SUARA NTB 23 MEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 66 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 23 MEI 2013

12 HALAMAN

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima menuju Gedung Kejati NTB kemarin.

Sementara mantan Kadiskes Kota Bima, menuju mobil tahanan Kejati NTB untuk diangkut dan ditahan di Lapas Mataram (bawah).

Kasus Korupsi Proyek Puskesmas RasanaE Timur

Enam Tersangka Ditahan Mataram (Suara NTB) Berkas para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas RasanaE Timur, Kota Bima akhirnya dinyatakan rampung (P21). Penyidik Unit I Subdit III Polda NTB kemudian menyerahkan berkas dan tersangka Rabu (22/5). Menindaklanjuti itu, Kejaksaan Tinggi NTB kemarin langsung menahan keenam tersangka.

Enam tersangka yang ditahan, masing-masing Sarjan mantan Kadikes Kota Bima dan Jufri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Empat tersangka lainnya, Nasir, Ernawati, Suratman, H. Sahril. Keempatnya adalah pelaksana pembangunan fisik proyek senilai Rp 6,3 miliar tahun 2009 itu.

Proses penahanan berlangsung pukul 13.30 Wita,

TO K O H

Satukan Kekuatan

di Kejaksaan Tinggi NTB. Satu per satu tersangka dinaikkan ke mobil tahanan Kejaksaan, kemudian dibawa ke Lapas Mataram. Salah satu tersangka Ernawati, didudukkan dikursi depan, samping driver Sahri, SH. Lima lainnya di bagian belakang mobil berterali.

Bersambung ke hal 5

Temuan PPATK

PROSES rekonsiliasi politik pascapenetapan pemenang Pilkada NTB 2013 ini dinilai bukan hanya sebagai sebuah kewajiban untuk dilakukan.

Lebih dari itu, rekonsiliasi politik merupakan sebuah kebutuhan untuk membangun NTB ke depan.

Pandangan itu disampaikan Ketua Tim Kampanye TGBAmin, TGH. Mahally Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/5) kemarin. ‘’Itu merupakan kebutuhan kita bersama, Bersambung TGH. Mahally Fikri ke hal 5 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Transaksi Mencurigakan Terbanyak di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum menemukan aliran dana pencucian uang dari tersangka kasus korupsi di NTB. Untuk sementara PPATK masih melihat transaksi keuangan di sejumlah penyedia jasa keuangan (PJK), penyedia jasa barang, seperti properti, showroom masih dalam batas yang wajar. Beberapa kasus pencucian uang yang melibatkan Ahmad Fatanah dan Labora Sitorus atau Djoko Susilo di daerah lain belum ditemukan di NTB. Demikian disampaikan Direktur Kerjasama dan

Humas PPATK Zulkarnain menjawab Suara NTB usai pembukaan Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di NTB di Mataram, Rabu (22/5).

Meski demikian, ungkapnya, PPATK menemukan laporan transaksi mencurigakan di NTB hingga akhir Mei 2013 ini sebanyak 29 temuan. Dari 29 temuan tersebut, sebagian besar berada terjadi di Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi NTB sebanyak 14 temuan. Sementara di Lombok Barat, pihak PPATK baru menemukan empat transaksi, Bersambung ke hal 5

Perusahaan Pengelola Biota Laut di Sekotong Terancam Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan pengelola biota Laut di Tembowong, Sekotong Barat, Lombok Barat (Lobar), terancam ditutup. Menyusul pernyataan BKSDA NTB selaku pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan izin pengelolaan biota laut memastikan tak mengantongi izin operasional . Dinas Perikanan dan Kelautan Lobar bersama DPRD setempat menyiapkan langkah untuk menghentikan

perusahaan itu, karena beroperasi ilegal. ‘’Kalau dibiarkan tidak hanya merugikan daerah, tapi aktivitas tak berizin itu akan merusak biota laut karena terus diambil,”tegas Kepala Dislutkan Lobar, H. Hasbullah, dikomfirmasi, Rabu (22/5). Dijelaskan, dari keterangan BKSDA terkait keberadaan perusahaan yang tak terdaftar itu.

Bersambung ke hal 5

RSUD Tanjung Tangani Tujuh Pasien Gizi Buruk Tanjung (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung, dr. H. Bahrudin, menyebutkan, jumlah pasien gizi buruk yang ditangani di RSUD

saat ini sebanyak tujuh orang.

Sepanjang 2013 ini dari bulan Januari lalu, tingkat rujukan pasien Gizi buruk atau gizi kurang tergolong rendah.

Bahrudin menyampaikan,

rata-rata pasien dirawat tidak lama karena ditangani secara intensif. RSUD sendiri memiliki prosedur dalam penanganan pasien penderita gizi buruk.

Bersambung ke hal 5

Penyitaan Gagal KEDUA kalinya, penyitaan tanah pecatu di Dusun Ireng Daye Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari gagal dilakukan.

Ini lantaran pembeli tanah seluas 1.747 M2 itu, Abdul Kabir mengaku sakit.

Sedianya penyitaan berlangsung antara Senin (20/5) lalu atau sehari kemudian. Agenda pemeriksaan terhadap Kabir sedianya Senin pagi kemarin. Menurut informasi, Kabir memang hadir memenuhi panggilan.

Namun tidak sempat menjalani pemeriksaan. Pembeli tanah pecatu bermasalah senilai Rp 300 juta itu pamit pulang kepada penyidik karena alasan sakit.

Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH membenarkan gagalnya penyitaan tanah pecatu dimaksud.

Bersambung ke hal 5 I Gede Sudiatmaja

Dari Bintek Pol PP se-NTB

Personel Dituntut Konsisten Tegakkan Perda Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum) men-

jadi tugas dan tanggung jawab Satpol PP sesuai ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Hal itu sejalan dengan tujuan dibentuknya Satpol PP untuk membantu kepala daerah dalam

menegakkan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan trantibum.

Untuk meningkatkan SDM dalam rangka menyokong tugasnya itu, Satpol PP NTB melakukan bimbingan tek-

nis kepada Kasat dan Kasi Operasional se-NTB selama tiga hari mulai Senin (20/5) sampai Kamis (23/5) di Hotel Lombok Raya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

BINTEK - Wagub NTB, Badrul Munir didampingi Kasat. Pol PP, Ibnu Salim ketika membuka Bintek dan peserta saat Bintek (kanan)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pertahankan Bangunan Asli Bangun MCK Umum MERUBAH pola hidup masyarakat yang sering buang air sembarangan memang menjadi pekerjan yang cukup sulit. Namun jika tidak dilaksanakan dengan sungguhsungguh, maka akan pola hidup yang salah itu akan menjadi kebiasaan dan justru menjadi boomerang bagi masyarakat. Terkait perubahan pola hidup masyarakat itu, Kelurahan Mayura berencana akan membangun sarana mandi cuci kakus (MCK) umum.

Hal itu disampaikan Lurah (Suara NTB/smd) Mayura, I Made Purwa.

I Made Purwa Ditemui di kantornya di areal Taman Mayura, Rabu (22/5) kemarin, Purwa menjelaskan, program bebas buang air besar (BAB) tersebut sebenarnya sudah dideklarasikan oleh Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh. Sebagai target awal, setidaknya tiga Kelurahan yang akan menjadi pilot project yakni Kelurahan Mayura, Kelurahan SayangSayang serta Kelurahan Cakanegara Utara.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya sudah memberi peringatan kepada masyarakat Kelurahan Mayura untuk tidak BAB sembarangan. Baik di sungai maupun ke kebun-kebun atau lahan kosong. “Namun demikian, masih ada saja warga yang melakukannya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pembangunan MCK umum di lingkungan Pamotan diharapkan bisa menjadi solusi agar masyarakat sadar pentingnya pola hidup sehat.

Namun demikian, pihaknya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang BAB sembarangan. “Kebanyakan warga yang tidak mampu yang memang tidak memiliki jamban di rumahnya,” imbuhnya.

Pembangunan MCK umum itu menurut Made Purwa sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Mayura memahami hal itu. “MCK akan kita bangunkan dan masyarakat sendiri yang akan mengelola dan merawatnya,” tandasnya. (smd)

Taman Mayura akan Dipugar Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Mataram, keberadaan Taman Mayura sudah dikenal. Sampai saat ini pun kondisi bangunannya tidak banyak yang berubah. Untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah itu, rencananya Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali akan melakukan pemugaran. Demikian disampaikan Ketua Krama Pura Meru, Anak Agung Djelantik Agung Barayang Wangsa, kepada Suara NTB, Rabu (22/5) kemarin.

Dijelaskan Putra Mahkota, Puri Pamotan itu, pihaknya sudah menyampaikan rencana pemugaran itu ke Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali.

Namun, yang terealisasi mendapat pemugaran adalah Pura Meru yang juga merupakan bagian dari Taman Mayura tersebut. “Untuk Taman Mayura akan menyusul pemugarannya,” tambahnya.

Namun demikian, pihak Krama Pura Meru, kata dia, tentu tidak terus berpatokan pada Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali. Jika memang anggaran yang dimiliki Krama Pura Meru mencukupi, maka pemugaran bisa dilaksanakan sendiri.

“Yang jelas, pemugaran yang kita maksudkan adalah tidak merubah bentuk asli dari Taman

Mayuraini.Peninggalansejarahini akan tetap seperti ini, namun ada bagian-bagian yang mendapat penyempurnaan,” terangnya.

Seperti diketahui. Taman Mayura telah mengalami beberapa kali pemugaran sejak runtuhnya kerajaan Mataram pada 1894. Pemerintah Belanda ketika itu memugarnya pada 1919. Namun beberapa bangunan dibiarkan musnah, selainadayangletaknyadigeser.Hingga pada tahun 1922-1923 Punggawa Cakranegara membangun Pura Kelepug dengan 33 buah pancuran berbentuk kepala naga di sisi timur kolam. Dilanjutkan kemudian pemugarannya oleh Punggawa tersebut pada 1926.

Sekitar 1980-an, di sebelah timur laut areal Taman Mayura, dibangun pula Pura Jagatnata.

Kemudian mengenai adanya beberapa bangunan yang ada di areal Taman Mayura itu, Anak Agung Djelantik Agung Barayang Wangsa mengatakan bahwa bangunan yang ada seperti pusat oleholeh serta gedung pertunjukkan memang harus dimiliki Taman Mayura sebagai salah satu aset wisata. “Itu (Bangunan,red) boleh ada. Ini objek wisata sejarah dengan harapan bisa memanjakan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara,” imbuhnya.

Apakah akan ada penambahanbangunanlainnya?AnakAgung Djelantik Agung Barayang Wangsa mengatakan, pihaknya tidak akan membangun bangunan lain.

Namun, pihaknya akan menambah lagi berugak sebagai fasilitas pendukung. “Pemeliharaan akan

kita lakukan secara berkesinambungan termasuk soal penghijauan,” tambahnya.

Dia berharap, keberadaan Taman Mayura ini bisa dirasakan oleh masyarakat Lombok secara

umum. Untuk itu, dia berharap ada rasa memiliki dengan jalan menciptakan kebersihan dan turut merawatnya. “Yang terpenting adalah faktor kesadaran masyarakat,” tegasnya. (smd)

Tindaklanjut Pinjaman Rp 60 Miliar

Minggu Ini Walikota akan Bertemu PIP

Harus Konsisten KEPALA SMPN 17 Mataram L. Sidiq berharap agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang rencananya akan dilaksanakan Juni mendatang dapat dilaksanakan sesuai jumlah kuota yang sudah ditetapkan. Hal ini agar sekolahsekolah pinggiran seperti halnya SMPN 17 Mataram, tetap mendapatkan jatah siswa baru tahun ini.

“Kalau melakukan secara online, online saja lah.

Juga kalau ada Bina Lingkungan (BL), berapa (Suara NTB/nia) persen ketentuan BL itu saja L. Sidiq yang harus dipenuhi. Konsisten itu kuncinya,” terangnya.

Menurutnya jika pelaksanaan PPDB tahun ini mengacu pada kurikulum 2013 secara konsisten. Maka sekolah swasta dan sekolah pinggiran yang selama ini masih kekurangan murid, tahun ini bisa mendapatkan siswa sama seperti sekolah-sekolah unggulan lain. Karena dalam kurikulum 2013 jelas disebutkan bahwa sekolah-sekolah tidak boleh menyelenggarakan kelas siang.

Sehingga jika sekolah menerapkan masuk pagi seluruhnya dan tidak mendapatkan intervensi oleh pihak manapun, maka tidak akan ada terjadi pembengkakan siswa di sekolahsekolah tertentu. Hal ini tentunya berpengaruh langsung pada perolehan siswa sekolah swasta dan sekolah pinggiran.

Tahun ini SMPN 17 Mataram mendapatkan jatah kuota sebesar empat rombel, dimana menurut ketentuan masingmasing rombel berisi 36 siswa. Sementara untuk tahun ini, SMPN 17 Mataram berencana hanya akan menerima tiga rombel, karena keterbatasan ruang kelas yang dimiliki. (nia)

(Suara NTB/smd)

LESTARI - Sebagai salah satu peninggalan sejarah, keberadaan Taman Mayura sangat berarti bagi masyarakat Lombok. Untuk terus melestarikan peninggalan sejarah itu, pihak Krama Pura Meru telah mengusulkan agar Taman Mayu itu mendapat pemugaran tanpa harus merubah bentuk aslinya seperti Bale Kambang yang ada.

(Suara NTB/ars)

TERGELETAK - Seorang Wanita Pengemis tergeletak lemah di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja NTB, tanpa ada yang peduli mengurusnya. Data Dinas Sosial NTB, jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) mencapai 12000 lebih, dan hingga kini menjadi problem sosial di daerah ini, tanpa mampu disentuh program rehabilitasi yang akhirnya mampu diberdayakan menjadi tenaga kerja produktif.

Rektor IKIP Mataram Diganti

Prof. Toho Cholik Usung Misi Perguruan Tinggi Berinovasi Mataram (Suara NTB) Kursi Rektor IKIP Mataram Periode 2013-2017 mendatang, diisi oleh Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D. Ia terpilih menggantikan Dr. H. L. Said Ruhpina yang telah berakhir masa jabatannya. Toho Cholik terpilih melalui proses fit and propertest dan secara resmi akan melanjutkan pengembangan visi misi perguruan tinggi yang berinovasi.

Serah terima jabatan, pen-

gambilan sumpah sekaligus pelantikan, Rabu (22/5) kemarin di Sekretariat Yayasan Pembina IKIP Mataram di Jalan Pejanggik Mataram, berlangsung khidmat. Acara tersebut dihadiri seluruh civitas akademika IKIP Mataram, Ketua DPRD NTB, Kopertis Wilayah VIII Denpasar dan tamu undangan lingkup Pemprov NTB dan pejabat struktural perbankan yang menjadi mitra IKIP Mataram.

Berbagai harapan muncul dari semua pihak, baik Pembina Yayasan, Gubernur NTB melalui Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta kopertis VIII Denpasar, agar ke depan IKIP Mataram menjadi perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan global guna meningkatkan mutu SDM masyarakat NTB secara khusus, dan Indonesia lebih luasnya.

Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D., usai pelantikannya menyebut, ke depan dalam rangka memajukan IKIP Mataram, perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 1967 ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat NTB dan Indonesia. Sesuai yang diamantkan Pemprov NTB dan Kopertis wilayah VIII yang menaunginya, agar IKIP Mataram menjadi institusi yang berinovasi dan kreatif dalam rangka mendukung SDM yang memadai. Sehingga dipandang perlu dilakukan transformasi, perubahan visi, pola fikir dan pola tindak.

“Tantangan IKIP Mataram,

banyak perguruan tinggi lain yang mempunyai program pendidikan profesi guru, kita belum punya sama sekali. Jadi kita harus mendorong adanya PPG (Pendidikan Profesi Guru) untuk bisa eksis,” katanya. Selain itu, IKIP Mataram akan dijadikan wadah baru untuk program pasca sarjana, untuk pengusulannya harus diajukan profosal sedini mungkin, sehingga pada saat dibukanya moratorium, IKIP Mataram sudah bisa tampil.

Demikian juga untuk semua program studi yang terakreditasi C, akan didorong untuk ditingkatkan pada legalitas akreditasi yang lebih baik. Beberapa program yang menjadi prioritas, dengan melihat peluang dan tantangan adalah program Magister untuk pendidikan olahraga, PGSD dan PAUD, karena melihat tuntutan yang begitu besar. Sementara pada program-program lain akan ditinjau sesuai potensi, karena syarat untuk pelaksanaan program S2 dinilai cukup besar.

IKIP Mataram di tengah banyaknya perguruan tinggi lain, dituntut untuk menjadi perguruan tinggi yang kompetitif dan memiliki daya saingyangtinggi,melihatdariproses pelaksanaanprogramyangberkualitas, dengan memperbanyak penelitian, jurnal dan tidak terfokus pada tuntutan pada kuantitas lulusan.

“Dengan demikian IKIP Mataram bisa mengabdi pada masyarakat NTB, dengan pengentasan DO, buta huruf guna memberikan sumbangsihpadapergeseranIPMNTB yang masih pada urutan yang ironis,” demikian Toho. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

SERTIJAB - Serah terima terima jabatan dari pejabat lama, Dr. H. L. Said Ruhpina (kanan) kepada pejabat baru Prof.

Drs. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D disaksikan Ketua Pembina Yayasan IKIP Mataram, pada pelantikan kemarin.

Mataram (Suara NTB) Rencana peminjaman anggaran sebesar Rp 60 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dilakukan Pemkot Mataram nampaknya sudah sangat matang. Tak ingin dipusingkan dengan beberapa hambatan yang ada, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan akan secara langsung bertemu dengan pihak PIP di Jakarta.

Ditemui Rabu (22/5) kemarin, Walikota menyatakan, kengototannya untuk melakukan peminjaman ke PIP didasari atas keperluan yang sangat mendesak.

Menurutnya, dia ingin sesegera mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) terkait infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kota Mataram. “Kita dorong untuk penanganan infrastruktur seperti jalan dan sebagainya,” katanya.

Ahyar Abduh menyampaikan, saat ini yang menjadi fokus pemikirannya adalah masih banyak jalan lingkungan yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, melalui peminjaman di PIP itu, pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan. “Rencana dalam minggu ini kita akan bertemu dengan PIP,” ungkapnya.

Menurut dia, pinjaman itu kini tinggal menunggu ekspose yang dilakukan Pemkot Mataram di hadapan PIP serta hasil studi kelayakan. Pun dari persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi Pemkot

Mataram, pihaknya sudah berusaha melengkapinya antara lain LKPJ Walikota selama tiga tahun berturut-turut dengan predikat minimal wajar dengan pengecualian. “Selain itu, tidak memiliki tunggakan atas pinjaman sebelumnya. Penyusunan rencana pembangunan berdasarkan potensi dan sumber pembiayaan jalan yang sudah dilakukan melalui DAU dan DAK juga sangat diperlukan,” jelasnya.

Sebelumnya, kalangan Pansus Pinjaman Daerah DPRD Kota Mataram telah memanggil pihak eksekutif untuk memberi penjelasan terkait sejauh mana kinerja mereka terkait pinjaman itu.

Dalam kesempatan itu, pihak pansus mewanti-wanti pihak eksekutif soal persetujuan DPRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan pinjaman di PIP. Anggota Pansus Pinjaman Daerah, Sahram, ST, menyampaikan, saat ini pihaknya justru khawatir kalau eksekutif nantinya justru berasumsi sudah mengantongi persetujuan dewan. Saat ini, yang dingin diketahui oleh kalangan pansus adalah ruas jalan mana saja yang akan mendapat perbaikan melalui dana pinjaman Rp 60 miliar itu.

Dengan kata lain, dewan ingin dilibatkan sepenuhnya dalam pengunaan dana pinjaman tersebut. Pasalnya, posisi dewan disini adalah selaku pihak yang memberi persetujuan serta dewan juga sebagai representasi masyarakat Kota Mataram. (smd)

Lima SKPD akan Dipanggil

Pansus Pertanyakan Keseriusan Eksekutif Soal KTR Mataram (Suara NTB) – Jumat (24/5) besok, Pansus KTR (Kawasan Tanpa Rokok) DPRD Kota Mataram menjadwalkan memanggil lima SKPD. Lima SKPD ini, masing-masing Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Dikpora dan Bagian Hukum dan Bagian Umum. Pemanggilan lima SKPD ini dilakukan untuk mempertayakan keseriusan eksekutif dalam mewujudkan KTR di Kota Mataram.

