang yang diikuti 14 Provinsi se-Indonesia. Ditambah keikutsertaan atlet Paralayang nasional. Begitu pula pada lomba lari 10 K, yang tahun lalu diikuti sekitar 2.000 peserta, tahun ini sampai 3.700 peserta,” terang JM. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusinya dalam kegiatan ini.

Para camat yang juga menjadi kreator dari kegiatan ini. Kegiatan ini tidak hanya memberikan rekreasi kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu se-

(Suara NTB/arn)

MENOBATKAN - Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menobatkan Taruna Dadara Samawa 2015. bagai ajang menjual potensi Sumbawa. Melalui tangantangan kreatif dan kerja keras semuanya, potensi tersebut bisa digarap untuk kesejahteraan masyarakat. “Mari kita berkolaborasi membangun Sumbawa, swasta dan pemilik modal semuanya agar daerah ini kedepan lebih baik dari daerah-daerah lainnya di Indonesia,” ajaknya.

Tentu ini menurut JM, tidak sekadar retorika. Seperti pawai budaya tidak hanya ungkapan

adat, tetapi juga pakaian seperti songket menyimpan potensi. Songket Sumbawa ternyata jauh lebih diminati, sehingga diharapkan kedepan bisa diproduksi secara massal dan ini menjadi tugas pemerintah yang akan datang. ”Mari kita bersungguh-sungguh dan menjaga ketenteraman untuk Sumbawa,” himbaunya. Di akhir kegiatan penutupan, ada penobatan Taruna Dadara Samawa. Serta pagelaran seni Pekan Budaya Sumbawa. (arn)

Sumbawa Siap Ikuti MTQ Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada MTQ Tingkat Provinsi NTB ke XXVI yang dipusatkan di Kota Bima, Sumbawa berada di peringkat 8. Namun menyabet dua kategori juara, untuk dikirim ke ajang MTQ tingkat nasional, yaitu juara 1 Fahmil Qur’an yang diraih oleh Siti Maryam dkk, dan Juara 1 Qoriah Tilawah Tartil Al Qur’an yang diraih oleh Syifa Fadilah.

Selain itu, Kata Kabag Humas Setda Sumbawa, Rach-

man Ansori, Senin (21/9), Sumbawa juga meraih beberapa juara yaitu, juara 2 Musabaqah kategori Qori’, juara 3 Musabaqah kategori Qoriah, juara 2 Hifzil Qur’an 5 juz kategori Hafizah, juara 2 Dekorasi Kategori Qori’, juara 3 Tilawah tartil Al Qur’an anak kategori Hafiz, juara 3 tilawah tartil Al Qur’an Hafiz kategori cacat netra, juara harapan 1 hafizah tilawah tartil Al Qur’an, juara harapan 2 qori’ kategori Hifzil Qur’an 1 juz, juara harapan 1

qori’ Hifzil Qur’an 10 juz, juara harapan 1 qori’ tilawah tartil Al Qur’an kategori remaja, juara harapan 1 Tilawah Tartil Al Qur’an kategori dewasa, juara harapan 2 hafiroh Hifzil Qur’an 10 juz, dan juara harapan 3 qori’ Dekorasi.

Terkait hal ini, Sumbawa akan mempersiapkan dua dutanya tersebut yang akan mewakili NTB ke tingkat nasional. Untuk persiapannya semakin matang agar bisa bersaing di tingkat nasional. (arn)

kan, mengapresiasi dinamika yang berkembang selama pembahasan. Baik di tingkat Badan Anggaran maupun tingkat Komisi. Semua harus berjiwa besar menerima keputusan ini, sebagai bagian proses demokratisasi yang tengah dibangun bersama. Apalagi pemerintah dan DPRD memliki semangat yang sama berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat, agar sesuai yang

diharapkan. Hal ini mengantarkan pada satu kesimpulan, kebutuhan masyarakat menuntut penanganan pemerintah yang sangat tinggi. Sementara di sisi lain, kemampuan sumberdaya sangat terbatas. “Semangat kemitraan pemerintah dan DPRD telah mampu kita optimalkan.

Harapan yang disampaikan Dewan tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah,” pungkasnya. (arn)

Pelayanan E-KTP di KSB Kembali Normal Taliwang (Suara NTB) Setelah sempat terhenti hampir sebulan lamanya, pelayanan pencetakan fisik Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KSB kembali berjalan normal.

Kepala Disdukcapil KSB, Drs. Alwi mengatakan, saat ini server Data Center yang memuat seluruh data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya terganggu kini sudah diperbaiki. “Nah kita sudah bisa tersambung ke server pusat lagi. Dengan demikian konfirmasi data calon pemegang KTP bisa dilakukan dan pencetakan pun bisa langsung dilaksanakan,” terangnya kepada wartawan, Senin (21/9).

Kofirmasi pihak Kemendagri terkait normalnya Data Center E-KTP itu sudah disampaikan pada akhir pekan lalu. Hanya saja Disdukcapil KSB belum bisa langsung melakukan pelayanan pencetakan, karena proses koneksi beberapa kali sempat tersendat. “Makanya kita hanya lakukan uji coba dulu saat itu dan belum berani kita umumkan kalau kita sudah bisa mencetak,” terang Alwi.

Namun sejak Senin ini, Disdukcapil sudah membuka penuh layanan pencetakan fisik KTP. Bahkan di hari pertama ini, jumlah pencetakan sudah menembus angka 700-an yang diselesaikan Disdukcapil KSB. “Karena hampir satu bulan kita tidak beroperasi jadi banyak yang ditunda. Nah sekarang yang kita cetak, prioritasnya

yang tertunda itu,” tukasnya.

Alwi mengatakan, seluruh proses pengurusan administrasi kependudukan oleh pihaknya kini bisa dinikmati masyarakat secara penuh. “Kemarin kan kita hanya melayani penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan perekaman secara off line di kecamatan-kecamatan. Tapi sekarang semua sudah jalan termasuk proses pencetakan fisik KTP,” timpalnya.

Selama terhentinya proses pencetakan fisik KTP, permohonan pembuatan kartu identitas tersebut tidak terhenti.

Untuk menyiasatinya, Disdukcapil KSB pun menerbitkan surat keterangan yang dapat digunakan warga untuk sementara waktu sebagai bahan identitas diri. “Sekarang dengan mulai normalnya proses pencetakan KTP. Maka bagi warga yang memegang surat keterangan identitas sementara setelah mendapatkan EKTP, surat keterangannya itu diyatakan tidak berlaku lagi,” kata Alwi. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Catatan Komisi III DPRD Sumbawa, dari 225 unit menara/tower telekomunikasi di Sumbawa, sebagain besar belum memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penarikan retribusi. Sejauh ini hanya ada 87 unit retribusi yang masuk ke daerah.

Juru bicara Komisi III DPRD Sumbawa, Cecep Lisbano, S.IP, dalam laporan Komisi terhadap rancangan Perda APBDP 2015, Senin (21/9), mempertanyakan instansi terkait mesti mengeluarkan izin, kalau perusahaan menara telekomunikasi tersebut belum memiliki NJOP. Padahal NJOP sebagai dasar penarikan retribusi. Sementara diketahui, dari 225 unit menara/tower komunikasi yang berdiri di Sumbawa, baru 87 unit retribusi yang masuk ke daerah. “Kita tetap berharap target pendapatan pajak dan retribusi menara tower 2015 dapat terpenuhi,” tukasnya.

Selain itu, Komisi III juga tetap berharap instansi terkait bisa mengoptimalkan PAD dari penarikan retribusi parkir pada lokasi kawasan parkir khusus.

Demikian juga retribusi galian C, jasa laboratorium dan pendapatan, IMB dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang handal antarunit dan instansi, agar pengelolaan SDM perencana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemungutan menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis. (arn)

Sumbawa saat ini bebas rabies, sebagaimana disampaikan Kepala Balai Karantina Sumbawa, drh. Iswan Haryanto kepada Suara NTB, Minggu (20/9) malam. Komoditas jagung yang paling sering diperiksa Karantina. Sebagai merek dagang Sumbawa, bahkan sering melakukan ekspor jagung ke Filipina. Makanya di stand festival Moyo, digelar kuis lomba menghitung biji jagung dalam toples. Sekaligus menarik minat masyarakat mengunjungi stand yang

rabies. “Ini yang jadi perhatian kita.

Memperkuat karantina, komoditas yang tidak diperbolehkan masuk dari luar daerah yang sudah tertular.

Seperti Bali yang sudah tertular.

Begitu juga dengan unggas, menjadi perhatian kita juga, terkait ancaman flu burung dan khusus unggas kita lakukan pemeriksaan di Poto Tano,” tukasnya. (arn)

Alwi

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Ruas Jalan di Kota Bima Ditingkatkan Kota Bima (Suara NTB) Sejumlah ruas jalan di Kota Bima, baik jalan Kota maupun jalan lingkungan ditingkatkan mutunya (hot mix). Adanya peningkatan mutu jalan ini pun makin mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan perputaran ekonomi.

Plt. Kabag Humas dan Protokol (Humaspro), Ihya Gazali, S.sos, Senin (21/9), menyebutkan, Pemkot Bima melalui Dinas PU, Pertambangan dan Energi telah melakukan peningkatan mutu jalan. Anggaran untuk peningkatan ini bersumber dari dana ABPD tahun 2015.

Dikatakannya, proyek peningkatan mutu jalan ini dilakukan di hampir seluruh wilayah Kota Bima. Jika dihitung, jumlah yang ditingkatkan mutunya tersebut sebanyak 54 ruas jalan. Meskipun, akunya, ada beberapa bagian yang terakomodir tahun 2014. Di samping peningkatan mutu jalan, nantinya pihaknya juga akan memprioritaskan untuk pembukaan jalan-jalan baru. Hanya saja, perlu adanya keikhlasan dari masyarakat untuk memberikan lahan untuk akses umum dimaksud. “Karena kita tak punya anggaran untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Tentunya dengan adanya pembukaan jalan lingkungan baru ini akan memberikan efek yang sangat besar bagi masyarakat. Di mana, akan mempercepat roda perekonomian dan harga-harga tanah akan meningkat. (use)

DITINGKATKAN Dua petani dengan gerobak kudanya melintas di salah satu ruas jalan di Kota Bima yang telah ditingkatkan (dihotmix). Pemkot Bima masih akan meningkatkan puluhan ruas jalan di dalam kota tersebut, menyusul makin membaiknya ekonomi dan sosial masyarakat Bima.

Oknum Dishub Bima Diduga Lakukan Pungli di Jalan Raya Dompu (Suara NTB) Praktik pungutan liar (pungli) pada kendaraan angkutan di Kabupaten Dompu cukup meresahkan. Praktik ini sudah mengarah pada pemaksaan terhadap pengendara, bahkan dilakukan oleh oknum saat di luar jam dinas hingga tengah malam.

Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin kepada Suara NTB di Dompu, Senin (21/9), mengakui telah mendapatkan informasi praktik pungutan liar yang dilakukan pegawainya di jalanan seperti di simpang Madaprama. Ia pun langsung menarik pegawainya yang melakukan penjagaan dan mengancam akan menindak tegas bagi pegawai yang kedapatan meminta uang kepada pengendara. “Saya sudah dapatkan informasinya.

Makanya saya sudah tarik semua pegawai yang jaga di lapangan untuk menghindari praktik pungli,” ungkapnya.

Syarifuddin mengatakan, praktik pungli oleh oknum pegawainya ditengarai akibat faktor kesejahteraan. Jumlah pegawai sukarela dan honorer pada Dinas Perhubungan mencapai 300-an orang dengan penghasilan jauh dari standar kehidupan layak. “Mulai tahun 2016, saya akan melakukan verifikasi kembali tenaga honorer. Mereka yang jarang masuk kantor akan kita keluarkan,” jelas Syarifuddin.

Kebijakannya ini, lanjut Syarifuddin, membuat pegawainya kini lebih hati – hati. Bahkan sudah jauh berkurang dari kejadian sebelumnya. Namun bila ditemukan ada praktik pungli oleh pegawainya untuk dilaporkan. “Mereka tidak punya hak untuk menahan kendaraan, karena itu ranahnya polisi. Apalagi tidak sedang bertugas. Kecuali mengatur arus lalulintas,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, praktik pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan ini terjadi dengan menghentikan setiap angkutan barang yang melintas. Awalnya memeriksa dokumen surat – surat kendaraan, kemudian meminta sejumlah uang. Ketika tidak ada uang, oknum pegawai ini meminta barang yang dibawa seperti bawang. “Mereka mangkal di sini bahkan hingga pagi dari malam hari,” terang salah seorang warga di Selaparan Desa Matua.

Praktik oknum pegawai Dinas Perhubungan ini bahkan melibatkan lebih dari dua orang dengan pangkalan yang berbeda – beda.

Ketika angkutan tidak berhenti saat diberhentikan, maka oknum pegawai ini akan menghubungi rekannya di pangkalan berikutnya. Mereka bermodalkan senter untuk menghentikan kendaraan dan tidak mengenakan seragam Dinas. Hasil dari uang yang dikumpulkan ini kemudian dibagi – bagi. (ula) (Suara NTB/ula)

Dua Warga Nyaris Dihakimi Massa Pendukung Paslon Bupati Bima Bima (Suara NTB) – Dua warga, HM (26) dan IS (27), diamankan Polres Bima dari amukan pendukung salah satu pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati Bima. Kedua warga Desa Diha Kecamatan Monta itu diduga hendak dihakimi karena diduga menyebarkan selebaran black campaign.

“Hanya diamankan, karena hendak dihakimi oleh massa pendukung salah satu pasangan calon. Keduanya dicurigai hendak menyebarkan selebaran yang menjatuhkan. Tapi, setelah diperiksa dan tidak terbukti, kita langsung bebaskan,” kata Kasat Reskrim, AKP Rhemmi Bheladona, SH kepada Suara NTB, Senin (21/9).

Rhemi mengaku, selebaran yang diduga hendak disebarkan di wilayah Kecamatan Bolo tersebut tidak berhasil menyebar luas. Pasalnya, Panwascam dan Polsek Bolo langsung

mengamankan kedua orang tersebut, kemudian langsung dibawa ke Polres Bima untuk diproses. Namun lanjut Rhemy setelah dimintai keterangan dan sempat ditahan 1x24 jam, keduanya langsung dibebaskan.

“Isi pernyataan dalam selebaran itu tidak mencantumkan nama yang mengarah ke paslon tertentu atau pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Ketua Panwaslu Bima, Abdullah, SH mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan dan pengecekan, selebaran yang tersebar di Kecamatan Bolo

tidak memuat materi yang menyudutkan paslon, sehingga Panwas tidak menangani kasus itu. “Sudah kita cek, itu tidak memenuhi unsur. Bukan kategori black campaign, karena tidak menyudutkan atau tidak menyebut salah satu calon,” ujarnya.

Dari aspek penyelenggara Pilkada, tidak menemukan unsur sesuai syarat tindak pindana Pilkada. “Kalau kelanjutannya teman-teman Kepolisian yang menangani. Yang jelas, isi selebaran itu tidak memenuhi unsur, sehingga

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Upaya pemerintah menggalakkan perkebunan tebu untuk mendukung penyediaan bahan baku bagi pabrik gula di Dompu belum diikuti dengan kepastian standar kualitas dan harga. Akibatnya, tebu rakyat bisa dipermainkan harganya oleh perusahaan sebagai penampung.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Dompu, Abdul Khair, S.Hut kepada Suara NTB, Senin (21/ 9), mengaku hingga saat ini belum ada kesepakatan antara petani dengan PT SMS selaku pemilik pabrik gula di Desa Doropeti Kecamatan Pekat soal standar tebu dan harganya.

Namun oleh Dirjen Tanaman Semusim Kementerian Pertanian RI menstandarkan rendemen tebu pada PT SMS 8,5 persen dan pada tebu rakyat 7 persen. “Rendemen tebu di Indonesia paling rendah 6 persen,” kata Abdul Khair.

Rendemen pada tebu, lanjut Abdul Khair, dipengaruhi oleh jenis varietas bibit tebu, jenis lahan, proses pemeliharaan, dan mekanisasi. Namun yang paling besar pengaruhnya varietas. Sementara PT SMS memiliki kebun tebu pada lahan HGU, dan plasma inti. “Untuk memenuhi kebutuhan tebu bagi pabrik gula, minimal harus ada 25 ribu ha tebu.

Itu bisa dipenuhi dengan tebu rakyat,” katanya.

Tebu rakyat tahun 2015 ini, pemerintah pusat melalui program bantuan sosialnya di Dompu seluas 3.087 ha yang tersebar di Pekat seluas 2.000 ha di area PT Usaha Tani Lestari (UTL) seluas 1.087 ha. “Kita akan beri pemahaman yang utuh kepada petani agar tidak mudah dipermainkan harganya,” katanya.

