Snt23022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 23 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 288 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Direncanakan Dibuka Wapres

DPRD Kota Mataram Tuan Rumah ADEKSI 2016 akbar tersebut.

Rakernas ADEKSI 2016 yang mengambil tema ’’Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Membangun Sinergi DPRD dan Kepala Daerah Demi Percepatan Pembangunan Bangsa’’ rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, HM. Jusuf Kalla. ‘’Beliau

sekaligus sebagai keynote speech,’’ tutur H. Didi Sumardi. Selain Wapres, hadir pula sejumlah pejabat pusat sebagai narasumber.

Seperti, Ketua DPR RI, Dr. H. Ade Komarudin, MH., Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar, MA., Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH., dan Kepala BPKP RI, Dr. Ardan

Adiperdana, Ak., MBA. H. Didi Sumardi menyebutkan bahwa peserta Adeksi dari unsur pimpinan dan anggota DPRD kota Se-Indonesia, lebih dari 700 orang. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini mengatakan bahwa agenda rakernas juga akan membahas program kerja Adeksi 2016 dan akan melahirkan beberapa rekomendasi.

Bersambung H. Didi Sumardi, SH ke hal 15

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) tahun 2016. Rakernas Adeksi 2016 akan berlangsung tanggal 24 – 27 Februari 2016 yang dipusatkan di Hotel Lombok Raya Mataram.

Kesiapan ini, seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB, Senin (22/2), terlihat dari sejumlah agenda yang bakal dilaksanakan dalam perhelatan

PATROLI Selain model tertutup, polisi memberlakukan patroli dialogis untuk memudahkan komunikasi langsung dengan masyarakat dalam rangka memantau Kamtibmas.

Sebagaimana dilakukan dua anggota Sabhara, patroli menggunakan sepeda saat melintas di Jalan Langko Mataram, Senin (22/2) kemarin.

(Suara NTB/ars)

Reses Oknum Anggota DPRD NTB Diduga Fiktif Kerukunan Semakin Baik

Mataram (Suara NTB) – Elemen masyarakat dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) NTB melaporkan dugaan kegiatan reses fiktif dilakukan oknum anggota DPRD NTB. Reses diduga fiktif dilaporkan dilakukan Ahmad Yadiansyah, S.Sos, anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan NTB VI (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima).

KERUKUNAN umat beragama di NTB semakin menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan banyaknya festival lintas agama dan etnis yang diselenggarakan di ruang publik di Kota Mataram.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM., ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2). Menurutnya, terkait dengan peringatan atau seremonial adalah sebuah hal yang sangat baik, sepanjang tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Bersambung ke hal 15

Dalam surat laporannya, Ketua GMAK NTB, M. Syahrul Mubarak, SH membeberkan bahwa pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi NTB tahap I dan tahap II atas nama Ahmad Yadiansyah, S.Sos dari Fraksi PDI Perjuangan tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan. ‘’Menurut pemantauan kami pada saat jadwal reses yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni s/d tanggal 27 Juni 2015 yang dilaksanakan di Kota Bima sama sekali tidak ada kegiatan reses,’’ tulis Syahrul dalam surat laporan bernomor 02/GMAK/XI/ 2015 tertanggal 12 November 2015 yang ditujukan kepada Guber-

TO K O H

”

Sudah periksa semua.

Iya, nggak ada (temuan),

KO M E N TTAA R Dibenarkan PL INSPEKTORAT NTB angkat biacara soal aliran dana bantuan hukum kepada pengacara yang kini diselidiki Kejati NTB. Argumentasi auditor internal Pemda itu, bahwa Penunjukan Langsung (PL) dibenarkan sesuai aturan.

Biaya bantuan hukum melalui Biro Hukum Pemda, khususnya yang terjadi di Pemprov NTB, dibenarkan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Perpes 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 huruf e.

Bersambung ke hal 15

Terdakwa Diperiksa untuk Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya membuka lagi kasus cetak sawah baru pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB. Terdakwa Harapan Makbul dipanggil sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk pengembangan ke arah calon tersangka baru.

Harapan Makbul yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimintai keterangan salah seorang anggota tim penyidik Pidsus, Riozin, SH sejak pagi dan berakhir pukul 12.00 Wita. Pejabat pada Dinas Pertanian TPH NTB ini sebelumnya dijemput dari

Lapas Mataram “dipinjam” penyidik untuk diperiksa sebagai saksi.

“Dia diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan kasus cetak sawah baru,” kata Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, Senin siang. Tidak menutup kemungkinan Harapan akan dipanggil kembali jika keterangannya dianggap belum lengkap.

Dijelaskan, pengembangan kasus ini sebagai konsekwensi dari penerapan pasal 55 dalam perkara tersebut. Karena sejak di tingkat penyidikan dan dalam dakwaan JPU untuk berkas perkara Harapan Makbul, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Duta Besar Selandia Baru, Mr.Trevor Matheson memberikan cinderamata kepada Direktur Radio Global FM Lombok yang juga Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino sesaat sebelum melakukan interaktif di Radio Global FM Lombok, Senin (22/2) kemarin. Mr. Trevor Matheson melakukan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok terkait dengan beasiswa yang diberikan Pemerintah Selandia Baru kepada masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan di negaranya.

Koordinasi dengan Kejaksaan

Pekan Ini, BPKP Keluarkan Hasil Final Audit Kasus DBHCHT Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Dr.Bonardo Hutauruk, AK, MM mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan hasil final audit kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

BPKP NTB terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menyamakan persepsi terkait dengan audit kasus ini. ‘’Lagi koordinasi sama Kajati dan mudahan minggu-minggu

ini selesai. Dari hari Kamis lalu koordinasi dengan Kejaksaan.

Kami juga sudah koordinasi ke BPKP Pusat. Kemudian koordinasi dengan Kejati dan rencananya minggu-minggu ini ke luar (hasil audit),” ujar Bonardo ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (22/2) siang kemarin.

Ia menepis anggapan masyarakat yang mengatakan ada kesan hasil audit ini diulur-ulur. Bonardo mengatakan tidak ada yang diulur-ulur terkait dengan penyampaian ha-

sil audit kasus DBHCHT ini.

Ia menjelaskan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui BPKP sebelum hasil audit itu disampaikan ke Kejaksaan. ‘’Contohnya memastikan penyimpangannya, memastikan sejauh mana sudah dilakukan oleh Kejati dan semuanya sudah kita kumpulkan. Kemudian hasilnya kita konsultasikan ke (BPKP) Pusat. Hasil audit sudah harus dikeluarkan dan untuk itu kita sudah berkoordinasi dengan Kajati hari Kamis lalu. Kemudian minggu

ini, kita butuh beberapa hari lagi koordinasi dengan Kejaksaan,’’ imbuhnya.

Untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam kasus DBHCHT ini, Bonardo mengatakan, BPKP tentunya melihat dari hasil ekspos kasus tersebut.

Bersambung ke hal 15

Bonardo Hutauruk

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

M. Agus Patria

ungkapkan bahwa seluruh kegiatan reses tahap I dan II diduga tidak dilaksanakan sesuai harapan, baik di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Kegiatan tersebut dianggap benar-benar tidak dilaksanakan. Karenanya, seluruh bukti pengeluaran dan daftar hadir pun terindikasi telah direkayasa. ‘’Sesuai informasi dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu selama periode tahun 2014 tidak pernah ada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi NTB saudara Ahmad Yadiansyah, S.Sos. Bersambung ke hal 15

Ahmad Yadiansyah Membantah

Kasus Cetak Sawah Baru

Syahdan Ilyas

(Suara NTB/dok)

nur NTB cq Kepala Biro Keuangan. Kemudian laporannya juga ditujukan kepada Kepala Inspektorat NTB, Kapolda NTB, Kajati NTB, Kepala Perwakilan BPKP NTB. Juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB dan BK DPRD NTB. Ia menambahkan, laporan hasil reses, laporan SPJ snack, SPJ sewa gedung tempat pertemuan, SPJ sewa sound system, SPJ transportasi dan daftar hadir diduga direkayasa alias fiktif. Sesuai jadwal reses, anggota DPRD tersebut semestinya melaksanakan reses di sejumlah lokasi.

Dalam surat tersebut, di-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 TERKAIT dugaan kegia1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tan reses fiktif, Ahmad 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Yadiansyah, S.Sos dengan te1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gas membantah seluruh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 laporan tersebut. Meski awal1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nya sempat mengaku tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tahu menahu terkait laporan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tersebut, namun ia pun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 akhirnya menegaskan bahwa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sesungguhnya seluruh doku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 men pertanggungjawaban 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 reses sudah diperiksa di in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ternal DPRD NTB. Ahmad Yadiasyah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dinilai Jarang Turun Gencarkan PSN DI saat penyakit demam berdarah dengue (DBD) menjadi wabah yang mengkhawatirkan di tengah cuaca tak menentu belakangan ini, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di semua lingkungan. PSN ini digencarkan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk aedes aegypty yang menyebabkan penyakit DBD. Dua warga Monjok Barat khususnya yang ada di Cemara terkena DBD baru-baru ini. Untuk itulah pihak kelurahan juga melakukan pencegahan agar tidak ada lagi warga yang terkena DBD. Demikian disampaikan Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat, S.STP kepada Suara NTB, Senin (28/2).

Mulya mengatakan pihaknya juga gencar memberi imbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan PSN di rumah masing-masing. “Selain imbauan dari kita, kader juga turun untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Baru-baru ini kami juga bersama mahasiswa KKN turun membantu kader melakukan kampanye dan imbauan pemberantasan sarang nyamuk,” jelasnya.

Di setiap lingkungan ada lima orang kader yang diberdayakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya mengimbau warga menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan PSN, para kader ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyakit DBD. Mulya mengatakan imbauan kepada warganya juga disampaikan melalui pengeras suara yang ada di masjid-masjid di setiap lingkungan.

Mulya juga mengimbau kepada kepala lingkungan agar di setiap RT dilakukan gotong royong membersihkan tempat-tempat penampungan air. “Minimal satu minggu sekali masingmasing RT melakukan pembersihan di tempat-tempat penampungan air seperti yang ada di masjid, tempat wudhu, dan lainnya,” pesannya.

Setelah dua orang warganya terkena DBD, pihaknya meminta untuk dilakukan pengasapan (fogging) di sekitar rumah dua warga tersebut.

Pengasapan dilakukan untuk mencegah warga lainnya terkena penyakit yang sama.

“Kita tidak tahu dimana kenanya dua warga ini tapi dikhawatirkan dapat menjangkiti warga lainnya makanya dilakukan fogging,” ujarnya.

Saat ini dua warganya tersebut telah kembali ke rumah setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

“Sekarang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumahnya,” imbuhnya. Ia meminta jika ada gejala DBD yang dialami warganya agar segera dilaporkan dan dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit. (ynt) (Suara NTB/dok)

Harus Ditunjang Infrastruktur KOTA Mataram dinilai berpotensi mengembangkan city tour. Hanya saja, sampai sejauh ini, kesiapan ke arah sana belum menunjukkan keseriusan. Demikian penilaian anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE. ‘’Dalam Raperda Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) tahun 2016 – 2028 memang city tour itu akan dimasukkan ke sana. Saya mendukung hal itu. Tetapi, itu harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai,’’ terang Gus Hari menjawab Suara NTB, Senin (22/2) kemarin.

Dikatakan Gus Hari, untuk menerapkan city tour, Kota Mataram dapat menerapkan sistem amati, tiru dan modifikasi. ‘’Itu boleh kita tiru lalu kita modifikasi sesuai dengan kondisi daerah kita,’’ sarannya. Perlu dilakukan identifikasi destinasi wisata yang dimiliki oleh Kota Mataram. Anggota komisi yang membidangi masalah pariwisata ini mencontohkan bentangan pantai sepanjang kurang lebih sembilan kilometer yang belum digarap maksimal.

Garis pantai yang membentang dari Bintaro hingga Mapak ini sangat potensial menjadi pusat kuliner olahan hasil laut. Beberapa daerah sudah menerapkan itu. Seperti Jimbaran Bali. ‘’Kenapa lantas kita dengan bangganya makan di Nipah, padahal Nipah itu beli ikannya di Kebon Roek,’’ ujar Gus Hari. Jika Pemkot Mataram ingin mengajak pengunjung berkeliling ibukota Provinsi NTB ini, harus disediakan angkutan bus yang memadai. ‘’Seperti bus terbuka yang dibuat Ahok di Jakarta,’’ cetusnya. Persoalannya sekarang, apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mampu menyediakan fasilitas tersebut. Pembahasan raperda Riparda Kota Mataram diakui politisi Demokrat ini cukup alot lantaran pihaknya ingin Riparda ini betul-betul direncanakan dengan matang. Karena nantinya perda ini akan menjadi acuan selama 12 tahun ke depan. ‘’Jadi seperti apa konsepnya. Tidak bisa hanya formalitas saja,’’ ujarnya mengingatkan. Demikian pula tim ahli yang diperbantukan dalam penyusunan raperda itu, harus jelas kapasitasnya. Penerapan Riparda ini juga nantinya sangat tergantung dari kepala daerah.

Menurut Gus Hari, tim ahli pun tidak perlu mencari referensi terlalu jauh sampai ke luar negeri. ‘’Cukup di dalam daerah saja. Kita punya potensi kok, tinggal mengubah mindset saja,’’ tandasnya. (fit) (Suara NTB/dok)

Kadis, Camat dan Lurah ’’Disemprot’’ Walikota

Mataram (Suara NTB) Hari pertama memimpin apel pascapelantikan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh langsung memarahi semua pimpinan SKPD, Camat dan Lurah.

Informasi dihimpun Suara NTB, kemarahan orang nomor satu di Kota Mataram ini, ditengarai karena sejumlah pejabat dinilai tidak loyal terhadap program yang telah dirancang sebelumnya.

Bahkan, pimpinan SKPD dan kepala wilayah dilihat tidak pernah turun ke lapangan. Kemarahan Walikota rupanya membuat semua pejabat heran dan kaget.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/2) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, bersama Wakil Walikota memberikan pengarahan dengan mengingatkan semua aparatur sipil negara bahwa di Kota Mataram sudah tidak ada politik, sehingga ASN diminta kembali fokus bekerja. Kedua, dia meminta dukungan penuh semua ASN untuk bisa mendukung terwujudnya visi dan misi AMAN 2016 - 2021.

Semua ASN diminta meningkatkan disiplin dan itu harus dimulai dari pimpinan SKPD yang memiliki tanggungjawab. Camat dan Lurah juga harus segera turun ke lapangan. Walikota mengi-

ngatkan, pejabat jangan duduk di belakang meja, tetapi harus turun ke lapangan.

“Terutama pejabat wilayah, memiliki tanggungjawab kewilayahan. Ini jangan duduk di meja saja. Harus turun ke masyarakat,” tegas Walikota mengingatkan.

Disamping itu, dia mengingatkan program dalam APBD yang mana menjadi program rutin harus dilaksanakan. Program prioritas jangan sampai tidak dilaporkan, karena akan diseleksi apakah penting atau tidak. Program - program ini akan dievaluasi kembali dalam APBD Perubahan. Namun terlebih dahulu lanjutnya, akan disusun RPJMD tahun 2016 - 2021 yang mengacu pada visi - misi sebagai janji politik.

Kami tidak ingin berlama lama. Apa yang perlu dijalankan kita jalankan. Lima tahun ini singkat,” tandasnya.

Janji politik memberikan

(Suara NTB/humasmataram)

ARAHAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat memberi arahan kepada ASN Pemkot mataram dalam apel Senin (22/2) pagi Rp 50 juta tiap lingkungan kata Walikota, akan diusahakan dipenuhi. Tetapi harus mengacu petunjuk pelaksana dan

Walikota akan Evaluasi Kebijakan Lima Hari Kerja Mataram (Suara NTB) Kebijakan lima hari kerja di lingkup Pemkot Mataram akan dievaluasi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Kebijakan lima hari kerja ini mulai dilaksanakan saat Kota Mataram dipimpin oleh Penjabat Walikota yang dimulai sekitar bulan September 2015 sampai saat ini. Hal ini disampaikan Walikota usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh pimpinan SKPD, camat, dan lurah se-Kota Mataram, Senin (22/2) di aula Pendopo Walikota Mataram.

Ahyar mengatakan untuk penetapan hari kerja apakah akan tetap lima hari kerja atau kembali ke enam hari kerja seperti saat ia memimpin Kota Mataram pada periode pertama memerlukan waktu.

Waktu diperlukan pihaknya untuk mengevaluasi kebija-

kan lima hari kerja yang berlaku selama ini apakah cukup efektif dalam meningkatkan kinerja para aparatur atau malah sebaliknya.

“Soal lima hari atau enam hari kerja kita perlu waktu.

Kan muaranya juga bagaimana meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas dari SKPD dalam melaksanakan program-program itu. Jadi kita akan evaluasi,” jelasnya.

Walikota mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang memimpin Kota Mataram selama tujuh bulan, termasuk kebijakan lima hari kerja. Pihaknya juga akan melihat mana saja kebijakan Penjabat Walikota yang dapat ditindaklanjuti atau tetap dilanjutkan pihaknya dan mana kebijakan yang akan dievaluasi.

“Beberapa kebijakan-kebi-

jakan dan program tentu kami akan lihat mana yang akan ditindaklanjuti. Saya lihat semua positif, sangat baik dan kami akan lihat mana yang akan kami lanjutkan dan sudah saya sampaikan ke SKPD dalam rakor tadi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan terkait kebijakan hari kerja ini, pihaknya masih mempertimbangkan apakah tetap lima hari atau diubah menjadi enam hari kerja dengan mendengarkan keinginan para pegawai di lingkup Pemkot Mataram. “Apa yang mereka dapati dan rasakan terutama soal efektivitas kerja mereka.

Apakah dengan lima hari kerja efektif atau sebaliknya. Itu sebabnya kita lakukan kajian.

Bisa jadi nanti dikembalikan lagi ke enam hari kerja,” demikian Mohan. (ynt)

Rapim Perdana

Walikota Minta Pimpinan SKPD Beri Dukungan Penuh Mataram (Suara NTB) Setelah dilantik Rabu pekan lalu, Walikota dan Wakil Walikota Mataram melakukan rapat koordinasi (rakor) pimpinan perdana pada Senin (22/2) pagi. Rakor yang dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram, camat, serta lurah tersebut langsung dipimpin oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang berlangsung di aula Pendopo Walikota Mataram.

Dalam rakor perdana tersebut, Walikota meminta seluruh jajarannya di Pemkot Mataram untuk memberikan dukungan penuh sehingga semua program, visi misi dan janjijanji yang diberikan kepada masyarakat Kota Mataram saat kampanye Pilkada beberapa waktu lalu dapat terwujud. “Sehingga apa yang menjadi beban dalam program ke depan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan

misi serta program yang sudah ada, yang merupakan rencanarencana dan janji-janji kepada masyarakat untuk bisa diwujudkan. Itulah yang saya minta kepada mereka,” jelasnya.

Program-program yang dapat dijalankan di awal periode kedua pasangan Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN) memimpin Kota Mataram masih mengacu pada RPJMD 2010-2015. Ahyar mengatakan pihaknya juga akan segera menyusun RPJMD 2015-2021 yang akan menjadi acuan pihaknya dalam membangun Kota Mataram lima tahun ke depan.

Walikota juga meminta kepada seluruh pimpinan SKPD untuk segera melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan dalam APBD 2016. Ia juga meminta programprogram yang akan dieksekusi SKPD harus dilaporkan terlebih dulu kepada pihaknya sebelum

dilaksanakan karena pada saat pembahasan APBD 2016, Ahyar masih berada di luar sistem pemerintahan. “Menyangkut program yang sudah ada, selain yang rutin kalau ada program prioritas itu juga harus segera dilaksanakan dan itu harus sepengetahuan kami supaya segera dilaporkan,” ujarnya.

Ahyar menambahkan pihaknya juga akan tetap melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program yang direncanakan jajarannya. Evaluasi ini nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD 2015-2021. Selain itu RPJMD juga akan berisi penjabaran dari visi misi pasangan AMAN yang dikemukakan pada saat Pilkada lalu. “Ini yang akan kita lakukan. Dan sekarang saya minta kepada mereka supaya fokus terhadap program-program seratus hari,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)

petunjuk teknis. Bukan berarti menyerahkan sepenuhnya, karena sama artinya menjerumuskan kepala lingkungan.

Walikota kembali menegaskan, APBD tahun 2016, harus mengacu visi misi yang sesuai dengan aturan. (cem)

164 ASN akan Pensiun Mataram (Suara NTB) Sebanyak 164 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram segera memasuki masa pensiun.

Beberapa diantaranya adalah pejabat struktural setingkat eselon III. Data yang dihimpun Suara NTB, dari 164 ASN tersebut 85 merupakan tenaga guru. 79 ASN lainnya dari pejabat struktural dan tenaga medis. Pejabat eselon III yang akan pensiun tahun ini yakni, Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan H. Syafruddin Ali masa jabatannya berakhir 1 Mei mendatang. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasana Dinas Kebersihan Taufik 1 Juni. Kabag Hukum Sekretaris DPRD Kota Mataram, Darmawan pensiun 1 Agustus 2016, Kabid Bina Keluarga pada BP2KB Kota Mataram Yuli Panca Yogyandini masa baktinya berakhir 1 Juni dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Mataram, Hj. Maryani pensiun September mendatang.

Sementara itu, ada tiga posisi lowong hingga kini belum terisi yakni dua staf ahli dan jabatan Lurah Cakra Selatan Baru yang ditinggal kuliah ke Australia.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (22/2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyebutkan, tahun ini 164 ASN akan pensiun. Diantaranya, tenaga pendidik, tenaga medis serta pejabat struktural. “Paling banyak itu guru. Tahun ini kita sudah banyak kekurangan tenaga pendidik,” aku Dewi.

Posisi BKD lanjutnya, menyiapkan data - data pegawai. Pengisian jabatan nantinya diserahkan sepenu-

hnya ke pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram. Kebijakan pengisian jabatan tergantung Walikota. Untuk jabatan eselon II tidak perlu assesment karena belum diatur dalam peraturan pemerintah. “BKD hanya menyuplai data. Kalau eselon III tidak perlu assesment dan pansel,” terangnya.

Dia menyebutkan, pejabat eselon III pensiun tahun ini yakni Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan H. Syafruddin Ali masa jabatannya berakhir 1 Mei mendatang. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasana Dinas Kebersihan Taufik 1 Juni. Kabag Hukum Sekretaris DPRD Kota Mataram, Darmawan pensiun 1 Agustus 2016, Kabid Bina Keluarga pada BP2KB Kota Mataram Yuli Panca Yogyandini masa baktinya berakhir 1 Juni dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Mataram, Hj. Maryani pensiun September mendatang.

Sedangkan, tiga posisi lowong hingga kini belum terisi yakni dua staf ahli dan jabatan Lurah Cakra Selatan Baru yang ditinggal kuliah ke Australia.

Dewi belum berani memastikan kapan pengisian tiga posisi yang kosong. Sementara, kekosongan formasi guru terutama SD di Mataram harus menunggu formasi dari Pemerintah Pusat. Apakah diberikan formasi atau tidak. Sebab, sekolah dasar memiliki rombongan belajar dari kelas I - VI harus terisi. Alternatifnya adalah, redistribusi guru sekolah lain diminta mengajar sementara waktu. Disamping itu, kepala sekolah harus turun tangan. “Kepala sekolahnya juga harus berdiri di kelas,” ujarnya. (cem)

Bendungan Mini dan Hutan Kota akan Segera Dibangun Mataram (Suara NTB) Kota Mataram belum bebas banjir dan genangan, dan sebagai salah satu solusinya, tahun ini Pemkot Mataram akan membangun bendungan mini yang terintegrasi dengan hutan kota. Lokasi pembangunan bendungan mini dan hutan kota ini rencananya di sekitar Kelurahan Babakan karena wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Senin (22/2).

Anggaran pembangunan bendungan maupun hutan kota ini berasal dari Kementerian Kehutanan RI lewat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram dengan nilai sekitar Rp 2,1 miliar.

Rencana awal yang sempat

mengemuka beberapa waktu lalu bahwa di wilayah Babakan akan dibangun waduk untuk menampung air yang datang dari daerah hulu. Namun dengan turunnya anggaran dari pemerintah pusat ini, maka pembangunan hutan kota dikolaborasikan dengan bendungan mini yang berada di tengah-tengah hutan kota.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyebutkan, Kementerian Kehutanan memberikan bantuan DAK Rp 2,1 miliar untuk pembangunan kolam retensi di Babakan. Sejauh ini, pembangunan kolam itu masih proses perencanaan.

“Sekarang perencanaannya sedang jalan,” katanya.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk waduk retensi ini sekitar 1,4 hektar. Fungsinya

sebagai waduk untuk menampung limpahan dari sungai supaya tidak berlebihan mengalir ke wilayah hilir. Saleh menambahkan, konsep waduk retensi ini seperti hutan kota.

Utamanya adalah konsep vegetasi serta memberikan kepada publik untuk bersosialisasi, berekspresi serta sarana pendidikan bagi masyarakat dan anak - anak.

“Nilai edukasi ingin kami kedepankan,” ujarnya.

Setelah proses perencanaan, dipastikan proyek fisik paling lambat dikerjakan Bulan Juni atau Juli mendatang. Agar tidak terjadi keterlambatan pengerjaan fisik, pihaknya akan melakukan pemantauan serta mempercepat perencanaan.

“Kita akan awasi dan percepat perencanaannya,” ujar Saleh. (ynt/cem)

(Suara NTB/ynt)

LANGGANAN BANJIR - Perumahan yang ada di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Wilayah ini selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Rencana pembangunan bendungan mini di sekitar Babakan diharapkan dapat mencegah banjir di kawasan ini.

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

348 Koperasi di NTB akan Dibekukan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 348 koperasi tak aktif di NTB akan dibekukan paksa. Sanksi ini diberlakukan setelah beberapa kali teguran dan tahapan komunikasi sesuai Undang-Undang Perkoperasian.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM di ruang kerjanya, Senin (22/2) menyebutkan, koperasi yang saat ini dalam proses pembekuan itu tersebar di seluruh kabupaten/ kota di NTB. Jumlah ini termasuk dari 1.664 koperasi yang tak aktif dari total jumlah koperasi di NTB 4.038 unit.

Koperasi-koperasi yang diberi rapor merah ini persoalannya tak melakuan Rapat Akhir Tahun (RAT) tiga tahun berturut-turut, kepengurusan dan keanggotannya sudah tak jelas, dan terindikasi sebagai koperasi hanya papan nama (aktif saat

ada bantuan pemerintah).

H. Zainul Islam katakan, imbauan dan peringatan sebelumnya telah seringkali di layangkan oleh Dinas Koperasi di kabupaten/kota. “Sebagaian ada yang memberi respon dan aktif kembali. Yang tidak ada respon sama sekali ini yang terpaksa harus dibekukan,” katanya kepada Suara NTB. Pemerintah saat ini fokus membina koperasi-koperasi berkualitas. Tidak sebatas melakukan pembinaan secara kuantitas (jumlah). Koperasikoperasi yang memiliki semangat aktif ini, selanjutnya akan diberikan nomor induk oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Ketika akan diberikan bantuan, koperasinya bisa dicek berdasarkan NIK oleh kementerian, apakah benarbenar layak koperasi tersebut didukung,” tambahnya.

Pemerintah juga mulai fokus melakukan pengawasan kepada seluruh koperasi. Mengingat koperasi berpotensi dijadikan alat oleh oknum-oknum pengurus tertentu. Dikhawatirkan ada koperasi-koperasi yang pengelolaan usahanya tidak berdasarkan aturan.

Diakui banyak keluhan dari masyarakat yang sampai kepada Dinas Koperasi. Keluhan tersebut mencakup pengelolaan koperasi-koperasi terten-

tu yang tidak sesuai dengan kesepakatan RAT. “Misalnya soal suku bunga yang diberlakukan, jangka waktu pengembalian kredit. Ada kebijakan yang dimodifikasi oknum pengurus koperasi setelah RAT. Ini yang kita telusuri,” ujar H. Zainul Islam.

Pengawasan juga dilakukan dalam rangka memantau koperasi-koperasi yang membuka cabang tanpa mengantongi izin. Salah satunya yang disebutkan, koperasi binaan provinsi yang membuka cabang di Lombok Barat.

“Kami juga mengharapkan ada laporan dari masyarakat jika ada koperasi-koperasi yang kemungkinan menyimpang kebijakannya. Kita akan peringati, dan tindak tegas sekiranya peringatan-peringatan tidak diindahkan,” demikian ditegaskan. (bul)

(Suara NTB/bul)

HAUL TRUCK - Deretan alat berat milik PT Newmont di area tambang Batu Hijau, KSB, yang dipesoalkan pajaknya.

Disayangkan, Keberatan Newmont Membayar Pajak Mataram (Suara NTB)Kalangan DPDR NTB angkat suara menyikapi keberatan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) setiap kali perusahaan asal Amerika Serikat itu membayar pajak alat beratnya. “Kita sayangkan sikap Newmont, tetapi kita tetap menghormati keberatannya secara hukum,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, Senin (22/ 2). Seperti diketahui sejak diberlakukannya pajak kendaraan bermotor tahun 2008 lalu, pemerintah daerah melaui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan penarikan pajak-pajak kendaraan yang dioperasionalkan oleh Newmont, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Namun surat keberatan selalu dilayangkan pihak Newmont kepada pemerintah daerah, meskipun perusahaan penambang konsentrat yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini tak pernah absen membayar pajak ranmor-nya.

