HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SENIN, 23 JUNI 2014
16 HALAMAN NOMOR 89 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penyelidikan Kasus BWS Loteng Digelar Maraton Praya (Suara NTB) Jajaran Sat Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) secara maraton melakukan penyelidikan terkait kasus pengadaan alat berat penghancur eceng gondok di Balai Wilayah Sungai (BWS) Loteng. Karena digelar maraton, penyelidikan pun harus digelar hingga malam hari. Demikian diungkapkan, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP. Ketut Tamiana, di ruang kerjanya, Sabtu (21/6). Dikatakan, penyelidikan secara maraton memang dilakukan untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut. Pemeriksaan maraton dilakukan, karena banyaknya sanksi yang harus dimintai keterangan. Belum lagi, pihakn-
ya juga harus tetap menyelidikan kasus-kasus lainnya. ‘’Sampai malam hari pun kita tetap lakukan pemerikasaan,” jelasnya. Sejauh ini setidaknya ada 12 orang saksi yang sudah, sedang dan akan menjalani pemerikasaan. Disebutkan, enam orang sudah menjalani pemeriksaan. Bersambung ke hal 5
(Sara NTB/kir)
ALAT PENGHANCUR - Alat penghancur eceng gondok yang diparkir di Bendungan Batujai, Loteng.
Dapat Satu Formasi Khusus
NTB Tunggu Jatah CPNS Alkes Lotim, Polda Periksa Ahli Kepres di KPK Formasi Umum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu jatah atau kuota CPNS formasi umum yang didapat/disetujui dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Meskipun pemerintah pusat sudah menentukan jumlah kuota CPNS tahun 2014 ini, namun Pemprov NTB mengaku belum mendapat panggilan mengambil forma-
si yang diperoleh. Sementara, untuk CPNS formasi khusus, Pemprov NTB mendapatkan kuota satu orang. Demikian diungkapkan, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Ahmad Masyhuri, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/6) di Mataram. ‘’Itu belum ada jatah CPNS formasi umum untuk NTB. Bersambung ke hal 5
Mataram (Suara NTB) Perkara kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSU dr.Sudjono Selong, Lombok Timur (Lotim) yang menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW), kini masuk tahapan pemeriksaan saksi ahli Kepres. Keterangan ahli ini akan menguatkan indikasi korupsi pada pengadaan Alkes itu, sekaligus mendekati tahap akhir proses penyidikan menuju pemberkasan. Pemeriksaan saksi ahli itu berlangsung
di gedung KPK Jalan Rasuna Sahid, oleh tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB yang dipimpin Kanit I Kompol AA Gede Agung. Saksi ahli dimaksud dari LKPP RI. Kepada Suara NTB, Kasubdit III Tipikor AKBP Nurodin SIK menyebut, pemeriksaan berlangsung pekan kemarin difasilitasi pihak KPK. Koordinasi dengan lembaga antirasuah itu guna memudahkan pemeriksaan dan efisiensi waktu, karena LKPP berada di Jakarta dan sulit menyesuaikan waktu jika dihadirkan ke Polda NTB. Bersambung ke hal 5
Pembangunan RSUP Dasan Cermen Menanti Anggaran TO K O H Tak Ganggu Program KEMENTERIAN Pertanian memastikan kebijakan pemotongan anggaran tidak mengganggu program, terutama program untuk petani. ‘’Program yang bersentuhan dengan masyarakat itu kita amankan, apalagi sudah ada janji dengan petani itu tidak boleh. Tidak akan terganggu, kalaupun nanti ada penurunan produksi itu karena El Nino segala macam,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai Pertemuan Nasional Hortikultura di Mataram, Sabtu (21/6). Dia mengatakan, pemotongan anggaran difokuskan pada perjalanan dinas, rapat, Bersambung ke hal 5 Rusman Heriawan
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/bul)