Dikatakan Abdul Khair, dalam 1 ha tanaman tebu diperkirakan hasilnya 65 ton dengan harga Rp 380 ribu hingga Rp 400 ribu per ton. “Minimal hasil tebu per ha 65 ton,” ungkapnya. (ula)

(suara NTB/aan)

Petani Belum Miliki Standar Tebu

tidak kita teruskan,” katanya.

Meskipun beberapa hari terakhir tensi Politik yang ditandai perusakaan alat peraga kampanye (APK) dan penyebaran pamflet yang diduga berisi kampanye hitam. Menurut Abdullah kondisi masyarakat masih kon-

dusif. “Kita selalu mengimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi menciptakan Pilkada aman dan damai.

APK harus dijaga, karena satu atau salah satu dirusak, semua atribut di lokasi akan diturunkan dari nomor urut satu sampai empat,” terangnya (uki)

Mahasiswa Tuntut Perbaikan HUT Ke-70 Infrastruktur di Batulante PMI Gelar Donor Darah Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pembebasan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9). Mereka mendesak Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan sepanjang 70-90 Km yang menghubungkan Kota Sumbawa Besar dengan Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa. Masyarakat yang berada di Kecamatan Batulante sudah beberapa tahun menunggu janji Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang pernah berkunjung ke Desa Tepal beberapa tahun lalu.

Koordinator lapangan, Andi Atma Samsudir mengatakan, Batulante merupakan salah satu dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang berada di bagian Selatan dengan luas wilayah 39.140 hektar.

Sebagai daerah yang terletak di daerah pegunungan, Batulante terletak antara 250- 800 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Batulante terdiri enam desa yakni Desa Batu Dulang, Desa Kelungkung, Desa Tepal, Desa Tangkan Pulet, Desa Baodesa dan Desa Baturotok. Jumlah penduduk mencapai 10.788 jiwa. “Enam desa itu punya potensi yang besar yakni penghasil kopi dan kemiri. Itu sudah ditinjau pak Gubernur, pernah mendaki ke Tepal,” kata Andi.

Bahkan pada saat itu, Gubernur telah menjanjikan kepada masyarakat bahwa jalan yang menghubungkan Kecamatan Batulante dengan Kota Sumbawa Besar akan dihotmix. “Kita dijanjikan agar jalan dihotmix, janji beliau. Sampai beberapa tahun kita menunggu, realisasinya tak ada. Tuntutan kami bagaimana agar pak Gubernur segera memberikan kepastian,” desaknya.

Dikatakan, kondisi jalan yang rusak parah sekitar 7090 km sangat menghambat perekonomian masyarakat.

Bahkan, katanya, orang yang berumur tua takut untuk ke Kota Sumbawa Besar lantaran kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, lanjutnya, dengan kondisi jalan yang rusak, harga komoditas kopi menjadi anjlok dan hanya menguntungkan para tengkulak.

Infrastruktur jalan yang menghubungkan Batudulang-

(Suara NTB/nas)

DIALOG - Massa pengunjuk rasa sedang berdialog dengan pejabat pemprov NTB dalam aksi di depan kantor gubernur NTB, Senin (21/9).

Tepal, Tepal_Baturotok dan Tepal-Baodesa tidak pernah mendapatkan perhatian serius Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB. Akibatnya, semua kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal dan perputaran ekonomi masyarakat tersendat.

Misalnya, harga beras yang mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per 20 kg. Bila musim hujan tiba, bukan hanya akses transportasi yang tak mendukung tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian juga kena imbas.

Selain menyoroti masalah buruknya infrastruktur jalan di Kecamatan Batulante, massa juga menyoroti anjloknya harga bawang di Bima ketika musim panen tiba. Harga bawang di tingkat petani hanya Rp 5.000 per kg. Sementara di pasaran, harga bawang menembus angka Rp 10 ribu per kg. Artinya, harga bawang yang mahal belum berdampak terhadap kesejahteraan petani. “Pemprov NTB segera menyediakan pasar khusus komoditas pertanian.

Untuk mencegah tengkulak.

Segera memberikan subsidi kepada petani NTB,” pintanya.

Selain itu, massa juga menyoroti semakin menyempitnya lahan pertanian di daerah ini. Tak perlu jauh melihat adanya alih fungsi lahan di Kota Mataram yang begitu massif.

Sementara pemerintah mempunyai program swasembada pangan untuk beberapa tahun mendatang. Mereka menilai, jika alih fungsi lahan tak bisa dihentikan maka akan mengancam ketahanan pangan dalam beberapa tahun mendatang.

Massa ditemui Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dis-

tan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si yang didampingi Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si. Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Maga Ardhi, M.TP mengatakan, dalam penanganan jalan harus berdasarkan ketentuan yang ada.

Artinya, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni jalan nasional. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yakni jalan provinsi dan ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, yakni jalan kabupaten/ kota. Ardhi menjelaskan, dari sekian puluh km jalan menuju Batulante, memang akses jalan Batudulang-Tepal merupakan jalan provinsi dengan panjang sekitar 30 meter.

Jalan ini akan segera diperbaiki. Ia menjelaskan, pada tahun 2014 lalu telah dilakukan survei oleh Dinas PU untuk perencanaan penanganan jalan ini.

Mengenai akses jalan lainnya yang merupakan jalan kabupaten, Ardhi mengatakan provinsi juga bisa ikut masuk untuk mempercepat penanganannya. “Nanti penangannya, bisa saja sharing antara provisni dan kabupaten. Tergantung nanti kami komunikasi dengan pemkab Sumbawa. Untuk Batubulan itu jalan provinsi. Nanti akan kami tangani.,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Distan TPH NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan terkait dengan alih fungsi lahan, pemprov NTB telah membuat Perda tentang lahan pertanian berkelanjutan. Artinya, setiap Bupati/ Walikota harus menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di masing-masing wilayahnya untuk mengimbangi adanya alih fungsi lahan tersebut. (nas)

Kota Bima (Suara NTB) Dalam rangka HUT ke- 70, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bima menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan donor darah yang dilaksanakan Senin(21/ 9) di Taman Ria Kota Bima.

Kegiatan donor darah tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Kota Bima, Drs. Farid, M.Si. Hadir pula sejumlah Kepala SKPD Kota Bima, para pelajar, aparat kepolisian yang sekaligus menjadi pendonor. Acara ini juga terselenggara berkat kerjasama dari BUMN dan pihak swasta, yakni Bank NTB, Pertamina dan CV. Tukad Mas. Asisten I Setda Kota Bima Drs. M. Farid, M.Si mengapresiasi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI ini. Hal ini mengingat PMI memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya adalah untuk urusan penyediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. “Saya senang dan bangga, karena PMI melibatkan bany-

ak pihak dalam kegiatan yang mulia ini. Selain bersama unsur TNI dan Polri, juga dengan mengajak Pertamina,” ujar Asisten I. Kondisi yang kita alami dan menjadi keluhan masyarakat umum saat ini adalah kurangnya ketersediaan darah di PMI maupun di Rumah Sakit (RS). Keluhan ini tercatat di rumah sakit maupun di berbagai klinik di Kota Bima. Para pasien maupun keluarga pasien mengeluhkan sulitnya mendapatkan darah.

Namun diakuinya, masih banyak keterbatasan atau kendala, antara lain PMI belum memiliki fasilitas penyimpanan darah yang layak. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya akan mengupayakan untuk mencari solusi. Di akhir sambutannya, diucapkannya selamat hari Jadi PMI ke-70, semoga PMI dapat selalu menjadi penolong masyarakat dalam kondisi darurat, khususnya darurat kebutuhan darah dan penanganan bencana. (use)

Diduga Buang Orok

Oknum Mahasiswi Diciduk di Kos Kota Bima (Suara NTB) IAL (21) warga Desa Diha Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu diciduk aparat Polres Bima Kota, pada Minggu (20/9) siang. Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi (PT) di Kota Bima ini diamankan setelah diduga membuang orok yang diduga hasil hubungan gelap.

Kapolres Bima Kota melalui Kaur Bin Ops, Ipda Masdidin, SH yang dikonfirmasi, Senin (21/ 9), menyebutkan IAL diamankan saat yang bersangkutan berada di kamar kos di Lingkungan Sadia II Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. IAL diamankan beberapa saat setelah jasad seorang bayi ditemukan warga di sungai di Kelurahan setempat.

Setelah diamankan, yang bersangkutan kemudian dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim untuk diproses.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, IAL mengaku membuang bayi tersebut pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 21.00 Wita setelah dilahirkan sekitar enam jam sebelumnya. Dia tega membuang bayinya kare-

na malu akan hasil hubungan gelapnya dimaksud.

Berdasarkan penuturan saksi, Kamelia (40) warga RT.10 RW. 02 Sadia II, jenazah bayi tersebut ditemukan pada Minggu (20/9) sekitar pukul 09.00 Wita. Saat itu dia sedang turun ke sungai untuk membersihkan sampah, kebetulan rumah Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut terletak di sekitar bantaran sungai. Saat membersihkan sampah, tak disangka pandangannya tertuju pada sebuah kotak kardus mie dengan posisi terapung di atas sungai yang dangkal.

Karena terdorong rasa ingin tahu, Kamelia meraih sambil memeriksa isi kardus dimaksud. Setelah dibuka dan memeriksa, dia kemudian melihat seorang bayi dalam posisi terbungkus kain warna ungu. Secara spontan, Kamelia saksi berteriak. “Ada bayi,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Masdidin, teriakan saksi didengar oleh warga lainnya, Roni dan Iwan.

Dua laki laki tersebut membantu saksi mengangkat jasad bayi lalu membawa ke halaman rumah saksi. (use)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

Kadis PU Persilakan Inspektorat Audit Gedung Serba Guna Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mempersilakan Inspektorat melakukan audit terhadap pembangunan gedung serba guna di belakang Kantor Lurah Kekalik, Kecamatan Sekarbela yang diduga mangkrak.

Menurutnya, ini bukan persoalan baru. Karena pengerjaan proyek secara bertahap juga pernah dilakukan seperti pembangunan Gedung DPRD dan Kantor Walikota Mataram. “Iya, silahkan saja jika Inspektorat mau audit. Kita tidak ada masalah,” kata Mahmuddin, Senin (21/9).

Proyek tidak disebutkan siapa pemborongnya itu membutuhkan Rp 500 juta. Pada dasarnya nomeklatur selalu mengacu Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan dan penawaran barang. Namun, penyesuaian anggaran di dinas kemudiaan di APBD 2015 dialokasikan Rp 200 juta. Dengan harapan pada APBD Perubahan bisa dilanjutkan.

Adanya kebijakan Penjabat Walikota kata Mahmuddin, tidak menganggarkan proyek fisik, sehingga gedung serba guna bangun dikerjakan secara bertahap dan dianggarkan pada APBD 2016.

Jika nilai proyek Rp 300 juta, secara otomatis akan dilakukan tender. Mahmuddin berkilah anggaran Rp 200 juta, memang cukup untuk pembangunan pondasi dan tiang saja.

Penganggaran selanjutnya mulai dihitung bagian mana saja akan dikerjakan oleh kontraktor. “Ya memang uangnya cuma dapat segitu saja,” kilahnya.

Seperti diketahui, proyek tersebut merupakan sinkronisasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Dewan. Karena dinilai mendesak dan masyarakat telah menghibahkan lahannya, akhirnya dikerjakan. Pemerintah ingin memenuhi dan menunjukan keseriusan untuk mewujudkan keinginan masyarakat melalui program aspirasi.

Apakah sebelumnya tidak dilakukan penyesuain anggaran sehingga dana Rp 200 juta hanya dapat tiang dan pondasi saja? Dikatakan, sudah melakukan hitung - hitungan volume dan lahan. Dengan anggaran Rp 200 juta, hanya mampu mengerjakan tiang dan pondasi saja.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si terkejut menemukan proyek gedung serba guna diduga mangkrak. Program aspirasi Dewan Rp 200 juta itu semestinya menjadi tanggungjawab instansi terkait. Selly meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap temuan tersebut. (cem)

Anggota Satlantas Polres Loteng Donor Darah Praya (Suara NTB) Menjadi anggota polisi tidak lantas menghilangkan rasa peduli kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepeduliannya, Senin (21/9), puluhan anggota Sat Lantas Polres Loteng ramai-ramai mendonorkan darahnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Total ada sekitar 36 kantong darah yang bisa kita kumpulkan kali ini,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, kepada wartawan kantornya. Menurutnya, seluruh darah yang terkumpul tersebut akan disumbangkan melalui PMI Loteng.

Dikatakannya, sebenarnya cukup banyak anggota Sat Lantas Polres Loteng yang berniat menyumbangkan darahnya bagi sesama. Hanya saja, banyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga banyak diantara anggota Sat Lantas Polres Loteng yang urung menyumbang darah.

Kedepan, kegiatan serupa akan diupayakan supaya digelar secara berkala. Tidak hanya sekali saja. Karena bagaimanapun juga, sebagai bagian dari masyarakat polisi juga dituntut untuk tetap peduli kepada masyarakat yang diayominya. “Polisi tidak boleh lepas dari masyarakat. Ketika masyarakat butuh bantuan, polisi harus bisa membantu,” tandas Ryan. (kir)

(Suara NTB/kir)

POLHUKAM Pilkada Loteng

’’Black Campaign’’ Mulai Muncul Praya (Suara NTB) Tahapan kampanye Pilkada Lombok Tengah (Loteng) mulai terusik dengan munculnya kampanye hitam atau black campaign yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan menyudutkan salah satu calon kepala daerah pada Pilkada Loteng kali ini. Ketua Panwaslu Loteng, L. Darmawan, Senin (21/9) kemarin kepada Suara NTB, mengatakan pihaknya mendapat laporan soal black campaign tersebut sejak Senin pagi.

Dengan ditemukannya selebaran-selebaran yang berisikan penyataan yang menyudutkan salah satu calon kepala daerah. “Kalau melihat isinya, black campain ini mengarah kepada calon incumbent,” sebutnya.

Selebaran-selebaran tersebut diduga sudah menyebar ke sejumlah daerah di Loteng.

Pasalnya, selebaran tersebut tidak hanya ditemukan di wilayah Kota Praya, tapi di beberapa daerah di luar Kota Praya, juga ditemukan seleba-

ran yang sama.

“Kemungkinan selebaran ini disebar malam hari,” terangnya seraya menyatakan beberapa barang bukti selebaran black campaign tersebut sudah diamankan di Kantor Panwaslu Loteng.

Praya (Suara NTB) Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan bebas murni Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya, dalam kasus dugaan perusakan hotel Lombok Baru Kuta yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putrie, tidak membuat Pemkab Loteng gentar.

Pemkab Loteng telah menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi upaya kasasi tersebut.

“Sepenuhnya kita siap menghadapi upaya kasasi jaksa,” tegas Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., kepaa Suara NTB, Senin (21/9). Menurutnya, sah-sah saja jaksa mengajukan kasasi. Karena memang aturan sudah mengatur seperti itu. Apalagi putusannya berupa putusan bebas murni.

Tapi bukan berarti pemerintah daerah diam begitu saja. Tentunya, untuk menghadapi kasasi tersebut pemerintah daerah sudah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan. Terutama persiapan materi pendukung. Guna menjawab materi kasasi yang diajukan oleh pihak jaksa.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu memori kasasi dari JPU. Setelah sebelumnya JPU mengatakan mengajukan kasasi atas putusan PN Praya yang membebaskan Kadisbudpar Loteng dalam kasus dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Kuta, awal Bulan September.

Begitu memori kasasi JPU tersebut diterima, pemerintah daerah kemudian

akan langsung memberikan jawaban. Sebagai bahan pertimbangan MA nantinya, dalam memutuskan perkara tersebut. “Jadi sekarang kita masih menunggu memori kasasi dari JPU. Baru kemudian kita bisa memberi jawaban,” terangnya.

Pasalnya, dalam memori kasasi itulah nantinya JPU akan memaparkan materi-materi keberatannya secara rinci dan jelas.

Keberatan-keberataan itulah yang nantinya akan dijawab oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Praya yang juga JPU dalam perkara Putria, Muslim, S.H., mengungkapkan kalau pihaknya sudah secara resmi mengajukan kasasi ke MA. Itu artinya, putusan majelis hakim PN Praya yang membebaskan Kadisbudpar Loteng, terkait kasus dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Kuta, belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan kata lain, putusan PN Praya tersebut bisa berubah. Tergantung putusan MA nantinya. Sikap tersebut pun sudah disampaikan JPU ke PN Praya.

Dan, saat ini JPU tengah menyusun memori kasasi yang nantinya akan disampaikan ke MA. Pihaknya diberi waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi ke MA. JPU kata Muslim mengajukan kasasi sudah melalui pertimbangan yang matang. Tidak sembarang tanpa dasar pertimbagan yang jelas. Dan, tidak hanya sekadar mengikuti tahapan dan proses hukum saja. Karena setelah diteliti, JPU memandang perlu untuk mengajukan kasasi dalam kasus tersebut. (kir)

Kesadaran Rehabilitasi Pengguna Narkoba Masih Rendah 20 persen. Itu pun katanya, tidak semua maksimal menjalani rehabilitasi. “Yang mau jadi volunteer jumlahnya kecil.