Diketahui juga, pemerintah daerah melalui kuasa hukumn-

ya, setidaknya dua kali sebulan melayani panggilan pengadilan pajak di Surabaya. Hal ini tentu menambah beban pemerintah daerah, selain harus disiapkannya biaya sewa pengacara.

“DPRD tetap mendukung sikap pemerintah daerah,” kata Mori Hanafi menjawab penolakan keberatan Newmont oleh Pemprov NTB. Newmont menurutnya mengacu pada kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak masuk di negeri ini. Kesepakatan tersebut tidak membebankan pajak-pajak kendaraan, atau alat berat yang digunakan beroperasi. Meski demikian, pemerintah daerah, lanjut Mori, memiliki kewenangan menarik pajak kendaraan yang digunakan, karena acuannya adalah undang-undang.

“Daerah sangat membutuhkan pajak kendaraan Newmont ini untuk menguatkan APBD, dan ini menjadi hak provinsi,” demikian ditegaskannya.

Kepala Dispenda Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si menilai tidak masalah Newmont melayangkan surat keberatan. Tetapi hak daerah

sesuai Undang-Undang menagih pajak kendaraan dan PBBKB-nya. “Tidak ada urusan, kita tetap tarik pajaknya. Karena ini amanah Undang-Undang,” kata mantan penjabat Walikota Mataram ini.

Melalui Sekretarisnya, Abdul Aziz, B. Sc ditegaskan, Dispenda untuk tahun 2015 hanya menarik pajak kendaraan alat beratnya sebesar Rp 2,3 miliar.

Sementara PBBKB-nya, sesuai jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh Pertamina, sejak Januari hingga Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 38 miliar.

“Dia bayar, tapi surat keberatannya tetap masuk. Tapi pemerintah daerah juga tetap bersikap menolak keberatan tersebut,” demikian dikatakan.

Terdapat sebanyak 424 unit kendaraan berat yang harus ditarik pajaknya. Abdul Aziz katakan, lucu keberatan tersebut disampaikan, dengan acuan undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957. Pdahal dalam kontrak karyanya tegas bunyinya Newmont tunduk pada Undang-Undang yang berlaku.

“Terkecuali dia boleh keber-

atan, kalau tarif yang kita gunakan untuk menghitung pajak kendaraannya tidak sesuai.

Silakan saja Newmont keberatan. Sikap keberatannya ini terus dilayangkan setiap tahun sejak 2010. Pajak dibayar, setelahnya layangkan keberatan,” tegas Aziz. (bul)

Halaman 3

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saya mau bertanya : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Saya mendaftarkan NPWP Perusahaan di E-Billing, tapi kok di bag. Account - My 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Account yg muncul itu JENIS PESERTA : WP OP? Solusinya gimana ya?

123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Bagaimana cara pengisian data untuk e-billing, jika pajak tahun 2013 baru akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dibayar pada tahun 2016 ini? Terima kasih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suantari Putri 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat pagi....

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bapak/ibu Pajak yang terhormat....saya ingin menanyakan tentang tata cara pem123456789012345678901234567890121234567890123456789 bayaran melalui billing system.1. jika sudah mendapatkan kode billing dan sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melakukan pembayaran melalui kantor pos, apakah perlu melakukan verifikasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kembali?2. apa saja yang harus dilampirkan untuk menggati SSP?terima kasih...

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sintia Dewi Rahayu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat Siang...

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saya mau bertanya saya sudah melakukan pendaftaran di billing system dan pernah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melakukan pembayaran 1 x, tapi sekarang saya lupa pin nya sehingga mengakibat123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan tidak bisa login padahal saya akan melakukan pembayaran PPN Masa Desem123456789012345678901234567890121234567890123456789 ber 2015.Bagaimana caranya ini???mohon jawabannya...dan sekedar saran mohon 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dikaji ulang untuk penggabungan Mataram Barat dan Mataram Timur yang mengaki123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 batkan penumpukan WP di saat pelaporan bahkan kami harus mengantre lebih dari 2 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jam.Terima kasih...

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Anindya putri 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jawaban : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat Siang ibu Suantari Putri, Ibu Suntia Dewi Rahayu dan Ibu Anindya Putri, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 perkenankanlah saya menggabungkan ketiga pertanyaan ibu karena topik bahasannya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sama yaitu mengenai e Billing system.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 E Billing System merupakan fasilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tahapan Tahapan memulai Billing System adalah: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Pendaftaran/Registrasi Peserta Billing 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tahapan ini merupakan tahapan WP mendaftarkan User ID dan Personal Identification 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Number (PIN) yang akan digunakan selanjutnya untuk melakukan pembuatan kode 123456789012345678901234567890121234567890123456789 billing. Tahapan ini hanya dilakukan sekali saja di awal.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Pembuatan Kode Billing 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kode Billing adalah kode berupa enambelas digit angka yang akan diperoleh 123456789012345678901234567890121234567890123456789 setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan di123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 atau Internet Banking. Kode ini akan hangus dalam 7x 24 jam jika tidak digunakan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 3. Pembayaran menggunakan Billing System 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Proses pembayaran mengunakan kode billing bisa dilakukan melalui Internet Bank123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ing, ATM, teller Bank ataupun Kantor Pos dengan membawa/memasukan kode enam 123456789012345678901234567890121234567890123456789 belas digit yang sudah diterima ketika melakukan proses pembuatan kode billing 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diatas.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembayaran pajak melalui billing system dapat dipersamakan sebagai Bukti Peneri123456789012345678901234567890121234567890123456789 maan Negara (BPN) sesuai dengan PER 26 PER – 26/PJ/2014 Tentang Sistem 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembayaran Pajak Secara Elektronik dan PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Dimana disebutkan bahwa Bukti Penerimaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Negara (BPN) termasuk salinan dan fotocopinya merupakan sarana administrasi lain 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk Ibu Suantari Putri yang ketika mendaftarkan NPWP Perusahaan namun yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 muncul account nya adalah acount WP OP silahkan ibu datang ke Kantor Wilayah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 DJP Nusa Tenggara Jalan Jend Sudirman No,36, Rembiga Mataram, kami akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 membetulkan Account Ibu yang salah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sedangkan Ibu Anindya putri apabila ibu lupa Password lama silahkan ibu klik tulisan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “lupa Paswword reset disini” pada halaman depan web site http://sse.pajak.go.id, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Password baru akan dikirimkan melalui email Ibu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Demikian disampaikan semoga bisa menjawab semua pertanyaan Ibu-ibu diatas, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Namun jika ada hal hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Representative di KPP dimana Ibu terdaftar atau melalui Call Center 1500200.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Bayar Klaim Rp 20,4 Miliar

H. Supriadi

PT. Jasa Raharjo (Persero) Wilayah NTB tahun 2015 membayar klaim santunan sebesar Rp 20,4 miliar lebih. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah klaim santunan yang disalurkan pada 2014 lalu.

Rincian santunan yang dibayar sebesar Rp 20.413.929.554. Jumlah ini, kata Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Dr. H. Supriadi, SH, MM menandakan tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di provinsi ini telah membaik.

“Kami anggap kepatuhan berlalu lintas masyarakat sudah cukup bagus, jika melihat realisasi klaim santunan yang hampir sama dengan tahun lalu,” katanya ditemui di Mataram, Senin (22/2).

Dengan santunan sebesar

Rp 20,4 miliar lebih ini, idealnya kecil dibanding dengan peningkatan jumlah kendaraan.

Menurunnya klaim santunan, tidak lepas dari berbagai langkah preventif yang dilakukan. Di antaranya dengan memperbanyak sosialisasi yang dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk sosialisasi tentang tata cara pembayaran santunan berdasarkan Undang-undang.

Jasa Raharja tak hentihentinya melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas. Bersama pihak Kepolisian, sasaran sosialisasi terutama mahasiswa dan siswa yang lebih rentan mengalami kecelakaan di jalan raya.

Selain itu, yang tak kalah penting menurutnya, klubklub motor yang jumlahnya kian banyak. Bahkan klub motor dapat dijadikan mitra kampanye keselamatan berlalu lintas. Menurut H. Supriadi, Jasa Raharja akan memperbanyak sosialisasi dengan memberikan bekal pengetahuan berlalu lintas kepada anak-anak usia dini.

“Selain SD, tahun ini kita memberikan perhatian kepada anak-anak usia dini. Sehingga pemahamannya kelak tentang tertib lalu lintas benarbenar matang. Kita berusaha meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya,” demikian H. Supriadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

1.560 Pelamar TKS Sedang Diseleksi

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB sedang menyeleksi sebanyak 1.560 Tenaga Kerja Sarjana (TKS). Mereka yang dinyatakan lulus akan dilibatkan untuk pendampingan kepada kelompok binaan dan calon TKI. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Sekretaris, Drs. H. Sudarman, MM, Senin (22/2) mengatakan, seleksi dilaksanakan dalam beberapa tahap, tes tulis, tes wawancara hingga ditetapkan siapa pelamar yang layak diluluskan.

Dari sebanyak yang melamar, pemerintah daerah akan menerima 75 TKS, dengan kontrak selama delapan bulan dan dapat diperpanjang setiap tahun. TKS ini akan difungsikan mendampingi kelompok masyarakat ekonomi kreatif yang menjadi

binaan Disnakertrans.

“TKS ini akan dilepas di kabupaten/kota. Merekalah yang mendapingi kelompokkelompok binaan Disnakertrans. Kelompok-kelompok masyarakat ekonomi kreatif didampingi bagaimana mendapatkan bantuan kredit dan dukungan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah yang akan memberikan bantuan juga akan meminta rekomendasi dari TKS ini, apakah layak bantuan diberikan atau tidak,” katanya pada Suara NTB di ruang kerjanya.

Para TKS yang lulus akan dilibatkan juga untuk mendampingi calon-calon TKI. Pendampingan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak terjerat bujuk rayu calo TKI. “Pendamping ini akan mem-

berikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana prosedur yang benar menjadi TKI. Bagaimana keuntungannya menjadi TKI legal,” ucapnya.

Di saat bersamaan, dibuka kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja di UPTDBLK Mataram. Pelatihan diberikan kepada sebanyak 48 orang, dengan tiga sub kejuruan. Office Tools, Komputer dan Otomotif.

Sebanyak 48 yang dilatih ini dipersiapkan untuk mengisi peluang kerja dalam dan luar negeri. Karena output-nya, peserta pelatihan akan diberikan sertifikasi kompetensi.

Desember 2015 telah diberlakukan MEA di seluruh kawasan Asean. Kondisi demikian menurutnya menuntut kesiapan kita dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Dikemukakan, saat ini du-

nia usaha yang paling merasakan adanya persaingan. Agar tetap eksis, harus ada keunggulan dari para pesaing. Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja muda yang menguasai ketrampilan, disiplin, beretos kerja tinggi.

“Tapi jangan pesimis, selalu ada peluang bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi di berbagai lapangan kerja dan usaha, bahkan industripun masih membutuhkan, seiring dengan meningkatnya investasi di daerah NTB. Asalkan harus benar-benar serius pelatihan,” demikian pesannya. Mereka yang diberikan pelatihan ini telah ditunggu oleh dua perusahaan besar di NTB, PT. Adventure yang bergerak di bidang jasa dan Lombok Epicentrum Mall (LEM). Mengingat kekurangan tenaga kerja di bidang-bidang tersebut. (bul)

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Gili Kondo Hanya Bersifat Sementara WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan jika persoalan rangkap dua jabatan yang saat ini diemban Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Ir. Sateriadi hanyak bersifat sementara. Pasalnya, Sateriadi diangkat menjadi Plt di Dinas Dukcapil Lotim dikarenakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kosong dan rencananya akan diisi pada bulan April 2016 mendatang.

“Kadis PU diangkat sebagai Plt di Dukcapil untuk melakukan penandatangan sejumlah dokumen kependudukan. Tetap dia Plt dulu sampai nanti ada mutasi lagi yang dilakukan oleh bupati yang rencananya akan dilakukan bulan April mendatang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (22/2).

Meski demikian, wabup menegaskan, pelayanan di Dukcapil tetap berjalan lancar dan tidak ada masyarakat yang mengeluhkan hal itu. Penanganan sejumlah hal di Dukcapil Lotim termasuk dari segi optimalisasi pelayanan.

Diketahui, Pasca dilantik pada bulan Januari 2016 lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Lotim, Ir. Sateriadi hingga saat ini terkesan merangkap dua jabatan. Selain memiliki kewenangan penuh di Dinas PU Lotim, Sateriadi juga hingga saat ini masih melakukan penandatanganan blangko sejumlah dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil Lotim sebagai Plt. Kepala Dinas.

H. Haerul Warisin (yon) (Suara NTB/dok)

Polisi Geledah Dishubkominfo Selong (Suara NTB) Aparat Kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Senin (22/2).

Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan dalam kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia tahun 2012 lalu.

Dalam Penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah dokumen terkait pengerjaan proyek senilai Rp 446 juta. Sebagian berkas diduga hilang.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK menegaskan, penggeledahan dilakukan selama empat jam yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita terhadap sejumlah ruangan di Dishubkominfo Lotim. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyasar sejumlah dokumen dan menyita sedikitnya 15 item berkas sebagai alat bukti dalam dugaan korupsi pengerjaan proyek Dermaga Apung Gili Kondo. Pada kasus ini dua orang sudah ditahan dan satu di antaranya masih diperiksa sebagai tersangka.

Disinggung apakah akan dilakukan pemeriksaan ke tem-

pat lain, Haris mengaku belum mengarah ke sana. Namun, penyidik dari Unit Tipikor Polres Lotim akan fokus pada perampungan berkas agar secepatnya dapat dilakukan pelimpahan.

“Kita geledah ruang arsip dan sejumlah ruangan lainnya.

Termasuk juga ruang kepala dinas tidak luput kita geledah untuk mencari bukti-bukti administrasi,” jelasnya.

Diketahui, dua orang yang sudah ditahan oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan korupsi proyek dermaga Apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia itu, yakni Asisten II Setda Lotim, HSW selaku Kepala Dishubkominfo Lotim pada tahun 2012 lalu sekaligus berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ketika proyek itu dikerjakan serta pihak rekanan HS yang ditahan pada hari Kamis, (11/2) lalu.

Sementara, satu pejabat lainnya MS yang saat ini menjabat sebagai Camat Selong

(Suara NTB/yon)

GELEDAH - Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lotim melakukan penggeledahan di salah satu ruangan Dishubkominfo Lotim. masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ketika proyek ini dikerjakan, kata Haris, MS menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dishubkominfo sekaligus MS bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam proyek

yang sumber anggarannya dari Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal (KPDT) itu.

Kepala Dishubkominfo Lotim, Lalu Suandi ketika dikonfirmasi mengaku siap melayani aparat kepolisian jika ingin melakukan penggeledahan di dinas yang dipimpinnya

saat ini. Menurutnya, langkah penegakan hukum tidak boleh dihalangi oleh siapapun. “Sebelumnya sudah bersurat ke kita untuk dilakukan penggeledahan, tentu kita siap layani dan sangat mendukung langkah proses penegakan hukum,” pungkasnya.(yon)

Jumlah Penderita DBD Kuota Pupuk untuk NTB Penertiban THL, di Lotim Capai 160 Orang Masih Sangat Kurang Upaya Memberantas ASN Malas

Selong (Suara NTB) Wabah demam berdarah dengue (DBD) sekarang tidak mengenal musim, sehingga perlu adanya kesadaran bersama dalam menanganinya. Untuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), jumlah masyarakat yang terkena DBD hingga saat ini tercatat sebanyak 160 orang dengan korban meninggal masih bertahan sebanyak tiga orang. ‘’Akibat meningkatnya masyarakat yang terkena DBD, Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim sudah melakukan fogging dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 24 titik,’’ ungkap Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani, Senin (22/2).

Menurutnya, jumlah masyarakat yang terkena serangan DBD di bulan Januari sebanyak 80 kasus dan pada bulan Februari ini 80 kasus. Dari jumlah ini, jumlah penderita DBD didominasi Kecamatan Selong, Terara dan Sakra.

“Dibandingkan dengan bulan lalu, saat ini masih berbanding sama yakni 80-80,” sebutnya.

Diakuinya, kasus DBD yang terjadi di Lotim hingga saat ini cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, Dikes mengharapkan supaya masyarakat turut aktif mencermati dan mewaspadai serangan DBD. Seiring dengan meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Lotim, lanjut Asrul Sani, perhatian tidak harus dilakukan oleh pihak dari Dikes Lotim. Melainkan, semua pihak harus ikut serta bersama-sama dalam menumbuhkan semangat gotong royong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pasalnya, lingkungan yang kotor merupakan salah satu potensi yang menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya nyamuk DBD. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungannya, terutama di saat memasuki musim penghujan seperti saat ini. Karena, biasanya di musim penghujan banyak tempat yang berpotensi jadi sarang nyamuk aides aegypti tersebut. (yon)

35 Relawan PMI Dilatih Selong (Suara NTB) Sebanyak 35 relawan Palang Merah Indonesia (PMI) dari sejumlah daerah di NTB mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan spesialisasi pertolongan pertama. Pelatihan akan dilakukan di Sekretariat PMI Cabang Lotim dengan materi pertolongan pertama selama 70 jam sesuai dengan standar kurikulum PMI Pusat.

Ketua Pantia Pelatihan Pertolongan Pertama, Ahyanto mengatakan, tugas utama PMI adalah melakukan petolongan pertama dan menyebarkan ilmu pertolongan pertama.

Dalam pelatihan yang dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai 29 Februari 2016 ini. Peserta akan mendapatkan pembekalan baik berupa teori dan praktik. Untuk praktik, katanya, peserta dilatih dengan bagaimana cara penanganan atau pemberian pertolongan pertama, baik yang mengalami luka maupun patah tulang dan lainnya.

“Pelatihan ini bersifat insidentil untuk pengurangan resiko berbasis masyarakat. Pelatihan ini penting untuk penguatan kapasitas relawan PMI dan tugas-tugas kemanusiaan ke depannya. Jumlah relawan PMI Cabang Lotim sendiri sebanyak 160 orang relawan,” jelasnya.

Sementara, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menerangkan jika pelaksanaan pelatihan pertolongan pertama terhadap sejumlah relawan PMI dari berbagai daerah di NTB untuk menciptakan relawan-relawan PMI yang ikhlas dalam bekerja yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Dengan adanya pelatihan ini, terorganisir orang-orang yang ikhlas bekerja. Sekarang mereka dilatih, nanti bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkas wabup. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) yang dicanangkan pemerintah tampaknya mengalami hambatan di aspek pemenuhan pupuk. Alokasi untuk NTB misalnya, kuota pupuk sesuai SK Gubernur NTB, masih mengalami kekurangan yang cukup besar.

Hal ini mengemuka dari sosialisasi yang digelar Distributor Pupuk, seperti Pupuk Kaltim dan Petrokimia di Tanjung, Senin (22/2). Supervisor Petrokimia, Anang Agus, secara keseluruhan kuota pupuk di NTB masih kurang dari kebutuhan yang diusulkan. Bahkan situasi ini berlaku secara nasional. Di mana dari usulan, Kementerian relatif merealisasikan pupuk dalam jumlah terbatas.

Ia memaparkan, secara teknis kebutuhan pupuk secara nasional sebanyak 41 juta ton. Jumlah ini untuk memenuhi ekspektasi 318.396 kelompok seluruh tanah air dengan asumsi lahan yang diakomodir maksimal 2 hektar per petani. Namun pemerintah hanya menyetujui 26,14 juta ton. Dibandingkan dengan usulan kabupaten rata-rata 14,92 juta ton, kenyataannya dipenuhi sekitar 9 juta ton.

“Untuk di NTB sendiri, pupuk NPK saja yang sasarannya tanaman pangan, seluas 44.640 hektar, alokasinya hanya 10.130 ton, kuota ini, pada bulan Januari - Februari sudah habis. Sehingga dinas perlu bersurat ke gubernur untuk menarik alokasi Maret dan setwrusnya untuk memenuhi kebutuhan bulan Maret ini,” ujar Anang.

Ia menyebut, selain NPK, alokasi pupuk untuk NTB sesuai SK Gubernur masing-masing, 129.753 ton Urea, 18.330 ton SP36, 14.409 ton ZA, dan 12.080 ton organik yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Menurut dia, sejumlah problem yang dialami dilapangan termasuk mempengaruhi habisnya alokasi NPK antara lain, mundurnya musim tanam. Pada bulan November yang idealnya masyarakat menanam, terpaksa mundur, karena keterlambatan musim hujan. Seh-

ingga diprediksi pada momen Maret ini, masyarakat sudah harus memperoleh pupuk NPK yang dibutuhkan.

“RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) belum disusun untuk 2017, ini kalau bisa dipercepat. Karena sudah dicek lapangan oleh tim pusat, ditemukan terdapatselisih di 2016,” ujarnya.

Hal yang sama diakui Supervisor Pupuk Kaltim, Khaerudin Sukur, dimana diakui alokasi 129.753 ton pupuk jenis Urea jelas kurang secara keseluruhan.

Meski di sisi lain, pihaknya selaku produsen memastikan tidak ada kendala dalam proses penyaluran kuota yang ada.

Ia memastikan, pupuk untuk KLU dari Pupuk Kaltim sudah berada di Gudang Tanjung sebanyak 816 ton dari kapasitas stok 1.200 ton. Jumlah ini ia klaim cukup aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk 1 bulan ke depan. Begitu juga stok Pupuk Kaltim untuk NTB, saat ini berjumlah 57.970 ton dan cukup menjamin untuk pemupukan satu bulan ke depan. Namun demikian, kekurangan alokasi secara keseluruhan ini ia minta segera dibahasakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi agar pemerintah pusat memberikan alokasi tambahan.

Sementara, Kasi Sarpras pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan, dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Sukersih, mengakui alokasi yang disetujui pusat berkurang. Dibandingkan dengan usulan kabupaten, jatah untuk petani relatif belum memenuhi ekspektasi.

Sementara, Ketua Komisi ll DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., mengisyaratkan harus ada solusi strategis dan tanggap dalam memenuhi kekurangan kuota pupuk yang ada. Pihaknya di dewan mendorong agar eksekutif segera menindaklanjuti kekurangan pupuk yang ada.

Persoalannya kemudian, apakah seluruh anggota DPRD KLU bersedia menyalurkan dana aspirasi ke sektor ini, atau terbatas pada Anggota Komisi ll saja? ‘’Kita lihat saja,’’ ujarnya. (ari)

Retribusi Pasar Baru Diprediksi Meningkat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di era kepemimpinan Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin terus meningkatkan infrastruktur pasar. Setelah 5 unit pasar 2015, tahun 2016 ini pun akan dibangun lagi sejumlah pasar baru.

Infrastruktur pasar baru ini dihitung dapat berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi.

Kepala Bidang Rertibusi dan Pendapatan Lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Lalu Fauzan Anshari kepada Suara NTB mengaku ada pen-

ingkatan signifikan dari retribusi sebelumnya. ‘’Hal ini terhitung dari penerimaan sewa toko dan ruko. Untuk Pasar Tanjung dihitung bisa mencapai Rp 500 juta. Pasar Keruak dihitung bisa tembus Rp 700 juta. Pasar Terara Rp 300 juta. Pasar Labuhan Lombok Rp 200 juta dan Pasar Sambelia Rp 30 juta. Pasar Sambelia ini kecil,” katanya, Senin (22/ 2).

Kegiatan perema-

jumlah pedagang.

Seperti Pasar Tanjung sebelumnya dicatat jumlah pedagang 289 orang, sekarang bertambah dua kali lipat hingga 600 orang . Kondisi ril yang diperoleh saat ini saja di Pasar Tanjung lanjut Mamiq Ujang – panggilan akrabnya, ratarata Rp 1,2 juta per hari retribusi pasar dari kondisi sebelumnya Rp 300 ribu per hari.

Kondisi serupa diyakini akan terjadi peningkatan di pasar-pasar baru yang diperbaiki pemerintah daerah, seperti Pasar Paokmotong, Pringgabaya, Pancor dan pasar-pasar lainnya yang direvitalisasi oleh pemerintah daerah. (rus) Lalu Fauzan Anshari

jaan pasar ini memiliki dampak yang sangat besar.

Konstruksi yang berbeda dan jauh lebih bagus pastinya akan memiliki dampak yang lebih baik.

Di samping itu, akan terjadi peningkatan juga

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ali Bin Dachlan beberapa waktu lalu telah menertibkan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak memiliki SK bupati pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lotim. Langkah itu, menurut Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin untuk memberantas PNS atau ASN yang malas, karena terkesan memanfaatkan THL. “Dasar bupati menertibkan THL itu karena banyak di kalangan kantor memasukkan orang sembarangan. Sehingga di SKPD itu terkesan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memiliki SK bupati. Para PNS pekerjaannya santai-santai, karena memanfaatkan tenaga job ini. Itulah yang tidak diinginkan oleh bupati,” terang wabup, Senin (22/2).

Terkait pelaksanaan psikotes itu, wabup mengatakan jika langkah tersebut dilakukan untuk menyeleksi mana tenaga job yang bagus dan layak untuk pakai kembali sesuai bidang keahliannya masing-masing. Misal-

nya, di Dinas Pekerjaan Umum (PU), di SKPD itu sebelum ditertibkan banyak terdapat sejumlah THL yang bidang keahliannya ilmu komunikasi maupun adminitrasi. Sementara, orang-orang yang cocok berada di Dinas PU adalah orang-orang teknisi.

Sehingga, katanya, penertiban THL itu juga sebagai salah satu upaya untuk memetakan dan menaruh seseorang bekerja sesuai bidang keahliannya masing-masing.

“Terkait dengan kebutuhan, nanti masing-masing SKPD yang mengajukan. Sehingga, nanti akan disebarkan ke sejumlah SKPD itu disesuaikan permintaan mereka.

Berapa yang dibutuhkan nanti disebarkan. Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan,” jelasnya.

Diketahui, untuk menarik kembali THL yang sudah ditertibkan beberapa waktu lalu itu. Pemda Lotim belum lama ini sudah melakukan psikotes terhadap 1.349 THL yang berlangsung selama satu hari di Gedung Wanita Selong. Dalam pelaksanaannya itu dilakukan oleh tim independen yang sistem kerja

perekrutan disarankan, tidak disarankan dan dipertimbangkan. “Kalau masalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta sebesar Rp 50.000 itu, uangnya bukan untuk daerah melainkan untuk mereka sendiri. Karena kita tidak menyiapkan anggaran untuk itu,” tandas wabup.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, Ahmad Sazali, hasil seleksi THL masih menunggu hasil. Pemkab Lotim melibatkan tenaga independen untuk proses seleksi. Kegiatan seleksi itu ditegaskan semata untuk meakukan penataan dan penertiban terhadap pegawai. “Untuk sekarang sesuai perintah bupati kita diminta untuk menata dan menertibkan tenaga non PNS,” ungkapnya.

Dari 1.354 yang mengikuti seleksi itu, belum diketahui Sazali berapa yang nantinya akan diterima. Lembaga independen yang melakukan seleksi dipilih dari Mataram yang dipastikan benar-benar selektif dan independen. “Nanti akan dilihat berdasarkan kebutuhan,” ucapnya. (yon/rus)

Nunggak Tebusan, Alasan Distributor Tak Perpanjang Izin Pengecer Tanjung (Suara NTB) Distributor CV. Surya Tani, memperjelas duduk perkara sejumlah pengecer terpaksa tidak diperpanjang izin ecer atau Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Sedikitnya ada 7 pengecer pupuk yang tidak memperoleh rekomendasi SPJB, yaitu UD. Lingga, UD. P3A Pelopor, UD. Indo Tani (ketiganya Kecamatan Gangga), UD. 2 M, UD. Sinar Surya, UD. Damar Tani, dan UD. Yudha Makmur (Kecamatan Bayan) serta UD. Pade Angen (Tanjung).

Direktur CV. Surya Tani, H. Sugiyanto, SP., dalam keterangannya di hadapan produsen, Dewan dan pihak dinas, mengakui mengambil kesimpulan tidak memperpanjang SPJB lantaran beberapa hal. Berdasarkan penilaian pihaknya, pengecer tersebut antara lain tidak memperpanjang izin usahanya ke instansi terkait, tidak memiliki pengurus, operasional dan pelayanan ke petani belum maksimal hingga pengecer masih ada yang menunggak tebusan pupuk.

Dijelaskan, selaku pengecer, mereka sejatinya harus siap dengan permodalan, gudang, hingga aspek administrasi lain seperti izin usaha Tanda Daftar Usaha Perusahaan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Bagaimanapun, selaku pengecer memiliki konsekuensi, terutama jika berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan pupuk bersubsidi kepada petani.

Menyangkut kesiapan anggaran, terang Sugianto, dirinya selaku distributor harus menyiapkan dana tebusan pupuk ke produsen (Petrokimia Gresik) 1 bulan sebelum pu-

(Suara NTB/ari)

DEBAT - Salah satu pengecer pupuk di KLU Nasim (duduk) mendebat Petrokimia terkait izin ecer yang tidak diperpanjang, Senin (22/2). puk dikirimkan. Sementara pengecer, idealnya menyiapkan dana tebus pupuk ke distributor 1 minggu sebelum dikirimkan. Sayangnya, mekanisme yang memang diatur menurut Permendag ini tidak seluruhnya dipenuhi pengecer.