Didukung Media DUA tahun lebih menjabat sebagai Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita SH, MH punya sederet catatan tentang penegakan hukum khususnya. Dia mengaku mendapat support penuh dari masyarakat dalam kegiatannya menjalankan tugas. Terlebih dukungan itu datang dari media. Dukungan media disebutnya dalam bentuk publikasi kegiatan kegiatan penegakan hukum di dua ranah, pidana umum dan pidana khusus. “Di dua bidang ini, saya banyak disupport media,” kata Kajari menjawab Suara NTB Minggu (22/6) kemarin, jelang pergantian posisinya di pucuk pimpinan di lembaga A d h i y a k s a Mataram. Bersambung ke hal 5 Sang Ketut Mudita (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pembangunan berbagai fasilitas di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dasan Cermen, Cakranegara, kini masih menanti anggaran. Pemprov NTB kembali melanjutkan pembangunan RSUP yang berada di Dasan Cermen, Cakranegara dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 146 miliar lebih pada
tahun 2014 ini. Proses lelang kelanjutan pembangunan gedung RSUP NTB sebanyak enam paket tersebut sudah dilakukan. Sebanyak lima paket sudah selesai lelang sementara satu
paket masih sedang lelang dengan progres evaluasi dokumen. Data Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB per 20 Juni 2014 terkait dengan aktivitas lelang paket strategis APBD NTB 2014 menunjukkan bahwa lima paket proyek lanjutan pembangunan gedung RSUP NTB yang sudah tuntas lelang itu adalah pembangunan gedung
I dengan pagu anggaran Rp 66,972 miliar, pembangunan gedung J dengan pagu anggaran Rp 43,799 miliar. Selanjutnya, pembangunan gedung N/instalasi gizi degan pagu Rp 7,808 miliar, pembangunan gedung T dengan pagu Rp 7,386 miliar dan pembangunan gedung Y1 dengan pagu anggaran Rp 2,601 miliar. Sementara satu paket yang masih sedang lelang adalah ppembangunan gedung K dengan lagu anggaran Rp 8,524 miliar. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/nas)
MENANTI ANGGARAN - Salah satu sudut gedung RSUP NTB Dasan Cermen yang pembangunannya tertunda karena masih menanti anggaran. Tahun ini, pembangunan beberapa fasilitas pada proyek ini kembali akan dilanjutkan menyusul tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp 146 miliar lebih.
Proyek Jalan Nasional Lombok – Sumbawa Dilaporkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Di luar kasus yang ditangani Polda NTB, proyek jalan nasional di ruas yang hampir sama juga dilaporankan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Laporan sebuah lembaga itu, bahkan lebih luas, terkait penanganan proyek jalan nasional dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Dokumen laporan bahkan sudah masuk ke Kejaksaan sejak awal 2013 lalu. Laporan itu terkait dengan pemeliharaan rutin jalan nasional pada Satuan Kerja (Satker) III Provinsi NTB. Sumber dananya dari APBN tahun 2012 dan bersumber juga dari APBD, sudah masuk narasi dan dokumen pendukungnya di Kejaksaan Tinggi NTB.
Bahkan dari Kejaksaan sudah menerima laporan dan sudah teregistrasi oleh pihak Kejaksaan dengan surat nomor 058/ SK-BARAKINDO.PGD/V/I/ 2013 tertanggal 14 Januari 2013. Melihat lamanya laporan, itu diketahui disampaikan saat masa kepemimpinan Sugeng Pudjianto, SH, MH. Dikonfirmasi terkait laporan itu Kajati NTB Fadil Jumhanna, SH, MH mengatakan, belum melihat langsung dokumennya. ‘’Saya akan cek laporannya dulu. Saya masih baru, jadi satu satu dulu, mau selesaikan tunggakan kasus. Tapi kalau memang itu jadi perhatian publik, nanti kita lihat berdasarkan skala prioritas penanganan,” tegas Kajati. Guna memastikan laporan
itu sudah diterima, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengatakan, masih mengecek ke bagian penerimaan laporan. Sementara ini,diakuinya laporan tersebut belum dilihatnya secara langsung. Namun dilihat dari nomor laporan itu, dipastikan memang sudah teregister di penerimaan laporan. ‘’oal laporan, dari mana pun itu, k a m i berkewaj i b a n menerima. Bersambung ke hal 5 Fadil Jumhanna
”
Saya akan cek laporannya dulu. Saya masih baru, jadi satusatu dulu, mau selesaikan tunggakan kasus. Tapi kalau memang itu jadi perhatian publik, nanti kita lihat berdasarkan skala prioritas penanganan. (Suara NTB/ars)