Anggota Pansus KTR, Irawan dalam rapat internal Pansus tersebut, Rabu (22/5) kemarin mengungkapkan, untuk memfinalkan raperda KTR ini, dibutuhkan ketegasan dari Pemkot Mataram.

Apakah eksekutif sudah siap atau belum. ‘’Jangan-jangan sudah kita ketok tapi perda ini jalan ditempat, seperti di Jakarta perdanya tidak berjalan efektif,’’ ujarnya. Ia mencontohkan di mall masih banyak orang merokok sembarangan tanpa melihat kondisi di sekelilingnya.

Senada dengan Irawan, anggota Pansus KTR lainnya, I Nyoman Yogantara mengatakan, rencana hadirnya KTR ini harus disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat. ‘’Karena masyarakat kota cenderung kurang peduli terhadap kesehatan orang lain,’’ cetusnya.

Ditambahkan anggota Pansus KTR lainnya, HM. Tohri, dalam pelaksanaannya nanti,

Pemkot Mataram harus mempertegas mana yang termasuk KTR. Misalnya dengan memasang pamflet.

Sementara itu, Ketua Pansus KTR, Drs. L. Nurudin Marzuki sepakat dengan usulan yang disampaikan anggotanya dalam konteks mengundang lima SKPD Jumat besok.

Fokus pertemuan dengan lima SKPD itu untuk mempertanyakan kesiapan instansi terkait menyangkut pembinaan dan pengawasan. ‘’Dewan hanya menetapkan, yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan adalah eksekutif,’’ pungkasnya.

Menurut politisi PAN ini, harus ada satu SKPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda KTR ini. Hasil dari pembinaan dan pengawasan kemudian dilaporkan kepada Walikota. Peran serta semua pihak dalam suksesnya pelaksanaan Perda KTR, sangat diharapkan.

Tidak saja pengelola tempat yang masuk dalam katagori KTR tetapi juga masyarakat.

Peran masyarakat bisa saja disampaikan melalui saran maupun pendapat. Selain itu, perlu dipikirkan pula sanksi terhadap pelanggaran atas Perda tersebut.

Pantauan Suara NTB, dari 11 anggota Pansus KTR, rapat kemarin hanya dihadiri empat anggota pansus tersebut, meskipun ada enam anggota Pansus KTR yang hadir di DPRD Kota Mataram. (fit)

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Lotim Kondusif SETELAH Pilkada Lombok Timur (Lotim) digelar, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Lotim dinilai cukup kondusif. Hal ini ditandai dengan ditariknya blokade pengamanan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Rabu (22/5).

Wakapolres Lotim Kompol Henny Sri Rohmi kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin mengatakan situasi saat ini terlihat aman.

Prediksinya, ke depan pun tetap akan berjalan aman dan lancar.

Diketahui, dalam proses pengamanan Pilkada Lotim, Polres Lotim menerjunkan pasukan lengkap, yakni BKO Brimob dari Kelapa Dua Mabes Polri dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 425 personel.

Selain itu, bantuan pasukan organik Polda NTB pun dihadirkan di Lotim. Ribuan pasukan informasinya menyeruak di Kota Selong. Tergambar, situasi saat penghitungan suara dengan blokade kawat berduri di depan kantor KPU Lotim memperlihatkan situasi cukup menegangkan.

Mengenai penarikan pasukan, Henny menjelaskan, akan dilakukan sampai Lotim benar-benar aman. Terciptanya situasi kondusivitas kamtibmas Lotim tidak lepas dari kesigapan aparat.

Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho sebelumnya juga telah mengimbau. Baik melalui media massa, tokoh masyarakat dan media elektronik. “Kapolres juga mengirimkan pesan imbauan,” ungkapnya.

Semua elem e n masyarakat juga telah diajak untuk turut a k t i f menjaga kondusivitas masyarakat. “ To k o h t o k o h masyarakat juga kita libatkan,” tuturnya. Di samping itu, patroli juga terus dilakukan tiap hari. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Kantor Perizinan Ancam Tutup Kafe Bodong di Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Banyaknya kafe dan tempat hiburan di Batu Layar diduga tak berizin alias bodong akan ditangani serius Pemkab Lombok Barat (Lobar).

Dalam hal ini Kantor Perizinan Lobar akan menindak tegas pengelola kafe bodong tersebut dengan melakukan penertiban. Bahkan bila perlu akan dilakukan penutupan.

Demikian ditegaskan Kasi Perizinan pada Kantor Perizinan Lobar, Akaki yang dikonfirmasi, Rabu (22/5). Saat ini, ujarnya, pihaknya terus turun melakukan penertiban dan pencatatan terhadap bangunan di daerah Senggigi, khususnya kafe, losmen dan hotel. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Dewan menemukan indikasi adanya puluhan losmen bodong di daerah itu.

Ia tidak menampik kalau ada bangunan bodong beroperasi di daerah itu.

Karena itu, setiap perkembangan atau pembangunan baru di daerah itu harus dipantau dan dikontrol dari sisi perizinannya. Sebelumnya, warga sekitar melaporkan dan mengeluhkan hal tersebut

(Suara NTB/rus)

Minim, Realisasi DAK di Lotim

Selong (Suara NTB) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan I Tahun 2013 kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih sangat minim. Dari dana Rp 32,2 miliar, yang direalisasikan hanya 9,29 persen.

Demikian diungkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, H. Napsi saat rapat evaluasi triwulan I di kantor Bupati Lotim, Rabu (22/5) kemarin.

Kondisi ini, katanya, bisa mengancam tidak dapat direalisasikannya DAK untuk triwulan selanjutnya. Disebutkan, Pagu DAK 2013 yang dikerjakan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rp 106 miliar. Dikatakan, untuk bisa merealisasikan anggaran selanjutnya minimal terealisasi 90 persen.

“Uangnya ini sudah ada tinggal dilaksanakan,” terangnya.

Dalam hal ini, ujarnya, tanggal 1 Juli mendatang setidaknya harus dapat direalisasikan 90 persen agar bisa dipenuhi syarat mencairkan dana tambahannya. Di antara SKPD yang belum melaksanakan DAK sama sekali adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim sebesar Rp 48,780 miliar tahun 2013. ‘’Lainnya yang belum adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. R. Soedjono Selong, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim dan lainnya,’’ ujarnya.

Sementara yang sudah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) terealisasi Rp 1 Miliar dari total DAK Rp 3 miliar. Dinas Kesehatan (Dikes) terealisasi Rp 197 juta dari total DAK Rp 6 miliar. Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah terealisasi Rp 1,3 miliar dari total DAK Rp 27 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. Usman Muhsan yang memimpin rapat meminta kepada SKPD yang menerima DAK dapat segera merealisasikannya. Pasalnya, jika tidak direalisasikan dengan segera pemerintah pusat akan memberikan penilaian buruk kepada jajaran Pemkab Lotim. “Kalau DAK ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka penilaian kinerja kita dari pusat Lotim tidak mampu serap anggaran,” demikian tegasnya.

Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Lotim melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) H. Muhidin mengakui ada sejumlah kendala yang menyebabkan tidak terealisasinya DAK di lingkup Dikpora. Antara lain adanya perbedaan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang menyebabkan lambatnya penyusunan dokumen. Dijanjikan dalam waktu dekat, bupati akan diminta menandatangani draf realisasinya. (rus)

Program Tunjangan Kematian Tidak Jelas

Komitmen Bupati dan Wabup Dipertanyakan Praya (Suara NTB) Pemberian santunan atau tunjangan kematian bagi masyarakat kurang menjadi salah satu komitmen sekaligus progam unggulan pasangan Bupati-Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, F.T., - Drs. H.L. Normal Suzana, pada saat awal memerintah di Bumi Tatas Tuhu Trasne tahun 2010 lalu. Sayangnya, menginjak tahun ketiga masa pemerintahan pasangan ini, program tersebut justru tidak jelas keberlanjutannya. Sejumlah kalanganpun mulai mempertanyakan komitmen Bupati dan Wabup Loteng.

“Sampai saat ini kita belum tahu bagaimana kelanjutan program pemberian tunjangan kematian itu. Jadi wajar kalau kemudian komitmen Bupati dan Wabup Loteng, terhadap program pro rakyatnya dipertanyakan,” sebut Koordinator Konsorsium LSM Loteng, Saeful Muslim, S.Pt, kepada Suara NTB, Rabu (22/5).

Sebelumnya, kata Saeful pihaknya memang sempat mendapat informasi kalau program pemberian santunan kematian akan dialihkan dalam bentuk lain tidak lagi dalam bentuk bantuan tunai. Tetapi dalam bentuk jasa berupa pemberian asuransi. Namun, sampai saat ini, kepastian kelanjutan program tersebut belum juga titik terang. “Selama ini program yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu yakni program ini. Tapi bagaimana kelanjutan, masih tidak jelas,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin, yang dikonfirmasi prihal program tersebut menegaskan, Pemkab Loteng sudah menganggarkan untuk tunjangan kematian tahun 2013. Namun teknis penyalurannya masih dibicarakan lebih lanjut. “Kalau masalah anggaran tunjangan kematian, tetap ada dianggarkan tahun ini. Tinggal teknis penyalurannya saja yang masih dibahas,” jawab Amin. (kir)

ke Komisi IV DPRD Lobar.Komisi IV, laporan ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil SKPD terkait yang terlibat dalam penanganan permasalahan ini, antara lain Dinas Pariwisata, Kantor Perizinan, Dinas Sosial Tenaga Kerja, kecamatan dan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony memerintahkan Dinas Pedapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kantor Perizinan untuk menertibkannya bila perlu dibongkar. “Saya sudah perintahkan untuk menelusuri keberadaan vila tak berizin, jika tidak berizin dan melanggar tata ruang kami tidak segan-segan untuk meminta merombak (membongkar) bangunannya,” tegasnya beberapa waktu lalu. (her)

KPU Lotim Siap Hadapi Gugatan Sufi Selong (Suara NTB) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Muhammad Saleh mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan dari tim pasangan calon H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Lotim siagakan pengacara negara.

Hal ini disampaikan Muhammad Saleh saat ditanya wartawan Rabu (22/5). Menurutnya, Tim Sufi pada hari Selasa lalu sudah meminta formulir keberatan yang akan menjadi materi gugatannya ke MK. Berdasarkan informasi awal, tim Sufi tidak memegang C1 KWK KPU tentang hasil perolehan suara di tingkat TPS. Bukti awal

Henny Sri Rohmi

Halaman 3

rekapitulasi yang menjadi dasar perbandingan data perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak dimiliki tim Sufi.

Disampaikan Saleh, jika tuntutan akhirnya pada perubahan perolehan suara maka materi gugatannya adalah yang terkait hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan KPU. Ia menjelaskan, Kamis (23/5) hari ini merupakan batas akhir pendaftaran pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Aturannya, maksimal tiga hari setelah penetapan KPU, Senin lalu dibolehkan melayangkan pendaftaran gugatan. Setelah itu, kesempatannya 14 hari kerja batas waktu untuk proses persidangan di MK. (rus)

(Suara NTB/her)

KECELAKAAN - Sebuah mobil box yang dikendarai Heriri warga Seganteng Mataram terjun ke Kali Kroya Kediri Lombok Barat, Rabu (22/5). Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

KLU Kekurangan Tenaga Penyuluh Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. Hermanto, tak menyangkal pihaknya masih kekurangan tenaga penyuluh dari unsur PNS. Dari 33 desa, KLU hanya memilliki 15 penyuluh PNS. “Dari aspek jumlah, jelas kita kekurangan karena idealnya 1 desa 1 penyuluh, tapi kita punya hanya 15 orang.

Syukurnya kita dibantu tenaga harian lepas (THL) yang dikontrak pusat sebanyak 40 orang, sehingga dengan ini, PPL bisa 2 orang di 1 desa,” papar Hermanto.

Dijelaskannya, dengan kekurangan penyuluh PNS ini tak mempengaruhi kinerja keseluruhan sektor pertanian. Di tiap bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya, masih dapat dikontrol dengan pengawasan dan

(Suara NTB/ari)

Hermanto

penyuluhan yang dibutuhkan.

Hermanto menuturkan, eksistensi tenaga penyuluh di KLU masih bergantung pada dinamika birokrasi. Dalam hal ini, sebagian tenaga penyuluh kerap mendapat tugas kepegawaian di luar Dinas Pertanian (DPPKAD).

Menanggapi keberadaan penyuluh dalam satu badan, Hermanto mengatakan, telah mendapat teguran. Badan yang diharuskan eksis oleh Undang-Undang ini, sejauh ini belum dapat dibentuk di KLU. “Tidak adanya Bakorluh tidak berdampak negatif di sektor pertanian secara umum. Satu kerugian kita hanyalah pada saat mengusulkan anggaran. Kita sulit mendapat dana bantuan dari pusat karena persoalan badan ini yang tidak berdiri sendiri,” pungkasnya.

Sebaliknya Hermanto mengisyaratkan dengan tidak adanya Bakorluh, justru memudahkan pihak dinas dalam melakukan kontrol di tingkat lapangan. DPPKKP sebagai satu instansi yang membidangi 5 bidang di tambah Bidang penyuluhan, lebih cepat berkoordinasi dengan bidangbidang untuk merespon setiap persoalan di lapangan. (ari)

Loteng Kembali Aktifkan Program KIM Praya (Suara NTB) Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) beberapa tahun yang lalu, sempat cukup eksis berjalan sebagai penyambung aspirasi dan program dari pemerintah ke masyarakat atau pun sebaliknya. Namun dalam dua tahun terakhir, program tersebut justru vakum, sehingga arus komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, tersendat-sendat.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Loteng pada tahun ini berencana bakal mengaktif-

kan kembali program KIM tersebut. Alasannya, manfaat yang dirasakan masyarakat sangat besar. “Tahun ini, program KIM bisa akan dihidupkan kembali. Setelah beberapa tahun terakhir vakum,” ungkap Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, H.M. Suhardi, S.H., Rabu (22/5).

Sebagai tahap awal, pemerintah daerah sudah membentuk sekitar 13 KIM di masingmasing kecamatan. Bahkan, jumlahnya akan terus ditambah ke depan, sehingga KIM sudah ada di masing-masing desa dan kelurahan.

Ia mengakui, rencana menghidupkan kembali KIM sebenarnya datang dari masyarakat. mengingat pada saat KIM masih berjalan beberapa tahun yang lalu, laju informasi berjalan cukup lancar.Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi dan program yang ada di pemerintah daerah pada tahun tersebut.

Namun semenjak program KIM terhenti, tukar informasi di tingkat bawah tersendat-sendat. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan. (kir)

Oknum Anggota DPRD Lobar Dilaporkan ke Polisi Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Helmi dilaporkan ke Polres Lobar. Anggota Komisi I ini diduga melakukan pungutan dengan kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu pada staf desa se-Lobar untuk diangkat sebagai PNS. Sekretaris Asosiasi Kepala Urusan (AKUR) Lobar,H. Mahsun, mengungkapkan, H. Helmi menjalankan aksinya dengan menjanjikan staf desa membantu untuk menjadi PNS. H. Helmi diduga meminta staf desa atau kepala urusan (kaur) menyerahkan uang sesuai permintaan oknum. Namun, hingga kini mereka belum diangkat sebagai PNS. Dalam laporannya ke Polres Lobar, mereka menyerahkan barang bukti berupa kuitansi dan beberapa dokumen pembayaran dan penerimaan uang dari staf desa ke anggota Dewan.

Menanggapi hal ini, H. Helmi membantah telah melakukan pungutan. Ia menjelaskan kronologinya, tahun 2010 lalu staf desa yang tergabung dalam AKUR meminta agar diangkat menjadi tenaga honor daerah. Namun untuk melakukan pengangkatan itu tidak ada dasar hukumnya. Karena pengangkatan staf desa di-SKkan oleh kepala desa.

Belakangan, ujarnya, AKUR ini mengklaim sudah menghadap Bupati Lobar dan meminta persetujuan, sehingga dijanjikan sebagai tenaga honor. Namun pihaknya tetap

bersikeras tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, karena dasar mengeluarkan rekomendasi dari DPRD khususnya Komisi I tidak ada.

Namun belakangan, AKUR mendesak Komisi I untuk mengeluarkan rekomendasi.

AKUR berdalih kalau permintaan rekomendasi itu juga atas permintaan bupati. Atas desakan itu, Komisi I mengeluarkan rekomendasi dan diteruskan ke pimpinan Dewan. “Atas desakan itu , akhirnya saya tandatangani rekomendasi itu,” tukasnya.

Diakuinya, pihaknya pernah melakukan pertemuan di Lesehan Montong Kedaton, Montong.

Namun itu, dibiayai Komisi I. Pada waktu itu, Akur meminta arsip arsip rekomendasi ke pimpinan DPRD. Setelah itu, Akur menyampaikan kalau telah menyiapkan dana transportasi untuk anggota Dewan. Namun tak pernah diminta Komisi I. ‘’Jumlah uang yang diberikan waktu itu Rp 27 juta, uang itu dibagi ke Komisi II. Termasuk pada saat itu hadir I Nyoman Arse, Saharudin dan anggota akur. Uang itu dibagi masing-masing Rp 2 juta.

Intinya Komisi I tidak pernah meminta atau memungut uang,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini Kasat Reskrim Lobar, Iptu Windy Tjahyudi mengaku, pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan segera melakukan penyelidikan. (her)

Pariadi, Penderita Penyakit Kronis di Dekat Rumah Wakil Rakyat Bertetangga dengan pejabat dan wakil rakyat tak menjamin warga di daerah itu mendapatkan perhatian lebih. Faktanya, Pariadi, seorang anak berumur 9 tahun berdomisili di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri yang menderita penyakit aneh luput dari perhatian para pejabat dan wakil rakyat tersebut.

Padahal sama-sama bertetangga.

Hal ini cukup miris, karena wakil rakyat berkewajiban menyuarakan aspirasi rakyat, namun justru faktanya Pariadi tak sekalipun ditengok para wakil rakyat.

Pariadi sendiri adalah anak pertama dari pasangan Muhammad Zaedi dengan istri pertamanya, dia sudah sudah sempat dibawa ke Puskesmas Kediri, Rumah Sakit Patut Patuh Patju dan RSUP NTB, tetapi tak kunjung membaik. penyakit yang dideritanya itu sudah 5 bulan lebih ia derita. Akibat penyakitnya itu, di selasela tulang rusuknya ada benjolan tumbuh dan selalu mengeluarkan nanah.

Orang tua Pariadi tak mampu membi-

ayai pengobatannya, karena kemiskinan membelitnya. Pariadi, divonis menderita penyakit dalam kronis di bagian perut. Ia dianjurkan oleh dokter RSUP harus berobat ke Denpasar, karena penyakit kronisnya. Pariadi diketahui anak seorang penjaga toko yang berpenghasilan hanya enam puluh ribu rupiah per harinya.

Dikunjungi wartawan Rabu (22/5) di kediamannya, Pariadi digendong ibu tirinya, bernama Juriah tampak pasrah.

“Anak saya ini menderita penyakit aneh, dokter spesialis kulit pun tidak tahu nama penyakit yang diderita anak saya ini,” tutur Jariah sembari menunjuk penyakit anaknya itu.

Orang Pariadi pun pernah membawanya berobat ke RSUP NTB. Anehnya bukan semakin sembuh, namun bertambah parah.

Benjolan di sekujur tubuhnya pun bertambah banyak dan semakin membesar.

Dokter spesialis kulit di RSUP NTB menyarankan Pariadi dirujuk ke RS Sanglah, Denpasar, Bali. Namun karena keterbatasan biaya hal itu tak kunjung bisa direalisasikan. Orang tuanya tidak memiliki biaya upaya lagi, kini orang tua Pariadi hanya bisa menyaksikan setiap saat anaknya meringis kesakitan.

Namun kontras, tak jauh dari rumah Pariadi yang berukuran tak begitu besar, banyak wakil rakyat yang bermukim di sekitar desanya itu. Mereka anggota

DPR, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Wakil rakyat yang notabenenya seharusnya memiliki tanggung jawab konstituennya atau wilayah pemilihannya, sepertinya acuh terhadap nasib Pariadi dan keluarganya.

Lebih menyedihkan, selain Pariadi menderita penyakit aneh, ibunya Juriah juga menderita penyakit pendarahan selama 3 bulan. Perjuangan Zaedi, ayah Pariadi untuk mengobati anak dari istrinya itu sangat memilukan. Keluarga ini memang termasuk peserta Jamkesmas, tetapi ketiadaan harta benda yang dimiliki membuat niat baik untuk mengobati anaknya itu hanya anganangan semata. (her)

BUTUH PERHATIAN Pariadi, penderita penyakit aneh membutuhkan perhatian pemerintah.