Ini artinya yang ingin sembuh sedikit sekali,” kata dia.

Ini kemudian menjadi bahan evaluasi internalnya. Dimana letak kesalahan. Apakah upaya sosialisasinya yang masih kurang sehingga sedikit dari pengguna narkoba datang rehabilitasi, atau menurut Siryanto, ada masalah di masyarakat. “Kalau memang kami salah, kami akan perbaiki pola,” akunya.

Ada juga masalah lain dilihatnya. Ada masyarakat yang ingin anaknya direhabilitasi di Pondok Pesantren (Ponpes). Hanya saja, tidak ada satu pun Ponpes yang menyediakan tempat khusus untuk penyembuhan bagi pengguna narkoba.

Dari dua masalah ini, Sriyanto mengaku, mau tidak mau akan berpengaruh pada kebijakan penggunaan anggaran. Akibat efektifitas rehabilitasi tak maksimal, sehingga terancam anggaran yang tidak terpakai untuk membiayai rehabilitasi pengguna narkoba, akan kembali ke kas negara.

Tapi ini menurutnya bisa disiasati dengan revisi anggaran. Bisa saja dana yang sudah ada untuk rehabilitasi saat ini, dialihkan untuk melengkapi fa-

Terhadap adanya black campaign tersebut, pihaknya sudah mulai melakukan penelusuran. Guna mencari tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut. “Upaya menelusuri asal dari black cam-

paign tersebut sudah mulai kita lakukan. Tapi tentunya sebatas kewenangan yang dimiliki Panwaslu sajai,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terpancing atau terprovokasi dengan upaya-upaya black campaign tersebut. Karena adanya black campaign tersebut menandakan kalau ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana politik menjelang Pilkada Loteng.

Masyarakat, lanjutnya, juga diharapkan kooperatif.

Dengan melaporkan ke aparat kepolisian jika menemukan ada oknum yang menyebar-

kan selebaran berisikan black campaign. Sehingga aparat kepolisian bisa menindak tegas para pelakunya. “Jika ada ditemukan pihak-pihak yang menyebar selebaran black campaign atau bentuk lainnya, segera lapor ke penegak hukum,” pintanya.

Tidak hanya itu, masyarakat hendaknya juga tidak ikut-ikutan terlibat black campaign. Pasalnya, black campaign merupakan pelanggaran pidana pemilu.

Dan, sanksi hukumnya juga berat. “Bagi siapa saja yang terlibat black campaign ancaman sanksi hukumnya cukup berat,” pungkas Darmawan. (kir)

Pemkab Loteng Siap Hadapi Kasasi Jaksa

DONOR DARAH - Sejumlah anggota Sat Lantas Polres Loteng mendonorkan darahnya, Senin (21/9) kemarin.

Mataram (Suara NTB) Sejauh ini upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB untuk memaksimalkan rehabilitasi pengguna narkoba, belum juga memuaskan. Hasil identifikasi pihak BNN, dipicu kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan diri untuk direhabilitasi.

“Ternyata setelah kami identifikasi, salah satu masalahnya adalah ini dianggap aib. Jadi ketika ada anggota keluarga yang menggunakan narkoba itu sebagai aib,” kata kepala BNN NTB, Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si dalam workshop media tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di Hotel Mataram Square, Senin (21/9).

Masyarakat rupanya enggan melapor, karena dianggap masalah narkoba sebagai hal yang tabu. Ketika ada anggota keluarga yang teridentifikasi sebagai pengguna justru didiamkan.

Padahal menurutnya ini akan jadi potensi masalah lebih besar. Karena yang dari pengguna, bisa menjadi pengedar.

Sehingga dia berkesimpulan, target rehabilitasi 1.820 orang di NTB belum sesuai harapan karena baru mencapai

Halaman 8

(Suara NTB/ars)

MELANGGAR – Sederet konten program televisi yang dianggap melanggar aturan dan menjadi bahan teguran KPID NTB. silitas rehabilitasi ke Ponpes.

Kritik Media Dalam workshop dengan peserta media cetak, elektronik, radio dan online itu, hadir juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang tugasnya “menyemprit” tayangan televisi dan siaran radio yang melanggar norma.

Pada kesempatan itu, Ketua KPID NTB, Sukri Aruman menjelaskan banyak tayangan televisi yang masih suka dengan konten kekerasan, pelecehan seksual, adegan seks, eksploitasi korban kekerasan, terutama tayangan yang menampilkan anak se-

bagai korban.

Dalam kasus narkoba misalnya, dia mengaku masih melihat tayangan televisi lokal dan nasional, terutama ketika pelakunya anak anak. “Banyak hal yang kami masih lihat dilanggar pada siaran televisi. Seperti penggolongan program, pelanggaran atas perlindungan anak, norma kesopanan dan kesantunan. Ada juga tanyangan ciumam bibir, eksploitasi bagian bagian tubuh tertentu, bahkan ada juga yang menampilkan alat kelamin. Kekerasan dan makian di tayangan juga kami pantau sebagai pelanggaran,” kata Sukri Aruman. (ars)

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Empat mantan panitia pengadaan Alkes RSUD Selong Lotim saat menyampaikan keterangan di persidangan, dalam agenda pemeriksaan terdakwa.

Terdakwa Alkes Lotim Minta Dihukum Ringan Mataram (Suara NTB) Dalam agenda mendengarkan keterangan terdakwa, Senin (21/9), empat terdakwa kasus Alat-alat kesehatan (Alkes) Lombok Timur meminta dihukum ringan. Mereka merasa tidak bersalah dalam kasus yang merugikan negara Rp 569.212.966 itu, terkait pengadaan Alkes 2008 di RSUD dr. Soedjono Selong.

Empat orang panitia pengadaan Alkes itu, meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas atau setidak-tidaknya tuntutan ringan. Demikian juga hakim yang menyidangkan perkara itu, agar menjatuhkan vonis ringan dan seadil adilnya.

Saat diberi kesempatan ketua majelis hakim AA Ngurah Rajendra, SH, MH, untuk menyampaikan harapannya, terdakwa Agus Trias meminta dibebaskan. “Kalau tidak bisa dibebaskan, saya berharap hukuman seadiladilnya,” kata Agus Trias.

Nyoman Adi Wijaya lebih dramatis. Ia mengungkap bagaimana penderitaannya, secara psikis, termasuk tekanan dialami keluarganya. “Selama delapan tahun, kami

menyandang status tersangka.

Mohon kami diringankan hukuman yang mulia,” demikian Adi memelas.

Juga sama disampaikan Ahdiat Furqon, panitia lainnya. Setiap kali membaca koran tentang kasus Alkes Lotim, dirinya merasa trauma, hidupnya tidak tenang. Atas apa yang dialaminya itu, dia juga berharap hukuman ringan.

Sedikit dijelaskannya, bahwa pengadaan Alkes 2008 sudah sesuai dengan aturan. Tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara.

Bahwa lelang pernah batal dua kali, sampai akhirnya tender dilaksanakan, itu menurutnya semata karena kebutuhan Alkes RSUD Selong sangat mendesak.

Dedi Irawan juga menjelaskan, sebagai panitia, pihaknya sudah bekerja sangat maksimal, mulai dari proses pelelangan sampai akhirnya penentuan pemenang. Kegagalan proses lelang tidak lepas dari persoalan teknis yang terungkap dalam persidangan.

“Sebelum keputusan Penunjukan Langsung (PL), saya tanyakan kepada KPA, tanyakan kepada Bupati, apa-

kah Alkes ini perlu?, dijawab, sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis masyarakat Lotim,” bebernya. Permintaannya pun sama, dihukum seringan – ringannya.

Pada agenda pemeriksaan terdakwa itu, tim kuasa hukum terdakwa, DA Malik, SH dan Basri Mulyani, SH menanyakan soal intervensi dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Alkes. Terdakwa menjelaskan, tidak ada intervensi sama sekali, karena mereka menentukan harga tidak berdasarkan produk.

Soal adakah fee dari rekanan PT. Calista Matra Medica yang ditunjuk dalam pengadaan senilai Rp 3.830.000.0000 itu, dipastikannya tidak ada sama sekali. Unsur tekanan dari Bupati Sukiman Azmy, sehingga dilakukan PL, juga tidak ada.

“Kami sampai akhirnya cari solusi ketika dua kali lelang gagal. Sampai akhirnya minta PL Bupati. Perintah PL itu, pengadaan harus dilaksanakan, dengan tetap mempertimbangkan Keppres 80 Tahun 2003,” tandas Nyoman Adi Wijaya. (ars)

Warga Konsultasi Rehabilitasi di Pojok Konseling BNN Mataram (Suara NTB) Sejak Agustus lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB membuka stand di arena car free day Jalan Udayana Mataram. Stand yang disebut pojok konseling itu mulai membuahkan hasil.

Masyarakat tidak hanya sekadar konsultasi umum, tapi juga bertanya soal proses rehabilitasi pengguna narkoba.

Gambaran itu terjadi pada pojok konseling yang dibuka Minggu (20/9) lalu, oleh Bidang Cegah dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB. Masyarakat yang datang ke stand, mulai dari usia pelajar, dewasa dan orang tua.

Mereka tidak lagi sekadar menanyakan soal bahaya dan bagaimana mencegah narkoba, tapi jauh lebih teknis.

“Ada orang tua yang datang ke kami, menanyakan bagaimana cara membujuk anaknya agar mau direhabilitasi,” kata Kabid Cegah dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, Anggraeni Ninik Muniharti, SH, Senin (21/9).

Orang tua yang dirahasiakan identitasnya itu, mengaku anaknya diketahui sebagai pengguna aktif narkoba. Secara sadar diri, warga tersebut ingin anaknya agar sembuh melalui proses rehabilitasi.

Anggraeni detail menjelaskan, kepada orang tua tersebut untuk meyakinkan anaknya agar sembuh dari ketergantungan narkoba. Ditumbuhkan kesadarannya bahwa narkoba tidak hanya merusak tubuh, jaringan otak, tapi juga masa depan dan keluarga. “Saya mey-

(Suara NTB/ist)

PAPARKAN - Petugas BNN saat memaparkan kepada pengunjung car free day tentang mudahnya proses rehabilitasi pengguna narkoba. akinkan juga, rehabilitasi itu gratis. Tidak diproses hukum, itu jaminan yang kami sampaikan. Asalkan anak itu bertekad ingin sembuh, kita akan rehabilitasi sampai sembuh dan tidak akan ada yang tahu identitasnya karena kami jaga privasinya,” beber Anggraeni.

Dia menambahkan, pojok konseling itu sebagai usaha untuk jemput bola sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya rehabilitasi yang menjadi salah satu program utama. Kepada masyarakat yang memadati arena car free day mereka menyampaikan agar segera lapor diri jika memang menjadi pemakai narkoba.

Warga juga diminta melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pemakai atau pecandu narkoba agar segera melapor ke BNN. “Kami akan rahasiakan

identitasnya dan keluarganya.

Kami akan rehabilitasi secara gratis sampai sembuh. Mereka tidak akan diproses hukum, itu jaminan kami,” tegasnya.

Menurut Reni, sapaannya, target rehabilitasi narkoba secara nasional adalah mencapai 100.000 orang. Sementara NTB, target rehabilitasi mencapai 1.568 orang. Hanya saja target itu belum seberapa dibanding yang sudah mendaftar. Menjangkau masyarakat agar sosialisasi ini sampai ke lapisan paling bawah akan tetap menjadi upaya pihaknya. Kebutuhan akan sosialisasi memang semakin besar, dan pihaknya masih berusaha ingin mengimbangi. Sehingga saluran telepon pun dibuka. Ada dua line telepon untuk konsultasi atau laporan pengguna narkoba yang direhabilitasi, untuk kantor 0370 – 6177418 dan handphone 085238944442. (ars/*)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Promosi BBLS di Luar Daerah Perlu Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Perhelatan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) 2015 dinilai cukup baik oleh pelaku pariwisata. Hanya saja, promosi kegiatan di luar perlu ditingkatkan sehingga mendatangkan banyak wisatawan, baik domestik atau bahkan mancanegara. Selama pelaksanaan, BBLS hanya dipromosikan di beberapa bandara yang ada di luar daerah, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier, Senin (21/9). Dikatakan, pihak hotel sedikit merasakan dampak penyelenggaraan agenda kepariwisataan tersebut. Hanya saja, lanjutnya, kegiatan-kegiatan semacam itu perlu dipromosikan secara gencar di luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Ia menilai, dari sisi perencanaan sampai tahap pelaksanaan, event yang terselenggara selama satu bulan penuh itu sudah maksimal. Konsep kegiatan dengan balutan warna-warni replika tradisi dan budaya masyarakat adalah gagasan yang harus tetap dikedepankan.

“Kalau dari sisi peren(Suara NTB/met)

MENGGELIAT - Pentas Selasa musik di warjack taman budaya NTB masih eksis dan menggeliat. Tampak vokalis dan violis grup band “4Peniti” dari Bandung ketika tampil, Selasa pekan lalu. Pentas selasa musik akan diselenggarakan, Selasa malam nanti.

NTB Tak Masuk

25 Destinasi Wisata Strategis Dikelola Secara Digital Mataram (Suara NTB) Sejumlah 25 titik destinasi wisata unggulan dan strategis akan digarap oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Kemenpar akan menggarap destinasi-destinasi potensial ini menggunakan teknologi digital.

Penggarapan dengan pola ini ditujukan untuk memudahkan pengelolaan dan pemasaran. Video kawasan pariwisata yang strategis ini akan ditampilkan secara online sehingga memperkuat daya promosi demi menggait minat kunjungan. Sayangnya, NTB tidak termasuk dalam 25 titik destinasi yang akan digarap menggunakan tekhnologi canggih ini.

Hal itu disampaikan Kepa-

la Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB H. L. Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si, Senin (21/ 9). “Tidak ada ceritanya itu,” jawabnya singkat ketika ditanya Suara NTB, mengenai adakah destinasi wisata di NTB yang akan digarap Kemenpar.

Saat ini, terdapat 88 titik destinasi wisata strategis yang menyebar di tanah air.

Destinasi wisata strategis ini merupakan daerah pariwisata yang paling diminati untuk dikunjungi wisatawan. Destinasi strategis ini merupakan objek pariwisata yang sudah populer serta dikenal oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Saat ini, Kemenpar sedang

menggarap sedikitnya 16 destinasi strategis. Tahun depan, angka tersebut akan ditingkatkan menjadi 25 titik.

Adapun, 11 dari 16 objek wisata yang stategis itu terletak di Pulau Dewata (Bali).

Selain Bali, pengembangan atau penggarapan yang akan dilakukan Kemenpar tersebut akan melebar ke Jakarta dan Batam. Dua daerah ini menjadi sasaran selanjutnya untuk pengembangan pariwisata berbasis tekhnologi.

Kebijakan ini ditegakkan Mentri Pariwisata Arief Yahya mulai era pemerintahan Jokowi-JK. Selain berbasis teknologi, kebijakan ini juga akan mengutamakan Hak cipta Atas Karya Intelektual

(HAKI). Setiap kreativitas para seniman yang dikemas menjadi produk-produk dalam industri ekonomi kreatif akan didaftarkan sehingga memiliki hak paten. Dengan demikian, hasil karya pada produkproduk kreatif tidak mudah dijiplak atau bahkan dicuri pihak lain.

Sejauh ini, tak ubahnya di NTB, produk-produk kreatif yang beredar rata-rata masih belum memiliki hak paten.

Dibuktikan dengan hasil kriya atau gerabah yang diproduksi secara tradisional oleh masyarakat. Produk-produk lokal ini masih belum memiliki label yang resmi dan sah dikatakan sebagai hak milik atau hak paten pihak produsennya. (met)

canaan dan pelaksanaan memang sudah cukup lumayan bagus. Cuma, yang perlu kita tingkatkan adalah promosi kegiatannya ke luar,” jelasnya.

Reza mengatakan, untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kepariwisataan berbasis kebudayaan tersebut harus melibatkan banyak pihak. Utamanya, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (Asita) dan pelaku-pelaku pariwisata lainnya.

General Manager (GM) Hotel Santika Mataram ini menambahkan, dalam berpromosi, semua elemen yang berkepentingan terutama dalam sektor pariwisata harus bekerja “keroyokan”. Beban pengembangan tidak bisa ser-

ta merta dilimpahkan ke pihak pemerintah semata.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, “Para pelaku yang berperan sebagai penggerak pariwisata harus bergerak bersama-sama. Terutama dalam hal mempromosikan kegiatan itu tadi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L.Mohammad Faozal S.Sos., M.Si yang sempat dihubungi Suara NTB belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB merupakan penyelenggara utama kegiatan BBLS tersebut. (met)

Piknik Masa Kecil Ratna Riantiarno ke Museum Jakarta (Suara NTB) Ke manakan Ratna Riantiarno mencari “hiburan” saat dia masih kecil? Museum adalah tempat hiburan populer yang dia datangi pada era ’60an.