Hal-hal teknis tersebut sambung Sugiyanto, cukup mempengaruhi proses alokasi pupuk bersubsidi ke petani. Terlebih pemerintah menegaskan alokasi pupuk harus memenuhi 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, hingga tepat ke sasaran.

“Kami sudah diperiksa oleh BPK, sampai kami ditanya, seperti apa tanggung jawab distributor dalam melakukan pembinaan ke pengecer,” akunya.

Sebelumnya, salah satu pengecer dari UD. P3A Pelopor, Nasim, menyangkal tudingan penilaian yang diisi fistributor melalui lembar penilaian kinerja pengecer. Diantaranya, dipersoalkan menyangkut ketiadaan

TDP, SIUP, plang nama hingga tudingan pengecer hanya berkantor setengah hari.

“Lembar ini (penilaian kinerja) tidak sesuai dengan yang kami punya. TDP, SIUP, diisi tidak ada, padahal kami punya. Papan nama kami masih menempel, kalau distributor datang pasti melihat. Kalaupun kami salah mohon supaya kami dibina,” sangkal Nasim.

Menurut pengurus UD. P3A Pelopor yang melayani 4 kelompok tani di Desa Gondang ini, distributor maupun produsen dipersilahkan mengecek ke petani menyangkut pelayanan pengecer. Karena pihaknya juga tidak pernah menjual pupuk bersubsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). “Sekarang ini HET tidak sama antara satu pengecer degan pengecer lain. Pengecer lain bisa 190 ribu per sak, pindah ke pengecer lain, lain lagi harganya,” klaim Nasim. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Program 100 Hari Suhaili-Pathul PASANGAN Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT., - L. Pathul Bahri, S.IP, telah menetapkan pemeliharaan keamanan dan penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai fokus utama dalam program 100 hari kerja.

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, kepada Suara NTB, Senin (22/2).

(Suara NTB/ist) Kenapa keamanan, kata L. Herdan Herdan, karena merupakan faktor pendukung utama pembangunan. Dengan stabilitas keamanan yang baik, maka pembangunan akan bisa berjalan. Ketika keamanan terganggu, maka jalannya pembangunan juga akan ikut terganggu. “Keamanan menjadi pondasi utama pendukung pembangunan. Sehingga pemeliharan keamaanan menjadi fokus utama,” tandasnya.

Diakuinya, mewujudkan stabilitas keamanan daerah jelas tidak akan cukup hanya dalam 100 hari saja. Tetapi paling tidak, dalam jangka waktu ini pemerintah daerah sudah meletakkan pondasi utama dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan yang bisa menjadi patokan dalam upaya menjaga keamanan di masa-masa yang akan datang.

Salah satu upaya yang akan dilakukan, misalnya, nantinya pemerintah daerah akan membangun komitmen bersama dengan semua elemen di daerah ini untuk bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan. Komitmen bersama ini akan dilakukan dalam apel siaga dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan yang ada, Rabu (24/2) besok.

“Melalui apel siaga ini, pemerintah ingin membangun komitmen dan kebersamaan, untuk bagaimana bersama menjaga dan memelihara keamanan di daerah ini,” ujarnya.

Karena menjaga dan memelihara keamanan, merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya pemerintah atau aparat keamanan saja.

Selain keamanan, penuntasan RPJMD menjadi target selanjutnya. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusun program kerja pemerintah daerah. Dengan begitu, program yang dijalankan nantinya benar-benar terarah sesuai target dan tujuan yang diharapkan.

“Tanpa RPJMD, sulit untuk bisa mengukur program pemerintah. Karena arahnya belum jelas. Tetapi kalau sudah ada RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas,” paparnya.

Sehingga program-progam yang dijalankan bisa benar-benar maksimal berjalan. Dan, manfaatnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat. (kir)

Dewan Tolak Pemindahan Lokasi Puncak Bau Nyale Praya (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memindahkan lokasi puncak perayaan Bau Nyale dari kawasan Pantai Seger ke Pantai Seneq Kuta ditentang kalangan anggota DPRD. Pasalnya, pemindahan lokasi puncak perayaan dikhawatirkan akan menghilangkan kesan Pantai Seger yang selama ini telah menjadi ikon lokasi Bau Nyale.

“Yang jelas kami tidak setuju rencana pemerintah daerah ini (pemindahan lokasi puncak Bau Nyale,red),” ujar Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin (22/2).

Pemindahan lokasi puncak perayaan Bau Nyale, katanya hanya akan menghilangkan ikon Bau Nyale selama ini, jika Bau Nyale selalu puncaknya di Pantai Seger. Karena di lokasi itulah, legenda Putri Mandalika muncul. “Kalau memang bisa dipindahkan, tahun depan Bau Nyale kita gelar di wilayah utara saja,” selorohnya.

Pihaknya pun meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencana ini, termasuk rencana mendatangkan artis ibu kota, karena hal itu hanya akan menghilangkan kesan tradisional. “Tamu-tamu yang datang, terutama wisatawan yang datang pada acara Bau Nyale ingin melihat Bau Nyale seperti apa sesungguhnya. Bukan malah datang melihat band atau artis ibu kota,” tambah politisi asal Partai Demokrat ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., menegaskan, kalau Bau Nyale tetap digelar di Pantai Seger. Namun, pusat perayaan seperti hiburan yang bersifat modern yang digelar di kawasan Pantai Seneq Kuta. Sementara agenda-agenda lain yang bersifat tradisional yang digelar di Pantai Seger.

“Jadi tidak semua agenda digelar di Pantai Seger. Tapi dibagi, untuk yang hiburan modern di Pantai Seneq Kuta tempatnya,” tandasnya.

Hal itu dilakukan, untuk memberikan kesan berbeda bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang. Karena, selama ini semua kegiatan difokuskan di kawasan Pantai Seger.

Disinggung agenda yang akan digelar, tetap tidak ada yang berubah. Dibuka dengan acara presean di kawasan Pantai Selong Belanak, mulai Sabtu (20/2). Hanya agenda pentas budaya pada malam hari dari siswa-siswa yang ada di Loteng yang ditiadakan, karena sedang menghadapi ujian tengah semester.

Pemerintah tidak ingin, konsentrasi siswa terganggu hanya karena harus mengisi pentas seni dan budaya selama gelaran Bau Nyale tahun ini. (kir)

Balita Gizi Buruk di Lobar Terus Bertambah

Giri Menang (Suara NTB) Balita penderita gizi buruk di Lombok Barat (Lobar) bertambah dua orang menjadi empat orang, sebelumnya tiga balita dirawat di RSUP NTB atas nama Ipan Padila dan Haerul Anwar. Balita Haerul Anwar meninggal Minggu (14/2) lalu setelah menjalani perawatan selama dua hari di RSUP. Sedangkan dua balita mengalami gizi buruk atas nama Sauqia Zaki Budiman (1) dari Kuripan dan Kiki (3) asal Serumbung, Lembar. Kedua balita ini dirawat di RSUD Tripat Gerung.

Ditemui di RSUD Tripat, Senin (22/2), ibu dari Sauqia balita gizi buruk, Munawarah (31) menuturkan balitanya dirujuk ke rumah sakit, karena mengalami gizi buruk akibat kelainan jantung yang dideritanya. “Anak saya gizi buruk, sejak usia beberapa bulan, awalnya alami kebocoran jantung,” kata Munawarah.

Dituturkan usia balitanya baru 11 bulan, namun beratnya tak nomal hanya 5 kilogram layaknya balita seusianya. Ia mengaku, waktu melahirkan bulan Maret tahun 2015 secara normal dengan berat bayinya 2,9 kilogram.

Awal mula penyakit gizi buruk diderita balitanya pada usia seminggu. Awalnya, anaknya mengalami batuk, lalu iapun membawanya ke Puskesmas Kuripan.

Menurut petugas medis di puskesmas tersebut, balitan-

ya mengalami batuk biasa makanya ia pun membiarkan.

Namun, balitanya tak kunjung sembuh dari batuk yang diderita. Akibat batuk yang dialami, anaknya kurus. Setelah itu, pada usia sebulan, ia berinisiatif mengontrol anaknya ke rumah sakit. Ia mengaku sangat kaget, karena hasil diagnosa di rumah sakit ternyata anaknya mengalami kebocoran jantung.

Akhirnya ia pun membawa anaknya rontgen melihat kondisi jantungnya. Balitanya pun dirujuk ke RSUP untuk mendapatkan perawatan.

Ibu dua anak ini mengaku, selama merawat anaknya di rumah sakit, awalnya akan dimasukkan ke pasien umum.

Namun pihak rumah sakit menyarankan agar dibuatkan kartu BPJS, ia pun membuat kartu, sehingga ia tak membayar biaya perawatan. Ia mengaku suaminya bernama Budiman Hadi (35), bekerja

(Suara NTB/her)

DIRAWAT - Sauqia balita penderita gizi buruk ditemani ibunya tengah dirawat di ruang perawatan anak di RSUD Tripat Gerung, Senin (22/2). sebagai tukang. Penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabid Pelayanan RSUD Tripat Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni membenarkan pihak rumah sakit menangani pasien dua balita gizi buruk. “Tapi balita atas nama Kiki (3) dari Serumbung sudah pulang, satu lagi bernama Sauqia masih dirawat di sini,”terang Fathoni.

Menurutnya, Kiki sudah

Ricuh, Musda KNPI Loteng Praya (Suara NTB) Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XIII versi Munaslub Jakarta, Senin (22/2) berlangsung ricuh. Puluhan peserta musda yang hadir nyaris terlibat adu jotos. Beruntung, aparat kepolisian cukup sigap, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan berhasil dicegah.

Meski ricuh, musda tetap berlangsung. Sementara Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, selaku perwakilan pemerintah daerah urung membuka kegiatan yang berlangsung di aula Kemenag Loteng. Asisten I meminta para pihak melakukan konsolidasi terlebih dahulu.

“Kami meminta mereka (KNPI,red) konsolidasi dulu.

Persoalan musda sudah dibuka atau tidak, bisa ditafsirkan sendiri lah,” ujarnya kepada wartawan usai meninggalkan arena musda.

Ketegangan sudah mulai terasa sebelum acara pembukaan dimulai. Sejumlah pengurus KNPI Loteng hasil Musda KNPI ke XIII Batujai, datang di arena acara. Begitu masuk agenda penyampaian laporan ketua panitia, hujan interupsi pun mulai bermunculan. Para pengurus DPD KNPI Loteng mempertanyakan legalitas dan keabsahan musda tersebut.

Meski mendapat interupsi, Ketua Panitia Musda, Jalaludin, tetap menyampaikan laporannya. Situasi semakin memanas ketika caretaker Ketua KNPI Loteng, Ali Usman dan Ketua KNPI NTB versi Munaslub Jakarta, L. Wire Kencana, memberikan sambutan.

Para peserta musda dan pengurus KNPI Loteng pun terlibat ketegangan.

Aksi saling dorong antara kedua belah pihak pun terjadi. Aparat kepolisian yang sejak pagi sudah bersiaga pun harus turun tangan melerai kedua belah pihak. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup, para pengurus KNPI Loteng akhir memutuskan untuk keluar arena musda.

“Kami hanya ingin memper-

(Suara NTB/kir)

RICUH - Suasana Musda KNPI Loteng versi Jakarta, berlangsung panas, karena adanya protes dari sejumlah pengurus KNPI Loteng lainnya. tanyakan dasar hukum pelaksanaan musda ini,” ujar Ilham, salah pengurus KNPI Loteng.

Pasalnya, Musda KNPI ke XIII sudah digelar Bulan Januari lalu, di Grand Royal Hotel Batujai. Dengan M. Samsul Qomar, yang terpilih sebagai ketuanya. Kepengurusannya pun sudah terbentuk dan dilantik secara resmi.

Pada musda tersebut, Ketua Panitia Musda kali ini, Jalaludin juga bertindak sebagai ketua panitia musda kala itu. “Dulu saat musda di Batujai, Ketua panitia musdanya, Jalaludin.

Sekarang, Jalaludin kembali jadi ketua panitia musda. Jadi ada apa ini?” tanya Ilham.

Menanggapi protes ini, Ketua KNPI NTB versi Munaslub Jakarta, L. Wire Kencana, menegaskan kepengurusannyalah yang sah, karena sudah mengantongi SK dari Kemenkumham, sehingga musda yang dilakukan di Loteng juga saja. “Musda di Loteng ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya di Lombok Barat (Lobar).

Setelah itu baru akan diikuti di kabupaten/kota lainnya di NTB,” terangnya.

Dijelaskannya, musda yang digelar sebagai bagian dari penataan kepengurusan KNPI di tingkat daerah. Dan, itu sesuai dengan instruksi dari kepengurusan KNPI pusat, di bawah

pimpinan Pat A. Rafiq. “Jadi kita menjalankan mandat kepengurusan pusat,” tegas Wire.

Kalau pun ada pihaknya yang mempertanyakan perbedaan yang terjadi, itu sudah masuk ranah hukum. Artinya, jika ada pihak yang keberatan dengan gelaran musda kali ini dan hasilnya, pihaknya mempersilakan menempuh proses hukum. Namun, pihaknya tidak menutup peluang untuk berdialog.

Terpisah, Ketua KNPI Loteng, M. Samsul Qomar, menegaskan kalau KNPI di Loteng tetap satu, yakni Musda Batujai yang merupakan turunan dari hasil Munas Papua dan tidak ada kepengurusan lainnya. Jika ada pihak yang menggelar musda, maka itu bukan Musda KNPI Loteng. “Saya tegaskan, KNPI Loteng tetap satu. Tidak terpecah dan tidak ada KNPI lainnya,” tegas anggota DPRD Loteng ini.

Perihal apakah akan ada upaya hukum terkait digelarnya Musda KNPI Loteng versi Munaslub Jakarta, Samsul Qomar menegaskan, tidak ada. Karena menurutnya, musda tersebut tidak sah dan tidak jelas dasar pelaksanaannya tidak ada. ‘’Jadi tidak perlu ada upaya hukum dari kepengurusan KNPI Loteng yang sudah ada,’’ ujarnya. (kir)

Kriteria Cawabup Lobar

Pendamping Fauzan Sebaiknya Tidak Penuh Intrik dan Mampu Jaga Soliditas Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Selasa (23/2) ini diusulkan pengangkatan penetapannya sebagai bupati definitif oleh DPRD Lobar. Setelah proses pengusulan ini, diserahkan ke gubernur untuk dilanjutkan ke Kemendagri untuk ditetapkan.

BEBERAPA nama cawabup telah mengemuka di lapangan, yakni H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar Farinduan, L Azril Sopanhadi, Mawardi, L. Hermayadi dan Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun serta ketua DPC PDIP Sardian. Dari sederet nama ini, tentunya mana yang bisa diusulkan ke bupati tergantung parpol pengusung.

Selanjutnya, jika parpol pengusung mengusulkan lebih dari 2 nama, maka Fauzan memilih dua nama yang disodorkan ke dewan untuk dipilih. Banyak harapan dan masukan kepada Fauzan dalam memilih siapa

yang akan mendampinginya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, cawabup haruslah memiliki kemampuan untuk komunikasi dengan multi pihak, baik itu dengan dewan, tokoh masyarakat dan kalangan bawah. Sebab menurutnya, kekurangan Fauzan selama ini dari sisi komunikasi dengan multipihak tersebut. ‘’Kekurangan inilah harus ditutupi oleh wakilnya nanti. Selain itu, pendamping Fauzan sebaiknya yang tidak penuh intrik, sehingga tidak saling intip dan mampu menjaga soliditas dengan bupati,” ujarnya di Kantor DPRD

Halaman 5

(Suara NTB/dok)

Sulhan Mukhlis Lobar, Senin (22/2).

Dikatakan Sulhan, sepenuhnya siapa calon yang diusulkan untuk dipilih oleh dewan nantinya ditentukan oleh parpol pengusung dan bupati. Ketika memilih nanti, dewan sudah disuguhkan barang sudah jadi, artinya Plt

Bupati mengusulkan minimal dua nama untuk dipilih dewan.

Apakah calon yang diusulkan memenuhi kriteria parpol pengusung dan bupati atau tidak.

Sesuai dengan hasil konsultasi ke provinsi, bahwa Fauzan dibatasi mengajukan dua nama ke dewan untuk dipilih. Berapa pun calon yang diusulkan oleh parpol pengusung nantinya bupatilah menentukan siapa dua calon yang diusulkan ke dewan.

Menyoal kriteria cawabup yang sebaiknya mendampingi Fauzan nantinya, sangatlah tergantung dari Fauzan. Menurutnya, tak penting dari kalangan pun wakil bupati. Seperti dari kalangan pengusaha, politisi, birokrat dan kalangan lain. Terpenting, katanya, wabup ini mampu menjaga soliditas dan kompak dengan bupati. Jika disebut dari pengusaha atau birokrat, namun tidak kompak

dan solid, maka tentu akan merugikan masyarakat. Jangan sampai, katanya, di tengah jalan pemerintahan akan terganggu akibat ketidakharmonisan itu.

Ia berharap bupati diberi ruang leluasa untuk memilih sendiri dan tidak sampai adanya tekanan dari parpol pengusung dan desakan dari tuan guru serta kades membuat bupati salah memilih, sehingga pemerintahan tidak solid.

Dalam hal memilih wakil bupati, pihaknya bersama 45 anggota dewan akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Namun ia menekankan, aspirasi yang dimaksud jangan sampai ada interest kepentingan personal. Ia tak ingin dewan dalam memilih malah mengedepankan faktor kedekatan emosi.

Namun mengenyampingkan bagaimana membangun daerah ke depan. (her)

masuk rumah sakit lumayan lama. Menurutnya, balita ini mengalami gizi buruk disebabkan penyakit jantung, sehingga menyebabkan gizi buruk. Kiki sendiri masuk rumah sakit dua minggu lalu dan dipulangkan Senin kemarin. Karena pertimbangan medis kondisinya membaik. Balita ini masuk rumah sakit dengan berat badan 8 kilogram, setelah dirawat dua minggu di rumah sakit berat badannya naik 10 kilogram.

Menurutnya, normalnya berat

balita umur 3 tahun paling tidak 15 kilogram.

Sedangkan balita penderita gizi buruk yang lain bernama Sauqia masih dirawat. Balita berumur 11 bulan ini memiliki berat badan rendah sekali, hanya 5 kilogram. Normal berat badan balita seusianya adalah 8 kilogram. Penanganan terhadap balita ini sendiri intensif untuk menormalkan kondisinya. Balita ini juga mengalami kelainan jantung, sehingga menyebabkan gizi buruk. (her)

DPRD Minta Pemkab Antisipasi Makelar Perizinan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi Pemda Lobar, lantaran mengumbar masalah adanya praktik makelar perizinan di daerah ini. Menurut dewan, hal ini tak mesti diumbar di media, karena itu menandakan ada masalah pada perizinan.

“Masalah makelar perizinan itu harus dibebahi, Pemda harus umumkan secara terbuka berapa biaya retribusi mengurus izin supaya masyarakat luas tahu, khususnya pengusaha,” kritik Anggota DPRD Lobar, Bakti Jaya kepada wartawan, Senin (22/2).

Dijelaskan, Pemda harusnya mengumumkan proses dan biaya perizinan di Lobar. Termasuk jika Pemda memastikan perizinan selesai 1-3 hari dengan biaya yang sesuai dengan perbup. Pengumuman terbuka ini penting, supaya masyarakat khususnya pengusaha yang mau berinvestasi di Lobar mengetahui. Jangan sampai katanya, hanya mengumbar masalah percaloan, namun Pemda tak melakukan hal-hal yang justru membantu pengusaha.

Menurutnya, perizinan di Lobar sejauh ini cukup baik.

Namun ia menyayangkan adanya image perizinan ini tidak kompak dan menilai perizinan banyak uangnya.

Terkait adanya praktik perantara dalam perizinan menurutnya tak masalah sepanjang itu ada kuasa dan persetujuan dari dua belah pihak.

Pihaknya menilai ada masalah jika retribusi izin yang dipungut terlampau tidak wajar.

Namun sepanjang sudah dipatok di perbup, tidak mungkin dimainkan oleh perizinan. “Wajar kalau ada pengusaha yang meminta diuruskan oleh orang lain, itu salah mereka,” tegasnya. Seharusnya, pengusaha selaku pemegang izinlah yang mengurus sendiri izinnya, namun karena pengusaha tidak sempat, sehingga menyuruh orang lain.

Ia mengaku, selama ini pengusaha yang dikenalnya dan menanamkan investasi di Lobar tidak pernah mengeluh, karena adanya percaloan. Hal ini, menurutnya, wajar karena bisa saja pengusaha tidak sempat mengurus, sehingga meminta orang lain. Dalam persoalan ini, ia berharap tidak dicampuradukkan dengan proses perizinan di Lobar. “Kami setuju dibenahi, tapi pemda juga harus umumkan di media,”sarannya.

Sebelumnya, Plt Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menegaskan, Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) untuk berhati-hati dan teliti mengeluarkan izin kepada pengusaha yang berinvestasi di Lobar. BPMP2T diminta jangan mudah mempercayai calo, karena itu pihak terkait meneliti betul tiap pemohon izin. Bila perlu dicek kebenaran dan keseriusan dari pemohon. Investor juga diharapkan jangan mudah menyerahkan ke calo untuk mengurus izin. (her)

Hari Ini, DPRD Gelar Paripurna Pengusulan Pengangkatan Bupati Giri Menang (Suara NTB) Sesuai jadwal yang dibuat oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lombok Barat (Lobar), hari ini (Selasa, red) digelar paripurna pengusulan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai bupati. Semua fraksi di DPRD pun sepakat akan menghadiri paripurna tersebut. Kalangan dewan memastikan bahwa pelaksanaan paripurna tak terkendala, karena dewan akan hadir.

Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun dikonfirmasi wartawan menyatakan, pelaksanaan paripurna pengusulan pengesahan pengangkatan Plt Bupati H. Fauzan Khalid menjadi bupati pasti dilaksanakan Selasa (23/2) ini. “Rencana sidang paripurna pukul 13.00 Wita, kami pastikan akan terlaksana dengan lancar,” kata politisi Partai Golkar ini.

Diakuinya, sebelum sepakat menggelar paripurna pihaknya sudah menggelar rapat dengan unsur pimpinan dewan. Dalam rapat itu, disepakati penjadwalan oleh Banmus yang diketuai olehnya untuk menggelar paripurna Selasa pekan depan.

Proses selanjutnya, setelah di paripurna keluar keputusan dewan menetapkan ppengangkatan bupati. Keputusan pengusulan dewan selanjutnya dikrim ke gubernur untuk diusulkan ke Kemendagri.

“Setelah itu tinggal provinsi yang proaktif, kami hanya menunggu,” imbuhnya.

Sementara Ketua DPD II PAN Lobar Adnan menegaskan sudah menginstruksikan semua anggota hadir di paripurna. “Kalau PAN semua anggota dewannya akan hadir pada paripurna besok (hari ini, red),” kata Adnan. (her)

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Istri Wabup Dorong Pemberdayaan Perempuan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kaum perempuan di Sumbawa mesti mendapat tempat di bawah pemerintahan Husni Mo. Artinya, perempuan harus lebih diperhatikan, terutama upaya pemberdayaan bagi kesejahteraan keluarga. Inilah yang menjadi titik tekan, istri Wakil Bupati, Ibu Sofia Noviantri Rayes H. Mahmud Abdullah, yang sekaligus menjabat Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa.

“Bersama Ibu Hj. Amin Rahmani Husni Djibril, yang juga Ketua TP PKK, kita akan prioritaskan pemberdayaan kaum perempuan. Dari pendidikan kesehatan hingga ekonomi keluarga. Agar perempuan Sumbawa juga hebat dan bermartabat,” tukasnya kepada Suara NTB, Senin (22/2).

Dalam hal ini, pihaknya akan memberikan pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan. Dengan mengundang ahlinya sebagai pemateri. Kemudian mensinergikan kelompok perempuan yang ada untuk usaha ekonomi, teruatama pengembangan home industry. “Kelompok pekerja home industry kan kebanyakan ibu rumah tangga. Seperti usaha tenun atau kerajinan lainnya di Poto, usaha pembuatan permen susu di Penyaring, usaha pembuatan kerupuk udang dan lainnya yang banyak dikerjakan perempuan. Ini yang perlu berdayakan,” kata Ibu Sofia yang juga dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Samawa ini.

Selain itu, peluang pendidikan bagi perempuan juga akan diperluas, agar mendapat pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam mengangkat derajat sekaligus ekonomi keluarga yang akhirnya nanti berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. (arn)

(Suara NTB/arn)

Hj. Sofia bersama Wabup H. Mahmud Abdullah.

Kejari Sumbawa Sosialisasi Pelaksanaan TP4D di KSB Taliwang (Suara NTB) Sebagai perangkat pengawasan baru Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) belum terlalu umum diketahui. Karena itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Senin (22/2), menggelar sosialisasi pembentukan dan pelaksanaan TP4D di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Acara sosialisasi yang dipimpin oleh Ketua TP4D Erwin Indrapraja, MH itu turut dihadiri oleh bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Azis, MH dan seluruh pejabat pimpinan SKPD di lingkup Pemda KSB. Acara itu berlangsung di ruang sidang utama gedung Graha Praja kantor Sekretariat Daerah (Setda) KSB. Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan, kehadiran TP4D ini jangan membuat pimpinan SKPD takut dan khawatir dalam menjalankan kerjanya. Sebaliknya keberadaan TP4D akan membantu kerja-kerja pemerintah melalui seluruh unitnya agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tim ini bukan tugasnya menghalang-halangi kerja SKPD melainkan membatu agar tidak terjadi kesalahan terutama dalam mengelola keuangan daerah,” timpalnya.

Menurutnya, sebagai pimpinan SKPD yang baik dan taat pada aturan yang berlaku, dalam bekerja harus proaktif berkoordinasi dengan TP4D. Dengan begitu setiap kegiatan kerjanya diketahui sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera diarahkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Transparansi kuncinya. Jadi untuk seluruh kegiatan harus dijalankan secara transparan supaya seluruh pihak berkepentingan mengetahuinya bahwa telah dijalankan secara ketentuan,” ujar Musyafirin.

Ketua TP4D, Erwin Indrapraja, MH mengatakan, semangat pembentukan TP4D ini berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Adapun tujuannya untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah. “Ini salah satu agenda pelaksanaan pencegahan tindak korupsi di internal pemerintahan,” sebut pria yang juga menjabat Kasi Intel Kejari Sumbawa ini.

Dalam pelaksanaan kerja TP4D ini, Kejari Sumbawa akan membawahi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Beberapa fungsi dalam TP4D yaitu untuk mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dengan upaya pencegahan Tipikor, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemda untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat dan memunculkan kerugian negara. “Jadi tugas TP4D ini juga lebih mengutamakan pendampingan,” sebut Erwin. (bug)

(Suara NTB/bug)

SOSIALISASI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin, saat membuka acara sosialisasi TP4D di Taliwang, Senin (22/2).

Kantor Perizinan Sumbawa Turun Jemput Bola Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa semakin meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Termasuk melakukan door to door atau jemput bola kepada masyarakat terkait pengurusan perizinan.

“Mulai hari ini (Senin kemarin) kita sudah mengintegrasikan kegiatan pendataan dan pelayanan langsung ke masyarakat,” kata Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT, usai sertijab di kantor Bupati, Senin (22/2).

Adapun pelayanan langsung sebut Wirawan, misalnya mendatangi pasar untuk melakukan pendataan kepada para pedagang. Apakah sudah memiliki izin usaha berdagang atau tidak. Kalaupun nantinya para pedagang belum memiliki izin, maka pihaknya akan langsung memberikan pelayanan di tempat tersebut dengan meminta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai dari fotokopi KTP, Pas Foto, dan materai. Setelah itu persyaratan perizinan tersebut akan dibawa ke Kantor KPPT. Sehingga keesokan harinya bisa langsung diserahkan izin yang sudah jadi tersebut. “Jadi kalau belum ada izin, kita langsung layani di tempat. Kita minta KTP-nya, Pas fotonya, dan materainya untuk dibawa ke kantor. Esoknya langsung kita serahkan ijin yang sudah jadi,” pungkasnya seraya menambahkan pelayanan untuk pengurusan izin tersebut tanpa dikenakan biaya. (ind)

Halaman 6

Bupati KSB Minta Masyarakat Tingkatkan Daya Saing

(Suara NTB/ind)

TERANCAM DIBONGKAR - Plafon IGD RSUD Sumbawa yang rubuh, Senin (22/2). Rekanan mengancam akan membongkar ruang IGD, menyusul belum dibayarnya semua material yang digunakan di IGD tersebut.

Rekanan Ancam Bongkar Ruang IGD RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Sumbawa sudah rampung. Meski demikian, IGD tersebut terancam tak bisa digunakan, sebab rekanan pengadaan barang mengancam akan membongkar barang yang telah dipasang.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Senin (22/2) menyebutkan, rekanan pelaksana pengerjaan proyek itu, dalam hal ini PT Adistana belum membayar barang kepada rekan sub kontraktornya.

Salah satu Sub kontraktor barang, Heri Surianto kepada wartawan mengakui sampai saat ini ia dan sub kontraktor lainnya belum menerima uang pembayaran dari kontraktor.

Jumlah keseluruhan sekitar Rp 700 juta. Dalam hal ini untuk pembayaran keramik, plafon, AC, kaca alumunium, dan atap.