(Suara NTB/her)

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Camat Badas Terus Terlibat Kampanye Pantau Aktivitas di Batu Gong Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Labuan Badas, Hikmawan, SH, menegaskan pihaknya terus-menerus melakukan pemantauan terhadap aktivitas di Batu Gong. Pihaknya tidak ingin daerah yang dikenal sebagai eks lokasi bisnis hiburan malam itu akan kembali terulang sedia kala.

Bila terjadi pelanggaran aktivitas di kawasan tersebut, maka pemerintah mesti melakukan penertiban tanpa kompromi.

“Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Apabila nantinya terjadi pelanggaran aktivitas, seperti mengubah rumah makan dengan aktivitas lainnya seperti sebelumnya (kafe), maka izin itu menjadi pegangan kuat pemerintah untuk melakukan penertiban,” tandasnya, Rabu 22/5).

Dalam hal ini, perizinan untuk membuka kembali aktivitas di kawasan Batu Gong menjadi dasar dan pegangan apabila nantinya terjadi penyelewengan pelanggaran aktivitas. Saat ini pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk usaha di kawasan tersebut, namun dibatasi pada rumah makan dan beberapa fungsi lain yang sejenis. Terkait adanya indikasi mulai munculnya kembali kafe di Batu Gong, Hikmawan menjelaskan sejauh ini belum ada aktivitas yang di luar ketentuan. Pihaknya juga terus memberikan pemahaman. Apalagi pemerintah juga tengah mengupayakan agar kawasan itu dibersihkan dan menjadikannya sebagai kawasan wisata kuliner. (arn)

Ujian Tenaga Honorer K2 Direncanakan Bulan September

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi para pegawai honorer Kategori II (K2) yang menunggu kejelasan kapan mereka akan mulai diproses untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan informasi terbaru yang diterima Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan (BK-Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ujian seleksi bagi pegawai K2 direncanakan akan digelar pada bulan September mendatang.

“Ini informasi terbaru yang kami terima dari pusat, untuk K2 akan digelar ujian seleksinya pada September nanti,” jelas kepala BK-Diklat KSB, Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan, Rabu (22/5).

Meski masih berupa rencana, Malik berharap dengan adanya informasi tersebut agar para pegawai K2 yang ada saat ini dapat mempersiapkan diri. Untuk diketahui ujian seleksi bagi pegawai K2 nantinya hampir sama dengan ujian penerimaan CPNS jalur umum sehingga diperlukan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam menjawabnya.

Sementara itu total jumlah pegawai K2 di KSB hingga kini sebanyak 1.300 orang. Menurut Malik, sebelumnya jumlah K2 yang diajukan pihaknya sebanyak 1.302 orang. Hanya saja setelah dilakukan uji public, dua orang lainnya dihapus karena telah dinyatakan meninggal dunia. “Uji publiknya sudah kita lakukan beberapa waktu lalu dan hasilnya dua orang kita hilangkan dari daftar karena sudah meninggal,” ujarnya.

Selanjutnya Malik menyatakan, secara umum harapan agar seluruh pegawai K2 yang ada saat ini dapat lulus nantinya pada proses seleksi. Dengan demikian kekurangan pegawai yang selama ini masih tetap terjadi di lingkup Pemda KSB sedikit dapat tertutupi. “Kalau semua bisa lulus maka hampir setengah dari kekukarangan kita akan pegawai bisa tertutupi dari K2 itu,” pungkasnya.

Sejauh ini jumlah PNS di lingkup Pemda KSB mencapai 3.383 orang. Sementara berdasarkan analisis kepegawaian BK-Diklat setempat, untuk mencapai porsi kepegawaian secara ideal Pemda KSB membutuhkan setidaknya sekitar 6.000 orang pegawai. “Maka kita akan sangat terbantu jika seluruh pegawai K2 yang sekarang ini menunggu diseleksi bisa lulus.

Jadi kekurangan itu bisa tertutupi,” imbuh mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini. (bug)

Malik Nurdin

Anak Diculik, Uang Dibawa Kabur

Dua Kadis di Bima Jadi Tersangka

Kota Bima (Suara NTB) Kampanye hitam yang berlangsung selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima beberapa waktu lalu akhirnya menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bima ke ranah hukum. Kedua Kepala Dinas tersebut masing-masing Kepala Dinas Pertanian dan Ir. HN dan Kepala Dinas Kehutanan Ir T ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH yang dikonfirmasi, Rabu (22/5) menyebutkan pihaknya telah menetapkan Dua Kepala Dinas sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Keduanya diduga terlibat dalam kampanye pasangan calon Fersi (Hj Fera Amelia SE dan Drs H Natsir). “Berkasnya sudah kita kirim ke Kejaksaan, sekarang kita tinggal menunggu apakah berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau tidak,” tuturnya.

Selain dua kepala dinas, pihaknya juga telah melimpahkan dua berkas PNS lainnya. Masing-masing dengan inisial AH PNS di lingkup RSUD Bima serta Drs HL yang juga terlibat dalam ka-

Halaman 4

mpanye Fersi. Para tersangka ini dikenakan pasal 116 ayat 4 UU No 32 tahun 2004 tentang keterlibatan PNS dengan ancaman 1 tahun.

Dijelaskannya, saat ini penyidik Gakkumdu tengah menangani 11 kasus pelanggaran Pemilu yang melibatkan empat pasangan calon, Fersi, Qurma dan dua pasangan calon lainny. Empat berkas dengan tersangka yang telah disebutkan dan telah diserahkan ke kejaksaan. Dan empat lainnya, masing-masing dengan tersangka oknum guru SD berinisial S, PNS Kota Bima berinisial SK, T dan SH rencananya akan diserahkan ke kejaksaan. “Hari ini kita panggil tersangkanya.

Kalau hari ini selesai kita

langsung serahkan ke Kejaksaan,” ujar Kumbul. Para tersangka ini juga dikenakan pasal yang sama.

Sementara tiga lainnya, merupakan pelanggaran Pemilukada terkait dugaan politik uang. Namun ketiga berkas tersebut belum bisa ditingkatkan karena belum cukup bukti.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima empat berkas tersangka dimaksud dari penyidik Kepolisian. Selanjutnya saat ini tengah diteliti kelengkapannya. “Kalau sudah memenuhi unsure, kita akan P-21. Kalau belum, kita kembalikan,” ujarnya singkat. (use)

Seorang Ibu Melapor ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) Seorang ibu, Aminah (52) warga Desa Donggo Bolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menangis histeris di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolres Bima Kota. Aminah menangis histeris lantaran anaknya diculik oleh seseorang yang tak dikenalnya. Tak hanya anaknya, uang Rp 2 juta juga dibawa kabur.

Aminah yang ditemui di SPK mengisahkan, siang itu dia dan anaknya sengaja datang dari Desa untuk membeli tiket menuju ke Kupang.

Namun sebelum membeli tiket, rencananya dia hendak membeli pakaian seragam anaknya, Darmawansyah alias Wawan yang baru lulus SMP. Namun sesampainya di simpang empat lampu merah Kelurahan Paruga, seseorang yang tak dikenalnya mendekat dan menegurnya. Pria yang disangkanya sebagai ojek tersebut pun menanyakan apakah usianya lebih dari 50 tahun. Pasalnya, di Dinas Sosial tengah ada bantuan bagi masyarakat yang berusia 50 tahun. Sejurus kemudian, pelaku menanyakan apakah dirinya membawa uang atau tidak. Dengan lugunya, korban pun mengaku

jika tengah membawa uang sebesar Rp 2 juta.

Mendengar penuturan pelaku, korban pun tertarik. Dia akhirnya diajak oleh pelaku yang saat ini masih ditelusuri aparat - ke Kantor Dinas Sosial. Namun tepat di Pom Bensin Penatoi, pelaku menurunkan anaknya dan memintanya menunggu. Agar lebih meyakinkan, uang Rp 2 juta yang dibawa diminta dititipkan ke anaknya.

Tanpa curiga, korban terus saja menuruti permintaan pelaku. Hingga akhirnya dia diajak ke Dinas Sosial. Namun tepat di depan SMA 4, korban ditinggalkan. “Alasannya waktu itu dia hendak membeli rokok, tapi ternyata saya ditinggalkan,” kisah Aminah.

Setelah pelaku menghilang, dia pun mulai panik. Dia kemudian kembali mencari anaknya namun tak dijumpai. Hingga akhirnya dia diantar oleh anggota Buser yang kebetulan melintas di TKP ke Mapolres. Sesampainya di SPK, korban pun melayangkan laporan. Aparat yang mendapat laporan sempat mengitari lokasi untuk mencari anaknya namun tidak ketemu. Alhasil, Aminah pun hanya bisa histeris dan menangis. (use)

(Suara NTB/ula)

DIALOG – Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan, SIK saat menerima dialog beberapa mahasiswa STKIP Al Amin Dompu di Polres Dompu, Rabu (22/4).

Kasus Penipuan Ijazah

Ketua Yayasan Al Amin Jadi Tersangka Dompu (Suara NTB) Ketua Yayasan Al Amin, Drs HMA yang dilaporkan mahasiswanya di Polres Dompu dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijadikan sebagai tersangka karena lulusannya belum menerima ijazah lantaran uang mahasiswa tidak disetorkan ke IKIP Jember dan Universitas Ranggalawe sebagai mitra STKIP Al Amin Dompu.

Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan, SIK saat merima dialog pengunjuk rasa dari mahasiswa Al Amin yang mempertanyakan laporannya di Polres, Rabu (22/4) mengatakan, pihaknya telah memeriksa sembilan orang untuk dimintai keterangan, termasuk Ketua Yayasan Al Amin Dompu, Drs. HMA. Pihaknya akan kembali memanggil dan memeriksa empat orang terkait lainnya seperti pihak Universitas Rang-

galawe, IKIP Jember, Dikpora NTB, dan Kopertis Wilayah VIII Denpasar. “Untuk proses penyelidikan ini butuh proses dan butuh waktu. Karena tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, makanya kami minta waktu,” katanya.

Tetapi Wakapolres mengaku, berdasarkan pengakuan Ketua Yayasan Al Amin Dompu bahwa ijazah sarjana belum diterbitkan karena pihaknya belum menyetorkan uang sebagai kewajiban pihaknya kepada IKIP Jember dan Universitas Ranggalawe.

Sehingga unsur pidana sesuai pasal 374 KUHP jo 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan sudah memenuhi unsur.

“Karena dua unsur sudah terpenuhi sesuai pasal 374 KUHP jo 378 KUHP, maka besok pagi saya akan panggil Ketua Yayasan sebagai tersangka. Korlap (Supratman alias Romo-red) bisa datang

besok pagi untuk memantaunya,” tegas Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan di hadapan mahasiswa menjawab pertanyaan Jon Edison, salah seorang aktivis yang mendampingi mahasiswa.

Sebelum diterima berdialog, mahasiswa Al Amin yang sudah diwisuda beberapa tahun lalu dan dikoordinir Supratman alias Romo ini sempat melakukan orasi di depan kantor Polres Dompu. Para mahasiswa ini ingin mempertanyakan laporannya soal dugaan penggelapan dan penipuan terhadap Ketua Yayasan Al Amin Dompu yang belum juga menyerahkan ijazah sarjana kepada mahasiswa.

Selain itu, Azhar, salah seorang mahasiswa STKIP Al Amin Dompu saat berdialog dengan Wakapolres Dompu mengatakan, proses penyelidikan atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan

yang dilaporkan pihaknya 14 April 2013 lalu cukup membingungkan. Karena ada oknum penyidik diduga meminta uang kepada pihaknya untuk memanggil pihak IKIP Jember dan Universitas Ranggalewa.

“Padahal setahu kami, pada setiap penyidikan kasus ada biayanya yang ditanggung negara,” kata Azhar.

Oknum penyidik tersebut, dikatakan Azhar, meminta agar pihaknya mengumpulkan uang Rp 30.000 – Rp 50.000 per mahasiswa. Tetapi karena pihaknya tidak memiliki uang, sehingga pihaknya tidak mau mengumpulkannya.

“Kami ini sedang susah dan kami tidak memiliki uang,” katanya. “Tapi pada prinsipnya, kami hadir kesini untuk mempertanyakan kejelasan status kami yang sudah diwisuda tetapi belum memiliki ijazah,” tambahnya.

Hal senada juga disampai-

kan Irawan, mahasiswa Al Amin Dompu yang merasa laporan pihaknya tidak ditangani serius oleh penyidik. “Kasus kami ini seolah tidak serius ditangani penyidik,” katanya.

Menanggapi tudingan mahasiswa ini, Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan, SIK membantah tudingan tersebut. Bahkan ia mengingatkan, jangan sampai tudingan itu diarahkan kepada institusi Polri. Karena dalam institusi Polri juga cukup banyak yang baik. Tetapi terhadap tudingan ada oknum penyidik yang meminta uang dan memperlambat penanganan kasus, dipersilakan untuk melapor kepadanya, kepada Provost dan Paminal di Polres Dompu. “Kita akan transparan dalam menangani kasus ini. Bahkan silakan tunjuk perwakilannya dan kita akan siapkan tempat di sini untuk memantau proses kasus ini,” tantangnya. (ula)

Bupati Dompu Kecewa Defisit Anggaran Rp 21 Miliar Dompu (Suara NTB) APBD Kabupaten Dompu tahun 2013 yang ditetapkan DPRD pada Desember 2012 lalu mengalami defisit murni hingga Rp 21 miliar. Defisit terjadi karena beberapa program rutin strategis justru luput dari penganggaran. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku kecewa atas kejadian ini dan menuding Bappeda tidak cakap dalam perencanaan program.

“Sukses atau tidak sebuah program, 90 persennya sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang. Defisit ini kalau ditanya, apakah saya kecewa?

Tentu saya benar-benar sangat kecewa. Karena defisit ini bukan Rp 1-2 miliar, tapi sampai puluhan miliar,” tegas Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan usai mengikuti kegiatan di gedung Sama Kai Dompu, Selasa (21/5).

Dampak dari defisit anggaran 2013 ini, H. Bambang mengaku, pihaknya akan melakukan upaya rasional-

isasi anggaran yang ada melalui revisi APBD. Karena jumlah defisit anggaran mencapai Rp 21 miliar dan tentunya akan banyak program kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. “Termasuk rencana rehab pembangunan gedung Sama Kai akan kita pertimbangkan (ditunda),” katanya.

Kepala Bappeda Dompu, Ir H. Moh Syaiful HMS, M.Si kepada Suara NTB yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya hanya merencanakan program kegiatan. Tetapi penentuan ketersediaan anggaran ada pada Dinas PPKAD. Defisit anggaran yang mencapai Rp 21 miliar tahun 2013 ini terjadi karena prediksi dana penerimaan yang tidak tepat. “Defisit itu akan dibahas di APBD Perubahan, tapi kita sudah mulai menormalisasinya terutama pada SKPD yang gemuk (banyak anggarannya),” kata H. Syaiful.

Di antaranya anggaran pada Dinas PU, Bappeda, Dinas Dikpora, Dinas PPKAD dan Sekwan. Pimpinan dinas/

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Iwan Kurniawan

H. Bambang M. Yasin

Abdullah

instansi ini telah diberitahukan lebih awal, sehingga bisa menyesuaikan program kegiatannya. “Pimpinan Dinas/instansi ini telah kita panggil lebih awal, sehingga jauh lebih awal dipending pelaksanaan (kegiatan),” akunya.

Namun H. Syaiful tidak

menampik bahwa defisit anggaran 2013 ini terjadi karena kurangnya koordinasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

fisit anggaran tersebut mestinya tidak diperbincangkan di ranah publik. Apalagi defisit itu terjadi karena kelalaian pemerintah dalam merencanakan penerimaan dan belanja daerah. Mestinya, defisit anggaran itu dibicarakan dengan Banggar DPRD selaku

Tidak Pertontonkan Sementara itu, kalangan DPRD setempat menilai de-

mitra dan menyesuaikannya dalam APBD Perubahan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap kepada wartawan di kantor Dewan, Rabu (22/5). “Kita sangat menyesalkan ketika ada pernyataan seperti itu. Karena itu sama saja dengan memperlihatkan ke publik begitu buruknya perencanaan penerimaan dan belanja daerah oleh eksekutif. Persoalan defisit mestinya dibicarakan secara internal dengan Dewan selaku mitra,” kata Iwan.

Dikatakan Iwan, masalah defisit anggaran sebagai suatu hal yang biasa. Karena APBD landasannya Perda, tinggal disesuaikan Perdanya dan menunggu momennya yaitu pada pembahasan APBD Perubahan. Tetapi tingginya angka defisit hingga mencapai Rp 21 miliar harusnya menjadi bahan pembelajaran bagi eksekutif. “Tapi saya melihat selama ini tingkat koordinasi di eksekutif tidak jalan baik.

Bahkan saat pembahasan

APBD 2013 lalu, TAPD terlihat tidak kompak dan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Namun Iwan mengingatkan, jangan sampai masalah defisit ini dibicarakan ke publik untuk mendapat dukungan dalam meneruskan kepentingan eksekutif dan menyerang Dewan melalui dana reses dan bantuan sosialnya. “Dana reses itu dalam bentuk program dan tidak dikelola oleh DPRD. Dana itu ada di SKPD teknis untuk menjawab aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses,” katanya.

Sekretaris Komisi II yang membidangi keuangan DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel pada kesempatan yang sama mempertanyakan motif pemerintah memperdebatkan defisit anggaran tersebut. “Hingga saat ini, perubahan anggaran setelah dievaluasi oleh Gubernur, tidak pernah dibicarakan dengan Banggar (Badan Anggaran-red),” kata anggota Banggar Dewan ini, tetapi justru dilansir oleh media. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Hari Ini, Penetapan Cagub-Cawagub NTB Terpilih

Enam Tersangka Ditahan Dari Hal. 1 Sebelum penahanan, para tersangka digiring dari Gedung Krimsus dengan berjalan kaki sekitar pukul 11.20 Wita dari Polda NTB oleh Kanit I Kompol AA Gede Agung dan lima penyidiknya, menuju Kejati NTB yang berjarak hanya 100 meter.

Keenam tersangka kemudian dibawa masuk ke lantai dua gedung Pidsus Kejati NTB untuk penandatanganan berkas pelimpahan sekaligus sprin penahanan. Tidak ada komentar dari para tersangka. Mereka memilih diam, kemudian masuk teratur ke mobil tahanan.

Sementara terkait pendampingan, enam tersangka didampingi pengacara dari kantor advokat berbeda. Muhtar M. Saleh Cs, mendampingi tersangka re-

kanan. Menurut Muhtar, yang dilakukan segera adalah bersurat untuk upaya penangguhan penahanan. Selebihnya, ia tidak berkomentar, karena menunggu sampai proses persidangan. Sementara tersangka Sarjan dan Jufri, didampingi Kasman, SH Cs. Usai penyerahan tahap dua itu, Kompol AA Gede Agung menjelaskan, pekerjaannya rampung untuk kasus tersebut. ‘’Jadi sudah beres, sehingga berkas tersangka dan barang bukti kami limpahkan,” terangnya.

Terpisah Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH menyatakan, penahanan tersangka menjadi hal yang harus dilakukan, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. (ars)

Mataram (Suara NTB) Hari ini, Kamis (23/5) siang, KPU NTB akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada NTB sekaligus penetapan Cagub-Cawagub NTB terpilih masa bakti 2013-2018. Acara yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WITA akan dihadiri sekitar 1000 undangan dari berbagai kalangan.

Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori,SP menyampaikan anggota KPU Kabupaten/ Kota se-NTB telah mulai datang ke Mataram sejak Rabu (22/5) siang kemarin. “Nanti sore (kemarin sore) juga kami sudah

RSUD Tanjung Tangani Tujuh Pasien Gizi Buruk Dari Hal. 1 Selama pasien berada pada kategori kelas 3 atau pasien Jamkesmas, maka seluruh biaya pengobatan gratis. Tidak itu saja, keluarga pasien juga diberikan kompensasi selama menunggu di RSUD, hanya saja dibayarkan melalui Puskesmas asal rujukan. ‘’Kadang ada juga keluarga pasien yang mau diinapkan di ruang VIP, tetap kita layani sesuai prosedur. Obat tetap gratis tapi mereka harus bayar ruang tempat menginap,’’ kata Bahrudin.