“Waktu kecil, Museum Gajah rasanya luar biasa, saya hiburannya ke museum,” tutur Ratna, saat ditemui usai Akhir Pekan @Museum Nasional, di Jakarta, Minggu (20/9). Museum Nasional, kerap ditandai sebagai Museum Gajah, semata karena ada patung gajah berwarna gading di depan bangunan itu.

Istri dari pendiri Teater Koma, Nano Riantiarno, itu mengenang pergi ke museum di masa silam serasa berpiknik. Sebab, belum ada tempat-tempat hiburan yang sudah bermunculan saat ini, seperti pusat perbelanjaan yang menjamur di ibukota.

Perempuan kelahiran 1952 itu masih ingat kegembiraan

(ant/bali post)

Ratna Riantiarno saat mengunjungi Museum Bahari atau Museum Fatahillah. “Kalau anak-anak sekarang diajak ke museum?” dia mempertanyakan minat generasi muda.

Ratna menyadari pengelolaan museum-museum di In-

donesia belum sebaik di luar negeri, di mana museum menjadi salah satu tujuan wisata.

Dia membandingkan dengan museum di New York, tempatnya bernaung selama setahun beberapa dekade lalu.

“Museum penuh dengan siswa, karena mencari apaapa di sana, museum penuh,” kata Ratna. Demi meningkatkan daya tarik museum bagi masyarakat, Teater Koma bekerjasama dengan Museum Nasional dan dapoerdongeng dalam program Akhir Pekan @Museum Nasional.

Program yang telah berlangsung sejak 2013 itu meracik pentas-pentas dongeng yang ceritanya dibuat dari artefak koleksi Museum Nasional dan ditampilkan pada akhir pekan. “Kalau sudah kenal museum, semoga makin sayang. Dengan acara interaktif begini semoga makin menarik,” imbuh dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Adipati Dolken

Jakarta (Suara NTB) Adipati Dolken harus beberapa kali mengulangi adegan menangis saat ia berperan sebagai Jay dalam film terbarunya “3 Dara”.

“Nangis itu salah satu yang susah,” kata Adipati saat peluncuran film tersebut di Jakarta, Senin kemarin. Jay, dalam salah satu adegan, menangis seperti perempuan yang mudah tersinggung saat mengalami pre-menstrualsyndrome (PMS).

Gerak-gerik perempuan, menurut aktor yang juga bermain dalam film “Jenderal Soedirman” ini sangat sulit untuk dilakoni. Demi mendalami karakternya yang berlaku seperti perempuan, Adipati pun banyak bertanya ke-

pada perempuan sekaligus membaca referensi yang ia dapat dari internet.

Mewarnai rambut menjadi kemerahan pun salah satu caranya menyajikan karakter Jay kepada penonton.

Aktor berusia 24 tahun ini melihat setiap karakter merupakan tantangan baginya sehingga ia selalu mencari pengalaman baru dalam film yang dibintanginya. “Kalau milih peran yang begitu-begitu saja nggak ada kemajuan,” katanya.

“3 Dara” karya sutradara Ardy Octaviand mengisahkan perubahan dalam diri tiga laki-laki berbeda usia setelah sebuah insiden di bar tempat mereka biasa menghabiskan waktu. (ant/bali post)

Pevita Pearce Garap Novel Baru Bandung (Suara NTB) Setelah merilis buku perdananya, “Our Notebook : Peace in Mind War at Heart” tahun lalu, aktris yang kariernya melejit melalui film “Lost in Love” (2008), Pevita Pearce, kini tengah berencana menggarap buku keduanya.

“Saya sudah mulai nulis buku lagi, mudah-mudahan tahun depan kelar,” kata Pevita di Bandung. Tak jauh berbeda dengan buku pertamanya, ia mengatakan, cerita yang tengah ia garap masih berkisah seputar percintaan remaja.

“Seperti biasa, isinya puisi dan kumpulan cerita pendek kisah romansa remaja perempuan,” kata dia.

Selain buku, proyek lain yang tengah sibuk digelutinya saat ini adalah syuting film bergenre drama-komedi romantis garapan Garin Nugroho berjudul “Aach Aku Jatuh Cinta”. Pada film tersebut ia beradu akting dengan aktor Cicho Jericho.

“Ceritanya mengisahkan tentang dua sejoli yang saling mencintai di tiga era, tahun 1970, 1980 sampai 1990-

(Suara NTB/ist)

Pevita Pearce an,saya berperan sebagai Yulia, orang yang sangat ceria tetapi serius dan suka memen-

dam perasaan,” kata perempuan bernama lengkap Pevita Cleo Eileen Pearce itu.

Ia mengaku cukup mengalami kesulitan ketika menjalai proses syuting film. Alasannya ia dua tahun tidak syuting, terakhir di film Tenggelamnya Kapal Van der Wick.

Namun sutradara Garin Nugroho adalah mentor buatnya meskipun menjadi sebuah tantangan untuk balik lagi berakting. Kepiawaian lawan mainnya, Cicho Jericho dalam berakting cukup membantu dirinya beradaptasi dengan karakter yang dimainkan.

“Ketika kerjasama dengan aktor yang luar biasa dan profesional, membangun chemistry itu mudah saja,” kata dia.

Meski didaulat telah cukup sukses berkarir di layar lebar, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dirinya mencoba berkiprah di belakang layar sebagai sutradara.

“Saya nggak menutup kemungkinan ke belakang layar, ketika melakukan sesuatu saya mau lakukan yang terbaik, bila setengah-setengah mending tidak usah sama sekali maka dari itu saya masih mau belajar dulu,” katanya menambahkan. (ant/bali post)

The Beatles

Kontrak Pertama The Beatles Terjual 75.000 Dolar AS Jakarta (Suara NTB) Kontrak rekaman pertama The Beatles terjual seharga 75.000 dolar AS di New York.

Kontrak yang ditandatangani John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan drummber Pete Best -yang kemudian digantikan oleh Ringo Starr- di Hamburg pada 1961 dilelang seharga 75.000 dolar AS di Heritage Auctions.

Dokumen tersebut berisi detil single pertama band, yakni bersi rock n roll lagu

anak-anak klasik “My Bonnie” yang hanya dirilis di Jerman. Di sana juga tercantum nama pertama mereka, yakni Tony Sheridan dan Beat Brothers, karena band itu menjadi pengiring penyanyi Inggris di Top Ten Club Hamburg saat itu.

Direktur konsinyasi Heritage Auctions, Dean Harmeyer, mengatakan waktu yang dihabiskan The Beatles di Jerman menjadi alasan musik mereka dikenali oleh Brian Epstein yang mendor-

ong mereka menuju tahuntahun paling terkenal.

“Bila mereka tidak menghabiskan waktu di Hamburg, mungkin mereka tidak seterkenal sekarang.”

“Bila mereka tidak merekam My Bonnie, mereka mungkin tidak pernah dilirik Brian Epstein.”

The Beatles merekam single pertama mereka “Love Me Do” tahun berikutnya di bawah manajemen Brian Epstein, demikian Female First. (ant/bali post)

Sherina Dipalak Geng Motor di Bandung

(Suara NTB/ist)

Sherina Munaf

Bandung (Suara NTB) Artis sekaligus penyanyi Sherina Munaf mengalami dipalak oleh geng motor di Jalan Cigampelas Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu malam.

“Baru 2 hari saya di negeri tercinta ini, tepatnya di Jl. Cihampelas Bandung, jam 20:10 brsn saya & ibu saya DIPALAK Geng Motor. @ridwankamil”, cuit Sherina dalam akun twitternya @sherinasinna sekitar pukul 20.38 WIB. Selang beberapa menit kemudian putri Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ini kembali berkicau tentang kejadian yang dialaminya di akun twitternya.

“Semoga yg barusan kita alami tidak akan pernah dialami warga atau tamu Kota Bandung yg lain. Mohon perhatian polisi ya, Kang @ridwankamil” cuit Sherina lewat akunnya, @sherinasinna pukul 20.46 WIB. Mengalami kejadian tersebut, setiap cuitan pelantun lagu “Cinta Pertama dan Terakhir” di media sosial tersebut di-”mention” kepada Wali Kota Bandung melalui akun twitternya @ridwankamil. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Pengalaman Adipati Dolken Jadi Perempuan

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Berharap Diperhatikan Pemerintah PROFESI guru honorer masih belum menjanjikan, hal tersebut lantaran perhatian pemerintah yang masih sangat minim.

Laeli Fitriani, misalnya, sebagai salah satu guru honor yang mengabdi di sekolah satu atap (SATAP) 1 Pringgabaya, nasibnya belum cukup mujur.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Laeli – nama panggilan akrabnya – mengaku, profesi sebagai guru honorer tidak membuatnya dapat hidup sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sesekali ia harus membantu tetangganya untuk membuat jajan. Lumayan, dari ikut membantu tetangganya itu, ia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, gaji guru honorer yang tidak seberapa jelas sangat tidak cukup. Apalagi proses pembayarannya dilakukan sekali tiga bulan. Selain itu, jam mengajar untuk mata pelajaran yang dipegang masih sedikit. Sehingga dapat dipastikan gajinya sebagai guru honor habis di jalan untuk membeli bensin.

Meski bergaji sedikit, Laeli bersama guru honorer lainnya dituntut untuk tetap mengajar hampir setiap hari.

Laeli berharap agar nasib guru honorer lebih diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Selama ini pengabdiannya sebagai guru honor masih belum mendapat apresisai dengan baik oleh pemerintah.

Padahal keberadaan guru honorer seperti dirinya jelas sangat membantu sekolahsekolah dalam proses belajar mengajar.

“Selama ini pemerintah terus saja berpaling muka dengan kesejahteraan guru honor dan terkesan tidak mau tahu,” protesnya.

Laeli Fitriani (dys) (Suara NTB/ist)

Tingkatkan Budaya Minat Baca

KPAD Lotim Gelar ’’Book Fair’’ 2015 Selong (Suara NTB) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar kegiatan Book Fair 2015 15 Oktober 2015 mendatang. Dalam pelaksanaan book fair tahun ini, semua perpustakaan daerah kabupaten/kota dijadwalkan hadir seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menjawab Suara NTB belum lama ini, Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, mengungkapkan, kegiatan book fair bertujuan meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber belajar yang efektif dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Menurutnya, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan budaya baca masyarakat, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca terus mengalami peningkatan. Pasalnya, membaca bisa mencerdaskan anak bangsa sekaligus memperbaiki wawasan masyarakat khususnya kalangan siswa, mahasiswa maupun masyarakat luas.

“Kegiatan book fair itu akan kita laksanakan selama 9 hari sejak tanggal 15 Oktober sampai 23 Oktober 2015. Kegiatan itu nantinya dihadiri langsung oleh semua perpustakaan daerah kabupaten/kota se-NTB,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan book fair tahun ini, lanjut Nasrun, pihaknya menargetkan akan ada peningkatan pengunjung sebanyak 20 persen. Hal itu dikarenakan saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi promosi kepada masyarakat.

Adapun, katanya, anggaran yang dipersiapkan dalam pelaksanaan book fair tahun 2015 di Gedung Wanita Lombok Timur (Lotim) sebanyak Rp 70 juta.

“Untuk pelaksanaan book fair tahun 2014, jumlah pengunjung berkisar antara 1.500 sampai 2.000 per hari dan mendapatkan sanjungan dari Gramedia, karena merupakan pameran terbaik untuk BaliNusa Tenggara.

Namun, untuk pelaksanaan book fair tahun 2016, kita harapkan anggarannya bertambah seiring dengan membaca merupakan jendela dunia,” harapnya. (yon)

Lalu Nasrun (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Anggota Pramuka Gudep SMPN 1 Pringgabaya Lotim memperbanyak latihan dalam menghadapi jambore ranting yang digelar Kwartir Ranting Pringgabaya, Oktober mendatang.

Ikuti Jambore Ranting

Gugus Depan SMPN 1 Pringgabaya Matangkan Persiapan Selong (Suara NTB) Jambore ranting yang akan diadakan oleh Kwartir Ranting (Kwarran) Pringgabaya pada awal bulan Oktober mendatang disambut baik Gugus Depan (Gudep) SMPN 1 Pringgabaya.

Meskipun jamran masih beberapa minggu lagi, namun kegiatan latihan semakin intens dilakukan untuk mematangkan persiapan.

Pembina Gudep SMPN 1 Pringgabaya, Muhammad Faisal, SPd, mengaku latihan semakin intensif dilakukan.

Terjadi penambahan jadwal latihan dari yang biasanya latihan dilakukan sekali seminggu, tetapi sekarang diperbanyak menjadi empat kali dalam seminggu. “Latihan menjadi empat kali dalam seminggu, agar adik-adik ini semakin

menguasai materi yang diberikan,” terangnya saat dihubungi Suara NTB, Senin (21/9).

Anggota Pramuka yang mengikuti latihan super ketat ini adalah hasil dari seleksi yang dilakukan sekolah sebelumnya.

Dari 135 anggota yang aktif, terjaring 32 anggota yang terbagi menjadi empat regu. Merekalah nantinya yang kini tengah dipersiapkan mengikuti kegiatan jam-

Dikpora Harapkan Ada SMA di Lotim Lolos Verifikasi Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) menargetkan pada tahun ajaran 2015-2016, sekolah setingkat SMA harus ada yang lolos dalam verifikasi masuk menjadi peserta Ujian Nasional (UN) online dengan sistem Computer Based Test (CBT) tahun 2016. Hal itu berdasarkan telah diterimanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait dengan Pendataan Ujian Nasional Berbasis Komputer (PUNBK) 2016. gan sistem CBT? Itu nanti akan menjadi kewenangan pusat setelah dilakukannya verifikasi terhadap sejumlak sekolah yang akan kita ajukan,”paparnya.

Adapun, lanjut Bambang, sekolah setingkat SMA/SMK yang sudah didata dan akan diusulkan untuk mengikuti UN tahun 2016 dengan sistem CBT itu untuk SMK di antaranya, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Pringgabaya, SMAN 1 Selong, SMAN 2 Selong, SMAN 1 Masbagik, SMAN 1 Pringgabaya, SMAN 1 Aikmel dan sejumlah sekolah SMK/SMA lainnya yang memiliki sarana dan prasarana maupun

materi wajib yang harus dikuasai oleh adik-adik yang akan mengikuti jamran,” jelasnya.

Muhammad Faisal optimis, anggota pramuka yang dibinanya mampu mengikuti jamran dengan baik, terlebih mereka sudah melewati latihan-latihan yang tidak mudah. Bahkan Faisal yakin anak didiknya terpilih mewakili kwaran untuk ikut jambore cabang. (dys)

Implementasi K13

UN dengan Sistem CBT

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (21/ 9), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah sekolah di Lotim. Sekolah ini akan diusulkan menjadi peserta pelaksanaan UN dengan sistem CBT tersebut. Sehingga, sekolah-sekolah yang diajukan itu nantinya akan mengikuti uji coba UN online berskala nasional.

“Setelah kita melakukan pendataan terhadap sekolahsekolah itu, nanti akan kita ajukan. Apakah sekolah itu layak melaksanakan UN den-

ran pada awal Oktober nanti.

Untuk penguasaan materi, mereka diberikan sejumlah materi, seperti dasar-dasar kepramukaan, keterampilan pramuka baik itu tali temali, Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) tongkat, LKBB tanpa tongkat, mapping, semaphore, sandi dan morse dan survival.

“Ke semuanya itu merupakan

yang lainnya. “Kita harapkan sebanyak-banyaknya sekolah di Lotim bisa melaksanakan UN dengan sistem CBT itu di tahun 2016 nanti,” harapnya.

Sementara, katanya, untuk tahun ajaran 2014-2015, Dikpora Lotim telah mengajukan tiga sekolah untuk mengikuti UN berbasis IT. Akan tetapi, ketiga sekolah yang diajukan itu gagal menjadi peserta UN dengan sistem CBT tahun 2015 lantaran terjadinya berbagai persoalan, termasuk masalah sarana dan prasarana maupun dari segi persiapan lainnya.

“Untuk tahun lalu, kita ajukan tiga sekolah untuk menjadi peserta UN dengan sistem CBT itu, namun semuanya gagal,” ujarnya. (yon)

Enam SMA di Lotim Ditunjuk sebagai Pendamping Selong (Suara NTB) Sebanyak enam sekolah tingkat SMA di Lombok Timur (Lotim) ditunjuk sebagai induk kluster oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah binaan dalam rangka pengimplementasian kurikulum 2013 (K13). Enam sekolah itu di antaranya, SMAN 1 Selong, SMAN 1 Masbagik, SMAN 1 Terara, SMAN 1 Aikmel, SMAN 1 Keruak dan SMAN 1 Pringgabaya.

