HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT, 23 MEI 2014
16 HALAMAN NOMOR 65 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Pertahankan Opini WTP Ketiga Kali
Pemprov Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, Pemprov NTB siap menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2013. Dalam opininya, BPK RI memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2013, namun ada sejumlah catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. ‘’Catatan dan rekomendasi BPK semua kita tindaklanjuti. Jadi seperti tiap tahun, selalu ada catatan dalam hal misalnya pengeluaran tertentu yang harusnya kembali ke daerah,” kata gubernur ditemui usai sidang paripurna istimewa DPRD NTB dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2013 di Gedung DPRD NTB, Kamis (22/5) siang kemarin. Dikatakan, opini WTP yang diraih selama tiga tahun berturut-turut sejak 2011 itu merupakan buah kerja semua pihak baik ekskekutif dan legislatif. Terkait dengan rekomendasirekomendasi BPK setiap tahunnya terus diupayakan ditindaklanjuti melalui SKPD terkait.
Gubernur mengakui memang ada beberapa rekomendasi yang belum tuntas. Namun, katanya, Pemprov NTB terus berusaha menindaklanjutinya dengan bersurat kepada yang bersangkutan. Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut memang belum semuanya mengembalikan. ‘’Jadi masih masuk catatan terus, uang-uang yang belum kembali. Tetapi kita tetap ikhtiarkan,” imbuhnya. Zainul Majdi menjelaskan, adanya beberapa rekomendasi BPK yang masih mandek atau belum ada pengembalian karena yang bertanggung jawab mengembalikan ada yang sudah pensiun bahkan ada yang sudah meninggal. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/nas)
SERAHKAN DOKUMEN - Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Safrudin Mosii menyerahkan dokumen LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2013 kepada Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi.
Kasus THL Dinas PU Kota Mataram
Kejaksaan Tetapkan Tersangka
(Suara NTB/ars)
TO K O H
DIPERIKSA - H.Sukiman Azmy (kiri) saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejati NTB, Kamis kemarin.
Kepudaran Moralitas KAPOLDA NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto, SH.M.Hum menyampaikan, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan tugas terberat. Karena itu, Polri tidak bisa sendiri. Dibutuhkan peran serta aktif masyarakat dalam menanggulangi gangguan kamtibmas yang terjadi. Hal ini disampaikan Kapolda pada acara launching Poskamling di Lendang Nangka, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (22/5) kemarin. Ia menyebutkan, di NTB jumlah personel Polri sebanyak (Suara NTB/rus) 9.118 personel. Dalam melaksanMoechgiyarto akan tugas pengawasan pada Pileg lalu di 12.020 TPS tidak bisa dibagi untuk satu TPS satu polisi. ‘’Pembagiannya belum cukup,’’ujarnya. Bersambung ke hal 5
KO M E N TTAA R
Mantan Bupati Lotim Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan menyasar saksi penting dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Saksi itu, mantan Bupati Lotim, H.Sukiman Azmy, dimintai keterangan terkait pembayaran termin ketika ia berkuasa, tahun 2010 dan 2011. Dari informasi dihimpun Suara NTB, Sukiman datang memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 Wita. Tanpa ada yang mendamp-
ingi, mantan Bupati Lotim periode 2008 – 2013 ini naik ke gedung Pidsus dan memasuki salah satu ruang pemeriksaan di lantai dua. Dihadapan penyidik, ia dicecar dengan sejumlah pertanyaan, khususnya seputar pembayaran beberapa termin, sejak proyek terhenti tahun 2009. Sumber Suara NTB menyebut, pemeriksaan itu terkait kebijakan bupati dalam pembayaran untuk Adendum ke V Maret 2009 sebesar Rp 5 miliar. Bersambung ke hal 5
Mataram (Suara NTB) Beberapa hari setelah menetapkan mantan Wabup Lobar HM sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi NTB secara beruntun meningkatkan status kasus lain ke tingkat penyidikan. Kasus itu terkait dugaan penyimpangan pada pembayaran Tunjangan Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram. Bahkan Kejaksaan sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Bentrok Antarpemuda di Dompu, Satu Tewas Dompu (Suara NTB) Bentrok antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan kelompok pemuda Kandai Dua, Dompu, kembali pecah untuk kesekian kalinya Kamis (22/5) di persawahan so Doro Cumpa perbatasan kedua wilayah. Tiga warga Renda Simpasai diduga terkena peluru tajam dari senpi rakitan, salah seorang diantaranya tewas. Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB, Kamis (22/5) malam di lokasi kejadian mengatakan, perkelahian antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan kelompok pemuda Kandai Dua yang selama ini terjadi di area persawahan so Doro
95 Persen Staf PTNNT Telah Siap Dirumahkan
Siap Boyong Investor DUTA Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohammed Hashim mengatakan potensi pariwisata NTB sangat besar. Wisatawan asal Malaysia menduduki posisi terbesar kedua setelah Australia yang berkunjung ke daerah ini. Untuk itu, investor asal negeri jiran itu akan diboyong ke Lombok agar dapat menanamkan investasi dalam bidang perhotelan yang saat ini masih didominasi investor asal Eropa dan Amerika. ‘’Dari segi perhotelan, belum ada hotel dari Malaysia di sini. Yang ada hanya hotel bintang lima dari Eropa dan Amerika. Bidang itu juga jadi perhatian supaya investor Malaysia berlabuh (menanamkan investasi) dalam bidang perhotelan. Bersambung Zahrain Mohammed Hashim ke hal 5 (Suara NTB/nas)
Taliwang (Suara NTB) Larangan ekspor konsentrat dan bea keluar yang tinggi dari pemerintah mengharuskan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan karyawannya melakukan pilihan sulit dengan mengurangi kegiatan operasi tambangnya secara bertahap dan sebagian besar karyawan dirumahkan dengan pemotongan gaji 15-40 persen setiap bulan mulai Juni 2014. Hingga sore Kamis (22/5) kemarin, staf PTNNT yang telah menandatangani kesiapan dirumahkan atau standby di rumah mencapai 95 persen. Proses penandatanganan tersebut sudah dimulai Rabu (14/5) lalu, diawali para manager nasional maupun expat dilanjutkan seluruh karyawan staf PTNNT. Dari data yang diperoleh wartawan, jumlah karyawan PTNNT dan subkontraktor yang bekerja di
proyek Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB saat ini, mencapai 4.000 orang dimana 66 persen berasal dari
Informasi dihimpun, sebelum penetapan tersangka, diawali dengan gelar perkara oleh tim penyidik Kejati NTB Senin (19/5) lalu. Tim kemudian menyimpulkan, kasus itu cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Setelah cukup bukti, kami tingkatkan ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya,” kata Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH, Kamis (22/5) kemarin, Bersambung ke hal 5
NTB, dan 5.000 orang karyawan subkontraktor dengan jumlah karyawan asal NTB sekitar 65 persen. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ist)
TANDA TANGAN - Sebagian dari 95 persen karyawan PTNNT sedang menandatangani kesiapan dirumahkan atau standby di rumah.
Cumpa kembali memanas, Kamis sore. Kedua kelompok diduga saling serang di area persawahan dan tiga orang warga Renda Simpasai diduga terkena tembakan peluru dari senjata api rakitan. ‘’Iya. Ada tiga orang terkena senjata saat mereka berkelahi (perang),”
kata Purnama. Ketiga korban yaitu Bhr, Rg, dan Di warga Renda Kelurahan Simpasai Dompu. Bhr langsung meninggal dunia, sementara Rg terkena peluru pada mata kanan, Bersambung ke hal 5