Menjadi kendala dalam proses penyembuhan pasien gizi buruk kata Bahrudin, adalah kalangan orang tua kerap tidak sabar. Keluarga seringkali minta dipulangkan meskipun belum dinyatakan sembuh. Atas kondisi itu, pihak RSUD tak mau ambil risiko sehingga menyebabkan pasien tak bisa sembuh total.

Kabid Pelayanan Kesehatan, Dikes KLU, dr. Abdul Kadir, menambahkan, penanganan pasien dilakukan dengan formula khusus. Dalam pemberian dan pengolahan makanan, keluarga pasien diberikan pengetahuan oleh petugas gizi. Terkecuali balita dengan kategori BGM (Bawah

Garis Merah) maka akan memperoleh bantuan makanan tambahan (BMT).

“Lebih dari usia 6 tahun, memang lepas dari Posyandu, namun demikian dia harus tetap mendapat kontrol. Untuk itulah, peran dari keluarga pàsien sangat diharapkan,” kata Kadir.

Pasien Uswatun Khasanah Menjawab penderita gizi buruk Uswatun Khasanah, asal Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabid Yankes mengatakan, jika yang bersangkutan harusnya tetap mendapat penanganan. Ia menyangkal jika keluarga pasien pulang lebih awal karena alasan beban biaya rontgen. Pasalnya, untuk pasien gizi buruk, bebas dari semua biaya.

“Kami mengimbau keluarga pasien (Uswatun Khasanah), tetangga dan masyarakat sekitar perlu terlibat aktif agar pasien dirujuk lagi ke Puskesmas.

Apalagi dia masih anak sekolah dan terbukti putus sekolah, harusnya dinas terkait juga aktif melakukan kunjungan,” tandasnya. (ari)

Penyitaan Gagal Dari Hal. 1 Seharusnya eksekusi barang bukti itu sudah bisa dilakukan jika tersangka tidak sakit dan menanda tangani berita acara penyitaan. “Sementara ini penyitaan belum bisa kami lakukan, karena yang bersangkutan mengaku sakit. Kita tunggu saja, karena pekan ini di akan dipanggil lagi,” kata Wakajati kepada Suara NTB, Rabu (22/5).

Penyitaan ini begitu penting dilakukan, karena secara yuridis menurut Wakajati, tanah tersebut menjadi barang bukti yang harus diamankan. Status

tanah bermasalah, karena sebelumnya dijual oleh dua tersangka, BF oknum anggota dewan dan pejabat Kantor Aset di Pemda Lobar berinisial Brh. Kedua tersangka menjual kepada Abdul Kabir setelah melalui pembuatan sertifikat atasnama Kadus Ireng Daye, Ahmad Gazali.

“Walaupun kemarin gagal, kami akan lakukan lagi pemanggilan, sampai aset pemerintah ini benar benar kami sita untuk kepentingan penyidikan,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/dok)

Dari pernytaan BKSDA dan hasil temuan sementara itu terangnya, pihaknya akan menelusiri proses perizinan dan apa saja biota laut yang dikirim keluar.

Selain itu, jumlah, jenis dan tujuan pengiriman juga akan ditelusurinya. Jika sudah mendapatkan bukti kuat, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasional perusahaan itu. ‘’Bila perlu kita hentikan seterusnya, karena ilegal,” tegasnya.

Menyikapi dugaan penyelundupan itu, Dislutkan, Komisi I dan Komisi II DPRD setempat menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, akan dilakukan investigasi untuk mendalami persoalan ini. Dewan dalam hal ini akan menelusuri dari segi perizinannya, karena menurut informasi awal izin perusahaan itu sudah kedaluarsa. Sementara Dislutkan sendiri akan menyelidiki asal muasal karang dan ikan hias yang dikelola perusahaan itu, karena pihak pengelola berdalih itu berasal dari Bima namun informasi dari nelayan biota laut yang dikelola diambil juga di perairan Lombok. Selain itu, pihaknya juga akan mengorek informasi terkait izin operasional, lokasi dan jenis biota yang diambil serta jumlah yang diambil.

Perusahaan penangkar berlokasi di Tembowong itu beroperasi sekitar lima tahun lalu sebelum ia menjabat sebagai Kadislutkan. Dulunya perusahaan ini bernama UD Ikan Lombok dan menangkar ikan hias saja. Namun belakangan informasinya perusahaan itu dikelola warga Italia. Usahanya pun mengelola koral dan biota laut lainnya. Informasi yang ia peroleh ketika berkunjung ke perusahaan itu bersama Bupati Lobar beberapa waktu lalu, perusahaan itu mengambil karang dan ikan hias di Bima.

Perusahaan ini kemudian menangkarnya dan setelah berukuran besar dikirim ke Bali, dari Bali biota laut ini kemudian dikirim ke luar negeri. Akan teta-

pi dari informasi nelayan sekitar daerah itu, biota laut tidak hanya diambil dari Bima melainkan banyak di perairan Lombok. Hal ini menurutnya perlu didalami, karena jika benar itu terjadi maka tentu tanggung jawab perusahaan itu untuk melakukan perbaikan dan perlu meminta izin ke Dislutkan Lobar.

Pengiriman biota laut dilakukan hampir setiap bulan.

Kadiskanlut menduga, izin pengelolaan yang diperoleh hanya sebatas kedok untuk mengambil biota laut kemudian dikirim dan dijual. Iapun menduga izin pengelolaan itu hanya kedok saja untuk menyelundupkan biota laut lainnya. Hasbullah juga menerima informasi, perusahaan pengelola dan penangkar itu sudah habis masa izinnya. Ia melihat langsung surat izin itu habis setahun lalu. Ia pun menganjurkan kepada pengelola perusahaan untuk mengajukan perpanjangan melalui Dislutkan, kemudian diteruskan ke Dislutkan NTB. Namun pihak perusahaan tak menggubrisnya dengan alasan pengurusan izin itu berada dibawah kewenangan provinsi.

Pengambilan terumbu karang secara terus menerus akan mengancam kelestarian biota laut. Karena berdasarkan hasil penelitiannya, disepanjang pantai dari daerah Eat Mayang Lembar hingga Pelangan- Sekotong Barat terjadi kerusakan karang dan biota laut yang cukup parah.

Sementara itu hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Lobar yang membidangi perizinan, H. Sabirin.

Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Pol PP dan Perizinan untuk melakukan sidak ke lokasi. Menurutnya, jika BKSDA menyatakan perusahaan itu tak mengantongi izin maka harus ditutup.

“Jalan satu-satunya ditutup, tapi kami harus sidak kesana dulu. Insyallah minggu ini,” tegasnya. (her)

mulai rapat koordinasi,” ujarnya, Rabu (22/5).

Setelah KPU Kabupaten/Kota tiba di lokasi acara yaitu di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat, pihaknya langsung menghimpun dan mengkoordinasikan dokumen

hasil rekapitulasi penghitungan suara di semua kabupaten/kota.

Dokumen tersebut kemudian disiapkan untuk rapat pleno hari ini.

Untukpengamananpenyelenggaraan rapat pleno, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda

Ketua Asita Siap Klarifikasi ke Kejaksaan

Perusahaan Pengelola Biota Laut di Sekotong Terancam Ditutup Dari Hal. 1

Halaman 5

Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua DPD Asita NTB, Awanadi Aswinabawa mengaku resah dengan laporan yang dilayangkan ke Kejaksaan terkait dugaan tidak jelasnya penggunaan dana hibah Rp 300 Juta. Namun karena laporan itu sudah masuk Kejaksaan, ia mengaku siap diperiksa dan memberi klarifikasi terkait penggunaan dana itu. ‘’Kami menghargai Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menerima setiap laporan masyarakat. Saya juga hargai pihak Asosiasi Pemuda Peduli Pariwisata yang melaporkan ini, bahwa itu hak mereka,” terang Awanadi menjawab Suara NTB, Rabu (22/5). Pihaknya sebagai pengelola uang negara pun merasa itu sebagai risiko yang harus dihadapi.

Namun ia merasa perlu meluruskan, bahwa dana hibah 2011 i t u Awanadi Aswinabawa sudah

dipertanggungjawabkan kepada Biro Keuangan Pemprov NTB. Bukti pengeluaran juga sudah disampaikan. “Dalam Musda DPD Asita sebelumnya, ini juga menjadi bahan SPJ saya dan diterima kok, tidak ada masalah.

Lalu sekarang ada laporan seperti ini, saya sendiri bingung apa motifnya,” tegasnya.

Mengenai dua item anggaran yang dilaporkan diselewengkan itu, ia merinci bahwa Rp 131 juta dan Rp 129 juta sudah digunakan sesuai peruntukannya, yakni pengembangan pariwisata NTB. Mengenai tudingan bahwa itu digunakan untuk membangun kantor, tidak benar menurutnya. “Dana untuk pembangunan kantor dan operasional lainnya, sudah ada. Jadi tidak mungkin saya pakai dana lain,” klarifikasinya.

Khusus kepada pelapor, meski ia sendiri sama sekali tidak mengenal dan apa motifnya, Awan – sapaanya – meminta didatangi.

Dengan didatangi, ia akan mejelaskan, detail penggunaan anggaran tersebut, berikut SPJnya. Sehingga sebelum melapor, mereka bisa mendapat penjelasan lengkap, kemudian akan berpikir untuk melapor ke Kejaksaan.

Terkait laporan ini, Awan tidak ingin menterjemahkan ada motif terselubung dari pihak tertentu. Tapi ia menafsirkan, ada kesan ketika pihaknya sedang giat membangun pariwisata NTB yang sedang menggeliat, diganggu dengan laporan yang cenderung mengarah ke tudingan tidak mendasar. (ars)

Ketika Kuliah di Luar Daerah Menjadi Pilihan MELANJUTKAN kuliah di luar daerah, masih menjadi pilihan sebagian besar lulusan SMA/sederajat di NTB. Alternatif ini dipilih terutama oleh lulusan sekolah unggulan dan dan ekonominya mapan.

Mereka cenderung lebih memilih melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi luar daerah dari pada di NTB. Kenapa?

Minimnya jurusan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di daerah ternyata menjadi salah satu penyebab utama, mengapa sebagian besar siswa lebih memilih menempuh kuliahnya di perguruan tinggi di luar daerah. Selain karena kualitas perguruan tingginya dianggap sudah teruji, mencari pengalaman di luar daerah dan belajar hidup mandiri juga sebagai alasan.

Nisa Nur Maulidiana misalnya, siswa kelas XII SMAN 1 Mataram ini lebih memilih melanjutkan kuliah di Bandung karena alasan jurusan yang ditawarkan perguruan tinggi di NTB tidak sesuai dengan minatnya. Inilah yang membuat Nisa semakin mantap menimba ilmu di luar daerah. ‘’Karena di NTB jurusan yang saya inginkan itu nggak ada, saya maunya komunikasi. Karena di Unram sendiri nggak ada. Makanya saya memilih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung,” ujarnya.

Berbeda dengan Nisa, Mia Rizkiana yang juga siswa SMAN 1 Mataram ini lebih memilih melanjutkan kuliah di luar daerah karena bisa ber-

temu dan bersosialisasi dengan orang-orang dari daerah lain. Ia berharap dengan perbedaan latar belakang dan suku bangsa di tempat baru nanti, ia akan lebih bisa share pengalaman dan mengukur kemampuan.

“Mungkin dengan ketemu orang-orang baru bisa share pengalaman dan mengukur kemampuan. Tapi kalau di luar bisa lebih tahu lagi kita kurangnya dimana dan orang luar itu seperti apa,” terangnya.

Mia telah mendaftar di program Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM) menilai, kualitas perguruan tinggi di NTB sudah cukup memadai. Namun banyak jurusan yang diharapkan, tidak tersedia. Terutama untuk jurusan IPS yang masih terbatas. Sementara perguruan tinggi di luar daerah telah menawarkan dan membuka program-program jurusan IPS yang relatif lebih banyak, di banding program perguruan tinggi di daerah.

Kepala SMAN 1 Mataram H. L. Fatwir Uzali menanggapi, lebih dari 70 persen siswanya yang lulus tahun ini sudah mendaftar dan memilih perguruan tinggi di luar daerah, sementara sisanya memilih perguruan tinggi di Mataram dan memilih program-program favorit seperti kedokteran, teknik dan ekonomi.

Fatwir menilai, minimnya jurusan yang ditawarkan perguruan tinggi di daerah menjadi salah satu alasan utama dipilihnya perguruan tinggi di

luar daerah.

Sementara itu menurut pengamatan praktisi pendidikan Unram Dr. H. Sudirman, M. Pd, Unram sebagai menara gading perguruan tinggi negeri di NTB misalnya, hanya menawarkan jurusan yang ituitu saja dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sementara banyak ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan dan diminati masyarakat serta dibutuhkan oleh daerah justru tidak tersedia.

“Universitas di daerah sendiri tidak merespons kebutuhan perkembangan zaman.

Kan jurusannya itu-itu saja, mestinya buka mana yang semestinya harus dibuka dan ditutup,” tegasnya.

Jadi ia tidak heran jika banyak lulusan sekarang lebih memilih kuliah di luar daerah karena tidak ada pilihan jurusan baru. Menurut Sudirman, kalau ada jurusan yang memiliki banyak peminat, itupun karena sedang trend atau memang sudah tidak ada pilihan jurusan lain. Perguruan tinggi dianggap tidak tanggap memenuhi kebutuhan pembangunan masa kini.

Padahal jika dilihat dari segi kualitas, Unram tidak kalah dengan universitas lain di wilayah Indonesia bagian Timur. Hanya saja kualitas ini tidak berkorelasi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Unram. Ruang kuliah, sarana prasarana pendukung lain seperti perpustakaan dan kebutuhan bahan bacaan dianggap masih belum mendukung. (nia)

Transaksi Mencurigakan Terbanyak di Kota Mataram Dari Hal. 1 Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat tiga temuan, Sumbawa dan Lombok Tengah masing-masing dua temuan dan Kabupaten Bima sebanyak satu temuan. ‘’Jika dipersentase, kasus yang terjadi di NTB baru 0,48 persen dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Dan beberapa di antaranya ibu rumah tangga,’’ terangnya.

Membandingkan dengan jumlah temuan yang terjadi dari tahun ke tahun di NTB, Zulkarnain mengaku ada peningkatan. Dicontohkannya, tahun 2010, PPATK menemukan tiga transaksi keuangan mencurigakan. Temuan PPATK di NTB tersebut meningkat di tahun 2011 menjadi 23 transaksi. Bahkan temuan PPATK di tahun 2012 meningkat drastis menjadi 116 temuan.

Pihaknya mencurigai terjadinya transaksi keuangan tersebut, karena tidak sesuai dengan profil atau profesinya.

‘’Misalnya, ibu rumah tangga tiba-tiba dia menerima uang dan aliran uang dalam jumlah yang cukup besar. Ini membutuhkan analisis lebih lanjut dari PPATK,’’ ujarnya.

Meski demikian, pihaknya masih belum melihat transaksi keuangan ini sebagai sebuah tindakan pencucian uang. Namun, jika menemukan ada indikasi yang mengarah pada pidana, seperti korupsi, perjudian, prostitusi, narkotika, illegal logging dan illegal mining, PPATK akan menyerahkan pada penyidik untuk melakukan tindakan.

Melihat tren terjadinya peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan di NTB, PPATK gencar melakukan sosialisasi ke aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, hakim dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Dari sosialisasi ini, lanjutnya, akan ada kesamaan visi dan misi dari penyelenggara pemerintah mengenai kasus pencucian uang dan upaya penindakannya. ‘’Persentase hanya 0,48 persen dan NTB dalam posisi kuning belum merah (mem-

bahayakan, red). Untuk itu, sosialisasi gencar kita lakukan pada aparat penegak hukum dan pemerintahan supaya mereka memiliki visi sama dalam mencegah kasus pencucian uang ini,’’ harapnya.

Pelaksana Harian Sekda NTB Drs. H. Ridwan Hidayat menyambut positif kegiatan yang dilakukan PPATK. Pihaknya berharap, kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak terjadi di NTB, karena berdampak pada pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara. Selain itu, menimbulkan high cost economy dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Termasuk, menimbulkan permasalahan dalam penggunaan uang tersebut di tengah masyarakat.

Dalam memerangi kejahatan pencucian uang, lanjutnya, memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah, pelapor, penyedia jasa keuangan serta lembaga-lembaga regional dan internasional yang konsen di bidang pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang. (ham)

NTB. Selain itu juga berkoordinasi dengan keempat pasangan calon dan tim pasangan calon. “Untuk pleno besok (hari ini), keamanan sangat memadai,” ujarnya.

KPU NTB mengundang sekitar 1000 orang. Undangan tersebut terdiri dari pasangan calon, para saksi, tim pasangan calon, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, DPR, perwakilan perguruan tinggi, media, dan lainnya.

“Target kami, rekapitulasi

akan selesai sampai jam 16.00 WITA. Kemudian kita skorsing untuk salat ashar baru akan dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih,” ujarnya.

Setelah pihaknya mengumumkan siapa pasangan calon terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru, tiga hari selanjutnya KPU akan menunggu apakah ada pihak yang mempersoalkan hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. (yan)

Disorot, Penghentian Kasus Bansos Lobar 2008 Mataram (Suara NTB) Di pandangan para pegiat antikorupsi, informasi penghentian kasus Bansos 2008 yang sudah menetapkan dua tersangka, menjadi aneh. Mereka meminta Kejaksaan Negeri Mataram yang menangani kasus ini, memberi penjelasan resmi kepada publik dan alasan paling rasional, sehingga kasus yang sudah menjebloskan empat terpidana ini dihentikan.

Sorotan itu salah satunya disampaikan Ahyar Supriadi, SH, Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB. Ia yang sempat membaca pemberitaan tentang pengehentian kasus itu di media, merasa belum cukup sehingga butuh penjelasan lebih rasional dari Kejaksaan. “Saya dan publik umumnya, butuh penjelasan dari Pak Kajari Mataram (Sang Ketut Mudita, SH,MH),” pintanya.

Ahyar kemudian mengurai satu per satu alasan Kejaksaan yang sempat dibacanya. Salah satu alasan itu terkait dua tersangka, Najatul Akbar dan Lalu Turmuzi sudah mengembalikan uang Negara. Masing Masing Rp 45 Juta untuk Turmuzi, dan Rp 100 Juta lebih untuk Najatul Akbar. Ia mjenyanggah alasan itu dengan menyebut penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Dalam penjelasan pasal 4 dinyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut,” kata Ahyar,

dan ia yakin Kajari Mataram lebih paham soal itu.

Terkait alasan salah satu tersangka sakit, diharapkannya Kejaksaan bisa menjelaskan bukti rekam medik. Sehingga dengan bukti itu, masyarakat bisa menilai, apakah sakit dimaksud sangat parah, sehingga layak dihentikan dengan pertimbangan hati nurani. “Penyakitnya apa, separah apa, apakah perlu berobat berlanjut, ini harus bisa dijelaskan Kejaksaan,” pintanya.

Juga terkait biata yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perkara Bansos 2008 yang ditangani, mestinya Kajari menurutnya tidak berpikir terlalu jauh tentang ini. Korupsi tetap lah perbuatan pidana yang merugian masyarakat dan Negara umumnya.

Menjawab kritik itu, Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH meyakinkan, bahwa pihak Kejari Mataram punya alasan teknis untuk menghentikan kasus dimaksud.

Seperti halnya soal kerugian negara yang kecil dan sudah dikembalikan ke kas negara. “Tapi memang, ini bukan alasan yuridis. Hanya saja, kalau ini diproses maka biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi,” jawab Wakajati.

Satu hal lagi yang jadi catatannya, bahwa penghentian kasus ini tentu saja tidak serta merta. Jika memang ada bukti baru terkait kerugian negara, maka mereka ini akan diproses,” tegas Wakajati.

“Artinya, penghentian kasus ini ada klausul akhir, apabila ada fakta baru, akan dibuka lagi,” tegasnya. Ia memahami jika kemudian masyarakat menyoroti ini. Namun itulah alasan objektif yang bisa disampaikan pihaknya. (ars)

Personel Dituntut Konsisten Tegakkan Perda Dari Hal. 1 Bintek ini berkenaan dengan negosiasi, mediasi dan kepemimpinan. Bintek ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi Satpol PP dibidang pemeliharaan, penyelenggaraan trantibum.

Melalui Bintek ini didharapkan pelaksanaan tugas Satpol PP dapat lebih optimal dan bermuara bagi terciptanya kondusivitas daerah.

Dalam arahannya ketika membuka Bintek tersebut, Wakil Gubernur(Wagub)NTB,Ir.H.BadrulMunirMM,menekankanSDMpersonel Pol PP harus memadai. “Selain dilengkapi sarana dan prasarana serta atribut yang melekat pada Pol PP, terpenting kemampuan SDM dari personel,’’ungkap Wagub, BadrulMunir.