“Sekolah yang menjadi induk kluster itu yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 baik secara teori maupun praktik. Selain itu, sekolah induk kluster itu akan menjadi cikal-bakal atau embrio yang dijadikan sebagai sekolah model,”ujar Kepala

Wirno Bambang Karmeda

Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, Senin (21/9).

Enam sekolah yang menjadi induk kluster, kata Bambang, akan melakukan pembinaan terhadap sekolah binaannya masing-masing dan memberikan pembekalan terhadap guru suapaya ilmu pengetahuan guru memadai dengan implementasi K13.

“Tujuan dari kluster itu, salah satunya adalah untuk memberikan pembekalan terhadap guru di masing-masing sekolah binaannya,” ujarnya.

Menurutnya, pendampingan pelaksanaan K13 yang dilakukan masing-masing induk kluster merupakan suatu proses pemberian bantuan dan penguatan pelaksanaan K13 yang dilakukan pendamping terhadap guru di masing-masing satuan pendidikan khususnya di klusternya masing-masing. Sehingga, mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan pembelajaran, sampai dengan dilakukannya tahap pengevaluasian. “Pada tanggal 26 September mendatang, akan dilakukan workshop terhadap terhadap ke enam induk kluster tersebut baik itu guru maupun kepala sekolah,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Program BST Harus Diperbanyak di Sekolah Mataram (Suara NTB) Program Basic Safety Training (BST) Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang dikelola SMK Pelayaran Mataram mendapat respons positif masyarakat. Mereka tertarik untuk mendaftarkan diri, karena program tersebut

sepenuhnya gratis.

Ditemui Suara NTB, Senin (21/9), Saparwadi salah satu calon peserta program BST mengaku tertarik mendaftarkan diri, karena biaya selama pelatihan ditanggung pemerintah alias gratis.

Menurutnya, program-pro-

gram pelatihan seperti ini harusnya sering dilakukan pemerintah mengingat kebutuhan akan hal tersebut di tengah-tengah masyarakat. informasi program BST pertamakali diperoleh Saparwadi melalui salah satu teman.

Dari keterangan tersebut, ia

lantas menyiapkan berkas pendaftaran, mulai dari foto copi KTP, akta kelahiran, pas foto dan ijazah terakhir. Semua dibutuhkan sebagai kelengkapan syarat administrasi calon peserta.

Menurut Saparwadi, pelatihan-pelatihan tersebut akan sangat bermanfaat baginya ke depan. Selain memperoleh ilmu tentang pengetahuan standar perkapalan, juga mendapat pengalaman yang menarik saat mengikuti pelatihan yang nantinya dipusatkan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pria yang hanya lulusan Madrasah Aliyah (MA) berharap agar dapat lulus menjadi salah satu peserta penerima program BST gratis pemerintah, meski harus bersaing dengan puluhan pendaftar

lainnya serta harus melalui seleksi wawancara dan kesehatan.

Senada dengan itu, Kaspul Anwar juga mengaku pertama kali mendengar informasi penerimaan program BST dari teman-temannya. Pria asal Lombok Tengah ini berharap pelatihan ini nantinya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga baginya untuk mencari kerja. “Lumayan gratis, bosan diam terus di rumah”, tuturnya seraya berharap dapat lulus seleksi.

Sebelumnya, Kepala SMK Pelayaran Mataram, Baiq Yusriana, menjelaskan SMK Pelayaran dipercaya mengelola program BST pemerintah pusat. Program tersebut merupakan program penunjang kebijakan kemaritiman Presiden Joko Widodo. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

Sirkuit BMX akan Ronaldo di Ambang Dituntaskan Tahun Ini Sejarah Madrid

Mataram (Suara NTB) Jajaran pengurus KONI NTB menyatukan komitmen untuk segera merampungkan pembangunan sirkuit balap sepeda BMX yang belum rampung dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram. Selain itu KONI NTB juga akan memberikan dana stimulan kepada atlet cabor yang berhasil meraih peringkat pertama hingga empat besar di PraPON. Komitmen itu mengemuka dalam rapat pengurus KONI NTB yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto di Aula Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (21/9) kemarin. “Pembangunan sirkut BMX kita sepakati akan dituntas tahun ini, hal ini untuk menunjang kegiatan latihan atlet BMX yang berhasil mengukir prestasi di Pra-PON belum lama ini,” ucap Andy.

Sebelumnya, tiga atlet BMX NTB yang mengikuti PraPON balap sepeda BMX di Jabar, 8 September lalu berhasil meraih tiket PON. Tak hanya lolos PON Jabar 2016, namun salah satu dari tiga atlet itu berhasil membawa pulang satu medali perak di ajang kualifikasi PON itu.

Medali perak diraih atlet putri Regina Patricia, sementara dua atlet putra lainnya I Gusti Bagus Saputra meraih peringkat empat besar dan Hadi Gunawan lolos peringkat delapan besar.

Atas prestasi yang diraih ketiga atlet itu, KONI NTB akan memberikan apresiasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana latihan atlet. Rencananya pembangunan sirkuit BMX yang dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram sejak tahun 2013 itu akan dituntaskan tahun ini.

“Atlet BMX berpeluang menyumbangkan medali emas untuk NTB di PON, kenapa kita tidak bangunkan saja sarana latihan untuk kegiatan latihan atlet BMX?” tanya Ketua Bidang Kesejahteraan atlet dan pelatih KONI NTB, M. Nur Haedin dalam rapat yang diikuti semua pengurus inti KONI NTB itu.

Bagai gayung bersambut, pertanyaan M. Nur Haedin pun disambut baik oleh peserta rapat. Ketua Umum KONI NTB menyampaikan langsung hal itu kepada Bidang Anggaran KONI NTB agar segera menyiapkan anggaran untuk biaya pembangunan sirkuit BMX di lokasi GOR. Dalam rapat tersebut Ketua Umum KONI NTB mengemukakan sirkuit BMX yang sebelumnya dibangun dengan iuran dari pengurus KONI NTB itu agar dituntaskan tahun ini.

Di bagian lain Andy juga meminta Anggota Bidang Anggaran KONI NTB untuk menyiapkan anggaran stimulan untuk atlet yang berprestasi di Pra-PON. Dalam hal ini pihak KONI NTB akan memberikan uang saku dan dana peralatan bagi atlet cabor yang berhasil meraih peringkat satu maupun tiga besar di Pra-PON. Hal ini dilakukan oleh KONI NTB agar para atlet-atlet tersebut dapat meningkatkan prestasinya di PON Jabar 2016.

“Tanpa terkecuali baik atlet ungggulan maupun non ungggulan bahwa atlet yang meraih peringkat satu, dua dan tiga harus kita bekali dengan dana stimulan. Mereka akan kita berikan uang saku dan uang peralatan selama persiapan mengikuti PON,” terangnya. (fan)

Madrid Cristiano Ronaldo berpeluang menyisihkan Raul sebagai pencetak gol terbanyak sepanjag masa Real Madrid saat Los Blancos bertandang ke Athletic Bilbao Rabu (23/9) besok.

Ronaldo hanya berselisih dua gol dari rekor 323 gol Raul, tetapi tak mampu menciptakan gol saat Madrid susah payah mengalahkan Granada 1-0 akhir pekan lalu.

Menurut media olahraga Spanyol, AS, Ronaldo telah mencetak (Suara NTB/ist) 321 gol dari 304 pertandingan seCristiano Ronaldo lama tujuh musim memperkuat Madrid. Sementara Raul mencetak 323 gol dalam 741 pertandingan selama 16 musim berseragam Los Blancos.

Madrid merebut tiga poin pada laga Sabtu itu berkat rangkaian penyelamatan gemilang Keylor Navas yang dalam lima pertandingan liga pertama ini tak pernah kebobolan.

Kiper Kosta Rika itu kini tinggal 10 menit lagi meruntuhkan rekor Iker Casillas sebagai kiper terlama tidak kebobolan pada laga-laga awal.

“Saya senang orang menghargai kerja saya dan merupakan kehormatan berada di klub ini,” kata Navas dalam laman klub ini.

Pada laga melawan Athletic Bilbao itu Madrid tidak akan diperkuat Gareth Bale, James Rodriguez dan Danilo karena cedera, sedangkan Sergio Ramos diragukan tampil karena cedera bahu, demikian AFP. (ant/bali post)

KONI NTB Dapat Tambahan Rp 2,5 Miliar Mataram (Suara NTB) KONI NTB memastikan akan mendapat anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar untuk pembinaan olahraga tahun 2015. Rencananya anggaran tersebut akan cair Oktober mendatang, dan KONI NTB akan memanfaatkan anggaran itu untuk biaya peningkatan prestasi atlet cabor di Pra-PON tahun 2015.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (21/9) kemarin mengatakan informasi soal penambahan anggaran pembinaan olahraga itu sudah disampaikan oleh pihak DPRD NTB dan Biro Keuangan Setda NTB kepada KONI NTB. “Anggaran tambahan sebesar Rp 2,5 Miliar ini sudah pasti, mudah-mudahan bulan Oktober sudah cair karena ada banyak cabor yang akan mengikuti Pra-PON akhir tahun ini,” ucapnya.

Menurut orang nomor satu di KONI NTB ini, penggunaan anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar itu akan diprioritaskan untuk

biaya peningkatan prestasi atlet cabor yang akan mengikuti Pra-PON akhir tahun 2015 ini.

Dalam hal ini pihak KONI NTB akan menggunakan sekitar 70 persen dari anggaran itu untuk peningkatan prestasi, diantaranya dana bantuan stimulan untuk atlet yang lolos PON dengan rangking satu hingga tiga besar nasional.

Diakuinya setiap cabor membutuhkan anggaran yang relatif besar mempersiapkan atlet mengikuti Pra-PON, karena memang sebagian besar cabor akan mengikuti Pra-PON di luar daerah NTB. Dan bila dikalkulasikan maka anggaran yang diterima masingmasing cabor yang mengikuti

pertandingan nomor perorangan akan mendapatkan anggaran rata-rata sebesar Rp 35 juta, sementara untuk cabor yang mengikuti pertandingan di nomor tim seperti sepak bola, bola voli, basket akan diangarkan lebih dari Rp 35 juta.

Menurutnya, anggaran yang diterima oleh cabor itu bersumber dari APBD Murni NTB tahun 2015 sebesar Rp 8,5 Miliar dan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 2,5 Miliar. Besar anggaran dari APBD Murni diterima masing-masing cabor sebasar Rp 25 juta, dan ditambah dari APBD Perubahan Rp 10 juta serta bisa lebih tergantung kebutuhan cabor. (fan)

Harga Martial Bisa Melangit

(Suara NTB/ist)

Manchester Anthony Martial menjadi pemain sepak bola muda termahal sejagad yang dibeli Manchester United (MU) dari AS Monaco dengan harga senilai 36 juta pound. Bukan tidak mungkin harga jual pemain itu melangit sampai 58 juta pound setelah mencetak tiga gol gemilang sampai pekan keenam Premier League 2015/16.

Banderol harga selangit itu yang dikeluarkan MU itu sempat menuai kritik fans yang menyuarakan nada penuh skeptis mengenai daya guna Martial bagi performa MU di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa pesepak bola profesional tidak jarang menuai kritik d a n mengund a n g berbagai opini.

Salah satu legenda sepak bola Inggris Eric Cantona menyebut Martial sebagai “talenta terbesar yang berasal dari Inggris”, sebagaimana dikutip dari laman Soccerlens. Ia bahkan memprediksi bahwa harga jual pemain muda itu bakal menjadi 100 juta poun dalam tiga tahun ke depan.

Sementara, Thiago Silva menyatakan, “Ia (Martial) benar-benar mengingatkan saya kepada Thierry Henry. Kemampuan teknik dan kemampuan fisiknya seperti Henry. Ia juga punya kemampuan dalam m e m b a c a Anthony pertandingan.”

Martial Anthony Martial membungkam kritik negatif kepadanya, dengan mampu mencetak tiga gol. Martial menorehkan debut bersama MU ketika masuk sebagai pemain pengganti selama 65 menit ketika melawan Liverpool.

Ia hanya memerlukan waktu 21 menit untuk membaca skema permainan kemudian mencetak gol dengan merobek pertahanan Liverpool. Martial mengukuhkan diri sebagai “pemain muda” yang benar-benar bertuah bagi performa tim.

Martial kini memikul tugas tidak ringan, utamanya untuk membuktikan diri kepada fans Manchester United. Ia berperan sebagai the lone striker ketika melawan Southampton. Tantangannya, tampil konsisten dengan terus mencetak gol, terus menumbuhkan kepercayaan diri, dan membuktikan bahwa ia talenta muda dunia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PENALTI MESSI – Penyerang Barcelona, Lionel Messi mencetak gol dari titik penalti ke gawang Levante dalam laga Liga Spanyol yang dimenangkan Barcelona dengan skor 4-1 di Camp Nou, Senin kemarin.

Barcelona Kembali ke Puncak Jakarta (Suara NTB) Barcelona menumbangkan Le-

vante dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Senin dini hari kemarin.

Dengan kemenangan tersebut, Barcelona kembali ke puncak klasemen setelah sejumlah tim telah terlebih dahulu melakoni laga pekan keempat.

Barca kini mengemas 12 poin dari empat pertandingan.

Barcelona membuka ke-

unggulan pada babak kedua, tepatnya menit ke-50 lewat gol Bartra. Menerima umpang matang Messi, Bartra melakukan sepakan chip yang tak kuasa dihalau penjaga gawang.

Enam menit berselang, Neymar menggandakan keunggulan. Memanfaatkan bola liar di mulut gawang, Neymar yang berhasil berlari di antara pemain bertahan lawan, sukses

menyarangkan si kulit bundar.

Barcelona semakin menjauh pada menit ke-61 berkat penalti yang diberikan wasit setelah Neymar ditahan Trujillo di kotak terlarang.

Messi yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan penjaga gawang.

Levante memperkecil ketertinggalan lima menit berselang berkat gol Victor yang diassist oleh Verza. Kedudukan berubah menjadi 3-1.

Barcelona kembali mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-75 setelah Messi dijatuhkan Feddal di depan mulut gawang. Sayangnya, Messi yang kembali maju sebagai algojo, gagal menjebloskan si kulit bundar, yang melayang di atas mistar gawang.

Jelang laga berakhir, Messi menebus kesalahan dengan memperbesar kemenangan timnya menjadi 4-1 usai dimanjakan oleh umpan Bartra. (ant/bali post)

Daud Yordan Datangkan Mitra Latih Tanding Asal Australia Semarang (Suara NTB) Juara tinju kelas ringan (62,1 kilogram) WBO Asia Pasifik Daud Yordan bakal mendatangkan dua mitra latih tanding asal Australia dan Filipina bagi persiapan pertarungan mempertahankan gelar melawan petinju Australia Josh King di Bali, awal November 2015.

“Kedua petinju yang menjadi sparring saya akan datang ke Indonesia begitu saya memulai menjalani latihan di Bali, awal Oktober mendatang,” kata petinju dengan rekor bertarung 34 kali menang, 24 di antaranya dengan KO, dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin kemarin.

Menurut petinju dari Sasana Kayong Utara.

Kalimantan Barat tersebut, berdasarkan informasi dari Craig Christian (mantan pelatih dan sekaligus manajer Chris John) keduanya adalah Brandon dari Australia dan Manny dari Filipina.

“Saya belum kontak lagi dengan Craig soal nama petinju yang akan menjadi sparring saya tetapi awalnya kedua nama itu yang akan didatangkan Craig untuk persiapan saya menghadapi pertarungan melawan petinju Australia (Josh King)

mendatang,” katanya.

Menurut dia, kedua petinju yang bakal menjadi mitra latih tanding dirinya memiliki kemiripan dengan gaya bertarung calon lawannya, Josh King. “Yang pasti mereka memiliki kesamaan gaya bertarung dengan calon lawan saya,” katanya.

Selain itu, kata dia, selama berlatih di Bali mendatang, ia akan ditangani Craig Christian dari Sasana Herrys Gym Perth, Australia. “Bang Damianus Yordan sudah tidak lagi menangani saya,” katanya.

Ketika ditanya mulai kapan Damianus Yordan tidak lagi menjadi pelatihnya, Daud Yordan mengatakan, untuk pertarungan mendatang dan dirinya sudah ditangani Craig Christian.

Apakah tetap bergabung dengan Sasana Kayong Utara atau Herrys Gym, dia mengatakan, kalau untuk sasana tetap Kayong Utara karena dirinya hanya sparring dan tanding di Bali saja, latihan lebih sering di Kalimantan Barat,” katanya.

Daud Yordan bakal mempertahankan gelar tinju kelas ringan Asia Pasifik yang kedua kalinya melawan petinju Australia Josh King di Bali, awal November 2015.

Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya, Jatim, 6 Juni 2015.