Diakuinya, sebenarnya pengerjaan IGD sudah selesai pada akhir Desember lalu. Namun lantaran pihak kontraktor menjanjikan akan membayar secepatnya, yakni pada 2 Februari lalu, sehingga pengerjaan menjadi lambat. Bahkan sampai saat ini belum juga membayar barang. Sebelumnya ia

dan rekannya juga sudah menyampaikan kepada PPK. Dan PPK sudah menyampaikan ke kontraktor. Tetapi cuma dijanjikan dengan berbagai alasan.

“Deadline-nya dalam minggu ini.

Kira-kira sampai Jumat mendatang. Kalau tidak membayar maka kami akan bongkar barang-barang yang belum dibayarkan,” ancamnya.

Heri juga menceritakan, sebelumnya ia sudah menerima cek dari kontraktor senilai Rp 77 juta untuk pembayaran AC 11 unit. Namun setelah pihak toko mengecek ke bank, ternyata cek tersebut kosong. “Kami harap kontraktor agar segera menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pembangunan gedung IGD. Terutama dengan pihak pengesub yang sampai saat ini belum dibayarkan,” pungkasnya.

Pantauan di IGD baru, nampak sejumlah plafon yang

runtuh di ruangan depan.

Padahal gedung bernilai Rp 3,769 miliar ini sampai saat ini belum dipergunakan.

Hingga ditulisnya berita ini, pihak RSUD Sumbawa belum bisa dikonfirmasi. Direktur RSUD tengah berada di luar daerah. Sedangkan Kasubag TU saat ditemui, tidak berada di ruangannya. Menurut stafnya, sedang izin ada keluarganya yang sakit.

Terkait robohnya plafon tersebut, menurut salah satu pekerja yang tidak mau disebutkan namanya, akibat dari hujan deras yang mengguyur beberapa waktu lalu. Air masuk melalui atap yang bocor, sehingga kapasitas air tidak mampu dibendung oleh plafon.

Makanya plafon jebol. Plafon ini juga sudah dua kali diperbaiki. Dan hal ini menjadi tanggungjawab kontraktor untuk pemeliharaan. (ind)

Husni Keluarkan Empat Instruksi kepada SKPD Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril menyampaikan beberapa instruksi kepada seluruh kepala SKPD yang dapat dimaknai sebagai program kerja mendesak yang harus tuntas selama tiga bulan ke depan.

Pertama, menginstruksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penyusunan RPJM Kabupaten Sumbawa 2016-2021. Ketiga, diinstruksikan kepada TAPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2016 dan sedapat mungkin mengakomodir target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam visi misi, sebagai bahan dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2016. Keempat, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya, di sela-sela acara lepas sambut, Senin (22/2). Dia bersama Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah berharap agar dukungan, kerjasama dan koordinasi di antara rekan-rekan anggota Forkompinda, para anggota DPRD Kabupaten

(Suara NTB/arn)

LEPAS SAMBUT - Wagub bersama istri didampingi Bupati H.M. Husni Djibril bersama istri dan mantan penjabat Bupati, H. Supran bersama istri dalam acara lepas sambut Bupati Sumbawa, Senin (22/2).

Sumbawa, pejabat dan pimpinan Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, Camat, Kepala Desa yang telah terbina dengan baik selama ini, dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. ‘’Dan kepada tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun daerah ini menja-

di lebih baik lagi menuju Kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat,’’ katanya.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan, visi yang telah diusung akan menjadi visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021, adalah Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri Dan Berkepribadian Yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong. (arn)

KSB Dapat Program Cetak Sawah Baru Taliwang (Suara NTB) Pada tahun ini Kementan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) ini akan mencetak sawah baru seluas 400 hektar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lahan itu nantinya akan tersebar di empat kecamatan, di antaranya kecamatan Poto Tano, Seteluk, Sekongkang dan kecamatan Brang Rea. “Program ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Ditjen PLA Kementan,” jelas kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si, Senin (22/2).

Ada hal berbeda dalam pelaksanaan program ini, di mana Kementan bekerja sama

dengan TNI. Sumbawanto menjelaskan, kegiatan cetak sawah baru ini memang sepenuhnya ditangani oleh pihak TNI, demikian pula soal anggarannya langsung ke rekening TNI. “Dalam hal ini TNI Angkatan Darat (AD). Jadi masyarakat nanti tinggal menerima hasilnya,” timpalnya.

Sementara ini program tersebut sudah mulai dijalankan. Tahap pertama yang sedang dilaksanakan adalah melakukan Survey Investigation Design (SID). Kegiatan ini untuk mengetahui lokasi lahan yang akan dibuka sekaligus mengetahui statusnya. “Mengetahui lokasinya serta status lahan perlu di-clear-kan dulu. Jangan sampai nanti lahan-lahan yang dibuka itu ber-

masalah sehingga tidak bisa dimanfaatkan juga akhirnya,” sebut Sumbawanto.

Meski sepenuhnya ditangani oleh aparat TNI, Sumbawanto menyatakan, pihaknya tetap akan turut membantu. Salah satunya dengan mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat sehingga masyarakat yang ingin lahannya diubah menjadi lahan produktif dapat ikut serta dalam program itu.

“Kami sudah menyampaikan ke masyarakat empat kecamatan soal program ini. Harapan kami banyak warga memanfaatkan program ini untuk mengaktifkan lahan-lahan tidur mereka untuk menambah jumlah lahan produktif kita (KSB),” harapnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta masyarakat agar berlomba meningkatkan daya saing. Terutama dalam hal produk masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah.

Produk-produk ekonomi yang dihasilkan masyarakat KSB secara kualitas sudah bisa bersaing dengan produk luar.

Hanya saja dari sisi jumlahnya yang terbatas, membuat produk masyarakat akhirnya kalah bahkan di pasaran lokal sendiri. “Semua produk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sayur mayur dan buah kita sudah ada. Tapi jumlahnya yang masih minim sehingga di pasar lokal saja kita kalah dan masuknya barang dari luar semakin banyak,” cetusnya.

Ia menyebutkan, untuk meningkatkan volume produksi masyarakat potensi yang dimiliki KSB cukup tinggi.

Sebut saja untuk produksi beras di mana lahan pertanian KSB mencapai belasan ribu hektar, demikian pula dengan produksi daging sapi dengan jumlah ternak yang dimiliki petani diyakininya masih mampu ditingkatkan. “Saya kira untuk meningkatkan produksi kita punya potensi yang besar. Lahan pertanian kita masih luas bukan saja untuk padi tetapi juga untuk tanaman sayur mayur yang selama ini masih banyak kita

pasok dari luar,” tegasnya.

Musyafirin pun berkomitmen, untuk memacu peningkatan produksi ekonomi masyarakat sehingga dapat memiliki daya saing minimal di daerah sendiri.

Dalam lima tahun kepemimpinannya, ia telah menyiapkan sejumlah program yang bisa memberikan peluang masyarakat untuk semakin meningkatkan produksinya. “Target saya dalam lima tahun ke depan semua kebutuhan kita yang bisa diproduksi oleh masyarakat, terutama kebutuhan sehari-hari bisa disediakan oleh kita sendiri tanpa harus lagi memasok dari luar daerah,” janjinya.

Ia mengakui untuk mendukung peningkatan daya saing produk ekonomi masyarakat, seluruh lini harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu kata dia, menyiapkan masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) sebelum berproduksi adalah salah satu hal terpenting. Untuk persoalan menyiapkan SDM itu, program kesehatan pun telah dipikirkan oleh Musyafirin bersama wakilnya Fud Syaifuddin dengan gebrakan program insentif pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat KSB. “Untuk program insentif BPJS kesehatan ini kami sudah hitung kebutuhan anggarannya. Kisarannya sekitar Rp 17 miliar dan Insya Allah itu bisa kita talangi setiap tahunnya,” klaim mantan Sekretaris Daerah (Sekda) KSB ini. (bug)

(Suara NTB/arn)

SERAH TERIMA - Serah terima jabatan dari mantan penjabat ke Bupati Sumbawa yang baru, Senin.

Wagub Optimis Husni Mo Mampu Berikan Cita Rasa Berbeda Sumbawa Besar (Suara NTB) Penjabat Bupati Sumbawa Drs. H. Supran, M.M melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah yang disaksikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum Provinsi NTB di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/2). Dihadiri pula Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin. S.H., M.Si dan sejumlah anggota DPRD NTB. Wagub melihat tampilnya Husni Mo dengan cita rasa berbeda harusnya mampu mendorong peningkatan prestasi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Sumbawa H.M Husni Djibril, B.Sc dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah.

Harapannya, semoga tugas dan amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bersama – sama melanjutkan pembangunan di NTB dan khususnya di Sumbawa. Sejarah mencatat, Muhammad Husni Djibril adalah Bupati Pertama yang berlatar belakang Politisi murni.

Dengan pengalaman politik yang cukup panjang di DRPD kabupaten sampai ke DPRD Provinsi.

Wagub optimis, sinergi antara H. Husni bersama H. Mo yang merupakan mantan birokrat, akan mampu memberikan warna baru dan cita rasa yang berbeda dalam masa kepemimpinannya lima tahun mendatang.

Pemprov bersama anggota DPRD NTB akan memberikan dukungan penuh serta optimal untuk program – program yang akan dilaksanakan di daerah ini.

Sinergi dengan DPRD Kabupaten menjadi sangat strategis untuk selalu saling menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. “Jangan sampai terjadi dinamika – dinamika yang tidak terkendali sehingga kepentingan rakyat terganggu.

Melangkah lah dengan penuh optimisme, bila perlu ciptakan lompatan – lompatan pencapaian inovasi – inovasi, kreativitas- kreativitas. Ini sangat kita butuhkan di era otonomi, demi pembangunan daerah ini lima tahun kedepan,” terang Wagub.

Wagub mendorong agar ada peningkatan prestasi dan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Amanah untuk mewujudkan hebat dan bermartabat harus dapat diimplementasikan ke dalam berbagai program di semua SKPD teknis, para kepala SKPD harus memahami semangat dan ruh visi misi Bupati dan wakil Bupati sebagai kepala daerah. “Saya berharap kepada saudara – saudara agar tidak lagi terkotak-kotak

dalam mendukung, sebagaimana pilkada yang lalu. Tapi mulai hari ini kita bersatu bersinergi bekerja sama untuk mewujudkan visi misi yang hendak dicapai oleh Bupati dan wakil Bupati kita,” kata Wagub NTB. Setelah digelar serah terima jabatan, acara dilanjutkan Lepas Sambut Penjabat dan Bupati Sumbawa. Drs. H. Supran, MM menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik pemerintah Provinsi NTB maupun Pemkab Sumbawa. Walaupun singkat, namun dirinya sangat menikmati menjadi penjabat Bupati Sumbawa. Apalagi sebelumnya ia juga sempat bertugas di Pemkab Sumbawa dari tahun 1991-2001. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, walaupun singkat yang penting ada SK Mendagri,” guraunya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan sedikit terkait tugasnya selama menjadi Penjabat Bupati. Mengawali tugasnya di Sumbawa, ia langsung menggelar rapat bersama TAPD untuk mengetahui rencana penggunaan anggaran daerah, termasuk dengan SKPD untuk mengetahui program – program yang akan dijalankan di tahun 2016 ini. “Dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, Sumbawa luar biasa untuk pemeriksaan pendahuluan BPK, juga tidak ada hambatan di Kabupaten Sumbawa. Kalau ingin Sumbawa maju, maka harus berbenah diri,” tuturnya, seraya menceritakan pengalamannya mempersiapkan penyambutan kedatangan Presiden RI. Yang walaupun akhirnya kedatangan Presiden RI diwakili oleh dua Menterinya.

Sementara Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan ucapan terimakasih kepada H. Supran yang telah melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati Sumbawa selama 16 hari dari tanggal 1 sampai dengan 16 Februari 2016. Dirinya berharap H. Supran dapat meletakkan pondasi yang lebih kokoh bagi perjalanan pemerintahan yang baru terutama menyangkut tata kelola keuangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai wujud apresiasi kepada H. Supran, Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan poin-poin arahan yang telah disampaikan pada rapat koordinasi beberapa hari yang lalu. “Saya dengar beliau telah menyarankan kepada pimpinan SKPD untuk membentuk grup di media sosial sebagai wahana koordinasi antara pimpinan daerah daerah dan seluruh pimpinan SKPD. Hari ini saya instruksikan kepada pak Sekda untuk segera merealisasikan saran tersebut,” ujarnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Halaman 7

Wabup Blusukan ke Desa Terpencil di Bima

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Nur didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos melakukan blusukan ke tiga desa terpencil di daerah setempat, pada Minggu (21/2). Hal tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah.

Desa terpencil tersebut yakni Desa Mangge Kecamatan Lambu, Desa Dumu dan Kangga, Kecamatan Langgudu.

Wabup ditemui Suara NTB, Senin (22/2) mengatakan blusukan dilakukan untuk meninjau langsung wilayah di Kabupaten Bima yang belum tersentuh pembangunan, terutama di daerah pelosok. “Memantau langsung daerah yang kondisinya tidak tersentuh pembangunan,” ucapnya Menurut dia, wilayah yang dikunjunginya yakni desa Mangge, Dumu dan Kangga. Ketiga desa itu merupakan desa terpencil yang belum tersentuh pembangunan. Saat ke sana kami menggunakan motor trail,” katanya.

Dahlan mengaku, akses jalan menuju desa itu rusak parah karena belum diaspal. Jarak dari pusat pemerintah menuju desa tersebut membutuhkan waktu selama dua jam perjalanan. “Menuju daerah itu tidak bisa menggunakan mobil. Sebab jalannya sempit,” akunya.

Setibanya di desa tersebut, Wabup langsung menemui warga. Di hadapan warga, dia berjanji akan menampung aspirasi dan keluhan warga yang menginginkan jalan tersebut untuk diperbaiki. “Kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus diakomodir oleh pemerintah,” terangnya.

Hanya saja, kata dia, sejumlah keluhan dan keinginan warga tersebut akan diusulkan dulu ke pihak legislatif. Dia memastikan pada tahun 2016 ini akan mulai dibahas untuk segera dikerjakan. “Yang jelas jalannya akan tetap diperbaiki, tapi harus diproses dulu,” pungkasnya. (uki) Dahlan M. Nur

(Suara NTB/ula)

RAWAN KECELAKAAN - Truk tronton dengan nomor polisi B 9932 J yang mengangkut peralatan mesin pembangkit listrik milik PLN Dompu dari arah Sumbawa terhenti saat berpapasan dengan truk fuso dengan nomor polisi L 9541 UF dari arah Bima, Minggu (21/2) di tanjakan Dusun Selaparan Desa Matua Kecamatan Woja Dompu. Tanjakan yang agak curam dan sering dilewati kendaraan angkutan barang rawan terjadi kecelakaan, sehingga ruas jalan ini harus mendapat perhatian pemerintah.

Polisi Amankan Empat Tersangka Pengerusakan Lahan Tebu

Bupati Bima Evaluasi Kinerja Pegawai

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku catatan kritis mantan penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang menilai pejabat Dompu kurang peduli atas tugas serta lingkungannya akan menjadi perhatian dalam kepemimpinannya di periode kedua. Pada apel koordinasi Senin (29/2), ia berjanji akan mencuci otak pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) Dompu.

“Penjabat yang memimpin empat bulan di Dompu sudah memiliki catatan kritis atas ketidakpedulian pejabat terhadap pembangunan di Dompu. Catatan yang sama juga tadi disampaikan pak Brury (Kapolres Dompu). Masalah birokrasi ini akan menjadi perhatian saya di periode ini,” tegas bupati, Senin (22/2).

Namun diakuinya perbedaan pilihan dalam Pilkada 2015 lalu juga ikut memberikan andil atas pengkotak – kotakan pejabat serta kekurangpeduliannya. Karenanya, ia ingin adanya penguatan koordinasi antara dinas/instansi yang ada. Sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa maksimal dilakukan. “Penguatan koordinasi antar instansi ini menjadi perhatian kedepan,” terangnya.

H. Bambang juga mengaku, cukup kesal dengan tindakan beberapa pejabat yang secara terang – terangan mendukung pasangan calon tertentu dan ikut memprovokasi masyarakat. Padahal dirinya berulang kali mengingatkan soal netralitas PNS dalam politik sebelum dirinya mengakhiri masa jabatan pada periode pertama lalu.

“Malah ada bawahan (saya) melaporkan saya. Ini memang keterlaluan yang tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya. (ula)

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, S.IK kepada wartawan melalui Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Dompu, Ipda Palti Hutagaol, Senin (22/2) mengungkapkan, kasus pengrusakan kebun tebu rakyat di Hodo, Minggu (21/2) siang diduga dilakukan oleh oknum kelompok tani ternak.

Dugaan ini berawal dari pengakuan dari empat warga yang

diamankan di Polres Dompu.

Mereka berinisial Amd, Ay, dan AW warga Simpasai Dompu, serta ID warga Doro Tangga.

“Empat warga yang diamankan ini mengaku ke Oi Rao sejak Sabtu (20/2) untuk melihat ternaknya. Minggu (21/ 2) pagi hendak pulang, tapi ditahan di Kempo, sehingga ia kembali ke Hodo (ikut kelompok pengrusak tebu rakyat)

sebagai bentuk solidaritas sesama peternak,” jelasnya.

Keempat warga inipun diamankan karena ketahuan ikut terlibat dalam aksi pengrusakan saat aksi penutupan jalan oleh warga Taa. Untuk menguatkan dugaan, penyidik tengah mengambil keterangan dari para saksi. “Berdasarkan informasi, mereka diduga ikut terlibat dalam pengrusakan.

kelompok petani tebu di Hodo banyak di antaranya warga Desa Taa Kecamatan Kempo.

Diakuinya, ada satu kelompok petani tebu yang dipersoalkan untuk jalur ternak. Karena keterbatasan biaya dan tenaga, mereka berharap agar ada sinergi dengan petani ternak untuk membuat lorong jalur ternak. “Kelompok tebu sebenarnya sudah sepakat, tapi karena keterbatasan biaya sehingga mau dibicarakan dengan petani ternak. Malah sudah dirusak,” ungkapnya.

“Para pelaku rata – rata mengenakan cadar saar melakukan aksi,” tambahnya. (ula)

Kasus Pengerusakan Tebu Rakyat

Bupati Dompu Pertanyakan Nurani Pelaku Dompu (Suara NTB)Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mempertanyakan perasaan dan nurani pelaku pengrusakan tebu rakyat di areal KSO PT Usaha Tani Lestasi (UTL) Hodo Kecamatan Pekat seluas 1.087 ha. Aksi pembakaran pondok dan pagar petani tebu tersebut, diduga sudah direncanakan oleh oknum kelompok petani ternak.

“Saya benar – benar mempertanyakan nurani mereka (pelaku pengrusakan). Sudah tidak bisa membantu saudaranya, kok malah merusak usahanya. Kalau ada perbedaan kepentingan, ekspresinya tidak seperti itu. Ini bukan yang pertama terjadi. Kebun milik PT SMS dirusak dan dibakar. Kebun saya juga dirusak. Apakah ini akan dibiarkan terus seperti ini?,” kata Bambang kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2).

Bupati menegaskan, tebu yang dirusak gerombolan warga dan dicurigai dari oknum kelompok ternak ini merupakan milik warga. Tebu itu bantuan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015 untuk warga dengan sistem KSO (pinjam pakai) lahan IUPHK PT Usaha Tani Lestari seluas 1.087 ha.

“Orang menanam tebu bukan di atas lahan milik peternak.

Mereka menanam di atas lahan perusahaan yang dipinjamkan. Supaya orang Dompu tahu, perusahaan saja mau berbuat untuk masyarakat.

Kok orang lain yang tidak berhak malah merusaknya,” tanya H. Bambang.

Pinjam pakai lahan milik PT UTL diupayakan pemerintah daerah (Pemda) Dompu agar memperbanyak orang mengambil manfaat dari sumber daya yang ada. Areal un-

tuk pelepasan disiapkan Pemda di sebelah selatan jalan seluas 2.000 ha dengan jumlah ternak sekitar 20 ribu ekor dari 800-an pemiliknya. “Apa yang kami lakukan di sana untuk mengakomodir kepentingan (warga) yang lain. Itu bukan untuk kepentingan saya, itu untuk kepentingan saudara mereka juga,” terangnya.

Sapi yang banyak hingga ratusan ribu di Dompu, kata bupati, bukan hanya berasal dari Doro Ncanga. Tapi justru banyak tersebar di semua Kecamatan dan dipelihara, dikandangkan dan dilepas di tempat lain. Di Doro Ncanga sendiri, sudah dua tahun ditanami rumput untuk pakan ternak justru tidak tumbuh.

Namun di sebelah jalan ditanami tebu oleh PT SMS, hidup dan berkembang. Tebu ini juga bisa menjadi pakan bagi ternak dari pucuk, daun dan bahkan batangnya. “Namanya baru mulai, ada masa transisi. Tidak ada kebijakan yang tidak beresiko dan ada sisi negatif dan positifnya, tergantung mereka menyikapinya,” ungkap bupati.

Sejak awal menjadi Bupati Dompu periode 2010 – 2015, H. Bambang mengaku, dialog dan sosialisasi kepada pemilik ternak sudah berulang kali dilakukan. Para petani ternak juga diyakini memahami apa yang dilakukan pemerintah, terlebih pemilik ternak sebagian besar pensiunan pejabat, PNS Pemda dan lainnya. “Seharusnya mereka menjadi garda terdepan membantu mewujudkan program Pemda untuk memberi akses bagi setiap masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada,” ungkapnya.

Ia pun meminta

Sehari, Tiga Motor di Kota Bima Raib

aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil – adilnya, agar tidak ada upaya main hakim sendiri dan kepentingan politik serta golongan tertentu mendominasi warga lainya. Warga yang menjadi saksi atas pengrusakan juga diminta untuk memberikan kesaksian, sehingga tidak terus berulang. “Kalau masih ada ini hera saya, ini saudara saya, sehingga tidak mau memberikan kesaksian, kejadian ini akan terus berulang dan tidak ada efek jera,” ingatnya.

H. Bambang mengaku memiliki impian di daerah lereng gunung Tambora ada sinergi antara usaha peternakan dan perkebunan tebu. Di selatan jalan menjadi daerah pelepasan ternak dan sebelah utara ada tanaman tebu yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. “Tapi kemarin saya benar – benar menangis lihat foto – foto yang dikirim orang – orang ke HP saya.

Lihat pondok dibakar, pagar dicincang.

Keterlaluan orang-orang itu,” sesalnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Bupati akan ’’Cuci Otak’’ ASN Dompu

Untuk menguatkan itu, makanya kita mintai keterangan para saksi,” terangnya.

Kepala Desa Taa, Sanusi yang ikut dimintai keterangan oleh penyidik mengatakan, aksi pengrusakan kebun tebu warga di Hodo diduga sudah direncanakan sejak awal. Pelaku pengrusakan bukan hanya murni petani ternak, tapi kuat dugaan ada oknum PNS dan pegawai kontrak. “Saya juga sempat diancam pakai parang karena mereka lihat saya pegang parang.

Parang itu saya amankan dari petani tebu untuk menghindari bentrokan fisik,” akunya.

Sanusi juga menjelaskan,

Dompu (Suara NTB) Sebanyak empat orang tersangka warga diamankan aparat Kepolisian dalam kasus pengerusakan kebun tebu rakyat di Hodo. Polisi kini tengah mengusut aktor intelektual di balik pengerahan massa dalam kasus pengrusakan dan pembakaran pondok serta tebu warga.

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti dan Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Nur M. Pd, tidak akan melakukan mutasi pejabat hingga enam bulan kedepan. Namun dalam jenjang waktu tersebut, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.

“Yang jelas takkan ada mutasi hingga sampai enam bulan kedepan,” ucapnya kepada Suara NTB, Senin (22/2).

Meski demikian, kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini, waktu enam bulan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat profesional bawahannya yang telah melaksanakan kegiatannya.

Selain evaluasi bawahannya di tingkat eksekutif, perempuan yang akrab disapa Dinda ini mengaku akan membangun hubungan yang baik dengan pihak legislatif untuk bersama merumuskan program sesuai visi misinya, yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. “Kita akan terus tingkatkan hubungan yang baik dengan legislatif,” katanya.

Dia berharap, pihak legislatif dapat membantu eksekutif, sehingga ada perubahan berarti untuk ke depan. Tidak hanya di sisi pembangunan namun perubahan dari sisi sumber daya manusia (SDM). “Mudah - mudahan ada kerjasama yang nyata antara eksekutif dan legislatif kedepan,” harapnya.

Dinda menambahkan prioritas utama di tahun 2016 ini, yakni menjadikan pusat pemerintahan dapat berjalan di Kabupaten Bima. Sebab selama ini pusat pemernitahan berada di wilayah Kota Bima. “Semoga di tahun ini kantor Bupati pengerjaannya tuntas. Sehingga akhir tahun dapat ditempati,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Bima di bawah kepemimpinannya juga bertekad meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan.

“Kita juga akan fokus menata pemerintahan yang baik, sehingga dapat meraih WTP,” pungkas istri mendiang almarhum Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, S.T ini. (uki) Hj. Indah Dhamayanti Putri

H. Bambang M. Yasin

Kota Bima (Suara NTB) Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali terjadi di Kota Bima.

Dalam sehari, pencuri berhasil membawa kabur tiga unit kendaraan roda dua tersebut.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin, kepada Suara NTB, Senin (22/2) mengingatkan kepada masyarakat agar berhati - hati memarkir kendaraannya serta menggunakan kunci ganda. Sebab, akhir pekan kemarin, telah terjadi tiga kasus curanmor. “Ada tiga orang warga yang melaporkan kehilangan motornya,” ucapnya.

Nurdin menyebutkan, kasus curanmor terjadi di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba. Satu unit motor jenis Vario milik Abidin, digasak maling saat terparkir dalam keadaan kunci stang di halaman rumahnya. “Kejadiannya, Sabtu malam (20/ 2) sekitar pukul 20.30 wita,” katanya.

Kata dia, dalam waktu yang bersamaan, kasus serupa dialami pedagang keliling, Dian Arifianto. Warga Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota tersebut kehilangan sepeda motornya jenis Jupiter MX. “Motor itu dicuri saat diparkir di halaman rumah korban dalam keadaan kunci stang,” terangnya.

Selain itu, lanjut Nurdin, sepeda motor jenis Honda Supra X125 milik Asraruddin (42) hilang dibawa kabur maling. Saat itu, warga Desa Rite Kecamatan Ambalawi itu mendatangi tempat praktek salah satu dokter di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda.

Ke luar dari ruang praktik dokter, korban mendapati motornya tidak berada di tempat parkiran. “Kejadiannya sekitar pukul 19. 30 wita,” tutur Nurdin.

Nurdin mengaku, laporan dari ketiga warga tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. “Sementara para pelaku masih dilidik,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Tambal Jalan Berlubang MEMASUKI musim hujan, Komisi IV DPRD NTB meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah cepat menambal jalan-jalan milik provinsi yang berlubang. Komisi IV meminta agar pemerintah tidak meremehkan lubang jalan sekecil apapun. Karena itu akan menyebabkan badan jalan menjadi cepat rusak, karena air hujan yang meresap masuk jadi pemicu jalan cepat rusak.

“Jalan itu kan rusak akibat lubang-lubang itu tidak cepat ditutupi. Sehingga air hujan masuk lewat sana, sehingga struktur tanah dibawahnya menjadi tidak keras. Air hujan itu jangan dianggap sepele. Air hujan itu lebih keras dari pada air aki,” ujar Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin HM Noer, SE., kepada Suara NTB. Ditanya terkait penyebab jalan by pass BIL yang sangat cepat dibongkar, padahal jalan by pass tersebut tidak terlalu lama dibangun. Wahidin menjawab bahwa pihaknyalah yang meminta pada pemerintah pusat agar jalan by pass itu dibongkar. Karena banyak jalan yang bergelombang. Hal itu sangat membahayakan pengendara.

“Memang kita yang minta, karena jalannya kemarin itu bergelombang. Jadi kalau adu lari dengan kecepatan yang tinggi ya terbalik. Pengerjaan yang sekarang ini kan belum mulus semua. Masih ada satu lapisan halusnya lagi di atas. Sekarang ini anggarannya dari APBNP, nah besok lagi akan turun untuk lapisan halusnya,” katanya.

Dikatakan Wahidin, penyebab dari jalan by pass BIL itu banyak yang bergelombang, karena struktur tanahnya mengalami penurunan. Struktur tanahnya tidak lagi keras kaena banyak air hujan yang meresap ke bawah. “Lapisan aspalnya dibongkar total semua, karena struktur tanahnya turun. Makanya kepadatannya perlu ditambah, sudah ditimbun gilas lagi, ditimbun lagi, inikan kepadatannya yang kurang, karena air hujan yang masuk,” ujarnya. (ndi) Wahidin HM Noer

POLHUKAM

Halaman 8

Dua Oknum Anggota Polres Loteng Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Dua oknum anggota Polres Lombok Tengah diciduk saat sedang memakai sabu di sebuah rumah di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara. Mereka diamankan bersama satu warga setempat diduga pengedar, ER (36). Jika terbukti, Brigadir FZ dan Brigadir HM terancam Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani hukuman pidananya.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM menjelaskan, dua oknum dari SatSabhara tersebut kini tengah dalam penanganan Propam Polres Loteng setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda NTB. “Oknum ini ya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diserahkan ke Polres Loteng.

Nanti ditangani oknumnya

oleh pimpinan (Kapolres Loteng),” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (22/2).

Dibackup tim Opnsal Ditresnarkoba Polda NTB, penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Propam Polda NTB berlangsung mulai pukul 15.30 Wita berdasarkan pengembangan informasi yang dikumpulkan.