SDM dalam hal ini personel Pol PP harus punya dan menguasi ilmu pengetahuan seperti keterampilan teknis untuk menghadapi situasi di lapangan. Ketika di lapangan jelasnya, menuntut tindakan cepat untuk pemecahan suatu masalah. Wagub juga menyoroti aturan yang ada berupa Perda tapi institusi penegak yang diembankan ke Pol PP belum optimal dalam melaksanakan penegakan Perda. “Karena itu personel dituntut untuk konsisten melakukan penegakan Perda,’’ pesannya.

Seperti contoh pengawalan aturan yang belum optimal, penggunaan trotoar serharusnya bagi pejalan kaki namun faktanya banyak dipasang pot dan baliho serta reklame. Hal ini jelasnya perlu dikawal Pol PP ke depan.

Sementara itu, Kasatpol PP

NTB, Ibnu Salim, SH.MH menyatakan, Bintek ini merupakan upaya Pemda di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub saat ini untuk meningkatkan kompetensi Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan trantibum. “Hal ini bermuara bagi terciptanya kondusivitas daerah,”tukasnya.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan UU nomor 32 tahun 2004, terkait pelaksanaan urusan wajib kewenangan pemda meliputi penyelenggaraan trantibum menjadi tugas Pol PP. Tugas ini menurutnya berat, apalagi ke depan persoalan dihadapi semakin kompleks. Sehingga mau tidak mau, satusatunya cara melalui peningkatan kompetensi dan SDM personel melalui perbanyak Bintek.

Lebih jauh dikatakan, tujuan Bintek ini untuk meningkatkan pengembangan dan pengetahuan serta pemahaman aparatur Satpol PP dalam melaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga, dengan terpeliharannya trantibum bisa mewujudkan pencitraan bagi aparatur penegak perda dan wibawa pemerintah. Bintek ini sendiri dihadiri semua kasat, kasi operasional se kabupaten/ kota. Polda juga dilibatkan sebagai naras umber dan instruktur. “Bintek ini juga diisi penyampaian teori dan praktik, simulasi-simulasi,”ujarnya.

Ibnu Salim yang juga calon pemimpin muda masa depan ini menambahkan, Polda lebih banyak melakukan pembinaan terhadap personel Pol PP untuk meningkatkan kompetensi personel Pol PP sendiri. (her/*)

Satukan Kekuatan Dari Hal. 1 ketika kita memang mau membangun NTB ke depan,” tandas Mahally. Seperti diketahui, KPU NTB hari ini menggelar Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan Cagub/ Cawagub NTB serta pleno penetapan Cagub/Cawagub NTB terpilih di Pilkada 2013. Dengan demikian, hari ini sudah bisa diperoleh kepastian siapa yang akan memimpin NTB lima tahun ke depan.

Menurut Mahally, Pilkada adalah sebuah proses untuk menentukan bahwa sebuah daerah yang menyelenggarakannya bisa dijamin untuk berkembang ke arah yang lebih baik seiring dilakukannya suksesi kepemimpinan. Pilkada juga tidak seharusnya meninggalkan ekses yang berkepanjangan, melebihi jangka waktu pelaksanaannya. Ketika pemenang

Pilkada sudah dipastikan, sudah seharusnya semua pihak yang berkompetisi kembali menyatukan kekuatan.

Dalam konteks itulah, Mahally memandang proses rekonsiliasi politik tidak lagi sebagai sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Sebab, ia meyakini bahwa para kandidat yang tampil semuanya adalah pribadi – pribadi terpilih yang masing – masing bisa memberikan kontribusi besar meski tidak semuanya harus terpilih sebagai pemimpin.

Ia menyerukan agar pihak – pihak yang tidak terpilih dalam Pilkada tidak merasa kalah atau kecewa. Selain itu, pihak yang berhasil terpilih juga tentu tidak akan mengekspresikan euforia yang berlebihan. “Sebab kita tahu, ada janji – janji kepada rakyat NTB yang harus segera ditunaikan ketika Pilkada ini sudah selesai,” tandas Mahally. (aan)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Halaman 6

Diskriminasi terhadap Perempuan Gizi Buruk seperti Gunung Es SEDIKITNYA tujuh penderita gizi buruk, kini ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Angka ini melengkapi jumlah penderita kurang asupan gizi yang ditemukan tersebar hampir di seluruh wilayah NTB. Sebagian besar penderita yang mengalami gizi buruk adalah kelompok anak-anak dan bayi bawah lima tahun (balita).

Dalam setiap kesempatan, Dinas Kesehatan NTB menyebutkan bahwa penderita gizi buruk di daerah ini dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Penurunan ini tidak lepas dari langkah-langkah penanganan yang dilakukan, melalui berbagai program terpadu yang dicanangkan pemerintah. Hal itu memang benar adanya. Namun, penurunan itu ternyata belum berarti persoalan gizi buruk sudah tuntas.

Kasus gizi buruk ibaratnya gunung es. Penderita yang diketahui dan mungkin ditangani pemerintah selama ini, adalah penderita-penderita di permukaannya saja. Karena memang yang kelihatan dipermukaan saja atau puncak gunung esnya. Sementara dibawahnya yang angka atau jumlahnya mungkin lebih besar (banyak) tidak terlihat. Sehingga jumlah penderita yang lebih banyak ini justru belum tertangani.

Memang menuntaskan kasus gizi buruk, bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi setidaknya, kalaupun tidak tuntas, semestinya munculnya penderita-penderita gizi buruk baru yang ditekan. Langkah menekan munculnya penderita baru bisa dilakukan dengan mengetahui penyebab munculnya kasus kekurangan gizi yang banyak ditemukan terutama pada anak-anak dan balita.

Untuk menekan munculnya kasus-kasus baru gizi buruk inilah yang harus diintensifkan. Menangani kasus gizi buruk, memang tidak cukup dengan memberi bantuan makanan untuk pemenuhan gizi penderita. Yang tidak kalah penting yang harus diketahui adalah mengetahui pemicu munculnya kasus gizi buruk.

Di Indonesia, termasuk NTB, umumnya penderita gizi buruk dipicu oleh persoalan ekonomi. Namun, selain ekonomi, ada beberapa hal tertentu yang memengaruhi kurangnya gizi anak-anak. Penyebab-penyebab tidak langsung itu antara lain persediaan pangan, pola asuh, dan faktor lainnya, seperti sanitasi, air dan pelayanan kesehatan.

Di NTB pola asuh dan kebiasaan yang keliru kerap memicu munculnya kasus gizi buruk. Misalnya, tidak jarang seorang ibu yang mengabaikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya dan lebih memilih susu kaleng sebagai pilihan utama. Pola pikir mereka keliru, karena mereka mengira susu kaleng kualitas gizinya lebih baik. Selain lebih baik, juga dinilai tak merepotkan. Di beberapa tempat, tak sedikit juga si ibu meninggalkan bayinya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Sementara sang anak dititipkan pada neneknya.

Pola asuh nenek yang keliru, akhirnya membuat anak yang lahir sehat menjadi asupan gizi kurang dan sakit-sakitan.

Terkait dengan kondisi ini, tidak saja pemerintah yang berperan dalam menekan munculnya kasus gizi buruk. Peran LSM, pelaku usaha dan media harus berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat, sehingga penanganan kasus gizi buruk bias dilakukan optimal dan peluang munculnya kasus baru bias ditekan. (*)

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, tapi juga terjadi di dunia nyata, begitu juga di Indonesia marak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai second class citizens makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang mencipakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).

akin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman. proses penanganan kasus sejak pertama sampai di jatuhkan sanksi hukuman cendrung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan. Kekerasan menjadi hal yang menakutkan bagi kaum perempuan. Karna itu, Kekerasan amat rentan terjadi pada perempuan karena sudah terkontruksi oleh budaya patriarki dan keterbatasan akses. Hal tersebut menjadikan perempuan tidak memiliki posisi tawar sehingga rentan menjadi korban kekerasan.

Komnas Perempuan menemukan adanya 1210 berita yang dikelompokkan dalam 7 kategori, yakni agency, diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender, HAM umum, kekerasan, perempuan berhadapan dengan hukum, upaya dan lainnya. Berita terbanyak adalah kekerasan, dan lebih dari 61% adalah kekerasan seksual. Dibandingkan dengan isu kekerasan seksual, pemberitaan perempuan secara umum jauh lebih baik yakni telah memenuhi etika dan hak korban sebesar 79% (tahun lalu sebesar 68%). Komnas Perempuan memahami persoalan kekerasan seksual sangat rumit dan belum semua awak media memiliki pemahaman yang baik dan berperspekif korban.

Oleh karenanya penting bagi semua elemen mengawal berbagai pemberitaan tentang kekerasan seksual agar menjunjung kerahasiaan korban dan tidak melakukan penghakiman pada perempuan korban kekerasan.

Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan makin mengkhawatirkan masyarakat.

Namun, ancaman hukuman perkosaan tidak berubah dalam RUU KUHP yang diajukan pemerintah ke DPR. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, ancaman hukuman bagi tindak perkosaan yang disertai kekerasan terhadap seorang wanita ditentukan paling tinggi 12 tahun penjara. Kenyataannya dalam praktiknya, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap kasus-kasus perkosaan sangat rendah, jauh dari besaran hukuman maksimal.

Wakil Ketua Bidang Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Margaretha Hanita pernah mengatakan bahwa data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahun. Kasus yang ditangani lembaganya terus naik dari 935 pada 2010 menja-

Oleh :

Ruwaida Hudatullah

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di 1.381 pada 2011, dan 1.429 pada 2012. Dari jumlah kasus yang ditangani, ujarnya, 74 persen adalah kasus terkait perempuan dan 26 persen anak-anak. “Yang paling memprihatinkan adalah 30 persen kasus anak ini adalah persetubuhan, melibatkan korban anak perempuan antara 12 sampai 18 tahun,” ujar Margaretha.

Namun, data yang tercatat itu merupakan fenomena gunung es.

Masih sangat banyak perempuan yang menjadi korban tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya. Kurangnya pendidikan, atau rasa hormat terhadap perempuan, merupakan penyebab utama tingginya kasus kekerasan seksual, Sejak awal, perempuan di masyarakat kita sudah ditaruh di tempat yang lemah dan dijadikan obyek.

Media sebagai institusi yang memiliki jangkauan luas serta berperan memberikan pendidikan publik perlu memberikan perhatian serius pada isu perempuan, khususnya kekerasan seksual. Termasuk menambah frekuensi pemberitaan isu perempuan dan menempatkannya pada rubrikasi yang lebih strategis. Apalagi sebagai lembaga yang juga menjadi sumber rujukan, media dapat menciptakan perubahan cara pandang masyarakat serta mendorong kondisi bagi upaya pemenuhan hak perempuan korban.

Caranya dengan memuat pemberitaan yang menguatkan dan mendorong upaya pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Dengan penguatan peran media dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, maka media dapat menjadi garda terdepan merawat agenda reformasi untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas jaminan rasa aman.

Poligami yang merupakan celah atau peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kondisi perempuan kepala keluarga di lingkungannya, serta perempuanperempuan yang memilih profesi sebagai buruh migran (TKW) untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarganya. Tiga fenomena ini cukup menjelaskan tindakan kekerasan dialami perempuan di tengah-tengah masyarakat yang patriarki dan pemahaman yang “keliru” terhadap ajaran aga-

ma telah meminggirkan, mendiskriminasi bahkan menihilkan keberadaan perempuan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga Terminology kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya, domestic violence, family violence, atau wife abuse. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (gender-based violence).

Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hakhak keabasahannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan.

Contoh kasus yang sedang hangathangatnya tetersebar di media, yaitu kasus pembunuhan dan pembakaran terhadap seorang perempuan, perempuan ini menginginkan keadilan dan pertanggung jawaban apa yang telah mereka lakukan sehingga hamil 6 bulan. Namun naas perempuan ini harus mendapatkan kekerasan bertubi-tubi dari pembunuhan hingga pembakaran terhadap perempuan tersebut. Ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang memang telah di organisir, karna ada kesempatan sehingga terjadilah bentuk kejahatan ini.

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga maka bentuk kejahatan ini sesungguhnya kurang mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat. Hal ini disebabkan karna kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatip tertutup (pribadi) dan terjaga ketat Privacy-nya, karena persoalananya terjadi didalam area keluarga. Begitupula, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa mempermalukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Di samping itu pula, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinanya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menye-

lesaikanya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Tindakan kekerasan terhadap kaum hawa, tidak akan pernah berhenti apabila pihak yang berwenang tidak komit dalam penanganan kasus yang banyak terjadi di rumah tangga, Perbuatan kasar dan di luar batas kewajaran yang dilakukan seorang suami terhadap isteri, sudah terjadi sejak dari dulu, namun sampai saat ini terus berlanjut dan tidak diketahui kapan berakhir. tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Dan justru akan menambah masalah dalam rumah tangga itu sendiri. dalam mewujudkan suatu keluarga yang baik, diperlukan kekelurgaan yang tinggi, komunikasi yang lancar, serta saling harga menghargai antara suami dan isteri, serta anak-anak.

Akhirnya, diskriminasi baik dalam bentuk kekerasan dan kejahtan terhadap kaum lemah (perempuan dan anak-anak) akan terus bergulir jika budaya masyarakat yang masih melihat perempuan itu lemah dan statusnya masih dalam kungkungan; tidak cukup dengan mengibarkan status gender terhadap kaum hawa, namun harus ada komit yang kuat dari semua pihak untuk meminimalisir pendiskriminasian terhadap kaum yang lemah.

Kuliah di luar daerah menjadi pilihan lulusan SMA di NTB PT lokal harus koreksi diri

*** Harga jagung di Lunyuk perlu diproteksi Agar petani tak selalu rugi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Bisnis Program Digital SEBAGAI upaya merebut perhatian pasar, banyak cara yang bisa dilakukan PT. XL Axiata sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa operator seluler. Kian gencar melaksanakan program outdoor-nya yang lebih mengarah pada sistem digital.

Sebelumnya, konser bersama NOAH melalui sistem digital dilangsungkan di Mataram Mall.

Kegiatan itu cukup menyedot perhatian masyarakat, tidak saja para customer -nya. Barubaru ini, XL kembali menggelar kompetisi Olimpiade Digital Jagoan Muda, yaitu sebuah kompetisi kreativitas yang dilakukan secara online . Menyasar para pelajar tingkat SMP dan SMA, program ini menantang generasi muda untuk berkreasi dan mengikuti permainan yang berbasis teknologi dan sosial media, untuk mendapatkan vote terbanyak.

Siswa pada program ini ditantang untuk terus aktif di sosial media, seperti facebook, twitter, kakao talk serta VAS , XL Karaoke , status RBT dan sebagainya.

RSOM XL Wilayah NTB, R. Wicaksono dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (22/ 5) mengungkapkan, dengan banyaknya kegiatan berbasis digital yang terlaksana di NTB, tidak saja sebagai langkah untuk terus mengenalkan produk-produk XL. Tetapi bagian lainnya, bagaimana masyarakat bisa lebih familiar dengan segala aktivitas yang bersentuhan langsung dengan IT (digital).

Apalagi daerah ini dipandang sebagai wilayah potensial yang memiliki peluang untuk mengembangkan digital, di tengah perkembangan zaman.

“Perkembangan informasi paling tinggi terbanyak melalui media secara digital. XL mengambil kesempatan dari itu, karena XL memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan digital,” terangnya.

Dibanding dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lain, disebutnya tentu NTB masih memiliki kesenjangan yang jauh dari sisi informasi secara digital. Atas dasar itu juga, XL menjawabnya dengan terobosan-terobosan program digital, meski apa yang dilakukan disinipun tak jauh beda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Bahkan dipandang berkorelasi dengan program pemerintah pusat, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kaitannya erat dengan memasyarakatkan internet hingga menjangkau pelosok.

“Kemenkominfo menjalankan programnya melalui internet kecamatan, XL juga terlibat dengan memberikan fasilitas komputer kepada sekolah-sekolah, sebanyak lima unit di NTB, yang digunakan untuk mengakses internet,” tambahnya.

Untuk itu pula, secara produk XL menurutnya lebih banyak memberikan perhatian kepada langkah untuk mengembangkan 3G secara luas, bahkan investasipun dilakukan secara besar-besaran, tetapi 2G-pun tetap menjadi perhatian. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS Pembangunan Ruang Potong Hewan Mataram Dinilai Mubazir

Halaman 7

Mataram (Suara NTB) Pembangunan ruang potong pada Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Mataram tahun 2012 lalu dikeluhkan keberadaannya. Pasalnya 12 ruangan yang disekat khusus untuk pemotongan hewan tersebut, sejak dibangun hingga saat ini tak bisa difungsikan sesuai peruntukannya. Beberapa pihakpun meminta bangunan tersebut sebaiknya dirubuhkan.

Beberapa petugas potong di RPH kota Mataram menyebutkan, dalam pembangunannya, pemerintah terkait dikesankan tidak ada perhitungan ataupun komunikasi dengan pihak yang menjalankan operasional di RPH. Sehingga bangunan yang seharusnya dibangun untuk memperlancar operasionalnya, justru sebaliknya.

“Bangunan tengah ini, rencananya mau dibangun untuk ruang potongnya, tapi sejak dibangun tahun lalu, tidak bisa difungsikan, karena sempitsempit. Sapinya tidak muat.

Kalau kita paksa, bisa-bisa kita yang petugas motongnya ini yang jadi korban,” terang beberapa petugas RPH kota Mataram pada Suara NTB, Rabu (22/5).

Bahkan pada kegiatan rehabnya, bangunan fisik pokok yang digunakan untuk aktivitas pemotongan tak diperhatikan, justru diarahkan pada rehab bangunan yang tidak prioritas. Sehingga keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan keberadaan RPH-pun dipertanyakan.

Pada bagian lain, disinggung mengenai kelancaran aktivitas pemotongan, beberapa petugas

(Suara NTB/bul)

TIDAK SESUAI - Banguan ruang potong di RPH Kota Mataram yang diminta dirubuhkan karena dibangun tidak sesuai kebutuhan. yang enggan disebutkan namanya ini mengaku, aktivitas pemotongan sekarang ini menurun cukup drastic. Hal itu disebabkan banyaknya sapi-sapi dalam daerah yang diboyong oleh pengusaha luar. Sehingga mempersempit ruang gerak pengusaha (pejagal dalam daerah).

Sebelumnya, untuk tahun 2012 saja, jumlah sapi yang dibawa jagal se kota Mataram setiap harinya cukup banyak,

bahkan mencapai seratusan sapi potong. Tetapi belakangan menurun kisaran 40 sampai 50 sapi potong sehari. “Banyak jagal, atau pengusaha yang membeli sapi, kalah saing.

Lebih banyak sapi di NTB dibawa keluar, pendapatan kita juga menurun di sini,” akunya.

Banyaknya sapi-sapi yang dibawa keluar daerah ini, menyebabkan tak sedikitnya jagal yang mengeluh, bahkan

Harga Jagung di Lunyuk Perlu Diproteksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Lunyuk memiliki potensi luar biasa, salah satunya pengembangan jagung yang selama ini telah berjalan. Namun, harga jagung yang kadang merosot perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah. Sambil terus melakukan pembenahan infrastruktur di wilayah ini untuk memudahkan akses jual beli hasil jagung.

Camat Lunyuk, Lukmanuddin S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (22/5) menyebutkan, saat ini di Lunyuk untuk jagung kering gudang berkisar Rp 2.4002.500 per kilogram dan harga kering panen sekitar Rp 2.300, per kilogram. Meski tak banyak keluhan dari petani, namun harga ini masih bisa dinaikkan hingga Rp 3.000 per kilogram.

Persoalannya, produksi jagung di Lunyuk cukup tinggi.

Sebab, secara berkesinambungan masyarakat setempat menanam jagung. Jadi, tidak hanya semusim, tetapi sepanjang tahun. Tak heran, kalau produktivitas pun makin meningkat. Hingga kadang kala harga merosot. Sekadar diketahui, luas areal tanam jagung saat ini sekitar 6.000 hektar dengan potensi yang tersedia sampai belasan ribu hektar.

“Bahkan sekarang ini jagung sudah mulai berbuah lagi, mau panen,” jelas Lukmanuddin.