Daud Yordan merebut gelar juara WBO Asia Pasifik setelah menang KO ronde kelima atas petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak, Kalbar,

beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud Yordan sempat merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela, di Australia, 6 Juli 2013.

Ia kemudian sempat mempertahankan gelar tersebut dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe, di Australia, 6 Desember 2013.

Sebelum berkecimpung di kelas ringan, Daud Yordan juga sempat menjadi juara dunia kelas bulu IBO saat menang dengan KO ronde kedua atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva, di Singapura, 5 Mei 2012.

Ia sempat mempertahankan gelarnya sekali, setelah

(Suara NTB/ist)

Daud Yordan menang atas petinju Mongolia Choi Tseveenpurev, di Singapura, 9 November 2012, sebelum akhirnya kalah dari petinju Afrika Selatan lainnya, Simpiwe Vetyeka, di Jakarta, 14 April 2013.

Tiga kali kekalahan yang

diderita Daud Yordan selama kariernya di dunia tinju tersebut selain dari petinju Afrika Selatan Simpiwe Vetyeka, juga dari petinju Indonesia Chris John, dan petinju Panama Calestino Caballero di Amerika Serikat. (ant/bali post)

Selasa, 22 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 22 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

Halaman Halaman 14 14

Kinerja Ekonomi-Pembangunan ”TGB - Amin”

Sungai Bukan Tong Sampah KONDISI sejumlah sungai di Kota Mataram, cukup memprihatinkan. Selain terjadi pendangkalan, juga dikotori limbah dan sampah. Kondisi ini, tidak terlepas dari ulah masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan sungai. Wajar kalau Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menjadwalkan khusus agenda gotong royong di Kelurahan Kekalik.

Kelurahan Kekalik dilalui oleh sebuah sungai besar, yakni Sungai Ancar. Keberadaan Sungai Ancar ini diduga kerap dimanfaatkan secara kurang bertanggung jawab oleh masyarakat yang tinggal di sana. Apalagi sebagian besar masyarakat Kekalik berprofesi sebagai pembuat tahu dan tempe.

Limbah dari produksi tahu tempe ini diduga langsung dibuang ke Sungai Ancar sehingga lambat laun terjadi pendangkalan. Pasalnya, limbah dari produksi tahu tempe ini, tidak hanya dalam bentuk limbah cair, tapi juga limbah sekam.

Parahnya lagi, masih ada warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Tidak hanya di bantaran Sungai Ancar tapi juga di Bantaran Sungai Jangkok.

Hal ini cukup disayangkan. Karena pemerintahan di tingkat terbawah seperti kelurahan terkesan tidak mampu mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang begitu saja limbah meraka ke sungai serta tidak membangun di bantaran sungai. Adanya kesan pembiaran ini, seolah menjadi tradisi bagi masyarakat yang bergelut dalam home industry tahu tempe. Mestinya, kondisi ini disikapi dari awal agar jumlah bangunan yang berdiri di bantaran sungau tidak bertambah banyak.

Karena, kalau bangunan sudah menjamur, tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemkot Mataram untuk menertibkannya. Belum lagi misalnya kalau ada masyarakat yang menuntut ganti rugi akibat bangunan miliknya ditertibkan pemerintah.

Langkah yang diambil Penjabat Walikota Mataram untuk melakukan konversi dari sekam ke elpiji diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap persoalan limbah di Sungai Ancar.

Selain itu, perlu dipikirkan pula solusi untuk mensterilkan daerah bantaran sungai dari segala bentuk bangunan. Mungkin bagi masyarakat yang telah lama mendiami bantaran sungai, tentu bukan hal mudah bagi mereka untuk mau pindah begitu saja. Namun dalam persoalan ini memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah.

Karena bagaimanapun, dengan hadirnya bangunan di sekitar bantaran sungai, sangat berpotensi mencemari sungai.

Masyarakat yang tinggal di sana, akan dengan mudah membuang sampah mereka ke sungai tanpa memikirkan dampaknya di belakang hari. Sungai tercemar sampah dan limbah ini, mau tidak mau menjadi pekerjaan rumah bagi Penjabat Walikota Mataram untuk membenahinya.

Penjabat Walikota Mataram diharapkan mampu ‘’menyulap’’ sungai-sungai yang melintas di Kota Mataram menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Sungai yang bersih dapat menjadi alternatif untuk berwisata. Tentunya setelah dilakukan inovasi atas sungai-sungai yang ada di Mataram. Jangan sampai persepsi masyarakat justru terbalik dengan menganggap bahwa sungai itu sebagai tong sampah alternatif. (*)

RADIO

OPINI

AK terasa, 17 September 2015, tepat 2 tahun usia perkhidmatan Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur dan H. Muh. Amin SH MSi sebagai Wakil Gubernur. Pasangan yang lebih populer dengan sebutan “TGB - AMIN” ini menakhodai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasya- rakatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018. Bagaimana progres nya?

Memperingati 2 tahun perkhidmatan ini, tentu merupakan momentum refleksi yang baik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan prestasi yang sudah diraih sekaligus mengantisipasi tantangan dan peluang yang membentang di 3 tahun tersisa hingga 2018 mendatang. Setidaknya 2 kado (ada yang manis dan ada juga yang agak kecut) mengiringi 2 tahun usia kepemimpinan “TGB-Amin” ini.

Pertama, rilis BPS tentang terkoreksinya peringkat IPM NTB dari posisi 33 ( dari 34 propinsi di Indonesia ) menjadi posisi 30. Kedua, rilis BPS yang menyebutkan terjadi peningkatan angka kemiskinan di NTB. Kenapa ini bisa terjadi ?

Hasil Kolektif Kinerja ekonomi dan pembangunan 2 tahun belakangan ini berjalan dinamis dengan capaian yang cukup menggembirakan. Beberapa parameter kuantitatif misalnya, angka pertumbuhan ekonomi NTB semester pertama 2015, dengan memperhitungkan sektor pertambangan sebesar 16,51%, sedangkan tanpa tambang sebesar 5,73 %. Kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,67 %. Capaian serapan Anggaran APBD NTB sampai dengan triwulan III tahun 2015 cukup baik sebesar 57,13 %, lebih baik dari serapan APBN sebesar 38,35 % ( data : akhir Agustus 2015 ). Serapan ini juga lebih baik dibandingkan serapan anggaran periode yang sama tahun 2014 lalu sebesar 50,50 %, dengan komposisi APBD 2015 ( murni Rp. 2,9 triliun ) yang lebih besar dari APBD 2014 sebesar Rp. 2,8 triliun. APBD ( Perubahan ) NTB berkisar Rp. 3,6 triliun. Tinggi rendahnya serapan anggaran setidaknya mencerminkan progress eksekusi program/kegiatan, apakah lelet ataukah on the good treck.

Dalam berbagai sektor, 8 dari 31 indikator RPJMD 2013-2018 tahun kedua dapat dicapai dengan baik antara lain seperti laju investasi, pertumbuhan PAD, rasio Elektrifikasi, pola pangan harapan dan lainnya. Berbagai torehan prestasi (nasional) pun mampu dipersembahkan antara lain : predikat tata kelola keuangan dengan status WTP 4 kali berturut- turut, MDGs Award, Top 10 Invertment Award, National E-Procurement Award, Adikarya Pangan Nusantara,

Oleh:

H. Lalu Gita Ariadi

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Government Award bidang Pariwisata, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik I, Transmigrasi Award, Pasar Ternak Berprestasi, Indonesia Attractiveness Index Award bidang investasi, infrastruktur dan layanan publik serta masih banyak prestasi-prestasi lainnya.

Keberhasilan berbagai sektor pembangunan, langsung maupun tidak langsung boleh jadi bemuara pada terkoreksinya peringkat IPM sebagaimana di rilis BPS. Perbaikan peringkat IPM menuju level menengah masih sangat dimungkinkan terjadi manakala kedepan mampu dilakukan perbaikan yang signifikan di bidang Kesehatan khususnya pada parameter Angka Kematian Bayi (AKB) dan di bidang Pendidikan pada parameter Angka Harapan Lama Sekolah tentu dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi agar Ketahanan ekonomi masyarakat terjaga.

AKB berdasarkan SDKI menurun dari 72/1000 KH tahun 2007 menjadi 57/1000 KH tahun 2012, atau berada diperingkat 28 dari 33 provinsi. AKB Provinsi NTB masih diatas angka nasional (32/1000 KH).

Angka rata-rata lama sekolah di NTB 7,2 tahun dibawah angka ratarata nasional sebesar 7,8 tahun ( 2014 ). Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan di NTB. Mari kita syukuri berbagai keberhasilan ini. Keberhasilan ini sesungguhnya hasil kolektif kita semua dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ujar Gubernur dalam sambutan syukuran di pendopo.

Merajut Harapan Meski kinerja Pemerintah bidang ekonomi dan pembangunan berlangsung dinamis dan sudah berada pada jalur yang sesuai dengan RPJMD NTB 2013-2018, harus diakui pula bahwa realita di tengah masyarakat masih dirasakan adanya permasalahan berupa sulitnya kondisi ekonomi rakyat, terjadinya kenaikan berbagai harga komoditi sebagai imbas kenaikan BBM, masih terbatasnya lapangan kerja, ancaman perumahan karyawan dan sebagainya yang berimplikai pada munculnya berbagai permasalahan sosial. Meski secara internal di NTB terdapat berbagai progress sebagaimana telah disebutkan, namun semua itu belum cukup untuk menahan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi domestik kita.

Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi antara lain dampak dari fenomena pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional antara lain disebabkan belum optimalnya belanja

As

Pemerintah yang sesungguhnya diharapkan mampu sebagai stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Belum optimalnya belanja Pemerintah boleh jadi antara lain akibat dari reformulasi kementerian/ lembaga yang diikuti reposisi pejabat yang berimplikasi pada tertundanya eksekusi program.

Berbagai kebijakan baru sebagai hasil dari reposisi kelembagaan dan personal, tidak serta merta langsung berkontribusi bagi perbaikan kondisi ekonomi tapi justru acap kali menimbulkan kontroversi dan kontraksi dengan upaya pemulihan ekonomi itu sendiri. Banyak regulasi baik peraturan atau surat edaran dari kementerian/lembaga yang mengimbau penundaan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru atau hingga adanya pedoman umum yang baru. Surat Edaran MenPAn-RB yang melarang PNS rapat di hotel, menimbul kan kelesuan ekonomi dan ancaman perumahan karyawan di banyak hotel yang mengandalkan MICE. Larangan Menteri Susi untuk menangkap baby lobster juga mengancam hilangnya pendapatan masyarakat nelayan di kawasan lombok bagian selatan. Begitu juga ancaman moratorium pengiriman TKI jelas akan mengurangi remitansi yang mengalir ke NTB. Remitansi selama ini cukup berperan menggairahkan roda perekonomian utamanya dipedesaan, terlebih disaat dana desa belum berfungsi optimal menggerakkan perekonomian desa.

Terus Melemahnya nilai tukar rupiah jelas merupakan pukulan bagi sektor industri utamanya yang mengandalkan bahan dasar komponen import. Hal ini tentu berimplikasi pada ketersediaan dan harga barang kebutuhan di tengah masyarakat meningkat. Berkorelasi langsung ataupun tidak langsung dengan halhal tersebut diatas setidaknya semua itu dapat mengakibatkan munculnya ancaman berupa peningkatan jumlah pengangguran, ancaman PHK, tidak tersedianya atau tidak terbukanya lapangan kerja baru hingga berdampak pada terjadinya peningkatan angka kemiskinan secara nasional juga di daerah. Menurut rilis BPS kenaikan angka kemiskinan nasional sebesar 0,26 % setara dengan 860.000 orang, sedangkan kenaikan angka kemiskinan di NTB sebesar 0,05 % setara dengan 7.620 orang miskin baru.

Sebagai sebuah refleksi dan evaluasi sekaligus antisipasi, sesungguhnya masih terbuka peluang dan harapan untuk membaiknya kinerja ekonomi dan pembangunan NTB dimasa datang. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang dan kewenangan yang lebih besar kepada pPemerintah provinsi

dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa pengelolaan hutan, tambang, perikanan dan kelautan. Pemberian kewenangan yang lebih besar ini, merupakan peluang bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan/penerimaan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini Pemprov NTB dan DPRD NTB perlu segera mengantisipasi penyusunan Perda dan ketentuan organik lainnya pasca lahirnya UU nomor 23 tahun 2014.

Dukungan pemerintah (affirmative action) yang semakin besar untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah seperti dukungan terhadap program UPSUS, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan mandalika resort, dukungan pembangunan global hub, pembangunan kawasan SAMOTA dll merupakan jembatan emas merajut harapan untuk menghantarkan NTB meraih kemajuan ekonomi dan pembangunan di masa mendatang. Mengalirnya arus investasi, meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya komitmen wakil- wakil rakyat di DPR RI, DPD RI dapil NTB, DPRD NTB serta kian mantap nya koordinasi pembangunan dengan Pemerintah kabupaten/kota se NTB apapun hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang tentu merupakan modal sosial yang sangat berarti dalam mendukung percepatan pembangunan di NTB. Dengan komitmen dan semangat kebersamaan yang kian tinggi semoga NTB kedepan menjadi NTB yang Next Time Better....Amin.

Warga dirikan bangunan di bantaran Sungai Jangkok Segera tertibkan sebelum persoalannya rumit

***

Petani jagung tak nikmati kenaikan nilai dolar Petani hanya bisa menikmati kenaikan harga saprodi

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 22 September 2015

Privatisasi Air dan Degradasi Hutan Mengancam Mataram (Suara NTB) Areal tutupan hutan NTB saat ini hanya tinggal 22 persen menjadi salah satu ancaman yang memicu kian menipisnya ketersediaan air di NTB. Kondisi ini diperparah dengan maraknya penggunaan air di kawasan hulu untuk kepentingan komersil.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini mengutarakan, areal hutan yang masih relatif terjaga saat ini hanyalah di areal Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung Tambora. Selain itu, hampir seluruh hutan di NTB telah rusak.

Malahan, mengutip data yang disampaikan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani, tingkat kerusakan hutan di sana telah hampir mencapai 40 persen dari total luas keseluruhannya.

Murdani menambahkan, areal tutupan hutan hanya tersisa saat ini hanya mencapai 22 persen dari total 1,07 juta hektar luasan hutan di NTB saat ini. Kondisi hutan yang sebagian besar telah rusak itu masih ditambah lagi dengan laju kerusakan hutan yang diprediksikan belum akan berhenti. “Kajian kita laju kerusakan hutan itu 1,4 persen setiap tahun,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penyebab laju kerusakan hutan ini antara lain karena aktifitas pembalakan liar, konsesi-konsesi tambang di areal hutan di Pulau Sumbawa, beroperasinya kawasan-kawasan Hutan Kemasyarakatan HKm yang dijadikan tambang galian pasir.

“Faktor terbesar tentu, ilegall logging (pembalakan liar) dan kawasan tambang. Ditambah lagi izin usaha pengelolaan jasa lingkungan seperti di Sekaroh itu juga memicu rusaknya kawasan hutan,” ujarnya.

Fenomena lain yang memicu krisis air di NTB adalah maraknya privatisasi air di kawasan-kawasan hulu. “Sepertinya air untuk pertanian itu tidak lagi menjadi prioritas bagi pemerintah kita di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, kenyataan yang terjadi saat ini sepertinya bertolak belakang konsep Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dulunya menempatkan NTB sebagai daerah lumbung pangan dan pariwisata.

“Tetapi peruntukkan dan distribusi air untuk pengembangan pangan untuk lahan pertanian, serta perkebunan itu tidak berbanding lurus dengan distribusi air buat pengembangan pariwisata dan untuk privatisasi air untuk korporasi air dan individu,” ujarnya.

Padahal, ujar Murdani, alokasi air dari sektor hulu harusnya dikontrol, kemudian dikaji ulang. “Jangan sampai air yang sudah sangat kecil ini sulit dibagi, kemudian justru semakin diperparah dengan izin-izin privatisasi air yang muncul.”

Menurut Murdani, saat ini data curah hujan tahun 2015 menyatakan kekeringan berpotensi masih akan terjadi hingga bulan November-Desember. Di bulan September ini, awan hujan hanya diperkirakan hanya akan terbentuk di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Lingsar. Murdani menyerukan agar kemarau yang cukup panjang ini harus disikapi karena berpotensi memicu gagal panen serta memicu dampak berantai di sektor-sektor kehidupan lainnya. (aan)

Kebakaran Rinjani Meluas Dari Hal. 1 Sedangkan yang berada di wilayah Kembang kuning diidentifikasi luasannya mencapai 20 ha.

Tim pemadam kebarakaran dari TNGR dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat dari TNI dan Polri saat ini tengah berusaha melakukan pemadaman. Alat pemadam yang digunakan masih sangat manual. Menggunakan ranting-ranting pohon yang basah.

Belum adanya alat pemadam kebakaran modern menambah kesulitan tim melakukan pemadaman.