Dua oknum tersebut ditemukan di dalam kamar rumah

ER diduga sedang memakai narkoba jenis sabu. Polisi pun melakukan penggeledahan di badan dan seisi rumah.

Hingga kemudian ditemukan pula sejumlah barang bukti, diantaranya satu bungkus klip berisi narkoba diduga daun ganja kering, satu bong diduga digunakan sebagai alat hisap sabu, satu buah gunting, dan satu buah silet. Polisi juga mengaman-

Pemkot Bentuk Tim Terpadu

Siasati Kemacetan

Polisi Bekuk Residivis Curanmor Selong (Suara NTB) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil membekuk tiga residivis terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Masing-masing KS, RS dan MHY warga Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lotim. Tiga residivis ini menjadi incaran polisi karena beraksi dengan sangat sadis terhadap korbannya.

“Ketiga orang ini adalah para pelaku utama,” kata Kepala Satuan Reserse Krimiman (Kasatreskrim) Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SiK kepada wartawan Senin kemarin menjelaskan aksi curas para tersangka itu diakui di tiga lokasi. Terakhir di wilayah Pringgabaya. Saat dilakukan penangkapan, ketiga tersangka ini sempat melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga terpaksa dilumphkan dengan timah panas.

Senjata tajam yang biasanya digunakan untuk beraksi langsung disita sebagai barang bukti. Adapun modus aksi pelaku ini tega melukai para korbannya.

Lokasi-lokasi yang diidentifikasi menjadi tempat beraksi pelaku antara lain, kawasan Pringgabaya sendiri, Ketapang dan Labuhan Haji. Saat korbannya sedang lengah, para pelaku beraksi dengan mencegat korban dengan menodongkan senjata tajam. Tidak jarang korban dilukai oleh para pelaku.

Kejadian terakhir lanjutnya polisi berhasil menciduk dan mengejar pelaku dalam waktu satu kali dua puluh empat jam bisa ditangkap. Prosesi penangkapan para pelaku katanya dengan cara dijebak saat transaksi menjual sepeda motor hasil curiannya.

Bersamaan dengan para tersangka, delapan unit kendaraan hasil kejahatan berhasi diamankan Polisi. Antara lain sepeda motor Suzuki Satria F, Yamaha Mio, Honda Supra dan ain.

Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Kini semua pelaku ini mendekam di tahanan Mapolres Lotim guna mengikuti proses hukum lebih lanjut. (rus)

lagi,” terangnya.

Saat ini masih dilakukan penyidikan terhadap dua oknum itu, tak luput pula satu warga yang diduga menjadi pemasok barang haram. Para tersangka bakal diancam dengan pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Jika terbukti bersalah di persidangan dan menjalani vonisnya, kata Tri Budi, dua oknum tersebut kemudian akan menjalani sidang etik untuk menentukan apakah mereka masih berhak menyandang pengayom dan pelindung masyarakat, sesuai slogan Polri. (why)

Tangani Konflik Monjok-Karang Taliwang

(Suara NTB/dok)

PERTUMBUHAN kendaraan bermotor di Mataram tak seiring dengan meningkatnya kapasitas jalan.

Fasilitas jalan di kota yang semakin tumbuh perekonomiannya ini pada jam-jam sibuk kerap memicu kemacetan. Pembenahan sarana pendukung transportasi tersebut perlu dilakukan secara komprehensif. Langkah jangka pendeknya, setiap persimpangan rawan padat kendaraan diamankan oleh Polantas.

Kepala Unit STNK Ditlantas Polda NTB, Kompol Arif Harsono, SH, MH, men(Suara NTB/why) gatakan, pertumbuhan Arif Harsono kendaraan bermotor per bulannya masih tergolong stabil pada kisaran 2.000 unit.

Pertumbuhan masih didominasi oleh kendaraan roda dua.

“Konsisten peningkatannya. Tetapi meningkat tajam pada waktu-waktu tertentu seperti ketika musim panen tiba dan jelang hari raya lebaran,” terangnya, Senin (22/2). Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah pengajuan daftar baru Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pada Januari 2016, tercatat 1.820 unit kendaraan motor baru yang ikut menyesaki jalanan Kota Mataram. penyumbang terbesar, yaitu sepeda motor sebanyak 1.649 unit. Menyusul kemudian kendaraan roda empat tipe SUV, City Car, dan Mini Bus sebanyak 117 unit. Kemudian secara berurutan, 31 unit pickup, 13 unit truk, 8 mobil boks, dan satu unit jip.

Meski telah ada penambahan jalan-jalan baru yang ditujukan sebagai alternatif pengguna jalan agar konsentrasi kepadatan terurai, namun tetap saja pada jam sibuk masih saja terjadi kemacetan di titik tertentu. “Biasanya pada jam berangkat kerja yaitu jam delapan pagi dan jam pulang kantor, sekitar jam lima sore.”

Saat ini, Ditlantas Polda NTB tengah menyelesaikan studi kepadatan lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan di Kota Mataram. Hasil studi itu kemudian menjadi rujukan dalam pembenahan.

“Sementara, titik konsentrasi kemacetan yang mengkhawatirkan itu di persimpangan Tanah Aji, Pagesangan. Dari segala arah mobilisasi masyarakat selalu padat. Sementara di satu titik ada penyempitan ruas jalan,” jelasnya sembari menambahkan bahwa persimpangan di Rembiga menuju Gunung Sari juga menjadi salah satu atensi.

Kepadatan lalu lintas, terang Arif, cenderung rawan terhadap lalainya perilaku keselamatan berkendara. Untuk itu, ia mengimbau agar warga pengguna jalan menggunakan jalan alternatif pada jam sibuk dan tetap menjadi pelopor keselamatan berkendara dengan tertib berlalu lintas. (why)

kan 10 anak panah.

Kedua oknum itu, kata Tri Budi, merupakan target operasi karena diduga pernah terlibat narkoba sebelumnya. “Sebelumnya, pernah di geledah Kapolres di kosnya. Tapi tidak ditemukan barang bukti,” terangnya. Pengembangan kasus kemudian berbuah ditangkapnya kedua oknum itu Sabtu (20/ 2) akhir pekan lalu. Tri Budi menerangkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil tes urine dari para tersangka. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dua oknum anggota polisi tersebut, mengenai hanya sebagai pengonsumsi atau juga hanya ikut mengedarkan. “Penyidikan masih dikembangkan

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Pagutan, Putu Gede Sudarsana (kanan) menunjukkan barang bukti uang palsu di Mapolsek Pagutan, Senin (22/2), yang diamakan dari tersangka AT dan NH dalam penangkapan Minggu (21/2) malam.

Dua Wanita Diamankan Polisi

Diduga Beli Perhiasan dengan Uang Palsu Mataram (Suara NTB) Sambil terus menutupi wajahnya, AT alias MD (26) dan NH (31) perlahan menjawab pertanyaan penyidik Polsek Pagutan Senin (22/2) pagi di Mapolsek setempat. Keduanya diperiksa karena kedapatan menggunakan uang palsu saat akan membayar perhiasan yang hendak dibelinya.

Minggu (21/2) malam di toko emas Zahara di Karang Genteng, Pagutan, AT memilih-milih perhiasan cincin dan kalung. Setelah merasa cocok, NH kemudian membayar. Pemilik toko, H. Kan’an, kemudian memeriksa uang kertas pecahan Rp 50 ribuan yang diserahkan itu. Merasa curiga dengan keasliannya, pemilik toko menghubungi polisi.

Tim opsnal Polsek Pagutan yang tak jauh dari TKP pun meluncur. Setelah memastikan bahwa uang yang digunakan adalah uang palsu, polisi pun menciduk keduanya ke Mapolsek Pagutan sekitar pukul 22.30 Wita. Massa yang berkumpul hendak menghakimi para pelaku dapat segera ditenangkan pihak kepolisian.

Kapolsek Pagutan, Ipda Putu Gede Sudarsana, SH, menjelaskan, para tersangka diduga memalsukan sendiri

uang tersebut dengan menggunakan printer. “Berkas desain uang di handphone Android. Langsung dicetak pakai printer,” terangnya Senin (22/ 2) di Mapolsek setempat.

Dari tangan tersangka diamankan uang kertas palsu pecahan 50 ribu sebanyak 171 lembar senilai Rp. 8.550.000.

Berikut juga satu buku tabungan Tahapan BCA, satu buku tabungan BRI Britama, 1 gelang Rodium Silver bermata Permata, dan satu lembar amplop cokelat yang digunakan untuk menyimpan uang.

Berbekal pengakuan tersangka, malam itu pukul 23.30 Wita pun bergerak ke kamar kos AT di Jalan Subak IV, Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara. Barang bukti lainya ditemukan.

Diantaranya, satu alat pemotong kertas; uang kertas palsu pecahan 50 ribu sebanyak 49 lembar senilai Rp 2.500.000, dua lembar uang kertas palsu yang belum dipotong, satu amplop coklat tempat menyimpan uang palsu, satu pisau cutter, dua penggaris besi serta satu kardus printer merk Epson type L220.

Polisi kembali bergerak menelusuri sejumlah barang

bukti di Homestay Raja di Desa Segenter, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Di tempat tersebut, polisi mengamankan satu unit printer merek Canon tipe Pixma iP2770.

Kapolsek mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan sementara para tersangka, uang dengan pecahan Rp 50 ribuan tersebut sudah dicetak sekitar dua bulan lalu di kamar kos tersebut. Para tersangka pada Minggu (21/2) malam sepakat bertemu di sebuah mall di Mataram sebelum berangkat ke TKP. Pengembangan kasus mengarah pada TKP lain beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan catatan Polsek Mataram, keduanya juga telah membelanjakan uang palsu tersebut senilai Rp 1 juta.

“Beli pakaian di Karang Sukun. Kita akan kordinasi dengan Polsek Mataram untuk pengembangan kasus ini,” terang Kapolsek.

“Mereka secara sadar mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan untuk bertransaksi itu uang palsu,” sambungnya. Para tersangka terancam pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan Mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. (why)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membentuk tim terpadu untuk menangani konflik antara Monjok dan Karang Taliwang. Tim ini terdiri dari Pemkot Mataram dibantu unsur TNI, Polri.

Usia menggelar rapat pimpinan, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh langsung menggelar rapat terbatas dengan Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Indra Bangsawan serta Kepala Bakesbangpol Rudi Suryawan, di Mapolres Mataram Senin (22/2).

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menjelaskan, bentuk penanganan jangka pendek konflik Monjok - Karang Taliwang yakni, Pemkot Mataram akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan aparat keamanan.

Tim ini nantinya, akan melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat. “Tadi sudah ada rapat terbatas. Kesimpulan penanganan jangka pendek dengan membentuk tim terpadu.” kata Indra Senin (22/2).

Keberadaan tim terpadu ini diharapkan, antara kedua belah pihak terwujud perdamaian secara permanen. Jika persoalan itu tidak selesai, maka persoalan akan diserahkan ke penegakan hukum secara tegas. Misalnya, masyarakat ditemukan membawa atau menguasai senjata tajam bahkan senjata api akan diproses hukum.

Ditambahkan, bentrok kembali terjadi. Padahal, pendekatan dari hari ke hari oleh pemerintah diharapkan bisa terjadi perubahan.

Disesalkan, masih ada provokasi dari masyarakat seh-

Lalu Indra Bangsawan

ingga terjadi konflik. “Makanya ini kami sesalkan,” ujarnya.

Apakah ada upaya Pemkot untuk meminta kepolisian menangkan aktor intelektual?

Aktor intelektual ini menjadi ranah dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ranah pemerintah yakni mediasi kedua kampung.

Posisi majelis adat sasak (MAS) membantu Pemkot agar mendorong dilakukan perdamaian. Indra belum berani memastikan hingga kapan konflik usai. Dipastikan, setelah agenda besar dihadapi Pemkot Mataram. Perdamaian kedua kampung bisa di eksekusi.

Walikota Kecewa Ditemui terpisah, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengaku kecewa selama tiga bulan konflik antara Monjok dan Karang Taliwang belum tuntas.

Ini menurut Walikota, sangat membahayakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban lebih banyak lagi.

Pemkot Mataram melakukan pendekatan dengan dua lingkungan, agar mereka menahan diri dan jangan cepat terprovokasi.

“Saya kecewa juga sudah tiga bulan ini belum selesai selesai,” kata Walikota.

Pemkot Mataram membentuk tim terpadu. Nantinya bertugas menjalin komunikasi agar terwujud perdamaian secara permanen. Jika tidak juga diselesaikan setelah pembinaan, maka akan sepenuhnya jadi tanggungjawab aparat. Walikota tidak ingin konflik ini menciderai keamanan dan lebih banyak korban lagi. Pemkot Mataram akan sepenuhnya mendukung sweeping senjata oleh aparat kepolisian.

Catatannya bahwa sweeping harus sesuai dengan protap.

“Bahkan kami akan back up jika kepolisian melakukan itu,” ujarnya seraya mengharapkan, tim terpadu tersebut bisa menciptakan kedamaian kedua belah pihak.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasilah,” pintanya. (cem) (Suara NTB/cem)

Kasus Kafe Lian

Izzul Islam Sebut Dirinya akan Diperas Rp 12 Miliar Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati Lombok Barat H. Izzul Islam akhirnya angkat bicara terkait kasus pengelolaan Kafe Lian Bahari Senggigi yang melilitnya. Melalui kuasa hukumnya, dia menuding balik pelapor hendak memerasnya senilai Rp 12 miliar.

Indikasi akan diperas itu terlihat dari surat permintaan perdamaian yang dilayangkan Anak Agung melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, SH. “Masak perdamaian angkanya sampai Rp 12 miliar? ini kan berlebihan dan mengarah ke pemerasan,” kata Nurdin, SH kuasa hukum Izzul Islam ditemui di Mataram, Senin (22/2).

Jika menurut kubu Anak Agung bahwa anggaran sebesar itu adalah hasil pengelolaan Kafe Lian yang tidak disetorkan sejak 2007 lalu, dengan tegas dibantah Dino. Karena diyakininya, angka Rp 12 miliar itu tidak mendasar jika dijadikan alibi untuk menagih terkait pengelolaan kafe. Sebab tidak ada bukti tertulis.

Sedangkan urusan pengelolaan dan setoran pemasukan dari Kafe di kawasan Senggigi Lombok Barat itu bukan dengan Anak Agung, tapi dengan investor yang membangun kafe tersebut. Dana Rp 12 miliar itu adalah tawaran perdamaian dari kubu Anak Agung terhadap Izzul Islam. Itulah yang disebutnya tidak rasional dan cenderung ke arah pemerasan. Lagipula, tudingan terkait laporan ke Polda NTB atas dugaan kecurangan yang dilakukan kliennya terkait pengelolaan Kafe Lian, menurutnya bisa masuk ranah pencemaran nama baik. “Bisa saja kami laporkan pidana balik, karena ini pencemaran nama baik,” tegas Nurdin.

Nurdin juga menjelaskan duduk persoalan atau ihwal terbangunnya kafe tersebut. Memang awalnya ada kerjasama antara Anak Agung dengan kliennya Izzul Islam yang saat itu masih menjadi Wakil Bupati Lombok Barat. Anak Agung memang sebagai pemilik lahan, kemudian memberikan kuasa kepada Izzul Islam untuk mengurus persoalan tanah yang sebelumnya bermasalah. Setelah urusan lahan beres, lantas Izzul Is-

(Suara NTB/ars)

MINTA DAMAI - Nurdin, kuasa hukum Izzul Islam menunjukkan surat damai yang diajukan kepada pelapor Anak Agung dalam kasus pengelolaan Kafe Lian Bahari. lam mencari investor dan bersepakat dengan I Nyoman Nirka untuk membangun Kafe. Setelah Kafe dibangun, urusan pengelolaan masih ditangani Izzul Islam.

“Awalnya tidak ada yang berani masuk investasi di lahan itu, karena lahannya bermasalah. Setelah masuk pak Izzul, beres semua. Maka diberikanlah success fee kepada Izzul Islam saat itu Rp 400 juta.

Kemungkinan uang inilah yang dipersoalkan. Ini ber-

dasarkan laporan pelapor yang saya lihat di (Krimsus) Polda NTB,” bebernya.

Sebenarnya Izzul Islam sudah menganggap Anak Agung sebagai keluarga. Bahkan sudah pernah memberikan uang Rp 130 juta dan Mobil Avanza kepada Anak Agung. “Karena menganggap dia keluarga, jadi Pak Izzul Islam tidak pakai kwitansi,” sebutnya.

Lagi dibeberkannya, sebenarnya untuk urusan pengelolaan kafe bukan dengan Anak Agung. Tapi menurut Dino, selama ini urusannya dengan I Nyoman Nirka sebagai investor pengelola. “Kalau dengan Pak Agung itu kan urusannya lahan. Sedangkan untuk pengelolaan Kafenya dengan Nyoman Nirka. Kesanalah nyetornya,” sebut dia. Kendati pun ini yang dipersoalkan, menurut Nurdin, tidak masuk dalam ranah pidana. Melainkan perdata.

Benarkah ada upaya perdamaian dengan pelapor? Diakuinya ini sedang diupayakan, karena sekali lagi persoalan ini menyangkut perdata dan bukan pidana. Apakah kliennya dipanggil sebagai saksi atau tersangka? Dia juga belum mendapat kepastian. Yang jelas kliennya kooperatif untuk persoalan ini. “Sempat beliau memang tidak hadir, karena sakit. Tapi setelah sembuh sempat hadir diperiksa,” akunya.

Sementara sebelumnya Yan Mangandar, SH menyebut angka Rp 12 miliar itu adalah akumulasi dari hitungan pengelolaan kafe sejak 2007 lalu yang diduga tidak disetorkan ke kliennya Anak Agung. Itu kemudian menjadi dasar laporannya. Bahkan dalam kasus itu disebutnya, pihaknya sudah mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk penepatan tersangka dalam kasus dimaksud.

Wadireskrimsus Polda NTB AKBP Ekawana Prasta menyebut, kasus itu memang ditangani pihaknya, secara teknis diselidiki oleh Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag). Izzul Islam pun sudah dimintai keterangan. Namun apakah statusnya sebagai saksi atau tersangka, mantan Kapolres Bima Kabupaten ini mengaku belum mendapat laporan detail dari tim penyidik. (ars)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Halaman 9

Kue Manis Pariwisata

Pemodal Kenyang, Masyarakat Lokal Telan Ludah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata NTB mengalami pertumbuhan yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Keberagaman budaya dan destinasidestinasi unggulan NTB menjadikan NTB sebagai salah satu daerah yang cukup diperhitungkan. Sayangnya, pasar wisata di NTB didominasi oleh pemodal dari luar ketimbang lokal.

Semestinya, laju investasi dapat diseimbangkan antara pemodal luar dan pemodal asal NTB. Di lain sisi, tidak dapat dipungkiri Sumber Daya Manusia (SDM) NTB terbilang masih rendah. Sehingga peluang untuk masuknya pemodal asing semakin tinggi.

“Tidak menutup kemungkinan masyarakat lokal akan tersingkirkan. Karena iklim investasi pada bidang pariwisata didominasi oleh pemodal luar. Saya kira, sistem ekonomi kerakyatan itu harus benar-benar dijalankan,” kata Pengamat Pariwisata Drs. I Putu Gede, M.Par kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (22/2).

Fenomena maraknya pemodal luar ini bisa menjadi

Hotel Fortune HOTEL Fortune di Jalan Repatmaja No.2, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram ini memiliki sejumlah fasilitas yang tidak kalah dengan hotel berbintang. Salah satunya adalah spa dengan kualitas dan pelayanan yang baik dan nyaman.

“Kami sediakan spa juga yang kami beri nama seven six spa. Ini bisa dinikmati oleh tamu yang menginap maupun yang tidak,” kata General Manager Hotel Fortune Ketut Rawan Sudianta kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (22/2) kemarin.

Hotel dengan 54 kamar ini memiliki dua tipe kamar, yaitu superior dan delux. Superior dengan harga sewa Rp 300 ribu, dan delux seharga Rp 350 ribu permalam. Harga itu juga sudah termasuk dengan sarapan yang sudah disediakan pihak hotel.

Hotel Fortune menyediakan meeting room dengan kapasitas 50 orang. Bukan hanya itu saja, hotel Fortune juga dilengkapi dengan wifi yang dapat dinikmati oleh setiap tamu.

“Kita mengerti kebutuhan tamu kita, sehingga kita menyediakan wifi yang dapat diakses secara gratis,” kata Sudianta.

Selama ini pengunjung terbanyak berasal dari tamu domestik. Selain harganya yang murah, fasilitas yang disediakan cukup baik dan pelayanannya sangat maksimal.

Hotel yang dibangun di atas tanah seluas 7 are ini telah beroperasi sejak Februari 2014 lalu. Kendati terbilang baru, namun hotel ini selalu ramai pengunjung. Sebab, selain murah, pelayanan yang ditawarkan sangat maksimal.

Untuk spa dapat dinikmati hanya dengan membayar Rp 100 ribu perjam untuk tamu hotel. Sementara untuk masyarakat umum bukan tamu yang menginap di hotel hanya perlu membayar biaya spa sebanyak Rp 130 ribu. Pelayanan yang diberikan dijamin memuaskan bagi setiap orang.

“Fasilitas spa bisa siapa saja yang masuk. Harganya juga relatif lebih murah, tapi pelayanan tetap nomer satu,” ungkapnya. (lin)

(Suara NTB/ars)

Dilengkapi Fasilitas Spa Terbaik

ancaman tersingkirnya masyarakat lokal dari persaingan pada sektor pariwisata. Hal ini dapat merubah jati diri dan kekhasan masyarakat NTB. Sebab masyarakat sebagai penikmat sisa akan membuat posisinya menjadi lemah. Beda halnya dengan pemodal yang menikmati manisnya kue investasi di NTB yang sangat menggiurkan ini.

Apalagi jika adanya perubahan budaya yang bisa saja dibawa pemodal dari luar. Ini tentu saja akan merusak tatanan budaya masyarakat NTB yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. keberadaan pemodal dari luar ini sangat besar pengaruhnya terhadap budaya masyarakat.

Kebijakan Setengah Hati Pemerintah yang menjadi unsur penentu kebijakan dinilainya setengah hati dalam menelurkan peraturan yang mengatur soal sampah plastik. Tahun ini, tiap-tiap swalayan atau pusat perbelanjaan wajib mensosialisasikan kepada konsumen, setiap memakai kantong plastik untuk memuat barang belanjaannya akan dikenakan biaya (berbayar).

Hal inilah yang menurut sentot-sapaan akrab Wing Sentot Irawan-menjadi kebijakan setengah hati.

“Pemerintah harus tegas, kalau perlu orang yang berbelanja tidak perlu harus menggunakan kantong plastik sebagai sarana membawa barang belanjaannya,” katanya.

Pemerintah juga harus menawarkan solusi lain yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, sarana pengganti kantong plastik sebagai paling tepat adalah tas yang terbuat dari kain, selain demikian bisa juga menggunakan tas yang terbuat dari unsur kertas.

Di satu sisi, selain dapat mengurangi ketergantungan penggunaan kantung plastik, solusi ini juga menjadi jalan yang lebih menguntungkan konsumen. Disamping itu, masyarakat terutama di daerah NTB yang selama ini mengais rezeki dengan memproduksi kain bisa diberdayakan dengan baik.

“Kalau tas dari kain, atau kertas misalnya, ini kan saya kira unsur yang relatif bisa lebih cepat diuraikan tanah ketimpang plastik. Kemudian, kain-kain yang diproduksi oleh masyarakat di daerah ini terdistribusikan dengan baik. Selanjutnya, keuntungan konsumen adalah bahwa mereka bisa memakai tas tersebut berkali-kali. Jadi lebih hemat,” jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat baik produsen maupun konsumen saling mengedukasi sehingga menjadi lebih baik. Aktivitas ekonomi yang berputar dengan lancar dan tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat.

“Dengan menciptakan situasi seperti itu, paling tidak masyarakat penenun bisa diakomodir kehidupan pasar yang luas. Kalau di Eropa misalnya, orang yang menggunakan kantung plastik itu berbayar, mengapa kita tidak mampu untuk melarang, bila perlu kenakan denda,” tandasnya. (met)

Terlepas dari permasahan SDM, banyaknya kejadian buruk seperti perampokan dan begal di tempat pariwisata juga disebabkan karena tidak siapnya masyarakat NTB dalam menghadapi pasar pariwisata yang mulai berkembang. Ini juga merupakan cerminan dari masih rendahnya kualitas SDM di NTB. Meski demikian, Gede mangatakan semestinya pemerintah dapat melakukan suatu hal untuk meningkatkan SDM NTB, terutama bidang pariwista. Namun yang dilakukan hanya pembenahan secara fisik. Sehingga antara ketersediaam SDM dan fasilitas tidak memadai.

“Agar merata, pemerintah harus meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Saya melihat di salah satu gili di Lombok ini sudah diterapkan, dan itu sangat efektif. Keterlibatan masyarakat cukup tinggi, kalaupun ada pemodal asing itu dalam skala kecil,” ungkapnya. (lin)

Dese” Tari ”Melawe

Merayakan Momen Perpisahan Mataram (Suara NTB) Momen perpisahan menjadi peristiwa sangat penting bagi masyarakat di kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Detik-detik perpisahan antar keluarga, sahabat kerabat handai tolan, bahkan kekasih selalu dirayakan. Tradisi merayakan perpisahan inilah yang mengilhami pelajar SMA Negeri 1 Sakra untuk melahirkan sebuah komposisi tarian.

Mereka menyebutnya Tari “Melawe Dese”, sesuai dengan tradisi perayaan sebuah perpisahan di kecamatan tersebut.

Kebiasaan yang telah mentradisi itu masih lekat dengan kehidupan masyarakat di Sakra. Penduduk setempat yang hendak berangkat merantau menjadi TKI selalu merayakan perpisahan sebelum beranjak pergi.

“Tarian ini kita angkat berdasarkan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Sakra. Anak-anak mencoba menggarapnya menjadi sebuah karya seni pertunjukan,” jelas Samsul Rizal, guru pendamping kelompok pementas tari dalam gelar seni pelajar di Taman Budaya, Minggu (21/ 2) kemarin.

Tarian tersebut diperkaya dengan iringan musik gendang belek bertajuk tunas pamit. Seni pertunjukan yang melibatkan enam pasang penari tersebut digarap menjadi tari kreasi semi tradisi.

“Ini sengaja ditampilkan penari berpasangan, alasannya ini mengisahkan tentang perpisahan antar kekasih. Perpisahan dalam artian, sepasang kekasih harus berpisah karena salah satunya akan pergi merantau,” lanjutnya.

Mengurangi Ketergantungan Kantong Plastik Mataram (Suara NTB) Mengurangi ketergantungan kantong plastik harus dibudayakan. Tujuannya untuk memelihara keseimbangan alam sehingga lingkungan tetap terawat.

Kantong plastik terbuat dari unsur kimia yang sulit terurai oleh tanah. Proses peleburan zat atau senyawa-senyawa yang terkandung didalamnya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kantong-kantong plastik yang dibuang begitu saja menjadi sampah lalu menumpuk di tanah akan terurai kira-kira selama 100 tahun lebih. Selain demikian, kantong plastik yang tertimbun sangat berpotensi mengurangi kadar kesuburan tanah.

Dari kacamata kebudayaan, Wing Sentot Irawan - seniman yang dikenal ramah lingkungan - mengemukakan pandangan, rupanya manusia Indonesia selama ini abai mengenai cara menyikapi persoalan-persoalan lingkungan. Kesadaran tentang dampak negatif pembauran bahan-bahan anorganik dengan tanah sangat lemah. Sehingga, tak heran banyak orang membuang sampah plastik sembarangan tanpa hatinya dilanda rasa berdosa.

“Rupanya manusia abai, kesadaran kita sangat lemah mengenai dampak plastik atau benda-benda anorganik lainnya terhadap lingkungan. Alam ini juga pasti merasa gerah jika terus-terusan ditumpuki sampah semacam itu,” cetusnya kepada Suara NTB, Senin (22/2).

Ia mengajak untuk melakukan identifikasi mengenai ada atau tidaknya tradisi masyarakat dalam mengelola lingkungan, terutama sampah dengan baik. Jika ada, maka kirakira bentuknya seperti apa. Ketika hal itu memang ada, selayaknya hal tersebut diangkat dan dikaji kembali. Tradisi pengelolaan sampah dengan baik yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu bisa menjadi pijakan dalam melangkah selanjutnya.

“Kalau ada tradisi pengelolaan sampah yang baik dan pernah dilakukan orang-orang terdahulu, contohnya seperti apa, itu bisa diangkat menjadi pijakan sehingga kita tidak meraba-raba,” tegasnya.

Upaya mengantisipasi pencemaran lingkungan harus dimulai dengan membangun kesadaran. Perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) seperti yang dirayakan pada Minggu (21/2) lalu menjadi peristiwa penting dalam sejarah tata kelola lingkungan di negeri ini. Hanya saja, peringatan seperti yang dilakukan seperti kemarin itu tidak selesai dengan aktifitas berbau seremonial belaka. Melainkan, harus ada aksi konkret kedepan dalam menyikapi persoalan melimpahnya produksi sampah.

Apalagi jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang kuat untuk mempertahankan budayanya, bisa saja budaya lokal akan tergerus Terlepas dari permasakahan budaya, keberadaan pemodal dari luar ini sekaligus menjadi gambaran rendahnya kualifikasi SDM di NTB. Akan menjadi celaka apabila iklim investasi di NTB dikuasai oleh pemodal dari luar, sementara masyarakat tidak memiliki aset di daerahnya sendiri.