Untuk itu, dibutuhkan proteksi harga dari pemerin-

(Suara NTB/arn)

SIAP PANEN – Hamparan tanaman jagung siap panen di Lunyuk. tah. Agar petani dapat keuntungan minimal 20 persen dari biaya produksi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah atas usaha yang dilakukan masyarakat selama ini.

Minimal ada tameng untuk melindungi petani dari spekulan yang ingin mempermainkan harga, sehingga harga jagung menjadi anjlok.

Selain itu, infrastruktur jalan kini juga terus dibenahi, agar akses transportasi terutama bagi truk pengangkut

hasil bumi bisa berjalan lancar. Dalam perbaikan seperti saat ini, kadang kendaraan harus menungu sampai empat jam untuk bisa melewati tanjakan Rontong wilayah Lunyuk Rea, yang sekarang berusaha diturunkan hingga 17 meter.

Pemerintah kini juga tengah merehab irigasi induk bendungan Plara bantuan pusat senilai Rp 7 miliar. “Insya Allah irigasi bagus dan hasil pertanian semakin menjanjikan,” pungkas Lukmanuddin. (arn)

menghentikan sementara pemotongannya, karena nilai beli maksimal yang masih bertahan pada harga lama.

Banyak sebenarnya yang menjadi korban akibat pengiriman sapi yang berlebihan ke luar daerah. Secara mendetail disebutkan, aktivitas RPH yang semakin berkurang, pendapatan buruh RPH yang terus menyusut, bahkan harga jual daging sapi yang ber-

Pusat Siapkan Triliunan Rupiah untuk Pembangunan Bendungan di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat sudah memberikan jatah pembangunan lima bendungan baru di NTB pada tahun mendatang bernilai triliunan rupiah. Namun dari lima bendungan tersebut, baru empat bendungan yang sudah diajukan, dan sisanya pemerintah pusat menunggu pengajuan usulan lokasi pembangunan satu bendungan lagi. Menyikapi hal ini, Gubernur akan menunggu kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Demikian dikatakan Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/ 5). ”Penentuan lokasi pembangunan satu bendungan itu berdasarkan kajian dari PU dan BWS dan diajukan ke pak gubernur kemudian ditentukan,” ujarnya.

Dijelaskan, sebelum menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan satu bendungan tersebut akan dilihat daerah yang membutuhkan sumber pengairan. Selain itu, debit air yang akan ditampung juga tak luput dari kajian. Sehingga, pembangunan bendungan tersebut memberikan kemanfaatan secara terus menerus kepada masyarakat dalam rangka memperkuat NTB sebagai penyokong ketahanan pangan

(Suara NTB/bul)

Penyaluran DBH-CHT Loteng Salah Sasaran Praya (Suara NTB) Proses penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku (DBH-CHT) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai dilaksanakan tahun 2010 lalu, terus menuai persoalan hingga saat ini. Pasalnya, penyaluran dana yang diambil dari hasil pajak tembakau ini, kerap salah sasaran. Sehingga rawan terjadi penyimpangan anggaran.

Bahkan menurut Koordinator Forum Silaturahmi dan Advokasi untuk Petani Tembakau (FOR SUADPT) Loteng,

R. Wicaksono

Hamzanwadi, selama tiga tahun penyaluran DBH-CHT di Loteng, pihaknya mensinyalir telah terjadi mark up anggaran dengan besaran mencapai hingga miliar rupiah. “Rinciannya kita tidak tahu persis, tapi dari hasil pendapatan kita selama ini, setidak ada sekitar Rp 5 miliar anggaran DBH-CHT Loteng yang telah di-mark up,” sebutnya.

Hal itu terjadi, dikarenakan proses penyaluran banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dengan kata lain, arah penggunaan danan-

ya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Namun yang terjadi di Loteng, justru jauh dari harapan. Di mana banyak anggaran DBH-CHT yang arah penggunaannya justru tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan petani tembakau sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, jatah DBH-CHT terkesan jadi rebutan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tahan di kisaran Rp 85.000/kg hingga Rp 90.000/kg.

Sebelumnya, pihak pedagang daging di beberapa pasar pencontohanpun pernah meminta agar pemerintah daerah menyetop izin keluar sapi-sapai dalam daerah, karena pengaruhnya cukup besar, tidak saja pada harga yang tinggi, tetapi kecenderungan ekonomi banyak pihak terkait yang terus menurun. (bul)

lingkup Pemkab Loteng dengan sama-sama bersaing mengajukan program dengan berdalih kepentingan petani tembakau. Yang sayang, program yang diajukan justru lebih banyak berupa pengadaan barang dan jasa.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, tidak bersedia memberi komentar banyak terkait persoalan. Ia menegaskan dalam proses penyaluran DBH-CHT, pemerintah daerah tetap mengikuti aturan yang ada. (kir)

nasional. “Masih ada waktu untuk melakukan kajian, jangan terburu-buru. Supaya nanti jangan kita membangun bendungan, airnya malah tidak ada,” tuturnya.

Selain itu, berbagai kajian teknis seperti luas areal pertanian yang dapat diairi dengan dibangunnnya bendungan tersebut juga menjadi perhatian. Jika hal tersebut sudah bisa diketahui maka jumlah peningkatan produksi pangan (beras) juga akan bisa diketahui. ”Karena kita merupakan salah satu provinsi sebagai penyokong ketahanan pangan nasional yakni surplus 10 juta beras tahun 2014. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan dibangunnya bendunganbendungan itu,” tandas Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan ini.

Diketahui, selain pembangunan megaproyek bendungan Pandandure, Lombok Timur, NTB juga mendapatkan jatah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan lima bendungan baru bernilai triliunan rupiah. Namun, dari lima jatah yang didapat NTB tersebut, saat ini baru empat yang sudah diajukan yakni bendungan Tanju dan bendungan Mila atau bendungan Rababaka Kompleks di dompu.

Kemudian bendungan Mujur, Lombok Tengah dan bendungan Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu, pemprov NTB diminta untuk mengajukan satu lagi bendungan yang akan dibangun melalui dan APBN tersebut. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

RADIO

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Pecahkan Rekor Nasional

LATIHAN Suasana latihan tim Piala Sudirman Indonesia di Sentosa Sport Arena, Kuala Lumpur, Rabu (22/5).

Tim Piala Sudirman Indonesia kembali akan berhadapan dengan tim Cina pada babak perempat final Kamis (23/ 5) ini.

RAUT kegembiran terus terpancar di wajah manis Raina Saumi.

Pesona kegembiraan itu semakin terlihat setelah gadis kelahiran, Bandung 24 Oktober 1995 berhasil memecahkan rekor nasional di Kelompok Umur (KU) I (satu) nomor 400 meter gaya bebas putri di Kejurnas Renang yang berlangsung di Kolam Renang Dewi Anjani Mataram, Rabu (22/5).

Tampil menggunakan pakaian renang berwana pink, Raina Saumi mengaku, sejak dua tahun tampil di nomor KU I, ia sudah dua kali pecahkan rekor nasional, dan rekor nasional yang dipecahkannya di Kejurnas di Kolam Renang Dewi Anjani merupakan yang ketiga kalinya. “Rekor nasional pertama kalinya saya raih di Malaysia Open, selanjutnya di Kejurnas di Jatim dan Palembang 2012 lalu, dan terakhir di sini (kolam renang Dewi Anjani-red),” ucapnya bangga.

Catatan yang berhasil diukur di nomor 400 meter bebas itu, yakni 4 menit, 22 detik, 17 second, sementara rekor yang dikantongi sebelumnya, 4 menit, 23 detik, 21 second, itu artinya ia tampil lebih cepat 1 detik dari rekor nasional yang dibuat di kejurnas di Pelembang tahun 2012 lalu.

Selain itu, tambahan satu medali emas di nomor 400 meter gaya bebas putri tersebut menambah koleksi medali emas untuk dirinya. Pasalnya medali tersebut merupakan medali emas yang ketiga yang diraihya. Dirinya juga mengantongi dua medali emas di nomor 200 gaya bebas putri, dan 800 meter gaya bebas putri.

Selain itu, ia juga menyumbang 2 medali perak di nomor 100 meter dan 200 meter gaya kupu-kupu putri di KU I. (fan)

Raina Saumi (Suara NTB/fan)

(ant/bali post)

Kuala Lumpur Indonesia benar-benar mengalami nasib sial karena kembali akan berhadapan dengan tim tangguh Cina pada pertandingan perempat-final kejuaraan bulutangkis beregu campuran Piala Sudirman di Stadion Putra Komplek Olahraga Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/5) hari ini.

Berdasarkan aturan, Indonesia yang menempati peringkat ke enam dan berada di luar empat besar, harus menerima nasib dan mengandalkan keberuntungan, karena lawan yang dihadapi di babak delapan besar tersebut harus ditentukan melalui undian.

Cina yang merupakan unggulan teratas dan mendominasi kejuaraan tersebut dalam empat event terakhir, adalah tim yang berusaha dihindari lebih awal oleh tim manapun.

Tim Indonesia keluar sebagai runner-up Grup A bermodalkan kemenangan 4-1 atas India pada pertandingan sebelumnya, namun menyerah dengan skor telak 0-5 kepada Cina pada pertandingan terakhir, Selasa lalu.

Kekhawatiran bahwa Indonesia akan kembali bertemu Cina di babak perempat-final benar-benar menjadi ken-

yataan dalam undian yang berlangsung di ruang pers.

Pengundian dilakukan menjelang tengah malam karena harus menunggu hasil pertandingan terakhir yang berlangsung ketat dan menegangkan, yaitu antara Malaysia dan Jerman yang berakhir dengan kekalahan tragis tuan rumah dengan skor 2-3.

Pengambilan undian untuk babak perempat-final berlangsung tidak kalah menegangkan dibandingkan dengan pertandingan di lapangan, terutama bagi tim Indonesia saat memasuki saat-saat terakhir.

Semua perwakilan nampak berharap-harap cemas agar tim mereka tidak mendapat nomor urut 2, yang berarti harus berhadapan dengan Cina yang di nomor urut pertama.

Manajer Tim Indonesia Rexy Mainaky yang menyaksikan undian mengatakan bahwa hasil undian tersebut memang

Berikut hasil undian untuk pertandingan perempat-final, Kamis (23/5): Cina vs Indonesia

Korsel vs Jerman

Taiwan vs Denmark

Jepang vs Thailand

sangat tidak menguntungkan Indonesia. “Walau bagaimana pun kita harus terima hasil undian tersebut meski sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia. Semua negara dalam kenyataannya pasti berusaha untuk terhindar dari Cina,” kata Rexy, juara ganda putra Olimpiade Atlanta 1996 bersa-

ma Ricky Subagja itu.

Namun Rexy menegaskan bahwa Indonesia tetap akan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki menghadapi Cina yang berambisi untuk meraih gelar juara lima kali secara beruntun, atau sembilan kali secara keseluruhan. (ant/bali post)

Malaysia Langsung Tersingkir Kuala Lumpur Tuan rumah Malaysia secara tragis langsung tersingkir dari persaingan setelah menyerah 2-3 kepada Jerman dalam dalam penyisihan terakhir Grup C kejuaraan bulutangkis beregu campuran Piala Sudirman di Stadion Putra Bukit Jalil Kuala Lumpur, Selasa malam.

Dengan kekalahan tersebut, Malaysia yang prestasi terbaik mereka adalah semifinal di Guangzhou pada 2009, harus menemui kenyataan pahit karena langsung tersingkir setelah sebelumnya juga menyerah 2-3 kepada Taiwan.

Taiwan tidak tergoyahkan sebagai juara Grup C setelah pada pertandingan lainnya mencetak kemenangan 5-0 atas Jerman yang lolos ke perempat-

final sebagai runner-up grup.

Pertandingan antara tuan rumah Malaysia dan Jerman menyuguhkan pertandingan yang mendebarkan karena berlangsung ketat sampai detik-detik terakhir dan menjadikan partai tersebut sebagai partai terlama selama kejuaraan yang berlangsung sejak Minggu (19/5) itu.

Malaysia tertinggal lebih dulu 1-0 ketika ganda campuran Chan Peng Soon/Goh Liu Ying harus mengakui ketangguhan Michael Fuchs/Birgit Michael dengan skor 17-21, 21-18, 17-21).

Pada pertandingan partai terakhir di nomor ganda putri pertarungan mendebarkan, Woon Khe Wei/Vivian Kah Mun Hoo harus menerima kenyataan karena akhirnya harus menyerah kepada Jerman 2-3. (ant/bali post)

Jabar Juara Umum Renang Mataram (Suara NTB) Setelah melalui persaingan yang sangat ketat, kontingen Jawa Barat (Jabar) akhirnya sukses mempersembahkan medali emas terbanyak di Kejurnas Renang Kelompok Umur (KU) dan senior di Kolam Renang Dewi Anjani, Rabu (22/ 5). Tim Asuhan Pelatih Kepala, Nizaruddin itu berhasil mengoleksi 39 emas, 20 perak dan 18 perunggu. Sementara peringkat kedua diraih DKI Jakarta dengan 35 emas, 34 perak dan 33 perunggu serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan 29 emas, 32 perak dan 31 perunggu.

Selain meraih medali emas terbanyak, sebanyak dua atlet asal Jabar, Raina Saumi G dan Ricky Anggawijaya berhasil memecahkan rekor nasional di Kelompok Umur (KU) I di nomor 400 meter gaya bebas putri dan KU I di 800 meter gaya bebas putra. Atas prestasinya tersebut dua atet tersebut mendapat menghargaan berupa voucher menginap gratis di salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi.

“Voucher gratis ini kita berikan kepada atlet yang berhasil memecahkan rekor nasional di kejurnas ini,” ujar Ketua Yayasan IKIP Mataram, H. Lalu Rusmiady saat penutupan.

Tak hanya IKIP Mataram, namun KONI NTB juga memberikan voucher menginap gratis selama dua hari di salah satu hotel di NTB kepada atlet yang memecahkan rekor nasional.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Ahmad Musyafa, mengungkapkan, kontingen Jabar sukses meraih medali emas terbanyak, diikuti DKI Jakarta dan Jatim.

Pihak panitia juga menetapkan atlet terbaik di masingmasing kelompok umur. Untuk atlet terbaik pada kelompok umur putri, ada Raina Saumi G di KU I dari Jabar, Sagita Putri Kris di KU II dari Jawa Tengah,

Adinda Larasati Dewi di KU III dari Jatim, Vina Wijaya di KU IV dari Jateng dan Ressa Kunia Dewi di Senior dari Jabar.

Sementara lima atlet terbaik putra, Ricky Anggawijaya (Jabar), Muh. Alamsyah (Sulsel), Erick Ahmad Fathoni (Jateng), I Putu Wirawan (Bali) dan Triadi Fauzi (Jabar) Selain itu terdapat tiga atlet atlet yang sukses memecahkan rekor nasional, yakni dua atlet Jabar, Raina Saumi di nomor 400 gaya bebas putri dengan catatan waktu 04.22.1dan Ricky Anggawijaya di nomor 800

meter gaya bebas putra. Selanjutnya atlet Jateng, Sagita Putri Kris di nomor 100 meter gaya bebas putri.

Kepala Pelatih Kontingen Jabar, Nizaruddin, mengaku bangga dengan hasil tersebut.

Pihaknya tidak mematok target medali di event tersebut. Ia berharap sejumlah atlet yang berprestasi di event tersebut diupayakan dapat terus meningkatkan prestasi, sehingga pada PON Jabar 2016 mereka bisa mempertahankan juara umum yang diraih di PON Riau 2012 lalu. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 23 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Ang Lee Batal Sutradarai ’’Tyrant’’ Los Angeles – Sutradara peraih piala Oscar, Ang Lee, membatalkan rencana menjadi sutradara serial televisi Amerika Serikat yang baru “Tyrant”. Ang Lee mengaku kelelahan serta memerlukan istirahat setelah empat tahun menggarap film tiga dimensi kisah petualangan “Life of Pi”.

Lee (58), seperti diwartakan Reuters, Selasa, sudah menandatangani rencana untuk menyutradarai film seri drama bagi jaringan kabel FX pada Maret, sesaat setelah memenangkan penghargaan sutradara terbaik utuk film “Life of Pi”. “Ini suatu gagasan cemerlang untuk serial yang saya pikir bagus dan sesuatu yang menarik bagi saya,” kata Lee dalam pernyataannya.

“Namun, setelah menghabiskan waktu lebih dari empat tahun membuat dan mempromosikan `Life of Pi`, saya baru-baru ini menyadari bahwa saya perlu beristirahat,” tambahnya. “Tyrant” berkisah tentang keluarga Amerika yang terdorong masuk dan bekerja di negara Timur Tengah dan Lee mengatakan telah mencatat untuk mulai menggarapnya pada musim panas ini.

Jika pekerjaan itu dijalankan, akan menjadi film televisi pertama yang digarap oleh sutradara kelahiran Taiwan itu.

“Tyrant” diproduksi oleh Howard Gordon dan Gideon Raff, yang juga memproduksi pertunjukkan peraih Emmy, film keras menentang terorisme “Homeland”. (ant/ b a l i post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Rectoverso Curi Perhatian Kalangan Perfilman di Cannes Cannes – Film karya lima sutradara wanita Indonesia Marcella Zalianty, Happy Salma, Rachel Maryam, Cathy Sharon dan Olga Lydia, yakni “Rectoverso” mampu mencuri perhatian kalangan perfilman dunia di Festival Film Cannes, Selasa malam.

Koresponden ANTARA di London melaporkan Film adaptasi dari buku best saler Dewi “Dee” Lestari berjudul Rectoverso yang dirilis pada tahun 2008 itu merupakan film omnibus atau antologi Indonesia bernuansa cinta itu diputar di Star One Cinema pada Selasa malam.

Film berdurasi 110 menit itu dirilis di Jakarta pada 14 Februari lalu itu disaksikan lebih dari 100 penonton yang memenuhi gedung bioskop yang berada di tengah-tengah pusat perbelanjaan kota Cannes yang masuk dalam kategori European Premier Market Prestige.

Selama pelaksanaan Festival Film Cannes, “Rectoverso” diputar selama tiga kali yaitu pada tanggal 21, 23 dan 25 Mei. “Saya bangga film kami bisa diputar dalam festival film di Cannes,” ujar Happy Salma kepada ANTARA

London setelah pemutaran film Rectoverso yang diproduksi Keana Production and Communication Studio.

Happy Salma yang datang ke Cannes bersama Marcella Zalianty mengakui film Rectoverso dipilih untuk diputar dalam festival film Cannes merupakan festival film yang bergensi, film mereka berhasil dipilih untuk diputar dalam European Premiere di seksi Antipoedes, Cannes Cinephile 2013.

Happy Salma yang menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Kerthyasa antara lain pernah bermain di banyak judul sinetron, FTV dan Film itu mengatakan kehadirannya di Cannes, Prancis untuk kedua kalinya ini memberikan kesan mendalam.

“Terharu rasanya menyaksikan film kami diputar dalam rangkaian festival film Cannes,” ujar Marcella

Zalianty yang sedang hamil empat bulan lebih itu.

Arya Gunawan seorang pengamat film Indonesia yang khusus datang ke Cannes mengakui film Rectoverso sangat bagus, apalagi hasil dari karya sutradara wanita Indonesia.

Festival film Cannes biasanya sangat ketat dalam memilih film yang akan diputar, dengan masuknya film Rectoverso untuk diputar dalam rangkaian festival film Cannes merupakan suatu kebanggaan.

Film Rectoverso dibintangi sejumlah aktor dan aktris yang sudah cukup terkenal, beberapa di antaranya, Lukman Sardi, Tio Pakusudewo, dan Sophia Latjuba dengan soundtrack film tersebut yang memiliki judul sama dengan lima cerita dalam film itu dinyanyikan Glenn Fredly, Dira Sugandi, Drew, Acha Septriasa, Tohpati, serta Raisa. (ant/bali post)

Festival Topeng Ireng Digelar di Candi Borobudur

Ang Lee (Suara NTB/ist)

Soal Akting

Reza Rahadian Merasa Belum Mapan Jakarta (Suara NTB) – Berperan dalam 22 film dalam kurun waktu enam tahun bagi Reza Rahadian bukan berarti dia sudah merasa “mapan” sebagai aktor, ia mengaku masih membutuhkan acting coach.

Reza mengungkapkan acting adalah proses belajar yang tiada henti karena selalu ada tantangan baru. Meskipun begitu, bukan berarti Reza selalu bergantung pada pelatih di setiap film.

Hanya film tertentu yang memerlukan pendalaman karakter dengan tingkat kesulitan yang tinggi, seperti saat dia harus memerankan Habibie yang fasih berbahasa Jerman.