Diketahui, laporan kebakaran padang savana Rinjani ini ter-

jadi sejak pukul 19.30 Wita Jumat (18/9) lalu.

Pengakuan dari pihak TNGR sebelumnya, kebakaran dari wilayah Pusuk ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Sehingga diduga ada unsur kesengajaan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Upaya pemadaman yang dilakukan tim menghalau si jago merah agar tidak mendekati rumahrumah penduduk. Ratusan hektar kawasan tersebut disampaikan Ramsjah ada juga yang sudah mengenai sejumlah pepohonan.

“Ada juga pohon yang terbakar, tapi tidak banyak,” katanya. (rus)

Halaman 15

Pembahasan APBD 2016

Pemprov Usulkan Rp 1,4 Triliun DAK Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengusulkan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,4 triliun untuk NTB pada tahun anggaran 2016 mendatang.

Sementara itu, kalangan DPRD NTB meminta terlebih dulu digelar reses sebagai salah satu syarat sebelum mereka memulai proses pembahasan RAPBD 2016.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/9) menjelaskan bahwa usulan DAK sekitar Rp 1,4 triliun itu rencananya dialokasikan tidak saja untuk pembangunan infrastruktur melainkan juga untuk sektor kesehatan, pendidikan dan sek-

tor lainnya. “Pokoknya itu DAK pola barulah,” ujarnya.

Saat ini pemerintah menyiapkan sekitar Rp 150 triliun DAK untuk tahun 2016 khusus untuk infrastruktur.

Namun, belum diketahui dari angka tersebut berapa yang akan mengalir untuk NTB. Untuk itu, Pemprov NTB diminta untuk menyusun estimasi DAK 2016 sesuai jumlah DAK pada APBD 2015.

Jika nantinya ada penambahan, menurut Chairul, Pemprov NTB tidak perlu mengakomodirnya melalui APBD Perubahan. “Cukup Pergub saja diatur kalau ada perubahan dana transfer. Tidak ada masalah,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm,

yang dikonfirmasi terpisah, belum lama ini tidak sependapat jika besaran DAK tidak ditentukan secara jelas sejak awal.

Menurut Mori, tahun ini besaran DAK yang dikelola dalam APBD sekitar Rp 212 miliar.

Jika skenario ala pemerintah pusat itu diakomodir, maka asumsinya akan ada sekitar Rp 1,2 triliun tambahan DAK yang ditambahkan belakangan.

Mori menilai skenario semacam ini bisa mengundang celaka. “Kalau angka itu yang kita masukkan, ternyata kita dapat DAK 1,5 triliun, dimana sisanya masuk di APBD Perubahan, ini kan celaka. Wong kalau kita masukkan di murni saja belum tentu bisa diserap, apalagi begini. Makanya kita kurang setuju ka-

Perambahan hutan yang diklaim sebagai hutan adat ini dibekingi oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat dengan melibatkan 200 KK. Karena menyangklut persoalan social, katanya, maka saat ini sedang dilakukan mediasi dengan masyarakat.

Beberapa hari lalu, lanjutnya, aparat keamanan dari Polda NTB, Polres Lotim, Polhut NTB dan Balai TNGR sudah diturunkan ke lokasi.

Namun, mendapat protes dari warga. Sehingga eksekusi atau pengosongan lahan tak bisa dilakukan. “Masyarakat mengaku itu sebagai hutan adat.

Di motori kepala desa dan kepala dusun,”ucapnya.

Saat ini, kata Andi pelaku perambahan masih belum ada yang ditangkap. Pemerintah daerah masih mengupayakan mediasi dengan warga. Jika kemudian nantinya upaya mediasi tak bisa dilaksanakan maka upaya represif akan dilakukan. “Disana sekarang bukan saja diambil kayunya tapi sekarang sudah ada pemukiman,”imbuhnya.

Andi mengatakan, perambahan hutan kawasan TNGR itu

tidak hanya kecolongan. Namun, karena pada waktu itu sekitar 200 warga membawa parang dan saat dicegah masuk kawasan itu sehingga petugas TNGR mundur. Pengawasan hutan kawasan TNGR sepenuhnya menjadi tanggung jawab Balai TNGR. Para pegiat lingkungan juga menyayangkan sikap lambannya penanganan perambahan hutan di kawasan Gunung Rinjani oleh pemerintah. Padahal 4 juta penduduk menggantungkan diri dari potensi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan Rinjani.

Kerusakan hutan bukan saja mengkhawatirkan ekosistem alam di sekitarnya, melainkan merembet ke persoalan ekonomi dan budaya setempat.

Resapan air dari Gunung Rinjani cukup tinggi dan menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok. Produksi air dari Gunung Rinjani pertahunnya diprediksi mencapai 95 juta meter kubik. Jika kerusakan itu terus terjadi, maka akan ada potensi kehilangan sumber mata air. (nas)

Gubernur Serahkan pada Kajian Amdal dan Studi Kelayakan Dari Hal. 1 “Baru bulan Agustus ini dia ngajukan. Mohon izin pengerukan pasir ke provinsi.

Karena kemarin mereka salah meminta izin ke kabupaten.

Diulanglah permintaan izin ke provinsi,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Herry Erpan Rayes, MM. Apakah Pemprov NTB akan menolak atau tidak, Erpan mengatakan pihaknya belum bisa mengatakan hal itu sebelum ada Amdal. Erpan menjelaskan, dulunya PT. Dinamika Atria Jaya mengajukan permohonan perizinan ke kabupaten yang tak mempunyai kewenangan mengeluar-

kan perizinan.

Boleh tidaknya investor itu melakukan pengerukan pasir di wilayah Lotim, kata Erpan tergantung hasil kajian Amdal. Rekomendasi Amdal dari provinsi bisa keluar jika memenuhi beberapa persyaratan, apakah sesuai tata ruang provinsi dan izin prinsip.

Dalam tata ruang provinsi, lanjutnya, tak dikenal adanya wilayah tambang di laut. “Kalau peluang pasti ada. Karena dia baru sekarang mengajukan izin kemudian dibahas. Dari pembahasan itu baru bisa kita lihat layak atau tidak.

Selama ini belum,” terangnya. (nas)

ses. Kalau dia pemerintah berdasarkan Musrenbang, dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dasarnya menyusun KUA-PPAS. Nanti itu akan disatukan dengan hasil reses DPRD sebagai pembanding. Itu kan dasar penyusunan,” ujarnya.

Rumaksi memperkirakan, pembahasan KUA-PPAS kemungkinan baru akan digelar pada Oktober mendatang. Ia juga berharap proses pembahasan dilakukan tidak dengan terburu-buru. “Jangan seperti dikejar seperti selama ini. Jangan maunya mengikuti pemerintah saja, tapi harus mengikuti jadwal yang memang sudah tertera dalam Permendagri itu, supaya pembahasan itu betul-betul komprehensiflah,” ujarnya. (aan)

Polda NTB Siap Usut Dugaan Penjualan Gili Poh

(Suara NTB/ars)

PASANG LENCANA - Kapolda NTB, Umar Septono saat memasang lencana tanda jabatan kepada Wakapolda NTB yang baru, Imam Margono, Senin kemarin.

Wakapolda NTB Diganti Mataram (Suara NTB) Wakapolda NTB, Kombes Pol. Rudi Pratiknyo resmi diganti. Proses pergantian berlangsung Senin (21/9) kemarin di gedung Rupatama, Polda NTB. Penggantinya, Kombes Pol. Imam Margono.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH dalam arahannya meminta kepada pejabat baru mengedepankan fungsi pembinaan kepada personel. Selain itu kepada masyarakat, dia juga berharap ada fungsi pembinaan Kamtibmas.

“Perlu juga membangun komitmen dengan para pejabat baru kelas perwira menengah, terkait kamtibmas daerah,” harap Kapolda.

Bahkan, pejabat Wakapolda NTB yang baru, diharapkan

dapat memberikan kinerja optimal dalam membantu tugas-tugasnya, terutama dalam urusan internal maupun operasional. ”Wakapolda NTB saat ini bukan orang baru, karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Brimob disini (Polda NTB, red), sehingga sudah punya wawasan tentang karakteristik dari NTB. Diharapkan dapat membantu saya secara optimal dalam menjalankan tugas,” kata Kapolda.

Sebelum sertijab Wakapolda, diketahui ada enam pejabat kelas perwira menengah yang diserahterimakan. Diantaranya Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, Kapolres Lombok Barat AKBP Winky Adhityo, Kapolres Lombok Timur AKBP Karsiman, Kapolres Sumbawa

AKBP Muhammad, Kabidkum Polda NTB AKBP Yulianus Yulianto.

Penjelasan lanjutan Kapolda, gangguan kamtibmas untuk NTB tidak terlepas dari persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti pencurian, perampokan, perkelahian antarkampung, gangguan terhadap para wisatawan, maupun keamanan Pilkada Serentak 2015 yang kini tengah dalam tahap kampanye. ‘’Persoalan-persoalan itu yang menjadi konsentrasi para kapolres yang baru, saya meminta mereka untuk lebih meningkatkan pencegahan dan penindakan hukum, agar kondusifitas kamtibmas di NTB bisa terjamin,’’ harap Kapolda. (ars)

Akibat Puntung Rokok Dari Hal. 1

lau begitu,” imbuhnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH menegaskan pihaknya terlebih dulu harus menggelar reses sebelum melaksanakan pembahasan KUA-PPAS. “Aturannya reses dulu. Habis lebaran ini reses, LKPJ masuk, baru KUA PPAS,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihak eksekutif memiliki mekanisme Musyawaran Perencanaan Pembangunan sebagai mekanisme menghimpun aspirasi dari tingkat terbawah. Sementara itu, pihak legislatif, menurut Rumaksi juga memiliki mekanisme reses sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat.

“Bagaimana kita mau bahas KUA-PPAS kalau kita belum re-

Mataram (Suara NTB) Kabar dijualnya pulau kecil (gili) di wilayah Sekotong, Lombok Barat sampai ke Polda NTB. Dugaan dijualnya Gili Poh, sebagaimana santer diberitakan akhirakhir ini, akan jadi atensi kepolisian.

Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH,MH menegaskan itu Senin (21/9), dengan memastikan akan menyelidiki kebenaran informasi itu di lapangan. ‘’Kita coba selidiki informasi itu sejauh mana kebenarannya.

Saya juga akan mengkomunikasikannya dengan pihak pemerintah daerah,” kata Kapolda kepada wartawan.

Pada dasarnya pihaknya siap mengusut, dengan mengidentifikasi terlebih dahulu aturan yang dilanggar dari penjualan Gili Poh itu.

Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede juga sebelumnya sudah mendengar kabar ini.

Dia pun menanggapi serius.

Lalu Rudy berharap pihak kepolisian dan Pemda yang terdepan menindaklanjutinya dan memproses hukum jika ada pelanggaran.

Bahkan, Danrem mengungkapkan rasa khawatirnya, jika kabar yang muncul di sebuah situs jual beli online itu benar terjadi. karena si penjual sendiri dengan be-

MA Perberat Hukuman Gafar Ismail Dari Hal. 1

Banyak Gagal, Proyek yang Diinisiasi LSM Dari Hal. 1 “Jangan-jangan kita merasa masyarakat sudah kita libatkan, kita sudah membangun partisipasi masyarakat. Hanya untuk melengkapi proyek itu, hanya memenuhi rukun dan syaratnya,” ucapnya.

Jika ingin suatu proyek berhasil maka harus benar-benar dipastikan pelibatan masyarakat secara maksimal.

Artinya, harus dapat dipastikan masyarakat merasakan manfaat dari proyek tersebut secara nyata dan konkret.

“Kalau tidak dirasakan manfaatnya, maka bisa kita pastikan proyek itu tidak mungkin akan hidup di tempat itu,” ujarnya.

Ditambahkan, pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kemakmuran masyarakat oleh LSM tidak boleh setengah-setengah. Masyarakat harus dilibatkan secara penuh, bukan hanya sebagai pelengkap. Kegiatan harus berjalan terusmenerus serta menyerap nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat. Apalagi ketika terjadi pertambahan penduduk miskin sejumlah 0,05 persen atau 7.260 orang yang pertama kali terjadi di NTB semenjak tahun 2010.

Meskipun jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 0,26 persen, kata gubernur, namun tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Diperlukan kerjasama antarsemua pihak untuk menangani hal ini. Termasuk peran serta masyarakat dan LSM untuk memajukan daerah. Penguatan komitmen tersebut harus dilaksanakan di segala bidang kehidupan termasuk peran masyarakat.

Penguatan program pemerintah dan peran swasta termasuk peran LSM melalui program-programnya yang dibuat untuk kemakmuran masyarakat.

“Insya Allah, proyek hibah pengetahuan hijau akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan menghadirkan kemakmuran di daerah yang

kita cintai,”imbuhnya.

Hibah pengetahuan hijau atau proyek kemakmuran hijau merupakan program MCA-Indonesia, sebuah LSM kemitraan komprehensif antara Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon serta menjaga lingkungan.

Dalam melaksanakan program tersebut, MCA-Indonesia bekerjasama dengan konsorsium yang terdiri dari 7 universitas terkemuka yaitu Institut Pertanian Bogor, Universtitas Hasanuddin, Universitas Jambi, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, Universitas Udayana dan Universitas Sriwijaya. Program-program tersebut akan dilaksanakan di empat provinsi yaitu Jambi, Sulawesi Barat, NTT dan NTB. Untuk NTB, program akan difokuskan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. (nas)

Terjerat Ijon Dari Hal. 1 “Sekarang angka kemiskinan di NTB naik 0,05 persen atau 7.000 orang lebih. Sehingga sekarang itu kurang lebih 800 ribu orang masyarakat miskin di NTB. Dari jumlah itu, 40 persen dari jumlah penduduk miskin ada di sekitar hutan. Atau lebih dari 300 ribu orang masyarakat sekitar hutan miskin,” kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi terkait jumlah masyarakat miskin sekitar hutan, Senin (21/ 9) siang kemarin.

Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang miskin akibat mereka banyak terlilit sistem ijon. Artinya, hasil hutan non kayu yang dihasilkan masyarakat sekitar hutan banyak yang sudah digadaikan terlebih dahulu lantaran mere-

ka kesulitan akses dalam permodalan.

“Dia butuh sekarang untuk sekolah, untuk pengobatan keluarga, sementara uangnya tidak ada. Akhirnya mengijonkan hasil hutannya,” ucapnya.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, kata Andi adalah dengan mempermudah akses permodalan. Sehingga mempersempit ruang untuk terjadinya sistem ijon atau peluang para rentenir. Bila perlu katanya, masyarakat sekitar hutan dibuatkan koperasi.

Selain itu, ia berharap perbankan plat merah seperti BRI yang sudah tersebar sampai pelosok desa diharapkan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan. Pasalnya, pada daerah sekitar hutan,

masyarakat sulit mengakses permodalan perbankan.

“Sekarang mulailah ke situ.

Akses permodalan masih sulit,”imbuhnya.

Disinggung mengenai peran program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan? Andi mengatakan program HKm ada yang sukses dan ada yang tidak sukses.

Program Hkm yang tidak sukses disebabkan pemahaman masyarakat yang kurang sehingga mereka tidak mengerti program tersebut. Akibatnya dilakukan perambahan hutan untuk ditanami tanaman pangan seperti jagung.

“Harusnya orang itu dipahamkan dulu baru dikasi akses. Jangan dibalik. Kalau miskin, tak mesti hutan ditebang,” tandasnya. (nas)

raninya menawarkan harga pulau seluas 17.965 meter persegi lengkap dengan surat hak miliknya (SHM).

Sebab dalam aturan perundang-undangan, penjualan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak dibenarkan. Mahkamah Konstitusi sudah menolak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU Nomor 27 Tahun 2007 justru dinilai membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah menjual pulau-pulau kecil dan wilayah pesisirnya untuk dikelola pihak swasta atau pun asing. “Ini harus diselidiki kebenarannya, jika benar dijual, hal itu sudah melanggar aturan,” kata Danrems sebelumnya.

Terkait harapan ini, Kapolda pun berjanji akan menindaklanjuti, termasuk adanya informasi identitas penjual dan detail harga.

Kapolda juga berharap, Pemkan Lobar sebagai pemilik wilayah, dipastikannya mengetahui persoalan penjualan pulau kecil yang dipasarkan melalui sebuah situs jual beli online itu. “Intinya nanti akan kita coba bangun komunikasi dengan pihak terkait, terutama dengan pemda setempat, karena ini persoalan perizinan,” ujar Umar Septono. (ars)

“Dari petikan putusan yang kami terima, putusannya lima tahun penjara,” sebut Subari.

Sementara ini pihaknya menunggu untuk dua terdakwa lainnya, Ichsan Suaidi dan Muhammad Zuhri. Dalam waktu dekat, MA dipastikannya akan mengirim salinan putusan resmi, yang kemudian akan disampaikan ke masing masing kuasa hukum terdakwa.