“Kita tidak bisa mengelak juga. Kualifikasi masyarakat kita dalam bidang pariwisata tergolong rendah. Saya pernah datang ke sebuah hotel di Lombok Barat. Saya tanya manajernya berapa orang

karyawannya yang sudah memiliki sertifikat bidang pariwisata? Dia menjawab tidak ada. Miris,” ungkap Direktur Akademi Pariwisata Mataram ini.

Apalagi saat ini Indonesia harus dihadapkan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pemerintah mengklaim bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling siap dalam menghadapi MEA. Namun pada kenyataannya SDM pada sektor ini sama sekali belum siap. Selama ini pemerintah cenderung berbenah pada fasilitas umum di berbagai destinasi wisata. Namun lupa bahwa sektor pariwisata harus ditunjang pula oleh SDM yang memadai.

“Hadapi MEA? Saya kira kita belum siap. Apalagi saya melihat orang Filipina dan Thailand itu saat ini tengah belajar bahasa Indonesia.

Mereka melihat bahwa Indonesia adalah sasaran yang empuk,” kata Gede.

MURAL - Seseorang tengah berdiri membelakangi mural yang dibuat di salah satu sudut Kota Mataram, beberapa waktu lalu. Kota Mataram dianggap cukup ‘bersahabat’ dengan mural.

Mural sebagai Media Sosialisasi Mataram (Suara NTB) untuk menggambar mural. KaMasyarakat NTB saat ini lau di sini malah ditontonin, sudah tidak asing lagi pada seni malah ditanyain kiat memmural. Keberadaannya cukup buat mural. Cukup bagus,” kata diperhitungkan karena diang- Teguh. gap sebagai media yang efektif Pesan-pesan yang menguntuk sosialisasi. Terlihat di be- gelitik dari setiap lukisan berapa lokasi adanya mural yang dibuat dianggap lebih tentang imbauan menjaga ke- efektif jika dibandingkan denbersihan, menjaga kerukunan gan menyampaiakan aspiradan berbagai tema lainnya. si secara langsung. Sebab “Sebenarnya setiap gambar mengumpulkan orang dan yang kita lukis itu kita taruh- berorasi di hadapan banyak kan nilai moral di dalamnya. orang dianggap lumayan susSehingga masyarakat tidak ah. Sehingga Teguh dan behanya menikmati gambar, berapa rekannya sepakat untetapi juga mendapatkan tuk menyampaikan sejumlah nilai lebih,” kata Pelukis Mu- aspirasinya dengan cat temral asal Yogyakarta yang kini bok berwarna-warni yang dismenetap di Mataram, Teguh ulap menjadi sebuah Priyanto kepada Suara NTB, gambar bermakna.

“Saya kesini di Mataram, Senin (22/2).

Mural pada awalnya diang- memang karena gap sebagai gambar tembok hobi saya yang merusak suasana. Na- melukis mural. mun saat ini justru sangat Saya berharap efektif untuk dijadikan se- bisa membuat bagai media komunikasi bah- sebuah kan media untuk menyam- komunitas paikan aspirasi kepada suatu mural di sini. sistem pemerintahan yang di- Katanya dulu ada, tapi anggap kurang baik.

Masyarakat NTB, pada tidak khususnya masyarakat Kota berkembang,” Mataram terlihat cukup antu- ungkapnya. sias dalam menyaksikan seni (lin) mural yang dibuat oleh Teguh.

Menurutnya perhatian masyarakat cukup baik.

Laki-laki yang telah mengelilingi 15 Provinsi untuk melukis mural ini memiliki pandangan tersendiri terhadap masyarakat yang menyaksikan keseniannya.

Menurutnya atensi masyarakat NTB sangat bagus.

“Kalau di Jogja itu kita main petak umpet sama pol (Suara NTB/ist) pp dan masyarakat demi

Mandiri Para pelajar yang menyajikan pertunjukan tari di gedung arena tertutup taman budaya ini didorong agar menjadi pelaku seni yang mandiri. Mereka disediakan ruang untuk menjadi koreografer yang menciptakan dan merangkai gerak-gerik tari sehingga menjadi satu kesatuan.

“Koreografernya ya mereka anak-anak ini. mereka menciptakan gerakan sendiri dan merangkainya menjadi sebuah satu kesatuan karya,” katanya.

Gagasan gerak tari yang ditampilkan para pelajar dari SMA di Lombok Timur ini benar-benar orisinil. Bahkan, musik pengiring tari yang disuguhkan juga merupakan bagian dari garapan para pelajar di sekolah tersebut.

“Sekolah memberikan keleluasaan bagi anak-anak untuk mengembangkan kreatifitasnya. Itu sebabnya kita memberikan keleluasaan sehingga mereka bisa mandiri,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

Emma Watson Rehat

Akting Setahun AKTRIS Emma Watson rehat dari dunia akting selama setahun untuk fokus pada dirinya sendiri dan mengerjakan kampanye kesetaraan gender dengan HeForShe. “Saya rihat setahun dari akting untuk fokus pada dua hal,” kata Watson pada Paper Magazine seperti dilansir Entertainment Weekly.

“Satu, perkembangan diriku sendiri.

Saya tahu kau membaca satu buku sehari.

Tugas pribadi saya adalah membaca satu buku dalam sepekan, juga membaca satu buku dalam sebulan sebagai bagian dari klub buku. Saya sedang sibuk membaca dan belajar sendiri,” kata dia.

Emma menjelaskan, meski pernah terbersit untuk mengambil edukasi formal dan belajar studi gender, ternyata dia leb-

ih bisa belajar lewat pengalaman sendiri dan membaca. Alasan keduanya rehat berhubungan dengan rencana menyangkut HeForShe. “Januari ini, pemenang HeForShe IMPACT kami adalah sepuluh CEO yang untuk pertana kalinya akan memperkenalkan seperti apa perusahaan mereka pada media,” katanya.

“Berapa CEO pria atau wanita, kesenjangan honor pada gender. Kami akan membuat seluruh pernyataan ini benarbenar transparan dan itu hal yang besar.

Saya belum pernah melakukannya.”

Dia melanjutkan, “Saya juga akan melakukan ekskursi dalam dua atau tiga bulan ke depan. Kami membuat pekan seni HeForShe, tur universitas dan merilis situs HeForShe. Ada banyak hal yang harus dilakukan.” (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Halaman 10

Fakultas Hukum Se-Indonesia Jajaki Kerjasama dengan Sejumlah Kampus di Eropa Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 96 peserta dari berbagai Peguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Peguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia mengikuti Conference International “Acceleration of Academic Transformation Asia-Europe of Law Faculty” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) di salah satu hotel di kawasan Senggigi, Senin (21/2). Kegiatan ini mengagendakan sejumlah pembahasan penting seputar hukum, termasuk juga penjajakan berbagai kerjasama antara Fakultas Hukum PTN dan PTS se-Indonesia dengan Fakultas Hukum di sejumlah perguruan tinggi di Eropa.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari mulai tanggal 2123 Februari itu menghadirkan pembicara untuk kawasankawasan Eropa, Dekan sekaligus Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Hukum Se-Eropa, Prof. Anthony Hol, P.hD., Prof.

Ida Madieha Azmi Azis P.hD., dari Faculty of Law International Islamic University Malaysia dan Lalu Hayyanul Haq, SH., L.LM., P.hD, dari Fakultas Hukum Unram, yang ber-

bicara mengenai risert dan publikasi pada jurnal-jurnal internasional.

Ditemui Suara NTB, Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, menyebut animo peserta untuk mengikuti kegiatan di luar dugaan. Dari 96 peserta yang hadir, 25 di antaranya berasal dari Fakultas Hukum PTS. Menurutnya, sejumlah agenda akan dibahas selama konferensi berlangsung yaitu

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Dekan Fakultas Hukum Unram Lalu Husni Bersama Ketua Panitia Konferensi Internasional dan Narasumber dari Faculty of Law Utrecht University The Netherlands dan Fakultas Hukum Universitas Internasional Islam Malaysia di Senggigi Lobar, Senin (22/2). sangat dibutuhkan dalam rangka mengejar ketinggalan bagi perguruan tinggi hukum

yang kondisinya masih belum maju,” ujarnya.

Adapun bentuk kerjasama

donesia. Salah satu agendanya yaitu menyikapi adanya rencana revisi undang-undang seperti Undang-Undang KPK termasuk juga undang-undang lain. Nantinya hasil pembahasan itu lanjutnya akan diserahkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah.

“Salah satu sikap para dekan ialah membahas rencana revisi undang-undang KPK itu bagaimana, apakah mereka menolak ataukah mereka menerima nanti akan dibahas,” ujarnya.

Rektor Unram menyampaikan pentingnya kerjasama ini dalam rangka meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi antara PTN dalam negeri dengan PT luar negeri dalam bidang pendidikan, riset dan publikasi ilmiah jurnal-jurnal internasional untuk mencapai visi Unram tahun 2025. (dys)

Unram - Massey University Bangun Kemitraan di Bidang Pertanian dan Peternakan

Menristek Dikti Larang Kuliah Jarak Jauh Tak Berizin Jakarta (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan pihaknya melarang penyelenggaraan kuliah jarak jauh tak berizin karena menurunkan kualitas.

“Kami sudah larang ada kuliah jarak jauh karena akan menurunkan kualitas,” ujar Nasir usai Rapat Koordinasi Penyelesaian Masalah pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta, Senin (22/2).

Meski demikian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga mengeluarkan izin kelas jauh untuk sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Kami terus memantau dan kami tahu ada berapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh. Tapi untuk yang tak berizin, maka kami akan memberikan peringatan serta melakukan pembinaan,” katanya.

Dirjen Kelembagaan Iptek Kemristekdikti Patdono Suwignjo, mengatakan kelas jauh juga ada di PTN, tapi yang dikeluhkan masyarakat adalah kelas jauh yang tak berizin.

Kelas jauh tersebut dinilai membebani masyarakat yang ingin mengecap pendidikan tinggi karena tingginya biaya kuliah yang diminta.

“Kami akan membentuk tim yang berasal Kopertis dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk cek di lapangan. Kopertis yang memantau, sementara kewenangan serta sanksi di kementerian.”

Sementara itu, Ketua Aptisi Budi Djatmiko mengatakan pelarangan kelas jauh menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengatur karena banyak negara lain yang menerapkan kelas jauh.

Sebanyak 103 dari 243 PTS yang bermasalah yang tutup, karena permintaan pemiliknya. Alasannya karena jumlah mahasiswa yang sedikit. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) - Massey University Selandia Baru membangun kemitraan bidang pertanian dan peternakan. Kerjasama ini untuk membantu pengembangan kapabilitas para petani dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan. Proyek pengembangan agribisnis di NTB ini akan berjalan selama 4 tahun dimulai secara resmi, Senin (22/2) di Gedung Kuliah Bersama, Unram.

Prof. Chris Anderson dari Institut Pertanian dan Lingkungan pada Massey University mengatakan proyek ini adalah proyek ‘’win-win’’. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru melalui Program Bantuan Selandia Baru berkontribusi sebesar 4,2 miliar dolar Selandia Baru untuk menjalankan proyek ini.

Dukungan ini diharapkan mampu membuat petani membangun infrstruktur, meningkatkan produktivitas dan membuka peluang bisnis baru dengan memanfaatkan keahlian terbaik yang dimiliki Selandia Baru dalam bidang pertanian.

Menurutnya, kemitraan antara Massey University dan Unram dalam proyek ini akan mengintegrasikan peralatan dan teknologi terbaru ke

dalam sistem pertanian untuk jagung, peternakan, buahbuahan dan sayuran di Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Kabupaten Lombok Utara.

“Ini adalah contoh proyek agribisnis yang relevan secara global yang akan menciptakan peluang-peluang bagi petanipetani Indonesia dan para alumni Massey University.

Juga terdapat peluang research yang dapat diaplikasikan dari ilmu dan teknologi terbaik yang dimiliki Selandia Baru,” ujarnya menjelaskan.

Selain itu, proyek ini akan mengintegrasikan sistem produksi perkebunan dan peternakan melalui kandang kelompok yang diharapkan akan memperbaiki efisiensi produksi sepanjang tahun. Tim proyek dari kedua universitas akan bekerja sama dengan para petani untuk menerapkan inovasi agar para petani dapat memenuhi standar kualitas dan menjual lebih banyak hasil produk pertanian mereka.

Pengembangan standar kualitas buah-buahan dan sayuran dan pengepakan produk sayuran dan buah-buahan akan membuat para petani dapat menyediakan kebutuhan sayuran dan buah-buahan untuk hotel di pantai utara Lombok.

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Perwakilan Massey University sedang memberikan cinderamata pada Rektor Unram H. Sunarpi dalam sebuah acara di Unram, Senin (22/2).

Di luas konteks lahan pertanian, spesialis agribisnis dari Massey University yang bekerja sama dengan Unram akan memfasilitasi komunikasi antara para petani, pihak perbankan dan penjual melalui pusat pelayanan agribisnis di Dompu dan Lombok Utara.

Sementara itu, Direktur Agrifood Agribisnis Massey University, Prof. Claire Massey, mengatakan proyek ini akan mengimplementasikan pengetahuan dari Massey dalam bisnis tanaman

pangan pada kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat.

“Kami membangun hubungan yang saling menguntungkan yang akan menyelesaikan tantangantantangan petani Indonesia. Ini adalah salah satu cara kami (Massey) menyuguhkan pemikiran cerdas kepada dunia”.

Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi,PhD, mengaku banyak manfaat yang akan diperoleh Unram dengan adanya kerjasama ini, terutama akan ada transfer knowledge. “Kita dor-

ong untuk join publication international bersama Unram. Bermanfaat bagi mahasiswa dan tentu publikasi internasional akan meningkat,” ujarnya.

Dalam peluncuran proyek ini hadir Pro Vice-Chancellor Massey College of Sciences Professor Ray Geor, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Dr Trevor Matheson, Rektor Universitas Mataram H. Sunarpi dan Gubernur NTB yang diwakili Asisten II Setda NTB Drs. Lalu Gita Aryadi,MSi. (dys)

Awali Perkuliahan

Program Pascasarjana IAIN Datangkan Sekjen Kemenag

Ikuti Pelatihan di Jakarta SEBANYAK 4 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh kesempatan pelatihan dasar PAUD yang digelar Kemendikbud dan UNICEF. Bagi Dinas Dikbudpora KLU, partisipasi kali ini dinilai merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan atas kinerja membuminya gerakan PAUD di KLU. “Dirjen PAUD dan Dikmas pada Kemendikbud hanya mengundang 5 kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan ini, yaitu Kota Bandung, Kabuoaten Bandung, Kabuoaten Brebes, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lombok Utara. Ini tidak lepas dari komunikasi yang kita bangun dengan pusat maupun UNICEF,” ujar Kabid Pendidikan Luar Sekolah! Pemuda dan Olahraga (PLSPO), pada Dinas Dikbudpora KLU, Rusli Hamdi, SE, MM, Senin (22/2).

Dikatakannya, pelatihan dasar PAUD ini akan berlangsung di Bandung pada 29 Februari - 4 Maret 2016. Tujuannya tidak lain untuk memberikan bekal pengetahuan bagaimana mengelola PAUD secara baik.

Tahun lalu, Bidang PLSPO juga memperoleh jatah pelatihan dasar untuk 5 PAUD rintisan dari UNICEF. Begitu pelatihan selesai, UNICEF selanjutnya membantu memberikan bantuan dana sebesar Rp 30 juta kepada PAUD rintisan dimaksud. Dana tersebut dialokasikan untuk 3 item pembiayaan yaitu, penyiapan tempat, pengadaan perlengkapan dan biaya operasional PAUD. “Mereka yang berangkag ke Bandung ini kemungkinan akan dapat bantuan dana seperti tahun lalu. Hanya saja untuk tahun lalu, peserta tidak dikirim ke luar karena pusat acara di Mataram,” jelasnya.

Rusli Hamdi menyebut, kelima PAUD yang akan diberangkatkan ke Bandung antara lain, PAUD Mutiara Rinjani (Batu Ringgit, Gangga), PAUD Banu Manaf (Kerujuk, Pemenang), TK Nurul Ihsan (Salut, Kayangan), TK Darul Falah (Pemenang), dan TK Islam Terpadu Babul Mujahidin (Bayan). Masing-masing PAUD tersebut akan diwakili oleh 4 orang dari pengurus setempat agar perkembangan PAUD ke depannya berjalan eksis dan lebih maju.

Secara teknis, sambung Rusli, kelima PAUD tersebut yang direkomendasikan itu sudah dievaluasi sejak Desember 2015 lalu. Beberapa indikator penilaian mengacu pada PAUD rintisan sudah berjalan maksimal 1 tahun, dukungan masyarakat terhadap keberadaan PAUD cukup besar, serta memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi lembaga yang diharapkan masyarakat.

“Semua PAUD rintisan sudan kita evaluasi, di 1 Kecamatan kita sudah turun ke 3 sampai 4 PAUD. Sehingga 5 PAUD ini kita nilai layak mendapat pelatihan dasar,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Guru-guru MTs Maraqitta’limat Lenggarong menunjukkan hasil karya seni tiga dimensi siswa dalam sebuah acara di Mataram, Sabtu (20/2) lalu.

Lokasi di Kaki Gunung

MTs Maraqitta’limat Lenggarong Siap Berkompetisi Terletak di kaki Gunung Rinjani tak membuat MTs Maraqitta’limat Lenggarong, Desa Sambiq Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kalah bersaing.

(Suara NTB/dok)

(ant/bali post)

membahas kemungkinan kerjasama antara Fakultas Hukum dari PTN dan PTS se-Indonesia dengan Fakultas Hukum yang ada di kampuskampus Eropa dan Asia.

Kerjasama ini, lanjutnya, penting dalam rangka meningkatkan standar mutu pendidikan agar kesenjangan yang terjadi antara kampuskampus dalam negeri dengan kampus luar negeri tidak terlalu jomplang. “Kerjasama itu

yang ingin diwujudkan ialah pemberian kesempatan studi lanjut, termasuk beasiswa khusus di bidang hukum. Begitu pula dengan dosen tamu atau riset bersama atau pertukaran mahasiswa. Sejauh ini, pertukaran mahasiswa sudah berjalan sangat baik, namun perlu ditingkatkan ke depan.

Untuk itu, Lalu Husni berharap agar ada tindak lanjut dari kegiatan konferensi internasional ini dalam bentuk MoU dari semua kampus di Eropa. Karena itulah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan rapat kerja seluruh dekan negeri se Indonesia dan fokus menindaklanjuti hasil konferensi.

Sementara Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unram, Dr. Kurniawan, mengemukakan pada hari Rabu besok akan digelar rapat kerja Dekan Fakultas Hukum seluruh In-

DALAM kegiatan Perayaan dan Pameran Madrasah Fase Tiga Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Fase Tiga di NTB 2016, yang digelar Sub National Implementation Partner Madrasah Development Center (SNIP-MDC) NTB, MTs Maraqitta’limat Lenggarong, mampu menampilkan beragam hasil kerajinan siswasiswi yang cukup membanggakan.

Pameran yang diikuti seluruh madrasah swasta di empat kabupaten yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kabupaten Bima itu menampilkan kreativitas hasil-hasil kerajinan seni siswa madrasah. Pameran digelar untuk membuktikan bahwa madrasahmadrasah swasta mampu menghasilkan karya seni membanggakan.

Kepada Suara NTB,Wakil Kepala MTs Maraqitta’limat Lenggarong, Asri, S.Pd, mengemukakan karya seni yang ditampilkan siswa-siswi merupakan hasil karya seni rupa tiga dimensi yang masuk dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian (SBK). Selain diundang mengikuti pameran, MTs Maraqitta’limat Lenggarong juga memperoleh kesempatan unjuk kebolehan dengan membawakan tari kolosal dengan judul Tari Assalamualaikum.

“Bersyukur bisa diundang untuk menunjukkan hasil karya siswa. Ini semua merupakan karya siswa-

siswi MTs Maraqitta’limat Lenggarong,” terang Asri bangga.

Berbagai jenis hasil karya yang ditampilakan dalam pameran yaitu sebagian besarnya merupakan miniatur rumah dan masjid, rumah pohon, bunga kertas, kerajinan berbahan jamur kuping, akar bambu, dan bunga plastik berbahan dasar plastik.

“Kalau melihat potensi siswa luar biasa, motivasi anak-anak cukup tinggi. Kita mendatang juga akan me-launching band sekolah”.

Sejauh ini hasil karya seni siswa masih sebatas konsumsi internal sekolah dan belum bisa dipasarkan.

Untuk pengembangan lebih jauh dengan tujuan produksi belum bisa terwujud lantaran terhambat biaya yang selama ini hanya mengandalkan dana BOS yang jumlahnya tak seberapa dengan jumlah siswa yang sangat terbatas.

Sementara untuk memenuhi kekurangan gaji guru, MTs Maraqitta’limat Lenggarong mengembangkan perkebunan buah naga dengan cara dikelola secara bersama masyarakat sekolah.

“Kita hanya mengandalkan dana BOS, itupun untuk menggaji temanteman kita kelola perkebunan naga.

Memang tanahnya kepala madrasah, yang kelola kita guru dan siswa yang kita tanam itu sekitar 140 tiang di lahan seluas 4 are. Makanya dari sanalah kita bisa nambah honor kawan-kawan dan buat kegiatan lain,” tuturnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Mengawali perkuliahan di tiap semester, Program Pascasarjana IAIN Mataram menggelar studium general bertemakan Membumikan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Menuju Worldclass University dengan menghadirkan Narasumber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., untuk menyemangati mahasiswa.

Ketua Panitia Dr. S.Ali Jadid Al Idrus, M.Pd., menegaskan kuliah umum ini merupakan tradisi Program Pascasarjana yang rutin dilaksanakan di tiap semester.

Harapannya, di awal perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana mendapatkan pencerahan dan penyegaran tentang kebijakan dan isu-isu kontemporer nasional terkait pendidikan, ekonomi syariah, dan Hukum Islam yang menjadi program studi di Pascasarjana IAIN Mataram.

Sementara itu mengawali kuliah umum, Rektor IAIN Mataram Dr. H. Mutawalli, M.Ag menyampaikan capaian pengembangan kelembagaan IAIN Mataram selama ini. Menurutnya visi pengembangan IAIN Mataram tidak boleh berhenti hanya pada pembumian visi revolusi mental menuju world class university. Bahkan sambil berseloroh visi pe-

nguatan kelembagaan harus menembus langit hingga sidratul muntaha.

Terkait perkembangan pascasarjana, Mutawalli menyampaikan rasa syukur semenjak rintisan kepemimpinannya yang pertama dahulu di pascasarjana kini telah bertransformasi cukup signifikan.

Meski demikian, Mutawalli kembali meneguhkan harapannya di hadapan Sekjen tentang pembukaan Program Doktor (S.3) tahun ini, sehingga di samping menjadi pusat kajian di kawasan Indonesia Timur, Pascasarjana IAIN Mataram juga diharapkan menjadi solusi untuk meminimalisir problem dan hiruk pikuk tugas belajar dosen.

Sementara dalam kuliah umumnya, Sekjen Kemenag, Nur Syam menyampaikan Pascasarjana IAIN Mataram harus melalui tiga tahapan proses menuju worldclass university. Pascasarjana, menurutnya, harus memiliki distingsi, ekselensi dan destinasi.

Pascasarjana harus mempunyai ciri unik yang menjadi pembeda dengan pascasarjana lainnya.

Ia mencontohkan beberapa perguruan tinggi maju dan berkelas dunia seperti President University dan Podomoro Universitydengankeunggulan manajemen, IT dan basis entrepreneurship. Maka pas-

casarjana diharapkan mempunyai distingsi pengembangan kajian, terutama dalam bidang Islamic Studies. Setelah mempunyai distingsi tentu akan unggul dan excellent dalam keunikannya tersebut, sehingga di masa depan pascasarjana menjadi destinasi bagi para mahasiswa dunia yang ingin mengembangkan keahlian di masing-masing bidang yang unik tersebut.

Pengembangan Islamic Studies secara sederhana, ujarnya, melalui hasil risetnya dalam beberapa buku, seperti Islam Pesisir, Agama Pelacur, Dramaturgi Transendental dan buku terakhir Tarekat Petani. Tiga buku tersebut menghadirkan perspektif dan paradigma baru dalam mengakaji problem kemanusiaan dengan integrasi-interkoneksi ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga cita transformasi kelembagaan dari IAIN menuju UIN Mataram tidak lantas abai terhadap pengembangan program studi bercirikan Islamic Studies.

Di akhir kuliahnya, Nur Syam memberikan harapan terkait pembukaan program doktor sudah terima informasi mengenai hasil sidang proposal dan surat permohonan visitasi, sehingga dalam waktu dekat beliau akan segera koordinasi dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. (dys)

(Suara NTB/ist)

KULIAH UMUM - Sekjen Kemenag H. Nur Syam (tengah) didampingi Rektor IAIN Mataram H. Mutawali (kiri), Wakil Rektor III H. Subhan Abd Acim, (kanan), Direktur Pascasarjana H. Nazar Na’amy dan Wakil Rektor I H. Masnun saat memberikan kuliah umum bagi program Pascasarjana IAIN Mataram, Senin (22/2).

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola La Liga Spanyol Minggu, 21 Februari 2016 22:00 Malaga 1 vs 1 Real Madrid Senin, 22 Februari 2016 02:30 Atletico Madrid 0 vs 0 Villarreal Serie A Italia Minggu, 21 Februari 2016 21:00 Atalanta 2 vs 3 Fiorentina Senin, 22 Februari 2016 02:45 Roma 5 vs 0 Palermo

Mataram (Suara NTB) Asprov PSSI NTB mengatakan tak memiliki dana untuk keberangkatan tim sepak bola NTB mengikuti Pra-PON Sepak Bola di Bandung,20-30 Maret 2016.

Karena itu mereka membuka ruang bagi siapa pun pihak yang ingin menjadi manajer tim sepak bola Pra-PON NTB, asalkan orang tersebut mampu mendanai keberangkatan tim sepak bola NTB mengikuti Pra-PON di Bandung.

FA Cup Minggu, 21 Februari 2016 23:00 Chelsea 5 vs 1 Manchester City

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 24 Februari 2016 03.45 Arsenal vs Barcelona @beIN Sport1 03.45 Juventus vs Bayern Munchen @beIN Sport2 Kamis, 25 Februari 2016 03.45 Dynamo Kiev vs Manchester City @beIN Sport1 03.45 PSV Eindhoven vs Atletico Madrid @beIN Sport2 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

KONI NTB Dukung Sikap Tegas Menpora Mataram (Suara NTB) Rencana pihak Kemenpora menindak tegas wasit /juri yang tidak obyektif di PON XIX Jabar 2016 didukung penuh oleh KONI NTB. KONI NTB menilai sikap Menpora itu akan membantu peningkatan mutu prestasi atlet secara nasional.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Senin (22/2) kemarin mengatakan salah satu kekhawatiran atlet daerah selama ini adalah terjadinya keberpihakan wasit/ juri di pertandingan PON. Hal itu bukan rahasia lagi, dan sudah pasti akan mematahkan semangat atlet untuk berprestasi di level nasional hingga internasional.

“Menurut kami rencana Menpora menindak tegas wasit dan juri yang tidak sportif di PON sangat diharapkan. Karena hal itu akan sangat membantu atlet agar tetap percaya diri dan terus berupaya keras mengejar prestasi hingga ke level yang paling tinggi,” ucapnya.

Diakui Andy, berdasarkan pengalaman di PON maupun di kejuaraan nasional, keberpihakan wasit/juri memang sering terjadi, terutama pada cabor yang tidak terukur seperti cabor beladiri sangat berpeluang terjadi keberpihakan wasit dan juri. Untuk itu harapan Andy sikap tegas wasit dan juri sangat dibutuhkan dalam pertandingan PON, sehingga tak ada lagi atlet yang kecewa terhadap kepemimpinan wasit/juri.

Sementara itu Menpora, Imam Nahrawi dalam kunjungannya ke Mataram belum lama ini mengatakan akan menindak tegas wasit juri yang tidak sportif di pertandingan olahraga multi event nasional.

Sikap tegas itu akan dipraktekkan di PON Jabar 2016. Dalam hal ini pihaknya akan mengevaluasi kinerja wasit juri di PON/2016. Bila terbukti terjadi keberpihakan wasit, pihaknya akan menindak tegas.

Bagi wasit cabor yang terbukti berpihak kata Menpora tidak akan dilibatkan di pertandingan PON tahun 2020. (fan)

Tim Sepak Bola NTB Terkendala Dana tan tim Pra-PON sepak bola NTB ke Bandung,” ucapnya.

Dikatakan Muhazam pihak PSSI NTB saat ini tak memiliki anggaran untuk memberangkatkan atlet ke PraPON sepak bola di Bandung Maret mendatang, pasalnya anggaran yang ada di kas

PSSI NTB sudah digunakan untuk mengikuti Pra-PON di Bali tahun 2015 lalu. Celakanya, Pra-PON sepak bola di Bali dibatalkan karena tak mengantongi izin keramaian dari Polda setempat.

Oleh karena itu untuk mengikuti Pra-PON sepak

Misi Sulit Skuat Gudang Peluru

London Mampukah Arsenal menahan laju trio Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar (MSN)? Menjalani misi sulit itu akan menjadi tugas Arsenal dalam 90 menit laga menjamu Barcelona di Emirates Stadium, Rabu (24/2) dini hari nanti.