Bagi aktor yang bermain di “Finding Srimulat”, acting coach adalah teman diskusi tentang interpretasi suatu peran. “Kalau dari unsur peran, butuh acting coach untuk debat, saya interpretasi tentang karakter ini, dia bagaimana interpretasinya, didebat,” kata dia usai jumpa media Indonesian M o v i e Awards 2013 di Jakarta, Selasa.

“Bukan u n t u k melatih, tapi mengukur interpretasi,” jelasnya.

Reza masuk d a l a m nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik dan Pasangan Terbaik di Indonesian Movie Awards 2013 dari dua film berbeda, yaitu “Test Pack” dan “Habibie & Ainun”. (ant/ bali post)

Reza Rahadian (Suara NTB/ist)

Halaman 10

Magelang (Suara NTB) – Sebanyak 13 kelompok kesenian topeng ireng di Kabupaten Magelang mengikuti Festival Topeng Ireng 2013 di Halaman Parkir Taman Wisata Candi Borobudur.

Ketua Panitia Festival Topeng Ireng (FTI) 2013, Sucoro, di Magelang, Selasa malam, mengatakan, FTI baru pertama kali digelar di Magelang.

“Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dengan acara Ruwat Rawat Borobudur, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian Topeng ireng,” katanya.

Ia mengatakan, sebenarnya minat grup kesenian topeng ireng untuk ikut festival ini cukup besar. Semula ada 39 pendaftar, kemudian diseleksi tinggal 18 grup dan setelah disaring lagi tinggal 13 kelompok yang bisa tampil pada festival ini.

Ia menuturkan dari 13 grup topeng ireng tersebut di bagi menjadi tiga kelompok yang tampil selama tiga malam di Halaman Parkir Candi Borobudur.

Kelompok topeng ireng yang tampil pada Selasa malam, yakni “Topeng Purba” dari Kurahan, Cawangsari, Borobudur, “Jagad Kawedar” dari Gelap, Podosuko,

Topeng Ireng Sawangan, “Panji Wiroreno” dari Sidomulyo, Gulon, Salam, dan “Ki Kalang Kawedar” dari Sikepan, Bringin, Srumbung.

Pada Rabu (22/5) malam akan tampil grup topeng ireng “Genta Rimba dari Ngampel, Pandanretno, Srumbung, “Dewa Rimba” dari Bandungrejo Ngablak, “Satria Rimba dari Gatak, Plosogede Ngluwar, “Kidung Kawedar” dari Gejagan Sriwedari, Muntilan.

Kemudian Kamis (23/5) malam akan tampil “Putra Seni Rimba” dari Kerban,

(Suara NTB/ist)

Sumberarum, Tempuran, “Mutiara Rimba” dari Secang Krajan, Secang. “Jimat Kalimosodo dari Bawangan, Kepuhan, Sawangan “Bina Muda” dari Soko, Ngargosoko, srumbung, “Seto Aji Kumitir” dari Kepil, Krinjing, Dukun.

“Juri pada festival ini dari ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, dan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Festival ini akan memilih tiga kelompok untuk mendapatkan uang pembinaan,” katanya. (ant/bali post)

Sophia Latjuba Jadi Produser ’’Adriana’’ Jakarta (Suara NTB) – Aktris Sophia Latjuba kali ini merambah menjadi produser untuk film “Adriana”.

“Ini pertama kali saya menjadi produser,” kata Sophia saat menggelar jumpa media di Jakarta siang ini.

Bersama sutradara Fajar Nugros, Sophia menggandeng putrinya Eva Celia dan aktor Adipati Dolken dalam film

yang diangkat dari novel karya Nugros yang berjudul serupa.

“Saya naksir banget dengan novelnya. Jadi, saya berambisi untuk buat filmnya,” tutur Sophia. Ketika merencanakan film ini beberapa bulan yang lalu, Sophia mengaku memang sudah terpikir untuk mengajak putrinya menjadi pemeran utama, Adriana. Sementa-

Perankan Andriana PENYANYI Eva Celia, selain menjadi pemeran utama dalam “Adriana”, juga akan menyumbangkan suaranya dalam film ini.

Bersama sang ayah, musisi Indra Lesmana, Eva sedang menyiapkan sebuah album soundtrack untuk film arahan Fajar Nugros tersebut.

“Saya dan ayah memang dekat sekali, jadi, saya senang bisa kerja sama dengan dia,” kata Eva saat ditemui di jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Saat ini album masih berada dalam proses pemilihan materi. Eva belum tahu berapa lagu yang akan dinyanyikannya, begitu juga dengan judulnya. Ia mengaku awalnya ia tidak mempersiapkan album khusus untuk film ini, “kebetulan pas saja waktunya”, katanya.

Eva untuk pertama kalinya mendapat peran utama dalam film yang juga diproduseri sang ibu, Sophia Latjuba. “Saya dari dulu memang suka dan sangat rindu berakting,” kata Eva. “Pasti saya akan melakukan yang terbaik dan dedicated myself untuk proyek ini,” tambahnya. (ant/bali post)

ra itu, ia juga merasa Adipati Dolken adalah sosok yang tepat untuk menjadi Mamen. “Saya sendiri nggak ikut main. Saya masih nego dengan diri sendiri,” tutur Sophie seraya tersenyum.

Saat ini, film “Adriana” masih dalam tahap pra-produksi.

Sophia mengatakan pengambilan gambar perdana akan dilakukan tanggal 29 Juni mendatang. “Belum ada tantangan untuk saat ini. Tapi nanti pasti ada,” katanya.

“Adriana” merupakan kisah cinta remaja yang juga mengangkat sejarah kota Jakarta. Film ini rencananya tayang di bioskop pada bulan Oktober yang akan datang. (ant/bali post)

Rectoverso

(Suara NTB/ist)

Dewan Juri Segera Tentukan Pemenang IMA

Jakarta (Suara NTB) – Indonesian Movie Awards (IMA) akan digelar untuk ketujuh kalinya.

Tahun ini sebanyak 40 judul film yang dirilis sejak Maret 2012 hingga Februari 2013 diseleksi untuk masuk ke dalam delapan katagori terbaik pilihan juri serta enam katagori favorit yang pemenangnya dipilih masyarakat lewat SMS. Ketua Dewan Juri IMA 2013, Didi Petet menge-

mukakan bahwa diskusi para juri untuk menentukan pemenang berlangsung seru dan penuh argumen.

“Perdebatan kali ini cukup menarik. Saya juga kagum dengan banyak pemain baru yang keliatan seperti sudah berkali kali main film,” kata Didi di Jakarta.

Tyo Pakusadewo menjadi nama baru, melengkapi jajaran dewan juri IMA 2013 yang diisi oleh Salman Aristo, Leila S. Chudori, dan Aditya Gumay.

Acara penghargaan insan film tanah air itu akan berlangsung pada 27 Mei 2013 pukul 21.00 WIB di RCTI. Berikut adalah para nominasi dari delapan kategori yang dipilih dewan juri IMA 2013. (ant/bali post)

1. Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik Abimana Aryasatya (Belenggu) Agus Kuncoro (Gending Sriwijaya) Lukman Sardi (Rectoverso) Reza Rahadian (Habibie & Ainun) Rio Dewanto (Modus Anomali) 2. Nominasi Pemeran Wanita Terbaik Acha Septriasa (Test Pack) Bunga Citra Lestari (Habibie & Ainun) Imelda Therinne (Belenggu) Laudya Cynthia Bella (Belenggu) Prisia Nasution (Rectoverso) 3. Nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik Butet Kertaredjasa (Soegija) Fuad Idris (Tanah Surga, Katanya) Ray Sahetapy (The Raid) Verdi Solaiman (Belenggu) Yayan Ruhian (The Raid) 4. Nominasi Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Dewi Irawan (Rectoverso) Jajang C Noer (Gending Sriwijaya) Meriam Bellina (Test Pack) Saira Jihan (Demi Ucok) Sitoresmi (Cinta Tapi Beda) 5. Nominasi Pendatang Baru Pria Terbaik Fauzan Smith (Perahu Kertas 1) Gudino Soares (Atambua 39 C) Haffez Ali (Sanubari Jakarta) Natalius Chendana (3 Sum) Petrus Bayleto (Atambua 39 C) 6. Nominasi Pendatang Baru Wanita Terbaik Anisa Hertani (Soegija) Geraldine Sianturi (Demi Ucok) Gesatta Stella (Sanubari Jakarta) Gondut (Demi Ucok) Sharena (Perahu Kertas) 7. Nominasi Pasangan Terbaik Reza Rahadian & Acha Septriasa (Test Pack) Reza Rahadian & Bunga Citra Lestari (Habibie & Ainun) Lukman Sardi & Dewi Irawan (Rectoverso) Iko Uwais & Donny Alamsyah (The Raid) Atiqah Hasiholan & Rio Dewanto (Hello Goodbye) 8. Nominasi Pemeran Anak-Anak Terbaik Aji Santosa (Tanah Surga..katanya) Avrilla (Belenggu) Gina Salsabila (Sang Martir) Lana Nitibaskara (Ambilkan Bulan) Simson Siwokay (Di Timur Matahari). (ant/bali post)

Eva Celia (Suara NTB/ist)

Pesan LHI untuk Suswono TERSANGKA kasus dugaan suap penambahan impor daging sapi di Kementerian Pertanian serta kasus tindak pidana pencucian uang, inisial LHI, menitipkan pesan ke Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, melalui Sekretaris Menteri Pertanian (Sesmentan), Baran Wirawan.

“Pak LHI pernah panggil saya, ke kantornya di DPP PKS, dia tanya mengenai jadwal pak menteri (pertanian),” kata Baran dalam dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu. Baran menjadi saksi dalam kasus suap kuota impor daging di Kementerian Pertanian dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama yaitu inisial JE dan AAE. “Dia (LHI) kolega pak menteri, karena kalau telepon pak menteri tidak diangkat jadi saya datang ke kantornya; dia minta tolong titip pesan ke pak menteri supaya pak menteri peka terhadap permasalahan masyarakat yaitu harga daging yang mahal dan beredarnya daging celeng dan tikus,” tambah Baran.

Ia pun menyampaikan pesan LHI tersebut ke Suswono. Kemudian ditimpali oleh Suswono. “Dia (Suswono) katakan iya, iya, baiklah,” ungkap Baran. Saat didesak anggota majelis hakim Hendra Yosfin mengenai isi pembicaraan tersebut, Baran mengaku hanya meminta agar Suswono peka terhadap masalah daging di masyarakat.

“Kalau hanya bicara seperti itu bisa ditelepon langsung ke menteri kecuali ada pembicaraan khusus, jawab yang jujur, tidak usah mengarang,” kata Hendra. Baran menjawab bahwa pesan utama adalah pesan Luthfi yang utama adalah bagaimana menteri lebih peka problem masyarakat dan diminta menceritakan program pak menteri tentang pertanian.

Baran yang mengaku bukan anggota maupun pengurus PKS memang sering datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan dalam rangka pengajian. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Fathanah Jual Nama LHI di Kementan

Jakarta (Suara NTB) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengakui Ahmad Fathanah pernah menemui dirinya dan mengaku sebagai utusan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

“Ada seseorang yang datang ke saya, menjelang maghrib pertengahan November 2012, dia memperkenalkan diri bernama Ahmad Fathanah, utusan Ustadz Luthfi minta bantuan untuk penambahan impor daging,” kata Syukur dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Syukur menjadi saksi dalam kasus kasus suap kuota impor daging di Kementerian Pertanian dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Fathanah pernah bertemu dengan Syukur untuk memperlancar penambahan kuota impor daging PT Indoguna.

Pertemuan itu terjadi pasca Juar mengajukan tambahan kuota impor daging sebanyak 500 ton kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Per-

tanian (PPVTPP) Suharyono.

“Saya katakan semua sesuai prosedur, ada ketentuan dan aturan main dan saya minta ikuti prosedur tapi dia memaksa,” tambah Syukur.

Syukur yang menjabat sebagai dirjen sejak 2011 itu mengaku bahwa Fathanah memberikan surat tapi Syukur menolaknya. “Ahmad Fathanah memberikan surat kepada saya, tapi saya katakan bawa pulang saja, tapi dia mendesak dan suratnya saya bawa dan saya simpan di meja, saya tinggal rapat, setelah itu dia tidak bertanya lagi,” ungkap Syukur.

Ia mengaku bahwa penambahan impor daging sapi barulah rencana pemerintah dan masih menjadi pembicaran di Kementerian Koordinator Perekonomian. Syukur mengaku sebelumnya sudah kenal dengan Fathanah dalam satu acara di hotel Santika, “saat itu saya selesai rapat anggaran di Kementan dan dia

memperkenalkan diri sebagai Ahmad Fathanah, menyatakan kapan-kapan mau menghadap.”

Indoguna Utama tiga kali mengajukan tambahan kuota impor daging sapi yaitu pada 8 November 2012 sebanyak 500 ton; 28 November 2012 untuk PT Indoguna Utama sebanyak 1.548 ton, PT Sinar Terang Utama sebesar 675 ton, CV Cahaya Karya Indah sebanyak 1.491 ton dan CV Surya Cemerlang Abadi sebesar 1.400 ton; namun keduanya ditolak oleh Syukur.

Permintaan ketiga adalah pada 18 Desember 2012 untuk tambahan kuota impor daging 2013, yaitu untuk PT Indoguna Utama sebanyak 1000 ton, PT Sinar Terang Utama sebesar 1500 ton, CV Cahaya Karya Indah sebanyak 2200 ton dan CV Surya Cemerlang Abadi sebesar 1000 ton, namun ketiga permohonan itu ditolak.

Dalam perkara ini Arya dan

(ant/bali post)

TURUNKAN JENAZAH - Sejumlah petugas dan keluarga menurunkan jenazah korban longsor Terowongan Big Gossan PT. Freeport Indonesia dari heli di Hanggar Bandara Internasional Moses Kilangin, Timika, Papua, Rabu (22/5).

Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen Insiden Freeport

Tak Ada Perpanjangan Waktu Perbaikan DCS Jakarta (Suara NTB) Anggota KPU Arief Budiman mengatakan penerimaan berkas perbaikan daftar calon sementara (DCS) bakal anggota legislatif dari partai politik ditutup pada Rabu (22/5) pukul 16.00 WIB, dan tidak ada perpanjangan waktu.

“Semua perbaikan harus sudah diserahkan sekarang.

Pukul 16.00 WIB sudah tidak ada lagi penerimaan parpol untuk memperbaiki berkas,” kata Arief Budiman di Jakarta, Rabu. Arief mengatakan, KPU akan langsung memeriksa berkas perbaikan yang diberikan parpol satu per satu berdasarkan data verifikasi bacaleg sebelumnya.

“KPU menerima sambil mengecek yang diserahkan apa saja. Kemudian kita cek perbaikannya mana,” kata Arief.

Setelah itu, lanjut Arief, KPU akan memeriksa validitas perbaikan tersebut dan menentukan apakah berkas tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Menurut Arief, pemeriksaan cermat perlu dilakukan, mengingat KPU akan langsung mencoret nama bacaleg yang tidak memenuhi syarat, kecuali karena dua hal, yaitu yang bersangkutan meninggal dunia saat verifikasi dan terdapat laporan dari masyarakat terkait pencalonan bacaleg.

“Misalnya sekarang ini kan sudah masuk berkas semua, lalu ada laporan dari masyarakat bahwa ijazah itu palsu, kemudian terbukti, maka boleh diganti,” kata Arief. KPU memiliki waktu selama tujuh hari sejak 23-29 Mei 2013 untuk melakukan verifikasi berkas perbaikan yang diajukan parpol dan akan mengumumkannya melalui situs resmi KPU. (ant/bali post)

Bandung (Suara NTB) Enam orang warga di sekitar Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berjalan kaki dari Sumedang menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya terkait berbagai persoalan karena pembangunan waduk tersebut kepada Presiden.

Keenam warga itu adalah Suharyana, Yayan Taryana, Maulana, Danuri, Komarudin dan Aden Tarsiman.

“Saya dan lima kawan saya lainnya ingin bertemu Pak Presiden SBY. Kalau tidak ketemu di Jakarta, kita akan tunggu sampai Presiden menemui kita dan mendengar aspirasi kami,” kata Aden Tar-

(ant/bali post)

ra negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman pidana penjara adalah 1—5 tahun dan atau pidana denda Rp 50 - 250 juta. (ant/ bali post)

Premium Rp 6.500, Solar Rp 5.500

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah membentuk tim independen untuk menginvestigasi insiden runtuhnya terowongan di tambang bawah tanah Big Gossan, Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Rabu mengatakan, tim independen beranggotakan orang-orang yang ahli di bidangnya dengan diketuai guru besar Teknik Pertambangan ITB, Ridho Wattimena.

“Tim independen akan mengecek semuanya secara teknis,” ujarnya usai menerima laporan lengkap insiden Big Gossan dari CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C Adkerson dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto.

Freeport McMoran merupakan induk Freeport Indonesia.

Menurut Jero, tim akan mencari penyebab insiden runtuhnya terowongan dan upaya pencegahan kejadian serupa di masa datang. “Hingga kini belum ada dugaan penyebabnya,” ujarnya. Ia mengatakan, kalau berdasarkan temuan tim, insiden tersebut dikarenakan kelalaian Freeport, maka pemerintah akan mengenakan sanksi secara tegas. Tim juga akan mengecek secara teknis prosedur keselamatan kegia-

KSAD BARU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik KSAD yang baru Letjen TNI Moeldoko (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5).

Juard diancam pidana berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelengga-

Usulan Pemerintah

TNI AD Tak akan Intervensi Kasus Cebongan Jakarta (Suara NTB) Kepala Staf Angkatan Darat yang baru saja dilantik, Letjen TNI Moeldoko, menegaskan tidak akan ada intervensi TNI AD dalam pengadilan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta.

“Secara prinsipil kita tidak bisa mempengaruhi pengadilan tetapi setidak-tidaknya (TNI) Angkatan Darat telah membuktikan, setidaknya proses persidangan di Semarang bisa dibuktikan semuanya berjalan terbuka, tidak ada sedikitpun yang kita tutupi. Pimpinan TNI AD juga tidak mau melakukan intervensi apapun,” katanya seusai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu.

Moeldoko dilantik oleh Presiden Yudhoyono menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Pramono Edie Wibowo yang memasuki usia pensiun melalui surat Keputusan Presiden no 24/TNI/2013.

Keputusan tersebut menetapkan, memberhentikan secara hormat Wibowo sebagai kepala staf TNI AD dan mengangkat Moeldoko sebagai penggantinya. Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, hadir pada upacara di Istana Negara itu. Pula hampir semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu II hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

Juga Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa.

Menurut Moeldoko, pihaknya bersungguh-sungguh mengingingkan kasus tersebut diselesaikan dengan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan akan meningkatkan kualitas pendidikan dalam menanamkan jiwa korsa prajurit. Hal itu akan diseleraskan dengan reformasi internal TNI. “Untuk itu pertama kali yang akan kita lihat dari sisi pendidikan, mungkin software-nya perlu dibenahi, pembinaan di dalam pendidikan mungkin juga ada yang harus diluruskan,” katanya.

Sementara, Penyidik Polisi Militer Kodam VI/Diponegoro, pada Selasa (21/5) menyatakan 12 orang anggota TNI menjadi tersangka pelaku penyerangan LP Cebongan. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Oditur Militer II 11 Yogyakarta untuk segera disidangkan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TINGGALKAN KPK - Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq berjalan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/5).

tan pertambangan bawah tanah di luar Freeport.

Jero menambahkan, pemerintah akan mengawal penanganan khususnya santunan kepada para korban. Selain sesuai aturan ketenagakerjaan, menurut dia, Freeport mempunyai kriteria santunan yang lebih baik. “Ada yang mendapat santunan hingga Rp 1 miliar,” katanya.

Bentuk santunan yang diberikan antara lain bea siswa anak-anak korban hingga menjadi sarjana dan keluarga korban menjadi prioritas pertama bekerja di Freeport.

Sementara, Richard Adkerson mengatakan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas insiden yang tidak terduga tersebut. “Kami terbuka dengan investigasi,” katanya. Ia melanjutkan, pihaknya akan memberi santunan terbaik kepada para korban.

Freeport, lanjutnya, juga akan mencari penyebab sekaligus mencegah kejadian serupa di masa datang. Rozik mengatakan, pihaknya masih menghentikan seluruh kegiatan produksi Freeport. “Kami belum pikirkan kapan untuk mulai kegiatan kembali.

Kami fokus penanganan insiden ini dulu,” katanya.