Atas putusan MA yang lebih berat ini, tim kuasa hukum Gafar Ismail, DA Malik, SH dan Basri Mulyani, SH mengaku belum menyatakan sikap. “Saya konsultasikan dulu dengan klien,” kata Basri. Demikian juga DA Malik.

“Saya memang sempat mendengar putusan lima tahun itu dari teman pengacara, tapi soal resminya, kami tunggu dari Pengadilan Negeri Mataram,” tambah DA Malik.

Gafar Ismail sebelumnya divonis penjara oleh Hakim PN Tipikor Mataram 1 tahun dan 6 bulan penjara, dalam kasus korupsi pembangunan Demaga Labuhan Haji Lombok Timur senilai Rp 82 miliar. Selain itu, mantan Kepala Bappeda Lotim saat proyek ini terealisai 2005 lalu ini didenda Rp 50 juta. Namun atas putusan itu, JPU Nuramin, SH, mengajukan banding.

Hakim PT Mataram pun menjatuhkan putusan tiga tahun penjara. Tak puas dengan itu, Gafar melalui tim kuasa hukumnya mengajukan memory kasasi ke MA, jaksa pun demikian mengajukan kontra memory kasasi.

Menurut informasi diperoleh Suara NTB, perkara Dermaga Labuhan Haji diterima Hakim Agung yang dikenal bertangan dingin, Artidjo Alkotsar, yang mengganjar hukuman Gafar Ismail dengan putusan lima tahun penjara. (ars)

Tidak Boleh Miskin Dari Hal. 1 ‘’Membayar zakat ini merupakan wahana untuk memerangi kemiskinan,’’ ungkap Ali BD di Selong, Senin (21/9) kemarin. Zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam ini bisa jadi harapan. Termasuk pengentasan kemiskinan di Lotim.

Pemkab Lotim memulai gerakan zakat. Meski diakui belum maju, akan tetapi Lotim berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Saat ini, jumlah pembayar zakat di Lotim hanya berkisar 14.000 orang, dari kalangan pemerintah daerah Lotim.

Sebagian besar penduduk Lotim ini belum bayar zakat.

Padahal, jika 500 ribu saja warga dari 1,3 juta jiwa penduduk Lotim yang membayar zakat maka ratusan miliar bisa diraup dari zakat. Tapi, faktanya zakat ini menjadi rukun yang paling ketinggalan. Berbeda dengan ibadah haji yang terlihat justru banyak yang antre setiap tahunnya. Padahal zakat juga menjadi wajib.

Bupati pun merencanakan akan membuat regulasi yang mewajibkan para Jemaah Calon Haji (JCH) untuk membayar zakat. Dihitung rata-rata setahun JCH Lotim yang berangkat ke tanah suci sebanyak 1000 orang. Total Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan dari Lotim saja mencapai Rp 350 miliar. Akumulasi dari rata-rata BPIH Rp 35 juta perorang. Dari jumlah itu, kewajiban zakatnya hanya 2,5 persen saja. Jika berjalan maka bisa diperoleh Rp 8,7 miliar. “Orang haji belum bayar zakat tidak sempurna hajinya,” paparnya.

Ditambahkan, soal kemunduran zakat ini diakui karena masuk ranah dimensi sosial.

Karenanya, kepada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) bupati mengingatkan untuk terus meningkatkan zakat.

Zakat terus digaungkan Bupati Ali BD karena menyentuh sisi pembangunan ekonomi. Menurutnya, zakat memiliki manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat. (rus)

Selasa, 22 September 2015

Bandung (Suara NTB) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 A Sukamiskin Bandung Edi Kurniadi membenarkan terpidana mafia pajak Gayus Halomuan Tambunan keluar dari lapas pada tanggal 9 September 2015 karena menerima panggilan dari Pengadilan Jakarta Utara.

“Di foto yang di-upload oleh akun bernama Baskoro Endrawan di facebook ada keterangan 9 Mei 2015. Tidak benar kalau tanggal tersebut Gayus keluar Lapas, saya jamin. Yang benar itu tanggal 9 September 2015 dia izin keluar Lapas karena ada panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai tergugat,” kata Edi Kurniadi, ketika dihubungi melalui telepon, Senin (21/9).

Pernyataan Edi tersebut diutarakan terkait beredarnya foto Gayus Tambunan sedang makan di sebuah restoran yang diunggah di dunia maya oleh pemilik akun facebook Baskoro Endrawan.

Ia mengaku heran dengan pemilik akun facebook Baskoro Endrawan yang menyantumkan keterangan 5 Mei 2015 pada foto yang menampilkan Gayus Tambunan tersebut.

“Kok aneh saja, kok di-upload-nya tanggal 9 Mei 2015, padahal saya tegaskan 9 Mei itu Gayus ada di Lapas tidak keluar lapas,” kata dia.

Ia menuturkan pemanggilan Gayus Tambunan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara disampaikan oleh Pengadilan Agama Bandung kepadanya.

“Ada prosudernya, jadi dari Pengadilan Agama di sana (Jakarta Utara) disampaikan ke Pengadilan Agama Bandung. Lalu dari Pengadilan Agama Bandung baru disampaikan ke kita,” ujar dia.

Menurut dia, keluarnya Gayus Tambunan dari lapas untuk memenuhi panggilan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut diperbolehkan secara aturan.

Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan dijelaskan seorang terpidana bisa keluar lapas jika mengunjungi keluarga yang meninggal, pembagian hak waris, menjadi wali nikah.

“Tapi itu semua ada prosedurnya tersendiri yang harus ditempuh. Tidak asal begitu saja,” kata dia. (ant/Bali Post)

Rizal Panggil Tiga Menteri Bahas Kartel Garam Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengumpulkan tiga menteri guna membahas kecurangan sejumlah pedagang yang diduga melakukan kartel dalam perdagangan garam.

“Rapat ini membahas kartel garam yang mana ada dugaan dilakukan oleh tujuh kelompok yang menguasai perdagangan garam, ini saya sebut tujuh begal garam, mereka diduga bikin kartel yang sangat berbahaya,” katanya di Jakarta, Senin (21/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Ramli seusai melaksanakan rapat koordi-

nasi bersama Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Ia menjelaskan dugaan kartel yang dilakukan tujuh penguasa ini mencakup kegiatan menambah jumlah im-

por garam ketika waktu panen tiba Selanjutnya, saat petani di dalam negeri sedang tidak melakukan produksi, harga garam akan dinaikkan oleh para penguasa perdagangan garam, sehingga kegiatan tersebut juga merugikan masyarakat, tuturnya.

“Kartel ini menghancurkan industri dan petani di dalam

Rizal Ramli

2016 Indonesia Dapat Tambahan 20.000 Kuota Haji

Gayus Tambunan akan Diisolasi MANTAN pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Gayus Tambunan akan diisolasi bila terbukti melanggar aturan karena bepergian di luar izin.

“Kalau memang terbukti kita isolasi. Itu namanya menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak di Jakarta, Senin (21/9).

Pada hari ini beredar foto Gayus Tambunan di media sosial Facebook dalam akun Baskoro Endrawan. Dalam foto tersebut, tampak Gayus duduk di restoran dan berpose dengan dua orang perempuan yang wajahnya sengaja dikaburkan. Gayus tampak memakai kaos biru, celana jins dan topi biru. Satu telepon genggam juga terlihat di atas meja di hadapannya.

“Tadi kita sudah tanya Pak Menteri, usul isolasi saja, yang terkait pelanggaran aturan itu dikenakan sanksi sesuai aturan. Misalnya enggak boleh register F, kalau register F itu berarti tahun depan tak boleh dapat remisi. Tapi kita belum tahu sejauh mana pelanggarannya,” tambah Dusak.

Menurut Dusak, ia juga sudah mengirim tim untuk memeriksa petugas yang mengawal Gayus.

“Kita tadi kirim tim. Pasti kita kenakan sanksi siapapun yang bersalah. Kalau anak buah kami, kami yang menghukumnya. Enggak ada toleransi,” tegas Dusak.

Menurut Dusak, foto Gayus tersebut diambil pada 9 September 2015 untuk menghadapi sidang di Pengadilan Agama.

“Dia keluar 9 September. Ada gugatan cerai dari isterinya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Apakah kalau keluar sidang bisa singgah ke restoran? Nah itu yang sedang kita selidiki. Dia keluar di situ atau di restoran atau di mana, bisa saja di pengadilan kan ada restoran,” ungkap Dusak.

Namun Dusak mengakui bahwa Gayus memang tidak boleh singgah ke restoran.

“Yang enggak boleh dong mestinya. Di luar itu pasti ada yang salah,” tambah Dusak.

Menurut Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Akbar Hadi mekanisme pengeluaran sudah sesuai prosedur. “Mekanisme pengeluaran sudah sesuai prosedur yaitu melalui sidang TPP dan pengawalan dari pihak lapas dan kepolisian. Bila ternyata selama pengawalan ternyata ada kelalaian petugas tentu akan ditindak tegas,” ungkap Akbar.

Saat ini Tim Kemenkumham Jawa Barat sedang bekerja melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawasan.

Gayus Tambunan saat ini harus menjalani total 30 tahun penjara setelah Mahkamah Agung menolak PK yang ia ajukan.

Rincian hukuman yang harus dijalani Gayus adalah dalam kasus pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo ia dihukum 12 tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa laporan pajak. Selanjutnya Gayus dihukum dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dan divonis 8 tahun penjara Ia pun mendapatkan vonis 2 tahun penjara dalam kasus pemalsuan paspor yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri.

Gayus masih menjalani hukumkan 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. (ant/Bali Post)

negeri, nantinya yang menikmati adalah para pedagang dan para pemegang kuota garam,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Rizal, pemerintah akan terus mengevaluasi sistem perdagangan garam yang selama ini masih menggunakan sistem kuota.

“Selama ini, sistem kuota yang digunakan pada perdagangan garam membuat jumlah impornya naik terus dan tidak pernah turun, oleh sebab itu sistem ini sudah perlu dikaji,” tukasnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

HARI PERDAMAIAN INTERNASIONAL - Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat kiri) bersama Ketua Tim Pengarah Siaga Bumi Din Syamsuddin (keempat kanan), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri) dan sejumlah tokoh agama menghadiri peringatan Hari Perdamaian Internasional di Taman Perdamaian, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9). Dalam kegiatan tersebut juga dideklarasikan gerakan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (Siaga Bumi) yang bertujuan untuk mengajak seluruh umat untuk melestarikan lingkungan dan alam.

ICW Nilai Kinerja KPK Turun Jakarta (Suara NTB) Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut belakangan ini.

“Di semester 1 2015 terjadi penurunan kinerja KPK. Penyebabnya karena adanya serangan yang sangat gencar di periode tersebut,” ujar peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Senin (21/9).

Dia menyebutkan, serangan itu antara lain kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik, praperadilan, teror, dan wacana revisi UU KPK. Serangan itu telah mengubah konstelasi, psikologi, dan mo-

tovasi KPK sehingga berdampak terhadap kemampuan penyidikan lembaga antikorupsi ini.

Menurut dia, penurunan kinerja KPK juga turut mempengaruhi angka kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan.

“Penurunan itu terjadi karena kinerja KPK yang menurun.

KPK berkontribusi besar dalam penyelamatan kerugian negara karena korupsi, mencapai 30 persen,” kata Wana.

Dia menjelaskan, dalam periode 2014-2015 rata-rata kasus korupsi yang disidik KPK mencapai 15 kasus dengan total kerugian negara Rp1,5 triliun, sedangkan pada semester 1

2015 hanya menyidik sepuluh kasus dan nilai kerugian serta suap hanya Rp106,4 miliar.

Kontribusi besar KPK terhadap pemberantasan tipikor di Indonesia membuat hal itu juga berdampak pada indikator kinerja penyidikan korupsi nasional.

Penurunan kinerja juga diperparah dengan kecilnya dukungan terhadap KPK dari pemerintah, termasuk presiden, yang disebut Wana tidak memadai.

“Dalam dukungan politik kepada KPK, presiden belum bisa mengambil sikap untuk memberikan kepastian sehingga tidak berpengaruh banyak pada perkembangan yang positif,” tutup dia. (ant/Bali Post)

Mekkah Indonesia mendapat tambahan 20.000 kuota haji tahun depan dari kuota normal. Kepastian itu dikemukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam taaruf dengan petugas haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Minggu malam, yang juga dihadiri Ketua DPR-RI Setya Novanto, Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua DPRRI Fadli Zon, serta pejabat instansi terkait lainnya.

“Tadi pagi Menteri Haji (Arab Saudi) telepon, Indonesia tahun depan dapat tambahan 20 ribu jamaah,” katanya.

Menurut dia, penambahan tersebut merupakan akumulasi tahun ini, dimana Indonesia mendapat tambahan kuota 10 ribu jamaah, namun karena diberitahunya mepet yaitu seminggu sebelum closing date masuk Mekkah, maka kuota tersebut tidak terpakai sehingga menjadi tambahan kuota tahun 2016.

Sedangkan tambahan 10 ribu jamaah lagi merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman.

Raja Salman setuju penambahan kuota 10 ribu jamaah untuk Indonesia.

Menag juga menyampaikan tahun 2016 Kementerian Haji Arab Saudi juga telah menginfor-

masikan, perluasan Masjidil Haram diperkirakan selesai sebelum musim haji tahun depan.

“Seluruh negara termasuk Indonesia, akan mendapat kembali kuota secara normal,” katanya.

Sejak 2013 seiring dengan perluasan Masjidil Haram kuota haji Indonesia maupun negara lain dipotong sekitar 20 persen. Hal itu menyebabkan Indonesia dalam kurun waktu 20132015 hanya mendapat kuota 168.800 jamaah dari sebelumnya sekitar 210.000 jamaah.

“Kuota haji dihitung berdasarkan satu per seratus dari total umat muslim di suatu negara,” ujar Menag.

Penjelasan Menag tersebut menjawab pertanyaan Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah yang juga Tim Pengawas Pelaksanaan Haji tentang kepastian tambahan kuota haji.

“Saya harapkan tambahan itu dari kuota lama. Itu akan mengurangi (jamaah) antri yang begitu panjang,” ujar Fahri yang datang masih pakaian ihram.

Ia juga berjanji DPR akan bekerja sama dengan pemerintah dan DPD untuk merumuskan metode penyelenggaraan dan pengawasan yang mampu memberikan layanan lebih baik lagi kepada jamaah Indonesia pada musim haji 2016. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Kelamaan Tidur Siang Berisiko Diabetes Naik

Menteri Susi Dianggap Melawan Hukum Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melawan hukum karena Susi dianggapnya melawan Keputusan Ombudsmen RI yang mewajibkan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.

Keputusan Ombusdmen RI No.0006/REK/ 0201.2015/PBS-24/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 menyebutkan ada maladminitrasi dalam penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Ombudsman itu wajib dijalankan Susi dalam 60 hari setelah diterbitkan namun tidak ada tindak lanjut apa pun dari KKP. Untuk itu, kata Firman, Ombudsman bisa melaporkan Susi kepada Presiden dan DPR RI.

“Ini ada unsur perlawanan hukum sebagai menteri yang seharusnya taat azas dan taat hukum dan seharusnya menjadi pelaksana UU sebagai pembantu Presiden. Artinya secara keseluruhan pemerintah telah melakukan pembangkangan terhadap pelaksanaan UU terkait keputusan rekomendasi Ombudsmen,” kata Firman di Jakarta, Senin.

Politikus Golkar ini menilai Ombudsman telah melakukan tahapan sesuai UU Ombudsman, terakhir, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menyurati KKP agar menjalankan rekomendasi itu dan bila tidak juga maka melaporkan Susi Presiden dan DPR. “Jika pemerintah tidak melaksanakan putusannya maka DPR dapat menggunakan hak-haknya, interpelasi, angket. Ini akan menjadi serius,” ancam Firman. (ant/Bali Post) TERLALU lama tidur siang dalam sehari bisa memunculkan risiko terkena diabetes tipe dua, simpul sebuah studi yang dipresentasikan dalam European Association for the Study of Diabetes, beberapa waktu lalu.

Temuan ini didapat setelah para peneliti Universitas Tokyo menganalisis 10 studi dari berbagai negara di dunia dengan melibatkan 261.365 partisipan.

Mereka menyimpulkan, mengantuk berlebihan saat siang berhubungan dengan munculnya risiko diabetes tipe dua sebanyak 56 persen lebih tinggi.

Kemudian, mereka yang tidur berlebihan pada siang hari, sejam atau bahkan lebih, berisiko terkena diabetes 46 persen lebih tinggi.

Menurut peneliti, durasi tidur siang kurang dari sejam tak meningkatkan risiko ini, sedangkan gangguan tidur pada malam hari bisa menyebabkan seseorang harus tidur di waktu siang, demikian laman WebMD. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Kalapas Sukamiskin Jelaskan Foto Gayus di Restoran

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257