Sejauh ini, hampir belum ada tim yang mampu membendung trio MSN milik Barcelona ini. Ketiganya disebutsebut sebagai trio penyerang paling mematikan sepanjang sejarah Barcelona. Perpaduan ketigan-

Demikian dikatakan Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (22/2) kemarin. “Kalau ada yang berminat jadi manajer tim sepak bola Pra-PON NTB kami persilakan. Asalkan dia mau mendanai keberangka-

bola di Bandung pihaknya butuh bantuan dana dri pihak sponsor. Bahkan untuk menarik perhatian pemerhati olahraga di NTB pihak PSSI NTB merelakan posisi manajer diisi orang lain, dengan catatan orang yang akan mengisi posisi manajer nanti bisa mendanai keberangkatan tim sepak bola NTB ke Pra-PON. “Bagi saudara-saudara yang peduli diharapkan untuk siap menjadi Manajer. Nanti uang yang digunakan untuk biaya keberangkatan tim akan kami ganti setelah balik dari Pra- PON,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya tim sepak bola NTB yang terdiri dari 22 atlet akan mengikuti PraPON sepak bola di Bandung, 20-30 Maret mendatang. Tim NTB yang masuk Wilayah Nusa Tenggara (Nusra) akan berhadapan dengan Bali dan NTT. Sesuai hasil technical meeting di Bandung, 20 Februari lalu tim NTB akan melawan Bali lebih awal, selanjutnya NTT. Tim NTB harus mengalahkan Bali dan NTT agar bisa lolos mengikuti PON XIX di Jabar, September 2016. (fan)

ya demikian menyeramkan saat menyerang. Pergerakan mereka liar sekaligus gemulai saat meneror pertahanan lawan.

Misi yang mustahil inilah yang dihadapi Arsenal. Jika ingin mengemas kemenangan, tim gudang peluru harus mampu MSN. Dan tugas ini tentu saja jauh dari ringan. Silakan tanya kepada Manchester City yang dihajar habishabisan oleh dua gol Suarez dan Messi di leg kedua Liga Champions.

Selain faktor MSN, sejumlah topik lainnya juga mengemuka jelang pertandingan nanti. Misalnya saja, soal lini pertahanan Barcelona yang acak-acakan. Lini pertahanan bukanlah lini andalan tim elite asal Spanyol itu. Sejak mereka mengandalkan penguasaan bola, mereka jarang kehi-

Mascherano tangguh dalam pengawalan dan mampu melancarkan aksi tekel memadai. Hanya saja kekompakan dan kekokohan pertahanan Barcelona kerapkali menjadi bulan-bulanan lawan.

Penyerang andalan Arsenal, Alexis Sanchez tahu betul kelemahan Barcelona. Setelah tiga tahun bersama dengan skuat Catalans, Sanchez hengkang ke Inggris. Di Arsenal, talentanya berkembang pesat utamanya dalam menggelontorkan alur serangan.

Pemain asal Cile ini telah mencetak sebanyak 22 gol dalam dua tahun bersama dengan klub. Ia punya kecepatan dan daya jelajah tinggi. Ia menjadi pemain tangguh di lini pertahanan selama berlaga di Liga Inggris.

Pertarungan di lini gelandang juga turut menentukan.

Siapa yang mampu menguasai lini gelandang? Pertandingan ini bakal memanggungkan penguasaan bola di lini tengah. Trio gelandang Barcelona, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, dan Andres Inie s t a mamp u tampil gemil a n g b a g i skuat Catalan tahun ini.

Iniesta dan Rakitic merupakan pemain yang mumpuni untuk duel “box to box”. Sementara Busquets lebih banyak berperan sebagai pemain bertahan. Catalan punya pemain muda bertalenta dalam diri Sergo Roberto dan Arda Turan.

Sementara Arsenal hanya mengandalkan dua gelandang bertahan dan satu orang gelandang menyerang dalam diri Mesut Oezil. Ada juga Aaron Ramsey dan pemain muda Francis Coquelin.

Mathieu Flamini kerapkali diandalkan oleh Arsene Wenger. (ant/bali post)

langan bola.

Hanya saja, ketika mereka kehilangan bola, maka lini pertahanan kurang padu.

Sejak Carlos Puyol pensiun dari skuat Catalan, mereka berjuang keras menanggulangi ancaman tendangan bebas lawan.

Gerard Pique tampil fantastis di musim lalu dan tampil gemilang tahun ini, hanya saja Barcelona tampaknya belum menemukan sosok pengganti untuk pemain sekaliber Puyol.

Alexis Sanchez

Lionel Messi

(Suara NTB/ist)

Pellegrini Bantah Remehkan FA Cup Manchester Manuel Pellegrini secara ksatria menegaskan ia sama sekali tidak meremehkan

ajang Piala FA menyusul kekalahan Manchester City 1-5 dari Chelsea dalam laga yang digelar di Stamford Bridge pada Minggu (21/2).

Manajer Manchester City itu mengungkapkan argumentasi bahwa salah satu penyebab kekalahan itu yakni banyaknya pemain The Citizens - 13 pemain yang tidak dalam kondisi siap tempur, sebagaimana dikutip dari laman NDTV Sports.

Manajer asal Cile itu menegaskan bahwa keputusannya untuk menurunkan enam pemain muda dalam tim ketika melawan The Blues bukanlah hal yang kontroversial. Keputusan itu sama sekali tidak bermaksud menganggap remeh Piala FA. City dalam Rabu pekan ini akan menghadapi laga 16 besar Liga Champions melawan Dynamo Kiev dan ke-

mudian melawan Liverpool di final Piala Liga pada Minggu pekan ini. Keputusan untuk menurunkan para pemain muda di skuat The Citizens erat berkaitan dengan pandangan bahwa perlu ada klub asal Inggris yang berlaga di ajang Liga Champions.

“Saya tidak ingin membela diri. Kami tampil dua putaran sebelum melawan sejumlah tim di Liga Inggris.

Kami toh mampu meraih kemenangan dengan sederet pemain terbaik,” katanya pula.

“Di Inggris, satu dari sekian hal yang terpenting bahwa kami dituntut membawa klub sampai ke ajang Liga Champions. Jika saja kami punya 20 pemain yang bugar maka kami tidak perlu mengambil risiko apa pun. Ini juga penting bagi para pemain muda agar mendapat pengalaman bertanding.”

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN GOL – Penyerang Chelsea, Eden Hazard merayakan gol bersama rekan-rekannya dalam laga melawan Manchester City yang berakhir dengan kemenangan telak 5-1 untuk Chelsea di ajang FA Cup, Minggu (21/2).

“Saya senantiasa mengambil keputusan terbaik.

Tidak berarti Liga Champions lebih penting dibandingkan dengan Piala FA. Tentu

saja Piala FA demikian istimewa, hanya saja banyak pemain kami yang mengalami cedera,” katanya juga. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 23 Februari 2016

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Palang Merah Indonesia (PMI) NTB saat 1234567890123456789012345678 ini tengah siaga terhadap persediaan darah.

1234567890123456789012345678 Mengingat jumlah penderita Demam Berd1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 arah Dengue (DBD) semakin hari semakin ber1234567890123456789012345678 tambah. Melihat kebutuhan darah yang se1234567890123456789012345678 makin meningkat, PMI bulan ini memiliki 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 stok darah 2.200 kantong.

1234567890123456789012345678 “Meskipun membutuhkan banyak darah, 1234567890123456789012345678 kita juga sudah sediakan banyak. Karena 1234567890123456789012345678 koordinasi dengan PMI kabupaten juga cuk1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 up baik, sering lakukan donor darah,” kata 1234567890123456789012345678 Ketua PMI NTB H. Mesir Suryadi kepada 1234567890123456789012345678 Suara NTB, di Mataram, Minggu (21/2).

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Permasalahan yang saat ini tengah dihadapi 1234567890123456789012345678 PMI yaitu pada ketersediaan kantong darah.

1234567890123456789012345678 Sebab PMI tidak dapat melakukan operasi do1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 nor darah jika kantong darah tidak tersedia. Se1234567890123456789012345678 mentara kantong darah itu harus diimpor den1234567890123456789012345678 gan harga yang relatif mahal.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 “Harga kantong darah itu beragam. Ada yang 1234567890123456789012345678 Rp 40 ribu, Rp 80 ribu, Rp 90 ribu. Sementara 1234567890123456789012345678 ini kita ngutang dulu, karena kita belum ada 1234567890123456789012345678 uang,” kata Mesir.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Ketersediaan darah di NTB saat ini cukup 1234567890123456789012345678 baik.

Sebab setiap harinya selalu ada orang yang 1234567890123456789012345678 mendatangi PMI untuk mendonorkan darahnya.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Masalahnya terkadang penerima donor darah 1234567890123456789012345678 tidak dapat menerima darah yang didonorkan.

1234567890123456789012345678 Dalam hal ini PMI kesulitan dalam memenuhi 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 kebutuhan darah yang sesuai.

1234567890123456789012345678 “Terkadang yang membuat kita kesusahan 1234567890123456789012345678 itu ketika darah yang tersedia tidak cocok den1234567890123456789012345678 gan tubuh si penerima,” kata Mesir.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Darah itu tidak dibeli, tetapi yang dibayar 1234567890123456789012345678 adalah biaya pemeliharaan. Sebab kantong dan 1234567890123456789012345678 alat penyimpanan membutuhkan biaya yang 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 tidak sedikit. Sementara anggaran yang dise1234567890123456789012345678 diakan menurut Mesir masih sangat kurang.

1234567890123456789012345678 Tahun lalu, PMI defisit anggaran hingga Rp 200 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 juta. Tahun ini diharapkan dapat mendapat1234567890123456789012345678 kan anggaran yang lebih. Agar kebutuhan dan 1234567890123456789012345678 fasilitas PMI dapat dilengkapi.

1234567890123456789012345678 “Saya sudah ajukan Rp 700 juta. Tahun lalu 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 juga Rp 700 juta tapi yang dikasih hanya Rp 300 1234567890123456789012345678 juta. Kami tidak minta digaji, hanya untuk op1234567890123456789012345678 erasional saja,” imbuhnya. Mesir mengimbau 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 masyarakat untuk dapat melakukan donor darah 1234567890123456789012345678 secara berkala. Selain itu membuat tubuh men1234567890123456789012345678 jadi semakin sehat, juga dapat membantu or1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ang lain yang membutuhkan darah. (lin) 1234567890123456789012345678

PMI NTB Siaga DBD

Halaman 12

Evaluasi Tiga Bulan, Pejabat Lama Terancam Digeser Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh rupanya selama tiga bulan ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan SKPD, Camat dan Lurah. Sejumlah pejabat yang menduduki posisinya terancam digeser.

“Selama tiga bulan saya bersama Wakil Walikota akan lakukan evaluasi,” kata Walikota di Pendopo Walikota, Senin (22/2).

Ditegaskan Ahyar, mutasi wajib dilakukan dalam tiap birokrasi. Namun, harus mengacu pada aturan ASN. Kemungkinan jabatan kosong dinilai mendesak akan diisi.

Ditambahkan, selama tujuh bulan di luar birokrasi tidak pernah mengukur loyal atau

tidaknya pejabat.

Yang jelas selama tiga bulan ini diminta loyalitas terhadap program. Pejabat dinilai tidak loyal terhadap program, terancam dimutasi.

“Mana mungkin pejabat diSK-kan dan dilantik dan dipercayakan tidak loyal. Tidak

sepenuhnya memberikan dukungan. Maka tentu saya tidak membutuhkan pejabat seperti itu,” tegasnya.

Apakah evaluasi ini juga menyasar Sekda, karena sudah menjabat lebih dari sembilan tahun? Walikota hanya menjawab dengan

Penyedotan Pasir Laut Hampir Bisa Dipastikan Layak Lingkungan Mataram (Suara NTB) Izin lingkungan penambangan atau penyedotan pasir Laut di wilayah Selat Alas, Lombok Timur hampir bisa dipastikan mendapatkan rekomendasi layak lingkungan. Sampai saat ini memang belum dikeluarkan rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB. Karena masih menunggu revisi dokumen dari pemrakarsa.

Menurut Kepala BLHP NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (22/2), mengatakan secara teknis tidak ada yang menolak saat sidang komisi Amdal pekan kemarin.

“Secara teknis tidak ada yang menolak. Kalau dari kami, secara teknis tidak ada yang tidak layak lingkungan.

Sekarang ini menunggu perbaikan dokumen dari pemrakarsa,” ujar Erpan.

Dikatakan, dari 1000 hektare daerah yang akan ditam-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5875CN NOKA/NOSIN:MH1JFH114FK516491/ JFH1E-1514954 AN. SYAUFANI HILANG DISEKITAR KEKALIK KOTA MATARAM

bang, 500 hektare sudah menjadi bagian yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Pihak pemrakarsa yaitu PT TWBI dan PT DAR sudah melakukan sidang Amdal awal bulan Februari di Bali.

Sedangkan sidang komisi pada Kamis (18/2) pekan kemarin, pasir yang akan diambil digunakan untuk proyek lainnya, yang belum bisa dipastikan.

Menurut Managing Director PT DAR, Zainal Abidin, menjelaskan tentang cadangan pasir laut yang layak ditambang berjumlah 91 juta meter kubik.

Berdasarkan kesepakatan PT. DAR dengan PT. TWBI yang akan mereklamasi Teluk Benoa di Bali, disepakati akan dijual pasir sebanyak 30 juta kubik.

Erpan melanjutkan, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh pemrakarsa, seperti mencari rona awal, yaitu kondisi riil saat ini di wilayah yang akan diambil pasir.

Selain itu, berkaitan dengan kekeruhan, bagaimana cara mengatasinya.

Dan juga diminta pemrakarsa meningkatkan sosialisasi di tengah masyarakat.

“Selain itu terjadi penurunan pendapatan nelayan. Oleh karena itu ada CSRnya, itu harus ditanggulangi, itu sudah ada komitmen. Nanti dilihat peruntukaannya. Ini yang paling rawan, supaya dia adil di masyarakat, agar semua dapat,” katanya.

Erpan menegaskan tidak akan mengeluarkan rekomendasi jika semua catatan untuk revisi tidak dilaksanakan.

Hal terpenting lainnya, lanjut Erpan, yaitu konsistensi dari setiap dokumen.

Meliputi Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Andal, dan Rapat Penilaian Dokumen Andal Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

“Semua dokumen ini harus konsisten. Sehingga saat pemantauan dan pengawasan sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan penuh,” ujarnya.

Pihak yang akan melaksanakan pemantauan jika proyek sudah berjalan ada dua. Yaitu BLHP bersama Kabupaten/Kota dan instansi terkat. Dan kedua, tim terpadu yang dibentuk Gubernur. (ron)

senyum. Katanya, memang Sekda sudah lama menduduki posisinya dan sarat pengalaman. Secara keseluruhan nantinya, kinerja semua pejabat akan dievaluasi.

Lalu sudah ada nama - nama pejabat dikantongi untuk digeser? Orang nomor satu di Kota Mataram ini mengatakan, semua nama pejabat dihafal satu persatu. Bisa saja nantinya, dilakukan rolling. Yang jelas, dia fokus mengevaluasi siapa yang pantas ditempatkan di posisi tersebut. “Rolling itu bisa saja dilakukan,” tandasnya.

Catatan Suara NTB, pejabat yang sudah menduduki posisi lama diantaranya, Sekretaris Daerah Kota Mataram, HL. Makmur Said, Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Wartan, SH.MH. Kepala Dinas Kebersihan, Dedi Supriadi, Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. Mahmuddin Tura, Camat Ampenan, Ki. Agus M. Idrus serta beberapa pejabat lainnya. (cem)

Sampah Plastik Menjadi Permasalahan Lingkungan Hidup Mataram (Suara NTB) NTB tidak menjadi salah satu dari 22 kota dan provinsi yang menjadi daerah percontohan untuk plastik berbayar.

Tetapi ancaman sampah plastik memang masih menjadi permasalahan lingkungan hidup.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB. Ir, H. Hery Erpan Rayes., MM., di ruang kerjanya, Senin (22/2), NTB tidak menjadi salah satu daerah percontohan untuk plastik berbayar. “Sudah saya konfirmasi ke pusat, NTB belum termasuk dari 22 daerah yang menjadipercontohanprogramplastik berbayar itu,” akunya.

Kebijakan tersebut sesuai Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS/ 2016, yang dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Jakarta. Sesuai surat edaran itu, plastik berbayar dikenakan harga Rp 200.

Erpan menjelaskan, kemungkinan tahun depan baru akan diterapkan di NTB. Ia mengakui sudah mulai sosialisasi dan akan mengkoordinasikan dengan BLH kabupaten/kota. Serta mencari formula yang tepat.

“Sudah mulai sosialisasi, kita cari formulanya, misalnya untuk harganya berapa,” katanya.

Permasalahan sampah plastik menjadi persolan yang sulit untuk diatasi. Apalagi, plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menekan penggunaan sampah plastik.

“Sampah plastik memang parah. Sampah plastik itu, butuh waktu yang lama untuk bisa terurai, persoalan kita sekarang ini kan sudah menjadi kebiasaan yang luar biasa penggunaan plastik di masyarakat,” ujar Erpan.

Melalui pembayaran kantong plastik, kata Erpan, dapat menjadi salah satu solusi menekan penggunaan plastik. Karena kantong plastik yang didapatkan secara gratis, lebih mudah untuk dibuang oleh masyarakat yang mendapatknya.

“Kantong plastik mudah didapat, sehingga mudah dibuang. Persoalannya ada di tempat penjualan itu. Kalau kantong plastik dibeli kan mikir juga masyarakat untuk membuang,” ujarnya. Ia mengimbau kepada masyarakat tidak lagi memakai kantong plastik untuk berbelanja. Sebaiknya membawa sendiri tas yang bisa digunakan berulang kali.

“Bisa kita membawa sendiri dari rumah. artinya pakai jangan sekali, sekali pakai langsung buang, itu yang tidak kita harapkan,” katanya. (ron)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 23 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Selasa, 23 Februari 2016

Halaman Halaman 14 14

Menjawab Peluang dan Tantangan di Era MEA Mataram (Suara NTB)Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB digandeng melaksanakan seminar bertajuk “Tantangan Perekonomian Indonesia di Era MEA untuk UMKM dan Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Rakyat” oleh pengurus Koperasi

Garudayaksa Nusantara (GKN) Partai Gerinda.

Seminar dilaksanakan di Hotel Grand Legi Mataram, dengan undangan pengurus partai, gerakan sayap hingga simpatisan partai besutan Prabowo Subianto. Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono didaulat sebagai pemateri tentang peluang dan tantangan di era MEA, bersama pemateri lainnya, Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri, Tokoh Gerindra, Marwah Daud dan Ketua DPD Gerindra Provinsi NTB, H. Wilgo Zainar.

Di hadapan peserta seminar, Prijono mengemukakan, di luar sana ada beragam tantangan yang harus dihadapi. Ada juga beragam peluang yang harus direbut. Tantangan tersebut diantaranya masih tingginya ketergantungan terhadap komoditas luar negeri.

Demikian

Prijono

Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono memberikan materi peluang dan tantangan era MEA

Prijono dikalungkan selendang tanda kehormatan oleh Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Laksamana Pur. Mokhlas Sidik seusai seminar kamarin.

Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono (ke dua dari kanan) foto bersama dengan para nara sumber.

Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono ( duduk ke dua dari kanan), foto bersama dengan Ketua OJK, Yusri (paling kanan duduk) foto bersama dengan pengurus Partai Gerindra

juga dengan daya saing yang harus diperkuat.

Persoalan ekonomi global maupun domestik yang tidak menentu menurut Prijono memicu risiko yang tinggi terhadap perekonomian masyarakat. Tantangan-tantangan seperti yang dikemukakan harus dijawab. Tiada lain caranya dengan memperkuat keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Penguatan UMKM dapat dilakukan dengan tiga cara, kebijakan kredit, penguatan SDM hingga memperkuat basis teknologi.

Selama ketergantungan terhadap komoditas luar negeri, kata Prijono sangat tinggi. Akibatnya, ke tiga perekonomian global memburuk, perekonomian nasional juga ikut memburuk dan sebaliknya. Mestinya, jika tiga hal yang menjadi rekomendasi Bank Indonesia diperkuat, ketika perekonomian global sedang tak baik, kondisi perekonomi-

Suasana seminar peluang dan tantangan di era MEA

an di dalam negeri harus tetap tumbuh positif.

GKN bisa saja menjadi wadah menjawab tantangan tersebut.

Karena berbasis koperasi, idelanya harus dikuatkan gerakan koperasi untuk meminimalisir profit oriented (berorientasi keuntungan). ‘’ Ko-

perasi tidak sama seperti bank.

Maka menjalankan koperasi semata-mata sesuai kepentingan anggota dan bukan profit oriented,” demikian pesan Prijono.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Provinsi NTB, H. Wilgo Zainar menyebut, digandengnya Bank Indonesia karena secara institusi sebagai regulator kebi-

jakan semua sistem perbankan.

Meskipun dari sisi pengawasan lembaga keuangan menjadi ranahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita ingin membangun perekonomian berbasis kerakyatan.

Kaitannya dengan tantangan dan peluang inilah dilibatkan Bank Indonesia,” demikian Wilgo. (bul/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 23 Februari 2016

Reses Oknum Anggota DPRD NTB Diduga Fiktif Dari Hal. 1 Demikian juga mengenai Dana Aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi PDI Perjuangan tidak dilaksanakan,’’ tulisnya sambil menambahkan adanya kemungkinan bahwa dana tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.

Syahrul pun mengharapkan kepada lembaga penegak hukum untuk memproses anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. ‘’Dan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan kami mohon untuk menindak tegas kader partai yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta ketentuan dan peraturan partai,’’ tulisnya.

Untuk menguatkan berkas laporan tersebut, Syahrul Mubarak melampirkan sejumlah dokumen pendukung seperti adanya dokumen surat pernyataan dari sejumlah orang yang diduga telah dimanfaatkan namanya untuk membuat bukti pertanggungjawaban fiktif penggunaan dana tersebut.

Salah seorang yang bernama Rini Zul, yang menandatangani pernyataan di atas materai dalam surat pernyataan tersebut membenarkan bahwa ia pernah dimintai kuitansi kosong yang sudah ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2015 oleh seseorang yang ia tidak kenal namanya. ‘’Jadi saya membatalkan semua kuitansi Akhmad Yadiansyah, S.Sos yang ceritanya pernah pesan snack kotak dan nasi kotak di rumah makan saya padahal semuanya tidak

benar atau fiktif,’’ demikian pernyataan Rini Zul yang dibuat pada 12 Oktober 2015 tersebut.

Tidak hanya pada kuitansi snack, namun sejumlah peserta yang dilaporkan hadir dalam dokumen pertanggungjawaban reses Yadiansyah pun telah membuat surat pernyataan untuk membatalkan tanda tangannya dalam daftar hadir. ‘’Saya membatalkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir dalam rangka reses anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, jam 16.00 – 18.00 WITA tempat RT 01 Monggonao Kota Bima. Jadi semuanya tidak benar atau saya tidak pernah diikutsertakan dalam acara yang dimaksud di atas,’’ demikian warga Monggonao bernama Yuli Damayanti dalam surat pernyataan yang dibuatnya.

Selain Yuli, terdapat setidaknya tujuh pembuat pernyataan lainnya yang membatalkan tanda tangannya dalam daftar hadir kegiatan reses Yadiansyah.

Mereka adalah Aris Iskandar yang beralamat di Monggonao, Siti Rahmah di Kombo – Wawo, Umi Salmah alias Siti Salmah di Monggonao, Rahma di Dara Kota Bima, Siti Nurhayati di Monggonao Kota Bima, Sufyan di Monggonao Kecamatan Mpunda, dan Ridwan di Monggonao Kota Bima. (tim)

Ahmad Yadiansyah Membantah Dari Hal. 1 ‘’Sudah periksa semua. Iya, nggak ada (temuan),” ujarnya.

Soal sikap apa yang akan ditempuhnya untuk menanggapi jika laporan ini memang tidak benar, Yadiansyah mengaku belum memutuskan apa tindakan yang akan ditempuhnya. ‘’Belum ada tindakan.

Saya juga masih tunggu dulu komunikasi sama partai juga, gimana. Sama ketua-ketua fraksi dulu,’’ ujarnya.

Saat ditanyai kembali soal kebenaran dokumen yang disampaikan dalam laporan tersebut, Yadiansyah juga membantahnya.

Menurutnya, jika memang apa yang disampaikan dalam laporan itu terbukti benar, maka tentunya ia saat ini sudah menghadapi masalah hukum. ‘’Kalau begitu kan kita sudah diproses pak, sudah diproses hukum,’’ pungkasnya. (tim)

Dibenarkan PL Dari Hal. 1 Bahwa PL terhadap satu penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu dimaksud, meliputi pekerjaan jasa konsultasi bidang hukum, seperti konsultan hukum / advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan atau tuntutan tertentu terhadap pemerintah. ‘’Jadi sesuai penjelasan aturan ini, maka PL diperbolehkan dalam penganggaran bantuan hukum,’’ tegas Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr.M.Agus Patria, SH, MH ditemui Suara NTB di kediamannya, akhir pekan lalu.

Sepengetahuannya, setelah penunjukan pengacara untuk bantuan hukum, maka anggaran itu dialokasikan diantaranya, honorarium pengacara, biaya transport, biaya perkara, biaya sidang. ‘’Ini belum termasuk biaya pemenangan perkara (success fee),’’ katanya.

Terlepas dari regulasi PL tadi, Agus Patria ingin mengajak publik menyamakan persepsi soal anggaran Biro Hukum ini. Ia menggunakan logika hukum. ‘’Logika hukumnya begini, bagaimana kalau tibatiba ada gugatan. Kemudian ditender. Prosesnya kan lama?

Sedangkan gugatan terus berjalan. Ke dua, kalau ditender, lantas yang lolos (menang tender) pengacara yang menawarkan biaya murah, tapi tidak berpengalaman, bisa kalah dong pemerintah,’’ bebernya.

Dalam pelaksanaannya selama ini, sesuai hasil audit Inspektorat, diakuinya memang dianggarkan. Tanpa menyebut nilai, Agus Patria membenarkan semua menggunakan metoda penunjukan langsung.

Tapi ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Seperti, katanya, angka atau biaya jasa pengacara itu masih batas kewajaran. Semisal, 10 persen dari nilai objek. ‘’Tapi kalau Biro Hukumnya bisa menekan sampai 5 persen, itu sudah sangat bagus,’’ katanya. Bahkan jika merujuk angka alokasi per tahun dari Biro Hukum untuk pengacara di luar daerah yang maksimum Rp 900 juta, itu ditaksirnya hanya dua persen dari nilai objek. Agus Patria menyebut objek gugatan pajak kepada pemerintah mencapai puluhan miliar, sementara daerah mengalokasikan ratusan juta. ‘’Padahal kalau dihitung lima persen dari puluhan miliar, harusnya dibayar pengacara miliaran,’’ sebutnya. Pemprov NTB bahkan disebutnya bisa menekan harga sehingga mengeluarkan

cost kecil. Lebih dari itu, tidak mengeluarkan success fee, padahal selama ini berlaku pada semua pengacara yang dikontrak ketika memenangkan perkara. ‘’Kita patut bersyukur. Ada pengacara yang mau membantu, dengan cost kecil, juga tidak ada tambahan success fee. Padahal di advokat, ini (success fee) memang berlaku,’’ tegas Agus Patria yang juga mantan Biro Hukum Setda NTB. Di eranya, sekitar tahun 2007 lalu, diakui juga ada alokasi, tapi tidak menggunakan jasa pengacara, melainkan maju sendiri menghadapi setiap gugatan.

Hal ke dua, selain biaya wajar, juga ada kepercayaan atau trust. Biro Hukum harus yakin dengan lawyer yang ditunjuknya punya kapasitas karena akan mewakili daerah di depan persidangan.

Yang ke tiga, disebutnya, kualifikasi lawyer berpengalaman. ‘’Dia (Biro Hukum) harus yakin dengan pengacara yang ditunjuknya. Jadi ada trust tadi. juga harus yang berpengalaman,’’ tegasnya.

Ini menurutnya berlaku universal. Tidak ada satu pun biaya jasa hukum melalui proses tender. Sebagai contoh, OC Kaligis yang mewakili Pemda Sumatera Utara, juga tidak melalui proses tender dan berlaku success fee dalam kontraknya.

Sekali lagi masyarakat diharapkannya tidak salah kaprah dan membuat stigma bahwa dana bantuan hukum harus ditender.

Aturannya jelas. Bahkan seharusnya, Biro Hukum juga bisa menjelaskan lebih detail soal ini. ‘’Supaya tidak ada kekeliruan pemahaman di masyarakat,’’ tegasnya.

Juga kepada penegak hukum, menurutnya, harus dijelaskan dasar regulasinya, bahwa PL bukan tanpa dasar hukum.

Mengomentari proses hukum itu, yang dilakukan Biro Hukum diapresiasinya, kooperatif keterangan ke penyidik. ‘’Agar semua bisa diluruskan dan cepat selesai,’’ tegasnya.