Menurut dia, Freeport memproduksi 220.000 ton bijih per

hari yang 140.000 ton berasal dari tambang terbuka dan 80.000 ton dari bawah tanah.

Pada Selasa (14/5) pukul 07.30 WIT, terowongan bawah tanah Big Gossan runtuh.

Saat kejadian, terdapat 38 pekerja Freeport yang sedang mengikuti pelatihan di terowongan tersebut. Lokasi kejadian berdekatan dengan ruang kantor dan berada jauh dari area kegiatan pertambangan aktif. Hingga proses evakuasi selesai Rabu, total 28 pekerja tewas tertimbun runtuhan terowongan Big Gossan.

Ke-28 korban tewas tersebut adalah Aan Nugraha, Lestari Siahaan, Amir Tika, Lewi Mofu, Aris Tikupasang, Mamur, Artinus Magal, Mateus Agus Marandof, Daniel Tedy Eramuri, Muntadhim Ahmad, dan David Gobai.

Korban meninggal lainnya adalah Petrus Frengo Marangkerena, Febry Tandungan, Petrus Padak Duli, Ferry Edison Pangarbuan, Retno Bone, Frelthon Wantalangi, Rooy Rogers Kailuha, Gito Sikku, Selpianus Edowai, Hengky Ronald Hendambo, Suleman, Herman Susanto, Victoria Sanger, Jhoni Michael Ugadje, Wandi, Joni Tulak, dan Yapinus Tabuni. Sedang, 10 pekerja Freeport lainnya selamat. (ant/bali post)

Enam Warga Sumedang Jalan Kaki Temui Presiden siman di depan Gedung Sate Bandung, Rabu.

Dikatakan Aden, hingga saat ini ada sekitar 32 desa di enam kecamatan yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede itu. Ia mengatakan, lebih dari 8.000 kepala keluarga di sana harus direlokasi karena tanah mereka dibeli oleh pemerintah secara bertahap sejak tahun 1982 lalu.

“Namun penyelesaian pembayaran tak kunjung usai hingga kini. Hampir semua lahan di sana bermasalah, ganti rugi juga banyak yang belum selesai,” ujar Aden. Ia menuturkan, ide tentang aksi jalan kaki yang dilakukannya

bersama lima kawannya itu tercetus begitu saja untuk menarik dukungan publik dan perhatian orang nomor satu di negeri ini agar permasalahan di Jatigede segera dituntaskan.

Dirinya mengaku, tidak ada target kapan mereka akan tiba di Jakarta untuk bisa bertemu dengan Presiden SBY. “Kalau kami santai saja, yang penting sampai dan tujuan kita ketemu Presiden tercapai,” kata Aden. Saat berada di Kantor Gubernur Jawa Barat keenam orang itu kompak memakai pakaian serba hitam, topi petani dan Bendera Merah Putih. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah secara resmi mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Juni mendatang. Usulan resmi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Rabu (22/5) ini.

Dalam paparannya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 itu, Menteri Keuangan Chatib Basri mengemukakan, bahwa Pemerintah akan menaikkan harga BBM Bersubsidi jenis premiun sebesar 2000 menjadi Rp 6.500 per liter, dan solar naik Rp 1000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Chatib Basri menjelaskan, kenaikan harga BBM ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global yang menyebabkan berubahnya berbagai asumsi ekonomo makro. “Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya 6,2 persen turun dari perkiraan semula 6,8 persen. Ini mengakibatkan penerimaan pajak tidak akan mencapai target,” ungkap Chatib.

Menurut Menkeu, berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian pada awal tahun 2013, kinerja APBN Perubahan 2012 dan prospek perekonomian 2013, pendapatan negara dalam RAPBN Perubahan 2013 direncanakan mencapai Rp 1.488,32 triliun, atau 2,7 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan APBN 2013 yang sebesar Rp 1.529,67 triliun.

Di sisi lain pengeluaran Pe-

merintah juga membengkak terutama untuk subsidi BBM. Defisit Anggaran diperkirakan bisa mencapai 3,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), apabila Pemerintah tidak mengambil kebijakan apa-apa maka berarti Pemerintah terancam melanggar UU yang membatasi defisit sampai 3 persen saja. “Dengan menaikkan harga BBM, Pemerintah berharap dapat mengurangi subsidi BBM yang menekan APBN,” ujar Menkeu Chatib Basri.

BLSM Terkait dengan rencana menaikkan harga BBM tersebut, menurut Menkeu, Pemerintah akan menjalankan program dana kompensasi bagi masyarakat miskin. “Kalau BBM naik, kita harus ciptakan lapangan kerja. Namun karena shock, belum dapat pekerjaan, jadi akan diberi Bantuan Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLSM),” kata Chatib Basri.

Menurut Menkeu, Pemerintah mengalokasikan Rp 12,5 triliun untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar, terdiri dari raskin Rp 4,3 triliun, Beasiswa masyarakat miskin Rp 7,5 triliun, Program Keluarga Harapan,Rp 0,7 triliun dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun. Selain itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga akan menambah anggaran infrastruktur sebesar Rp 6 triliun. (ant/bali post)

BI Hadapi Kompleksitas Tantangan Jakarta (Suara NTB) Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bank sentral berhadapan dengan kompleksitas tantangan ke depan yang tetap harus diwaspadai antara lain pada sektor moneter, sistem keuangan dan perbankan, serta sistem pembayaran.

“Kita bisa memilah tantangan BI yaitu sektor moneter, sistem keuangan dan perbankan, serta sistem pembayaran.

Semuanya berkenaan dengan sektor riil, dan seluruh wilayah itu saling berinteraksi,” kata Darmin Nasution dalam Rapat Kerja mengenai Kinerja Bank Indonesia 2009-2013 dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Darmin, untuk menjawab tantangan pada beragam sektor itu, organisasi BI harus lentur baik dalam mengambil kebijakan maupun berkordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain Darmin mengatakan BI perlu untuk tetap kokoh menghadapi kompleksitas masalahmasalah di sektor keuangan. “BI dituntut menjalin koordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah,” kata dia.

Darmin mengatakan tantangan BI di sisi moneter yakni harus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan inklusif. “Ini tidak mudah karena ada persoalan menyangkut arus modal yang volatile, nilai tukar fluktuatif, neraca transaksi berjalan yang defisit, serta adanya in-

flasi dari volatile foods,” kata dia.

Dia juga mengingatkan bahwa sejak awal 2012, polemik kenaikan harga BBM bersubsidi memicu peningkatan ekspektasi inflasi, serta membuat Indonesia kehilangan peluang meraih ‘investment grade‘. “Di sisi lain memburuknya neraca pembayaran dan meningkatnya ekspektasi inflasi juga mempengaruhi pelaku pasar, dan harus diwaspadai,” kata dia.

Masa kerja Darmin sebagai Gubernur BI akan selesai bulan ini. Kursi Gubernur BI selanjutnya akan diisi oleh Agus Martowardojo, yang akan dilantik dalam waktu dekat. Pimpinan Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyatakan optimistis Agus Martowardojo akan menjalankan komitmennya untuk meneruskan kebijakan-kebijakan bank sentral yang selama ini sudah berjalan. “Saat fit and proper test, pak Agus menyatakan akan meneruskan kerja BI saat ini,” ujar Harry Azhar. (ant/ bali post)

Darmin Nasution

(ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 23 Mei 2013

Pencarian Korban Tornado Hampir Tuntas Jakarta (Suara NTB) Warga kota Moore mulai kembali ke rumah-rumah mereka sehari setelah tornado menghancurkan beberapa wilayah menjadi reruntuhan dan puing-puing logam. Banyak keluarga yang menemukan rumahnya tinggal lahan kosong.

Tornado dahsyat menghancurkan banyak rumah, meratakan bangunan ke tanah dan menewaskan 24 orang, sembilan diantaranya anak-anak, seperti dilansir foxnews, Rabu.

Dalam skala Fujita, level EF lima, menempatkan tornado Oklahoma sama dengan yang melanda Joplin, Missouri pada 2011, menewaskan 158 orang dan melukai ratusan lainnya.

“Tornado dengan kekuatan angin di level EF5 adalah yang terburuk. Ini setara dengan badai di kategori kelima, yang artinya angin berkecepatan lebih dari 200 mil per jam.

Angin puting beliung semacam itu mampu mencabut bangunan dari tanah dan tidak akan ada yang ter-

sisa di atas tanah,” ujar cochief forecaster for WeatherBell Analytics Joe D’Aleo.

Hanya 59 tornado berada di level EF5 yang mendarat di AS dalam 63 tahun terakhir, atau hanya sepersepuluh persen dari semua tornado. Namun yang paling kuat dari semua putaran angin menyebabkan 20 persen dari semua kerusakan tornado, dan ketika mereka menyerang daerah pemukiman, mereka hanya meninggalkan puing-puing.

“Kami akan membangun kembali dan kami akan mendapatkan kembali kekuatan,” kata Gubernur Oklahoma Mary Fallin, yang melintasi jembatan dan menggambarkannya sebagai “pengala-

man menyedihkan”.

Kepala pemadam kebakaran Gary Bird, meyakini tidak ada lagi korban selamat atau korban tewas yang berada di bawah reruntuhan. Pernyataannya muncul setelah kru menghabiskan sebagian besar hari mencari korban selamat di sisa-sisa reruntuhan rumah dan sekolah dasar yang hancur dihantam tornado.

Bird mengatakan tujuannya adalah untuk melakukan tiga pencarian dari setiap lokasi dimana ia berharap pekerjaan bisa selesai menjelang malam. “Tidak ada korban tambahan atau mayat yang telah ditemukan sejak Senin malam,” kata Bird.

Jumlah korban tewas telah

direvisi dari 51 setelah petugas medis negara bagian mengatakan beberapa korban telah dihitung dua kali di tengah kebingungan. Lebih dari 200 orang dirawat di rumah sakit setempat.

Pihak berwenang terlalu fokus pada upaya pencarian sampai mereka belum memastikan ruang lingkup kerusakan sepanjang jalur badai yang panjang dan merusak. Belum diketahui berapa rumah yang hancur dan berapa keluarga yang harus mengungsi. Para petugas darurat memiliki kesulitan menavigasi lingkungan-lingkungan yang hancur karena semua rambu jalanan telah hilang.

Beberapa petugas menggunakan ponsel pintar atau alat pemandu elektronik GPS untuk memandu mereka melewati daerah-daerah yang tidak lagi memiliki tanda yang dapat dikenali. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SELAMATKAN KORBAN - Petugas penyelamat membantu menyelamatkan salah satu dari 15 orang yang terjebak di sebuah gedung layanan kesehatan di kompleks rumah sakit Moore di Oklahoma, Amerika Serikat, Senin (20/5), setelah tornado merobek daerah tersebut.

Irak Hadapi Risiko Perang Saudara

(Suara NTB/ist)

TUJUAN WISATA - Sebuah festival kebudayaan di Laos yang menarik banyak wisatawan untuk berkunjung.

Laos dinobatkan sebagai Tujuan Turis Terbaik di Dunia 2013 oleh Dewan Pariwisata dan Perdagangan Eropa (ECTT).

Laos, Tujuan Turis Terbaik Dunia 2013 Jakarta (Suara NTB) Laos dinobatkan sebagai Tujuan Turis Terbaik di Dunia 2013 oleh Dewan Pariwisata dan Perdagangan Eropa (ECTT), demikian menurut Sekretariat ASEAN di Jakarta, Rabu.

Dengan tingkat kedatangan turis yang meningkat hingga mencapai 22 persen per tahunnya, diperkirakan jumlah wisatawan yang mengunjungi negara itu mencapai 3,3 juta pada tahun lalu. “Saat ini, sektor pariwisata Laos merupakan penyumbang pendapatan kedua terbesar,” tulis pernyataan Sekretariat ASEAN. Laos menerima penghargaan itu berkat inisiatifnya dalam melestarikan kebudayaan dan sejarahnya, ser-

ta meningkatkan kualitas layanan sektor pariwisata mereka. Beberapa langkah pelestarian warisan budaya negara tersebut dapat dilihat pada situs warisan budaya UNESCO, Luang Prabang, serta tempat peninggalan bersejarah abad ke12 Wat Phu. Tidak hanya itu saja, peningkatan layanan di sektor pariwisata yang ditempuh Laos mengedepankan pariwisata berbasis komunitas yang sekaligus mempromosikan keramahan lokal. Selain itu ada juga upaya penyediaan yang dilakukan pemerintah Laos untuk menyediakan fasilitas serta menjamin akses dan investasi terhadap tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata.

ECCT merupakan organisasi nirla-

ba yang mempromosikan pariwisata di luar Uni Eropa. Penghargaan “Tujuan Turis Terbaik di Dunia” merupakan yang tertinggi bagi sebuah negara atas pencapaiannya di sektor pariwisata.

Penghargaan itu didasari oleh berbagai aspek penilaian seperti prinsip pariwisata yang jujur, etika pariwisata, standar keselamatan wisatawan, serta upaya pelestarian situs budaya dan sejarah. Sebelumnya Laos telah mendapat berbagai pengakuan dari dunia internasional atas upayanya untuk memajukan sektor pariwisata, seperti predikat “Tujuan Turis Terbaik” versi harian New York Times. (ant/bali post)

Ottawa Serentetan kekerasan yang mematikan bisa beresiko menceburkan Irak ke dalam perang saudara sektarian, kata diplomat tinggi Kanada, Selasa. Seorang warga Kanada merupakan salah satu korban terbaru kekerasan bersenjata itu.

“Situasi keamanan di Irak telah rapuh selama bertahuntahun,” kata Menteri Luar Negeri Kanada, John Baird, dalam satu pernyataan. “Tetapi jenis kekerasan yang telah kita saksikan meningkat dalam beberapa hari terakhir ini sangat mengganggu dan beresiko mengembalikan negara ke perang saudara sektarian.”

Irak sedang berjuang untuk mengatasi gelombang kerusuhan yang telah menewaskan 387 orang sejauh bulan ini, termasuk 21 yang meninggal pada Selasa. Kekerasan di Irak telah menurun dari puncaknya pada 2006-2007, tetapi serangan-serangan masih umum terjadi, menewaskan lebih dari 200 orang pada lima bulan pertama tahun ini, menurut angka AFP. Baird mengatakan beberapa kekerasan tampaknya terinspirasi kekuatan luar dan mendesak pemerintah Irak

untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan keamanan. Dia tidak mengidentifikasi warga Kanada yang tewas.

Sementara itu, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Rabu kemarin, mengecam keputusan yang membatalkan sekutu dekatnya ikut pemilihan presiden untuk menggantikannya. Sementara itu mantan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani yang juga dicoret namanya dari daftar calon presiden, tidak berkeberatan dengan keputusan itu.

Dewan Pengawal yang dikuasai kelompok konservatif, Selasa, mencoret Esfandiar Rahim Mashaie (orang dekat Ahmadinejad) dan Rafsanjani dari satu daftar delapan kandidat pada pemilu 14 Juni, dan mereka yang dibatalkan tidak memiliki hak untuk mengajukan banding.

“Saya menganggap...

Mashaie orang yang beriman, berbudi dan bermanfaat bagi negara, dan mendukungnya berdasarkan kemampuan dan karakteristik ini,” kata Ahmadinejad yang dikutip oleh lamannya.

“Tetapi ia menjadi korban ketidak adilan,” tambah Ah-

madinejad yang berdasarkan konstitusi Iran tidak dapat untuk ikut pemilihan presiden setelah dua kali memangku jabatan itu. Akan tetapi, manajer kampanye Rafsanjani Eshaq Jahangiri seperti dilaporkan AFP, mengemukakan kepada kantor berita ISNA Rabu bahwa mantan presiden yang moderat itu “tidak akan memprotes menyangkut pembatalan terhadapnya”.

“Hashemi selalu di antara pilar-pilar pemerintah dan akan tetap begitu, Insy Allah,” tambahnya. Hanya delapan kandidat disetujui untuk ikut dalam pemilihan presiden lima dari konservatif yang dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, penentu keputusan terakhir di republik Islam itu, serta dua dari kelompok moderat dan seorang reformis.

Mahaie, Selasa, mengatakan ia akan berusaha mencabut pembatalan pencalonan terhadapnya. “Saya menganggap pembatalan saya sebagai tidak adil. Saya akan mengusahakan penyelesaiannya melalui Khamenei,” katanya kepada kantor berita Fars.

“Insyaallah, itu akan diselesaikan.” (ant/bali post)

AS Dapat Akhiri Sanksi untuk Myanmar Washington Seorang senator Amerika Serikat, Selasa, mendukung pengakhiran sanksi-sanksi atas Myanmar setelah lawatan Presiden Thein Sein, ke Washington.

Menyusul audiensi empat mata Sein dengan Presiden Barak Obama, di Ruang Oval, Gedung Putih, hal itu menyiratkan normalisasi baru dalam hubungan kedua negara kendati masih ada kendala terkait HAM. Sein, pensiunan jenderal Angkatan Darat Myanmar,

yang ingin mengakhiri isolasi Myanmar dari Barat, bertemu para anggota Senat di Capitol, Washington, satu hari setelah dia bedialog langsung dengan Obama.

Dia menjadi pemimpin pertama Myanmar yang menginjakkan kaki ke Gedung Putih setelah 50 tahun.

Senator Mitch McConnell, yang telah mempelopori sanksi-sanksi atas Myanmar selama dekade terakhir karena soal HAM, mengatakan, setelah pertemuan dengan Sein,

dia tidak akan mendukung pembaruan larangan atas impor dari negara itu yang sebelumnya bernama Burma.

“Saya yakin pembaruan sanksi-sanksi akan merupakan tamparan di muka bagi kubu reformis Burma dan membesarkan hati mereka yang berada di Burma yang ingin memperlambat atau membalik reformasi,” kata McConnell, yang menikmati kekuasaan sebagai pemimpin Partai Republik di Senat. (ant/bali post)

Korut Kirim Utusan Khusus Militer ke Beijing Seoul Menyusul peluncuran enam peluru kendali Korea Utara (Korut), pemimpin negara itu, Kim Jong-un, mengutus Direktur Politbiro Tentara Korut, Choe Ryonghae, ke Beijing. Hubungan Pyongyang-Beijing makin tegang karena Kim muda keras kepala tetap meluncurkan arsenal militernya.

Choe menjadi utusan paling tinggi yang ditugasi Kim ke Beijing - satu-satunya kolega dan pendukung utama keuangan Korut - sejak kematian Kim Jong-il, pada Agustus 2011. Kantor

Berita Korean Central News Agency, menyatakan, Kim muda tidak pernah mengunjungi Cina sejak berkuasa setelah ayahnya meninggal Desember 2011.

Kunjungan itu dilakukan saat yang sulit dalam hubungan akibat penolakan Pyongyang pada peringatan-peringatan Beijing menyangkut program senjata-senjata nuklirnya. Cina telah lama pelindung diplomatik utama Korut, tetapi Beijing berpihak pada Dewan Keamanan PBB dalam memberlakukan sanksi-sanksi, setelah Korut melakukan uji coba roket jarak jauh,

Desember tahun lalu, dan uji coba nuklirnya Februari.

Sanksi-sanksi itu menimbulkan ketegangan militer yang meningkat di semenanjung Korea, pada saat Cina mendapat tekanan yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengekang sekutunya itu yang mengancam serangan nuklir terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Profesor Yang Moo-Jin dari University of North Korean Studies, di Seoul, mengatakan, kunjungan Choe penting menjelang satu pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan pemimpin

baru Cina, Xi Jinping 7-8 Juni.

Dan presiden baru Korsel Park Geun-hye, diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Xi di Beijing akhir Juni.

“Choe orang kepercayaan paling dekat Kim Jong-Un, jadi Kim akan mengirim kemungkinan utusan tertingginya ke Cina menjelang pertemuan Amerika Serikat itu,” kata Yang kepada AFP. “Ini cara Kim menyampaikan pesan kepada Obama menyangkut perdamaian di Semenanjung Korea dan masalah nuklir,” tambahnya.

Seoul dan Washington mengabaikan prospek perundinganperundingan dengan Korut, kec-

uali hanya jika negara itu menunjukkan komitmen konkret untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Korut menegaskan, program nuklirnya tidak dapat dirundingkan. Tetapi para pengamat mengatakan, Choe mungkin diberi kekuasaan menawarkan beberapa jaminan atau konsensus kepada Cina.

“Ia pejabat penting militer, jadi jelaslah program nuklir dan rudal akan menjadi agenda,” kata Cheong Seong-chang, seorang pengamat di Sejong Institute, di Seoul. (ant/bali post)