Ditanya terkait adanya laporan ke Kejaksaan atas dana Biro Hukum itu, secara pribadi dia menilai pelapornya belum memahami utuh dasar hukum alokasi anggaran dimaksud. ‘’Saya kira, pelapornya kurang memahami regulasi. Tapi itu hak setiap orang melapor, tinggal dijelaskan saja ke penyidik yang sebenarnya,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Tak Lakukan Daftar Ulang

Puluhan ASN Pemprov NTB Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB terancam dipecat lantaran tak melakukan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB sedang mengklarifikasi sebanyak 96 orang ASN lingkup Pemprov NTB lantaran belum melakukan daftar ulang. Dari jumlah itu, BKD dan Diklat menemukan sebanyak 35 orang sudah ditemukan datanya. ‘’Belum sih dipecat, masih proses. Kita di NTB belum ada yang sampai seperti itu (dipecat). Karena ada proses. Kita angkanya sudah lumayan baik dari sisi capaian. Walaupun ada kemudian yang kita klarifikasi sekitar 96 orang. Tapi itu (belum daftar ulang) ternyata sudah dapat sebagian

datanya. Ada yang pensiun, MPP (Masa Persiapan Pensiun), meninggal dunia,” kata Sekretaris BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram.

Jumlah ASN lingkup Pemprov NTB sebanyak 7.072 orang. Menurut data Badan

Kepegawaian Nasional (BKN) sebanyak 96 orang tidak mendaftar ulang. Namun, berdasarkan penelurusan yang dilakukan, kata Masyhuri, dari jumlah 96 orang yang belum mendaftar ada ASN yang sudah pensiun, MPP, meninggal dunia dan bahkan pindah ke instansi lain.

LGBT Butuh Rekayasa Sosial Mataram (Suara NTB) Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) diidentifikasi tumbuh berdasarkan dua hal. Pertama, bawaan individu sejak lahir (natural), kedua gejala sosial tersebut timbul karena adanya faktor – faktor X yang mempengaruhi perkembangan sikologi seseorang. Untuk memulihkan para penderita LGBT yang disebabkan alasan faktor X butuh sebuah rekayasa sosial.

LGBT dipandang sebagai gejala sosial yang harus diantisipasi perkembangannya.

Para penderita sindrom tersebut yang lebih disebabkan karena bentukan faktor – faktor tertentu bisa disembuhkan, sementara orang yang menderita penyakit LGBT akibat bawaan sejak lahir dinilai akan sulit dipulihkan. Lelaki yang terjerumus menjadi pribadi yang berkelakuan guy, bisa saja dipulihkan sehingga menjadi sosok individu yang normal. Sebaliknya, perempuan yang lesbi bisa dipulihkan agar menjadi wanita sewajarnya.

“Saya pernah mengikuti studi tentang gender. Konon penyebab lesbi, guy itu ada

yang memang karena faktor bawaan sejak lahir. Istilahnya, Nature (natural), Given (pemberian), dalam artian pemberian Tuhan,” kata Dr. Syafruddin, S.Sos.,MS, dosen sekaligus PD II FKIP Unram, Senin (22/2).

Ia menjabarkan, perempuan yang terjerumus menjadi seorang lesbian diyakini karena hormone testosterone dalam dirinya mendominasi.

Sebaliknya, lelaki yang terjebak menjadi sosok yang guy adalah individu yang bertolak belakang dengan pengidap lesbian/ hormone testosteronnya dikalahkan hormone ekstrogen.

Solusi dalam mengatasi problematika ini yang paling utama adalah meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi.

NTB, Indonesia umumnya didesak untuk menolak LGBT bila ingin membentuk institusi sosial. “Dalam hal ini institusi sosial berwujud pernikahan ya,” katanya.

Ia membeberkan, semasa menyelesaikan studi pascasarjana, Dr. Syafruddin pernah bertemu dengan pengidap guy. Dalam hal ini, orang tersebut tidak lain adalah Dosen yang mengampu mata kuliah-

nya. Waktu itu, Rektor Universitas Airlangga, UNAIR Surabaya bersiakap tegas dan meminta yang bersangkutan agar mengundurkan diri.

“Dosen saya dulu ternyata mengidap guy, dan disebabkan bawaan sejak lahir. Ia sekarang menjadi Ketua komunitas Guy Nusantara,” katanya tanpa mau membeberkan nama orang tersebut di Koran.

Solusi selain rekayasa sosial yang ia tawarkan yakni melalui dunia medis. Pengembangan dunia kesehatan/kedokteran perlu dilakukan sehingga bisa mengaplikasikan rekayasa genetika dalam tubuh manusia. Hal ini demi memutus rantai kelahiran bayi baik laki – laki maupun perempuan yang abnormal.

Abnormal dalam artian potensi dominasi hormon ekstrogen pada lelaki maupun dominasi testosterone pada perempuan.

“Dunia kedokteran bisa dikembangkan jadi solusi.

Rekayasa genetika bisa dilakukan agar mencegah terjadinya kecenderungan dominasi hormon yang menyebabkan lelaki jadi guy dan perempuan jadi lesbi,” tandasnya. (met)

Saat ini, kata Masyhuri pihaknya sedang mengklarifikasi keberadaan 1.072 ASN di sejumlah SKPD pemprov NTB. Kemudian yang sudah diverifikasi di BKN sebanyak 2.386 orang. Sedangkan jumlah data ASN yang sudah masuk ke BKN sebanyak 3.509 orang. “Semuanya sudah masuk prinsipnya.

Namun ada level-level verifikasi. Berkas yang masuk berupa hard copy dikirimkan ke BKN sebnanyak 2.250 orang. Jadi prosesnya jalan,’’ terang Masyhuri.

Terhadap ASN yang belum

melakukan daftar ulang, kata Masyhuri sedang dilakukan penelusuran data. Jika datanya tak ditemukan maka dilakukan penelusuran di SKPD. Batas waktu pendaftaran ulang ini kata Mayshuri tak pasti. Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (Kemenpan RB) menargetkan pada Januari lalu harus sudah tuntas.

“Batas waktu ndak pasti jadinya. Kemarin Januari, verifikasi jalan terus. Masih diberikan waktu untuk verifikasi,”pungkasnya. (nas)

Dewan Kecewa Kepala SKPD Abaikan Undangan Rapat Giri Menang (Suara NTB) Pihak DPRD Lombok Barat (Lobar) mengaku kecewa dengan eksekutif, lantaran kepala SKPD tak menggubris undangan dari Dewan dalam rapat koordinasi di kantor Dewan, Senin (22/2). Atas ulah pimpinan SKPD yang hanya mengutus bawahannya untuk menghadiri undangan dewan tersebut, sebagian besar para wakil rakyat terpaksa menskors pertemuan pertemuan tersebut.

“Kami kecewa kepada eksekutif karena mengabaikan undangan rapat dengan kami. Padahal Pak Sekda sudah juga mengagendakan rapat ini,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis, Senin (22/2).

Sulhan mengharapkan agar pihak eksekutif tidak mengecewakan pihak legislatif.

Karena itu, menurut dia akan menjadi penentu sikap dewan selanjutnya. “Sekda menjanjikan rapat hari ini, dua kali kami undang, tapi tidak dihadiri. Di sini ada misskomunikasi,” jelasnya.

Sikap tegas juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Indra Jaya Usman. Bahkan dengan lantang dia mengatakan tidak akan duduk di kursinya jika pemegang kebijakan, dalam

hal ini Kepala SKPD, jajaran asisten atau bahkan Sekda Lobar tak hadir. “Kami tidak akan duduk sebelum ada pejabat yang hadir,” tegasnya.

Namun akhirnya, sikap tegas Indra Jaya Usman luluh juga.

Pasalnya, Asisten I Setda Lobar, Hj. Baiq Nurcahyaningsih dan Asisten III Setda Lobar, Drs. H. Fathurrahim datang tak lama berselang. “Karena ada asisten yang hadir, maka saya akan duduk,” ujarnya kemudian.

Dalam kesempatan itu, Asisten I Setda Lobar Hj. Baiq Nurcahyaningsih menjelaskan, ketidakhadiran Sekda Lobar dikarenakan tengah sakit. Sementara terkait ketidakhadiran para pimpinan SKPD, Eva menyatakan saat yang bertepatan ada sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa dari pusat.

“Jadi mengingat pentingnya acara tersebut, maka para pimpinan SKPD belum bisa menghadiri undangan dari lembaga ini,” ujarnya mengklarifikasi.

Meski ada klarifikasi dari pihak eksekutif, kalangan dewan tetap tidak bisa menerimanya. Acararapatkoordinasiitupunakhirnya diskorr sembari menunggu kehadiran pimpinan SKPD. (her)

Mayoritas Fraksi Dukung Umar Said ?

Mataram (Suara NTB) Pergantian pejabat Ketua DPRD NTB ternyata bukan hanya menjadi persoalan dalam internal Partai Golkar saja.

Meskipun posisi Ketua DPRD

menjadi hak Partai Golkar, tetapi partai-partai lain, sepertinya juga memiliki kepentingan terhadap figur yang akan menduduki posisi jabatan tertinggi di parlemen Udayana itu.

Oleh karena itu, maka tidak heran pada sidang paripurna Jumat (19/2) lalu, terpaksa harus ditunda. Hal itu tentu tidak lepas dari andil fraksifraksi lain yang turut mengkon-

(ant/Bali Post)

PELEDAKAN KAPAL NELAYAN ASING - Dua buah kapal nelayan asing yang diledakkan di perairan Belawan Medan, Sumatera Utara, Senin (22/2). Di awal tahun 2016 KKP bersama TNI AL melalui Satgas 115 secara serentak kembali meledakkan 31 buah kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia di lima lokasi berbeda yakni dua kapal di Medan, satu kapal di Tahuna, delapan kapal di Pontianak, 10 kapal di Batam dan 10 kapal di Bitung, Sulawesi Utara.

DPRD Kota Mataram Tuan Rumah Adeksi 2016 Dari Hal. 1 Baik rekomendasi yang bersifat regulatif, advokasi, fasilitasi, koordinasi, maupun program aksi lainnya.

Dari tema tersebut, lanjut Ketua Panitia ADEKSI 2016 ini, diharapkan akan dapat merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan rekomendasi penyempurnaan per-

aturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib Dewan dalam rangka memperkuat fungsi dan peran Dewan untuk membangun kemajuan bangsa. (fit/*)

disikan agenda paripurna tersebut sehingga harus batal. Padahal sedianya, dalam rapat paripurna itu, juga diagendakan akan dibacakan surat masuk partai golkar, terkait pergantian Ketua DPRD, dari H. Umar Said ke Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. Sekeretaris Fraksi partai Hanura, H. Rumaksi, SH pada Suara NTB mengatakan, bahwa ia juga sangat menyangkan agenda utama sidang paripurna penyampaian laporan pansus-pansus akhirnya harus ditunda akibat tidak kourumnya jumlah perserta sidang yang hadir.

“Seharusnya kan surat masuk itu tidak boleh dibahas, cukup dibaca saja kan tidak masalah. Agenda utama paripurna kita tetap jalan jadinya. Saya ditelpon oleh PKS, mereka mengatakan ini surat kaleng yang tidak perlu dibacakan katanya, dari fraksi PKB tidak ada yang hadir, PDIP juga tidak ada, Nasdem juga tidak ada. Nah yang paling lengkap itu fraksi hanura saja, “ ujarnya sambil berkelakar.

Disinggung juga oleh Rumaksi mengenai, alasan pemberhentian Umar juga dinilainya masih kurang masuk akal. Karena berdasarkan tata tertib DPRD NTB, tidak ada satupun hal yang dilanggar oleh Umar Said. Sehingga Rumaksi menilai hal tersebut menjadi kesalahan partai golkar yang mengganti sekaligus memberhentikan Umar Said.

“Kalau berdasarkan tata tertib, tidak ada kesalahan Umar untuk diberhentikan. Misalnya,

kesehatannya tidak bermasalah, berhalangan juga tidak, buktinya hadir di paripurna kemarin. Tersandung masalah hukum juga tidak ada,” katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPW NTB, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), H. Efendi juga sangat menyayangkan paripurna harus ditunda, hanya untuk kepentingan kekuasaan. Sementara agenda-agenda penting masyarakat diabaikan. “Seharusnya diselesaikan dulu masalah masyarakat, jangan hanya gara-gara kepentingan kelompok lalu agenda-agenda masyarakat diabaikan, tidak bisa seperti itu,” ujarnya.

Pembelaan terhadap Umar Said juga datang dari politisi partai Demokrat, yang juga kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri.

Menurutnya, kegagalan rapat paripurna kemarin, tidak bisa ditimpakan pada pimpinan, tetapi menjadi kesalahan kolektif anggota DPRD NTB. Sementara itu, Bendahara Umum DPD Partai Golkar NTB, H. Wahidin HM Noer, SE yang dikonfirmasi Suara NTB juga mengaku persoalannya menjadi semakin rumit. Karena jikapun Umar Said diberhentikan, maka seandainya Umar menggugat keputusan pemberhentiannya, prosesnya akan menjadi semakin panjang.

“Hanya DPP yang bisa memberhentikannya, tapi kita tidak tahu, DPP mau atau tidak.

Jikapun diberhentikan, prosesnya akan semakin panjang lagi kalau sampai Umar menggugatnya,” terangnya. (ndi)

Terdakwa Diperiksa untuk Calon Tersangka Dari Hal. 1 jaksa menerapkan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat

1 ke 1 KUHP. Pasal penyertaan itu memungkinkan adanya tersangka baru. ‘’Karena ini masih pengembangan ke tersangka baru, masih harus minta keterangan saksi-saksi,’’ kata Sutapa.

Mengenai permintaan keter-

angan rekanan yang ikut bertanggung jawab atas persoalan pada proyek berjudul Survey Investigation and Design (SID), pihaknya belum memastikan karena akan tergantung agenda pemanggilan oleh penyidik. (ars)

Pekan Ini, BPKP Keluarkan Hasil Final Audit Kasus DBHCHT Dari Hal. 1 Hasil ekspos itu diarahkan ke mana oleh Kejati NTB, itulah yang akan menjadi bahan untuk melakukan audit. Dikatakan, pihaknya dalam melakukan audit melihat sejauh mana data-data yang dikumpulkan Kejaksaan berdasarkan hasil ekspose tersebut. ‘’Apakah data-data tersebut memang perlu dukungan data tambahan atau apa, itu yang kita dalami. Dengan hasil kita sendiri kita padukan,

kemudian kita simpulkan.

Sudah kami putuskan, minggu-minggu ini sudah harus keluar hasil final,’’ terangnya.

Catatan Suara NTB, penyelidikan kasus DBHCHT hingga diputuskan naik ke penyidikan berjalan cukup alot. Tuntas di tingkat penyidikan, Kejaksaan tak lantas mengumumkan siapa tersangkanya. Kegamangan publik atas kepastian kasus ini berlanjut ketika disodorkan ke BPKP untuk dilakukan audit.

Permintaan Kejaksaan, audit investigasi dan audit kerugian

negara sekaligus untuk dana cukai tembakau sejak 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Salah satu fokusnya terkait dugaan raibnya dana Rp 32 miliar pada alokasi cukai tembakau 2014. Hanya saja ada perbedaan pandangan antara auditor dengan penyidik Kejaksaan. Permintaan untuk dua konten audit sekaligus, tak serta merta bisa dipenuhi. “Bola panas” DBHCHT pun dikoordinasikan ke BPKP pusat, dan kini hasilnya sedang ditunggu banyak pihak. (nas)

Kerukunan Semakin Baik Dari Hal. 1 “Ini adalah bentuk saling menghargai dan menghormati dalam rangka tetap memelihara keutuhan NKRI,” ujarnya.

Ia mengakui, kerukunan antarumat beragama di NTB semakin baik. Apalagi katanya, selama satu dasawarsa terakhir tidak ada konflik berdasarkan agama yang terjadi di NTB. Di awal tahun 2000-an terjadi konflik yang diduga berlatar agama. Konflik semacam itu, katanya, dikarenakan kurangnya komunikasi. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah forum agar komunikasi dapat terjaga.

“Kurangnya komunikasi bisa saja menimbulkan konflik. Itulah makanya ada FKUB agar komunikasi dapat terjaga. Jika ada konflik, diselesaikan melalui dialog,” katanya.

Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik

berlatar agama, adalah adanya pemahaman ajaran yang salah.

Hal-hal itulah yang harus diminimalisir. Karena Indonesia berlandaskan Pancasila.

“Berdasarkan undang-undang, negara menjamin umat beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” jelasnya.

Dengan terjaganya kerukunan antarumat beragama, suatu negara atau daerah dapat berkosentrasi melakukan pembangunan. ‘’Karena persyaratan suatu negara atau daerah bisa membangun manakala kerukunan, ketentraman, dan kedamaian terjaga. Nonsens kalau dalam suasana konflik bisa membangun,” tegasnya.

Syahdan kembali mengingatkan, kerukunan yang berlangsung saat ini harus terus dijaga dan dirawat. “Kalau mau sukses pembangunan, kerukunan harus dibangun,” pesannya. (ron)

Selasa, 23 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

’’Funworld’’ Kini Hadir di Lombok Lombok Barat, 19 Februari 2016Arena rekreasi keluarga, Funworld, kini hadir di Lombok.

Hari ini Funworld resmi beroperasi di Lombok. Funworld merupakan salah satu arena rekreasi keluarga terbaik dan terlengkap di Indonesia. Berlokasi di lantai Upper Ground (UG) Lombok City Center (LCC), arena ini dapat menjadi pilihan rekreasi bagi keluarga di Lom-

bok yang ingin membawa anaknya berekreasi menikmati beragam permainan yang seru dan menyenangkan. Sebelum resmi beroperasi, funworld sudah mengoperasikan beberapa unit permainan di LCC lantai Ground Floor (GF) di area seluas 128 m².

“Kami sangat senang bisa berbagi kabar gembira bagi masyarakat Lombok. Berbagai atraksi baru telah kami sediakan untuk sobat Funworld di Lombok. Semoga dengan kehadiran Funworld di Lombok City Center dapat melengkapi fasilitas mall LCC ini dan juga menjadi pilihan utama bagi keluarga di seluruh wilayah Lombok

Nunggak Bayar Sewa Rumdis, Pemprov Rencanakan Potong Gaji ASN Mataram (Suara NTB) Pemprov merencanakan akan memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB yang menunggak pembayaran sewa rumah dinas (rumdis). Pasalnya, upaya penagihan yang dilakukan selama ini kepada para penghuni rumdis yang menunggak sewa itu kurang begitu efektif. ‘’Kendala dari penghuni dari PNS (ASN) itu yang kadang sudah diingatkan. Sekarang kita merencanakan melakukan pemotongan gaji lewat bendahara. Itu yang paling efektif.

Sebab kalau kita tagih terus ndak terlalu efektif,’’ kata Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (22/2) siang kemarin.

Ibnu mengungkapkan, memang banyak penghuni rumdis yang tidak tertib soal pembayaran sewa. Dikatakan, seluruh sewa rumdis tersebut menjadi retribusi daerah yang masuk dalam APBD tiap tahun. Untuk itu, pihaknya sebagai aparat yang menegakkan Perda akan menertibkan para penghuni rumdis yang menunggak pembayaran sewa. ‘’Ada yang menunggak-nunggak.

Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Kasusnya sementara ini belum membayar sewa rumah dinas. Jumlah piutangnya secara keseluruhan ada datanya di BPKAD. Kalau kami melakukan eksekusi terhadap kelalaiannya,”imbuhnya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan bagi penghuni yang menunggak pembayaran dilakukan upaya penagihan. Ibnu menambahkan, pihaknya juga akan meminta para penghuni yang membandel untuk mengosongkan rumdis.

Ia menyebutkan, para penghuni rumdis ada yang menunggak sewa selama satu tahun bahkan dua tahun. ‘’”Sewa rumah dinas ini menjadi piutang daerah. Sehingga harus segera diselesaikan. Itu akan menjadi beban daerah. Itu juga bisa berpengaruh terhadap peIbu Salim nilaian WTP itu.

Jumlah tunggakannya bervariasi, ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta ,’’ sebutnya. (nas) (Suara NTB/nas)

dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah untuk berekreasi.”, ujar Sutarwo selaku Manager Center Funworld LCC. Setelah anchor tenant seperti Matahari Department Store dan Hypermart, Funworld akhirnya mulai resmi beroperasi tanggal 19 Februari 2016 ini.

Menyusul adalah bioskop Cinemaxx yang sudah dalam tahap penyelesaian dan rencana dibuka bulan Maret ini.

“Kami akan berkomitmen untuk mengusahakan akselerasi beroperasinya tenant-tenant di mall LCC sehingga selain LCC dapat menjadi pusat hiburan keluarga dan gaya hidup untuk

masyarakat Lombok, LCC juga dapat menampung quota tenaga kerja melalui mitra kerjanya dalam hal ini para tenant,” tambah Daniel Budiono General Manager Lombok City Center.

Funworld LCC menyediakan berbagai permainan menarik seperti Happy Swing, Speed Racer, Loco Racer, Bumper Car, Carrousel, Happy Swing, Mini Train, Super Plane, Soft Play, dan masih banyak lainnya. Selama periode pembukaan, Funworld mengadakan promo mulai dari 13 Februari – 17 April 2016 setiap pembelian saldo, para pengunjung akan mendapatkan bonus saldo sebesar 25%. Segera kunjungi Funworld di Lombok City Center. (*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seputar Lombok City Center LOMBOK City Center adalah mall ketiga yang dibangun oleh The Blacksteel Malls (The Blacksteel Group) dan akan rencana melakukan soft opening di bulan April 2016. Anchor tenants yang akan bergabung seperti Matahari Department Store, Hypermart, dan big tenants seperti Cinemaxx, dan lain-lain. Dengan fasilitas yang lengkap, Lombok City Center akan menjadi pusat lifestyle dan entertainment untuk Lombok dan sekitarnya.

Seputar The Blacksteel Group THE Blacksteel Group adalah salah satu

pengembang dan operator mal terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Michael Riady dan Isaac B. Tanihaha, The Blacksteel Group memiliki visi dan misi untuk mengembangkan daerahdaerah terpencil tapi berpotensi di Indonesia, saat ini The Blacksteel Group telah memiliki dan mengelola 3 mal dan berencana untuk menambah 5 mall lagi dalam 2 tahun mendatang.

Mal-mal tersebut tersebar di Ambon, Ponorogo, Lombok, Tanjungpinang, Jambi, Prabumulih, dan Palu. Dalam jangka waktu 5 tahun, The Blacksteel Group berencana untuk menambah 15 mal dalam portofolionya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Inne Ongkodjojo Head of Marcomm The BlackSteel Group E-mail: iongkodjojo@blacksteelproperties.com

Wialdo Jonathan Marcomm Deputy The Blacksteel Group E-mail: wjonathan@blacksteelproperties.com

Husna Fatayati Marcomm M. 081803642456 E-mail : hfatayati@blacksteelproperties.com

Pansel Belum Umumkan Tiga Besar Calon Sekda

Penentuan Berjalan Alot Mataram (Suara NTB) Penentuan tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB berjalan alot.

Penetapan tiga besar calon Sekda NTB baru dapat diputuskan oleh Pansel sekitar pukul 13.30 Wita di ruang rapat Sekda NTB, Senin (22/2) siang kemarin setelah sebelumnya dihentikan karena istirahat salat zuhur.

Ketua Pansel Seleksi Terbuka Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang dikonfirmasi saat jeda istirahat mengatakan tiga besar calon Sekda NTB pada intinya diputuskan oleh seluruh anggota Pansel pada Senin (22/2). ‘’ Hari ini selesai, tapi kan lagi digarap,’’ ujarnya.

Ditanya proses penetapan tiga besar calon Sekda NTB yang berjalan sangat alot sejak akhir pekan kemarin?

Muhammad Nur mengatakan, pihaknya bekerja dengan cermat. Jangan sampai mengejar kecepatan namun nantinya ada kesalahan. Ia juga enggan membeberkan tiga besar nama calon Sekda NTB tersebut sebelum diserahkan ke gubernur. ‘’Yang pasti, hari ini

kita serahkan ke Pak Gubernur. Setelah sampai Pak Gubernur baru ditanya (tiga besar calon Sekda),’’ tandasnya.

Sekretrais Pansel, Drs. H. Wildan yang dikonfirmasi usai rapat penetapan hasil seleksi tiga besar calon Sekda NTB juga enggan membeberkan nama-nama calon Sekda yang masuk tiga besar. Ia beralasan, Pansel tak memiliki kewenangan untuk menyampaikan tiga besar calon Sekda itu. ‘’Jadi tiga besar itu sudah ada tetapi tidak boleh disampaikan karena tak ada izin dari Pak Ketua Pansel. Karena kami belum melapor ke Pak Gubernur.

Karena itu aturannya,”terang Wildan.

Wildan menjelaskan, tugas Pansel adalah melakukan sele-

ksi. Setelah itu hasil seleksi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur. “Kita sebagai bawahan, apalagi kita di-SK-kan. Sebelum kita sampaikan kepada beliau sebagai user, pengguna, masa kita mendahului. Itu saja aturannya seperti itu,’’ imbuhnya.

Informasi yang beredar bahwa tiga besar calon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Namun ada juga informasi lain yang beredar bahwa tiga besar ca-

lon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya.

Mengenai informasi yang beredar ini, Wildan tak dapat memastikan informasi itu benar atau tidak. Wildan mengatakan setelah Pansel menyerahkan tiga besar calon Sekda NTB itu ke gubernur, maka bisa langsung ditanyakan ke gubernur atau Biro Humas dan Protokol. Disinggung mengenai penentuan tiga besar calon Sekda yang cukup alot? Mantan Asisten III Setda NTB ini mengakui memang cukup alot karena terjadi perdebatan panjang.

Wildan menjelaskan, Pansel melakukan berbagai tahap seleksi mulai dari seleksi administrasi, kompetensi, makalah, wawancara dan penelusuran

rekam jejak. Hasil dari semua tahapan seleksi itu disimpulkan kemudian menjadi satu kesatuan. Dikataan, setelah diserahkan ke gubernur, selanjutnya tiga nama calon Sekda NTB itu diserahkan gubernur ke Presiden melalui Mendagri.

Diketahui, enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB terdiri dari lima orang pejabat Pemprov dan satu orang pejabat Pemkab Bima. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir.Indrajaya. (nas)

Mahasiswa Desak Pemprov Turun Tangan Atasi Kesulitan Air Bersih di Bima Mataram (Suara NTB) Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Donggo dan Soromandi Mataram mendesak Pemprov NTB turun tangan untuk mengatasi kekurangan air bersih pada dua kecamatan di Kabupaten Bima itu.

Mereka mendesak Pemprov NTB dan Pemkab Bima mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2016 untuk kebutuhan air bersih di daerah tersebut. ‘’Masyarakat terkadang harus mengambil langsung air ke sumbernya. Jarak yang ditempuh sangat jauh, masyarakat harus jalan kaki hingga 7 Km untuk sekadar mandi dan dua jerigen air minum,’’ kata Koordinator Aksi, Ahmad Efendi dalam aksinya di depan Kantor Gubernur NTB, Se-

nin (22/2) siang kemarin.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa jerigen-jerigen kosong yang menggambarkan sulitnya mendapatkan air bersih di Kecamatan Donggo dan Soromandi. Ahmad Efendi mengatakan, pemerintah daerah seakan tutup mata atas kesulitan air bersih masyarakat Donggo dan Soromandi. Padahal persoalan ini sudah dialami masyarakat sudah puluhan tahun. Ahamd Efendi menambahkan, berkali-kali terjadi pergantian pimpinan di Bima namun seolah-olah mereka lupa dengan persoalan kebutuhan mendasar masyarakat tersebut. ‘’Kami meminta pemerintah provinsi turun tangan mengatasi kesulitan air bersih di Kecamatan Donggo dan Soromandi. Karena selama ini

(Suara NTB/nas)

KURANG AIR BERSIH - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Donggo dan Soromandi Mataram mendesak Pemprov NTB turun tangan untuk mengatasi kekurangan air bersih pada dua kecamatan di Kabupaten Bima itu. Mereka diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi. bantuan yang turun sangat minim. Kalaupun ada proyek yang turun, namun pengerjaannya bermasalah,’’ ucapnya.

Setelah puluhan menit berorasi, mahasiswa tersebut kemudian ditemui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Pada kesempatan tersebut Yusron mengatakan gubernur tak dapat menerima mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut. Karena gubernur sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Namun, kata Yusron, pihaknya menerima aspirasi mahasiswa asal Donggo dan Soromandi tersebut. Untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur dan SKPD terkait. Mengenai persoalan ke-

sulitan air bersih di dua kecamatan itu, kata Yusroon, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Pemkab Bima. ‘’Karena masing-masing level pemerintahan itu punya tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada yang juga menjadi kewenangan kabupaten. Jadi tidak serta merta seluruhnya dibebankan ke pemerintah provinsi,”ujarnya.

Untuk itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan Pemkab Bima supaya SKPD terkait segera mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan air bersih tersebut. Dalam jangka pendek, kata Yusron mungkin akan dilakukan droping

air bersih. Sementara dalam jangka panjangnya akan dibuat jaringan air bersih yang permanen.

Yusron menjelaskan, kondisi kesulitan air bersih bukan hanya terjadi di Donggo dan Soromandi. Ia mengatakan, kesulitan air bersih hampir tiap tahun terjadi di daerah Lombok bagian selatan dan Sumbawa bagian selatan.

Dengan keterbatasan financial, dilakukan penanganan secara bertahap oleh pemerintah provinsi. ‘’Ini tak sebatas omong saja, saya akan menyampaikan kepada pimpinan dan SKPD terkait. Oleh karena itu secara bertahap baik melalui APBD murni dan perubahan secara bertahap dilakukan,” tandasnya. (nas)